KEWENANGAN PEJABAT BEA DAN CUKAI SELAKU PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN NARKOTIKA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor .1923/Pid.Sus/2014/PN-Lbp)
JURNAL HUKUM Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi SyaratSyarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum OLEH : NAMA NIM
: ROMEO MANURUNG : 110200424
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2017
KEWENANGAN PEJABAT BEA DAN CUKAI SELAKU PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN NARKOTIKA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor .1923/Pid.Sus/2014/PN-Lbp) OLEH : NAMA NIM
: ROMEO MANURUNG : 1100200424
Disetujui Oleh : Penanggung jawab
Dr. Muhammad Hamdan, S.H.,M.H. NIP:195703261986011001
Editor
Dr. Edy Yunara, S.H.,M.Hum NIP:196012221986031003
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2017
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT
Saya yang bertanda tangan dibawah ini : Nama
:
Romeo Manurung
Nim
:
110200424
Departemen
:
Hukum Pidana
Judul Skripsi :
Kewenangan Pejabat Bea dan Cukai Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Penyelundupan Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor .1923/Pid.Sus/2014/PN-Lbp)
Dengan ini menyatakan : 1. Bahwa skripsi dengan judul diatas adalah benar hasil buatan saya sendiri dan benar tidak merupakan hasil jiplakan dari skripsi atau karya ilmiah orang lain. 2. Apabila terbukti dikemudian hari bahwa skripsi tersebut adalah jiplakan, maka segala akibat yang muncul menjadi tanggung jawab saya. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.
Medan, 20 Maret 2017 Hormat Saya,
Romeo Manurung
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas karunia yang telah diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan jurnal yang merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan Ijazah Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Adapun jurnal ini berjudul “Kewenangan Pejabat Bea dan Cukai Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Penyelundupan Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor .1923/Pid.Sus/2014/PN-Lbp)” Penulis menyadari banyak kekurangan dan keterbatasan dalam pengerjaan jurnal ini. Selama penyusunan jurnal ini penulis banyak mendapatkan dukungan, semangat dan saran serta motivasi dari berbagai pihak. Untuk ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada bapak Dr. Edy Yunara, S.H.,M.Hum dan bapak Alwan S.H.,M.Hum yang telah membimbing saya dalam penulisan jurnal ini. Demikianlah yang dapat penulis sampaikan, atas segala kekurangan dalam penulisan jurnal ini penulis memhon maaf yang sebesar-besarnya. Atas perhatiannya penulis mengucapkan terima kasih.
Medan, 20 Maret 2017
Romeo Manurung NIM:110200424
i
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ........................................................................... i DAFTAR ISI .......................................................................................... ii ABSTRAK ............................................................................................. iii A. B. C. D. E.
PENDAHULUAN .......................................................... PERMASALAHAN....................................................... METODE PENELITIAN ............................................. HASIL PENELITIAN .................................................. PENUTUP ...................................................................... a. Kesimpulan ............................................ b. Saran.......................................................
1 2 3 6 11 11 12
DAFTAR PUSTAKA ............................................................................ 13
ii
ABSTRAK Romeo Manurung1 Dr. Edy Yunara, S.H.,M.Hum 2 Alwan, S.H., M, Hum3 Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 pasal 112 tentang Kepabeanan menyebutkan bahwa kewenangan dalam melakukan penyidikan diberikan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai secara khusus untuk menyidik baik tindak pidana penyelundupan maupun pelanggaran kepabeanan. Pemberian kewenangan dalam undang-undang tersebut merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana pada pasal 6. Kemudian kewenangan tersebut dipertegas dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1996 tentang Penyidikan Tindak Pidana di bidang Kepabeanan dan Cukai sehingga dengan ini kedudukan PPNS Bea dan Cukai berada pada lini terdepan untuk menangkap serta menindak setiap tindak pidana kepabeanan yang terjadi. Munculnya PPNS sebagai institusi di luar POLRI untuk membantu tugas-tugas kepolisian dalam melakukan penyidikan dengan tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peran PPNS Bea dan Cukai dalam proses penyidikan pada tindak pidana kepabeanan pada tindak penyelundupan narkotika, sangat penting untuk membuat terang tindak pidana tersebut dan tentunya lebih tepat dalam merumuskan pasal yang dikenakan. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa yang memegang kendali atas proses penyidikan terhadap tindak pidana adalah POLRI, oleh karena itu dalam melakukan penyidikan Bea dan Cukai perlu berkoordinasi dengan penyidik utama yaitu POLRI. Pasal 7 KUHAP menegaskan bahwa PPNS dalam menjalankan tugasnya tetap di bawah pengawasan dan pemberian petunjuk dari POLRI. Pejabat bea dan cukai berwenang memonitoring dan menghentikan pembongkaran. periksa fisik terhadap barang, surat, bangunan dan badan, melakukan penegahan, melakukan penyegelan, surat perintah, laporan, surat bukti penindakan dan berita acara serta pemeriksaan badan, ketentuan pidana, penyidikan, intelijen. Barang bukti lain selain sampel narkotika yakni semua yang barang bawaan yang dimiliki oleh pelaku seperti kartu identitas penumpang, uang, handphone dan segala barang pelaku akan disita oleh PPNS Bea Cukai untuk dilakukan proses penyidikan dan pencarian informasi terhadap pengembangan kasus terkait penyelundupan narkotika melalui penumpang yang selanjutnya juga akan dibuatkan BAP terkait pelaku tersebut serta dilakukan pelimpahan perkara ke kepolisian Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea dan Cukai dalam melakukan penyidikan sesuai ketentuan KUHAP yang apabila telah selesai disampaikan ke Penuntut Umum melalui penyidik POLRI untuk diteruskan ke proses selanjutnya yakni persidangan pengadilan. 1
Penulis skripsi Dosen Pembimbing I 3 Dosen Pembimbing II 2
iii
A.PENDAHULUAN Masalah narkotika merupakan ancaman yang sangat serius bagi semua negara di dunia tidak terkecuali di Indonesia. Permasalahan yang dihadapi meliputi : ilegal produksi, ilegal perdagangan dan penyalahgunaan obat. Ketiga hal tersebut mempunyai dampak negatif bagi masyarakat secara multidimensi, baik kesehatan, ekonomi, sosial, hukum bahkan untuk keamanan nasional. Pengguna narkoba di Indonesia pada tahun 2011 mencapai angka 4 juta pengguna dan pada tahun 2015 diperkirakan mencapai 5,1 juta pengguna. Angka pengguna narkoba terbesar dipegang oleh DKI Jakarta yang mencapai 500.000 pengguna narkoba. 4 Kerjasama BNN dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kepolisian dengan seluruh aparatnya yang bertugas menjaga pintu gerbang Indonesia harus selalu siap dan siaga dalam menangkal penyelundupan narkoba. Dan semua aparat yang terkait akan terus ditingkatkan baik dari segi alat yang digunakan sampai mental aparat yang harus terus diperbaiki. Metode operasi pengungkapan penyelundupan barang terlarang ini juga harus terus diubah demi menanggulangi penyelundupan narkoba yang juga terus mengubah modus operandinya. 5 Sebagai Partner dari Badan Narkotika Nasional dan juga anggota World Customs Organization 6 , Direktorat Jenderal Bea dan Cukai harus senantiasa bekerja dengan mekanisme dan prosedur yang telah diterapkan sesuai aturan hukum. Mekanisme kerja atau prosedur kerja yang
4
Subdit Humas dan Penyuluhan Bea dan Cukai .2013. http;//.beacukai.go.id. diakses pada tanggal 20 juni 2016 5 Ibid. 6 AR.Sudjono dan Bony Daniel, Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Sinar Grafika, Jakarta, 2011. Hal. 97.
1
dilakukan oleh pejabat bea dan cukai tentunya dilaksanakan untuk mencegah tindakan penyelundupan bisnis barang haram narkotikapsikotropika yang jelas melanggar ketentuan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 atas perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai harus selalu siap dan siaga dalam mencegah bahkan melakukan pengungkapan tindak pidana penyelundupan narkotika-psikotropika. Peran Direktorat Bea dan Cukai sebagai pengawas lalu lintas suatu barang diperbatasan negara, diharapkan dapat maksimal terhadap upaya penyelundupan narkotika-psikotropika. Aparat Bea dan Cukai Bandara harus senantiasa siap mendeteksi setiap usaha penyelundupan Narkotika Psikotropika Prekursor (NPP) dan mengambil tindakan tegas dan cepat.7
B.PERMASALAHAN Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, maka penulis merumuskan permasalahan adalah sebagai berikut : A. Defenisi dari tindak pidana dan tindak pidana penyelundupan narkotika. B. Bagaimana Pegawai
pengaturan tugas dan kewenangan Penyidik
Negeri
Sipil
penyelundupan narkotika
7
Ibid., hal 99..
2
(PPNS) dalam
tindak pidana
C. Bagaimana
pelaksanaan
dan
upaya
pencegahan
penyelundupan narkotika oleh Bea dan Cukai ? C.METODE PENELITIAN 1. Jenis Penelitian Penelitian hukum pada umumnya mempunyai tipe pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif selain mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat, juga melihat sinkronisasi suatu aturan dengan aturan lainnya secara hierarki, sedangkan pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan yang melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat, pendekatan yuridis empiris ini merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat.8 Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif karena dalam penulisan skripsi ini penulis melakukan penelitian terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan skripsi ini.9 2. Sifat penelitian Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum sebagai
8
H.Zainuddin Ali. Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm.175 Adnan Mahdi, Mujahidin, Panduan Penelitian Praktis Untuk Menyusun Skripsi, Tesis,& Disertasi,(Bandung::Alfabeta, 2014), hal 132 9
3
objek penelitian. Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat yang berkenaan dengan objek penelitian.10 3. Sumber Data Sumber data merupakan subyek dari mana data-data penelitian bisa diperoleh. Sumber data penelitian ada dua jenis, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder11. Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen yang kemudian diolah oleh peneliti. Sedangkan sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan. Data yang digunakan dalam skripsi ini adalah data sekunder yang diperoleh dari : a. Bahan hukum primer yaitu semua dokumen peraturan yang mengikat dan diterapkan oleh pihak-pihak yang berwenang, yaitu berupa peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 Tentang Kepabeanan dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dsb. b. Bahan hukum sekunder yaitu semua dokumen yang merupakan informasi atau hasil kajian tentang tindak pidana narkotika meliputi kasus dari putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor .1923/Pid.Sus/2014/Pn-Lbp), buku-buku karya ilmiah serta sumber internet yang berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi ini. 10 11
H. Zainuddin Ali, Op.Cit., h. 175 Adnan Mahdi, Mujahidin, Op.Cit., h. 123
4
c. Bahan hukum tersier yaitu semua dokumen yang berisi konsepkonsep dan keterangan-keterangan yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus, ensiklopedia dan sebagainya. 4. Metode Pengumpulan Data Metode pengumpulan data ada dua macam yaitu metode penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan yaitu: a. Metode Penelitian Kepustakaan Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian. b. Metode Penelitian Lapangan Data lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang diperoleh melalui informasi dan pendapat-pendapat dari responden yang ditentukan secara
purposive
sampling
(ditentukan
oleh
peneliti
berdasarkan
kemauannya) dan/atau random sampling (ditentukan oleh peneliti secara acak). Penulisan skripsi ini menggunakan metode pengumpulan data library research (penelitian kepustakaan) yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan data dari berbagai sumber bacaan seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, majalah dan internet yang dinilai relevan dengan permasalahan yang akan dibahas penulis dalam skripsi ini. 5. Analisis Data
5
Analisis data yang digunakan penulis yakni dengan analisis secara kualitatif. Data sekunder yang penulis peroleh kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menjawab permasalahan dalam skripsi ini. Analisis data dilakukan dengan cara mengkaji dan menelaah hasil yang diperoleh dari pengolahan data yang dilakukan dengan memberikan kritikan, dukungan, penolakan ataupun komentar terhadap data atau bahan hukum yang telah disusun secara sistematis. D.HASIL PENELITIAN 1. Defenisi Tindak Pidana dan Tindak Pidana Penyelundupan Narkotika Defenisi Tindak Pidana Menurut Pompe perkataan strafbaar feit secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja atau tidak sengaja dilakukan oleh pelaku, di mana penjatuhan hukuman kepada pelaku adalah perlu demi terpeliharanya tertib
hukum
dan
terjaminnya
kepentingan
umum
12
.
E.Utrecht
menerjemahkan strafbaar feit dengan istilah istilah peristiwa pidana yang sering juga disebut delik13. Defenisi Tindak Pidana Penyelundupan Narkotika Penyelundupan berasal dari kata selundup. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka 1989 kata selundup diartikan sebaga menyelunduk, menyuruk masuk dengan cara sembunyi-sembunyi atau dengan secara gelap (tidak sah). Sedangkan penyelundupan diartikan 12 13
Ibid., hlm. 173. E.Utrecht. Ringkasan Sari Kuliah Hukum Pidana I, Bandung: Universitas, 1960.hl.252.
6
sebagai pemasukan barang secara gelap untuk menghindari bea masuk atau karena menyelundupkan barang-barang terlarang. 14 Berbeda dengan Andi Hamzah yang menyebutkan bahwa pengertian penyelundupan sebenarnya bukan istilah yuridis, menurutnya penyelundupan merupakan pengertian gejala sehari-hari, dimana seseorang secara diam-diam atau sembunyisembunyi memasukkan atau mengeluarkan barang-barang ke luar atau dari dalam negeri dengan latar belakang tertentu,15 yaitu untuk menghindari bea cukai, menghindari larangan yang dibuat oleh pemerintah seperti senjata api, amunisi dan narkotika. Pengertian penyelundupan yang terdapat di dalam Keputusan Presiden Nomor 73 tahun 1967 pasal 1 ayat (2) adalah terlalu luas dan tidak mencerminkan dalam arti yuridis, sebab menurut beliau semua tindak pidana yang berhubungan dengan ekspor dan impor termasuk juga penyelundupan. Padahal mungkin maksud pembuat peraturan tersebut tidaklah demikian. Menurut
Undang-Undang
Nomor
10
tahun
1995
tentang
Kepabeanan adalah sebagaimana yang tercantum dalam pasal 102 yang berbunyi : Barang siapa yang mengimpor dan mengekspor atau mencoba mengimpor atau mengeskpor barang tanpa mengindahkan ketentuan undang-undang ini dipidana karena melakukan penyelundupan dengan pidana penjara paling lama delapan tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
14
Laden MArpaung, (Jakarta, Sinar Grafika, 1994) hal.3, Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Ekonomi. 15 Andi Hamzah, Hukum Acara Tindak Pidana Indonesia, edisi revisi, Jakarta, Sinar Grafika, 2001, hal.1
7
2. Pengaturan Tugas dan Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dalam Tindak Pidana Penyelundupan Narkotika Kedudukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam Sistem Peradilan Pidana Adapun kedudukan maupun eksistensi PPNS dalam sistem peradilan pidana dapat dilihat dari ketentuan pasal 1 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa penyidik adalah pejabat polisi negara republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Selain itu terdapat dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 UU No.2 Tahun 2002 tentang kepolisian merupakan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing. Serta dapat pula diketemukan dalam masing-masing Undang-Undang yang menjadi dasar hukum PPNS melakukan penyidikan Pengaturan Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam Tindak Pidana Penyelundupan Narkotika Dalam penulisan Skripsi penulis menjelaskan bahwa pengaturan kewenangan penyidik pegawai
negeri
sipil
dalam
tindak pidana
penyelundupan narkotika di atur dalam beberapa peraturan perundangundangan yaitu : 1. Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum
acara
pidana 2. Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian negara republik Indonesia
8
3. Undang-undang nomor 35 tentang narkotika 4. Undang-undang nomor 17 tahun 2006 tentang kepabeanan 3. Pelaksanaan Upaya Pencegahan Yang Dilakukan Oleh Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai Dalam Tindak Pidana Penyelundupan Narkotika Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) adalah nama dari sebuah instansi pemerintah di bidang kepabeanan dan cukai yang kedudukannya berada di garis depan wilayah kesatuan republik Indonesia 16 . DJBC melaksanakan sebagian tugas pokok kementerian keuangan di bidang kepabeanan dan cukai berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh menteri untuk mengamankan kebijaksanaan pemerintah yang berkaitan dengan lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean, serta pemungutan cukai maupun pungutan negara lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, DJBC mempunyai fungsi: 1. Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang kepabeanan dan cukai, sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh menteri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan pengamanan teknis operasional kebijaksanaan pemerintah yang berkaitan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean, sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh menteri dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
16
Burhanudin, S., 2013. Prosedur Hukum Pegurusan Bea dan Cukai, Pustaka Yustitia, Yogyakarta, hlm. 13.
9
3. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan pengamanan teknis operasional di bidang pemungutan bea masuk dan cukai serta pungutan
lainnya
yang
pemungutannya
dibebankan
kepada
Direktorat Jenderal berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku perencanaan, pembinaan, dan bimbingan di bidang pemberian pelayanan, perizinan, kemudahan, ketatalaksanaan dan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.17 Dalam hal upaya
pencegahan tindak pidana penyelundupan
narkotika pihak instansi Bea dan Cukai memiliki usaha sebagai berikut : 1. Menambah Sumber Daya Manusia (SDM) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea Dan Cukai. 2. Meningkatkan Sarana dan Prasarana seperti Trace Detector dan Narkotest kit, Ion Scanner, handheld detector, dual view, mobile xray, mini lab, tools set dan unit anjing pelacak. 3. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Customs Declaration/Pemberitahuan Pabean yaitu dengan memperkenalkan Customs Declaration kepada masyarakat umum dapat dilakukan dengan cara goes to campus, melalui website dan penyuluhan di masyarakat. 4. Melakukan Pendekatan Yang Baik Kepada Pelaku yang Memberikan Keterangan Fiktif yakni dengan cara memberikan pemahaman
17
http://www.beacukai.go.id/index.ikc?about/tugas-pokok-fungsi.html. tanggal 19 januari 2017
10
diakses
pada
kepada pelaku berupa ancaman pidana apabila memberikan keterangan palsu dalam proses pemeriksaan.
D. PENUTUP Kesimpulan Dari uraian yang telah disampaikan oleh penulis diatas, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut : Pengaturan mengenai kewenangan, kedudukan maupun eksistensi PPNS dalam tindak pidana penyelundupan narkotika dalam sistem peradilan pidana dapat dilihat dari ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHAP, UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan. Pejabat Bea dan Cukai juga berwenang memonitoring dan menghentikan pembongkaran. Periksa fisik terhadap barang, surat, bangunan, dan badan adalah wewenang yang juga melekat pada pejabat bea dan cukai. Melakukan penegahan,melakukan penyegelan, surat perintah, laporan, surat bukti penindakan dan berita acara; dan pemeriksaan badan, ketentuan pidana, penyidikan, intelijen adalah kegiatan yang menjadi wewenang pejabat bea dan cukai. Dengan wewenang yang melekat pada pejabat bea dan cukai ini, diharapkan dapat terwujud keamanan dan terpenuhi pungutan negara. Pejabat Bea dan Cukai harus dapat mengoptimalkan wewenang yang melekat agar undang-undang dan peraturan yang ada dapat ditegakkan.
11
Saran Adapun saran yang dapat disampaikan oleh penulsi adalah : Agar penerapan undang-undang dalam kewenangan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dapat berjalan efektif dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku saat ini. Sehingga pemberantasan tindak pidana penyelundupan narkotika dapat berjalan dengan lancar. Pada dasarnya efektivitas dibentuknya suatu Undang-Undang dapat diukur berdasarkan substansi, struktur, dan kultur. Untuk itu, haruslah dilakukan langkah-langkah sinergis dan berkelanjutan dari adanya tiap-tiap unsur tersebut. Struktur di Kepolisian, BNN, Bea dan Cukai, Pengadilan dan Masyarakat, serta seyogyanya kualitas proses penyidikan yang lebih terbuka dan transparan, penyederhanaan prosedur, meningkatkan transparansi antar lembaga dan saling percaya. Pembentuk undang-undang diharapkan untuk segera membenahi Undang-Undang narkotika dan Undang-Undang psikotropika dikarenakan terkait dengan perkembangan zaman yang kian memunculkan jenis narkotika baru yang mana jenis-jenis tersebut harus segera ditambahkan dalam undang-undang tersebut. Perlu diketahui bahwa sudah terdapat kurang lebih 250 jenis narkotika baru dan diharapkan untuk segera didaftarkan jenis narkotika baru seperti zat psikoaktif signer drugs (sintetik cannabis), sintetik katinone, ketamine, phenethylamines (europa), piperazines, plantbase, kratom,solvia dipnorum. Penulis mengharapkan petugas bea cukai ketika memasuki metal detector penumpang yang datang harap dilakukan pemeriksaan badan terlebih dahulu, agar pengawasan dapat lebih teliti dan akurat. Diharapakan kepada masyarakat harap berhati-hati
12
terhadap barang kiriman dari luar negeri dari teman ataupun dari orangorang yang tidak terlalu dekat karena memungkinkan sekali barang dari luar negeri tersebut berisi barang terlarang narkotika-psikotropik.
E. DAFTAR PUSTAKA Humas dan Penyuluhan Bea dan Cukai 2015.http://www.beacukai.go.id __________diakses pada tanggal 19 januari 2017 AR.Sudjono dan Bony Daniel, Komentar dan Pembahasan Undang-Undang __________Nomor 35Tahun 2009 tentang Narkotika, Sinar Grafika, Jakarta __________2011 H. Zainuddin Ali. Metode Penelitian Hukum, (Jakarta:Sinar Grafika, 2009) Adnan Mahdi, Mujahidin, Panduan Penelitian Praktis untuk Menyusun , __________SkripsiTesis,& Disertasi, (Bandung:Alfabeta, 2014) E.Utrecht, Ringkasan Sari Kuliah Hukum Pidana I, Bandung : Universitas, __________1960 Laden
Marpaung,Sinar
Grafika,
Jakarta.1994,
Pemberantasan
dan
__________Pencegahan Tindak Pidana Ekonomi. Andi Hamzah, Hukum Acara Tindak Pidana Indonesia, edisi revisi, Jakarta, __________Sinar Grafika, 2001. Burhanudin, S., 2013.Prosedur Hukum Pengurusan Bea dan Cukai, Pustaka __________Yustisia,Yogyakarta http://www.beacukai.go.id/arsip/abt/sejarah-bea-dan-cukai.html, diakses __________pada tanggal 19 januari 2017
13
