EFEKTIFITAS KODE ETIK PROFESI NOTARIS DALAM MELAKSANAKAN TUGAS DAN KEWENANGANNYA DI KABUPATEN DHARMASRAYA ARTIKEL
Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Oleh
Oleh:
YETICO MICHIGAN 1010012111096
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BUNG HATTA PADANG 2014
1
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BUNG HATTA
PERSETUJUAN ARTIKEL/JURNAL
Nama
:
YETICO MICHIGAN
Nomor Pokok Mahasiswa :
1010012111096
Program Kekhususan
:
Hukum Perdata
Judul Skripsi
:
Efektifitas Kode Etik Profesi Notaris Dalam Melaksanakan Tugas dan Kewenangannya di Kabupaten Dharmasraya
Telah dikonsultasi dan disetujui oleh pembimbing untuk upload ke website
1. Syafril, S.H,.M.H
(Pembimbing I)
2. Adri, S.H., M.H.
(Pembimbing II) _______________
2
_______________
EFEKTIFITAS KODE ETIK PROFESI NOTARIS DALAM MELAKSANAKAN TUGAS DAN KEWENANGANNYA DI KABUPATEN DHARMASRAYA Yetico Michigan1, Syafril1, Adri1, 1 Departemen of legal studies, Fakulty of Law, Univesity of Bung Hatta Email:
[email protected] Abstract Indonesia is a State law set forth in the Constitution of the Republic of Indonesia. Demi terselanggaranya law abiding and ensure legal certainty . Code of Conduct notary has a very important meaning to the notary as a public official and authentic deed the only one recognized by the State . Code of Conduct which provides an overview of a notary public in an effort to meet the requirement of legal certainty for the parties and communities to secure their rights over his property , if a dispute later . Seeing the growth and needs of the community at this point to be made by a notary deed . The formulation of the problem studied 1 ) The effectiveness of a code of professional conduct in carrying out notarial duties and authorities in the district Dharmasraya . ? 2 ) How is the task of monitoring local assemblies ( MPD ) implementation in Dharmasraya . ? Sociological research methods is juridical . The data used in the field of primary data obtained through interview techniques . And secondary data obtained through the study of documents . The results of the study 1 ) The effectiveness of a code of professional conduct in carrying out notarial duties and authorities in the district Dharmasraya , namely a reference code of conduct for notaries notary in Dharmasraya during the making of this deed . 2 ) Assembly area supervisor in the field in accordance with what has been doing its authority and has not found violations of the code of ethics . Keywords : Effectiveness, code of ethics , notary boleh menyimpang pada norma-norma hukum
PENDAHULUAN Negara
Indonesia
adalah
negara
yang berlaku di Indonesia. Artinya hukum
hukum, pernyataan tersebut diatur di dalam
harus
Undang-undang
penyelesaian permasalahan yang berkenaan
Dasar
Negara
Republik
Indonesia 1945, Pasal 1 ayat (3) yang
dijadikan
panglima
dalam
setiap
dengan individu, masyarakat dan Negara.
dirumuskan dalam amandemennya yang ke
Dalam kaitan tersebut di atas untuk
tiga 10 November 2001. Sebagai konsekuensi
menjamin kepastian hukum dan menentukan
dari paham Negara hukum, maka seluruh
hak dan kewajiban hukum seseorang dalam
sendi kehidupan dalam masyarakat, berbangsa
kehidupan
dan bernegara harus didasarkan pada dan tidak
adalah peran yang dilakukan oleh Notaris.
1
bermasyarakat,
salah
satunya
Pentingnya peran notaris dalam membantu
otentik, dan merupakan alat bukti terkuat dan
menciptakan
terpenuh dalam setiap perkara yang terkait
hukum
bagi
kepastian
masyarakat,
preventif/pencegahan, menerbitkan
dan
akta
perlindungan lebih
bersifat
dengan akta notaris tersebut. Dalam berbagai
dengan
cara
macam hubungan bisnis, seperti kegiatan
otentik
yang
dibuat
perbankan, pertanahan kegiatan sosial
dan
dihadapan notaris dengan melihat status
lain-lain, baik dalam lingkup lokal, regional,
hukum seseorang yang berkepentingan, hak
maupun nasional, kebutuhan akta otentik
dan kewajiban seseorang dalam hukum, dan
sebagai pembuktian semakin meningkat.
lain sebagainya, yang berfungsi sebagai alat pembuktian
yang
paling
sempurna
Dengan
melihat
pengaruh
notaris
di
tersebut dalam pembuatan akta harus sesuai
pengadilan, dalam hal terjadi sengketa hak dan
dengan kode etik profesi notaris, kode etik
kewajiban yang terkait.
notaris dan untuk selanjutnya akan disebut
Di samping itu, pentingnya peran notaris
kode etik adalah seluruh kaidah moral yang
juga dapat dilihat dari kepastiannya dalam
ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris
memberikan legal advice/nasehat hukum, dan
Indonesia (I.N.I) yang selanjutnya akan
melakukan
disebut "Perkumpulan" berdasarkan keputusan
verifikasi
terhadap
sebuah
perjanjian, apakah sebuah perjanjian telah
kongres
dibuat sesuai dengan kaidah pembuatan
ditentukan oleh dan diatur dalam Peraturan
perjanjian yang benar dan tidak merugikan
Perundang-Undangan yang mengatur tentang
salah satu pihak atau perjanjian tersebut dibuat
hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib
dengan tidak memenuhi syarat. Sebaliknya
ditaati
apabila tugas dan wewenang yang diberikan
Perkumpulan
oleh Negara kepada notaris tidak dilaksanakan
menjalankan tugas jabatan sebagai notaris,
dengan sebaik-baiknya dan setepat-tepatnya,
termasuk di dalamnya pejabat sementara
maka kekeliruan dan penyalahgunaan yang
notaris,
dilakukan oleh notaris dapat menimbulkan
pengganti
terganggunya kepastian hukum dan rasa
individu notaris di daerah khususnya di
keadilan masyarakat. Akta yang dibuat oleh
Kabupaten Dharmasraya yang mungkin belum
notaris mempunyai peran penting dalam
menjalankan
menciptakan kepastian hukum di dalam setiap
tersebut,
hubungan hukum, sebab akta notaris bersifat
terhadap larangan bagi notaris dalam bertugas.
2
perkumpulan
oleh
setiap dan
notaris
dan/atau
dan
semua
semua
pengganti
khusus,
namun
tuntutan
sehingga
kode timbul
yang
anggota
orang
dan
yang
notaris
mungkin
etik
ada
profesi
pelanggaran
Baik dalam kode etik notaris maupun Undang-
tertulis, yang berlaku bagi anggota organisasi
Undang Tentang Jabatan Notaris (UUJN).
profesi yang bersangkutan, kode etik profesi
Mungkin misalnya pelanggaran terhadap Pasal
disusun sebagai sarana untuk melindungi
4 angka 3 dan Pasal 4 angka 9. Kode etik
masyarakat dan para anggota organisasi
notaris menentukan bahwa. Notaris dan orang
profesi dari penyalahgunaan keahlian profesi.
lain yang memangku dan menjalankan jabatan
Dengan berpedoman pada kode etik profesi
notaris dilarang melakukan publikasi atau
inilah para profesional melaksanakan tugas
promosi diri, baik sendiri maupun secara
profesinya untuk menciptakan penghormatan
bersama-sama, dengan mencantumkan nama
terhadap martabat dan kehormatan manusia
dan jabatannya, menggunakan sarana media
yang bertujuan menciptakan keadilan di
cetak dan/atau elektronik, dan Pasal 4 angka 9
masyarakat. Dalam kode etik notaris memuat
yang berbunyi. Melakukan usaha-usaha, baik
hal-hal
langsung
yang
berpraktek di lapangan. Seperti, kewajiban,
menjurus ke arah timbulnya persaingan yang
larangan dan pengecualian, sanksi, tata cara
tidak sehat sesama rekan notaris.
penegakan kode etik, pemecatan sementara,
maupun
tidak
langsung
Organisasi tentang notaris diatur dalam
yang
mendasari
notaris
dalam
dan kewajiban pengurus pusat.
Undang-Undang No 30 Tahun 2004 tentang
Bedasarkan uraian latar belakang di atas
Jabatan Notaris Jo Undang-undang No 2
bagaimana efektifitas kode etik profesi
Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris yang
notaris dalam melaksanakan tugas dan
selanjutnya disingkat UUJN. Pasal 1 angka 5
kewenangannya
yang menyebutkan bahwa organisasi notaris
Dharmasraya.
adalah organisasi profesi jabatan notaris yang
perumusan permasalahan skripsi ini adalah:
berbentuk perkumpulan berbadan hukum,
Perumusan Masalah
berdasarkan Pasal 1 angka 13 Keputusan
1. Bagaimana efektivitas kode etik profesi
di Adapun
yang
notaris
No. M01.H.T.03.01 Tahun 2003 tentang
melaksanakan tugas dan kewenangannya
Kenotarisan. Ikatan Notaris Indonesia. Yang
di Kabupaten Dharmasraya?
yang
satu-satunya
pemerintah.
Kode
yang etik
diakui profesi
notaris
menjadi
Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia
selanjutnya di singkat I.N.I adalah organisasi
terhadap
kabupaten
dalam
2. Tugas majelis pengawasan daerah (MPD)
oleh
pelaksanaannya
adalah
Dharmasraya?
seperangkat kaidah, baik tertulis maupun tidak
3
di
Kabupaten
Tujuan Penelitian
Undang-undang No 30 Tahun 2004 tentang
1. Untuk mengetahui efektivitas kode etik
Jabatan Notaris Jo Undang-undang No 2
2
profesi notaris terhadap notaris dalam
Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris
melaksanakan tugas dan kewenangannya
Kode Etik Jabatan Notaris Tahun 2005
di Kabupaten Dharmasraya?
Bahan hukum sekunder
Untuk
mengetahui
pengawasan
tugas
majelis
Bahan hukum sekunder adalah bahan
(MPD)
hukum yang memberikan penjelasan terhadap
Kabupaten
bahan hukum primer seperti perundang-
daerah
pelaksanaannya
di
Dharmasraya?
undangan dan karya dari ahli hukum yang berkaitan dengan pokok persoalan yang diteliti
Metodologi Metode
yang
digunakan
dalam
atau dibahas oleh penulis.
penelitian ini adalah dengan menggunakan
Bahan hukum tersier, yakni bahan yang
pendekatan yuridis sosiologis yaitu dalam
memberikan petunjuk maupun penjelasan
melakukan
terhadap bahan hukum primer dan sekunder,
penelitian
penulis
melihat
penerapan yang ada di lapangan tentang
seperti kamus hukum dan ensiklopedia.
pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan hukum
1. Teknik dan alat Pengumpulan Data
yang ada dengan melakukan analisa terhadap
Wawancara
persoalan yang muncul secara realita di
Wawancara adalah teknik pengumpulan data
lapangan.
yang penulis lakukan terhadap responden
Sumber data
yaitu notaris dan informan yaitu majelis
Data
primer
adalah
data
yang
pengawas daerah di Kec. Dharmasraya. Dalam
diperoleh melalui penelitian dan dikumpulkan
melakukan
sendiri oleh peneliti di lapangan, dengan
menggunakan
melakukan wawancara terhadap pihak-pihak
berstruktur. Wawancara jenis ini lebih bersifat
terkait yaitu notaris sebagai responden dan
informal.
majelis pengawas daerah sebagai informan di
pandangan, sikap, keyakinan responden atau
Kab. Dharmasraya.
keterangan lainnya dapat diajukan secara
Data sekunder adalah data yang sudah
wawancara sistem
ini wawancara
Pertanyaan-pertanyaan
penulis tidak
tentang
bebas kepada responden.
diolah dan didokumentasikan sehingga sering
Studi dokumen
disebut data kepustakaan. terdiri dari:
Studi
Bahan hukum primer
dokumen
merupakan
teknik
pengumpulan data yang penulis lakukan
4
terhadap bahan-bahan kepustakaan hukum.
2014,
Adapun caranya adalah dengan membaca,
melaksanakan tugas dan kewenangannya di
mencatat, meresume, dan mengutip peraturan,
Kab. Dharmasraya. Membahas ke pokok
buku, serta dokumen yang berkaitan dengan
persoalan yang dituju, apa yang wajib untuk
permasalahan yang diteliti.
notaris dan apa larangannya dan bagaimana
Analisis Data
tugas
Metode analisa data yang digunakan
Pukul.
dan
13.00.
WIB.
kewenangan
sehari-hari. Sebagai berikut.
metode
1.
kualitatif,
notaris
dalam
melaksanakan jabatan sebagai pejabat publik
dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan
Dalam
yaitu
Notaris
dalam
melakukan
pengelompokan data menurut aspek-aspek
melaksanakan
yang diteliti diambil suatu kesimpulan, dengan
tanggung jawab dengan menghayati keluhuran
atau
martabat
tanpa
menggunakan
angka-angka
jabatannya
tugasnya
jabatannya
dengan
penuh
dan
statistik.
keterampilannya
Hasil dan Pembahasan
masyarakat yang meminta jasanya dengan
Kode Etik Notaris memuat unsur material
tentang
kewajiban,
selalu
larangan,
melayani
dengan
mengindahkan
kepentingan
ketentuan
Undang-
undang.
pengecualian dan sanksi yang akan dijatuhkan
Notaris
dan
orang
lain
yang
apabila terbukti seorang Notaris melanggar
memangku dan menjalankan jabatan Notaris
kode etik. Selain itu, di dalam Kode Etik
wajib:
Notaris juga diatur mengenai tata cara
a. Memiliki
penegakan kode etik, pemecatan sementara
serta
harkat dan matabat jabatan notaris
efektivitas kode etik profesi notaris dalam dan
akhlak
b. Menghormati dan menjunjung tinggi
masalah ini lebih jauh berkaitan dengan
tugas
dan
kepribadian yang baik
sebagai anggota INI. Penulis akan membahas
melaksanakan
moral,
c. Menjaga
wewenangnya
dan
membela
kehormatan
perkumpulan
melalui wawancara dengan Ibu Gusridawati,
d. Bertindak jujur dan mandiri, tidak
selaku
Notaris
dan PPAT di kecamatan
berpihak, penuh rasa tanggungjawab
Sungai
Rumbai
di
berdasarkan
bertempat
di
Kab,
Kantor
Dharmasraya, Notaris
yang
undangan
bersangkutan di Sungai Rumbai di Kab,
Notaris
Dharmasraya, pada hari Selasa 11 Februari
5
peraturan
perundang-
dan isi sumpah jabatan
e. Meningkatkan ilmu pengetahuan yang
j. Hadir, mengikuti dan berpatisipasi aktif
telah dimiliki dan tidak terbatas pada
dalam kegiatan yang diselenggarakan
ilmu
oleh
pengetahuan
hukum
dan
kenotariatan pengabdian
kepada
seluruh keputusan perkumpulan
kepentingan masyarakat dan Negara
k. Membayar uang iuran perkumpulan
g. Memberikan jasa pembuatan akta dan kenotariatan
lainnya,
secara tertib
untuk
l. Membayar uang duka untuk membantu
masyarakat yang tidak mampu tanpa
ahli
memungut honorarium.
meninggal dunia
h. Menetapkan satu kantor di tempat kedudukan
menghormati,
mematuhi, melaksanakan setiap dan
f. Mengutamakan
jasa
perkumpulan,
dan
kantor
waris
teman
sejawat
yang
m. Melaksanakan dan mematuhi semua
tersebut
ketentuan
merupakan satu-satunya kantor notaris
tentang
honorarium
yang
ditetapkan oleh perkumpulan
yang bersangkutan dalam melaksanakan
n. Menjalankan jabatan Notaris terutama
tugas dan jabatan sehari-hari
dalam
i. Memasang satu buah papan nama di
pembuatan,
penandatanganan
pembacaan akta
dan
dilakukan
depan atau di lingkungan kantornya
dikantornya, kecuali karena alas an-
dengan pilihan ukurannya yaitu 100 cm
alasan yang sah
x 40 cm, 150 cm x 60 cm, atau 200 cm x
o. Menciptakan suasana kekeluargaan dan
80 cm yang memuat; Nama lengkap dan
kebersamaan dalam melaksanakan tugas
gelar yang sah, tanggal dan nomor Surat
jabatan
Keputusan pengangkatan yang terakhir
rekan
sebagai
menghormati, saling menghargai, saling
alamat dan/atau
notaris, kantor fax.
tempat dan Dasar
kedudukan,
nomor papan
telepon
sehari-hari sejawat
membantu
nama
serta
dengan
dan
melakukan baik,
saling
saling
menjalin
komunikasi silaturahmi
berwarna putih dengan huruf hitam dan
p. Memperlakukan setiap klien yang datang
tulisan diatas harus jelas dan mudah
dengan baik, tidak membedahkan status
dibaca.
ekonomi dan status sosialnya.
Kecuali di lingkungan kantor
tidak dimungkinkan untuk pemasangkan
q. Melakukan perbuatan-perbuatan yang
papan nama dimaksud
secara umum disebut sebagai kewajiban untuk ditaati dan dilaksanakan antara
6
lain namun tidak terbatas pada ketentuan
yang menaungi Kab, Dharmasraya sebagai
yang tercamtum dalam Undang-undang
pemantau dan pengawasan notaris sejauh ini
No 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan
belum ada menemukan pelanggaran kode etik
Notaris, penjelasan Pasal 19 ayat 2 UJN,
di Dharmasraya. Pelaksanaan kode etik harus
isi
atau wajib ditaati dan diamalkan oleh notaris
sumpah
jabatan
notaris,
dan
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah
sehari-harinya,
Tangga Ikatan Notaris Indonesia.
profesi dan menjabat sebagai notaris sebagai
Hasil wawancara dengan Ibu Nike
dan
selama
menjalankan
pejabat publik.
Oktalita, S.H,. M.Kn Bertempat di Kantor
Tugas Majelis Pengawas Daerah (MPD)
Notaris yang bersangkutan di Kota Baru di
pelaksanaannya
Kab, Dharmasraya, pada hari Kamis 13
Dharmasraya
di
Kabupaten
Februari 2014, Pukul. 10.00. WIB. Yang
Khusus untuk notaris di Kabupaten
melakukan tindakan di luar wewenang yang
Dharmasraya selama mekarnya Kabupaten
telah ditentukan, maka akta notaris tersebut
Dharmasraya
tidak mengikat secara hukum atau tidak dapat
pelanggaran yang tercamtum dalam UUJN
dilaksanakan (nonexecutable). Pihak atau
dan Kode Etik Notaris, dan pelaksanaan Kode
mereka yang merasa dirugikan oleh notaris di
Etik Notaris telah sesuai untuk notaris dalam
luar wewenang tersebut, maka notaris dapat
melaksanakan tugas dan jabatannya dan
digugat secara perdata di Pengadilan Negeri.
memang
Melihat keterangan yang terdapat di
menjadi
akta notaris.
begitu besar, sehingga dalam menjalankan
Kesimpulan
jabatan
A. Simpulan
batasan-batasan
belum
acuan
ditemukan
notaris
di
Dharmasraya selama ini dalam membuat akta-
atas tersebut jelas tanggung jawab notaris
terdapat
tersebut
untuk
menjaga etika profesi notaris tersebut, jadi
Setelah memahami secara keseluruhan
berdasarkan penelitian yang telah dilakukan
hasil dari materi permasalahan yang telah
oleh penulis di lapangan atau di Kab,
diuraikan dalam penulisan skripsi ini, maka
Dharmasraya. Jadi kode etik notaris yang
penulis menarik kesimpulan sebagai berikut;
ditetapkan Pasal
83 tahun 2004 yang di
1. Efektifitas kode etik profesi notaris di
tuangkan dalam kode etik sudah efektif
Kabupaten Dharmasraya yang mana di
menjadi acuan notaris di Kab, Dharmasraya.
tetapkan dalam Pasal 83 Tahun 2004
Jadi Ikatan Notaris Sumatera Barat dan Solok
yang di tuangkan dalam kode etik
7
notaris sudah efektif dan menjadi acuan
yang berada di bawah naungan Ikatan
notaris di Kab. Dharmasra. Jadi Ikatan
Notaris Indonesia benar-benar tidak
Notaris Sumatera Barat dan Solok yang
ada
menaungi Kab. Dharmasraya sebagai
tersebut.
pemantau dan pengawas notaris sejauh
2.
yang
melanggar
kode
Sesuai sebagaimana yang diamanatkan
ini belum ada menemukan pelanggaran
oleh
kode etik di Kab. Dharmasraya.
Pengawasan Notaris untuk di Daerah
2. Majelis Pengawas Daerah di lapangan telah
melaksanakan
tugas
UUJN
tentang
Majelis
yang di sebut Majelis Pengawas
dan
Daerah (MPD) khusus
untuk
di
kewenangannya sesuai dengan kerja
Kabupaten Dharmasraya dapat di
Majelis Pengawas Daerah menurut
selenggarakan dalam waktu beberapa
UUJN yang mana pengawasan terhadap
tahun ke depan melihat kemungkinan
notaris di lakukan dengan peninjauan di
notaris terus bertambah di Kab.
lapangan dalam waktu 6 (enam) bulan
Dharmasraya melihat perekonomian
sekali dan pemeriksaan berdasarkan
yang terus
yang tercantum dalam UUJN dan Kode
Dharmasraya.
Etik Notaris tersebut.
berkembang di
Kab.
Ucapan Terima Kasih Pada
kesempatan
menyampaikan
B. Saran Setelah penulis kemukakan beberapa
ini
penulis
ingin
ucapan
terimah
kasih
sebanyak-banyaknya kepada:
kesimpulan dari uraian bab-bab terdahulu,
1. Ibu Dwi Astuti Palupi, S.H,.M.H.
maka di sini penulis kemukakan saran-saran
selaku
yang kiranya perlu bermanfaat bagi pembaca
Universitas Bung Hatta Padang.
yang bedakan. 1.
etik
Dekan
Fakultas
hukum
2. Ibu Nurbeti, S.H,.M.H. selaku Wakil
Dengan adanya Kode Etik Notaris
Dekan Fakultas Hukum Universitas
yang sudah diperbaharui Tahun 2005
Bung Hatta Padang.
dalam pelaksanaannya oleh profesi
3. Bapak Adri, S.H,.M.H. selaku Ketua
notaris, lebih memahami lagi arti dari
Bagian
Hukum
kode etik tersebut dalam bertindak
Hukum
Universitas
maupun bersikap, tidak hanya sebatas
Padang.
aturan profesi saja, sehingga notaris
8
Perdata Bung
Fakultas Hatta
4. Bapak
Syafril,
S.H,.M.H.
selaku
9. Ibu Hj. Gusridawati S.H,.M.kn selaku
Dosen Pembimbing 1 yang telah
Notaris dan PPAT di kecamatan
banyak meluangkan waktu tenaga dan
Sungai Rumbai di Kab, Dharmasraya.
pikiran dalam membimbing penulis
Yang telah membantu penulis dalam
sehingga dapat menyelesaikan skripsi
melancarkan
ini.
skripsi ini.
dalam
menyelesaikan
5. Bapak Adri S.H,.M.H. selaku Dosen
10. Teristimewa Ayahanda dan Ibunda
Pembimbing II yang telah banyak
A.Kosasih dan Dasriyeti yang mana
meluangkan waktu tenaga dan pikiran
telah memberikan kekuatan moral
dalam membimbing penulis sehingga
maupun materil dan do’anya demi
dapat menyelesaikan skripsi ini.
kelancaran penulis dalam mengapai
6. Kepada seluruh Bapak dan Ibu Dosen yang
telah
bekerja
keras
cita-cita
demi
dan
menjadi
anak
yang
berbakti kepada Orang tua. Semoga
kelangsungan dan kejayaan bersama
beliau sehat dan panjang umur. Amin
untuk Fakultas Hukum Univesitas
11. Kepada Sahabat dekat beserta kawan-
Bung Hatta dan atas pengabdian dan
kawan mahasiswa Fakultas Hukum
dedikasinya dalam menyumbangkan
Universitas Bung Hatta dan lainnya
ilmu serta mendidik penulis selama
yang senantiasa memberikan dukungan
duduk dibangku perkuliahan, serta
dan masukan yang sangat membangun
Bapak dan Ibu Karyawan/karyawati
bagi penulis.
Fakultas hukum yang telah membantu.
Kepada Semua pihak yang tidak
7. Bapak izral Arief, S.E. selaku Kepala
mungkin penulis sebutkan satu-persatu yang
Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat.
telah memberikan dukungan dan bantuan yang
Yang telah membantu penulis dalam
sangat
melancarkan
terselesainya skripsi ini.
Administrasi
dalam
menyelesaikan skripsi ini.
bermanfaat
bagi
penulis
demi
Tiada ucapan yang dapat penulis
8. Ibu Nike Oktolia, S.H,.M.kn. selaku
ucapkan, kecuali ucapan terima kasih yang
Notaris di kecamatan Koto Baru di
sebesar-besarnya atas dukungan dari berbagai
Kab,
telah
kalangan. Penulis juga menyadari bahwa dari
membantu penulis dalam melancarkan
penulisan skripsi ini, masih terdapat berbagai
dalam menyelesaikan skripsi ini.
kekurangan dan penulis mengharapkan adanya
Dharmasraya.
Yang
9
kritikan ataupun saran yang membangun serta
Perundang-undangan
dapat menjadi pertimbangan dan pemikiran
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
yang baik kepada penulis untuk lebih dapat memperbaiki penulisan skripsi ini.
Undang-Undang No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Jo Undang undang No 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris
Daftar Pustaka Habib Adjie, Khazanah Indonesia, Bandung.
2009. Meneropong Notaris dan PPAT Citra Aditya Bakti,
Kode Etik Notaris Tahun 2005 Sumber lain
Hartanti Sulihandri, Nisya Rifiani, 2013. Prinsip-prinsip Dasar Profesi Notaris, Dunia Cerdas, Jakarta timur.
Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, sejarah notaris. pengertian notaris, 10 November 2013 21:15 WIB
Muhammad Nuh, 2011. Etika Profesi Hukum, Pustaka Setia, Bandung.
http://id.wikipedia.org/wiki/Notaris
Rianto Adi, 2004. Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, Granit, Jakarta.
Wanda Angela, pengertian etika kode etik dan fungsi //http://cyberlawncrime.blogspot.co m/2013/03/i.html 12 November 2013 20:07 WIB
Sjaifurrachman, Habib Adjie, 2011. Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta, CV Mandar Maju, Bandung.
http://ejournal.undip.ac.id/index.php/nota rius/article
Habib Adjie, 2010. Hukum Notaris Indonesia, Refika Aditama, Bandung. Habib Adjie, 2008. Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik, Refrika aditima, Bandung. Sunggono, Bambang. 1997. Metodologi Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
10
