Standard Operating Procedures (SOP) Penerbitan Surat Permohonan Transfer DBH PBB

KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA

Nomor: KEP-133/PB/2014 Tanggal Penetapan: 21Mei 2014 Tanggal Revisi: Nomor SOP: KP.01/A2/001

Standar Prosedur Operasi / Standard Operating Procedures (SOP) Penerbitan Surat Permohonan Transfer DBH PBB Dasar Hukum

:

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan. 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 3. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-31/PB/2013 tentang Tata Cara Penerimaan, Pembagian, dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan.

KEPALA SUBBAGIAN UMUM

NO

URAIAN KEGIATAN

1.

Pelaksana Subbagian Umum: a. Paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum hari Jumat atau hari kerja berikutnya apabila hari Jumat adalah hari libur/ diliburkan (hari pembagian), menerima Konsep Surat Permohonan Transfer dari Seksi Bank, yang dilampiri: 1) Surat Ketetapan Pembagian Dana Bagi Hasil Pajak Bumi Dan Bangunan (SKP DBH PBB) termasuk Biaya Pemungutan PBB (BP PBB); 2) Nota Debet pelimpahan Bank/Pos Persepsi PBB; dan 3) Nota Kredit penerimaan pelimpahan BO III PBB.

2.

b.

Memeriksa dan meneliti kelengkapan dokumen;

c.

Menyampaikan Konsep Surat Permohonan Transfer beserta dokumen pendukungnya kepada Kepala Subbagian Umum.

PELAKSANA SUBBAGIAN UMUM

SEKSI BANK

Kepala Subbagian Umum: a. Menerima, meneliti dan melakukan verifikasi/pengujian Konsep Surat Permohonan Transfer DBH PBB Bagian Pemerintah Pusat dan BP PBB Bagian Ditjen Pajak dengan mencocokan persentase pembagian, jumlah uang, rekening tujuan dengan SKP DBH PBB termasuk BP PBB, Nota Debet pelimpahan Bank/Pos Persepsi PBB dan Nota Kredit penerimaan BO III PBB; b. Menandatangani Surat Permohonan Transfer DBH PBB sebanyak 2 (dua) rangkap; c. Menyampaikan Surat Permohonan Transfer DBH PBB yang telah ditandatangani beserta dokuemn pendukungnya kepada pelaksana Subbagian Umum untuk didistribusikan.

3.

Pelaksana Subbagian Umum: a. Menerima, dan mencatat/menatausahakan Surat Permohonan Transfer DBH PBB yang telah ditandatangani Kepala Subbagian Umum; dan b. Mendistribusikan Surat Permohonan Transfer DBH PBB, kepada;  Lembar ke-1, disampaikan kepada Seksi Bank selaku BUN;  Lembar ke-2, pertinggal di Subbagian Umum KPPN. Disahkan oleh: Sekretaris Ditjen Perbendaharaan, ttd Haryana NIP 19600603 198502 1 001

SOP KPPN

1



Standar Prosedur Operasi / Standard Operating Procedures (SOP) Penerbitan Surat Perintah Membayar DBH PBB (SPM DBH PBB) Dasar Hukum :

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan. 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 3. Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-31/PB/2013 tentang Tata Cara Penerimaan, Pembagian, dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan. PELAKSANA SUBBAGIAN UMUM

NO

URAIAN KEGIATAN

1.

Kepala Subbagian Umum: a. Paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum hari Jumat atau hari kerja berikutnya apabila hari Jumat adalah hari libur/ diliburkan (hari pembagian), menerima Surat Permintaan Pembayaran (SPP) beserta Konsep Surat Permohonan Transfer dari Seksi Bank, yang dilampiri: 1) Surat Ketetapan Pembagian Dana Bagi Hasil Pajak Bumi Dan Bangunan (SKP DBH PBB) termasuk Biaya Pemungutan PBB (BP PBB); 2) Nota Debet pelimpahan Bank/Pos Persepsi PBB; dan 3) Nota Kredit penerimaan pelimpahan BO III PBB.

2.

b.

Memeriksa, meneliti kelengkapan dokumen, dan menguji kesesuaian SPP DBH PBB dengan dokumen pendukungnya.

c.

Dalam hal dokumen pendukung tidak lengkap/tidak sesuai dengan SPP dan/atau ketentuan berlaku, mengembalikan SPP kepada Seksi Bank.

d.

Menyampaikan SPP DBH PBB beserta dokumen pendukungnya kepada Pelaksana Subbagian Umum, untuk dibuatkan SPM DBH PBB.

Pelaksana Subbagian Umum: a. Menerima, meneliti dan melakukan verifikasi/pengujian SPP DBH PBB, dengan mencocokan persentase pembagian, jumlah uang, rekening tujuan SPP dengan SKP DBH PBB termasuk BP PBB, Nota Debet pelimpahan Bank/Pos Persepsi PBB dan Nota Kredit penerimaan BO III PBB. b. Dalam hal dokumen pendukung tidak lengkap/tidak sesuai dengan SPP/ketentuan berlaku, mengembalikan SPP kepada Seksi Bank. c. Mencetak SPM DBH PBB Bagian Daerah termasuk BP PBB Bagian Daerah, dengan ketentuan: 1) Menggunakan akun sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai Bagan Akun Standar. 2) Diterbitkan untuk 1 (satu) kabupaten/kota dengan rincian penerima Kas Umum Daerah Provinsi dan Kas Umum Daerah Kab/Kota, dengan ketentuan: a) Jumlah yang tercantum pada Rekening Kas Umum Daerah Provinsi meliputi jumlah DBH PBB Bagian Provinsi dan jumlah BP PBB Bagian Provinsi; b) Jumlah yang tercantum pada Rekening Kas Umum Daerah Kab/Kota meliputi jumlah DBH PBB Bagian Kab/Kota dan jumlah BP PBB Bagian Kab/Kota;


SEKSI TERKAIT

SOP Penerbitan SPP DBH PBB

Y

T

T

Y

d. Menyampaikan SPM beserta dokumen pendukungnya kepada Kepala Subbagian Umum; 3.

Kepala Subbagian Umum: a. Menerima, meneliti dan menandatangani SPM; b.

Meneruskan SPM yang telah ditandatangani beserta dokumen pendukungnya kepada pelaksana Subbagian Umum untuk diproses lebih lanjut. SOP KPPN

2

NO

4.

PELAKSANA SUBBAGIAN UMUM

URAIAN KEGIATAN

Pelaksana Subbagian Umum: a. Menatausahakan SPM pendukungnya; dan

DBH

PBB

beserta


SEKSI TERKAIT

dokumen

b. Mendistribusikan SPM DBH PBB, kepada;  Lembar ke-1, disampaikan Seksi Pencairan Dana;  Lembar ke-2, pertinggal di Subbagian Umum KPPN.

Disahkan oleh: Sekretaris Ditjen Perbendaharaan, ttd Haryana NIP 19600603 198502 1 001

SOP KPPN

3

KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

Nomor: KEP-133/PB/2014 TanggalPenetapan: 21Mei 2014

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA

TanggalRevisi: Nomor SOP: KP.01/A2/003

Standar Prosedur Operasi / Standard Operating Procedures (SOP) Penyusunan Laporan Penilaian Perilaku Pegawai Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Dasar Hukum

NO.

:

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 454/KMK.01/2011 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan; 3. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan KEP-107/PB/2010 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

KEPALA KANTOR

URAIAN KEGIATAN

1.

Kepala Kantor: a. Menerima dan meneliti surat permintaan Laporan Penilaian Perilaku Pegawai semesteran, tahunan; b. Mendisposisikan surat permintaan Laporan Penilaian Perilaku Pegawai pada pejabat yang ditunjuk sebagai mitra manajer kinerja pegawai.

2.

Pejabat Yang Ditunjuk Sebagai Mitra Manajer Kinerja Pegawai: a. Menerima dan meneliti surat permintaan Laporan Penilaian Perilaku Pegawai semesteran, tahunan; b. Meneliti kelengkapan dokumen surat permintaan Laporan Penilaian Perilaku Pegawai semesteran, tahunan; c. Membagikan formulir permintaan Laporan Laporan Penilaian Perilaku Pegawai semesteran, tahunan kepada para Kepala Seksi. Kepala Seksi: a. Menerima dan meneliti kelengkapan dokumen surat permintaan Laporan Penilaian Perilaku Pegawai semesteran, tahunan; b. Menerima, memeriksa, membuat Laporan Penilaian Perilaku Pegawai semesteran, tahunan. c. Memaraf Laporan Penilaian Perilaku Pegawai semesteran, tahunan dan menyampaikan kepada mitra manajer kinerja pegawai.

3.

4.

Mitra Manager Kinerja Pegawai: a. Menerima dan meneliti kelengkapan dokumen surat Laporan Penilaian Perilaku Pegawai semesteran, tahunan; b. Menerima, memeriksa, dan memaraf konsep/net surat Laporan Penilaian Perilaku Pegawai semesteran, tahunan serta menyampaikan ke Kepala Kantor.

5.

Kepala Kantor: Menerima, memeriksa, dan menandatangani surat Laporan Penilaian Perilaku Pegawai semesteran, tahunan kemudian meneruskan ke Subbagian Umum.

6.

Pelaksana Subbagian Umum: a. Menerima, mengagenda, dan mengirim surat Laporan Penilaian Perilaku Pegawai semesteran, tahunan kepada Unit Terkait. b. Menatausahakan surat Laporan Penilaian Perilaku Pegawai semesteran, tahunan.

MITRA MANAJER KINERJA ORGANISASI

KEPALA SEKSI/ PELAKSANA


4

UNIT TERKAIT

KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN

Nomor: KEP-133/PB/2014 Tanggal Penetapan: 21Mei 2014 Tanggal Revisi:

KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA

Nomor SOP: KP.01/A2/004

Standar Prosedur Operasi / Standard Operating Procedures (SOP) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara DasarHukum

:

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 454/KMK.01/2011 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan; 3. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan KEP-107/PB/2010 Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

NO.

URAIAN KEGIATAN

KEPALA KANTOR

1. Kepala Kantor a. Menerima dan meneliti surat permintaan Laporan Indikator Kinerja Utama triwulanan, semesteran, tahunan; b. Mendisposisikan surat permintaan Laporan Indikator Kinerja Utama triwulanan, semesteran, tahunan pada pejabat yang ditunjuk sebagai mitra manajer kinerja organisasi. 2. Pejabat Yang Ditunjuk Sebagai Mitra Manajer Kinerja Organisasi: a. Menerima dan meneliti surat permintaan Laporan Indikator Kinerja Utama triwulanan, semesteran, tahunan; b. Meneliti kelengkapan dokumen surat permintaan Laporan Indikator Kinerja Utama triwulanan, semesteran, tahunan; c. Membagikan formulir permintaan Laporan Indikator Kinerja Utama triwulanan, semesteran, tahunan kepada para Kepala Seksi. 3. Kepala Seksi: a. Menerima dan meneliti kelengkapan dokumen surat permintaan Laporan Indikator Kinerja Utama triwulanan, semesteran, tahunan; b. Membuat Laporan Indikator Kinerja Utama triwulanan, semesteran, tahunan. c. Memerintahkan kepada pelaksana untuk meneliti Laporan Indikator Kinerja Utama triwulanan, semesteran, tahunan. d. Melakukan koordinasi dengan seksi lainnya dan Kepala Subbagian Umum. e. Memaraf Laporan Indikator Kinerja Utama triwulanan, semesteran, tahunan dan menyampaikan kepada mitra manajer kinerja organisasi. 4. Mitra Manajer Kinerja Organisasi a. Menerima Laporan Indikator Kinerja Utama triwulanan, semesteran, tahunan dari para Kepala Seksi; b. Menyampaikan kepada pelaksana pada Mitra Manager Kinerja Organisasi;

5


KEPALA SEKSI / PELAKSANA

tentang

UNIT TERKAIT

NO.

URAIAN KEGIATAN

KEPALA KANTOR


KEPALA SEKSI / PELAKSANA

UNIT TERKAIT

5. Pelaksana pada Mitra Manajer Kinerja Organisasi a. Menerima Laporan Indikator Kinerja Utama triwulanan, semesteran, tahunan dari mitra manajer kinerja organisasi; b. Menyusun Laporan Indikator Kinerja Utama triwulanan, semesteran, tahunan; c. Menyampaikan kepada Mitra Manager Kinerja Organisasi; 6. Mitra Manager Kinerja: a. Menerima dan meneliti kelengkapan dokumen surat Laporan Indikator Kinerja Utama triwulanan, semesteran, tahunan; b. Menerima, memeriksa, dan memaraf konsep/net surat Laporan Indikator Kinerja Utama triwulanan, semesteran, dan tahunan serta menyampaikan ke Kepala Kantor. 7. Kepala Kantor: Menerima, memeriksa, dan menandatangani surat Laporan Indikator Kinerja Utama triwulanan, semesteran, tahunan kemudian meneruskan ke Bagian Umum. 8. Pelaksana Subbagian Umum: a. Menerima, mengagenda, dan mengirim surat Laporan Indikator Kinerja Utama triwulanan, semesteran, tahunan Kepada Kanwil Ditjen PBN dan/atau Sesditjen PBN. b. Menatausahakan surat Laporan Indikator Kinerja Utama triwulanan, semesteran, tahunan.


6



Standar Prosedur Operasi/Standard Operating Procedures (SOP) Penyusunan Tanggapan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Aparat Pengawasan Fungsional Dasar Hukum

No 1.

2.

3.

:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara; 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

KEPALA KANTOR

URAIAN KEGIATAN

SUBBAG UMUM

SEKSI TERKAIT

APARAT PENGAWAS FUNGSIONAL

KANWIL DJPBN

Kepala Kantor: Menerima, meneliti dan mendisposisi LHP Aparat Pengawas Fungsional untuk diteruskan ke Kepala Subbagian Umum.

Kepala Subbagian Umum: Menerima LHP dan meneruskan ke Pelaksana Subbag Umum untuk digandakan dan didistribusikan kepada seksi terkait.

Pelaksana Subbagian Umum: a. Menerima LHP, menggandakan dan mendistribusikan ke seksi terkait untuk dibuat tanggapan. b. Melakukan koordinasi dengan Seksi terkait mengenai Tanggapan LHP tersebut.

4.

Seksi terkait: a. Menerima LHP, menelaah kemudian membuat tanggapan mengenai hasil dari LKH tersebut sesuai arahan kepala kantor. b. Menyerahkan Tanggapan kepada Subbagian Umum.

5.

6.

LHP

tersebut

Kepala Subbagian Umum: Menerima Tanggapan LHP dari seksi terkait kemudian menugaskan Pelaksana untuk menghimpun/merekap tanggapan LHP dari Seksi terkait. Pelaksana Subbagian Umum: a. Menerima penugasan dari Kasubbag Umum untuk menghimpun/merekap tanggapan LHP dari Seksi terkait b. Membuat konsep/net Surat Tanggapan LHP untuk ditandatangani Kepala Kantor. c. Meneruskan konsep surat tanggapan LHP kepada Kasubbag Umum.

7

SOP KPPN

KEPALA KANTOR

No

URAIAN KEGIATAN

7.

Kepala Subbagian Umum: a. Menerima konsep surat tanggapan LHP dari Pelaksana Subbagian Umum; b. Memeriksa dan tanggapan LHP;

memaraf

konsep

SUBBAG UMUM

SEKSI TERKAIT


KANWIL DJPBN

surat

c. Meneruskan konsep surat tanggapan LHP kepada Kepala Kantor untuk ditandatangani. 8.

Kepala Kantor: a. Menerima, meneliti dan menandatangani surat tanggapan LHP; b.

9.

Meneruskan Umum.

kepada

Pelaksana

Subbag

Pelaksana Subbagian Umum: a. Menerima surat tanggapan LHP; b. Menatausahakan surat tanggapan LHP; c. Meneruskan surat tanggapan LHP kepada Aparat Pengawas Fungsional dengan tembusan Kepala Kanwil DJPBN.

Disahkan oleh : Sekretaris Ditjen Perbendaharaan, ttd Haryana NIP 19600603 198502 1 001

8

SOP KPPN

KEMENTERIAN KEUANGAN RI

Nomor: KEP-133/PB/2014

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

Tanggal Penetapan: 21Mei 2014

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN

Tanggal Revisi:



StandarProsedurOperasi/Standard Operating Procedures (SOP) Penyusunan Bahan Masukan dan Konsep Renstra, Renja, RKT, PK, dan LAKIP Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Dasar Hukum

:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga; 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

NO.

URAIAN KEGIATAN

1.

Kepala Kantor: Menerima, meneliti, dan mendisposisikan Surat dari Kanwil DJPB tentang penyusunan Renstra, Renja, RKT, PK, dan Lakip kepada Kepala Subbagian Umum

2.

Kepala Subbagian Umum: Menerima disposisi surat dari Kepala Kantor dan meneruskan kepada pelaksana subbagian umum.

3.

Pelaksana Subbagian Umum: a. Menerima diposisi kasubbag Umum untuk menyusun Konsep Renstra, Renja, RKT, PK, dan LAKIP. b. Mengkompilasi bahan dari semua seksi sebagai bahan dan masukan konsep penyusunan Renstra, Renja, RKT, PK, dan Lakip. c. Menelaah bahan masukan dan membantu menyusun konsep penyusunan Renstra, Renja, RKT, PK, dan Lakip d. Meneruskan kepada Kasubbag Umum.

4.

Kepala Subbagian Umum: a. Menerima, meneliti, mencocokan dengan data/bahan pendukungnya, kemudian memaraf konsep penyusunan Renstra, Renja, RKT, PK, dan Lakip dan konsep surat pengantar; b. Meneruskan kepada Kepala Kantor.

5.

Kepala Kantor: Menerima, meneliti, serta menandatangani konsep penyusunan Renstra, Renja, RKT, PK, dan Lakip serta surat pengantar, kemudian meneruskan kepada Pelaksana Subbag Umum melalui Kasubbag Umum untuk dikirim ke Kanwil DJPB.

KEPALA KANTOR

9

KEPALA SUBBAG UMUM

PELAKSANA

KANWIL DJPB

NO.

URAIAN KEGIATAN

6.

PelaksanaSubbagian Umum: a. Menerima konsep penyusunan Renstra, Renja, RKT, PK, dan Lakip serta surat pengantar yang telah ditandatangani, mengagenda, dan melampirkan data pendukung; b. Mengirim konsep penyusunan Renstra, Renja, RKT, PK, dan Lakip serta data pendukung kepada Kanwil DJPBN.

KEPALA KANTOR

KEPALA SUBBAG UMUM

PELAKSANA

KANWIL DJPB

Disahkan oleh: Sekretaris Ditjen Perbendaharaan, ttd

Haryana NIP 19600603 198502 1 001

10






Tanggal Revisi:



Standar Prosedur Operasi/Standard Operating Procedures (SOP) Pengusulan Calon Peserta Pendidikan dan Latihan Dasar Hukum

: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil; 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

NO.

URAIAN KEGIATAN

1.

Kepala Kantor: Menerima surat permintaan calon peserta diklat dari Kantor Pusat/Kanwil DJPB, mempelajari, memberikan disposisi, dan meneruskan kepada Kepala Subbag Umum.

2

Kepala Subbagian Umum: a. Menerima dan meneliti disposisi dari Kepala Kantor; b. Menugaskan Pelaksana untuk mendata para pegawai yang memenuhi syarat untuk diajukan menjadi calon peserta diklat dan membuat konsep surat usulan calon peserta diklat.

3.

Pelaksana Subbagian Umum: a. Menerima penugasan dari Kasubbag Umum tentang surat permintaan calon peserta diklat dari Kantor Pusat/Kanwil DJPB untuk mengajukan calon yang memenuhi syarat; b. Mendata para pegawai yang memenuhi syarat untuk diajukan menjadi calon peserta diklat; c. Membuat konsep/netsurat usulan calon peserta diklat kepada Kanwil DJPB, dan meneruskan kepada Kasubbag Umum.

4.

Kepala Subbagian Umum: a. Menerima dan meneliti konsep surat usulan calon peserta diklat; b. Memberi paraf pada konsep surat usulan peserta diklat; c. Meneruskan kepada Kepala Kantor.

5.

Kepala Kantor: a. Menerima, memeriksa, dan menyetujui/menandatangani konsep surat usulan peserta diklat; b. Meneruskan kepada Pelaksana Subbag Umum untuk diproses melalui Kasubbag Umum.

KEPALA KANTOR

11

KEPALA SUBBAG UMUM

PELAKSANA

KANWIL DJPB

NO.

URAIAN KEGIATAN

6.

Pelaksana Subbagian Umum: a. Menerima surat usulan yang disetujui, mengagenda, dan mengirim surat usulan calon peserta diklat yang telah ditandatangani Kepala Kantor kepada Kanwil DJPB; b. Tembusan surat usulan calon peserta diklat untuk arsip;

KEPALA KANTOR

KEPALA SUBBAG UMUM

PELAKSANA

KANWIL DJPB


Haryana NIP 19600603 198502 1 001

12






Tanggal Revisi:



Standar Prosedur Operasi/Standard Operating Procedures (SOP) Pemrosesan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) Dasar Hukum

NO.

:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil; 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

URAIAN KEGIATAN

1.

Pelaksana Subbag Umum: Berdasarkan arahan Kepala Subbagian Umum/setiap akhir tahun menyerahkan formulir DP3 tahun berjalan dan DP3 tahun lalu kepada masing-masing Pejabat Penilai.

2.

Pejabat Penilai (Kepala KPPN/Kasubbag/ Kepala Seksi): a. Menerima formulir DP3 tahun berjalan dan DP3 tahun lalu, memberikan penilaian pada para pegawai bawahannya berdasarkan buku catatan penilaian masingmasing pegawai ke dalam formulir DP3 dan menandatangani; b. Meneruskan DP3 tahun berjalan yang telah diberikan penilaian dan ditandatangani kepada para pegawai yang dinilai.

3.

Pejabat/Pegawai Yang Dinilai: a. Menerima dan memeriksa nilai yang diberikan Pejabat Penilai dan menandatangani DP3 tersebut; b. Apa bila ada keberatan dituangkan pada kolom yang tersedia; c. Mengembalikan kepada Pejabat Penilai.

4.

PejabatPenilai: a. Menerimadanmemeriksa DP3 yang telah ditandatangani Pejabat/Pegawai yang dinilai; b. Apabila ada keberatan dari Pejabat/Pegawai yang dinilai maka Pejabat Penilai wajib menanggapi pada kolom yang disediakan; c. Setelah ditanggapi meneruskan kepada Atasan Pejabat Penilai; - untuk Pelaksana, DP3 disampaikan kepada Kepala Kantor, sedangkan - untuk Eselon IV ke atas, DP3 disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah.

KEPALA KANTOR

KEPALA SUBBAG UMUM

Pelaksana

13

PEJABAT PENILAI

PEJBT/ PEG YG DINILAI

eselon IV/III

KANWIL DJPB

NO.

URAIAN KEGIATAN

5.

Atasan Pejabat Penilai (Kepala KPPN/Kakanwil DJPB): Menerima, meneliti dan menandatangani DP3 yang telah ditandatangani Pejabat Penilai dan Pejabat/Pegawai Yang dinilai.

6.

Pelaksana Subbagian Umum: a. Menerima DP3 yang sudah ditandatangani dan menghimpun semua DP3 yang telah ditandatangani oleh Atasan Pejabat Penilai/PejabatPenilai/ Pegawai Yang Dinilai; b. Membuat konsep surat pengantar pengiriman DP3.

7.

Kepala Subagian Umum: a. Menerima, meneliti dan memaraf konsep surat pengantar pengiriman DP3 dan memeriksa kelengkapan semua DP3 yang telah ditandatangani oleh Atasan Pejabat Penilai/PejabatPenilai/ Pegawai Yang Dinilai; b. Meneruskan konsep surat pengantar pengiriman DP3 berikut semua kelengkapannya kepada Kepala KPPN.

8.

Kepala Kantor: Menerima, memeriksa dan menandatangani surat pengantar pengiriman DP3, meneruskan kepada Pelaksana Subbag Umum melalui Kasubbag Umum.

9.

Pelaksana Subbagian Umum: a. Menerima surat pengantar yang sudah ditandatangani dan menyimpan arsip DP3 tahun berjalan dan DP3 tahun lalu; b. Mengirim surat pengantar berikut DP3 yang bersangkutan ke Kanwil DJPB.

KEPALA KANTOR

KEPALA SUBBAG UMUM

PEJABAT PENILAI

PEJBT/ PEG YG DINILAI

KANWIL DJPB


Haryana NIP 19600603 198502 1 001

14


Nomor: KEP-133/PB/2014 KEP-133/PB/2014145 Tanggal Penetapan: 21Mei 2014


Tanggal Revisi:



Standar Prosedur Operasi/Standard Operating Procedures (SOP) Penyusunan Daftar Urutan Kepangkatan (DUK) Dasar Hukum

:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1979 tentang Daftar Urut Kepangkatan Pegawai

Negeri Sipil; 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

NO

URAIAN KEGIATAN

1.

Pelaksana Subbagian Umum: a. Menyusun kelengkapan data para pegawai berdasarkan Pangkat, Jabatan, Masa Kerja, Latihan, Pendidikan dan Usia; b. Merekam data/update data ke dalam aplikasi komputer Sistem Informasi Kepegawaian (SIK); c. Mencetak DUK dan membuat konsep surat pengantar DUK;

2.

Kepala Subbagian Umum: a. Menerima, meneliti dan memaraf DUK dan konsep surat pengantar; b. Meneruskan DUK dan konsep surat pengantar kepada Kepala Kantor.

3.

Kepala Kantor: a. Menerima, memeriksa dan menandatangani lembaran DUK dan konsep surat pengantar; b. Meneruskan kepada Kasubbag Umum, untuk diumumkan kepada seluruh pegawai.

4.

Kepala Subbagian Umum: a. Menerima lembaran DUK dan surat pengantar, mengumumkan kepada seluruh pegawai untuk diketahui; b. Apa bila tidak ada keberatan, maka pada hari ke lima belas dikirimkan kepada Kanwil DJPB; c. Menugaskan Pelaksana untuk mengirimkan DUK dan surat pengantarnya ke Kanwil DJPB dan menatausahakan DUK.

5.

Pelaksana Subbagian Umum: a. Menerima, mengirimkan lembaran DUK dan surat pengantar ke Kanwil DJPB; b. Menyimpan DUK dan surat pengantarnya sebagai arsip.

KEPALA KANTOR

KEPALA SUBBAG UMUM

PELAKSANA

PEGAWAI KPPN

KANWIL DJPB


Haryana NIP 19600603 198502 1 001

15



Standar Prosedur Operasi/Standard Operating Procedures (SOP) Penyelesaian Pengajuan Izin Cuti Tahunan dan Cuti Besar Dasar Hukum

NO.

:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil; 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan. 3. Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-3559/MK.1/2009 tentang Pelaksanaan Cuti di Lingkungan Departemen Keuangan. 4. Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-38/PB/2007 tentang Ijin Melakukan Perjalanan ke Luar Negeri untuk Kepentingan Pribadi atau di luar Kedinasan.

URAIAN KEGIATAN

1.

Pegawai yang mengajukan cuti: Membuat surat permohonan izin cuti ditujukan kepada Kepala Kantor melalui atasan langsung terkait. (khusus cuti besar dalam rangka memenuhi kewajiban agama dilampiri dengan copy bukti setor BPIH dan Ijin Perjalanan ke Luar Negeri untuk kepentingan pribadi)

2.

Atasan Langsung terkait: a. Menerima surat permohonan izin cuti dan memberi pendapat (menyetujui/menangguhkan) atas permohonan izin cuti pegawai yang bersangkutan dan memaraf; b. Meneruskan kepada Subbagian Umum.

3.

Pelaksana Subbagian Umum: a. Menerima surat permohonan izin cuti pegawai yang bersangkutan melalui atasan langsung terkait; b. Meneliti dan mencatat data cuti pegawai yang bersangkutan pada surat permohonan izin cuti; c. Mencatat pada kartu pengawasan cuti pegawai yang bersangkutan; d. Membuat konsep surat ijin cuti, kemudian meneruskan kepada Kasubbag Umum.

4.

Kepala Subbagian Umum: a. Meneliti surat permohonan izin cuti dari pegawai yang bersangkutan, kartu pengawasan cuti, dan konsep surat izin cuti serta memaraf; b. Meneruskan kepada Kepala Kantor.

5.

Kepala Kantor: Menerima, meneliti, dan menandatangani konsep surat izin cuti/penangguhan cuti pegawai, kemudian meneruskan kepada Pelaksana Subbag Umum melalui Kasubbag Umum.

KEPALA KANTOR

16

KEPALA SUBBAG UMUM

PELAKSANA

ATASAN LANGSUNG TERKAIT

PEGAWAI yang CUTI

NO.

URAIAN KEGIATAN

6.

Pelaksana Subbagian Umum: Menerima surat izin/penangguhan cuti yang sudah ditandatangani, menatausahakan, dan menyampaikan Surat Izin Cuti/Penangguhan asli kepada pegawai yang bersangkutan, dan menyimpan arsip dalam dosir pegawai ybs.

7

Pegawai yang mengajukan cuti: Menerima Surat Izin Cuti/Penangguhan yang sudah ditandatangani, melaporkan kepada atasan langsung, kemudian melaksanakan cuti atau menangguhkan cuti.

KEPALA KANTOR

KEPALA SUBBAG UMUM

PELAKSANA

ATASAN LANGSUNG TERKAIT

PEGAWAI yang CUTI


Haryana NIP 19600603 198502 1 001

17






Tanggal Revisi:



Standar Prosedur Operasi/Standard Operating Procedures (SOP) Pembuatan Karpeg/Karis/Karsu/Kartu Askes dan Taspen Dasar Hukum

: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil; 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 3. Keputusan Kepala BAKN Nomor 1158a/KEP/1983 tentang Permintaan Kartu Isteri/Suami Pegawai Negeri Sipil kepada Kepala BAKN.

NO.

URAIAN KEGIATAN

1.

Pelaksana Subbagian Umum: a. Menerima permohonan dari pegawai untuk membuat Karpeg/Karis/Karsu/ Kartu Askes dan Taspen; b. Menyusun/mem-fotocopy kelengkapan data yang diperlukan dalam pembuatan Karpeg/Karis/ Karsu/ Kartu Askes danTaspen; c. Membuat konsep surat permohonan untuk mendapatkan Karpeg/Karis/ Karsu/Kartu Askes danTaspen; d. Membuat konsep surat pengantar permohonan pembuatan Karpeg/ Karis/Karsu/Kartu Askes dan Taspen ke Kanwil DJPB/instansi terkait;

2.

Kepala Subagian Umum: a. Menerima, meneliti, mengesahkan foto copy kelengkapan permohonan Karpeg/Karis/Karsu/Kartu Askes dan Taspen, kemudian member paraf pada konsep surat pengantar; b. Meneruskan konsep surat pengantar kepada Kepala Kantor.

3.

Kepala Kantor: Menerima, meneliti dan menandatangai surat pengantar permohonan pembuatan Karpeg/Karis/Karsu/Kartu Askes dan Taspen, kemudian meneruskan kepada Pelaksana Subbag Umum melalui Kasubbag Umum.

4.

Pelaksana Subbagian Umum: a. Menerima surat pengantar yang sudah ditandatangani Kepala Kantor dan Mengirimkan/meneruskan berkas permohonan pembuatan Karpeg/ Karis/Karsu/Kartu Askes dan Taspen kepada Kanwil DJPB/instansi terkait; b. Menyimpan arsip surat pengantar dan lampirannya.

KEPALA KANTOR

KEPALA SUBBAG UMUM

PELAKSANA

KANWIL DJPB

INSTANSI TERKAIT

Disahkanoleh: SekretarisDitjenPerbendaharaan, ttd

Haryana NIP 19600603 198502 1 001 18






Tanggal Revisi:



Standar Prosedur Operasi/Standard Operating Procedures (SOP) Penyelesaian Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala (KGB) Dasar Hukum

: 1. Peraturan Pemerintah mengenai Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil; 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

NO.

URAIAN KEGIATAN

1.

Pelaksana Subbagian Umum: a. Meneliti database pegawai yang memenuhi syarat kenaikan gaji berkala (KGB), untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum jatuh tempo; b. Menyiapkan dokumen sebagai dasar untuk KGB berikutnya; c. Membuat Nota Pertimbangan Usul KGB dari Kasubbag Umum kepada Atasan langsung yang membawahi pegawai yang bersangkutan dan Kepala Kantor, dan konsep surat pemberitahuan KGB.

2.

Kepala Subbag Umum: a. Menerima, meneliti, serta memaraf Nota Pertimbangan Usul KGB dan konsep surat pemberitahuan KGB; b. Meneruskan Nota Pertimbangan Usul KGB dan konsep surat pemberitahuan KGB kepada atasan langsung pegawai yang bersangkutan.

3.

Atasan langsung terkait: Menerima Nota Pertimbangan/Rahasia Usul KGB pegawai yang menjadi bawahannya, dan memberikan pendapat atas Nota Pertimbangan/Rahasia Usul KGB, kemudian meneruskan kepada Kasubbag Umum.

4.

Kepala Subbagian Umum: Menerima kembali konsep Nota Pertimbangan dari atasan langsung terkait, kemudian meneruskan kepada Kepala Kantor bersama dengan surat pemberitahuan KGB.

KEPALA KANTOR

KEPALA SUBBAG UMUM

19

PELAKSANA

ATASAN LANGSUNG TERKAIT/ PEG.YBS.

INSTANSI TERKAIT

SOP KPPN

NO.

URAIAN KEGIATAN

5.

Kepala Kantor: a. Menerima, meneliti, dan memaraf Nota Pertimbangan usul KGB dan menandatangani Surat Pemberitahuan KGB; b. Meneruskan kepada Pelaksana Subbag Umum melalui Kasubbag Umum.

6.

KEPALA KANTOR

KEPALA SUBBAG UMUM

PELAKSANA

ATASAN LANGSUNG TERKAIT/ PEG.YBS.

INSTANSI TERKAIT

Pelaksana Subbagian Umum: a. Menerima, mengagenda, menyampaikan tembusan kepada pegawai yang bersangkutan serta instansi terkait; b. Menyampaikan asli dan tembusan kepada PPABP; c. Menyimpan arsip untuk dokumentasi kepegawaian. Disahkan oleh: Sekretaris Ditjen Perbendaharaan, ttd

Haryana NIP 19600603 198502 1 001

20

SOP KPPN


Nomor: KEP-133/PB/2014 185 Tanggal Penetapan: 21Mei 2014 Tanggal Revisi:



Standar Prosedur Operasi/Standard Operating Procedures (SOP) Pembayaran Gaji Pegawai Satker KPPN Dasar Hukum

: 1. 2. 3.

NO.

1.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2012 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban APBN; Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-37/PB/2009 tentang Petunjuk Teknis Pengalihan Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai Negeri Sipil Pusat kepada Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga.

URAIAN KEGIATAN

KEPALA SUBBAG PELAKSANA BENDAHARA UMUM

PEJABAT PENGELOLAAN ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI

KPPN PEMBAYAR

Pelaksana Subbagian Umum: a. Membuat SPP gaji yang dilampiri daftar gaji yang telah ditandatangani bendahara, PPABP dan PPK beserta dokumen pendukungnya; b. Menguji daftar perubahan data kepegawaian berupa SK, SPT KGB, SKPP, dll. c. Membuat SPM gaji; d. Meneruskan SPM gaji beserta lampirannya kepada Kepala Subbagian Umum/ Pejabat Penguji dan Penandatangan SPM.

2.

Kepala Subbagian Umum/ Pejabat Penguji dan Penandatangan SPM: Menerima, meneliti, dan menandatangani tanda terima SPP dan SPM gaji, kemudian menyerahkan kepada Pelaksana Subbag Umum.

3.

4.

Pelaksana Subbagian Umum: a. Menyusun SPM gaji yang telah ditandatangani berikut ADK dan dokumen pendukung,

SPM

b. Mengajukan SPM gaji dan melakukan Rekonsiliasi data pegawai dengan KPPN pembayar

SP2D

Bendahara Pengeluaran: Menerima SP2D lembar ke-2, menatausahakan, dan membukukan transaksi pembayaran gaji ke dalam Buku Bendahara.

21

SOP KPPN

NO.

5.

URAIAN KEGIATAN

KEPALA SUBBAG PELAKSANA BENDAHARA UMUM

PEJABAT PENGELOLAAN ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI

KPPN PEMBAYAR

PPABP: Setelah SP2D diterbitkan oleh KPPN, mencetak slip gaji dan menyampaikan kepada seluruh pegawai


Haryana NIP 19600603 198502 1 001

22

SOP KPPN





Standar Prosedur Operasi/Standard Operating Procedures (SOP) Pembayaran Lembur Pegawai Satker KPPN Dasar Hukum :

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 2. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-41/PB/2009 tentang Prosedur dan Tata Cara Permintaan serta Pembayaran Uang Lembur bagi Pegawai Negeri Sipil.

NO.

URAIAN KEGIATAN

1.

Pelaksana Subbagian Umum: a. Membuat daftar lembur yang ditandatangani Pejabat Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP), Bendahara dan KPA/PPK berdasarkan SPK lembur dan daftar hadir kerja lembur; b. Membuat SPP lembur dari PPABP; c. Membuat SPM lembur; d. Meneruskan SPM lembur beserta lampirannya kepada Kepala Subbagian Umum/Pejabat Penguji dan Penandatangan SPM.

2.

Kepala Subbagian Umum/Pejabat Penguji dan Penandatangan SPM: Menerima, meneliti, dan menandatangani tanda terima SPP dan SPM Lembur, kemudian menyerahkan kepada Pelaksana Subbag Umum.

3.

Pelaksana Subbagian Umum: Menyusun SPM lembur yang telah ditandatangani berikut dokumen pendukungnya, mengajukan ke KPPN Pembayar.

4.

Bendahara Pengeluaran: Setelah menerima SP2D lembar ke-2 dari KPPN pembayar, menerbitkan dan menandatangani cek sesuai dengan jumlahnya, kemudian meneruskan kepada Kepala Kantor untuk ditandatangani.

5.

Kepala Kantor: Kepala Kantor menerima, meneliti, dan menandatangani cek, kemudian meneruskan kepada Bendahara Pengeluaran.

KEPALA KEPALA BENDAHARA/ KPPN SUBBAG PELAKSANA KANTOR PPAB PEMBAYAR UMUM

SPM

SP2D

23

SOP KPPN

NO.

URAIAN KEGIATAN

6.

Bendahara Pengeluaran: a. Mencairkan cek dan melakukan pembayaran lembur kepada para pegawai yang tercantum dalam daftar lembur berkenaan; b. Menatausahakan dan membukukan transaksi pembayaran lembur kedalam Buku Bendahara;

KEPALA KEPALA BENDAHARA/ KPPN SUBBAG PELAKSANA KANTOR PPAB PEMBAYAR UMUM


Haryana NIP 19600603 198502 1 001

24

SOP KPPN





Standar Prosedur Operasi/Standard Operating Procedures (SOP) Pembayaran Uang Makan Pegawai Satker KPPN Dasar Hukum : 1.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.05/2010 tentang Pemberian dan Tata Cara Pembayaran Uang Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil;

2.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan;

NO.

URAIAN KEGIATAN

1.

Pelaksana Subbagian Umum: a. Menerima SPP Uang Makan dari Bendahara dilampiri dengan daftar perhitungan uang makan, rekap daftar hadir, SPTJM dan SSP; b. Menguji daftar perhitungan uang makan dengan rekap daftar hadir pegawai; c. Membuat SPM Uang Makan; d. Meneruskan SPM Uang Makan beserta lampirannya kepada Kepala Subbagian Umum/ Pejabat Penguji dan Penandatangan SPM.

2.

Kepala Subbagian Umum/Pejabat Penguji dan Penandatangan SPM: Menerima, meneliti, dan menandatangani Tanda Terima SPP dan SPM Uang Makan, kemudian menyerahkan kepada Pelaksana Subbag Umum.

3.

Pelaksana Subbagian Umum: Menyusun SPM uang makan yang telah ditandatangani berikut ADK, daftar perhitungan uang makan, SSP dan SPTJM serta mengajukan ke KPPN pembayar.

4.

Bendahara Pengeluaran: Setelah menerima SP2D lembar ke 2 dari KPPN pembayar, menerbitkan dan menandatangani Cek sesuai dengan jumlahnya, kemudian meneruskankan kepada Kepala Kantor untuk ditandatangani.

5.

Kepala Kantor: Menerima, meneliti, dan menandatangani cek, kemudian meneruskan kepada Bendahara Pengeluaran.

KEPALA KANTOR

KEPALA SUBBAG UMUM

PELAKSANA

BENDAHARA

KPPN PEMBAYAR

SPM

SP2D

25

SOP KPPN

NO.

URAIAN KEGIATAN

6.

Bendahara Pengeluaran: a. Mencairkan Cek dan melakukan pembayaran uang makan kepada pegawai; b. Menatausahakan dan membukukan transaksi pembayaran uang makan ke dalam Buku Bendahara;

KEPALA KANTOR

KEPALA SUBBAG UMUM

PELAKSANA

BENDAHARA

KPPN PEMBAYAR


Haryana NIP 19600603 198502 1 001

26

SOP KPPN






Tanggal Revisi:



Standar Prosedur Operasi/Standard Operating Procedures (SOP) Pembayaran Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara (TKPKN) Dasar Hukum

:

1. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1971 tentang Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara kepada Pegawai Departemen Keuangan; 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan. KEPALA KANTOR

NO.

URAIAN KEGIATAN

1.

Pejabat Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai (PPABP): a. Menerima data rekapitulasi daftar hadir pegawai dari tanggal 23 sampai tanggal 22 bulan berikutnya; b. Melakukan perekaman rekapitulasi potongan absensi setiap pegawai ke program aplikasi TKPKN; c. Mencetak daftar TKPKN beserta rekapitulasinya; d. Meneruskan daftar TKPKN kepada Bendahara Pengeluaran.

2.

Bendahara Pengeluaran: Menerima, meneliti, menandatangani daftar kemudian meneruskan Kepala Subbag Umum.

KEPALA SUBBAG UMUM

PPABP

BENDAHARA

KP DJPB

dan TKPKN, kepada

3.

Kepala Subbagian Umum: Menerima, meneliti, dan memberi paraf daftar TKPKN, kemudian meneruskan kepada Kepala Kantor.

4.

Kepala kantor: a. Menerima, meneliti dan menandatangani daftar TKPKN; b. Daftar TKPKN yang telah ditandatangani dan diteruskan ke Bendahara Pengeluaran melalui Kasubbag Umum.

5.

Bendahara Pengeluaran: a. Menerima daftar TKPKN yang telah ditandatangani; b. Mengecek jumlah dropping dari Kantor Pusat DJPB dan mencocokkan dengan permintaan dana TKPKN yang telah diajukan; c. Menerbitkan dan menandatangani cek dan daftar penerima TKPKN sesuai dengan jumlah dropping, kemudian meneruskan kepada Kepala Kantor untuk ditandatangani.

27

SOP KPPN

NO.

URAIAN KEGIATAN

6.

Kepala Kantor: Menerima, menandatangani, dan meneruskan cek dan daftar penerima TKPKN kepada Bendahara Pengeluaran untuk dicairkan.

7.

Bendahara Pengeluaran: a. Mencairkan cek dan melakukan pembayaran kepada para pegawai yang tercantum dalam daftar TKPKN berkenaan melalui rekening masing-masing pegawai; b. Menyetor Potongan PPH Pasal 21; c. Membukukan ke dalam BKU, Buku Kas Tunai, Buku Pembantu Bank, Buku Pembantu TKPKN, dan Buku Pembantu Pajak; d. Membuat SPJ TKPKN, sekaligus mengajukan permintaaan dana TKPKN bulan yang akan datang, dan mengirimkan ke Kantor Pusat DJPB u.p. Bagian Keuangan;

KEPALA KANTOR

KEPALA SUBBAG UMUM

PPABP

BENDAHARA

KP DJPB


Haryana NIP 19600603 198502 1 001

28

SOP KPPN






Tanggal Revisi:



Standar Prosedur Operasi/Standard Operating Procedures (SOP) Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L)

Dasar Hukum

:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga; 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

NO.

URAIAN KEGIATAN

1.

Kepala Kantor: Menerima, meneliti, dan mendisposisikan Surat dari Kanwil DJPB tentang penyusunan RKA-KL kepada Kepala Subbagian Umum;

2.

Kepala Subbagian Umum: Menerima disposisi surat dari Kepala Kantor dan meneruskan kepada pelaksana subbagian umum.

3.

Pelaksana Subbagian Umum: a. Menghimpun database: Tupoksi, IKMN, jumlah/belanja pegawai, Kuitansi Langganan Daya dan Jasa, dan data pendukung lain yang diperlukan, sebagai bahan penyusunan RKA-K/L; b. Mempelajari rencana kerja KPPN dan petunjuk pengisian RKA-K/L; c. Membuat analisa perhitungan, menyusun RKA-K/L berdasarkan rencana kerja KPPN, membuat konsep/net surat pengantar; d. Meneruskan kepada Kasubbag Umum.

4.

Kepala Subbagian Umum: a. Menerima, meneliti, mencocokan dengan data pendukungnya, kemudian memaraf RKA-K/L dan konsep surat pengantar; b. Meneruskan kepada Kepala Kantor.

5.

Kepala Kantor: Menerima, meneliti, serta menandatangani RKA-K/L dan surat pengantar, kemudian meneruskan kepada Pelaksana Subbag Umum melalui Kasubbag Umum untuk dikirim ke Kanwil DJPB.

KEPALA KANTOR

29

SUBBAG UMUM

PELAKSANA

KANWIL DJPB

SOP KPPN

NO.

URAIAN KEGIATAN

6.

Pelaksana Subbagian Umum: a. Menerima RKA-K/L dan surat pengantar yang telah ditandatangani, mengagenda, dan melampirkan data pendukung; b. Mengirim RKA-K/L dan data pendukung kepada Kanwil DJPBN.

KEPALA KANTOR

SUBBAG UMUM

PELAKSANA

KANWIL DJPB

disahkan oleh: Sekretaris Ditjen Perbendaharaan, ttd

Haryana NIP 19600603 198502 1 001

30

SOP KPPN






Tanggal Revisi:



Standar Prosedur Operasi/Standard Operating Procedures (SOP) Penatausahaan Surat Masuk

Dasar Hukum

:

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.01/2010 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Keuangan; 3. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

NO.

URAIAN KEGIATAN

1.

Pelaksana Subbagian Umum (Sekretaris Kepala Kantor): a. Menerima surat masuk/sejenisnya, dan membuka amplop (kecuali surat yang bersifat rahasia/ pribadi); b. Mencatat dalam Aplikasi Tata Persuratan; c. Mencetak dan menempel lembar disposisi; d. Meneruskan kepada Kepala Kantor.

2.

Kepala Kantor: a. Menerima, meneliti, dan mendisposisi selanjutnya meneruskan kepada Pelaksana Subbag Umum untuk didistribusikan kepada Subbag Umum/ Seksi terkait. b. Menerima dan membuka surat yang bersifat rahasia/pribadi, meneliti dan mendisposisi, selanjutnya meneruskan kepada Pelaksana Subbag Umum untuk didistribusikan kepada Subbag Umum/Seksi terkait.

3.

Pelaksana Subbagian Umum (Sekretaris Kepala Kantor): Menerima, memilah, mencatat dalam buku ekspedisi, dan mendistribusikan kepada Subbag Umum/Seksi terkait sesuai dengan disposisi Kepala Kantor.


KEPALA KANTOR

PELAKSANA


Haryana NIP 19600603 198502 1 001

31

SOP KPPN






Tanggal Revisi:



Standar Prosedur Operasi/Standard Operating Procedures (SOP) Penatausahaan Surat Keluar Dasar Hukum

:

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.01/2010 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Keuangan; 3. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

NO.

URAIAN KEGIATAN

1.

Pelaksana Subbagian Umum/Seksi Terkait: Menyampaikan konsep/net surat dinas keluar kepada Kepala Subbagian Umum/Seksi terkait untuk diteliti dan diparaf.

2.

Kepala Subbagian Umum/Seksi terkait: Menerima, meneliti dan memaraf konsep surat dinas keluar dan meneruskan kepada Kepala Kantor melalui Pelaksana Subbagian Umum.

3.

Kepala Kantor: Menerima, meneliti, dan menandatangani konsep/net surat dinas keluar dimaksud serta meneruskan kepada Pelaksana Subbag Umum untuk ditatausahakan.

4.

Pelaksana Subbagian Umum: a. Menerima surat dinas keluar yang telah ditandatangani oleh Kepala Kantor; b. Menatausahakan surat dimaksud (mencatat dalam buku agenda, memberi nomor, tanggal, dan cap dinas), menggandakan, dan mengarsipkan; c. Mendistribusikan surat dimaksud kepada pihak terkait.

KEPALA KANTOR

KEPALA SUBBAG UMUM/ SEKSI TERKAIT

PELAKSANA SUBAG UMUM/ SEKSI TERKAIT

PIHAK TERKAIT


Haryana NIP 19600603 198502 1 001

32

SOP KPPN



Standar Prosedur Operasi/Standard Operating Procedures (SOP) Pengajuan Usul Kenaikan Pangkat (UKP)/Usul Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dasar Hukum

NO.

1.

:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 12 Tahun 2002; 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

URAIAN KEGIATAN

KEPALA KANTOR

SUBBAG UMUM

KEPALA SEKSI TERKAIT

KANWIL DJPBN

Pelaksana Subbagian Umum: a. Meneliti database pegawai yang memenuhi syarat untuk pengajuan UKP/Usul Pengangkatan PNS; b. Menyiapkan dokumen sebagai dasar untuk pengajuan UKP/Usul Pengangkatan; c. Membuat Nota Pertimbangan/Rahasia pengajuan UKP/Usul Pengangkatan PNS dari Kasubbag Umum kepada Atasan Langsung terkait yang membawahi pegawai yang bersangkutan, dan Kepala Kantor, serta konsep surat UKP.

2.

Kepala Subbagian Umum: a. Menerima, meneliti, dan memaraf Nota Pertimbangan/Rahasia UKP Usul Pengangkatan PNS dan meneruskan kepada atasan langsung pegawai yang bersangkutan; b. Menerima, meneliti, dan memaraf konsep surat UKP.

3.

Atasan Langsung terkait: Tidak

a. Menerima Nota Pertimbangan/Rahasia UKP/Usul Pengangkatan PNS dan memberikan pendapat (setuju/tidak setuju). Apabila setuju, memaraf/menandatangani Nota Pertimbangan/ Rahasia UKP/Usul Pengangkatan PNS, apabila tidak setuju, mengembalikan kepada Kasubbag Umum untuk ditunda;

Ya

b. Meneruskan kepada Kasubbag Umum.

4.

Kepala Subbagian Umum: a. Menerima kembali Nota Pertimbangan/Rahasia UKP/Usul Pengangkatan PNS dari Atasan Langsung terkait; b. Meneruskan Nota Pertimbangan/Rahasia dan konsep surat UKP/Usul Pengangkatan PNS kepada Kepala Kantor.

33

SOP KPPN

NO.

5.

KEPALA KANTOR

URAIAN KEGIATAN

SUBBAG UMUM

KEPALA SEKSI TERKAIT

KANWIL DJPBN

Kepala Kantor: a. Menerima, meneliti serta menandatangani Nota Pertimbangan/Rahasia UKP/Usul Pengangkatan PNS; b. Menandatangani Pengangkatan PNS;

surat

UKP/Usul

c. Meneruskan kepada Pelaksana Subbag Umum melalui Kasubbag Umum untuk dikirimkan ke Kanwil DJPB.

6.

Pelaksana Subbagian Umum: Menerima, mengagenda, dan mengirimkan surat UKP/Usul Pengangkatan PNS beserta lampirannya kepada Kanwil DJPB.


34

SOP KPPN



Standar Prosedur Operasi/Standard Operating Procedures (SOP) Pengurusan Permohonan Pensiun Dasar Hukum

: 1. 2.

Peraturan Pemerintah mengenai Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan. KEPALA KANTOR

No

URAIAN KEGIATAN

1.

Pelaksana Subbagian Umum: a. Menyiapkan berkas persyaratan untuk pengajuan usulan pegawai yang akan pensiun;

SUBBAG UMUM

PEGAWAI YG AKAN PENSIUN

KANWIL DJPB

b. Meneruskan kepada pegawai bersangkutan untuk mengisi dokumen dan melengkapi persyaratan yang diperlukan. 2.

Pegawai akan Pensiun: Menerima berkas yang harus diisi dan melengkapi dokumen yang diperlukan, kemudian meneruskan kembali ke Subbag Umum.

3.

Pelaksana Subbagian Umum: a. Menerima berkas dan persyaratan yang telah dilengkapi serta membuat konsep surat pengantar; b. Menyampaikan ke Kasubbag Umum.

4.

Kepala Subbagian Umum: Menerima kelengkapan berkas pengajuan pensiun, meneliti, memaraf konsep surat pengantar dan meneruskan kepada Kepala Kantor.

5.

Kepala Kantor: Menerima, kelengkapan berkas pengajuan pensiun, meneliti, dan menandatangani surat pengantar kemudian meneruskan kepada Pelaksana Subbag Umum melalui Kasubbag Umum.

6.

Pelaksana Subbagian Umum: a. Menerima kelengkapan berkas-berkas pengajuan pensiun dan surat pengantar yang telah ditandatangani oleh Kepala Kantor; b. Menyortir untuk dikirimkan ke Kanwil Perbendaharaan dan menyimpannya sebagai arsip.

Ditjen

Waktu Penyelesaian : 7 (tujuh) hari Kerja Disahkan oleh: Sekretaris Ditjen Perbendaharaan, ttd Haryana NIP 19600603 198502 1 001

35

SOP KPPN



Standar Prosedur Operasi/Standard Operating Procedures (SOP) Penyelesaian Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) Pegawai KPPN Dasar Hukum

:

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 3. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-37/PB/2009 tentang Petunjuk Teknis Pengalihan Pengelolaan Administrasi Belanja Pengawai Negeri Sipil Pusat kepada Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga KEPALA KANTOR

No

URAIAN KEGIATAN

1.

Kepala Kantor: Menerima, meneliti dan mendisposisikan Surat Keputusan Mutasi Pegawai yang dipindahkan ke kantor baru atau pensiun kepada Kepala Subbagian Umum untuk diterbitkan SKPP

2.

Kepala Subbagian Umum: Menerima disposisi Surat Keputusan Mutasi Pegawai yang dipindahkan ke kantor baru atau pensiun dan meneruskan kepada PPABP;

3.

Pejabat Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai: a. Menerima Surat Keputusan Mutasi Pegawai yang dipindahkan ke kantor baru atau pensiun dari Kasubbag Umum; b. Meneliti Surat Keputusan Mutasi/Pensiun, daftar potongan gaji/TKPKN, kemudian membuat konsep Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) Gaji dan SKPP TKPKN untuk diteruskan kepada Bendahara Pengeluaran.

4.

Bendahara Pengeluaran: Menerima dan meneliti konsep SKPP Gaji dan SKPP TKPKN beserta dokumen pendukungnya dan memaraf/menandatangani konsep SKPP Gaji, SKPP TKPKN dan kartu pegawai kemudian meneruskan kepada Kepala Subbagian Umum.

5.

Kepala Subbagian Umum: Menerima, meneliti, memeriksa, menyetujui, dan memberikan paraf pada konsep SKPP Gaji, SKPP TKPKN dan kartu pegawai, kemudian diteruskan kepada Kepala Kantor.

6.

Kepala Kantor: Menerima, meneliti, memeriksa, menyetujui, dan menandatangani SKPP Gaji, SKPP TKPKN dan kartu pegawai, kemudian diteruskan kepada Pelaksana Subbagian Umum melalui Kasubbag Umum.

7.

Pelaksana Subbagian Umum: a. Menerima SKPP Gaji dan SKPP TKPKN yang telah ditandatangani oleh Kepala Kantor dan Bendahara Pengeluaran; b. Mengirimkan SKPP kepada instansi terkait dan menatausahakan.

SUBBAG UMUM

BENDAHARA / PPABP

INSTANSI TERKAIT

Jangka waktu penyelesaian : 3 Hari kerja Disahkan oleh: Sekretaris Ditjen Perbendaharaan, ttd Haryana NIP 19600603 198502 1 001 36

SOP KPPN



Standar Prosedur Operasi/Standard Operating Procedures (SOP) Penyaluran/Pendistribusian Barang Dasar Hukum :

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Persediaan di Lingkungan Departemen Keuangan SUBBAGIAN UMUM

No

URAIAN KEGIATAN

1.

Subbagian Umum/Seksi: Membuat rencana kebutuhan barang/ATK untuk masing-masing Subbag/Seksi, kemudian Kepala Subbag/Seksi menandatangani permintaan kebutuhan barang/ATK ke Pelaksana Subbagian Umum.

2.

Pelaksana Rumah Tangga: Menerima permintaan barang/ATK, meneliti, mengecek persediaan barang perlengkapan/ATK yang ada pada Buku/Kartu Persediaan Barang, kemudian meneruskan kepada Kepala Subbagian Umum.

3.

Kepala Subbagian Umum: Menerima permintaan kebutuhan barang/ATK, meneliti dan menyetujui/ menandatangani surat permintaan tersebut kemudian meneruskan kembali kepada Pelaksana Rumah Tangga melalui Pelaksana Subbagian Umum.

4.

Pelaksana Subbagian Umum: a. Menerima surat permintaan barang yang telah disetujui oleh Kepala Subbagian Umum; b.

Mencatat pada Buku/Kartu Persediaan atas pengeluaran barang tersebut;

c.

Menyiapkan barang-barang yang diminta kepada Subbbag/Seksi yang memerlukan;

d.

Menyimpan surat permintaan barang tersebut sebagai arsip.

dan

SUBBAG/SEKSI

menyerahkan

Jangka Waktu Penyelesaian : 2 jam Disahkan oleh: Sekretaris Ditjen Perbendaharaan, ttd Haryana NIP 19600603 198502 1 001

37

SOP KPPN

KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA Standar Prosedur Operasi/Standard Operating Pengadaan Barang/Jasa Dasar Hukum

:

Nomor: KEP-133/PB/2014185 Tanggal Penetapan: 21Mei 2014 Tanggal Revisi: Nomor SOP: KP.01/A2/024 Procedures (SOP)

1. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan KEPALA KANTOR

No

URAIAN KEGIATAN

1.

Pelaksana Subbagian Umum: a. Sesuai arahan Kepala Subbagian Umum menyusun kebutuhan Barang dan Jasa; b. Menyampaikan kepada Kepala Subbagian Umum.

2.

Kepala Subbagian Umum: a. Menerima, meneliti dan memaraf daftar kebutuhan barang dan Jasa; b. Meneruskan daftar kebutuhan barang dan jasa kepada Kepala Kantor.

3.

Kepala Kantor: Menerima, meneliti dan menandatangani daftar kebutuhan barang dan menyampaikan kepada Pelaksana Subbagian Umum melalui Kepala Subbagian Umum.

4.

Pelaksana Subbagian Umum: Menerima daftar kebutuhan barang yang sudah ditandatangani dan meneruskan kepada Panitia/Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa.

5.

Panitia/Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa: Melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

6.

Pelaksana Subbagian Umum: a. Menerima dan memeriksa barang dan jasa hasil proses pengadaan dari Panitia/Pejabat Pengadaan; b. Mencatat jumlah per jenis barang hasil pengadaan ke dalam Buku Persediaan Barang, Aplikasi Persediaan, atau Aplikasi SIMAK BMN dan menyimpan pertinggal dokumen penerimaan barang sebagai arsip.

SUBBAG UMUM

PANITIA / PEJABAT PENGADAAN


Haryana NIP 19600603 198502 1 001

38

SOP KPPN






Standar Prosedur Operasi/Standard Operating Procedures (SOP) Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Dasar Hukum :

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

tentang

Sistem

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal DJPBN. 3. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-51/PB/2008 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga

NO.

1.

KEPALA KANTOR

URAIAN KEGIATAN

SUBBAG UMUM

KPPN PEMBAYAR

UAPPA-W

Petugas Sistem Akuntasni Instansi (SAI): a. Menyiapkan Dokumen Sumber Keuangan untuk direkam dalam aplikasi SAKPA; b. Menerima dan mentransfer data SIMAK BMN ke dalam Aplikasi SAKPA; c. Mencetak Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan BMN, Register Pengiriman, ADK dan data pendukung; d. Membuat konsep/net surat pengantar ke KPPN Pembayar dan meneruskan kepada Kasubbag Umum.

2.

Kepala Subbagian Umum: Menerima dan meneliti Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca, memaraf konsep surat pengantar dan neraca kemudian meneruskan kepada Kepala Kantor.

3.

Kepala Kantor: Menerima dan meneliti Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca, serta menandatangani Surat Pengantar, dan Neraca kemudian meneruskan kepada Pelaksana Subbag Umum.

4.

Petugas SAI: a. Menerima dan mengagenda Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Surat Pengantar yang telah ditandatangani Kepala Kantor; b. Menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan ADK beserta register pengiriman dan surat pengantar ke KPPN Pembayar. c. Menerima Berita Acara Rekonsiliasi dan rinciannya dan meneruskan kepada Kepala Kantor untuk ditandatangani.

5.

Kepala Kantor: Menerima dan menandatangani Berita Acara Rekonsiliasi beserta rinciannya kemudian meneruskan ke Pelaksana Subbagian Umum.

6.

BAR

Pelaksana Subbagian Umum: Menerima BAR dan rinciannya yang sudah ditandatangani Kepala Kantor dan mengirimkan kembali ke KPPN Pembayar.

39

SOP KPPN

NO.

7.

KEPALA KANTOR

URAIAN KEGIATAN

SUBBAG UMUM

KPPN PEMBAYAR

UAPPA-W

Petugas SAI: a. Menerima BAR dan rincian serta register pengiriman yang telah ditandatangani Kepala KPPN Pembayar sebagai bahan laporan keuangan instansi. b. Mengirimkan laporan keuangan ke UAPPAW.

Jangka Waktu Penyelesaian : 7 Hari Kerja Disahkan oleh: Sekretaris Ditjen Perbendaharaan, ttd Haryana NIP 19600603 198502 1 001

40

SOP KPPN



Standar Prosedur Operasi/Standard Operating Procedures (SOP) Usulan Mutasi Internal Dasar Hukum :

No 1.

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 2. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-42/PB/2013 tentang Pemberian Kuasa dari Direktur Jenderal Perbendaharaan untuk Atas Nama Direktur Jenderal Perbendaharaan Menandatangani Surat Keputusan Mutasi Kepegawaian dan Lain Sebagainya di Bidang Kepegawaian. KEPALA KANTOR

URAIAN KEGIATAN Kepala Kantor: Memberikan instruksi untuk menyusun pegawai kepada Kepala Subbagian Umum.

SUBBAG UMUM

KANWIL DJPB

SETDITJEN

mutasi

2.

Kepala Subbagian Umum: a. Menerima instruksi dari Kepala Kantor untuk menyusun Nota Dinas Mutasi Pegawai; b. Menginstruksikan kepada Pelaksana Subbag Umum bidang kepegawaian untuk menghimpun data pegawai sebagai bahan pertimbangan mutasi dan menyusun konsep/net Nota Dinas mutasi pegawai;

3.

Pelaksana Subbagian Umum: Menerima, meneliti, dan menandatangani Nota Dinas Mutasi Pegawai dan meneruskan kepada Pelaksana Subbag Umum.

4.

Kepala Subbagian Umum: a. Menerima, meneliti, dan memaraf konsep Nota Dinas Mutasi Pegawai; b. Meneruskan kepada Kepala Kantor.

5.

Kepala Kantor: Menerima, meneliti, dan menandatangani Nota Dinas Mutasi Pegawai dan meneruskan kepada Pelaksana Subbag Umum.

6.

Pelaksana Subbagian Umum: a. Menerima Nota Dinas Mutasi Pegawai, menatausahakan, dan menyampaikan Nota Dinas kepada pegawai yang mutasi; b. Mengirim laporan mutasi pegawai kepada Kepala Kanwil dan Sekretaris Direktorat Jenderal.

Jangka waktu penyelesaian: 3 hari kerja Disahkan oleh: Sekretaris Ditjen Perbendaharaan, ttd Haryana NIP 19600603 198502 1 001

SOP KPPN

41



Standar Prosedur Operasi/Standard Operating Procedures (SOP) Penunjukan Supervisor Dasar Hukum :

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. KEPALA KANTOR

No

URAIAN KEGIATAN

1.

Kepala Kantor: Pada setiap awal tahun anggaran, menetapkan kebijakan umum dan memberikan arahan kepada Kepala Subbagian Umum terkait penunjukan supervisor.

2.

Kepala Subbagian Umum: Berdasarkan kebijakan dan arahan Kepala Kantor, memerintahkan Pelaksana untuk menyusun konsep Surat Keputusan Penunjukan/Penetapan Supervisor.

3.

Pelaksana Subbagian Umum: a. Menyusun usulan konsep Surat Keputusan Penunjukan/Penetapan Supervisor beserta uraian tugas yang wewenang dan tanggung jawab supervisor;

SUBBAGIAN UMUM

PEGAWAI YANG DITUNJUK SEBAGAI SUPERVISOR

b. Menyampaikan usulan konsep Surat Keputusan Penunjukan/Penetapan Supervisor beserta uraian tugas yang wewenang dan tanggung jawab supervisor kepada Kepala Subbagian Umum. 4.

Kepala Subbagian Umum: a. Menerima dan meneliti konsep Surat Keputusan Penunjukan/Penetapan Supervisor berdasarkan kebijakan dan arahan Kepala kantor; b. Menyampaikan konsep Surat Keputusan Penunjukan/Penetapan Supervisor kepada Kepala Kantor.

5.

6.

Kepala Kantor: a. Menerima, meneliti dan memeriksa usulan Surat Keputusan Penunjukan/Penetapan Supervisor; b.

Menandatangani Surat Keputusan Penunjukan/ Penetapan Supervisor.

c.

Meneruskan kepada Pelaksana Subbag Umum.

Pelaksana Subbagian Umum: a. Menerima Surat Keputusan Penunjukan/ Penetapan Supervisor yang telah ditandatangani Kepala Kantor; b.

Memberi nomor dan membubuhi cap dinas pada surat keputusan dimaksud;

c.

Menyampaikan surat keputusan dimaksud kepada pegawai yang ditunjuk dan mengarsipkan.

Jangka Waktu Penyelesaian : 3 hari kerja Disahkan oleh: Sekretaris Ditjen Perbendaharaan, ttd Haryana NIP 19600603 198502 1 001

SOP KPPN

42



Standar Prosedur Operasi/Standard Operating Procedures (SOP) Penerbitan Kartu Identitas Petugas Satker (KIPS) Pengantar SPM/Pengambil SP2D Dasar Hukum :

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 2. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2010 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-41/PB/2011. BACK OFFICE

No.

URAIAN KEGIATAN

1.

Pelaksana Subbagian Umum: a. Menerima dan meneliti Surat Permintaan Pembuatan Kartu Identitas Petugas Satker (KIPS) Pengantar SPM/Pengambil SP2D beserta dokumen pendukung dari Satker;

2.

3.

b.

Dalam hal terdapat kekurangan kelengkapan dokumen pendukung, mengembalikan Surat Permintaan Pembuatan KIPS kepada Satker.

c.

Mengagendakan Surat Permintaan Pembuatan KIPS dan dokumen pendukung dari Satker dan menyampaikan kepada Kepala Subbag Umum;

FRONT OFFICE

SATKER

Kepala Subbagian Umum: a. Meneliti dan menerima surat permintaan pembuatan KIPS beserta dokumen pendukungnya; b.

Menyampaikan kembali kepada Satker apabila terdapat kekurangan kelengkapan dokumen pendukung;

c.

Menyampaikan surat permintaan pembuatan KIPS beserta dokumen pendukung kepada Kepala Kantor.

Kepala Kantor: Menerima, meneliti dan mendisposisikan surat permintaan pembuatan KIPS kepada Kepala Subbagian Umum.

4.

Kepala Subbagian Umum: Menerima surat dan disposisi Kepala Kantor untuk diteruskan kepada Pelaksana Subbagian Umum.

5.

Pelaksana Subbagian Umum: a. Melakukan scan formulir permohonan pengantar SPM/pengambil SP2D;

6.

b.

Merekam data identitas pengantar SPM/pengambil SP2D;

c.

Mencetak KIPS;

d.

Membuat konsep berita acara serah terima KIPS;

e.

Menyampaikan KIPS dan konsep/net berita acara serah terima KIPS kepada Kepala Subbag Umum.

Kepala Subbagian Umum: a. Menerima dan meneliti KIPS dan konsep berita acara serah terima KIPS; b.

Menyerahkan KIPS dan menandatangani berita acara serah terima KIPS bersama pejabat yang berwenang pada Satker.


SOP KPPN

43



Standar Prosedur Operasi/Standard Operating Procedures (SOP) Penggantian Kartu Identitas Petugas Satker (KIPS) Pengantar SPM/Pengambil SP2D Dasar Hukum :

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 2. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2010 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-41/PB/2011. BACK OFFICE

No.

URAIAN KEGIATAN

1.

Pelaksana Subbagian Umum: a. Menerima dan mengagendakan Surat Permintaan Penggantian Kartu Identitas Petugas Satker (KIPS) disertai dokumen pendukung berupa Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian atau Surat Keterangan Rusak dari KPA/Satker;

2.

3.

b.

Dalam hal terdapat kekurangan kelengkapan dokumen pendukung, mengembalikan Surat Permintaan Penggantian KIPS kepada Satker.

c.

Mengagendakan Surat Permintaan Penggantian KIPS dan dokumen pendukungnya, dan menyampaikan kepada Kepala Subbag Umum.

FRONT OFFICE

SATKER

Kepala Subbagian Umum: a.

Meneliti dan menerima surat permintaan penggantian KIPS beserta dokumen pendukungnya;

b.

Menyampaikan kembali kepada Satker apabila terdapat kekurangan kelengkapan dokumen pendukung;

c.

Menyampaikan surat permintaan penggantian dokumen pendukung kepada Kepala Kantor.

KIPS

beserta

Kepala Kantor: Menerima, meneliti dan mendisposisikan Surat Permintaan Penggantian KIPS kepada Kepala Subbag Umum.

4.

Kepala Subbag Umum: Menerima surat dan disposisi Kepala Kantor untuk diteruskan kepada Pelaksana Subbag Umum.

5.

Pelaksana Subbagian Umum: a. Mencetak KIPS.

6.

b.

Membuat konsep berita acara serah terima KIPS.

c.

Menyampaikan KIPS dan konsep berita acara serah terima KIPS kepada Kepala Subbag Umum.

Kepala Subbagian Umum: a. Menerima dan meneliti KIPS dan konsep berita acara serah terima KIPS. b.

Menyerahkan KIPS dan menandatangani berita acara serah terima KIPS bersama pejabat yang berwenang pada Satker.

Jangka Waktu Penyelesaian : 1 hari kerja Disahkan oleh: Sekretaris Ditjen Perbendaharaan, ttd Haryana NIP 19600603 198502 1 001

SOP KPPN

44



Standar Prosedur Operasi/Standard Operating Procedures (SOP) Administrasi Absen melalui Sistem Handkey Dasar Hukum :

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan; KEPALA KANTOR

NO.

URAIAN KEGIATAN

1.

Pelaksana Subbagian Umum: a. Melakukan perekaman data seluruh pegawai/pegawai baru pada mesin handkey lalu disimpan di aplikasi Sistem Informasi Kehadiran;

SUBBAG UMUM

KANTOR PUSAT DJPBN

b. Setelah seluruh data pegawai tersimpan dalam aplikasi, lalu menyampaikan Nomor PIN ke masing-masing pegawai (Nomor PIN disimpan oleh operator handkey); c. Mencetak Daftar Kehadiran Pegawai (setiap hari) dan Daftar Absensi Pegawai (tiap bulan) dan meneruskan kepada Kasubbag Umum. 2.

Kepala Subbagian Umum: a. Menerima, meneliti, dan memaraf Daftar Kehadiran Pegawai dan Daftar Absensi Pegawai; b. Meneruskan kepada Kepala Kantor.

3.

Kepala Kantor: a. Menerima, meneliti, dan menandatangani Daftar Kehadiran Pegawai dan Daftar Absensi Pegawai; b. Meneruskan kepada Pelaksana Subbagian Umum.

4.

Pelaksana Subbagian Umum: a. Menerima Daftar Kehadiran Pegawai dan Daftar Absensi Pegawai yang telah ditandatangani; b. Mengirimkan Daftar Kehadiran Pegawai dan Daftar Absensi Pegawai dimaksud kepada Bagian Administrasi Kepegawaian Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan; c. Mengarsipkan dan dokumen pendukung Daftar Kehadiran Pegawai dan Daftar Absensi Pegawai dimaksud. Jangka Waktu penyelesaian : 1 hari kerja Disahkan oleh: Sekretaris Ditjen Perbendaharaan, ttd Haryana NIP 19600603 198502 1 001

45

SOP KPPN



Standar Prosedur Operasi/Standard Operating Procedures (SOP) Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Aparat Pengawas Fungsional Dasar Hukum

No

:

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan; KEPALA KANTOR

URAIAN KEGIATAN

1.

Kepala Kantor: Menerima, meneliti dan mendisposisi LHP Aparat Pengawas Fungsional untuk diteruskan ke Kepala Subbagian Umum.

2.

Kepala Subbagian Umum: Menerima LHP dan meneruskan ke Pelaksana Subbag Umum untuk digandakan dan didistribusikan kepada seksi terkait.

3.

Pelaksana Subbagian Umum: a. Menerima LHP, menggandakan dan mendistribusikan ke seksi terkait untuk dibuat tanggapan.

SUBBAG UMUM

SEKSI TERKAIT


KANWIL DJPBN

b. Melakukan koordinasi dengan Seksi terkait mengenai Tanggapan LHP tersebut. 4.

Seksi terkait: a. Menerima LHP, menelaah kemudian membuat tanggapan mengenai hasil dari LHP tersebut sesuai arahan kepala kantor. b. Menyerahkan Tanggapan kepada Subbagian Umum.

LHP

tersebut

5.

Kepala Subbagian Umum: Menerima Tanggapan LHP dari seksi terkait kemudian menugaskan Pelaksana untuk menghimpun/merekap tanggapan LHP dari Seksi terkait.

6.

Pelaksana Subbagian Umum: a. Menerima penugasan dari Kasubbag Umum untuk menghimpun/merekap tanggapan LHP dari Seksi terkait b. Membuat konsep/net Surat Tanggapan LHP untuk ditandatangani Kepala Kantor. c. Meneruskan konsep surat tanggapan LHP kepada Kasubbag Umum.

7.

Kepala Subbagian Umum: a. Menerima konsep surat tanggapan LHP dari Pelaksana Subbagian Umum; b. Memeriksa dan tanggapan LHP;

memaraf

konsep

surat

c. Meneruskan konsep surat tanggapan LHP kepada Kepala Kantor untuk ditandatangani.

46

SOP KPPN

No 8.

URAIAN KEGIATAN

SUBBAG UMUM

SEKSI TERKAIT


KANWIL DJPBN

Kepala Kantor: a. Menerima, meneliti dan menandatangani surat tanggapan LHP; b.

9.

KEPALA KANTOR

Meneruskan Umum.

kepada

Pelaksana

Subbag

Pelaksana Subbagian Umum: a. Menerima surat tanggapan LHP; b. Menatausahakan surat tanggapan LHP; c. Meneruskan surat tanggapan LHP kepada Aparat Pengawas Fungsional dengan tembusan Kepala Kanwil DJPBN.

Jangka waktu penyelesaian : 7 (tujuh) hari kerja Disahkan oleh : Sekretaris Ditjen Perbendaharaan, ttd Haryana NIP 19600603 198502 1 001

47

SOP KPPN






Standar Prosedur Operasi/Standard Operating Procedures (SOP) Pembuatan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara Dasar Hukum :

1.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/MK.05/2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan LPJ Bendahara Kementrian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja;

2.


3.

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-47/PB/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja.

NO.

1.

KEPALA KANTOR

URAIAN KEGIATAN

SUBBAG UMUM

BENDAHARA PENGELUARAN

KPPN LAIN (KPPN PEMBAYAR)

Bendahara Pengeluaran: a. Melakukan Pembukuan berdasarkan dokumen sumber; b. Membukukan per dokumen sumber dengan nomor, tanggal dan jumlah sesuai pada dokumen dalam satu bulan berjalan, diantaranya pada Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas, Buku Pembantu LS Bendahara, Buku Pembantu Pajak dan Was MAK (atas transaksi non kas, transaksi atas UP, dan transaksi atas SPM LS Bendahara); c. Atas Pembukuan di atas dibuat LPJ Bendahara yang menunjukkan keadaan pembukuan pada bulan pelaporan yang meliputi: Saldo Awal, penambahan, pengurangan, dan saldo akhir dari buku-buku pembantu; Keadaan Saldo Kas Bendahara pada akhir bulan pelaporan meliputi uang tunai di brankas dan saldo bank; Rekonsiliasi internal antara pembukuan bendahara dengan Unit Akuntansi Instansi

3.

Kepala Subbagian Umum: Menerima dan meneliti LPJ rekonsiliasi oleh KPA/PPK;

3.

Bendahara

untuk

di

Kepala Kantor: Menerima dan meneliti LPJ Bendahara untuk ditandatangani kemudian diserahkan kembali kepada Bendahara Pengeluaran

4.

Bendahara Pengeluaran: a.

Menerima dan menyampaikan LPJ yang telah disetujui Kepala Kantor dengan disertai salinan rekening koran kepada KPPN Pembayar;

b.

Menatausahakan dokumen LPJ sebagai arsip.

Jangka waktu penyelesaian: 2(dua) hari kerja setelah akhir bulan berkenaan Disahkan oleh: Sekretaris Ditjen Perbendaharaan, ttd Haryana NIP 19600603 18502 1 001

48

SOP KPPN






Tanggal Revisi:



Standar Prosedur Operasi / Standard Operating Procedures (SOP) Pengajuan Usul Kenaikan/Penurunan Peringkat Jabatan Pelaksana Dasar Hukum

:

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2008 tentang Pedoman Penetapan Evaluasi , Penilaian, Kenaikan dan Penurunan Jabatan dan Peringkat Bagi Pemangku Jabatan Pelaksana Di Lingkungan Departemen Keuangan.

NO 1.

KEPALA SUBBAG PEJABAT KANWIL KANTOR UMUM PENILAI DJPB

URAIAN KEGIATAN Pelaksana Subbagian Umum: a. Menghimpun hasil penilaian kinerja 4 periode penilaian Pelaksana dari Kasubag Umum/Kasi terkait; b. Menyiapkan dokumen sebagai dasar dalam sidang penilaian pejabat penilai; c. Membuat konsep undangan rapat sidang penilaian kepada Pejabat Penilai yang membawahi Pelaksana yang bersangkutan, untuk diteruskan kepada Kasubbag Umum

2.

Kepala Subbagian Umum: a. Menerima, meneliti, hasil penilaian kinerja 4 periode penilaian Pelaksana dari para pejabat penilai serta memaraf konsep undangan sidang penilaian pejabat penilai; b. Meneruskan kepada Kepala Kantor.

3.

Kepala Kantor: a. Menerima, meneliti, hasil penilaian kinerja 4 periode penilaian Pelaksana dari para pejabat penilai kemudian menandatangani undangan sidang penilaian pejabat penilai; b. Meneruskan kepada Pejabat Penilai melalui Kasubbag Umum.

4.

Pejabat Penilai: a. Menerima undangan sidang penilaian; b. Mempersiapkan dokumen Pelaksana yang dinilai dan diteruskan kepada Kasubbag Umum. c. Melaksanakan sidang penilaian terhadap pegawai yang akan dinilai

5.

Kepala Subbagian Umum: a. Mempersiapkan Berita Acara dan lampiran hasil penilaian; b. Mempersiapkan dan memaraf konsep surat rekomendasi penetapan kepada Kepala Kantor.

6.

Kepala Kantor: a. Menerima, meneliti konsep serta menandatangani hasil sidang pejabat penilai dalam Berita Acara Penilaian, dan menandatangani surat rekomendasi penetapan pelaksana yang ditujukan kepada Kepala Kanwil DJPB; b. Meneruskan ke Subbag Umum.

7.

Pelaksana Subbagian Umum: Menerima surat rekomendasi penetapan pelaksana dan surat usulan kenaikan/penurunan peringkat jabatan pelaksana dengan memberi nomor dan tanggal surat. a. Mengirimkan surat Rekomendasi usulan kenaikan/ tetap/penurunan peringkat jabatan pelaksana dan Berita Acara Hasil Penilaian kepada Kanwil DJPB; b. Menatausahakan dokumen dan arsip sidang pejabat penilai .

Jangka waktu penyelesaian : 14 (empat belas) hari kalender Disahkan oleh: Sekretaris Ditjen Perbendaharaan, ttd Haryana NIP 19600603 198502 1 001 49

SOP KPPN






Standar Prosedur Operasi/Standard Operating Procedures (SOP) Perencanaan Penarikan Dana Dasar Hukum

:

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.05/2009 tentang Perencanaan Kas. 2. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER03/PB/2010 tentang Perkiraan Penarikan Dana Harian Satuan Kerja dan Perkiraan Pencairan Dana Harian Kantor Pelayanan Perbendaharan Negara. KEPALA KANTOR

NO.

URAIAN KEGIATAN

1.

Kepala Kantor: Menerima dan mendisposisikan DIPA kepada Kasubbag Umum.

2.

Kepala Subbagian Umum: a. Menerima DIPA;

KASUBBAG UMUM

PELAKSANA SUBAG UMUM

KPPN Pembayar

b. Menugaskan kepada Pelaksana Subbag Umum (Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai/PPABP, Panitia/Pejabat Pengadaan Barang/Jasa) untuk menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan dan jumlah dana yang dibutuhkan. 3.

Pelaksana Subbagian Umum: a. Menerima penugasan dari Kasubbag Umum; b. Menyusun konsep jadwal pelaksanaan kegiatan dan Rencana Penarikan Dana Bulanan, Mingguan dan Harian yang akan disampaikan kepada KPPN Pembayar sesuai dengan jadwal waktu yang ditentukan; c. Melakukan updating rencana penarikan dana.

4.

Kepala Subbagian Umum: Memeriksa dan memaraf konsep jadwal pelaksanaan kegiatan dan Rencana Penarikan Dana Bulanan, Mingguan dan Harian untuk diteruskan ke Kepala Kantor

5.

Kepala Kantor: a. Menandatangani Rencana Penarikan Dana Bulanan, Mingguan dan Harian; b. Meneruskan Rencana Penarikan Pelaksana Subbag Umum.

6.

Dana

kepada

Pelaksana Subbagian Umum: Menatausahakan dan mengirimkan Rencana Penarikan Dana ke KPPN Pembayar.

Jangka waktu penyelesaian: 1 (satu) hari kerja Disahkan oleh: Sekretaris Ditjen Perbendaharaan, ttd Haryana NIP 1900603 198502 1 001

50

SOP KPPN





Standar Prosedur Operasi/Standard Operating Procedures (SOP) Penerbitan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPM-PP) Tahun Anggaran Yang Lalu pada KPPN Jakarta II Dasar Hukum :

1. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-65/PB/2007 tentang Tata Cara Pengembalian Pendapatan dan/atau Penerimaan dan Koreksi Pembukuan Penerimaan; 2. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-02/PB/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Pengembalian Surat Perintah Pencairan Dana Pada Bank Operasional/Kantor Bank Indonesia/Kantor Pos Mitra Kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara; 3. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-59/PB/2009 tentang Tata Cara Penyesuaian Sisa Pagu DIPA Tahun Anggaran Berjalan Karena Adanya Setoran Pengembalian Belanja.

NO. 1.

BACK OFFICE

URAIAN KEGIATAN

MIDDLE OFFICE

FRONT OFFICE

Kepala Subbagian Umum: a. Menerima Nota Dinas dari KPPN seluruh Indonesia yang dilampiri Surat Keterangan Telah Dibukukan (SKTB) dan Surat Keputusan Persetujuan Pembayaran Pengembalian Pendapatan (SKP4); b. Meneliti dan menugaskan kepada Pelaksana Subbag Umum untuk menerbitkan SPM-PP.

2.

Pelaksana Subbagian Umum: a. Menerima SKTB dan SKP4 lembar ke-1 dan ke-2; b. Mencatat dalam aplikasi pengawasan;*) c. Menerbitkan SPM-PP sesuai dengan pengembalian pendapatan berkenaan.

3.

akun

Kepala Subbagian Umum: a. Menerima, memeriksa dan menandatangani SPMPP; b. Meneruskan kepada Pelaksana Subbag Umum.

4.

Pelaksana Subbagian Umum: a. Menerima, mencatat dan menatausahakan kemudian meneruskan SPM-PP dan ADK kepada Seksi Perbendaharaan melalui front office untuk di proses; b. Menerima SP2D ditatausahakan.

lembar

ke-2

untuk

Jangka waktu penyelesaian: 1 (satu) hari sejak diterbitkan SKP4. Disahkan oleh: Sekretaris Ditjen Perbendaharaan, ttd

Haryana NIP 19600603 198502 1 001

51

SOP KPPN

KEMENTERIAN KEUANGAN RI KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN





Standar Prosedur Operasi/Standard Operating Procedures (SOP) Penerbitan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPM-PP) Tahun Anggaran Berjalan Dasar Hukum :

NO

1.

1. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-65/PB/2007 tentang Tata Cara Pengembalian Pendapatan dan/atau Penerimaan dan Koreksi Pembukuan Penerimaan. 2. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-02/PB/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Pengembalian Surat Perintah Pencairan Dana Pada Bank Operasional/Kantor Bank Indonesia/Kantor Pos Mitra Kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. 3. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-59/PB/2009 tentang Tata Cara Penyesuaian Sisa Pagu DIPA Tahun Anggaran Berjalan Karena Adanya Setoran Pengembalian Belanja. KEPALA PELAKSANA SUBBAGIAN SUBBAGIAN UMUM UMUM

URAIAN KEGIATAN

SEKSI TERKAIT

Kepala Subbagian Umum: a. Menerima Nota Dinas dari seksi Verifikasi dan Akuntansi yang dilampiri Surat Keterangan Telah Dibukukan (SKTB) dan Surat Keputusan Persetujuan Pembayaran Pengembalian Pendapatan (SKP4); b. Meneliti dan menugaskan kepada Pelaksana Subbagian Umum untuk menerbitkan SPM-PP;

2.

Pelaksana Subbagian Umum: a. Menerima SKTB dan SKP4 lembar ke-1 dan ke-2; b. Mencatat dalam aplikasi pengawasan;*) c. Menerbitkan SPM-PP sesuai dengan akun pengembalian pendapatan berkenaan.

3.

Kepala Subbagian Umum: a. Menerima, memeriksa dan menandatangani SPM-PP; b. Meneruskan kepada pelaksana Subbag Umum.

4.

Pelaksana Subbagian Umum: a. Menerima, mencatat, dan menatausahakan kemudian meneruskan SPM-PP dan ADK kepada seksi Pencairan Dana melalui front office untuk di proses; b. Menerima SP2D lembar ke-2 untuk ditatausahakan.

*dalam hal telah menggunakan aplikasi Disahkan oleh: Sekretaris Ditjen Perbendaharaan, ttd Haryana NIP 19600603 198502 1 001

52

SOP KPPN

KEMENTERIAN KEUANGAN R.I





Tanggal Revisi:



Standar Prosedur Operasi/Standard Operating Procedures (SOP) Penyusunan Laporan Kepegawaian Dasar Hukum

:

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 2. Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-40/PB/2011 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kepegawaian di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

KEPALA KANTOR

NO.

URAIAN KEGIATAN

1.

Pelaksana Subbagian Umum: a. Menyusun kelengkapan data Laporan Kepegawaian, Bulanan, Triwulanan, Semesteran, dan Tahunan; b. Merekam komputer;

data/update

data

ke

SUBBAG UMUM

KANWIL DJPB

KANTOR PUSAT

dalam

c. Mencetak Laporan Kepegawaian dan membuat konsep/net surat pengantar Laporan Kepegawaian 2.

Kepala Subbagian Umum: a. Menerima, meneliti, menandatangani Laporan Kepegawaian dan memaraf konsep surat pengantar Laporan Kepegawaian; b.

Meneruskan Laporan Kepegawaian dan konsep/net surat pengantar Laporan Kepegawaian kepada Kepala Kantor.

3.

Kepala Kantor: Menerima, memeriksa dan menandatangani surat pengantar Laporan Kepegawaian untuk disampaikan ke pelaksana subbag Umum.

4.

Pelaksana Subbagian Umum: a. Menerima, mengagendakan dan mengirim Laporan Kepegawaian dan surat pengantar kepada Kantor Pusat dan tembusan kepada Kanwil DJPBN; b. Menyimpan Laporan Kepegawaian dan surat pengantarnya sebagai arsip.

Jangka waktu penyelesaian: 6 (enam) hari kerja Disahkan oleh: Sekretaris Ditjen Perbendaharaan, ttd Haryana NIP 19600603 198502 1 001

53

SOP KPPN






Standar Prosedur Operasi/Standard Operating Procedures (SOP) Penatausahaan Arsip KPPN Dasar Hukum :

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.01/2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 796/KM.1/1995 Pedoman Penyusutan Arsip di Lingkungan Departemen Keuangan.

NO.

1

SUBBAG UMUM

URAIAN KEGIATAN

PETUGAS PENGELOLA ARSIP

SEKSI TERKAIT

Seksi Terkait: Mengirimkan dokumen arsip yang telah diverifikasi kepada Petugas Pengelola Arsip pada subbagian umum.

2.

Petugas Pengelola Arsip: a. b. c. d.

Menerima dokumen arsip dari seksi terkait; Menginput dokumen arsip ke dalam aplikasi arsip*; Membuat daftar pertelaan arsip; Menata arsip pada tempatnya sesuai pengelompokan. e. Melaporkan dokumen arsip yang telah ditatausahakan kepada Kepala Subbag Umum.

3.

Kepala Subbagian Umum: Memonitor secara periodik dokumen arsip dan daftar pertelaan arsip.

*dalam hal KPPN telah menggunakan aplikasi filing sistem/pengarsipan. Jangka waktu penyelesaian: 1 (satu) hari kerja


Haryana NIP 19600603 198502 1 001

54

SOP KPPN






Standar Prosedur Operasi/Standard Operating Procedures (SOP) Usul Penghapusan Arsip atau Barang Inventaris Kantor Dasar Hukum :

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan. 2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 796/KM.1/1995 Penyusutan Arsip di Lingkungan Departemen Keuangan

NO.

1.

KEPALA KANTOR

URAIAN KEGIATAN

SUBBAG UMUM

tentang

PANITIA PENGHAPUSAN/ PEMUSNAHAN

Pedoman

KANWIL DJPB

Panitia Penghapusan/Pemusnahan: Meneliti, Memilah dan membuat surat usulan pemusnahan arsip yang sudah tidak mempunyai nilai guna kepada Kepala Kantor melalui Kasubbag Umum

2.

Kepala Subbagian Umum: Meneliti dan memaraf Surat Usulan Pemusnahan Arsip dan meneruskan kepada Kepala Kantor.

3.

Kepala Kantor: Menerima, meneliti, menandatangani Surat Usulan Pemusnahan Arsip dan meneruskan kepada Pelaksana Subbag Umum.

4.

Pelaksana Subbagian Umum: a. Menerima, serta mengagenda dan mengirim Surat Usulan Pemusnahan Arsip kepada Kanwil DJPB b. Menatausahakan surat usulan penghapusan Arsip

Jangka waktu penyelesaian: 20 (dua puluh) hari kerja Disahkan oleh: Sekretaris Ditjen Perbendaharaan, ttd Haryana NIP 19600603 198502 1 001

55

SOP KPPN





Standar Prosedur Operasi/Standard Operating Procedures (SOP) Penghapusan Arsip Dasar Hukum

:

1.


2.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 796/KM.1/1995 tentang Pedoman Penyusutan Arsip di Lingkungan Departemen Keuangan.

KEPALA KANTOR

NO.

URAIAN KEGIATAN

1

Kepala Kantor: a. Menerima Surat Keputusan Penetapan Pemusnahan Arsip dari Sekjen Kementerian Keuangan melalui Kanwil DJPB; b. Memberikan disposisi kepada Kasubbag Umum untuk melaksanakan proses penghapusan Arsip.

2.

Kepala Subbagian Umum: Menerima dan meneruskan Surat Keputusan Penetapan Penghapusan Arsip kepada Panitia Penghapusan Arsip untuk dilakukan proses penghapusan.

3.

Panitia Penghapusan Arsip: a. Melaksanakan penghapusan arsip dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Kantor; b. Pelaksanaan penghapusan arsip dilakukan dengan dua cara : - dimusnahkan; atau - dijual. c. Bila dengan cara dimusnahkan dibuatkan Berita Acara Pemusnahan Arsip; d. Bila dengan cara dijual dibuat Berita Acara dan uang hasil penjualan di setor ke Kas Negara.

4.

Pelaksana Subbagian Umum: a. Menerima, mengagenda dan mengirimkan Laporan Berita Acara penghapusan arsip kepada instansi terkait; b. Menatausahakan dokumen penghapusan sebagai Arsip.

SUBBAG UMUM

PANITIA INSTANSI PENGHAPUSAN TERKAIT ARSIP


Haryana NIP 19600603 198502 1 001

56

Nomor: KEP-133/PB/2014 185 Tanggal Penetapan: 21Mei 2014 Tanggal Revisi: Nomor SOP: KP.01/A2/041

KEMENTERIAN KEUANGAN R.I DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA

Standar Prosedur Operasi/Standard Operating Procedures (SOP) Penyelesaian Izin Perjalanan Ke Luar Negeri Untuk Keperluan Pribadi Dasar Hukum

NO.

:

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 2. Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-38/PB/2007 tentang Ijin Melakukan Perjalanan ke Luar Negeri Untuk Kepentingan Pribadi atau Di Luar Kedinasan. KEPALA KANTOR

URAIAN KEGIATAN

1.

Pegawai yang bersangkutan: Mengajukan surat permohonan perjalanan luar negeri yang ditujukan kepada Menteri Keuangan kepada Kepala Kantor melalui Subbagian Umum.

2.

Pelaksana Subbagian Umum: a. Menerima surat permohonan perjalanan luar negeri dengan dilampiri data pendukung pegawai yang bersangkutan; b. Membuat konsep surat permohonan ijin melakukan perjalanan luar negeri dan meneruskan kepada Kasubbag Umum.

3.

Kepala Subbagian Umum: a. Meneliti, memaraf konsep surat permohonan ijin melakukan perjalanan luar negeri; b. Meneruskan kepada Kepala Kantor.

4.

Kepala Kantor: Menerima, meneliti, dan menandatangani konsep surat permohonan ijin melakukan perjalanan luar negeri, kemudian meneruskan kepada Pelaksana Subbag Umum.

5.

Pelaksana Subbagian Umum: a. Menerima surat permohonan ijin melakukan perjalanan luar negeri yang sudah ditandatangani Kepala Kantor; b. Memberi nomor dan cap dinas, kemudian mengirimkan kepada Kanwil DJPB secara hierarki dan menyimpan sebagai arsip.

SUBBAG UMUM

PEGAWAI YBS

KANWIL DJPB


57

SOP KPPN



Standar Prosedur Operasi/Standard Operating Procedures (SOP) Penanganan Pelanggaran Kode Etik Dasar Hukum :

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PM.5/2007 tentang Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 3. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-213/PB/2009 tentang Pemberian Kuasa dari Direktur Jenderal Perbendaharaan kepada para Pejabat Lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk Atas Nama Direktur Jenderal Perbendaharaan Menandatangani Surat Keputusan Mutasi Pegawai dan Lain Sebagainya di Bidang Kepegawaian.

No

URAIAN KEGIATAN

1.

Atasan Pegawai: a. Menerima pengaduan secara tertulis adanya dugaan pelanggaran kode etik; atau b. Menemukan sendiri adanya dugaan pelanggaran kode etik terhadap pegawai bawahannya; c. Melakukan penelitian terhadap adanya dugaan pelanggaran kode etik tersebut kemudian membuat laporan kepada Kepala Kantor.

2.

Kepala Kantor: a. Menerima pengaduan secara tertulis adanya dugaan pelanggaran kode etik; b. Menemukan sendiri adanya dugaan pelanggaran kode etik terhadap pegawai bawahannya; atau c. Menerima laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik dari Atasan Pegawai; d. Terhadap adanya dugaan pelanggaran kode etik tersebut, kemudian menugaskan kepada Pejabat yang ditunjuk untuk melakukan penelitian lebih lanjut.

3.

Pejabat yang Ditunjuk: a. Melakukan penelitian atas dugaan adanya pelanggaran kode etik pegawai; b. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, kemudian menugaskan kepada Pelaksana yang ditunjuk untuk membuat laporan hasil penelitian.

KEPALA KANTOR

58

PEJABAT/ PEG. YG DITUNJUK

ATASAN PEGAWAI

PEGAWAI YBS

KANWIL DJPBN/ MAJELIS KODE ETIK

SOP KPPN

No

URAIAN KEGIATAN

4.

Pelaksana yang Ditunjuk: a. Membuat konsep laporan hasil penelitian atas dugaan adanya pelanggaran kode etik pegawai berdasarkan arahan dari pejabat yang ditunjuk; b. Membuat konsep surat pengantar laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik pegawai; c. Meneruskan kepada Pejabat yang Ditunjuk.

5.

Pejabat yang Ditunjuk: a. Menerima, memeriksa, dan memaraf konsep laporan atas dugaan adanya pelanggaran kode etik pegawai berikut surat pengantarnya; b. Meneruskan dokumen dimaksud kepada Kepala Kantor.

6.

Kepala Kantor: a. Menerima, memeriksa, dan menandatangani laporan atas dugaan adanya pelanggaran kode etik pegawai berikut surat pengantarnya; b. Meneruskan kepada Pelaksana yang Ditunjuk melalui pejabat yang ditunjuk untuk diproses lebih lanjut.

7.

Pelaksana yang Ditunjuk: a. Menerima laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik pegawai berikut surat pengantarnya yang telah ditandatangani; b. Mencatat dalam buku agenda, memberi nomor dengan kode Sangat Rahasia (SR), dan membubuhi cap dinas; c. Mengirimkan surat pengantar beserta laporan dimaksud kepada Kepala Kanwil DJPB; d. Menatausahakan pertinggal sebagai arsip.

8.

Menunggu proses lebih lanjut dari Majelis Kode Etik yang dibentuk oleh Kepala Kanwil DJPBN.

KEPALA KANTOR

59


ATASAN PEGAWAI

PEGAWAI YBS


SOP KPPN

No

URAIAN KEGIATAN

9.

Kepala Kantor (sebagai pejabat yang berwenang memberi sanksi moral): a. Menerima Surat Pemberitahuan dari Majelis Kode Etik dalam hal pegawai yang bersangkutan tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan/atau pelanggaran disiplin pegawai kemudian meneruskan kepada atasan pegawai yang bersangkutan untuk diproses lebih lanjut; atau b. Menerima Laporan Hasil Pemeriksaan dari Majelis Kode Etik dalam hal pegawai yang bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran kode etik kemudian mendisposisikan kepada: 1. Atasan Pegawai untuk diproses lebih lanjut dalam hal keputusan Majelis menyangkut sanksi pelanggaran disiplin pegawai PP No. 30 Tahun 1980; 2. Pejabat yang ditunjuk untuk diproses lebih lanjut dalam hal terbukti adanya pelanggaran kode etik;

10.

Atasan Pegawai: a. Menerima surat pemberitahuan tidak terbukti melanggar atau Laporan Hasil Pemeriksaan dalam hal keputusan Majelis menyangkut sanksi pelanggaran disiplin pegawai PP No. 30 Tahun 1980 sesuai disposisi Kepala Kantor; b. Menyampaikan kepada pegawai yang bersangkutan bahwa tidak terbukti adanya pelanggaran kode etik; c. Melakukan proses lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku dalam hal keputusan Majelis menyangkut sanksi pelanggaran disiplin pegawai PP No. 30 Tahun 1980.

11.

Pejabat yang Ditunjuk: a. Menerima Laporan Hasil Pemeriksaan adanya pelanggaran kode etik pegawai sesuai disposisi Kepala Kantor; b. Menugaskan Pelaksana yang Ditunjuk untuk membuat konsep keputusan pemberian sanksi moral;

12.

Pelaksana yang Ditunjuk: a. Membuat konsep keputusan mengenai pemberian sanksi moral terhadap pegawai yang melanggar kode etik pegawai; b. Meneruskan kepada Pejabat yang Ditunjuk;

KEPALA KANTOR


ATASAN PEGAWAI

PEGAWAI YBS


Tdk melanggar kode etik / Menyangkut sanksi disiplin PP 30/1980 Melanggar kode etik

60

SOP KPPN

No

URAIAN KEGIATAN

11.

Pejabat yang Ditunjuk: a. Menerima, memeriksa, dan memaraf konsep keputusan mengenai pemberian sanksi moral; b. Meneruskan kepada Kepala Kantor (sebagai pejabat yang berwenang member sanksi moral).

12.

Kepala Kantor (sebagai pejabat yang berwenang member sanksi moral): a. Menerima, memeriksa, dan menandatangani keputusan mengenai pemberian sanksi moral; b. Meneruskan kepada Pelaksana yang ditunjuk melalui pejabat yang ditunjuk untuk diproses lebih lanjut.

13.

Pelaksana yang Ditunjuk: a. Menerima keputusan mengenai pemberian sanksi moral yang telah ditandatangani; b. Mencatat dalam buku agenda, memberi nomor, dan membubuhi cap dinas; c. Menyampaikan kembali keputusan dimaksud kepada Kepala Kantor (sebagai pejabat yang berwenang member sanksi moral); d. Menatausahakan pertinggal sebagai arsip.

14.

Kepala Kantor (sebagai pejabat yang berwenang member sanksi moral): a. Menerima keputusan pemberian sanksi moral; b. Menyampaikan sanksi moral kepada pegawai yang bersangkutan.

15.

Pegawai yang Bersangkutan: a. Menerima keputusan mengenai pemberian sanksi moral; b. Melaksanakan sanksi moral berupa “Permohonan maaf secara lisan dan/atau tertulis atau pernyataan penyesalan”.

KEPALA KANTOR


ATASAN PEGAWAI

PEGAWAI YBS



Haryana NIP 19600603 198502 1 001

61

SOP KPPN



Standar Prosedur Operasi/Standard Operating Procedures (SOP) Penunjukan Petugas Pengantar SP2D (Kurir)

Dasar Hukum

:

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan;

No

URAIAN KEGIATAN

1.

Kepala Kantor: Pada setiap awal tahun anggaran, menetapkan kebijakan umum dan memberikan arahan kepada Kasubbag Umum terkait penunjukan Petugas Pengantar SP2D (Kurir).

2.

Kepala Subbagian Umum: Berdasarkan kebijakan dan arahan Kepala Kantor, memerintahkan Pelaksana untuk menyusun konsep Surat Keputusan Penunjukan/Penetapan Petugas Pengatar SP2D (Kurir).

3.

Pelaksana Subbagian Umum: a. Menyusun usulan konsep Surat Keputusan Penunjukan/Penetapan Petugas Pengatar SP2D (Kurir) beserta uraian tugas dan tanggung jawabnya; b. Menyampaikan usulan konsep Surat Keputusan Penunjukan/Penetapan Petugas Pengatar SP2D (Kurir) beserta uraian tugas dan tanggung jawabnya kepada Kasubbag Umum.

4.

Kepala Subbagian Umum: a. Menerima dan meneliti konsep Surat Keputusan Penunjukan/Penetapan Petugas Pengatar SP2D (Kurir) berdasarkan kebijakan dan arahan Kepala Kantor kemudian memaraf konsep tersebut; b. Menyampaikan konsep Surat Keputusan Penunjukan/Penetapan Petugas Pengatar SP2D (Kurir) kepada Kepala Kantor.

5.

Kepala Kantor: a. Menerima, meneliti dan memeriksa usulan Surat Keputusan Penunjukan/Penetapan Petugas Pengatar SP2D (Kurir). b. Menandatangani Surat Keputusan Penunjukan/ Penetapan Petugas Pengatar SP2D (Kurir). c. Meneruskan kepada Pelaksana Subbag Umum.

KEPALA KANTOR

SUBBAGIAN UMUM

PEGAWAI YANG DITUNJUK

SOP KPPN

62

No

URAIAN KEGIATAN

6.

Pelaksana Subbagian Umum: a. Menerima Surat Keputusan Penunjukan/ Penetapan Petugas Pengatar SP2D (Kurir) yang telah ditandatangani Kepala Kantor; b. Memberi nomor dan membubuhi cap dinas pada surat keputusan dimaksud; c. Menyampaikan surat keputusan dimaksud kepada pegawai yang ditunjuk dan mengarsipkan.

KEPALA KANTOR

SUBBAGIAN UMUM

PEGAWAI YANG DITUNJUK


Haryana NIP 19600603 198502 1 001

SOP KPPN

63


Nomor: KEP-133/PB/2014 85




Tanggal Revisi:



Standar Prosedur Operasi / Standard Operating Procedures (SOP) Pembuatan Laporan Inventaris Barang Dasar Hukum

: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Aset Negara; 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara; 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan. KEPALA KANTOR

NO

URAIAN KEGIATAN

1.

Kepala Subbagian Umum: a. Menerima bukti mutasi barang berupa : berita acara penerimaan barang, kwitansi pembelian, SK Penghapusan; b. Menerima pengiriman barang dan Berita Acara Serah Terima Barang dari Kantor Pusat; c. Meneruskan ke Petugas SIMAK BMN untuk diproses lebih lanjut.

2.

Petugas SIMAK BMN: a. Menerima dan meneliti bukti-bukti mutasi barang sebagai dasar pencatatan, kemudian memasukkan data ke aplikasi SIMAK BMN; b. Mencetak dan menyampaikan Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang ke Kasubbag Umum.

3.

Kepala Subbagian Umum: a. Menerima, meneliti dan memberi paraf Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang; b. Menyampaikan Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang ke Kepala Kantor.

4.

Kepala Kantor: Menerima, meneliti dan menandatangani Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang kemudian meneruskan ke Petugas SIMAK BMN.

5.

Petugas SIMAK BMN: a. Menerima dan mengirim Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang ke Kantor Kanwil selaku Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah; b. Mengarsipkan Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Milik Negara.

KASUBBAG UMUM

PETUGAS SIMAK BMN

KANWIL DJPBN


Haryana NIP 19600603 198502 1 001 SOP KPPN

64



Standar Prosedur Operasi / Standard Operating Procedures (SOP) Pengelolaan Pengaduan/Keberatan Masyarakat yang diterima melalui Sarana Pengaduan pada KPPN Dasar Hukum

:

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan. 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan KANWIL/ PETUGAS KEPALA SUBBAG SEKSI PENERIMA KANTOR UMUM TERKAIT KANTOR PENGADUAN PUSAT

NO

URAIAN KEGIATAN

1.

Petugas Penerima Pengaduan/Keberatan: a. Berdasarkan Surat Penunjukan oleh Kepala Kantor, menerima pengaduan/keberatan atas pelayanan KPPN yang berasal dari satker melalui email, telepon, sms, media massa, dan sarana media lainnya yang dimiliki KPPN; b. Mengidentifikasi pengaduan/keberatan yang diterima dan membuat matrik tindak lanjut; c. Pengaduan yang diterima via telepon dapat dijawab langsung sepanjang petugas memahami, dalam hal petugas tidak dapat memberikan jawaban langsung, petugas meminta penelpon untuk memberikan identitas (nama, instansi, dan no. tlp.) agar dapat dihubungi kembali untuk memberikan jawaban tindak lanjut. d. Menyampaikan matrik tindak lanjut ke Kasubbag Umum

2.

Kepala Subbagian Umum: Menerima dan meneliti matrik tindak lanjut pengaduan/keberatan kemudian menyampaikan kepada Kepala Kantor.

3.

Kepala Kantor: Menerima, meneliti, kepada: 



4.

dan

memberikan

disposisi

Kasubbag Umum apabila pengaduan/keberatan bukan merupakan tugas dan wewenang KPPN untuk diteruskan ke Kanwil/Kantor Pusat; Kepala Seksi terkait untuk langsung memberikan jawaban atau melakukan pembahasan bersama atas pengaduan/keberatan.

Kewenangan KPPN Kewenangan Kanwil/ Kantor Pusat

Kepala Seksi Terkait: a. Menerima disposisi dan matrik pengaduan/keberatan dari kepala kantor; b. Memeriksa, menelaah, dan memberikan jawaban atas pengaduan/keberatan; c. Menyampaikan konsep jawaban atas pengaduan/keberatan ke Kepala Kantor.

65

SOP KPPN

KANWIL/ PETUGAS KEPALA SUBBAG SEKSI PENERIMA KANTOR UMUM TERKAIT KANTOR PENGADUAN PUSAT

NO

URAIAN KEGIATAN

5.

Kepala Subbagian Umum: Menerima disposisi dari Kepala Kantor dan menugaskan Pelaksana Subbag Umum untuk membuat konsep Nota Dinas Pengantar ke Kanwil/Kantor Pusat terkait materi pengaduan/keberatan yang bukan tugas dan wewenang KPPN.

6.

Pelaksana Subbagian Umum: Menerima matrik pengaduan/keberatan dan membuat konsep Nota Dinas Pengantar ke Kanwil/Kantor Pusat, kemudian menyampaikan ke Kasubbag Umum.

7.

Kasubbag Umum: Menerima, memeriksa, dan memaraf konsep Nota Dinas Pengantar ke Kanwil/Kantor Pusat kemudian menyampaikan ke Kepala kantor.

8.

Kepala Kantor: a. Jika merupakan kewenangan Kanwil/Kantor Pusat, menerima, memeriksa, dan menandatangani Nota Dinas \Pengantar kemudian meneruskan ke Pelaksana Subbag Umum melalui Kasubbag umum untuk dikirim ke Kanwil/Kantor Pusat, atau b. Jika merupakan kewengan KPPN, menerima dan memeriksa jawaban atas pengaduan/keberatan dari seksi terkait kemudian meneruskan jawaban ke Petugas Penerima Pengaduan/Keberatan melalui Kasubbag Umum untuk diproses lebih lanjut.

9.

10.

Petugas Penerima Pengaduan/Keberatan: Menerima dan mengirimkan jawaban pengaduan/keberatan melalui:

b

atas



Email apabila pengaduan/keberatan diterima melalui email;



Surat tanggapan ke media massa apabila pengaduan/keberatan diperoleh melalui media massa;



SMS apabila melalui SMS;



Menelpon kembali istansi terkait apabila pengaduan/keberatan diterima melalui telepon.



Sarana media lainnya yang dimiliki KPPN.

pengaduan/keberatan

a

diterima

Pelaksana Subbagian Umum: Menerima, memeriksa, dan mendistribusikan Surat Pengantar beserta matrik pengaduan/keberatan yang bukan merupakan tugas dan wewenang KPPN ke Kanwil/Kantor Pusat.


Haryana NIP 19600603 198502 1 001

66

SOP KPPN


Nomor: KEP-133/PB/2014 Tanggal Penetapan: 21Mei 2014


Tanggal Revisi:



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I

Standar Prosedur Operasi/Standard Operating Procedures (SOP) Tata Cara Pengelolaan Kegiatan Dasar Hukum

: 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 2. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-70/PB/2010 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 3. Surat Edaran Nomor SE-5/PB/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Kegiatan, Anggaran, dan Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan. UNIT ESELON IV

NO.

URAIAN KEGIATAN

1.

Kepala Subbagian Umum: Berdasarkan DIPA dan POK menyampaikan daftar alokasi anggaran kepada unit pemrakarsa kegiatan untuk menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran berikut Matrik Pelaksanaan Kegiatan serta Jadwal waktu pelaksanaannya.

2.

Kepala Seksi/Subbagian Umum: Menerima dan meneliti daftar alokasi anggaran dan mendisposisi kepada Pelaksana untuk menyusun Rencana Kegiatan.

3.

Pelaksana Seksi/Subbagian Umum: Menerima dan mempelajari disposisi dari Kepala Seksi/ Subbagian Umum untuk menyusun: a. Rencana Kegiatan dan Anggaran; b. Matrik Pelaksanaan Kegiatan; c. Nota Dinas Pelaksanaan Kegiatan kepada Kepala Kantor.

4.

Kepala Seksi/Subbagian Umum: Menandatangani Nota Dinas Pelaksanaan Kegiatan untuk disampaikan kepada Kepala Kantor, dengan lampiran: a. Rencana Kegiatan dan Anggaran; b. Matrik Pelaksanaan Kegiatan.

5.

Kepala KPPN: Menerima, meneliti Nota Dinas Pelaksanaan Kegiatan, dan memberikan persetujuan.

6.

Kepala Seksi/Subbagian Umum: Berdasarkan ijin persetujuan dari Kepala Kantor, mendisposisi kepada Pelaksana untuk membuat Dokumen Kebutuhan Pembiayaan.

SUBBAG UMUM/ MANAGER KINERJA

KEPALA KANTOR

MANAJER KINERJA KANWIL

SOP KPPN

67

UNIT ESELON IV

NO.

URAIAN KEGIATAN

7.

Pelaksana Seksi/Subbagian Umum: Menerima dan mempelajari disposisi dari Kepala Seksi/ Subbagian Umum untuk menyusun Dokumen Kebutuhan Pembiayaan yang meliputi: a. Nota Pertimbangan Urgensi Pelaksanaan Kegiatan; b. Surat Tugas; c. Undangan untuk Peserta/Narasumber; d. Apabila tersedia dana untuk kegiatan konsinyering, khusus untuk pengusulannya dilampirkan Surat Pernyataan dari Kepala KPPN yang menyatakan bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan konsinyering.

8.

Kepala Seksi/Subbagian Umum: Menandatangani Nota Pertimbangan Urgensi Pelaksanaan Kegiatan untuk diajukan kepada Kepala Kantor, dan memaraf lampiran yang meliputi; a. Surat Tugas; b. Undangan untuk Peserta/Narasumber; c. Matriks Pelaksanaan Kegiatan; d. Surat Pernyataan bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan konsinyering, apabila tersedia dana untuk kegiatan konsinyering.

9.

Kepala KPPN: a. Menerima, meneliti, dan menandatangani Surat Tugas dan Undangan untuk peserta/narasumber; b. Mendisposisikan Matrik Pelaksanaan Kegiatan kepada Manajer Kinerja KPPN; c. Mendisposisikan Dokumen Kebutuhan Pembiayaan kepada Kepala Subbagian Umum.

10.

Kepala Subbagian Umum: Menerima dan mempelajari disposisi dari Kepala Kantor atas Dokumen Kebutuhan Pembiayaan untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.


KEPALA KANTOR


SOP KPPN

68

UNIT ESELON IV

NO.

URAIAN KEGIATAN

11.

Manajer Kinerja KPPN: a. Menerima dan mempelajari disposisi dari Kepala Kantor atas Matrik Pelaksanaan Kegiatan; b. Menyusun Daftar Monitoring Realisasi Kegiatan, Anggaran, dan Kinerja; c. Bersama pelaksana kegiatan menyusun Laporan Realisasi Kegiatan, Anggaran, dan Kinerja; d. Setelah dilakukan pembahasan dan evaluasi dalam forum pimpinan lingkup KPPN, Laporan Realisasi Kegiatan, Anggaran, dan Kinerja disampaikan kepada Manajer Kinerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan setiap bulan.


KEPALA KANTOR


.

Disahkan oleh : Sekretaris Ditjen Perbendaharaan, ttd

Haryana NIP 19600603 198502 1 001

SOP KPPN

69

Standard Operating Procedures (SOP) Penerbitan Surat Permohonan Transfer DBH PBB

Recommend Documents