DOKUMEN LEVEL
KODE
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
ABR/PS/SOP-02/KPS
JUDUL
TANGGAL DIKELUARKAN
PROSEDUR PRAKTEK KLINIK KEBIDANAN
18 JANUARI 2014
AREA
NO.REVISI
KETUA PROGRAM STUDI
STANDARD OPERATING PROCEDURES (SOP) PELAKSANAAN PKK AKADEMI KEBIDANAN BUTON RAYA Keterampilan Dasar Praktik Klinik (PKK), adalah kegiatan akademik yang merupakan mata kuliah Institusional, oleh karena itu PKK wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa Akademik Akademi Kebidanan Buton Raya yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Kegiatan PKK harus dilaksanakan secara terencana dan terkendali sehingga dapat mencapai esensi dari kegiatan PKK itu sendiri dalam memberikan nilai positif baik bagi mahsiswa peserta PKK, masyarakat maupun terhadap ABR sebagai lembaga penyelenggara PKK. Salah satu elemen penting tata kelola penyelenggaraan kegiatan PKK yang baik adalah dengan adanya Standard Operating Procedures (SOP), sehingga kegiatan tersebut dilaksanakan secara terkendali. Untuk kepentingan hal tersebut, Akademik Akademi Kebidanan Buton Raya telah menyusun beberapa SOP Pokok, untuk kepentingan pengembangan kiranya SOP ini bisa ditambah dan disempurnakan sesuai dengan tuntutan
kebutuhan. Melalui pembuatan SOP ini diharapkan dapat mendorong terwujudnya good governance pelaksanaan PKK di Akademik Akademi Kebidanan Buton Raya . Adapun SOP pelaksanaan PKK ini terdiri dari : 1
Ketentuan Koordinasi Pemerintah Setempat
pra
Kegiatan
PKK
dengan
a. Ketua Program Studi secara sendiri atau melalui sekretaris program studi terkait wajib melakukan koordinasi dengan peme rintah setempat (Bupati/walikota, melalui instansi/ dinas terkait), paling lambat 3 minggu sebelum kegiatan PKK dilaksanakan b. Kegiatan Koordinasi tersebut diawali dengan pengiriman surat ijin kunjungan ke instansi termaksud, atau surat undangan ke instansi termasud untuk hadir ke Program Studi. c. Koordinasi bertujuan untuk menyelaraskan dan membahas program kegiatan PKK, serta tindak lanjut dengan instansi/dinas terkait) d. Teknis pelaksanaan koordinasi bisa dilaksanakan di program studi, atau pihak program studi mengunjungi pihak terkait. f. Ketua p r o g r a m s t u d i membentuk tim kecil dengan tanggungjawab penuh sekretaris program studi, untuk menindaklanjuti hasil koordinasi. 2
Prosedur Koordinasi pra Kegiatan PKK dengan Setempat
Pemerintah
a. P r o g r a m s t u d i menyampaikan surat permohonan ijin bertemu di Dinas/Instansi termaksud. b. Instansi/Dinas terkait menyampaikan konfirmasi apakah setuju atau tidak setuju sesuai waktu yang disampaikan program studi. c. Jika tidak setuju mengenai waktu maka program studi perlu untuk menyelaraskan dengan waktu yang ditetapkan
oleh pihak dinas/instansi terkait. Jika setuju maka rapat koordinasi dilaksanakan sesuai agenda semula (rapat koordinsa si dilaksanakan paling lambat 2 bulan sebelum kegiatan PKK dilaksanakan) d. Paling lambat 3 hari setelah rapat koordinasi dilaksanakan maka Program Studi membentuk tim kecil untuk menyusun proposal kegiatan PKK yang akan disampaikan ke pemerintah daerah (Bupati/Walikota/ instansi/ dinas terkait) e. Proposal yang sudah dilegalisasi disampaikan ke pemerintah daerah (Bupati/Walikota/ instansi/ dinas terkait) disertai dengan surat pengantar, tembusan disampaikan ke Direktur dan disimpan di Program Studi sebagai arsip. 3
Ketentuan Pembuatan Proposal Kegiatan PKK a. Proposal kegiatan pelaksanaan PKK dibuat dan menjadi tanggungjawab Sekretaris Program Studi. b. Draf proposal yang sudah dibuat oleh sekretaris Program Studi wajib di paraf oleh ketua Program Studi sebelum diverifikasi oleh Direktur. c. Dalam hal tertentu ketua Program Studi atau melaui sekretaris Program Studi dapat atau berwenang menunjuk pihak atau tim kecil yang bertanggungjawab untuk membuat pr oposal kegiatan pelaksanaan PKK, termasuk tim penyusun anggaran kegiatan PKK
4. Ketentuan Sosialisasi Penyelengaraan Kegiatan PKK 1. Informasi penyelenggaraan PKK selambat lambatnya harus tersosialisasikan terhadap pihak terkait selambat lambatnya 2 minggu sebelum masa pendaftaran calon peserta PKK dimulai 2. Sosialisasi informasi wajib dilaksanakan minimal melalui: Surat Edaran dari Direktur ke masing-masing unit kerja atau pihak terkait Baligo
Situs Akademi Kebidanan Buton Raya 3. Isi sosislisasi atau publikasi harus memuat waktu mulai dan berakhirnya pendaftaran peserta PKK, waktu pelaksanaan pembekalan, lokasi wilayah tempat PKK dan waktu berakhirnya pelaksanaan PKK serta informasi lain yang relevan 4. Isi informasi disesuaikan dengan kebutuhan, dan wajib diperbaiki/ diralat/diupdate jika terjadi perubahan atas substansi yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan PKK
5. Ketua Program Studi, melalui sekretaris Program Studi atau pihak yang ditunjuk harus memastikan dengan keyakinan memadai bahwa informasi tersebut dapat diakses dan telah sampai kepada pihak terkait (terutama unit kerja dan mahasiswa calon peserta PKK) 5
Ketentuan Penetapan Biaya PKK a. Program Studi wajib membentuk tim kecil diformalkan dengan SK atau surat tugas penyusun anggaran dari Direktur. b. Tim penyususn anggaran biaya kegiata koordinasi langsung dengan Ketua Program Studi. c. Yang menjadi acuan atau pedoman tim dalam merumuskan besarnya biaya anggaran PKK meliputi: besarnya biaya periode sebelumnya, rencana program PKK, lokasi PKK, Jumlah sementara peserta PKK, dan factor-faktor lain yang relevan dan terkait. d. Lamanya waktu tim menyusun anggaran biaya selambatlambatnya 6 hari sejak SK atau surat tugas dikeluarkan. e. Hasil perumusan biaya PKK dibahas dalam rapat Akademi Kebidanan Buton Raya (ABR) (minimal kehadiran ¾ dari personil struktur ABR ), f. Rapat Pleno ABR dipimpin oleh Direktur atau yang mewakilinya. g. Hasil pembahasan antara direktur dan Pimpinan Unit kerja, dosen serta staf merupakan keputusan final, kesepakatan tersebut dituangkan dalam berita acara atau risalah rapat yang ditandatangani oleh para peserta rapat, yang bertindak sebagai notulen adalah KTU Akademi Kebidanan Buton Raya atau yang mewakilinya. h. Besaran anggaran biaya kegiatan PKK yang telah disepakati antara Direktur, Pimpinan Unit kerja, dosen dan staf diajukan oleh Pembantu Direktur 2 kepada Direktur untuk diterbitkan dalam sebuah SK. i. Program Studi wajib menyampaikan copy SK Direktur mengenai penetapan biaya PKK ke masing-masing unit kerja disertai surat pengantarnya, dan diupload dalam berita situs ABR.
6
Prosedur Penetapan Biaya PKK a. Ketua Program Studi membentuk tim kecil penyusun anggaran kegiatan PKK berdasarkan usulan dan atau berdasarkan inisiatif sendiri. b. Tim Penyusun anggaran biaya kegiatan PKK diformalkan dengan SK atau surat tugas dari Direktur ABR. c. Tim penyususn anggaran biaya kegiatan PKK berada dalam koordinasi langsung Ketua Program Studi. d. Yang menjadi acuan atau pedoman Tim dalam merumuskan besarnya biaya anggaran PKK meliputi: besarnya biaya periode sebelumnya, rencana program PKK, lokasi PKK, Jumlah sementara peserta PKK, dan faktor faktor lain yang relevan dan terkait. e. Lamanya waktu Tim menyusun anggaran biaya selambat lambatnya 6 hari sejak SK atau surat tugas dikeluarkan. f. Hasil perumusan biaya anggaran kegiatan PKK setelah disepakati di internal Tim, maka dibahas dalam rapat pleno ABR (minimal kehadiran ¾ dari personil struktur ABR). g. Rapat Pleno A B R dipimpin oleh Direktur ABR atau yang mewakilinya. h. Hasil Rapat pleno Direktur, Pimpinan Unit kerja, dosen serta staf merupakan keputusan final, kesepakatan tersebut dituangkan dalam berita acara atau risalah rapat yang ditandatangani oleh para peserta rapat, yang bertindak sebagai notulen adalah KTU ABR atau yang mewakilinya. i. Besaran anggaran biaya kegiatan PKK yang telah disepakati antara Direktur, Pimpinan Unit Kerja, dosen dan staf diajukan oleh Pembantu Direktur 2 kepada Direktur untuk diterbitkan dalam sebuah SK. m. KTU/staf administrasi ABR memperbanyak SK Direktur tersebut
sesuai kebutuhan. n. KTU/staf administrasi ABR membuat surat pengantar penyampa ian SK Direktur ke masing masing Unit kerja yang ditandatangani oleh D ire k t ur, diparaf terlebih dahulu oleh KTU. o. KTU/staf administrasi menyampaikan copy SK disampaikan ke masing-masing unit kerja disertai surat pengantarnya, dan diupload dalam berita situs ABR , sedangkan arsip dicatat dan disimpan dalam buku dokumen SK. 7
Prosedur Pembentukan Panitia PKK Selain DPL a. Pembantu Direktur 1 menentukan jumlah personil panitia PKK selain DPL sesuai kebutuhan. b. Ketua Program Studi mengusulkan nama-nama personil panitia kepada Pembantu Direktur 1. c. Pembantu Direktur 1 mengoreksi nama-nama personil panitia PKK yang telah di usulkan oleh ketua Program Studi kepada Direktur. d. Nama-nama yang telah dikoreksi selanjutnya di usulkan kepada Direktur ABR untuk disetujui. e. Atas perintah Direktur, KTU membuat SK nama-nama pantia PKK. f. SK yang telah dibuat diparaf telebih dahulu oleh KTU ABR sebelum diajukan kembali kepada direktur. g. SK yang telah diparaf oleh KTU ABR selanjutnya di verifikasi oleh Direktur. h. SK yang telah di verifikasi oleh direktur selanjutnya di perbanyak, sebanyak nama yang tercantum di SK tersebut. i. KTU mendistribusikan SK kapada nama-nama yang tertera di dalam SK. j. KTU menyimpan SK pada dokumen SK
8. Prosedur Pembentukan DPL a. Pembantu Direktur 1 menentukan jumlah DPL sesuai kebutuhan. b. Ketua Program Studi mengusulkan nama-nama DPL kepada Pembantu Direktur 1. c. Pembantu Direktur 1 mengoreksi nama-nama DPL panitia PKK yang telah di usulkan oleh ketua Program Studi kepada Direktur. d. Nama-nama yang telah dikoreksi selanjutnya di usulkan kepada Direktur ABR untuk disetujui. e. Atas perintah Direktur, KTU membuat SK nama-nama pantia PKK. f. SK yang telah dibuat diparaf telebih dahulu oleh KTU ABR sebelum diajukan kembali kepada direktur. g. SK yang telah diparaf oleh KTU ABR selanjutnya di Verifikasi oleh Direktur. h. SK yang telah di tanda tangani oleh direktur selanjutnya di perbanyak, sebanyak nama yang tercantum di SK tersebut. i. KTU mendistribusikan SK kapada masing-masing DPL. j. KTU menyimpan SK pada dokumen SK
11 Persyaratan DPL PKK a. b. d. e.
Dosen tetap Akademik Akademi Kebidanan Buton Raya Berpendidikan minimal D IV Kebidanan Tidak sedang melanjutkan studi Bersedia menjadi DPL PKK dan mengikuti ketentuan yang di tetapkan ABR (dalam surat kesediaan) f. Bersedia ditempatkan di lokasi PKK dalam jangka waktu tertentu (dalam surat kesediaan) 12. Persyaratan Panitia PKK Selain DPL
a. Pegawai Akademik Akademi Kebidanan Buton Raya b. Tidak sedang melanjutkan studi c. Bersedia menjadi Panitia PKK dan mengikuti ketentuan yang ditetapkan ABR (dalam surat kesediaan) d. Direktur dan Pembantu Direktur 1 serta personil Program studi merupakan ex-offisio panitia PKK 13 Ketentuan Mengenai Tugas Pokok Panitia Pelaksana PKK Kegiatan PKK merupakan realisasi salah mata kuliah dalam kurikulum Akademi kebidanan buton raya. . Panitia pelaksanan PKK diketuai oleh Dosen Profesi yang di tunjuk oleh Direktur. Tugas pokok panitia pelaksana kegiatan PKK Akademi Kebidanan Buton Raya sebagai berikut:
Ketua Program Studi (Penanggungjawab) a. Memimpin dan menjalankan wewenang selaku penanggungjawab kegiatan pelaksanaan PKK. b. Melakukan koordinasi dengan Wakil Direktur 1, sebagai penanggungjawab bidang akademik di Akademik Akademi Kebidanan Buton Raya . c. Menentukan kebijakan strategis berkaitan dengan kegiatan PKK d. Menentukan kebijakan umum pelaksanaan kegiatan PKK e. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja dilingkungan Akademik Akademi Kebidanan Buton Raya yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan. f. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak eksternal baik dengan pemerintah daerah, pelaku usaha, organisasi kemasyarakatan maupun pihak lain yang memiliki relevansi dengan pelaksanaan kegiatan PKK
g. Melakukan pengendalian baik secara rutin maupun insidentil terhadap tim pelaksanaan kegiatan Keterampilan Dasar Praktik Klinik h. Melakukan monitoring dan evaluasi baik secara rutin maupun insidentil terhadap pelaksanaan kegiatan PKK. j. Bertanggung jawab kepada Direktur Ketua Pelaksana PKK a. Memimpin dan menjalankan wewenang selaku pelaksana kegiatan PKK. b. Melakukan perencanaan dan koordinasi kegiatan seluruh bidang dan seksi atau tim kerja pelaksanaan kegiatan PKK . c. Melakukan kerjasama dengan pihak eksternal baik dengan instansi pemerintah, perusahaan, atau pihak lainnya yang dapat dijadikan mitra dalam pelaksanaa PKK. d. Merencanakan, mengarahkan dan mengembangkan kegiatan PKK sesuai rencana strategis dan kebijakan umum yang ditetapkan ketua Program Studi e. Melaksanakan koordinasi penginventarisasian program dan agenda Kegiatan PKK, penyusunan Format/Instrumen. Pelaksanan PKK mulai dari persiapan, Pelaksanaan, monitoring, dan pelaporan serta tindaklanjut; f. Melaksanakan koordinasi sosialisasi program PKK kepada pihak-pihak terkait termasuk (pemerintah daerah atau pihak terkait lainya). g. Melaksanakan koordinasi pemetaan, penentuan lokasi PKK, penentuan Program Kerja, penyusunan laporan dan pemberian informasi tentang hasil evaluasi PKK. h. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan PKK sesuai kebijakan umum yang telah ditetapkan ketua PROGRAM STUDI i. Menyelenggarakan rapat koordinasi dengan bagian terkait sehubungan dengan persiapan, pelaksanaan maupun kegiatan monitoring dan evalusi kegiatan PKK
j. Melaksanakan koordinasi dengan Ketua PROGRAM STUDI k. Menandatangani laporan kegiatan PKK l. Bertanggung jawab kepada Ketua PROGRAM STUDI Sekretaris Kegiatan PKK a. Koordinasi dengan seluruh bidang, seksi atau tim kerja pelaksanaan kegi atan PKK .
b. Menyiapkan laporan pertanggunjawaban pelaksanaan kegiatan PKK baik secara administratif maupun keuangan c. Merencanakan, mengarahkan dan mengembangkan PKK. d. Koordinasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan PKK. e. Inventarisasi program dan agenda Kegiatan PKK, penyusunan penyusunan Format/Instrumen Pelaksanan PKK mulai dari persiapan, Pelaksanaan, monitoring, dan pelaporan; f. Pelaksanaan koordinasi penyusunan laporan dan pemberian informasi tentang hasil evaluasi PKK, pemetaan lokasi PKK, dan Program Kerja PKK. g. Menyusun laporan pertanggungjawaban kegiatan PKK kepada Ketua Program studi yang dituangkan dalam sebuah laporan kegiatan. h. Koordinasi dengan bagian atau koordinator lainnya untuk menjaga sinergitas pelaksanaan PKK. i. Bertanggung jawab kepada Ketua Pelaksana PKK Bendahara Kegiatan PKK a. Membuat tatakelola administrasi keuangan b. Melakukan pembayaran kepada pihak pihak terkait, sehubungan dengan kegiatan PKK c. Membuat administrasi kegiatan maupun keuangan pelaksanaan PKK. d. Membuat laporan keuangan kegiatan pelaksanaan PKK e. Melakukan koordinasi dengan bagian atau koordinator lainnya
untuk menjaga sinergitas pelaksanaan PKK f. Bertanggung jawab kepada Ketua Pelaksana PKK Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) Dosen pembimbing adalah anggota tim pelaksana kegiatan Kuliah PKK Akademik Akademi Kebidanan Buton Raya di tingkat unit kerja yaitu di lokasi tempat Keterampilan Dasar Praktik Klinik ditempatkan. Dosen Pembimbing Lapangan mempunyai peran sebagai motivator, pembina, pengarah, penasehat, penghubung, pengawas, penyuluh, dan sekaligus penilai kegiatan mahasiswa di lapangan. Dengan status sebagai pengajar, Dosen Pembimbing berfungsi di dalam menciptakan situasi dan kondisi di lapangan agar para mahasiswa PKK secara aktif melakukan tindakan praktek klinik kebidanan untuk pencapaian target dan melakukan pendokumentasian Asuhan kebidanan selama praktek. Atas dasar fungsi dan peran tersebut maka tugas-tugas Dosen Pembimbing Lapangan meliputi : a. Memantau pencapaian target mahasiswa selama dilapangan. b. Membimbing asuhan kebidanan mahasiswa selama dilapangan. c. Menyelesaikan segala masalah dan kendala-kendala yang terjadi selama berada di lapangan .
Seksi Lapangan a. Membantu tugas Ketua Pelaksanan PKK berkenaan tahap persiapan dan pelaksanaan kegiatan PKK di Lapangan b. Melakukan penjajakan untuk lokasi PKK. b. Melakukan koordinasi dengan aparat pemerintah/tokoh dalam menyediakan informasi tempat pemondokan peserta PKK c. Berkoordinasi dengan Ketua panitia dalam membuat jadwal dan matrik kunjungan wajib bagi para DPL g. Berkoordinasi dengan ketua panitia dalam membuat jadwal monitoring untuk pejabat struktural dan fihak lain yang terkait dengan penyelenggaraan kegiatan PKK h. Melakukan koordinasi dengan Dosen Pembimbing Lapangan berkenaan pelaksanaan PKK di lapangan i. Melakukan koordinasi dengan bagian atau koordinator lainnya untuk menjaga sinergitas pelaksanaan PKK. j. Bertanggung jawab kepada Ketua Pelaksana PKK.
Seksi Administrasi dan Perlengkapan a. Merupakan bidang yang berfungsi mengkoordinasikan segenap kegiatan administrasi umum dan administrasi akademik b. Mempersiapkan surat surat yang dibutuhkan baik untuk koordinasi dengan pihak internal maupun koordinasi dengan pihak eksternal sehubungan dengan kegiatan PKK. c. Menyusun matrik rencana penyelenggaraan kegiatan PKK d. Mempersiapkan sarana dan prasarana serta kelengkapan perlengkapan yang dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan PKK e. Melakukan koordinasi dengan sekretaris dan bendahara dalam menyusun dan membuat laporan kegiatan pelaksanaan PKK f. Melakukan koordinasi dengan bagian atau koordinator lainnya untuk menjaga sinergitas pelaksanaan PKK. g. Bertanggung jawab kepada Ketua Pelaksana PKK
Transportasi a. Menyiapkan mobil sesuai rasio peserta PKK. b. Bersama seksi-seksi yang lain mengantar serta menjemput mahasiswa ke/dari lokasi PKK. c. Melakukan koordinasi dengan bagian atau koordinator lainnya untuk menjaga sinergitas pelaksanaan PKK d. Bertanggung jawab kepada Ketua Pelaksana PKK Ketentuan Persyaratan Pendaftar Calon Peserta PKK a. Terdaftar sebagai mahasiswa ABR Program D III. b. Telah lulus mata kuliah PKK 1 c. Sudah Melakukan Kontrak dan melakukan Validasi KRS. d. Sudah Melakukan Pembayaran Biaya PKK. e. Surat Keterangan sehat dari Dokter (khusus bagi yang memiliki penyakit kronis atau penyakit bawaan dan yang hamil) f. Sanggup ditempatkan di desa lokasi PKK yang telah ditentukan.
Prosedur Pendaftaran Calon Peserta PKK a. Mahasiswa calon peserta PKK yang memenuhi kriteria persyaratan PKK mengontrak PKK dalam KRS b. Mahasiswa calon peserta PKK membayar biaya PKK ke bank yang ditunjuk. c. Setelah membayar biaya kegiatan PKK, mahasiswa dmenyerahkan bukti slip pembayaran dari bank ke bendahara PKK. d. Untuk melengkapi persyaratan maka mahasiswa wajib
menyerahkan surat keterangan dari dokter khusus bagi calon peserta PKK yang memiliki penyakit kronis atau penyakit bawaan atau sedang hamil secara langsung ke sekretariat atau bagian administrasi PKK . Ketentuan Persyaratan Peserta PKK a. Telah memenuhi semua ketentuan persyaratan pendaftaran sebagai calon peserta PKK b. Telah mengikuti pembekalana PKK Ketentuan Materi Pembekalan Peserta Kominuiti a. Materi pembekalan peserta P KK I harus dirumuskan dan dibentuk dalam kurikulum Pembekalan b. Materi Pokok Pembekalan peserta PKK fokus terhadap : Pemahaman esensi dan falsafah PKK Penjelasan ketentuan, dan tata tertib Penjelasan mengenai sistem IT PKK Cara merumuskan dan membuat program kerja serta pemahaman terhadap program kerja sesuai tema PKK Penjelasan mengenai ruanglingkup materi sesuai tema Pembekalan pemahaman mengenai beberapa jenis tantangan. Pelaporan hasil PKK, dan penjelasan komponen penilaian Materi lain yang dibutuhkan c. Materi pokok Pembekalan peserta PKK sebagaimana poin b, dalam pelaksanaanya disesuaikan dengan kebutuhan Ketentuan Sanksi dalam Pembekalan a.
Kehadiran pembekalan calon peserta PKK kurang dari 75%, dianggap gugur dan dianggap tidak mengikuti pembekalan b. Kehadiran pembekalan calon peserta PKK kurang dari 75%, tidak bias mengikuti PKK. c. Calon peserta PKK sebagaimana poin a yang memberikan alasan dapat dipertanggungjawabkan diberi kesempatan untuk
mengikuti PKK. d. Alasan ketidak hadiran dalam Pembekalan pada jadwal yang ditetapkan harus dilakukan secara tertulis atau ada bukti yang menguatkan ketidakhadiran tersebut. e. Alasan yang tidak merujuk kepada poin d tidak akan dipertimbangkan oleh panitia PKK. Ketentuan Tata Tertib Peserta PKK Agar Pelaksanaan PKK terarah, terkendali dan sesuai dengan tujuan diselenggarakannya PKK maka diperlukan adanya tata tertib yang wajib dipatuhi oleh semua peserta P K K . Ketentuan tata tertib peserta P K K terdiri dari 2 ketentuan yaitu ketentuan umum dan ketentuan khusus. Ketentuan tata tertib yang sifatnya umum merupakan ketentuan pokok yang wajib dipatuhi oleh peserta P KK selama pelaksanaan P KK , sedangkan ketentuan tata tertib yang sifatnya khusus adalah merupakan ketentuan yang lebih teknis mengenai tata tertib yang wajib dilaksanakan oleh para peserta PKK selama melaksanakan kegiatan yang dicantu mkan dalam pedoman pelaksanaan PKK. Ketentuan tata tertib umum peserta PKK antara lain memuat hal hal sebagai berikut: a. Menjunjung tinggi dan menjaga citra nama baik almamater ABR. b. Bergaul dengan baik, menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan memberi suri tauladan dalam sikap berkarya di lapangan. c. Mengikuti seluruh kegiatan PKK dengan penuh rasa tangung jawab. d. Wajib mematuhi tata tertib yang telah ditetapkan oleh ABR dan pemerintah daerah tempat lokasi PKK. e. Mahasiswa peserta PKK wajib tinggal di desa/lokasi selama kegiatan PKK berlangsung, karena hari efektif pelaksanaan PKK adalah 7 hari dalam satu minggu. f. Ijin meninggalkan lokasi PKK hanya dapat diberikan oleh Ketua
g.
h.
i.
j.
Panitia PKK / Kepala Instansi atau Bikor secara tertulis dalam hal-hal yang dianggap penting. Peserta PKK yang meninggalkan lokasi PKK tanpa ijin selama 2 (dua) hari selama kegiatan lapangan, akan dikenakan sanksi teguran tertulis serta pengurangan nilai kehadiran dan disiplin. Sedangkan jika meninggalkan lokasi tanpa ijin selama ≥ 3 (tiga) hari selama kegiatan di lapangan akan gugur/tidak lulus PKK dan wajib mengulang PKK. Seluruh mahasiswa peserta PKK wajib mengikuti seluruh acara pembekalan sebagaimana tata tertib perkuliahan pada umumnya. Bila ketidakhadiran pada kegiatan pembekalan tanpa alasan yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan, maka mahasiswa akan di gugurkan dan tidak diijinkan mengikuti kegiatan PKK. Segala jenis kegiatan PKK di lapangan harus mendapat persetujuan dari Kepala Instansi atau Bikor dan Dosen Pembimbing. wajib melaksanakan tugas-tugas dengan penuh rasa tanggung jawab, disiplin dan dedikasi yang tinggi.
k. Biaya hidup selama PKK sepenuhnya ditanggung oleh peserta PKK. l. Selama melaksanakan kegiatan PKK mahasiswa tidak dibenarkan meninggalkan lapangan tempat praktek, termasuk untuk keperluan akademik di kampus kecuali ada ijin khusus yang dikeluarkan oleh Ketua Panitia PKK. m. Membina kekompakan dan saling tolong diantara rekan sekelompok. n. Setiap mahasiswa wajib menjaga kesehatan fisik dan mental, agar dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. o. Menyerahkan laporan kegiatan harian, pembukuan askeb dan target-target (ANC, INC, PNC, Bayi, Anak, GSR, dan KB) akhir individu paling lambat 2 ( dua) minggu setelah PKK berakhir di lapangan. p. Apabila peserta PKK melanggar tata tertib ini, dapat di gugurkan dan harus mengikuti PKK dalam periode mendatang secara
penuh. r. Hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib ini, akan diatur kemudian. Ketentuan Pengadaan Barang Kelengkapan PKK A Panitia PKK melalui seksi kesekretariatan wajib mengidentifikasi jenis dan jumlah kebutuhan kelengkapan pelaksanaan PKK. b Hasil identifikasi sebagaimana poin a wajib divalidasi ketua panitia PKK dan dikoordinasikan ke ketua/sekretaris Program Studi. c. Panitia PKK melaui ketua/sekretaris atau seksi Perlengkapan wajib menyeleksi pihak pengadaan barang yang referensinya sudah ada di Program studi selambat lambatnya 5 hari sebelum kegiatan PKK dilaksanakan atau kelengkapan terse but digunakan. Prosedur Pengadaan Barang Kelengkapan PKK a Panitia PKK melalui seksi kelengkapan mengidentifikasi jenis dan jumlah kebutuhan barang kelengkapan pelaksanaan PKK. b Hasil identifikasi sebagaimana poin a wajib divalidasi ketua pelaksana PKK kemudian dikoordinasikan ke ketua/sekretaris Program studi
a Panitia PKK melalui seksi kelengkapan mengidentifikasi jenis dan jumlah kebutuhan barang kelengkapan pelaksanaan PKK. b Hasil identifikasi sebagaimana poin a wajib divalidasi ketua pelaksana PKK kemudian dikoordinasikan ke ketua/sekretaris PROGRAM STUDI
