KEBIJAKAN HUKUM PIDANA MENGENAI SYARAT PEMBERIAN REMISI KEPADA NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI (KORUPTOR)
SKRIPSI Diajukan untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
OLEH : SUSI SOFIA SIMBOLON 110200525 DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2015
1 Universitas Sumatera Utara
ABSTRAK Susi Sofia Simbolon *) M.Hamdan**) Marlina***) Korupsi merupakan perbuatan melawan hukum yang bertujuan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Pelaku tindak pidana korupsi harus diberi hukuman karena telah melanggar hukum, sebabdalam hukum yang penting bukanlah apa yang terjadi, tetapi apa yang seharusnya terjadi. Koruptor dihukum bukan akibat dari korupsi yang dilakukan, tetapi koruptor harus dihukum berdasarkan undang-undang yang melarangnya. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini adalah Bagaimanapengaturan justice collaborator dalam pemberian remisi kepada narapidana koruptor, bagaimana syarat penentuan justice collaborator kepada narapidana koruptor, bagaimana identifikasi justice collaborator dalam kasus korupsi Agus Condro pada pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia periode 2004-2009. Metode penelitian yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang difokuskan untuk mengkaji kaidah-kaidah dan norma-norma dalam hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan yang hendak dibahas dalam skripsi ini. Kesimpulannya adalah Pengaturan Justice Collaborator mengenai pemberian remisi diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana ( whistleblower ) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu pada butir 2, United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) pada Pasal 37 ayat (2) dan (3), Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban pada Pasal 10, dan Peraturan Bersama Aparat Penegak Hukum dan LPSKtentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama pada Pasal 1 ayat (3). Syarat untuk menjadi Justice collaborator adalah yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana serius, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan. Agus Condro, berdasarkan kerjasamanya dengan aparat penegak hukum untuk mengungkap kasus tindak pidana korupsi pada Pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Periode 2004-2009, dapat disebut sebagai justice collaborator, disamping itu Agus Condro bukanlah pelaku utama dari tindak pidana yang dilakukan. _____________________________ *) Mahasiswa Fakultas Hukum USU **) Dosen Pembimbing I, Ketua Jurusan Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum USU ***) Dosen Pembimbing II, Staff Pengajar Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum USU
i Universitas Sumatera Utara
KATA PENGANTAR
Segala puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat dan rahmat yang telah diberikan-Nya selama ini, sehingga Penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan benar.Terima kasih dan penghargaan yang setinggi – tinggiya penulis persembahkan kepada kedua orang tua, sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan Skripsi yang berjudul:Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Syarat Pemberian Remisi Kepada Narapidana Tindak Pidana Korupsi (Koruptor) adalah guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Penulis menyadari bahwa hasil penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan.Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan adanya saran dan kritik dari para pembaca skripsi ini. Kelak dengan adanya saran dan kritik tersebut, maka penulis akan dapat menghasilkan karya tulis yang lebih baik dan berkualitas, baik dari segi substansi maupun dari segi penulisannya. Penulis juga ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 1.
Bapak Prof. Dr. Runtung Sitepu, S.H., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU).
2.
Bapak Prof. Dr. Budiman Ginting, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU).
3.
Bapak Syarifuddin Hasibuan, S.H., M.Hum.,DFM, selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU). ii Universitas Sumatera Utara
4.
Bapak H.OK.Saidin,S.H., M.Hum, selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU).
5.
Bapak Dr.M.Hamdan,SH., M.Hum, selaku Ketua Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum USU sekaligus selaku Dosen Pembimbing I. Terima kasih atas waktu dan bimbingan yang telah diberikan kepada Penulis selama proses penyusunan dan penyelesaian skripsi ini sertaatas saran-saran dari Beliau juga yang mebuat pola pikir Penulis lebih terbuka dan lebih tepat dalam menyusun materi dan membuat analisis dalam skripsi ini.
6.
Ibu Liza Erwina, SH., M.Hum selaku Sekretaris Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum USU.
7.
Bapak Ramli Siregar, SH., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik Penulis selama perkuliahan.
8.
Ibu Dr.Marlina,SH., M.Hum selaku Dosen Pembimbing II. Terima kasih atas waktu dan bimbingan yang telah diberikan kepada Penulis selama proses penyusunan dan penyelesaian skripsi ini. Beliau juga memberikan berbagai masukan yang sangat berharga berkaitan dengan materi guna penyelesaikan skripsi ini.
9.
Para Dosen, Asisten Dosen, dan seluruh staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara yang telah berjasa mendidik dan membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Skripsi ini khusus Penulis persembahkan kepada orang tua tercinta Bapak Nelson Fransiskus Simbolon, yang selalu memberi kasih sayang serta
iii Universitas Sumatera Utara
11. dukungan hingga Penulis mampu menyiapkan skripsi ini. Tanpa dukungan, doa serta semangat dari beliau skripsi ini tidak akan selesai. 12. Kepada saudara tersayang, Bang Christian, Kak Mikayla, Bang Julius, Sonia, Anne dan Aurel yang selalu membantu segala kesusahan dan rintangan yang Penulis hadapi dengan support dan doa yang diberikan. 13. Kepada semua keluarga yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih karena selalu memberi nasehat, doa, dan dukungan kepada Penulis. 14. Sahabat tercinta, Busharton R., Mey G., Ebat, Baru, Hariono, Lasria, Margaretha. Terimakasih buat semangat yang selalu diberikan kepada Penulis dan atas bantuannya kepada Penulis selama masa perkuliahan. You are the best guys!!! 15. Sahabat terbaik, Nanda Kalo, Dwi Wira, Arnita Alfriana, Dian Ekawaty, Gabeta Solin, Imam Haidar, Roni Afrizal,Agung Handi, Albert Fernando, Daniel Clinton, Ferdinan Manurung, Firman Hulu, Nimah Tampubolon, dan Bima Halilintar yang senantiasa memberi semangat kepada Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dan buat kebersamaannya selama 4 tahun di Fakultas Hukum yang menjadi pengalaman yang tidak bisa Penulis lupakan. See you on the TOP!!! 16. Teman-teman Grup F, teman-teman IMADANA dan seluruh stambuk 2011 yang selalu memberi dukungan kepada Penulis. Penulis juga menyampaikan permohonan maaf jika selama masa perkuliahan dan selama penulisan skripsi ini, Penulis telah melakukan kesalahan.
iv Universitas Sumatera Utara
Akhir kata semoga skripsi ini berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum.
Medan, Juni 2015 Penulis
Susi Sofia Simbolon
v Universitas Sumatera Utara
DAFTAR ISI
ABSTRAK.............................................................................................................i KATA PENGANTAR .......................................................................................... ii ................................................................................................................................. DAFTAR ISI ........................................................................................................ vi BAB I: PENDAHULUAN A. Latar Belakang .................................................................................. 1 B. Rumusan Masalah ............................................................................. 8 C. Tujuan Penelitian .............................................................................. 8 D. Manfaat Penelitian ............................................................................ 8 E. Keaslian Penulisan ............................................................................ 9 F. Tinjauan Kepustakaan 1. Pengertian Kebijakan Hukum ................................................... 10 2. Pengertian Kebijakan Hukum Pidana ....................................... 12 3. Pengertian Remisi ..................................................................... 14 4. Pengertian Narapidana ............................................................ ..17 5. Pengertian Korupsi.................................................................... 20 G. Metode Penelitian ........................................................................... 23 H. Sistematika Masalah ................................................................... ....26
BAB II : PENGATURAN JUSTICE COLLABORATOR DALAM PEMBERIAN REMISI KEPADA NARAPIDANA KORUPTOR A. Sejarah Pemberian Remisi................................................................28
vi Universitas Sumatera Utara
B. Jenis Remisi......................................................................................37 C. Besaran Remisi ...............................................................................39 D. Pengertian Justice Collaborator........................................................41 E. Pengaturan Justice Collaborator.......................................................45
BAB III : SYARAT PENENTUANJUSTICE COLLABORATOR UNTUK KORUPTOR A. SyaratPenentuanJustice Collabor...................................................52 B. Perlindungan Khusus dan Keringanan Hukum bagi Justice Collaborator.................................................................61 C. Syarat Memperoleh Perlindungan Hukum bagi Justice Collaborator.................................................................64 D. Bentuk perlindungan yang berhak diperoleh Justice Collbaorator..66
BAB IV : IDENTIFIKASI JUSTICE COLLABORATOR DALAM KASUS KORUPSI AGUS CONDRO (PEMILIHAN DEPUTI GUBERNUR SENIOR BANK INDONESIA PERIODE 2004-2009) A.
Posisi Kasus.....................................................................................76
B.
Kedudukan Agus Condro sebagai Justice Collaborator.................86
C.
Perlakuan khusus dan perlindungan bagi Agus Condro..................92
D.
Kedudukan Agus Condro dalam Pembuktian Kasus Tindak Pidana Korupsi (Pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Tahun 2004)...........................................................99
E.
Masalah yang dapat timbul dalam penerapan ketentuan tentang Justice Collaborator dalam SEMA No.04 Tahun 2011 .........................................................................101
BAB V : PENUTUP A.
KESIMPULAN..............................................................................106
B.
SARAN ..........................................................................................107
DAFTAR PUSTAKA vii Universitas Sumatera Utara
