STANDAR OPERATING PROCEDURES ( SOP ) PELAYANAN ADMINISTRASI PERIJINAN TAHUN 2012 DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BIMA BIDANG KOMINFO I.
PENDAHULUAN
Bahwa pos dan telekomunikasi merupakan salah satu sarana bagi pemerintah, badan usaha, dan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan telekomunikasi dengan membuat pengaturan yang dapat memberikan kejelasan dan ketegasan dalam penyelenggaraan telekomunikasi; II.
DASAR HUKUM 1.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1984 tentang Pos (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 75, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 3881); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 4252); 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980); 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981); 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 127; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4566); 9. Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4787); 10. Peraturan Daerah Kebupaten Bima Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bima Tahun 2006SOP BIDANG KOMINFO 2011
1
2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2005 Nomor 11) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 5 Tahun 2006; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 2 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bima (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2007 Nomor 02, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 25); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bima sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 7 Tahun 2010; III. PENGERTIAN-PENGERTIAN 1.
2.
3. 4. 5.
6.
7. 8.
9.
10.
11.
12.
13.
Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistim kawat, optic, radio, atau system elektromagnetik lainnya. Penyelenggara telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan Negara. Penyelenggaraan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi. Penyelenggaraan telekomunikasi khusus adalah penyelenggaraan telekomunikasi yang sifat, peruntukan, dan pengoperasiannya khusus. Menara telekomunikasi, yang selanjutnya disebut menara, adalah bangunan untuk umum yang didirikan diatas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan kontruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang di ikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan kontruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi. Penyedia menara adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik Negara atau badan usaha swasta yang memiliki dan mengelola menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi. Pengelola menara adalah badan usaha yang mengelola dan atau mengoperasikan menara yang dimiliki oleh pihak lain. Jaringan utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang dapat berfungsi sebagai sentral trunk, Mobile Switching Center (MSC), Base Station Controller (BSC), Radio Network Controller (RNC), dan jaringan transmisi utama (backbone transmission). Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekwensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran; Penyiaran radio adalah media komunikasdi massa dengar, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka, berupa program yang teratur dan berkesinambungan; Penyiaran televisi adalah media komunikasi massa dengar pandang, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara dan gambar secara umum, baik terbuka maupun tertutup, berupa program yang teratur dan berkesinambungan; Spektrum frekwensi radio adalah gelombang elektromagnetik yang dipergunakan untuk penyiaran dan merambat di udara serta ruang angkasa tanpa sarana penghatar buatan, merupakan rana public dan sumber daya alam terbatas; Ijin penyelenggaraan penyiaran adalah hak yang diberikan oleh Negara kepada lembaga penyiaran untuk menyelenggarakan penyiaraan;
SOP BIDANG KOMINFO 2011
2
14. Sub bidang Postel adalah Sub-sub Bidang Pos, Sub-sub Bidang Telekomunikasi, Sub-sub Bidang Frekuensi Radio, Sub-sub Bidang Standarnisasi dan Sub-sub Bidang Kelembagaan Internasional. IV. TUJUAN 1. 2. 3. 4.
5. 6.
Sebagai standarisasi cara yang dilakukan pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya; Mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin dilakukan oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas; Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggungjawab individual pegawai dan organisasi secara keseluruhan; Membantu pegawai menjadi lebih mandiridan tidak tergantung pada intervensi manajemen, sehingga akan mengurangi keterlibatan pimpinan dalam pelaksanaan proses sehari-hari yang mengarah pada pegawai lebih inisiatif; Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas; Menciptakan ukuran standar kinerja yang akan memberikan pegawai cara konkrit untuk memperbaiki kinerja serta membantu mengevaluasi usaha yang telah dilakukan.
V. RUANG LINGKUP Kegiatan yang menjadi kewenangan Bidang Kominfo, meliputi : a. penyelenggaraan pelayanan pos diperdesaan; b. pemberian rekomendasi untuk pendirian kantor pusat jasa titipan; c. pemberian ijin jasa titipan untuk kantor agen; d. penertiban jasa titipan untuk kantor agen; e. pemberian ijin penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan pemerintah dan badan hukum yang cakupan areanya kabupaten sepanjang tidak menggunakan spektrum frekuensi radio; f. pemberian rekomendasi terhadap permohonan ijin penyelenggaraan jaringan tetap lokal wireline (end to end) cakupan kabupaten; g. pemberian rekomendasi wilayah prioritas untuk pembangunan kewajiban pelayanan universal di bidang telekomunikasi; h. pemberian ijin terhadap instalatur kabel rumah/gedung (IKR/G); i. pengawasan/pengendalian terhadap penyelenggaraan telekomunikasi yang cakupan areanya kabupaten, pelaksanaan pembangunan telekomunikasi perdesaan, penyelenggaraan warung telekomunikasi, warung seluler atau sejenisnya; j. pemberian ijin kantor cabang dan loket pelayanan operator; k. penanggung jawab panggilan darurat telekomunikasi; l. pemberian IMB menara telekomunikasi sebagai sarana dan prasarana telekomunikasi; m. pemberian ijin galian untuk keperluan penggelaran kabel telekomunikasi dalam satu kabupaten; n. pemberian ijin Ordonansi Gangguan (Hinder Ordinantie); o. pemberian ijin instalansi penangkal petir; p. pemberian ijin Instalasi Genset; q. pengendalian dan penertiban terhadap pelanggaran standarnisasi pos dan telekomunikasi; r. pemberian ijin usaha perdagangan alat perangkat telekomunikasi; s. pemberian rekomendasi persyaratan administrasi dan kelayakan data tehnis terhadap permohonan ijin penyelenggaraan radio; dan t. pemberian ijin lokasi pembangunan studio dan stasiun pemancar radio dan/atau televisi. SOP BIDANG KOMINFO 2011
3
SATUAN KERJA : BIDANG KOMINFO DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BIMA
Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan Oleh Nama SOP
550.009/ /VII/2011 25 Juli 20011 Kepala Bidang Kominfo Pelayanan Administrasi Perijinan
Dasar Hukum : 1 Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistim kawat, optic, radio, atau system elektromagnetik lainnya. 2 Penyelenggara telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan Negara. 3 Penyelenggaraan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi. 4 Penyelenggaraan telekomunikasi khusus adalah penyelenggaraan telekomunikasi yang sifat, peruntukan, dan pengoperasiannya khusus. Menara telekomunikasi, yang selanjutnya disebut menara, adalah bangunan untuk 5 umum yang didirikan diatas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan kontruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang di ikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan kontruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi. Penyedia menara adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan 6 usaha milik Negara atau badan usaha swasta yang memiliki dan mengelola menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi. Pengelola menara adalah badan usaha yang mengelola dan atau mengoperasikan 7 menara yang dimiliki oleh pihak lain. Jaringan utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang 8 menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang dapat berfungsi sebagai sentral trunk, Mobile Switching Center (MSC), Base Station Controller (BSC), Radio Network Controller (RNC), dan jaringan transmisi utama (backbone transmission). Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran 9 dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekwensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran; 10 Penyiaran radio adalah media komunikasdi massa dengar, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka, berupa program yang teratur dan berkesinambungan; 11 Penyiaran televisi adalah media komunikasi massa dengar pandang, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara dan gambar secara umum, baik terbuka maupun tertutup, berupa program yang teratur dan berkesinambungan; Spektrum frekwensi radio adalah gelombang elektromagnetik yang dipergunakan untuk penyiaran dan merambat di udara serta ruang angkasa tanpa sarana penghatar buatan, merupakan rana public dan sumber daya alam terbatas; 12 Ijin penyelenggaraan penyiaran adalah hak yang diberikan oleh Negara kepada lembaga penyiaran untuk menyelenggarakan penyiaraan; Sub bidang Postel adalah Sub-sub Bidang Pos, Sub-sub Bidang Telekomunikasi, Sub-sub Bidang Frekuensi Radio, Sub-sub Bidang Standarnisasi dan Sub-sub Bidang Kelembagaan Internasional. SOP BIDANG KOMINFO 2011
4
No
Aktivitas
Pelaksana Pelaksana 2 Pelaksana 3 Persyarakan/ Kelengkapan Tersendir Muhaymin, SH Ramadhan Jumiati dibawah Format ini sda Muhaymin, SH Ramadhan Suherman, ST. Pelaksana 1
1
2
3 4 5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
penyelenggaraan pelayanan pos diperdesaan pemberian rekomendasi untuk pendirian kantor pusat jasa titipan pemberian ijin jasa Muhaymin, SH Suherman, Jumiati titipan untuk kantor agen; ST penertiban jasa titipan Muhaymin, SH Suherman, Ramadhan untuk kantor agen ST pemberian ijin Chayril, SE Dedi Chaerunisyah penyelenggaraan , SE Indrawan telekomunikasi khusus untuk keperluan pemerintah dan badan hukum yang cakupan areanya kabupaten sepanjang tidak menggunakan spektrum frekuensi radio; pemberian rekomendasi M. Irfan,ST.M.Eng. M. Syahdan, Hermansyah terhadap permohonan ST ijin penyelenggaraan jaringan tetap lokal wireline (end to end) cakupan kabupaten; pemberian rekomendasi Chayril, SE Malik Chaerunisyah wilayah prioritas untuk , SE Badarudin, pembangunan kewajiban ST pelayanan universal di bidang telekomunikasi pemberian ijin terhadap Chayril, SE Dedi Malik instalatur kabel Indrawan Badaruddin, rumah/gedung (IKR/G) ST. pengawasan/pengendali M. Irfan,ST.M.Eng Farida Sahruramadh an terhadap an penyelenggaraan telekomunikasi yang cakupan areanya kabupaten, pelaksanaan pembangunan telekomunikasi perdesaan, penyelenggaraan warung telekomunikasi, warung seluler atau sejenisnya pemberian ijin kantor M. Irfan,ST.M.Eng Hermansyah Farida cabang dan loket pelayanan operator; penanggung jawab Chayril, SE Malik Chaerunisyah panggilan darurat , SE. Badarudin, telekomunikasi ST pemberian IMB menara Muhaymin, SH Ramadhan Suherman, telekomunikasi sebagai ST sarana dan prasarana telekomunikasi pemberian ijin galian Muhaymin, SH Suherman, Jumiati untuk keperluan ST penggelaran kabel telekomunikasi dalam satu kabupaten pemberian ijin Ordonansi Muhaymin, SH Ramadhan Suhermasn, Gangguan (Hinder ST Ordinantie); pemberian ijin instalansi Chayril, SE Dedi Malik penangkal petir Indrawan Badarudin, ST pemberian ijin Instalasi Chayril, SE Malik Chaerunisyah Genset , SE Badarudin, ST
SOP BIDANG KOMINFO 2011
Mutu Baku Waktu Output 7 Hari
Ijin
7 Hari
Rekom endasi
Sda
7 Hari
Ijin
Sda
7 Hari
Ijin
Sda
7 Hari
Ijin
Sda
7 Hari
Rekom endasi
Sda
7 Hari
Rekom endasi
Sda
7 Hari
Ijin
Sda
7 Hari
Keama na dan Ketertib an pelaksa naan dan penyele nggara an
Sda
7 Hari
Ijin
Sda
7 Hari
Sda
7 Hari
Tangga p Darurat Ijin
Sda
7 Hari
Ijin
Sda
7 Hari
Ijin
Sda
7 Hari
Ijin
Sda
7 Hari
Ijin
Ket.
5
17 pengendalian dan penertiban terhadap pelanggaran standarnisasi pos dan telekomunikasi 18 pemberian ijin usaha perdagangan alat perangkat telekomunikasi; 19 pemberian rekomendasi persyaratan administrasi dan kelayakan data tehnis terhadap permohonan ijin penyelenggaraan radio; 20 pemberian ijin lokasi pembangunan studio dan stasiun pemancar radio dan/atau televisi.
1.
M. Irfan,ST.M.Eng
M.Syahdan, ST
Farida
Sda
7 Hari
Muhaymin, SH
Ramadhan
Suherman, ST
Sda
7 Hari
Chayril, SE
Dedi Indrawan
Malik Badaruddin, ST
Sda
7 Hari
Rekom endasi
Sda
7 Hari
Ijin
Chayril, SE
Malik Chaerunisyah , SE Badarudin, ST
Terpen uhinyan Standar Nasion al Ijin
PELAYANAN POS DI PEDESAAN Persyaratan meliputi : 1. Memliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan melampirkan Kartu Keluarga (KK) atau identitas yang lain bagi pemohon Perorangan; 2. Memliki anggaran dasar perusahaan yang merupakan akta pendirian akta perusahaan berikut perubahan-perubahannya sampai dengan yang terakhir untuk badan usaha; 3. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 4. Memiliki Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten; 5. Rekomendasi desa; dan 6. Rekomendasi camat.
2.
REKOMENDASI PENDIRIAN KANTOR CABANG JASA TITIPAN Persyaratan meliputi : a. Surat pengangkatan pimpinan kantor cabang oleh kantor pusat penyelenggara jasa titipan; b. Foto copy surat ijin penyelenggaraan jasa titipan (SIPJT) kantor pusat yang dilegalisir oleh Direktorat Jenderal dalam rangkap 2 (dua); c. Memliki anggaran dasar perusahaan yang merupakan akta pendirian akta perusahaan berikut perubahan-perubahannya sampai dengan yang terakhir untuk badan usaha; d. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); e. Memiliki Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten; f. Rekomendasi desa; dan g. Rekomendasi camat.
3.
IJIN JASA TITIPAN KANTOR AGEN Persyaratan meliputi : a. Memliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan melampirkan Kartu Keluarga (KK) atau identitas yang lain bagi pemohon Perorangan; b. Memliki anggaran dasar perusahaan yang merupakan akta pendirian akta perusahaan berikut perubahan-perubahannya sampai dengan yang terakhir untuk badan usaha; c. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
SOP BIDANG KOMINFO 2011
6
d. Memiliki Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten; e. Melampirkan surat perjanjian kerja sama antara kantor cabang penyelenggaraan jasa titipan dengan kantor agen penyelenggaraan jasa titipan; f. Rekomendasi desa; dan g. Rekomendasi camat. 4.
PEMBERIAN REKOMENDASI ATAS IJIN PENYELENGGARAAN JARINGAN TETAP LOKAL WIRELINE (END TO END) CAKUPAN KABUPATEN Persyaratan meliputi : a. Persyaratan administrasi meliputi : 1. Dokumen rencana penyelenggaraan jaringan tetap local wireline (end to end); 2. Peta lokasi penggelaran jaringan kabel; 3. Salinan akta pendirian perusahaan yang berbadan hukum; 4. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 5. Memiliki Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten; 6. Rekomendasi desa; dan 7. Rekomendasi camat. b. Persyaratan tehnis meliputi : 7. Menggunakan perangkat lunak/software standar nasional; dan 8. Menggunakan perangkat keras /hardware standar nasional;
5.
PEMBERIAN REKOMENDASI PELAYANAN UNIVERSAL Persyaratan meliputi : a. Memliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan melampirkan Kartu Keluarga (KK) atau identitas yang lain bagi pemohon Perorangan; b. Salinan akta pendirian perusahaan yang berbadan hukum; c. Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); b. Memiliki Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten; c. Rekomendasi desa yang disertai dengan data potensi desa sekurang-kurangnya jalan, transportasi, energi, dan potensi ekonomi masyarakat; dan d. Rekomendasi camat mengenai desa yang belum mendapatkan jaringan telekomunikasi.
6.
PEMBERIAN IJIN INSTALATUR KABEL RUMAH/GEDUNG Persyaratan meliputi : a. Foto copy akta pendirian perusahaan; b. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); c. Surat pernyataan memiliki sekurang – kurangnya 3 (tiga) orang instalatur; d. Memiliki Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten; e. Rekomendasi desa; dan f. Rekomendasi camat.
7.
PEMBERIAN IJIN KANTOR CABANG DAN LOKET PELAYANAN OPERATOR Persyaratan meliputi : a. Foto copy akta pendirian perusahaan; b. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); c. Memiliki Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten; d. Rekomendasi desa; dan e. Rekomendasi camat. PEMBERIAN IJIN MENDIRIKAN MENARA TELEKOMUNIKASI
8.
SOP BIDANG KOMINFO 2011
7
Persyaratan meliputi : a. Foto copy akta pendirian perusahaan; b. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); c. Memiliki Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten; d. Memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten; e. Surat persetujuan masyarakat sekitar setinggi menara; f. Memiliki dokumen rencana tehnis menara; g. Rekomendasi desa; dan h. Rekomendasi camat. 9.
PEMBERIAN IJIN GALIAN PENGGELARAN KABEL TELEKOMUNIKASI Persyaratan meliputi : a. Foto copy akta pendirian perusahaan; b. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); c. Memiliki Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten; d. Menggunakan cable duct; e. Memiliki peta lokasi penggelaran jaringan kabel; f. Surat pernyataan bersedia memperbaiki jalan yang digunakan untuk penggelaran kabel ke kondisi semula; g. Rekomendasi desa; dan h. Rekomendasi camat.
10. PEMBERIAN IJIN INSTALASI PENANGKAL PETIR Persyaratan meliputi : a. Persyaratan administrasimeliputi : 1. Foto copy akta pendirian perusahaan; 1. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 2. Memiliki Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten; 3. Memiliki jaringan kabel intalasi; 4. Rekomendasi desa; dan 5. Rekomendasi camat. b. Persyaratan tehnis meliputi : 1. Menggunakan kabel tembaga BC 50 Mm; 2. Impedansi 0,5 - 5 Ohm; 3. Menggunakan plat lembaga/grounding standar nasional; dan 4. Whip penangkal standar nasional. 11. PEMBERIAN IJIN INSTALASI GENSET Persyaratan meliputi : a. Syarat administrasi meliputi : 1. Foto copy akta pendirian perusahaan; 2. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 3. Memiliki Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten; 4. Rekomendasi desa; dan 5. Rekomendasi camat. b. Syarat tehnis meliputi : 1. Memiliki control panel; 2. Memiliki ruangan peredam suara; 3. Memiliki jaringan kabel intalasi genset; 4. Grounding/arder. 12. IJIN USAHA PERDAGANGAN ALAT PERANGKAT TELEKOMUNIKASI SOP BIDANG KOMINFO 2011
8
Persyaratan meliputi : a. Foto copy akta pendirian perusahaan; a. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); b. Rekomendasi desa; dan c. Rekomendasi camat. 13. IJIN USAHA PEMASANGAN ANTENA PARABOLA SISTEM DISTRIBUSI Persyaratan meliputi : a. Foto copy akta pendirian perusahaan; a. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); b. Rekomendasi desa; dan c. Rekomendasi camat. 14. IJIN USAHA PENJUALAN BENDA POS Persyaratan meliputi : a. Foto copy akta pendirian perusahaan; a. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); b. Rekomendasi desa; dan c. Rekomendasi camat. 15. IJIN USAHA JASA MULTI MEDIA / INTERNET Persyaratan meliputi : a. Foto copy akta pendirian perusahaan; c. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); d. Rekomendasi desa; dan e. Rekomendasi camat. 16. REKOMENDASI PENYELENGGARAAN PENYIARAN PUBLIK Persyaratan permohonan penyelenggaraan penyiaran publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi : a. syarat administrasi meliputi : 1. Foto copy akta pendirian perusahaan; 1. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 2. Memiliki Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten; 3. Rekomendasi desa; dan 4. Rekomendasi camat. b. Syarat tehnis meliputi : 1. Belum ada stasiun penyiaran RRI dan/atau TVRI di wilayah tersebut; 2. Tersedianya alokasi frekuensi; 3. Alokasi frekuensi dibatasi (7, 15, 23, 31, 74, 82, 90, 98, 141, 149, 157, 167, 175); 4. Tersedianya sumber daya manusia yang profesional dan sumber daya lainnya sehingga Lembaga Penyiaran Publik Lokal mampu melakukan paling sedikit 12 (dua belas) jam siaran per hari untuk radio dan 3 (tiga) jam siaran per hari untuk televisi dengan materi siaran yang proporsional; 5. Operasional siaran diselenggarakan secara berkesinambungan. 17. REKOMENDASI PENYELENGGARAAN PENYIARAN SWASTA Persyaratan meliputi : a. syarat administrasi meliputi : 1. Foto copy akta pendirian perusahaan; 1. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 2. Memiliki Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten; 3. Rekomendasi desa; dan 4. Rekomendasi camat. b. Syarat tehnis meliputi : SOP BIDANG KOMINFO 2011
9
1. 2. 3. 4. 5.
Didirikan oleh WNI; Badan Hukum Indonesia, dalam bentuk PT; Bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran radio atau TV; Alokasi frekuensi dibatasi (7, 15, 23, 31, 74, 82, 90, 98, 141, 149, 157, 167, 175); Seluruh modal awalnya dimiliki oleh WNI dan/atau Badan Hukum Indonesia yg seluruh sahamnya dimiliki WNI.
18. REKOMENDASI PENYELENGGARAAN PENYIARAN KOMUNITAS Persyaratan meliputi : a. syarat administrasi meliputi : 1. Foto copy akta pendirian perusahaan; 1. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 2. Memiliki Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten; 3. Rekomendasi desa; dan 4. Rekomendasi camat. b. Syarat tehnis meliputi : 1. Didirikan oleh WNI; 2. Badan hukum koperasi atau perkumpulan; 3. Lembaga penyiaran non-partisan; 4. Khusus menyelenggarakan siaran komunitas; 5. Pengurusnya berkewarganegaraan RI; 6. Seluruh modal usahanya berasal dari anggota komunitas; 7. Persetujuan tertulis min 51% jumlah penduduk dewasa atau min 250 orang dewasa Radius maks 2,5 km atau ERP 50 W; 8. Alokasi frekuensi dibatasi (107,7 107,8 107,9); 9. Cakupan wilayah siaran meliputi wilayah di tempat kedudukan lembaga penyiaran yang bersangkutan; 10. Acara siaran : pendidikan, budaya, informasi, hiburan, kesenian, dan iklan layanan masyarakat; 11. Relai siaran hanya terhadap acara kenegaraan RI, IPTEK sesuai dengan kepentingan komunitasnya; 12. Dilarang melakukan siaran iklan dan/atau siaran komersial, lainnya, kecuali iklan layanan masyarakat; dan 13. Warga negara asing dilarang menjadi pengurus Lembaga Penyiaran Komunitas. 19. REKOMENDASI PENYELENGGARAAN PENYIARAN BERLANGGANAN Persyaratan meliputi : a. syarat administrasi meliputi : 1. Foto copy akta pendirian perusahaan; 1. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 2. Memiliki Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten; 3. Rekomendasi desa; dan 4. Rekomendasi camat. b. Syarat tehnis meliputi : 1. Didirikan oleh WNI; 2. Badan Hukum Indonesia, dalam bentuk PT; 3. Bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran radio atau TV; 4. Seluruh modal awalnya dimiliki oleh WNI dan/atau Badan Hukum Indonesia yg seluruh sahamnya dimiliki WNI; 6. Mendistribusikan siaran; 7. Distribusi hanya untuk pelanggan; dan 8. Mempunyai izin atas setiap program yang disalurkan 20. IJIN USAHA TV KABEL SOP BIDANG KOMINFO 2011
10
Persyaratan meliputi : a. Foto copy akta pendirian perusahaan; b. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); c. Dokumen rencana perangkat penyiaran/TV Kabel; d. Peta lokasi jaringan kabel; e. Rekomendasi desa; dan f. Rekomendasi camat. g. Surat pernyataan masyarakat sekitar jaringan kabel; 21. IJIN USAHA WARUNG TELEKOMUNIKASI Persyaratan meliputi : a. Foto copy akta pendirian perusahaan; a. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); b. Rekomendasi desa; dan c. Rekomendasi camat. 22. IJIN USAHA PELAYANAN TELEKOMUNIKASI Persyaratan meliputi : a. Foto copy akta pendirian perusahaan; b. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); c. Rekomendasi desa; dan d. Rekomendasi camat. 23. IJIN USAHA COUNTER HP / PULSA / ASESORIS Persyaratan meliputi : a. Foto copy akta pendirian perusahaan; b. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); c. Rekomendasi desa; dan d. Rekomendasi camat. 24. IJIN USAHA WARUNG INTERNET Persyaratan meliputi : a. Syarat administrasi meliputi : 1. Foto copy akta pendirian perusahaan; 1. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 2. Konfigurasi jaringan; 3. Rekomendasi desa; dan 4. Rekomendasi camat. b. Syarat tehnis meliputi : 1. Menggunakan software legal; 2. Menggunakan perangkat keras yang berlisensi. 25. IJIN USAHA PRODUKSI / PENGGANDAAN VCD / DVD Persyaratan meliputi : a. Syarat administrasi meliputi : 1. Foto copy akta pendirian perusahaan; 2. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 3. Rekomendasi desa; dan 4. Rekomendasi camat. b. Syarat tehnis meliputi : 1. Menggunakan software legal; 2. Menggunakan perangkat keras yang berlisensi.
SOP BIDANG KOMINFO 2011
11
26. IJIN USAHA PENGGARAPAN LAGU Persyaratan permohonan penyelenggaraan usaha penggarapan lagu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi : a. Foto copy akta pendirian perusahaan; b. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); c. Rekomendasi desa; dan d. Rekomendasi camat. 27. IJIN USAHA PENGGARAPAN FILM Persyaratan permohonan penyelenggaraan usaha penggarapan film sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi : a. Foto copy akta pendirian perusahaan; b. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); c. Rekomendasi desa; dan d. Rekomendasi camat.
Bima, 25 J u l I 2011 Kepala Bidang Kominfo,
N U R D I N, S.Sos. Pembina Tk. I (IV/B) Nip. 196412311986031342
SOP BIDANG KOMINFO 2011
12
