STANDARD OPERATING PROCEDURES ( SOP)

Daftar Lampiran Nomor Tanggal

: Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kudus. : W. 12. U. 8 /483 / Kp. 07. 01 / III / 2012. : 30 Maret 2012.

Nama Lembaga

: Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Koordinator Wilayah

: Pengadilan Tinggi Semarang.

Satuan Kerja

: Pengadilan Negeri Kudus.

Bidang Pelayanan

: Kepaniteraan Perdata.

Tanggal Verifikasi

: 03 Maret 2012.

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL/ STANDARD OPERATING PROCEDURES ( SOP) Jenis Pelayanan Dasar Hukum :

No

: Pendaftaran Permohonan Eksekusi Putusan Perdata. 1. 2.

Undang undang No. 48 tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman; Undang-undang No. 2 Tahun 1986 yo. No. 8 tahun 2004 yo. No. 49 tahun 2009, tentang Peradilan Umum dan Perubahannya; 3. Het Herziene Indonesich Reglemen (HIR) STBLD. 1926 No. 496 yo. STBLD. 1926 No. 559; 4. Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) No. 13 tahun 2010, tanggal 28 Desember 2010, tentang Pembuatan SOP; 5. Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) No. 02 tahun 2010, tanggal 08 Maret 2010, tentang Peyampaian Salinan dan Petikan Putusan; 6. SKEP. KMA Nomor : KMA/ 032/ SK/ IV/ 2006, tanggal 04 April 2006, Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan; 7. SKEP. KMA No. 026/ KMA/ SK/ II/ 2012, tanggal 09 Pebruari 2012, tentang Standar Pelayanan Peradilan.

Uraian Kegiatan

Pejabat/ Staff Supporting .

Kepaniteraan Perdata.

Loket Kepaniteraan.

(Back Office)

(Middle Office)

(front office)

Bank yang ditunjuk/ Instansi Lain. (Else office).

TAHAP PRA PENDAFTARAN :

1

Petugas Loket menerima permintaan dari para pihak berperkara/ Pemohon/ Kuasa Hukumnya Daftar Isian Permohonan/ Permintaan Eksekusi Perkara Perdata yang telah BHT yang ditanda tangani oleh Pihak Pemohon, dilampiri Berkas persyaratan sesuai Check List; Apabila Berkas Persyaratan belum lengkap, maka dikembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi; Apabila Berkas Persyaratan telah lengkap, maka Petugas Loket memberi tanda LENGKAP (stempel) dan membubuhkan paraf, selanjutnya

Estimasi Waktu max. 15 menit/ Berkas.

SOP. PN. Kds. 2011, CN. A. 5 – Pdc..

1

Pemo hon/ Termo hon/ Kuasa nya/ Justia belen



menyampaikan lembar Daftar Isian tersebut dan Berkas Persyaratan yang sudah dinyatakan lengkap kepada Petugas yang ditunjuk; 2

Petugas yang ditunjuk menyiapkan Berkas Perkara Pokok yang dimohonkan Eksekusi dan meneliti tentang kebenaran mengenai : 1. Kelengkapan persyaratan Permohonan Eksekusi; 2. Apakah Putusan telah diberi tanda BHT dan ditanda tangani oleh Panitera; 3. Apakah Pemberitahuan Putusan Terakhir kepada Para Pihak telah disampaikan sesuai ketentuan; 4. Apakah ada upaya hukum lain yang sedang berjalan atas perkara tersebut di PN. Kds. Jika benar ada petugas memberi catatan tentang jenis dan nomor registrasi upaya hukum serta tahapan proses upaya hukum; Petugas menghitung Panjar Biaya Permohonan Eksekusi dan dituangkan kedalam RP2BP dan disampaikan kepada Petugas Loket; Petugas menyampaikan berkas Perkara Pokok yang telah diteliti dan diberi paraf kepada Panitera;

3

Petugas Loket menyampaikan RP2BP kepada Pemohon untuk ditandatangani tanda setuju dan mempersilahkan Pemohon untuk menyetor sendiri PBP kepada Bank yang telah ditunjuk;

4

Pemohon/ Kuasa Hukumnya menyetorkan sendiri PBP kepada Bank yang telah ditunjuk; (TIDAK



BANK

DIBENARKAN Penyetoran PBP melalui Petugas/ Pegawai Pengadilan)

SOP. PN. Kds. 2011, CN. A. 5 – Pdc..

2


5

Petugas Loket menerima tanda bukti setoran PBP dari Pemohon/ Kuasanya dan menyerahkan kepada Petugas yang ditunjuk;

6

Petugas yang ditunjuk menerima tanda bukti setoran PBP dan menuangkan kedalam SKUM yang selanjutnya menyampaikan Lembar Pertama SKUM kepada Petugas Loket, lembar kedua dilampirkan kedalam Berkas dan lembar ketiga disimpan dalam arsip; Petugas memberikan Nomor Permohonan Eksekusi dan mencatat kedalam Register Kepaniteraan yang berlaku untuk itu; Petugas menyampaikan Berkas Permohonan Eksekusi yang telah dilampiri lembar kedua SKUM kepada Panitera;

7

Petugas Loket menyampaikan Lembar Pertama SKUM kepada Pemohon/ Kuasanya yang dicatat dalam buku ekspedisi;

8

Panitera menerima berkas dari Petugas untuk dikoreksi ulang tentang : Kwalifikasi Pemohon; Isi/ materi dictum Putusan yang akan di jalankan Eksekusinya, apakah cukup Excecutable untuk dapat dilaksanakan; Kebenaran Kompetensi Permohonan Eksekusi yang menjadi kewenangan PN. Kudus; Panitera memberikan catatan tentang hasil koreksi-koreksi tersebut di atas dan memberikan pendapat apakah Eksekusi memungkinkan untuk dapat dilaksanakan. (Apabila terdapat





Estimasi Waktu max. 45 menit/ Berkas. (Tidak terdapat hal lain yang signifikan untuk dipelajari dipelajari)

hal-hal yang signifikan baik bersifat Juridis, Sosiologis maupun Filosofis, di bidang pengamanan, maka SOP. PN. Kds. 2011, CN. A. 5 – Pdc..

3



Panitera wajib menyampaikan konseling kepada KPN, dan setelah fungsi konseling dijalankan, Panitera menyampaikan pula konseling kepada Pemohon);

9

Panitera menyampaikan Berkas Permohonan Eksekusi dan Berkas Perkara ybs. disertai Resume hasil Penelitian/ koreksi disertai pendapatnya kepada KPN (Bendel Permohonan Eksekusi); KPN menerima Bendel Permohonan Eksekusi untuk dipelajari, diteliti apakah sudah benar semua koreksi yang dilaksanakan oleh Kepaniteraan serta pendapat Panitera sebagai dasar dalam pertimbangan ditolak/ dikabulkannya Permohonan Eksekusi tersebut sesuai Tahapan yang ditentukan oleh aturan Perundangan; KPN menetapkan hari persidangan dan melalui Panitera memerintahkan Juru Sita untuk memanggil Termohon Eksekusi supaya hadir menghadap di persidangan tersebut untuk menerima Tegoran, dan Pemohon supaya juga hadir menghadap di persidangan untuk menyaksikan Acara Penegoran tersebut ;

Estimasi Waktu max. 45 menit/ Berkas. (Tidak terdapat hal lain yang signifikan untuk dipelajari)

10

Juru Sita memanggil Termohon Eksekusi supaya hadir menghadap di persidangan tersebut untuk menerima Tegoran dan Pemohon untuk menyaksikan Acara Penegoran tersebut ;

Estimasi Waktu max. 90 s/d 240 menit/ Berkas. (tergantung jarak tempuh pemanggilan)

11

Termohon dan Pemohon hadir di Persidangan; KPN didampingi Panitera menyampaikan Tegoran kepada Termohon Eksekusi di persidangan sesuai dengan aturan Perundangan, dihadiri pula oleh Pemohon/ Kuasanya;

Estimasi Waktu max. 30 menit/ Berkas. (jika tidak terdapat hal lain yang penting untuk disampaikan)

12

PN harus menunggu Tenggang SOP. PN. Kds. 2011, CN. A. 5 – Pdc..

4



waktu min. 8 hari sejak disampaikan Penegoran kepada Termohon Eksekusi untuk melangkah pada Tahapan selanjutnya; Termohon secara sukarela melaksanakan Dictum Putusan dan telah diterima oleh Pemohon; Apabila Termohon telah secara sukarela melaksankan Dictum Putusan dan diterima oleh Pemohon, selanjutnya Pemohon dan Termohon wajib melaporkannya secara tertulis dan ditandatangani kedua belah pihak kepada Panitera untuk dicatat dalam Register Eksekusi;

JIKA SELESAI, TIDAK PERLU UPAYA PAKSA.

13

14

15

Apabila Termohon setelah diberi waktu dan kesempatan yang dipandang cukup ternyata menolak untuk/ tidak segera melaksanakan Putusan secara sukarela setelah tenggang waktu penegoran habis, maka Pemohon melaporkan kepada Panitera agar melanjutkan Tahapan Eksekusi selanjutnya, yaitu diletakkan Sita Eksekusi (Dalam Hal Perkara Pokok tidak meletakkan Penyitaan) atas Obyek sengketa; Panitera melapor pada KPN; Berdasarkan Laporan yang diterima dari Panitera, yang intinya Termohon tidak ada itikad baik untuk melaksanakan Putusan secara sukarela, maka KPN segera menerbitkan Penetapan tentang Perintah Penyitaan Eksekusi dan memerintahkan Panitera dan Juru Sita untuk melaksanakannya sesuai ketentuan terhadap obyek sengketa; Panitera dan atau Juru Sita melaksanakan Penyitaan Eksekusi dan setelah selesai dibuatkan Berita Acara Eksekusi serta memberitahukan kepada Kepala Desa/ Kelurahan setempat, maupun Badan Pertanahan


Estimasi Waktu max. 35 3 menit/ Berkas.

Dibawah Estimasi (under estimated), karena sangat tergantung sikon lapangan dan keamanan serta SOP

DESA/ KELURAHAN Setempat.

BPN. SOP. PN. Kds. 2011, CN. A. 5 – Pdc..

5


16

17

Nasional (BPN) untuk Instansi lain. kepentingan pencatatan; Panitera memberitahukan kepada Termohon tentang status Penyitaan atas obyek sengketa tersebut; Panitera melaporkan kepada KPN atas jalannya Penyitaan Eksekusi;


Kabupaten.

Apabila dalam tenggang waktu Estimasi Waktu sesuai dengan kepatutan ternyata max. 25 menit/ Termohon tidak pula Berkas. menunjukkan itikad baiknya untuk melaksanakan Putusan secara sukarela, maka setelah mendengar laporan dari Panitera yang diperoleh dari Pemohon, maka KPN segera menerbitkan Penetapan tentang perintah paksa kepada Termohon untuk memenuhi/ melaksanakan Dictum Putusan, dengan memerintahkan Panitera dan Juru Sita, jika perlu dengan menggunakan bantuan alat Keamanan Negara; CATATAN : 1. Apabila Dictum Putusan adalah mengenai Pembayaran sejumlah uang, maka Tahapan Eksekusi berlanjut pada Proses Penjualan di Muka Umum (LELANG) atas barang yang dijadikan sebagai jaminan obyek sengketa (ex : Hutang Pihutang, Wanprestasi, Gugatan Ganti Rugi PMH dsb.nya); 2. Apabila Dictum Putusan adalah mengenai Eksekusi Riil (Pengosongan Obyek Sengketa, Obyek Sengketa yang harus diserahkan kepada Pemohon, dsb.nya), maka dilanjutkan dengan Upaya Paksa Riil;

Masuk SOP Lelang.

Eksekusi dilaksanakan oleh Panitera, Juru Sita dan disaksikan Para Saksi yang telah ditunjuk, setelah selesai dilaksanakan obyek sengketa diserahkan kepada Pemohon, dengan

Dibawah Estimasi (under estimated), karena sangat tergantung sikon lapangan dan keamanan

Termo SOP. PN. Kds. 2011, CN. A. 5 – Pdc..

6



dibuatkan Berita Acara serta SOP Pelaksanaan Eksekusi serta Berita Instansi lain. Acara Serah Terima obyek Sengketa dari Termohon kepada Pemohon/ Kuasanya; Panitera memberitahukan kepada Kepala Desa/ Kelurahan setempat, maupun Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk kepentingan pencatatan; Panitera melaporkan jalannya Juru Sita Eksekusi kepada KPN; Berkas diserahkan kepada Petugas yang ditunjuk untuk kepentingan pencatatan;

18

Petugas yang ditunjuk mencatat pelaksanaan Eksekusi yang telah selesai dilaksanakan kedalam Register yang berlaku untuk itu;

19

KPN menerima Laporan Jalannya Estimasi Waktu max. 25 menit/ Eksekusi untuk evaluasi;

DESA/ KELURAHAN Setempat.

hon dijatu hi Upaya Paksa Eksek usi.

BPN. Kabupaten.


Berkas.

20

Eksekusi selesai.

------------------

KETERANGAN : 1. KPN : Ketua Pengadilan Negeri. 2. RP2BP : Rencana Penggunaan Panjar Biaya Perkara. 3. SKUM : Surat Kuasa Untuk Membayar. 4. PBP : Panjar Biaya Perkara 5. PN. Kds. : Pengadilan Negeri Kudus.

--------------------

-------------------

-------------------

Kudus, 30 Maret 2012 KETUA PENGADILAN NEGERI KUDUS, TTD. AGUNG SURADI, SH SH. NIP. 19590408 198512 1 002.

SOP. PN. Kds. 2011, CN. A. 5 – Pdc..

7

--------------

STANDARD OPERATING PROCEDURES ( SOP)

Recommend Documents