PEMBANTARAN PENAHANAN TERSANGKA (PENGEDAR NARKOBA) DALAM PROSES PENYIDIKAN KARENA MENGIDAP HIV/AIDS ( Study Kasus dan Analisa Surat Perintah POLRES Tangerang No. Pol.: Sprin. Han / 134-a/ VIII/ 2009/ Narkoba )
Skripsi Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam (SHI)
Oleh :
Merlie Endarwati 106043201341
KONSENTRASI PERBANDINGAN HUKUM PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB DAN HUKUM FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1432 H/2011 M
KATAPENGANTAR
Syukur alhamdulullah saya panjatkan kehadirat-Nya Allah SWT. Akhirnya penulisan skripsi ini dapat terselasaikan oleh penuhs dengan kerja keras dan diiringi do'a, dan berkat rahmat dan hidayah dari Allah SWT yang telah memberikan kesehatan kepada penulis. Shalawat serta salara semoga tercuralikan kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membavva risalah kepada kebenaran untuk umat Islam khususnya. Skripsi ini merupakan sebuah karya penulis dalam penulisan skripsi ini, penulis mendapatkan banyak pengalaman yang sangat berharga dan mendapatkan bantuan baik meteril maupun non materil. Untuk itu, penulis menyampaikan terima kasih yang tidak terhingga yang telah berjasa dan yang terhormat: 1. Prof. Dr. H. Muhammad Amin Suma, SH. MA. MM, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukurn U1N Jakarta. 2. Dr. H. Muhammad Taufiki, MAg, selaku ketua program study Perbandingan Mazhab dan Hukum, serta bapak Fahmi Muhammad Ahmadi MSi, selaku sekretaris program study Perbandingan Mazhab dan Hukum. 3. Prof. Dr. Muhammad Abduh Malik dan bapak Burhanudin, SH. MH, selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan serta bimbingan kepada penulis. 4. Dr. KH. Ahmad Mukri Adji, MA dan bapak Drs. Noryamin Aini, MA, selaku dosen penguji sidang munaqasyah.
v
5. Buat bapak Drs. Suhendar dan mama Minarni, yang telah memberikan do'a dan diikungan penuh dengan ikhlas membantu, memberikan semangat dalam penyusunan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan. 6. Suami tercinta Kahfi, SHI, yang telah memberi dukungan penuh dan tak hentihentinya memberikan semangat, meluangkan waktu, mendoakan sehingga skripsi ini telah sampai pada titik akhir. 7. Terkhusus untiik Aim. Nenekku Hj. Nengsih, yang selalu mendoakan agar skripsi ini cepat selesai. 8. Buat ade-ade, icooon dan oniec, dan keluarga besar yang terus memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini. 9. Bapak dan ibu mertua, Jamhuri, SH, dan Juhairiah, yang selalu memberi semangat dan mendoakan dalam penyelesaian skripsi ini. 10. Untuk teman-teman seperjuangan PH 06 khususnya, Zakiah, Nul, Dj, Ahabba, C in, Lidya. 11. Pimpinan perpustakaan beserta stafhya yang telah memberikan fasilitas bagi penulis untuk melakukan study pustaka. 12. Pihak-pihak yang turut membantu dalam kelancaran penyusunan skripsi ini yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu.
Jakarta, 7 April 2011
Merlie Endarwati
vi
DAFTARISI
HALAMANJUDUL ...............................................................................................
i
PERSETUJUAN PEMBIMBING ........................................................................
ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI .......................................................................... iii LEMBAR PERNYATAAN ................................................................................... iv KATA PENGANTAR ............................................................................................
v
DAFTARISI ............................................................................................................. vii BAB I
:
PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah .............................................................
1
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah .........................................
5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ..................................................
6
D. Review Studi Terdahulu ..............................................................
7
E. Metode Penelitian .......................................................................
8
F. Teknik Penulisan ........................................................................ 10 G. Sistematika Penulisan ................................................................ 10 BAB II
:
KETENTUAN UMTJM PENYIDIKAN A. Pengertian dan Dasar Hukum Penyidikan .................................. 13 B. Tujuan Penyidikan ...................................................................... 18 C. Tahapan-tahapan dalam Penyidikan ........................................... 19 D. Penghentian Penyidikan dan Penyidikan Lanjutan ..................... 25 E. Fungsi dan Peranan Penyidikan .................................................. 29
vii
BAB III
:
KETENTUAN HUKUM TINDAK PIDANA NARKOBA MENURUT HUKUM POSITEF A. Pengertian NARKOBA dan Tahap-tahap Penyalahgunaan Narkoba ....................................................................................... 31 B. Tindak Pidana NARKOBA ......................................................... 33 C. Penerapan Hukum Tindak Pidana Narkoba ................................ 36 D. Faktor-faktor Penyebab Penyalahgunaan NARKOBA ............... 38 E. Pengobatan dan Rehabilitasi bagi Pengguna NARKOBA .......... 42
BAB IV
:
HASIL PENELITIAN A. Studi Kasus dan Analisa Surat Perintah POLRES Tangerang No. Pol. :Sprin. Han/134-a/VIII/20097Narkoba ........................ 47
BABV
:
PENUTUP A. Kesimpulan ................................................................................ 60 B. Saran ........................................................................................... 61
DAFTAR PUSTAKA ............................................................................................. 62 LAMPIRAN-LAMPIRAN
viii
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Hukum merupakan pelindung bagi para individu agar tidak diperlakukan semena-mena oleh siapapun. Hukum juga merupakan pelindung bagi negara dan masyarakat, agar tidak ada seorangpun yang dapat berprilaku dengan semenamena, dan melanggar ketentuan yang telah ditentukan. Dengan demikian hukum publik merupakan salah satu jaminan pelindung yang juga merupakan alat pengatur hak dan kewajiban antara negara dan warga negara. Tugas penertiban hukum pada masa yang akan datang tidak akan terlepas dalam penggunaan cara-cara penyelesaian konflik berdasarkan aturan hukum, baik yang tertulis ataupun tidak tertulis. Rumusan pekerjaan polisi pada masa yang akan datang tidak akan terlepas dari masa yang paling utama, yaitu menjaga ketertiban.1 Sehubungan dengan hal tersebut, maka para aparat hukum dalam melaksanakan
tugasnya
tidak hanya
berdasarkan
pada
kekuasaan dan
kewenangannya, di mana mereka harus secara tegas memberikan sanksi hukum kepada pelanggar hukum, tetapi mereka juga harus memperhatikan hak-hak warga negara, bahwa hukum itu diciptakan untuk melindungi setiap orang dari tindakan-tindakan melawan hukum.
1
H. Siswanto Sunarso, Wawasan Penegakan Hukum di Indonesia, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), Cet. Ke-1, h. 162.
1
2
Secara umum, fungsi hukum acara pidana adalah untuk membatasi kekuasaan negara dalam bertindak serta melaksanakan hukum pidana materiil. Ketentuan-ketentuan dalam Hukum Acara Pidana dimaksudkan untuk melindungi para tersangka dan terdakwa dari tindakan yang sewenang-wenang aparat penegak hukum dan pengadilan. 1. Pada sisi lain, hukum juga memberikan kewenangan tertentu kepada negara melalui aparat penegak hukumnya untuk melakukan tindakan yang dapat mengurangi hak asasi warganya. Hukum acara pidana juga merupakan sumber kewenangan bagi aparat penegak hukum dan hakim serta pihak lain yang terlibat (penasehat hukum). Permasalah yang muncul adalah “penggunaan kewenangan yang tidak benar atau terlalu jauh oleh aparat penegak hukum”. 2. Penyalahgunaan kewenangan dalam sistem peradilan pidana yang berdampak pada terampasnya hak-hak asasi warga negara merupakan bentuk kegagalan negara dalam mewujudkan negara hokum Banyak yang mungkin tidak tahu akan hak tersangka yang terbilang “istimewa”. Bukan masyarakat yang masih awam dengan persoalan hukum saja. Bahkan tak sedikit penyidik Polri yang lupa ( atau mungkin kurang paham) akan hak-hak tersangka. Salah satu hak tersangka, yang menurut saya merupakan suatu “keistimewaan” adalah Hak Ingkar. Hak untuk berbohong atau tidak mengakui apa yang sebenarnya dilakukan. Jika menilik sejarah perkembangan hukum tanah air, maka Hak Ingkar merupakan titik utama bagi seorang tersangka. Dalam realita pelaksanaan penegakan hukum, penyidik Polri masih kerap terfokus pada pengakuan seorang tersangka dalam menemukan titik terang suatu tindak
3
kejahatan. Pengalaman saya menjadi wartawan selama beberapa tahun menunjukkan bagaimana pengakuan seorang tersangka kerap kali menjadi langkah awal bagi penyidik Polri dalam mengumpulkan alat bukti kejahatan Jika kita lihat dalam kehidupan sekarang ini banyak hal-hal yang sangat tidak lazim yang harus dialami oleh jutaan jiwa manusia, contohnya seperti maraknya tindak pidana NARKOBA yang berawal dari apakah itu karena ketidaksengajaan, pengaruh lingkungan, sekedar coba-coba ataupun memang sudah menjadi kebiasaan, yang mana hal itu berawal dari produsen yang memproduksinya, pengedar yang mengedarkannya, dan bahkan sampai terus meningkatnya para pengguna penyalahgunaan NARKOBA. Sejumlah kasus NARKOBA belakangan ini tampak mengejutkan masyarakat, kejadiannya semula hanya terdapat di kota-kota besar, tetapi kini sudah merembet ke kota-kota kecil. Disamping itu selain para pelakunya dari warga sipil banyak juga dari kalangan militer.2 Sehubungan dengan itu untuk menanggulangi adanya penyalahgunaan NARKOBA di negara kita, pemerintah telah mempunyai perangkat hukum yang mengatur tentang kejahatan NARKOBA, yaitu berupa Undang-undang yang telah disahkan untuk penanggulangan kejahatan NARKOBA.3 namun, walaupun sudah adanya aturan khusus yang mengatur tentang kejahatan NARKOBA ini tetap saja maraknya penyalahgunaan NARKOBA telah 2
Ibid., h. 3-4
3
Ibid., h. 6
4
sampai kepada titik yang menghawatirkan, jika kita teliti dari segi aspek hukum yang berlakunya, kenapa walaupun sudah banyak pelaku penyalahgunaan NARKOBA yang tertangkap dan dimusnahkan, tetapi tetap saja dengan mudah dan cepat obat-obatan terlarang tersebut dapat berproduksi lagi dan makin banyak pula, sebenarnya siapa yang patut disalahkan, apakah orang-orang yang memang tidak jera dengan peringatan itu atau lemahnya penegakan hukum di Indonesia. berdasarkan data yang telah dihimpun oleh BNN jumlah kasus NARKOBA meningkat pada tahun 2000 dari 3.478 menjadi 8.401 atau meningkat rata-rata 28,9% pertahun. Tidak lain halnya dengan meningkatnya jumlah tersangka tindak pidana NARKOBA dari 4.955 menjadi 11.315 kurang lebih atau meningkat rata-rata 28,6 % pertahun, dari hasil data tentang permasalahan NARKOBA di atas menunjukkan kasus kejahatan tindak pidana NARKOBA meningkat tajam.4 Meningkatnya jumlah tersangka setiap tahunnya disebabkan oleh makin meluasnya perdagangan peredaran gelap NARKOBA. Bahkan Indonesia saat ini telah dijadikan tempat produksi, walaupun para penegak hukum sebagai pihak yang terkait sudah berusaha menanggulangi permasalahan tersebut, dengan makin banyaknya para pelaku yang ditangkap dan dijebloskan kedalam penjara baik si
4
Com
Skripsi Hukum Pidana, Situasi Permasalahan Penyalahgunaan dan Peredaran gelap narkoba, Pdf.
5
pemakai ataupun pengedar tapi tetap saja mereka makin banyak pula kejahatan dalam NARKOBA.5 Meningkatnya penggunaan zat ini sudah diluar batas. Angka orang yang ketagihan NARKOBA makin bertambah, permintaan terhadap NARKOBA di black market pun kian besar. Angka kriminalitas yang timbul dari berbagai pengaruh dan dorongan dari penjahat-penjahat NARKOBA terhadap seseorang yang belum kenal dengan NARKOBA untuk mengkonsumsinya semakin merajalela.6 berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk menyusun skripsi yang berjudul: “ Pembantaran Penahanan Tersangka (Pengedar NARKOBA) karena mengidap HIV/AIDS dalam Proses Penyidikan (Study Kasus dan Analisa Surat Perintah POLRES Tangerang No. Pol.: Sprin. Han/ 134-a/ VIII/ 2009/ Narkoba) . ” B. Pembatasan dan Perumusan Masalah Batasan Masalah Bertolak dari latar belakang masalah, pembahasan mengenai proses penyidikan ini sangat luas seperti adanya penggeledahan dan penyitaan, namun di sini penulis membatasi pembahasannya tentang penghentian penyidikan. Rumusan Masalah
6
Mardani, Penyalahgunaan Narkoba, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), h. 34
6
Sedangkan dalam perumusan masalahnya dapat dirinci sebagai berikut: a. Apakah yang menjadi alasan dikeluarkannya surat pembantaran penahanan oleh pihak penyidik? b. Apakah prosedur dikeluarkannya surat pembantaran penahanan tersebut telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku yaitu KUHAP? C. Tujuan dan Manfaat Penelitian Tujuan Penelitian Sebagaimana rumusan di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah: a. Untuk mengetahui dasar hukum apa yang dipakai dalam pembantaran penahan serta alasan yang memenuhinya sehingga terjadi pembantaran penahanan oleh penyidik. b. Untuk mengetahui surat pembantaran penahanan tersebut sesuai atau tidak dengan KUHAP serta bertentangan tidak dengan aturan yang telah ditetapkan. Manfaat Penelitian Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: a. Secara akademis adalah untuk memperluas ilmu pengetahuan di lingkungan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, terutama fakultas Syariah dan hukum, khususnya untuk menambah referensi bagi kajian hukum pidana, di mana penulis sangat berharap agar penelitian skripsi ini memberikan gambaran dengan jelas mengenai bahaya NARKOBA dan HIV/AIDS.
7
b. Secara praktis, agar masyarakat mengetahui tentang fenomena yang ada di lingkungan masyarakat terutama tentang masalah proses penanganan tindak kejahatan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang sehingga masyarakat memahami dan mengerti jika dalam hal tersebut sudah sesuai dengan aturan hukum atau belum. D. Studi Terdahulu Berdasarkan penulusuran yang penulis lakukan pada tanggal 30 Mei 2011, skripsi yang dijadikan awal acuan adalah skripsi yang berjudul ” kekerasan dalam penyidikan menurut hukum positif (KUHP) dan hukum Islam”, yang ditulis oleh Miftah Faridh jurusan perbandingan hukum tahun 2008. Dalam skripsi ini menjelaskan tentang para penegak hukum (penyidik) tidak boleh melakukan tindakan kekerasan dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka selama proses penyidikan. Ada perbedaan dalam penulisan skripsi yang penulis lakukan, dalam pembahasannnya penulis dalam skripsi ini ingin membahas permasalahan keringanan dalam proses penyidikan bagi tersangka yang mengalami gangguan mental atau merasa tidak mampu untuk menjalani proses penyidikan dengan dikeluarkannya surat pembantaran penahanan, dan apakah dikeluarkannnya surat perintah pembantaran penahanan tersebut telah sesuai dengan prosedur berdasarkan aturan yang berlaku (KUHP).
8
E. Metode Penelitian Mengingat dalam karya ilmiah, metode merupakan strategi yang utama dan mempunyai peran yang sangat penting, karena dalam penggunaan metode adalah upaya untuk memahami dan menjawab persoalan yang akan diteliti.7 untuk itu penulis menggunakan metode sebagai berikut: Pendekatan Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Maksudnya adalah suatu pendekatan yang dilihat dari segi peraturan-peraturan yang berlaku dan teori-teori hukum berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.8 Dan pemaparannya menggunakan deskriptif yang menggambarkan data informasi berdasarkan pada data yang diperoleh dari lapangan.9 Dan metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yakni menghasilkan deskripsi berupa kata-kata atau lisan dari fenomena yang diteliti atau orang-orang yang berkompeten di bidangnya.10 Jenis Penelitian a. Kepustakaan ( library reseach) atau studi dokumen yang merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif atau sosiologis) yang
7
Bambamg Sunggono, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1997), h. 27-28
8
Ibid., h. 55.
9
Suharsimi Ari Kunto, Manajemen Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), Cet. Ke-II, H.
309. 10
Lexi J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Roda Karya, 2004), h. 3.
9
meliputi studi bahan-bahan hukum primer dan sekunder.11 Dengan cara mengkaji undang-undang, buku-buku, lieratur-literatur lainnya yang ada relevansinya. b. Penelitian lapangan
(field reseach) yang itu penelitian yang dilakukan
langsung kelapangan yaitu dengan melakukan wawancara langsung dan observasi langsung untuk mendapatkan data-data dari para pihak yang berkaitan dalam penelitian ini. Data Penelitian a. Sumber Data Sumber data yang peneliti lakukan adalah: Data Primer Data primer penelitian adalah berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan yaitu surat peritah pembantaran penahanan POLRES Tangerang No. Pol. : Sprin. Han/ 134-a/ VIII/ 2009/ Narkoba. Data sekunder Data-data pendukung yang diperolah dari literatur-literatur atau dokumendokumen, antara lain: KUHP dan buku-buku, internet dan bahan informasi lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
11
Amirudin dan Zainal Asyikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 68.
10
Teknik Pengolahan Data Teknik pengolahan data yang diperoleh oleh penulis adalah menggunakan pengolahan data secara kualitatif.12 Metode Analisa Data Metode analisa data dalam penelitian lapangan yang dilakukan penulis adalah kajian isi (content analysis). Analisa data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola. Data yang diperoleh dianalisis dengan tiga kegiatan yaitu reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan.13 Kajian isi adalah teknik apapun yang dilakukan yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik, pesan, dan dilakukan secara objektif dan sistematis.14 Setelah itu hasil wawancara dituangkan ke dalam tulisan untuk kemudian diklasifikasikan dan dianalisis, sehingga memperoleh kesimpulan tentang topik yang sedang dibahas. F. Teknik Penulisan Teknik penulisan dalam skripsi ini berpedoman pada buku Pedoman Penulisan Skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2007. G. Sistematika Penulisan Sistematika merupakan pola dasar pembahasan skripsi dalam bentuk bab dan sub-sub yang secara logis saling berhubungan dan merupakan satu kebulatan 12
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1986), Cet. Ke-3, h. 11-13 Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, h. 6 14 Ibid., h. 163 13
11
dari
masalah
yang
sedang
diteliti.
Untuk
mempermudah
dalam
mempertimbangkan penulisan skripsi ini, saya membagi menjadi 5 (lima) bab yaitu: BAB I
Pendahuluan, akan diberikan gambaran secara obyektif untuk dapat
melanjutkan kemateri selanjutnya. Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah serta menjelaskan tentang tujuan dan manfaat penelitian yang dilengkapi dengan review studi terdahulu, metode penelitian yang digunakan serta sistematika penulisannya. BAB II
Dalam bab ini dijelaskan tentang pengertian dan dasar hukum
penyidikan, tujuan dari penyidikan, proses dalam penyidikan, penghentian penyidikan dan penyidikan lanjutan, fungsi serta peranan penyidikan dalam aturan hukum positif. BAB III
Menjelaskan
tentang
pengertian
NARKOBA
dan
tahap-tahap
pengggunaan NARKOBA, apa saja yang menjadi tindak pidana NARKOBA, bagaimana penerapan hukumnya, dan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan penyalahgunaan NARKOBA, dan bagaimana pengobatan dan rehabilitasi bagi pengguna NARKOBA. BAB IV
Bab ini membahas tentang hasil penelitian dengan memaparkan hasil
wawancara dari para pihak yang bersangkutan, dan juga menjelaskan hasil analisis dari putusan POLRES Tangerang ini berdasarkan aturan-aturan hukum yang berlaku.
12
BAB V
Penutup, berisikan kesimpulan dan saran-saran dari penulis. Adapun
isi dari kesimpulan itu sendiri adalah ringkasan dari jawaban rumusan masalah. Saran merupakan masukan dari penulis terkait dengan ilmu pengetahuan khususnya dalam masalah pidana.
BAB II PENYIDIKAN SECARA UMUM A. Pengertian dan Dasar Hukum Penyidikan Penyidikan adalah suatu istilah yang berasal dari kata sidik yang berarti periksa, dan menyidik berarti memeriksa, menyelidiki, mengamat-mengamati.1 Dalam bahasa Belanda osporing dan investigation (inggris) yang berarti pemeriksaan atau pengusutan.2 Jadi pengertian dari penyidikan adalah pemeriksaan. KUHAP mendefinisikan penyidikan sebagaimana tercantum dalam bab 1 pasal 1 butir 2 jo Undang-undang tentang kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 1 butir 10 m, adalah sebagai berikut: “ penyidikan ialah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang membuat terang tindak pidana yang terpidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya ”.3 Dari pengertian tersebut dapat dilihat empat unsur materi yang harus diperhatikan oleh penyidik dalam mengambil tindakan penyidikan. Keempat unsur tersebut adalah:
1
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), h. 932. 2 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 118. 3 KUHAP, Undang-undang RI No. 8 tahun 1981 disertai penjelasannya, (Jakarta: Titik Terang, 1995), Cet. Ke-II, H. 11.
13
14
1. Tindakan yang dilakukan harus sesuai dengan yang telah diatur dalam undang-undang. 2. Untuk mencari serta mengumpulkan bukti. 3. Bukti-bukti ini digunakan untuk membuat terang tindakan pidana yang telah terjadi. 4. Guna menemukan tersangka. Adapun definisi penyidik itu sendiri dalam KUHAP pasal 1 butir 1 adalah “ pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau Pegawai Negeri Sipil yang diberikan
kewenangan,
khusus
oleh
undang-undang
untuk
melakukan
penyidikan”.4 Penyelidikan sangat erat kaitannya dengan penyidikan, sehingga perlu diketahui pengertian dan perbedaannya dengan penyidikan.
Penyelidikan
merupakan salah satu cara atau metode atau sub dari pada fungsi penyidikan. Penyidikan merupakan tindakan yang mendahului tindakan atas tindakan lain yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, pemeriksaan surat, pemanggilan tersangka, pemeriksaan dan penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum.5 Dalam pasal 1 butir 5 KUHAP, penyelidikan didefinisikan sebagai “serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana untuk menentukan dapat tidaknya dilakukan 4
Andi Hamzah, KUHP dan KUHAP, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), Cet. Ke-XII, h. 229 Ali Yuswandi, Penuntutan, Hapusnya Kewenangan Menuntut dan Menjalankan Pidana, (Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1995), Cet. ke-1, h. 8. 5
15
penyidikan menurut cara-cara yang diatur dalam undang-undang”.6 Sedangkan penyelidik didefinisikan dalam pasal 1 butir 4 adalah: penyelidik sebagai pejabat Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan. Jadi penyelidikan dilakukan untuk menentukan apakah peristiwa hukum yang sedang diselidiki termasuk tindak pidana atau bukan. Kalau merupakan tindak pidana, penyelidikan tersebut dilanjutkan dengan kegiatan penyidikan. Wewenang untuk melakukan penyelidikan hanya diberikan kepada Polisi Republik Indonesia (POLRI), sementara penyidikan dilakukan selain oleh POLRI juga dapat dilakukan oleh pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Pengaturan tentang kepangkatan untuk menjadi penyidik, dalam peraturan pemerintah nomor 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pasal 2 butir 1 dinyatakan bahwa penyidik adalah: a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Polisi. b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil sekurang-kurangnya berpangkat pengatur muda tingkat I (golongan II/B).7
6 7
Andi Hamzah, KUHP dan KUHAP, h. 230. KUHAP, Undang-undang RI No. 8 tahun 1981 disertai penjelasannya, h. 286.
16
Selanjutnya pasal 2 ayat 2 PP No. 27 tahun1983 menentukan bila dalam suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik yang berpangkat pembantu Letnan dua Polisi, maka yang menjadi penyidik adalah komandan sektor kepolisian yang berpangkat bintara di bawah pembantu letnan dua polisi. Sedangkan penyidik PNS tertentu diangkat oleh Menteri Kehakiman atau usul dari departemen yang membawahi PNS tersebut. Menteri sebelum melakukan pengangkatan terlebih dahulu mendengar pertimbangan Jaksa Agung dan Kapolri. Wewenang pengangkatan tersebut dapat dilimpahkan kepada pejabat yang ditunjuk oleh Menteri berdasarkan pasal 2 ayat 5 dan ayat 6 PP No. 27 tahun 1983.8 Dalam melaksanakan tugasnya, penyidik mempunyai wewenang yang didasarkan kepada suatu peraturan peraturan perundang-undangan. Pasal 7 KUHAP telah mengatur tentang kewenangan penyidik sebagai berikut: a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana. b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian. c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan menerima tanda pengenal dari tersangka. d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaa. e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
8
Ratna Nurul Afifah, Pra Peradilan dan Ruang lingkupnya, (Jakarta: Akadmika Presindo, 1986), Cet. ke-1, h. 11.
17
f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang. g. Memangil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. h. Mendatangkan para ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan tersangka. i. Mengadakan pemberhentian penyidikan. j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.9 Djoko Prakoso, SH, menyatakan dalam bukunya bahwa penjelasan pasal 7 huruf j mengenai maksud dengan tindakan lain adalah tindakan dari penyidik untuk kepentingan penyidikan, dengan syarat: a. Tidak bertentangan dengan aturan hukum. b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan. c. Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam tindakan jabatan. d. Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa. e. Menghormati hak asasi manusia.10 KUHAP menjelaskan pasal 7 butir d mengenai penahanan, pada pasal 21 ayat (1) yang berbunyi:
9
Andi Hamzah, KUHP dan KUHAP, h. 236. Djoko Prakoso, Eksistensi Jaksa di Tengah-tengah Masyarakat, (Jakarta: Bina Indonesia, 1985), Cet. ke-1, h. 47. 10
18
“Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seseorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana” 11. B. Tujuan Penyidikan Berdasarkan pengertian penyidikan dalam KUHAP bab I pasal I butir 2, dapat diketahui bahwa tujuan penyidikan adalah untuk mencari atau mengumpulkan bahan-bahan yang dapat dijadikan sebagai bukti sehingga dengan bukti tersebut dapat ditemukan tersangka pelaku tindak pidana yang telah terjadi. Jadi tujuan dilakukannya penyidikan adalah untuk menemukan pelaku tindak pidana yang telah terjadi dengan berdasarkan bukti-bukti.12 Sejalan dengan itu Mulyanah W. Kusumah berpendapat dalam bukunya bahwa tujuan penyidikan adalah untuk menunjukkan siapa yang melakukan dan member pembuktian mengenai kesalahan yang telah dilakukannya. Untuk mengetahui tujuan tersebut, penyidik secara cermat dan teliti, menghimpun keterangan-keterangan sehubungan dengan peristiwa hukum yang terjadi. Keterangan-keterangan tersebut berupa:13 1. Fakta tentang terjadinya sesuatu. 11
KUHAP dan KUHP, h. 209. M. Karyadi dan Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar, (Bandung: PT. Karya Nusantara, 1988), Cet. ke-III, h. 14. 13 Mulyanah W. Kusumah, Kejahatan, Penjahat, dan Reaksi Sosial, (Bandung: Alumni, 1982), h. 49. 12
19
2. Identitas korban. 3. Tempat yang pasti di mana kejahatan itu dilakukan. 4. Bagaimana kejahatan itu dilakukan. 5. Waktu terjadi kejahatan. 6. Apa yang menjadi motif, tujuan serta niat. C. Tahap-tahap dalam Penyidikan Persyaratan minimum untuk dapat dilakukan peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana (pasal 106 KUHAP), dan untuk mengetahui telah terjadi suatu tindak pidana dapat diketahui melalui empat cara, yaitu:14 1. Karena pelaku tindak pidana itu tertangkap tangan. (pasal 1 butir 19 KUHAP). 2. Karena adanya laporan (pasal 1 butir 24 KUHAP). 3. Karena adanya pengaduan (pasal 1 butir 25 KUHAP). 4. Diketahui sendiri atau pemberitahuan atau cara lain sehingga penyidik mengetahui terjadinya delik seperti membacanya di surat kabar, mendengar dari radio atau orang bercerita. Setelah menerima laporan atau pengaduan atau mengetahui secara langsung tentang suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik harus segera melakukan proses penyidikan, dan penyidikan dapat pula dilakukan berdasarkan berita acara hasil pelaksanaan penyelidikan. Adapun tahap-tahap dalam penyidikan adalah: 14
R. Soesilo, Kriminalistik Ilmu Penyidikan Kejahatan, (Bogor: Politea, 1976), h. 30.
20
1. Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan.(pasal 106 KUHAP). 2. Penyelidik dan penyidik yang telah menerima laporan tersebut segera datang ke tempat kejadian dapat melarang setiap orang untuk meninggalkan tempat itu selama pemeriksaan di situ belum selesai. (pasal 111 ayat 3 KUHAP) 3. Dalam hal tertangkap tangan setiap orang berhak, sedangkan setiap orang yang mempunyai wewenang dalam tugas ketertiban, ketenteraman dan keamanan umum wajib, menangkap tersangka guna diserahkan berserta atau tanpa barang bukti kepada penyelidik atau penyidik. (pasal 111 ayat 1 KUHAP). 4. Setelah menerima penyerahan tersangka sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) penyelidik atau penyidik wajib segera melakukan pemeriksaan dan tindakan lain dalam rangka penyidikan. (pasal 111 ayat 2 KUHAP). 5. Penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut. (pasal 112 ayat 1 KUHAP).
21
6. Saksi diperiksa dengan tidak disumpah kecuali apabila ada cukup alasan untuk diduga bahwa ia tidak akan dapat hadir dalam pemeriksaan di pengadilan. (pasal 116 ayat 1 KUHAP). 7. Penyidik atas kekuatan sumpah jabatannya segera membuat berita acara yang diberi tanggal dan memuat tindak pidana yang dipersangkakan, dengan menyebut waktu, tempat dan keadaan pada waktu tindak pidana dilakukan, nama dan tempat tinggal dari tersangka dan atau saksi, keterangan mereka, catatan mengenai. Akta dan atau benda serta segala sesuatu yang dianggap perlu untuk kepentingan penyelesaian perkara. (pasal 121 KUHAP). 8. Dalam hal penyidik melakukan penggeledahan rumah terlebih dahulu menunjukkan tanda pengenalnya kepada tersangka atau keluarganya, selanjutnya berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34. (pasal 125 KUHAP). 9. Dalam hal penyidik melakukan penyitaan, terlebih dahulu ia menunjukkan tanda pengenalnya kepada orang dari mana benda itu disita. (pasal 128 KUHAP). 10. Semua biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Bagian Kedua Bab XIV ditanggung oleh negara. Usaha untuk menyeragamkan cara penyidikan kriminalitas yang harus dilakukan oleh anggota POLRI telah jalankan dengan dikeluarkannya buku petunjuk “dasar-dasar pokok penyidikan kejahatan” yang disusun oleh Direktorat Reserse Kriminil Mabak di Jakarta. Hal-hal yang penting mengenai cara-cara
22
mendapatkan keterangan dalam proses penyidikan dengan singkat dalam caracara mendapatkan keterangan, antara lain sebagai berikut: 1. Introduksi atau pengantar Pada umumnya sebelum melakukan tiap-tiap usaha pengumpulan bahanbahan terlebih dahulu perlu diterapkan: a. Keterangan-keterangan apakah yang diperlukan untuk memecahkan persoalan dasar dan karenanya di sini perlu dicari. b. Dimanakah bahan-bahan tersebut harus di ambil. c. Kegiatan bagaimanakah yang harus dilakukan untuk mencari dsn memperoleh bahan-bahan tersebut. 2. Interview atau interogasi Berhasilnya penyidikan kejahatan dalam garis besarnya tergantung dari banyaknya pertanyaan kepada para pelapor, pengadu, informan, saksi, tersangka, dan orang-orang lain yang dijumpai selama berlangsungnya penyidikan. 3. Informan Informan adalah orang yang member informasi dan keterangan. Dahulu, ia disebut spion atau mata-mata. Baik informan maupun spion adalah orangorang yang tidak terikat, secara rahasia melihat, mendengarkan, dan menyelidiki apa yang diperbuat oleh seseorang. 4. Pembayangan dan pembuntutan
23
Pembuntutan yaitu tanpa diketahui, membuntuti atau mengikuti orang untuk mengetahui apa yang diperbuat orang itu. Membayangi sama saja dengan membuntuti, tetapi dalam arti yang lebih luas, bukan hanya sekedar mengikuti orang itu, akan tetapi sering-sering siang dan malam, terkadang bermingguminggu, tanpa diketahui untuk meninjau tingkah laku seseorang. 5. Penyusupan Penyusupan adalah suatu operasi penyidikan yang sifatnya tertutup dan dirahasiakan.
Kegiatan-kegiatan
penyusupan
semuanya
disamarkan
sedemikian rupa, sehingga orang-orang yang melakukan dan segala kegiatannya tidak boleh menimbulkan kecurigaan pada orang atau obyek yang disusupi.15 R. Soesilo menyatakan dalam bukunya, bahwa suatu sistem atau petunjuk umum dipakai dalam penyidikan adalah menggunakan sistem tujuh kah, yaitu berusaha untuk mencari jawaban atas tujuh macam pertanyaan, sebagai berikut: 1. Apakah yang terjadi? (kejahatan atau pelanggaran) 2. Dimanakah perbuatan itu dilakukan? (tempatnya) 3. Kapankah perbuatan itu dilakukan? (waktunya) 4. Dengan apakah perbuatan itu dilakukan? (alat yang digunakan) 5. Bagaimanakah perbuatan itu dilakukan? (cara-caranya) 6. Sebab apakah perbuatan itu dilakukan? (motif dan niatnya) 7. Siapakah yang melakukan perbuatan itu? (pelakunya) 15
R. Soesilo, Taktik dan Tehnik Penyidikan Perkara Kriminil,(Bogor: Politeai, 1980), h. 83
24
Dalam praktiknya tidaklah semua pertanyaan-pertanyaan ini dapat dijawab, bahkan kejahatan dapat dibuat terang, misalnya ada suatu kejahatan dapat dibuat terang terang tetapi soal mengapa dilakukan (kah no. 6) atau soal kapan dilakukan (kah no. 3) tidak dapat diketahui, demikian pula soal-soal lainnya sukar dijawab, akan tetapi yang terpenting dan mutlak harus dijawab adalah soal peristiwa apa yang dilakukan (kah no. 1) dan siapa pelakunya (kah no. 7) walaupun demikian harus diusahakan dengan sekuat tenaga tenaga agar ketujuh pertanyaan tersebut dapat dijawab, sebab untuk dapat ditentukan jawaban (kah no. 7). Sebelum melimpahkan berkas acaranya kepada jaksa atau penuntut umum, secara objektif penyidik menilai keterangan-keterangan yang diperoleh dari tersangka, saksi, saksi ahli, dan alat-alat pembuktian lainnya yang telah diperoleh dicatat dalam berita acara seteliti-setelitinya, sesuai dengan kata dan maksud yang digunakan oleh tersangka. Setelah berita acara selesai dibuat oleh penyidik, dan disetujui oleh kedua pihak dengan pasal 118 ayat 1 KUHAP, berita ini ditandatangani oleh penyidik atau tersangka. Jika tersangka tidak mau menandatanganinya, maka penyidik mencatat hal itu dalam berita acara dan menyebutkan alasan (pasal 118 ayat 2). Berita acara itu kemudian diserahkan kepada penuntut umum untuk dipelajari apakah sudah memenuhi syarat atau belum. Jika belum memenuhi syarat maka berkas tersebut dikembalikan lagi kepada penyidik untuk dilengkapi. Kalau memang sudah memenuhi persyaratan, maka dapat dilakukan proses penuntutan.
25
Dengan adanya penyerahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum, berarti tugas penyidikan telah selesai. Penyidik dalam melakukan tugasnya diharapkan mempunyai pandangan yang objektif dan tidak berat sebelah, sehingga akan diperoleh suatu kebenaran penyidikan, penyidik harus menjujung tinggi norma-norma keagamaan. priikemanusiaan, kesusilaan, dan taat berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Undang-undang. D. Penghentian Penyidikan dan penyidikan lanjutan. Penghentian
penyidikan
adalah
tindakan
penyidik
menghentikan
penyidikan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana karena untuk membuat terang peristiwa itu dan menentukan pelaku sebagai tersangkanya tidak terdapat cukup bukti, atau dari hasil penyidikan diketahui bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, atau penyidikan dihentikan demi hukum.16 Berdasarkan pasal 7 ayat (1) huruf I yaitu seorang penyidik berhak melakukan penghentian penyidikan, setelah mempelajari dan meneliti peristiwa tersebut ada dua kemungkinan sifat dalam penyidikan, yakni meneruskan atau menghentikan penyidikan.17 Mengenai penghentian penyidikan ini telah diatur dalam KUHAP pasal 109 ayat 218, yaitu penyidikan dihentikan jika:
16
Harun M. Husein, Penyidikan dan Penuntutan dalam Proses Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 311. 17 R. Soesilo, Kriminalistik Ilmu Penyidikan Kejahatan, h. 28 18 KUHAP dan KUHP, (Jakarta: Sinar Grafika, 1997), h. 243.
26
1. Tidak terdapat cukup bukti. Untuk dapat mengetahui bahwa dalam suatu penyidikan tidak terdapat cukup bukti, maka harus diketahui kapankah suatu penyidikan dipandang sudah cukup bukti. Untuk dipandang cukup bukti, ialah tersedianya minimal dua alat bukti yang sah bahwa benar telah terjadi suatu tindak pidana dan tersangkalah yang melakukan tindak pidana tersebut. Bahkan menurut ketentuan pasal 183 KUHAP minimal alat bukti tersebut harus ditambah berdasarkan dengan keyakinan hakim akan kebenaran tindak pidana tersebut, dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.19 2. Peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana. Apabila dari hasil penyidikan ternyata bahwa peristiwa tersebut yang semula tindak pidana, ternyata bukan tindak pidana, umpamanya ternyata perkara tersebut merupakan merupakan lingkup hubungan keperdataan. Dalam hal penyidikan menurut undang-undang penyidik diberikan wewenang untuk menyidik suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana.20 3. Penyidikan dihentikan demi hukum. Adalah sama dengan alas an penghentian penuntutan demi hukum, alas analasan penghentian penyidikan demi hukum, didasarkan bahwa penyidikannya diteruskan tetapi atas hasil penyidikan itu tidak dapat dilakukan penuntutan,
19 20
Harun M. Husein, Penyidikan dan Penuntutan dalam Proses Pidana, h. 312. Ibid., h. 313
27
karena kewenangan penuntut umum telah gugur atau tidak memenuhi syarat penuntutan, karena alas an penghentian penyidikan adalah: a. Adanya pencabutan pengaduan, dalam hal tindak pidana itu adalah tindak pidana aduan. (pasal 75 KUHP). b. Nebis in idem, sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 KUHP, merupakan asas yang berlaku secara umum di bidang hukum pidana, yang dimaksudkan untuk memberikan adanya kepastian hukum. Yaitu orang tidak dapat dituntut yang kedua kalinya lantaran perbuatan yang sama yang dudah diputus oleh hakim. c. Karena tersangka meninggal dunia (pasal 77 KUHP), hak untuk melakukan tuntutan pidana hapus karena meninggalnya tersangka. d. Kadaruwalsa, sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 KUHP. Tenggang waktu kadaluarsa diatur dalam pasal 78 KUHP yaitu:
1) Mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan sesudah satu tahun; 2) Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun; 3) Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah dua belas tahun;
28
4) Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun.21
Namun jika berdasarkan bukti yang ada penyidikan tersebut dapat diteruskan maka penyidik melanjutkan pemeriksaan dan mengambil tindakan yang diperlukan.22 Karena disebutkan dalam undang-undang KUHP dalam pasal 29 ayat (1) huruf a bahwa Dikecualikan dari jangka waktu penahanan guna kepentingan pemeriksaan, penahanan terhadap tersangka atau terdakwa dapat diperpanjang berdasar alasan yang patut dan tidak dapat dihindarkan karena:
a. tersangka atau terdakwa menderita gangguan fisik atau mental yang berat, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter. Dengan ketentuan pasal tersebut, dikenal suatu istilah dalam bahasa hukum yaitu pembantaran penahanan adalah penahanan yang dilakukan terhadap tersangka yang sakit atau perlu dirawat inap di rumah sakit, dengan ketentuan jangka waktu tertenu menjalani rawat inap tidak dihitung sebagai masa penahanan.23 Berdasarkan ketentuan pasal di atas, apabila dari pihak keluarga tersangka merasa keberatan atas tindakan penyidik karena adanya gangguan secara fisik
21
Ibid., h. 315-316 Darwan Prinst, Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar, (Jakarta:Djambatan, 1989), h. 65. 23 Diakses pada tanggal 20 Juli 2011 dari www.pn-cibinong.go.id/upload/file/kamushukum.pdf 22
29
atau mental atau tersangka tidak mampu untuk menjalani proses penyidikan, berdasarkan pasal 123 KUHAP menjelaskan, bahwa: 1) Tersangka, keluarga atau penasihat hukum dapat mengajukan keberatan atas penahanan atau jenis penahanan tersangka kepada penyidik yang melakukan penahanan itu. 2) Untuk itu penyidik dapat mengabulkan permintaan tersebut dengan mempertimbangkan tentang perlu atau tidaknya tersangka itu tetap ditahan atau tetap ada dalam jenis penahanan tertentu. 3) Apabila dalam waktu tiga hari permintaan tersebut belum dikabulkan oleh penyidik, tersangka, keluarga atau penasihat hukum dapat mengajukan hal itu kepada atasan penyidik. 4) Untuk itu atasan penyidik dapat mengabulkan permintaan tersebut dengan mempertimbangkan tentang perlu atau tidaknya tersangka itu tetap ditahan atau tetap ada dalam jenis tahanan tertentu. 5) Penyidik atau atasan penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat tersebut di atas dapat mengabulkan pennintaan dengan atau tanpa syarat.24 E. Fungsi dan Peranan Penyidikan Dapat dipahami bahwa penyidikan mempunyai fungsi serta peranan yang sangat penting dalam proses peradilan. Penyidikan merupakan proses pendahuluan dalam pemeriksaan tindak pidana yang menentukan tahap pemeriksaan selanjutnya dalam keseluruhan proses peradilan pidana. Penyidikan 24
KUHAP dan KUHP, h. 247
30
dilakukan untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti ini dapat ditemukan tersangka yang akan diadili dimuka sidang. Untuk kemudian diberi sanksi sesuai dengan apa yang telah diatur dalam undang-undang. Pada setiap penyidikan sejumlah masalah, seperti belum jelasnya kualifikasi perbuatan pidananya, dilakukan oleh siapa, melanggar pasal berapa, dan dimana dilakukannya perbuatan pidana tersebut akan ditentukan oleh buktibukti yang ada. Penyidikan juga merupakan proses untuk memperoleh kepastian dari penuntut umum, tentang apakah dapat dilaksanakannya penuntutan atau tidak. Pelaksanaan penuntutan terhadap tersangka dapat dilakukan jika berita acara yang dibuat oleh penyidik telah memenuhi syarat.25 Dalam penyidikan maka kebenaran yang mutlak 100% tidak ada dapat dicapai, karena ini hanya Tuhanlah yang mengetahuinya, tetapi fakta-fakta bukti dapat ditemukan sebanyak-banyaknya, sehingga dapat mendekati kebenaran itu yang meyakinkan, bahwa ada suatu tindak pidana tertentu telah dilakukan dan siapakah orang yang melakukannya.26
25 26
R. Soesilo, Kriminalistik Ilmu Penyidikan Kejahatan, h. 21 Ibid.,h. 22
BAB III KETENTUAN HUKUM TINDAK PIDANA NARKOBA
1) NARKOBA Menurut Hukum Positif A. Pengertian NARKOBA dan Tahap-tahap Penyalahgunaan NARKOBA Berdasarkan penjelasan sebelumnya bahwa NARKOBA merupakan suatu zat atau substansi yang dapat menimbulkan ketagihan dan ketergantungan pada pemakainya.1 Proses terjadinya ketergantungan dapat secara bertahap terjadi pada manusia.2 Adapun tahap-tahap penyalahgunaan NARKOBA yaitu merupakan proses ketergantungan yang dapat secara bertahap yaitu sebagai berikut: a) Tahap Pengenalan Awal Pada tahap ini terjadi konsumsi narkoba untuk pertama kalinya oleh seseorang baik secara sengaja karena alasan medis atau karena ketidaktahuan secara tidak seengaja mengkonsumsi NARKOBA, misalkan minumannya dicampur oleh orang lain. Pada umumnya orang tersebut belum merasakan reaksi enak dari narkoba karena memang tidak ada niat/maksud untuk mendapatkan atau mengetahui reaksi dari NARKOBA yang terkonsumsi tadi. b) Tahap Rekreasional 1
Mardani, Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 73. 2 Pengawasan Serta Peran Aktif Orang Tua dan Aparat Dalam Penanggulangan dan Penyalahgunaan Narkoba, (Badan Kerjasama Sosial Pembinaan Warga Tama, 2005), h. 95.
31
32
Pada tahap ini seseorang telah sengaja untuk coba-coba atau iseng ingin mengetahui dari reaksi NARKOBA. Biasanya mereka akan merasakan reaksi halusinasi dan eforia sesuai yang diharapkan, sehingga secara psikologis mendorong orang tersebut mengulanginya lagi, karena menurut hasil penelitian 99% persen yang mulanya coba-coba akan ketergantungan. c) Tahap Habitual/Kebiasaan Pada tahap ini pengguna sudah mengkonsumsi secara teratur misalnya seminggu sekali atau dua hari sekali. Pada tahap inipun telah terjadi toleransi, yaitu mereka harus meningkatkan dosis pemakaian guna menghasilkan efek atau reaksi yang diharapkan. Konsumsi NARKOBA sudah menjadi kebiasaan dan 99% orang yang telah memasuki tahap ini akan menjadi ketergantungan. d) Tahap Adiksi/Ketagihan Tahap ini dipastikan 100% akan menjadi ketergantungan baik secara fisik, psikologis dan sosial. Penggunaan narkoba akan dilakukan setiap hari dan kalau tidak menggunakan maka semua aktivitas atau pekerjaan rutin menjadi terganggu. Mereka sudah tidak bisa hidup tanpa NARKOBA. e) Tahap Dependensi/Ketergantungan Sama seperti tahap adiksi mereka telah mengalami ketergantungan namun bedanya mereka yang telah memasuki tahap ini sudah tidak merasakan lagi rasa nikmat dari NARKOBA, karena pada tahap ini mereka mengkonsumsi narkoba bertujuan hanya untuk menghilangkan rasa sakit yang berlebihan dan supaya tidak dianggap orang gila. Penggunaan NARKOBA menjadi sangat
33
intensif beberapa kali sehari, karena begitu reaksi obat/narkoba sudah habis akan terjadi gejala putus obat (sakau) seperti amat sakit yang taktertahan serta tidak bisa diatasi kecuali dengan NARKOBA.3 B. Tindak Pidana NARKOBA Walaupun tidak disebutkan secara tegas dalam undang-undang bahwa tindak pidana yang diatur di dalamnya adalah tindak kejahatan, akan tetapi tidak perlu disangsikan lagi bahwa seluruh tindak pidana dalam undang-undang merupakan kejahatan. Alasannya, NARKOBA itu digunakan hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan.4 maka apabila ada kepentingankepentingan diluar kepentingan dua hal tersebut sudah dikategorikan kejahatan, mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian NARKOBA tersebut secara tidak sah dan sangat membahayakan jiwa manusia.5 Dalam undang-undang juga mengenal ancaman pidana minimal, namun ancaman pidana minimal dimaksudkan hanya untuk pemberatan hukuman saja, bukan untuk dikenakan perbuatan pokoknya.6 Ancaman pidana minimal hanya dapat dikenakan apabila tindak pidananya: 1) Didahului dengan pemufakatan jahat 2) Dilakukan secara terorganisasi
3
Nicholas, “Bahaya Narkoba”, artikel diakses pada 29 september 2010 dari http://www.dharana-lastarya.org 4 Hukum Narkoba Indonesia, h. 198. 5 M. Ridho Ma’ruf, Narkotika, Masalah dan Bahayanya, (Jakarta: CV. Marga Jaya, 1976), h. 34. 6 Soedjono. D, Kriminalitas dan Ilmu Forensik, (Bandung: PT. Tribisana Karya, 1976), h. 146.
34
3) Dilakukan oleh korporasi7 Ketentuan di atas berlaku dalam undang-undang narkotika sedangkan dalam undang-undang psikotropika ancaman pidana minimal justru dikenakan pada perbuatan pokoknya. 8 Dalam undang-undang narkotika ada empat pasal yang mengatur tentang hukuman minimal yaitu pasal 78, pasal 80, pasal 81, dan pasal 82. Sedangkan dalam undang-undang psikotropika hanya terdapat satu pasal yaitu pasal 59. 9 Dan mengenai pengelompokkan kejahatan dibidang NARKOBA dari segi bentuk perbuatannya adalah: 1) Kejahatan yang menyangkut memproduksi, bukan hanya perbuatan memproduksi saja melainkan perbuatan yang sejenis dengan itu, seperti mengolah, merakit, dan menyediakan NARKOBA untuk semua golongan. 2) Kejahatan yang menyangkut jual beli, bukan hanya jual beli dalam arti sempit melainkan termasuk pula perbuatan ekspor dan impor dan tukar menukar barang.10 3) Kejahatan yang menyangkut pengangkutan dan transito, dalam arti luas kejahatan ini berarti perbuatan seperti membawa dan mengirim. 4) Kejahatan yang menyangkut penguasaan, dalam penguasaan ini seperti memelihara atau memiliki untuk dimiliki atau untuk persediaan.11 7
Ibid., h. 155. Hukum Narkoba Indonesia, h. 199. 9 Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional, h. 133. 8
10
Hukum Narkoba Indonesia, h. 199.
35
5) Kejahatan
yang
menyangkut
penyalahgunaan
NARKOBA,
penyalahgunaan ini dibedakan menjadi dua yaitu untuk orang lain dan diri sendiri dan keduanya mempunyai aturan hukuman yang berbeda dalam undang-undang narkotika, sedangkan dalam undang-undang psikotropika tidak diatur khusus tentang penyalahgunaan NARKOBA. 6) Kejahatan yang menyangkut tidak melaporkan pecandu, bahwa dalam aturan sub bab yang lalu, baik pecandu ataupun dari pihak keluarga harus melaporkan apabila ada yang kecanduan NARKOBA.12 7) Kejahatan yang menyangkut label dan publikasi, bagi pabrik obat harus mencantumkan label narkotika ataupun psikotropika apabila menggunakan bahan tersebut. 8) Kejahatan yang menyangkut penyitaan dan pemusnahan, yaitu kejahatan yang menyangkut jalannya peradilan dalam penyidikan, penuntutan yaitu mempersulit jalannya pemeriksaan. 9) Kejahatan yang menyangkut keterangan palsu, yaitu seseorang yang akan menyampaikan keterangan terkait kasus narkoba harus diambil sumpah agar tidak memberikan keterangan palsu. 10) Kejahatan yang menyangkut penyimpangan fungsi lembaga, yaitu lembaga-lembaga yang diberikan wewenang untuk melakukan kegiatan
11 12
Ibid., h. 204. Ibid., h. 206.
36
narkotika ataupun psikotropika dan ternyata tidak melaksanakannya sesuai dengan tujuan.13 C. Penerapan Hukum Tindak Pidana NARKOBA Penerapan hukum NARKOBA dalam hukum positif di Indonesia di atur dalam undang-undang No. 22 tahun 1997 tentang narkotika dan undang-undang No. 5 tahun 1997 tentang psikotropika.14 Dan mengenai peredaran gelap narkotika diatur dalam bab V Undang-undang No. 22 tahun 1997 pasal 32, 33 (ayat 1,2, dan 3), 34, 35 (ayat 1 dan 2), 36 (ayat 1, 2, 3 dan 4), pasal 37, 38, 39 (ayat 1, 2, 3, 4 dan 5) dan pasal 40.15 Sedangkan mengenai peredaran psikotropika diatur dalam bab IV undang-undang No. 5 tahun 1997 yaitu dalam pasal 8, 9 (ayat 1 dan 2), 10, 11, 12 (ayat 1, 2 dan 3), 13, 14 (ayat 1, 2, 3, 4 dan 5) dan pasal 5.16 Lalu sanksi hukuman bagi pengedar NARKOBA dalam undang-undang narkotika diatur dalam bab XII yaitu pasal 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 87, 96, 97, 98, 99 dan 100.17 Sedangkan dalam undang-undang psikotropika diatur dalam bab XIV yaitu pasal 59–72.18 Dan penjatuhan hukuman bagi pengedar NARKOBA pidana minimal 2-5 tahun, sedangkan pidana maksimal adalah hukuman mati.19
13
Ibid., h. 209-210. Zulkarnaen Nasution, Kompilasi Perundang-undangan tentang Narkoba, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 226. 15 UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, (Jakarta: Sinar Grafika, 1999), h. 74. 16 Siswanto Sunarso, Penegakan Hukum Psikotropika (Dalam Kajian Sosiologi Hukum), (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 113-114. 17 Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional, h. 226-227. 18 Ibid., h. 263-268. 19 Barda Nawawi Arif, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, (Jakarta: Kencana Media Group, tth), h. 188. 14
37
Sedangkan sanksi hukuman bagi pemakai (pecandu) NARKOBA menurut hukum positif di Indonesia berdasarkan kepada dua ketentuan yaitu undangundang No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika dan undang-undang No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika. Jika pecandu mgnggunakan narkotika dan sejenisnya maka terkena sanksi hukuman penjara 4 atau 2 atau 1 tahun tergantung jenis pemakaian golongan narkotika yaitu pasal 84 undang-undang No. 22 tahun 1997. Dan jika pecandu NARKOBA menggunakan psikotropika dan sejenisnya selain untuk kepentingan kesehatan dan / ilmu pengetahuan maka diancam dengan hukuman yang disamakan dengan para pengedar NARKOBA yaitu pidana penjara paling singkat 4 tahun, paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,- dan paling banyak Rp 750.000.000,- sebagaimana dalam pasal 59 ayat 1 undang-undang No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika. Oleh karena itu, semua perumusan delik dalam undang-undang No. 22 tahun 1997tentang narkotika itu terfokus pada penyalahgunaan dan peredaran narkotikanya (yang mulai dari menanam, memproduksi, menyalurkan, lalulintas, pengadaan, sampai kepada pemakainya, termasuk pemakai pribadi secara illegal), bukan terletak pada kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana narkotika itu sendiri.20 Dari pemberlakuan hukuman mati bagi para pengedar narkoba diharapkan dapat menekan angka peredaran narkoba semaksimal mungkin yang mana kian hari kian meluas keberbagai kalangan masyarakat. 20
Ibid., h. 197.
38
D. Faktor-faktor Penyebab Penyalahgunaan NARKOBA a. Faktor Pribadi Menurut pendapat ahli jiwa, berbagai tipe kepribadian yang rawan terhadap penyalahgunaan NARKOBA yaitu antara lain: 1) Pribadi yang mudah prustasi, seorang akan mudah prustasi apabila keinginannya tidak segera terpenuhi. 2) Kecenderungan untuk melanggar. 3) Pribadi yang sulit bergaul. 4) Pribadi yang ingin dianggap hebat, dalam hal zat-zat tersebut (NARKOBA) dapat memberikan rasa superior. 5) Ingin selalu mencoba-coba. 6) Kepribadian yang mudah bosan. Melihat keadaan yang demikian, sering menimbulkan seseorang pada pikirannya bahwa hal ini terjadi karena mereka tidak menyadari akan bahaya yang terjadi pada dirinya. b. Faktor Lingkungan Keluarga Factor
keluarga
merupakan
unsure
yang
penting
sekali
dalam
perkembangannya jiwa anak. Dalam lingkungan keluarga inilah anak dapat melihat contoh yang diperankan oleh kedua orang tuanya atau orang dewasa lainnya. Hubungan keluarga yang tidak serasi akan mengakibatkan perkembangan jiwa anak yang tidak serasi pula.
39
Jika dalam keluarga sering terjadi pertengkaran maka akibatnya menipisnya rasa social dan kemanusiaan. Dengan demikian anak akan mengalami kesukaran-kesukaran dalam menyesuaikan dirinya dalam lingkungan keluarganya, sehingga sering menimbulkan dalam menginjak usia keluarga. Kenakalan remaja banyak disebabkan oleh keadaan keluarga, beberapa diantaranya disebabkan oleh: 1) Kurangnya perhatian dari orang tua dalam keluarga 2) Ketidaklengkapan orang tua dalam keluarga 3) Sikap orang tua yang terlalu kasar 4) Sikap orang tua yang masa bodoh 5) Sikap orang tua yang terlalu memanjakan anaknya 6) Tidak ada komunikasi yang terbuka 7) Tidak ada kedamaian 8) Tidak ada kecukupan nafkah keluarga21 c. Faktor Sosial Pada garis besarnya, faktor-faktor sosial yang dapat mempengaruhi dan menyebabkan penyalahgunaan NARKOBA bagi para remaja antara lain: 1) Kurangnya penyaluran bakat dan tenaga para remaja secara teratur, terarah, terhadap kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. 21
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Pembinaan Kesiswaan, Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di Kalangan Siswa, (Jakarta: T.P., 1999), h. 7.
40
2) Menurunnya wibawa orang tua, guru, pemuka masyarakat dan para penegak hukum 3) Adanya kemelorotan moral, mental, dan iman dari orang dewasa. 4) Adanya kelemahan dari aparatur Negara dalam hal pengawasan barang-barang terlarang. d. Faktor Pengaruh Budaya Luar Bersamaan masa globalisasi dan modernisasi yang kini sedang melanda dunia, bersamaan itu pula pengaruh-pengaruh dari budaya asing masuk ke Indonesia. Diantara implikasi dari pengaruh tersebut adalah budaya pengguna NARKOBA, yang di luar negeri mungkin pemakaian NARKOBA sudah dianggap biasa namun di Indonesia hal tersebut diharamkan. Karena begitu kuatnya pengaruh dari budaya luar, dan dengan adanya anggapan bahwa budaya luar itu lebih kuat maka budaya luar tersebut lebih mudah masuk ke Indonesia. e. Faktor Ekonomi Menurut Dr. Sunyoto Usman, merebaknya peredaran gelap NARKOBA diseluruh lapisan masyarakat yang semakin meluas adalah karena: 1) Dari segi bisnis, NARKOBA sangat menguntungkan. Dengan modal yang tidak terlalu besar dan resiko yang terlalu besar pula, dalam arti barangnya dapat disimpan dalam jangka waktu yag lama. tetapi resiko hukumnya jelas sangat besar sekali. Dengan
41
keuntungan yang sangat besar sekali sehingga menggiurkan dari segi bisnis. 2) Jaringan itu sebenarnya tertutup, yang tidak mudah dimasuki orang baru.sehingga jaringan bisnis NARKOBA itu jaringan yang rapih dengan pasar yang jelas 3) Dalam bisnis bekerjasama dengan berbagai pihak, termasuk pihak keamanan. Sehingga sulit untuk ditembus. Seperti sebagai networking, jaringan yang sangat ruwet, ditutup di sini keluar di sana dan seterusnya. Model-model bisnis seperti ini yang di back up dengan modal yang kuat. Sehingga apabila dimusnahkan akan dengan cepat diproduksi dengan jumlah yang besar pula.22 f. Faktor Subversif Undang-undang No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika dan Undangundang No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika menyatakan bahwa Narkotika dan Psikotropika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan saja, sedangkan pengadaan, pengedaran dan pemakaiannya diatur dalam hal ini oleh Departemen Kesehatan. Dengan
demikian,
pemerintah
adalah
memegang
hak
monopoli
NARKOBA di Negara ini.
22
“ Penyuluhan tentang Bahaya Narkoba” oleh Dekan FISIPOL UGM Yogyakarta, diakses pada tanggal 15 mei 2011 dari http//
42
E. Pengobatan dan Rehabilitasi bagi Pengguna NARKOBA Dalam pengobatan bagi pengguna NARKOBA, untuk kepentingan pengobatan atau perawatan seseorang yang kemungkinan dapat memiliki narkotika ataupun psikotropika namun dalam hal ini yang bersangkutan harus memiliki bukti yang sah atas penguasaan barang tersebut. 23 Dalam undangundang narkotika tidak diberikan penjelasan bukti apa yang harus diberikan oleh si pasien. Dibandingkan dalam undang-undang psikotropika, bukti yang harus dimiliki oleh pasien adalah berupa copy (salinan) resep atau surat keterangan dari dokter.24 penjelasan dari undang-undang psikotropika pasal 36 ayat (2). Dalam undang-undang psikotropika tidak dikenal istilah pecandu psikotropika, tetapi dalam undang-undang narkotika ada istilah pecandu narkotika (pasal 45).25 Para pecandu harus mengikuti atau menjalani pengobatan atau perawatan. Arti pecandu memang tidak dijelaskan dalam undang-undang, namun secara umum dapat diartikan sebagai orang yang secara tidak sah mengkonsumsi narkoba secara terus menerus dan sulit untuk menghentikannya. 26 Walaupun istilah pecandu psikotropika tidak dikenal dalam undang-undang, namun dalam pasal 37 ayat (1) yang menetapkan bahwa pengguna psikotropika yang menderita sindrom ketergantungan berkewajiban untuk ikut serta dalam pengobatan atau perawatan.. 23
Andi Hamzah dan RM. Surahman, Kejahatan Narkotika dan Psikotropika, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), h. 17. 24 Ibid., h. 21. 25 Kompilasi Perundang-undangan tentang Narkoba, h. 201. 26 B. A. Sitanggang, Pendidikan Pencegahan Penyalahgunaan Nrkotika, (Jakarta: Karya Utama, 1981) Cet. Ke-1, h. 7.
43
Hanya saja perbedaan dalam undang-undang narkotika pasal 45 sifatnya mutlak, bahwa pecandu narkotika tidak dapat menolak untuk menjalani pengobatan dan perawatan. Sedangkan dalam undang-undang psikotropika pasal 37 sifatnya relative, karena yang bersangkutan sifatnya ikut serta dalam pengobatan dan perawatan, bukan peran utamanya sipecandu tersebut.27 Sama halnya dalam undang-undang narkotika dan psikotropika dilakukan pengobatan dan perawatan melalui fasilitas rehabilitasi. Untuk membantu pemerintah dalam hal menanggulangi masalah dan bahaya
penyalahgunaan
NARKOBA
khususnya
pecandu,
diperlukan
keikutsertaan orang tua/wali guna meningkatkan pengawasan dan bimbingan terhadap anak-anaknya. Oleh karena itu orang tua/wali dari anak yang menjadi pecandu yang belum cukup umur berkewajiban melaporkan kepada pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah agar anak tersebut mendapatkan pengobatan dan perawatan. Sedangkan pecandu yang telah dewasa berkewajiban melaporkan diri,28 maksud dan tujuan yang dijelaskan dalam pasal 46 undang-undang narkotika ini bagus agar pecandu dapatdiobati dan sembuh kembali. Namun dilain pihak, memang para pecandu ini akan berhadapan dengan hukum namun lebih baik diikuti, karena memang hal ini demi kepentingan kesehatan kita semua agar tidak memiliki jiwa dan raga yang rusak.
27
Kompilasi Perundang-undangan tentang Narkotika, h. 223. Pengawasan Serta Peran Aktif Orang Tua dan Aparat Dalam Penanggulangan dan Penyalahgunaan Narkoba, h. 55. 28
44
Namun dalam undang-undang psikotropika tidak ada ketentuan seperti dalam undang-undang narkotika pecandu atau orangtua pecandu tidak diwajib lapor. Adapun dalam permasalahan rehabilitasi sama saja dalam undang-undang narkotika pasal 48 dan pasal 49 serta dalam undang-undang psikotropika pasal 38 dan pasal 39.29 Pengobatan dan perawatan bagi pecandudilakukan melalui fasilitas rehabilitasi. Rehabilitasi dilakukan guna memulihkan dan mengembangkan kemampuan fisik, mental dan social penderita yang bersangkutan yang mungkin telah berkurang ataupun hilang setelah ia menjadi pecandu.30 Ada dua macam rehabilitasi, yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi social. Rehabilitasi medis dilakukan di rumah sakit baik diselenggarakan oleh pemerintah taupun oleh pihak swasta yang ditunjuk oleh menteri kesehatan. Selain pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis, adapula yang disebut rehabilitasi social yaitu yang diselenggarakan oleh masyarakat melalui pendekatan keagamaan, dan tradisional.31 Dan walaupun sipecandu telah sembuh dari ketergantungan, secara fisik dan psikis, namun rehabilitasi sosial tetap saja dilakukan oleh pemerintah ataupun masyarakat yang diberi wewenang. Dalam pasal 50 undang-undang narkotika rehabilitasi social harus ditunjuk oleh menteri sosial. 29
30
Ibid., h. 101.
Sumarno Ma’sum, Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Ketergantungan Obat, (Jakarta: CV. Haji Mas Agung, tth), Cet. Ke-1, h. 5. 31 Rahman Hermawans, Penyalahgunaan Narkotika Oleh Para Remaja, (Bandung: PT. Eresco, 1986), h. 67.
45
Dalam peraturan undang-undang narkotika dan psikotropika permasalahan peembinaan dan pengawasan sama saja apa saja yang harus dilakukan, dan yang melakukan pembinaan dan pengawasan adalah pemerintah, karena pemerintah mempunyai aparat, fasilitas ataupun dana yang cukup dibandingkan swasta, sehingga lebih mampu untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan.32 Dan mengenai hal-hal mengenai pembinaan, dalam undang-undang psikotropika pasal 46 adalah tentang arah-arah pembinaan sedangkan dalam undang-undang narkotika pasal 52 ayat (2) berupa langkah-langkah pembinaan terhadap kegiatan yang berhubungan dengan narkotika, adalah sebagai berikut: 1.
Memenuhi
kesediaan
narkotika
untuk
kepentingan
pelayanan
dan
pengembangan ilmu pengetahuan. 2. Mencegah dan memberantas segala bentuk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. 3. Mencegah pelibatan anak di bawah umur dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. 4. Mendorong dan menunjang kegiatan penelitian dan pengembangan teknologi dibidang narkotikaguna kepentingan dibidang pelayanan kesehatan. 5. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi pecandu narkotika baik yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun masyarakat.33
32
M. Ridho Ma’ruf, Narkotika Masalah dan Bahayanya, (Jakarta: CV Marga Jaya, 1976), h.
33
Pendidikan Pencegahan Penyaalahgunaaan Narkotika, h. 145.
34.
46
Dalam rangka pembinaan tersebut, pemerintah mengupayakan kerjasama bilatelar, regional dan multilateral dengan Negara lain, dan badan internasional guna meencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap NARKOBA sesuai dengan kepentingan nasional.34 Selain itu pemerintah juga berwenang untuk membentuk suatu badan koordinasi narkotika tingkat nasional yang bertanggungjawab langsung terhadap presiden. Badan tersebut mempunyai tugas melakukan koordinasi dalam rangka ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Berbeda dengan undang-undang psikotropika tidak terdapat ketentuan untuk membentuk badan koordinasi psikotropika, padahal badan ini juga diperlukan karena tidak kalah penting deengan narkotika.35 Dalam undang-undang psikotropika pasal 50 ayat (1) pengawasan dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Sedangkan dalam pasal 55 ayat (1) undang-undang narkotika pengawasan hanya dilakukan oleh pemerintah saja. Dan dalam hal ini Menteri Kesehatan bertanggung jawab penuh atas semua kegiatan dalam mengawasi dan mengendalikan masalah ekspor dan impor obat, medis, farmasi dan lembaga rehabilitasi medis (pasal 56 ayat (1) undangundang narkotika).36
34 35
36
Narkoba Bahaya dan Upaya Pencegahannya, 35. Ibid., h. 56. Kompilasi Perundang-undangan tentang Narkoba, h. 109.
BAB IV HASIL PENELITIAN
A. Study Kasus dan Analisa Surat Perintah POLRES Tangerang No. Pol. : Sprin. Han/ 134-a/ VIII/ 2009/ Narkoba 1. Kronologis Perkara Senin. Tanggal 17 Agustus 2009 sekitar jam 14.00 WIB di pinggir jalan tepatnya di JL. KH. Dewantoro RT. 03 RW. 04 Gondrong Kec. Cipondoh Kota Tangerang. Penagkapan dilakukan oleh serang polisi yang berpakaian preman, ditangkan seorang diri, tersangka ditangkap sedang berdiri dengan maksud akan menjual barang yang ada ditangan saya yaitu Narkotika jenis daun ganja sebanyak satu bungkus yang dilakban warna cokelat, yang dimasukkan ke dalam plastik warna hitam yang dijual kepada pembeli yang ternyata adalah polisi yang menyamar menjadi preman. Kemudian saya disuruh membuka lakban warna cokelat tersebut dan berisikan narkotika jenis daun ganja. Kemudian, dilakukan penggeledahan di rumah tempat tinggal saya, saya kedapatan menyimpan narkotika jenis daun ganja sebanyak 30 bungkus yang dilakban cokelat yang dimasukkan ke dalam kardus yang berada di atas plapon rumah tempat tinggal saya. Saya mendapatkan narkotika jenis daun ganja dari seorang laki-laki yang bernama Arman Ibrahim yang ciri-cirinya kuli sawo matang, rambut lurus, tinggi sekitar 155 CM, agama Islam, pada hari sabtu, tanggal 25 juli 2009, sekitar jam 23.30 WIB disebuah pom bensin di jembatan dua Jakarta Barat, dengan cara 47
48
saudara Arman Ibrahim menghubungi saya kemudian bertemu di Pesing Jakarta Barat dan setelah bertemu saya pergi bersama saudara Arman menemui seorang laki-laki yang tidak saya kenal lalu memberikan dua bungkus kardus yang tidak saya ketahui isinya untuk saya simpan di rumah saya, sesampainya saya di rumah saya baru ketahui kardus itu berisi narkotika jenis daun ganja sebanyak 40 bungkus yang dilakban warna cokelat, kemudian saudara Arman menghubungi saya untuk mengirim narkotika jenis daun ganja sebanyak 9 bungkus yang dilakban warna cokelat. Hingga narkotika jenis daun ganja tersisa 31 bungkus yang dilakban warna cokelat kedapatan pada tersangka sewaktu ditangkap. 2. Isi Surat Perintah Surat
Pembantaran
Penahanan
No.
Pol.
:
Sprin.Han/134-
a/VIII/2009/Narkoba yang dalam isinya adalah mengenai perkembangan kondisi kesehatan tersangka bahwa berdasarkan keterangan dokter di rawat inap (opname) rumah sakit di luar tahanan, maka perlu dikeluarkan surat perintah ini. Berdasarkan : 1. Pasal 17 ayat (1) huruf d, pasal 11, pasal 20, pasal 21, pasal 22, pasal 24 ayat (1) KUHAP. 2. UU RI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. 3. Surat edaran Mahkamah Agung Nomor: 1 Tahun 1989, tanggal 15 Maret 1989, tentang pembantaran penahanan.
49
4. Laporan polisi No. Pol. : SP. Han/134/VIII/2009/Nkb. Tgl 18 Agustus 2009. 5. Surat perintah penahanan No. Pol.: SP.Han/134/VIII/2009/Nkb, Tgl 18 Agustus 2009. 6. Surat
Perintah
Perpanjangan
Penahanan
Nomor:
B-
515/0.6.11/Eo.1/9/2009/Narkoba, Tgl 02 September 2009. Selanjutnya diperintahkan kepada: 1. ACH. SUGANDI
BRIPTU
PENYIDIK
2. M. RISDIANTO
BRIPKA
PENYIDIK PEMBANTU
3. PURWANTI
BRIPKA
PENYIDIK PEMBANTU
4. HERI DWI S
BRIGADIR
PENYIDIK PEMBANTU
5. M. SYAHRONI
BRIPTU
PENYIDIK PEMBANTU
6. CRISTIAN EKA. P
BRIPTU
PENYIDIK PEMBANTU
Untuk melakukan pembantaran penahanan terhadap tersangka: Nama
: HARUN AL-RASYID Als GERET Bin. H. Nurhasan
Jenis Kelamin
: Laki-laki
Tempat, Tgl lahir : Tangerang, 10 Juni 1982 Agama
: Islam
Kewarganegaraan : Indonesia Alamat
: JL. Kenanga RT 05/04 Kel. Kenanga Kec. Cipondoh Kota. Tangerang
50
Selama yang bersangkutan dirawat di rumah sakit kepolisian pusat R.S. Sukanto (Kramat Jati) Jakarta, Mulai tanggal 25 agustus s/d sembuh. Mengawasi dan mengamankan tersangka selama rawat inap di RS. SUKANTO (Kramat Jati) Jakarta serta berkoordinasi dengan dokter yang merawatnya dan memantau perkembangan kondisi kesehatan tersangka. Segera melaporkan pelaksanaan dan berita acara pembantaran penahanan. Dikeluarkan di Tangerang tanggal 25 Agustus 2009 dan ditanda tangani a/n KAPOLRES METRO TANGERANG KABUPATEN KASAT NARKOBA selaku penyidik yaitu Rusdi Raumin sebagai KOMISARIS POLISI. Hari selasa tanggal 25 Agustus 2009 surat perintah ini telah diserahkan oleh penyidik dan telah diterima tersangka dan tembusannya kepada keluarga yaitu yang menerima HARUN AL RASYID Als GARET Bin H. Nurhasan (tersangka), Hikmawati (keluarga tersangka), ACH. SUGANDI yang menyerahkan. 3. Analisis Surat Perintah Berdasarkan isi surat perintah di atas, bahwa dalam isi surat perintah tersebut : Pertama, mengenai yang menjadi dasar dikeluarkannya surat perintah tersebut karena tersangka mengidap HIV DAN AIDS adalah: 1. Pasal 17 ayat (1) huruf d, pasal 11, pasal 20, pasal 21, pasal 22, pasal 24 ayat (1) KUHAP.
51
Pasal 11 ” Penyidik pembantu mempunyai wewenang seperti tersebut dalam pasal 7 ayat (1), kecuali mengenai penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik”. Pasal 20 Ayat (1) ” untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 berwenang melakukan penahanan”. Ayat (2) ” untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan”. Ayat (3) ” untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan”. Pasal 21 Ayat (1) “ Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana”. Ayat (2) “ Penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa dengan memberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencatumkan identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan
52
alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia ditahan”. Ayat (3) “ Tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus diberikan kepada keluarganya ”. Ayat (4) “ Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal : a. tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih; b. tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 25 dan Pasal 26 Rechtenordonnantie (pelanggaran terhadap Ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan Staatsblad Tahun 1931 Nomor 471), Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8), Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika
53
(Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086) ”. Pasal 22 (1) Jenis penahanan dapat berupa : a. penahanan rumah tahanan negara; b. penahanan rumah; c. penahanan kota. (2) Penahanan rumah dilaksanakan di rumah tempat tinggal atau rumah kediaman tersangka atau terdakwa dengan mengadakan pengawasan terhadapnya untuk menghindarkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan. (3) Penahanan kota dilaksanakan di kota tempat tinggal atau tempat kediaman tersangka atau terdakwa, dengan kewajiban bagi tersangka atau terdakwa melapor diri pada waktu yang ditentukan. (4) Masa penangkapan dan atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. (5) Untuk penahanan kota pengurangan tersebut seperlima dari jumlah lamanya waktu penahanan sedangkan untuk penahanan rumah sepertiga dari jumlah lamanya waktu penahanan.
54
Pasal 24 (1) Perintah penahanan yang diberikan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, hanya berlaku paling lama dua puluh hari.1 Dalam pasal-pasal diatas mengenai hal-hal yang menyangkut dengan kewenangan penyidik telah sesuai dengan aturan KUHAP, namun ada baiknya ditambahkan lebih spesifik mengenai hal-hal tentang pembantaran penahanan yaitu mencantumkan pasal 29 ayat (1) huruf a bahwa Dikecualikan dari jangka waktu penahanan sebagaimana tersebut pada Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28, guna kepentingan pemeriksaan, penahanan terhadap tersangka atau terdakwa dapat diperpanjang berdasarkan alasan yang patut dan tidak dapat dihindarkan karena:
tersangka atau terdakwa menderita gangguan fisik atau mental yang berat, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter. Serta pasal mengenai dikeluarkannya penangguhan penahanan tersebut yaitu pasal 123 KUHAP menjelaskan, bahwa: 1) Tersangka, keluarga atau penasihat hukum dapat mengajukan keberatan atas penahanan atau jenis penahanan tersangka kepada penyidik yang melakukan penahanan itu.
1
Andi Hamzah, KUHP dan KUHAP, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006).
55
2) Untuk itu penyidik dapat mengabulkan permintaan tersebut dengan mempertimbangkan tentang perlu atau tidaknya tersangka itu tetap ditahan atau tetap ada dalam jenis penahanan tertentu. 3) Apabila dalam waktu tiga hari permintaan tersebut belum dikabulkan oleh penyidik, tersangka, keluarga atau penasihat hukum dapat mengajukan hal itu kepada atasan penyidik. 4) Untuk itu atasan penyidik dapat mengabulkan permintaan tersebut dengan mempertimbangkan tentang perlu atau tidaknya tersangka itu tetap ditahan atau tetap ada dalam jenis tahanan tertentu. 5) Penyidik atau atasan penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat tersebut di atas dapat mengabulkan pennintaan dengan atau tanpa syarat. 2. UU RI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Mengenai UU RI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
yang
dijadikan
dasar
hukum
dikeluarkannya
surat
perintah
pembantaran penahanan, dinilai terlalu umum, akan lebih baik mencantumkan lebih spesifik lagi pasal-pasal yang berkenaan dengan surat perintah ini. Seperti tentang kewenangan polisi sebagai penyidik terdapat dalam pasal 13, 14, 16 ayat 1 dan 2. 3. Surat edaran Mahkamah Agung Nomor: 1 Tahun 1989, tanggal 15 Maret 1989, tentang pembantaran penahanan.
56
Dalam edaran surat Mahkamah Agung, menegaskan bahwa seorang tersangka tidak hanya mengalami gangguan jiwa tetapi mengalami sakit apapun yang harus dirawat di rumah sakit luar tahanan Negara Republik Indonesia, diziinkan atas izin instansi yang berwenang. 4. Laporan polisi No. Pol. : SP. Han/134/VIII/2009/Nkb. Tgl 17 Agustus 2009. Laporan polisi mengenai penangkapan tersangka untuk kepentingan pemeriksaan dalam rangka penyidikan tindak pidana maka perlu dikeluarkannya surat perintah ini, dan telah sesuai dengan aturan KUHP pasal 7 ayat (1) butir d. Kekurangannya adalah tidak ditandatanganinya surat penangkapan tersebut oleh penyidik pembantu yaitu Christian E. P selaku pihak yang menyerahkan surat itu kepada tersangka ketika melakukan penangkapan, seharusnya surat tersebut ditandatangani untuk meyakinkan bahwa benar Christian E. P yang menyerahkan surat tersebut dan melakukan penangkapan. 5. Surat Perintah Penahanan No. Pol.: SP.Han/134/VIII/2009/Nkb, Tgl 18 Agustus 2009. 6. Surat
Perintah
Perpanjangan
Penahanan
Nomor
:
B-
515/0.6.11/E.o.1/9/2009/Narkoba, Tanggal 02 Agustus 2009. Kedua, bahwa tersangka diduga seorang bandar NARKOBA yang menjual narkotika jenis ganja yang dalam ketentuan UU No. 22 Tahun 1997 adalah sebagai berikut:
57
Dalam bab XII pasal 78 ayat (1) huruf a dan b yaitu ” memiliki, menyimpan, untuk dimiliki atau untuk persediaan atau menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman atau bukan tanaman dipidana penjara paling 10 tahun dan denda paling banyak 500.000.000,00-” . Dan dalam pasal 82 ayat (1) huruf a adalah ” mengimpor, mengekspor, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli atau menukar narkotika golongan I, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak 1.000.000.000,00 ”. Dan ketentuan lainnya dalam pasal 78-100 yang dapat dipidana minimal 2 tahun dan maksimal hukuman mati. Tersangka memang telah menjadi pengedar selama tiga minggu dan selama itu dia bertransaksi dengan lancar, kenapa setelah ditangkap mendadak dia menjadi jatuh sakit, dan langsung dihentikan penyidikannnya sementara sampai dia sembuh dan hanya dikenakan wajib lapor. Karena dalam hal perkara ini telah dikeluarkannya surat perintah pembebasan, jadi tersangka masih dalam asas praduga tak bersalah apakah benar tersangka seorang pengedar atau bukan, karena dalam hal ini proses beracara dalam pidana polisi berwenang melakukan penahanan jangka pendek atau untuk melakukan penahanan.2 Selain itu polisi juga berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan, dan dalam proses penyidikan polisi berwenang melakukan 2
Hulsman, Sistem Peradilan Pidana dalam Perspektif Perbandingan Hukum, (Jakarta: CV. Rajawali, 1984), h. 135.
58
penangkapan,
penahanan,
penggeledahan,
penyitaan,
pemeriksaan
surat,
pemanggilan, tindakan pemeriksaan, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara, barang bukti yang selanjutnya diserahkan tanggung jawab secara penuh kepada penuntut umum.3 Dan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pasal 1 ayat (1,3,4), pasal 4, pasal 5 ayat (1 dan 2), pasal 7 ayat (1), pasal 8, dijelaskan bahwa polisi bertugas sebagai penyelidik dan penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan pemeriksaan tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan, pemasukan rumah, penyitaan, pemeriksaan surat, pemeriksaan saksi, dan diwajibkan membuat berita acara dan menyerahkan berkas perkara dan menyerahkan seluruh tanggung jawab atas tersangka, barang bukti kepada penuntut umum. Kemudian berdasarkan hasil penelitian, saya memberikan kesimpulan bahwa prosedur dikeluarkannya surat perintah pembantaran penahanan oleh penyidik telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku (KUHAP). Namun, ada titik lemah yang saya temukan yaitu kurang spesifik dalam mencantumkan pasalpasal yang menjadi dasar dikeluarkannya surat perintah pembantaran penahanan. Nampaknya akan lebih baik jika dicantumkan pasal-pasal yang lebih spesifik dalam hal pembantaran penahanan. Karena, sifat dalam aturan hukum kita adalah jelas dan kongkrit serta dapat difahami. Selain itu, kemudian akan lebih baik
3
Lilik, Mulyadi, Hukum Acara Pidana Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007), h. 53.
59
pihak kepolisian atau penyidik memeriksakan tersangka ke rumah sakit lain untuk mendapatkan hasil bandingan tentang tes yang dilakukan sehingga hasil pemeriksaan tersebut lebih meyakinkan dan dapat dipercaya menghindari adanya kekeliruan. Karena sering kita dengar seseorang yang sudah kritispun yang harus segera dioperasi dari pihak keluarga tidak sembarangan mengiyakan mereka kebanyakan bertanya kebeberapa dokter untuk membandingkan mana keputusan yang terbaik yang harus diambil.
BAB V PENUTUP
1. Kesimpulan Berdasarkan dari perumusan masalah sebagai penutup dari skripsi ini penulis mencoba memberikan jawaban atas masalah yang telah penulis rumuskan adalah sebagai berikut: Alasan dikeluarkannya surat perintah pembantaran penahanan No. Pol. : Sprin. Han/134-a/VIII/2009/Narkoba oleh penyidik karena tersangka mengidap HIV/AIDS adalah;
1.
Berdasarkan ketentuan pasal 17 ayat 1, pasal 11, pasal 20 ayat 1 KUHAP yaitu mengenai kewenangan penyidik melakukan penahanan.
2.
Berdasarkan ketentuan pasal 123 KUHAP penyidik berwenang melakukan penangguhan/pembantaran penahanan
3.
Berdasarkan ketentuan pasal 29 ayat 1 KUHAP yaitu mengenai perpanjangan penahanan bagi tersangka yang menderita gangguan fisik dengan dibuktikan surat keterangan dokter.
4.
Berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1989 tanggal 15 Maret 1989 tentang pembantaran penahanan.
60
61
Dikeluarkannya surat perintah pembantaran penahanan oleh pihak kepolisian telah sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan oleh aturan hukum yang berlaku (KUHAP). Namun ada sedikit titik lemah dalam surat perintah pembantaran
penahanan,
yaitu
dalam
hal
seharusnya
penyidik
juga
mencantumkan pasal-pasal yang lebih spesifik lagi yang mengarah pada alasan dikeluarkannya surat perintah pembantaran penahanan karena dimaksudkan agar lebih jelas dan dapat difahami dengan benar.
2. Saran-saran Pada akhir tulisan ini penulis menyarankan kepada pihak kepolisian atau penyidik agar dapat lebih meyakinkan bahwa tersangka benar-benar mengidap HIV/AIDS karena dilihat tersangka seorang Bandar narkoba maka akan lebih baik penyidik melakukan tes ke rumah sakit lain untuk dijadikan perbandingan dan lebih meyakinkan apakah tersangka tersebut benar-benar terbukti mengidap HIV/AIDS. Sebaiknya agar lebih baik lagi jika dalam surat keputusan itu menncantumkan hal-hal yang lebih spesifik mengenai apa yang mendasari dikeluarkannya surat keputusan itu, agar benar-benar mengarah pada hal yang dimaksud, karena aturan hokum di Negara kita bersifat jelas dan dapat difahami.
62
DAFTAR PUSTAKA . Ali Yuswandi, Penuntutan, Hapusnya Kewenangan Menuntut dan Menjalankan Pidana, Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1995. Amriel, Indragiri, Reza, Psikologi Kaum Muda Pengguna Narkoba, Jakarta: Salemba Humanika, 2008. Barda Nawawi Arif, Barda, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Jakarta: Kencana Media Group, 2006. Djoko Prakoso, Eksistensi Jaksa di Tengah-tengah Masyarakat, Jakarta: Bina Indonesia, 1985. Hakim, Arief, Bahaya Narkoba Alkohol Cara Islam Mencegah, Mengatasi, Melawan, Bandung: Nuansa, 1998. Hakim, Rahmat, Hukum Pidana Islam, Bandung: Pustaka Setia, 2000. Hamzah, Andi, KUHP dan KUHAP, Jakarta: Rineka Cipta, 2006. Harun M. Husein, Penyidikan dan Penuntutan dalam Perkara Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, 1991. Hermawans, Rachman, Penyalahgunaan Narkotika Oleh Para Remaja, Bandung: PT. Eresco, 1986. KUHAP, Undang-undang RI No. 8 tahun 1981 disertai penjelasannya, Jakarta: Titik Terang, 1995 Lamintang, Theo Lamintang, Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan, Jakarta: Sinar Grafika, 2010. M. Karyadi dan Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar, Bandung: PT. Karya Nusantara, 1988. Ma’ruf, M. Ridho, Narkotika, Masalah dan Bahayanya, Jakarta: CV. Marga Jaya, 1976.
63
Ma’sum, Sumarno, Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Ketergantungan Obat, Jakarta: CV. Haji Mas Agung, 1999, Cet. Ke-1. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: PT Remaja Roda Karya, 2004. Mulyanah W. Kusumah, Kejahatan, Penjahat, dan Reaksi Sosial, Bandung: Alumni, 1982. Nasution, Zoelkarnaen, dkk, Kompilasi Perundang-undangan tentang Narkotika, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006. Partodihardjo, Subagyo, Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya, Jakarta: Erlangga, 2006. Pengawasan Serta Peran Aktif Orang Tua dan Aparat Dalam Penanggulangan dan Penyalahgunaan Narkoba, Badan Kerjasama Sosial Pembinaan Warga Tama, 2005. Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1996. R. Soesilo, Kriminalistik Ilmu Penyidikan Kejahatan, Bogor: Politea, 1976. R. Soesilo, Taktik dan Tehnik Penyidikan Perkara Kriminil, Bogor: Politeai, 1980. Ratna Nurul Afifah, Pra Peradilan dan Ruang lingkupnya, Jakarta: Akadmika Presindo, 1986. Sitanggang, B. A, Pendidikan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Jakarta: Karya Utama, 1981. Skripsi Hukum Pidana, Situasi Permasalahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba, Pdf.com Soedjono. D, Kriminalitas dan Ilmu Forensik, Bandung: PT. Tribisana Karya, 1976. Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 1986, cet. Ke3. Soekanto, Soerjono, Mamuji, Sri, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995, Cet. Ke-4. Sunarno, Narkoba, Bahaya dan Upaya Pencegahannya, Semarang: PT. Bengawan Ilmu, 2007.
64
Sunarno, Siswantoro, Penegakan Hukum Psikotropika (Dalam Kajian Sosiologi Hukum), Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004. Sunggono, Bambang, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1997. Supramono, Gatot, Hukum Acara Pengadilan Anak, Jakarta: Djambatan, 2000. Supramono, Gatot, Hukum Narkoba Indonesia, Jakarta: Djambatan, 2009. Tambunan, Kitab Undang-undang Acara Pidana, Jakarata: Bina Cipta, 1986 UU Kesehatan dan UU Praktek Kedokteran, Jakarta: Karya Gemilang, 2010. UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, Jakarta: Sinar Grafika, 1999. UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Jakarta: Rineka Cipta, 2010. UU RI No.2 Tahun 2002 dan Peraturan Pemerintah RI Tahun 2010 tentang Kepolisian , Bandung: Citra Umbara, 2010. Yuswandi, Ali, Penuntutan, Hapusnya Kewenangan Menuntut dan Menjalankan Pidana, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1994.
