Gugatan Tidak Dapat Diterima Atau Niet Ontvankelijkverklaard (N.O) Dalam Praktiknya Di Pengadilan Negeri Klas 1A Padang
ARTIKEL
Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Oleh:
AFRIANTO 1010012111198
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BUNG HATTA PADANG 2015
Reg. No. 105/Pdt-02/VI-2015
2
Gugatan Tidak Dapat Diterima Atau Niet Ontvankelijkverklaard (N.O) Dalam Praktiknya Di Pengadilan Negeri Klas 1A Padang Afrianto1, As Suhaiti Arief1, Syafril 1 1)
Progam Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta E-mail:
[email protected]
ABSTRAK
Preparation of a lawsuit in a civil case plays an important role in the process of proving, if a lawsuit is prepared or submitted to the court did not fulfill the formal requirements of a lawsuit the consequences that the lawsuit will be declared unacceptable. In this study the formulation of the problem, namely 1). reason law whether that causes an unacceptable claim? 2). how legal consequences of the verdict stating a claim is unacceptable? 3). effort law whether that can be achieved claimant against the judge's decision that states a claim can not be accepted ?. The method used is the juridical sociological form of primary data results of interviews with judges and clerks. Based on research legal reasons that cause unacceptable lawsuit is 1). The reason tort plaintiff inconsistent contradictions, between fundamentum petendi with conflicting petition in posita lawsuit. 2). the legal consequences of the verdict which states the lawsuit unacceptable judges no longer consider the material or subject matter. 3). Legal remedies against the decision of the judge who declared an unacceptable plaintiffs claim more frequent or re-filed to the District Court.
Keywords: Lawsuit, Court Decisions, Claims unacceptable
setiap
Latar Belakang Manusia adalah makhluk sosial yang
memenuhi
Seseorang yang merasa dirugikan
karena itu tentu manusia akan mengadakan
oleh pihak lain, dan menganggap ini
hubungan dengan manusia lain. Di dalam
masalah untuk memenuhi kebutuhannya,
kehidupan bermasyarakat, masing-masing kepentingan
dalam
kebutuhannya.
selalu membutuhkan manusia lain, oleh
manusia mempunyai
manusia
dapat
yang
mengajukan
tuntutannya
ke
pengadilan yang berwenang agar dapat
berbeda antara yang satu dengan yang
memperoleh
lainnya. Ada kalanya kepentingan itu saling
mestinya,
bertentangan, hal ini dapat menimbulkan
gugatan
suatu masalah yang akan dihadapi oleh 3
penyelesaian
yaitu terhadap
dengan pihak
sebagaimana menyampaikan yang
dirasa
merugikannya
ke
Hanya
penggugat tentang hal memasukkan gugatan
kepentingan yang layak serta mempunyai
(Pasal 119 HIR, Pasal 143 Rbg). Dengan
dasar hukum sajalah yang dapat diterima
ketentuan ini hendak dicegahlah pengajuan
sebagai dasar tuntutan hak.
surat gugatan yang kurang jelas atau kurang
Dalam
pengadilan.
hal
merumuskan
lengkap. Tentang memberi nasehat kepada
surat
para pihak ini tidak hanya terbatas pada
gugatan pihak penggugat harus mengetahui
masukan gugatan saja, tetapi juga pada
bagaimana prosedur dan isi perumusan dari
waktu memeriksa perkara. Ketua berhak
suatu surat gugatan sesuai dengan ketentuan peraturan berlaku
perundang-undangan mengenai
gugatan.
untuk memberi nasehat kepada kedua belah
yang
Kalau
pihak serta menunjukkan upaya hukum
isi
yang dapat digunakan kepada mereka (Pasal
perumusan surat gugatan pengugat tidak baik,
tidak
lengkap
dan
tidak
jelas
maka
hal
ini
akan
(obscuurlibel)
132 HIR, 156 Rbg)2. Dari
Penelitian
yang
dilakukan
mengakibatkan tidak diterimanya gugatan
dikantor
penggugat oleh hakim.
Negeri Klas 1A Padang bulan Januari 2013 sampai Desember
Dalam Hukum Acara Perdata untuk
gugatan
tergantung dari inisiatif seseorang atau orang
yang
merasa
Hukum
Acara
mempertahankan
Perdata
hukum
tidak
dapat
diterima
(Niet
Ontvankelijkverklaard).
haknya
dilanggar oleh orang lain. Tugas hakim dalam
tahun 2013 ditemukan
adanya 22 putusan hakim yang menyatakan
adanya atau tidak adanya suatu perkara
beberapa
panitera perdata Pengadilan
1. Alasan-alasan hukum apakah yang
ialah
menyebabkan suatu gugatan tidak
perdata,
dapat
diterima
atau
menetapkan apa yang ditentukan hukum
ontvankelijverklaard
dalam suatu perkara. Dengan demikian yang
Pengadilan Negeri Klas 1A Padang?
menjadi tugas pokoknya adalah menerima, memeriksa,
dan
mengadili
(N.O)
niet di
2. Bagaimanakah akibat hukum dari
serta
Putusan hakim yang menyatakan
menyelesaikan setiap perkara yang diajukan
suatu gugatan tidak dapat diterima
kepadanya.1
atau niet ontvankelijverklaard (N.O)
Ketua Pengadilan Negeri berkuasa
di
memberi nasehat dan bantuan kepada setiap
Pengadian
Negeri
Klas
1A
Padang? 2
Sudikno Mertokusumo, 2002, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, hlm 95
1
M. Nur Rasaid, 1995, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, hlm 15.
4
3. Upaya Hukum apakah yang dapat ditempuh
penggugat
Penelitian ini menggunakan
terhadap
dua (2) sumber data yaitu:
putusan hakim yang menyatakan
a. Data primer
suatu gugatan tidak dapat diterima atau
niet
Data primer adalah data
ontvankelijkverklaard
yang
diperoleh
melalui
(N.O) di Pengadilan Negeri Klas 1A
penelitian langsung di lapangan,
Padang.
guna mendapatkan data yang berhubungan dengan
Metode Penelitian
yang diteliti.
Penelitian adalah salah satu upaya
Adapun informan dalam
manusia untuk mencari jawaban masalah
penelitian ini adalah :
yang dialami, sehingga kesulitan yang
1. Hakim
dihadapi manusia tersebut dapat diatasi..
Klas
Dalam melakukan penelitian ini, penulis
menggunakan
metode
1A
2. Panitera
Padang,
Muda
Perdata
b. Data sekunder
penelitian Yuridis Sosiologis yaitu
Data sekunder adalah data
penelitian hukum yang dilakukan
yang diperoleh dari bahan-bahan
untuk mendapatkan data primer diperoleh
langsung
perpustakaan hukum terdiri dari
dari
:
lapangan yaitu melalui wawancara informan.
Sifat
dari
1) Bahan hukum primer atau
penelitian ini adalah deskriptif yaitu
ketentuan-ketentuan
penelitian
berlaku
hasilnya
penelitian
dapat
yang
memberikan
di
berkaitan
lain:
sistematis tentang Gugatan Tidak Diterima
yang
yang
dengan penelitian ini antara
gambaran secara menyeluruh dan
Dapat
Bapak
Padang, Indra S.H.
Penulis menggunakan jenis
yang
Negeri
Pengadilan Negeri Klas 1A
1. Jenis Penelitian
dengan
Pengadilan
Siswatmono Radiantoro S.H.
sebagai
berikut:
yang
masalah
a. HIR
Pengadilan
(Herziene
Indonesische
Reglement)
Negeri Klas 1A Padang.
b. Rv
(Relement
Rechtvordering)
2. Sumber Data
5
op
de
c. Rbg (Rechtsreglement voor de
Yaitu teknik pengumpulan
Buitengewesten)
data yang dilakukan dengan membuat daftar pertanyaan
d. Kitab Undang-Undang Hukum
dan melakukan tanya jawab
Perdata (KUHPer) Buku ke IV
secara
langsung
kepada
e. Undang-undang No. 3 tahun
informan yaitu hakim dan
2009 tentang perubahan atas
panitera Pengadilan Negeri
undang-undang Nomor 5 Tahun
Klas 1A Padang dengan
2009 tentang Mahkamah Agung
menyiapkan pertanyaan
f. Undang-undang No. 48 tahun
daftar dalam
bentuk
sebagai
alat
2009 tentang perubahan atas
terbuka
Undang-Undang
pengumpulan data.
Nomor
4
Tahun 2004 tentang Kekuasaan
b. Studi dokumen atau studi
Kehakiman Republik Indonesia.
keperpustkaan
g. Yurisprudensi
Yaitu dengan mempelajari buku-buku keperpustakaan atau literatur-literatur yang
2) Bahan hukum sekunder
ada yang berkaitan dengan
Berupa data yang diperoleh dari
bahan-bahan
masalah yang diteliti..
kepustakaan
hukum, buku-buku literatur, hasil penelitian
yang
sudah
4. Analisis data
ada
Pada hakikatnya analisis data
sebelumnya, laporan atau data
adalah
pada Pengadilan Negeri Klas 1A
mengatur,
Padang dan segala sesuatu yang
mengelompokkan,
berhubungan dengan penelitian
atau tanda, dan mengkategorikannya
ini.
sehingga diperoleh suatu temuan
sebuah
kegiatan
untuk
mengurutkan, memberi
kode
berdasarkan fokus atau masalah
3. Teknik dan alat pengumpulan data ini
yang ingin dijawab. Dari data primer
menggunakan dua macam teknik
dan sekunder yang diperoleh dengan
pengumpulan data yaitu:
cara teknik analisis data kualitatif,
Dalam
penelitian
maksudnya a. Wawancara
berujud 6
data
uraian
yang
muncul
kata-kata
bukan
angka-angka. Data yang diperoleh
gugatan tidak dapat diterima, sangat
dikelompokkan
dipengaruhi
dan
disesuaikan
atau
pembuatan
di ambil suatu kesimpulan.
gugatan, yaitu apabila prosedur atau isi
Menyebabkan Dapat
Hukum Suatu
atau
Ontvankelijverklaard
(N.O)
posita tidak mendukung petitum atau
Niet
karena surat gugatan tidak memenuhi
Di
syarat formal yang ditentukan oleh undang-undang maka gugatan dinyatakan
Dalam putusan hakim yang menyatakan
tidak dapat diterima, Dan dengan putusan
gugatan tidak dapat diterima, sangat
pembuatan
atau dan
tergantung penyusunan
gugatan tidak dapat diterima hakim tidak
dari
lagi mempertimbangkan pokok perkara.
surat
Dalam
gugatan, yaitu apabila prosedur atau isi perumusan
dan
penyusunan
Penggugat
Nasdion
posita tidak mendukung petitum atau
Chalidi,S.H.,M.H.
melawan
telah memasukan dalam suatu gugatan
gugatan tidak dapat diterima hakim tidak
antara
lagi mempertimbangkan pokok perkara.
perbuatan
secara
gugatan
wanprestasi
melawan
hukum.
dengan Hakim
menyatakan gugatan pengugat tidak dapat
langsung dengan Bapak Siswatmono
diterima
hakim
karena
gugatan
penggugat
mengandung kontradiksi tidak konsisten,
Pengadilan Negeri Klas 1A Padang pada
antara fundamentum petendi dengan petitum
hari Rabu tanggal 25 Maret 2015, Dalam yang
mengkuasakan
Dimana dalam gugatan penggugat
tidak dapat diterima, Dan dengan putusan
hakim
yang
hukumnya kepada Yatun, S.H.
undang-undang maka gugatan dinyatakan
putusan
yang
CV.Citra Medika yang menguasakan
syarat formal yang ditentukan oleh
seorang
pihak
Harlen Junaidi sebagai tergugat direktur
karena surat gugatan tidak memenuhi
salah
Nomor
hukumnya kepada Yudhi Irfan,S.H. dan
gugatan, objek gugatan, maupun karena
Radiantoro
perdata
berperkara yaitu Eddy Abdullah sebagai
gugatan kabur (obscuurlibel) baik subjek
wawancara
perkara
21/Pdt.G/2013/PN.PDG
surat
gugatan tidak baik, tidak jelas atau
Berdasarkan
surat
gugatan, objek gugatan, maupun karena
Tidak
Pengadilan Negeri Klas 1A Padang.
dipengaruhi
penyusunan
gugatan kabur (obscuurlibel) baik subjek
Yang
Gugatan
Diterima
dan
surat
gugatan tidak baik, tidak jelas atau
HASIL DAN PEMBAHASAN 1. Alasan-Alasan
penyusunan
dari
permasalahan yang diteliti kemudian
perumusan
dan
tergantung
yang saling bertentangan dalam posita
menyatakan 7
gugatan. pengugat meminta agar tergugat
Klas 1A Padang yang memeriksa dan
dinyatakan
perbuatan
mengadili perkara perdata pada tingkat
melawan hukum namun dalam petitum
pertama telah menjatuhkan putusan dalam
penggugat meminta tergugat melakukan
perkara antara Burahman,S.S.T.,M.T. laki-
suatu perbuatan. Putusan Mahkamah Agung
laki, pekerjaan PNS, dalam hal ini bertindak
Republik Indonesia Nomor. 67. K/SIP/1975
selaku kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
tanggal 13 Mei 1975 yang menegaskan
dan/atau pejabat pembuat komitmen (PPK)
bahwa karena petitum tidak sesuai dengan
pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
dalil-dalil gugatan (posita) permohonan
Solok Selatan yang selanjutnya disebut
kasasi diterima putusan Pengadilan Tinggi
sebagai Penggugat melawan PT. Asuransi
dan Pengadilan Negeri dibatalkan.
Kredit Indonesia cabang Padang yang
telah
melakukan
Mahkamah
Agung
selanjutnya disebut sebagai Tergugat
Republik
Dalam
Indonesia mengeluarkan putusan Nomor
kredit Indonesia Cabang Padang sebagai
Bahwa penggabungan gugatan perbuatan
tergugat tidak memasukan PT.Abdi Karya
melawan hukum dengan wanpretasi tidak
Jaya Nusa sebagai salah satu pihak yang
dibenarkan dalam tata tertib beracara dan
terlibat dalam perkara tersebut, sehingga
harus diselesaikan tersendiri. Ditambah lagi
gugatan penggugat kurang pihak. Dalam
dengan Putusan Mahkamah Agung Repubik
eksepsi
Indonesia Nomor 879 K/Pdt/1997 tertanggal Januari
2001
dijelaskan
Pincipal
(pelaksana
menjamin
diselesaikan
kepentingan
kewajibannya sesuai
Begitu pula dalam perkara perdata 137/Pdt.G/2013/PN.PDG
juga menyatakan
proyek)
untuk
Obligee/pemilik
proyek, dimana Principal akan memenuhi
tersendiri.
Nomor
gugatan
antara Surety (perusahaan asuransi) dan
gugatan melanggar tata tertib beracara harus
menyatakan
adalah suatu perjanjian tambahan (accesoir)
hukum dengan wanpretasi dalam satu
keduanya
tergugat
penggugat kurang pihak dimana surety bond
bahwa
penggabungan gugatan perbuatan melawan
karena
penggugat,
penggugat hanya memasukan PT. Asuransi
1875 K/Pdt/1984 tertanggal 24 April 1986.
29
gugatan
pokok
Hakim
(kontrak)
dengan
yang
perjanjian
dibuat
antara
pelaksana proyek dengan pemilik proyek.
gugatan tidak dapat
Demikian pula Surety Bond jaminan
diterima (niet ontvantkelijverklaard) Dalam
uang muka No. 14.20.11.00089.7.13.01.0
putusan
tanggal 6 Juni 2011 merupakan perjanjian
perkara
perdata
nomor
137/Pdt.G/2013/PN.PDG Pengadilan Negeri
accessoir 8
dari
surat
perjanjian
kerja
konstruksi
harga
satuan
nomor
:
hakim Pengadilan Negeri Klas 1A Padang
620/03.03/SPK/PNK-JLN/DPU/VI-2011
dilakukan pada hari Rabu 25 Maret 2015
tanggal 6 Juni 2011 antara Dinas Pekerjaan
hakim tidak menimbang pokok perkara
Umum kabupaten Solok Selatan (selaku
dalam putusan yang menyatakan gugatan
pemilik proyek) dengan PT.Abdi Karya
tidak
Jaya
proyek)
ontvankelijkverklaard) pada perkara perdata
sebagai perjanjian pokok. Jaminan uang
Nomor 21/Pdt.G/2013/PN.PDG dan juga
muka yang tertanggal 6 Juni 2011 ditanda
perkara
tangani bersama-sama oleh tergugat dan PT.
137/Pdt.G/2013/PN.Pdg
hakim
Abdi Karya Jaya Nusa (surety Bond).
dahulu
pembuatan
Dalam
penyusunan surat gugatan, melihat subjek
Nusa
(selaku
gugatan
pelaksana
penggugat
tidak
dapat
diterima
(niet
perdata
memperhatikan
sebagai
memasukan gugatannya apakah gugatan
tergugat
sehingga
gugatan penggugat kurang pihak.
kesalahan dalam tata cara mengajukan gugatan atau subjek yang harus digugat
pihak, maka gugatan Penggugat dinyatakan Dapat
Diterima
tidak ikut digugat maka hakim akan
(Niet
memutuskan perkaranya menjadi gugatan
Ontvankelijkverklaar) dan Hal ini sesuai
tidak
dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor
938.
K/Sip/1971
tanggal
September
1972
dan
Mahkamah
Agung
Republik
menyatakan gugatan tidak dapat diterima atau niet ontvankelijkverklaard dan hakim tidak lagi melihat pokok perkara. Dengan
pihak yang harusnya digugat tidak ikut
menjatuhkan putusan gugatan tidak dapat
digugat”. Karena eksepsi tergugat telah
tidak
perlu
diterima dan hakim tidak menimbang pokok
maka
perkara
lagi
wawancara
maka
penggugat
memiliki
kesempatan untuk memperbaiki gugatannya,
mempertimbangkan pokok perkara. Berdasarkan
jika tidak baik
oleh undang-undang maka hakim akan
dinyatakan tidak dapat diterima karena
hakim
(niet
memenuhi syarat formal yang ditentukan
Indonesia
1976 yang menyatakan “gugatan haruslah
majelis
diterima
prosedur atau perumusannya, serta tidak
Yurisprudensi
diterima/dikabulkan,
dapat
ontvankelijkverklaard)
30
Nomor. 1424. K/Sip/1975 tanggal 1 Juni
dinyatakan
penggugat
penggugat sudah sempurna, jika terdapat
Karena gugatan penggugat kurang
Tidak
cara
dan
perkara
satu
tata
lebih
menempatkan PT. Abdi Karya Jaya Nusa salah
dan
Nomor
dengan melakukan upaya hukum atau dengan
menyempurnakan
Bapak Siswantmono Radiantoro salah satu 9
gugatannya
dan
mendaftarkannya
kembali
gugatanya
a. Penggugat kalah
dipengadilan negeri.
b. Materi atau pokok perkara yang sebenarnya
Dari uraian dua perkara di atas jelas
bahwa
penggugat
3. Upaya Hakim
subjek dan objek gugatannya, hal ini
sebelum
Menyatakan
Suatu
yang
menganggap
puas atas putusan tersebut, penggugat
libel)
dapat melakukan upaya hukum banding
akibatnya akan merugikan penggugat jadi
Yang
Putusan
gugatannya benar dan merasa tidak
gugatan penggugat tidak sempurna, tidak
sendiri,
Terhadap
Penggugat
Negeri Klas 1A Padang, karena surat
(obscuur
Hukum
Pengadilan Negeri Klas 1A Padang
dapat diterima oleh Hakim Pengadilan
kabur
tidak
Gugatan Tidak Dapat Diterima Pada
mengakibatkan gugatan penggugat tidak
atau
sekali
dipertimbangkan oleh hakim.
tidak
menyebutkan secara tegas mengenai
jelas
sama
dan kasasi maupun peninjauan kembali
mengajukan
menurut
gugatan ke pengadilan penggugat harus
ketentuan
undang-undang
yang berlaku.
mengetahui terlebih dahulu mengenai
Dari penelitian dan wawancara yang
hak dan kewajibannya dengan pasti.
dilakukan dengan Ibu Irdawina, selaku
2. Akibat Hukum Terhadap Putusan Hakim
Kepala
Panitera
muda
Hukum
Yang Menyatakan Suatu Gugatan Tidak
Pengadilan Negeri Klas 1A Padang
Dapat Diterima di Pengadilan Negeri
yang dilakukan oleh pengugat terhadap
Klas 1A Padang.
putusan
Materi atau pokok perkara sama
hakim
yang
menyatakan
gugatan tidak dapat diterima atau niet
sekali tidak dipertimbangkan oleh hakim,
ontvankelijkverklaard
karena
menyatakan
Negeri Klas 1A Padang, bahwa pada
gugatan tidak dapat diterima ini sangat
kenyataannya di dalam praktik upaya
dipengaruh
atau
hukum terhadap putusan hakim yang
pembuatan
dan
putusan
yang
tergantung
dari
penyusunan
surat
menyatakan
gugatan
di
Pengadilan
tidak
dapat
gugatan, jika tidak baik prosedur atau
diterima ini jarang sekali ditempuh oleh
perumusannya, serta tidak memenuhi
pihak yang kalah (penggugat) karena
syarat formal yang ditentukan oleh
memerlukan waktu yang lama dan
undang-undang
akan
biaya yang besar. Terhadap putusan
menyatakan gugatan tidak dapat diterima
hakim yang menyatakan suatu gugatan
atau niet ontvankelijkverklaard.
tidak dapat diterima ini penggugat lebih
maka
hakim
10
sering melakukan atau mengajukan
merasa tidak puas yaitu penggugat atas
gugatan
putusan
ulang
kepada
Pengadilan
hakim
yang
menyatakan
Negeri Klas 1A Padang karena tindakan
gugatan tidak dapat diterima, penggugat
ini
pihak
dapat melakukan upaya hukum banding
penggugat karena dapat menghemat
dan kasasi maupun peninjauan kembali,
biaya dan mempersingkat waktu.
upaya hukum itu dilakukan apabila
lebih
menguntungkan
penggugat
Simpulan 1. Alasan-alasan
hukum
gugatannya, memang
diterima atau niet ontvankelijkverklaard
karena
dengan
pihak-pihak
ke pengadilan
yang
berkaitan
dengan
objek yang digugat secara terang dan benar pada saat memasukan gugatan
Padang, adalah hakim sama sekali tidak
serta
mempertimbangkan isi atau materi
penggugat
gugatan
objek yang disengketakan tersebut serta
dapat
diterima di Pengadilan Negeri Klas 1A
mengakibatkan
gugatan
juga harus mengetahui dengan jelas
2. Akibat hukum dari putusan hakim yang
sebenarnya
penggugat
tentang hak dan kepentingannya dan
tidak mendukung petitum.
perkara
dalam
mengetahui dengan jelas dan terang
objek gugatan maupun karena posita
tidak
maka
memperbaiki
mengajukan
kabur
(obscuurlibel) baik subjek gugatan,
gugatan
kesalahan
1. Hendaknya pihak penggugat yang akan
perumusan surat gugatan tidak jelas,
menyatakan
penggugat
Saran
undang-undang atau karena isi atau
atau
ada
jika
sebelumnya.
syarat formal yang ditentukan oleh
sempurna,
gugatanya
dibolehkan mengajukan gugatan baru
surat
gugatan penggugat tidak memenuhi
tidak
dan
gugatannya
(N.O) di Pengadilan Negeri Klas 1A disebabkan
surat
benar atau tidak ada kesalahan pada
yang
menyebabkan suatu gugatan tidak dapat
Padang
merasa
gugatan
haruslah
berdasarkan
hukum yang berlaku.
yang
2. Terhadap putusan yang menyatakan
kalah.
gugatan tidak dapat diterima, sebaiknya
Hakim hanya melihat syarat-syarat
pihak penggugat mengajukan gugatan
formil dari suatu gugatan.
ulang dengan menyempurnakan surat
3. Upaya hukum terhadap putusan hakim
gugatan sebelumnya dan mengajukan
yang menyatakan suatu gugatan tidak
kembali ke Pengadilan Negeri yang
dapat diterima di Pengadilan Negeri
telah
Klas 1A Padang adalah pihak yang 11
menjatuhakan
putusan
yang
menyatakan diterima
gugatan
(niet
tidak
dapat
Penguji I, (6) Keluarga tercinta yang selalu
onvankelijkverklaard)
memberi dukungan moril maupun materi.
tersebut sehingga dapat menghemat
(7) serta teman-teman seperjuangan.
waktu dan biaya. 3. Sebelum mempertimbangkan putusan,
Daftar Pustaka
hakim hendaknya memberikan petunjuk
A. Buku-buku
kepada
pihak
penggugat
tentang
bagaimana sebaiknya pihak penggugat
Abdulkadir Muhammad, 2008, Hukum
menyusun surat gugatannya dengan
Acara Perdata Indonesia, PT.
sempurna agar terhindar dari adanya
Citra Aditya Bakti, Bandung.
cacat formal. Dan bagi pihak penggugat maupun
kuasanya
hendaknya
menyatakan
fakta
sebenarnya
yang
Hotman Pardomuan Sibuea, dan Heryberthus Sukartono, 2009, Metode Penelitian Hukum,
terjadi sehingga terhindar dari gugatan
Krakatau Book, Jakarta
prematur yang menyebabkan jatuhnya M. Nur Rasaid,1995, Hukum Acara
putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat
diterima
atau
Perdata,
niet
Ucapan Terima Kasih
M.Yahya
Penulis mengucapkan terima kasih
Pihak-pihak membimbing
menyelesaikan yang
dan
dengan selalu
Jakarta. R.
sabar
S.H.,
M.H,
Soepomo,1994,Hukum
Acara
Perdata Pengadilan Negeri,
memotivasi
PT.pradnya, Jakarta
Pihak tersebut adalah: (1) Ibu As Arief,
2011,Hukum
skripsi.
penulis dalam menyelesaikan skripsi.
Suhaiti
Harapan,
Acara Perdata. Sinar Grafika,
kepada pihak-pihak yang sudah membantu selama
Grafika,
Jakarta.
onvantkelijkverklaard.
penulis
Sinar
R.
selaku
Wiryono Hukum
Pembimbing I (2) Syafril, S.H., M.H, selaku
Projodikoro, Acara
1991, Perdata
Indonesia, Bandung
Pembimbing II. Ketua Bagian Hukum Soerjono Soekantodan Sri Mamudji ,
Perdata Fakultas Hukum, (3) Bapak Adri, S.H., M.H, dan selaku Penguji III (4) Bapak
2011,
Yevendri S.H., M.H, selaku Penguji II, (5)
Normatif
Ibu Yofiza Media, S.H., M.H, selaku 12
Penelitian Suatu
Hukum Tinjauan
Singkat,
cet.13,
Rajawali
Press, Jakarta Subekti,
1997,
Hukum
Acara
Perdata, Bina Cipta, Jakarta, Sudikno Mertokusumo, 2002, Hukum Acara Perdata
Indonesia,
Liberty, Yogyakarta. B. Peraturan Perundang-undangan.
Rv (Relement op de Rechtvordering) Herziene Indonesische Reglement (HIR) Rechstreglement Voor de Buitengewestes (Rbg) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undangundang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 4 Tahun2004 tentang Kekuasaan Kehakiman
13
