Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

ANALISIS HUKUM TERHADAP PUTUSAN HAKIM PADA PERKARA PERDATA NO.115/PDT.G/2013/PN. DI PENGADILAN NEGERI KLAS IA PADANG

ARTIKEL

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh: FERI ARDILA 1110012111024

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BUNG HATTA PADANG 2015 Reg. No. 103/Pdt-02/III-2015

1

1

Analisis Hukum Terhadap Putusan Hakim Pada Perkara Perdata No.115/Pdt.G/2013/PN. Di Pengadilan Negeri Klas IA Padang 1)

Feri Ardila1, As Suhaiti Arief1, Yansalzisatry.1 Progam Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta E-mail: [email protected] ABSTRAK

This study aims to determine the process of filing and examination of civil cases No.115 / Pdt.G / 2013 / PN, the basic consideration in decisions and analyze the process of submission to the verdict, by comparing some data and regulations related to issues under meticulous Writer , as the basis acauan in answering questions that arise, as well as direct interviews with the parties involved in the case. The results obtained by the authors of this study, namely: (1) The process of filing a lawsuit represented by an attorney, the case has entered the stage of the examination of evidence and in principle claim is not accepted (Niet ontvankelijk verklaard). (2) The judges into consideration in its decision was that the lack of party and do not have a clear basis of the claim, the judge ruled that the lawsuit was not accepted. (3) Analysis of this decision is the fault of the plaintiff in formulating his complaint and also part of the negligence by the courts in implementing the mandate of Article 119 HIR / 143 Rbg., As well as the ineffectiveness of the mandate of Article 4 paragraph (2) Of the Law of Judicial Power. Keywords: Civil Case, Judgment Justice, Legal Analysis.

mengajukan

Latar Belakang Dalam

hubungan

tuntutan

hak

diserahkan

bermasyarakat,

sepenuhnya kepada yang berkepentingan.

berpotensi akan terjadinya perselisihan-

Hal tersebut merupakan penegakan terhadap

perselisihan antara masyarakat, yang dapat

asas hakim bersifat menunggu dalam hukum

menimbulkan ketidakstabilan. Perselisihan

acara perdata (yudex ne procedat ex officio).

tersebut biasanya berujung sengketa karena

Pihak

merasa haknya telah dilanggar oleh orang

mengajukan

lain.

bentuk

lisan dibenarkan kepada mereka yang buta

perkaranya ke pengadilan untuk memperoleh

huruf. Namun dalam perkembangannya,

penyelesaian sesuai koridor hukum yang

praktek peradilan sekarang tidak lazim lagi

berlaku, yaitu dengan mengajukan gugatan

ditemukan pengajuan gugatan secara lisan.

melalui pengadilan, terhadap pihak-pihak Inisiatif

dalam

tertulis maupun secara lisan. Gugatan secara

keperdataannya dirugikan dapat mengajukan

merugikannya.

perkaranya

berkepentingan

gugatan. Pengajuan gugatan bisa secara

Bagi para pihak yang merasa hak-hak

yang

yang

untuk 1

Formulasi gugatan yang disusun dan

dalam

memperjuangkan

kepentingannya,

diajukan oleh penggugat merupakan dasar

Pasal 119 HIR/Pasal 143 RBg memberi

serta menjadi acuan dalam pemeriksaan

wewenang kepada Ketua Pengadilan Negeri

perkara tersebut di pengadilan. Apabila

(PN) untuk memberi nasehat dan bantuan

gugatan tersebut tidak memenuhi syarat-

kepada pihak penggugat dalam pengajuan

syarat formil sebuah gugatan, maka akibat

gugatannya. Dengan demikian akan dapat

hukumnya adalah gugatan tersebut akan

dicegah

dinyatakan

(Niet

gugatan yang cacat formil atau gugatan yang

Ontvankelijk verklaard) yang biasa disingkat

tidak sempurna, yang akan dinyatakan tidak

NO. Dasar hukum pemberian putusan NO

dapat diterima. Karena dalam prakteknya,

ini

Yurisprudensi

masih ada ditemukan perkara yang diputus

Mahkamah Agung RI No.1149/K/Sip/1975

dengan amar putusan yang menyatakan

tanggal 17 April 1975 Jo Putusan Mahkamah

gugatan penggugat tidak dapat diterima.

dapat

tidak

dapat

dilihat

dalam

diterima

Agung RI No.565/K/Sip/1973 tanggal 21

pemeriksaan

1979. Ada

beberapa

alasan

2. Apakah dasar pertimbangan Hakim

salah satunya adalah dengan alasan obscuur

dalam menjatuhkan putusan terhadap

batas-batas

perkara

objek sengketa yang tidak jelas atau tidak dicamtumkannya

nama

pihak

3. Analisa hukum terhadap putusan Hakim

menilai dan mempertimbangkan formalitas

Padang?

apakah

No.

115/Pdt.G/2013/PN. Padang?

Hakim memegang peranan penting dalam

yakni

perdata

yang

seharusnya masuk dalam daftar gugatan.

gugatan,

perkara

Pengadilan Negeri Klas IA Padang?

gugatan penggugat tidak dapat diterima,

menyangkut

terhadap

Perdata No. 115/Pdt.G/2013/PN. di

atau

pertimbangan hakim dalam menyatakan

misalnya

gugatan-

1. Bagaimanakah proses pengajuan dan

RI No.1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April

sebuah

pengajuan

Permasalahan

Agustus 1973, Jo Putusan Mahkamah Agung

libel,

terjadinya

No.

115/Pdt.G/2013/PN.

Metode Penelitian

telah

Penelitian

memenuhi syarat formil berdasarkan Pasal 8

adalah

suatu

upaya

Rv atau tidak. Setiap pihak yang ingin

manusia untuk mencari jawaban masalah

mengajukan gugatan haruslah mempunyai

yang dialami, sehingga kesulitan yang

kepentingan hukum yang cukup. Untuk

dihadapi manusia tersebut dapat diatasi.

mengatasi adanya kekurangan-kekurangan yang dihadapi oleh para pencari keadilan 2

Dalam melakukan penelitian ini, penulis

menggunakan

metode

6) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan diubah lagi dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung .

sebagai

berikut: 1. Jenis Penelitian Di dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian

7) Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

hukum nomatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan memperoleh data dari studi kepustakaan untuk mendapat data

b. Bahan Hukum Sekunder

primer, di samping itu juga melakukan

Bahan

wawancara untuk mendapatkan data

Hukum

Sekunder,

yaitu data-data yang memberikan

sekunder.

penjelasan mengenai data primer, seperti

2. Sumber Data

buku-buku,

makalah-

makalah, jurnal-jurnal dan data

Sumber data yang digunakan dalam

yang ada pada Pengadilan Negeri

penelitian hukum normatif adalah:

Klas IA Padang. a. Bahan Hukum Primer c. Bahan Hukum Tersier

1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer).

Bahan Hukum Tersier, yaitu data yang memberi petunjuk

2) Herzien Inlandsch Reglement (HIR)/Rechtsreglement

maupun penjelasan terhadap data

Buitengewesten (RBg).

primer dan data sekunder, seperti Kamus Hukum dan Kamus Besar

3) Reglement op de Burgerlijke

Bahasa Indonesia (KBBI).

Reshtsvordering (Rv). 3. Teknik dan alat pengumpulan data 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Teknik

pengumpulan

data

dilakukan dengan cara: a. Studi

5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan diubah lagi dengan UndangUndang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum.

dokumen

atau

studi

kepustakaan Studi dokumen atau studi kepustakaan

yaitu

teknik

pengumpulan

data

dengan

membaca 3

dan

mengambil

kesimpulan

dari

peraturan

Setelah semua data dirasa

literatur-

lengkap, maka data dianalisis

literatur yang berkaitan dengan

secara kualitatif, yaitu data yang

permasalahan yang diteliti dan

diperoleh dikelompokkan sesuai

putusan hakim dalam perkara

permasalahan

perdata

kemudian

No.115/Pdt.G/2013/PN.Padang.

kesimpulan.

perundang-undangan,

yang

diteliti

diambil

suatu

b. Wawancara Wawancara

yaitu

teknik

data

yang

pengumpulan

HASIL DAN PEMBAHASAN A.Pemeriksaan Gugatan Perkara Perdata

dilakukan dengan mengadakan

No.115/Pdt.G/2013/PN

tanya-jawab guna memperoleh

Negeri Klas IA Padang

keterangan

dari

narasumber,

1.

untuk memperkuat data primer

Proses

Pengajuan

di

Pengadilan

Gugatan

Perkara

Perdata No.115/Pdt.G/2013/PN

kepada Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Padang.

Proses penyelesaian perkara perdata 4. Teknik pengolahan dan analisis data

melalui jalur pengadilan diawali dengan

a. Teknik pengolahan Data setelah

yang

pengajuan gugatan oleh pihak yang merasa diperoleh

haknya terganggu atau dirugikan oleh pihak

akan

lain. Penggugat yang hendak mengajukan

penelitian

mengalami

proses

editing.

gugatan

harus

mempunyai

kepentingan

Editing merupakan suatu upaya

hukum yang cukup dan memiliki dasar

meneliti kembali catatan atau

hukum yang jelas untuk menuntut haknya.

data-data yang diperoleh apakah data

tersebut

lengkap

sudah serta

dipertanggungjawabkan.

Dalam

cukup

perkara

No.115/Pdt.G/2013/PN.Padang

dapat

perdata yang

mengajukan gugatan adalah ahli waris sah

Pada

dari Thio Tjoe Liong (Willy Syofyan

editing,terjadi pemisahan antara

Tionardi) yang merupakan kakak kandung

data yang diperlukan dengan data

dari Thio Tjoe Hoat (Gusman Effendi

yang tidak diperlukan sesuai

Tionardi), dengan identitas sebagai berikut:

dengan permasalahannya. b. Analisis data

Nama

: RUDY SUMITRO TIONARDI

4

Tempat/tanggal lahir : Padang/ 23 Februari

Petamburan, Jakarta Barat. Untuk

1958

saat ini menetap di Jln. Pulo

Jenis kelamin

Macan 6 no. 31, Tomang Raya,

: Laki-laki

Jakarta Barat, untuk selanjutnya Perkerjaan

: Swasta

Alamat

: Jln. Klenteng II no.351,

disebut sebagai Tergugat II. c.

Fredy

Johan

Tionardi,

anak

RT. 003, RW. 004,

kandung Gusman Effendi Tionardi

Kampung

Pondok,

M., laki-laki, pekerjaan swasta,

Kecamatan

Padang

beralamat di Jln. Tawakal II/A no.

Barat, Padang.

7E, RT. 03, RW. 009, Kelurahan Tomang,

Tergugat yang dicantumkan dalam

Kecamatan

Grogol


perkara ini adalah Istri Paman Penggugat


dan anak-anak dari Paman Penggugat.


Identitas para Tergugat tersebut adalah

Jakarta Barat, untuk selanjutnya

sebagai berikut:

disebut sebagai Tergugat III. a. Francien Farida Sulidar, istri dari d. Henry Gunawan Tionardi, anak

Gusman Effendi Tionardi M., perempuan,

pekerjaan


swasta,

M., laki-laki, pekerjaan swasta,




Kecamatan

7E, RT. 03, RW. 009, Kelurahan

Grogol

Tomang,


Kecamatan

Grogol








disebut sebagai Tergugat I.

disebut sebagai Tergugat IV. b. Heddy Mariawati Tionardi, anak e. Reny Ridwan Tionardi, anak



M., perempuan, pekerjaan swasta,

M., perempuan, pekerjaan swasta,




Kecamatan

7E, RT. 03, RW. 009, Kelurahan

Grogol 5

Tomang,

Kecamatan

Grogol

Effendi Tinardi (Thio Tjoe Hoat),


dibeli dengan menggunakan uang


kakaknya bernama Willy Syofyan


Tionardi (Thio Tjoe Ling) yang


merupakan ayah kandung dari

disebut sebagai Tergugat V.

Penggugat, hal itu berdasarkan surat pernyataan yang dibuat Thio

Objek perkara yang disengketakan

Tjoe Hoat tertanggal 04 Maret

adalah SHM No 1451, yang terletak di Jalan

1987, sehingga pemakaian nama

Klenteng II No. 351 Padang atas nama Thio

Gusman Effendi Tionardi (THIO

Tjoe Hoat, karena Thio Tjoe Liong (ayah Penggugat)

pernah

melakukan

TJOE HOAT) dalam akta jual beli

jual-beli

dan SHM merupakan formalitas

tanah atas nama adiknya Thio Tjoe Hoat. Hal

tersebut

tercantum

dalam

saja.

surat

pernyataan yang ditandatangani oleh ayah

b. Pada tanggal 01 Agustus 2004

Penggugat dan paman Penggugat yaitu Thio

terjadi kebakaran atas rumah No.

Tjoe Hoat. Hal inilah yang menguatkan

351 di Jalan Kelenteng II Padang,

Penggugat bahwa objek perkara tersebut

yang menyebabkan meninggalnya

adalah milik ayah Penggugat sendiri, yang

Willy Syofyan Tionardi (Thio

mana menurut ketentuan dalam KUHPerdata

Tjoe Liong) beserta istrinya Olivia

pihak

waris

Sridanti Kusuma dan barang-

berdasarkan undang-undang yang mewarisi

barang berharga juga musnah,

secara ab intestato. Menurut ketentuan

termasuk SHM No. 146 tersebut.

Penggugat

adalah

ahli

tersebut yang berhak menerima warisan

c. Pada tahun 2010 telah terbit

adalah para keluarga sedarah, baik sah

sertifikat

maupun di luar kawin dan suami atau istri

pengganti No.

1451

tanggal 03 Februari 2010, Surat

yang hidup terlama.

Ukur tanggal 28 Desember 2009,

Dalam surat gugatannya Penggugat

07 Januari 2009 dengan luas tanah

menguraikan beberapa posita dari perkara

131 m2 sebagai pengganti SHM

yang digugat, diantaranya:

No. 146 yang hilang/musnah, dan SHM

a. Bahwa tanah beserta bangunan

tersebut

diurus

oleh

Penggugat, berdasarkan kekuatan

rumah yang tercatat dengan SHM

surat kuasa yang diberikan oleh

No. 146 atas nama Gusman

Francien Farida Sulidar beserta 6

anaknya

dan

Saudara

dari

nama Gusman Effendi Tionardi

Penggugat.

(Thio Tjoe Hoat) menjadi ke atas nama ahli waris Willy Syofyan

d. Setelah pengurusan surat yang

Tionardi (Thio Tjoe Liong) yakni

musnah tersebut selesai, maka

Rudy

Penggugat ingin melakukan balik

Sumitro

Tionardi

(Penggugat).

nama atas objek perkara tersebut ke atas nama Penggugat dan

e. Serta menghukum Tergugat untuk

saudaranya, akan tetapi tidak ada

membayar segala biaya perkara

ittikad baik dari pihak Tergugat

yang timbul akibat perkara ini.

untuk memberikan tanda tangan

f. Jika hakim berpendapat lain, maka

sebagai persetujuan balik nama

mohon

tersebut.

yang

seadil-

adilnya (ex aequo et bono).

Dari uraian posita tersebut, maka Penggugat

putusan

mengajukan

petitum

Setelah

yang

membuat

surat

gugatan,

Penggugat kemudian mendaftarkannya pada

didasarkan pada posita berupa:

tanggal 15 Juli 2013 ke Pengadilan Negeri

a. Mengabulkan Gugatan Penggugat

Klas Ia Padang ke bagian Panitera Muda

untuk seluruhnya.

Perdata

dengan

nomor

registrasi

No.115/Pdt.G/2013/PN dan membayar uang

b. Menyatakan bahwa Penggugat

panjar perkara ke bank yang ditunjuk.

adalah ahli waris yang sah dari

Setelah itu Penggugat menyerahkan bukti

Thio Tjoe Liong,

pembayarannya ke bagian Panitera Muda c. Menyatakan surat pernyataan yang

Perdata dan kemudian bagian Panitera Muda

dibuat oleh Thio Tjoe Hoat adalah

Perdata menyerahkan surat gugatan beserta

sah dan mengikat berdasarkan

bukti pembayaran yang dilampirkan kepada

hukum dan harus dipatuhi para

Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Padang

ahli waris dan kedua belah pihak,

untuk diperiksa. Setelah gugatan diperiksa, Ketua Pengadilan Negeri Klas Klas IA

d. Menyatakan bahwa Thio Tjoe

Padang menunjuk 3 Hakim dan Panitera

Liong sebagai pemilik sah atas objek

yang

menjadi

Pengganti.

sengketa

dalam perkara ini, menghukum

2.

Pemeriksaan

Perkara

para Tergugat untuk membalik

No.115/Pdt.G/2013/PN

namakan SHM No. 1451 atas

Negeri Klas IA Padang 7

di

Perdata Pengadilan

a. Sidang pertama dibuka pada tanggal 19

g. Sidang ke tujuh, pada tanggal 13 Januari

Agustus 2013. Pada sidang pemeriksaan

2104 agendanya adalah pembacaan surat

pertama, para Tergugat tidak hadir dan

bukti, tetapi masih belum siap.

majelis Hakim yang mengadili perkara ini

h. Sidang ke delapan, pada tanggal

berpendapat, bahwa kurangnya pihak

Januari

yang harus dilibatkan sebagai Penggugat

2014

pembacaan

dan Tergugat. Majelis beranggapan, pihak

surat

20

agendanya

adalah

bukti

sudah

yang

disiapkan oleh Penggugat.

Penggugat harus mengikutsertakan juga i. Sidang ke sembilan, pada tanggal 27

nama ayahnya sebagai Penggugat dan nama pamannya sebagai Tergugat dalam

Januari

2014

surat gugatannya.

pemmeriksaan saksi dalam

b. Sidang ke dua tanggal 19 september 2013,

agendanya

persidangan

adalah

dari

Penggugat,

ini

Penggugat

menghadirkan 2 orang saksi.

dengan agenda pemanggilan para pihak j. Sidang ke sepuluh, pada tanggal 14

Tergugat.

Februari

c. Sidang ke tiga adalah acara pemanggilan

agendanya

adalah

pemeriksaan tempat objek perkara yang

para pihak Tergugat pada tanggal 17

terletak di Jalan Klenteng II No. 351

oktober 2013.

Padang.

d. Sidang ke empat, acara pemanggilan pada

k. Sidang ke sebelas, pada tanggal 24 Maret

tanggal 18 Nopember 2013 dengan agenda

2014

pemanggilan

melalui

2014

Media

agendanya

adalah

penyerahan

kesimpulan oleh Penggugat.

Nasional.

l. Sidang ke duabelas, pada tanggal 07 April

e. Sidang ke lima, pada tanggal 23 Desember

2014 agendanya adalah putusan, akan

2013 agendanya adalah pembacaan surat

tetapi tidak dihadiri oleh masing-masing

gugatan dari Penggugat tanpa dihadiri

pihak yang berperkara.

oleh pihak Tergugat. m. Sidang ke tigabelas, pada tanggal 12 Mei

f. Sidang ke enam, pada tanggal 06 Januari

dengan acara yang seharusnya putusan,

2014 agendanya adalah penyerahan surat bukti

dari

Penggugat,

tetapi

akan tetapi diundur Tootnader, karena

pada

Penggugat materiil meninggal dunia.

persidangan ini surat bukti tersebut belum n. Setelah menimbang, bahwa berdasarkan

siap.

surat kuasa substitusi tertanggal 20 Juni 8

2014 tentang menghadiri persidangan

2009 dengan luas tanah 131 m2 atas nama

dalam

Thio

perkara

perdata

Hoat

Tionardi)

keterangan

waris

pengganti dari SHM No.146 tanggal 04

No.479/07/KKP/VI/2014 dan surat kuasa

Oktober 1966, dan Surat Ukur tanggal 26

yang telah didaftarkan di Kepaniteraan

Juli tahun 1900 No.21 yang musnah

Pengadilan

maka

akibat kebakaran tanggal 01 Agustus

ditetapkanlah sidang ke empat belas

2004. Setelah mempertimbangkan objek

tanggal

yang

gugatan, hakim kemudian memberikan

Jurusita/Jurusita

pertimbangan terhadap dasar gugatan dari

Pengganti untuk memanggil pihak yang

dalil-dalil dan silogisma dari peristiwa

berperkara datang yang dalam hal ini

hukum yang dicantumkan Penggugat

diwakili kuasa berdasarkan surat kuasa

dalam

untuk membacakan putusan. Di mana

pemeriksaan

putusan

mendengarkan

07

Padang,

Juli

tersebut

2014,

menyatakan

bahwa

gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Dasar

Pertimbangan

Hakim

surat-surat keterangan

bukti, saksi

dari

2. Pertimbangan Tentang Hukumnya

di

a.

Pengadilan Negeri Klas IA Padang

Pemanggilan

terhadap

pihak

Tergugat apakah sudah memenuhi

1. Pertimbangan Tentang Duduk Perkara

ketentuan sebagaimana

Pertimbangan tentang duduk perkara,

undang-undang yang

dimaksud

dalam Pasal 149 RBg/125 HIR.

dimulai dari pertimbangan terhadap surat gugatan

selanjutnya

dari gugatan yang diajukan Penggugat.

dalam

No.115/Pdt.G/2013/PN.

gugatannya,

sertifikat

pihak Penggugat, serta meneliti formalitas

Menjatuhkan Putusan terhadap Perkara Perdata

surat

merupakan

Effendi

surat

Negeri

yang

(Gusman

No.115/Pdt.G/2013/PN/PDG,

memerintahkan

B.

Tjoe

tertanggal 12 Juli 2013 yang

b.

Kemudian

mempertimbangkan

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Relaas Panggilan Umum kepada

Negeri Padang pada tanggal 15 Juli 2013

Tergugat-Tergugat

di

No.115/Pdt.G/2013/PN.PDG

bawah

No.

115/Pdt.G/2013/PN/PDG

Reg.

:

dengan

masing-masing pada hari Kamis

mengemukakan perihal objek gugatan

tanggal 19 Agustus 2013, pada

yaitu berupa SHM No.1451 tanggal 03

hari Kamis 19 September 2013,

Februari 2010, Surat Ukur tanggal 28

pada hari

Desember 2009, surat tanggal 07 Januari

Oktober 2013, pada hari Kamis 18 9

Kamis tanggal 17

c.

November 2013, pada hari Senin

lebih 131 m2 yang terletak di

tanggal 23 Desember 2013.

Jalan Kelenteng II Padang atas

Pertimbangan terhadap

nama Gusman Effendi Tionardi,

pemanggilan

Tergugat

maka Gusman Effendi haruslah

telah

dijadikan pihak dalam perkara.

dinyatakan sah dan patut, maka Pengadilan

akan

pemeriksaan

perkara,

menjatuhkan tanpa

putusan

hadirnya

Sehingga menurut majelis Hakim,

melanjutkan

gugatan Penggugat dalam perkara

dan

a quo adalah kurang pihak dan

dengan

Tergugat

berdasarkan

(bij

Yurisprudensi

Mahkamah Agung no.938.K/1971

verstek).

tanggal 30 September 1972 dan d.

Mempertimbangkan

tentang

Yurisprudensi Mahkamah Agung

penguasaan SHM No.146 tanggal

no.1424.K/Sip/1975 dan tanggal

04 Oktober 1966 yang terletak di

01 Juni 1976 “…… suatu Gugatan

Jalan Kelenteng II Padang No.

haruslah dinyatakan tidak dapat

351 seluas 131 m2, di mana SHM

diterima apabila terdapat pihak

No. 146 tersebut terdaftar atas

yang seharusnya digugat tidak

nama Gusman Effendi Tionardi

diikut sertakan.

(Thio Tjoe Hoat) yang dibeli

C.

dengan menggunakan uang milik

meninggalnya Penggugat

1. Analisis Terhadap Pasal 119 HIR/143 RBg dalam Proses Pengajuan Gugatan

serta

musnahnya surat-surat berharga.

Berdasarkan Pasal 119 HIR/143 RBg

e. Mempertimbangkan surat gugatan Penggugat bahwa,

yang

yang

yang

mendalilkan

menjadi

Proses

No.115/Pdt.G/2013/PN.Padang

rumah tersebut telah terbakar yang

tua

Terhadap

Putusan Hakim Pada Perkara Perdata

Liong) orang tua Penggugat. Dan

orang

Hukum

Pengajuan Gugatan, Pemeriksaan dan

Willy Sjofyan Tionardi (Thio Tjoe

mengakibatkan

Analisis

menyatakan

bahwa

Ketua

pengadilan negeri berkuasa memberi

pokok

nasehat

dan

pertolongan

kepada

permasalahan adalah SHM No.

penggugat atau kepada wakilnya tentang

1451 tanggal 03 Februari 2010

hal

dengan surat ukur tanggal 28

Peraturan ini adalah amat berguna bagi

Desember 2009 seluas kurang

orang-orang yang mencari keadilan, yang 10

memasukkan

surat

gugatannya.

biasanya tidak mempunyai pengetahuan

dan kesalahan dalam memaknai Pasal 119

tentang hukum umumnya dan tidak tahu

HIR/143 RBg yang menjadi tidak efektifnya

akan

perdata

amanat dari pasal tersebut, hal ini terlihat

khususnya, lagi pula tidak mampu untuk

dari putusan yang dijatuhkan oleh majelis

membayar pertolongan seorang penasehat

hakim Pengadilan Negeri Klas IA pada

hukum.

sebenarnya

perkara perdata No.115/Pdt.G/2013/PN.Pdg

bertentangan dengan larangan umum bagi

yang diputuskan dengan amar gugatan tidak

Hakim

dapat diterima (Niet Ont van kelijk ver

pemeriksaan

perkara

Peraturan

dalam

ini

perkara

yang

telah

diserahkan kepada pengadilannya, atau

klaard),

yang dapat diduganya akan diajukan

seharusnya

kepadanya, dengan langsung atau tidak

Pengadilan Negeri Klas IA menjalankan

langsung, untuk memberi nasihat atau

sesuai dengan yang diamanatkan oleh Pasal

pertolongan kepada pihak-pihak yang

119 HIR/143 Rbg.

berperkara atau pengacaranya, akan tetapi ternyata

sesuai

benar

dengan

dapat

Ketua

Pengadilan Negeri Klas IA Padang, beliau

para

berpendapat

bahwa

penafsiran

tentang

kewenangan pengadilan berdasarkan pasal

kerasnya mengatasi segala hambatan dari untuk

jika

itu

satu hakim yang mengadili perkara ini, di

pencari keadilan dan berusaha sekeras-

rintangan

terjadi,

NO

dengan Bapak M.S Giri Basuki, S.H. salah

ayat (2) yang mengatakan bahwa dalam membantu

tidak

putusan

lakukan pada tanggal 30 Desember 2014,

(Undang-undang Nomor 48/2009) pasal 4

Pengadilan

mana

Namun dari wawancara yang penulis

jiwa

Undang-undang Kekuasaan Kehakiman

perkara,

yang

tersebut hanya seputar informasi mengenai

tercapainya

prosedur pengajuan gugatan atau tentang

peradilan yang sederhana, cepat dan biaya

bentuk gugatan yang akan diajukan. Hal

ringan.

tersebut hanya terkait mengenai bagaimana

Berdasarkan penelitian penulis di

proses

atau

mekanisme

ketika

ingin

Pengadilan Negeri Klas IA Padang, aturan

mengajukan gugatan di pengadilan, begitu

Pasal 119 HIR/143 Rbg tidak efektif

pula pengajuan gugatan yang dibenarkan

diterapkan oleh pengadilan. Formalitas surat

berdasarkan undang-undang dalam praktik

gugatan yang dirumuskan oleh penggugat

hanya ada dua bentuk (lisan dan tulisan).

tidak serta merta ditegur langsung oleh

Sehingga

hakim. Sehingga penulis memaknai, bahwa

diberikan tidak berperan penting dalam

telah terjadi kelalaian yang dilakukan oleh

meminimalisir lahirnya putusan negatif.

Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Padang, 11

petunjuk

yang

kemungkinan

2. Analisis Terhadap Pasal 4 ayat (2)

yang besar, sehingga pihak yang berperkara rugi dari segi waktu dan uang.

Undang- undang Kekuasaan Kehakiman Pada

Perkara

Perdata

3. Analisis Terhadap Teori Dalam Hukum

No.115/Pdt.G/2013/PN.Pdg

Acara Perdata Perihal Gugatan NO (Niet

Ketentuan dalam Pasal 4 ayat Undang-undang

Kekuasaan

Ontvankelijk verklaard)

(2)

Kehakiman

Berdasarkan teori dalam

memerintahkan pengadilan untuk membantu para

pencari

keadilan

dan

acara perdata, terhadap gugatan yang diputus

berusaha

dengan amar gugatan tidak dapat diterima,

mengatasi segala hambatan dan rintangan

pada prinsipnya hakim tidak diperkenankan

untuk dapat tercapainya peradilan yang

untuk memeriksa dan mempertimbangkan

sederhana, cepat, dan biaya ringan.

pokok perkara, karena pemeriksaan pokok

Namun, dalam penyelesaian perkara perdata Pengadilan

No.115/Pdt.G/2013/PN.Pdg Negeri

Klas

IA

hukum

perkara seharusnya dilakukan apabila pada

di

saat

Padang

memeriksa

surat

gugatan

hakim

menyatakan bahwa formalitas surat gugatan telah sempurna.

memerlukan waktu yang relatif lama baru kemudian dijatuhi putusan dan gugatan yang

Namun dari uraian pertimbangan

sudah dari awal harusnya dinyatakan NO,

dalamPutusan No.115/Pdt.G/201/PN.Padang

tapi tetap dilanjutkan proses persidangannya

terlihat bahwa hakim dalam menjatuhkan

. Ini terlihat dari berita acara sidang

putusannya

pemeriksaan perkara dari tanggal 19 Agustus

terhadap

2013 sampai dengan 7 Juli 2014, di mana

telah pokok

mempertimbangkan

perkara

dari

gugatan

Penggugat, hal ini dapat diketahui bahwa

acara persidangan dilakukan sebanyak 10

hakim telah memeriksa dalil bukti-bukti dari

(sepuluh) kali proses. Di dalam proses

Penggugat yaitu berupa bukti surat dan bukti

tersebut juga diadakan acara pemanggilan

saksi yang dihadirkan didalam persidangan.

pihak Tergugat melalui Relas Panggilan

Mengenai hal tersebut tentu bertentangan

Pengadilan, yang mengakibatkan Penggugat

dengan teori yang

harus mengeluarkan biaya yang cukup besar

menyatakan bahwa

penjatuhan putusan dengan amar yang

selama proses persidangan, yaitu sebanyak

menyatakan

Rp. 4.001.000,-. Dari hal tersebut Penulis

verklaard

memaknai, bahwa putusan NO pada perkara

gugatan (NO)

mempertimbangkan

perdata No.115/Pdt.G/2013/PN.Pdg sudah

perkara.

memakan waktu yang cukup lama dan biaya

12

Niet

Ontvankelijk

pada prinsipnya tidak mengenai

pokok

Simpulan 1.

memberi

Proses

Pengajuan

gugatan

Pengadilan

dan

pengajuan

memberi

yang tidak sempurna. Terhadap putusan ini, proses tersebut tidak sejalan dengan

dilaksanakan melalui alur perkara yang dari

untuk

Ketua

keadilan untuk mencegah adanya gugatan

di

Pengadilan Negeri Klas IA Padang

dimulai

Negeri

kepada

nasehat dan bantuan kepada para pencari

pemeriksaan terhadap perkara perdata No.115/Pdt.G/2013/PN.Padang

wewenang

asas peradilan cepat, sederhana dan biaya

gugatan,

ringan yang juga diatur dalam Pasal 2

penunjukan majelis Hakim oleh ketua

Ayat (4) UU Kekuasaan Kehakiman.

pengadilan, pemeriksaan di persidangan yang meliputi pembacaan gugatan oleh

Saran

Penggugat, pembuktian dan kesimpulan

1. Sebaiknya pihak pengadilan dalam hal ini

sampai penjatuhan putusan.

ketua

2. Majelis hakim dalam putusannya telah

pengadilan

negeri

lebih

memperhatikan amanah dari Pasal 119

menilai dan mempertimbangkan hal-hal

HIR/143

yang terungkap di depan persidangan dan

kepada setiap pencari keadilan untuk

menjatuhkan putusan yang menyatakan

meminimalisir

gugatan tidak dapat diterima. Dasar

gugatan tidak dapat diterima.

pertimbangan

yang

terdapat

dalam

gugatan.

Majelis

hakim

serta

menerapkannya

putusan

dengan

amar

2. Pihak penggugat dalam mengajukan

putusan telah memasuki pokok perkara dari

Rbg

gugatan pada pengadilan negeri setempat

tidak

hendaknya lebih jeli dan teliti dalam

menerima gugatan Penggugat dengan

merumuskan surat gugatan tersebut agar

alasan bahwa gugatan tersebut kabur

tidak mengandung cacat formil.

(obscuur libel), karena kurangnya pihak gugatan

3. Sebaiknya dirumuskan sebuah aturan yang

merupakan pertimbangan hakim dalam

lebih jelas yang menerangkan mengenai

menjatuhkan putusan negatif.

kewenangan

yang

dicantukam

dalam

menghentikan 3. Putusan dengan amar gugatan tidak dapat

dalam

untuk

pemeriksaan

dapat perkara

perdata di pengadilan negeri apabila

diterima adalah kesalahan dari pihak Penggugat

hakim

majelis hakim telah meyakini bahwa surat

merumuskan

gugatan pihak penggugat mengandung

gugatannya juga bagian dari kelalaian

cacat

oleh pihak pengadilan dalam menerapkan

formil

untuk

lebih

menjamin

penegakan dari Pasal 2 Ayat (4) UU

amanah Pasal 119 HIR/143 Rbg yang

Kekuasaan Kehakiman yang merupakan 13

ketegasan dari asas peradilan cepat,

Abdulkadir Muhammad, 2000, Hukum Acara Perdata Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

sederhana dan biaya ringan.

A.Wahab Daud, 2002, H.I.R. Hukum Acara Perdata, Pusbakum, Jakarta.

4. Setiap kuasa hukum yang diamanahkan untuk membantu para pihak dalam proses

As Suhaiti Arief, 2008, Hukum Acara Perdata, Bung Hatta University Press, Padang.

penyelesaian perkara melalui pengadilan sebaiknya tidak bertindak sebagai wakil pihak

tersebut

saja

melainkan

Bambang Sugeng dan Sujayadi, 2009, Hukum acara perdata & Dokumen Litigasi Perkara Perdata, Kencana, Surabaya.

juga

memberi pemahaman dan pengetahuan hukum kepada kliennya yang sedang

M. Nur. Rasaid, 2008, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta.

berperkara. Ucapan Terima Kasih Pada

kesempatan

ini

M. Yahya Harahap, 2011, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan,Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta.

penulis

mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak-pihak yang sudah membantu penulis

Riduan Syahrani, 2004, Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

selama menyelesaikan skripsi. Pihak-pihak yang dengan sabar membimbing dan selalu

Rimdan,

memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi.

R. Soeroso, 2010, Hukum Acara Perdata Lengkap, Sinar Grafika, Jakarta.

Pihak tersebut adalah: (1) Ibu As Suhaiti

Arief,

S.H.,

M.H,

Kekuasaan Kehakiman PascaAmandemen Konstitusi, Kencana, Jakarta.

selaku

Soepomo, 2002, Hukum Acara Perdata pengadilan Negeri, Pradnya Paramita, Jakarta.

Pembimbing I (2) Ibu Yansalzisatry, S.H., M.H, selaku Pembimbing II. Ketua Bagian

Sudikno Mertokusumo, 2006, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta.

Hukum Perdata Fakultas Hukum, (3) Bapak Adri, S.H., M.H, dan selaku Penguji II (4) Bapak Desmal Fajri S.Ag., M.H, selaku Penguji I, (5) Keluarga tercinta yang selalu

Peraturan Perundang-undangan

memberi dukungan moril maupun materi. (6) serta teman-teman seperjuangan.

Herzien Inlandsch (HIR)/Rechtsreglement (RBg).

Daftar Pustaka

Reglement op Reshtsvordering (Rv).

A. Buku-buku

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 14

de

Reglement Buitengewesten Burgerlijke

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

www.hukumonline.com www.duniahukum.com

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum. Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Website : http://www.hukumacaraperdata.com/2012/0 4/10/Tiar-Ramon,S.H.prosedur-pengajuangugatan-pada-pengadilan-negeri/.

15

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Recommend Documents