PENERAPAN PERMA NO. 2 TAHUN 2012 TENTANG PENYESUAIAN BATASAN TINDAK PIDANA RINGAN DAN JUMLAH DENDA DALAM KUHP (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 05/Pid.C/TPR/2012/PN.Stb)
JURNAL ILMIAH
Diajukan untuk Memenuhi dan Melengkapi Syarat-syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Oleh : DENNY SETIAWAN SIREGAR NIM : 080200308 DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2013
PENERAPAN PERMA NO. 2 TAHUN 2012 TENTANG PENYESUAIAN BATASAN TINDAK PIDANA RINGAN DAN JUMLAH DENDA DALAM KUHP (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 05/Pid.C/TPR/2012/PN.Stb) JURNAL ILMIAH
Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum OLEH:
DENNY SETIAWAN SIREGAR NIM : 080200308 DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
Mengetahui: Ketua Departemen Hukum Pidana
DR. M. Hamdan, SH, MH NIP: 195703261986011001
Dosen Editorial
DR.Mahmud Mulyadi, SH.,M.Hum. NIP: 197404012002121001
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2013
PENERAPAN PERMA NO. 2 TAHUN 2012 TENTANG PENYESUAIAN BATASAN TINDAK PIDANA RINGAN DAN JUMLAH DENDA DALAM KUHP (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 05/Pid.C/TPR/2012/PN.Stb) DENNY SETIAWAN SIREGAR
ABSTRAK Jumlah denda yang termasuk dalam kategori tindak pidana ringan yang terdapat dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sudah tidak sesuai lagi dengan nilai yang ada saat ini. Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP. PERMA ini ditujukan untuk menyelesaikan penafsiran tentang nilai uang pada tindak pidana ringan dalam KUHP. Permasalahan yang diuraikan dalam jurnal ini adalah mengenai bagaimana batas tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 dan bagaimana penerapan PERMA No. 2 Tahun 2012 dalam Putusan Nomor : 05/Pid.C/TPR/2012/PN.Stb. Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah penelitian hukum normatif yaitu dengan studi kasus terhadap Putusan Pengadilan Negeri Stabat nomor: 05/Pid.C/TPR/2012/PN.Stb dan juga mengambil atau mengumpulkan data dengan berbagai macam referensi yang terdapat dalam kepustakaan baik melalui buku-buku bacaan, Peraturan Perundang-Undangan, artikel-artikel dan sumber referensi lainnya yang ada hubungan dengan materi skripsi ini. Batas tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2012 merupakan penyesuaian jumlah denda dalam perkara-perkara tindak pidana ringan sebagaimana tercantum dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan Pasal 482 KUHP dilipatgandakan menjadi 10.000 (sepuluh ribu) kali dari Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) menjadi Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Penerapan PERMA Nomor 2 Tahun 2012 dalam Putusan Nomor 05/Pid.C/TPR/2012/PN.Stb. dilaksanakan dengan mekanisme Penyidik melimpahkan perkara tindak pidana pencurian ringan ke Pengadilan Negeri dengan acara pemeriksaan cepat atas kuasa penuntut umum demi hukum dan disidangkan dengan hakim tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 205 sampai dengan Pasal 210 KUHAP.
A. PENDAHULUAN. Di dalam kehidupan bermasyarakat, tidak jarang terjadi suatu konflik yang mengarah kepada situasi pertentangan perorangan dengan perorangan, ataupun antara perorangan dengan penguasa. Jika tidak terdapat suatu keseimbangan antara dua pihak yang saling bertentangan ini, maka pada akhirnya pihak yang kuatlah yang akan menang dengan berbuat sewenang-wenang terhadap pihak yang lemah. Kesewenangan tersebut tidak bisa dibiarkan terjadi demi tegaknya hukum di Indonesia, pihak yang kuat menindas pihak yang lemah, oleh karenanya para ahli hukum sejak dahulu telah mencoba dan memikirkan suatu bentuk atau usaha pencegahan atas tindakan yang sewenang-wenang itu dengan berbagai cara yaitu dengan menciptakan hukum1. Hukum adalah pranata sosial yang diciptakan oleh manusia untuk menciptakan tertibnya sendiri. Tertib itu ada dan dikehendaki atas kesepakatan bersama sekelompok manusia, ia muncul secara alamiah sebagai kebutuhan bersama. Realisasi tertib bersama diwujudkan terbentuknya pranata-pranata hukum, baik substansi, kelembagaan maupun budaya hukum. Keberadaannya bersifat Rooted, Paculierdan base on society artinya hukum itu hidup dan berkembang sesuai dengan nilai-nilai masyarakatnya.2 Hakikat hukum dan keadilan dapat dialami baik oleh ahli hukum maupun oleh orang awam, yang berarti bahwa dalam pergaulan hidup masyarakat maka akan selalu terkait pada masalah hukum dan keadilan. Hukum dan keadilan tidak dapat dilepaskan dari interaksi kehidupan manusia itu sendiri. Sangatlah sulit 1
Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung ,1986, hal. 104.
2
Pujiyono, Kumpulan tulisan Hukum Pidana, Mandar Maju, Bandung, 2007, hal. 66.
untuk membayangkan adanya suatu masyarakat tanpa keadilan dan hukum. Hukum dan keadilan adalah merupakan dasar dari kehidupan manusia, sehingga tugas mengadili yang dibebankan pada lembaga pengadilan merupakan suatu tugas yang memerlukan kecermatan dan kematangan, baik dalam menyusun pertimbangan hukumnya maupun dalam menetapkan putusannya.3 Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji mengenai penyesuaian tindak pidana ringan dan denda, dengan judul “ PENERAPAN PERMA NO. 2 TAHUN 2012 TENTANG PENYESUAIAN BATASAN TINDAK PIDANA RINGAN DAN JUMLAH DENDA DALAM KUHP ”. B. PERMASALAHAN. Adapun yang menjadi pokok permasalahan sehubungan dengan judul jurnal ini adalah : 1. Bagaimanakah Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012? 2. Bagaimanakah Penerapan PERMA NO. 2 TAHUN 2012 Dalam Putusan Nomor : 05/Pid.C/TPR/2012/PN.Stb.? C. METODE PENELITIAN. Penulisan jurnal ini merupakan penulisan yang menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian dilakukan terhadap peraturan perundanganundangan dan norma-norma positif dalam sistem perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan jurnal ini. Penelitian dilakukan terhadap peraturan 3
Niniek Suparni, Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Dan Pemidanaan, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hal.1.
perundangan-undangan dan norma-norma positif dalam sistem perundangundangan yang berkaitan dengan permasalahan jurnal ini. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, penelitian hukum normatif mencakup : a. penelitian terhadap asas-asas hukum; b. penelitian terhadap sistematik hukum; c. penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal; d. perbandingan hukum; dan e. sejarah hukum.4 D. HASIL PENELITIAN. 1.
BATAS
TINDAK
PIDANA
RINGAN
DALAM
PERATURAN
MAHKAMAH AGUNG NO. 2 TAHUN 2012. A. Tindak Pidana Ringan dan Denda dalam PERMA No. 2 Tahun 2012. Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada tanggal 27 Februari 2012. Peraturan Mahkamah Agung atau PERMA tersebut menentukan bahwa perkara-perkara sebagaimana tercantum dalam Pasal 364 KUHPidana (pencurian ringan), Pasal 373 KUHPidana (penggelapan ringan), Pasal 379 KUHPidana (penipuan ringan), Pasal 384 KUHPidana (keuntungan dari penipuan), Pasal 407 KUHPidana (pengerusakan ringan) dan Pasal 482 KUHPidana (penadahan ringan) yang nilainya dibawah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) termasuk dalam kategori tindak pidana ringan. Oleh kerena itu Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, 4
Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif “Suatu Tinjauan Singkat”, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 15
mengadili dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam Pasal 205 sampai dengan Pasal 210 KUHAP. Ketua Pengadilan tidak menetapkan penahanan maupun perpanjangan penahanan. Beberapa hal yang harus dipahami dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tersebut adalah sebagai berikut:5 1. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tersebut pada dasarnya tidak mengubah KUHP melainkan hanya melakukan penyesuaian nilai uang/barang yang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, hal
ini
merupakan
langkah
terobosan
dalam
menyikapi
dinamika
perkembangan paradigma penegakan hukum yang mewujudkan peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan dengan mengedepankan penerapan keadilan restoratif (restorative justice). 2. Tindak Pidana yang tercantum dalam Pasal-Pasal: 364, 373, 379, 384, 407, dan Pasal 482 KUHP dikualifikasikan sebagai Tindak Pidana Ringan dengan indikator: a. Diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan; b. Denda dilipatgandakan menjadi 10.000 (sepuluh ribu) kali dari Denda yang tertera dalam Pasal tersebut yaitu Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) sehingga yang harus dibaca menjadi denda sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). B. Jenis-Jenis Tindak Pidana Ringan. 1. Pencurian Ringan 5
Ibid.
Pencurian ringan adalah pencurian yang memiliki unsur-unsur dari pencurian di dalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan unsurunsur lain (yang meringankan), ancaman pidananya menjadi diperingan6. Berdasarkan rumusan Pasal 364 KUHP di atas, maka unsur-unsur dalam pencurian ringan adalah7: A. Pencurian dalam bentuknya yang pokok (Pasal 362 KUHP) Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok tersebut meliputi: Unsur obyektif adalah sebagai berikut: 1. Mengambil Perbuatan mengambil bermakna sebagai setiap perbuatan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang ke tempat lain8. 2. Suatu barang/benda Pengertian barang pada awalnya menunjuk pada pengertian barang bergerak
dan
berwujud,
termasuk
binatang9.
Perkembangannya
pengertian barang atau benda tidak hanya terbatas pada barang atau benda berwujud dan bergerak, tetapi termasuk dalam pengertian barang atau benda adalah tidak berwujud dan tidak bergerak. 3. Benda tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain.
6
Tongat, Hukum Pidana Materiil, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2003,
hal. 41. 7
Ibid. M. Sudrajat Bassar, Tindak-Tindak pidana tertentu Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Remadja Karya, Bandung, 1996. hal. 64. 9 R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta KomentarKomentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 1996, hal. 250. 8
Unsur ini mengandung suatu pengertian bahwa benda yang diambil itu haruslah barang atau benda yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain. Unsur Subyektif adalah sebagai berikut: 1. Dengan maksud Kesengajaan atau maksud itu ditujukan untuk menguasai benda yang diambilnya itu untuk dirinya sendiri secara melawan hukum10. 2. Memiliki untuk dirinya sendiri Istilah memiliki diterjemahkan dengan istilah menguasai11. Menurut Tongat12, apabila seseorang mengambil suatu barang milik orang lain secara melawan hukum, tidak secara otomatis hak kepemilikan dari barang tersebut beralih pada yang mengambil barang tersebut. 3. Secara melawan hukum Pengertian melawan hukum sampai saat ini tidak ada kesatuan pendapat di antara para pakar hukum. Secara umum para sarjana menyetujui pendapat, bahwa hal pokok dalam melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum baik hukum dalam arti obyektif maupun hukum dalam arti subyektif dan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. B. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama (Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP). Pengertian bersama-sama menunjuk pada suatu kerjasama di mana antara dua orang atau lebih mempunyai maksud untuk melakukan pencurian secara 10
Ibid., hal. 96. Lamintang dan Djisman Samosir, Op. Cit., hal. 97. 12 Tongat, Op.Cit., 11
bersama-sama. Hal ini sesuai dengan pengertian yang diberikan oleh yurisprudensi. Aresst HR 10 Desember 1894 secara eksplisit dinyatakan bahwa pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersamasama itu haruslah dilakukan dalam hubungannya sebagai bentuk turut serta melakukan tindak pidana dan bukan sebagai membantu melakukan tindak pidana. C. Pencurian yang dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat, dengan anak kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu D. Tidak dilakukan dalam sebuah rumah; E. Tidak dilakukan dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya; dan F. Apabila harga barang yang dicurinya itu tidak lebih dari Rp 2.500.000,(dua juta lima ratus ribu rupiah). 2. Penggelapan Ringan Ketentuan tentang penggelapan ringan ini diatur dalam Pasal 373 KUHP yang unsur-unsur dalam penggelapan ringan adalah: A.Unsur-unsur penggelapan dalam bentuk yang pokok (Pasal 372 KUHP) adalah: Unsur obyektif sebagai berikut: 1. Mengaku sebagai milik sendiri (menguasai), Unsur menguasai merupakan unsur subyektif, tetapi dalam penggelapan unsur tersebut merupakan unsur obyektif. Penggelapan unsur menguasai merupakan perbuatan yang dilarang, maka tidak ada penggelapan apabila perbuatan menguasai tersebut belum selesai atau perbuatan menguasai itu
harus sudah terlaksana atau selesai, misalnya barang tersebut telah dijual, dipakai sendiri ataupun ditukar13. 2. Sesuatu barang, Sama halnya dengan penjelasan dalam pencurian. 3. Yang seluruh atau sebagian milik orang lain, Sama halnya dengan penjelasan dalam pencurian. 4. Yang ada dalam kekuasaannnya bukan karena kejahatan, Unsur tersebut merupakan ciri pokok atau unsur pembeda dengan pencurian. Pencurian, penguasaan barang oleh pelaku itu dilakukan dengan cara melawan hukum, sedangkan pada penggelapan, penguasaan barang oleh pelaku justru bukan karena suatu tindak pidana. 5. Secara melawan hukum. Sama halnya dengan penjelasan dalam pencurian. Unsur subyektif sebagai berikut: 1. Dengan sengaja Unsur kesengajaan dalam suatu rumusan tindak pidana dirumuskan dengan istilah dengan sengaja maka unsur kesengajaan tersebut menjiwai semua unsur lain yang terletak di belakang unsur kesengajaan tersebut14. Atau dengan kata lain menurut MvT unsur yang dirumuskan dibelakang unsur kesengajaan diliputi oleh kesengajaan. B. Bahwa yang digelapkan itu bukanlah hewan ternak
13 14
Tongat, Op.Cit., hal. 59. Lamintang dan Djisman Samosir, Op.Cit., hal. 67.
Dalam unsur ini ternak dianggap sebagai harta kekayaan yang sangat berharga bagi masyarakat. C. Harga dari barang yang digelapkan tidak lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). 3. Penipuan Ringan Penipuan ringan diatur dalam ketentuan Pasal 379 KUHP, yang berdasarkan rumusan Pasal 379 KUHP tersebut, maka unsur-unsur penipuan ringan adalah: A. Unsur-unsur dari penipuan dalam bentuk yang pokok (Pasal 378 KUHP) yang lazim disebut Oplichting adalah: Unsur Obyektif, sebagai berikut: 1. Menggerakkan orang lain Pengertian menggerakkan orang lain dalam Pasal 378 KUHP adalah dengan menggunakan tindakan-tindakan, baik berupa perbuatanperbuatan maupun perkataan-perkataan yang bersifat menipu15. 2. Untuk menyerahkan suatu barang/benda Menyerahkan suatu benda tidaklah harus dilakukan sendiri secara langsung oleh orang yang tertipu kepada orang yang menipu. Penyerahan juga dapat dilakukan oleh orang yang tertipu itu kepada orang suruhan dari orang yang menipu. 3. Untuk memberi hutang
15
Tongat. Op.Cit., hal. 72-73.
Pengertian memberi hutang dalam rumusan Pasal 378 KUHP adalah si penipu
membuat
suatu
perikatan
atau
suatu
perjanjian
yang
menyebabkan orang yang ditipu harus membayar sejumlah uang tertentu. 4. Untuk menghapus piutang Menghapus piutang yang dimaksud adalah menghapus atau meniadakan perikatan yang sudah ada dari orang yang ditipu kepada penipu atau orang tertentu yang dikehendaki oleh penipu16. 5. Dengan menggunakan daya upaya seperti: a. Memakai nama palsu Pemakaian nama palsu ini terjadi apabila seseorang menyebutkan sebagai nama suatu nama yang bukan namanya, dengan demikian menerima barang yang harus diserahkan kepada orang yang namanya disebutkan tadi. b. Martabat palsu Martabat palsu yang dimaksud adalah menyebutkan dirinya dalam suatu keadaan yang tidak benar dan yang mengakibatkan si korban percaya kepadanya, dan berdasarkan kepercayaan itu ia menyerahkan sesuatu barang atau memberi hutang atau menghapus hutang. c. Dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan Menggunakan tipu muslihat yang dimaksud adalah rangkaian katakata, melainkan dari suatu perbuatan yang sedemikian rupa, sehingga
16
Ibid.
perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan terhadap orang lain (yang ditipu). Unsur subyektif, sebagai berikut: 1. Dengan maksud Sama halnya dengan penjelasan dalam pencurian. 2. Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain Yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah menambah baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain dari kekayaan semula. 3. Secara melawan hukum Sama halnya dengan penjelasan dalam pencurian. B. Barang yang diserahkan (obyek penipuan) haruslah bukan ternak dan nilainya tidak lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) C. Hutang yang diberikan ataupun piutang yang dihapuskan tersebut tidak lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) 4. Keuntungan dari Penipuan Keuntungan dari penipuan diatur dalam ketentuan Pasal 384 KUHP yang menyatakan: Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 383, jika harga keuntungan yang diperoleh tidak lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dihukum penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah)
Berdasarkan rumusan Pasal 384 KUHP tersebut, maka unsur-unsur dari keuntungan dari penipuan adalah: A. Unsur-unsur yang diatur dalam ketentuan Pasal 383 KUHP sebagai berikut: 1. Penjual 2. Menipu 3. Pembeli 4. Dengan menggunakan cara-cara: a. Dengan sengaja menyerahkan barang lain selain dari barang yang ditunjuk (dikehendaki) oleh pembeli b. Menggunakan tipu muslihat berkaitan dengan sifat, keadaan atau banyaknya barang yang diserahkan B. Harga keuntungan yang diperoleh nilainya tidak lebih dari Rp 2.500.000,(dua juta lima ratus ribu rupiah) 5. Pengerusakan Ringan Pengerusakan ringan diatur dalam ketentuan Pasal 407 KUHP dengan pengecualian sebagaimana diterangkan dalam Pasal 407 ayat (2) KUHP. Yang berdasarkan ketentuan Pasal 407 ayat (1) KUHP, maka perbuatan pengerusakan barang sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 406 KUHP itu dianggap sebagai tindak pidana pengerusakan ringan apabila nilai kerugian yang ditimbulkan karena adanya kerusakan itu tidak lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Penjelasan Pasal 407 KUHP, maka unsur-unsur dalam pengerusakan ringan adalah:
A. Unsur-unsur pengerusakan dalam bentuk pokok (Pasal 406 KUHP) sebagai berikut: Unsur dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP meliputi: Unsur obyektif terdiri dari: 1. Membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai atau menghilangkan, 2. Suatu barang, 3. yang seluruh atau sebagian milik orang lain. Unsur subyektif terdiri dari: 1. Dengan sengaja, 2. Secara melawan hukum. Unsur dalam Pasal 406 ayat (2) KUHP meliputi: Unsur Obyektif terdiri dari: 1. Membunuh, merusak, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan, 2. Seekor hewan, 3. Yang seluruh atau sebagian milik orang lain. Unsur subyektif terdiri dari: 1. Dengan sengaja, 2. Secara melawam hukum. B. Harga kerugian yang disebabkan membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan suatu barang yang seluruh atau sebagian milik orang lain tidak lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
C. Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 406 bukanlah hewan ternak yang dimaksud dalam Pasal 101 KUHP dikatakan Pengerusakan ringan. 6. Penadahan Ringan Penadahan ringan diatur dalam Pasal 482 KUHP yang berdasarkan ketentuan Pasal 482 KUHP tersebut bahwa penadahan yang diatur dalam Pasal 480 KUHP akan menjadi penadahan ringan apabila perbuatan yang diatur dalam Pasal 480 KUHP dilakukan terhadap barang-barang hasil dari pencurian ringan, penggelapan ringan dan penipuan ringan. Penjelasan Pasal 482 KUHP, maka unsur-unsur dalam penadahan ringan adalah: A. Unsur-unsur dalam penadahan (Pasal 480 KUHP) sebagai berikut: Unsur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP meliputi: Unsur obyektif terdiri dari: 1. Membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah, 2. Karena
ingin
mendapatkan
keuntungan
menjual,
menyewakan,
menukarkan, memberikan sebagai gadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan, 3. Suatu benda, 4. Yang diperoleh karena kejahatan. Unsur subyektif terdiri dari: 1. Yang diketahuinya, 2. Yang ia patut dapat menduga.
Unsur dalam Pasal 480 ayat (2) KUHP meliputi: Unsur obyektif terdiri dari: 1. Mengambil keuntungan, 2. Pendapatan dari suatu benda, 3. Yang diperoleh karena kejahatan. Unsur subyektif terdiri dari: 1. Yang ia diketahui, 2. Yang patut ia dapat menduga. B. Apabila perbuatan yang diatur dalam Pasal 480 KUHP dilakukan terhadap barang-barang hasil dari pencurian ringan, penggelapan ringan dan penipuan ringan dikatakan penadahan ringan.
C. Mekanisme Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan. Berdasarkan ketentuan PERMA No. 2 Tahun 2012 yang diatur dalam Pasal 2 ayat 2 yang pada intinya menyatakan bahwa perkara tindak pidana ringan yang dilakukan oleh terdakwa dikatakan perbuatan pidana yang ringan apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) maka Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana ringan tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam BAB XVI KUHAP yaitu pada bagian keenam Pasal 205 sampai dengan Pasal 210.
2. PENERAPAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2012 DALAM PUTUSAN NOMOR: 05/Pid.C/TPR/2012/PN.Stb. A. Posisi Kasus. Perkara : Pada hari minggu tanggal 27 Mei 2012 sekitar pukul 06.00 telah terjadi tindak pidana pencurian buah kelapa sawit sebanyak 6 (enam) janjang milik pihak perkebunan PT. Buluh Telang yang dilakukan oleh tersangka PAIJEM di Blok O.4 Afdeling II Areal Perkebunan PT. Buluh Telang Desa Buluh Telang Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat sehingga pihak perkebunan PT. Buluh Telang mengalami kerugian sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Penyidikan (Hasil Pemeriksaan Penyidik) 1. Penanganan TKP a. Mendatangi TKP b. Mencatat Saksi-saksi c. Menyita Barang Bukti d. Menggambar Sket TKP 2. Panggilan a. Terhadap saksi Herliyadi telah dimintai keterangannya sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP/73/V/2012/SU/LKT/SEK Padang Tualang tanggal 26 Mei 2012 b. Terhadap saksi A. Patar Silitonga telah dimintai keterangannya sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP/73/V/2012/SU/LKT/SEK Padang Tualang tanggal 26 Mei 2012
c. Terhadap saksi Riki Pance Parlindungan telah dimintai keterangannya sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP/73/V/2012/SU/LKT/SEK Padang Tualang tanggal 26 Mei 2012 d. Terhadap tersangka Paijem telah dimintai keterangannya sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP/73/V/2012/SU/LKT/SEK/Pd-Tualang tanggal 27 Mei 2012 3. Penangkapan a. Tidak dilakukan penangkapan terhadap tersangka. 4. Penahanan a. Tidak dilakukan penahanan terhadap tersangka. 5. Penyitaan Dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp.Sita/44/V/2012/Reskrim tanggal 27 Mei 2012, telah dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa: a. 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Grand tanpa plat Polisi nomor mesin NFGEE-1066944 b. 6 (enam) janjang buah kelapa sawit komedil 29 kg/janjangnya. 6. Keterangan Saksi 7. Keterangan Tersangka 8. Barang Bukti Pembahasan Dari keterangan saksi-saksi, pengakuan tersangka dan adanya barang bukti maka dapat diduga:
a. Bahwa telah terjadi tindak pidana Barang siapa dengan sengaja mengambil sesuatu barang yang sama sekali sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak, sehingga dalam hal ini tersangka PAIJEM dengan sah telah melakukan Pencurian buah kelapa sawit milik PT.Buluh Telang sebanyak 6 janjang pada hari Minggu tanggal 27 Mei 2012 sekitar pukul 06.00 WIB di Blok O.4 Afdeling II Areal Perkebunan PT. Buluh Telang, sehingga terhadap tersangka PAIJEM dapat diduga telah melakukan pencurian. b. Saksi dan tersangka sama-sama mengakui dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) unit sepeda motor dan 6 (enam) janjang buah kelapa sawit, bahwa buah kelapa sawit tersebut adalah buah kelapa sawit yang diambil pelaku dan sepeda motor adalah alat pelaku membawa buah kelapa sawit. B. Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012. Berdasarkan kasus dalam Perkara Nomor: 05/Pid.C/TPR/2012/PN.Stb yang merupakan tindak pidana pencurian ringan yang diperiksa dengan menggunakan sistem pemeriksaan acara cepat, bahwa terdakwa PAIJEM telah dinyatakan melanggar Pasal 362 KUHPidana jo. Pasal 364 KUHPidana jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2012. Penanganan perkara tindak pidana pencurian ringan yang dilakukan oleh terdakwa PAIJEM dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut: 1. AIPDA PARLEN SINAGA sebagai Penyidik pada Kepolisian Sektor Padang Tualang melimpahkan perkara tindak pidana pencurian ringan ke Pengadilan
Negeri Stabat dengan Acara Pemeriksaan Cepat atas kuasa Penuntut Umum demi hukum dan disidangkan dengan Hakim Tunggal FITRA DEWI NASUTION,SH.MH dengan dibantu oleh A. DEWI, SH sebagai Panitera Pengganti. Proses pemeriksaan perkara tersebut diatur di dalam Pasal 205 sampai dengan Pasal 210 KUHAP. 2. Eksekusi Putusan Pengadilan Negeri Stabat yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara tindak pidana pencurian ringan tersebut dilaksanakan oleh Jaksa pada Kejaksaan Negeri diwilayah hukumnya, untuk kepentingan eksekusi tersebut maka Jaksa Penuntut Umum tetap melakukan koordinasi dengan penyidik dan Pengadilan untuk mendapatkan Putusan Hakim dalam perkara tindak pidana ringan tersebut.
E. PENUTUP. 1. Kesimpulan. 1. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 pada dasarnya tidak mengubah KUHP melainkan hanya melakukan penyesuaian nilai uang atau barang yang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, hal ini merupakan langkah terobosan dalam menyikapi dinamika perkembangan paradigma penegakan hukum yang mewujudkan peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan dengan mengedepankan penerapan keadilan restoratif (restorative justice). 2. Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 terhadap Putusan Nomor : 05/Pid.C/TPR/2012/PN.Stb dilaksanakan
dengan mekanisme penyidik melimpahkan perkara tindak pidana ringan ke Pengadilan dengan acara pemeriksaan cepat atas kuasa Penuntut Umum demi hukum dan disidangkan dengan Hakim Tunggal. 2. Saran. 1. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 merupakan salah satu bukti bahwa KUHP sudah tidak sesuai lagi untuk saat ini. Setiap ketentuan-ketentuan di dalam KUHP perlu direvisi atau diganti secara keseluruhan. 2. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 sangat layak untuk diwujudkan dalam bentuk undang-undang sehingga dapat diberlakukan sebagai ketentuan-ketentuan dalam menangani perkara tindak pidana ringan.
DAFTAR PUSTAKA. A. Buku Lamintang dan Djisman Samosir, Delik-Delik Khusus Kejahatan yang ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik, Tarsito, Bandung, 1981. M. Sudrajat Bassar, Tindak-Tindak pidana tertentu Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Remadja Karya, Bandung, 1996. Niniek Suparni, Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Dan Pemidanaan, Sinar Grafika, Jakarta, 2007. Pujiyono, Kumpulan tulisan Hukum Pidana, Mandar Maju, Bandung, 2007. R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta KomentarKomentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 1996. Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif “Suatu Tinjauan Singkat”, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung ,1986. Tongat, Hukum Pidana Materiil, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2003. B.Perundang-Undangan. KUHPidana KUHAPidana
