PELAKSANAAN PERADILAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN OLEH OKNUM POLISI TERHADAP MAHASISWA
ARTIKEL
Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Oleh: HARI PUTRA RAMADHAN 0810012111225 FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BUNG HATTA PADANG 2015 No. Reg. 7/PID-02/I-2015 1
1
Pelaksanaan Peradilan Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Oknum Polisi Terhadap Mahasiswa (Studi di Pengadilan Negeri Klas I A Padang) Hari Putra Ramadhan1, Fitriati2, Syafridatati 1 Progam Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta 2) Progam Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Taman Siswa E-mail: hariputra @gmail.com 1)
ABSTRACT Molestation a criminal deed undermining one of a body of a person. Not only done by ordinary people but also done by a policeman.Problems: 1 ) to review how the judiciary and the police, 2 ) the criminal sanctions against what the police 3 ) the judge how does a criminal verdict against police officers.The method used juridical sociological.Data sources a primary do an interview with someone ( 2 ), the district court judge klas i.a field.The results can be concluded: the judicial police are against violations of the code of conduct alleged violations done will be followed by police divpropam separately up in the judges asking witnesses and bukti- evidence.Prosecutors commonly called witness 2 ( two ) persons and the results of medical check et repertum and the judges to consider and take the punishment.Application A crime of destroying one of the persecution of a person. Not only ordinary people but also be done by the work of the police.That ' s the problem: 1 ) will review the police by a court 2 ) on an application of what is the punishment of crime how can the judge pronounced 3 ) the criminal to the police.The method used by the sociological yuridis.Data resources and ( 2 ) should be conducted an interview with two judges in the trial of klas i.a.The results can be concluded, the judicial process is in the process of violations of the code of conduct is made on a separate divpropam will be followed by police to ask for justice in the court and witnesses bukti- evidence.Prosecutors general, called witness 2 ( two ) persons and the results of medical check et repertum and the judge could then consider and take the punishment. The sanctions imposed against the police are in accordance with subsection (1), article 351 KUHP.A judge matters: 1 against the defendant to witnesses, victims 2) a defendant for law enforcers supposed to protect people, and what help defendants confessed to his ways, and regret applied in the investigation and courteous, a defendant to have a clear and has changed the treatment of the victims and witnesses the defendant not ever punished. The sanctions imposed are in accordance with the articles of 351 kuhp paragraph ( 1 ). Considerations: 1 ) a judge of the burden of the victims were witnesses 2 ) the law enforcement should be working as a community, and it ' s to help defendants admitted, and reproved her in the trial, as in manners the defendant has to have clear and changing the treatment of the victims and witnesses the defendant has not been punished. Keywords: the judiciary, molestation, the police a student of
bagian tubuh seseorang yang disebut dengan
Latar Belakang Hukum pidana mengatur tentang
penganiayaan.
Penganiayaan
itu
dapat
kejahatan dan pelanggaran hukum salah
dilakukan oleh orang biasa, tetapi juga dapat
satunya adalah pelanggaran hukum terhadap
dilakukan oleh polisi terhadap mahasiswa. 1
Polisi adalah suatu pranata umum sipil yang
Menurut
yurisprudensi
mengatur tata tertib masyarakat di jalan raya
dimaksud
dan di Peradilan pidana polisi berwenang
penganiayaan adalah: sengaja menimbulkan
sebagai penyidik yang tugasnya mencari
perasaan tidak enak kepada orang lain
barang bukti atau keterangan-keterangan dari
penderitaan, rasa sakit, atau luka.
berbagai
sumber
saksi-saksi
maupun
dengan
yang
tindak
pidana
1. Menyebabkan perasaan penderitaan)
keterangan saksi ahli. Pelanggaran terhadap
Menyebabkan enak,
berupa sanksi, dan yang merupakan tugas
sehingga terjun ke kali sehingga basah
dan kewajiban hakimlah yang berwenang
kuyup, menyuruh orang berdiri berjam-
memberi
jam diterik matahari.
hukuman
terhadap
seseorang yang melakukan tindak pidana
mendorong
tidak
aturan hukum tersebut dapat terancam
putusan
misalnya
perasaan
orang
2. Menyebabkan rasa sakit
tersebut.
Menyebabkan rasa sakit artinya
Menurut Pasal 29 ayat (1) UU No. 2
perbuatan itu menimbulkan rasa sakit
Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara
pada orang lain misalnya mencubit,
Republik Indonesia, anggota Kepolisian
memukul dan menampar.
Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan
peradilan
umum.
Hal
3. Menyebabkan
ini
luka
misalnya,
mengiris, menusuk dan memotong,
menunjukkan bahwa anggota Polri bukan
sehingga luka.
termasuk subjek hukum militer tetapi Polri
Menurut Pasal 351 ayat (4) KUHP
merupakan warga sipil. Walaupun anggota
yang
kepolisian termasuk warga sipil, namun
penganiayaan
terhadap mereka juga berlaku ketentuan
sengaja merusak kesehatan orang lain. Untuk
Peraturan Disiplin dan Kode Etik Profesi
lebih jelasnya dapat kita lihat pengaturannya
Peraturan Disiplin Polri diatur dalam PP No.
dalam Pasal 351 KUHP yang berbunyi :
2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota
Kepolisian
Negara
termasuk adalah
dalam
pengertian
perbuatan
dengan
1. Penganiayaan diancam dengan Pidana
Republik
Penjara paling lama dua tahun delapan
Indonesia, sedangkan kode etik kepolisian
bulan atau denda paling banyak tiga
diatur dalam Perkapolri No. 14 Tahun 2011
ratus rupiah.
tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik
Indonesia.
Undang-Undang
2. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka
Di
dalam
Kitab
berat yang bersalah dikenakan Pidana
Hukum
Pidana
tidak
Penjara paling lama lima tahun.
dijelaskan atau tidak menegaskan apa arti
3. Jika mengakibatkan mati, dikenakan
sesungguhnya dari penganiayaan.
Pidana Penjara paling lama tujuh tahun. 2
4. Dengan
penganiayaan
disamakan
Contoh kasus tindak penganiayaan
sengaja merusak kesehatan.
oleh oknum polisi terhadap mahasiswa
5. Percobaan untuk melakukan kejahatan
adalah:
ini tidak di Pidana. Perbuatan
Di
dakwaan
No:
628/Pid.B/2013/PN.PDG, pada tanggal 22
dapat
Januari 2013 sekitar Pukul 14.30 WIB yang
tindakan
bertempat di depan Showroom Pondok
seperti
Mobil tepatnya sekitar 20 meter sebelum
menimbulkan adanya perasaan tidak enak
Polsek Padang Timur Polresta Padang telah
dan menimbulkan rasa sakit. Perbuatan ini
terjadi tindak penganiayaan terhadap saudara
dapat menimbulkan terganggunya kesehatan
Sakha Musti Diguna dan Agung seorang
orang lain bahkan dapat menimbulkan
Mahasiswa UPI dan tersangka Daniel P.
kematian. Sebagaimana yang tercantum
Simangunsong seorang polisi. Pada hari
dalam Pasal 351-355 KUHP, bahwa setiap
tersebut para Oknum polisi Polsek Padang
pelaku penganiayaan dikenakan hukuman
Timur melakukan razia rutin, dan dua orang
atau sanksi yang setimpal, sesuai dengan
korban
tingkat penganiayaan yang dilakukannya,
dilangsungkan pada hari tersebut.
kesehatan
dikategorikan penganiayaan
disengaja
surat
dapat
merusak
yang
dalam
orang
lain
sebagai adalah
perbuatan
tersebut
terjebak
razia
yang
sebab kita semua telah mengetahui bahwa negara
kita
(rechtstaat),
berdasarkan bukan
atas
Metode Penelitian
hukum
berdasarkan
Metode adalah suatu cara yang
atas
dimaksud di pergunakan untuk mencapai
kekuasaan (machtstaat). Dimana hukum
suatu tujuan penulisan. Cara utama yang di
tersebut harus ditegakkan, tanpa pandang
pergunakan
derajat kepada siapapun juga, sesuai dengan
semaksimal
prinsip equality before the law. Penganiayaan
adalah
penganiayaan
oknum
pelaku
polisi,
makanya
terhadap
suatu
penulis
menggunakan cara-cara sebagai berikut: 1. Jenis Penelitian
merugikan kesehatan maupun jiwa orang adanya
hasil
di dapat kebenaran. Di sini
yang mana akibat perbuatan itu dapat
Dengan
mungkin
mencapai
kejadian atau permasalahan, sehingga akan
merupakan
suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum,
(korban).
untuk
Jenis
penelitian
yang
akan
dipakai dalam penelitian ini adalah yang bersifat
penulis tertarik untuk melakukan penelitian
Yuridis
Sosiologis
yakni
pendekatan masalah melalui penelitian
tentang penyebab oknum polisi melakukan
hukum dengan melihat norma hukum
tindak penganiayaan terhadap mahasiswa.
yang berlaku dan di hubungkan dengan 3
kenyataan atau fakta yang ada di
4. Teknik Pengumpulan Data
lapangan.
Dalam
melakukan
penelitian
penulis memperoleh keterangan dan
2. Sifat Penelitian Sifat penelitian yang penulis
data di atas dengan cara:
gunakan adalah bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan
hasil
a. Studi Dokumen
penelitian
Melalui
berdasarkan permasalahan yang penulis
keterangan,
kemukakan di atas.
mempelajari
keteranganbuku-buku
atau
dokumen-dokumen
yang berhubungan dengan masalah
3. Sumber Data Berkaitan dengan perumusan
yang diteliti penulis.
masalah dan pemecahan masalah serta
b. Wawancara
pendekatan masalah maka data yang
Wawancara adalah cara untuk
dipakai dalam penelitian ini adalah:
memperoleh informasi dengan cara
a. Data Primer
mengajukan
Dalam penelitian ini data
langsung
pertanyaan pada
secara
pihak
yang
dikumpulkan sendiri oleh peneliti.
diwawancarai. Tipe wawancara yang
Jadi,
digunakan adalah wawancara semi
semua
keterangan
untuk
pertama kalinya dicatat oleh peneliti.
terstruktur
Data tersebut dikumpulkan melalui
menyusun pertanyaan, penulis juga
studi di lapangan dengan melakukan
mengembangkan
wawancara dengan (2) dua orang
yang berhubungan dengan masalah
hakim Bapak Jamaluddin, S.H., M.H
penelitian.
dan Bapak Muchtar Agus Cholif, SH
5. Analisis Data
di
Pengadilan
Negeri
Klas
IA
yakni
di
samping
pertanyaan
lain
Berangkat dari pengolahan data
Padang.
di atas maka diperlukan analisis, di sini
b. Data Sekunder
penulis
menggunakan
analisis
data
Data Sekunder adalah data
kualitatif dimana uraian yang penulis
yang telah ada diperoleh dengan
lakukan terhadap kata yang terkumpul
penelitian
tidak menggunakan angka-angka tapi
BAP
tindak
pidana
penganiayaan, putusan oleh hakim,
berdasarkan
dan
Undangan,
statistik
Tindak
pidana
penganiayaan di Pengadilan.
Peraturan pandangan
Perundangpakar
termasuk pengalaman penelitian.
4
juga
Penerapan sanksi terhadap seorang
Hasil Penelitian dan Pembahasan Masalah
pelaksanaan
peradilan
Polisi Tersebut adalah berupa hukuman
Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Oknum
penjara selama 2 (dua) bulan, hal ini
Polisi Terhadap Mahasiswa adalah dalam hal
disebabkan karena Jaksa Penuntut Umum
polisi yang melakukan razia rutin dan
(JPU) juga member tuntutan yang ringan
melakukan kekerasan terhadap mahasiswa,
sehingga hakim sulit untuk menjatuhkan
maka atas tindakan tersebut menurut Bapak
pidana yang lebih berat pada pelaku tindak
hakim Jamaluddin dapat dikategorikan telah
penganiayaan.
melanggar etika profesi Polri. Karena sudah
ketentuan
seharusnya polisi menghindarkan diri dari
putusan, tidak berdasarkan tuntutan dari
perbuatan
memukul
Jaksa Penuntut Umum (JPU). Pada Tahun
mahasiswa. Terhadap pelanggaran etika
2013 terdapat perkara yang sama putusannya
profesi tersebut dapat dilaporkan ke Sentra
dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum.
Pelayanan Kepolisian (SPK) pada kantor
Penerapan sanksi kepada pelaku tindak
polisi terdekat, sedangkan untuk proses
pidana
pelanggaran
tercela
dilakukan,
yakni
kode akan
etik
bahwa
itu
sesuai
dalam
penganiayaan
pada
dengan
menjatuhkan
Pengadilan
yang
diduga
Negeri Padang dapat dilihat pada tabel di
ditindaklanjuti
secara
bawah ini.
terpisah oleh Divpropam Polri. Di
Hal
dalam
persidangan
Tabel Tingkat Pendidikan Tindak Pidana Penganiayaan Pada Pengadilan Negeri Klas. I.A Padang pada Tahun 2013-2014
hakim
meminta saksi-saksi dan bukti- bukti perkara tindak pidana penganiayaan yang dilakukan
Tahun 2013 2014
terdakwa, kemudian hakim tanya jawab dengan
saksi-saksi
mengungkap
perkara
tersebut
untuk
tindak
pidana
SD 9 7
SMP 19 12
SMA 15 18
Polisi 1 0
Sumber: Dari Pengadilan Negeri Klas. I.A. Padang
penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa.
Jika dilihat dari tabel di atas, maka
Setelah hakim mendapatkan cerita dari
tingkat pendidikan dari pelaku tindak pidana
saksi-saksi,
langsung
penganiayaan berat di wilayah Hukum
dan
Pengadilan Negeri Kelas I A Padang pada
memutuskan putusan hukuman terhadap
Tahun 2013 tingkat pendidikan SD sebanyak
terdakwa. Terdakwa tersebut mendapatkan
9 orang,
putusan hakim 2 (dua) bulan penjara setelah
yang berpendidikan
hakim menimbang hal yang memberatkan
dan pada Tahun
dan hal yang meringankan terdakwa.
SD 7 orang, SMP 12 orang, dan SMA 18
mempertimbangkan
hakim hukuman
SMP 19 orang, SMA 15 orang Polisi cuma 1 orang,
2014 tingkat pendidikan
orang. dan yang berpendidikan Kepolisian 1 5
orang. Menurut penulis hal tersebut cukup
diperhatikan
menarik untuk dicermati karena ancaman
mempengaruhi berat ringannya pidana yang
hukuman dari pasal-pasal yang dinyatakan
akan
terbukti
terpenting adalah menemukan fakta-fakta
dalam
perkara
tindak
pidana
oleh
dijatuhkan.
hakim
Salah
yang
satunya
dapat
yang
penganiayaan pada tahun 2013-2014 diatas
Yuridis
rata-rata
penemuan fakta sangatlah mutlak diperlukan
diancam
dengan
hukuman
maksimal 8 bulan penjara.
yang relevan, oleh sebab itu
guna memberi keputusan. Yang menjadi
Fakta tersebut menunjukkan bahwa
pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan
keputusan hakim pantas dan layak sesuai
pidana terhadap polisi yang melakukan
dengan nilai-nilai keadilan, akan tetapi
tindak
kecenderungan sama dengan tuntutan Jaksa
mahasiswa berdasarkan contoh kasus pada
dapat juga diartikan tidak bersungguh-
Pengadilan Negeri Klas I A Padang adalah 2
sungguh dalam mengambil keputusan dan
yakni:
terkesan seadanya. Satu hal yang perlu
penganiayaan
terhadap
1. Pertimbangan Yuridis
diamati adalah menurut pendapat penulis hukuman yang
pidana
Pertimbangan
yang
bersifat
dijatuhkan oleh hakim
yuridis adalah pertimbangan hakim
sangat ringan karena dari beberapa perkara
yang didasarkan pada faktor-faktor
pada Tahun 2013 semuanya diputus di
yang terungkap di dalam persidangan
bawah 1 tahun, meskipun hakim dalam hal
dan
ini
ditetapkan sebagai hal yang harus
telah
mempertimbangkan
putusan
oleh
undang-undang
tersebut secara matang, khusus terhadap
dimuat di dalam putusan yaitu:
polisi
a.
yang
dilakukan
penganiayaan
tindak
terhadap
hukumannya
2
mahasiswa
Undang-undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
bulan
penjara.
tindak
pidana
perkara
penganiayaan di dalam Pasal 351 adalah dua
dimana
tahun delapan bulan.
identitasnya
Maksimal
adalah
pidana
hukuman
Pertimbangan memutuskan
hakim
perkara
tindak
telah
b.
Bahwa unsur Barang Siapa dalam ini
adalah
terdakwa,
setelah
dinyatakan
di
persidangan
dalam
ternyata sesuai dengan identitas
pidana
terdakwa
sebagaimana
yang
penganiayaan oleh oknum Polisi Terhadap
termuat dalam surat
Mahasiswa
Penuntut Umum, dan terdakwa
adalah
Syarat-syarat
dalam
hukum pidana terdapat nilai-nilai yang
telah
penting
keterangan.
yaitu
kesalahan,
asas
asas-asas
legalitas dan lain
yang
asas harus 6
jujur
dakwaan
memberikan
c.
Adanya bukti surat hasil visum et
tindakan
revertum
terhadap mahasiswa.
yang
terdakwa
membenarkan
telah
melakukan
Menurut hakim yang memutuskan
tindakan penganiayaan.
perkara tersebut belia menimbang :
2. Pertimbangan Non-yuridis Pertimbangan pada
kasus
1. Bahwa Majelis mempertimbangkan non-yuridis
penganiayaan
unsur-unsur yang dikehendaki oleh
yang
undang-undang telah terpenuhi bila
dilakukan oleh guru terhadap murid
dihubungkan
ini
saksi-saksi,
adalah
penganiayaan
kebalikan
dari
pertimbangan
yuridis
yaitu
pertimbangan
yang
bukan
antara
keterangan
keterangan
terdakwa
serta alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan.
berdasarkan peraturan perundang-
2. Bahwa majelis tidak melihat adanya
undangan
alasan
a. Pertimbangan hakim mengacu
terdakwa tersebut, karena terdakwa
pada keterangan para saksi:
3. Bahwa barang bukti dalam perkara
penganiayaan
terhadap
mahasiswa
ini
pada
tidak
4. Bahwa
3) Terdakwa dalam persidangan dapat yang
kepadanya
dengan
maka
tidak
si
sebelum
menjatuhkan
hukuman, maka terlebih dahulu akan
menjawab
pertanyaan
ada
pertimbangkan.
razia rutin
selalu
kesalahan
kesalahannya.
melakukan
tindakan
atas
haruslah dihukum setimpal dengan
1) Terdakwa adalah polisi 2) Terdakwa
pemaaf
dipertimbangkan
diajukan
memberatkan
baik,
hal-hal dan
yang
meringankan
hukuman atas terdakwa.
sehingga
menurut
hemat
5. Bahwa karena terdakwa dijatuhi
Majelis
terdakwa
tidak
hukuman, maka biaya perkara ini
termasuk kategori orang yang
sepatutnya
tidak terganggu ingatannya,
terdakwa.
sehingga
orang
Terlepas dari uraian diatas, Bapak
untuk
Muchtar Agus Cholif, selaku hakim di
yang
terdakwa mampu
bertanggung jawab. 4) Terdakwa
telah
perbuatannya
dibebankan
kepada
Pengadilan Negeri Padang menguraikan mengakui
pertimbangan hakim dalam segi subjektif,
melakukan
terdiri dari dua bagian antara lain: a. Hal-hal yang memberatkan yaitu: 7
1) Perbuatan Terdakwa merugikan
meminta saksi-saksi dan bukti- bukti
Saksi korban,
perkara tindak pidana penganiayaan
2) Terdakwa sebagai aparat penegak
yang dilakukan terdakwa, kemudian
hukum seharusnya mengayomi
hakim tanya jawab dengan saksi-
masyarakat.
saksi tersebut untuk mengungkap
b. Hal-hal yang meringankan yaitu : 1) Terdakwa
perkara tindak pidana penganiayaan
mengakui
yang
menyesali
Setelah hakim mendapatkan cerita
perbuatannya, dan berlaku sopan
dari saksi-saksi, hakim langsung
di persidangan dalam menjawab
mempertimbangkan hukuman dan
pertanyaan-pertanyaan
memutuskan
perbuatannya
dan
yang
dilakukan
oleh
putusan terdakwa.
terdakwa.
hukuman
ditanya oleh hakim dan jaksa
terhadap
Terdakwa
penuntut Umum
tersebut mendapatkan putusan hakim
2) Terdakwa dengan korban telah
2 (dua) bulan penjara setelah hakim
berdamai dan telah mengganti
menimbang hal yang memberatkan
biaya pengobatan kepada saksi
dan hal yang meringankan terdakwa.
korban
b. Penerapan Sanksi pada tindak pidana
3) Terdakwa belum pernah dihukum
penganiayaan yang dilakukan oleh
sebelumnya Menurut
oknum polisi terhadap mahasiswa
penulis,
dasar
adalah hukuman penjara selama 2
pertimbangan hakim maka akan terlihat
(dua) bulan, sudah sesuai dengan
bahwa suatu tindak pidana penganiayaan
tuntutan dari jaksa, jadi tidak ada
yang dilakukan baik secara sengaja atau
pemberatan hukuman terhadap polisi,
tidak dan apakah di sini si pelaku mesti
seharusnya lebih berat karena dia
diberikan pidana atau hukuman ini sangat
adalah sebagai pengaman masyarakat
tergantung dari peran serta hakim dalam
harus mencerminkan tindakan yang
memutuskan
terpuji.
suatu
putusan
dari
dan
juga
didorong dari hati nurani, apakah keputusan
c. Pertimbangan hakim menjatuhkan
hakim tersebut ini telah memberikan suatu
putusan
bentuk keadilan yang bisa diterima oleh
sesuai
semua pihak.
terungkap, di samping itu juga
Simpulan
diperhatikan hakim di Pengadilan
1. Pelaksanaan peradilan terhadap polisi
Negeri
adalah di dalam persidangan hakim
pidana dengan
polisi,
fakta-fakta
yang
Padang
pertimbangan 8
terhadap
hakim
menguraikan dalam
segi
subjektif, terdiri dari dua bagian
Ucapan Terima Kasih
antara lain;
Pada
1) Hal-hal yang memberatkan yaitu Seorang
polisi
kesempatan
ini
penulis
mengucapkan terima kasih banyak kepada
yang
pihak-pihak yang sudah membantu penulis
harusnya mengayomi masyarakat
selama menyelesaikan skripsi. Pihak-pihak
tetapi melakukan tindak pidana
yang dengan sabar membimbing dan selalu
penganiayaan
memotivasi penulis dalam menyelesaikan
terhadap
mahasiswa yang merugikan saksi korban
dengan
memukul
bagian
pangkal
telinga
skripsi.
di
Pihak tersebut adalah: (1) Ibu Dr.
dan
Fitriati, S.H., M.H, selaku Pembimbing I (2)
meninju kening sebelah kiri, dan
Ibu
kemudian menyuruh saksi korban
Pembimbing II, dan merangkap Ketua
pulang tanpa dompet dan sepeda
Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum, (3)
motornya.
ibu Yetisma Saini, S.H., M.H dan selaku
2) Hal-hal yang meringankan yaitu : a) Terdakwa
Syafridatati,
S.H.,
M.H
selaku
Penguji II (4) ibu Dr. Uning Pratimaratri,
mengakui
S.H., M.H, selaku Penguji I, (5) Ibu Deaf
perbuatannya dan menyesali
Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H, selaku
perbuatannya, dan berlaku
Penguji III, (6) Keluarga tercinta yang selalu
sopan di persidangan dalam
memberi dukungan moril maupun materi. (7)
menjawab
serta teman-teman seperjuangan.
pertanyaan-
pertanyaan oleh
yang
hakim
dan
ditanya Daftar Pustaka
jaksa
A. Buku-buku
penuntut Umum b) Terdakwa
dengan
Adami Chazawi, 2001, Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
korban
telah berdamai dan telah mengganti biaya pengobatan
______, 2001, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
kepada saksi korban c) Terdakwa
belum
pernah
dihukum sebelumnya
______, 2002, Pelajaran Hukum Pidana Bagian Satu, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
Di samping itu juga dipertimbangkan sikap polisi yang sopan dan berterus terang di persidangan dan karena pelaku melakukan
Andi Zainal Abidin Farid, 1995, Hukum Pidana I, Sinar Grafika, Jakarta.
perbuatan penganiayaan karena keadaan memaksa overmacht. 9
Bambang Sunggono, 1996, Metodologi Penelitian Hukum, Penerbit PT Rajagrafindo Persada, Jakarta Bambang Poernomo, 1997, Asas-asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta. K. Wantjik Saleh, 1999, Tindak Pidana Korupsi dan Suap, Ghalia Indonesia, Jakarta. R. Atang Ranoemiharja, 1984, Hukum Pidana, Asas-asas, Pengertian dan Teori, serta Pendapat Para Sarjana, Tarsito, Bandung. Wirjono Projodikoro, 1980, Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia, PT Erosco Bandung. B. Perundang-undangan Kitab
Undang-undang (KUHP)
Hukum
Pidana
Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Undang-undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Polri Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Kepolisian Peraturan C. Sumber Lain Pengertian Polisi. id.wikipedia.org, diakses tanggal 13 Juni 2014, Pukul. 21.00. WIB.
10
