PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGATUR LALU LINTAS UDARA SIPIL ATAS KECELAKAAN PESAWAT TERBANG DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG RI NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENERBANGAN
SKRIPSI
Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Oleh DEDY PUTRA BRAHMANA NIM : 080221001 DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2010
Universitas Sumatera Utara
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGATUR LALU LINTAS UDARA SIPIL ATAS KECELAKAAN PESAWAT TERBANG DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG RI NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENERBANGAN
SKRIPSI
Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Oleh DEDY PUTRA BRAHMANA NIM : 080221001 DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
Disetujui oleh Ketua Departemen Hukum Pidana
H. Abul Khair, S.H., M. Hum NIP. 131842854
Dosen Pembimbing I
Dosen Pembimbing II
Nurmalawaty, S.H., M. Hum NIP. 130809983
Rafiqoh Lubis, S.H., M. Hum NIP. 132300076
Universitas Sumatera Utara
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan kasihNya sehingga dapat terselesaikannya Penulisan Skripsi dengan judul “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGATUR LALU LINTAS UDARA SIPIL ATAS KECELAKAAN PESAWAT TERBANG DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG RI NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENERBANGAN”. Penyusunan Penulisan Skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang dengan segala keterbukaan dan kerelaan hati memberikan dukungan, bimbingan, saran, nasehat serta semangat yang begitu luar biasa besar serta berkesan bagi Penulis. Oleh karena itu dalam kesempatan ini, Penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada : 1.
Bapak Prof. DR. Runtung Sitepu, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
2.
Bapak Prof. Dr. Budiman Ginting, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
3.
Bapak Syafruddin, S.H., M.H., D.F.M., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
4.
Bapak Muhammad Husni, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
5.
Bapak Abul Khair, S.H., M. Hum., selaku Ketua Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
6.
Ibu Nurmalawaty, S.H., M. Hum., selaku Dosen Pembimbing I.
7.
Ibu Rafiqoh Lubis, S.H., M. Hum., selaku Dosen Pembimbing II.
8.
Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
9.
Bapak dan Ibu Staf Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
10. Kolonel Pnb Taufik Hidayat, S.E., selaku Komandan Pangkalan TNI AU Medan beserta staf.
Universitas Sumatera Utara
11. Mayor Nav Medi Rachman, MBA Avi. Mgt., MMOASc., selaku Kepala Dinas Operasi Pangkalan TNI AU Medan beserta staf. 12. Kedua orang tua Penulis, Bapak Thomas Brahmana dan Ibu Samaria Tarigan beserta saudara-saudari Penulis, Novilia Syska Brahmana, S.E., Ak. dan Adefani Prabudi Ketaren, Albert Brahmana, S.H. serta Arnold Brahmana. 13. Paman Penulis, Bapak Daud Brahmana, S.H., yang telah mendorong Penulis untuk menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 14. Rekanita Penulis, Maria Imaniar Ginting, Amd. beserta keluarga. 15. Rekan-rekan
mahasiswa/i
Program Ekstensi
Fakultas
Hukum
Universitas Sumatera Utara Tahun 2008, AKBP Endang Hermawan, SIK., Kompol Fadillah Zulkarnaen, SIK., Eddy Purwono, Thomas Manurung, Amd., Yusi Astuti Purba, Amd., Shinta Zahara, Amd., Desi Apriguna Singarimbun, Amd., Kristalia Purba, Amd. dan Ronny Eko Wisuda Rambe, S.Sos. 16. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, namun telah banyak memberikan semangat, dorongan, motivasi, bantuan, dan inspirasi kepada penulis sehingga selesainya penulisan Skripsi ini. Penulis menyadari akan keterbatasan dan kekurangan dalam penulisan ini, oleh karena itu sumbangan dalam bentuk kritik maupun saran akan sangat bermanfaat bagi penyempurnaan Penulisan Skripsi ini. Semoga bermanfaat. Tuhan memberkati.
Medan,
Desember 2010 Penulis
DEDY P. BRAHMANA NIM 080221001
Universitas Sumatera Utara
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR......…………………………………………………….. i DAFTAR ISI............................……………………………………………….. iv ABSTRAKSI……………………………………………….………………..
BAB I
vii
PENDAHULUAN A. Latar Belakang………………………………………………… 1 B. Permasalahan………………………………………………….. 6 C. Tujuan dan Manfaat Penulisan……............................................ 6 D. Keaslian Penulisan.......................................................................7 E. Tinjauan Kepustakaan………………………………………… 7 1.
2.
3.
Tindak Pidana (strafbaarfeit)……………………………... 7 a.
Pengertian………………………………….……...….. 8
b.
Unsur-unsur tindak pidana…………………………… 10
Pertanggungjawaban Pidana…………………………….. 11 a.
Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana……………. 12
b.
Hapusnya pertanggungjawaban pidana………………. 15
Aturan Pidana dalam Regulasi Penerbangan terhadap
Kecelakaan Pesawat Terbang…………………………………. 17 a.
Konvensi Chicago 1944……………………………... 17
b.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Penerbangan……………………………………………… 19 4.
5.
Kecelakaan Pesawat Udara……………………………... 21 a.
Independensi dalam investigasi………………………. 21
b.
Penyelidikan lanjutan………………………………… 24
Tindak Pidana Penerbangan…………………………….. 27 a.
Perluasan
dalam
Kitab
Undang-undang
Hukum
Pidana………………………………………………….… 27 b.
Ketentuan
pidana
dalam
regulasi
penerbangan…………………………………..…………
30
Universitas Sumatera Utara
c.
Kecelakaan
pesawat
udara
sebagai
tindak
pidana……………………………………….…………… 32 F. Metode Penelitian…………………………………………….. 35 1.
Jenis Penelitian……………………………….………….. 35
2.
Sumber Data…………………………………….………. 35
3.
Metode Pengumpulan Data………………….………….. 36
4.
Metode Analisis…………………………….…………… 36
G. Sistematika Penulisan …………………………..…………...
BAB II
37
PERBUATAN-PERBUATAN YANG TERMASUK LINGKUP
TINDAK PIDANA DI BIDANG PENERBANGAN DALAM PERSPEKTIF UNDANG UNDANG RI NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENERBANGAN A. Perbandingan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Penerbangan dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan serta kaitannya dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)…………………………………………………….. 38 B. Perbuatan yang termasuk tindak pidana dan ketentuan pidananya dalam Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan…………………………………………………….….. 41
BAB III
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEMANDU LALU
LINTAS UDARA SIPIL ATAS KECELAKAAN PESAWAT TERBANG DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG RI NO 1 TAHUN 2009 TENTANG PENERBANGAN A. Pertanggungjawaban Pidana Pemandu Lalu Lintas Udara Sipil Atas Kecelakaan Pesawat Terbang Dari Perspektif Undang-Undang RI No 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan.……………………. .. 57 1.
Sekilas tentang Profesi Pemandu Lalu Lintas Udara….… 57
Universitas Sumatera Utara
2.
Perbuatan yang termasuk tindak pidana dan ketentuan
pidananya yang
berkaitan dengan Pemandu Lalu
Lintas
Udara…………………….… ............................................... . 59 3.
Pertanggungjawaban Pidana Pemandu Lalu Lintas Udara
Sipil Atas Kecelakaan Pesawat Terbang Dari Perspektif UndangUndang
RI
No
1
Tahun
2009
Tentang
Penerbangan………….……………………….. ...................
61
B. Kecelakaan Pesawat Terbang Garuda Indonesia GA-152 Di Bandar Udara Polonia Medan…………………………………….. 63
BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan…………………………………………………… 66 B. Saran…………………………………………………………. 68
DAFTAR PUSTAKA
Universitas Sumatera Utara
ABSTRAKSI Dedy P. Brahmana 1 Nurmalawaty, S.H., M. Hum.** Rafiqoh Lubis, S.H., M. Hum.*** Kasus kecelakaan pesawat terbang yang terjadi di Indonesia telah menyita perhatian masyarakat luas dan dalam beberapa kasus diduga merupakan tindakan melanggar hukum. Namun penuntutan pidana terhadap Pengatur Lalu Lintas Udara terkait kecelakaan pesawat terbang tersebut menimbulkan polemik baru di dalam masyarakat, khususnya masyarakat penerbangan yang berpandangan bahwa hal tersebut merupakan suatu bentuk kriminalisasi terhadap profesi Pengatur Lalu Lintas Udara di Indonesia. Hal inilah yang mendorong Penulis untuk mengangkat “Pertanggungjawaban Pidana Pengatur Lalu Lintas Udara Sipil Atas Kecelakaan Pesawat Terbang Dalam Perspektif Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan” sebagai judul skripsi Penulis. Berdasarkan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2009 maka kelalaian yang dilakukan oleh Pengatur Lalu Lintas Udara yang menyebabkan terjadinya kecelakaan pesawat terbang adalah tindak pidana, yang juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun aturan ini dimungkinkan dapat bertentangan dengan ketentuan dalam Annex 13 International Civil Aviation Organization yang menyatakan bahwa tujuan satu-satunya penyelidikan kecelakaan pesawat terbang adalah hanya mencari penyebab kecelakaan untuk mencegah terjadinya kecelakaan serupa dan bukan untuk mencari siapa yang bersalah atau bertanggung jawab atas kecelakaan tersebut. Dalam penulisan skripsi ini Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu dengan melakukan penelitian terhadap peraturan perundang-undangan dan bahan hukum yang berhubungan serta dengan menganalisa kasus yang berkaitan dengan judul skripsi ini secara kualitatif yaitu menggunakan bahan yang ada semaksimal mungkin berdasarkan asas-asas, pengertian dan sumber hukum yang ada kemudian menarik kesimpulan dari analisa tersebut. Dari penulisan ini disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada Pengatur Lalu Lintas Udara yang menyebabkan kecelakaan pesawat terbang karena terdapat faktor kesengajaan dan/atau kelalaian. Dimana penerapan peraturan perundang-undangan nasional selain ketentuan dalam regulasi penerbangan internasional yaitu KUHP dan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, bukanlah sebagai bentuk pengesampingan dari adagium lex specialis derogate legi generalis, akan tetapi sebagai suatu langkah guna tercapainya keadilan dan kepastian hukum di Indonesia. 1
Mahasiswa Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
Medan. ** Pembimbing I, Staf Pengajar Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan. *** Pembimbing II, Staf Pengajar Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan.
Universitas Sumatera Utara
