SKRIPSI. Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana HUkum

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PRODUSEN PSIKOTROPIKA MENURUT UU NO.5 TAHUN 1997 TENTANG PSIKOTROPIKA (Study Kasus Reg. No.3142/Pid B/2006/PN.SBY, No. 256/Pid/2007/PT.SBY, No. 455K/PID,SUS/2007) SKRIPSI Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana HUkum Oleh : NAMA : MEYRANDA LISTA PURBA NIM : 040200012 Jurusan Hukum Pidana

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2008

Meyranda Lista Purba : Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Produsen Psikotropika Menurut UU No.5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika (Study Kasus Reg. No.3142/Pid B/2006/PN.SBY, No. 256/Pid/2007/PT.SBY, No. 455K/PID,SUS/2007), 2008. USU Repository © 2009

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PRODUSEN PSIKOTROPIKA MENURUT UU NO.5 TAHUN 1997 TENTANG PSIKOTROPIKA (Study Kasus Reg. No.3142/Pid B/2006/PN.SBY, No. 256/Pid/2007/PT.SBY, No. 455K/PID,SUS/2007) SKRIPSI Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana HUkum Oleh : NAMA: MEYRANDA LISTA PURBA NIM : 040200012 Bagian : Hukum Pidana Program Kekhususan : Hkum Pidana Disetujui Oleh: KETUA DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

(H. ABUL KHAIR,S.H.M.HUM) NIP: 131842854

DOSEN PEMBIMBING I

(M.NUH,SH,M.Hum) NIP.130810667

DOSEN PEMBIMBING II

(Dr.MARLINA, SH,M.Hum) NIP.132300072

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2008 Meyranda Lista Purba : Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Produsen Psikotropika Menurut UU No.5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika (Study Kasus Reg. No.3142/Pid B/2006/PN.SBY, No. 256/Pid/2007/PT.SBY, No. 455K/PID,SUS/2007), 2008. USU Repository © 2009

• • •

ABSTRAKSI M.Nuh, SH,M.Hum Dr. Marlina, SH,M.Hum Meyranda Lista Purba

Skripsi ini berjudul Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Produsen Psikotropika Menurut Undang-Undang No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika menganalisa bagaimana ketentuan pidana terhadap produsen psikotropika menurut Undang-Undang No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, selain itu skripsi ini juga membahas apa yang menjadi faktor penyebab timbulnya produsen psikotropika di Indonesia serta bagaimana penerapan hukum terhadap produsen psikotropika di Indonesia menginggat saat ini Indonesia tidak lagi hanya sebagai Negara pemakai Psikotropika melainkan Negara yang telah ikut aktif menjadi produsen psikotropika, hal ini terungkap dengan banyaknya kasus-kasus produsen psikotropika yang telah terangkat ke media masa dan telah diadili secara hukum positif Indonesia.Perkembangan penggunaan psikotropika saat ini semakin meningkat karena tidak lagi hanya dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan kesehatan saja, tetapi sudah sampai pada penyalahgunaan obatobat itu sendiri yang bertujuan untuk memproleh keuntunggan yang besar bagi orang-orang tertentu yang tidak bertanggungjawab, seperti orang-orang yang menjadi penggedar ataupun produsen psikotropika yang memproduksi tanpa izin. Beberapa upaya sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam menanggulangi penyebaran psikotropika yang peredarannya tanpa izin. Salah satunya adalah dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika yang bertujuan untuk mengatur dan menjamin ketersediaan psikotropika guna kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan, mencegah terjadinya penyalahgunaan psikotropika dan memberantas peredaran gelap psikotropika. Ketentuan pidana di dalam Undang-Undang nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika diatur dalam BAB XIV dimulai dari Pasal 59 sampai dengan Pasal 72, Sedangkan pasal yang mengatur tentang sanksi pidana atas pelanggaran psikotropika kepada produsen psikotropika diatur dalam Pasal 59,60 dan 70 UU No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, dimana sanksi pidana yang digunakan dalam pasal-pasal tersebut disusun secara kumulatif.Setelah berlakunya Undang-Undang No.5 Tahun 1997 tentang psikotropika yang memiliki sanksi pidana yang berat ternyata tidak mampu untuk menghambat penyalahgunaan psikotropika, dan penerapan hukum terhadap produsen psikotropika dalam praktek peradilan masih kurang sesuai degan ketentun Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, sebagai tindak pidana khusus dalam prakteknya ada beberapa kekhususan baik secara hukum materil dan formil yang berbeda dengan KUHP, dan dalam praktek hal ini masih kurang diterapkan sebagai mana mestinya.Skripsi ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada ilmu pengetahuan, khususnya mengenai pemberantasan produsen psikotropika di Indonesia dan bisa menyadi masukan bagi penyemournaan peraturan mengenai pencegahan dan pemberantasan produsen psikotropika. Meyranda Lista Purba : Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Produsen Psikotropika Menurut UU No.5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika (Study Kasus Reg. No.3142/Pid B/2006/PN.SBY, No. 256/Pid/2007/PT.SBY, No. 455K/PID,SUS/2007), 2008. USU Repository © 2009

KATA PENGANTAR

Segala pujian, hormat, kemuliaan dan ucapan syukur, penulis ucapkan kepada Tuhan Yesus kristus,atas kasih dan penyertaanNya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Adapun tujuan penulisan skripsi ini dilakukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk memproleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Judul skripsi ini adalah PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PRODUSEN PSIKOTROPIKA MENURUT UU NO.5 TAHUN 1997 TENTANG PSIKOTROPIKA (Study Kasus Reg. No.3142/Pid B/2006/PN.SBY, No. 256/Pid/2007/PT.SBY, No. 455K/PID,SUS/2007) Pada kesempatan yang istimewa ini, dengan segala hormat dan kerendahan hati, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada : •

Bapak Prof. Charuddin P. Lubis, DTM&H, Sp. A(K), selaku Rektor Universitas Sumatera Utara.

•

Bapak Prof. Dr. Runtung SH, M.Hum, selaku Dekan Universitas Sumatera Utara.

•

Bapak Prof. Dr. Suhaidi, SH, M.Hum, Bapak Syafrudin Hasibuan SH, MH, DFM dan Bapak Muhammad Husni, SH, M.Hum, yang masingmasing selaku Pembantu Dekan I, Pembantu Dekan II dan Pembantu Dekan III pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.


•

Bapak Abul Khair, SH, M.Hum selaku ketua Departemen Hukum Pidana yang telah memberi bimbingan kepada penulis.

•

Bapak M.Nuh, SH, M.Hum selaku Dosen Pembimbing I dalam penulisan

skripsi

ini,

yang

telah

meluangkan

waktu

untuk

membimbing, mengarahkan dan memeriksa skripsi ini agar menjadi lebih baik. •

Ibu Dr. Marlina, SH. M.Hum selaku Dosen Pembimbing II dalam penulisan skripsi ini, yang telah dengan sabar membimbing, mengarahkan dan memeriksa skripsi ini agar dapat menjadi lebih baik.

•

Ibu Zulfi Chairi, SH,M.Hum selaku Dosen Wali Penulis sejak pertama penulis menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, yang telah banyak membimbing dan memperhatikan

•

Seluruh dosen-dosen di Fakultas hukum yang telah dengan penuh kerelaan membagikan ilmunya kepada penulis sejak pertama kali penulis menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

•

Orangtua tercinta, Ayahanda B. Purba dan Ibundan L. Br Tarigan, yang dengan penuh cinta dan limpahan kasihsayang telah membesarkan penulis, yang dengan segenap doa, air mata dan canda tawa membimbing

penulis

dari kecil

sampai

menyelesaikan

gelar

sarjananya, i love u so much..... Bapak dan Mamak adalah orangtua Meyranda Lista Purba : Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Produsen Psikotropika Menurut UU No.5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika (Study Kasus Reg. No.3142/Pid B/2006/PN.SBY, No. 256/Pid/2007/PT.SBY, No. 455K/PID,SUS/2007), 2008. USU Repository © 2009

terhebat yang pernah aku lihat, aku bangga menjadi anak bungsu di keluarga kita. •

Abanghanda Baskami Purba dan Eda Br Tarigan dan ketiga keponakanku yang menjadi penghibur hati penulis, my Angel Oktaria Purba, Frisqila cristafany dan Bartheo emsuranta Purba

•

Kakahanda tersayang Werdayani Purba, SH yang dengan penuh kesabaran, kasih sayang, cinta, dan ketulusan hati membantu penulis dan menjadi teman berdiskusi selama pengerjaan skripsi ini, dan kepada kak Heniyarta Purba, SE, Amd dan Abang Ipar Jhon Henrik M.Silalahi, ST.

•

Seluruh teman-teman setambuk 2004, teristimewa group A yang keren habiz dan adek-adek setambuk yang selalu ramah menyapa waktu lewat di koridor.

Penulis telah berusahan mengerahkan segala kemampuan yang dimiliki dalam penulisan skripsi ini, akan tetapi Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak luput dari segala kekurangan. Untuk itu Penulis tidak tertutup untuk segala bentuk kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Besar harapan penulis, skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan pengetahuan ilmu hukum khususnya hukum pidana, bagi penulis sendiri dan bagi para pembaca. Medan, Juni 2008 Penulis Meyranda Lista Purba : Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Produsen Psikotropika Menurut UU No.5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika (Study Kasus Reg. No.3142/Pid B/2006/PN.SBY, No. 256/Pid/2007/PT.SBY, No. 455K/PID,SUS/2007), 2008. USU Repository © 2009

Meyranda Lista Purba

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR .......................................................................................... i DAFTAR ISI ....................................................................................................... ii ABSTRAKSI ...................................................................................................... iii BAB I PENDAHULUAN ................................................................................... 1 A. Latar Belakang .................................................................................. 3 B. Perumusan Masalah .......................................................................... 4 C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ......................................................... 4 D. Keaslia Penulisan ............................................................................. 5 E. Tinjauan Kepustakaan ...................................................................... 5 1.Pengertian Psikotropika dan Perkembangannya ............................ 5 2.Pengertian Produsen Psikotropika .............................................. 10 3.Pendapat Sarjana Tentang Pidana dan Pemidanaan .................... 11 a.

Pidana ................................................................................ 11 1. Pengertian Pidana ........................................................... 11 2. Jenis-Jenis Pidana di Indonesia ...................................... 12

b. Pemidanaan ........................................................................ 23 1. Pengertian Pemidanaan .................................................. 23 2. Teori-Teori Mengenai Tujuan Pemidanaan .................... 25 F. Metode Penelitian .......................................................................... 30 G. Sistematika Penulisan ..................................................................... 31 Meyranda Lista Purba : Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Produsen Psikotropika Menurut UU No.5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika (Study Kasus Reg. No.3142/Pid B/2006/PN.SBY, No. 256/Pid/2007/PT.SBY, No. 455K/PID,SUS/2007), 2008. USU Repository © 2009

BAB II

KETENTUAN PIDANA TERHADAP PRODUSEN PSIKOTROPIKA MENURUT UU NO.5 TAHUN 1997 TENTANG PSIKOTROPIKA A. Latar Belakang Lahirnya UU Psikotropika ................................... 33 B. Sanksi Pidana Terhadap Produsen Psikotropika ............................ 41 C. Proses Hukum Produsen Psikotropika Menurut UU No.5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika ............................................................ 47

BAB III FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN TIMBULNYA PORODUSEN PSIKOTROPIKA DI INDONESIA ............................ 54 A. Faktor Hukum ................................................................................... 54 1.Lemahnya Pengawasan Terhadap Penggunaan Visa Oleh WNA .. 54 2. Lemahnya Pengawasan Terhadap Berdirinya suatu Perusahaan .. 61 B. Faktor Diluar Hukum ........................................................................ 62 1.Sebagai Perwujudan Gaya Hidup ............................................ 62 2.Faktor Permintaan Yang Tinggi Terhadap Psikotropika .......... 67 BAB IV ANALISA KASUS .............................................................................. 72 A. Kronologis Kasus ............................................................................. 72 B. Analisa Putusan Hakim ..................................................................... 86 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN ............................................................ 113 •

Kesimpulan ...................................................................................... 113

•

Saran ................................................................................................ 114


BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masyarakat Indonesia bahkan masyarakat dunia pada umumnya, saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat semakin maraknya pemakaian secara tidak sah bermacam-macam narkotika dan psikotropika. Kekhawatiran ini semakin dipertajam akibat meluasnya peredaran gelap narkotika dan psikotropika yang telah merebak di segala lapisan masyarakat, termasuk di kalangan generasi muda. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara selanjutnya, karena generasi muda adalah penerus cita-cita bangsa dan negara pada masa mendatang. Peningkatan peredaran gelap narkotika dan psikotropika tidak terlepas dari kegiatan organisasi-organisasi kejahatan transnasional yang beroperasi di berbagai negara dalam suatu jaringan kejahatan internasional. Karena keuntungan yang sangat besar, organisasi kejahatan tersebut berusaha dengan segala cara untuk mempertahankan dan mengembangkan terus usaha peredaran gelap narkotika dan psikotropika. Saat ini Indonesia tidak lagi hanya sebagai Negara pemakai Psikotropika melainkan Negara yang telah menjadi produsen psikotropika, hal ini terungkap Meyranda Lista Purba : Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Produsen Psikotropika Menurut UU No.5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika (Study Kasus Reg. No.3142/Pid B/2006/PN.SBY, No. 256/Pid/2007/PT.SBY, No. 455K/PID,SUS/2007), 2008. USU Repository © 2009

dengan banyaknya kasus-kasus produsen psikotropika yang telah terangkat ke media masa dan telah diadili secara hukum positif Indonesia.Salah satu dari sekian banyak produsen psikotropika yang terbongkar di Indonesia adalah kasus yang penulis angkat yakni kasus yang terjadi di Surabaya, selain kasus yang diangkat penulis, terbongkarnya kasus pabrik ekstasi terbesar ketiga di dunia yang berlokasi di Cekande,Tangerang, Banten juga telah menunjukkan bahwa bangsa ini telah memproduksi psikotropika dalam sekala besar. Anehnya dalam kasus tersebut terdapat 7 warga negara asing yang pada dasarnya menjadi dalang dari tindak pidana tersebut, karena ketujuh WNA ini adalah teknisi pabrik dan peracik ekstasi. Persoalannya bagaimana seorang WNA bisa mendirikan sebuah pabrik yang notabene adalah sulit. Pada saat ini warga negara asing di Indonesia yang paling banyak terlibat kasus narkotika berasal dari Nigeria, di samping dari negara lainnya seperti China, Belanda, Prancis, Australia dan beberapa negara lain. Penyalahgunaan psikotrpika dapat kita golongkan menjadi bagian dari kejahatan, hal ini dapat kita lihat dari pengertian kejahatan yang dikemukakan oleh Mr.W.A Bonger, yang menyatakan kejahatan adalah perbuatan yang sangat anti social yang memproleh tantangan dengan sadar dari Negara berupa pemberian penderitaan. 1 Demikian juga dengan penyalahgunaan psikotropika yang merupakan suatu perbuatan yang anti sosial yang ketentuan pidananya telah diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan.

1

Ridwan,H.M., Ediwarman, Azas-Azas Kriminologi, USU Press, Medan,1994,

Hal.46 Meyranda Lista Purba : Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Produsen Psikotropika Menurut UU No.5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika (Study Kasus Reg. No.3142/Pid B/2006/PN.SBY, No. 256/Pid/2007/PT.SBY, No. 455K/PID,SUS/2007), 2008. USU Repository © 2009

Kejahatan psikotropika sudah dikenal lama dikancah internasional, pesikotropika yang pada dasarnya adalah obat atau zat yang sanggat penting dan berguna dalam pengobatan,telah disalahgunakan, penyalahguaan obat-obat terlarang itu merupakan sumber dari kejahatan, artinya dengan mengonsumsinya secara berlebihan bahkan sampai kecanduan akan membuat pemakainya tidak sadar diri dan mungkin nekat melakukan kejahatan lain. Sehingga pemakaian psikotropika yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dikenakan sanksi yang cukup berat di Indonesia. Beberapa upaya sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam menanggulangi penyebaran psikotropika yang peredarannya tanpa izin. Salah satunya adalah dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika yang bertujuan untuk mengatur dan menjamin ketersediaan psikotropika guna kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan, mencegah terjadinya penyalahgunaan psikotropika dan memberantas peredaran gelap psikotropika Setelah berlakunya Undang-Undang No.5 Tahun 1997 ternyata tidak mampu untuk menghambat penyalahgunaan psikotropika, ha ini terbukti dengan semakin meningkatnya kasus produsen psikotropika di Indonesia yang terungkap dan yang telah terorganisasi secara internasional dan banyak melibatkan warga negara asing. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya 2 (dua) pabrik ekstasi di Tangerang pada awal April 2002, 2 setelah itu terungkap lagi keberhasilan polisi

2

http://www.mediaindo.com, 7 Oktober 2003, Hal. 1


menemukan pabrik ekstesi di Serang, Banten pada pertengahan Nopember 2005, 3 dan pada Tahun 2007 semakin banyak pabrik ekstasi yang terungkap di Indonesia terutama di daerah Batam dan Jakarta. Berdasarkan

uraian

diatas,

penulis

menganggap

perlu

meneliti

bagaimanakah ketentuan sanksi pidana dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 terhadap orang perorangan maupun korporasi yang telah memproduksi psikotropika tanpa izin atau secara illegal. B. Perumusan Masalah Berdasarkan

latar

belakang

permasalahan

maka

yang

menjadi

permasalahan adalah sebagai berikut: 1. Bagaimana ketentuan pidana terhadap produsen psikotropika menurut Undang-Undang No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. 2. Apa yang menjadi faktor penyebab timbulnya produsen psikotropika di Indonesia. 3. Bagaimana penerapan hukum terhadap produsen psikotropika di Indonesia.

1. Tujuan dan Manfaat Penelitian Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui bagaimana ketentuan pidana terhadap produsen psikotropika

menurut

Undang-Undang

No.5

Tahun

1997

tentang

Psikotropika. 3

http://www.kompas.com, 23 Desember 2005, Hal. 1


2. Untuk mengetahui apa yang menjadi factor timbulnya produsen psikotropika di Indonesia. 3. Serta bagaimana penerapan hukum terhadap produsen psikotropika di Indonesia. Dalam penelitian ini ada 2 (dua) manfaat, yaitu: C. Manfaat Teoritis D. Bagi penulis sebagai mahasiswa program pidana, untuk lebih memperdalam ilmu khususnya pengetahuan pidana sesuai dengan program yang diambil E. Untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan khususnya hukum pidana. F. Manfaat Praktis Diharapkan melalui penulisan skripsi ini dapat memberikan masukan bagi aparat penegak hukum dalam menyelesaikan permasalahan khususnya mengenai kejahatan produsen psikotropika yang semakin meningkat di Indonesia.

2. Keaslian Penulisan Penulisan skripsi ini adalah asli dari ide, pemikiran, gagasan dan usaha penulis sendiri tanpa adanya penjiplakan dari hasil karya orang lain yang dapat merugikan pihak-pihak tertentu,namun apabila terdapat kesamaan maka untuk itu penulis dapat bertanggungjawab atas keaslian penulisan sekripsi ini.

3. Tinjauan Kepustakaan Meyranda Lista Purba : Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Produsen Psikotropika Menurut UU No.5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika (Study Kasus Reg. No.3142/Pid B/2006/PN.SBY, No. 256/Pid/2007/PT.SBY, No. 455K/PID,SUS/2007), 2008. USU Repository © 2009

1. Pengertian Psikotropika dan Perkembangannya Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis buka narkotika, yang berkasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif dari susunan saraf pusat yang menyebabkan prubahan khas pada aktifitas mental dan prilaku. 4 Pengertian tersebut menekankan adanya pembatasan ruang lingkup pengertian psikotropika yang dipersempit, yaitu zat atau obat yang bukan narkotika, dengan maksud agar tidak berbenturan dengan ruang lingkup narkotika. 5 Pada dasarnya psikotropika adalah obat atau zat yang sanggat penting dan berguna dalam pengobatan, akan tetapi pemakaian psikotropika yang berlangsung lama tanpa pengawasan dan pembatasan kesehatan dapat menimbulkan dampak yang lebih buruk, tidak hanya menyebabkan ketergantungan bahkan juga menimbulkan berbagai macam penyakit serta kelainan fisik si pemakai,tidak jarang juga menimbulkan kematian. Psikotropika terbagi dalam empat golongan yaitu: a. Psikotropika golongan I adalah psikotropika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi amat kuat mengakibatkan sindroma

ketergantungan. 6Adapun

jenis-jenis

Psikotropika

golongan I adalah: Brolamfetamina (DOB), Brolamfetamina (DET),

Brolamfetamina

(DMA),

Brolamfetami

(DMHP),

Brolamfetamina (DMT), Brolamfetamina (DOET), Etisikilidina 4 5

Pasal 1Undang-Undang No.5 Tahun 1997 Tentang Psikotripika Gatot Supramono, Hukum Narkotika Indonesia, Djambatan, Jakarta, 2004,

Hal.17 6

Pasal 2 ayat (dua) Penjelasan atas UU RI No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika


(PCE), Etriptamia, Katinona, (+)-Lisergida (LSD_25), MDMA, Meskalina, 4-metil-amomoreks, MMDA, N-etil MDA, N-Hidroksi MDA,

Paraheksil,

PMA,

Psilosina,Psilotsin,

Psilosibina,

Rolisiklidina (PHP, PCPY), STP,DOM, Tenampetamina (MDA), Tenosiklinida (TCP), TMA. b. Psikotropika golongan II adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindroma

ketergantungan. 7

Adapun

jenis-jenis

Psikotropika

golongan II adalah: Amfetamina, Deksamfetamina, Fenetelina, Fenmetrazina,Fensiklidina, Levamfetamina, Levomentamfetamina, Meklkualom,

Metamfetamina,

Metamfetamina

Resemat,

Metakualom, Metilfenidal, Sekobarbital, Zipepprol. c. Psiktropika golongan III adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam trapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi sedang mengakibatkan

sindroma

ketergantungan. 8Adapun

jenis-jenis

Psikotropika Golongan III adalah: Amobarbital, Buprenorfina, Butal Bital, Flunitrazepan, glutetimida, katina, Pentazosina, Pentobarbital, Sklobarbital. d. Psikotropika golongan IV adalah psokotropika yang berkhasiat

7 8

Ibid Ibid


pengobatan dan sangat luas digunakan dalam trapi dan/atau tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai p;otensi ringan mengakibatkan sindroma

ketergantungan. 9

Adapun

jenis-jenis

Psikotropika

golongan IV adalah: Allobarbital, Alprazolam, Amferamona, Aminorex, Barbital, Benzfetamina, Bromazepam, Brotizolam, Butabarbital,

Delorazepam,

Seizepam,

Amfetamina,

etil

Loflazapate,

Fencamfamina,

Fendimetrazina,

Astazolam,

etinamat,

Fenobarbital,

Etil

Eklorvinol, Fenproporeks,

fentermina, Fludiazepam, Flurazepam, Halazepam, Haloksazolam, Kamazepam, Katazolam, Klobazam, Kloksazolam, Klonozepam, Klorozapat,

Klordiazepoksida,

Klotiazepam,

Lefetamina,

Leprazolam, Lorazepam, Lormetazepam, Mazindol, Medazepam, Mefenoreks,

Mefrobamat,

Mesokarb,

Metilfendobarbital,

Metiprilon, Midazolam, Nimetazepam, Nitrazepam, Nordazepam, Oksazepam, Oksazepama, Oksazolam, Pemolina, Pinazepam, Pipradol, Pirovalerona, Prazepam, Sekbutabarbital, Temazepam, Sekbutabarbital, Temazepam, Tetrazepam, Triazolam, Vinilbital. Psikotropika yang sekarang sedang populer dan banyak disalahgunakan adalah psikotropika Golongan I, diantaranya yang dikenal dengan Ekstasi dan psikotropika Golongan II yang dikenal dengan nama Shabu-shabu.Berikut ini penulis hanya kan membahas psikotopika yang paling banyak dikonsumsi, yaitu ekstasi yang sekaligus menjadi kasus yang penulis bahas. 9

Ibid


Ekstasi,

Rumus

kimia

XTC

adalah

3-4-Methylene-Dioxy-Methil-

Amphetamine (MDMA). Senyawa ini ditemukan dan mulai dibuat di penghujung akhir abad lalu. Pada kurun waktu tahun 1950-an, industri militer Amerika Serikat mengalami kegagalan didalam percobaan penggunaan MDMA sebagai serum kebenaran. Setelah periode itu, MDMA dipakai oleh para dokter ahli jiwa. XTC mulai bereaksi setelah 20 sampai 60 menit diminum. Efeknya berlangsung maksimum 1 jam. Seluruh tubuh akan terasa melayang. Kadang-kadang lengan, kaki dan rahang terasa kaku, serta mulut rasanya kering. Pupil mata membesar dan jantung berdegup lebih kencang. Mungkin pula akan timbul rasa mual. Bisa juga pada awalnya timbul kesulitan bernafas (untuk itu diperlukan sedikit udara segar). Jenis reaksi fisik tersebut biasanya tidak terlalu lama. Selebihnya akan timbul perasaan seolah-olah kita menjadi hebat dalam segala hal dan segala perasaan malu menjadi hilang. Kepala terasa kosong, rileks dan "asyik". Saat keadaan seperti ini, pemakai merasa membutuhkan teman mengobrol, teman bercermin, dan juga untuk menceritakan hal-hal rahasia. Semua perasaan itu akan berangsur-angsur menghilang dalam waktu 4 sampai 6 jam. Setelah itu pemakai akan merasa sangat lelah dan tertekan. Perkembangan penggunaan psikotropika saat ini semakin meningkat karena tidak lagi hanya dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan kesehatan saja, tetapi sudah sampai pada penyalahgunaan obat-obat itu sendiri yang bertujuan untuk memproleh keuntunggan yang besar bagi orang-orang tertentu yang tidak bertanggungjawab, seperti orang-orang yang menjadi Meyranda Lista Purba : Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Produsen Psikotropika Menurut UU No.5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika (Study Kasus Reg. No.3142/Pid B/2006/PN.SBY, No. 256/Pid/2007/PT.SBY, No. 455K/PID,SUS/2007), 2008. USU Repository © 2009

penggedar ataupun produsen psikotropika yang memproduksi tanpa izin. Penyalagunaan psikotropika mulai mendunia sejak awal dekade 90-an. Sedangkan di Indonesia, ekstasi sebagai salah satu jenis psikotropika yang paling digemari, baru dikenal di Indonesia pada pertengahan dekade 90-an. 10 Saat ini penyalahguaan psikotropika menjadi salah satu kejahatan yang berkembang secara pesat hampir diseluruh Negara di dunia,karena kejahatan ini sudah terorganisir rapi, bahkan peredarannya sudah lintas tranasional, hal ini tentu sangat meresahkan. Saat ini Indonesia bukan hanya sebagai Negara transit ataupun Negara tujuan bagi peredaran gelap psikotropika, namun sudah berkembang menjadi salah satu Negara produsen psikotropika. Keadaan ini mulai dibuktikan dengan ditemukannya 2 (dua) pabrik ekstasi di Tangerang pada awal April 2002. 11 Konsultan Ahli Badan Nasional Narkotika (BNN), Brigjen Polisi (purn) Dra Noldy Ratta, mengemukakan hal itu saat mempresentasikan kebijakan nasional, pemberantasan penyalagunaan dan peredaran gelar narkoba. Tersangka narkoba dari kalangan WNA meningkat setiap tahun, hal itu mengindikasikan sindikat peredaran gelap narkoba di Tanah Air digerakan oleh organisasi internasional dengan dukungan dana yang tidak terbatas, sarana teknologi canggih dan dijalankan oleh tenaga profesional dengan jaringan yang luas," katanya. Ia tidak merinci peningkatan jumlah WNA tersangka narkoba di wilayah Indonesia namun warga asing itu merupakan bagian dari 34.166 orang (29 persen) 10

Dani krisnawati, Eddy O. S. Hiariej, Marcus Priyo Gunarto, Sigit Riyanto, Supriyadi, Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus, Pena Pundi Aksara, Jakarta, 2006, Hal. 175 11 hppt://www.mediaindo.com, Op.cit.,Hal.1 Meyranda Lista Purba : Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Produsen Psikotropika Menurut UU No.5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika (Study Kasus Reg. No.3142/Pid B/2006/PN.SBY, No. 256/Pid/2007/PT.SBY, No. 455K/PID,SUS/2007), 2008. USU Repository © 2009

narapidana/tahanan narkoba, selebihnya sekitar 64.286 orang (71 persen) merupakan napi/tahanan non-narkoba dari 118.453 orang napi/tahanan. Data di Badan Narkotika Nasional (BNN) menyebutkan, jumlah perkara yang ditangani kepolisian pada tahun 2000 sebanyak 3.478 kasus, tahun 2001 sebanyak 3.617 kasus, tahun 2002 sebanyak 3.751, tahun 2003 sebanyak 7.140 kasus dan tahun 2004 sebanyak 8.410. Sedangkan jumlah pelaku pada tahun 2001 sebanyak 4.924 orang, tahun 2002 sebanyak 5.310 orang, tahun 2003 sebanyak 9.717 orang dan tahun 2004 sebanyak 11.323 orang. Baik kasus dan pelaku mengalami kenaikan setiap tahun dan akan terus naik jika tidak ada upaya dari kita semua untuk menghentikan penyalahgunaan narkoba. Rata-rata pengungkapan kasus narkoba sebanyak 29 kasus per hari yang melibatkan 44 tersangka per hari, baik warga asing maupun penduduk Indonesia. Dari data versi Ditjen Pemasyarakatan Depkum dan HAM, posisi Pebruari 2007 itu, napi/tahanan narkoba didominasi oleh kelompok pemakai (74 persen), disusul pengedar (24 persen) dan produsen (2 persen).

2. Pengertian Produsen Psikotropika Sebelum penulis membahas pengertian produsen psikotropika kita perlu melihat pengertian produksi yang dituangkan dalam Bab I pasal 1 ayat 3 UU psikotropika yang menyatakan produksi adalah kegiatan atau proses penyiapan, mengolah, membuat, menghasilkan, mengemas, dan/atau mengubah bentuk psikotopika. Dengan pengertian diatas, apabila ada seseorang yang melakukan Meyranda Lista Purba : Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Produsen Psikotropika Menurut UU No.5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika (Study Kasus Reg. No.3142/Pid B/2006/PN.SBY, No. 256/Pid/2007/PT.SBY, No. 455K/PID,SUS/2007), 2008. USU Repository © 2009

penyidiaan bahan-bahan untuk diolah menjadi psikotropika, sudah dapat dikatakan melakukan kegiatan memproduksi psikotropika, karena sudah melakukan proses persiapan walaupun bahan-bahannya belum diolah. Demikian pula dengan membungkus obat-obatan yang tergolong psikotropika termasuk perbuatan memproduksi psikotropika, walaupun pelakunya tidak mengolah atau membuat psikotropika. 12 Pasal 5 menyatakan bahwa pikotropika hanya dapat diproduksi oleh pabrik obat yang telah memiliki izin dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Didalam UU Nomor 5 Tahun 1997 tidak ada ada ketentuan yang secara nyata dan jelas apa yang dimaksud dengan podusen psikotropika, namun dari pasal-pasal yang ada kita dapat mengambil kesimpulan bahwa produsen psiktropka adalah pabrik obat yang memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mengadakan kegiatan atau proses menyiapkan,mengolah, membuat, menghasilkan,mengemas dan/atau mengubah bentuk psikotropika.

3. Pendapat Sarjana Tentang Pidana dan Pemidanaan a.

Pidana 1.Pengertian Pidana Hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Kata pidana

12

Gatot, Supramono, Hukum Narkoba Indonesia, Djambatan, Jakarta, 2004, Hlm.

24 Meyranda Lista Purba : Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Produsen Psikotropika Menurut UU No.5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika (Study Kasus Reg. No.3142/Pid B/2006/PN.SBY, No. 256/Pid/2007/PT.SBY, No. 455K/PID,SUS/2007), 2008. USU Repository © 2009

berarti hal yang di pidanakan yaitu yang oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan. Tentunya ada alasan untuk melimpahkan pidana ini dan alasan ini selayaknya ada hubungan dengan suatu keadaan, dalam mana seorang oknum yang bersangkutan betindak kurang baik. Maka unsur “hukuman” sebagai suatu pembalasan adalah tersira dalam kata “pidana.” 13 Secara sederhana dapat dikemukakan bahwa hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undangundang beseta sanksi pidana yang dapat dijatuhkannya kepada pelaku. 14 Untuk memberikan penjelasan tenang arti pidana secar lebih kongkrit berikut penulis kutipkan beberapa pengertian pidana menurut para ahli, diantaranya; Mr.W.P.J. Pompe memberikan batasan yang dimaksud dengan hukum pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai prbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya. Prof. Sudarto,S.H. mendefenisikan bahwa yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan yang disengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Pada umumnya para sarjana menyebutkan hakekat dari pidana itu adalah penderitaan atau nestapa, Demikian juga misalnya pendapat dari Bonger yang menyatakan bahwa pidana adalah mengenakan suatu penderitaan, karena orang itu 13

Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas hukum Pidana di Indonesia, PT.Eresco, Bandung, 1986, Hal.1 14 Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 6 Meyranda Lista Purba : Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Produsen Psikotropika Menurut UU No.5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika (Study Kasus Reg. No.3142/Pid B/2006/PN.SBY, No. 256/Pid/2007/PT.SBY, No. 455K/PID,SUS/2007), 2008. USU Repository © 2009

telah melakukan suatu perbuatan yang meruikan masyarakat. Ini sama dengan yang dikatakan oleh Roeslan Saleh bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan Negara pada pembuat delik itu. 15 2. Jenis-Jenis Pidana atau Stelsel Pidana di Indonesia Stelsel pidana merupakan bagian dari hukum penitensier yang berisi tentang jenis-jenis pidana,batas-batas penjatuhan pidana,cara penjatuhan pidana, cara dan di mana menjalankannya, begitu juga mengenai pengurangan, penambahan,dan pengecualian penjatuhan pidana. Disamping itu hukum panitensier juga berisi tentang system tindakan dalam usaha Negara menjalankan ketertiban. 16 Mencantumkan hukuman pada setiap larangan dalam hukum pidana, disamping bertujuan untuk kepastian hukum dalam rangka membatasi kekuasaan Negara juga bertujuan untuk mencegah orang yang berniat melanggar hukum pidana, dan adanya stelsel hukum akan lebih menjamin kepastian hukum di Indonesia. Stelsel pidana Indonesia pada dasarnya diatur dalam Buku I KUHP dalam bab ke-2 dari Pasal 10 sampai Pasal 43. KUHP sebagai induk atau sumber hukum pidana telah merinci jenis-jenis pidana, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP. Menurut stelsel KUHP, pidana dibedakan menjadi dua kelompok, antara pidana pokok dengan pidana tambahan. Adapun perbedaan antara jenis-jenis 15

http://www.pdat.co.id/hg/newbooks_pdat/2006/09/25/nwb,20060925-02,id.html 16

Adami Chazawi,Pelajaran Hukum Pidana, PT Raja Grafindo, 2005,Hal.23


pidana pokok dengan pidana tambahan adalah sebagai berikut: a) Penjatuhan salah satu jenis pidana pokok bersifat keharusan(imperative), sedangkan penjatuhan pidana tambahan sifatnya fakultatif b) penjatuhan jenis pidana pokok tidak harus dengan demikian menjatuhkan pidana tambahan(berdiri sendiri), tetapi menjatuhkan jenis pidana tambahan tidak boleh tanpa dengan menjatuhkan jenis pidana pokok. c) jenis pidana pokok yang dijatuhkan, bila tidak mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht gewijsde zaak) diperlukan suatu tindakan pelaksanaan(exeutie). 17 Untuk memahami lebih mendalam mengenai jenis-jenis hukuman berdasarkan pasal 10 KUHP, maka jenis-jenis hukuman tersebut akan diuraikan secara mendalam satu persatu. A. Hukuman-Hukuman Pokok Pidana pokok adalah pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda, dimana apabila dalam persidangan, tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum menurut hakim telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka hakim harus menjatuhkan satu jenis pidana pokok, sesuai dengan jenis dan batas maksimum khusus yang diancamkan pada tindak pidana tersebut,diantaranya: 1. Hukuman Mati

17

Ibid, Hal.26-27


Pidana mati merupakan pidana yang terberat, karena pidana ini merupakan penyerangan terhadap hak hidup bagi manusia, yang sesungguhnya hak ini hanya berada di tangan Tuhan, maka tidak heran sejak dulu sampai sekarang menimbulkan pendapat yang pro dan kontra, bergantung dari kepentingan dan cara memandang pidana mati itu sendiri. Selain itu kelemahan dari pidana mati ini adalah apabila telah dijatuhkan atau dijalankan, maka tidak dapat memberi harapan lagi untuk perbaikan,baik revisi atas jenis pidananya maupun perbaikan atas diri terpidananya apabila kemudian hari ternyata penjatuhan pidana tersebut keliru, baik kekeliruan terhadap orang atau pembuatnya, maupun kekeliruan tethadap tindak pidana yang mengakibatkan pidana mati itu dijatuhkan dan dijalankan atau juga kekeliruan atas kesalahan terpidana. 18 Sebetulnya pembentuk UU menyadari akan sifat pidana mati sebagai mana telah diuraikan diatas.Oleh karena itu, walaupun pidana mati dicantumkan dalam UU, namun harus dipandang sebagai tindakan darurat atau noodrech 19. Tiada lain maksudnya agar pidana mati hanya dijatuhka pada keadaan-keadaan tertentu yang khusus dipandang sangat mendesak saja. Oleh karena itu dalam KUHP, kejahatankejahatan yang diancam dengan pidana mati hanyalah pada kejahatan-kejahatan yang dipandang sangat berat saja, yang jumlahnya juga sangat terbatas, seperti: a) Kejahatan-kejahatan yang mengancam keamanan Negara b) Kejahatan-kejahatan pembunuhan terhadap orang tertentu dan atau 18 19

Ibid, Hal. 29 Jonkers, J.E., Hukum Pidana Hindia Belanda, PT Bina Aksara ,1978, hal.294


dilakukan dengan factor-faktor pemberat, misalnya Pasal 140 (3) atau Pasal 340 c) Kejahatan terhadap harta benda yang disertai dengan unsure-unsur yang sangat memberatkan,contoh Pasal 365 ayat 4 d) Kejahatan-kejahatan pembajakan laut, sungai dan pantai. Bagi hakim tidak harus selalu menjatuhkan pidana mati karena bagi setiap kejahatan yang diancam dengan pidana mati, selalu diancam juga pidana alternatifnya, yaitu pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara waktu setinggi-tingginya 20 tahun. 2. Hukuman Penjara Pidana penjara adalah pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana yang dilakukan dengan menutup orang tersebut didalam sebuah lembaga permasyarakatan yang menyebabkan orang tersebut harus menaati semua peraturan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar. 20 Pidana penjara merupakan salah satu jenis pidana yang terdapat dalam system hukum pidana di Indonesia, sebagai mana termaktub dalam Pasal 10 KUHP. Pidana penjara menurut Pasal 12 ayat (1) KUHP terdiri dari: a. Pidana seumur hidup,dan b. Pidana penjara selama waktu tertentu. Menurut P.A.F. Lamintang pidana penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana yang dilakukan dengan 20

Lamintan, Hukum Panitensier Indonesia, Armico, Bandung ,1986, Hal.50


menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu untuk menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan, yang dikaitkan dngan sesuatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut. 21 Pidana penjara seumur hidup diancamkan pada kejahatan-kejahatan yang sanggat berat, yakni: a. Sebagai pidana alternatif dari pidana mati b. Berdiri sendiri dalam arti tidak sebagai alternate pidana mati, tetapi sebagai alternatifnya pidana penjara sementara setinggi-tingginya 20 Tahun. Misalnya Pasal 106 KUHP. Pidana penjara seumur hidup di Indonesia dapat diubah (dikomutasi) menjadi pidana sementara waktu. Berdasarkan pasal 9 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi, dinyatakan bahwa: a. Narapidana yang dikenakan pidana penjara seumur hidup dan telah menjalani paling sedikit 5 (lima) tahun berturut-turut serta berkelakuan baik, dapat diubah pidanaanya menjadi pidana penjara sementara, dengan lama sisa pidana yang masih harus dijalani paling lama 15 (lima belas) tahun. b. Perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

21

Dwdja priyatno, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia, Bandung, PT Rafika Aditama, 2006, Hal. 5 Meyranda Lista Purba : Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Produsen Psikotropika Menurut UU No.5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika (Study Kasus Reg. No.3142/Pid B/2006/PN.SBY, No. 256/Pid/2007/PT.SBY, No. 455K/PID,SUS/2007), 2008. USU Repository © 2009

c. Permohonan perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana penjara sementara diajukan narapidana yang bersangkutan kepada Presiden melalui Mentri Hukum dan Perundang-undangan. 22 Pidana penjara sementara waktu paling rendah 1 hari dan paling tinggi 15 Tahun. Pidana penjara sementara dapat dijatuhi melebihi 15 Tahun secara berturut-turut, yakni dalam hal yang ditentukan dalam Pasal 12 ayat 3 KUHP. Dalam menjalani pidana penjara dalam lembaga pemasyarakatan, narapidana wajib menjalankan pekerjaan-pekerjaan yang diwajibkan kepadanya menurut ketentuan pelaksanaan yang terdapat dalam Pasal 29 KUHP. 23 Sejak tahun 1964, istilah penjara bagi suatu tempat untuk menjalankan pidana penjara sudah diganti dengan istilah Lembaga Pemasyarakatan, ini merupakan gagasan dari Dr.Saharjo (Mentri Kehakiman pada waktu itu) untuk menjadikan Lembaga Pemasyarakatan bukan sebagai suatu tempat yang sematamata dan menderitakan orang lain, akan tetapi suatu tempat untuk membina atau mendidik orang-orang yang telahberkelakuan menyimpang (narapidana). 24

3. Hukuman Kurungan Pidana kurungan dinyatakan hanya untuk kejahatan-kejahata kulpos yaitu kejahatan-kejahatan karena kealpaan, dan sering secara alternative dengan pidana penjara. Juga pada pelangaran-pelangaran berat.25 Dalam beberapa hal pidana kurungan memiliki persamaan dengan pidana 22 23 24 25

Ibid. Hal. 73-74. Adami Chazawi, Op. cit. Hal. 34 Ibid. Hal. 38 Ibid, Hal.49


penjara, akan tetapi pada pidana kurungan apabila putusan hakim dibacakan, terpidana kurungan maupun terpidana penjara berada didalam tahanan sementara sehingga putusan itu mempunyai kekuatan hukum tetap (inkarcht van gewijsde zaak). Menurut ketentuan pasal 33 (1) KUHP hakim berwenang untuk memperhitungkan masa tahanan sementara sebagai bagian dari lamanya masa pidana yang dijalankan, yang didalam praktek hukum selama ini selalu diberlakukan karena dalam prakteknya masa tahanan sementara itu menjadi lama berhubung penyelesaian perkara pada umumnya membutuhkan waktu yang cukup lama. 26 4. Hukuman Denda Pidana denda diancam pada jenis pelanggaran baik secara alternative dari pidana kurungan maupun berdiri sendiri. Begitu juga terhadap jenis-jenis kejahatan ringan maupun kejahatan culpa, pidana denda sering diancamkan sebagai alternative dari pidana kurungan. Sementara itu, bagi kejahatan-kejahatan selebihnya jarang sekali diancamkan dengan pidana denda baik sebagai alternative dari pidana penjara maupun berdiri sendiri. Terpidana yang dijatuhi pidana denda boleh segera menjalani pidana kurunggan pengganti denda apabila pidana denda hanya alternative, namun apabila terpida denda dijatuhi pidana denda dan telah membayar sejumlah uang tersebut maka uang denda yang dibayar terpidana menjadi millik Negara, oleh

26

Adami Chazawi, op. cit. Hal.40


karena itu, kejaksaan setelah menerima dari terpidana maka unag tersebut harus segera diserahkan kepada kas Negara. 5. Hukuman Tutupan Pidana tutupan ini datambahkan pada pasal 10 KUHP, melalui UU No.20 Tahun 1946 yang maksudnya sebagaimana tertuang dalam pasal 2 ayat 1 yang menyatakan bahwa dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan, yang diancam dengan pidana penjara karena terdorong oleh maksud yang patut dihrmati, hakimboleh menjatuhkan pidana tutupan. Pidana tutupan tidak dijatuhkan apabila perbuatan yang merupakan kejahatan itu, cara melakukan perbuatan itu atau akibat dari perbuatan itu adalah sedemikian rupa, sehingga hakim berpendapat bahwa pidana penjara lebih tepat. 27 Tempat dan menjalani Pidana Tutupan diatur lebih lanjut didalam aturan Pemerintah No. 8 Tahun 1948, yang dikenal dengan Peraturan Pemerintah tentang Rumah Tutupan. Pidana Tutupan

bukan jenis pidana yang berdiri sendiri

melainkan Pidana penjara juga perbedaannya hanyalah terletak pada orang yang dapat dipidana tutupan hanya bagi orang yang melakukan tindak pidana karena didorong oleh maksud yang dihormati. Dalam praktek saat ini hampir tidak ada Putusan Hakim yang menjatuhkan pidana tutupan. Sepanjang sejarah praktek hukum Indonesia, pernah terjadi sekali hakim menjatuhkan Pidana Tutupan yaitu, Putusan Mahkamah Tentara Agung RI pada tanggal 27 Mei 1948 dalam hal mengadili para pelaku kejahatan yang

27

Ibid, Hal. 42


dikenal dengan sebutan pristiwa 3 Juli 1946. 28 B. Hukuman-Hukuman Tambahan Pidana tambahan adalah pidana tambahan dari pidana pokok, biasanya fakultatif,jadi boleh pula tidak.Pidana tambahan hanya dapat ditambahkan pada pidana pokok, tetapi ada juga pengecualianya, perampasan barang-barang tertentu dapat dilakukan terhadap anak yang disrahkan kepada pemerintah tetapi hanya mengenai barang-barang yang disita. Dalam hal ini ada pidana tambahan pada suatu tindakan,dan bukan pada pidana pokok perkara. 1. Pencabutan Beberapa Hak Yang Tertentu Undang-Undang hanya memberikan kepada Negara wewenang melakukan pencabutan hak tertentu saja, yang menurut pasal 35 ayat 1 KUHP , Hak-hak yang dapat dicabut tersebut adalah a) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu b) Hak menjalankan jabatan dalam Angkatan Bersenjata/TNI c) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum. d) Hak menjadi penasehat hukum atau pengurus atau penempatan pengadilan, hak menjadi ahli waris, wali pengawas, pengampu, atau pengampu pengawas atas anak yang bukan anak sendiri e) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri f) Hak menjalankan mata pencarian 28


Sifat hak-hak tertentu yang dicabut oleh hakim, tidak untuk selamalamanya melainkan dalam waktu tertentu saja, kecuali bila yang bersangkutan dijatuhi pidana penjara seumur hidup atau pidana mati. 29 2. Perampasan Barang yang Tertentu Perampasan barang sebagai suatu pidana hanya diperkenankan atas barang-barang tertentu saja , tidak diperkenankan untuk semua barang. Undangundang tidak mengenal permapasan untuk semua kekayaan.ada dua jenis barang yang dapat dirampas memalui putusan hakim pidana, yaitu barang-barang yang berasal dari suatu kejahatan (bukan dari pelanggaan), yang disebut dengan Corpora Delictie, misalnya uang palsu dari kejahatan pemalsuan uang, dan barang-barang yang diunakan dalam melakukan kejahatan, yang disebut dengan Instrumental

delictie,

misalnya

pisau

yang

digunakan

dalam

kejahan

pembunuhan. Berdasaran pasal 39 ayat 1, timbul suatu permasalahan dimana dinyatakan barang milik terpidana (bukan tersangka atau terdakwa) barang itu menjadi milik terpidana saat pidana dijatuhkan. Maka timbul persoalan pada saat manakah barang-barang yang dirampas itu harus menjadi milik terpidana? Apakah pada saat kejahatan dilakukan atau pada saat pidana dijatuhkan oleh Hakim. Utrecht berpendapat bahwa barang tersebut harus menajdi milik terpidana pada saat ia melakukan kejahatan. Pendapat ini didasarkan kepada alas an bersifat praktis, yaitu bahwa jika beranggapan, barang tersebut menjadi milik terpidana

29

Ibid, Hal.44


pada saaat pidana dijatuhkan , namun bukanlah selama jangka waktu antara sewaktu

kejahatan

dilakukan

sampai

saat

hakim

mejatuhkan

putusan,

tersangka/terdakwa mempunyai kesempatan yang cukup untuk mengalihkan hak miliknya atas barang itu. Jika demikian, barang tersebut menjadi tidak dapat lagi dirampas. 30 3. Pengumuman keputusan Hakim Pidana pengumuman putusan hakim ini, hanya dapt dijatuhkan dalam halhal yang telah ditentukan dalam Undang-undang. SetiapPutusan Hakim memang harus diucapkan dalama Persidangan Yang Terbuka Untuk Umum, bila tidak putusan itu batal demi hukum. Tetapi pengumuman Putusan Hakim sebagai sesuatu pidana bukanlah seperti disebutkan diatas, pidana pengumumna putusan hakim merupakan suatu publikasi ekstra dari suatu putusan pemidanaan, sesorang dari pengadilan pidana. Dalam pidana pengumuman ptusan hakim ini, hakim bebas menentukan perihal cara melaksanakan pengumuman itu, hal tersebut dapat dilakukan melalui surat kabar, plakat yang ditempelkan apda papan pengumuman, mlalui media radio maupun televise, yang pembiayaannya dibebankan kepada terpidana. Maksud dari Pengumuman Putusan Hakim yang demikian ini adalah sebagai usaha preventif, mencegah bagi orang-orang tertentu agar tidak melakukan tindak pidana yang sering dilakukan orang. Maksud yang lain adalah 30

Utrecht E., Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II,Universita, Bandung, 1965,

hal.25 Meyranda Lista Purba : Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Produsen Psikotropika Menurut UU No.5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika (Study Kasus Reg. No.3142/Pid B/2006/PN.SBY, No. 256/Pid/2007/PT.SBY, No. 455K/PID,SUS/2007), 2008. USU Repository © 2009

memberitahukan kepada masyarakat umum, agar berhatihati dalam bergaul dan berhubungan dengan orang-orang yang dapat disangka tidak jujur, sehingga tidak menjadi korban dari kejahatan. b. Pemidanaan 1. Pengertian Pemidanaan Cara kerja hukum pidana dengan melakukan pemidanaan atau pemberian pidana mempunyai pengertian yang luas. Pemidanaan atau pemberian pidana mempunyai pengertian yang luas dalam arti bisa dibedakan menjadi dua pengertian, yakni (1) pemidanaan dalam arti abstrak (pemidanaan in abstracto), dan (2) pemidanaan dalam arti kongkrit (pemidanaan in concreto). Hukum pidana menciptakan tata tertib di dalam masyarakat melalui pemberian pidana secara abstrak, artinya dengan ditetapkannya di dalam undangundang perbuatan-perbuatan tertentu sebagai perbuatan yang dilarang disertai ancaman pidana, atau dengan ditetapkannya perbuatan-perbuatan tertentu sebagai tindak pidana di dalam undang-undang, maka diharapkan warga masyarakat akan mengerti dan menyesuaikan diri sehingga tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang telah dilarang dan diancam pidana itu. Dengan demikian, dengan diberlakukannya suatu undang-undang pidana yang baru di dalam masyarakat, diharapkan akan tercipta ketertiban di dalam masyarakat. Hukum pidana menciptakan tata tertib atau ketertiban melalui pemidanaan dalam arti kongkrit, yakni bilamana setelah suatu undang-undang pidana dibuat dan diberlakukan ternyata ada orang yang melanggarnya, maka melalui proses peradilan pidana orang tersebut dijatuhi pidana. Meyranda Lista Purba : Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Produsen Psikotropika Menurut UU No.5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika (Study Kasus Reg. No.3142/Pid B/2006/PN.SBY, No. 256/Pid/2007/PT.SBY, No. 455K/PID,SUS/2007), 2008. USU Repository © 2009

Pemidanaan adalah suatu rangkaian cara untuk memberikan kepada seseorang yang telah melakukan Tindak Pidana, wujud dari penderitaan yang dapat dijatuhkan Negara, cara menjatuhkannya, dimana, dan bagaimana cara menjalankan pidana tersebut.Negaralah yang berhak menjatuhkan pidana melalui alat-alat pemerintah Negara yang memegang Subjectief strafrecht (jus puniendi) yang dapat menjatuhkan pidana terhadap pengertian pidana objectief strafrecht (jus punale). 31 Pemerintah yang mengendalikan hukum tersebut, karena pemerintah berhak memidana. Hak menjatuhkan pidana merupakan pelengkapan Negara, hanya yang mempunyai wewenang yang dapat memaksakan berlakunya kehendak untuk memidana. Tujuan penjatuhan pidana atau pemberian pidana itu sendiri bermacammacam bergantung pada teori-teori yang dianut di dalam sistem hukum pidana di suatu masa. Kendati demikian, tujuan akhir dari penjatuhan pidana atau pemberian pidana itu tetap di dalam koridor atau kerangka untuk mewujudkan tujuan hukum pidana. Ini berarti bahwa penjatuhan pidana atau pemberian pidana sebenarnya merupakan sarana untuk mencapai tujuan hukum pidana. Kerangka berpikir seperti di atas, juga berlaku dalam konteks UU No. 5 Tahun 1997.

2. Teori-Teori Mengenai Tujuan Pemidanaan Teori-teori pemidanaan (dalam banyak literature hukum disebut dengan

31

Soejono, Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, Hal.36 Meyranda Lista Purba : Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Produsen Psikotropika Menurut UU No.5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika (Study Kasus Reg. No.3142/Pid B/2006/PN.SBY, No. 256/Pid/2007/PT.SBY, No. 455K/PID,SUS/2007), 2008. USU Repository © 2009

teori hukum pidana/ strafrecht-theorien) adalah berhubungan langsung dengan pengetian hukum pidana subyektif, teori-teori ini adalah mencari dan menerangkan tentang dasar dari hak Negara dalam menjatuhkan dan menjalankan pidana tersebut 32. Hukum pidana dalam usahanya mencapai tujuan-tujuannya tidak sematamata menjatuhkan pidana, tetapi ada juga kalanya mengunakan tindakan-tindakan. Penjatuhan pidana ini juga memiliki tujuan-tujuan demi keadilan baik bagi koban atau masyarakat luas juga untuk membentuk pribadi yang lebih baik dari pelaku kejahatan Inilah yang dimaksud dengan teori-teori pemidanaan yaitu maksud atau tujuan dilakukannya pemidanaan kepada pelaku kejahatan demi keadilan dan kebaikan bagi diri pelaku sendiri dan masyarakat. Terdapat berbagai teori yang membahas

alasan-alasan

yang

membenarkan(justification)

penjatuhan

hukum.Diantaranya adalah : a. Teori Absolut Dasar pijakan dari teori ini ialah “Pembalasan”, inilah dasar pembenar dari penjatuhan penderitaan berup pidana itu kepada penjahat. Negara berhak menjatuhkan pidana ialah Karena penjahat tersebut telah melakukan penyerangan atau perkosaan pada hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat atau negara)yang telah dilindungi. 33 Maka oleh karena itu ia harus diberi pidana yang setimpal dengan

32 33

Adami Chazawi, Op. cit. Hal. 153 Ibid, Hal. 153


perbuatan yang dilakukannya. Penjatuhan pidana yang pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain. Setiap kejahatan tidak boleh tidak harus diikuti oleh pidana bagi pembuatnya. Tidak dilihat akibat-akibat apa yang bisa timbul dari penjatuhan pidana itu, tidak memperhatikan masa kedepan baik terhadap diri penjahat maupun masyarakat. menjatuhkan pidana tidak dimaksudkan untuk mencapai sesuatu yang praktis, tetapi bermaksud satu-satunya penderitaan bagi penjahat. Tindakan pembalasan didalam penjatuhan pidana mempunyai dua arah yaitu 1. Ditujukan kepada penjahatnya (sudut subjektif dari pembalasan) 2. Ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam dikalangan masyarakat (Sudut objektif dari pembalasan) Pembalasan oleh banyak orang dikemukakan sebagai alas an untuk mempidana suatu kejahatan, kepuasan itulah yang dikejar.Apabila ada seorang oknum yang langsung kena dan menderita karena kejahatan itu, maka kepuasan hati itu terutama ada pada si oknum tersebut. Dalam hal pembunuhan kepuasan hati ada pada keluarga si korban khususnya, dan pada masyarakat umumnya. Dengan meluasnya kepuasan hati ini pada sekumpulan orang, maka mudah juga meluasnya sasaran dari embalasan pada orang orang lain dari pada si penjahat, yaitu pada para sanak-keluarga atau kawan-kawan karib. Maka unsur pembalasan, meskipun dapat dimengerti tidak selalu dapat menjadi ukuran untuk menetapkan suatu pidana. b. Teori Relatif Meyranda Lista Purba : Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Produsen Psikotropika Menurut UU No.5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika (Study Kasus Reg. No.3142/Pid B/2006/PN.SBY, No. 256/Pid/2007/PT.SBY, No. 455K/PID,SUS/2007), 2008. USU Repository © 2009

Menurut teori ini suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Untuk itu tidaklah cukup adanya suatu kejahatan melainkan harus dipersoalkan pula apa manfaatnya suatu pidana bagi masyarakat, atau bagi si penjahat itu sendiri. Tidak saja dilihat pada masa lampau, melainkan juga pada masa depan. Maka harus ada tujuan lebih jauh daripada hanya menjatuhkan pidana saja.Dengan demikian teori ini juga dinamakan teori tujuan. Teori relatif atau teori tujuan berpokok pangkal bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib dalam masyarakat. Tujuan pidana ialah tata tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana. 34 Untuk mencapai ketertiban masyarakat tadi, maka pidana itu mempunyai tiga sifat yaitu: 1. Bersifat menakut-nakuti (Afschrikking) 2. Bersifat memperbaiki (Verbeterribg/reclasering) 3. Bersifat membinasakan (onsschdelijk maken) Menurut teori ini pidana dimaksudkan sebagai alat pencegahan baik yang bersifat khusus, (special prevention ) maupun yang bersifat umum (General Prevention) Teori ini melihat punishment sebagai cara untuk mencegah atau mengurangi kejahatan. Premisenya adalah bahwa pemidanaan sebagai tindakan yang menyebabkan derita bagi terpidana, hanya dianggap sah apabila terbukti bahwa dijatuhkannya pidana itu memang menimbulkan akibat lebih baik daripada

34

Ibid, Hal.157


tidak dijatuhkan pidana pihak-pihak yang terlibat 35. Karena titik tekan teori ini pada aspek kemanfaatn meemperbaiki pelaku dan mencegah orang lain melakukan kejahatan,teori relative melihat pada usaha untuk dengan menjatuhkan pidana dapat memperbaiki si penjahat agar menjadi orang baik, yang tidak akan melakukan kejahatan lagi. c. Teori Gabungan Apabila ada dua pendapat yang diametraal berhadapan satu sama lain, biasanya ada suatu pendapat ketiga yang berada di tengah-tengah.di samping teori absolute dan teori relative tentang hukum pidana, kemudian muncul teori ketiga, yang disatu pihak mengakui adanya unsur pembalasan dalam hukum pidana, tetapi lain pihak mengakui pula unsur memperbaiki penjahat yang melekat pada tiap pidana. Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan ini adalah menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Teori-teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan, yaitu: 1. Teori Gabungan Pertama Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampui batas dari apa yang perlu dan cukup dan dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat. Pendukung teori gabungan yang menitik beratkan pada pembalasan ini didukung oleh POMPE, yang berpandangan bahwa 35

Jimly Assiddigie, Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia , Bandung, :Angkasa,

1996, Hlm. 168 Meyranda Lista Purba : Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Produsen Psikotropika Menurut UU No.5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika (Study Kasus Reg. No.3142/Pid B/2006/PN.SBY, No. 256/Pid/2007/PT.SBY, No. 455K/PID,SUS/2007), 2008. USU Repository © 2009

pidana tiada lain adalah pembalasan kepada penjahat, teteapi juga bertujuan untuk mempertahankan

tata tertib hukum agar supaya kepentingan umum dapat

diselamatkan dan terjamin dari kejahatan. Pakar hukum pendukung teori gabungan pertama ini ialah Ze venbergen yang berpendapat bahwa makna setiap pidana adalah suatu pembalasan, tetapi mempunyai maksud melindungi tata tertib hukum sebab pidana itu ialah mengembalikan dan memepertahankan ketaatan pada hukum dan pemerintahan. 2. Teori Gabungan yang Kedua Menurut Thomas Aquino, bahwa yang menjadi dasar pidana itu ialah kesejahteraan umum. Untuk adanya pidana maka harus adanya kesalahan pada pelaku perbuatan, dan kesalahan itu hanya terdapat pada perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan sukarela. Pidana yang dijatuhkan pada orang yang melakukan

perbuatan yang

dilakukan dengan sukarela inilah yang tiada lain bersifat pembalasan. Sifat membalas dari pidana adalah merupakan sifat umum dari pidana, tetapi bukan tujuan dari pidana, sebab tujuan pidana pada hakekatnya adalah pertahanan dan perlindungan tata tertib masyarakat. 36

4. Metode Penelitian Dalam penulisa skripsi ini, penulis mengunakan metode penelitian berupa: 1. Jenis Penelitian

36

Adami Chazawi, Op. cit. Hal. 162-163.


Penelitian ini merupakan hukum normatif (yuridis normatif) yang dilakukan dan ditujukan pada ketentuan pidana yang mengatur tentang produsen psikotropika dan berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi serta menganalisa putusan pengadilan 2. Lokasi Penelitian Penelitian ini dilakukan dengan mengambil putusan Pengadilan Negeri di Surabaya, Pengadilan Tinggi Surabaya dan Makamah Agung yang sesuai dengan permasalahan dalam skripsi ini untuk dianalisa. 3. Jenis Data Data yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah data sekunder. Adapun data sekunder yang dimaksudkan oleh penulis adalah sebagai berikut: G. Bahan hukum primer, yaitu semua dokumen peraturan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang, yakni berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintahan sebagainya. H. Bahan

hukum

sekunder,

yaitu

semua

dokumen

yang

merupakan informasi atau hasil kajian tentang tindak pidana produsen psikotopika seperti seminar hukum, majalah, karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan tindak pidana psikotropika dan beberapa sumber dari situs internet yang berkaitandengan persoalan diatas. I. Bahan hukum tersier, yaitu semua dokumen yang berisi konsep-konsep yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia, biografi dan lain-lain. Meyranda Lista Purba : Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Produsen Psikotropika Menurut UU No.5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika (Study Kasus Reg. No.3142/Pid B/2006/PN.SBY, No. 256/Pid/2007/PT.SBY, No. 455K/PID,SUS/2007), 2008. USU Repository © 2009

4. Manfaat Pengumpulan Data Dalam penulisan skeripsi ini, maka metode yang digunakan penulis adalh metode kepustakaan (library research). Yakni metode dengan menggunakan data sekunder yang tertulis sebagai pedoman. Dan selain buku ilmiah, maka penulis juga mengumpulkan data-data dari bahan-bahan referensi yang berasal dari mass media, seperti surat kabar dan juga bahan-bahan dari internet. 5. Analisa Data Data sekunder yang telah diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif yaitu apa yang diperoleh dipenelitian di lapanggan dan dipelajari secara utuh dan menyeluruh untuk memperoleh jawaban permasalahan dalam skripsi ini.

5. Sistematika Penulisan Sistem penyusunan skripsi ini oleh penulis dimasudkan untuk memberi perincian secara garis besar isi dari skripsi ini. Dalam penyusunannya sekripsi ini akan dibagi menjadi 5 (lima) bab dengan susunan sebagai berikut: BAB I : Bab ini merupakan bab pendahuluan. Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, keaslian penulisan, tinjauan kepustakaan, metode penelitian dan sistematika penulisan. BAB II : Bab ini akan membahas tentang ketentuan pidana terhadap produsen psikotropika menurut ketentuan undang-undan nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Dalam bab ini akan diuraikan tentang latar Meyranda Lista Purba : Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Produsen Psikotropika Menurut UU No.5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika (Study Kasus Reg. No.3142/Pid B/2006/PN.SBY, No. 256/Pid/2007/PT.SBY, No. 455K/PID,SUS/2007), 2008. USU Repository © 2009

belakang lahirnya undang-undang psikotropika, sanksi pidana terhadap produsen psikotropika dan proses hukum terhadap produsen psikotropika menurut ketetuan UU No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. BAB III : Dalam bab ini akan diuraikan tentan faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya produsen psikotropika di Indonesia, yang dilihat dari 2 (dua) faktor, yaitu faktor hukum dan faktor diluar hukum. BAB IV : Dalam bab ini diuraikan tentang analisis sebuah kasus yang telah melewati 3 (tiga) tingkatan putusan yaitu berdasarkan putusan PN Surabaya, PT Surabaya dan Mahkamah Agung yang diuraikan dalam 2 (dua) bagian yaitu, kronologis kasus dan analisa putusan hakim. BAB V :

Bab terakhir ini merupakan kesimpulan dan saran.


BAB II KETENTUAN PIDANA TERHADAP PRODUSEN PSIKOTROPIKA MENURUT UU NO.5 TAHUN 1997 TENTANG PSIKOTROPIKA A. Latar Belakang Lahirnya UU Psikotropika Selama beberapa dasawarsa terakhir ini masyarakat internasional dan nasional dihadapkan pada berbagai masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, kemudian muncul danpak negatif yang semakin luas dan bahkan berdimensi internasional. Hal ini berpengaruh buruk tidak saja terhadap pertumbuhan generasi muda, tetapi juga dapat melemahkan ketahanan nasional. Psikotropika sangat bermanfaat dan diperlukan dalam pelayanan kesehatan, yang penggunaannya harus dilakukan di bawah pengawasan tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan wewenang untuk itu. Disamping itu, juga diperlukan untuk ilmu pengetahuan dalam kegiatan riset. Dilain pihak penggunaan psikotropika yang tidak sesuai dengan ketentuan atau tanpa Meyranda Lista Purba : Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Produsen Psikotropika Menurut UU No.5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika (Study Kasus Reg. No.3142/Pid B/2006/PN.SBY, No. 256/Pid/2007/PT.SBY, No. 455K/PID,SUS/2007), 2008. USU Repository © 2009

pengawasan tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan wewenang untuk itu, dapat merugikan kesehatan individu pengguna, yang pada akhirnya dapat menurunkan derajat kesehatan masyarakat. Sebelum kelahiran UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika tidak ada ketegasan dari segi hukum pidana mengenai tindak pidana psikotropika. Pada waktu itu utusan-putusan badan pradilan terhadap kasus-kasus psikotropika (ekstasi) berdasarkan Peraturan Mentri Kesehatan dianggap kurang kuat, sebagai dasar hukum dari sisi hukum pidana. 37 Lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika tidak dapat dilepaskan dari adanya konvensi Psikotropika 1971 yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pengesahan Convention on Psychotropic Substances 1971 dan Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika 1988 yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan United Nations Convention Agains Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotripic Subsstances. 38

1. Konvensi Psikotropika Substansi Tahun 1971 Pada tanggal 7 Nopember 1996, Presiden Republik Indonesia telah mengesahkan Konvensi Internasional 1971 melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1996,ini membuktikan secara otomatis Indonesia menjadi pihak pada 37

Hari Sasangka, Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana, Jakarta, Cv. Mandar Maju, 2003, Hlm. 123. 38 Dani krisnawati, Et al, Op. Cit Hal. 177 Meyranda Lista Purba : Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Produsen Psikotropika Menurut UU No.5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika (Study Kasus Reg. No.3142/Pid B/2006/PN.SBY, No. 256/Pid/2007/PT.SBY, No. 455K/PID,SUS/2007), 2008. USU Repository © 2009

konvensi, yang memberikan landasan hukum yang kukuh dalam rangka mencegah dan menaggulangi penyalahgunaan serta memerangi peredaran gelap psikotropika dalam tatanan kerjasama internasional. Dengan demikian Indonesia dapat lebih menkonsolidasikan upaya mencegah, dan melindungi kepentingan masyarakat terutama generasi muda terhadap akibat buruknya psikotropika. Konvensi ini merupakan suatu perangkat hukum internasional, sebagai resolusi Dewan Ekonomi dan Sosial PBB No.1474, 24 Maret 1970, yang diselenggarakan di Wina, Australia. Konvensi tersebut mulai berlaku sejak 16 Agustus 1976, dan sampai Desember 1995 tercatat 140 negara menjadi pihak dengan menandatangani konvensi, tetapi pada saat itu Indonesia belum ikut menandatanggani konvensi tersebut. Pengaturan itu mendorong terciptanya suatu sistem untuk mengawasi setiap kegiatan, yang berhubungan dengan psikotropika secara internasional, yang didasarkan pada kepentingan kelangsungan untuk mempertahankan hidup dan kehidupan umat manusia dalam bermasyarakat dan benegara secara wajar. Konvensi mengatur kerjasama internasional dalam pengadilan dan pengawasan

produksi,

peredaran

dan

penggunaan

serta

pencengahan,

pemberantasan terhadap penyalahgunaan psikotropika dengan membatasi penggunaannya hanya bagi kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan. Permasalahan penyalahgunaan psikotropika berdasarkan mukadimah konvensi psikotropika ialah akan memberikan dampak kepada masalah kesehatan dan kesejahteraan umat manusia serta permasalahan social lainnya. Dengan semakin pesatnya kemajuan dalam bidang transportasi dan sejalan dengan Meyranda Lista Purba : Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Produsen Psikotropika Menurut UU No.5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika (Study Kasus Reg. No.3142/Pid B/2006/PN.SBY, No. 256/Pid/2007/PT.SBY, No. 455K/PID,SUS/2007), 2008. USU Repository © 2009

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika menunjukan gejala yang semakin meluas dan berdimensi internasional yang melewati batas teritorial masing-masing Negara sehingga diperlukan peningkatan kerja sama internasional yang berdampak pada aspek hukum internasional. Convention on Psychotropic Substances 1971 dalam konteks hukum internasional secara substansial telah mengatur beberapa hal, yakni: a) Merupakan perangkat hukum internasional yang menatur kerjasama internasional tentang pengunaan dan peredaran psikotropika. b) Lebih menjamin kemungkinan penyelengaraan kerjasama dengan negara-negara lain dalam pengawasan peredaran psikotropika dan usaha-usaha penanggulangan atas penyalahgunaan psikotropika. c) Dari aspek kepentingan negara, Indonesia dapat lebih menonsolidasikan upaya pencegahan dan perlindunagan kepeningan masyarakat umum, terutama generasi muda terhadap akibat buruk yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan psikotropika. d) Disamping itu, tindakan tersebut akan memperkuat dasar-dasar tindakan Indonesia dalam melakukan pengaturan yang komprehensif mengenai peredaran psikotropika di dalam negeri. e) Dengan demikian, penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan psikotropika akan lebih dapat dimantapkan. 39 Convention on Psychotropic Substances 1971, mengandung pokok-pokok pikiran yang didorong dari semua Negara dan dianggap sebagai hukum kebiasaan internasional sebagai berikut: a) Perhatian terhadap kesehatan dan kesejahteraan umat manusia, tekad untuk mencegah dan memerangi penyalahgunaan dan peredaran psikotropika. b) Perimbangan bahwa tindakan yang tepat diperlukan untuk membatasi pengunaan psikotropika hanya untuk pengobatan dan/atau tujuan ilmu pengetahuan. c) Pengakuan bahwa pengunaan psikotropika untuk pengobatan dan/atau 39

Siswanto Sunarso, Penegakan Hukum Psikotropika, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2005, Hal.53 Meyranda Lista Purba : Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Produsen Psikotropika Menurut UU No.5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika (Study Kasus Reg. No.3142/Pid B/2006/PN.SBY, No. 256/Pid/2007/PT.SBY, No. 455K/PID,SUS/2007), 2008. USU Repository © 2009

tujuan ilmu pengetahuan sangat diperlukan sehingga ketersediannya perlu terjamin. d) Keyakianan bahwa tindakan efektif untuk memerangi penyalahgunaan psikotropika tersebut memerlukan koordinasi dan tindakan universal. e) Pengakuan adanya kewenangan Perserikatan Bangsa Bangsa dalam melakukan pengawasan psikotropika dan keinginan bahwa Badan Internasional yang melakukan pengawasan tersebut berada dalam kerangka organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa. f) Pengakuan bahwa diperlukan konvensi internasional untuk mencapai tujuan ini. 40 Inilah yang menjadi pokok-pokok pikiran yang disepakati bersama oleh beberapa negara di dunia sehingga konvensi tersebut dapat disahkan. Kedudukan Indonesia sebagai Negara bukan penandatanganan konvensi, sesuai dengan Pasal 25 dan 26 Convention on Psychotropic Substances 1971, tetapi agar dapat berperan dalam penangulangan pskotropika maka cara yang ditempuh untuk menjadi pihak pada konvensi adalah menyampaikan piagam aksesi. Apabila Indonesia telah menyampaikan piagam aksesi, konvensi ini akan mulai berlaku bagi Indonesia secara internasional setelah 90 hari, terhitung sejak tanggal diterimanya piagam aksesi oleh seketaris Jenderal Perserikatan BangsaBangsa. Aspek kepentingan nasiona yang hendak dicapai Republik Indonesia adalah untuk mempelancar kerjasama internasional di bidang penanggulangan bahaya peredaran gelap dan penyalahgunaan psikotropika dengan Negara-negara anggota ASEAN lainnya yang telah terlebih dahulu meratifikai konvensi ini.

2. Konvensi PBB Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan

40

Ibid Hal.54-55


Psikotropika Tahun 1988 Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika 1988 yang telah diratifikasi dengan UndangUndang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan United Nations Convention Agains Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotripic Subsstances. Konvensi ini merupakan penegasan dan penyempurnaan sarana hukum yang lebih efektif dalam rangka kerjasama internasional di bidang criminal dalam upaya mencegah dan memberantas organisasi kejahatan internasional yang melakukan peredaran gelap narkotika dan psikotropika. Prinsip-prinsip umum terhadap penetapan kejahatan dan sanksi konvensi ini tidak berbeda dengan yang diatur dalam konvensi Psikotropika 1971. Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1997 telah digolongkan jenisjenis kejahatan yang dianggap serius,ialah: a) Kelompok kejahatan yang terorganisasi b) Kelompok kejahatan yang terorganisasi secara internasional c) Perbuatan melawan hukum yang ada kaitannya dengan kejahatan tersebut d) Pengunaan kekerasan atau senjata api oleh penjahat e) Kejahatan yang dilakukan oleh pegai negeri berkaitan dengan jabatannya f) Mengunakan anak-anak sebagai korban atau untuk melakukan kejahatan g) Kejahatan

yang

dilakukan

di

dalam

atau

di

sekitar

lembaga

pemasyarakatan, lembaga pendidikan, lembaga pelayanan social, atau


tempat-tempat lain untuk berkumpulnya anak sekolah atau pelajar. 41 Pengesahan

konvensi

ini

dapat

lebih

menjamin

kemungkinan

penyelenggaraan kerjasama dengan Negara-negara lain dalam pengawasan peredaran psikotropika dan penanggulangan atas penyalahgunaannya. Disamping itu, pengesahan konvensi menjadi landasan bagi tindakan Indonesia untuk mengatur peredaran psikotropika di dalam negeri. Dengan demikian penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan psikotropika akan lebih dimantapkan.Sedangkan pengesahan Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika 1988 akan memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi Inonesia untuk mengambil langkah-langkah dalam upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan psikotropika. 42 B. Pengesahan UU No.5 Tahun 1997 Naskah RUU Psikotropika mengalami sejumlah perubahan mendasar dari awalnya, antara lain dari yan semula terdiri dari 14 bab, 67 pasal dan 104 ayat, kini menjadi 16 bab, 74 pasal dan 131 ayat. Dari semula yang mencantumkan perlunya 14 PP kini menjadi 8 PP penambah 7 ketentuan yang harus diataur oleh Menkes. Dewan Perwakilan Rakyat dalam rapat paripurna tanggal 27 Januari 1997 memberi persetujuan secara bulat terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Psikotropika atau obat-obat keras. Dengan persetujuan ini pemerintah telah

41 42

Ibid , Hal.60 Dani krisnawati, Et al, Op. Cit Hal. 178


mengesahkannya menjadi Undang-Undang pada tanggal 11 Maret 1997. Undang-Undang no. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika adalah salah satu undang-undang yang mengatur tindak pidana diluar KUHP. Pengaturan pidana di luar KUHP terjadi karena kemajuan masyarakat itu sendiri. 43 Hal ini merupakan pembaharuan hukum guna untuk menutup kekosongan hukum yang dapat terjadi di dalam masyrakar karena perkembangan budaya dan teknologi yang begitu pesat dalam masyarakat. UU Psikotropika sudah lama ditunggu, karena undang-undangnya dapat dipakai sebagai instrumen untuk menyiapkan generasi penerus bangsa yang bebas dari penyahgunaan obat-obatan, khususnya psikotropika. Dalam UU psikotropika lingkup pengaturannya juga dibatasi pada psikotropika yang berpotensi menimbulkan sindrom ketergantungan. Sementara jenis jenis psikotropika yang tidak menimbulakan sindrom ketergantungan, digolongkan sebagai obat keras dan pengaturannya tunduk pada ketentuan yang mengatur obat keras. UU Psikotropika akan menciptakan suatu tatanan hukum yang akan memberikan kepastian dan perlindungan baik kepada para pembei pelayanan kesehatan dan masyarakat, yang membutuhkan dan menggunakan psikotropika bagi keperluan pengobatan. Berdasarkan Undang-Undang Psikotropika Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika telah dikeluarkan Peraturan Mentri Kesehatan RI Nomor: 688/Menkes/Per/VII/1997 Tangal 14 Juli 1997 untuk mengatur lebih lanjut tentang peredaran psikotropika. Dalam ketentuan umum Permenkes tersebut, yang 43

Hari Sasangka, Op. Cit Hal. 127


dimaksud dengan perdaran psikotropika meliputi: suatu usaha, kegiatan, yang teroganisasi dan mendapat izin dari mentri kesehatan, untuk melakukan penyaluran dan penyerahan psikotropika, kepada pihak-pihak tertentu sesuai dengan izin yang dikeluarkan. Subjek hukum yang diperkenankan untuk melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan psikotropika adalah pabrik obat, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah,apotik, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, lembaga penelitian, lembaga pendidikan, dan dokter. 44 Berbagai peraturan perundang-undangan lain yang mendukung upaya pemberantasan tindak pidana psikotropika adalh Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional, Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2002 tentang Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Prekusor, dan Zat adiktif lainnya. Disamping itu, berkaitan dengan upaya memberikan perlindungan terhadap anak dari bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan adanya perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan psikotropika. 45

B. Sanksi Pidana Terhadap Produsen Psikotropika Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 disamping mengatur tentang penggunaan psikotropika guna kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu 44 45

Siswanto Sunarso, Op.Cit , Hal.62 Dani krisnawati, et al, Op. Cit Hal. 179


pengetahuan, juga menetapkan perbuatan-perbuatan yang dilarang berhubungan dengan

psikotropika,

yang

bilamana

dilakukan

merupakan

perbuatan

penyalahgunaan psikotropika yang tergolong sebagai tindakan kejahatan. Ketentuan pidana di dalam Undang-Undang nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika diatur dalam BAB XIV dimulai dari Pasal 59 sampai dengan Pasal 72, Sedangkan pasal yang mengatur tentang sanksi pidana atas pelanggaran psikotropika kepada produsen psikotropika diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 59

1. Barang siapa: a. menggunakan psikotropika golongan I 46 selain dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2); atau b. memproduksi47 dan/atau menggunakan dalam proses produksi psikotropika golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; atau c. mengedarkan psikotropika golongan I tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (3); atau d. mengimpor psikotropika golongan I selain kepentingan ilmu pengetahuan; atau e. secara tanpa hak milik, menyimpan dan/ atau membawa psikotropika golongan I.dipidana dengan pidana penjara paling 46

Psikotropika golongan I adalah psikotropika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi amat kuat men gakibatkan sindroma ketergantungan.Lihat Pasal 2 ayat (2) Penjelasan atas UU RI No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika. 47 Memproduksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, menghasilkan, mengemas, dan/atau mengubah bentuk psikotropika, Lihat Pasal 1 Undang-Undang No.5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika. Meyranda Lista Purba : Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Produsen Psikotropika Menurut UU No.5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika (Study Kasus Reg. No.3142/Pid B/2006/PN.SBY, No. 256/Pid/2007/PT.SBY, No. 455K/PID,SUS/2007), 2008. USU Repository © 2009

singkat 4 (empat) tahun, paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

2. Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara terorganisasi dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda sebesar Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). 3. Jika tindak pidana dalam pasal ini dilakukan oleh korporasi48, maka disamping dipidananya pelaku tindak pidana, kepada korporasi dikenakan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Adapun unsur-unsur dalam pasal 59 adalah: 1) Barangsiapa 2) Secara tanpa hak 3) Memproduksi dan/atau menggunakan dalam proses produksi, mengedarkan, mengimpor, menyimpan, memiliki dan membawa 4) Psikotropika golongan I Pidana yang dapat dijatuhkan kepada seseorang terdakwa, berdasarkan ketentuan umum KUHP adalah satu pidana pokok dan satu pidana tambahan. Dalam Pasal 59 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1997 ketentuan tersebut disimpangi karena dua pidana pokok sekaligus dapat dijatuhkan. 49 Sanksi pidana yang digunakan dalam pasal 59 UU No. 5 Tahun 1997 48

Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun tidak. Lihat Pasal 1 Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 Tentang Psokotropika. 49 Hari Sasangka, Op. Cit Hal. 155 Meyranda Lista Purba : Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Produsen Psikotropika Menurut UU No.5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika (Study Kasus Reg. No.3142/Pid B/2006/PN.SBY, No. 256/Pid/2007/PT.SBY, No. 455K/PID,SUS/2007), 2008. USU Repository © 2009

disusun secara kumulatif, dimana sanksi pidana yang dapat dikenakan adalah pidana penjara dan denda.sanksi pidana kepada produsen psikotropika dinyatakan dengan jelas dalam pasl 59 ayat 2, yaitu memproduksi dan/atau menggunakan dalam proses produksi psikotropika golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, maka apabila dilakukan secara terorganisasi dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda sebesar Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), dan apabila proses produksi ini dilakukan oleh korporasi maka dijatuhkan pidana denda tambahan. Demikian juga terhadap lamanya pidana penjara diatur di dalam KUHP adalah seumur hidup atau sementara. Di dalam pidana sementara minimum lamanya 1 hari dan maksimum 15 tahun. Dalam UU No. 5 Tahun 1997 lamanya pidana sementara diatur minimal yang bisa dijatuhkan oleh hakim di samping maksimal lamanya pidana. Demikian juga terhadap pidana denda yang dapat dujatuhkan hakim juga diatur minimal besarnya denda. 50 Pasal 60 1. Barang siapa: a. memproduksi psikotropika selain yang ditetapkan dalam ketentuan Pasal 5; atau b. memproduksi atau mengedarkan psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; atau c. memproduksi atau mengedarkan psikotropika yang berupa obat ayng tidak terdaftar pada departemen yang bertanggung jawab dibidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1); dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima 50

Ibid


belas) tahun dan pidana denda paling 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

banyak

Rp.

2. Barangsiapa menyalurkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

3. Barangsiapa menerima penyaluran psikotropika selain ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

4. Barangsiapa menyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (1), pasal 14 ayat (2), pasal 14 ayat (3), Pasal 14 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan dipidana denda paling banyak Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

5. Barangsiapa menerima penyerahan psikotropika yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (3), Pasal 14 ayat (4) , dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Apabila yang menerima penyerahan itu pengguna, maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan. Adapun unsur-unsur pasal 60 adalah: 1) Barangsiapa 2) Memproduksi, mengedarkan, menyalurkan, menyerahkan 3) Psikotropika Sanksi pidana yang digunakan dalam pasal 60 disusun secara kumulatif, dimana pidana yang dapat dikenakan adalah pidana penjara dan denda. Seiring dengan semakin besar peranan korporasi dalam berbagai bidang, Meyranda Lista Purba : Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Produsen Psikotropika Menurut UU No.5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika (Study Kasus Reg. No.3142/Pid B/2006/PN.SBY, No. 256/Pid/2007/PT.SBY, No. 455K/PID,SUS/2007), 2008. USU Repository © 2009

khususnya ekonomi, dan adanya kecnderungan korporasi melakukan kejahatan dalam mencapai tujuannya, maka kini telah terjadi pergeseran pandangan bahwa korporasi juga merupakan subjek hukum pidana di samping manusia alamiah. 51 Sama halnya dengan beberapa undang-undang lainnya di Indonesia seperti UU No.23 Tahun 1997 tentang Pengolaan Lingkungan Hidup, UU No.8 Tahun 1998 tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 22 Tahun

1997 tentang

Narkotika, UU No.5 tahun 1997 tentang Pesikotropika juga menyatakan bahwa korporasi dapat menjadi subjek tindak pidana. Secara normatif kejahatan psikotropika bisa dilakukan korporasi,sehingga korporasi itu harus bertanggungjawab. Perumusan kejahatan psikotropika yang dilakukan korporasi dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua bagian. Pertama, penentuan kejahatan yang dilakukan korporasi dalam ayat tersendiri dari pasal-pasal yang bersangkutan (pasal-pasal yang memuat rumusan tindak pidana yang dapat dilakukan korporasi). Seperti ayat 3 dari pasal 59 Undang-Undang Psikotropika yang dengan jelas menyatakan apabila tindak pidana dalam pasal 59 dilakukan oleh korporasi maka akan dikenakan juga pidana dendan sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). Kedua, penentuan kejahatan psikotropika yang dilakukan oleh korporasi dalam pasal tersendiri, seperti pasal 60, 61, 62 dan pasal 64 memuat umusan tindak pidana yang berlaku bagi pelaku tindak pidana manusia alamiah. 51

H. Setioyono, Kejahatan Korporasi Analisis victimologis dan Pertanggunjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia, Malang, Bayumedia Publishing, 2005, Hal.99 Meyranda Lista Purba : Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Produsen Psikotropika Menurut UU No.5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika (Study Kasus Reg. No.3142/Pid B/2006/PN.SBY, No. 256/Pid/2007/PT.SBY, No. 455K/PID,SUS/2007), 2008. USU Repository © 2009

Kemudian pasal 70 undang-undang tersebut menentukan: Pasal 70 Jika tindak pidana psikotropika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63, dan Pasal 64 dilakukan oleh korporasi, maka disamping dipidananya pelaku tindak pidana tersebut dan dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan ijin usaha. Kejahatan psikotropika seperti memproduksi, menggunakan dalam proses produksi, mengedarkan, mengimpor, mengekspor, menyimpan tanpa hak, menyalurkan, menerima, menyerahkan, menganggkut, mengemas psikotopika yang tidak menurut undang-undang dapat dilakukan korporasi, seperti pabrik obat, pedagng besar farmasi, rumah sakit, balai pengobatan, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, atau korporasi-korporasi yang tidak ada hubungannya dengan obat-obatan. 52

C. Proses Hukum Produsen Psikotropika Menurut UU No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika 1. Teknik Penyelidikan dan Penyidikan Kegiatan penyelidikan dan penyidikan merupakan salah satu bentuk pelayanan penegakan hukum kepada masyarakat. Penegakan hukum terhadap tindak pidan psikotropika harus dilaksanakan tanpa melihat status sosial para pelaku kejahata. Hal ini sesuai dengan prinsip equality before the law, bahwa semua warga negara bersamaan kedudukannya di depan hukum. 53

52 53

Ibid, Hal. 82 Siswanto Sunarso, Penegakan Hukum Psikotropika, Jakarta, PT RajaGrafindo


Hal ini perlu mendapat perhartian karena pada dasarnya orang-orang yang terlibat dalam tindak pidana psikotropika terutama produsen psikotropika adalah orang-orang yang memiliki kekuasaan ekonomi, artinya mereka yang tertangkap sebagai produsen psikotropika adalah orang-orang yang memiliki uang banyak,hal ini dibuktikan dengan fakta bahwa setiap kali ada penangkapan produsen psikotropika selalu terdapat uang sebagai alat bukti yang jumlahnya terkadang sampai ratusan juta rupiah dan tidak jarang pula mereka sudah memiliki hubungan dengan para penegak hukum. Secara umum proses penyidikan perkara produsen psikotropika tidak memiliki perbedaan dengan penyidikan perkara psikotropika lainnya baik seperti pemakai dan penyalur, dimana penyelidikan perkara psikotropika dilakukan oleh Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (Polri) dan Penyidik Pegai Negeri Sipil (PPNS) tertentu yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik, hal ini sesuai dengan isi dari Pasal 6 ayat (1) KUHAP, akan tetapi selain yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, juga diatur beberapa wewenang khusus bagi Polri maupun PPNS dalam melakukan proses penelidikan dan penyidikan yang diatur mulai dari Pasal 55 sampai dengan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997. Agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan tidak terjadi penyidikan psikotropika yang tumpang tindih,maka PPNS dalam melaksanakan tugasnya tidak berjalan sendiri tetapi kedudukan di bawah kordinator dan pengawasan Polri. Persada, 2005, Hal.135 Meyranda Lista Purba : Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Produsen Psikotropika Menurut UU No.5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika (Study Kasus Reg. No.3142/Pid B/2006/PN.SBY, No. 256/Pid/2007/PT.SBY, No. 455K/PID,SUS/2007), 2008. USU Repository © 2009

Berdasarkan pasal 7 ayat (1) KUHAP Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia mempunyai beberpa wewenang, yaitu: 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana. 2) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian. 3) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka. 4) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penitaan. 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat. 6) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang. 7) Memangil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersngka atau saksi. 8) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara. 9) Mengadakan penghentian penyidikan. 10) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang betanggung jawab. Mengingat masalah psikotropika sangat berbahaya bagi individu, masyarakat dan negara maka wewenang penyidik POLRI diperluas. Perluasan wewenang tersebut sangat diperlukan sekali untuk menguak terjadinya tindak pidana di bidang psikotropika. Wewenang tersebut bisa dikatakan sangat istimewa dan tidak terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang lain, kecuali dalam UU No.22 Tahun 1997 Tentang Narkotika. 54 Beberapa wewenang khusus bagi Polri untuk melakukan penyidikan 54

Hari Sasangka, Op.Cit, Hal. 151


menurut Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika, adalah: 1) Melakukan teknik penyidikan penyerahan yang diawasi dan teknik pembelian terselubung 2) Membuka atau memeriksa setiap barang kiriman melalui pos atau alatalat perhubungan yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yan g menyangkut psikotropika yang sedang dalam penyalidikan. 3) Menyadap pembicaraan melalui telepon dan/atau alat telekomunikasi elektronika lainnya yang dilakukan oleh orang yang dicurigai atau diduga keras melakukan pembicaraan mengenai masalah yang berhubungan dengan tindak pidana psikotropika. Jangka waktu penyadapan berlangsung paling lama 30 hari. 55 Ketentuan jangka waktu 30 hari untuk penyadapan berlangsung, apabila ditinjau secara substansi masalah tersebut tidak jelas apa yang dikehendaki oleh pembuat undang-undang. Aturan ini harus diperjelas maknanya dengan tetap melindungi Hak Asasi Manusia, dengan menetapkan sejumlah sarana control social. Kenyataan di lapangan, jangka waktu untuk penyadapan tidak dapat dibatasi dengan waktu, kadang-kaang kurang dari waktu yang telah ditentukan. Permasalahannya adalah bagaimana apabila waktu yang dibutuhkan untuk penyadapan melebihi waktu 30 hari, namun tidak ada penjelasan maupun dirumuskan secara tegas di dalam undang-undang. 56 Bekaitan dengan kegiatan penyidikan, selain penyidik pejabat Polisi Negara RI, kepada pejabat pegawai negeri sipil tertentu diberi wewenang khusus sebagai penyidik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, untuk melakukan penyidikan tindak pidana psikotropika yang diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997. Pasal ini mengatur 55 56

Siswanto Sunarso, Op. Cit, Hal.137 Ibid Hal. 148


tentang kewajiban dan wewenang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu,sebagai beikut: 1) Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang tindak pidana di bidang psikotropika. 2) Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang psikotropika. 3) Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang psikotropika. 4) Melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti yang disita dalam perkara tindak pidana di bidang pikotropika. 5) Melakukan penyimpangan dan pengamanan terhadap barang bukti yang disita dalam perkara tindak pidana di bidang psikotropika. 6) Melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang tindak pidana di bidang psikotropika. 7) Membuka atau memeriksa setiap barang kiriman melalui pos atau alatalat perhubungan lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang menyangkut psikotropika yang sedang dalam penyidikan. 8) Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang psikotropika. 9) Menetapkan saat dimulainnya dan dihentikannya penyidikan. Terhadap Pasal 55 Undang Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropka ini telah tersirat maupun tersurat tidak merumuskan tentang kewajiban dan wewenang penyelidikan. Di samping itu, apa yang dimaksud dengan penggunaan Meyranda Lista Purba : Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Produsen Psikotropika Menurut UU No.5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika (Study Kasus Reg. No.3142/Pid B/2006/PN.SBY, No. 256/Pid/2007/PT.SBY, No. 455K/PID,SUS/2007), 2008. USU Repository © 2009

istilah teknik penyidikan, penyerhan yang diawasi dan teknik pembelian terselubung tidak secara jelas kandungan maksudnya. Dalam penjelasan pasal, hanya merumuskan bahwa pelaksanaan teknik penyidikan penyerahan yang diawasi, dan teknik pembelian terselubung, hanya dapat dilakukan atas perintah tertulis dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Pengertian penyerahan yang diawasi, menurut pendapat Dr. Siswanto Sunarso, S.H.,M.H. dalam suatu kegiatan yang dikategorikan sebagai taktik, sebagai bagian dari teknik. Di sisi lain, kegiatan penyidikan adalah berawal dari kegiatan penyelidikan yang bertujuan untuk mengumpulkan barang bukti. Sedangkam fase kegiatan penyidikan ialah menganalisis tentang membuat terang suatu perkara dengan adanya kelegkapan dan kesesuaian antar pelaku, barang bukti dengan saksai-saksi/korban. Kegiatan taktik penyerahan yang diawasi ada dua kemungkinan untuk dilakukan. Pertama, dilakukan oleh pihak penyidik sendiri atas perintah penyidikuntuk melihat penyerahan bahan psikotropika; Kedua, dapat dilakukan oleh penyidik sendiri untuk melihat penyerahan bahan psikotropika tersebut. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu,meliputi: 1) Penyidik Penyidik PPNS yang bertangung jawab di bidang kesehatan. 2) Penyidik PPNS Departemen Keuangan, dalam hal ini Direktoral Jenderal Bea dan Cukai. 3) Penyidik PPNS departemen terkait lainnya, dan kewenangan penyidik PPNS departemen tersebut diberikan oleh undang-undang sesuai bidang


tugasnya masing-masing. 57 Pengaturan hukum terhadap segala tindakan para penyelidik dan penyidik ialah sangat mutlak diperlukan. Hal ini untuk mencegah penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan hak-hak pribadi dari tersangka pelaku kejahatan di bidang psikotropikamaupun Negara dalam mewakili seliuruh masyarakat Indonesia. 2. Penuntutan dan Pemeriksaan Sidang Perkara Psikotropika Pemeriksaan perkara psikotropika ini termasuk kedalam perkara yang didahulukan dari perkara lain untuk diajukan ke pengadilan guna pemeriksaan dan penyelesaian secepatnya, keputusan ini diambil kerana beberapa alasan dan alasan utamanya kerena kejahatan psikotropika dalah suatu tindak pidana yang dapat menimbulkan ketidakstabilan Negara dan dapat menghancurkan generasi penerus bangsa. 58 Penuntutan perkara psikotropika tidak diatur khusus dalam undang-undang psikotropika. Oleh karena tidak ada aturannya maka berlaku ketentuan dalam Kitap Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengenai penuntutan.Penuntutan perkara psikotropika dilakukan seperti menangani perkara biasa.Namun seperti yang telah diuraikan diatas penuntut umum perlu memperhatikan ketentuan undang-undang psikotropika tentang asas mendahulukan penyelesaian perkara psikotropika. Persidangan perkara psikotropika yang diajukan pada pengadilan negeri 57 58

Ibid, Hal. 139 Lihat Ketentuan Pasal 58 Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang

Psikotropika Meyranda Lista Purba : Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Produsen Psikotropika Menurut UU No.5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika (Study Kasus Reg. No.3142/Pid B/2006/PN.SBY, No. 256/Pid/2007/PT.SBY, No. 455K/PID,SUS/2007), 2008. USU Repository © 2009

disidangkan dengan cara pemeriksaan biasa karena pembuktian dan penerapan hukumnya tidak mudah. Bagi terdakwa perkara psikotropika yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara 15 (lima belas) tahun keatas atau bagi yang tidak mampu diancam pidana penjara 5 (lima) tahun ke atas, maka hakim wajib menunjuk penasehat hukum untuk mendampingi terdakwa di persidangan. Dalam persidangan hakim dapat memerintahkan terdakwa yang mengalami sindroma ketergantungan untuk menjalani pegobatan dan/atau perawatan. 59

59

Dani krisnawati, et al, Op. Cit Hal. 200-201.


BAB III FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN TIMBULNYA PRODUSEN PSIKOTROPIKA DI INDONESIA A. Faktor Hukum Semua orang di Indonesia tentu sudah mengetahui, bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Negara yang didasarkan atas hukum yang berlaku, baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis, oleh karena itu semua warga negara Indonesia tanpa ada kekecualiannya, wajib taat kepada hukum. Tidak peduli rakyat kecil, pengusaha maupun pejabat tinggi wajib menaati hukum. Seluruh tindak tanduk atau perbuatan yang dilakukan di dalam negara kita, wajib didasarkan atas hukum yang berlaku. Demikian pula apabila terjadi pelanggaran maupun sengketa hukum diselesaikan secara hukum, 60 akan tetapi masih banya faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya produsen psikotropika di Indonesia yang diakibatkan oleh faktor hukum yang belum dapat mengatur masyarakat seperti tujuan dibentuknya hukum tersebut. Yang diamaksud dengan faktor adalah hal atau keadaan yang

60

Gatot, Supramono, Op.Cit Hlm. 6


menyebabkan atau mempengaruhi terjadinya sesuatu. 61 Jadi dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan faktor hukum adalah hal atau keadaan yang menyebabkan

atau

mempengaruhi

terjadinya

atau

timbulnya

produsen

psikotropika di Indonesia dari segi hukumnya.Adapun beberapa faktor tersebut adalah sebagai berikut: 1.Lemahnya Pengawasan Terhadap Penggunaan Visa Oleh WNA Pasal 4

Undang-Undang

Nomor

12 Tahun

2006

tentang

UU

Kewarganegaraan Republik Indonesia yang menyatakan: Pasal 4 Warga Negara Indonesia adalah : a. setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum Undang-Undang ini berlaku sudah menjadi Warga Negara Indonesia; b. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia; c. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu warga negara asing; d. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia; e. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut; f. anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya Warga Negara Indonesia; g. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia; h. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin; i. anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada 61

Deny Y Sugono, Erwina Burhanudin, Lien Sutini, Haryanto, Kamus Bahasa Indonesia , Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,2003 Meyranda Lista Purba : Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Produsen Psikotropika Menurut UU No.5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika (Study Kasus Reg. No.3142/Pid B/2006/PN.SBY, No. 256/Pid/2007/PT.SBY, No. 455K/PID,SUS/2007), 2008. USU Repository © 2009

waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya; anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui; k. anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya; l. anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan; m. anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia. j.

Pasal ini menjadi dasar hukum bagi bangsa ini untuk menentukan siapakah yang menjadi warga negaranya yang dikenal dengan asas kewarganegaraan. Setiap negara mempunyai kebebasan untuk menentukan asas kewarganegaraan yang hendak dipergunakan. Dari segi kelahiran ada 2 (dua) kewarganegaraan yang sering dijumpai yaitu asas ius soli dan ius sanguini. 62sedangkan dari segi perkawinan ada 2 (dua) asas pula yaitu asas kesatuan hukum dan asas persamaan drajat. 63 Asas kewarganegaraan ius soli berarti kewarganegaraan seseorang itu ditentuukan oleh tempat tinggalnya, asas ius sanguinis berarti kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh keturunannya atau orangtuanya.Dewasa ini pada umum nya kedua asas ini dianut secara simultan bedanya, ada negara yang lebih menitik beratkan pada penggunaan ius sanguinis dengan asas ius soli sebagai kekecualian, sebaliknya ada pula negara yang lebih menitik beratkan pada penggunaan ius soli

62

Sudargo Gautama, Warga Negara dan Orang Asing, Alumni,Bandung, 1997,

Hlm. 13 63

C.S.T. Kansil, Hukum Kewarga Negaraan Republik Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, Hlm. 115 Meyranda Lista Purba : Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Produsen Psikotropika Menurut UU No.5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika (Study Kasus Reg. No.3142/Pid B/2006/PN.SBY, No. 256/Pid/2007/PT.SBY, No. 455K/PID,SUS/2007), 2008. USU Repository © 2009

dengan ius sanguinis sebagai kekecualiaan. 64 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian dalam ketentuan pasal 6 menenentukan bahwa setiap orang asing yang masuk kedalam wilayah Indonesia wajib memiliki visa, ini merupakan suatu prinsip dimana setiap orang asing yang akan masuk ke negara Republik Indonesia memerlukan visa. Pengertian visa secara lexi cografis adalah: “izin(persetujuan) memasuki nega lain atau untuk tinggal sementara di negara lain berupa cap dan paraf yang dibubuhkan oleh pejabat perwakilan negara yang bersangkutan di dalam paspor pemohon” Sedangkan menurut ketentuan pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan visa adalah:

“Visa untuk Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Visa adalah izin tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang pada Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi orang asing untuk masuk dan melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia.”

Dengan demikian, visa sesuai dengan pengertiannya diberikan kepada orang asing yang hendak memasuki wilayah Indonesia, dengan syarat kedatangan orang asing tersebut ke Indonesia bermanfaat serta tidak akan menimbulkan gangguan terhadap ketertiban dan keamanan nasional. Akan tetapi pada saat ini apabila kita melihat data yang diperoleh mengenai kejahatan narkoba pada umumnya dan kejahatan psikotropika pada khususnya di Indonesia telah banyak melibatkan warga negara asing, terutama teknisi dan peracik, hal ini terbukti dari

64

Sudargo Gautama, Op.Cit, Hlm.15


beberapa kasus terbongkarnya pabrik ekstasi di Indonesia, sebagai contoh pabrik ekstasi terbesar ketiga di Tanggerang.

Ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang keimigrasian dan peraturan pelaksana kemudian mengatur mengenai visa dalam peraturan pelaksanaannya yang diberikan kepada orang asing yang memasuki Indonesia ada 5 jenis yaitu:

a. visa diplomatik

b. visa dinas

c. visa kunjungan

d. visa singgah

e. visa tinggal terbatas

Pemeriksaan visa dilakukan di tempat pemeriksaan imigrasi sebagaimana hal-hal yang berkaitan dengan keimigrasian, secara umum tempat pemeriksaan imigrasi meerupakan tempat-tempat dimana dilangsungkannya suatu kegian pemeruiksaan keimigrasian oleh petugas keimigrasian yang sedang bertugas. Berikut tabel I jumlah tersangka Tindak Pidana Psikotropika di Indonesia Meyranda Lista Purba : Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Produsen Psikotropika Menurut UU No.5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika (Study Kasus Reg. No.3142/Pid B/2006/PN.SBY, No. 256/Pid/2007/PT.SBY, No. 455K/PID,SUS/2007), 2008. USU Repository © 2009

berdasarkan status kewarganegaraan Tahun 1998-2002

Tahun 1998 1999 2000 2001 2002

WNI 1.259 orang 2.542 orang 4.887 orang 4.874 orang 5.228 orang

WNA 49 orang 48 orang 68 orang 50 orang 82 orang

Jumlah 1.308 orang 2.590 orang 4.955 orang 4.924 orang 5.310 orang

Sumber: Badan Narkotika Nasional, Tahun 2003 Berdasarkan tabel 1, jumlah tersangka tindak pidana psikotropika dalam Tahun 2000 yang melibatkan Warga Negara Asing mengalami kenaikan sebesar 91,31% bila dibandingkan dengan Tahun 1999, dan jumlah tersangka (WNI dan WNA) tindak pidana psikotropika yang terlibat Tahun 2002 di banding Tahun 2001 mengalami kenaikan

sebesar 7,84%.Dari tabel tersebut terlihat bahwa

tersangka tindak pidan psikotropika di Indonesia cenderung mengalami peningkatan. Peningkatan warga Negara asing dalam kejahatan narkoba khususnya psikotropika di Indonesia tidak berhentik sampai tahun 2002, melainkan semakin banyak warga Negara sing yang terlibat kejahatan ini. Peningakatan ini dimulai sejak tahun 2004 dan semakin terbukti dengan banyaknya kasus-kasus psikotropika yang terungkap sepanjang tahun 2005 sampai sekarang. Sesuai dengan pernyataan Ketua Badan Narkotika Nasional Jenderal Pol. Sutanto yang juga Kepala Kepolisian RI, dalam sambutannya di sela-sela Rakor BNN, di Jakarta pada hari senin 23 April 2007, sepanjang tahun 2001 hingga 2007, 58 Warga Negara Indonesia terlibat kasus kejahatan narkoba diluar negeri, Meyranda Lista Purba : Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Produsen Psikotropika Menurut UU No.5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika (Study Kasus Reg. No.3142/Pid B/2006/PN.SBY, No. 256/Pid/2007/PT.SBY, No. 455K/PID,SUS/2007), 2008. USU Repository © 2009

sedangkan saat ini tercatat sebanyak 62 orang warga asing terancam dijatuhi hukuman mati untuk kasus narkoba di Indonesia. Warga asing di Indonesia yang paling banyak terlibat kasus narkoba berasal dari Nigeria, di samping dari negara lainnya seperti China, Belanda, Perancis, Australia dan beberapa negara lain. 65 Hal ini perlu kita garis bawahi bahwa data yang diberikan hanya kasuskasus yang telah terungkap, sedangkan apabila kita melihat pada kenyataan dalam masyarak masih begitu banyak kejahan narkotika khususnya psikotropika yang belum dibawa sampai pada meja hijau untuk mendapatkan peradilan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku di negeri ini.

Jenderal Pol. Sotanto menjelaskan, proses peradilan terhadap para pelaku narkoba terus dilakukan, di mana pada tahun 1997 tiga orang telah menjalani eksekusi, satu orang di antaranya sudah meninggal, dan sembilan orang dalam proses pengajuan grasi, 14 orang proses pengajuan peninjauan kembali, sembilan orang sedang mengajukan kasasi, serta 26 orang belum mendapatkan kepastian apakah mendapatkan grasi atau PK. 66

Guna mencegah dan menagkal terjadinya penyalahgunaan visa perlu diadakan pengawasan dengan menyelengarakan pendaftaran orang asing yang ada di Indonesia. Pengawasan orang asing di Indonesia ini meliputi masuk dan keluarnya orang asing ke dalam dan dari wilayah Indonesia serta terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing selama ada di wilayah teritorial Indonesia. 65 66

Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Tgl.23 April 2007 Ibid


2. Lemahnya Pengawasan Terhadap Berdirinya Suatu Perusahaan

Di Indonesia ada beberapa bentuk organisasi bisnis yang sudah dikenal sejak zaman Hindia Belanda, seperti Firma, CV (commanditaire vennootschap), dan perseroan, dimana dalam praktek bisnis dewasa ini kerap dipai istilah perusahaan saja. 67

Dalam UU No. 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan yang dimaksud dengan pengertian perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yng bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia, untuk tujuan memproleh keuntungan dan/atau laba. 68

Dengan mengacu dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa perusahaan dalam kegiatannya bertujuan untuk mencari laba auatu keuntungan, ini sesuai dengan unsur-unsur perusahaan salah satunya adalah kegiatan dalam bidang ekonomi, akan tetyapi perlu ditegaskan sesuai dengan Pasal 1320 Kitap Undang-Undang Hukum Perdata bahwa kegiatan ekonomi tersebut haruslah sesuatu kegiatan yang tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan kesusilaan, dan tidal dilakukan dengan cara

67

Abdul R. saliman, Hermansyah, Ahmad Jalis, Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus, Fajar interpratama Offset, Jakarta, 2006, Hlm. 93 68 Pasal 1 huruf b Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan. Meyranda Lista Purba : Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Produsen Psikotropika Menurut UU No.5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika (Study Kasus Reg. No.3142/Pid B/2006/PN.SBY, No. 256/Pid/2007/PT.SBY, No. 455K/PID,SUS/2007), 2008. USU Repository © 2009

melawan hukum. 69

Dalam hal inilah hukum seharusnya mengambil peran sebagai peraturan yang mengatur dan menindak dengan tegas setiap usaha yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ndang-Undang yang berlaku di Indonesia, Pemerintah harus mengawasi setiap perusahaan tidak hanya pada saat berdinnya suatu perusahaan akan tetapi juga setelah perusahaan tersebut melakukan oprasinya, agar tidak menyimpang dari ketentuan yang sudah disepakati. Polisi juga perlu mengadaan patroli secara berkala untuk melihat apakah ada perusahaan yang dalam kegiatan produksinya menimbulkan kecurigaan.

B. Faktor Diluar Hukum Yang dimaksud dengan faktor diluar hukum adalah hal atau keadaan yang menyebabkan

atau

mempengaruhi

terjadinya

atau

timbulnya

produsen

psikotropika di Indonesia dari luar hukum. 1.Sebagai Perwujudan Gaya Hidup Pengaruh

lingkungan

sosial

besar

sekali

bagi

terjadinya

penyalahgunaan/ketergantungan obat. Kondisi sosial tertentu telah membuat keadaan sedemikian rupa sehingga kondusif bagi seseorang untuk mencoba-coba dengan obat. Rasa ingin tahu, pemberontakan terhadap figure orang tua atau otoritas, meniru-niru, tekanan dari teman sekelompok (peer group pressure), rasa jenuh dan bosan, keinginan untuk melarikan diri dari kesulitan dan lain

69

Abdul R. saliman, et al, Op. Cit, Hlm.95


sebagainya, kesemuanya itu membuat seseorang mencari keterangan tentang khasiat obat yang dapat memberikan kepuasan dan kenikmatan. Pada dasarnya kehidupan di dunia ini tidak terlepas dari perubahan terhadap suatu lingkungan, baik lingkungan fisik, lingkungan biologis, maupun lingkungan sosial manusia. Perubahan-perubahan sosial merupakan suatu variasi dari cara-cara hidup yang telah diterima yang disebabka karena perubahanperubahan kondisi geografis, kebudayaan materiil, komposisi penduduk, ideologi maupun adanya difungsi atau penemuan-penemuan baru dalam masyarakat tertentu. 70 Akan tetapi perubahan ini terkadang telah mengalami pergesaran-pergesaran nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat. Preble dan Casey (1969) mengemukakan bahwa ada semacam penghargaan sosial yang diberikan kepada penyalahgunaan obat

atas

keberhasilannya dalam melakukan berbagai tindak kriminal. Struktur masyarakat yang mengalami deprivasi demikian itu sangat kondusif bagi tumbuhnya penyalahgunaan obat di kalangan anak dan remaja. 71 Hal ini tentunya perlu mendapat perhatian yang khusus karena pada orang-orang tersebut telah terjadi pergeseran nilai-nilai yang sebelumnya didalam masyarakat dipandang sebagai tindakan yang menyimpang malah pada masyarakat golongan tersebut dipandang menjadi hal yang berharga dan mendapat penghormatan. Dalm zaman moderen ini hampir selurh dunia termasuk negara

70 71

Zainudin Ali, Sosiologi Hukum, PT Sinar Grafika, Jakarta, 2005, Hal. 18 http://tumoutou.net/702_05123/yongky.htm


Indonesiatelah dilanda oleh bahaya penyalahguaan narkotika dan jenis-jenis obat berbahaya lainnya. 72Hal ini sesuai dengan pendapat dari Ketua Badan Narkotika Nasional Jenderal Pol. Sutanto yang juga Kepala Kepolisian RI yang mengatakan, negara didunia tidak ada yang bebas seratus persen dari kasus narkoba dan psikotropika, untuk Indonesia sendiri jumlah penyalahgunaan narkoba sebesar 1, 5 persen dari 3, 2 persen jumlah populasi penduduk Indonesia.Pada saat ini tidak ada negara yang bebas dari kasus narkoba dan psikotropika, negara-negara Arab bahkan di Iran sudah terkena narkoba, sebanyak 4 persen dari populasi penduduknya, begitu juga Rusia, tidak ada yang mampu mencegahnya. 73 Peningkatan dramatis angka kasus dan jumlah pengguna di tengah razia intensif oleh pihak kepolisian beberapa tahun terakhir sekaligus menjadi batu ujian krusial bagi Indonesia, terutama dalam mewujudkan Indonesia bebas narkoba 2025. Perkembangan dari tiga tahun terakhir sejak tahun 2005 telah menjadi saksi perkembangan pesat posisi Indonesia dalam peta perdagangan dan peredaran narkoba dunia. Dari semula "bukan konsumen, negara transit, dan produsen besar", Indonesia naik kelas di ketiga-tiganya, ini mampu menunjukan bahwa pada saat ini kehidupan masyarakat Indonesia begitu dekat dengan Narkotika dan Psikotropika. Pada saat bangsa ini disibukkan oleh berbagai persoalan lain, jaringan 72

Djoko Prakoso, Bambang Riyadi Lany, Amir Muhsin, Kejahatan Yang Merigikan dan Membahayakan Negara, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1986, Hal.490 73 Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Tgl. 23 April 2007 Meyranda Lista Purba : Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Produsen Psikotropika Menurut UU No.5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika (Study Kasus Reg. No.3142/Pid B/2006/PN.SBY, No. 256/Pid/2007/PT.SBY, No. 455K/PID,SUS/2007), 2008. USU Repository © 2009

mafia narkoba dunia bekerja siang malam menggarap pasar potensial, mulai dari sekolah-sekolah, perkampungan kumuh, hingga kawasan elite, perkantoran, dan tempat-tempat "dugem" atau nongkrong favorit kalangan menengah atas dan eksekutif untuk melepas penat. Target mereka tidak mengenal batas usia, status sosial ekonomi, dan geografi. Pejabat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat pun tak lolos. Aparat terus kecolongan dan kalah cepat dari mafia perdagangan dan peredaran narkoba yang dalam banyak kasus mendapat beking dari oknum aparat. Di kalangan masyarakat tertentu, terutama di perkotaan, narkoba sudah jadi bagian tak terpisahkan dari gaya hidup dan media pelarian dari stres atau keterjepitan hidup. Tidak sedikit mereka terjerumus pada usia sangat muda karena pergaulan, lingkungan sosial, stres, keterjepitan hidup, bahkan karena ketidaktahuan. Konsumsi narkoba melalui jarum suntik juga menjadi media penularan terbesar HIV/AIDS dan hepatitis B/C. Konsumsi narkoba merenggut 15.000 nyawa pengguna setiap tahun. Pastika bahkan memperkirakan rata-rata 40 orang meninggal setiap hari karena narkoba di Indonesia. Ekstacy kini merebak sebagai fenomena yang mengkhatirkan banyak kalangan, Apalagi pil setan berikut gaya hidup yanh dibawanya tidak lagi semata-mata simbol metropolitan yang gelisah, tetapi telah menjadi suatu subkultural yang meringsek hingga ke kota-kota kabupaten dan kecamatan. Berbagai istilah yang biasa dipakai pengguna ekstasy mulai muncul di layar televisi dan berbagai adegan komedi. Tidak jelas kapan pil ekstasy telah menjadi Meyranda Lista Purba : Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Produsen Psikotropika Menurut UU No.5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika (Study Kasus Reg. No.3142/Pid B/2006/PN.SBY, No. 256/Pid/2007/PT.SBY, No. 455K/PID,SUS/2007), 2008. USU Repository © 2009

gaya hidup. 74 Apabila dipandang dari sudut viktimologi, korban dalam undang-undang psikotropika merupakan self-victimizing victims, yaitu seseorang yang menjadi korban

karena

perbuatannya

sendiri.

Namun,

ada

juga

yang

mengelompokkannya dalam victimless crime atau kejahatan tanpa korban, semua pihak adalah terlibat. 75 Tidak sedikit dari korban narkoba ini berasal dari kelompok sosial ekonomi tak mampu, anak-anak telantar, atau berstatus pengangguran. Tidak sedikit dari mereka yang tak memiliki apa-apa.Ini menunjukan bahwa gaya hidup dengan psikotropika pada saat ini tidak terbatas pada golongan usia tertentu,mulai dari yang muda, orang dewasa sampai pada orang tua, demikian juga dengan tingkat perekonomian mulai dari ekonomi rendah sampai pada orang-orang kaya. Gaya Hidup denggan Narkotika dan Psikotropika Terbawa Sampai Pada lembaga Pemasyarakatan.Di penjara mereka merekrut pemain dan anggota baru jaringan. Penjara jadi tempat penggodokan para pemakai pemula menjadi bagian dari jaringan inti peredaran dan perdagangan narkoba. Perdagangan dan peredaran narkoba dikendalikan langsung dari balik jeruji penjara di bawah pengamanan ketat aparat. Narkoba adalah teror dalam wujud nyata masa depan generasi bangsa yang hanya bisa dihadapi secara bersama oleh semua pemangku kepentingan di 74

Kunarto, Kejahatan Tanpa Korban Seri Merenungi Kritik Terhadap Polri, Cipta Manunggal, 1999. Hlm. 105 75 Didik M, Arief Mansur, Elisatris Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita,PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 97 Meyranda Lista Purba : Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Produsen Psikotropika Menurut UU No.5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika (Study Kasus Reg. No.3142/Pid B/2006/PN.SBY, No. 256/Pid/2007/PT.SBY, No. 455K/PID,SUS/2007), 2008. USU Repository © 2009

masyarakat, dalam suatu gerakan nasional yang kali ini tidak boleh lagi basabasi. Kecuali, Indonesia mau menjadi semacam Medelin-nya Italia, di mana kejahatan terorganisasi mafia narkoba jauh lebih berkuasa daripada institusi hukum dan negara. 76 2.Faktor Permintaan Yang Tinggi Terhadap Psikotropika Pada tahun 2004, Indonesia bukanlah pemain penting di dunia pernarkotikaan iternasional. Sekarang ini, seperti diakui Direktur IV Tindak Pidana Narkoba Badan Narkotika Nasional (BNN) Brigadir Jenderal (Pol) Indradi Thanos, Indonesia sudah menjadi pasar terbesar. Sejak tahun 2005, Indonesia sudah masuk dalam tiga besar peredaran narkoba dunia, terutama untuk jenis sabu (crystal methamphetamine), setelah China dan Amerika Serikat. Indonesia, dengan posisi geografisnya, juga menjadi tempat transit penting lalu lintas perdagangan narkoba antara Asia dan Australia. Semakin meningkatnya kasus-kasus yang melibatkan warga negara asing menunjukkan Indonesia sudah sejak lama jadi target utama sindikat internasional perdagangan obat bius. Temuan pabrik ekstasi terbesar di Asia Tenggara di Jalan Cikande, Serang, Tahun 2005, dibongkarnya sejumlah industri rumahan yang membuat sabu di berbagai wilayah di Indonesia, dan pengungkapan sejumlah pabrik sabu di Batam dan Jakarta baru-baru ini juga menunjukkan Indonesia sudah menjadi hot spot basis produksi dan perdagangan narkoba dunia. Lengkap sudah. Indonesia dengan jumlah penduduk besar, wilayah geografis sangat luas, ruang-ruang kehidupan sosial ekonomi yang semakin 76

http://www.kompascetak.com/kompas-cetak/0711/24/Fokus/4021204.htm


mengimpit, penegakan hukum yang lemah, dan lembaga peradilan yang sangat korup bukan lagi hanya sekadar pasar potensial dan tempat persinggahan, tetapi produsen besar narkoba. 77 Bukan hal aneh jika Indonesia menjadi sebuah pasar potensial bagi perdagangan narkoba. Tertangkapnya sejumlah orang asing sebagai pengedar narkoba di Indonesia menunjukkan bisnis ini telah terkait dengan jaringan internasional. Jalur distribusi yang meluas telah ditandai dengan banyaknya daerah di Indonesia menjadi sasaran sindikat pengedar narkoba ini. Kota Jakarta masih menjadi pusat peredaran barang haram ini di Indonesia. Dari ibu kota inilah beredar narkoba impor hingga sejumlah narkoba produk dalam negeri. Bahkan, pihak kepolisian telah mengategorikan Jakarta adalah salah satu kota terbesar di Asia Tenggara tempat transit dari masuknya barang haram seperti heroin, morfin, kokain, sabu, maupun obat-obatan berbahaya lainnya. Cina, Afganistan, Pakistan, Thailand, serta sejumlah kota di Afrika adalah pemasok narkoba terbesar ke Indonesia. Sebagian didistribusikan di dalam negeri, sedangkan sebagian lainnya khusus untuk disebarkan lagi ke luar negeri. Terbongkarnya sejumlah pabrik ekstasi selama tahun 2005 ini semakin menguatkan kita bahwa Indonesia memegang peranan penting di tengah rantai bisnis ini. Tertangkapnya bandar ekstasi di Karawang (Maret), penggerebekan pabrik ekstasi besar di Desa Pangradin Kec. Jasinga Kab. Bogor (April), penggerebekan pabrik ekstasi di Perumahan Taman Ratu Kel. Duri Kepa Kec. Tanjung Duren Jakarta Barat (Mei), diketahuinya pabrik ekstasi di Kp. Sukamulya 77

http://www.kompascetak.com/kompas-cetak/0711/24/Fokus/4021204.htm


Kel Karanganyar Kec./Kab. Subang (Juni), hingga penyitaan ribuan pil ekstasi di Bandung (Oktober) adalah rangkaian yang tak terjadi secara kebetulan. Apa yang membuat Indonesia begitu memesona bagi para pelaku bisnis narkoba dan psikotropika ini? Tak akan ada asap jika tak ada api. Indonesia dengan jumlah penduduk yang tinggi namun tingkat pendidikan yang relatif rendah adalah pasar potensial bagi peredaran narkoba. Terlebih, rendahnya tingkat pengawasan dan jaminan keamanan serta law enforcement di negeri ini merupakan sasaran empuk bagi para pebisnis psikotropika. Mekanisme pasar berlaku di sini. Tak semata-mata orang mau membangun sebuah pabrik ekstasi dengan segala risikonya jika tak ada permintaan. Omzet perdagangan narkoba diperkirakan sekitar 4 miliar dollar AS per tahun. Namun, angka sebenarnya diperkirakan jauh lebih besar lagi. Dari satu pabrik sabu yang ditemukan di Banten tahun 2005 saja, omzet diperkirakan sekitar Rp 1,5 triliun. Semua ini masuk ke kantong jaringan produsen dan pengedar serta menjadi rangkaian panjang bagian dari mesin yang terus berputar menggerakkan "ekonomi bawah tanah" (underground economy), sebagaimana halnya juga judi, prostitusi, penyelundupan, dan aktivitas kriminal ilegal lainnya. Berdasarkan hasil penelitian BNN selama tahun 2004, diketahui jumlah korban meninggal akibat penyalahgunaan narkoba mencapai 15.000 orang/tahun. Jumlah kerugian ini belum termasuk uang yang terbuang percuma untuk membeli barang haram tersebut. Data BNN menunjukkan uang yang dihabiskan untuk


membeli narkoba tersebut nilainya tak kurang dari Rp 46,5 triliun.

78

Data dari rumah sakit, pemberitaan media massa, dan kepolisian adalah bukti banyaknya para pengguna yang berujung dengan kematian. Para pengguna narkoba ini pun tak pandang umur. Tak hanya orang dewasa, racun narkoba ini telah merambah hingga ke anak SD. Dengan kata lain, semua data yang muncul ke permukaan tentang jumlah pemakai teratur maupun pecandu narkoba baru sebatas permukaan saja, karena data sebenarnya bak fenomena gunung es. Misalnya saja data peningkatan jumlah pengguna narkoba. Sebagai contoh, Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO) Fatmawati, Jakarta sempat kewalahan karena jumlah pasien napza mengalami peningkatan tajam. Dalam sehari, 40-50 orang pasien masuk ke RSKO ini. Jenderal Pol.Sutanto sempat memprediksikan, kerugian bangsa Indonesia secara akumulasi mulai 2004 hingga 2009 dapat mencapai Rp 207 triliun jika peredaran narkoba tak dapat dihentikan. Hingga pertengahan tahun 2007, jumlah penyalah guna narkoba versi BNN diperkirakan mencapai 1,5% dari populasi penduduk Indonesia, atau mencapai 3,2 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, 69% adalah pengguna teratur dan sisanya adalah pecandu. Teknologi dalam negeri rupanya masih belum mampu memproduksi heroin dan kokain, seperti yang dijelaskan BNN. Terbukti, selama ini pabrik narkoba yang dapat digerebek adalah pabrik ekstasi. Namun, para penyalahguna narkoba/psikotropika di Indonesia boleh berbangga, karena ganja dari Aceh masih 78

http://anekaplanta.wordpress.com/2007/12/22/indonesia-pasar-potensial/


menjadi primadona bagi lingkaran setan bisnis ini di dunia. Dari segi kualitas, ganja Aceh dinilai cukup baik hingga tak jarang produknya selalu diminta pasar luar negeri. Bisnis haram ini tak akan pernah padam, selama pasar masih memperlihatkan geliatnya. Pabrik narkoba masih akan terus dibangun selama konsumennya masih terus bertahan. Satu mata rantai harus dipecahkan. Menghentikan pemakaian dan ketergantungan terhadap narkoba adalah jalan termudah yang dapat dilakukan. 79

BAB IV ANALISA KASUS 79

Ibid


Dalam penulisan skripsi ini, penulis menganalisa salah satu kasus yang telah melanggar ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Tujuan dari menganalisa kasus ini adalah melihat bagaimana ketentuan dan pelaksanaan UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dalam ptraktek peradilan dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara tindak pidana memproduksi psikotropika tanpa izin atau secara illegal. Kasus yang dianalisa oleh penulis dalam skripsi ini adalah kasus yang telah melalui 3 (tiga) tingkatan di Pengadilan Negeri Surabaya dengan Register Nomor 3142/Pid B/2006/PN.SBY, di tingkat Pengadilan Tinggi dengan Register Nomor 256/Pid/2007/PT.SBY dan putusan Mahkamah Agung dengan Register Nomor 455K/PID.SUS/2007. A. Kronologi Kasus Adapun identitas terdakwa secara lengkap adalah sebagai berikut: Nama Lengkap

: HANGKY GUNAWAN alias HANGKY

Tempat Lahir

: Surabaya

Umur/ Tanggal Lahir : 36 Tahun / 09 Agustus 1970 Jenis Kelamin

: Laki-laki

Kebangsaan

: Indonesia

Agama

: Kristen

Tempat Tinggal

: Jl. Kombes Pol. M. Duryat No. 4 Surabaya


Pendidikan

: SMA

Bahwa terdakwa Hangky Gunawan alias Hangky baik bertindak sendirisendiri atau bersama Suwarno (berkas terpisah) dan Lingso Direjo (belum ditangkap) secara berturut-turut yang dianggap sebagai perbuatan berlanjut pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti pada bulan Februari sampai dengan bulan Maret 2006 atau pada waktu lain yang masih dalam tahun 2006, bertempat di Jl. Golf Famili Barat III Komplek Graha Famili Blok M No.35 Surabaya atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Surabaya telah memproduksi dan/atau menggunakan dalam proses produksi psikotropika golongan I sebagai mana yang dimaksud pada Pasal 6 UU RI No.5 Tahun 1997 dimana psikotropika golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi yang dilakukan dengan cara dan kadar sebagai berikut : Pada akhir Februari 2006 sampai Maret 2006 berturut-turut sampai 4 (empat) kali terdakwa Hangky Gunawan alias Hangky dengan Lingso Direjo dan Suwarno telah datang ke sebuah rumah di Jl. Golf Famili Barat III Komlek Graha Famili Blok M No.35 Surabaya yang disewa Lingso Direjo selanjutnya di dalam rumah tersebut terdakwa bersama Lingso Direjo menuangkan cairan zat atau bahan kimia (yang telah mereka siapkan didalam jerigen-jerigen) kedalam tabung pemanas listrik atau alat penyuling berupa tabung yang bernama water distiler (alat tersebut dipesan terdakwadan Lingso Direjo dari Subekti Soeharto) kemudian dipanaskan sampai temperature air mendidih dalam tenggang waktu 2 Meyranda Lista Purba : Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Produsen Psikotropika Menurut UU No.5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika (Study Kasus Reg. No.3142/Pid B/2006/PN.SBY, No. 256/Pid/2007/PT.SBY, No. 455K/PID,SUS/2007), 2008. USU Repository © 2009

sampai dengan 3 jam yang ditunggu oleh Suwarno selama proses berlangsungnya penyulingan, setelah tenggang waktu 3 jam terdakwa dipanggil oleh Suwarno kemudian mesin dimatikan supaya bahan campuran menjadi dingin dan setelah dingin bahan campuran tersebut dikeluarkan melalui keran yang ada ditabung pemanas tersebut, selanjutnya ditampung dalam ember stainless steel kemudian didinginkan, selanjutnya dicampur cairan putih (aceton) kemudian diaduk sampai campur benar. Selanjutnya campuran tersebut dimasukkan dalam tabung stainless steel ada tutupnya dan ada selangnya dan dihubungkan dengan kompresor kemudian kompresor dinyalakan dan dari tabung yang ada dibawahnya ada kerannya tersebut keluar cairan. Setelah cairan habis maka pompa kompresor dimatikan selanjutnya tutup tabung dibuka, didalamnya ada sisa berupa seperti lumpur agak kuning warna krem, kemudian dicetak menjadi ekstasi. Hasil-hasil dari produksi ekstasi tersebut telah diedarkan ke Jakarta dalam beberapa tahap pengiriman sampai pada akhir pebruari 2006 dengan bantuan pembantunya bernama Suwarno yang memang dalam beberapa kali pengiriman sepertinya telah mendapat tugas sebagai kurir untuk mengantar ekstasi yang telah siap diproduksi ke Jakarta. Terdakwa Hanky Gunawan alisan hanky beberapa kali juga menerima pentransferan harta kekayaan dari Joy Kusuma alias Aloy alias Hari dari sejumlah bank dan nomor rekening yang berbeda yang diketahui oleh terdakwa merupakan hasil dari tindak pidana yaitu sebagai pembayaran atas pengiriman atau penjualan ekstasi oleh terdakwa kepada Christian Salim alias Awe pada bulan Oktober, Nopember, 2005 dan Januari 2006, dimana pentransferan itu dilakukan oleh Joy Meyranda Lista Purba : Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Produsen Psikotropika Menurut UU No.5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika (Study Kasus Reg. No.3142/Pid B/2006/PN.SBY, No. 256/Pid/2007/PT.SBY, No. 455K/PID,SUS/2007), 2008. USU Repository © 2009

Kusuma atas perintah dari Liem Marita alias Aling atas suruhan Christian Salim yang telah melakukan transaksi psikotropika jenis ekstasi dengan terdakwa dan selanjutnya uang yang diterima terdakwa dari pentransferan tersebut telah digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum 1.Dakwaan Jaksa Penuntut Umum 1. Dakwaan pertama melanggar Pasal 59 ayat (1) huruf b jo. Pasal 59 ayat (2) UU No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP; 2. Melanggar Pasal 59 ayat (1) huruf b UU No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP; 3. Melanggar Pasal 59 ayat (1) huruf b jo. Pasal 69 UU No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP; 4. Melanggar Pasal 59 ayat (1) huruf c UU No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 KUHP; 5. Melanggar Pasal 6 ayat (1) sub b UU RI No.15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.25 Tahun 2003; 2.Tuntutan Jaksa Penuntut Umum


1. Menyatakan

terdakwa

Hangky

Gunawan

alias

Hangky

bersalah

melakukan tindak pidana memproduksi dan/atau menggunakan dalam proses produksi psikotropika golongan I sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 secara terorganisasi dan mengedarkan psikotropika golongan I tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 12 ayat (3) dan menerima atau menguasai pentransferan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 59 ayat (1) huruf b jo. Pasal 59 ayat (2) UU RI No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika jo. Pasal 64 KUHP dan Pasal 59 ayat (1) huruf c UU RI No.5 Tahun 1997 tentang psikotropika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 KUHP dan Pasal 6 ayat (1) sub.B UU RI No.15 Tahun 2002 tentang Tidak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan UU RI No>25 Tahun 2003; 2. Menyatakan pidana terhadap Hangky Gunawan alias Hangky dengan pida na MATI; 3. Menyatakan barang bukti: I: 1. 66 (enam puluh enam) jerigen putih berisi cairan warna kekuningan masing-masing ukuran 25 liter; 2. 11 (sebelas) jerigen warna abu-abu berisi cairan kekuningan Meyranda Lista Purba : Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Produsen Psikotropika Menurut UU No.5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika (Study Kasus Reg. No.3142/Pid B/2006/PN.SBY, No. 256/Pid/2007/PT.SBY, No. 455K/PID,SUS/2007), 2008. USU Repository © 2009

masing-masing ukuran 25 liter; 3. 1 (satu) jerigen berisi cairan kekuningan ukuran 25 liter; 4. 2 (dua) buah botol plastic berisi serbuk putih; 5. 3 (tiga) buah botol plastic berisi serbuk putih 6. 1 (satu) botol plastic berisi serbuk putih; 4. 2 (dua) buah botol kaca besar dan kecil berisi serbuk kuning kecoklatan; 5. 1 (satu) buah botol kecil berisi serbuk putih; 6. 2 (dua) buah karung putih bertuliskan Caostic Soda net 25 kg; 7. 1 (satu) karung putih berisi serbuk putih; 8. 1 (satu) kaleng kecil bertuliskan natrium proxid gekornt net 5 kg; 9. 1 (satu) ember warna biru berisi cairan warna kekuningan; 10. 1 (satu) ember warna biru dalam keadaan kosong; 11. 1 (satu) ember plastik kecil warna biru dalam keadaan kosong beserta sendok kayu; 12. 1 (satu) buah gayung warna biru; 13. 1 (satu) buah corong plastik warna merah;


14. 1 (satu) buah corong plastik warna hijau; 15. 1 (satu) kantong plastik berisi cairan warna hitam; 16. 2 (dua) kantong plastik berisi resapan dari saluran pembuangan dilantai 2; 17. 1 (satu) plastik putih berisi cairan warna hitam; 18. 1 (satu) kantong plastik berisi padatan warna hitam dari selokan; 19. 1 (satu) kantong plastik berisi kerokan dari keran kamar mandi; 20. ½ (setengah) karung plastik Caostic Soda; 21. 2 (dua) karung putih bertuliskan magnesium sulfat; 22. 1 (satu) selang bening panjang 1 meter; 23. 1 (satu) jerigen putih isi cairan warna kuning; 24. 1 (satu) buah ember warna hijau; 25. 1 (satu) potong sobekan baju bekas warna coklat dan putih kotakkotak; 26. 1 (satu) selang warna hijau panjang sekitar 1 meter; 27. 1 (satu) potong kecil kain pel; II;


1. 1 (satu) jerigen kecil warna putih berisi cairan warna bening 5 (lima) liter; 2. 1 (satu) jerigen kecil warna coklat berisi warna bening 10 (sepuluh) liter: 3. 1 (satu) jerigen kecil warna putih berisi cairan coklat sisa ¼ liter; 4. 1 (satu) buah irus kayu warna coklat; 5. 1 (satu) buah irus kayu warna coklat kehitaman; 6. 1 (satu) buah corong buener (las kaca) ada sisa serbuk; 7. 1 (satu) meter selang warna biru; 8. 1 (satu) potong kain warna putih; 9. 1 (satu) buah dandang aluminium beserta 2 (dua) buah tutupnya; 10. 1 (satu) buah corong warna biru; 11. 5 (lima) buah mesin blender terdiri dari : -

3 (tiga) buah merk Philips bentuk sama;

-

1 (satu) buah merk Philips lain bentuk;

-

1 (satu) buah merk Miyako;

12. 1 (satu) buah mangkok warna hijau;


13. 1 (satu) jerigen kosong warna putih 2 (dua) liter; 14. 1 (satu) buah ember warna hitam dalam keadaan pecah; 15. 1 (satu) buah corong warna biru muda; 16. 1 (satu) buah ember beserta tutupnya warna biru kecil; 17. 1 (satu) buah ember beserta tutupnya warna biru kecil; 18. 1 (satu) buah kain perendam diatas angin-angin; 19. 1 (satu) potong kain rool diatas dinding; 20. 1 (satu) kardus berisi kertas saring; 21. 1 (satu) buah resapan yang diambil dari dinding yang terbuat dari triplek; 22. Tang diambil dari saluran pembuanggan; 23. 2 (dua) buah ayakan yang terbuat kayu ukuran 0,5 m2; 24. 1 (satu) buah pisau blender; III; 1. 1 (satu) buah drum besar; 2. 1 (satu) buah drum besar warna biru; 3. 2 (dua) ember plastik warna merah dan warna hijau dalam keadaan Meyranda Lista Purba : Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Produsen Psikotropika Menurut UU No.5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika (Study Kasus Reg. No.3142/Pid B/2006/PN.SBY, No. 256/Pid/2007/PT.SBY, No. 455K/PID,SUS/2007), 2008. USU Repository © 2009

kosong; 4. 2 (dua) ember plastik warna biru; 5. 4 (empat) jerigen plastik abu-abu berisi H2O2; 6. 1 (satu) jerigen warna biru berisi H2SO4; 7. 2 (dua) jerigen warna biru @ 25 kg dan 13 (tiga belas) jerigen warna biru dongker berisi asam formic; 8. 1 (satu) karung plastik bertuliskan Caostic Soda Flake 98%; 9. 3 (tiga) jerigen warna abu-abu berisi cairan bening; 10. 6 (enam) jerigen kosong warna putih ukuran @ 30 liter; 11. 1 (satu) jerigen kosong warna putih ukuran 20 liter; 12. 3 (tiga) jerigen kosong warna putih bau menyengat ukuran 20 liter; 13. 1 (satu) ember plastik warna biru berisi bubuk warna merah; 14. 3 (tiga) buah tabung kaca Schott Duran @ 5000 ml; 15. 2 (dua) tumpahan cairan warna hitam dilantai lokasi kamar tidur depan lantai dasar; 16. 10 (sepuluh) lembar kertas putih ukuran 60 x 60 cm; 17. 2 (dua) lembar kain pel;


18. Resapan dan serbuk dan alat Freezer likasi ruang makan lantai dasar; 19. 4 (empat) buah pipa besi panjang dan ukuran berbeda; 20. 1 (satu) buah kompor gas RINNAI; 21. 2 (dua) buah keset sabut kelapa; 22. 1 (satu) buah Dispencer ROYAL; 23. 1 (satu) buah Box Prezzer SANSIO Tropicalized; 24. 1 (satu) buah TV 21” merk NANOTECH; 25. 7 (tujuh) batang pipa Kapiler kaca diameter 0,5 panjang 90 cm; 26. 1 (satu) buah timbangan Digital TANITA KD-200; 27. 1 (satu) buah timbangan digital DENFER Instrumen; 28. 1 (satu) buah Compressor Mosteer; 29. 1 (satu) tabung LPG volume 15 kg warna biru; 30. 1 (satu) buah mesin cuci LG; 31. 4 (empat) buah ember plastik ukuran besar; 32. 1 (satu) buah gelas ukur plastik putih; 33. 15 (lima belas) jerigen plastik warna biru bertuliskan Formic Acid Meyranda Lista Purba : Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Produsen Psikotropika Menurut UU No.5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika (Study Kasus Reg. No.3142/Pid B/2006/PN.SBY, No. 256/Pid/2007/PT.SBY, No. 455K/PID,SUS/2007), 2008. USU Repository © 2009

90%; IV; 1. 1 (satu) buah Fresser Stainless; 2. 1 (satu) buah Dryer; Dirampas untuk dimusnahkan; V; 1 (satu) bendel bukti Leasing Mobil Honda Odeyseey (asli), 1 (satu) unit mobil jenis Honda Odeyseey warna biru metalik No Pol B-86-7-LX, Nomor Rangka JMHRA 69501 C 201719, Nomor Mesin : F 23 Z 42001735, pemilik STNK an.Yongky Gunawan; Dirampas untuk Negara; VI; 1 (satu) unit mobil jenis Nissan X-Trail warna silver No Pol. L-2571-PT, Nomor Rangka : T 30A 17898, Nomor Mesin : OR 25212199A, STNK an. Mun Jun Sun pemilik Lingso Direjo yang dititipkan dirumah pacarnya bernama Imelda Kurniawati; Dirampas untuk Negara; VII;


1. 1 (satu) lembar Surat Ijin Usaha Perdangangan Mewnengah Nomor : 510/187/402.4.12/2004. an. PT. Prima Raya Trainaco; 2. 1 (satu) lembar Surat Kuasa Pengenal Import – Umum (API-U) an. PT. Prima Raya Trinaco, tanggal 05 Juli 2005; 3. 1 (satu) buku Akta Notaris Zuraida Zain, SH. Perjanjian Jual Beli Saham, tanggal 03 Maret 2004, Nomor 1 (salinan); 4. 1 (satu) buku Akta Notaris Zuraida Zain, SH. Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT. Prima Raya Trinaco,tanggal 03 Maret 2004 Nomor 2 (salinan); 5. 2 (dua) buah SIM A dan SIM C an. Hanky Gunawan; 6. 3 (tiga) buah credit card BCA an. Yongky Gunawan No. 54009 1200 0121 7605 No. 1888801061003501, dan No. 0028036919994442; 7. 2 (dua) buah credit card HSBC an. Hanky Gunawan No. 51849401 0056 2234 dan No. 44172110017372770; 8. 2 (dua) buah credit card Bank Mandiri an. Hanky Gunawan No. 41371904 00012057 dan No. 4097 6688 0030 1806; 9. 1 (satu) buah credit card Niaga an. Hanky Gunawan No. 4599200200142136; 10. 1

(satu)

buah

credit

card

BII

an.

Hanky

Gunawan

No.


5520085511128002; 11. 1 (satu) buah credit card Bank Danamon No. 5577 9110 10408003; 12. 1 (satu) buah credit card GE Money an. Hanky Gunawan No. 5447418038125906: 13. 1 (satu) buah credit card Standard Cartered an Hanky Guynawan No. 5443 0400 1514 5808; 14. 1 (satu) buah credit card ANZ an. Hanky Gunawan No. 5416 160032263005; 15. 1 (satu) buah Member Asia Golf an. Hanky Gunawan No. SB 11020500043166; 16. 1 (satu) buah Member Frequent Flyer Garuda Indonesia an. Hanky Gunawan No. 220 116724; Dikembalikan kepada terdakwa Hanky Gunawan; VIII; 1. Sebuah rumah terletak di jl. Golf Famili Barat III Kompek Graha Famili Blok M No. 35 Surabaya; 2. Sebuah rumah terletak di Taman Darmo Permai Utara II No. 11 Surabaya; 3. Sebuah rumah terletak di Bukit Telaga Golf Blok TC 4 No. 17 Meyranda Lista Purba : Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Produsen Psikotropika Menurut UU No.5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika (Study Kasus Reg. No.3142/Pid B/2006/PN.SBY, No. 256/Pid/2007/PT.SBY, No. 455K/PID,SUS/2007), 2008. USU Repository © 2009

Surabaya; 4. Sebuah rumah terletak di Pondok Mutiara BO No.3 Sidoarjo; 5. Sebuah rumah terletak di Gate Way Blok 0/2 Gedangan Sidoarjo Dirampas untuk Negara; B. Analisa Putusan Hakim - Pengadilan Negeri Surabaya Memutuskan Bahwa: 1. Menyatakan terdakwa Hanky Gunawan alias Hanky tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hakim bersalah melakukan tindak pidana memproduksi dan/atau menggunakan dalam proses produksi psikotropika golongan I yang dimaksud dalam Pasal 6 UU RI No. 5 Tahun 1997

tentang

Psikotropika,

yang

dilakukan

secara

terorganisasi

sebagaimana tersebut dalam dakwaan alternatif pertama; 2. Membebaskan oleh karena itu terdakwa Hanky Gunawan alias Hanky dari dakwaan alternatif pertama tersebut; 3. Menyatakan terdakwa Hanky Gunawan alias Hanky yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan tindak pidana “melakukan atau turut serta melakukan” memproduksi dan/atau menggunakan dalam proses produksi psikotropika golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 UU RI No. 5 Tahun 1997 tentan Psikotropika secara berlanjut, Meyranda Lista Purba : Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Produsen Psikotropika Menurut UU No.5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika (Study Kasus Reg. No.3142/Pid B/2006/PN.SBY, No. 256/Pid/2007/PT.SBY, No. 455K/PID,SUS/2007), 2008. USU Repository © 2009

sebagaimana tersebut dalam dakwaan kedua; Mengedarkan psikotropika golongan I tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dalam dakwaan keempat serta; Menerima

atau

menguasai

pentransferan

harta

kekayaan

yang

diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, secara berlanjut dalam dakwaan kelima tentang tindak pidana pencucian uang; 4. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsider selama 4 (empat) bulan kurungan; 5. Menetapkan lamanya masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 6. Menetapkan terdakwa tetap ditahan; 7. Menetapkan/memerintahkan barang bukti berupa: I: 1. 66 (enam puluh enam) jerigen putih berisi cairan warna kekuningan masing-masing ukuran 25 liter; 2. 11 (sebelas) jerigen warna abu-abu berisi cairan kekuningan masingmasing ukuran 25 liter; Meyranda Lista Purba : Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Produsen Psikotropika Menurut UU No.5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika (Study Kasus Reg. No.3142/Pid B/2006/PN.SBY, No. 256/Pid/2007/PT.SBY, No. 455K/PID,SUS/2007), 2008. USU Repository © 2009

3. 1 (satu) jerigen berisi cairan kekuningan ukuran 25 liter; 4. 2 (dua) buah botol plastic berisi serbuk putih; 5. 3 (tiga) buah botol plastic berisi serbuk putih; 6. 1 (satu) botol plastic berisi serbuk putih; 7. 2 (dua) buah botol kaca besar dan kecil berisi serbuk kuning kecoklatan; 8. 1 (satu) buah botol kecil berisi serbuk putih; 9. 2 (dua) buah karung putih bertuliskan Caostic Soda net 25 kg; 10. 1 (satu) karung putih berisi serbuk putih; 11. 1 (satu) kaleng kecil bertuliskan natrium proxid gekornt net 5 kg; 12. 1 (satu) ember warna biru berisi cairan warna kekuningan; 13. 1 (satu) ember warna biru dalam keadaan kosong; 14. 1 (satu) ember plastik kecil warna biru dalam keadaan kosong beserta sendok kayu; 15. 1 (satu) buah gayung warna biru; 16. 1 (satu) buah corong plastik warna merah; 17. 1 (satu) buah corong plastik warna hijau;


18. 1 (satu) kantong plastik berisi cairan warna hitam; 19. 2 (dua) kantong plastik berisi resapan dari saluran pembuangan dilantai 2; 20. 1 (satu) plastik putih berisi cairan warna hitam; 21. 1 (satu) kantong plastik berisi padatan warna hitam dari selokan; 22. 1 (satu) kantong plastik berisi kerokan dari keran kamar mandi; 23. ½ (setengah) karung plastik Caostic Soda; 24. 2 (dua) karung putih bertuliskan magnesium sulfat; 25. 1 (satu) selang bening panjang 1 meter; 26. 1 (satu) jerigen putih isi cairan warna kuning; 27. 1 (satu) buah ember warna hijau; 28. 1 (satu) potong sobekan baju bekas warna coklat dan putih kotakkotak; 29. 1 (satu) selang warna hijau panjang sekitar 1 meter; 30. 1 (satu) potong kecil kain pel; II; 1. 1 (satu) jerigen kecil warna putih berisi cairan warna bening 5 (lima) liter; Meyranda Lista Purba : Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Produsen Psikotropika Menurut UU No.5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika (Study Kasus Reg. No.3142/Pid B/2006/PN.SBY, No. 256/Pid/2007/PT.SBY, No. 455K/PID,SUS/2007), 2008. USU Repository © 2009

•

1 (satu) jerigen kecil warna coklat berisi warna bening 10 (sepuluh) liter:

•

1 (satu) jerigen kecil warna putih berisi cairan coklat sisa ¼ liter;

•

1 (satu) buah irus kayu warna coklat;

•

1 (satu) buah irus kayu warna coklat kehitaman;

•

1 (satu) buah corong buener (las kaca) ada sisa serbuk;

•

1 (satu) meter selang warna biru;

•

1 (satu) potong kain warna putih;

•

1 (satu) buah dandang aluminium beserta 2 (dua) buah tutupnya;

•

1 (satu) buah corong warna biru;

•

5 (lima) buah mesin blender terdiri dari :

-

3 (tiga) buah merk Philips bentuk sama;

-

1 (satu) buah merk Philips lain bentuk;

-

1 (satu) buah merk Miyako; •

1 (satu) buah mangkok warna hijau;


•

1 (satu) jerigen kosong warna putih 2 (dua) liter;

•

1 (satu) buah ember warna hitam dalam keadaan pecah;

•

1 (satu) buah corong warna biru muda;

•

1 (satu) buah ember beserta tutupnya warna biru kecil;

•

1 (satu) buah ember beserta tutupnya warna biru kecil;

•

1 (satu) buah kain perendam diatas angin-angin;

•

1 (satu) potong kain rool diatas dinding;

•

1 (satu) kardus berisi kertas saring;

•

1 (satu) buah resapan yang diambil dari dinding yang terbuat dari triplek;

•

Tang diambil dari saluran pembuanggan;

•

2 (dua) buah ayakan yang terbuat kayu ukuran 0,5 m2;

•

1 (satu) buah pisau blender;

III; 1. 1 (satu) buah drum besar; 2. 1 (satu) buah drum besar warna biru; 3. 2 (dua) ember plastik warna merah dan warna hijau dalam keadaan Meyranda Lista Purba : Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Produsen Psikotropika Menurut UU No.5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika (Study Kasus Reg. No.3142/Pid B/2006/PN.SBY, No. 256/Pid/2007/PT.SBY, No. 455K/PID,SUS/2007), 2008. USU Repository © 2009

kosong; 4. 2 (dua) ember plastik warna biru; 5. 4 (empat) jerigen plastik abu-abu berisi H2O2; 6. 1 (satu) jerigen warna biru berisi H2SO4; 7. 2 (dua) jerigen warna biru @ 25 kg dan 13 (tiga belas) jerigen warna biru dongker berisi asam formic; 8. 1 (satu) karung plastik bertuliskan Caostic Soda Flake 98%; 9. 3 (tiga) jerigen warna abu-abu berisi cairan bening; 10. 6 (enam) jerigen kosong warna putih ukuran @ 30 liter; 11. 1 (satu) jerigen kosong warna putih ukuran 20 liter; 12. 3 (tiga) jerigen kosong warna putih bau menyengat ukuran 20 liter; 13. 1 (satu) ember plastik warna biru berisi bubuk warna merah; 14. 3 (tiga) buah tabung kaca Schott Duran @ 5000 ml; 15. 2 (dua) tumpahan cairan warna hitam dilantai lokasi kamar tidur depan lantai dasar; 16. 10 (sepuluh) lembar kertas putih ukuran 60 x 60 cm; 17. 2 (dua) lembar kain pel;


18. Resapan dan serbuk dan alat Freezer likasi ruang makan lantai dasar; 19. 4 (empat) buah pipa besi panjang dan ukuran berbeda; 20. 1 (satu) buah kompor gas RINNAI; 21. 2 (dua) buah keset sabut kelapa; 22. 1 (satu) buah Dispencer ROYAL; 23. 1 (satu) buah Box Prezzer SANSIO Tropicalized; 24. 1 (satu) buah TV 21” merk NANOTECH; 25. 7 (tujuh) batang pipa Kapiler kaca diameter 0,5 panjang 90 cm; 26. 1 (satu) buah timbangan Digital TANITA KD-200; 27. 1 (satu) buah timbangan digital DENFER Instrumen; 28. 1 (satu) buah Compressor Mosteer; 29. 1 (satu) tabung LPG volume 15 kg warna biru; 30. 1 (satu) buah mesin cuci LG; 31. 4 (empat) buah ember plastik ukuran besar; - 1 (satu) buah gelas ukur plastik putih; - 15 (lima belas) jerigen plastik warna biru bertuliskan Formic Acid 90%; Meyranda Lista Purba : Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Produsen Psikotropika Menurut UU No.5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika (Study Kasus Reg. No.3142/Pid B/2006/PN.SBY, No. 256/Pid/2007/PT.SBY, No. 455K/PID,SUS/2007), 2008. USU Repository © 2009

IV; 1. 1 (satu) buah Fresser Stainless; 2. 1 (satu) buah Dryer; Semuanya dirampas untuk dimusnahkan; V; 1 (satu) bendel bukti Leassing Mobil Honda Odeyseey (asli), 1 (satu) unit mobil jenis Honda Odeyseey warna biru metalik No Pol B-86-7-LX, Nomor Rangka JMHRA 69501 C 201719, Nomor Mesin : F 23 Z 42001735, pemilik STNK a.n.Yongky Gunawan; Dikembalikan kepada Yongky Gunawan; VI; 1 (satu) unit mobil jenis Nissan X-Trail warna silver No Pol. L-2571-PT, Nomor Rangka : T 30A 17898, Nomor Mesin : OR 25212199A, STNK a.n. Mun Jun Sun pemilik Lingso Direjo; Dikembalikan kepada PT. Otto Multiarta; VII; 1. 1 (satu) lembar Surat Ijin Usaha Perdangangan Mewnengah Nomor : 510/187/402.4.12/2004. an. PT. Prima Raya Trainaco;


2. 1 (satu) lembar Surat Kuasa Pengenal Import – Umum (API-U) an. PT. Prima Raya Trinaco, tanggal 05 Juli 2005; 3. 1 (satu) buku Akta Notaris Zuraida Zain, SH. Perjanjian Jual Beli Saham, tanggal 03 Maret 2004, Nomor 1 (salinan); 4. 1 (satu) buku Akta Notaris Zuraida Zain, SH. Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT. Prima Raya Trinaco, tanggal 03 Maret 2004 Nomor 2 (salinan); 5. 2 (dua) buah SIM A dan SIM C an. Hanky Gunawan; 6. 3 (tiga) buah credit card BCA an. Yongky Gunawan No. 54009 1200 0121 7605 No. 1888801061003501, dan No. 0028036919994442; 7. 2 (dua) buah credit card HSBC an. Hanky Gunawan No. 51849401 0056 2234 dan No. 44172110017372770; 8. 2 (dua) buah credit card Bank Mandiri an. Hanky Gunawan No. 41371904 00012057 dan No. 4097 6688 0030 1806; 9. 1 (satu) buah credit card Niaga an. Hanky Gunawan No. 4599200200142136; 10. 1

(satu)

buah

credit

card

BII

an.

Hanky

Gunawan

No.

5520085511128002; 11. 1 (satu) buah credit card Bank Danamon No. 5577 9110 10408003; Meyranda Lista Purba : Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Produsen Psikotropika Menurut UU No.5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika (Study Kasus Reg. No.3142/Pid B/2006/PN.SBY, No. 256/Pid/2007/PT.SBY, No. 455K/PID,SUS/2007), 2008. USU Repository © 2009

12. 1 (satu) buah credit card GE Money an. Hanky Gunawan No. 544741803812590; 13. 1 (satu) buah credit card Standard Cartered an Hanky Guynawan No. 5443 0400 1514 5808; 14. 1 (satu) buah credit card ANZ an. Hanky Gunawan No. 5416 160032263005; 15. 1 (satu) buah Member Asia Golf an. Hanky Gunawan No. SB 11020500043166; 16. 1 (satu) buah Member Frequent Flyer Garuda Indonesia an. Hanky Gunawan No. 220 116724; Semuanya dikembalikan kepada terdakwa Hanky Gunawan;

VIII; 1. Sebuah rumah terletak di jl. Golf Famili Barat III Kompek Graha Famili Blok M No. 35 Surabaya diserahkan kembali kepada Kandradi Lookman; 2. Sebuah rumah terletak di Taman Darmo Permai Utara II No. 11 Surabaya diserahkan kembali kepada Imelda Kurniawati; 3. Sebuah rumah terletak di Bukit Telaga Golf Blok TC 4 No. 17 Meyranda Lista Purba : Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Produsen Psikotropika Menurut UU No.5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika (Study Kasus Reg. No.3142/Pid B/2006/PN.SBY, No. 256/Pid/2007/PT.SBY, No. 455K/PID,SUS/2007), 2008. USU Repository © 2009

Surabaya dikembalikan kepada yang berhak; 4. Sebuah rumah terletak di Pondok Mutiara BO No.3 Sidoarjo dikembalikan kepada yang berhak; 5. Sebuah rumah terletak di Gate Way Blok 0/2 Gedangan Sidoarjo diserahkan kepada Kelvin Agita Saputra; 8. Menetapkan agar terdakwa membayar perkara ini sebesar Rp. 7.500,(tujuh ribu lima ratus rupiah); Demikianlah perkara ini diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 12 April 2007, oleh I Made Tjakra, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, J.J. Oktavianus, SH., MH dan Dwi Djanuanto,SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut pada hari ini Selasa, tanggal 17 April 2007, diucapkan dalampersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Yayuk Wiyanati, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri pula oleh Jaksa Penuntut Umum masing-masing Ketut Wirawan, SH., Darmayati, SH., Singgih Corvallo, SH., Hadi Marsudiono, SH., serta Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa. Setelah membaca putusan pada tingkat Pengadilan Negeri,penulis dalam hal ini berpendapat bahwa dalam menjatuhkan putusan, Majelis Hakim menggunkan pidana kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 59 ayat (1) UU No.5 tahun 1997 Meyranda Lista Purba : Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Produsen Psikotropika Menurut UU No.5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika (Study Kasus Reg. No.3142/Pid B/2006/PN.SBY, No. 256/Pid/2007/PT.SBY, No. 455K/PID,SUS/2007), 2008. USU Repository © 2009

tentang Psikotropika, penulis sependapat dengan majelis hakim yang menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan tindak pidana “melakukan atau turut serta malakukan” memproduksi dan/atau menggunakan dalam proses produksi psikotropika golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 UU RI No. 5 tahun 1997 tntang Psikotropika secara berlanjut. Namun walaupun demikian, penulis tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim, bahwa setelah membaca dan menganalisa kronologis kasus dan setelah membaca kembali keterangan saksi, maka menurut pendapat penulis putusan tersebut tidaklah tepat, oleh karena sesuai dengan dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum, terdakwa Hanky Gunawan alias Hanky terbukti memproduksi atau menggunakan dalam proses produksi psikotropika golongan I sebagai mana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) yaitu dilakukan secara terorganisir. Bahwa menurut pendapat penulis unsur terorganisir telah terbukti karena dalam proses persidangan telah terbukti dalam memproduksi psikotropika golongan I di rumah di Graha Famili Blok M No. 35 Surabaya tersebut walaupun dengan mengunakan peralatan yang diproduksi bengkel sederhana tetapi telah menghasilkan ecstasi ratusan ribu butir dan telah diedarkan di Jakarta dan terdakwa dalam memproduksi psikotropika tersebut telah bekerjasama dengan Lingso Direjo, Suwarno dan Christian Salim Cs dimana dalam pembagian tugas telah nyata-nyata tertata rapi dan rahasia. Maka penurut pendapat penulis oleh karena unsur terorganisir terbukti Meyranda Lista Purba : Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Produsen Psikotropika Menurut UU No.5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika (Study Kasus Reg. No.3142/Pid B/2006/PN.SBY, No. 256/Pid/2007/PT.SBY, No. 455K/PID,SUS/2007), 2008. USU Repository © 2009

maka seharusnya pidana yang dijatuhkan adalah pidana mati atau pidana seumur hidup atau pidana penjara selama 20 tahun dan pidana denda sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sesuai dengan ketentuan Pasal 59 ayat (2) UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Selain itu pidana yang dijatuhkan juga seharusnya lebih berat mengingat bahwa dalam putusannya, Majelis Hakim menyatakan hal yang memberatkan salah satunya adalah terdakwa sebelumnya pernah dihukum kerena masalah ekstasi. - Pengadilan Tinggi Surabaya Memutuskan Bahwa: Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut; Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 17 April 2007 No. 3412/Pid.B/2006/PN.Sby, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut: -

Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Hanky Gunawan alias Hanky dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun, dan denda sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman kurungan selama 6 (enam) bulan;

-

Menetapkan bahwa lamanya pidana yang harus dijalani oleh terdakwa


akan diperhitungkan dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan; -

Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

-

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut untuk selain dan selebihnya;

-

Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara yang timbul di kedua tingkat peradilan, yang untuk dalam tingkat banding sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus);

Demikianlah diputus dalam siding musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 11 Juli 2007 oleh kami H. Poerwanto, SH., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Hakim Ketua Majelis, H. Harjoto, SH., dan Yadi, SH., para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan

Tinggi

Surabaya

tanggal

22

Juni

2007

Nomor;

256/PEN.MAJ./2007/PT.Sby dan putusan tersebut diucapkan dalam siding terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota serta H. Joko Sabar. S, SH., sebagai PAnitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasehat Hukumnya. Menurut pendapat penulis, putusan Majelis Hakim Tinggi PT Surabaya, sesuai dengan permohonan banding ke tingkat Pengadilan Tinggi Surabaya yang hanya sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, tidaklah Meyranda Lista Purba : Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Produsen Psikotropika Menurut UU No.5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika (Study Kasus Reg. No.3142/Pid B/2006/PN.SBY, No. 256/Pid/2007/PT.SBY, No. 455K/PID,SUS/2007), 2008. USU Repository © 2009

sesuai, kerena sesuai dengan amar putusan Majelis Hakim Tinggi tersebut yang menyatakean ”Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut untuk selain dan selebihnya” artinya sependapat dengan putusan Majelis Hakim pada tingkat PN Surabaya yang berpendapat bahwa unsur terorganisasi tidak terpenuhi, akan tetapi pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara 18 (delapan belas) tahun, dan denda sebesar RP. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman kurungan selama 6 (enam) bulan. Menurut hemat penulis hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 59 Ayat (1), dimana pidana yang dijatuhkan paling lama atau maksimal pidana yang dapat dijatuhkan adalah 15 (lima belas) tahun penjara. Selain itu Majelis Hakim Tinggi juga tidak ada menyatakan hal-hal yang memberatkan terdakwa sehinga pidana penjara yang dijatuhkan berubah menjadi 18 (delapan belas) tahun. Jadi menurut pendapat penulis bahwa Majelis Hakim Tinggi dalam menjatuhkan putusan ini belum sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. - Mahkamah Agung Memutuskan Bahwa : 1.Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi: Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tersebut; 2.Membatalkan

putusan

Pengadilan

Tinggi

Surabaya

No.

256/PID/2007/PT.Sby tanggal 11 Juli 2007 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 3412/Pid.B/2006/PN.Sby tanggal 17 Meyranda Lista Purba : Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Produsen Psikotropika Menurut UU No.5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika (Study Kasus Reg. No.3142/Pid B/2006/PN.SBY, No. 256/Pid/2007/PT.SBY, No. 455K/PID,SUS/2007), 2008. USU Repository © 2009

April 2007; MENGADILI SENDIRI: 1. Menyatakan terdakwa Hanky Gunawan alias Hanky telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersamasama dan berlanjut memproduksi dan/atau menggunakan dalam proses produksi psikotropika golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 secara terorganisasi,

mengedarkan psikotropika golongan I tidak

memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dan melakukan tindak pidana pencucian uang; 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa Hanky Gunawan alias Hanky dengan pidana MATI; 3. Menetapkan barang bukti: a.Dirampas untuk dimusnahkan, berupa: I: 66 (enam puluh enam) jerigen putih berisi cairan warna kekuningan masing-masing ukuran 25 liter; 11 (sebelas) jerigen warna abu-abu berisi cairan kekuningan masingmasing ukuran 25 liter; 1 (satu) jerigen berisi cairan kekuningan ukuran 25 liter; Meyranda Lista Purba : Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Produsen Psikotropika Menurut UU No.5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika (Study Kasus Reg. No.3142/Pid B/2006/PN.SBY, No. 256/Pid/2007/PT.SBY, No. 455K/PID,SUS/2007), 2008. USU Repository © 2009

2 (dua) buah botol plastic berisi serbuk putih; 3 (tiga) buah botol plastic berisi serbuk putih; 1 (satu) botol plastic berisi serbuk putih; 2 (dua) buah botol kaca besar dan kecil berisi serbuk kuning kecoklatan; 1 (satu) buah botol kecil berisi serbuk putih; 2 (dua) buah karung putih bertuliskan Caostic Soda net 25 kg; 1 (satu) karung putih berisi serbuk putih; 1 (satu) kaleng kecil bertuliskan natrium proxid gekornt net 5 kg; 1 (satu) ember warna biru berisi cairan warna kekuningan; 1 (satu) ember warna biru dalam keadaan kosong; 1 (satu) ember plastik kecil warna biru dalam keadaan kosong beserta sendok kayu; 1 (satu) buah gayung warna biru; 1 (satu) buah corong plastik warna merah; 1 (satu) buah corong plastik warna hijau; 1 (satu) kantong plastik berisi cairan warna hitam; 2 (dua) kantong plastik berisi resapan dari saluran pembuangan dilantai 2; Meyranda Lista Purba : Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Produsen Psikotropika Menurut UU No.5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika (Study Kasus Reg. No.3142/Pid B/2006/PN.SBY, No. 256/Pid/2007/PT.SBY, No. 455K/PID,SUS/2007), 2008. USU Repository © 2009

1 (satu) plastik putih berisi cairan warna hitam; 1 (satu) kantong plastik berisi padatan warna hitam dari selokan; 1 (satu) kantong plastik berisi kerokan dari keran kamar mandi; ½ (setengah) karung plastik Caostic Soda; 2 (dua) karung putih bertuliskan magnesium sulfat; 1 (satu) selang bening panjang 1 meter; 1 (satu) jerigen putih isi cairan warna kuning; 1 (satu) buah ember warna hijau; 1 (satu) potong sobekan baju bekas warna coklat dan putih kotak-kotak; 1 (satu) selang warna hijau panjang sekitar 1 meter; 1 (satu) potong kecil kain pel; II; 1. 1 (satu) jerigen kecil warna putih berisi cairan warna bening 5 (lima) liter; 2. 1 (satu) jerigen kecil warna coklat berisi warna bening 10 (sepuluh) liter: 3. 1 (satu) jerigen kecil warna putih berisi cairan coklat sisa ¼ liter;


4. 1 (satu) buah irus kayu warna coklat; 5. 1 (satu) buah irus kayu warna coklat kehitaman; 6. 1 (satu) buah corong buener (las kaca) ada sisa serbuk; 7. 1 (satu) meter selang warna biru; 8. 1 (satu) potong kain warna putih; 9. 1 (satu) buah dandang aluminium beserta 2 (dua) buah tutupnya; 10. 1 (satu) buah corong warna biru; 11. 5 (lima) buah mesin blender terdiri dari : 12. 3 (tiga) buah merk Philips bentuk sama; 13. 1 (satu) buah merk Philips lain bentuk; 14. 1 (satu) buah merk Miyako; 15. 1 (satu) buah mangkok warna hijau; 16. 1 (satu) jerigen kosong warna putih 2 (dua) liter; 17. 1 (satu) buah ember warna hitam dalam keadaan pecah; 18. 1 (satu) buah corong warna biru muda; 19. 1 (satu) buah ember beserta tutupnya warna biru kecil; 20. 1 (satu) buah ember beserta tutupnya warna biru kecil; Meyranda Lista Purba : Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Produsen Psikotropika Menurut UU No.5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika (Study Kasus Reg. No.3142/Pid B/2006/PN.SBY, No. 256/Pid/2007/PT.SBY, No. 455K/PID,SUS/2007), 2008. USU Repository © 2009

21. 1 (satu) buah kain perendam diatas angin-angin; 22. 1 (satu) potong kain rool diatas dinding; 23. 1 (satu) kardus berisi kertas saring; 24. 1 (satu) buah resapan yang diambil dari dinding yang terbuat dari triplek; 25. Tang diambil dari saluran pembuanggan; 26. 2 (dua) buah ayakan yang terbuat kayu ukuran 0,5 m2; 27. 1 (satu) buah pisau blender; III; 1. 1 (satu) buah drum besar; 2. 1 (satu) buah drum besar warna biru; 3. 2 (dua) ember plastik warna merah dan warna hijau dalam keadaan kosong; 4. 2 (dua) ember plastik warna biru; 5. 4 (empat) jerigen plastik abu-abu berisi H2O2; 6. 1 (satu) jerigen warna biru berisi H2SO4; 7. 2 (dua) jerigen warna biru @ 25 kg dan 13 (tiga belas) jerigen warna biru dongker berisi asam formic; Meyranda Lista Purba : Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Produsen Psikotropika Menurut UU No.5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika (Study Kasus Reg. No.3142/Pid B/2006/PN.SBY, No. 256/Pid/2007/PT.SBY, No. 455K/PID,SUS/2007), 2008. USU Repository © 2009

8. 1 (satu) karung plastik bertuliskan Caostic Soda Flake 98%; 9. 3 (tiga) jerigen warna abu-abu berisi cairan bening; 10. 6 (enam) jerigen kosong warna putih ukuran @ 30 liter; 11. 1 (satu) jerigen kosong warna putih ukuran 20 liter; 12. 3 (tiga) jerigen kosong warna putih bau menyengat ukuran 20 liter; 13. 1 (satu) ember plastik warna biru berisi bubuk warna merah; 14. 3 (tiga) buah tabung kaca Schott Duran @ 5000 ml; 15. 2 (dua) tumpahan cairan warna hitam dilantai lokasi kamar tidur depan lantai dasar; 16. 10 (sepuluh) lembar kertas putih ukuran 60 x 60 cm; 17. 2 (dua) lembar kain pel; 18. Resapan dan serbuk dan alat Freezer likasi ruang makan lantai dasar; 19. 4 (empat) buah pipa besi panjang dan ukuran berbeda; 20. 1 (satu) buah kompor gas RINNAI; 21. 2 (dua) buah keset sabut kelapa; 22. 1 (satu) buah Dispencer ROYAL; 23. 1 (satu) buah Box Prezzer SANSIO Tropicalized; Meyranda Lista Purba : Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Produsen Psikotropika Menurut UU No.5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika (Study Kasus Reg. No.3142/Pid B/2006/PN.SBY, No. 256/Pid/2007/PT.SBY, No. 455K/PID,SUS/2007), 2008. USU Repository © 2009

24. 1 (satu) buah TV 21” merk NANOTECH; 25. 7 (tujuh) batang pipa Kapiler kaca diameter 0,5 panjang 90 cm; 26. 1 (satu) buah timbangan Digital TANITA KD-200; 27. 1 (satu) buah timbangan digital DENFER Instrumen; 28. 1 (satu) buah Compressor Mosteer; 29. 1 (satu) tabung LPG volume 15 kg warna biru; 30. 1 (satu) buah mesin cuci LG; 31. 4 (empat) buah ember plastik ukuran besar; 32. 1 (satu) buah gelas ukur plastik putih; 33. 15 (lima belas) jerigen plastik warna biru bertuliskan Formic Acid 90%; IV; 1. 1 (satu) buah Fresser Stainless; 2. 1 (satu) buah Dryer; Semuanya dirampas untuk dimusnahkan; b. Dikembalikan kepada Yongky Gunawan, berupa : 1 (satu) bendel bukti Leassing Mobil Honda Odeyseey (asli), 1 (satu) unit Meyranda Lista Purba : Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Produsen Psikotropika Menurut UU No.5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika (Study Kasus Reg. No.3142/Pid B/2006/PN.SBY, No. 256/Pid/2007/PT.SBY, No. 455K/PID,SUS/2007), 2008. USU Repository © 2009

mobil jenis Honda Odeyseey warna biru metalik No Pol B-86-7-LX, Nomor Rangka JMHRA 69501 C 201719, Nomor Mesin : F 23 Z 42001735, pemilik STNK an.Yongky Gunawan; c. Dikembalikan kepada PT. Otto Multiarta, berupa: 1 (satu) unit mobil jenis Nissan X-Trail warna silver No Pol. L-2571-PT, Nomor Rangka : T 30A 17898, Nomor Mesin : OR 25212199A, STNK an. Mun Jun Sun pemilik Lingso Direjo; d. Dikembalikan kepada terdakwa Hangky Gunawan, berupa: 1. 1 (satu) lembar Surat Ijin Usaha Perdangangan Mewnengah Nomor : 510/187/402.4.12/2004. an. PT. Prima Raya Trainaco; 2. 1 (satu) lembar Surat Kuasa Pengenal Import – Umum (API-U) an. PT. Prima Raya Trinaco, tanggal 05 Juli 2005; 3. 1 (satu) buku Akta Notaris Zuraida Zain, SH. Perjanjian Jual Beli Saham, tanggal 03 Maret 2004, Nomor 1 (salinan); 4. 1 (satu) buku Akta Notaris Zuraida Zain, SH. Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT. Prima Raya Trinaco,tanggal 03 Maret 2004 Nomor 2 (salinan); 5. 2 (dua) buah SIM A dan SIM C a.n. Hanky Gunawan; 6. 3 (tiga) buah credit card BCA a.n. Yongky Gunawan No. 54009 1200 Meyranda Lista Purba : Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Produsen Psikotropika Menurut UU No.5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika (Study Kasus Reg. No.3142/Pid B/2006/PN.SBY, No. 256/Pid/2007/PT.SBY, No. 455K/PID,SUS/2007), 2008. USU Repository © 2009

0121 7605 No. 1888801061003501, dan No. 0028036919994442; 7. 2 (dua) buah credit card HSBC a.n. Hanky Gunawan No. 51849401 0056 2234 dan No. 44172110017372770; 8. 2 (dua) buah credit card Bank Mandiri a.n. Hanky Gunawan No. 41371904 00012057 dan No. 4097 6688 0030 1806; 9. 1 (satu) buah credit

card Niaga an. Hanky Gunawan No.

4599200200142136; 10. 1

(satu)

buah

credit

card

BII

a.n.

Hanky

Gunawan

No.

5520085511128002; 11. 1 (satu) buah credit card Bank Danamon No. 5577 9110 10408003; 12. 1 (satu) buah credit card GE Money a.n. Hanky Gunawan No. 544741803812590; 13. 1 (satu) buah credit card Standard Cartered a.n. Hanky Guynawan No. 5443 0400 1514 5808; 14. 1 (satu) buah credit card ANZ a.n. Hanky Gunawan No. 5416 160032263005; 15. 1 (satu) buah Member Asia Golf a.n. Hanky Gunawan No. SB 11020500043166; 16. 1 (satu) buah Member Frequent Flyer Garuda Indonesia a.n. Hanky Meyranda Lista Purba : Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Produsen Psikotropika Menurut UU No.5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika (Study Kasus Reg. No.3142/Pid B/2006/PN.SBY, No. 256/Pid/2007/PT.SBY, No. 455K/PID,SUS/2007), 2008. USU Repository © 2009

Gunawan No. 220 116724; e. Dikembalikan kembali kepada Kandradi Lookman, berupa; Sebuah rumah terletak di jl. Golf Famili Barat III Kompek Graha Famili Blok M No. 35 Surabaya; f. Dikembalikan kembali kepada Imelda Kurniawati, berupa; Sebuah rumah terletak di Taman Darmo Permai Utara II No. 11 Surabaya; g. Dikembalikan kepada yang berhak, berupa; Sebuah rumah terletak di Bukit Telaga Golf Blok TC 4 No. 17 Surabaya; h. Dikembalikan kepada yang berhak, berupa; Sebuah rumah terletak di Pondok Mutiara BO No.3 Sidoarjo; i. Dikembalikan kepada Kelvin Agita Saputra; Sebuah rumah terletak di Gate Way Blok 0/2 Gedangan Sidoarjo; Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah); Pada tingkat

kasasi, Mahkamah Agung berdasarkan petikan putusan

Mahkamah agung RI pasal 226 KUHAP Tanggal 28 Nopember 2007 Nomor 455K/PID.SUS/2007, membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 256/PID/2007/PT.Sby tanggal 11 Juli 2007 yang memperbaiki putusan Pengadilan Meyranda Lista Purba : Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Produsen Psikotropika Menurut UU No.5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika (Study Kasus Reg. No.3142/Pid B/2006/PN.SBY, No. 256/Pid/2007/PT.SBY, No. 455K/PID,SUS/2007), 2008. USU Repository © 2009

Negeri Surabaya No. 3412/Pid.B/2006/PN.Sby tanggal 17 April 2007 dan mengadili sendiri yang dalam amar putusannya yang pertama menyatakan terdakwa Hanky Gunawan alias Hanky telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

melakukan tindak

pidana secara bersama-sama dan berlanjut

memproduksi dan/atau menggunakan dalam proses produksi psikotropika golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 secara terorganisasi, mengedarkan psikotropika golongan I tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dan melakukan tindak pidana pencucian uang.

Menurut pendapat penulis putusan tersebut belumlah tepat dan tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, karena menurut pendapat penulis sesuai dengan isi pasal 59 Ayat (2) yang m,enyatakan, Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara terorganisasi dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda sebesar Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).oleh karena itu penulis pada dasarnya sependapat dengan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa unsur terorganisir telah terpenuhi dalam tindak pidana tersebut,akan tetapi menurut hemat penulis sesuai dengan ketentuan Pasal 59 ayat (2) tersebut seharusnya pidana mati yamg dijatuhkan bersamaan dengan pidana dendan sebesar Rp. 750.000.000, menginggat sesuai dengan pembahasan penulis pada Bab II bahwa sanksi pidana dalam UU No.5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika dapat menyimpangi ketentuan umum dalam KUHP dimana podana pokok dapat Meyranda Lista Purba : Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Produsen Psikotropika Menurut UU No.5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika (Study Kasus Reg. No.3142/Pid B/2006/PN.SBY, No. 256/Pid/2007/PT.SBY, No. 455K/PID,SUS/2007), 2008. USU Repository © 2009

dijatuhkan secara bersamaan sekaligus.Akan tetapi dengan dijatuhkannya pidana mati tersebut semoga dapat menjadi efek jera terhadap pemberantasan peredaran psikotropika di masa yang akan datang, dan dapat juga menjadi efek jera bagi setiap orang yang mau menjadi produsen psikotropika yang akan mencontoh perbuatan terdakwa yang bersifal ilegal.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN A.Kesimpulan 1) Ketentuan pidana terhadap produsen psikotropika menurut UndangUndang Nomor 5 Tahun 1997 diatur pada Pasal 59, 60 dan 70, sedangkan ketentuan pidananya secara umum diatur dalam BAB XIV dimulai dari Pasal 59 sampai dengan PAsal 72 UU No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, dimana ruang lingkup pengaturannya dibatasi pada

psikotropika

yang

berpotensi

menimbulkan

sindrom


ketergantungan. Sementara jenis-jenis psikotropika yang tidak menimbulakan sindrom ketergantungan, digolongkan sebagai obat keras dan pengaturannya tunduk pada ketentuan yang mengatur obat keras. Ancama pidana yang dijatuhkan kepada produsen psikotropika berdasarkan ketentuan UU No. 5 Tahun 1997 tentang psikotropika berbeda dengan ketentuan KUHP, karena ada ancaman pidana penjara minimum dan pidana denda.Selain itu pidana pokok, yaitu pidana penjara dan pidana denda dapat dijatuhkan secara kumulatif. Pemeriksaan perkara produsen psikotropika termasuk kedalam perkara yang didahulukan dari perkara lain untuk diajukan ke pengadilan guna pemeriksaan dan penyelesaian secepatnya.

2) Latar belakang timbulnya produsen psikotropika di Indonesia dapat ditinjau dari 2 (dua) faktor yaitu pertama adalah faktor hukum seperti kurangnya pengawasan atas pendirian pabrik dan pengunaan visa oleh WNA di Indonesia menginggat bahwa dari kasus yang terungkap bahwa pada umumnya yang menjadi pracik dari psikotropika di Indonesia ialah WNA dan dan lemahnya pengawasan terhadap berdirinya suatu perusahaan, selain itu faktor diluar hukum adalah faktor perwujudan gaya hidup dan besarya permitaan yang membuat prsikotropika menjadi bisnis yang sangat menguntungkan. 3) Penerapan hukum terhadap produsen psikotropika dalam praktek peradilan masih kurang sesuai degan ketentun Undang-Undang No. 5 Meyranda Lista Purba : Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Produsen Psikotropika Menurut UU No.5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika (Study Kasus Reg. No.3142/Pid B/2006/PN.SBY, No. 256/Pid/2007/PT.SBY, No. 455K/PID,SUS/2007), 2008. USU Repository © 2009

Tahun 1997 tentang Psikotropika, sebagai tindak pidana khusus dalam prakteknya ada beberapa kekhususan baik secara hukum materil dan formil yang berbeda dengan KUHP, dan dalam praktek hal ini masih kurang diterapkan sebagai mana mestinya dan pidana penjara seumur hidup dan pidana mati sampai saat ini dipandang masih relevan digunakan terhadap produsen psikotropika di Indonesia sesuai dengan ancaman pidana yang terdapat dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

B. Saran 1) Ketentuan pidana terhadap produsen psikotropika berdasarkan undangUndang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika sudah memiliki formulasi yang sudah baik akan tetapi kurang memiliki penjelasan yang kurang terinci dalam pasal-pasalnya, dan untuk memberantasan Psikotropika perlu dipertegasan pelaksanaan ketentuan pidananya dalam praktek, terutama aparat penegak hukum untuk menindak pelaku produsen psikotropika yang memproduksi secara ilegal. Hukum dalam hal ini adalah undang-undang yang diberlakukan tegas tanpa memihak. Dan aparat hukum yang serius menangani dengan penyidikan tuntas tentang setiap kasus psikotropika yang ada. Akan tetapi hukuman berat sepertinya tidak membuat jera pelaku lainnya, dan sepertinya dari satu masalah selesai maka masalah lainnya muncul. Jadi perlu dicermati persoalan apa dan upaya apa yang harusnya dilakukan untuk mencegah meluasnya penghasil psikotropika dan Meyranda Lista Purba : Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Produsen Psikotropika Menurut UU No.5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika (Study Kasus Reg. No.3142/Pid B/2006/PN.SBY, No. 256/Pid/2007/PT.SBY, No. 455K/PID,SUS/2007), 2008. USU Repository © 2009

jaringannya. 2) Jika pemerintah ingin mengurangi penggunaan psikotropika maka diperlukan kerja keras. Perlu ditanggulangi semua faktor-faktor penyebab timbul produsen psikotropika di Indonesia oleh karena itu diperlukan konsentrasi dan pengawasan terus menerus terhadap pabrik obat-obat

yang

telah

diberi

wewenang

untuk

memproduksi

psikotropika agar tetap memproduksi sesuai dengan ketentuan perundang-undang dan tetap mengadakan pengawasan terhadap setiap pabrik serta pengawasan terhadap warga negara asing yang datang ke Indonesia perlu ditingkatkan serta benar-benar mengawasi setiap WNA yang sedang berada di Indonesia, dan memiliki data yang akurat tenrtang tujuan WNA tersebut ke Indonesia agar tidak terjadi penyalahgunaan visa seperti yang sering terjadi belakangan ini.selain itu penting mengadakan penyuluhan tentang narkoba yang harusnya gencar dilakukan oleh setiap kalangan. Banyak yang masih belum paham benar tentang perbedaan piskotropika sebagai obat dan psikotropika yang disalahgunakan sehingga mudahnya masuk berbagai jenis obat terlarang dan pendirian pabrik distributor psikotropika terlarang di Indonesia. Bahaya narkoba dan dampaknya penting dipublikasikan terus menerus supaya orang tua, masyarakat awam paham penanganan dan pennaggulangannya, mengingat yang diancam adalah generasi penerus bangsa. 3) Dalam penerapan hukum terhadap produsen psikotropika di Indonesia Meyranda Lista Purba : Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Produsen Psikotropika Menurut UU No.5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika (Study Kasus Reg. No.3142/Pid B/2006/PN.SBY, No. 256/Pid/2007/PT.SBY, No. 455K/PID,SUS/2007), 2008. USU Repository © 2009

perlu ditingkatkan dalam prakteknya, agar tidak terjadi mafia-mafia peradilan dan langkah ini harus didukung dengan alokasi anggaran dan infrastruktur yang mendukung. Tetapi bukan tidak mungkin keadaan ini diperbaiki dan diupayakan, resikonya terlalu besar dibandingkan dengan dana yang akan dikeluarkan.masa depan bangsa ini dipertaruhkan apabila sebuah generasi hilang dikarenakan psikotropika dan obat-obat terlarang lainnya.


SKRIPSI. Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana HUkum

Recommend Documents