PERLINDUNGAN TERHADAP INDUSTRI DALAM NEGERI MELALUI TINDAKAN PENGAMANAN PERDAGANGAN (SAFEGUARD) DITINJAU DARI UU NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN
SKRIPSI
Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum
OLEH: MELISSA AYU ASIMA SILALAHI 100200192
DEPARTEMEN HUKUM EKONOMI
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2014
Universitas Sumatera Utara
PERLINDUNGAN TERHADAP INDUSTRI DALAM NEGERI MELALUI TINDAKAN PENGAMANAN PERDAGANGAN ( SAFEGUARD) DITINJAU DARI UU NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN
SKRIPSI Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum
OLEH: MELISSA AYU ASIMA SILALAHI 100200192 DEPARTEMEN HUKUM EKONOMI
Ketua Departemen Hukum Ekonomi
(Windha S.H., M.Hum.) NIP. 197501122005012002
Dosen Pembimbing I
Prof. Dr. Budiman Ginting S.H., M.Hum NIP. 195905111986011001
Dosen Pembimbing II
Dr. Mahmul Siregar S.H.,M.Hum NIP. 197302202002121001
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2014
Universitas Sumatera Utara
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkah dan rahmat yang telah diberikan-Nya selama ini, sehingga Penulis bisa menyelesaikan karya tulis skripsi ini dengan baik dan benar. Penulisan Skripsi yang berjudul: Perlindungan Terhadap Industri Dalam Negeri Melalui Tindakan Pengamanan Perdagangan (Safeguard) Ditinjau Dari UU Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan adalah guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Penulis menyadari bahwa hasil penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karenanya, penulis sangat mengharapkan adanya saran dan kritik dari para pembaca skripsi ini. Kelak dengan adanya saran dan kritik tersebut, maka penulis akan dapat menghasilkan karya tulis yang lebih baik dan berkualitas, baik dari segi substansi maupun dari segi cara penulisannya. Secara khusus, Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua Penulis yang telah membesarkan, mendidik, dan mendukung Penulis hingga bisa menyelesaikan pendidikan formal Strata Satu (S1) ini. Penulis juga ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 1.
Bapak Prof. Dr. Runtung Sitepu, S.H., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU).
Universitas Sumatera Utara
2.
Bapak Prof. Dr. Budiman Ginting, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU).
3.
Bapak Syarifuddin Hasibuan, S.H., M.Hum.,DFM, selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU).
4.
Bapak OK. Saidin, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU).
5.
Ibu Windha, S. H., M. Hum., selaku Ketua Departemen Hukum Ekonomi dan Dosen Hukum Ekonomi. Ucapan terima kasih sebesar-besarnya atas segala saran dan kritik yang sangat berarti dan bermanfaat bagi penyelesaian skripsi ini.
6.
Bapak Ramli Siregar, S.H., M. Hum., selaku Sekretaris Jurusan Departemen Hukum Ekonomi. Ucapan terima kasih sebesar-besarnya atas ilmu yang telah diberikan dalam perkuliahan.
7.
Bapak Prof. Dr. Budiman Ginting, S.H., M.Hum., Dosen Hukum Ekonomi dan Dosen Pembimbing I. Ucapan terima kasih sebesar-besarnya atas segala bantuan dan dukungannya yang sangat berarti dan bermanfaat bagi penyelesaian skripsi ini.
8.
Bapak Dr. Mahmul Siregar, S.H., M.Hum., selaku Dosen Hukum Ekonomi dan Dosen Pembimbing II. Ucapan terima kasih sebesar-besarnya atas segala bantuan, kritikan, saran, bimbingan, dan dukungan yang sangat berarti dan bermanfaat hingga selesainya penyusunan skripsi ini.
Universitas Sumatera Utara
9.
Dr. Mirza Nasution S.H., M.Hum., selaku Dosen Wali. Ucapan terima kasih sebesar-besarnya atas segala bantuan sejak baru menjadi mahasiswa sampai sekarang selesai menyelesaikan pendidikan.
10. Para Dosen, Asisten Dosen, dan seluruh staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara yang telah berjasa mendidik dan membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 11. Ayah dan Ibuku tercinta, S.M Silalahi dan Lili Andini, yang telah memberikan doa, cinta kasihnya, dan semangat yang tiada hentinya bagi saya. 12. Adik-adikku Bayu Silalahi dan Timoty Silalahi, yang telah menjadi semangat bagi Penulis dan setia mengiringi dengan doa-doanya. 13. Harry Silaban yang telah memberikan semangat dan doa. 14. Teman-teman seperjuanganku dan sahabat-sahabat terkasih Egha, Jeje, Hasnita, Boby, Frenky, Dadan dan seluruh IMAHMI serta rekan-rekan stambuk 2010.
Medan, 23 Juli 2014 Penulis
Melissa Ayu Asima Silalahi 100200192
Universitas Sumatera Utara
PERLINDUNGAN TERHADAP INDUSTRI DALAM NEGERI MELALUI TINDAKAN SAFEGUARD DITINJAU DARI UU NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN *) Melissa Ayu Asima Silalahi **) Budiman Ginting ***) Mahmul Siregar ABSTRAK Kemajuan di bidang ekonomi dan semakin terbukanya perdagangan antarnegara (internasional), industri dalam negeri sudah sepantasnya untuk dilindungi. Salah satu kebijakan untuk melindungi industri dalam negeri adalah melalui tindakan pengamanan perdagangan (safeguard). Tindakan pengamanan (safeguard) berfungsi untuk melindungi industri dalam negeri dari ancaman kerugian ataupun kerugian atas terjadinya lonjakan impor. Hal ini lah yang menimbulkan pertanyaan mengenai peraturan di Indonesia yang mengatur tentang tindakan pengamanan perdagangan (safeguard). Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan atau penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif berdasarkan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tertier, yang diambil dengan cara studi pustaka (library research). Secara internasional tindakan pengamanan perdagangan (safeguard) diatur dalam Article XIX GATT 1947. Tindakan pengamanan perdagangan (safeguard) di Indonesia telah diatur di dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Di dalam undang-undang tersebut terdapat beberapa pasal yang mengatur tentang tindakan pengamanan perdagangan. Pasal 69 menjelaskan bahwa pemerintah diwajibkan untuk mengambil tindakan pengamanan perdagangan dalam rangka melindungi dan mencegah kerugian atau ancaman kerugian serius terhadap industri dalam negeri akibat lonjakan barang impor. Pasal 69 juga menjelaskan bahwa bentuk tindakan pengamanan perdagangan (safeguard) yang dapat dilakukan adalah bea masuk tindakan pengamanan perdagangan dan kuota. Pasal 67 ayat (3) bagian E mengatur bahwa pengenaan tindakan pengamanan perdagangan dilakukan untuk mengatasi lonjakan impor. Pasal 97 ayat (4) bagian C mengatur bahwa yang bertugas untuk memberikan pertimbangan kepentingan nasional terhadap tindakan pengamanan perdagangan adalah komite perdagangan nasional. Kata kunci: Perdagangan Internasional, Industri Dalam Negeri, Tindakan Pengamanan Perdagangan. *)
Mahasiswa Hukum Ekonomi Fakultas Hukum USU Dosen Pembimbing I ***) Dosen Pembimbing II **)
Universitas Sumatera Utara
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ................................................................................... i LEMBAR PENGESAHAN DOSEN........................................................... ii KATA PENGANTAR ................................................................................. iii ABSTRAK ................................................................................................... vi DAFTAR ISI ............................................................................................... vii BAB I PENDAHULUAN ............................................................................ 1 A. Latar Belakang............................................................................... 1 B. Rumusan Masalah ......................................................................... 8 C. Tujuan dan Manfaat Penulisan ..................................................... 9 D. Keaslian Penulisan ......................................................................... 9 E. Tinjauan Kepustakaan .................................................................. 11 F. Metode Penulisan ........................................................................... 13 G. Sistematika Penulisan .................................................................... 15
BAB II PENGATURAN PERLINDUNGAN TERHADAP INDUSTRI DALAM NEGERI DALAM SISTEM PERDAGANGAN BEBAS WTO ................ 18 A. Antidumping .................................................................................. 18 1. Dasar Hukum Pengaturan Antidumping ..................................... 20 2. Kriteria dan Jenis Dumping ........................................................ 23 3. Bea Masuk Antidumping ............................................................ 27 B. Tindakan Imbalan untuk Tindakan Subsidi (Countervailing Duties) ........................................................................................................ 28 1. Dasar Hukum Tindakan Imbalan (Countervailing Duties) .......... 30 2. Tujuan Pemberian Subsidi .......................................................... 31 3. Penggolongan Subsidi ................................................................ 32 4. Kebijakan Pemberian Subsidi ..................................................... 34 C. Safeguard ........................................................................................ 35 1. Dasar Hukum Tindakan Pengamanan ......................................... 36
Universitas Sumatera Utara
2. Pengaturan Safeguard ................................................................ 38 3. Pelaksanaan Safeguard dalam Perdagangan Internasional........... 43
BAB III PENGAMANAN PERDAGANGAN MELALUI TINDAKAN SAFEGUARD DALAM SISTEM PERDAGANGAN INTERNASIONAL ..................................................................................... 45 A. Analisis Hukum Terhadap Ketentuan Safeguard dalam GATT dan Persetujuan WTO ................................................................... 45 B. Peraturan Perdagangan Internasional di Bidang Safeguard ....... 52 C. Pelaksanaan Safeguard dalam Perdagangan Internasional ......... 54
BAB IV PERLINDUNGAN TERHADAP INDUSTRI DALAM NEGERI MELALUI TINDAKAN SAFEGUARD DALAM UU NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN ........................................... 63 A. Industri ........................................................................................... 63 1. Definisi Industri ......................................................................... 63 2. Jenis-Jenis Industri ..................................................................... 65 B. Peraturan Pemerintah tentang Tindakan Pengamanan dalam Perdagangan................................................................................... 69 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 84 Tahun 2002 tentang Tindakan Pengamanan Industri dalam Negeri dari Akibat Lonjakan Impor .............................................................. 69 2. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 85/MPP/KEP/2/2003 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permohonan Penyelidikan atas Pengamanan Industri Dalam Negeri dari Akibat Lonjakan Impor ............................................ 76 3. Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan .......... 80 C. Penerapan Safeguard berdasarkan UU No. 7 Tahun 2014
Universitas Sumatera Utara
tentang Perdagangan ..................................................................... 87
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN ....................................................... 93 A. Kesimpulan .................................................................................... 93 B. Saran .............................................................................................. 94
DAFTAR PUSTAKA .................................................................................. 96
Universitas Sumatera Utara
