KEDUDUKAN PULAU NIPA SEBAGAI PULAU TERLUAR UNTUK PENARIKAN GARIS PANGKAL LAUT TERLUAR INDONESIA YANG BERBATASAN DENGAN SINGAPURA
SKRIPSI Diajukan untuk melengkapi tugas–tugas dalam memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum
OLEH : ANDREAS GAYUS SINULINGGA NIM : 100200321
DEPARTEMEN HUKUM INTERNASIONAL FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2014
Universitas Sumatera Utara
KEDUDUKAN PULAU NIPA SEBAGAI PULAU TERLUAR UNTUK PENARIKAN GARIS PANGKAL LAUT TERLUAR INDONESIA YANG BERBATASAN DENGAN SINGAPURA
SKRIPSI Diajukan untuk melengkapi tugas–tugas dalam memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum OLEH : ANDREAS GAYUS SINULINGGA NIM : 100200321
DISETUJUI OLEH, KETUA DEPARTEMEN HUKUM INTERNASIONAL
Chairul Bariah, S.H, M.Hum NIP. 195612101986012001
DosenPembimbing I
DosenPembimbing II
Prof. Dr. Suhaidi, S.H, M.H NIP. 196207131988031003
Arif, S.H, M.H NIP. 196403301993031002
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2014
Universitas Sumatera Utara
KATA PENGANTAR Segala puji dan syukur penulis sampaikan kepada Tuhan Yesus Kristus yang selalu mencurahkan berkat, kasih dan karunia-Nya yang melimpah sehingga penulis dapat mengikuti perkuliahan dan menyelesaikan penulisan skripsi yang merupakan salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Adapun judul dari skripsi tersebut adalah Kedudukan Pulau Nipa Sebagai Pulau Terluar Untuk Penarikan Garis Pangkal Laut Terluar Indonesia Yang Berbatasan Dengan Singapura.
Penulis telah mencurahkan segenap hati dan jiwa serta berusaha semaksimal mungkin dalam menyusun skripsi ini. Namun penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, banyak kekurangan yang terdapat baik dari isi maupun penyusunan kalimatnya yang disebabkan keterbatasan penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi memperkaya materi yang berkaitan dengan skripsi ini. Di dalam masa penulisan skripsi ini , penulis mendapat banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak baik secara moril maupun materil. Sebagai penghargaan dan ucapan terima kasih terhadap semuanya itu, maka penulis mengucapkan terima kasih kepada : 1. Prof. Dr. Runtung Sitepu, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Prof. Dr. Budiman Ginting, S.H., M.Hum, selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 2. Bapak Syafruddin Hasibuan, S.H., M.Hum, DFM, selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum USU.
i Universitas Sumatera Utara
ii
3. Bapak Dr. OK. Saidin, S.H., M.Hum, selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 4. Bapak M.Husni S.H., M.Hum. selaku pembimbing akademik selama penulis melakukan perkuliahan di Fakultas Hukum USU. 5. Bapak Arif SH. MH, selaku Ketua Departemen Hukum Internasioal Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara dan selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia memberikan pengarahan, bimbingan, serta petunjuk bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. 6. Bapak Prof. Dr. Suhaidi SH. M.H, selaku Dosen Pembimbing I, yang telah banyak mengorbankan waktu, tenaga, dan pikirannya dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi ini. 7. Para dosen, pegawai tata usaha, dan petugas perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara yang telah banyak membantu penulis selama masa perkuliahan termasuk dalam penyelesaian skripsi ini. 8. Teristimewa penulis ucapkan kepada yang tersayang dan tercinta papa mama, Ir. Julius Sinulingga MBA dan Rachel Sembiring yang tidak hentinya memberikan dukungan, kasih sayang, pengorbanan serta doa dalam setiap perjalanan hidup penulis hingga sampai sekarang ini.
9. Kakak dan adik penulis, Grace Rassa Sinulingga dan Jeremia Sinulingga yang selalu memberikan dukungan, perhatian, serta doa agar penulis dapat dengan segera menyelesaikan studi di Fakultas Hukum ini. 10. Sahabat-sahabat yang tidak tergantikan : Gilbert Adil Hamonangan Sinaga, Devi Silvia Hutapea, Laurentia Ayu Kartika Putri, Nidea Novresia Hutabarat, Marwah Effendi Nasution dan Theopilus Sembiring. Terima
Universitas Sumatera Utara
iii
kasih telah memberikan makna dari sebuah persahabatan yang tulus selama ini. 11. Kepada Anastasya Mariska Silitonga yang selalu menemani dan membantu penulis dalam penulisan skripsi dan dalam perkuliahan di Fakultas Hukum USU. 12. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara angkatan 2010, terkhusus buat Group E. 13. Kepada semua pihak yang telah membantu saya dalam penulisan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung, yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Akhir kata penulis memohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kesilapan yang pernah penulis lakukan selama ini. Semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat yang positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan untuk perkembangan bidang hukum perdata pada khususnya. Kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa selalu melindungi dan memberkati kita semuanya. Syalom. Medan, Juli 2014 Penulis,
ANDREAS.G.SINULINGGA NIM : 100200321
Universitas Sumatera Utara
KEDUDUKAN PULAU NIPA SEBAGAI PULAU TERLUAR UNTUK PENARIKAN GARIS PANGKAL LAUT TERLUAR INDONESIA YANG BERBATASAN DENGAN SINGAPURA Andreas Gayus Sinulingga* Prof. Dr. Suhaidi, SH,M.H** Arif, SH, M.H*** ABSTRAK Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi untuk membahas mengenai eksistensi kedudukan Pulau Nipah di dalam penarikan garis pangkal pantai yang menjadi perbatasan antara Indonesia dan Singapura. Adapun objek penyusunan skripsi ini adalah perjanjian antara republik Indonesia dan republik Singapura tentang penetapan garis batas laut wilayah kedua negara di bagian Barat Selat Singapura, 2009. Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengapa pulau Nipa menjadi milik Indonesia sedangkan jarak pulau tersebut lebih dekat ke Singapura, bagaimana perjanjian antara NKRI dan Singapura terkait kedudukan pulau Nipa dan bagaimana cara penarikan garis pangkal laut terluar antara Indonesia dan Singapura. Adapun bentuk metode penelitian dalam skripsi ini adalah menggunakan jenis penelitian normatif, karena sasaran dari penelitian ini adalah meninjau peraturanperaturan internasional tentang batas-batas resmi terkait dengan perbatasan antara Indonesia dan Singapura dalam permasalahan tentang Pulau Nipa dan mengaplikasikan perjanjian tersebut. Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah bahwa Pulau Nipa menjadi milik Indonesia karena pada awalnya pulau tersebut memang lebih dekat ke Indonesia (milik Indonesia) namun sekarang menjadi lebih dekat ke Singaputa karena Singapura telah melakukan reklamasi. Adapun perjanjian antara NKRI dan Singapura terkait kedudukan pulau Nipa telah diundangkan di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengesahan perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang penetapan garis batas laut wilayah kedua negara di bagian barat Selat Singapura, 2009
(Treaty between the Republic of Indonesia and the Republic of Singapore relating to the delimitation of the territorial seas of the two countries in the western
part of the strait of Singapore, 2009). Penarikan garis pangkal laut terluar antara Indonesia dan Singapura batas-batasnya sesuai dengan sebagaimana yang dimaksudkan dalam undangundang yang terkait dengan garis batas laut wilayah antara Indonesia dan Singapura. Kata Kunci : Kedudukan Pulau Nipa, Perjanjian internasional.
*
Andreas Gayus Sinulingga mahasiswa Fakultas Hukum USU Prof.Dr.Suhaidi. S.H, M.Hum dosen Fakultas Hukum USU *** Arif, S.H, M.H dosen Fakultas Hukum USU
**
iv Universitas Sumatera Utara
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR……………………………………………………………...…i ABSTRAK…………………………………………………………………………….iii DAFTAR ISI…………………………………………………………………………..iv BAB I
PENDAHULUAN…………………………………………….…………….1 A.Latar Belakang………………………………………….……………..1 B.Rumusan Masalah……………………………………….…………….9 C.Tujuan dan Manfaat Penelitian..............................................................10 D.Keaslian Penelitian ……………………………………………………10 E.Metode Penelitian………………………………………………..........11 F.Sistematika Penelitian…………………………………….…….……..12
BAB II
STATUS KEPEMILIKAN PULAU NIPA MENURUT HUKUM LAUT INTERNASIONAL………………………..………………………….……15 A. Sejarah Pulau Nipa……………………………………….…………....15 B. Sengketa yang Terjadi Antara Indonesia Singapura terkait pulau nipa..25 C. Pengaturan
kepemilikan
pulau
Nipa
menurut
Hukum
Laut
Internasional……………………………………………………...........38
v Universitas Sumatera Utara
vi
BAB III
PENARIKAN GARIS PANGKAL LAUT TERLUAR INDONESIA YANG BERBATASAN DENGAN SINGAPURA………………………53 A. Penarikan garis pangkal pantai didalam Hukum Laut Internasional….53 B. Penarikan garis pangkal pantai Indonesia ………………………...….65 C. Garis perbatasan yang sudah disetujui antara Indonesia dan Singapura ………………………..………………………………………...……..80
BAB IV
PERJANJIAN-PERJANJIAN ANTARA SINGAPURA DAN INDONESIA TERKAIT BATAS-BATAS NEGARA DAN KEDUDUKAN PULAU NIPA……………………………………………………………………….83 A. Perjanjian-perjanjian antara Singapura dan Indonesia terkait batas-batas negara dan kedudukan Pulau Nipa………………………………….….83 B. Pelaksanaan perjanjian antara Singapura dan Indonesia……………….94 C. Langkah-langkah strategis yang bisa di ambil Indonesia mengenai kepemilikan pulau nipa…………….…………………………………...97
BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN ……....……………………………..……….109 A.Kesimpulan…………………………………………………………..........109 B.Saran……………………………………………………………................114
Universitas Sumatera Utara
vii
DAFTAR PUSTAKA……………………………………………………….…………119 LAMPIRAN
Universitas Sumatera Utara
