MODUL STANDAR OPERATING PROCEDURES (SOP)

MODUL STANDAR OPERATING PROCEDURES (SOP)

PUSDIKLAT APARATUR BADAN PPSDM KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN 2013

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI............................................................................

i

A. Deskripsi Singkat.............................................................

1

B. Tujuan Pembelajaran.......................................................

2

C. Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan.......................

2

D. Metode.............................................................................

2

E. Alat Bantu dan Media.......................................................

2

F. Langkah-Langkah Pembelajaran.....................................

3

G. Bahan Pembelajaran........................................................

4

Pokok Bahasan 1 Standar Operasional Prosedur.........................................

4

Pokok Bahasan 2 Standar Operasional Prosedur yang digunakan di tempat CPNS bertugas 1.

Sekretariat Jenderal .................................................. a. Biro Perencanaan dan Anggaran ....................... b. Biro Kepegawaian.............................................. c. Biro Keuangan dan Barang Milik Negara ........... d. Biro Hukum dan Organisasi................................ e. Biro Umum......................................................... f. Pusat Data dan Informasi.................................... g. Pusat Kerjasama Luar Negeri............................. h. Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan........... i. Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan...... j. Pusat Komunikasi Publik..................................... k. Pusat Promosi Kesehatan.................................. l. Pusat Inteligensia Kesehatan.............................. m. Pusat Kesehatan Haji..........................................

7 7 13 21 25 28 32 35 40 41 41 45 49 50

2.

Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan............. a. Sekretariat Direktorat Jenderal........................... b. Direktorat Bina Upaya Kesehatan Dasar............ c. Direktorat Bina Upaya Kesehatan Rujukan......... d. Direktorat Bina Pelayanan Keperawatan dan

50 50 63 67 71

Modul Standar Operating Procedures (SOP)

i

Keteknisian Medik .............................................. e. Direktorat Bina Pelayanan Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan....................................... f. Direktorat Bina Kesehatan Jiwa.......................... 3.

4.

5.

ii

Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan a. Sekretariat Direktorat Jenderal........................... b. Direktorat Surveilans, Imunisasi, Karantina, dan Kesehatan Matra................................................ c. Direktorat Pengendalian Penyakit Menular Langsung ........................................................... d. Direktorat Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang.............................................................. e. Direktorat Pengendalian Penyakit Tidak Menular.............................................................. f. Direktorat Penyehatan Lingkungan. ................... Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu Dan Anak.................................................................. a. Sekretariat Direktorat Jenderal........................... b. Direktorat Bina Gizi............................................ c. Direktorat Bina Kesehatan Ibu............................ d. Direktorat Bina Kesehatan Anak........................ e. Direktorat Bina Pelayanan Kesehatan Tradisional, Alternatif, dan Komplementer.......... f. Direktorat Bina Kesehatan Kerja dan Olahraga.. Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan................................................................. a. Sekretariat Direktorat Jenderal........................... b. Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan........................................................... c. Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian........................................................ d. Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan..........................................................

Orientasi CPNS di Lingkungan Kementerian Kesehatan

74 78

83 88 91 94 96 100

106 107 111 113 120 124 129

133 133 135 136 137

e. Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian........................................................

138

6.

Inspektorat Jenderal..................................................

140

7.

Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.... a. Sekretariat Badan............................................... b. Pusat Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan........................................................... c. Pusat Teknologi Terapan Kesehatan dan Epidemiologi Klinik.............................................. d. Pusat Teknologi Intervensi Kesehatan Masyarakat.......................................................... e. Pusat Humaniora, Kebijakan Kesehatan, dan Pemberdayaan Masyarakat................................

143 144

8.

Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan........................................ a. Sekretariat Badan............................................... b. Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan..................... c. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Aparatur.......... d. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan........................................................... e. Pusat Standardisasi, Sertifikasi, dan Pendidikan Berkelanjutan Sumber Daya Manusia Kesehatan...........................................................


153 154 157 162

165 165 171 173 176

178

iii

MODUL STANDAR OPERATING PROCEDURES (SOP)

A.

Dekripsi Singkat Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kementerian Kesehatan diperlukan pegawai negeri yang berintegritas dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip pelaksanaan tugas pemerintahan yang baik (good governance). Untuk mewujudkan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik, diperlukan seorang pegawai negeri sipil yang dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari wajib bersikap dan berpedoman pada ketentuan, standar, dan etika, dalam bernegara, dalam penyelenggaraan pemerintahan, dalam berorganisasi, dalam bermasyarakat, serta terhadap diri sendiri dan sesama Pegawai Negeri Sipil. Pemahaman terhadap standar dan prosedur dalam berorganisasi, akan mendorong seseorang melaksanakan tugas dan fungsi dengan baik, penuh tanggungjawab, profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi; serta semangat jiwa korps, semangat nasionalisme dan mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Untuk itu, sebagai upaya memperoleh pegawai negeri sipil yang mampu mengenal lingkungan kerja dengan baik dan pada gilirannya mampu mengembangkan kompetensinya sesuai etika dan ketentuan standar yang ada, maka perlu dilakukan upaya pengenalan terhadap Standar Operating Pecedures (SOP) yang ada di Kementerian Kesehatan dan organisasinya untuk menumbuh-kembangkan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada kepentingan masyarakat, bangsa dan dan Negara.


1

B. Tujuan Pembelajaran

1. Tujuan Pembelajaran Umum: Setelah mengikuti materi ini,peserta mampu memahami Standar Operating Prosedures (SOP) yang berlaku di organisasinya

2. Tujuan Pembelajaran Khusus Setelah mempelajari materi peserta mampu: a. Menjelaskan Standar Operating Procedures b. Standar Operating Procedures yang digunakan di organisasinya C. Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan

1. Standar Operating Procedures: a. Pengertian SOP b. Tujuan dan Manfaat SOP c. Ciri-ciri SOP yang baik

2. Standar Operating Procedures yang digunakan di tempat CPNS bertugas. D. Metode

-

Ceramah Tanya Jawab (CTJ) Tugas baca

E. Alat Bantu dan Media

-

2

Slide Komputer LCD


F. Langkah-langkah Pembelajaran Sesi 1: Penjelasan tentang Standar Operating Procedures Langkah-langkah Pembelajaran: 1. Fasilitator menyapa peserta dengan ramah. Apabila belum berkenalan mulai dengan perkenalan. Sampaikan tujuan pembelajaran, sebaiknya dengan menggunakan bahan tayang. 2. Fasilitator menggali pendapat/ pemahaman peserta terkait dengan pengertian, manfaat, dan macam- macam indikator. Tuliskan kata kunci pendapat mereka pada kertas flipchart atau meta plan. 3. Fasilitator menyampaikan paparan tentang pengertian, manfaat, tahapan, jenis dan ruang lingkup SOP 4. Berikan kesempatan kepada peserta untuk mengemukakan pendapatnya dan melakukan tanya jawab 5. Kaitkan pemaparan dengan pendapat/pemahaman yang dikemukakan oleh peserta agar mereka merasa dihargai.

Sesi 2:

Penjelasan tentang Standar Operating Procedures yang digunakan di tempat CPNS bertugas.

Langkah-langkah Pembelajaran: 1. Fasilitator menyapa peserta dengan ramah. Apabila belum berkenalan mulai dengan perkenalan. Sampaikan tujuan pembelajaran, sebaiknya dengan menggunakan bahan tayang. 2. Fasilitator menggali pendapat/ pemahaman peserta terkait dengan pengertian, manfaat, dan macam- macam indikator. Tuliskan kata kunci pendapat mereka pada kertas flipchart atau meta plan. 3. Fasilitator menyampaikan paparan tentang pengertian, manfaat, tahapan, jenis dan ruang lingkup SOP 4. Berikan kesempatan kepada peserta untuk mengemukakan pendapatnya dan melakukan tanya jawab 5. Kaitkan pemaparan dengan pendapat/pemahaman yang dikemukakan oleh peserta agar mereka merasa dihargai. Modul Standar Operating Procedures (SOP)

3

G. Bahan Pembelajaran

POKOK BAHASAN 1: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pengertian SOP (Standard Operating Procedures) adalah panduan hasil kerja yang diinginkan serta proses kerja yang harus dilaksanakan. SOP dibuat dan di dokumentasikan secara tertulis yang memuat prosedur (alur proses) kerja secara rinci dan sistematis. Alur kerja (prosedur) tersebut haruslah mudah dipahami dan dapat di implementasikan dengan baik dan konsisten oleh pelaku. Implementasi SOP yang baik akan menunjukkan konsistensi hasil kerja, hasil produk dan proses pelayanan seluruhnya dengan mengacu kepada kemudahan, pelayanan dan pengaturan yang seimbang. Tujuan dan manfaat SOP SOP yang baik haruslah mendasarkan pada tujuan dan manfaat sebagai berikut: 1. Memudahkan proses pemberian tugas serta tanggung jawab kepada pegawai yang menjalankannya. 2. Memudahkan proses pemahaman (penguasaan tugas) staff secara sistematis dan general. 3. Menghindari “error” dalam proses kerja. 4. Mempermudah dan mengetahui terjadinya kegagalan, inefisiensi proses dalam prosedur kerja, serta kemungkinan-kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kewenangan oleh pegawai yang menjalankan. 5. Memudahkan dalam hal monitoring dan menjalankan fungsi kontrol dari setiap proses kerja. 6. Menghemat waktu dalam program training, karena dalam SOP tersusun secara sistematis. 7. Sebagai dasar hukum bila terjadi penyimpangan.

4


Tahapan membuat SOP Setelah mengetahui apa itu SOP dan tujuan serta manfaat SOP, maka selanjutnya adalah tahapan dalam menyusun SOP. Tahapantahapan ini harus dipahami terlebih dahulu sebelum menyusun SOP yang diinginkan. Berikut adalah tahapan-tahapan dalam menyusun SOP: 1. Kumpulkan informasi sebanyak-banyaknya mengenai proses kerja baik kualitatif maupun kuantitatif. Hal ini bisa dengan berdiskusi dan melakukan tanya-jawab (interview) dengan Kepala Departemen yang sedang menjabat pada posisi yang akan dibuat SOP. 2. Interview dilakukan agar dapat memahami secara lebih detail proses kerja yang akan dibuat. 3. Gunakan perbandingan dengan lebih dari satu proses kerja agar alur proses kerja mendekati efektif. 4. Gunakan setiap instrumen yang ada dan diperlukan pada setiap proses kerja (tools, hardware, software) untuk di masukkan ke dalam SOP yang akan dibuat. 5. Catat efisiensi waktu, biaya (cost) dan energy lainnya untuk kemungkinan sistem yang akan digunakan. 6. Sistem yang dipilih dapat sebelumnya dilakukan brain storming terlebih dahulu dengan Kepala Departemen yang bersangkutan untuk menerima pendapat dan masukan. Brainstrorming juga bisa melibatkan staff, customer dan pihak-pihak lain yang terlibat. 7. Buat terlebih dahulu draft baku untuk dilakukan pembahasan dengan team yang ada (jika menggunakan sistem ISO, ikuti prosedur atau proses yang berlaku) 8. Lakukan uji coba instrumen yang ada dengan draft SOP yang telah menjalani proses pembahasan. 9. Jika dirasa sudah mewakili alur proses yang sesungguhnya serta cukup efektif dan efisien, maka minta persetujuan dari pimpinan, setelah sebelumnya dibuat draft revisi final atas SOP tersebut.


5

10. Lakukan sosialisasi secara resmi kepada team terkait tas SOP baru tersebut yang akan di terapkan. Beri jangka waktu untuk persiapan antara sosialisasi dengan waktu penerapan SOP. Jenis dan ruang lingkup SOP 1. SOP pelayanan profesi  terdapat dua kelompok. a. SOP untuk aspek keilmuan  adalah SOP mengenai proses kerja untuk diagnostik dan terapi. b. SOP untuk aspek manajerial  adalah SOP mengenai proses kerja yang menunjang SOP keilmuan dan pelayanan pasen non-keilmuan. SOP profesi mencakup: - Pelayanan medis - Pelayanan penunjang - Pelayanan keperawatan 2. SOP administrasi mencakup: a. Perencanaan program/kegiatan b. Keuangan c. Perlengkapan d. Kepegawaian e. Pelaporan

6


POKOK BAHASAN 2: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR YANG DIGUNAKAN DI TEMPAT CPNS BERTUGAS 1. Sekretariat Jenderal a. SOP-AP-60 b. SOP-AP-64 c. SOP-AP-67 d. SOP-AP-68

Pendampingan penyusunan LAK TAPJA, pusat-pusat dan biro di lingkungan Setjen Penyusunan LAK Setjen Penyusunan TAPJA Setjen Pengumpulan data kinerja di lingkungan Setjen

Sekretariat Jenderal membawahi 14 setingkat eselon II, yang terdiri dari 5 (lima) Biro, 8 (delapan) Pusat dan 1 (satu) Sekretaris Konsil Kedokteran Indonesia yaitu: a. Biro Perencanaan dan Anggaran; SOP-AP DI BIDANG PERENCANAAN 1) Penyusunan Bahan Kebijakan Perencanaan Penanggulangan Bencana Bidang Kesehatan 2) Penyusunan Bahan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Untuk Mendukung Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 (MP3EI) 3) Penyusunan Petunjuk Perencanaan Kementerian Kesehatan RI 4) Penyusunan Petunjuk Perencanaan Kementerian Kesehatan RI 5) Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dan Anggaran Responsif Gender (ARG) 6) Penyusunan Draft Dokumen Kesepakatan Pertemuan Tiga Pihak (Trilateral Meeting) Setjen, Itjen dan Badan PPSDMK 7) Penyusunan Perencanaan Dokumen PHLN DITJEN BUK dan DITJEN PP & PL


7

8) Penyusunan Perencanaan Dokumen PHLN SETJEN, IT DAN BADAN PPSDMK 9) Penyusunan Perencanaan Dokumen PHLN DITJEN BIGIKA, DITJEN BINFAR DAN BADAN LITBANGKES 10) Penyusunan Petunjuk Perencanaan Kementerian Kesehatan RI 11) Penyusunan Rencana Kerja-K/L Kementerian Kesehatan RI Untuk Unit Eselon I Ditjen BUK dan DITJEN PP&PL 12) Penyusunan Rencana Kerja-K/L Kementerian Kesehatan RI Untuk Unit Eselon I setjen, itjen dan badn PPSDM Kesehatan 13) Penyusunan Rencana Kerja-K/L Kementerian Kesehatan RI Untuk Unit Eselon I Ditjen BIGIKA, Ditjen Binfar &Alkes, Badan Litbangkes 14) Penyusunan RKP Bidang Kesehatan Ditjen BG dan KIA, Ditjen Binfar dan Alkes dan Litbangkes 15) Penyusunan RKP Bidang Kesehatan Sekretariat Jenderal, Inspektorat jenderal dan PPSDM Kesehatan 16) Penyusunan RKP Bidang Kesehatan Ditjen Bina Upaya Kesehatan dan Ditjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan 17) Penyusunan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat Bidan Kesehatan (P4BK) 18) Penyusunan Laporan Realisasi Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat Bidang Kesehatan (P4BK) 19) Penyusunan Draft Dokumen Kesepakatan Pertemuan Tiga Pihak (Trilateral Meeting) Ditjen BUK dan Ditjen PP-PL 20) Penyusunan Draft Dokumen Kesepakatan Pertemuan Tiga Pihak (Trilateral Meeting) Ditjen BIGIKIA, Ditjen Binfar dan Alkes serta Balitbangkes 21) Penelaahan Draft Dokumen Kesepakatan Pertemuan Tiga Pihak (Trilateral Meeting) Ditjen BUK dan Ditjen PP-PL 22) Penelaahan Draft Dokumen Kesepakatan Pertemuan Tiga Pihak (Trilateral Meeting) Setjen, Itjen dan Badan PPSDMK 23) Penyusunan Draft Dokumen Kesepakatan Pertemuan Tiga Pihak (Trilateral Meeting) Ditjen BIGIKA, Ditjen Binfar dan Alkes serta Balitbangkes

8


24) Penyusunan Perencanaan Belanja Operasional Ditjen BUK dan Ditjen PP-PL 25) Penyusunan Perencanaan Belanja Operasional Setjen, Itjen dan Badan PPSDMK 26) Penyusunan Perencanaan Belanja Operasional Ditjen BIGIKIA, Ditjen Binfar dan Alkes serta Balitbangkes 27) Penyusunan Perencanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Ditjen BUK dan Ditjen PP-PL 28) Penyusunan Perencanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Setjen, Itjen dan Badan PPSDMK 29) Penyusunan Perencanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Ditjen BIGIKIA, Ditjen Binfar dan Alkes serta Balitbangkes 30) Penyusunan Perencanaan Usulan Target PNBP Pagu Indikatif pada Ditjen BUK dan Ditjen PP-PL 31) Penyusunan Perencanaan Usulan Target PNBP Pagu indikatif pada Setjen, Itjen dan Badan PPSDMK 32) Pembahasan Usulan Target PNBP Pagu Indikatif Pada Lingkungan Ditjen BUK dan Ditjen PP-PL 33) Pembahasan Usulan Target PNBP Pagu Indikatif pada Lingkungan Setjen, Itjen dan Badan PPSDMK 34) Penyusunan Perencanaan Usulan Target PNBP pagu Indikatif pada Ditjen BIGIKIA, Ditjen Binfar dan Alkes serta Balitbangkes 35) Pembahasan Usulan Target PNBP Pagu Indikatif pada Lingkungan Ditjen BIGIKIA, Ditjen Binfar dan Alkes serta Balitbangkes 36) Penyusunan Perencanaan Usulan Target PNBP Pagu Indikatif pada Ditjen BIGIKIA, Ditjen Binfar dan Alkes serta Balitbangkes 37) Penyusunan Perencanaan Usulan Target PNBP Pagu Sementara pada Setjen, Itjen dan Badan PPSDMK 38) Penyusunan Perencanaan Usulan Target PNBP Pagu Sementara pada Ditjen BIGIKIA, Ditjen Binfar dan Alkes serta Balitbangkes 39) Pembahasan Usulan Target PNBP Pagu Sementara Pada Lingkungan Ditjen BUK dan Ditjen PP-PL


9

40) Pembahasan Usulan Target PNBP Pagu Sementara Pada Lingkungan Ditjen BIGIKIA, Ditjen Binfar dan Alkes Serta Balitbangkes 41) Pembahasan Usulan Target PNBP Pagu Sementara Pada Lingkungan Setjen, Itjen dan Badan PPSDMK 42) Penyusunan Rencana Aksi Daerah Tertinggal 43) Penyusunan Rencana Aksi Daerah Terluar dan Perbatasan 44) Evaluasi dan Analisis Hasil Pencapaian Indikator Program Kegiatan Prioritas Bidang Kesehatan 45) Penyusunan Rencana Strategis dan Kebijakan Kementerian Kesehatan 46) Penelaahan Rencana Strategis dan Kebijakan Kementerian Kesehatan 47) Penyusunan Dokumen Penanganan DBK

SOP-AP DI BIDANG ANGGARAN 1) 2) 3) 4) 5) 6)

Juknis Dekon-TP Penyusunan Dokumen POK Penyusunan RKA-KL Penyusunan DIPA Penyusunan Revisi RKA-KL Penyusunan SBK

SOP-AP DI BIDANG EVALUASI DAN PELAPORAN 1) Penyusunan Laporan Evaluasi Program Inpres Kementerian Kesehatan 2) Penyusunan Laporan Evaluasi Program Prioritas Bidang Kesehatan 3) Penyusunan Laporan Pemantauan dan Evaluasi RKP Bidang Kesehatan 4) Penyusunan e-Monev Kinerja Penganggaran 5) Penyusunan Laporan Pemantauan dan Evaluasi Rencana Kerja (RENJA) di Bidang Kesehatan 6) Penyusunan Laporan Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan

10


Bersumber Dana PNBP/BLU 7) Penyusunan Laporan Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Bersumber Dana PHLN 8) Penyusunan Laporan Pemantauan Dan Evaluasi DTPK 9) Penyusunan Laporan Evaluasi Belanja Mengikat 10) Penyusunan Laporan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi UP4B 11) Penyusunan Laporan Evaluasi Renstra Bidang Kesehatan 12) Penyusunan Laporan Pemantauan Dan Evaluasi PDBK Bidang Kesehatan SOP-AP DI BIDANG TATA USAHA 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21)

Penyusunan rencana Kegiatan (RPK) dan Rencana Penarikan Dana (RPD) Biro Perencanaan dan Anggaran Penyusunan Dokumen Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Biro Perencanaan dan Anggaran Penyusunan Laporan Tahunan Roren Penyusunan Bahan Lampiran Pidato Presiden Penyusunan Rencana Penarikan Kas Rekonsiliasi SAK dan KPPN SPM-GUP SPM-UP SPP-LS Belanja Non Pegawai SPP-UP Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Bulanan Rekonsiliasi SAK dan Eselon I Rekonsiliasi SIMAK da SAK SPM-TUP SPP-GUP SPP-TUP Verifikasi dan validasi laporan keuangan Penyusunan Laporan Keuangan Usulan Kenaikan Pangkat Usulan Pensiun Usulan Pindah Tugas Pegawai Modul Standar Operating Procedures (SOP)

11

22) 23) 24) 25) 26) 27) 28)

Usulan Cuti Daftar Urutan Kepangkatan DP3 Usulan KGB KP4 Usulan Pembuatan Kartu Pegawai Usulan Pembuatan Taspen

29) 30) 31) 32) 33) 34) 35) 36) 37) 38) 39) 40) 41) 42) 43)

Usulan Pembuatan Kartu Askes Usulan Pembuatan Kartu Tanda Pengenal Pegawai Updating SIMKA Updating SILK Laporan pelaksanaan dan hasil kegiatan Usulan Penghargaan Pegawai Usulan CPNS menjadi PNS Usulan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah Usulan Tes Kesehatan CPNS Kearsipan Persuratan Penyelenggaraan rapat di dalam kantor Penyelenggaraan rapat di luar kantor Penerimaan Tamu Penerimaan Telepon

SOP-AP DI KESEHATAN

BIDANG

PROGRAM

PEMBANGUNAN

1) Penyusunan Laporan Anggaran Transfer Bidang Kesehatan 2) Penyusunan Analisis Pelaksanaan Anggaran Transfer Bidang Kesehatan 3) Penyusunan Perencanaan Anggaran Transfer Bidang Kesehatan 4) Penyusunan Juknis Anggaran Transfer Bidang Kesehatan

12


b. Biro Kepegawaian; SOP DIMASING-MASING ESELON IV 1) Sub Bagian Formasi dan Penyusunan Kebutuhan Pegawai a)

Alur Proses Penyusunan Formasi Dokter/Dokter Gigi PTT

b)

Alur Proses Penyusunan Formasi Bidan PTT

c)

Alur Proses Penyusunan Formasi CPNS

2) Sub Bagian Pengangkatan CPNS a) Alur Proses Penyelesaian SK CPNS Pelar Umur b) Alur Proses Pengangkatan CPNS Tenaga Honorer c) Alur Proses Peningkatan Status CPNS menjadi PNS kurang dari 2 Tahun d) Alur Proses Peningkaan Status CPNS menjadi PNS lebih dari 2 Tahun e) Alur Proses Ralat SK CPNS/PNS Tanpa Melalui BKN f)

Alur Proses Ralat SK CPNS/PNS Melalui BKN

g) Alur Proses Pemberhentian CPNS h) Alur Proses Diklat Prajabatan i)

Alur Proses Usul Pembuatan Karpeg

j)

Alur Proses Usul Karis/Karsu

3) Sub Bagian Khusus

Pengangkatan

PTT

dan

Penugasan

a)

Alur Proses Pengangkatan Dokter/Dokter Gigi PTT

b)

Alur Proses Penerbitan SK Pengangkatan Bidan PTT

c)

Alur Proses Penerbitan Dokter/Dokter Gigi PTT

d)

Alur Proses Penerbitan SK Pindah Provinsi Bidan PTT

SK

Pindah

Kab/Kota


13

e)

Alur Proses Penerbitan SK Berhenti Dokter/Dokter Gigi/Bidan PTT

f)

Alur Proses Penerbitan SK Dokter/Dokter Gigi/Bidan PTT

g)

Alur Proses Penerbitan SK Pengangkatan Kembali Dokter/Dokter Gigi/Bidan PTT

h)

Alur Proses Penerbitan SK Pengangkatan Kembali Bidan PTT

i)

Alur Proses Pengangkatan PTT dr Spesialis/drg Spesialis

j)

Alur Proses Perpanjangan PTT dr Spesialis/drg Spesialis

k)

Alur Proses Surat Keterangan Selesai Penugasan Spesialis

Rubah

Kriteria

4) Sub Bagian Pemindahan dan Pemberhentian

14

a)

Alur Proses Kesehatan

Pemindahan

Dalam

b)

Alur Proses Pemindahan Ke Dalam Kementerian Kesehatan

c)

Alur Proses Pemindahan Ke Instansi Lain

d)

Alur Proses Batas Usia Pensiun

e)

Alur Proses Pensiun Janda/Duda/Anak

f)

Alur Proses Pensiun Dalam Tugas)

g)

Alur Proses Pensiun Jasmani/Rohani (Uzur)

h)

Alur Proses Pensiun Cacat Karena Dinas

i)

Alur Proses Pensiun Atas Permintaan Sendiri

j)

Alur Proses Masa Bebas Tugas/Masa Persiapan Pensiun

k)

Alur Proses Berhenti Tanpa Hak Pensiun

l)

Alur Proses Kenaikan Gaji Berkala di Lingkungan Setjen

Anumerta

Kementerian

(Meninggal

Karena


Cacat

5) Sub Bagian Kenaikan Pangkat a)

Alur Proses Kenaikan Pangkat Reguler Golongan Tetap

b)

Alur Proses Kenaikan Pangkat Reguler Naik Golongan

c)

Alur Proses Kenaikan Pangkat Jabatan Fungsional

d)

Alur Proses Kenaikan Pangkat Jabatan Struktural

e)

Alur Proses Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Tugas Belajar

f)

Alur Proses Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Ijin Belajar

g)

Alur Proses Kenaikan Pangkat Prestasi Kerja Luar Biasa

h)

Alur Proses Usul Peninjauan Masa Kerja

i)

Alur Proses Ralat SK

6) Sub Bagian Informasi dan Tata Naskah a)

Alur Proses Permintaan Data

b)

Alur Proses Permintaan Peminjaman Berkas

c)

Alur Proses Membangun/Mengelola Intranet/Internet

d)

Alur Proses Permintaan Penayangan/Pengumuman/Pemberitaan Info di Web Ropeg

e)

Alur Proses Penerimaan, Penyimpanan, dan Pemeliharaan Berkas Mulai dari Diterima Sampai Dengan Roll Pack

f)

Alur Proses Permintaan Pembuatan, Perbaikan, Perubahan Sistem Berbasis Web Ropeg

Jaringan


15

7) Sub Bagian Administrasi Tenaga Strategis a)

Alur Proses Penyelesaian Usulan PPDS/PPDGS Regular Status PNS

b)

Alur Proses Penyelesaian Usulan PPDS/PPDGS Regular Status Pasca PTT

c)

Alur Proses Penyelesaian Usulan PPDS Regular Bidang Akupuntur

d)

Alur Proses Penempatan Spesialis di Lingkungan Kementerian Kesehatan

e)

Alur Proses Penempatan Pertama Spesialis PNS Daerah Ke Daerah

f)

Alur Proses Penempatan Spesialis PNS Daerah Ke Pusat

g)

Alur Proses Penempatan Spesialis PPDS/PPDGS BK Status PNS

h)

Alur Proses Penempatan Spesialis PPDS/PPDGS BK Status Non PNS

i)

Alur Proses Penugasan Khusus PNS Untuk RS Bergerak

j)

Alur Proses Penugasan Khusus Non PNS Untuk RS Bergerak

8) Sub Bagian Penilaian dan Pengembangan Karir a) b) c) d) e) f) g) h)

16

Alur Proses Ujian Dinas Tingkat I dan II Alur Proses Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Alur Proses Pengangkatan Jabatan Struktural Alur Proses Tugas Belajar di Lingkungan Setjen Alur Proses Diklat Kepemimpinan Tingkat I dan II Alur Proses Diklat Kepemimpinan Tingkat III dan IV Alur Proses Ijin Belajar Dalam Negeri Alur Proses Ijin Belajar Luar Negeri


9) Sub Bagian Administrasi Jabatan Fungsional a)

Alur Proses Kenaikan Jabfung Jenjang Utama (Untuk Naik Pangkat)

b)

Alur Proses Kenaikan Jabfung Bidan, Fisikawan Medis, Psikolog Klinis, dan Auditor (Untuk Naik Pangkat)

c)

Alur Proses Kenaikan Jabfung Selain Analis Kepegawaian, Bidan, Fisikawan Medis, Psikolog Klinis, dan Auditor (Untuk Naik Pangkat)

d)

Alur Proses Proses Usul PAK dan SK Kenaikan Jabfung Analis Kepegawaian(Untuk Naik Pangkat)

e)

Alur Proses Proses Inpassing Perundang-Undangan dan Peneliti

Perancang

f)

Alur Proses Inpassing Selain Perundang-Undangan dan Peneliti

Perancang

g)

Alur Proses Inpassing Dokter Pendidik Klinis

h)

Alur Proses Pengangkatan Pertama Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, dan Penyuluh Kesehatan Masyarakat Dengan Diklat

i)

Alur Proses Pengangkatan Pertama Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, dan Penyuluh Kesehatan Masyarakat Tanpa Diklat

j)

Alur Proses Pengangkatan Pertama Administrator Kesehatan

k)

Alur Proses Pengangkatan Pertama Selain Epidemiolog, Entomolog, PKM dan Adminkes

l)

Alur Proses Pengangkatan Kesehatan Dosen

Pertama

Non

m) Alur Proses Pengangkatan Pertama Jabfung Non Kesehatan Peneliti dan Perancang PerundangUndangan n)

Alur Proses Pengangkatan Pertama Jabfung Non Kesehatan Selain Dosen, Peneliti dan Perancang Perundang-Undangan Dengan Diklat Modul Standar Operating Procedures (SOP)

17

o)

Alur Proses Pengangkatan Pertama Jabfung Non Kesehatan Selain Dosen, Peneliti dan Perancang Perundang-Undangan Tanpa Diklat

p)

Alur Proses Pembebasan Memenuhi Angka Kredit

q)

Alur Proses Pembebasan Tugas Belajar Lebih 6 Bulan

Sementara

Karena

r)

Alur Proses Pembebasan Sementara Ditugaskan secara Penuh di luar Jabfung

Karena

s)

Alur Proses CLTN

Sementara

Karena

t)

Alur Proses Pembebasan Sementara Diberhentikan Sementara sebagai PNS

Karena

u)

Alur Proses Pembebasan Dijatuhi Hukuman Disiplin

Sementara

Karena

v)

Alur Proses Pengangkatan Kembali Telah Memenuhi Angka Kredit

Karena

w)

Alur Proses Pengangkatan Kembali Karena Telah Selesai Tugas Belajar

x)

Alur Proses Pengangkatan Kembali Karena Telah Selesai Ditugaskan Secara Penuh Di Luar Jabfung

y)

Alur Proses Pengangkatan Kembali Karena Telah Selesai CLTN

Pembebasan

Sementara

Tidak

z)

Alur Proses Pengangkatan Kembali Karena Telah Selesai Menjalani Hukuman Disiplin aa) Alur Proses Pengangkatan Kembali Karena Dinyatakan Tidak Bersalah/Pidana Percobaan bb) Alur Proses Angka Kredit

Pemberhentian

Jabfung

Karena

cc) Alur Proses Pemberhentian Jabfung Dijatuhi Hukuman Disiplin Berat

Karena

dd) Alur Proses Pemberhentian Permintaan Sendiri

18

Jabfung


Atas

ee) Alur Proses SK Pemberian Tunjangan Jabatan Fungsional ff)

Alur Proses SK Inpassing Tunjangan Jabatan Fungsional

gg) Alur Proses SK Tunjangan Bahaya Radiasi

10) Sub Bagian Peraturan Kepegawaian a)

Alur Proses Penyelesaian Surat Izin Cuti Sakit di Lingkungan Biro Kepegawaian

b)

Alur Proses Penyelesaian Surat Izin Cuti Bersalin di Lingkungan Biro Kepegawaian

c)

Alur Proses Penyelesaian Surat Izin Cuti Besar

d)

Alur Proses Penyelesaian Surat Izin Cuti Alasan Penting

e)

Alur Proses Penyelesaian Surat Izin Cuti Di Luar Tanggungan Negara

f)

Alur Proses Penyelesaian SK Pemberian/Penolakan Izin Untuk Beristeri Lebih Dari Satu Orang

g)

Alur Proses Penyelesaian SK Pemberian/Penolakan Izin Cerai

h)

Alur Proses Penyelesaian SK Pemberhentian PNS Karena Melakukan Pelanggaran Tindak Pidana

i)

Alur Proses Penyelesaian SK Pemberhentian PNS Karena Tidak Melapor Setelah CLTN

j)

Alur Proses Penyelesaian SK Pemberhentian PNS Karena Menjadi Anggota atau Pengurus Parpol

k)

Alur Proses Penyelesaian Sementara Pegawai

l)

Alur Proses Penyelesaian SK Hukuman Disiplin Pegawai

SK

Pemberhentian


19

11) Sub Bagian Penghargaan dan Kesejahteraan Pegawai

20

a)

Alur Proses Penyelesaian Surat Pengantar Tand Kehormatan Satyalancana Karya Satya (X, XX, dan XXX Tahun)

b)

Alur Proses Penyelesaian Piagam dan SK Bakti Karya Husada (Dwi Windu dan Tri Windu)

c)

Alur Proses Pemeriksaan Kesehatan Pejabat Eselon II Kementerian dan Lembaga

d)

Alur Proses Pemeriksaan Kesehatan PNS di Lingkungan Kantor Pusat Kementerian Kesehatan

e)

Alur Proses Penyelesaian Pengembalian Taperum (Karena Pensiun Meninggal Dunia dan Sebab Lain)

f)

Alur Proses Taspen

g)

Alur Proses Penyelesaian Surat Usul Kepesertaan Askes

h)

Alur Proses Penyelesaian Kesehatan (TPK)

i)

Alur Proses Penyelesaian Usul Penetapan Penerima Penghargaan PNS Kementerian Kesehatan Berprestasi

j)

Alur Proses Penyelesaian SK dan Piagam Penghargaan Dosen Poltekkes Berprestasi

k)

Alur Proses Penyelesaian SK dan Penghargaan Tenaga Kesehatan Puskesmas Tingkat Nasional

l)

Alur Proses Penyelesaian SK dan Piagam Penghargaan Pemenang Lomba Bidang Kesehatan

m)

Alur Proses Penyelesaian Penghargaan Ucapan (Individu/Institusi)

Penyelesaian

Usul

SK

Kepesertaan

Tim

SK dan Terima


Penguji

Piagam Teladan

Piagam Kasih

12) Sub Bagian Tata Usaha Biro a)

Alur Proses Pengelolaan Surat/Berkas Usul/Masuk Kepegawaian

b)

Alur Proses Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Unit Kerja

c)

Alur Proses Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja

d)

Alur Proses Pengelolaan Barang Milik Negara

e)

Alur Proses Pengelolaan Keuangan

f)

Alur Proses Pengelolaan Pelayanan Terpadu

Pusyanpeg

di

Unit

c. Biro Keuangan dan Barang Milik Negara; SOP – AP DI BIDANG KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA BAGIAN TATA LAKSANA KEUANGAN DAN BERBENDAHARAAN a) Proposal Usulan Target Pnbp Upt Pagu Indikatif, Sementara Dan Definitif b) Usulan Jenis Dan Tarif PNBP c) Proposal Usulan Ijin Penggunaan PNBP d) Usulan Revisi Target PNBP e) Realisasi Penerimaan PNBP f) Realisasi Penggunaan PNBP g) Proposal Usulan Penetapan Pk-Blu h) Proposal Usulan Tarif Pk-Blu i) Laporan Bimbingan Teknis Masalah Perbendahara j) Monitoring Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Satuan Kerja Kementerian Kesehatan k) Melakukan Persiapan Bahan Penyusunan Buku Pedoman di bidang Perbendaharaan l) Melakukan persiapan bahan penyelenggaraan pertemuan/peningkatan kualitas SDM tentang pengelolaan keuangan dan BMN Modul Standar Operating Procedures (SOP)

21

m) Melakukan Persiapan Bahan Penyusunan Surat Keputusan Pemberian Kuasa atas nama Menteri Kesehatan kepada Eselon I n) Melakukan persiapan bahan Penyusunan Surat Keputusan Pelimpahan Wewenang Kepada Para Gubernur, Bupati/Walikota o) Melakukan Persiapan Bahan Penyusunan Surat Keputusan Pengelola Keuangan di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan p) Penyelesaian Kerugian Negara melalui TPTGR q) Pelaksanaan Penyelesaian Rekening/Hibah Kemenkes r) Penyelesaian Tindak Lanjut LHP Setjen s) Penyelesaian Pengurusan Piutang

a) b) c) d) e) f)

a) b) c) d) e) f) g) h)

22

BAGIAN LAPORAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Keuangan Kemenkes Penyusunan Laporan Keuangan Setjen Rekonsiliasi Laporan Keuangan Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan Pertemuan Peningkatan SDM Penyusunan Laporan Keuangan Penyusunan Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Keuangan BAGIAN PENATAUSAHAAN PENGADAAN DAN PENYIMPANAN Kompilasi dan Dokumentasi Dokumen Penyedia yang Terdaftar di LPSE Laporan Penyedia yang Terdaftar dan Terverivikasi di LPSE Layanan Pengguna LPSE Penyusunan Laporan Penggunaan Produksi Dalam Negeri Penyusunan Laporan Pegawai yang telah bersertifikasi Pengadaan Barang/Jaa Pemerintah Pelatihan Pengadaan melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Laporan Rencana Umum Pengadaan (RUP) di Lingkungan


i) j) k) l) m) n) o) p) q) r) s) t) u) v) w) x) y) z) aa) bb) cc) dd) ee) ff) gg) hh) ii) jj) kk) ll)

Kementerian Kesehatan Surat Persetujuan Penunjukan dan Penetapan Pemenang oleh Menteri Kesehatan Laporan Realisasi Pengadaan Barang/Jasa menggunakan LPSE Sop Trainer Pendampingan Proses Upload Dokumen Penawaran Pemberian User ID dan Password Kepada Pengelola LPSE Pembinaan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa Pemberian Hak Akses Kepada PPK dan POKJA ULP Penyusunan Data Konfirmasi Pajak Penyusunan Buku Kas Umum Penyusunan LRA Biro Penyusunan Permintaan Dana Penyusunan SPM Batas Usia Pensiun Usulan Cuti Tahunan Usulan DP3 Kenaikan Pangkat Pengelolaan Persediaan Penyusunan Laporan Persediaan Rekonsiliasi SAK dan SIMAK Prosedur Surat Masuk Pemeriksaan Fisik Barang Persediaan (Stock Opname) Prosedur Surat Keluar Penyelenggaraan Rapat Penyusunan Laporan SIMAK Satker Biro Keuangan dan BMN Pelaksanaan pencairan dana pada Satuan Kerja Biro Keuangan dan BMN Penyusunan Laporan PP 39 Usulan Kartu Pegawai Usulan KGB Penyusunan LAKIP Penyusunan Laporan Tahunan Modul Standar Operating Procedures (SOP)

23

mm) Penyusunan Laporan RKP nn) Laporan penyelenggaraan pertemuan/peningkatan kualitas SDM tentang pengelolaan Penyimpanan dan Bea Masuk oo) Laporan Pembinaan Teknis Penyimpanan pp) Laporan Pelaksanaan Penyimpanan (Semesteran dan Tahunan) qq) Rekomendasi Pembebasan Bea Masuk rr) Laporan Pelaksanaan Uji Coba Template Penyimpanan ss) Buku SOP Penyimpanan tt) Template Penyimpanan uu) Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Sub Bagian Penyimpanan vv) Laporan Realisasi Anggaran Kegiatan Sub Bagian Penyimpanan

a) b) c) d) e) f) g)

24

BAGIAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA Koordinasi Penyusunan Kebijakan Teknis/Pedoman/ Juklak/Juknis Tentang Penghapusan BMN Kemenkes Penyusunan Surat Keputusan Terkait Penetapan Status Penggunaan BMN Kementerian Kesehatan Penyusunan Surat Keputusan Terkait Penetapan Status Golongan RN BMN Kementerian Kesehatan Penyusunan Surat Keputusan Terkait PIP/SIP Kementerian Kesehatan Koordinasi Penyusunan Kebijakan Teknis/Pedoman/Juklak/ Juknis Tentang Rumah Negara Kementerian Kesehatan Koordinasi Penyusunan Laporan BMN Kemenkes Penyusunan Surat Keputusan Terkait Penghapusan BMN Kementerian Kesehatan


d. Biro Hukum dan Organisasi; SOP-AP-01 PELAYANAN HUKUM (BANTUAN HUKUM) SOP-AP- 1 SOP-AP- 2

SOP-AP- 3 SOP-AP- 4 SOP-AP- 5 SOP-AP- 6 SOP-AP- 7 SOP-AP- 8

Penyiapan Bahan dan Penyusunan Draft Telaahan Penanganan Kasus Hukum di Pengadilan Tinggi sampai dengan Mahkamah Agung dengan Tergugat UPT Kemenkes Penanganan Kasus Hukum di Pengadilan Tingkat 1 dengan Tergugat UPT Kemenkes Pembuatan Surat Kuasa Khusus Pengadilan UPT Penanganan Kusus Hukum di Pengadilan Tingkat 1 dengan Tergugat Menteri Kesehatan Pendampingan Hukum Penanganan Judicial Review di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung Penanganan Kasus Hukum di Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung dengan Tergugat Kesehatan Kesehatan

SOP-AP-O2 PERTIMBANGAN HUKUM SOP-AP-9 Pemberian Pertimbangan Hukum SOP-AP-10 Inventarisasi Asli sertifikat SOP-AP-11 Pengurusan Sertifikasi Tanah Aset Kementerian Kesehatan SOP-AP-12 Perubahan Nomenklatur Pemegang Hak Menjadi an. Pemerintah RI cq. Kementerian Kesehatan SOP-AP-13 Pengurusan Pemecahan Sertifikat Tanah Aset Kementerian Kesehatan dengan Instansi Lain SOP-AP-14 Penyimpanan asli sertifikat tanah di Safe Deposit Box SOP-AP-15 Penyelesaian Permasalahan Hukum Secara Non Litigasi


25

SOP-AP-O3 PENYUSUNAN PERJANJIAN SOP-AP-16 SOP-AP-17 SOP-AP-18 SOP-AP-19

Penyusunan Laporan HKI Bidang Kesehatan Penyusunan MoU/Perjanjian Pemberian Masukan Terhadap Draft Perjanjian Penyusunan Laporan RANHAM Kementerian Kesehatan

SOP-AP-05 PENATAAN KELEMBAGAAN SOP-AP-20 Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan SOP-AP-21 Pelaksanaan Evaluasi dan Fungsi Kementerian Kesehatan SOP-AP-22 Penyusunan SK Penetapan/Peningkatan Rumah Sakit SOP-AP-23 Koordinasi Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Kesehatan SOP-AP-24 Penguatan Unit Kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan SOP-AP-06 ANALISIS JABATAN SOP-AP-25 SOP-AP-26 SOP-AP-27 SOP-AP-28

Alalisis Jabatan ABK (analisis beban kerja) Penyusunan Pedoman Fasilitasi

SOP-AP-07 TATA USAHA BIRO SOP-AP-28 SOP-AP-29 SOP-AP-30 SOP-AP-31 SOP-AP-32 SOP-AP-33 SOP-AP-34 SOP-AP-35

26

Penyimpanan Arsip Kenaikan pangkat reguler Cuti Pegawai Batas Usia Pensiun Usulan KGB KP4 DP3 Usulan Karpeg


SOP-AP-36 SOP-AP-37 SOP-AP-38 SOP-AP-39

Usulan Taspen Usulan Askes RKAKL RKP Hukor

SOP-AP-08 TATA LAKSANA SOP-AP-40 SOP-AP-41 SOP-AP-42 SOP-AP-43 SOP-AP-44 SOP-AP-45 SOP-AP-46 SOP-AP-47 SOP-AP-48 SOP-AP-49 SOP-AP-50 SOP-AP-51 SOP-AP-52 SOP-AP-53 SOP-AP-54 SOP-AP-55 SOP-AP-56

Pembahasan SOP Biro Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional/Juknis Fasilitas Penyusunan SOP Kemenkes Penyusunan Pedoman Tatalaksana Persiapan Pelaksanaan Konsinyasi Penyusunan Pedoman Penerimaan Usulan Penetapan/Revisi Jabatan Fungsional Penyiapan bahan telaahan Penyelenggaraan Administrasi Rapat Pengiriman Undangan Disposisi Pimpinan Penyusunan Notulen Penyusunan Surat Undangan Verbal Karo Pelaksanaan Bimbingan Teknis Fasilitasi Penyusunan SOP Biro Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan

SOP-AP-09 AKUNTABILITAS KINERJA DAN PELAYANAN PUBLIK SOP-AP-57 SOP-AP-58 SOP-AP-59

Pelaksanaan evaluasi UPP Prosedur Pelaksanaan Fasilitasi Pelaksanaan Pra Evaluasi UPP Pendampingan penyusunan LAK


27

SOP-AP-60 SOP-AP-61 SOP-AP-62 SOP-AP-63 SOP-AP-64 SOP-AP-65 SOP-AP-66 SOP-AP-67 SOP-AP-68

Pendampingan penyusunan LAK TAPJA, pusat2 dan biro di Lingkungan Setjen Penyusunan juklak Evaluasi Penyusunan juklak pelaksanaan yan publik di lingk kemenkes Penyusunan LAK Biro Penyusunan LAK Setjen Penyusunan LAK Menteri Penyusunan TAPJA Biro Penyusunan TAPJA Setjen Penyusunan TAPJA Menteri

SOP-AP-010 FASILITASI SISTEM DAN PROSEDUR DESENTRALISASI KESEHATAN SOP-AP-69 SOP-AP-70 SOP-AP-71

Penyusunan Rancangan Pedoman/Kebijakan Desentralisasi Kesehatan Pembahasan Rancangan Pedoman/Kebijakan Desentralisasi Kesehatan Prosedur Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pedoman/Kebijakan Desentralisasi Kesehatan

e. Biro Umum 1)

28

Bagian Tu Pimpinan a) Subbagian TU Menteri

(1) SOP Bantuan Pelayanan Masyarakat (2) SOP Acara (3) SOP Surat Masuk (4) SOP Verbal (Surat dan SK) (5) SOP Bahan Sambutan dan Paparan

b) Subbagian Keprotokolan

(1) SOP. Keprotokolan


2)

Bagian TU Kementerian a) Subbagian TU Perjalanan Dinas Pejabat

(1) Pedoman Adm. Perjadin LN Bagi Pejabat dan staf di Lingkungan Kemenkes (2) Prosedur Layanan Kepengurusan Dokumen Perjadin Luar negeri (3) Penanganan Komplain dan Umpan balik Pengguna Jasa (4) Pengukur Kepuasan Pengguna Jasa (5) Prosedur Konseptor Surat Perjadin LN (6) Prosedur Pengurusan Perjadin LN di bawah Pimpinan Menkes (7) Prosedur Petugas Pengurusan Pengajuan SP Perjadin LN ke Kemensetneg (8) Prosedur Petugas Pengurusan Dokumen Perjadin LN ke Kemenlu (9) Prosedur Petugas Pengurusan Dokumen Perjadin LN ke Kedutaan Besar Negara Terkait (10) Prosedur Pengurusan VIP Room di Bandara Soekarno Hatta (11) Prosedur Pengurusan Tiket dan Pengajuan Pertanggungjawaban Biaya Perjadin LN (12) Prosedur Proses Seleksi dan Evaluasi Penyedia Jasa


29

3)

b) Subbagian TU Biro

(1) Layanan Tata Usaha Biro Umum (2) Administasi dan evaluasi Pelatihan (3) Pengelolaan Surat Masuk dan Surat Keluar (4) Pengelolaan BMN (5) Tata Naskah Dinas (6) Penanganan Komplain dan Umpan balik Pengguna Jasa

c) Subbagian Kearsipan

(1) (2) (3) (4) (5)

Bagian Rumah Tangga a) Subbagian Urusan Dalam

30

Jadwal Retensi Arsip TataKearsipan Dinamis Pola Klasifikasi Arsip Kode Unit Pengolah Prosedur Layanan Kearsipan (6) Penanganan Komplain dan Umpan Balik Pengguna Jasa (7) Prosedur Penataan dan Penyimpanan Arsip (8) Prosedur Penyusutan Arsip

(1) Peminjaman Ruangan (2) Servis barang Milik Negara (3) Perpanjangan STNK Kendaraan Dinas (4) Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas (5) Pengadaan Barang (6) Prosedur Pemeriksaan Kebersihan Sarana dan Prasarana Gedung (7) Prosedur Pemeriksaan Kebersihan Rumah Dinas Pimpinan


(8) Prosedur Servis Kendaraan Dinas (9) Prosedur Administrasi Gudang (10) Prosedur Peminjaman Kendaraan Dinas

4)

b) Subbagian Pemeliharaan Sarana

(1) Pemeliharaan Sarana (2) Perbaikan kerusakan Sarana

c) Subbagian Pengamanan

(1) Ketentuan Pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan Security (2) Pelaksamaam Penempatan dan/atau Penarikan Personil Security (3) Pengambilan Apel Security (4) Pengamanan dan Pelayanan VIP (5) engaturan Parkir Kendaraan (6) Penanggulangan Unjuk Rasa atau Demonstrasi (7) Tindakan Penanganan Tempat Kejadian Perkara (TKP) (8) Penerimaan Telepon Terhadap Ancaman Peledakan BOM (9) Serah Terima Jaga (10) Penanganan Kebakaran

Bagian Keuangan dan Gaji Subbagian Keuangan

(1) Penyusunan Dokumen Perencanaan (2) Penyusunan Dokumen Penganggaran


31

(3) Verifikasi Adm. Pengajuan dan Pencairan Dana Atas Beban APBN (4) Pengajuan dan Pencairan Dana Atas Beban APBN

f.

Subbagian Gaji

(1) Penggajian Pegawai Tidak Tetap (2) Penggunaan Aplikasi Penggajian PTT (3) Pembayaran Gaji dan Insentif PTT (4) Pembayaran Gaji PNS

Subbagian Evaluasi dan Pelaporan

(1) Penyusunan Laporan Keuangan Semester (2) Penyusunan Laporan Keuangan Tahunan

Pusat Data dan Informasi SOP-AP Di Pusat Data Dan Informasi:

-

Penyusunan Pedoman di Bidang Data dan Informasi Kesehatan; Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan penyajian statistik kesehatan; Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang data dan informasi

1) Bidang Statistik Kesehatan a) b) c) d) e)

32

Registrasi Puskesmas Pendataan Puskesmas Petunjuk Teknis Penyusunan Profil Pemutakhiran Data Profil


f) g) h) i)

SPM Peta Kesehatan Booklet dan Leaflet Bahan Kunjungan Kerja

2) Bidang Analisis Dan Diseminasi Informasi a) Penyusunan Petunjuk Teknis Analisis Data Kesehatan b) Pengajuan Akreditasi Pelatihan c) Pengolahan Database d) Pelaksanaan Penilaian Kualitas Data e) Pelaksanaan Bimbingan Teknis f) Umpan Balik Sub.Bidang Analisis Data Kesehatan g) Petunjuk Teknis Data Bimtek h) Rapat Teknis i) Penyusunan Modul Pelatihan j) Penyusunan Analisis Data Kesehatan k) Penyusunan Analisis Data Khusus 3) Bidang Pengembangan Sistem Informasi Dan Bank Data a) b) c) d) e) f) g) h)

PENITIPAN Server dari Unit Kerja Penambahan Bandwidth Pendaftaran Email/Hosting Unit Kerja/Organisasi Pelayanan Video Conference Instalasi SIKDA Generik Pembuatan Petunjuk Teknis (Juknis) SIKDA Generik Pendampingan Pengembangan SI di Daerah Cross Check Kode Data Pedagang Besar Farmasi (PBF) i) Penanganan Gangguan Koneksi Internet pada Jaringan Lokal j) Pemasangan Jaringan Baru k) Updating Kode Data Wilayah l) Cross Check Kode Data Apotek Modul Standar Operating Procedures (SOP)

33

m) n) o) p) q) r)

Cross Check Kode Data Rumah Sakit Cross Check Kode Data Puskesmas Perancangan Aplikasi Permohonan Pengembangan Aplikasi Updating Kode Data Puskesmas Penanganan Gangguan Koneksi Internet pada Jaringan Utama s) Layanan Perubahan Password User untuk koneksi Wifi t) Perubahan DNS u) Layanan VoIP

4) Bagian Tata Usaha a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) m) n) o) p) q)

34

Penyusunan Laporan Evaluasi Sesuai PP 39 Evaluasi RKP PENYUSUNAN RKAKL EFISIENSI Pendistribusian dan Pencatatan Barang Operasional Kantor yang disimpan di gudang REKONSILIASI SAK DAN SIMAK BMN Stok Opname Persediaan Penyusunan Laporan Persediaan Operasional Persediaan BMN Pembuatan Surat Usul Izin Belajar Pusat Data dan Informasi Penetapan DP3 untuk Staf Subag Kepegawaian Pusat Data dan Informasi Kenaikan Pangkat Pembuatan Usulan Pengangkatan PNS Pusat Data dan Informasi Tata Persuratan Keluar dan Klasifikasi Arsip Tata Persuratan Masuk dan Klasifikasi Arsip Usulan Pensiun Pusat Data dan Informasi PENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAN PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA


r) s) t) u) v) w) x) y) z) aa) bb) cc) dd) ee)

SPP-GUP SPM GUP SPM UP Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Bulanan SPM TUP SPP-UP Penyusunan Rencana Penarikan Kas SPP-TUP Rekonsiliasi SAK dan KPPN SPP-LS Belanja Non Pegawai Penyusunan Laporan Keuangan LAPORAN BMN PENGHAPUSAN BMN Penerimaan dan Pencatatan Barang Operasional Kantor yang disimpan di Gudang

g. Pusat Kerjasama Luar Negeri -

SOP Sub Bagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian 1)

Alur Proses Kenaikan Pangkat

2)

Alur Proses Batas Usia Pensiun

3)

Alur Proses Pegawai Yang Akan Pensiun

4)

Alur Proses Pegawai Yang Pindah Tugas

5)

Alur Proses Cuti (Tahunan, Bersalin)

6)

Alur Proses Daftar Urut Kepangkatan

7)

Alur Proses DP3

8)

Alur Proses Kenaikan Gaji Berkala

9)

Alur Proses KP4

10)

Alur Proses Kartu Pegawai

11)

Alur Proses Taspen

12)

Alur Proses Askes

13)

Alur Proses Tanda Pengenal Pegawai

14)

Alur Proses Updating SIMKA Modul Standar Operating Procedures (SOP)

35

15)

Alur Proses Pengiriman Surat Keluar

16)

Alur Proses Laporan Pelaksanaan Dan Hasil Kegiatan

17)

Alur Proses Inventaris Barang Milik Negara

18)

Alur Proses Penyiapan Bahan Rapat Kapus

19)

Alur Proses Penyusunan Laporan Keuangan

20) 21)

Alur Proses Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Bulan Alur Proses Penyusunan Rencana Penarikan Kas

22)

Alur Proses Rekonsiliasi SAK dan KPPN

23)

Alur Proses Rekonsiliasi SAK dan Unit Eselon I

24)

Alur Proses Rekonsiliasi SAK dan SIMAK BMN

25)

Alur Proses SPM GUP

26)

Alur Proses SPM TUP

27)

Alur Proses SPM UP

28)

Alur Proses SPP GUP

29)

Alur Proses Pengelolaan Surat Masuk

30)

Alur Proses Pengelolaan Surat Keluar

31)

Alur Proses Pengelolaan Kearsipan

32)

Alur Proses Pemusnahan Arsip

33)

Alur Proses Penerimaan Telepon

34)

Alur Proses Penerimaan Tamu

35)

Alur Proses Penyelenggaraan Rapat

36)

Alur Proses Penyelenggaraan Rapat Di Luar Kantor

37)

Alur Proses Pembukuan Barang Milik Negara

38)

Alur Proses Penyusunan Laporan Barang Milik Negara

39)

Alur Proses Rekonsiliasi Barang Milik Negara

40)

Alur Proses Laporan Barang Milik Negara

41)

Alur Proses Stock Opname Persediaan

42)

Alur Proses Menghadiri Undangan Rapat Lintas Program/Lintas Sektor Alur Proses Penyusunan Kertas Posisi Indonesia Dalam Rapat Lintas K/L Perdagangan Internasional Barang/Jasa/Hak Kekayaan Intelektual Bidang Kesehatan

43)

36


-

44)

Alur Proses Penyusunan SOC

45)

Alur Proses Persediaan Barang Milik Negera

SOP Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12)

13)

14)

Alur Proses Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) PKLN tahun depan (N+1) Alur Proses Penyusunan Rencana Kerja (Renja) PKLN tahun depan (N+1) Alur Proses Penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA) pagu indikatif Alur Proses Penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA) pagu sementara Alur Proses Penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA) pagu definitif Alur Proses Penyiapan bahan rapat dengar pendapat (RDP) Komisi IX Alur Proses Penyusunan Nota Keuangan (NK) Satker PKLN sebagai bagian dari NK Kemenkes Alur Proses Pelaksanaan penelaahan RKA-KL/DIPA APBN tahun depan (N+1) Alur Proses Pelaksanaan penelaahan RKA-KL efisiensi tahun berjalan (N) Alur Proses Penyusunan usulan rencana revisi RKAKL tahun berjalan (N) Alur Proses Penyusunan usulan rencana revisi DIPA tahun berjalan (N) Alur Proses Penyusunan kerangka acuan/TOR dalam rangka pembahasan anggaran (pagu indikatif/pagu sementara/pagu definitif) Alur Proses Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dalam rangka pembahasan anggaran (pagu indikatif/pagu sementara/pagu definitif) Alur Proses Pengumpulan data pendukung dalam rangka pembahasan anggaran (pagu indikatif/pagu sementara/pagu definitif)


37

15)

16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) 25) 26) 27) 28) 29)

30)

31)

38

Alur Proses Pembuatan soft copy (hasil scanner) bahan hard copy TOR/RAB/data pendukung dalam rangka pembahasan anggaran (pagu indikatif/pagu sementara/pagu definitif) Alur Proses Pelaksanaan rapat sosialiasi rencana, program, anggaran dengan internal PKLN Alur Proses Penyusunan Standar Biaya Khusus (Standar Biaya Masukkan) Alur Proses Pembuatan surat dalam rangka surat menyurat perihal rencana, program, anggaran PKLN Alur Proses Pembuatan telaah rencana/program/anggaran PKLN Alur Proses Penyusunan Laporan Evaluasi Triwulan Review Alur Proses Penyusunan Laporan Tahunan Evaluasi Midterm Review Renstra PKLN Alur Proses Penyusunan Laporan Evaluasi Triwulan pp 39/2006 PKLN Alur Proses Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja (LAK) Satker PKLN Alur Proses Penyusunan laporan tahunan (LAPTAH) Alur Proses Penyusunan Laporan Evaluasi Triwulan E-Monev PMK 249/PMK.02/2011 PKLN Alur Proses Pelaksanaan rapat evaluasi kinerja dan anggaran dengan internal PKLN Alur Proses Pembuatan surat dalam rangka surat menyurat perihal evaluasi PKLN Alur Proses Pembuatan telaah hasil penyusunan laporan evaluasi PKLN Alur Proses Pelaksanaan rapat koordinasi perencanaan anggaran menghadiri pertemuan kerjasama internasional tahun depan (N+1) Alur Proses Pembuatan telaah hasil pemantauan rencana, program, anggaran pelaksanaan tugas di bidang kerjasama luar negeri Alur Proses Pelaksanaan tugas/arahan pimpinan dalam rangka koordinasi kerjasama luar negeri bidang kesehatan (supervisi/pembinaan)


-

SOP Sub Bagian Administrasi Hubungan Luar Negeri 1) 2) 3) 4) 5) 6)

Alur Proses Pengurusan Administrasi Perjalanan Dinas Peserta Pertemuan Teknis WHO Alur Proses Penugasan Baru Tenaga Ahli Who

7)

Alur Proses Info Beasiswa Luar Negeri

8)

Alur Proses Administrasi Bantuan Pengurusan Perjalanan Dinas Luar Negeri Alur Proses Administrasi Pengelolaan Surat Masuk Untuk Tindak Lanjut Alur Proses Addministrasi Pengelolaan Surat Masuk Untuk Arsip Alur proses Pelayanan Administrasi Penghentian Penugasan Tenaga Ahli/Konsultan Asing Mitra Kementerian Kesehatan ( Non WHO) Alur Proses Pelayanan Administrasi Pencalonan Peserta Pelatihan di Luar Negeri Alur Proses Pelayanan Administrasi Perpanjangan Penugasan Tenaga Ahli/Konsultasi Asing Mitra Kementerian Kesehatan ( Non WHO) Alur Proses Pelayanan Addministrasi Rekomendasi Pengurusan Dokumen Perijinan Tenaga Ahli/Konsultasi Asing Mitra Kesehatan Alur Proses Pelayanan Administrasi Penugasan Baru Tenaga Ahli Mitra Kementerian Kesehatan (Non WHO)

9) 10) 11)

12) 13)

14)

15)

-

Alur Proses Perpanjangan Penugasan Tenaga Ahli Who Alur Proses Persiapan Fasilitas Kunjungan Dan Study Visit Tamu Luar Negeri Alur Proses Penyelenggaraan Fasilitas Kunjungan Kerja Dan Study Visit Tamu Luar Negeri Pertemuan Teknis WHO

SOP Di Bidang Kerjasama Kesehatan Bilateral/Multilateral 1) Alur Proses Kesehatan

Penyusunan

Draft

Mou


Kerjasama

39

2) Alur Proses Penyusunan Counterdraft MOU 3) Alur Proses Penandatanganan MOU 4) Alur Proses Permohonan Full Power 5) Alur Proses Penyelenggaraan Pertemuan Internasional dalam Rangka Kerjasama Kesehatan Bilateral, Regional Dan Multilateral 6) Alur Proses Pembuatan Telaah Penyelenggaraan Pertemuan Internasional dalam Rangka Kerjasama Kesehatan Bilateral, Regional Dan Multilateral 7) Alur Proses Penyusunan SK Panitia Penyelenggara Pertemuan nternasional dalam Rangka Kerjasama Kesehatan Bilateral, Regional dan Multilateral 8) Alur Proses Penyusunan Chairman's Note Pertemuan Internasional dalam Rangka Kerjasama Kesehatan Bilateral, Regional dan Multilateral 9) Alur Proses Penyusunan Kertas Posisi Delri Pada Pertemuan Internasional dalam Rangka Kerjasama Kesehatan Bilateral, Regional dan Multilateral 10) Alur Proses Penyusunan Spek Penyelenggaraan Pertemuan Internasional Dalam Rangka Kerjasama Kesehatan Bilateral, Regional dan Multilateral 11) Alur Proses Penyusunan Buku Panduan Peserta Pertemuan Internasional Dalam Rangka Kerjasama Kesehatan Bilateral, Regional dan Multilateral 12) Alur Proses Penyusunan Credential Letter Delri Untuk Menghadiri Pertemuan Internasional Dalam Rangka Kerjasama Kesehatan Bilateral, Regional dan Multilateral 13) Alur Proses Menyusun Laporan Hasil Pertemuan Internasional Dalam Rangka Kerjasama Kesehatan Bilateral, Regional dan Multilateral

h. Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan SOP Pusat Penanggulangan dinomorkan/belum ditetapkan

40

Krisis

saat

ini


belum

i.

Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan SOP-AP KEPALA PUSAT PEMBIAYAAN DAN JAMINAN KESEHATAN: a) Penyusunan Kebijakan Teknis, Rencana, dan Program di Bidang Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan; b) Penyusunan Kebijakan Teknis Pengembangan Analisis Pemanfaatan Biaya Kesehatan; c) Penyusunan Kebijakan Teknis Perhitungan Biaya Kesehatan;

Pengembangan

d) Penyusunan Kebijakan Teknis Pengembangan dan Perluasan Kepesertaan Jaminan Kesehatan; e) Pelaksanaan Kesehatan; f)

Advokasi

dan

Sosialisasi

Jaminan

Penyusunan Kebijakan Teknis di Bidang Kendali Mutu dan Biaya serta Pengembangan Jaringan Pelayanan Jaminan Kesehatan;

g) Penyusunan Laporan Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Program Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan; h) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan

Program

1) SOP-AP KEPALA BAGIAN TATA USAHA: a) SOP KEPALA ANGGARAN (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

SUBBAGIAN

PROGRAM

SOP Penyusunan Rencana Program Anggaran SOP SPP – TUP SOP SPP LS Non Belanja Pegawai SOP SPP – GUP SOP SPM – UP SOP SPM – TUP SOP SPM – GUP SOP Rekonsiliasi SAK dan Eselon I Modul Standar Operating Procedures (SOP)

DAN dan

41

(9) SOP Penyusunan Rencana Penarikan Kas (10) SOP Penyusunan Laporan Keuangan b) SOP KEPEGAWAIAN DAN UMUM (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28)

42

SOP Kenaikan Pangkat Reguler SOP Pegawai Yang Akan Pensiun SOP Pegawai Yang Akan Pindah Tugas SOP Pegawai Yang Akan Cuti SOP Pegawai Yang Akan di Buat KP4 SOP Pembuatan DP3 SOP Berdasarkan DUK SOP Pegawai Yang Akan Membuat KARPEG SOP Pegawai Yang Akan Membuat TASPEN SOP Pegawai Yang Akan Membuat ASKES SOP Pegawai Yang Akan Membuat Kartu Tanda Pengenal SOP Up Dating Data Kepegawaian SIMKA SOP Up Dating Data SIMKA SOP Laporan Pelaksanaan Hasil Kegiatan SOP Inventarisasi SOP Penyusunan Laporan BMN SOP Penerima Tamu Kepala Pusat SOP Persediaan BMN SOP Pengiriman Surat SOP Penyelenggaraan Rapat di Luar Kantor SOP Penyelenggaraan Rapat SOP Penyelenggaraan Bahan Rapat Kepala Pusat SOP Penyiapan Jadwal Kepala Pusat SOP Penyimpanan Arsip Kepala Pusat SOP Perjalanan Dinas Luar Negeri SOP Penyimpanan Arsip SOP Laporan Persediaan BMN SOP Surat Keluar Untuk Kegiatan


c) SOP SISTEM INFORMASI, MONITORING DAN EVALUASI (1) Penyiapan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Program Pembiayaan dan (2) Jaminan Kesehatan (3) Penyiapan Penyusunan Laporan Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Program Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan

2) SOP-AP DI BIDANG PEMBIAYAAN KESEHATAN: a) Penyiapan Penyusunan Kebijakan Teknis Pengembangan Analisis Pemanfaatan Biaya Kesehatan; b) Penyiapan Penyusunan Kebijakan Teknis Pengembangan Perhitungan Biaya Kesehatan

3) SOP-AP DI BIDANG KENDALI MUTU PENGEMBANGAN JARINGAN PELAYANAN: a) Penyiapan Penyusunan Kebijakan Teknis di Bidang Pengembangan Jaringan Pelayanan Jaminan Kesehatan; b) Penyiapan Penyusunan Kebijakan Teknis di Bidang Kendali Mutu Jaminan Kesehatan;

4) SOP-AP DI BIDANG JAMINAN KESEHATAN: a) Penyiapan Penyusunan Kebijakan Teknis Pengembangan dan Perluasan Kepesertaan Jaminan Kesehatan; b) Penyiapan Pelaksanaan Advokasi dan Sosialisasi Jaminan Kesehatan;


43

j.

Pusat Komunikasi Publik 1) SOP Bidang Pelayanan Informasi Publik a) SOP Pelayanan Informasi Publik b) SOP Sosialisasi PPID c) SOP Survey Kepuasan Pelanggan d) SOP Pelayanan Pelayanan Publik

Pengaduan

Masyarakat

e) SOP Pembuatan Display Pojok Info f)

SOP Penyediaan Daftar Informasi Publik

g) SOP Penyusunan Bahan Publikasi h) SOP Pengendalian Dokumen i)

SOP Pengendalian Rekaman

j)

SOP Tinjauan Manajemen

k) SOP Pengolahan Bahan Perpustakaan l)

SOP Pengadaan Bahan Pustaka

m) SOP Peminjaman Buku n) SOP Pengembalian dan Perpanjangan Buku o) SOP Pemesanan Buku p) SOP Layanan Referensi q) SOP Pemeliharaan Layanan Perpustakaan r)

SOP Pengurusan Katalog dalam Terbitan

s) SOP Pengurusan ISBN

2) SOP Bidang Media Massa dan Opini Publik a) SOP Konferensi Pers b) SOP Media Visit c) SOP Penyelenggaraan Liputan

44


dan

d) SOP Pendampingan Wawancara Pejabat Kemenkes e) SOP Penyiapan Kliping Berita f)

SOP Monitoring Sosial Media

g) SOP Kompetisi Jurnalistik h) SOP Pemantauan Berita di TV Radio i)

SOP Klarifikasi Berita Kesehatan

3) SOP Bidang Hubungan Antar Lembaga a) SOP Pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat b) SOP Buku Direktori Pejabat c) SOP Penyusunan Buku Kinerja d) SOP Pendampingan Kunjungan Kerja DPR e) SOP Memfasilitasi Demo f)

SOP Pembinaan Jabfung Pranata Humas

g) SOP Pertemuan Nasional Pranata Humas h) SOP Pengerjaan DUPAK Humas

4) SOP Bagian Tata Usaha a) SOP berkaitan dengan Keuangan b) SOP berkaitan dengan Kepegawaian dan Umum c) SOP berkaitan dengan Program dan Evaluasi

k. Pusat Promosi Kesehatan 1) SOP-AP Kepala Pusat Promosi Kesehatan a) Penyusunan Kebijakan Teknis Rencana Program di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan. Modul Standar Operating Procedures (SOP)

45

b) Penyusunan Rencana Anggaran di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan. c) Pelaksanaan Pemantauan diBidang Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan. d) Pelaksanaan Evaluasi di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan. e) Penyusunan Laporan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan. f)

Penyusunan Rencana Pelaksanaan Program di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan.

g) Penyusunan Metode Advokasi dan Kemitraan yang efektif dan berkesinambungan. h) Penyusunan Metode Pemberdayaan Masyarakat dan Peran Serta Masyarakat yang efektif. i)

Penyusunan Rencana Pengembangan Metode dan Teknologi Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan.

j)

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan.

2) SOP-AP Kepala Bagian Tata Usaha a) SOP Sub Bagian Program dan Evaluasi (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

46

SOP Pengumpulan dan Pengolahan Data Profil SOP Monitoring dan Evaluasi SOP Revisi POK SOP Penyusunan Laporan PP 39 SOP Penyusunan Bahan Nota Keuangan SOP Penyusunan LAKIP SOP Penyusunan Usulan Rencana Kerja dan Anggaran SOP Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Sesuai dengan Pagu Indikatif


(9)

SOP Penyusunan Anggaran Kegiatan Sementara. (10) SOP Penyusunan Anggaran Kegiatan Definitif

Rencana Kerja dan Sesuai dengan Pagu Rencana Kerja dan Sesuai dengan Pagu

b) SOP Sub Bagian Keuangan (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

SOP Penyusunan Laporan Keuangan SOP Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Bulanan. SOP Penyusunan Rencana Penarikan Kas SOP Rekonsiliasi SAK dan Eselon I SOP Rekonsiliasi SAK dan KPPN SOP Rekonsiliasi SIMAK dan SAK SOP SPM GUP SOP SPM TUP SOP SPM UP SOP SPP-GUP SOP SPP-LS Belanja Non Pegawai SOP SPP-TUP SOP SPP-UP SOP Verifikasi dan Validasi Laporan Keuangan

c) SOP Sub Bagian Kepegawaian dan Umum (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

SOP Surat Masuk SOP Surat Keluar SOP Pengiriman Surat Naskah Dinas SOP Penyimpanan Arsip SOP Kenaikan Pangkat SOP Cuti Pegawai SOP Batas Usia Pensiun SOP Usulan KGB SOP KP4 SOP DP3 SOP Usulan Karpeg


47

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28)

Sop Usulan Taspen SOP Usulan Askes SOP Inventarisasi BMN SOP Laporan BMN SOP Operasional Persediaan SOP Penyusunan Laporan Persediaan SOP Penyelenggaraan Rapat SOP Penyelenggaraan Rapat Diluar Kantor SOP Penerimaan Telefon SOP Penerimaan Tamu SOP Stok Opname SOP Pembuatan Kerangka Acuan SOP Perjadin Dalam Negeri SOP Perjadin Luar Negeri SOP Penerimaan Tamu Kepala Pusat SOP Penyiapan Bahan Rapat Kepala Pusat SOP Penyiapan Jadwal Kepala Pusat SOP Penyimpanan Arsip Kepala Pusat

3) SOP-AP di Bidang Advokasi dan Kemitraan a) SOP Penyusunan Draft Pedoman Advokasi b) SOP Koordinasi Lintas Program Lintas Sektor c) SOP Penyusunan Draft Pedoman d) SOP Penyusunan Pedoman Advokasi dan Kemitraan e) SOP Penyusunan Laporan Kemitraan f)

SOP Pelaksanaan Kemitraan

g) SOP Pemantauan Kemitraan h) SOP Pengumpulan dan Pengolahan Kemitraan i)

SOP Penyiapan Bahan Kemitraan

4) SOP-AP Kepala Bidang Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat a) SOP PSM Pembinaan UKBM

48


b) SOP Pengolahan bahan PSM c) SOP Kerja sama Ormas PPSM d) SOP Koordinasi PPSM e) SOP Monitoring Evaluasi PPSM f)

SOP Pedoman PPSM

g) SOP Pelaksanaan Pembinaan PPSM h) SOP Pengolahan Bahan PSM 5) SOP-AP Kepala Bidang Metode dan Teknologi bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan a) SOP Prosedur Penyebarluasan Informasi Kesehatan Melalui Media Cetak b) SOP Prosedur Penyebarluasan Informasi Kesehatan Melalui Media Audio Visual. c) SOP Prosedur Kesehatan d) SOP Prosedur Kesehatan

Pengembangan Pengembangan

Pesan-pesan Media

Promosi

e) SOP Prosedur Pelaksanaan Hari Kesehatan. f)

SOP Prosedur Pelaksanaan Pameran

g) SOP Prosedur Penyiapan Bahan Pameran h) SOP Prosedur Uji Coba Media Promosi Kesehatan

l.

Pusat Intelegensia Kesehatan Dari berbagai SOP yang digunakan di Pusat Inteligensia Kesehatan, yang sangat menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi adalah: 1) SOP Brain Booster 2) SOP Excecutive Brain Assessment 3) SOP Pedoman Inteligensia Kesehatan 4) SOP Kebijakan Nasional Pusat Inteligensia Kesehatan Modul Standar Operating Procedures (SOP)

49

m. Pusat Kesehatan Haji 1) Panduan Berhaji Sehat 2) Pedoman Pencatatan dan Pelaporan bagi Petugas Haji 3) Pedoman Manasik Kesehatan Haji 4) Pedoman Teknis Pembinaan Kesehatan Jemaah Haji 5) Petunjuk Teknis Imunisasai Meningitis Meningokokus 6) Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan Jemaah Haji 7) Pedoman Teknis Penyelenggaraan Kesehatan Haji di Embarkasi/Debarkasi 8) Petunjuk Teknis Pelayanan Kesehatan Haji 9) Pedoman Rekrutmen Petugas Kesehatan Haji

2. Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan membawahi 6 eselon II yang memiliki SOP sebagai berikut: a. Sekretariat Direktorat Jenderal; 1) BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM a) SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN

50

(1)

SOP Penyusunan Formasi CPNS UPT Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan

(2)

SOP Pembuatan Usulan Pengangkatan CPNS Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan

(3)

SOP Pembuatan SPMT

(4)

SOP Pemberkasan gaji CPNS Pusat/UPT

(5)

SOP Usul Test Kesehatan CPNS

(6)

SOP Usul Pengangkatan PNS

(7)

SOP Usul KARPEG/KARIS/KARSU, ASKES

Pembuatan TASPEN dan


(8)

SOP Penerbitan SK KGB

(9)

SOP Penerbitan Izin Cuti (Cuti Sakit, Cuti Tahunan, dan Cuti Bersalin)

(10) SOP Pembuatan Usul Izin Cuti (Cuti Besar, Cuti Alasan Penting, Cuti di luar tanggungan negara) (11) SOP Penerbitan Surat Izin Keluar Negeri (12) SOP Penerbitan DP3 (13) SOP Penerbitan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) untuk Pejabat Eselon II (14) SOP Usul Kenaikan Jabatan Fungsional (15) SOP Penerbitan Penetapan Angka Kredit (16) SOP Usul Kenaikan Pangkat (Reguler, Pilihan, Fungsional) (17) SOP Persetujuan Pemindahan Pegawai (18) SOP Surat Penawaran Pindah (19) SOP Usul Izin Belajar (20) SOP Usul Tugas Belajar (21) SOP Usul Diklat Kepemimpinan (22) SOP Usul Penghargaan (23) SOP Baperjakat (24) SOP Penerbitan Jabatan

Berita

Acara

Pelantikan

(25) SOP Penerbitan Surat Pernyataan Pelantikan (26) SOP Usul Pemberhentian PNS (27) SOP Permintaan Kelengkapan Permasalahan Pegawai

Berkas

(28) SOP Usul Penjatuhan Hukuman Disiplin PNS (29) SOP Pemberian Tanggapan Permasalahan Pegawai (30) SOP Usul Penetapan/Pengaktifan Status PNS (31) SOP Surat Izin Cerai (Gol II ke bawah) Modul Standar Operating Procedures (SOP)

51

(32) SOP Surat Izin Cerai (Gol III ke atas) (33) SOP Surat Pengantar Usul Pensiun (34) SOP Penerbitan Surat Dijatuhi Hukuman Disiplin

Pernyataan

Tidak

(35) SOP Usul Kebutuhan dokter Spesialis (36) SOP Penerbitan Surat Perintah PLT/PLH (37) SOP Usul pemberhentian dari jabatan struktural dan pengangkatan kembali ke jabatan fungsional b) SUB BAGIAN TATA USAHA DAN GAJI (1)

SOP Surat Keluar/Produk Hukum

(2)

SOP Pembayaran Uang Duka Wafat

(3)

SOP Monitoring Surat CITO Dirjen

(4)

SOP Pembayaran Gaji

(5)

SOP Pembayaran Uang Lembur

(6)

SOP Pembayaran Uang Makan

(7)

SOP Jadwal Tentative Eselon I dan II di Lingkungan Ditjen Bina Upaya Kesehatan

(8)

SOP Pembuatan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) Pindah/Pensiun

(9)

SOP Pengelolaan Arsip

(10) SOP Penyusunan acara Direktur Jenderal/Sesditjen Bina Upaya Kesehatan (11) SOP Surat Masuk Unit Pengarsipan (12) SOP Pembayaran Gaji c) SUB BAGIAN RUMAH TANGGA

52

(1)

SOP Pembukuan BMN Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan

(2)

SOP Fasilitasi langganan media cetak dan telepon di lingkungan Ditjen BUK


(3)

SOP Penyusunan Laporan BMN Setditjen Bina Upaya Kesehatan

(4)

SOP Perawatan Komputer

(5)

SOP Rekonsiliasi BMN Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan

(6)

SOP Pembinaan Administrasi dan Verifikasi Satker Vertikal Ditjen Bina Upaya Kesehatan

(7)

SOP Penyusunan Laporan BMN Ditjen Bina Upaya Kesehatan

(8)

SOP Penerbitan SK Panitia Penghapusan Barang Milik Negara

(9)

SOP Tanggapan Usulan Penghapusan (Kurang Berkas)

(10) SOP Proses rekomendasi Eselon 1 (11) SOP Stock Opname Persediaan (12) SOP Fasilitasi Penggunaan

Usulan

Penetapan

Status

(13) SOP Fasilitasi Usulan Surat Ijin Penghunian Rumah Negara (SIP) (14) SOP Instalasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran (15) SOP Rekonsiliasi Data UAPPA dengan UAPPB Eselon I (16) SOP Penerimaan dan Pencatatan Barang Operasional Kantor yang disimpan di Gudang (17) SOP Pendistribusian dan Pencatatan Barang Operasional Kantor yang disimpan di gudang (18) SOP Pengadaan Barang Rutin.

2) BAGIAN KEUANGAN a) SUB BAGIAN ANGGARAN (1)

SOP Supervisi dan pengumpulan target PNBP dilingkungan Ditjen Bina Upaya Kesehatan Modul Standar Operating Procedures (SOP)

53

(2)

SOP Pembinaan dan Pelaksanaan Revisi DIPA/POK dilingkungan Ditjen Bina Upaya Kesehatan

(3)

SOP Supervisi Pelaksanaan Anggaran lingkungan Ditjen Bina Upaya Kesehatan.

(4)

SOP Pelaksanaan Kepmenkes tentang Pola Sistem Remunerasi Pegawai di lingkungan Ditjen Bina Upaya Kesehatan.

(5)

SOP Penyusunan Kepmenkes tentang tarif layanan Kelas III Pemerintah dilingkungan Ditjen Bina Upaya Kesehatan

(6)

SOP Pembinaan Penerapan Pengelolaan Keuangan BLU di lingkungan Ditjen Bina Upaya Kesehata

(7)

SOP Penyusunan Petunjuk Teknis Tentang BLU Pembinaan remunerasi BLU di lingkungan Ditjen Bina Upaya Kesehatan

(8)

SOP Penyusunan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) di lingkungan Ditjen Bina Upaya Kesehatan

(9)

SOP Evaluasi BLU di lingkungan Ditjen Bina Upaya Kesehatan

di

b) SUB BAGIAN PERBENDAHARAAN

54

(1)

SOP Penyusunan Laporan Pengelolaan Rekening Pemerintah di lingkungan Ditjen Bina Upaya Kesehatan.

(2)

SOP Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi LHP di lingkungan Ditjen Bina Upaya Kesehatan

(3)

SOP Pelaksanaan Monitoring data/penggunaan Rekening Pemerintah di lingkungan Ditjen Bina Upaya Kesehatan


(4)

SOP Pelaksanaan Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan APF di lingkungan Ditjen Bina Upaya Kesehatan

(5)

SOP Pelaksanaan Tindak Lanjut TPTGR di Lingkungan Ditjen Bina Upaya Kesehatan

(6)

SOP Penerbitan SK Menteri Kesehatan tentang Pengelola Anggaran pada Satuan Kerja dilingkungan Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan

(7)

SOP Penerbitan surat pengantar pengajuan ijin penggunaan rekening pemerintah di lingkungan Ditjen Bina Upaya Kesehatan

(8)

SOP Peningkatan Kemampuan Bendahara

(9)

SOP Penyelesaian pertanggungjawaban LS

(10) SOP Penyusunan Bahan pemutakhiran data LHP oleh APF di lingkungan Ditjen Bina Upaya Kesehatan (11) SOP Penyusunan Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi LHP dilingkungan Ditjen Bina Upaya Kesehatan (12) SOP Penyusunan Laporan Pemutakhiran data LHP dilingkungan Ditjen Bina Upaya Kesehatan (13) SOP Penyusunan Laporan penerbitan Surat Keputusan tentang Pengelolaan Anggaran tahun berjalan Satker Pusat/UPT di lingkungan Ditjen Bina Upaya Kesehatan (14) SOP Sanggah Banding (15) SOP Proses permohonan Surat Permintaan pembayaran LS/UP/TUP (16) SOP Penyusunan Laporan Realisasi Serapan Anggaran (17) SOP Proses Surat Perintah Membayar LS/Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan/Ganti Uang Persediaan


55

(18) SOP Penyelesaian Keuangan (UP/TUP/LS)

Pertanggungjawaban

(19) SOP Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pembantu (20) SOP Penyusunan Kas/Keuangan

Rencana

Penarikan

(21) SOP Penyusunan Laporan Pajak (22) SOP Penyusunan Laporan Realisasi Luncuran Jamkesmas (23) SOP Proses Luncuran Jamkesmas (24) SOP Penyusunan Laporan Realisasi Serapan Anggaran (25) SOP Mekanisme Pencairan dana (26) SOP Proses Permohonan Surat Permintaan Pembayaran UP (27) SOP Proses Permohonan Surat Permintaan Pembayaran LS - Belanja Pegawai (28) SOP Proses Permohonan Surat Permintaan Pembayaran LS - Belanja Non Pegawai (29) SOP Proses Permohonan Surat Permintaan Pembayaran TUP (30) SOP Pelaksanaan Pengajuan Anggaran dan Kegiatan (31) SOP Pertanggungjawaban Keuangan (32) SOP Penyusunan permohonan dan pencetakan buku (33) SOP Monitoring Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (34) SOP Monitoring Pendapatan Negara Bukan Pajak c) SUB BAGIAN VERIFIKASI DAN AKUNTANSI (1)

56

SOP Laporan Penyerapan Anggaran Sub Bagian


(2)

SOP Penyusunan TOR dan RAB Sub Bagian Verifikasi dan Akuntansi

(3)

SOP Penyusunan SK Honor Narasumber, Panitia dan Moderator

Verifikasi,

(4)

SOP Pelaksanaan Verifikasi Keuangan SAI bulanan dan triwulan

Laporan

(5)

SOP Pelaksanaan Verifikasi Laporan Keuangan SAI Semester I dan Tahunan

(6)

SOP Verifikasi Semester I

(7)

SOP Penyusunan Hasil Keuangan BLU Tahunan

(8)

SOP Pelaksanaan verifikasi dan monitoring piutang BLU

(9)

SOP Pelaksanaan Keuangan BLU Audited

Laporan

Keuangan

BLU

Verifikasi Laporan

Verifikasi

Laporan

(10) SOP Penyusunan Laporan Keuangan Ditjen BUK Semester I dan Tahunan (11) SOP Pelaksanaan Rekap Laporan Keuangan PARS Semester I dan Tahunan (12) SOP Penyampaian data SAI Setditjen Bina Upaya Kesehatan ke UAPPA-E1 Ditjen Bina Upaya Kesehatan (13) SOP Penyusunan bulanan

Laporan

SAI

Setditjen

(14) SOP Rekonsiliasi Data SAK dan SIMAK-BMN Setditjen Bina Upaya Kesehatan (15) SOP Pelaksanaan Rekonsiliasi SAK sekretariat dan KPPN (16) SOP Penerimaan Data Laporan Keuangan SAI dari Satker (17) SOP Penerimaan Data Laporan Keuangan SAI dari Wilayah


57

(18) SOP Rekonsiliasi Data UAPPA dengan UAPPB Eselon I (19) SOP Rekonsiliasi Data UAPPA-E1 dengan DAPK (20) SOP Penyampaian Data UAPPA E1 dengan UAPA Kementerian Kesehatan (21) SOP Pelaksanaan Peningkatan Kemampuan petugas akuntansi BLU (22) SOP Pertemuan Eselon I dan Satker (23) SOP Sosialisasi Update software Aplikasi SAI (24) SOP Pelaksanaan Pembinaan Satuan Kerja Daerah (25) SOP Penyusunan Buku Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (26) SOP Penyusunan Buku Pedoman Akuntansi BLU RS

Hasil

Evaluasi

(27) SOP Penyusunan Buku Hasil Perbandingan Laporan Keuangan Audited dan Unaudited (28) SOP Pelaksanaan Pendampingan Pemeriksaan Laporan Keuangan .

3) BAGIAN HUKUM, ORGANISASI DAN HUMAS a) SUB BAGIAN HUKUM

58

(1)

SOP Penyusunan Inventarisasi Peraturan Perundang-undangan dibidang Bina Upaya Kesehatan

(2)

SOP Legalisasi Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria

(3)

SOP Penanganan Secara Litigasi

Permasalahan

Hukum

(4)

SOP Penanganan Secara Non Litigasi

Permasalahan

Hukum

(5)

SOP Penetapan Kelas Rumah Sakit


(6)

SOP Pengkajian Peraturan Perundangundangan Bidang Upaya Kesehatan

(7)

SOP Penyusunan Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital Bylaws)

(8)

SOP Penyusunan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang Izin Operasional Rumah Sakit

(9)

SOP Pengkajian Perjanjian atau MoU

(10) SOP Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan Ditjen Bina Upaya Kesehatan (11) SOP Penyusunan Perpres atau Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (12) SOP Penyusunan SK Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan (13) SOP Penyusunan SK Menteri Kesehatan (14) SOP Penyusunan Undang-Undang Republik Indonesia b) SUB BAGIAN ORGANISASI (1)

SOP Pelaksanaan Evaluasi Organisasi

(2)

SOP Penataan Jabatan Fungsional

(3)

SOP Penyusunan Tatalaksana Organisasi UPT

(4)

SOP Penetapan Kelas Rumah Sakit B, C, dan D.

(5)

SOP Penataan Jabatan Fungsional

(6)

SOP Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan

(7)

SOP Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan

(8)

SOP Penataan/Pengembangan Organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT)

(9)

SOP Penyusunan Penetapan Kinerja Modul Standar Operating Procedures (SOP)

59

(10) SOP Penyusunan Tata Laksana Organisasi Kantor Pusat c) SUB BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT (1)

SOP Fasilitasi Kunjungan Kerja dan Audiensi Instansi/Organisasi

(2)

SOP Pelaksanaan Pameran Di Bidang Upaya Kesehatan

(3)

SOP Pelaksanaan Keterangan Media Massa

(4)

SOP Pelaksanaan Wawancara oleh Media Massa

(5)

SOP Pelayanan Informasi Publik Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan

(6)

SOP Penerbitan Buletin Bina Upaya Kesehatan (Buletin BUK)

(7)

SOP Penerbitan Warta Bina Upaya Kesehatan (Warta BUK)

(8)

SOP Penyusunan Penanganan Pengaduan Masyarakat Ditjen Bina Upaya Kesehatan

(9)

SOP Pelaksanaan Kedinasan

Liputan

Kegiatan

dan

(10) SOP Penyusunan Artikel & Berita di Media Massa

4) BAGIAN PROGRAM DAN INFORMASI

a) SUB BAGIAN PROGRAM

60

(1)

SOP Penyiapan bahan RPJMN bidang upaya kesehatan

(2)

SOP Penyiapan bahan Rencana Pemerintah Bidang Upaya Kesehatan

(3)

SOP Penyusunan Bahan Program Bina Upaya Kesehatan

Kerja

Rakerkesnas


(4)

SOP Penyusunan Pendapat

(5)

SOP Penyusunan Laporan Hasil Rapat Dengar Pendapat

(6)

SOP Penyiapan Bahan Renstra Kementerian Bidang Upaya Kesehatan

(7)

SOP Penyiapan Bahan Rencana Kementerian Bidang Upaya Kesehatan

(8)

SOP Penyusunan Bahan Juknis Program Bina Upaya Kesehatan

(9)

SOP Penyusunan Rencana kerja kementerian dan lembaga

(10) SOP Penyusunan Tahunan

Bahan

Rapat

Dengar

Aksi

Bahan Rencana Kerja

(11) SOP Penyusunan Alokasi Program Bina Upaya Kesehatan (12) SOP Penyusunan dan penyelesaian RKAKL Program BUK (13) SOP Penyusunan POK Setditjen Bina Upaya Kesehatan (14) SOP Penyusunan Fomula dari Rakontek Dana Alokasi Khusus (15) SOP Penyusunan RKA DAK (16) SOP Penyusunan Sosialisasi Software RKAKL (17) SOP Laporan Perencanaaan Pengembangan Program E-Planning

dan

(18) SOP Penyusunan Juknis E-planning (19) SOP Penyusunan e-DAK Online

b) SUB DATA DAN INFORMASI (1)

SOP Penggunaan aplikasi online Sistem Informasi Ditjen Bina Upaya Kesehatan

(2)

SOP Penggunaan aplikasi internet Sistem informasi Ditjen Bina Upaya Kesehatan Modul Standar Operating Procedures (SOP)

61

(3)

SOP Penyusunan Laporan Bimbingan Teknis Pengisian RS dan SIRS Online

(4)

SOP Pengumpulan & penggabungan data untuk database Koding INA-CBGs

(5)

SOP Pengumpulan & penggabungan data untuk database Kosting INA-CBGs

(6)

SOP Prosedur Pengolahan dan Penyajian Database RS & SIRS Online

(7)

SOP Penyajian data dan info di Website Bina Upaya Kesehatan

(8)

SOP Penyusunan laporan kegiatan workshop Casemix INA-CBGs

(9)

SOP Penerbitan Kode Registrasi Rumah sakit

c) SUB BAGIAN EVALUASI DAN PELAPORAN

62

(1)

SOP Pelaksanaan evaluasi indikator kinerja Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan

(2)

SOP Pelaksanaan evaluasi jamkesmas di PPK strata 1 s/d 3

(3)

SOP Pelaksanaan evaluasi PHLN

(4)

SOP Pelaksanaan Evaluasi Program Pembinaan Upaya Kesehatan bersumber APBN

(5)

SOP Pelaksanaan Evaluasi DAK Dasar & Rujukan

(6)

SOP Pelaksanaan Jamkesmas di PPK

(7)

SOP Pelaksanaan Pemantauan PHLN

(8)

SOP Pelaksanaan Pemantauan Program Pembinaan Upaya Kesehatan Bersumber APBN

(9)

SOP Pelaksanaan Pemantauan DAK Dasar & Rujukan

pemantauan

program

program


(10) SOP Pelaksanaan pemantauan e-monev (11) SOP Penyusunan laporan evaluasi indikator kinerja Ditjen Bina Upaya Kesehatan (12) SOP Penyusunan laporan monev pelaksanaan program Jamkesmas di PPK strata 1 s/d 3 (13) SOP Penyusunan laporan monev PHLN (14) SOP Penyusunan laporan monev pelaksanaan program pembinaan upaya kesehatan bersumber APBN (15) SOP Penyusunan Laporan Monev DAK Dasar & Rujukan (16) SOP Penyusunan laporan e-monev (17) SOP Penyusunan Laporan Tahunan (18) SOP Pelaksanaan evaluasi percepatan pelaksanaan prioritas pembangunan nasional di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan (19) SOP Penyusunan laporan evaluasi percepatan pelaksanaan prioritas pembangunan nasional di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan (20) SOP Pelaksanaan evaluasi kegiatan Pengarusutamaan Gender Bidang Kesehatan Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan (21) SOP Penyusunan laporan evaluasi kegiatan Pengarusutamaan Gender Bidang Kesehatan Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan

b. Direktorat Bina Upaya Kesehatan Dasar; 1) Subdit Kedokteran Keluarga a) SOP Penyusunan Perumusan Kebijakan Pelayanan Kedokteran Keluarga; Modul Standar Operating Procedures (SOP)

63

b)

SOP Penyusunan Perumusan Bimbingan Teknis Bina Pelayanan Kedokteran Keluarga;

c)

SOP Penyusunan Evaluasi Pelayanan Kedokteran Keluarga

d)

SOP Penyusunan Penyiapan NSPK Pelayanan Kedokteran Keluarga

e)

SOP penyusunan Rumusan Laporan Kegiatan Bina Pelayanan Kedokteran Keluarga

2) Subdit Bina Pelayanan Kesehatan Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan

di

Daerah

a)

SOP Penyusunan Penyiapan NSPK Bina Pelayanan Kesehatan di Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan

b)

SOP Penyusunan Perumusan Bimbingan Teknis Bina Pelayanan Kesehatan di Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan

c)

SOP Penyusunan Evaluasi Pelayanan Kesehatan di Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan

d)

SOP Penyusunan Perumusan Kebijakan Pelayanan Kesehatan di Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan

e)

SOP Penyusunan Rumusan Laporan Kegiatan Bina Pelayanan Kesehatan di Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan

3) Subdit Bina Pelayanan Gigi dan Mulut

64

a)

SOP Penyusunan Perumusan Bimbingan Teknis Bina Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut

b)

SOP Penyusunan Evaluasi Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut

c)

SOP Penyusunan Perumusan Kebijakan Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut;


d)

Penyusunan Penyiapan NSPK Bina Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut

e)

Penyusunan Rumusan Laporan Kegiatan Bina Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut

4) Subdit Bina Pelayanan Kesehatan Khusus, Usia lanjut dan Pelayanan Darah a)

SOP Penyusunan Perumusan Bimbingan Teknis Bina Pelayanan Kesehatan Khusus, Usia lanjut dan Pelayanan Darah

b)

SOP Penyusunan Evaluasi Pelayanan Kesehatan Bina Pelayanan Kesehatan Khusus, Usia lanjut dan Pelayanan Darah

c)

SOP Penyusunan Perumusan Kebijakan Pelayanan Kesehatan Khusus, Usia lanjut dan Pelayanan Darah ;

d)

SOP Penyusunan Penyiapan NSPK Bina Pelayanan Kesehatan Khusus, Usia lanjut dan Pelayanan Darah ;

e)

SOP Penyusunan Rumusan Laporan Kegiatan Bina Pelayanan Kesehatan Khusus, Usia lanjut dan Pelayanan Darah ;

5) Subdit Bina Pelayanan Kesehatan Dasar

a)

Penyusunan Perumusan Bimbingan Teknis Bina Pelayanan Kesehatan Dasar;

b)

SOP Penyusunan Perumusan Bimbingan Teknis Bina Pelayanan Kesehatan Dasar

c)

SOP Penyusunan Evaluasi Pelayanan Kesehatan Bina Pelayanan Kesehatan Dasar

d)

SOP Penyusunan Perumusan Kebijakan Pelayanan Kesehatan Dasar


65

e)

SOP Penyusunan Penyiapan NSPK Bina Pelayanan Kesehatan Dasar

f)

SOP Penyusunan Rumusan Laporan Kegiatan Bina Pelayanan Kesehatan Dasar

6) Tata Usaha a) SOP Pengelolaan Arsip

b) Pengelolaan Surat Masuk c) Pengelolaan Surat Keluar d) Penyusunan Jadwal Pimpinan e) Monitoring surat cito f)

Penyusunan Pegawai

Usulan

Pendidikan

dan

Pelatihan

g) Penyusunan Usulan KP4 dan Cuti Pegawai h) Penyusunan Usulan Kebutuhan/Formas Pegawai i)

Penyusunan Usulan Mutasi, Pemberhentian dan Pensiun, Penghargaan, KGB, KP, dan DP3 Pegawai

j)

Penyusunan Dokumen Disiplin PNS

k) Penyiapan bahan rencana aksi program Direktorat l)

Penyiapan bahan rencana strategis Direktorat

m) Penyusunan

rencana tahunan Direktorat

kegiatan

dan

anggaran

n) Penyusunan Rencana Kerja KL o) Penyusunan

Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL) Direktorat

p) Penyusunan Usulan Revisi DIPA q) Penyusunan usulan pinjaman dan hibah luar negeri (PHLN) di catat dalam buku agenda Direktorat

r) Penyusunan POA s) Penyusunan CaLK t)

66

Pengajuan UP


u) Penyusunan LHP v) Penarikan Uang dengan Mekanisme LS w) Penarikan Uang dengan Mekanisme TUP x) Pertanggungjawaban Dana UP/TUP y) Penyusunan Laporan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Anggaran

(SAKPA)

dan

Laporan

Realisasi

z) Penyusunan Laporan BMN aa) Usulan Penghapusan BMN bb) Penyusunan LAKIP cc) Penyusunan Laporan Tahunan c. Direktorat Bina Upaya Kesehatan Rujukan; 1) Subdit Bina Akreditasi Rumah Sakit dan Fasyankes lain a)

SOP Penyusunan Perumusan Kebijakan Akreditasi Rumah Sakit dan Fasyankes lain

Bina

b)

SOP Penyusunan Penyiapan Bahan NSPK Bina Akreditasi Rumah Sakit dan Fasyankes lain

c)

SOP Penyusunan Perumusan Bimbingan Teknis Bina Akreditasi RS dan Fasyankes lain

d)

SOP Penyusunan Evaluasi Bina Akreditasi RS dan Fasyankes lain

e)

SOP Penyusunan Rumusan Laporan Kegiatan Bina Akreditasi Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lain

2) Subdit Bina Pelayanan Kesehatan Rujukan di Rumah Sakit Umum Publik a)

SOP Penyusunan Perumusan Kebijakan Bina Pelayanan Kesehatan Rujukan di Rumah Sakit Umum Publik Modul Standar Operating Procedures (SOP)

67

b)

SOP Penyusunan Penyiapan NSPK Bina Pelayanan Kesehatan Rujukan di Rumah Sakit Umum Publik

c)

SOP Penyusunan Perumusan Bimbingan Teknis Bina Pelayanan Kesehatan Rujukan di Rumah Sakit Umum Publik

d)

SOP Penyusunan Evaluasi Bina Pelayanan Kesehatan Rujukan di Rumah Sakit Umum Publik

e)

SOP Penyusunan Rumusan Laporan Kegiatan Bina Pelayanan Kesehatan Rujukan di Rumah Sakit Umum Publik

3) Subdit Bina Pelayanan Kesehatan Rujukan di Rumah Sakit Khusus dan Fasyankes lain a)

SOP Penyusunan Perumusan Kebijakan Bina Pelayanan Kesehatan Rujukan di Rumah Sakit Khusus dan Fasyankes lain;

b)

SOP Penyusunan Penyiapan bahan NSPK Bina Pelayanan Kesehatan Rujukan di Rumah Sakit Khusus dan Fasyankes lain

c)

SOP Penyusunan Perumusan Bimbingan Teknis Bina Pelayanan Kesehatan Rujukan di Rumah Sakit Khusus dan Fasyankes lain

d)

SOP Penyusunan Evaluasi Bina Pelayanan Kesehatan Rujukan di Rumah Sakit Khusus dan Fasyankes lain

e)

SOP Penyusunan Rumusan Laporan Kegiatan Bina Pelayanan Kesehatan Rujukan di Rumah Sakit Khusus dan Fasyankes lain

4) Subdit Bina Pelayanan Kesehatan Rujukan di Rumah Sakit Pendidikan a)

68

SOP Penyusunan Perumusan Kebijakan Bina Pelayanan Kesehatan Rujukan di Rumah Sakit Pendidikan;


b)

SOP Penyusunan Penyiapan NSPK Bina Pelayanan Kesehatan Rujukan di Rumah Sakit Pendidikan

c)

SOP Penyusunan Perumusan Bimbingan Teknis Bina Pelayanan Kesehatan Rujukan di Rumah Sakit Pendidikan

d)

SOP Penyusunan Evaluasi Bina Pelayanan Kesehatan Rujukan di Rumah Sakit Pendidikan

e)

SOP Penyusunan Rumusan Laporan Kegiatan Bina Pelayanan Kesehatan Rujukan di Rumah Sakit Pendidikan

5) Subdit Bina Pelayanan Kesehatan Rujukan di Rumah Sakit Umum Privat a)

SOP Penyusunan Perumusan Kebijakan Bina Pelayanan Kesehatan Rujukan di Rumah Sakit Umum Privat

b)

SOP Penyusunan Penyiapan NSPK Bina Pelayanan Kesehatan Rujukan di Rumah Sakit Umum Privat

c)

SOP Penyusunan Perumusan Bimbingan Teknis Bina Pelayanan Kesehatan Rujukan di Rumah Sakit Umum Privat

d)

SOP Penyusunan Evaluasi Bina Pelayanan Kesehatan Rujukan di Rumah Sakit Umum Privat

e)

SOP Penyusunan Rumusan Laporan Kegiatan Bina Pelayanan Kesehatan Rujukan di Rumah Sakit Umum Privat

6) Subagian Tata Usaha a)

SOP Penyusunan Laporan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN)

b)

SOP Penyusunan Usulan Penghapusan Milik Negara (BMN)


Barang

69

c)

SOP Penyusunan Usulan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Direktorat Bina Upaya Kesehatan Rujukan

d)

SOP Penyusunan Usulan KP4 dan Cuti Pegawai

e)

SOP Penyusunan Usulan Kebutuhan/Formasi Pegawai Direktorat Bina Upaya Kesehatan Rujukan

f)

SOP Penyusunan Usulan Mutasi, Pemberhentian dan Pensiun, Penghargaan, KGB, KP, DP3 Pegawai

g)

SOP Penyusunan Dokumen Disiplin Pegawai Negeri Sipil

h)

SOP Penyusunan Plan Of Action (POA)

i)

SOP Penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)

j)

SOP Pengajuan Uang Persediaan (UP)

k)

SOP Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan

l)

SOP Penarikan Uang dengan mekanisme LS

m) SOP Penarikan Uang dengan mekanisme TUP

70

n)

SOP Pertanggungjawaban dana TUP/UP

o)

SOP Penyusunan Laporan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah (SAKPA) dan Laporan Realisasi Anggaran

p)

SOP Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Bina Upaya Kesehatan Rujukan

q)

SOP Penyusunan Laporan Tahunan Direktorat Bina Upaya Kesehatan Rujukan;

r)

SOP Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran tahunan Direktorat Bina Upaya Kesehatan Rujukan

s)

SOP Penyusunan Usulan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN)

t)

SOP Penyiapan Rencana Aksi Kegiatan Direktorat Bina Upaya Kesehatan Rujukan

u)

SOP Penyiapan bahan rencana strategis Direktorat Bina Upaya Kesehatan Rujukan;

v)

SOP Penyusunan Usulan Revisi DIPA


w)

SOP Penyusunan Rencana Kerja KL

x)

SOP Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL) Direktorat Bina Upaya Kesehatan Rujukan

y)

SOP Pengelolaan Surat Masuk

z)

SOP Pengelolaan Surat Keluar

aa) SOP Penyusunan Jadwal Pimpinan

d. Direktorat Bina Pelayanan Keperawatan dan Keteknisian Medik; 1) Subdit Pelayanan Kebidanan a)

SOP Penyusunan Perumusan Bimbingan Teknis Pelayanan Kebidanan

b)

SOP Penyusunan Evaluasi Pelayanan Kebidanan

c)

SOP Penyusunan Perumusan Kebijakan Pelayanan Kebidanan

d)

SOP Penyusunan Penyiapan NSPK Bina Pelayanan Kebidanan

e)

SOP Penyusunan Rumusan Laporan Kegiatan Bina Pelayanan Kebidanan

2) Subdit Bina Pelayanan Keperawatan Dasar a)

SOP Penyusunan Perumusan Bimbingan Teknis Bina Pelayanan Keperawatan Dasar

b)

SOP Penyusunan Evaluasi Pelayanan Keperawatan Dasar

c)

SOP Penyusunan Perumusan Kebijakan Pelayanan Keperawatan Dasar

d)

SOP Penyusunan Penyiapan NSPK Pelayanan Keperawatan Dasar

e)

SOP Penyusunan Rumusan Laporan Kegiatan Bina Pelayanan Keperawatan Dasar Modul Standar Operating Procedures (SOP)

71

3) Subdit Teknis Bina Pelayanan Keteknisian Medik dan Keterapian Fisik a)

SOP Penyusunan Perumusan Bimbingan Teknis Bina Pelayanan Keteknisian Medik dan Keterapian Fisik

b)

SOP Penyusunan Evaluasi Pelayanan Keteknisian Medik dan Keterapian Fisik

c)

SOP Penyusunan Perumusan Kebijakan Pelayanan Keteknisian Medik dan Keterapian Fisik

d)

SOP Penyusunan Penyiapan NSPK Bina Pelayanan Keteknisian Medik dan Keterapian Fisik

e)

SOP Penyusunan Rumusan Laporan Kegiatan Pelayanan Keteknisian Medik dan Keterapian Fisik

4) Subdit Pelayanan Keperawatan di Rumah Sakit Khusus a)

SOP Penyusunan Penyiapan NSPK Pelayanan Keperawatan di Rumah Sakit Khusus

b)

SOP Penyusunan Perumusan Bimbingan Teknis Bina Pelayanan Keperawatan di Rumah Sakit Khusus

c)

SOP Penyusunan Evaluasi Pelayanan Keperawatan di Rumah Sakit Khusus

d)

SOP Penyusunan Perumusan Kebijakan Pelayanan Keperawatan di Rumah Sakit Khusus

e)

SOP Penyusunan Rumusan Laporan Kegiatan Pelayanan Keperawatan di Rumah Sakit Khusus

5) Subdit Pelayanan Keperawatan di Rumah Sakit Umum a)

72

SOP Penyusunan Penyiapan NSPK Pelayanan Keperawatan di Rumah Sakit Umum


b)

SOP Penyusunan Perumusan Bimbingan Teknis Bina Pelayanan Keperawatan di Rumah Sakit Umum

c)

SOP Penyusunan Evaluasi Pelayanan Keperawatan di Rumah Sakit Umum

d)

SOP Penyusunan Perumusan Kebijakan Pelayanan Keperawatan di Rumah Sakit Umum

e)

SOP Penyusunan Rumusan Laporan Kegiatan Pelayanan Keperawatan di Rumah Sakit Umum

6) Subbagian Tata Usaha a)


b)

SOP Penyusunan Usulan Penghapusan Milik Negara (BMN)

c)

SOP Penyusunan Usulan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Direktorat Bina Upaya Kesehatan Rujukan

d)


e)

SOP Penyusunan Usulan Kebutuhan/Formasi Pegawai Direktorat Bina Upaya Kesehatan Rujukan

f)


g)


h)

SOP Penyusunan Plan Of Action (POA)

i)

SOP Penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)

j)


k)

SOP Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan

l)

SOP Penarikan Uang dengan mekanisme LS

Barang

m) SOP Penarikan Uang dengan mekanisme TUP n)

SOP Pertanggungjawaban dana TUP/UP Modul Standar Operating Procedures (SOP)

73

o)


p)

SOP Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Bina Upaya Kesehatan Rujukan

q)

SOP Penyusunan Laporan Tahunan Direktorat Bina Upaya Kesehatan Rujukan;

r)

SOP Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran tahunan Direktorat Bina Upaya Kesehatan Rujukan

s)


t)

SOP Penyiapan Rencana Aksi Kegiatan Direktorat Bina Upaya Kesehatan Rujukan

u)

SOP Penyiapan bahan rencana strategis Direktorat Bina Upaya Kesehatan Rujukan;

v)


w)


x)

SOP Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL) Direktorat Bina Upaya Kesehatan Rujukan

y)


z)


aa) SOP Penyusunan Jadwal Pimpinan

e. Direktorat Bina Pelayanan Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan; 1) Sub Bagian Tata Usaha

74

a)


b)

SOP Penyusunan Plan of Action (POA)

c)



d)


e)


f)


g)

SOP Penyusunan Jadwal Pimpinan

h)

SOP Monitoring Surat Cito

i)


j)

SOP Penyusunan Usulan Penghapusan Barang Milik Negara (BMN)

k)

SOP Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan Direktorat Bina Pelayanan Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan

l)


m) SOP Penyiapan Rencana Aksi Kegiatan Direktorat Bina Pelayanan Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan n)

SOP Penyiapan Bahan Rencana Strategis Direktorat Bina Pelayanan Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan

o)

SOP Penarikan Uang dengan Mekanisme LS

p)

SOP Penarikan Uang dengan Mekanisme TUP

q)


r)


s)


t)

SOP Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL) Direktorat Bina Pelayanan Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan

u)

SOP Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Bina Pelayanan Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan

v)

SOP Penyusunan Laporan Tahunan Direktorat Bina Pelayanan Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan Modul Standar Operating Procedures (SOP)

75

w)


x)


y)

SOP Penyusunan Usulan Kebutuhan/Formasi Pegawai Direktorat Bina Pelayanan Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan

z)


aa) SOP Penyusunan Usulan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Direktorat Bina Pelayanan Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan bb) SOP Penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) cc) SOP Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan

2) Sub Direktorat Bina Pelayanan Mikrobiologi Dan Imunologi a)

SOP Penyusunan Perumusan Bimbingan Teknis Pelayanan Mikrobiologi dan Imunologi

b)

SOP Penyusunan Evaluasi Pelayanan Mikrobiologi dan Imunologi

c)

SOP Penyusunan Perumusan Kebijakan Pelayanan Mikrobiologi dan Imunologi

d)

SOP Penyusunan Penyiapan NSPK Pelayanan Mikrobiologi dan Imunologi

e)

SOP Penyusunan Rumusan Laporan Kegiatan Bina Pelayanan Mikrobiologi dan Imunologi

3) Sub Direktorat Toksikologi a)

76

Bina

Pelayanan

Patologi

Dan

SOP Penyusunan Perumusan Bimbingan Teknis Pelayanan Patologi dan Toksikologi


b)

SOP Penyusunan Evaluasi Pelayanan Patologi dan Toksikologi

c)

SOP Penyusunan Perumusan Kebijakan Pelayanan Patologi dan Toksikologi

d)

SOP Penyusunan Penyiapan NSPK Pelayanan Patologi dan Toksikologi

e)

SOP Penyusunan Rumusan Laporan Kegiatan Bina Pelayanan Patologi dan Toksikologi

4) Sub Direktorat Bina Pelayanan Radiologi a)

SOP Penyusunan Perumusan Bimbingan Teknis Bina Pelayanan Radiologi

b)

SOP Penyusunan Evaluasi Pelayanan Radiologi

c)

SOP Penyusunan Perumusan Kebijakan Pelayanan Radiologi

d)

SOP Penyusunan Penyiapan NSPK Pelayanan Radiologi

e)

SOP Penyusunan Rumusan Laporan Kegiatan Bina Pelayanan Radiologi

5) Sub Direktorat Bina Sarana Dan Prasarana Kesehatan a)

SOP Penyusunan Perumusan Bimbingan Teknis Bina Sarana dan Prasarana Kesehatan

b)

SOP Penyusunan Evaluasi Pelayanan Sarana dan Prasarana Kesehatan

c)

SOP Penyusunan Perumusan Kebijakan Pelayanan Sarana dan Prasarana Kesehatan

d)

SOP Penyusunan Penyiapan NSPK Pelayanan Sarana dan Prasarana Kesehatan

e)

SOP Penyusunan Rumusan Laporan Kegiatan Bina Pelayanan Sarana dan Prasarana Kesehatan


77

6) Sub Direktorat Bina Peralatan Medis Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan

f.

a)

SOP Penyusunan Perumusan Bimbingan Teknis Bina Peralatan Medis di Fasilitas Pelayanan Kesehatan

b)

SOP Penyusunan Evaluasi Pelayanan Peralatan Medis di Fasilitas Pelayanan Kesehatan

c)

SOP Penyusunan Perumusan Kebijakan Pelayanan Peralatan Medis di Fasilitas Pelayanan Kesehatan

d)

SOP Penyusunan Penyiapan NSPK Pelayanan Peralatan Medis di Fasilitas Pelayanan Kesehatan

e)

SOP Penyusunan Rumusan Laporan Kegiatan Bina Pelayanan Peralatan Medis di Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Direktorat Bina Kesehatan Jiwa. 1) Sub Bagian Tata Usaha

78

a)


b)

SOP Penyusunan Plan of Action (POA)

c)


d)


e)


f)


g)

SOP Penyusunan Jadwal Pimpinan

h)

SOP Monitoring Surat Cito

i)


j)

SOP Penyusunan Usulan Penghapusan Barang Milik Negara (BMN)


k)

SOP Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan Direktorat Bina Kesehatan Jiwa

l)


m) SOP Penyiapan Rencana Aksi Kegiatan Direktorat Bina Kesehatan Jiwa n)

SOP Penyiapan Bahan Rencana Direktorat Bina Kesehatan Jiwa

Strategis

o)

SOP Penarikan Uang dengan Mekanisme LS

p)

SOP Penarikan Uang dengan Mekanisme TUP

q)


r)


s)


t)

SOP Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL) Direktorat Bina Kesehatan Jiwa

u)

SOP Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Bina Kesehatan Jiwa

v)

SOP Penyusunan Laporan Tahunan Direktorat Bina Kesehatan Jiwa

w)


x)


y)

SOP Penyusunan Usulan Kebutuhan/Formasi Pegawai Direktorat Bina Kesehatan Jiwa

z)


aa) SOP Penyusunan Usulan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Direktorat Bina Kesehatan Jiwa bb) SOP Penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) cc) SOP Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan


79

2) Sub Direktorat Bina Kesehatan Jiwa Di Non Fasilitas Pelayanan Kesehatan a)

SOP Penyusunan Perumusan Bimbingan Teknis Pelayanan Kesehatan Jiwa di Non Fasilitas Kesehatan

b)

SOP Penyusunan Evaluasi Pelayanan Kesehatan Jiwa di Non Fasilitas Kesehatan

c)

SOP Penyusunan Perumusan Kebijakan Pelayanan Kesehatan Jiwa di Non Fasilitas Kesehatan

d)

SOP Penyusunan Penyiapan NSPK Pelayanan Kesehatan Jiwa di Non Fasilitas Kesehatan

e)

SOP Penyusunan Rumusan Laporan Kegiatan

3) Sub Direktorat Bina Kesehatan Jiwa Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan a)

SOP Penyusunan Perumusan Bimbingan Teknis Pelayanan Kesehatan Jiwa di Fasilitas Kesehatan

b)

SOP Penyusunan Evaluasi Pelayanan Kesehatan Jiwa di Fasilitas Kesehatan

c)

SOP Penyusunan Perumusan Kebijakan Pelayanan Kesehatan Jiwa di Fasilitas Kesehatan

d)

SOP Penyusunan Penyiapan NSPK Pelayanan Kesehatan Jiwa di Fasilitas Kesehatan

e)


4) Sub Direktorat Kesehatan Jiwa

80

Bina

Etikolegal

Dan

Asesmen

a)

SOP Penyusunan Perumusan Bimbingan Teknis Pelayanan Keswa/Pasung Secara Etikolegal

b)

SOP Penyusunan Evaluasi Kesehatan Jiwa

c)

SOP Penyusunan Perumusan Kebijakan Pelayanan Kesehatan Keswa


d)

SOP Penyusunan Penyiapan NSPK Kesehatan Jiwa

e)

SOP Penyusunan Rumusan Laporan Kegiatan Bina Etikolegal & Asesmen Kesehatan Jiwa

5) Sub Direktorat Bina Pencegahan Dan Penanggulangan Masalah Napza, Rokok, Dan Alkohol a)

SOP Penyusunan Perumusan Bimbingan Teknis Pencegahan dan Penanggulangan Masalah NAPZA, Rokok dan Alkohol

b)

SOP Penyusunan Evaluasi Pencegahan dan Penanggulangan Masalah NAPZA, Rokok dan Alkohol Kesehatan Jiwa

c)

SOP Penyusunan Perumusan Kebijakan Pencegahan dan Penanggulangan Masalah NAPZA, Rokok dan Alkohol

d)

SOP Penyusunan Penyiapan NSPK Kesehatan Jiwa

e)

SOP Penyusunan Rumusan Laporan Kegiatan Bina Pencegahan dan Penanggulangan Masalah NAPZA, Rokok dan Alkohol

f)

SOP Pengelolaan Klaim Wajib Lapor & Rehabilitasi Medis Pecandu Narkotika

g)

SOP Pengelolaan Metadon

h)

SOP Penyelenggaraan Peningkatan Ketrampilan di Bidang Pencegahan & Penanggulangan Masalah Napza, Rokok & Alkohol

Program

Terapi

Rumatan

6) Sub Direktorat Bina Kesehatan Jiwa Kelompok Beresiko a) SOP Penyusunan Perumusan Bimbingan Teknis Pelayanan Kesehatan Jiwa Kelompok Beresiko b)

SOP Penyusunan Evaluasi Pelayanan Kesehatan Jiwa Kelompok Beresiko


81

c)

SOP Penyusunan Perumusan Kebijakan Pelayanan Kesehatan Jiwa Kelompok Beresiko

d)

SOP Penyusunan Penyiapan NSPK Pelayanan Kesehatan Jiwa Kelompok Beresiko

e)


3. Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan membawahi 6 eselon II yaitu: a. Sekretariat Direktorat Jenderal; 1) Bagian Program dan Informasi a) Sub Bagian Program b) Sub Bagian Data dan Informasi (1)

Pengolahan Web Site

(2)

Penyusunan Profil Ditjen PP dan PL

(3)

Perencanaan Pengambilan Data ke Propinsi

(4)

Pengolahan Data

(5)

Pengumpulan Data

(6)

Tindak Lanjut Surat Undangan Kegiatan

c) Sub Bagian evaluasi dan Pelaporan

82

(1)

SPO persetujuan Konsep surat Eselon 2

(2)

SPO Penyelenggaraan Rapat

(3)

Penyusunan Laporan Indikator Inpres

(4)

Penyusunan laporan dan Evaluasi Kegiatan per triwulan menurut PP No.39/2006 Satker Setditjen PP dan PL

Evaluasi

Capaian


(5)

Penyusunan laporan dan Evaluasi Kegiatan per triwulan menurut PP 39/2006 Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan

(6)

Penyusunan laporan evaluasi capaian target Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Program PP dan PL

(7)

Penyusunan Laporan Tahunan Setditjen PP DAN PL

(8)

Penyusunan Laporan Tahunan Ditjen PP DAN PL

(9)

Penyusunan Buku Informasi PHLN

(10) Monitoring dan Evaluasi Cakupan Program PP dan PL (11) Penyusunan Laporan Kegiatan Sub Bagian Evapor (12) Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Sub Bagian Evapor (13) Penyusunan Pedoman Pemantauan Evaluasi & Pelaporan Ditjen PP Dan PL (14) Penyiapan bahan pemantauan pelaksanaan program (15) Penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program (16) Penyusunan Rencana Usulan Kegiatan Sub Bagian Evapor (17) Penyusunan Kebutuhan Obat Program Ditjen PP Dan PL 2) Bagian Keuangan a) Sub Bagain Anggaran (1)

Proposal Usulan Target Dan Pagu PNBP UPT (Indikatif, Sementara Dan Definitif)

(2)

Usulan Jenis Dan Tarif PNBP Modul Standar Operating Procedures (SOP)

83

(3)

Proposal Usulan Ijin Penggunaan PNBP

(4)

Usulan Revisi Target Dan Pagu PNBP

(5)

Realisasi Penerimaan PNBP

(6)

Realisasi Penggunaan PNBP

(7)

Penyusunan RPK RPD Sekretariat Ditjen PP DAN PL

(8)

Penyusunan RPK RPD Eselon 1 Sekretariat Ditjen PP DAN PL

b) Sub Bagian Perbendahaan (1)

Surat Keputusan Pengelola

(2)

TL Hasil Pemeriksaan Intern

(3)

Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Keuangan

(4)

Peningkatan Kapasitas Setditjen PP dan PL

(5)

Pembinaan Teknis Keuangan

(6)

Monev LHP Dengan Pendampingan ITJEN

(7)

TL Hasil Pemeriksaan Ekstern

(8)

Monev LHP Tanpa Pendampingan ITJEN

SDM

Keuangan

c) Sub Bagian Verifikasi dan Akuntansi

84

(1)

Penyusunan Laporan Bulanan

(2)

Penyusunan Laporan Keuangan Semester I

(3)

Penyusunan Laporan Keuangan Tahunan

(4)

Penyusunan Laporan Keuangan Eselon I Ditjen PP dan PL

(5)

Penyusunan Laporan Keuangan Semester I Eselon I Ditjen PP dan PL

(6)

Penyusunan Laporan Keuangan Eselon I Ditjen PP dan PL

(7)

Laporan Hibah Triwulan

Bulanan

Tahunan


(8)

Penyusunan Neraca Satker Setditjen PP dan PL

(9)

Penyusunan Laporan Realisasi Satker Setditjen PP dan PL

Anggaran

(10) Penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) Satker Setditjen PP dan PL (11) Penyusunan Laporan Neraca Eselon I Ditjen PP dan PL (12) Penyusunan Laporan Realisasi (LRA) Eselon I Ditjen PP dan PL

Anggaran

(13) Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan Eselon I Ditjen PP dan PL (14) Pembuatan Berita Acara Rekonsiliasi Satker Setditjen PP dan PL (15) Pembuatan Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) Eselon I Ditjen PP dan PL (16) Pembuatan Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) Hibah Ditjen PP dan PL (17) Penyusunan Laporan Hasil Optimalisasi dan Non Optimalisasi Anggaran Satker Sekretariat Ditjen PP dan PL

3) Bagian Kepagawaian dan Umum a) Sub Bagian Kepegawaian (1)

Proses Penyelesaian Pensiun

(2)

Proses Perpindahan Pegawai

(3)

Proses Pengusulan Tubel

(4)

Proses Pengusulan Cuti

(5)

Proses Penilaian DUPAK Epidemiologi Kesehatan, Kesehatan menjadi PAK

(6)

Proses Penyelesaian Kasus

(7)

Proses Pembuatan DP3

Sanitarian, Entomologi


85

(8)

Pengusulan Kenaikan Pangkat Reguler

(9)

Pengusulan Pemberian Penghargaan PNS

(10) Proses Penyelesaian ASKES (11) Proses Penyelesaian TASPEN (12) Proses Penyelesaian KGB (13) Proses Penyempurnaan Data dan Software SIMKA Pegawai (14) Proses Pembuatan SK Inpassing (15) Proses Penyelesaian Fungsional

DIKLATPIM

dan

(16) Proses Penyelesaian Baperjakat (17) Proses Penyelesaian Izin Belajar (18) Proses Penyelesaian Pegawai

Pemutakhiran

Data

(19) Proses Penyelesaian Karis Karsu (20) Proses Penyelesaian Karpeg (21) Proses Penyelesaian KP4 (22) Proses Penyelesaian Laporan Tahunan (23) Pengusulan Kenaikan Pangkat Jabfung (24) Proses Penyelesaian LAKIP (25) Proses Penyelesaian SPMJ SPMT PLH PLT (26) Proses Penyelesaian RKAKL (27) Proses Penyelesaian TOR Kegiatan (28) Proses Penyelesaian Ujian Dinas (29) Proses Penyelesaian Pemeriksaan Kesehatan CPNS (Gol II dan III) (30) Proses Penyelesaian Kepegawaian

Penataan

Peraturan

(31) Proses Penyelesaian Perencanaan Formasi CPNS (32) Penyelesaian Sertijab (33) Penyelenggaraan Pelantikan Pejabat Struktural

86


(34) Absensi Pegawai (35) Agenda Surat Masuk dan Surat Keluar (36) Pengangkatan Pertama dalam Jabfung (37) Pengangkatan CPNS Menjadi PNS (38) Pemberian Izin Kawin atau Cerai (39) Kegiatan Pertemuan Subbag Kepegawaian (40) pembinaan administrasi dan jabfung Subbag Kepegawaian b) Sub Bagian Tata Usaha (1)

SOP Konsep Surat Keluar/Produk Hukum (Verbal) U/Ses Ditjen

(2)

SOP Konsep Surat Keluar/Produk Hukum (Verbal) U/Dirjen

(3)

SOP Surat Masuk Ses Ditjen PP Dan PL

(4)

SOP Surat Masuk Diren PP Dan PL

(5)

SOP Pembuatan Daftar Gaji Ditjen PP Dan PL

(6)

SOP Penyelenggaraan Dalam Negeri Pimpinan

(7)

SOP Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Direktorat (Rakordit) Ditjen PP dan PL

Perjalanan

Dinas

c) Sub Bagian Rumah Tangga (1)

Proses Barang Masuk Gudang

(2)

Proses Barang Keluar Gudang

4) Bagian Hukum, Organisasi dan Hubungan Masyarakat a) Sub Bagian Hukum (1)

Penyusunan Perjanjian Kerja (Memorandum of Understanding/MoU)


Sama

87

(2)

Penyusunan Rancangan Peraturan/Keputusan Menteri Kesehatan

(3)

Penyusunan Keputusan Direktur Jenderal PP dan PL

b) Sub Bagian Organisasi (1)

Penyusunan Penetapan Kinerja (TAPJA)

(2)

Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)

(3)

Penyusunan Standar Bidang PP dan PL

(4)

Koordinasi Fungsional

(5)

Penyusunan Laporan Akuntabilitas (LAK) Ditjen PP dan PL

Kinerja

(6)

Penyusunan Laporan Akuntabilitas (LAK) Setditjen PP dan PL

Kinerja

Pelayanan

Penyusunan

Uraian

Minimal Jabatan

c) Sub Bagian Hubungan Masyarakat

b. Direktorat Surveilans, Imunisasi, Karantina, dan Kesehatan Matra; 1) Sub Bagian Tata Usaha a) Penyusunan Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan b) Surat Masuk dan Surat Keluar c) Pengajuan dan Pertanggungjawaban Uang Muka Kerja d) Penyusunan Laporan Keuangan Direktorat e) Penyusunan Laporan BMN Direktorat f)

SOP Pengadaan Barang dan Jasa

g) Pembuatan SPM UP/TUP

88


h) Pelaksanaan kesekretarisan i)

Prosedur Rapat Koordinasi Lintas sektor

j)

Penyusunan Surat

Lintas Program dan

k) Telahaan Staf l)

Pengusulan Uang Makan

m) Penyusunan Perencanaan Kegiatan n) Penyusunan Usulan RKP o) Pengusulan Perjalanan Dinas Luar Negeri p) Pencairan Dana Kegiatan q) Pengelolaan Keuangan r)

Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)

s) Penyelenggaraan Pertemuan t)

Penyelenggaraan Rapat

u) Pengundang Rapat/Pertemuan v) Pengajuan Perjalanan Dinas w) Penyusunan Laporan Tahunan Direktorat x) Penyusunan Lakip Direktorat

2) Sub Direktorat Surveilans dan Respon KLB a) Seksi Standardisasi -

SOP NSPK Surveilans dan Respon Kejadian Luar Biasa

b) Seksi Bimbingan dan Evaluasi (1)

SOP Penyusunan Bimbingan Teknis Evaluasi Surveilans dan Respon KLB

(2)

Tindak Lanjut Laporan Kejadian Luar Biasa Dari Daerah

(3)

Penanggulangan KLB


dan

89

3) Sub Direktorat Imunisasi a) Seksi Standardisasi (1)

SOP NSPK Imunisasi

(2)

Surveilans KIPI Serius

(3)

Surveilans KIPI Non Serius

b) Seksi Bimbingan dan Evaluasi -

SOP Penyusunan Bimbingan Teknis Evaluasi Pengendalian Penyakit Kanker

dan

4) Sub Direktorat Karantina Kesehatan a) Seksi Standardisasi (1)

SOP NSPK Karantina Kesehatan Pelabuhan

Kesehatan

dan

(2)

Ijin Penyelenggara Hapus Tikus dan Hapus Serangga pada Alat Angkut di Pelabuhan, Bandar Udara dan PLBD


SOP Penyusunan Bimbingan Teknis dan Evaluasi Karantina Kesehatan dan Kesehatan Pelabuhan

5) Sub Direktorat Kesehatan Matra a) Seksi Standardisasi (1)

SOP NSPK Kesehatan Matra

(2)

Pertemuan Kesiapsiagaan Mudik Lebaran

Situasi

Khusus


90

SOP Penyusunan Bimbingan Evaluasi Kesehatan Matra

Teknis


dan

c. Direktorat Pengendalian Penyakit Menular Langsung; 1) Sub Bagian Tata Usaha a) SOP Pencairan Dana Kegiatan b) Penyusunan Profil Direktorat Penyehatan Lingkungan c) Revisi DIPA d) Rekonsiliasi Internal Barang Milik Negara (BMN) Dengan SAK e) Inventarisasi Barang Milik Negara (BMN) f)

Penggolongan Dan Kodefikasi Barang Milik Negara (BMN)

g) Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) h) Pembuatan SPM i)

Pengolahan News Letter

j)

PENYUSUNAN SPM UP/TUP

k) PENYUSUNAN RKAKL l)

PENYUSUNAN USULAN DP3 STAF

m) PENGELUARAN BARANG LOGISTIK n) Penyusunan usulan RKP Kegiatan PPML o) Prosedur Rapat Koordinasi Lintas sektor

Lintas Program dan

p) Penyusunan Daftar Gaji Pegawai Direktorat PPML q) SOP Pengagendaan Surat Masuk r)

SOP Penyusunan Surat

s) Pengusulan Kenaikan Pangkat Reguler t)

Pelaksanaan kesekretarisan

u) pengelolaan surat keluar v) Pengelolaan Keuangan w) Penyusunan Usulan Rencana Kegiatan x) Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Direktorat PPML y) Penyusunan Laporan Tahunan (Laptah) Direktorat PPML Modul Standar Operating Procedures (SOP)

91

z) Pengelolaan Website aa) Penyusunan Laporan CALK bb) Penyusunan Laporan PP39 cc) Data SIMKA dd) Usulan Formasi pegawai ke Unit utama ee) Permohonan Cuti ff) Usulan pensiun pegawai gg) Tugas belajar hh) Membuat surat perintah melaksanakan tugas ii) Usulan ujian dinas jj) Usulan sebagai fungsional dengan angka kredit kk) Penyusunan laporan realisasi anggaran ll) Penatalaksanaan arsip mm) Penyelenggaraan pertemuan nn) Surat pemberitahuan pajak tahunan (SPT) oo) Pengusulan uang makan

2) Sub Direktorat Tuberkulosis a) Seksi Standardisasi (1) (2)

SOP NSPK Pengendalian Tuberkulosis Penyusunan Media KIE


SOP Penyusunan Bimbingan Teknis Evaluasi Pengendalian Tuberkulosis

(2)

Workshop

3) Sub Direktorat AIDS dan PMS a) Seksi Standardisasi

92

(1)

SOP NSPK Pengendalian Aids dan PMS

(2)

Penyusunan Media KIE


dan

b) Seksi Bimbinagn dan Evaluasi (1)

SOP Penyusunan Bimbingan Teknis Evaluasi Pengendalian Aids dan PMS

(2)

Workshop

dan

4) Sub Direktorat ISPA a) Seksi Standardiasasi (1)

SOP NSPK Pengendalian Infeksi Pernafasan Akut

(2)



SOP Penyusunan Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pengendalian Infeksi Saluran Pernafasan Akut

(2)

Workshop

5) Sub Direktorat Diare dan ISPL a) Seksi Standardisasi (1)

SOP NSPK Pengendalian Diare dan Infeksi Saluran Pencernaan

(2)


b) Seksi bimbingan dan Evaluasi (1)

SOP Penyusunan Bimbingan Evaluasi Pengendalian Diare Saluran Pencernaan

(2)

Workshop

Teknis dan dan Infeksi

6) Sub Direktorat Kusta dan Frambusia a) Seksi Standardisasi (1)

SOP NSPK Frambusia

Pengendalian

Kusta


dan

93

(2)

Training Of Trainer Fasilitator STBM

(3)

Penyusunan Panduan MPA-PHAST Indonesia

(4)



SOP Penyusunan Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pengendalian Kusta dan Frambusia

(2)

Lokakarya

(3)

Workshop

d. Direktorat Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang 1) Sub Bagian Tata Usaha a) Penyelenggaraan Advokasi/Sosialisasi b) Prosedur Fasilitasi

2) Sub Direktorat Malaria a) Seksi Standardisasi -

SOP NSPK Pengendalian Malaria


SOP Penyususnan Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pengendalian Malaria

(2)

Bimbingan Teknis

(3)

Pelaksanaan evaluasi implementasi program

3) Sub Direktorat Arbovirosis a) Seksi Standardisasi -

94

SOP NSPK Pengendalian Arbovirosis



SOP Penyusunan Bimbingan Teknis Evaluasi Pengendalian Arbovirosis

dan

4) Sub Direktorat Zoonosis a) Seksi Standardisasi -

SOP NSPK Pengendalian Zoonosis


SOP Penyusunan Bimbingan Evaluasi Pengendalian Zoonosis

Teknis

dan

Filariasis

dan

SOP Penyusunan Bimbingan Teknis Evaluasi Pengendalian Filariasis Kecacingan

dan dan

5) Sub Direktorat Filariasis dan Schistosomiasis a) Seksi Standardisasi -

SOP NSPK Kecacingan

Pengendalian


6) Sub Direktorat Pengendalian Vektor a) Seksi Standardisasi -

SOP NSPK Pengendalian Vektor


SOP Penyusunan Bimbingan Evaluasi Pengendalian Vektor

Teknis


dan

95

e. Direktorat Pengendalian Penyakit Tidak Menular 1) Sub Bagian Tata Usaha a) Penyusunan usulan RKP Kegiatan PPTM b) Surat Masuk c) Surat Keluar d) Pengusulan Kenaikan Pangkat Reguler e) Penyusunan RKAKL f)

SOP Pencairan Dana Kegiatan

g) Pembuatan DP3 h) Pembuatan SPM i)

Pengusulan Tugas Belajar

j)

Pengusulan Cuti Pegawai

k) Pengusulan Pensiun l)

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) Direktorat PPTM

m) Penyusunan Laporan Tahunan (Laptah) n) Pengeluaran Barang Logistik o) Pengusulan Tugas Belajar p) Prosedur Rapat Koordinasi Lintas sektor

Lintas Program dan

q) Penyusunan Usulan DP3 Staf r)

Penyusunan Daftar Gaji Pegawai

s) Proses Penyelesaian Kasus Hukum

2) Sub Direktorat Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah a) Seksi Standardisasi

96

(1)

SOP NSPK Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah

(2)

Training Of Trainer

(3)




SOP Penyusunan Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pengendalian Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah

(2)

Workshop

(3)

Prosedur Fasilitasi Jantung dan Pembuluh Darah

(4)

Prosedur Narasumber Jantung dan Pembuluh Darah

(5)

Prosedur Fasilitator Jantung dan Pembuluh Darah

(6)

Daerah Binaan Jantung dan Pembuluh Darah

(7)

Monitoring dan Evaluasi

(8)

Prosedur Bimbingan Teknis

(9)

SOP Kemitraan

3) Sub Direktorat Diabetes Melitus dan Penyakit Metabolik a) Seksi Standardisasi (1)

SOP NSPK Pengendalian Diabetes Melitus dan Penyakit Metabolik

(2)

Training Of Trainer

(3)



SOP Penyusunan Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pengendalian Diabetes Melitus dan Penyakit Metabolik

(2)

Workshop

(3)

Prosedur Fasilitasi DM & PM

(4)

Prosedur Narasumber DM & PM

(5)

Prosedur Fasilitator DM & PM

(6)

Daerah Binaan DM & PM Modul Standar Operating Procedures (SOP)

97

(7)


(8)


(9)

SOP Kemitraan

4) Sub Direktorat Penyakit Kanker a) Seksi Standardisasi (1)

SOP NSPK Pengendalian Penyakit Kanker

(2)

Training Of Trainer

(3)



SOP Penyusunan Bimbingan Teknis Evaluasi Pengendalian Penyakit Kanker

(2)

Workshop

(3)

Prosedur Fasilitasi Kanker

(4)

Prosedur Narasumber Kanker

(5)

Prosedur Fasilitator Kanker

(6)

Daerah Binaan Kanker

(7)


(8)


(9)

SOP Kemitraan

dan

5) Sub Direktorat Penyakit Kronis dan Degeneratif Lainnya a) Seksi Standardisasi

98

(1)

SOP NSPK Pengendalian Penyakit Kronis dan Degeneratif

(2)

Training Of Trainer

(3)




SOP Penyusunan Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pengendalian Penyakit Kronis dan Degeneratif Lainnya

(2)

Prosedur Fasilitasi Kronis dan Degeneratif Lainnya

(3)

Prosedur Narasumber Kronis dan Degeneratif Lainnya

(4)

Prosedur Fasilitator Kronis dan Degeneratif Lainnya

(5)

Daerah Binaan Kronis dan Degeneratif Lainnya

(6)


(7)


(8)

SOP Kemitraan

6) Sub Direktorat Gangguan Akibat Kecelakaan dan Tindak Kekerasan a) Seksi Standardisasi (1)

SOP NSPK Pengendalian Kecelakaan dan Tindak Kekerasan

(2)

Training Of Trainer

(3)


Gangguan


SOP Penyusunan Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pengendalian Gangguan Kecelakaan dan Tndak Kekerasan

(2)

Workshop

(3)

Prosedur Fasilitasi GAKTI

(4)

Prosedur Narasumber GAKTI

(5)

Prosedur Fasilitator GAKTI

(6)

Daerah Binaan GAKTI Modul Standar Operating Procedures (SOP)

99

f.

(7)


(8)


(9)

SOP Kemitraan

Direktorat Penyehatan Lingkungan. 1) Sub Bagian Tata Usaha 2) Sub Direktorat Penyehatan Air dan Sanitasi Dasar a) Seksi Standardisasi (1)

SOP NSPK Penyehatan Air dan Sanitasi Dasar

(2)


(3)

Training Of Trainer Fasilitator STBM

(4)

Penyusunan Panduan MPA-PHAST Indonesia

(5)

Penyusunan Laporan


SOP Penyusunan Bimbingan Teknis dan Evaluasi di bidang Penyehatan Air dan Sanitasi Dasar

3) Sub Direktorat Penyehatan Permukiman dan Tempattempat Umum 1. Seksi Standardisasi SOP NSPK Penyehatan Tempat-tempat Umum

Permukiman

dan

2. Seksi Bimbingan dan Evaluasi SOP Penyusunan Bimbingan Teknis dan Evaluasi di bidang Penyehatan Permukiman dan Tempat-tempat Umum

100


4) Sub Direktorat Darurat

Penyehatan

Kawasan

dan

Sanitasi

1. Seksi Standardisasi SOP NSPK Penyehatan Kawasan dan Sanitasi Darurat 2. Seksi Bimbingan dan Evaluasi SOP Penyusunan Bimbingan Teknis dan Evaluasi di bidang Penyehatan Kawasan dan Saniasi darurat

5) Sub Direktorat Higiene Sanitasi Pangan 1. Seksi Standardisasi (1) SOP NSPK Higiene Sanitasi Pangan (2)

Prosedur Fasilitasi Hygiene Sanitasi Pangan

(3)

Prosedur Narasumber HSP

(4)

Lokakarya

(5)

Pengadaan barang dan jasa

2. Seksi Bimbingan dan Evaluasi SOP Penyusunan Bimbingan Teknis dan Evaluasi di bidang Higiene Sanitasi Pangan

6) Sub Direktorat Pengamanan Limbah, Udara dan Radiasi 1. Seksi Standardisasi SOP NSPK Pengamanan Limbah, Udara dan Radiasi SOP Penyusunan NSPK PLUR dengan Konsultan SOP Jejaring Kemitraan Limbah, Udara, dan Radiasi SOP Percontohan Fasyankes Bersih Sosialisasi NSPK PLUR Modul Standar Operating Procedures (SOP)

101

-

TOT Pengelolaan Limbah Medis Fasyankes Orientasi Penilai Amdal

2. Seksi Bimbingan dan Evaluasi SOP Penyusunan Bimbingan Teknis dan Evaluasi di bidang Pengamanan Limbah, Udara dan Radiasi Penyusunan NSPK Swakelola Telaahan informasi Fasilitasi Pengamanan Limbah, Udara, dan Radiasi Narasumber PLUR Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan membawahi 10 Balai Besar/Balai Teknik Kesehatan Lingkungan & Pengendalian Penyakit (BB/BTKL dan PP) serta 49 Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) sebagai Unit Pelaksana Teknis.

102

1.

KKP Kelas I Soekarno Hatta

2.

KKP Kelas I Tanjung Priok

3.

KKP Kelas I Surabaya

4.

KKP Kelas I Denpasar

5.

KKP Kelas I Batam

6.

KKP Kelas I Medan

7.

KKP Kelas I Makassar

8.

KKP Kelas II Tanjung Pinang

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

KKP Kelas II Banjarmasin KKP Kelas II Kendari KKP Kelas II Tarakan KKP Kelas II Mataram KKP Kelas II Padang KKP Kelas II Semarang KKP Kelas II Palembang KKP Kelas II Probolinggo KKP Kelas II Ambon


18. 19. 20. 21.

KKP Kelas II Pekanbaru KKP Kelas II Balikpapan KKP Kelas II Manado KKP Kelas II Bandung a. SOP Kepegawaian 1) Absensi Pegawai 2) Arsip surat masuk dan keluar 3) Daftar Urut Kepangkatan Pegawai 4) Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) 5) Dokumen (file) pegawai 6) DP3 7) ijin meninggalkan tugas 8) ijin tidak masuk kerja 9) kartu suami istri pegawai 10) kenaikan gaji berkala pegawai 11) Pelaksanaan hari kerja dan penggunaan pakaian dinas harian 12) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai 13) Pengajuan cuti pegawai 14) penyaluran bantuan dana bapertarum 15) Perekrutan Karyawan non PNS 16) Tes tertulis pada seleksi penerimaan pegawai non PNS 17) Tes wawancara pada penerimaan pegawai non PNS 22. KKP Kelas II Banten 23. KKP Kelas II Pontianak 24. KKP Kelas II Samarinda 25. KKP Kelas II Cilacap 26. KKP Kelas II Panjang 27. KKP Kelas II Jayapura 28. KKP Kelas II Tanjung Balai Karimun 29. KKP Kelas III Pangkal Pinang 30. KKP Kelas III Bitung Modul Standar Operating Procedures (SOP)

103

31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51.

104

KKP Kelas III Tembilahan KKP Kelas III Jambi KKP Kelas III Dumai KKP Kelas III Palu KKP Kelas III Kupang KKP Kelas III Biak KKP Kelas III Sorong KKP Kelas III Manokwari KKP Kelas III Sampit KKP Kelas III Banda Aceh KKP Kelas III Merauke KKP Kelas III Lhokseumawe KKP Kelas III Bengkulu KKP Kelas III Poso KKP Kelas III Palangkaraya KKP Kelas III Gorontalo KKP Kelas III Ternate KKP Kelas III Sabang KKP Kelas IV DI Yogyakarta BBTKL Dan PP Yogyakarta BBTKL Dan PP Jakarta a. SOP Tata Usaha b. SOP Sub bagian Umum meliputi: 1) SOP Cuti 2) SOP Penerimaan Tamu 3) SOP KGB 4) SOP Penerimaan Dana 5) SOP DP 3 Struktural 6) SOP RPD 7) SOP DP 3 Fungsional 8) SOP Rekonsiliasi 9) SOP DP 3 Staf 10) SOP Rekon Wilayah 11) SOP Pensiunan


12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) 25) 26) 27) 28) 29) 30) 31) 32) 33) 34) 35) 36) 37) 38)

SOP LRA SOP Penghargaan SOP Sub Wilayah SOP Mutasi SOP Pengadaan SOP Karpeg SOP SAI SOP Ijin Belajar SOP RKP SOP SPM UP TUP SOP Calk Sub Wilayah SOP Perbaikan Peralatan Lapangan SOP Calk SOP Perbaikan Sarana Gedung SOP Perbaikan alat lab SOP Perbaikan kendaraan roda 4 SOP Pembuatan SHU SOP Peminjaman kendaraan roda 4 SOP Pengambilan SHU SOP Pemakaian kendaraan roda 4 SOP Pemeriksaan sampel SOP Pemakaian alat sampling SOP Penerimaan Sampel SOP Pengaduan Konsumen SOP External Diklat SOP Internal Diklat SOP Pengendalian Mutu

c. SOP Sub Bagian Program dan Laporan meliputi: 1) SOP Rencana Kegiatan 2) SOP RKAKL 3) SOP Usulan Penggunaan PNBP 4) SOP RKT 5) SOP Perencanaan 6) SOP RKAKL BTK Modul Standar Operating Procedures (SOP)

105

52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59.

BBTKL Dan PP Surabaya BBTKL Dan PP Banjarbaru BTKL Dan PP Kelas I Batam BTKL Dan PP Kelas I Makassar BTKL Dan PP Kelas I Medan BTKL Dan PP Kelas I Palembang BTKL Dan PP Kelas I Manado BTKL Dan PP Kelas II Ambon

4. Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu Dan Anak SOP Administrasi Pemerintahan di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Kemenkes RI terdiri dari SOP-SOP yang ada di setiap bagian dan Direktorat. Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak terdiri dari Bagian Kepegawaian dan Umum, Program dan Informasi, Hukum Organisasi dan Hubungan Masyarakat dan Keuangan. Sedangkan untuk Direktorat terdiri dari Direktorat Bina Gizi, Direktorat Bina Kesehatan Ibu, Direktorat Bina Kesehatan Anak, Direktorat Pelayanan Kesehatan Tradisional, Alternatif dan Komplementer dan Direktorat Bina Kesehatan Kerja dan Olahraga. Direktorat Jenderal Bina Gizi dan KIA memiliki berbagai macam SOP –AP untuk menunjang organisasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. SOP yang digunakan di Sekretariat, adalah SOP-SOP yang bersifat teknis operasional, untuk menunjang pelaksanaan pekerjaan. Jika diklasifikasikan, SOPSOP yang ada di Sekretariat Ditjen Bina Gizi dan KIA juga terdiri dari : 1. SOP Perencanaan  hal ini dapat dilihat dari produk-produk SOP yang dihasilkan oleh Bagian Program dan Informasi. Contohnya seperti SOP Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran. Tetapi, tidak hanya di bagian Program dan Informasi saja, SOP Perencanaan juga terdapat di setiap

106


pekerjaan yang membutuhkan perencanaan sejak awal, seperti SOP Perencanaan Kebutuhan pegawai (bezzeting), dll. 2. SOP Kepegawaian  hal ini dapat dilihat dari produk-produk kepegawaian, seperti SOP Penyelesaian Pensiun, SOP Penilaian Angka Kredit Nutrisionis, SOP Pengusulan Kenaikan Gaji Berkala, dll. 3. SOP Keuangan  SOP keuangan dapat dilihat dari SOPSOP yang dihasilkan oleh Bagian Keuangan. Contohnya seperti SOP penyusunan laporan keuangan, dll. 4. SOP Tata Naskah Kedinasan  SOP ini berhubungan dengan produk seperti pembuatan surat tugas, telaah staf, undangan, dll. SOP Tata Naskah Kedinasan banyak ditemukan di Sub bagian Tata Usaha, Bagian Umum.

Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu Dan Anak membawahi 6 eselon II yang masing-masing mempunyai SOP sebagai berikut: a. Sekretariat Direktorat Jenderal; SUBDIT/BAGIAN Program dan Informasi

JUDUL SOP 1

Penyiapan bahan pemantauan

2

Penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program

3

Penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan pertriwulanan menurut PP39

4

Penyusunan laporan evaluasi capaian target Rencana Kerja Pemerintah Program Bina Gizi dan KIA

5

Penyusunan laporan evaluasi capaian

6

Penyusunan laporan Setditjen


107

Hukum, Organisasi dan Humas

Bagian Keuangan

108

7

Penyusunan pedoman evaluasi dan pelaporan Ditjen Bina GIKIA

8

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program ke daerah

9

Penyusunan rencana kerja sub bagian evapor

10

Penyelenggaraan rapat

11

Usulan pembentukan jabatan fungsional

12

Penetapan kinerja organisasi

13

Penyusunan LAKIP

14

Penyusunan SOP

15

Penyusunan SPM

16

Usulan rancangan penataan organisasi

17

Koordinasi penyusunan uraian jabatan fungsional

18

Permohonan konsultan pengobat tradisional asing

19

Penyusunan Juklak keuangan

20

Penyusunan RPK dan RPD Sesditjen

21

Penyusunan RPK dan RPD Ditjen

22

Telaah DIPA

23

Penyusunan laporan hasil pemantauan

24

Usulan target PNBP

25

Usulan tarif PNBP

26

Usulan ijin PNBP

27

Usulan revisi target PNBP

28

Realisasi penerimaan PNBP

29

Usulan pengelola anggaran

30

Tindak lanjut hasil pemeriksaan intern

31

Tindak lanjut hasil pemeriksaan ekstern

32

Sosialisasi peraturan keuangan

33

Peningkatan kapasitas SDM keuangan


Kepegawaian dan Umum

34

Pembinaan teknis keuangan

35

Monev LHP tanpa pendamping Itjen

36

Monev LHP dengan pendamping Itjen

37

Penyusunan laporan keuangan bulanan

38

Penyusunan laporan keuangan semester

39

Penyusunan laporan keuangan tahunan

40

Penyusunan laporan keuangan bulanan eselon I

41

Penyusunan laporan keuangan Semester eselon I

42

Penyusunan laporan keuangan tahunan eselon I

43

Penyusunan laporan keuangan dana hibah

44

Penyusunan neraca satker

45

Penyusunan LRA Satker

46

CALK Satker

47

Penyusunan neraca eselon I

48

Penyusunan LRA eselon I

49

Penyusunan CALK eselon I

50

Berita acara rekon satker

51

Berita acara rekon eselon I

52

Berita acara rekon hibah

53

Penyusunan daftar gaji

54

Rapat koordinasi teknis (Rakordit)

55

Peneyelenggaraan perjalanan Dinas

56

Surat masuk Dirjen

57

Verbal Dirjen

58

Surat masuk Sesditjen

59

Verbal Sesditjen

60

Proses barang masuk gudang

61

Proses barang keluar gudang

62

Mutasi pegawaian


109

110

63

Peoses penyelesaian pensiun

64

Tugas belajar

65

Proses penyelesaian cuti pegawai

66

Proses penyelesaian PAK Nutrisionist

67

Penyelesaian kasus pegawai

68

Pembuatan DP3

69

Pengusulan kenaikan pangkat

70

Pemberian penghargaan

71

Penyelsaian Askes

72

Penyelesaian Taspen

73

Proses penyelesaian KGB

74

Proses update SIMKA

75

Proses pembuatan SK Impasing

76

Penyelesaian Diklat PIM dan Fungsional

77

Penyelesaian Baperjakat

78

Penyelesaian ijin belajar

79

Pemutahiran data pegawai

80

Penyelesaian Karis karsu

81

Penyelesaian Karpeg

82

Penyelesaian KP4

83

Penyelesaian laporan tahunan

84

Kenaikan pangkat jabatan fungsional

85

Penyusunan LAKIP kegepawaian

86

Penyelesaian SPMJ SPMT PLH dan PLT

87

Penyelesaian RKAKL

88

Penyelesaian TOR Kegiatan

89

Penyelesaian ujian dinas

90

Pemeriksaan kesehatan CPNS Golongan II dan III

91

Penataan peraturan kepegawaian

92

Perencanaan formasi CPNS


93

Penyelesaian PP 39

94

Pelaksanaan sertijab

95

Pelantikan pejabat struktural

96

Absensi pegawai

97

Penyusunan laporana bulanan

98

Agenda surat masuk dan keluar

99

pengankatan pertama Jabfung

100

Pengangkatan CPNS menjadi PNS

101

Pemberian ijin kawin atau cerai

102

Pertemuan subag kepegawaian

103

Monev dan Bintek Sibag Kepegawaian

b. Direktorat Bina Gizi; SUBDIT/BAGIAN Subdit Gizi Makro

1 2 3 4 5 6 7

Subdit Gizi Mikro

8 9 10 11

JUDUL SOP penyusunan pedoman standarisasi gizi makro penyusunan pedoman binval gizi makro penyusunan media KIE gizi Makro prosedur bimbingan teknis bina gizi makro penyusunan surat standarisasi gizi makro penyusunan surat binval gizi makro penyusunan pedoman standarisasi gizi makro penyusunan pedoman standarisasi gizi mikro penyusunan pedoman binval gizi mikro penyusunan media KIE gizi Mikro prosedur bimbingan teknis bina gizi mikro


111

12 13 14 15 Subdit Bina Gizi Klinik

16 17 18 19 20 21 22

Subdit Bina Konsumsi Makanan

23

24 25 26 27 28 29

Subdit Kewaspadaan Gizi

112

30

penyusunan surat standarisasi gizi mikro penyusunan surat binval gizi mikro penyusunan pedoman standarisasi gizi mikro Penyusunan Usulan Perencanaan obat program gizi penyusunan pedoman standarisasi gizi klinik penyusunan pedoman binval gizi klinik penyusunan media KIE gizi klinik prosedur bimbingan teknis bina gizi klinik penyusunan surat standarisasi gizi klinik penyusunan surat binval gizi klinik penyusunan pedoman standarisasi gizi klinik penyusunan pedoman standarisasi Bina Konsumsi Makanan penyusunan pedoman binval Bina Konsumsi Makanan penyusunan media KIE gizi Bina Konsumsi Makanan prosedur bimbingan teknis bina Konsumsi Makanan penyusunan surat standarisasi Bina Konsumsi Makanan penyusunan surat binval Bina Konsumsi Makanan penyusunan pedoman standarisasi Bina Konsumsi Makanan penyusunan pedoman standarisasi Subdit Kewaspadaan Gizi


31 32 33 34 35 36

37 38 39

Bagian Tata Usaha

40

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

penyusunan pedoman binval Kewaspadaan Gizi penyusunan media KIE Kewaspadaan Gizi prosedur bimbingan teknis Kewaspadaan penyusunan surat standarisasi Kewaspadaan Gizi penyusunan surat binval Bina Kewaspadaan Gizi penyusunan pedoman standarisasi Bina Kewaspadaan Gizi Manajemen data surveilan gizi penyusunan telaah informasi gizi penyusunan Naskah Akademik produk hukum terkait gizi Penyusunan Surat perintah mengeluarkan buffer stock MP-ASI penyusunan SPM UP dan TUP Penyusunan RKA-KL penyusunan usulan DP3 staff pengeluaran barang logisitik pencairan dana kegiatan penyusunan usulan RKP kegiatan pembinaan gizi rapat koordinasi lintas program dan lintas sektor penyusunan daftar gazi pengagendaan surat masuk penyusunan surat

c. Direktorat Bina Kesehatan Ibu; SUBDIT/BAGIAN JUDUL SOP Subdit Bina Kesehatan Ibu

1

Penyusunan bahan Rentrsa Bidang Kesehatan Ibu Hamil


113

Hamil

2

Penyusunan Bahan RPJMN Bidang kesehatan ibu hamil

3

Penyusunan bahan Rencana Aksi Bidang Kesehatan Ibu Hamil

4

Penyusunan Rencana 5 tahunan Bidang kesehatan Ibu Hamil Penyusunan Rencana kerja tahunan bidang kesehatan ibu hamil penyusunan rencana anggaran bidang kesehatan ibu hamil penyelenggaraan kegiatan rapat teknis dan koordinasi bidang kesehatan ibu hamil penyelenggaraan kegiatan narasumber/fasilitasi teknis bidan penelaahan/pengkajian draft NSPK bidang kesehatan ibu hamil penyusunan bahan bimtek kesehatan ibu hamil penyusunn rencanan bimbingan teknis bidang kesehatan ibu hamil penyelenggaraan sosialisasi dan advokasi bidang kesehatan bu hamil penyusunan bahan evaluasi bidang kesehatan ibu hamil penyusunan rencana evaluasi bidang kesehatan ibu hamil pelaksanaan kegiatan evaluasi bidang kesehatan ibu hamil penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah bidang kesehatan ibu hamil penyusunan laporan tahunan bidang kesehatan ibu hamil penilaian DP3 Bidang kesehatan ibu hamil Penyusunan Laporan kegiatan bidang kesehatan ibu hamil pencatanan dan penomoran surat masuk dan keluar

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

114


21 22 23 24 25 26 27

28

29 Subdit Bina Kesehatan Ibu bersalin dan Nifas

30 31 32 33 34 35 36

37 38

Penyusunan bahan Rentrsa Bidang Kesehatan Ibu bersalin dan nifas Penyusunan Bahan RPJMN Bidang kesehatan ibu bersalin dan nifas Penyusunan bahan Rencana Aksi Bidang Kesehatan Ibu bersalin dan Nifas Penyusunan Rencana 5 tahunan Bidang kesehatan Ibu bersalin dan nifas Penyusunan Rencana kerja tahunan bidang kesehatan ibu bersalin dan Nifas penyusunan rencana anggaran bidang kesehatan ibu bersalin dan nifas penyelenggaraan kegiatan rapat teknis dan koordinasi bidang kesehatan ibu bersalin dan nifas penyelenggaraan kegiatan narasumber/fasilitasi teknis ibu bersalin dan nifas penelaahan/pengkajian draft NSPK bidang kesehatan ibu bersalin dan nifas penyusunan bahan bimtek kesehatan ibu bersalin dan nifas penyusunn rencanan bimbingan teknis bidang kesehatan ibu bersalin dan nifas penyelenggaraan sosialisasi dan advokasi bidang kesehatan ibu bersalin dan nifas penyusunan bahan evaluasi bidang kesehatan ibu bersalian dan nifas penyusunan rencana evaluasi bidang kesehatan ibu bersalin dan nifas pelaksanaan kegiatan evaluasi bidang kesehatan ibu bersalin dan nifas penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah bidang kesehatan ibu bersalin dan nifas penyusunan laporan tahunan bidang kesehatan ibu bersalin dan nifas penilaian DP3 Bidang kesehatan ibu bersalinan dan nifas


115

39 40 41 42 43 44 45 46 47 Subdit Bina Kesehatan Maternal dan Komplikasi

48

49 50 51 52 53 54 55

116

Penyusunan Laporan kegiatan bidang kesehatan ibu bersalin dan nifas pencatanan dan penomoran surat masuk dan keluar Penyusunan bahan Rentrsa Bidang Kesehatan maternal dan komplikasi Penyusunan Bahan RPJMN Bidang kesehatan maternal dan komplikasi Penyusunan bahan Rencana Aksi Bidang Kesehatan maternal dan komplikasi Penyusunan Rencana 5 tahunan Bidang kesehatan maternal dan komplikasi Penyusunan Rencana kerja tahunan bidang kesehatan maternal dan komplikasi penyusunan rencana anggaran bidang kesehatan maternal dan komplikasi penyelenggaraan kegiatan rapat teknis dan koordinasi bidang kesehatan maternal dan komplikasi penyelenggaraan kegiatan narasumber/fasilitasi teknis maternal dan komplikasi penelaahan/pengkajian draft NSPK bidang kesehatan maternal dan komplikasi penyusunan bahan bimtek kesehatan maternal dan komplikasi penyusunn rencanan bimbingan teknis bidang kesehatan maternal dan komplikasi penyelenggaraan sosialisasi dan advokasi bidang kesehatan maternal dan komplikasi penyusunan bahan evaluasi bidang kesehatan ibu bersalian dan nifas penyusunan rencana evaluasi bidang kesehatan maternal dan komplikasi pelaksanaan kegiatan evaluasi bidang kesehatan maternal dan komplikasi


56

penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah bidang kesehatan maternal dan komplikasi

57

penyusunan laporan tahunan bidang kesehatan maternal dan komplikasi penilaian DP3 Bidang kesehatan ibu bersalinan dan nifas Penyusunan Laporan kegiatan bidang kesehatan maternal dan komplikasi pencatatan dan penomoran surat masuk dan keluar Penyusunan bahan Rentrsa Bidang Bina Keluarga Berencana Penyusunan Bahan RPJMN Bidang Bina Keluarga Berencana Penyusunan bahan Rencana Aksi Bidang Bina Keluarga Berencana Penyusunan Rencana 5 tahunan Bidang Bina Keluarga Berencana Penyusunan Rencana kerja tahunan bidang Bina Keluarga Berencana penyusunan rencana anggaran bidang Bina Keluarga Berencana penyelenggaraan kegiatan rapat teknis dan koordinasi bidang Bina Keluarga Berencana

58 59 60 61 62 63 64 Bina Keluarga Berencana

65 66 67 68

69 70 71 72 73

penyelenggaraan kegiatan narasumber/fasilitasi teknis maternal dan komplikasi penelaahan/pengkajian draft NSPK bidang Bina Keluarga Berencana penyusunan bahan bimtek Bina Keluarga Berencana penyusunn rencanan bimbingan teknis bidang Bina Keluarga Berencana penyelenggaraan sosialisasi dan advokasi bidang Bina Keluarga Berencana penyusunan bahan evaluasi bidang kesehatan ibu bersalian dan nifas


117

74 75 76 77 78 79 80 Subdit Bina Perlindungan Kesehatan Reproduksi

81 82 83 84 85 86 87

88

89 90 91

118

penyusunan rencana evaluasi bidang Bina Keluarga Berencana pelaksanaan kegiatan evaluasi bidang Bina Keluarga Berencana penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah bidang Bina Keluarga Berencana penyusunan laporan tahunan bidang Bina Keluarga Berencana penilaian DP3 Bidang kesehatan ibu bersalinan dan nifas Penyusunan Laporan kegiatan bidang Bina Keluarga Berencana pencatatan dan penomoran surat masuk dan keluar Penyusunan bahan Rentrsa Bidang Perlindungan Kesehatan Reproduksi Penyusunan Bahan RPJMN Bidang Perlindungan Kesehatan Reproduksi Penyusunan bahan Rencana Aksi Bidang Perlindungan Kesehatan Reproduksi Penyusunan Rencana 5 tahunan Bidang Perlindungan Kesehatan Reproduksi Penyusunan Rencana kerja tahunan bidang Perlindungan Kesehatan Reproduksi penyusunan rencana anggaran bidang Perlindungan Kesehatan Reproduksi penyelenggaraan kegiatan rapat teknis dan koordinasi bidang Perlindungan Kesehatan Reproduksi penyelenggaraan kegiatan narasumber/fasilitasi teknis maternal dan komplikasi penelaahan/pengkajian draft NSPK bidang Perlindungan Kesehatan Reproduksi penyusunan bahan bimtek Perlindungan Kesehatan Reproduksi penyusunn rencanan bimbingan teknis bidang Perlindungan Kesehatan Reproduksi


92

penyelenggaraan sosialisasi dan advokasi bidang Perlindungan Kesehatan Reproduksi

93

penyusunan bahan evaluasi bidang kesehatan ibu bersalian dan nifas penyusunan rencana evaluasi bidang Perlindungan Kesehatan Reproduksi pelaksanaan kegiatan evaluasi bidang Perlindungan Kesehatan Reproduksi penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah bidang Perlindungan Kesehatan Reproduksi

94 95 96

97 98 99 100

Bagian Tata Usaha

penyusunan laporan tahunan bidang Perlindungan Kesehatan Reproduksi penilaian DP3 Bidang kesehatan ibu bersalinan dan nifas Penyusunan Laporan kegiatan bidang Perlindungan Kesehatan Reproduksi pencatatan dan penomoran surat masuk dan keluar

101

Penatalaksanaan Surat Masuk

102

Penatalaksanaan Surat Keluar

103

penyusunan rencana kegiatan

104

penyusunan laporan PP 39

105

penyusunan laporan CLK

106

Pengelolaan keuangan

107

pengusulan pembayaran gaji

108

konsiliasi internal barang milik negara dan SAK

109

inventarisasi BMN

110

penggolongan dan kodefikasi BMN

111

penghapusan BMN

112

pengelolaan data SIMKA

113

penyusunan kenaikan pangkat

114

pengusulan formasi pegawai ke unit utama

115

permohonan cuti


119

116

permohona pensiun pegawai

117

penyusunan DP 3 staff

118

pengusulan tugas belajar

119

surat perintah melaksanakan tuga s

120

pengajuan diklatpim

121

usulan ujian dinas

122

usulan jabatan fungsional dengan angka kredit

123

pengusulan TKHI

124

pengajuan izin belajar

125

usulan pemberian penghargaan

126

pengurusan kenaikan gaji berkala

127

pengusulan SK Invasing

128

usulan KP4

d. Direktorat Bina Kesehatan Anak; SUBDIT/BAGIAN Subdit Bina Kelangsungan Hidup Bayi

JUDUL SOP 1 2 3 4 5 6 7

8

120

penyusunan rancangan rencana aksi kesehatan anak telaah staff subdit bina kelangsunagan hidup bayi Penyusunan TOR bina kelangsungan hidup penyusunan SPM bina kelangsungan hidup bayi bahan narasumber bina kelangsungan hidup bayi penyusunan pedoman teknis tenaga kesehatan pedoman peningkatan kapasitas kesehatan bina kelangsungan hidup bayi penyusunan pedoan kader bina kelangsungan hidup bayi


9 10 11

12

Subdit Subdit Kewaspadaan Balita Beresiko

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23

Subdit Kewaspadaan Balita Beresiko

penyusunan materi KIE bina kelangsungan hidup bayi penyusunan bahan bimtek dan evaluasi pelaksanaan bimtek bina kesehatan ibu dan anak bina kelangsungan hidup bayi pelaksanaan evaluasi an implementasi program bidang bina kelangsungan hidup bayi penyusunan rancangan rencana aksi kesehatan anak telaah staff subdit Subdit Subdit Kewaspadaan Balita Beresiko Penyusunan TOR Subdit Subdit Kewaspadaan Balita Beresiko penyusunan SPM Subdit Subdit Kewaspadaan Balita Beresiko bahan narasumber Subdit Subdit Kewaspadaan Balita Beresiko penyusunan pedoman teknis tenaga kesehatan pedoman peningkatan kapasitas kesehatan Subdit Subdit Kewaspadaan Balita Beresiko penyusunan pedoan kader Subdit Subdit Kewaspadaan Balita Beresiko penyusunan materi KIE Subdit Subdit Kewaspadaan Balita Beresiko penyusunan bahan bimtek dan evaluasi pelaksanaan bimtek bina kesehatan ibu dan anak Subdit Subdit Kewaspadaan Balita Beresiko

24

pelaksanaan evaluasi an implementasi program bidang Subdit Subdit Kewaspadaan Balita Beresiko

25

penyusunan rancangan rencana aksi kesehatan anak


121

26 27 28 29 30 31

32 33 34 35

Subdit Bina Kualitas Hidup Anak Usia Sekolah dan Remaja

penyusunan pedoan kader Subdit Subdit Kewaspadaan Balita Beresiko penyusunan materi KIE Subdit Subdit Kewaspadaan Balita Beresiko penyusunan bahan bimtek dan evaluasi pelaksanaan bimtek bina kesehatan ibu dan anak Subdit Subdit Kewaspadaan Balita Beresiko

36

pelaksanaan evaluasi an implementasi program bidang Subdit Subdit Kewaspadaan Balita Beresiko

37

penyusunan rancangan rencana aksi kesehatan anak telaah staff subdit Subdit Bina Kualitas Hidup Anak Usia Sekolah dan Remaja Penyusunan TOR Subdit Bina Kualitas Hidup Anak Usia Sekolah dan Remaja penyusunan SPM Subdit Bina Kualitas Hidup Anak Usia Sekolah dan Remaja bahan narasumber Subdit Bina Kualitas Hidup Anak Usia Sekolah dan Remaja penyusunan pedoman teknis tenaga kesehatan

38 39 40 41

42

122

telaah staff subdit Subdit Subdit Kewaspadaan Balita Beresiko Penyusunan TOR Subdit Subdit Kewaspadaan Balita Beresiko penyusunan SPM Subdit Subdit Kewaspadaan Balita Beresiko bahan narasumber Subdit Subdit Kewaspadaan Balita Beresiko penyusunan pedoman teknis tenaga kesehatan pedoman peningkatan kapasitas kesehatan Subdit Subdit Kewaspadaan Balita Beresiko


43

pedoman peningkatan kapasitas kesehatan Subdit Bina Kualitas Hidup Anak Usia Sekolah dan Remaja

44

penyusunan pedoan kader Subdit Bina Kualitas Hidup Anak Usia Sekolah dan Remaja

45

penyusunan materi KIE Subdit Bina Kualitas Hidup Anak Usia Sekolah dan Remaja

46

penyusunan bahan bimtek dan evaluasi pelaksanaan bimtek bina kesehatan ibu dan anak Subdit Bina Kualitas Hidup Anak Usia Sekolah dan Remaja

47

Subdit Bina Perlindungan Kesehatan Anak

48

pelaksanaan evaluasi an implementasi program bidang Subdit Bina Kualitas Hidup Anak Usia Sekolah dan Remaja

49

penyusunan rancangan rencana aksi kesehatan anak telaah staff subdit Subdit Bina Perlindungan Kesehatan Anak Penyusunan TOR Subdit Bina Perlindungan Kesehatan Anak penyusunan SPM Subdit Bina Perlindungan Kesehatan Anak bahan narasumber Subdit Bina Perlindungan Kesehatan Anak penyusunan pedoman teknis tenaga kesehatan pedoman peningkatan kapasitas kesehatan Subdit Bina Perlindungan Kesehatan Anak

50 51 52 53 54 55

56 57 58

penyusunan pedoan kader Subdit Bina Perlindungan Kesehatan Anak penyusunan materi KIE Subdit Bina Perlindungan Kesehatan Anak penyusunan bahan bimtek dan evaluasi


123

Sub Bagian Tata Usaha

59

pelaksanaan bimtek bina kesehatan ibu dan anak Subdit Bina Perlindungan Kesehatan Anak

60

pelaksanaan evaluasi an implementasi program bidang Subdit Bina Perlindungan Kesehatan Anak

61

Pelaksanaan pembayaran gaji

62

Pengusulan kenaikan pangkat reguler

63

Pembuatan DP3

64

Pelaksanaan kesekratrisan

65

Pengelolaan surat masuk

66

Pengelolaan surat keluar

67

Pengelolaan keuangan

68

Pencairan dana

69

Pembuatan SPM

70

Pengelolaan BMN

71

Penyusunan usulan rencana kerja

72

Penyusunan rekapitulasi data provinsi

73

Pengusulan laporan akuntabilitas kinerja Penyusunan laporan tahunan

74

e. Direktorat Bina Pelayanan Kesehatan Tradisional, Alternatif, dan Komplementer; SUBDIT/BAGIAN Subdit Bina Pelayanan Kesehatan Tradisional Keterampilan

1

2

124

JUDUL SOP Penyelenggaraan Peningkatan SDM pelayanan kesehatan tradisional ketrampilan Penyelenggaraan sosialisasi dan advokasi pelayanan kesehatan tradisional ketrampilan


3 4 5

6 7 8 9 10 11 12 13

14

15 Subdit Bina Pelayanan Kesehatan Tradisional Ramuan

16

17

18 19

Penyusunan kebijakan pelayanan kesehatan tradisional ketrampilan Penyempurnaan pedoman pelayanan kesehatan tradisional ketrampilan Pelaksanaan bintek program/kebijakan Kabupaten/Kota pelayanan kesehatan tradisional ketrampilan Pelayanan narasumber pelayanan kesehatan tradisional ketrampilan Penyusunan bahan bintek pelayanan kesehatan tradisional ketrampilan Penyusunan NSPK pelayanan kesehatan tradisional ketrampilan Uji coba NSPK pelayanan kesehatan tradisional ketrampilan Finalisasi NSPK pelayanan kesehatan tradisional ketrampilan Bahan bimbingan teknis pelayanan kesehatan tradisional ketrampilan Penyiapan bahan binwasdal pelayanan kesehatan tradisional ketrampilan Penyiapan bahan monitoring dan evaluasi pelayanan kesehatan tradisional ketrampilan Penyiapan bahan penyusunan laporan pelayanan kesehatan tradisional ketrampilan Telaah staf pelayanan kesehatan tradisional ketrampilan Penyelenggaraan Peningkatan SDM pelayanan kesehatan tradisional Ramuan Penyelenggaraan sosialisasi dan advokasi pelayanan kesehatan tradisional Ramuan Penyusunan kebijakan pelayanan kesehatan tradisional Ramuan Penyempurnaan pedoman pelayanan kesehatan tradisional Ramuan


125

20

21 22 23 24 25 26 27 28

29

30 Subdit Bina Pelayanan Kesehatan Alternatif dan Komplemeter

31

32

33

34

35

126

Pelaksanaan bintek program/kebijakan Kabupaten/Kota pelayanan kesehatan tradisional Ramuan Pelayanan narasumber pelayanan kesehatan tradisional Ramuan Penyusunan bahan bintek pelayanan kesehatan tradisional Ramuan Penyusunan NSPK pelayanan kesehatan tradisional Ramuan Uji coba NSPK pelayanan kesehatan tradisional Ramuan Finalisasi NSPK pelayanan kesehatan tradisional Ramuan Bahan bimbingan teknis pelayanan kesehatan tradisional Ramuan Penyiapan bahan binwasdal pelayanan kesehatan tradisional Ramuan Penyiapan bahan monitoring dan evaluasi pelayanan kesehatan tradisional Ramuan Penyiapan bahan penyusunan laporan pelayanan kesehatan tradisional Ramuan Telaah staf pelayanan kesehatan tradisional Ramuan Penyelenggaraan Peningkatan SDM pelayanan Kesehatan Alternatif dan Komplementer Penyelenggaraan sosialisasi dan advokasi pelayanan Kesehatan Alternatif dan Komplementer Penyusunan kebijakan pelayanan kesehatan Kesehatan Alternatif dan Komplementer Penyempurnaan pedoman pelayanan Kesehatan Alternatif dan Komplementer Pelaksanaan bintek program/kebijakan Kabupaten/Kota pelayanan Kesehatan Alternatif dan Komplementer


36

37

38

39 40 41

42

43

44

45 Subdit Bina Kemitraan dan Penapisan

46 47

48 49 50

51

Pelayanan narasumber pelayanan Kesehatan Alternatif dan Komplementer Penyusunan bahan bintek pelayanan Kesehatan Alternatif dan Komplementer Penyusunan NSPK pelayanan Kesehatan Alternatif dan Komplementer Uji coba NSPK pelayanan Kesehatan Alternatif dan Komplementer Finalisasi NSPK pelayanan Kesehatan Alternatif dan Komplementer Bahan bimbingan teknis pelayanan Kesehatan Alternatif dan Komplementer Penyiapan bahan binwasdal pelayanan Kesehatan Alternatif dan Komplementer Penyiapan bahan monitoring dan evaluasi pelayanan Kesehatan Alternatif dan Komplementer Penyiapan bahan penyusunan laporan pelayanan Kesehatan Alternatif dan Komplementer Telaah staf pelayanan Kesehatan Alternatif dan Komplementer Penyelenggaraan Peningkatan SDM kemitraan dan penapisan Penyelenggaraan sosialisasi dan advokasi pelayanan kemitraan dan penapisan Penyusunan kebijakan pelayanan kesehatan kemitraan dan penapisan Penyempurnaan pedoman pelayanan kemitraan dan penapisan Pelaksanaan bintek program/kebijakan Kabupaten/Kota pelayanan kemitraan dan penapisan Pelayanan narasumber pelayanan kemitraan dan penapisan


127

52 53 54 55 56 57 58

59 60 Sub Bagian Tata Usaha

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79

128

Penyusunan bahan bintek pelayanan kemitraan dan penapisan Penyusunan NSPK pelayanan kemitraan dan penapisan Uji coba NSPK pelayanan kemitraan dan penapisan Finalisasi NSPK pelayanan kemitraan dan penapisan Bahan bimbingan teknis pelayanan kemitraan dan penapisan Penyiapan bahan binwasdal pelayanan kemitraan dan penapisan Penyiapan bahan monitoring dan evaluasi pelayanan kemitraan dan penapisan Penyiapan bahan penyusunan laporan pelayanan kemitraan dan penapisan Telaah staf pelayanan kemitraan dan penapisan Penatalaksanaan Naskah kepegawaian Penyusunan daftar urut kepangkatan Pengusulan kartu asuransi kesehatan Pengusulan surat peringatan/teguran ke unit utama Surat pemberitahuan pajak tahunan Pengusulan uang makan Pengusulan kartu NPWP Pengusulan kartu istri/suami Pengusulan kartu taspen Pengusulan TKHI Pengusulan kartu pegawai Pembuatan KP4 Pengusulan ijin belajar Pengusulan ujian dinas Pengusulan Diklatpim Telaah Staf Perjalan dinas dalam negeri Direktur Pengelolaan keuangan Pengelolaan barang miliki negara


(BMN) Penyusunan laporan PP39 Penyusunan laporan CALK Penyusunan laporan realisasi anggaran Penyusunan usulan RKP Penyusunan perencanaan kegiatan Pencairan dana kegiatan Pengusulan perjalanan dinas luar negeri Penatalaksanaan arsip Pengelolaam Website Pengelolaan News Letter Penyelenggaraan pertemuan Penyelenggaraan rapat Pngunang rapat/pertemuan Pengusulan mutasi pegawai Pengusulan pemberian penghargaan Pengusulan tugas belajar Pengusulan cuti pegawai Pengusulan pembayaran gaji Pengusulan DP3 Pegawai Pengurusan kenaikan gaji berkala Pengusulan kenaikan pangkat Pengusulan pensiun Penataan surat keluar Penatalaksanaan surat masuk

80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 f.

Direktorat Bina Kesehatan Kerja dan Olahraga.

SUBDIT/BAGIAN Subdit Bina Pelayanan Kesehatan Kerja

JUDUL SOP 1 2 3 4 5

Penyiapan juknis bintek pelayanan Kesjor Penyusunan NSPK pelayanan Kesjor Uji coba NSPK pelayanan Kesjor Finalisasi NSPK pelayanan Kesjor Penyusunan rencana tahunan pelayanan Kesjor


129

6 7 8 9 10 Subdit Bina Kapasitas Kerja

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Subdit Bina Lingkungan Kerja

21 22 23 24 25 26 27 28

130

Penyusunan RKP pelayanan Kesjor Penyusunan rencana kegiatan RPJMN pelayanan Kesjor Penyusunan Laporan Bintek pelayanan Kesjor Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelayanan Kesjor Penyiapan bahan narasumber pelayanan Kesjor Penyiapan juknis bintek kapasitas Kesjor Penyusunan NSPK kapasitas Kesjor Uji coba NSPK kapasitas Kesjor Finalisasi NSPK kapasitas Kesjor Penyusunan rencana tahunan kapasitas Kesjor Penyusunan RKP kapasitas Kesjor Penyusunan rencana kegiatan RPJMN kapasitas Kesjor Penyusunan Laporan Bintek kapasitas Kesjor Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi kapasitas Kesjor Penyiapan bahan narasumber kapasitas Kesjor Penyiapan juknis bintek lingkungan Kerja Penyusunan NSPK lingkungan Kerja Uji coba NSPK lingkungan Kerja Finalisasi NSPK lingkungan Kerja Penyusunan rencana tahunan lingkungan Kerja Penyusunan RKP lingkungan Kerja Penyusunan rencana kegiatan RPJMN lingkungan Kerja Penyusunan Laporan Bintek lingkungan Kerja


29 30 Subdit Bina Kemitraan Kesehatan Kerja

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Subdit Bina Kesehatan Perkotaan dan Olahraga

41 42 43 44 45 46 47

Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi lingkungan Kerja Penyiapan bahan narasumber lingkungan Kerja Penyiapan juknis bintek Kemitraan Kesehatan Kerja Penyusunan NSPK Kemitraan Kesehatan Kerja Uji coba NSPK Kemitraan Kesehatan Kerja Finalisasi NSPK Kemitraan Kesehatan Kerja Penyusunan rencana tahunan Kemitraan Kesehatan Kerja Penyusunan RKP Kemitraan Kesehatan Kerja Penyusunan rencana kegiatan RPJMN Kemitraan Kesehatan Kerja Penyusunan Laporan Bintek Kemitraan Kesehatan Kerja Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi Kemitraan Kesehatan Kerja Penyiapan bahan narasumber Kemitraan Kesehatan Kerja Penyiapan juknis bintek Kesehatan Perkotaan dan Olahraga Penyusunan NSPK Kesehatan Perkotaan dan Olahraga Uji coba NSPK Kesehatan Perkotaan dan Olahraga Finalisasi NSPK Kesehatan Perkotaan dan Olahraga Penyusunan rencana tahunan Kesehatan Perkotaan dan Olahraga Penyusunan RKP Kesehatan Perkotaan dan Olahraga Penyusunan rencana kegiatan RPJMN Kesehatan Perkotaan dan Olahraga


131

48 49

50 Sub Bagian Tata Usaha

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76

132

Penyusunan Laporan Bintek Kesehatan Perkotaan dan Olahraga Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi Kesehatan Perkotaan dan Olahraga Penyiapan bahan narasumber Kesehatan Perkotaan dan Olahraga Penyusunan rencana kegiatan Kesjor Penyusunan usulan RKP Perjalanan Dinas Dalam Negeri Direktur Pengusulan Perjalanan Dinas Luar Negeri Pencairan dan kegiatan Pengelolaan Keuangan Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Penyusunan Laporan PP39 Penyusunan Laporan CALK Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Pengusulan Mutasi Pegawai Penata Laksanaan Arsip Penyelenggaraan Pertemuan Penyelenggaraan Rapat Pengundang Rapat/Pertemuan Pengusulan Pemberian Penghargaan Pengusulan Tugas Belajar Pengusulan Cuti Pegawai Pengusulan Pembayaran Gaji Pengusulan DP3 Pegawai Pengurusan Kenaikan Gaji Berkala Pengusulan kenaikan Pangkat Pengusulan Pensiun Penatalaksanaan Surat Keluar Penatalaksanaan Surat Masuk Pengelolaan Website


5. Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan membawahi 5 eselon II yaitu: a. Sekretariat Direktorat Jenderal; 1) Penyusunan Rencana Program; 2) Penyusunan Rencana Anggaran; 3) Pengelolaan Data dan Informasi; 4) Pelaksanaan Evaluasi; 5) Penyusunan Laporan; 6) Penyiapan Bahan Koordinasi Penyusunan Rencana Program; 7) Penyiapan Bahan Koordinasi Penyusunan Rencana Anggaran; 8) Penyiapan Bahan Penyusunan Rencana Program; 9) Penyiapan Bahan Penyusunan Rencana Anggaran; 10) Pengumpulan Data dan Informasi; 11) Pengolahan Data dan Informasi; 12) Penyajian Data dan Informasi; 13) Pemantauan Program; 14) Penyiapan Urusan Hukum; 15) Penyiapan Bahan Penataan Ketatalaksanaan; 16) Penyusunan Undang-Undang Republik Indonesia Bidang Kefarmasian dan Alat Kesehatan; 17) Penyusunan Peraturan Presiden Pemerintah Republik Indonesia;

atau

Peraturan

18) Penyusunan Surat Keputusan Menteri Kesehatan; 19) Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan; 20) Penyusunan Surat Keputusan Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan; Modul Standar Operating Procedures (SOP)

133

21) Pengkajian Peraturan Perundang-undangan Kefarmasian dan Alat Kesehatan;

Bidang

22) Pelaksanaan Kajian Perjanjian atau MoU; 23) Penanganan Permasalahan Hukum Litigasi; 24) Penanganan Permasalahan Hukum Non Litigasi; 25) Penyusunan Legalisasi Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria; 26) Penyusunan Inventarisasi Peraturan Perundangundangan di Bidang Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan; 27) Penyiapan Penataan Organisasi; 28) Penyiapan Evaluasi Organisasi; 29) Penyiapan Penataan Jabatan Fungsional; 30) Penyiapan Penataan Ketatalaksanaan; 31) Penyiapan Bahan Urusan Hukum; 32) Penyiapan Bahan Penataan Organisasi; 33) Penyiapan Bahan Evaluasi Organisasi; 34) Penyiapan Bahan Penataan Jabatan Fungsional; 35) Penyusunan Dokumen Penataan Organisasi Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan; 36) Pelaksanaan Evaluasi Organisasi Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan; 37) Penyusunan TataLaksana Organisasi Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan; 38) Penyusunan Penetapan Kinerja Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan; 39) Penyusunan Penetapan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan; 40) Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan; 41) Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan;

134


42) Penyusunan SOP-AP Direktorat Kefarmasian dan Alat Kesehatan;

Jenderal

Bina

43) Penataan Jabatan Fungsional; 44) Pelaksanaan Urusan Hubungan Masyarakat; 45) Permintaan Bahan Artikel Berita Infarkes; 46) Penyusunan Buletin Infarkes; 47) Pengumpulan Bahan Berita; 48) Penyusunan Resume Berita Kesehatan di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan; 49) Penanganan Pengaduan Masyarakat; 50) Pelaksanaan Audiensi; 51) Penyusunan Penyelenggaraan Rapat; 52) Pengelolaan Anggaran; 53) Penyiapan Bahan Pembinaan Perbendaharaan; 54) Penyiapan Bahan Urusan Tata Usaha Keuangan; 55) Penyiapan Bahan Tuntutan Perbendaharaan; 56) Penyiapan Bahan Tuntutan Ganti Rugi; 57) Pelaksanaan Urusan Verifikasi; 58) Pelaksanaan Urusan Pembukuan; 59) Pelaksanaan Urusan Akuntansi; 60) Pelaksanaan Urusan Kepegawaian; 61) Pelaksanaan Urusan Tata Persuratan; 62) Pelaksanaan Urusan Kearsipan; 63) Pelaksanaan Urusan Gaji; 64) Pengelolaan Urusan Rumah Tangga; 65) Pengelolaan Urusan Perlengkapan.

b. Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan; 1) Penyusunan Rencana Kebijakan Bidang Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan; Modul Standar Operating Procedures (SOP)

135

2) Penetapan Kebijakan Bidang Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan; 3) Pelaksanaan Kebijakan Bidang Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan; 4) Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Bidang Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan; 5) Penyusunan Instrumen/Bahan/Pedoman Teknis Bidang Bina Obat Publik dan Kesehatan;

Bimbingan Perbekalan

6) Pelaksanaan Bimbingan Teknis dan Evaluasi Bidang Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan.

c. Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian; 1) Penyusunan Rencana Kebijakan Bidang Bina Pelayanan Kefarmasian; 2) Penetapan Kebijakan Kefarmasian; 3) Pelaksanaan Kefarmasian;

Kebijakan

Bidang Bidang

Bina

Pelayanan

Bina

Pelayanan

4) Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Bidang Bina Pelayanan Kefarmasian; 5) Penyusunan Instrumen/Bahan/Pedoman Teknis Bidang Bina Pelayanan Kefarmasian;

Bimbingan

6) Pelaksanaan Bimbingan Teknis dan Evaluasi Bidang Bina Pelayanan Kefarmasian; 7) Penyiapan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Penggunaan Obat Rasional; 8) Penyiapan Bahan Bimbingan Teknis Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Penggunaan Obat Rasional; 9) Penyiapan Bahan Pengendalian, Pemantauan, Evaluasi dan Penyusunan Laporan di Bidang Penggunaan Obat Rasional;

136


10) Penyiapan Bahan Perumusan Kebijakan Bidang Pelayanan Kefarmasian dan Penggunaan Obat Rasional; 11) Penyiapan Bahan Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pelayanan Kefarmasian dan Penggunaan Obat Rasional; 12) Penyiapan Bahan Evaluasi dan Penyusunan Laporan di Bidang Pelayanan Kefarmasian dan Penggunaan Obat Rasional; 13) Penyiapan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Farmasi Komunitas; 14) Penyiapan Bahan Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Farmasi Komunitas; 15) Penyiapan Bahan Bimbingan Teknis di Bidang Farmasi Komunitas; 16) Penyiapan Bahan Pemantauan, Evaluasi Penyusunan Laporan di Bidang Farmasi Komunitas;

dan

17) Penyiapan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Farmasi Klinik; 18) Penyiapan Bahan Penyusunan Norma, Pedoman, Kriteria di Bidang farmasi Klinik;

Standar,

19) Penyiapan Bahan Bimbingan Teknis di Bidang Farmasi Klinik; 20) Penyiapan Bahan Pemantauan, Evaluasi Penyusunan Laporan di Bidang Farmasi Klinik.

dan

d. Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan; 1) Permohonan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan dan PKRT; 2) Permohonan Izin Penyalur Alat Kesehatan; 3) Permohonan Surat Keterangan; 4) Permohonan Perizinan Alat Kesehatan Kelas I; 5) Permohonan Perizinan Alat Kesehatan Kelas II; 6) Permohonan Perizinan Alat Kesehatan Kelas III;


137

7) Permohonan Perizinan PKRT Kelas I; 8) Permohonan Perizinan PKRT Kelas II; 9) Permohonan Perizinan PKRT Kelas III; 10) Permohonan Certificate Of Free Sale (CFS); 11) Penyusunan Rencana Kebijakan Bidang Bina Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan; 12) Penetapan Kebijakan Bidang Bina Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan; 13) Pelaksanaan Kebijakan Bidang Bina Distribusi Alat Kesehatan;

Produksi dan

14) Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Bidang Bina Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan; 15) Penyusunan Instrumen/Bahan/Pedoman Bimbingan Teknis Bidang Bina Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan; 16) Pelaksanaan Bimbingan Teknis dan Evaluasi Bidang Bina Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan; 17) Penyiapan bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Alat Kesehatan Elektromedik; 18) Penyiapan bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Produk Diagnostik; 19) Penyiapan bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Inspeksi Produk. e. Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian. 1) Penerbitan Izin Pedagang Besar Farmasi; 2) Penerbitan Persetujuan Prinsip Industri Farmasi; 3) Penerbitan Izin Industri Farmasi; 4) Penerbitan Persetujuan Prinsip Industri Obat Tradisional; 5) Penerbitan Izin Industri Obat Tradisional; 6) Permohonan Izin Produksi Kosmetika; 7) Penerbitan Surat Penunjukan sebagai Eksportir Produsen Narkotika;

138


8) Penerbitan Surat Penunjukan sebagai Importir Produsen Narkotika; 9) Penerbitan Surat Penunjukan sebagai Eksportir Produsen Psikotropika; 10) Penerbitan Surat Penunjukan sebagai Eksportir Terdaftar Psikotropika; 11) Penerbitan Surat Penunjukan sebagai Importir Produsen Psikotropika; 12) Penerbitan Surat Penunjukan sebagai Importir Terdaftar Psikotropika; 13) Penerbitan Surat Penunjukan sebagai Eksportir Produsen Prekursor Farmasi; 14) Penerbitan Surat Penunjukan sebagai Eksportir Terdaftar Prekursor Farmasi; 15) Penerbitan Surat Penunjukan sebagai Importir Produsen Prekursor Farmasi; 16) Penerbitan Surat Penunjukan sebagai Importir Terdaftar Prekursor Farmasi; 17) Permohonan Surat Persetujuan Impor Narkotika; 18) Permohonan Perpanjangan Surat Persetujuan Impor Narkotika; 19) Permohonan Narkotika;

Perubahan

Surat

Persetujuan

Impor

20) Permohonan Surat Persetujuan Ekspor Narkotika; 21) Permohonan Perpanjangan Surat Persetujuan Ekspor Narkotika; 22) Permohonan Narkotika;

Perubahan

Surat

Persetujuan

Ekspor

23) Permohonan Surat Persetujuan Impor Psikotropika; 24) Permohonan Perpanjangan Surat Persetujuan Impor Psikotropika; 25) Permohonan Psikotropika;

Perubahan

Surat

Persetujuan

Impor

26) Permohonan Surat Persetujuan Ekspor Psikotropika; Modul Standar Operating Procedures (SOP)

139

27) Permohonan Perpanjangan Surat Persetujuan Ekspor Psikotropika; 28) Permohonan Psikotropika;

Perubahan

Surat

Persetujuan

Ekspor

29) Permohonan Surat Persetujuan Impor Prekursor Farmasi; 30) Permohonan Perpanjangan Surat Persetujuan Impor Prekursor Farmasi; 31) Permohonan Perubahan Prekursor Farmasi; 32) Permohonan Farmasi;

Surat

Surat

Persetujuan

Persetujuan Ekspor

Impor

Prekursor

33) Permohonan Perpanjangan Surat Persetujuan Ekspor Prekursor Farmasi; 34) Permohonan Perubahan Prekursor Farmasi.

Surat

Persetujuan

Ekspor

6. Inspektorat Jenderal SOP Administrasi Pemerintahan di lingkungan Itjen Kemenkes RI terdiri dari SOP-SOP yang ada di setiap bagian dan Inspektorat. Sekretariat Itjen terdiri dari Bagian Umum, Program dan Informasi, Analisa Pelaporan dan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (APTLHP), Keuangan dan Perlengkapan. Sedangkan untuk Inspektorat terdiri dari Inspektorat I sampai dengan IV dan Inspektorat Investigasi. SOP-AP yang sudah ada di Bagian Sekretariat Itjen, antara lain: NO 1

140

BAGIAN Umum

1. 2. 3. 4. 5.

JUDUL SOP SOP Surat masuk SOP Penyelesaian Pensiun SOP Kenaikan Gaji Berkala SOP Penyimpanan Arsip SOP Pengiriman Dokumen Rahasia (LHP)


NO 2

BAGIAN Program & Informasi

1. 2. 3. 4. 5.

3

Keuangan Perlengkapan

&

1. 2. 3. 4. 5.

4

APTLHP

1. 2. 3. 4. 5.

JUDUL SOP SOP Penyusunan Kebijakan Pengawasan SOP Penyusunan Rencana Kerja & Anggaran SOP Penyusunan Laporan Tahunan SOP Pendokumentasian Surat Tugas Audit SOP Penyusunan Penetapan Kinerja SOP Pengisian Kartu Stok Barang SOP Permintaan barang ATK SOP Permintaan Barang Umum Teknis SOP Penyimpanan & Pendistribusian ATK SOP Pemeriksaan Fisik (Stock Opname) Barang Persediaan Semester SOP Penyimpanan Arsip TL LHP BPK/BPKP SOP Pencetakan Matriks LHP BPK/BPKP SOP Pengelolaan LHP BPK/BPKP SOP Penerimaan LHP BPK/BPKP SOP Penyimpanan Arsip LHP BPK/BPKP

Sedangkan SOP yang ada di Inspektorat antara lain sbb: NO 1

INSPEKTORAT Inspektorat 1

2

Inspektorat 2

3

Inspektorat 3

JUDUL SOP 1. SOP Penetapan Laporan Hasil Audit (LHA) 2. SOP Pembuatan DP3 1. SOP Laporan Pelaksanaan Gelar Pengawasan 2. SOP Persetujuan Draft LHA 1. SOP Persiapan Pelaksanaan


141

4

Inspektorat 4

5

Inspektorat Investigasi

Penyusunan Pedoman 2. SOP Pelaksanaan Rapat 1. SOP Penyusunan PKPT Inspektorat 2. SOP Penataan Telaah Staf 1. SOP Proses Pengelolaan Laporan Hasil Klarifikasi (LHK) 2. SOP Proses Surat Pengaduan Masyarakat

Itjen sebagai institusi pengawasan memiliki berbagai macam SOP – AP untuk menunjang organisasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. SOP yang digunakan di Sekretariat, adalah SOPSOP yang bersifat teknis operasional, untuk menunjang pelaksanaan pengawasan. Jika diklasifikasikan, SOP-SOP yang ada di Sekretariat Itjen juga terdiri dari : 1. SOP Perencanaan  hal ini dapat dilihat dari produk-produk SOP yang dihasilkan oleh Bagian Program dan Informasi. Contohnya seperti SOP Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran. Tetapi, tidak hanya di bagian Program dan Informasi saja, SOP Perencanaan juga terdapat di setiap pekerjaan yang membutuhkan perencanaan sejak awal, seperti SOP Perencanaan Kebutuhan Barang/ATK, dll. 2. SOP Kepegawaian  hal ini dapat dilihat dari produkproduk kepegawaian, seperti SOP Penyelesaian Pensiun, SOP Penilaian Angka Kredit Auditor, SOP Pengusulan Kenaikan Gaji Berkala, dll. 3. SOP Keuangan  SOP keuangan dapat dilihat dari SOPSOP yang dihasilkan oleh Bagian Keuangan dan Perlengkapan. Contohnya seperti SOP Pengisian Kartu Stok Barang, SOP Permintaan Barang Umum Teknis, dll. 4. SOP Tata Naskah Kedinasan  SOP ini berhubungan dengan produk seperti pembuatan surat tugas, telaah staf,

142


undangan, dll. SOP Tata Naskah Kedinasan banyak ditemukan di Sub bagian Tata Usaha, Bagian Umum. 5. SOP Pengawasan  Inspektorat Jenderal sebagai institusi pengawasan memiliki tugas yang yang spesifik, yaitu melaksanakan pengawasan atas program-program kesehatan di lingkungan Kementerian Kesehatan. SOP Pengawasan tersebut antara lain, SOP Pelaksanaan Gelar Pengawasan, SOP Penetapan Laporan Hasil Audit (LHA), SOP Proses Pengelolaan Laporan Hail Klarifikasi (LHK), dll.

7. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Badan Litbangkes sebagai Institusi Penelitian dan Pengembangan Kesehatan memiliki berbagai macam SOP, baik untuk menunjang manajemen administrasi, maupun teknis penelitian. Jika diklasifikasikan, SOP-SOP yang ada di Badan Litbangkes antara lain terdiri dari : a. b. c. d. e.

SOP terkait Perencanaan dan Anggaran. SOP terkait Hukum, Organisasi dan Kepegawaian SOP terkait Umum dan Keuangan SOP terkait Informasi, Publikasi dan Diseminasi penelitian SOP terkait teknis penelitian pada masing-masing satker yang sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya

SOP Administrasi Pemerintahan di lingkungan Badan Litbangkes terdiri dari SOP-SOP yang ada di 16 Satker Badan Litbangkes, yang meliputi SOP pada Pusat-pusat, Balai Besar, Balai dan Loka. (Daftar SOP terlampir) Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan membawahi 5 eselon II yang memiliki SOP sebagai berikut:


143

a. Sekretariat Badan; BAGIAN Program Anggaran

JUDUL SOP dan 1)

Penyusunan SBK Badan Litbangkes

2)

Sinkronisasi output-suboutput-komponen tahun berjalan

3)

Sinkronisasi output RKA-KL tahun berikut

4)

Workshop aplikasi RKA-KL

5)

Penyusunan RKA-KL Set. Badan Litbangkes

6)

Penyusunan RKA-KL Badan Litbangkes

7)

Revisi Anggaran

8)

Penyiapan Materi Program Litbangkes untuk RPJMN Bidang kesehatan

9)

Penyusunan Bahan Rencana Strategis

10) Penyusunan Bahan Trilateral Meeting 11) Penyusunan Bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Badan Litbangkes 12) Penyusunan Rencana Kerja Badan Litbangkes 13) Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Badan Litbangkes 14) Penyusunan Penetapan Kinerja Badan Litbangkes 15) Penyusunan Penetapan Kinerja Sekretariat Badan Litbangkes 16) Penyusunan Rencana Aksi Program (RAP) Badan Litbangkes 17) Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Badan Litbangkes 18) Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Sekretariat Badan Litbangkes

144


19) Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Badan litbangkes 20) Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat Badan Litbangkes 21) Penyusunan Laporan Rekonsiliasi Kinerja Sekretariat Badan Litbangkes 22) Penyusunan Laporan Formulir A PP 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Sekretariat Badan Litbangkes 23) Penyusunan Laporan Formulir B PP 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Badan Litbangkes 24) Penyusunan Laporan Evaluasi Rencana Strategis (Renstra) 25) Penyusunan Bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) Tingkat Kementerian Kesehatan 26) Penyusunan Bahan Lampiran Pidato Presiden Tingkat Kementerian Kesehatan 27) Pemantauan dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja Badan Litbangkes 28) Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Sekretariat Badan Litbangkes 29) Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Badan Litbangkes 30) Penyusunan Laporan E-Monev Sekretariat Badan Litbangkes 31) Penyusunan Laporan E-Monev Badan Litbangkes 32) Penyusunan Materi Buku Kinerja 33) Monitoring dan Penelitian (Monev) Penelitian 34) Pelaksanaan Evaluasi Kineja


145

Bagian HUKORPEG

1)

8)

Penyusunan Peraturan Menteri Kesehatan Penyusunan Keputusan Menteri Kesehatan Penyusunan Surat Keputusan Kepala Badan Penyusunan Perjanjian Kerja Sama Dalam Negeri Penyusunan Perjanjian Kerja Sama Luar Negeri Penyusunan Perjanjian Kerja Sama Dalam Negeri (KaBadan) Penyusunan Perjanjian Kerja Sama Luar Negeri (KaBadan) Penanganan Kasus Gugatan

9)

Penyusunan Pedoman

2) 3) 4) 5) 6) 7)

10) Peningkatan Kelembagaan 11) Pengusulan Perencanaan Kebutuhan Pegawai 12) Pengusulan Kenaikan Pangkat Reguler, Struktural, PI dan Ujian Dinas 13) Pengusulan Kenaikan Pangkat Fungsional 14) Pengusulan Penghargaan Pegawai 15) Pengusulan SK Pensiun Pegawai 16) Pengusulan SK Pensiun Anumerta 17) Pengusulan Pindah Keluar 18) Pengusulan Pindah Masuk 19) Pengusulan Pembuatan Karpeg 20) Pengusulan Pembuatan Kartu Taspen 21) Pengusulan Pembuatan Karis/Karsu 22) Pengusulan Pembuatan Kartu Askes 23) Pengusulan SK Cuti Diluar Tanggungan Negara 24) Pengusulan SK Pengangkatan Kembali Cuti Diluar Tanggungan Negara

146


25) Pengusulan Usulan Ujian Dinas Tk. I dan II 26) Pengusulan Penyesuaian Ijazah 27) Pengusulan Ralat SK 28) Pengusulan Peningkatan Status CPNS menjadi PNS 29) Pengelolaan Data SIMKA, SIMPEG dan DUK 30) Penyusunan SK KGB 31) Penyusunan Penyesuaian Gaji Pokok 32) Penyusunan SK Pindah di Lingkungan Badan Litbangkes 33) Pembuatan Surat Ijin Cuti 34) Penyusunan Buku Kepegawaian Badan Litbangkes 35) Penyusunan Buku Kepegawaian Badan Litbangkes 36) Pembuatan Surat Tugas Prajabatan 37) Pengusulan berkas Penerbitan SK CPNS 38) Pembuatan Berita Acara Pelantikan, Serah Terima Jabatan, SPMT dan SPP 39) Penyusunan Dokumen Usulan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Peneliti Pertama s/d Muda 40) Penyusunan Dokumen Usulan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Peneliti Madya s/d Utama 41) Penyusunan Dokumen Usulan Maintenance Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Peneliti 42) Penyusunan Dokumen Usulan Tambahan 20 % Angka Kredit untuk Kenaikan Pangkat 43) Penyusunan Dokumen Usulan Kekurangan Angka Kredit 44) Penyusunan Dokumen Usulan PAK Aktif Jabatan Fungsional Peneliti


147

45) Penyusunan Dokumen Nota Peringatan Jabatan fungsional Peneliti 46) Penyusunan Dokumen Usulan Penerbitan SK Jabatan Fungsional Peneliti 47) Penyusunan Dokumen Usulan Penerbitan SK Pembebasan Sementara Jabatan Fungsional 48) Penyusunan Dokumen Usulan Penerbitan SK Aktif Kembali Jabatan Fungsional Peneliti Karena Tidak Menambah Angka Kredit 49) Pelaksanaan Evaluasi Fasilitasi Tugas Belajar 50) Pelaksanaan Pendampingan Penyusunan Proposal/Disertasi Peserta Tugas Belajar 51) Penyusunan Surat Usulan Calon Peserta Tugas Belajar 52) Pelaksanaan Seleksi Internal calon Tugas Belajar 53) Penyusunan Data Calon Peserta Tugas Belajar 54) Penyusunan Surat Edaran Usulan Peserta Tugas Belajar 55) Penyusunan Usulan Penebitan SK Izin Belajar 56) Pengelolaan Pendidikan dan Pelatihan Badan Litbangkes 57) Pengelolaan Forum Ilmiah Badan Litbangkes 58) Pelaksanaan Orasi llmiah Profesor Riset Bagian Umum dan Keuangan

1)


2)


3)

SOP Pegelolaan Net Surat Keluar

4)

SOP monitoring tindak lanjut disposisi pimpinan SOP pengiriman surat/bahan cetakan/barang

5)

148


6) 7)

SOP pengelolaan arsip aktif di unit pengolah SOP penggunaan arsip aktif

8)

SOP penyusutan arsip di unit pengolah

9)

SOP pengelolaan arsip inaktif di unit kearsipan unit utama 10) SOP peminjaman arsip inaktif 11) SOP penyusutan arsip inaktif 12) SOP penyelenggaraan rapat pimpinan 13) SOP rapat eksternal 14) SOP pelaksanaan permohonan narasumber pimpinan 15) SOP perjalanan dinas dalam negeri pimpinan 16) SOP perjalanan dinas luar negeri pimpinan 17) SOP pengelolaan jadwal pimpinan 18) SOP penyiapan bahan pimpinan 19) SOP pelaksanaan penugasan dari pimpinan 20) SOP Pencairan Dana 21) SOP Penyusunan Rencana Penarikan Kas 22) SOP Penyusunan Dokumen Pengajuan Uang (UP/TUP/LS) 23) SOP Penerbitan Dokumen SPM UP 24) SOP Penerbitan Dokumen SPM TUP 25) SOP Penerbitan SPM LS 26) SOP Pencatatan Registrasi Dokumen Keuangan (Routing) 27) SOP Pengajuan Pembukaan Rekening Hibah 28) SOP Pelaporan Pembukaan Rekening Hibah 29) SOP Verifikasi Dokumen UP 30) SOP Verifikasi Dokumen TUP 31) SOP Verifikasi Dokumen LS 32) SOP Pemeriksaan SPj 33) SOP Rekon SPJ


149

34) SOP Penyusunan Laporan Keuangan Eselon 2 35) SOP Penyusunan Laporan Keuangan Eselon 1 36) SOP Rekonsiliasin UAPPA dengan UAPPB 37) SOP Penerimaan PNBP 38) SOP Laporan PNBP 39) SOP Penatausahaan Target/Pagu Tahun YAD 40) SOP Dokumen Inventaris Jenis dan Target PNBP 41) SOP Tanggapan Terhadap Draft Temuan BPK 42) SOP Tindak Lanjut Terhadap Hasil Pemeriksaan BPK 43) SOP Tindak Lanjut LHP Itjen Terhadap Sekretariat Badan Litbang Kesehatan 44) SOP Penyusunan Dokumen Gaji dan Tunjangan Gaji Pegawai 45) SOP Penyusunan Dokumen Kekurangan Gaji Pegawai 46) SOP Penyusunan Dokumen Uang Makan 47) SOP Penyusunan SKPP Pegawai Pensiun/Pindah 48) Laporan Rekonsiliasi BMN 49) Penyusunan Laporan CALBMN 50) Penyusunan Laporan BMN Tahunan 51) Penyusunan Laporan BMN Semester 52) Penghapusan BMN, dengan Lelang 53) Penghapusan BMN, tanpa Lelang (Hibah) 54) Penghapusan BMN, tanpa Lelang (Pemusnahan) 55) Pengadaan Barang 56) Pengadaaan Jasa 57) Entry BMN 58) Pelayanan Kesehatan

150


59) Pelayanan Peminjaman Ruangan/Peralatan 60) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 61) Pendistribusian Persediaan 62) Penerimaan dan Pendistribusian BMN 63) Perencanaan Persediaan 64) Entry Persediaan 65) Peminjaman Kendaraan 66) Keamanan 67) Stock Opname 68) Inventarisasi Bagian Jaringan Informasi IPTEK dan INFOKES

1)

Unggah Informasi

2)

Perubahan Akun

3)

Permintaan Bandwith

4)

Permintaan Setdata

5)

Permintaan Rawdata

6)

Penyiapan Bahan Informasi IPTEK

7)

Penyelenggaraan Pembinaan & Koordinasi Jariptekkes Penitipan Server

8) 9)

Pengelolaan Kegiatan Forum Lintas Lembaga & Kerjasama 10) Pendaftaran Web Hosting 11) Pendaftaran Login Internet 12) Penanganan Gangguan Server 13) Penanganan Gangguan Jaringan Utama 14) Penanganan Gangguan Jaringan Lokal 15) Pemeliharaan Server Aplikasi 16) Pemasangan Jaringan Baru 17) Layanan Konsultasi Pengaduan TIK 18) Pembuatan dan Pengubahan DNS 19) Pembuatan Salinan Data 20) Pemeliharaan Sistem Keamanan Jaringan Modul Standar Operating Procedures (SOP)

151

21) Penyiapan Bahan Informasi IPTEK 22) Pembuatan Film Dokumenter dan Profil 23) Pelaksanaan Penyusunan Literatur Sekunder 24) Pengelolaan Jurnal Ilmiah 25) Pengelolaan Online Journal Sistem (OJS) 26) Pembuatan Penerbitan Buku Profil Badan Litbang Kesehatan 27) Pelaksanaan Pengadaan Bahan Pustaka 28) Pelaksanaan Pengolahan Buku 29) Pelaksanaan Pengolahan Majalah 30) Pelaksanaan Layanan Sirkulasi 31) Pelaksanaan Layanan Paket Informasi Aktual 32) Pelaksanaan Layanan Penyebaran Informasi Terseleksi (PIT) 33) Pelaksanaan Fumigasi Perpustakaan 34) Pelaksanaan Penjilidan Majalah 35) Pelaksanaan Digitalisasi Bahan Pustaka 36) Pelaksanaan Stock Opname 37) Pelaksanaan Penyusunan Modul Perpustakaan 38) Pelaksanaan Koordinasi Museum Penelitian dan Pengembangan 39) Pelaksanaan Kegiatan Hubungan Masyarakat 40) Pembuatan Jagad Litbangkes 41) Pelaksanaan Kliping 42) Pelaksanaan Liputan 43) Penyusunan Warta Litbangkes

152


b. Pusat Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan; Bagian Tata Usaha Subbagian Program dan Kerjasama 1) SOP Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran 2) SOP Penyusunan Dokumen RKT 3) SOP Penyusunan Laporan PP 39 4) SOP Penyusunan Laporan Form 109 5) SOP Penerbitan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian (SP3) 6) SOP Penerbitan Surat (SK) Keputusan Penelitian 7) SOP Penyusunan Dokumen LAKIP 8) SOP Penyusunan Dokumen LAPTAH 9) SOP Penyusunan Dokumen HSPK 10) SOP Penerbitan News Letter 11) SOP Penyusunan Dokumen Rencana Aksi 12) SOP Pelayanan Kepustakaan 13) SOP Penerbitan Jurnal 14) SOP Penyusunan Laptah Lab 15) SOP Pengurusan Izin Pelaksanaan Penelitian 16) SOP Pengelolaan proposal penelitian 17) SOP Pelaksanaan Diseminasi Hasil Penelitian 18) SOP Pengelolaan protokol Penelitian 19) SOP Pengurusan Etik Penelitian 20) SOP Penyusunan Jukpar 21) Pengusulan Usulan RKA-KL 22) SOP Penyusunan Dokumen RKA-KL 23) SOP Penyusunan DIPA Pusat Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan 24) SOP Penyusunan Dokumen RPD 25) Pengusulan Proposal Penelitian 26) SOP Pengadaan 27) SOP Penyusunan Laporan Tahunan Modul Standar Operating Procedures (SOP)

153

28) Penyusunan Dokumen Laporan Tahunan Laboratorium 29) Penyusunan Dokumen Petunjuk Penggunaan Anggaran 30) SOP Penerbitan SP2D 31) SOP berbagai macam sistem pembayaran 32) Pengurusan dokumen perjalanan dinas Keluar negeri

c. Pusat Teknologi Terapan Kesehatan dan Epidemiologi Klinik; 1) Penyusunan Outline Proposal Penelitian Terapan Farmasi dan Kedokteran

Teknologi

2) Penyusunan Proposal Penelitian 3) Pengajuan Protokol Penelitian 4) Pelaksanaan Penelitian 5) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penelitian 6) penyusunan laporan akhir penelitian Teknologi Terapan farmasi dan Kedokteran 7) Systematik Review Teknologi Terapan farmasi dan Kedokteran 8) Penyusunan Makanan

Outline

Proposal

Penelitian

Gizi

dan

9) Penyusunan Proposal Penelitian Gizi dan Makanan 10) Pengajuan Protokol Penelitian Gizi dan Makanan 11) Pelaksanaan Penelitian Gizi dan Makanan 12) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penelitian Gizi dan Makanan 13) penyusunan laporan akhir penelitian Gizi dan Makanan 14) Sop Cara Penimbangan Berat Badan dan pengukuran Tinggi Badan 15) Sop Pelayanan Rawat Jalan 16) SOP pengambilan darah Vit A 17) SOP recall konsumsi

154


18) Penyusunan Menular

Outline

Proposal

Penelitian

Penyakit

19) Penyusunan Proposal Penelitian Penyakit Menular 20) Pengajuan Protokol Penelitian Penyakit Menular 21) Pelaksanaan Penelitian Penyakit Menular 22) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penelitian Penyakit Menular 23) penyusunan laporan akhir penelitian Penyakit Menular 24) Systematik Review Penyakit Menular 25) Penyusunan Outline Proposal Penelitian Penyakit Tidak Menular 26) Penyusunan Proposal Penelitian Penyakit Tidak Menular 27) Pengajuan Protokol Penelitian Penyakit Tidak Menular 28) Pelaksanaan Penelitian Penyakit Tidak Menular 29) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penelitian Penyakit Tidak Menular 30) penyusunan laporan akhir Menular

penelitian

Penyakit Tidak

31) Systematik review Penyakit Tidak Menular 32) Penyusunan Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) 33) Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 34) Penyusunan Rencana Kinerja (Renja) 35) Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan (RAK) 36) Penyusunan Laporan Triwulan 37) Penyusunan program litbangkes 38) Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan data pendukung 39) Penyusunan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran 40) Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kemenrterian dan Lembaga (RKA KL) 41) Penyusunan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) 42) Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Anggaran (Jukpar) Modul Standar Operating Procedures (SOP)

155

43) Penyusunan Rencana Penarikan Dana (RPD) 44) Penyusunan Satuan Biaya Keluaran (SBK) 45) Pelaksanaan revisi anggaran 46) Penyusunan surat keputusan 47) Penyusunan Surat Keputusan Pelaksanaan Penelitian 48) Pelaksanaan diskusi ilmiah berkala 49) Pelaksanaan pameran dan diseminasi hasil penelitian 50) Pelaksanaan pengelolaan internet 51) Pelaksanaan laboratorium

pemeliharaan

dan

pemanfaatan

52) Pelaksanaan kalibrasi alat 53) Pengelolaan layanan Perpustakaan 54) Penyusunan realisasi anggaran 55) Penyusunan monitoring dan evaluasi PP 39 56) Penyusunan evaluasi RPK 57) Penyusunan laporan kemajuan pelaksanaan penelitian 58) Penyusunan Laporan Tahunan (Laptah) 59) Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) 60) Penyusunan Laporan Akhir penelitian 61) Pengelolaan Database Kepegawaian 62) Pengusulan Diklat Prajabatan 63) Pelaksanaan Proses Usul Kenaikan Pangkat Reguler Online 64) Pelaksanaan Proses Penolakan Izin Cerai

Pengusulan

SK

Pemberian/

65) Pelaksanaan Proses Pengusulan Hukuman Disiplin 66) Penyusunan Proses Usul SK Pensiun PNS 67) Proses Pengusulan Kartu Pegawai (KARPEG) 68) Proses Pengusulan Kartu Taspen 69) Pengusulan Kartu Suami/Isteri 70) Pelaksanaan Proses Usulan Kartu Askes

156


71) Pelaksanaan Proses Pemberian Cuti Pegawai 72) Pengusulan Proses Pengajuan CTLN 73) Penyusunan SK KGB PNS 74) Pengusulaan Usulan Penghargaan 75) Pengusulan Peserta Ujian Dinas Tingkat I dan II 76) Pengusulan Peserta Ujian Penyesuaian Ijasah 77) Pengusulan Surat Pertanggungjawaban Uang Muka 78) Pengusulan Surat GUP Nihil 79) Pengusulan Surat GUP Isi 80) Pengusulan Surat Perintah Pembayaran LS Gaji dan Honor 81) Pengusulan Uang Persediaan 82) Pengusulan Tambahan Uang Persediaan 83) Penyusunan LS Rekanan

d. Pusat Teknologi Intervensi Kesehatan Masyarakat; Berdasarkan tugas dan fungsi: 1) Penyusunan Outline Proposal Kesehatan Kelompok Rentan

Penelitian

Upaya

2) Penyusunan Proposal Penelitian 3) Pengajuan Protokol Kelompok Rentan

Penelitian

4) Pelaksanaan Penelitian Rentan

Upaya

Kesehatan

Upaya Kesehatan Kelompok

5) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penelitian Upaya Kesehatan Kelompok Rentan 6) penyusunan laporan akhir penelitian Kelompok Rentan

Upaya Kesehatan

7) Penyusunan Outline Proposal Penelitian Sumber Daya Manusia 8) Penyusunan Proposal Penelitian Sumber Daya Manusia Modul Standar Operating Procedures (SOP)

157

9) Pengajuan Protokol Penelitian Sumber Daya Manusia 10) Pelaksanaan Penelitian Sumber Daya Manusia 11) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penelitian Sumber Daya Manusia 12) penyusunan laporan akhir Manusia

penelitian

Sumber Daya

13) Penyusunan Outline Proposal Penelitian Fasilitas dan Perbekalan 14) Penyusunan Proposal Penelitian Fasilitas dan Perbekalan 15) Pengajuan Protokol Penelitian Fasilitas dan Perbekalan 16) Pelaksanaan Penelitian Fasilitas dan Perbekalan 17) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penelitian Fasilitas dan Perbekalan 18) penyusunan laporan akhir Perbekalan

penelitian

Fasilitas dan

19) penyusunan perencanaan, program, anggaran PTIKM 20) Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja 21) Penyusunan Laporan Tahunan 22) Penyusunan Laporan e - Monev 23) Penyusunan Laporan Triwulan 24) Laporan Evaluasi RKP 25) Penyiapan kerja sama penelitian dan pengembangan 26) penyiapan pertemuan ilmiah di bidang teknologi intervensi kesehatan masyarakat 27) Pelaksanaan Pameran 28) pelaksanaan pengelolaan jaringan informasi ilmiah 29) pelaksanaan pengelolaan Website 30) Pengelolaan Jurnal Ekologi Kesehatan 31) Pengelolaan Database Kepegawaian 32) Penyusunan Formasi CPNS 33) Penyusunan Surat Tugas Prajabatan

158


34) Pelaksanaan Proses Usul Kenaikan Pangkat Reguler Online 35) Pelaksanaan Proses Usul Kenaikan PangkatFungsional Online 36) Penyusunan Proses Usul SK Pensiun PNS 37) Penyusunan Daftar Hadir Pegawai 38) Penyusunan DP3 Pegawai 39) Proses Pengusulan Kartu Pegawai (KARPEG) 40) Proses Pengusulan Kartu Taspen 41) Pengusulan Kartu Suami/Isteri 42) Pelaksanaan Proses Usulan Kartu Askes 43) Pelaksanaan Proses Pemberian Cuti Pegawai 44) Pengusulan Proses Pengajuan CTLN 45) Penyusunan SK KGB PNS 46) Pengusulaan Usulan Penghargaan 47) Pengusulan Peserta Ujian Dinas Tingkat I dan II 48) Pengusulan Peserta Ujian Penyesuaian Ijasah 49) Penyusunan Instansi

Laporan

keuangan

Sistem

Akuntansi

50) Pengusulan Surat Pertanggungjawaban Uang Muka 51) Pengusulan Surat GUP Nihil 52) Pengusulan Surat GUP Isi 53) Pengusulan Surat Perintah Pembayaran LS Gaji dan Honor 54) Pengusulan Uang Persediaan 55) Pengusulan Tambahan Uang Persediaan 56) Pelaksanaan PUM 57) laporan urusan keuangan dan gaji pegawai 58) penyusunan gaji pegawai 59) penyusunan uang makan 60) Penyusunan Pembayaran Kekurangan Uang Gaji


159

61) laporan dokumen pemutakhiran data pegawai untuk keuangan 62) Penyusunan LS Rekanan 63) Penyusunan Urusan Perbendaharaan 64) Penata Usahaan BMN 65) Penghapusan BMN 66) Pelayanan peminjaman Alat/Barang Inventaris 67) Mengkoordinir anggota satuan keamanan 68) Pelayanan Keamanan 69) Jadwal Pimpinan 70) penyusunan penyiapan bahan kerja pimpinan 71) Protokol Perjalanan Dinas Pimpinan Dalam Negeri 72) penyusunan tata persuratan 73) Pengelolaan Agenda Surat Masuk 74) Pengelolaan Agenda Surat Keluar DAFTAR ISI SOP PENELITIAN PUSAT PUSAT TEKNOLOGI INTERVENSI KESEHATAN MASYARAKAT 1) SOP Pengajuan dan Penilaian Outline Penelitian a) Pengajuan Dan Penilaian Outline Penelitian Upaya Kesehatan Kelompok Rentan b) Pengajuan Dan Penilaian Outline Penelitian Upaya Kesehatan Masyarakat c) Pengajuan dan Penilaian Fasilitas Dan Perbekalan

Outline

Penelitian

G

d) Pengajuan dan Penilaian Outline Penelitian Sumber Daya Manusia 2) SOP Pengajuan Proposal Penelitian a) Pengajuan Proposal Penelitian Upaya Kesehatan Kelompok Rentan

160


b) Pengajuan Proposal Penelitian Upaya Kesehatan Masyarakat c) Pengajuan Perbekalan

Proposal

Penelitian

Fasilitas

d) Pengajuan Manusia

Proposal

Penelitian

Sumber

Dan Daya

3) SOP Pengajuan Protokol Penelitian a) SOP Pengajuan Protokol Kesehatan Kelompok Rentan

Penelitian

Upaya

b) SOP Pengajuan Protokol Kesehatan Masyarakat

Penelitian

Upaya

c) SOP Pengajuan Protokol Penelitian Fasilitas Dan Perbekalan d) SOP Pengajuan Protokol Penelitian Sumber Daya Manusia 4) SOP Pelaksanaan Penelitian a) SOP Pelaksanaan Kelompok Rentan

Penelitian

Upaya

Kesehatan

b) SOP Pelaksanaan Masyarakat

Penelitian

Upaya

Kesehatan

c) SOP Pelaksanaan Perbekalan

Penelitian

Fasilitas

Dan

d) SOP Pelaksanaan Penelitian Sumber Daya Manusia

5) SOP Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penelitian a) SOP Monitoring dan Evaluasi Penelitian Upaya Kesehatan Kelompok Rentan b) SOP Monitoring dan Evaluasi Penelitian Upaya Kesehatan Masyarakat c) SOP Monitoring dan Evaluasi Penelitian Fasilitas Dan Perbekalan Modul Standar Operating Procedures (SOP)

161

d) SOP Monitoring dan Evaluasi Penelitian Sumber Daya Manusia

6) SOP Penyusunan Laporan Akhir Penelitian a) SOP Penyusunan Laporan Akhir Penelitian Upaya Kesehatan Kelompok Rentan b) SOP Penyusunan Laporan Akhir Penelitian Upaya Kesehatan Masyarakat c) SOP Penyusunan Laporan Akhir Penelitian Fasilitas Dan Perbekalan d) SOP Penyusunan Laporan Akhir Penelitian Sumber Daya Manusia 7) SOP Kegiatan Rutin Penelitian dan Laboratorium

e. Pusat Humaniora, Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat.

Kesehatan,

Identifikasi kebutuhan SOP berdasarkan tugas dan fungsi: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14)

162

Pelaksanaan Usulan Pembuatan Kartu Askes Pelaksanaan Proses Surat Masuk Pelaksanaan Proses Surat Keluar Pelaksanaan Proses Surat Tugas Pelaksanaan Proses Pemberian Cuti Pegawai Proses Pengusulan SK Pensiun PNS Proses Usulan Pembuatan Kartu Taspen Proses Usulan Kenaikan Pangkat Reguler Penyusunan Kenaikan Gaji Berkala Reguler Usulan Surat Pindah/Mutasi PNS Proses Usulan Pembuatan Kartu istri/Suami Pengelolaan Database Kepegawaian Pelaksanaan Proses Usulan Penghargaan Pelaksanaan Proses Usulan Pembuatan Karpeg


dan

15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) 25) 26) 27) 28) 29) 30) 31) 32) 33) 34) 35) 36) 37) 38) 39) 40) 41) 42) 43) 44) 45) 46) 47) 48) 49)

Pelaksanaan Proses Pembuatan DP3 Prosedur rekapan daftar hadir pegawai Pengajuan uang persediaan Pengajuan tambahan uang persediaan Pengajuan Ganti uang Persediaan-Isi Pengajuan LS Rekanan Pertanggung jawaban uang muka Pengajuan LS gaji/honor Pengajuan Ganti uang Persediaan-Nihil Urusan Perbendaharaan Penyusunan Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Instan Penata Usahaan BMN Penghapusan BMN Pelayanan peminjaman Alat/Barang Inventaris Memeriksa kelengkapan kendaraan Perawatan kendaraan Pengemudian Memperbaiki Kerusakan Ringan Pemeliharaan Barang Pemeliharaan Gedung Pemeliharaan Instalasi Air PAM Pemeliharaan Instalasi Listrik Pemeliharaan Instalasi Telpon Mengkoordinir anggota satuan keamanan Pelayanan Keamanan Jadwal Pimpinan Penyusunan Protokol Pelayanan Pimpinan Penerbitan Buletin Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Penyusunan LAPTAH dan LAKIP Penelaah DIPA Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Penyusunan Laporan Tahunan Penyusunan Laporan Triwulan Penyusunan RKAKL Modul Standar Operating Procedures (SOP)

163

50) 51) 52) 53) 54) 55) 56) 57) 58) 59) 60) 61) 62) 63) 64) 65) 66) 67) 68) 69) 70) 71) 72) 73) 74) 75) 76) 77) 78) 79) 80) 81)

164

Penyusunan Dokumen ROADMAP Penyusunan Dokumen MOU Penyusunan Dokumen Monev Penyelenggaraan Kegiatan forum ilmiah Pengajuan Protokol Penelitian Sub Bid Sosial, Ekonomi, dan Budaya Pengajuan dan Penilaian Outline Penelitian Pengajuan Proposal Penelitian Bidang Sosial, Ekonomi dan Budaya Penyusunan Policy Memoranda/Rekomendasi Kebijakan Pelaksanaan Penelitian Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian Penyusunan Laporan akhir penelitian Pengajuan Protokol Penelitian Sub Bid Hukum dan Etik Pengajuan dan Penilaian Outline Penelitian Pengajuan Proposal Penelitian Bidang Hukum dan Etik Penyusunan Policy Memoranda/Rekomendasi Kebijakan Pelaksanaan Penelitian Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian Penyusunan Laporan akhir penelitian Pengajuan Protokol Penelitian Sub Bid Perilaku dan Peranserta Masyarakat Pengajuan dan Penilaian Outline Penelitian Pengajuan Proposal Penelitian Bidang Perilaku dan Peranserta Masyarakat Penyusunan Policy Memoranda/Rekomendasi Kebijakan Pelaksanaan Penelitian Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian Penyusunan Laporan akhir penelitian Pengajuan Protokol Penelitian Sub Bid Analisis Kebijakan Pengajuan dan Penilaian Outline Penelitian Pengajuan Proposal Penelitian Bidang Analisis Kebijakan Penyusunan Policy Memoranda/Rekomendasi Kebijakan Pelaksanaan Penelitian Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian Penyusunan Laporan akhir penelitian


8. Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Manusia Kesehatan membawahi 5 eselon II yaitu:

Daya

a. SOP-AP Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan: SOP-AP BAGIAN PROGRAM DAN INFORMASI; 1) Penyusunan Revisi DIPA Sekretariat Badan PPSDMK 2) Penyusunan Revisi POK Sekretariat Badan PPSDMK 3) Penyusunan RKAKL Sekretariat Badan PPSDMK 4) Penyusunan Dokumen Deskripsi PPSDM Kesehatan 5) Pemuatan Berita Website 6) Pengumpulan Data dan Informasi ke Provinsi 7) Pengelolaan Administrasi Jaringan Badan PPSDM Kesehatan 8) Pengelolaan Jaringan Badan PPSDM Kesehatan 9) Penyusunan PPSDMK

Laporan

Kinerja

10) Pelaksanaan Manajemen Sekretariat Badan PPSDMK

Triwulanan

DIPA

di

Badan

Lingkungan

11) Penyusunan Bahan Informasi Publik 12) Penayangan Informasi Publik melalui Website Badan PPSDM Kesehatan 13) Menjawab Pertanyaan Rubrik Konsultasi 14) Permintaan Data Jumlah RS ke Ses Ditjen BUK 15) Permintaan Data Jumlah dan Sebaran Puskesmas ke Pusdatin 16) Permintaan Data Dasar ke Pusdatin 17) Pengembangan Aplikasi Berbasis Web 18) Usulan Penambahan Bandwidth Internet 19) Penanganan Gangguan Koneksi LAN


165

20) Usulan Penambahan Titik Komputer Baru 21) Penanganan Koneksi Internet ke Pusdatin 22) Usulan Permintaan Video Conference 23) Permintaan Hak Akses Dashbord Informasi PPSDMK 24) Pemutakhiran Muatan Dashboard Informasi PPSDMK

SOP-AP BAGIAN HUKUM, ORGANISASI DAN HUMAS; 1) Pemberian Rekomendasi Pendirian Diploma Bidang Kesehatan 2) Penandatanganan Perjanjian Kerjasama/MoU 3) Penanganan Kasus Pidana 4) Penanganan Perdata 5) Penyusunan Perjanjian Kerjasama 6) Penyusunan Rancangan undangan Bidang PPSDMK 7) Pelaksanaan PPSDMK

Fasilitasi

Peraturan

Penyusunan

PerundangSOP

Badan

8) Penyusunan SOP Sekretariat Badan PPSDMK 9) Penyusunan SOP Sub Bagian Organisasi Bagian 10) Penyusunan Susunan Jabatan dan Uraian Jabatan Badan PPSDM Kesehatan 11) Penyusunan LAKIP Badan PPSDM Kesehatan 12) Penyusunan Kesehatan

LAKIP

Sekretariat

Badan

PPSDM

13) Penyusunan LAKIP UPT Badan PPSDM Kesehatan 14) Pelaksanaan Evaluasi Organisasi UPT Badan PPSDM Kesehatan 15) Pemetaan Pedoman di Lingkungan Badan PPSDM Kesehatan 16) Penerbitan SK Pembentukan, Perubahan, dan Penggantian Antar Waktu Senat Poltekkes Kemenkes

166


17) Pemberian Rekomendasi Pembukaan Jurusan Poltekkes Kemenkes

Prodi

dan

18) Pelaksanaan Kegiatan Dokumenter 19) Pelayanan Informasi Publik 20) Pembuatan News Letter dan Info Terkini 21) Pembuatan Buletin SDM Kesehatan 22) Persiapan Penyusunan Buletin------......hukormas 23) Pembuatan Buletin SDM Kesehatan 24) Penyusunan Info Badan PPSDM Kesehatan 25) Pendokumentasian Berita Kesehatan 26) Permohonan Informasi Melalui ULT 27) Penyelesaian Sengketa Publik 28) Pelaksanaan Dokumenter Nakes DTPK 29) Informasi Publik Berbasis Media 30) Pembuatan Poster 31) Penyusunan Leaflet 32) Penyusunan Spanduk 33) Persiapan Bahan Talk Show 34) Pelaksanaan Pameran 35) Pelaksanaan Mediasi 36) Penyelesaian Pengaduan Masyarakat 37) Penyusunan Desain Kalender 38) Desain Agenda 39) Menyusun Press Release 40) Pengelolaan Kotak Saran 41) Pengelolaan Majalah Dinding 42) Permohonan Informasi Media Elektronik 43) Peliputan Pimpinan 44) Klarifikasi Berita di Media Cetak 45) Klarifikasi Berita di Media Elektronik


167

SOP-AP BAGIAN KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11)

Pemeliharaan Alat Finger Print Pemeliharaan Lift Pemeliharaan Genset Pemeliharaan AC Pemeliharaan Hydrant Pengusulan Surat Ijin Penghunian Rumah Dinas (SIP) Pengelolaan SIMAK-BMN Penghapusan BMN Penggunaan Ruang Rapat/Auditorium Pemeliharaan Kendaraan Dinas Peminjaman Kendaraan Dinas

SOP-AP BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN TATA USAHA; 1) Pelaksanaan Seleksi Administrasi Calon Peserta Tubel di Lingkungan Badan PPSDMK 2) Pelaksanaan Seleksi Administrasi Calon Peserta Ijin Belajar di Lingkungan Badan PPSDMK 3) Pengusulan Penerbitan SK Pemberian/Penolakan izin Perceraian bagi PNS golongan III keatas di lingkungan Badan PPSDM Kesehatan 4) Penerbitan SK Pemberian/Penolakan izin Perceraian bagi PNS golongan II kebawah di lingkungan Badan PPSDM Kesehatan 5) Pendampingan Perjalanan Dinas Pimpinan 6) Penerimaan Telefon 7) Penyiapan Bahan Pimpinan 8) Pengiriman Surat 9) Pengurusan Surat Masuk (Surat Dinas) 10) Pencairan Uang Makan Pegawai 11) Pembayaran Sertifikasi Dosen 12) Pembuatan Usulan Pensiun 13) Pembuatan Fungsional

168

Usulan

Kenaikan

Pangkat


Jabatan

14) Pembuatan Usulan Kenaikan Pangkat Pilihan (Penyesuaian Ijazah dengan Tugas Belajar/Ijin Belajar 15) Pembuatan Usulan Kenaikan Pangkat Reguler 16) Pembuatan Usulan Kenaikan Pangkat Pilihan (Jabatan Struktural) 17) Pembuatan SK Tim Penyelesaian Masalah Kepegawaian Ad Hoc dalam proses hukuman disiplin tingkat ringan dan permohonan izin/surat keterangan untuk melakukan perceraian di lingkungan Sekretariat BPPSDMK 18) Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan Kepegawaian di Lingkungan Sekretariat

Masalah

19) Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan Masalah Kepegawaian di Lingkungan Badan BPPSDMK 20) Pembuatan Usulan Formasi Kebutuhan Pegawai 21) Penerbitan SK Kenaikan Gaji Berkala 22) Penggunaan Finger Print 23) Penerimaan Tamu 24) Penyampaian Informasi Melalui Recepsionist 25) Pelayanan Peminjaman Buku/Koleksi Perpustakaan 26) Pelaksanaan Registrasi Keanggotaan Perpustakaan 27) Pengembalian/Peminjaman Buku/Koleksi Perpustakaan 28) Pencairan Gaji Pegawai 29) Pembuatan usulan formasi kebutuhan pegawai di lingkungan Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan 30) Pembuatan usulan formasi kebutuhan pegawai di lingkungan Badan PPSDM Kesehatan kecuali Set.Badan PPSDM Kesehatan 31) Pembuatan permohonan pindah keluar Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan

pegawai

32) Pembuatan persetujuan permohonan pindah pegawai Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan


169

33) Pembuatan persetujuan permohonan pindah pegawai di lingkungan Badan PPSDM Kesehatan 34) Pembuatan usulan pindah keluar pegawai Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan 35) Pengusulan penerbitan Kesehatan (ASKES)

Kartu

Peserta

Asuransi

36) Pembuatan surat panggilan dalam proses sanksi hukuman displin tingkat sedang di lingkungan Sekretariat dan Badan PPSDM Kesehatan 37) Permohonan izin/surat keterangan untuk melakukan perceraian 38) Pembuatan SK TIM Penyelesaian Masalah Kepegawaian Ad Hoc dalam proses sanksi hukuman disiplin tingkat sedang dan berat di lingkungan Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan 39) Pembuatan usulan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah di lingkungan Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan 40) Pembuatan usulan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah di lingkungan Badan PPSDM Kesehatan kecuali Set.Badan PPSDM Kesehatan 41) Pembuatan usulan Ujian Dinas Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan

di

lingkungan

42) Pembuatan usulan Ujian Dinas di lingkungan Badan PPSDM Kesehatan kecuali Set.Badan PPSDM Kesehatan 43) Pembuatan usulan Penerbitan Kartu Istri (Karis)/Kartu Suami (Karsu) di lingkungan Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan 44) Pembuatan usulan Penerbitan Kartu Istri (Karis)/Kartu Suami (Karsu) di di lingkungan Badan PPSDM Kesehatan 45) Pembuatan usulan Penerbitan Kartu Pegawai (Karpeg) di lingkungan Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan

170


46) Pembuatan usulan Penerbitan Kartu Pegawai (Karpeg) di lingkungan Badan PPSDM Kesehatan 47) Pembuatan Usulan Penerbitan Kartu Pegawai (Karpeg) di Lingkungan Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan 48) Pembuatan usulan kenaikan pangkat reguler lingkungan Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan

di

49) Pembuatan usulan pendidikan dan pelatihan Pra Jabatan di lingkungan Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan 50) Pembuatan usulan pendidikan dan pelatihan Pra Jabatan di lingkungan Badan PPSDM Kesehatan 51) Pembuatan usulan peningkatan status dari CPNS ke PNS di lingkungan Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan 52) Pembuatan usulan peningkatan status dari CPNS ke PNS di lingkungan Badan PPSDM Kesehatan 53) Pengusulan Pembebasan Sementara dari Jabatan Fungsional Dosen 54) Pengusulan Pengangkatan Pertama Jabatan Fungsional Widyaiswara di lingkungan Badan PPSDMK 55) Penetapan Angka Kredit Lingkungan Badan PPSDM

Dosen

Poltekkes

di

b. SOP-AP Pusat Perencanaan Dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan SOP-AP BIDANG PERENCANAAN MANUSIA KESEHATAN;

SUMBER

DAYA

1) Pengajuan Revisi DIPA 2) Penyusunan Laporan 3) Pengajuan Anggaran 4) Pengajuan Revisi POK


171

SOP-AP BIDANG PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN DALAM NEGERI; 1) Monitoring Evaluasi Distribusi Tenaga Kesehatan 2) Penetapan Pemberlakuan Standar Ketenagaan SOP-AP BIDANG PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN LUAR NEGERI; 1) Pelaksanaan Uji Seleksi Tenaga Kerja Kesehatan Indonesia ke Luar Negeri 2) Pemantauan dan Evaluasi Tenaga Kerja Kesehatan Indonesia di Luar Negeri 3) Pendayagunaan Tenaga Kerja Kesehatan Indonesia (TKKI) ke Luar Negeri dengan Mekanisme Penempatan (Government to Government) 4) Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing (Pemberi Pelatihan Tanpa Tindakan pada Pasien) 5) Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing (Pemberi Pelatihan dengan Tindakan pada Pasien) 6) Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing (Prosedur Memperoleh RPTKA di Wilayah Propinsi) 7) Prosedur Memperoleh RPTKA di Wilayah Kab/Kota 8) Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing (IMTA Pemeri Pelayanan) SOP-AP TATA USAHA 1) Penggunaan Ruang Rapat 2) Usulan Kenaikan Pangkat 3) Melakukan Manajemen Tata Persuratan 4) Pengajuan Revisi DIPA 5) Penyusunan Laporan

172


6) Pengajuan Anggaran 7) Pengajuan Revisi POK 8) Pengelolaan Anggaran dengan LS

c. SOP-AP Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur: SOP-AP BIDANG PERENCANAAN, PENGEMBANGAN DAN PENGENDALIAN MUTU; 1) Pengendalian Mutu Kediklatan Melalui Akreditasi dan Sertifikasi Kediklatan 2) Merumuskan Kebijakan berupa Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) 3) Pengendalian Mutu Pasca Pelatihan 4) Penyusunan RKP 5) Penyusunan Renja KL 6) Penyusunan RKAKL Berdasarkan Pagu Sementara 7) Pelaksanaan Rapat Kerja Tahap I Pembahasan RKAKL Dengan Komisi IX DPR RI 8) Penelaahan Awal RKAKL Dengan Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu 9) Pelaksanaan Rapat Kerja Tahap II Pembahasan RKAKL Dengan Komisi IX DPR RI 10) Penyusunan Pagu Defenitif 11) Penelaahan Akhir RKAKL Dengan Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu 12) Penelaahan Konsep DIPA Dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) Kemenkeu 13) Tata Penyusunan Revisi 14) Penyusunan RPD 15) Pengembangan Media PJJ Online 16) Pembuatan Bank Soal PJJ Online 17) Penyusunan Skenario Pembelajaran Online Modul Standar Operating Procedures (SOP)

173

18) Penyiapan bahan: power point, Slide presentasi, Video/video tutorial, Animasi/simulasi, dll 19) Mengunggah modul/materi, soal, bahan penugasan, media 20) Pelatihan Tutor PJJ Online 21) Penyusunan Instrumen Monev PJJ Online 22) Penyusunan Rencana Aksi Badan PPSDM Kesehatan di Lingkungan Pusdiklat Aparatur 23) Info Singkat Kediklatan 24) Mengoperasionalkan sistem informasi kediklat (sidiklat) 25) Mengoperasionalkan Learning Resources Center 26) Pertemuan Lintas Program 27) Pelaksanaan Training Needs Assessment (TNA) SOP-AP BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN KESEHATAN; 1) Penyelenggaraan Pelatihan Dengan PKL 2) Penyelenggaraan Pelatihan 3) Pembuatan Surat Keputusan 4) Pembuatan Surat 5) Pembuatan Kerangka Acuan 6) Pembuatan Kerangka Acuan PKL 7) Pembuatan Laporan Penyelenggaraan 8) Pembuatan Sambutan Kepala Pusdiklat Aparatur 9) Penyusunan Kurikulum dan Modul Pelatihan Kesehatan 10) Penyelenggaraan Diklat Prajabatan 11) Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan 12) Penyelenggaraan Diklat Pim 13) Penyusunan Kurikulum Diklat Teknis Kesehatan 14) Penyelenggaraan Pelatihan Pengembangan Kapasitas Pimpinan (PKP) Di Dinkes Kab/Kota

174


SOP-AP BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS DAN FUNGSIONAL KESEHATAN; 1) Pembuatan Kerangka Acuan PKL 2) Pembuatan Laporan Penyelenggaraan 3) Pembuatan Sambuan Kepala Pusdiklat Aparatur 4) Penyusunan Kesehatan

Kurikulum

Dan

Modul

Pelatihan

5) Penyelenggaraan Pelatihan dengan PKL 6) Penyusunan Kurikulum Diklat Teknis Kesehatan SOP-AP BAGIAN TATA USAHA. 1) Pelaksanaan Asessment Center 2) Pelaksanaan Psikometrik di Unit Kajian Kompetensi Pusdiklat Aparatur 3) Persiapan Pelaksanaan Psikometrik di Unit Kajian Kompetensi Pusdiklat Aparatur 4) Pelaksanaan Penyusunan Prosedur Assessment Center Di Unit Kajian Kompetensi Pusdiklat Aparatur 5) Pelaksanaan Penyusunan Instrument Assessment Center Di Unit Kajian Kompetensi Pusdiklat Aparatur 6) Pengawasan Alat (AVA) 7) Persiapan Ruangan (AVA) 8) Pengawasan Alat (AVA) 9) Pembelian Buku 10) Permohonan Buku 11) Pengolahan Bahan Pustaka 12) Layanan Keanggotaan 13) Peminjaman Buku 14) Pengembalian Buku 15) Layanan Referensi 16) Layanan Foto Copy 17) Pemeliharaan Bahan Pustaka


175

d. SOP-AP Pusat Kesehatan

Pendidikan

Dan

Pelatihan

Tenaga

SOP-AP BAGIAN TATA USAHA. 1) Usulan Kenaikan Gaji Berkala 2) Usulan Pensiun 3) Pembuatan Kartu Pegawai 4) Pembuatan Kartu Taspen 5) Pembuatan Kartu Askes 6) Usulan Penjatuhan Hukuman Pelanggaran Disiplin Tingkat Sedang 7) Teguran Tertulis Pelanggaran Disiplin Tingkat Ringan 8) Pembuatan DP3 JFU 9) Pembuatan DP3 Eselon IV/Kasubag TU 10) Pembuatan DP3 Eselon III 11) Pembuatan Surat Cuti Pegawai Tahunan (TU) 12) Pembuatan Surat Cuti Tahunan (Bidang) 13) Membuat Rekapitulasi Daftar Hadir 14) Pemutakhiran Data SIMKA 15) Pembuatan Usulan Kegiatan/Anggaran Tahun Akan Datang 16) Pembuatan Akreditasi 17) Persiapan Pelatihan 18) Prosedur Penyusunan Kurikulum dan Modul 19) Penyelenggaraan Pelatihan 20) Revisi Kurikulum 21) Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru 22) Pengembangan Pedoman Pendidikan Tenaga Kesehatan

Penyelenggaraan

23) Penyelenggaraan Pendidikan Tenaga Kesehatan 24) Pengadaan Blanko Ijazah 25) Permohonan Blanko Ijazah

176


26) Permohonan Registrasi dan Penandatanganan Ijazah 27) Legalizir Ijazah 28) Surat Masuk Sub Bid Pemantauan 29) Pemantauan Pendidikan Tenaga Kesehatan 30) Pembuatan Surat Tugas 31) Monitoring SPMI Pendidikan Tenaga Kesehatan 32) Pembuatan Surat Tugas 33) Pelaksanaan Pembinaan 34) Penyusunan Standar 35) Pembuatan Kalender Kegiatan 36) Penyiapan Bahan Rancangan Rencana Aksi Badan PPSDMK di lingkungan Subbid Standardisasi 37) Penyiapan Penyusunan Terms Of Reference (TOR) kegiatan Tahunan Subbidang Standardisasi 38) Penyiapan Penyusunan Standardisasi

Rab

Kegiatan

Subbidang

39) Penyusunan RPK/RPD 40) Pelaksanaan Kegiatan dan Tim Pelaksana Kegiatan 41) Pelaksanaan Rapat Persiapan 42) Administrasi Surat Masuk dan Keluar di Sekretariat 43) Penerimaan Tamu Pimpinan 44) Agenda Kerja Pimpinan 45) Kajian Kebutuhan Pendidikan Tenaga Kesehatan 46) Kajian Kebutuhan Diklatnakes dan Masyarakat 47) Pengajuan LS Bendahara 48) Pengajuan LS Pihak Ketiga 49) Rekonsiliasi SAI dengan KPPN 50) Penyusunan Laporan Keuangan 51) Penyusunan LPJ 52) Pembuatan SPM 53) Persiapan Pelaksanaan Anggaran


177

54) Pengajuan TUP 55) Administrasi Surat Masuk 56) Administrasi Surat Keluar 57) Retensi Arsip

e. SOP-AP Pusat Standardisasi, Sertifikasi Dan Pendidikan Berkelanjutan Sumber Daya Manusia Kesehatan: SOP-AP BIDANG PENDIDIKAN BERKELANJUTAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN; 1) Pelaksanaan Pencairan Pembayaran Tugas Belajar 2) Pemberian Beasiswa Tugas Belajar di Lingkungan Kementerian Kesehatan 3) Penyusunan Pedoman Perencanaan Sertifikasi SDM Kesehatan 4) Pemberian Beasiswa Tugas Belajar DIV Mitra Spesialis 5) Pemberian Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis (PDS/PDGS) Kementerian Kesehatan 6) Pemberian Surat Tanda Registrasi

178


MODUL STANDAR OPERATING PROCEDURES (SOP)

Recommend Documents