TINDAK PIDANA EKSPLOITASI SEKS KOMERSIAL ANAK DALAM PANDANGAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM ( Analisis Putusan No. 2301/Pid.Sus/2013/PN Tangerang )
SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Syariah (S.Sy)
Oleh : NURHAYATI N I M : 1111045100012
KONSENTRASI KEPIDANAAN ISLAM PROGRAM STUDI JINAYAH SIYASAH FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1436 H/2015 M
ABSTRAK TINDAK PIDANA EKSPLOITASI SEKS KOMERSIAL ANAK DALAM PANDANGAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (ANALISIS PUTUSAN NO. 2301/PID.SUS/2013/PN TANGERANG)
Disusun Oleh : Nurhayati, NIM 1111045100012, Jurusan Kepidanaan Islam, Prodi SJS, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 1436 H/2015, iii+141 Halaman+Lampiran. Penelitian ini berjudul “Tindak Pidana Eksploitasi Seks Komersial Anak dalam Pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam (Analisis Putusan No. 2301/Pid.Sus/2013/PN Tangerang) Penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Tangerang. Tujuan penulisan ini untuk memberikan gambaran tentang pengeksploitasian seks komersial anak menurut peraturan UU Perlindungan Anak dan Hukum Islam serta masuk tidaknya Eksploitasi Seks Komersial Anak kepada tindak criminal menurut UU Perlindungan Anak dan Hukum Islam. Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif. Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara mendalam dan intensif dengan informan sedangkan data sekunder diperoleh yaitu dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, literature, hasil penelitian serta dokumendokumen resmi yang berkaitan dengan obyek penelitian. Hasil penelitian menunjukan bahwa tindak pidana eksploitasi seks komersial anak yang diperoleh dari data Jurnal, buku-buku, perundang-undangan telah memenuhi unsur-unsur perbuatan eksploitasi seks komersial anak telah melanggar kesusilaan dan kesopanan. Dalam UU Perlindungan Anak, tindak pidana eksploitasi seks komersial anak tersebut dimasukkan ke dalam tindak criminal karena melanggar Pasal 81 Ayat (1) dan (2), Pasal 82, Pasal 83 danPasal 88. Sementara dalam Hukum Islam, ada yang termasuk dalam tindak criminal dan ada juga yang tidak termasuk tindak criminal tergantung kepada jenis perbuatannya apakah melanggar aturan yang telah ditetapkan Hukum Pidana Islam. Adapun jenis sanksi hokum berdasarkan UU Perlindungan Anak adalah hukuman penjara dan denda. Sedangkan dalam Hukum Islam rajam, cambuk, Qhisash (hukumbalasan) dan diyat, pengasingan serta ta’zir. Kesimpulannya adalah Eksploitasi merupakan suatu penggunaan tenaga kerja orang lain untuk kepentingan atau keuntungan diri sendiri. Pengertian eksploitasi menurut pasal 2 ayat (1) Undang-UndangNomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah sebagai berikut : “Eksploitasi yaitu tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang
iv
meliputi tidak jauh dari pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek serupa, perbudakan penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum atau transplantasi organ, dan atau jaringan tubuh, atau memanfaatkan tenaga baik materil atau immaterial.” Salah satu tindakan eksploitasi ialah eksploitasi seksual anak yang didefinisikan sebagai kegiatan yang melibatkan anak laki-laki maupun perempuan, demi uang, keuntungan atau pertimbangan lain atau karena paksaan atau pengaruh orang dewasa, sendikat atau kelompok, terkait dengan hubungan seksual, atau prilaku yang menimbulkan birahi. “ Ada 3 kegiatan yang termasuk dalam kategori eksploitasi seksual adalah : prostitusi anak, perdagangan anak, dan pornografi anak. Tindak Pidana Eksploitasi juga terdapat dalam Pasal 88 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yaitu : “Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyakRp 200.000.000,00 (duaratusjuta rupiah). Sedangkan dalam Hukum Islam diberikan sanksi hukuman had yaitu jilid dan pengasingan bagi pelaku ghairu mukhson, sedangkan hukuman rajam berlaku bagi mukhson, sanksi hukuman qhisas berlaku bagi hukuman balas kematian, atau pelukaan dan bila dimaafkan diganti dengan membayar diyat, sanksi ta’zir yang jenis sanksinya diserahkan kepada hakim sesuai perbuatan yang dilakukan pelaku. Untuk menanggulangi masalah ini sebaiknya orang tua, lembaga pendidikan, dan lembaga hukum memberikan perlindungan, pengajaran (Akhlak, Agama, Moral), terhadap anak danmemebrikan hukuman yang seberatberatnya pada pelaku supaya jera, dan menjadi pelajaran bagi masyarakat lainnya sebagai upaya tindak preventif. Kata Kunci: Eksploitasi Seks Komersial Anak Pembimbing : Prof. Dr. Hj. Zaitunah Subhan, MA
v
KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya terucap dengan tulus dan ikhlas, Alhamdulillahi Rabbil ‘Alamin tiada henti karena dapat terselesaikannya skripsi ini. Shalawat seiring salam semoga selalu tercurah limpahkan atas Insan pilihan tuhan Khatamul anbiyai’iwalmursalin, Muhammad SAW. Dengan setulus hati penulis menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, dengan demikian skripsi ini hasil usaha dan upaya yang maksimal dari penulis. Tidak sedikit hambatan, cobaan dan kesulitan yang ditemui. Banyak hal yang tidak dapat dihadirkan oleh penulis di dalamnya karena keterbatasan pengetahuan dan waktu. Namun patut di syukuri karena banyak pengalaman yang di dapat dalam penulisan skripsi ini. Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan banyak terimakasih atas kerjasama dan bantuannya, baik moril maupun materil. Karena penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya dukungan dan motivasi orang-orang yang di sekelilingku. Untuk itu penulis sepantasnya menulis menyampaikan terimakasih kepada: 1. Bpk Prof. Dr. Dede Rosyada, M.A, Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2. Bpk Dr. H. JM. Muslimin, M.A, Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 3. Ibu Dra. Hj. Maskufa, M. Ag, Ketua Jurusan SJS dan Ibu Rosdiana, M.A, Sekretaris Jurusan SJS, yang telah memberikan arahan, bimbingan dan dorongan kepada Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 4. Ibu Prof. Hj. Zaitunah Subhan, sebagai dosen pembimbing yang rela meluangkan waktunya dan selalu memberikan masukan, arahan dan
vi
kritikan yang konstruktif pada Penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. 5. Bapak
H. Qosyim Arsyadani, S.Ag., M.A, Sebagai Dosen Penasehat
Akademik yang telah memberikan motivasi dan bimbingan mulai dari semester awal sampai akhir yang tak henti-hentinya selalu diarahkan 6. Pimpinan Perpustakaan Pusat dan Perpustakaan Fakultas yang telah memberikan fasilitas untuk mengadakan studi kepustakaan berupa buku dan literature lainnya sehingga penulis memperoleh informasi yang dibutuhkan. 7. Semua Dosen Fakultas Syari’ah dan Hukum, atas semua pengetahuan yang
telah di berikan kepada Penulis selama masa pendidikan
berlangsung. 8. Terimakasih Ayahanda Suwanta dan Ibunda Khususiyah, yang telah mengajarkan bahasa cinta dan kasih sayang serta doa tulus beliau yang takhenti-hentinya, saudara sekandungku: Teteh Suryati, Abang Subhan, Subhi, Teteh Otiyah, Suneni dan Adikku Tutilah ,atas motivasi dan dukungan yang Ikhlas penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini, dan tak lupa pula keponakanku yang menggemaskan Adinda Danang, Evan, Dafi, Agustian, Rafa, Novi dan si kecil Sheila. “My Family is My Everything”. 9. Terimakasih kepada “My BestMotivation”, bagaimanapun secara langsung maupun tak langsung telah memberikan dukungan dan motivasi serta semangat kepada Penulis sehingga tugas akhir skripsi ini dapat terselesaikan, “You Are Everything”. 10. Terimakasih Teman- teman kelas SJS Angkatan 2011, kalian adalah saudara, sahabat, dan keluarga yang telah menjadi saksi perjuangan sejarah lembaran dalam hidupku selama di bangku kuliah. 11. Terimakasih Organisasi PMII Kompaksyahum, yang telah menjadi himpunan sebagai wadah pengetahuan dan pengalaman dalam mencari jati diri. 12. Terimakasih Sahabat-Sahabatku Fachriatul Fuadiah, Annisa Rahmi Faisal, Dewi Robiatul Munawaroh, serta My BestFreind Novy septiyani, Sunarti,
vii
Rosse Yuniarsih dan Tia Marliyanti. Kalian adalah sahabat terbaikku, terimakasih atas kasih sayang, dukungan dan motivasinya. Semoga atas segala bantuan, dukungan, Motivasi dan do’auntuk Penulis mendapat balasan yang paling layakdari-Nya, dan sksripsi ini berfguna bagi wacana keislaman. Kepada-Nya kita memohon Rahmat dan HidayahNya.Amin YaRabbal’Alamin. Jakarta, 05 Maret 2015 M 14Jumadi lAwal H
(NURHAYATI )
viii
DAFTAR ISI
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .............................................................
i
LEMBAR PENGESAHAN UJIAN .............................................................................
ii
LEMBAR SURAT PERNYATAAN ...........................................................................
iii
ABSTRAK .....................................................................................................................
iv
KATA PENGANTAR ...................................................................................................
vi
DAFTAR ISI..................................................................................................................
x
BAB I :
BAB II :
PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah ...................................................................
1
B. Pembatasan danPerumusan Masalah ................................................
14
C. Tujuaan dan Manfaat Penulisan ........................................................
15
D. Tinjauan Pustaka ...............................................................................
16
E. Metode Penelitian .............................................................................
18
F. Kajian Terdahulu ..............................................................................
23
G. Sistematika Penulisan .......................................................................
25
TINJAUAN UMUM TENTANG EKSPLOITASI SEKS KOMERSIAL ANAK DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM A. Pengertian Eksploitasi Seks Komersial Anak ...................................
27
B. Pengertian Tentang Anak dan Hak-Hak Anak..................................
35
C. Bentuk-Bentuk Eksploitasi Seks Komersial Anak ...........................
63
D. Unsur-Unsur eksploitasian Seks Komersial Anak ............................
67
E. Faktor-Faktor Eksploitasi Seks Komersial Anak ..............................
70
x
BAB III :
TINJAUAN TINDAK PIDANA EKSPLOITASI SEKS KOMERSIAL ANAK DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM A. Tindakan Kriminal Eksploitasi Seks Komersial Anak .....................
73
B. Sanksi Hukuman Terhadap Pelaku Eksploitasi Seks Komersial Anak
90
C. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Eksploitasi Seks Komersial Anak ..................................................................................................
BAB IV :
99
ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN TANGERANG NO. 2301/Pid.Sus/2013 DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM A. Deskripsi Kasus ................................................................................
99
B. Dakwaan, Tuntutan, Banding dan Putusan .......................................
112
C. Analisis Putusan No. 2301/Pid.Sus/2013/PN Tangerang Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam .....................................................
BAB V :
123
PENUTUP A. Kesimpulan .......................................................................................
133
B. Saran –Saran .....................................................................................
137
DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN DAFTAR RIWAYAT HIDUP
xi
1
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Globalisasi dan perubahan industrialisasi dengan segala perubahan segala implikasinya cenderung mendorong terjadinya eksploitasi seksual komersial anak. Hal ini terkait dengan dampak negatif dari perkembangan industri
pariwisata
Tekhnologi
informasi
dan
komunikasi
serta
transportasi. Dan ada beberapa faktor yang yang terkait terjadinya eksploitasi
seksual
komersial
anak
yaitu
masalah
kemiskinan,
pengangguran, pendidikan, dan terbatasnya lapangan pekerjaan.1 Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) Dalam Deklarasi dan Aksi untuk menentang eksploitasi seksual komersial anak merupakan instrument pertama yang mendefinisikan eksploitasi seksual komersial anak sebagai sebuah pelanggaran mendasar terhadap hak-hak anak. Pelanggaran tersebut terdiri dari kekerasan seksual oleh orang dewasa dan pemberi imbalan dalam bentuk uang tunai atau barang terhadap anak, atau orang ketiga atau orang-orang lainnya. Anak tersebut diperlakukan sebagai objek seksual dan sebagai objek komersial. Eksploitasi seksual komersial anak merupakan sebuah bentuk pemaksaan dan kekerasan terhadap anak 1
Wardah, Eksploitasi Seks Komersial Anak –ESKA, http://wordpress.comEksploitasi Seks Komersial Anak –ESKA, Diakses pada 21 Oktober 2014 , pkl 11:25.
1
2
dan mengarah pada bentuk-bentuk kerja paksa sebagai perbudakan masa kini.2 Sedangkan menurut ILO (Internasional Labour Organisatation) tentang eksploitasi seksual komersial anak merupakan mencakup hal-hal sebagai berikut; pemakaian anak perempuan dan laki-laki dalam kegiatan seksual yang dibayar dengan uang tunai atau dalam bentuk barang (umumnya dikenal sebagai prostitusi anak ) seperti ditempat perumahan, hotel, jalanan, atau dalam gedung, panti pijat, bar, dan restoran; wisata seksual anak; distribusi pornografi dan pemakaian anak dalam pertunjukan seksual. Sejarah perlindungan anak di Dunia diawali dengan adanya konvensi-konvensi Internasional Hak Asasi Manusia
dan Anak. Di
Indonesia sudah meratifikasi konvensi-konvensi tersebut dalam berbagai bentuk peraturan perundangan.Dalam peraturan perundangan tersebut diamanatkan bahwa anak harus mendapatkan pemenuhan atas hak-haknya agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara normal. Indonesia meratifikasi
konvensi-konvensi tersebut karena kenyataan dilapangan
anak dengan kondisinya yang masih labil secara fisik maupun psikis rawan menjadi korban kejahatan. Sebagian anak-anak disekitar kita tidak
2
Ibid.
3
mendapatkan apa-apa sebagai hak mereka, bahkan banyak terjadi pelanggaran hak- hak dasar mereka.3 Pihak-pihak tertentu melihat anak adalah sebagai komoditi yang memiliki nilai kompetitif jika dieksploitasi secara illegal. Pihak tersebut adalah jaringan pelacuran anak , meski tidak ada data yang pasti dan up to date. Di Indonesia diperkirakan 30 % dari 550 ribu lebih pekerja seks komersial (PSK) atau sekitar 40-70 ribu PSK adalah anak-anak yang berusia dibawah 18 tahun . Pelacuran di Indonesia dilakukan oleh anak-anak , pelacuran anak merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia hal ini dinyatakan dalam pasal 65 UU RI No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pasal tersebut
menyatakan
bahwa
“
setiap
anak
berhak
memperoleh
perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotik, psikotropika, serta zat adiktif lainnya”.
Tindak pidana pengeksploitasian semakin terjadi dikehidupan masyarakat.Pengeksploitasian seksual terhadap anak adalah salah satu bentuknya,
Anak
menjadi
korban
orang-orang
yang
tidak
bertanggungjawab memperkerjakan dan melayani para laki-laki hidung belang
adalah
demi
mendapatkan
keuntungan
sebagai
mata
3
Dikdik M. Arif Mansur, dan elisatris Gultom. Urgensi Perlindungan Korban
Kejahatan (antara norma dan realita), PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2007, hal. 122-124.
4
pencahariannya. Eksploitasi seksual komersial anak di mana di dalamnya ada tiga bentuk yaitu: pornografi, prostitusi/pelacuran, dan perdagangan anak untuk tujuan seksual.4 Kasus kekerasan fisik terhadap anak secara umum berdasarkan data Komnas PA di Indonesia sebanyak 21. 689. 797 kasus. Lebih dari 50 persen adalah kasus kekerasan seksual, kasus ini terjadi di 34 Provinsi, 179 Kabupaten dan kota. Sebesar 42-58% dari pelanggaran hak anak, merupakan kejahatan seksual terhadap anak. Selebihnya kekerasan fisik, dan penelantaran anak data dan korban kejahatan seksual semakin meningkat setiap tahun5. Data Hasil Survey Kekerasan Kejahatan Seksual Terhadap Anak No
Tahun
Jumlah
Keterangan
1.
2010
2.046 kasus
42 %
2.
2011
2.426 kasus
58%
3.
2012
2.637 kasus
62%
4.
2013
3.339 kasus
63%
5.
2014
2.626 kasus
60%
4
Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, Perlindungan Terhadap Korban
Kekerasan Seksual, Refika Aditama, Bandung 2001, hal. 7-8 5
http:// www.KPAI.com
5
Di dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak di sini bahwa merupakan suatu payung hukum tindak kekerasan yang terjadi terhadap anak-anak, di Indonesia mulai menuai sorotan keras dari berbagai kalangan pada saat stasiun televisi swasta menayangkannya secara vulgar pada program kriminal, seperti kasus ; perkosaan yang dilakukan oleh keluarga korban atau orang-orang dekat, yang dilakukan oleh keluarga korban atau orang-orang dekat korban, kasus sodomi, perdagangan anak, untuk dieksploitasi menjadi pekerja seks komersial hingga pembunuhan. Banyaknya kasus kekerasan anak yang terjadi di Indonesia dianggap sebagai salah satu indikator buruknya kualitas perlindungan anak. Keberadaan anak yang belum mampu untuk hidup mandiri tentunya sangat membutuhkan orang-orang sebagai tempat berlindung. Rendahnya kualitas perlindungan anak di Indonesia banyak menuai kritik dari berbagai elemen masyarakat. Pertanyaan yang sering dilontarkan adalah sejauh mana pemerintah telah berupaya memberikan perlindungan (hukum) pada anak sehingga anak dapat memperoleh jaminan atas kelangsungan hidup dan pengidupannya sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia. Padahal, dalam Pasal 20 UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dimana yang berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak adalah Negara, Pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.
6
Hukum Internasional melalui pembentukan Konvensi Hak Anak (convention on the right of the children) telah memposisikan anak sebagai subjek hukum yang memerlukan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya. Negara-negara peserta konvensi (contracting parties) memiliki kewajiban untuk menyepakati isi konvensi tersebut dan melaksanakannya, terutama dalam jaminan terhadap kepentingan hak-hak anak. Konvensi Hak Anak memberikan hak perlindungan diantaranya, hak mendapat perlindungan khusus jika anak mengalami konflik dengan hukum, hak perlindungan khusus jika anak mengalami eksploitasi sebagai pekerja anak, hak perlindungan khusus jika anak mengalami eksploitasi penyalahgunaan obat-obatan, hak perlindungan khusus jika anak mengalami eksploitasi seksual dan penyalahgunaan seksual, hak perlindungaan khusus dari penculikan, dan perdagangan anak-anak. Perlindungan HAM Anak menurut Deklarasi PBB Tahun 1986, Hak Asasi Manusia merupakan tujuan sekaligus sarana pembangunan. Telah menjadi kesepakatan berbagai bangsa persoalan anak diatur dalam suatu wadah Unicef (United International Children Education of Fund) bagi Indonesia sendiri, anak dikelompokkan sebagai kelompok yang rentan. Dalam pasal 1 KHA/Keppres No. 36 Tahun 1999, “ Anak adalah setiap orang yang berusia 18 Tahun kecuali berdasarkan Undang-Undang yang berlaku bagi yang ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal”, sedangkan Menurut pasal 1 ayat (5) UU No. 39 Tahun 1999 Tentang
7
HAM “ Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila tersebut dalam kepentingannya”. Dalam Pasal 65 UU RI No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia “Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya”. 6 Dalam Konvensi mengenai bentuk-bentuk terburuk pekerjaan anak 1999, ( No. 182) Pasal 3 dalam Konvensi ini bahwa pada huruf b “ segala pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk pelacuran, untuk produksi, pornografi, atau untuk pertunjukan-pertunjukan porno”. Jenis –jenis pekerjaan yang disebut pasal 3 wajib diatur oleh Undang-Undang atau peraturan nasional, atau oleh pihak yang berwenang setelah berkonsultasi dengan organisasi pengusaha dan pekerja terkait, dengan
mempertimbangkan
standard
Internasional
yang
relevan
khususnya.7 Ketika menetapkan UU RI No. 23 Tahun 2002 LN 109 TLN 4235 Tentang Perlindungan Anak, pemerintah menyandarkan sejumlah asumsi dasar mengapa disusun Undang-Undang ini. Diantaranya adalah bahwa 6
H. Muladi, Hak Asasi Manusia (hakekat, konsep dan implikasinya dalam
perspektif hukum dan masyarakat), PT. Refika Aditama, Bandung 2005, hal. 231 7
Adnan Buyung Nasution dan A. Patra M.Zen, Instrumen Internasional Pokok
Hak Asasi Manusia , Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia dan Kelompok Kerja Arif , Jakarta 2006, hal. 424-423
8
Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan Hak Asasi Manusia ; Bahwa anak adalah Amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara pada masa depan; Bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu
dilakukan
upaya
perlindungan
serta
untuk
mewujudkan
kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hakhaknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi. Undang-undang ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah, dan Negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hakhak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia
9
dan nilai pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan Negara. Berkenaan dengan bentuk perbuatan yang dilarang yang sifatnya bertentangan dengan kesusilaan.Pada awalnya ada pemikiran tentang melarang perbuatan perdagangan anak untuk eksploitasi seks komersial, yang di dalamnya ada rancangan hukuman pidana. Telah dirumuskan apabila melakukan perbuatan dengan maksud menyerahkan seorang perempuan dibawah umur kepada orang lain untuk dipekerjakan sebagai seorang
pelacur.8Kemudian
timbulah
beberapa
pemikiran
tentang
bagaimana baiknya ketentuan pidana tersebut dapat dirumuskan. Menurut pertimbangan pengadilan Negeri Amsterdam dalam Pasal 297 KUHP, berpendapat bahwa perdagangan perempuan di bawah umur untuk melakukan perbuatan seks komersial seperti yang dilakukan oleh seorang terdakwa yang perantaranya anak-anak gadis dengan kemauan mereka sendiri ditempatkan ditempat cafe atau bar. Perjanjian paris 1910, bahwa Pasal 1 “ dipidana yakni setiap orang untuk memenuhi kesenangan orang lain, dengan maksud untuk membuatnya melakukan tindakan melanggar kesusilaan, menerima, membawa atau mengangkut seseorang Perempuan yang belum dewasa atau seorang gadis, walaupun dengan persetujuan perempuan atau gadis tersebut, demikian halnya seandainya berbagai
8
P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, Delik-Delik Khusus Kejahatan
Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan, PT. Sinar Grafika, Jakarta 2009, hal. 206.
10
tindakan yang merupakan bagaian dari tindak pidana tersebut dilakukan diberbagai Negara.9 Perlindungan Islam terhadap seorang Perempuan dan anak, disini Islam telah memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak. Kepada perempuan diberikan hak-hak sipil sebagaimana diberikan kepada laki-laki dan menghapuskan diskriminasi antara perempuan dan laki-laki dalam pemenuhan hak-hak sipilnya tersebut karena derajat perempuan dan laki-laki sama di sisi Allah Swt. Perbedaan ini tidak dianggap sebagai sesuatu 10
yang
bertentangan,
melainkan
untuk
saling melengkapi.
Walaupun Islam tidak membedakan derajat perempuan dengan laki-laki
tetapi di dalam praktik masyarakat sering kita temukan kasus-kasus pelecehan dan tindak kekerasan terhadap perempuan. Demikian pula halnya terhadap anak-anak, meskipun Islam memberikan perlindungan khusus kepada mereka. Terjadi Pelecehan seksual, pemerkosaan, dan kekerasan terhadap perempuan dan anak, padahal dalam Islam telah melindunginya dari hal-hal tersebut. Dalam Al-Qur’an dijelaskan bahwa seseorang harus menjaga anak, istri dan keluarganya dari bahaya dan ini merupakan peran penting dimana Islam sangat mengatur tentang perlindungan anak dan perempuan. Agar 9
P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, Delik-Delik Khusus Kejahatan
Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan, PT. Sinar Grafika, Jakarta 2009, hal. 207-208 10
.
Hj. Huzaemah Tahido Yanggo, Fiqih Perempuan Kontemporer, PT. Ghalia
Indonesia, Bandung 2010, hal. 139-140 .
11
terhindar dari bahaya-bahaya yng mengancamnya yang takut akan terjerumus ke dalam dosa. Allah Swt Berfirman :
“Hai
orang-orang
yang
beriman,
peliharalah
dirimu
dan
keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjagaannya malaikat-malaikat kasar, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan (QS. At-Tahrim : 6) Dampak negatif atau bahaya-bahaya yang dapat memicu tindak pidana pelecehan seksual, pemerkosaan, tindak kekerasan seksual, pornoaksi atau pornografi maka perbuatan tersebut memicu kepada perzinaan, secara tegas dilarang dalam Islam sebagaimana firman Allah Swt:
Artinya :” dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk”.(Al-isra:32)
Dapat disimpulkan bahwa pornografi atau pornoaksi dapat memicu terjadinya pelecehan seksual, pemerkosaan dan mendekati perbuatan zina,
12
akibatnya berdampak menyangkut pada akhlak dan moral serta tatanan keluarga. Mendekati zina yang disebutkan ayat di atas dapat ditafsirkan sebagai perbuatan yang erotis, sensual, dan sejenis dengannya. Dapat ditafsirkan juga sebagai sikap tingkah laku yang menggoda dan dapat membangkitkan nafsu birahi. Jadi suatu perbuatan seks komersial merupakan suatu perbuatan zina, mendekati zina saja sudah haram hukumnya apalagi mengerjakan zina. Bahwa di dalam hukum Islam sudah dijelaskan hukumannya apabila perbuatan zina dilakukan oleh orang yang sudah berkeluarga (Mukhson) yaitu di rajam, dan apabila dilalkukan orang yang perjaka (Ghairu Mukhson) itu dicambuk atau jilid11 Pada dasarnya dalam konsep Islam anak merupakan suatu amanah, titipan dari Allah Swt kepada manusia. Maksudnya kehidupan anak harus senantiasa diperhatikan, dididik, dijaga serta dilindungi keberadaannya dari kesengsaraan (baik dimensi dunia maupun akhirat). Ada dua hal yang harus diperhatikan orang tua terhadap anak, pertama kebutuhan materi dan kedua kebutuhan non materi, seperti pembinaan akhlak, dan keteladanan anak dari orang tua sehingga anak menjadi anak yang shaleh dan shalihah. Dalam hukum Islam jenis tindak pidana eksploitasi seks komersial anak memang belum dikenal sebelumnya dalam literatur Pidana Islam, baik itu jenis pidanya maupun sanksinya. Namun pada dasarnya Islam melarang semua bentuk kejahatan apapun, artinya semua perbuatan yang menimbulkan mudharat bagi orang lain, seperti terhadap Perdagangan 11
Hj. Huzaemah Tahido Yanggo, Fiqih Perempuan Kontemporer, PT. Ghalia
Indonesia, Bandung 2010, hal. 141 dan 143.
13
anak untuk eksploitasi seksual komersial anak merupakan kejahatan sangat mengancam eksistensi keturunan /generasi di dalam Islam sangat dijunjung tinggi sebagai salah satu maqhasyidu al-tasyri‟ (tujuan ditetapkannya syariat) yaitu menjaga dan memelihara keturunan. Dalam Agama Islam, ada lima prinsip yang harus dijaga dan dipelihara yang dikenal dengan Maqhasidu al umurudh-dharuriyat yaitu Agama, jiwa, akal, harta dan keturunan dan kehormatan. Perlindungan yang diberikan Agama Islam adalah perlindungan untuk sesuatu yang orang lain haram mempermainkan atau menganiayanya. Kejahatan tindak pidana eksploitasi seks komersial anak adalah masalah serius, apabila terlambat dalam menanganinya maka akan terjadi semakin banyak korban dan akibatnya akan mengancam potensi generasi bangsa. Maka hal ini upaya memberikan dukungan kepada semua pihak serta pemerintah terhadap penanggulangan kejahatan tersebut. Bagaimana hukuman bagi pelaku kejahatan tersebut menurut hukum pidana Islam secara tepat dan adil. Serta bagaimana putusan hakim terhadap suatu kasus tersebut. Maka secara lebih dalam penulis akan membahasnya dalam bentuk skripsi dengan judul: “ Tindak Pidana Eksploitasi Seks Komersial Anak Dalam Pandangan Hukum Positif & Hukum Islam Menurut (Analisis Putusan No. 2301/Pid.Sus/2013 PN Tangerang)”. masalah perlindungan anak merupakan masalah yang kompleks dan tidak dapat
14
diselesaikan secara perseorangan, tetapi harus secara bersama-sama dan tanggung jawab kita semua.
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah Berdasarkan uraian di atas, maka menjadi pokok permasalahan penulis membatasi alasan-alasan mengapa tindak pidana eksploitasi seks komersial
anak
perlu
mengkaji
lebih
mendalam,
dan
penulis
merumuskannya sebagai berikut : 1. Bagaimana Bentuk Tindak Pidana Eksploitasi Seks Komersial Menurut Hukum Positif dalam UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam? 2. Apakah
Faktor-
Faktor
Penyebab
Terjadinya
Tindak
Pidana
Eksploitasi Seks Komersial Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif dalam UU Perlindungan Anak serta Menurut Putusan Hakim No. 2301/Pid.Sus/2013 PN Tangerang. C. Tujuan Penulisan 1. Untuk mengetahui Bentuk Tindak Pidana Eksploitasi Seks Komersial Menurut Hukum Positif dalam UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam. 2. Untuk mengetahui Faktor-Faktor Penyebaab terjadinya Tindak Pidana Eksploitasi
Seks
Komersial
2301/Pid.Sus/2013 PN Tangerang
Menurut
Putusan
Hakim
No.
15
D. Manfaat Penulisan Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberi manfaat untuk : 1. Manfaat Teoritis Penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat dan masukan dalam menambah khasanah ilmu pengetahuan dan literatur dalam Dunia Akademis, serta Khasanah dalam ilmu pengetahuan Agama khususnya
hal-hal
yang
berhubungan
dengan
tindak
pidana
Eksploitassi Seks Komersial anak yang sekarang ini banyak terjadi. Dan dapat dijadikan bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan konsep ilmiah yang dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan hukum di Indonesia. 2. Manfaat Praktis Penulisan skripsi ini dapat memberikan pengetahuan tentang kasus-kasus tindak pidana Eksploitasi Seks Komersial anak yang sekarang
ini banyak terjadi dan bagaimana upaya pencegahan
sehingga kasus-kasus tindak pidana eksploitasi seks komersial anak tidak akan terjadi lagi. Dan juga sebagai pedoman dan masukan baik bagi aparat penegak hukum maupun masyarakat umum dalam menentukan kebijakan dan langkah-langkah dalam memberantas tindak pidana eksploitasi seks komersial anak.
16
E. Tinjauan Pustaka a. Pengertian Tindak Pidana Hukum pidana itu ialah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran
dan
kejahatan-kejahatan
terhadap
kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan. Dari defenisi tersebut dapatlah kita ambil kesimpulan, bahwa hukum pidana itu bukanlah suatu hukum yang mengandung norma-norma yang baru, melainkan hanya mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatankejahatan terhadap norma-norma hukum yang mengenai kepentingan umum. Sedangkan menurut Sudarto mengatakan yang dimaksud dengan pidana adalah Penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Salah
satu
aspek
kepentingan/benda
hukum
hukum
dan
pidana Hak
bermaksud Asasi
melindungi
Manusia
dengan
merumuskan norma-norma perbuatan yang dilarang, namun dilain pihak hukum menerapkan sanksi (pidana/tindakan) kepada pelanggar norma. Sifat paradoksal hukum pidana ini sering digambarkan dengan ungkapan yang sangat terkenal “ Perlindungan benda hukum melalui penyerangan benda hukum), oleh karena itu sering dikatakan, bahwa ada sesuatu yang menyedihkan dalam hukum pidana, sehingga hukum pidana sering dinyatakan sebagi “ pedang bermata dua”.
17
b. Pengertian Eksploitasi Seks Komersial Eksploitasi seksual komersial anak merupakan instrument pertama yang mendefinisikan eksploitasi seksual komersial anak sebagai sebuah pelanggaran mendasar terhadap hak-hak anak.Pelanggaran tersebut terdiri dari kekerasan seksual oleh orang dewasa dan pemberi imbalan dalam bentuk uang tunai atau barang terhadap anak, atau orang ketiga atau orang-orang lainnya.Anak tersebut diperlakukan sebagai objek seksual dan sebagai objek komersial. Eksploitasi seks komersial anak merupakan sebuah bentuk pemaksaan dan kekerasan terhadap anak tanpa persetujuan yang dinginkan dan mengarah pada bentuk-bentuk kerja paksa serta perbudakan masa kini. c. Pengertian Tinjauan Umum Tentang Anak Anak adalah Amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Serta jika dilihat dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak merupakan masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi, serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi, serta hak sipil dan kebebasan. Pengertian dalam Kamus Hukum mengatakan bahwa anak adalah setiap anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum
18
menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat dengan KUHPer) memberikan batasan mengenai pengertian anak atau orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun. Seperti yang dinyatakan dalam Pasal 330 yang berbunyi : ”Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu kawin”. d. Perlindungan Islam terhadap Anak Anak di bawah umur, terutama anak kecil, di samping belum memiliki fisik yang kuat, dan juga belum memiliki daya nalar yang sempurna sehingga mereka sangat rentan dengan penindasan, baik yang dilakukan oleh orang tuanya sendiri maupun orang lain. Oleh karena itu, Islam memberikan perlindungan khusus kepada anak kecil, bukan saja sejak lahir, tetapi juga sejak saat mereka dalam kandungan sampai usia dewasa. Di antara Islam memberikan perlindungan terhadap anak adalah dengan berbagai ketetapan hak-hak yang dimiliki anak, seperti hak untuk disusui, diberi nama yang baik, dirawat dan dididik secara benar.12 F. Metode Penelitian Metode penelitian merupakan hal yanag sangat penting dalam penelitian skripsi ini karena metode penelitian dapat menentukan langkah12
Hj. Huzaemah Tahido Yanggo, Fiqih Perempuan Kontemporer, PT Ghalia Indonesia, Bandung 2010, Hal. 145
19
langkah dari suatu penulisan. Adapun penelitian yang dipakai sebagai dasar penulisan ini adalah sebagai berikut : 1. Jenis Penelitian Dalam penelitian hukum ada dua penelitian yaitu : penelitian normatif dan penelitian empiris/sosiologis atau penelitian lapangan. Penelitian normatif adalah penelitian kepustakaan, dimana dalam penelitian hukum normatif bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Data sekunder tersebut memiliki ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, buku-buku sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.13 Sedangkan penilitian empiris atau sosiologis adalah penelitian data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat mengenai prilaku masyarakatnya.14 Penelitian empiris atau sosiologis terdiri dari penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) penelitian terhadap efektifitas hukum. Oleh karena itu penulis akan menggunakan jenis penelitian normatif karena dalam hal ini penulis akan meneliti tentang tindak pidana eksploitasi seks komersial anak
melalui penelitian hukum
kepustakaan. Penelitian ini saya lakukan melalui pendekatan yuridis
13
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji,
Penelitian Hukum Normatif (suatu
tinjauan singkat), Cet. IV, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995, hal. 23 14
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Cet. III, Jakarta : UI Press,
1986, hal.51
20
normatif yang mempunyai pengertian bahwa penelitian ini didasarkan pada peraturan hukum yang berlaku dan berkaitan erat dengan hukum pidana. 2. Sumber Data Data-data yang dikumpulkan dalam penelitian skripsi ini adalah data kualitatif bukan data kuantitatif. Data kualitatif yaitu penelitian yang data umumnya dalam bentuk narasi atau gambar-gambar. Sedangkan data kuantitatif, data yang dapat diukur sehingga data dapat menggunakan statistik dalam pengujiannya.15 Dalam pengumpulan data kualitatif
ada data yang berupa bahan
hukum yang terdiri dari : a. Bahan Hukum Primer
Sumber Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan secara hierarki dan putusanputusan pengadilan. Data primer diperoleh melalui bahan yang mendasari dan berkaitan dengan penulisan ini, yaitu :
15
Al-Quran
Hadist
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
Ronny Kountur, Metode Penelitian (untuk penulisan skripsi dan tesis), Cet. II,
Jakarta: PPM, 2004, hal. 16.
21
UU RI No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
UU RI No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
UU RI No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Perdagangan Orang
UU RI No. 11 Tahun 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
b. Bahan Hukum Sekunder
Yaitu
Bahan
hukum
yang
memberikan
penjelasan
mengenai bahan hukum primer, artinya menganalisa rumusan masalah dengan mengambil materi yang terdiri dari buku atau literatur-literatur hukum, jurnal ilmu hukum, koran, tabloid, laporan penelitian hukum, televisi, internet semua bahan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas. c. Bahan Hukum Tersier
Adalah bahan hukum yang menguatkan penjelasan dari sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder yaitu berupa kamus hukum. 3. Teknik Pengumpulan Data Di dalam penelitian, pada umumnya dikenal tiga jenis alat pengumpulan data yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview. Dalam hal ini penelitian menggunakan menggunakan teknik studi dokumen atau bahan pustaka yaitu alat pengumpulaan data yang dilakukan melalui
22
data tertulis yang bisa ditemukan dalam bahan pustaka yang terdiri dari buku-buku
atau
dokumen-dokumen
yang
berkaitan
dengan
pembahasan ini. 4. Penyajian dan Teknik Analisis Data Data hasil penelitian dalam skripsi ini disajikan dalam bentuk deskriptif yaitu penulis menggambarkan hasil penelitian yakni tentang tindak pidana Eksploitasi seks komersial anak dengan sejelas-jelasnya. Adapun tujuan dari penyajian seperti ini tidak lain adalah agar pembaca dapat memahami dengan jelas tentang tindak pidana eksploitasi seks komersial anak dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam menurut UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Sedangkan teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut : a. Content Analysis, yaitu melakukan analisa isi dokumen secara terperinci dengan mengambil sari dari dokumen yang menjadi sumber data baik dari buku-buku atau dokumen-dokumen yang berisi tentang hukum positif dan hukum Islam yang sesuai dengan kajian skripsi ini. b. Comperative Analysis, yaitu melakukan analisis perbandingan dalam dua hal yang berbeda pada substansi yang sama. Dalam penelitian ini adalah hukum pidana positif dan hukum Islam yang sama-sama berbicara tentang tindak pidana eksploitasi seks
23
komersial anak. Maka dari itu penulis melakukan Analisis perbandingan mengenai tindak pidana eksploitasi seks komersial mengenai hukum tersebut.
G. Kajian Terdahulu Dalam skripsi yang ditulis oleh Ria Liana jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman tahun 2013 dengan Judul :“Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak (Studi Kasus Terhadap Putusan perkara No. 42/Pid.sus/2011/PN PWT)”. Dari penulis tangkap dari judul di atas hanya menjelaskan hukuman bagi pelaku tindak pidana eksploitasi seksual anak secara hukum positif dan menjelaskan ciri-ciri tindak pidana eksploitasi seksual anak dalam KUHP dan UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta macam-macam eksploitasi seksual anak, dan penulis di sini akan menambahkan dalam skripsi penulis nanti eksploitasi seksual dalam kajian hukum Islam serta Faktor-faktor eksploitasi seksual anak secara luas dan serta pemikiran Para Ulama. Dari sebuah judul yang baru dapat penulis temukan di atas, melihat bahwa skripsi ini hanya melihat dari hal tersebut saja tidak melihat aspek kerangka normatif perlindungan korban eksploitasi. Maka perbedaan skripsi penulis adalah bahwa penulis akan melakukan penerapan Undang-Undang
No. 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak. Sebagai landasan bagi para penegak hukum untuk
24
memberikan hukuman terhadap pelaku eksploitasi dengan menerapkan Undang-Undang tersebut. Selain itu penulis tidak hanya meneliti UndangUndang tersebut akan tetapi penulis akan membahas bagaimana kerangka normatif perlindungan korban eksploitasi dan Putusan Hakim tentang Eksploitasi Seksual Anak. Skripsi yang kedua Dinda Amalia Fridawati Faisal, jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”. Yang
berjudul
:“Penerapan
Sanksi
Pidana
Terhadap
Pelaku
Eksploitasi Seksual Anak Jalanan” Dari judul di atas penulis menangkap kesimpulan bahwa menjelaskan hukuman eksploitasi anak serta menerapkan sanksi pidana menggunakan
UU
kesejahteraan
Anak
serta
menjelaskan
pertanggungjawaban terhadap korban eksploitasi anak, akan tetapi isi dari skripsi tema di atas lebih menitikberatkan pada korban anak jalanan dengan disesuailan KUHP serta Undang-undang lainnya. Maka penulis nanti akan menambahkan perlindungan hukum terhadap korban eksploitasi terhadap anak serta akan mengkaitkan dengan putusan-putusan hakim tentang kasus tindak pidana eksploitasi seksual anak.
25
H. Sistematika Penulisan Sistematika penulisan merupakan pola dasar pembahasan skripsi dalam bentuk bab dan sub-sub yang secara logis saling berhubungan dan merupakan satu kebulatan dari masalah yang diteliti. Adapun dalam penulisan skripsi ini, penulis membagi menjadi 5 (lima) bab yaitu sebagai berikut :
BAB I. Pendahuluan Bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, tinjauan pustaka, kajian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan. BAB II. Tinjauan Umum Tentang Eksploitasi Seks Komersial Anak Bab ini menguraikan beberapa masalah yang berkaitan dengan tinjauan umum tentang eksploitasi seks komersial anak dalam hukum positif dan hukum Islam, bentuk-bentuk tindak pidana eksploitasi seks komersial anak dan faktor-faktor terjadinya praktek-praktek eksploitasi seks komersial. BAB III. Tinjauan Tindak Pidana Eksploitasi Seks Komersial Anak menurut Hukum Positif dan Hukum Islam. Dalam bab ini, penulis membahas tentang tindak criminal dan saksi serta perlindungan tindak pidana eksploitasi seks komersial menurut Hukum positif dan Hukum Islam, dan perlindungan hukum korban eksploitasi seks komersial anak
26
BAB IV. Analisa Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam mengenai Putusan PN Tangerang No. 2301/Pid.Sus/2013 PN TNG Tentang Eksploitasi Seks Komersial Anak. Bab ini membahas tentang tinjauan hukum positif dan hukum Islam mengenai putusan No. 2301/Pid.Sus/2013 PN TNG Tentang Eksploitasi Seks Komersial Anak.
BAB V. Penutup Pada bab terakhir ini berisi kesimpulan-kesimpulan dari keseluruhan serangkaian pembahasan atau permasalahan yang di paparkan sebelumnya. Disamping itu dikemukakan saran-saran yang diperlukan penulis.
27
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG EKSPLOITASI SEKS KOMERSIAL ANAK DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM
A. Pengertian Eksploitasi Seks Komersial Anak 1. Menurut Hukum Positif Eksploitasi merupakan suatu penggunaan tenaga kerja orang lain untuk kepentingan atau keuntungan diri sendiri.16 Eksploitasi juga merupakan pemanfaatan tenaga dengan paksaan bukan dengan keinginan diri sendiri, tanpa persetujuan korban dengan cara kekerasan dan mengambil keuntungan diri sendiri. Pengertian eksploitasi menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah sebagai berikut : “Eksploitasi yaitu tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek serupa, perbudakan penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum atau transplantasi organ, dan atau jaringan tubuh, atau memanfaatkan tenaga baik Materil atau Immaterial.” Salah satu tindakan eksploitasi ialah eksploitasi seksual anak yang didefinisikan sebagai kegiatan yang melibatkan anak laki-laki maupun 16
Zain Badudu, Harapan, 1994, hal.376.
Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta : Pustaka Sinar
29
28
perempuan demi uang. Keuntungan atau pertimbangan lain atau karena paksaan atau pengaruh orang dewasa, sendikat atau kelompok, terkait dengan hubungan seksual, atau prilaku yang menimbulkan birahi. “ Ada 3 kegiatan yang termasuk dalam kategori eksploitasi seksual adalah : prostitusi anak, perdagangan anak, dan pornografi anak.17 “ Sangat sedikit anak perempuan yang telah terjerumus ke dalam dunia pelacuran bisa keluar dengan mudah dari pekerja yang mereka lakukan. Hal ini dikarenakan karena stigma masyarakat asal daerah kebanyakan mempengaruhi anak perempuan melakukan seperti itu.Yang menjerumuskan mereka menjadi pekerja seks komersial adalah orang dekat korban sendiri. Pada umumnya mereka diperingati orang-orang yang dekat dengan korban, atau bahkan kenal baik dengan korban, bentukbentuk eksploitasi seksual yang dialami pelacur anak itu bisa dari berbagai pihak diantaranya pihak germo, makelar, atau pelanggan. Perbuatan eksploitasi seksual terhadap anak merupakan perbuatan keji dan melukai perasaan anak, anak dalam situasi darurat salah satunya dalam keadaan tereksploitasi secara ekonomi dan atau seksual, harus mendapatkan perlindungan khusus dari pemerintah, lembaga Negara, dan masyarakat. Sebagaimana terdapat dalam Pasal 66 UU Perlindungan Anak yaitu :“ Perlindungan khusus bagi anak yang tereksploitasi secara ekonomi dan atau seksual merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.” 17
Ria Liana, Tindak Pidana eksploitasi seksual terhadap anak, http://wordpress.comTindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak ,diakses pada tanggal 1 November 2014 pukul 11:00 WIB.
29
Dalam hukum pidana positif, khususnya pada Pasal 296 KUHP bunyinya “Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah”18 Melihat isi Pasal di atas memang tidak membahas atau menulis tentang “eksploitasi seksual”
19
tapi bila mengkaji isi kandungan Pasal
tersebut nampaknya Pasal ini dapat dikategorikan membahas tentang eksploitasi seksual hal ini dapat dilihat pada kalimat Barang siapa yang pekerjaannya atau kebiasaannya dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain. Dalam buku Undangundang secara tegas sudah dijelaskan, Pasal ini membicarakan tentang pekerjaan mucikari yang menyediakan tempat untuk melacur sebagai lahan usaha.20 Dalam KUHP Pasal 297 menyebutkan bahwa perdagangan anak perempuan adalah melakukan perbuatan dengan maksud menyerahkan anak perempuan untuk tujuan pelacuran, termasuk mencari perempuan di bawah umur untuk di bawa ke kota-kota besar atau dikirimkan ke Luar Negeri menjadi pekerja seks. Atau diartikan perdagangan anak perempuan
18
19
Andi Hamzah, KUHP&KUHAP, Kineka Cipta, Jakarta 2011, hal. 119
Leden Marpuang, Kejahatan Terhadap Keusilaan dan Masalah Relevansinya, Sinar Grafindo, Jakarta 1996. Hal. 72-73. 20 Leden Marpuang, Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Relevansinya,Sinar Grafika, Jakarta 1996, hal. 73-74
30
adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang demi mencari keuntungan
pribadi
dengan
rela
menyerahkan,
menjual,
dan
mengeksploitasi untuk dijadikan pelacur atau pekerjaan yang tidak manusiawi. Penjelasan lebih rinci tentang eksploitasi seksual terdapat dalam Pasal 78., 82. Dan 88 UU No. 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak : Pasal 78 : Setiap orang yang mengetahui dan sengaja membiarkan anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, anak korban perdagangan, atau anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, padahal anak tersebut memerlukan pertolongan dan harus dibantu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Pasal 82 :Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian
kebohongan,
atau
membujuk
anak
untuk
31
melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Pasal 88 : Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Semua Pasal diatas membahas masalah larangan eksploitasi seksual pada anak terutama pada pasal 88 secara tegas akan dipidana dengan pidana penjara 10 (sepuluh) tahun dan atau denda sebanyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) bagi orang yang mengeksploitasi seksual anak dengan tujuan menguntungkan dirinya sendiri atau dengan orang lain.
2. Menurut Hukum Islam Pengertian eksploitasi dalam hukum Islam tidak ada pengkajian yang khusus, hanya saja jika melihat dari berbagai pengertian yang telah diungkapkan
di
atas
bahwa
pengertian
eksploitasi
itu
adalah
memanfaatkan tenaga seseorang secara berlebihan untuk keuntungan diri sendiri baik yang bersifat Materiil maupun Immaterial.
32
Di dalam hukum Islam tidak pernah dikenal tentang eksploitasi seksual. Istilah yang terkenal dalam hukum Islam adalah tindak pidana zina yang diancam dengan hukuman had, baik dicambuk 100 kali bagi pezina yang masih lajang (Ghairu Mukhson) atau dirajam hingga meninggal bagi pezina yang sudah menikah (Mukhson) ketentuan memberikan hukuman terhadap pelakunya pun diperlukan syarat-syarat tertentu yang sangat ketat. Dengan demikian, eksploitasi seksual yang akan dibicarakan dalam hukum Islam hanya menyangkut persoalan-persoalan seksual di luar nikah saja karena jika dalam ikatan pernikahan yang sah, nampaknya tidak akan ada eksploitasi seksual, sebab melakukan hubungan seks merupakan kewajiban bersama antara suami dan istri yang sah. Selanjutnya, berhubung yang melakukan pengeksploitasian seksual itu bukan hanya “pengguna” saja tetapi orang yang mengambil keuntungan diri sendiri seperti mucikari, termasuk melakukan perbuatan eksploitasi seksual maka perlu ada hukuman pada mereka. Pengeksploitasian terhadap anak dan perempuan disebut juga sebagai (trafficking) perdagangan perempuan yang dalam Bahasa Arab yaitu “Bai‟ul bigha” yang artinya jual beli pelacuran. Ini merupakan tradisi sejak pra Islam, di mana perempuan menempati posisi ketidakberdayaan, bahwa perempuan tidak memiliki kekuatan untuk menolak yang sebenarnya yang tidak diinginkan, Sehingga perempuan dijadikan barang dagangan (jual-beli). Dalam Islam prinsipnya bahwa
33
praktek jual beli diperbolehkan sepanjang yang diperjualbelikan bukan berupa manusia dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan21. Rasulullah saw mengingatkan kita semua agar menjauhi tiga bentuk kegiatan dalam penghasilan antara lain uang yang dihasilkan dari hal-hal yang dilarang seperti pelacuran, uang hasil pelacuran adalah uang yang dihasilkan dari seseorang yang dipekerjakan secara paksa untuk melakukan perbuatan seksual dengan menipu dan membujuknya22. Maraknya perdagangan orang, ternyata tidak hanya melibatkan dua pihak yang terkait dengan transaksi ini, tetapi ada 3 pihak yang terkait yaitu: pemilik jasa atau manfaat, penjual jasa atau manfaat, pembeli jasa atau manfaat. Sementara itu manfaat atau jasa yang dijadikan transaksi dalam perdagangan perempuan ini adalah pberupa perbuatan maksiat yaitu hubungan seks diluar nikah alias zina. Dengan demikian akad atau transaksi yang terjadi dalam kasus perdagangan perempuan atau pekerja seks komersial (PSK) ini hukumnya tidak sah, karena jasa yang ditransaksikan merupakan perbuatan maksiat, di samping tidak adanya keridhoan dari pihak pemilik jasa atau manfaat (korban eksploitasi) mereka merasa tertipu oleh para mucikari (germo)
21
Zaitunah Subhan, Menggagas Fiqih Pemberdayaan Perempuan, PT. El-Kahfi, Jakarta 2008, Hal. 364. 22
Ibid hal. 368
34
Mengenai perbuatan atau Tindakan yang dilakukan oleh pihakpihak yang terlibat masalah dalam kasus perdagangan Perempuan dan Anak untuk dieksploitasi dapat dirinci sebagai berikut23: 1) Siapapun baik laki-laki atau perempuan maupun anak-anak yang dipaksa atau ditipu untuk melakukan pelacuran atau yang menjadi korban dalam kasus perdagangan orang atau untuk dieksploitasi ekonomi atau seksual, kemudian dengan sadar dan segera bertaubat dan memohon ampunan kepada-Nya, maka Allah akan menjanjikan ampunan dan maghfirah-Nya selama ia tetap berkeyakinan akan keesaan-Nya. Maka hukumannya terbebas dari dosa, karena terjadi karena suatu halangan (taklif) yaitu terjadi karena dalam kondisi terpaksa. Rasulullah Bersabda: “ Dimaafkan dari umatku ketidaksengajaan, dan tindakan yang melakukan karena dipaksa” (HR. Ibnu Majah (1/659)24). 2) Bagi para Mucikari (Muslim/Muslimah) jelas telah melanggar ketentuan Agama berupa membantu perbuatan maksiat serta memperoleh dan memakan harta yang tidak halal. Sabda Rasulullah :
23
Jurnal Ahkam (Hukum Syariah dan hukum pranata sosial), Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta 2003, hal. 135-136. 24 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, (Beirut Dar al-Fikr), jilid V, Jakarta 2009 Hal. 494.
35
“ Wahai orang yang beriman janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan cara yang bhatil” (AnNissa : 29) Jika benar mereka telah melakukan perbuatan mengimingimingi gaji besar, pekerjaan yang layak yang menipu calon korban baik perempuan atau anak-anak , tetapi hanya tipu muslihat maka mereka telah melakukan dosa besar dan tindakan penipuan dengan cara kebohongan. Sabda Rasulullah: “ siapa saja yang menipu maka ia bukan golonganku” (Muttafaq‟ alaihi) 3) Bagi para lelaki hidung belang sebagai pembeli jasa para pekerja seks komersial tersebut jelas telah melakukan perbuatan dosa besar kalau sampai melakukan perbuatan zina, terlebih lagi bagi yang beristri maka hukumannya had yaitu rajam bagi yang beristri (Mukhson) dan di cambuk bagi yang perjaka (ghairu Mukhson). B. Pengertian Tentang Anak dan Hak-Hak Anak 1. Anak dalam Hukum Positif Anak merupakan bagian dari generasi muda, penerus cita-cita suatu bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia, Indonesia yang berkualitas dan mampu memimpin dan memelihara kesatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pada
36
pancasila dan Undang-undang 1945. Maka perlu pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial. Perlindungan dari berbagai kemungkinan yang akan membahayakan mereka di masa depan. 25 Anak adalah titipan dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang perlu dilindungi dan memiliki hak asasi sejak dilahirkan. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW)26, dalam Pasal 330 ayat (1) memuat batasan antara belum dewasa (minderjarigheid) dengan telah dewasa (meerderjarigheid) yaitu 21 tahun, kecuali anak tersebut telah kawinsebelum berumur 21 tahun dan pendewasaan (venia aetetis, pasal 419 KUHPer). Pasal ini senada dengan Pasal 1 angka 2 UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), tidak merumuskan secara eksplisit tentang pengertian anak, tetapi dapat dijumpai antara lain pada pasal 45 dan pasal 72 yang memakai batasan usia 16 tahun, yaitu : Pasal 45 berbunyi27 : Jika seseorang yang belum dewasa dituntut karena perbuatan yang dikerjakannya ketika umurnya belum enam belas tahun, hakim boleh
25
Nashriana, perlindungan Hukum Pidana bagi anak di Indonesia, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011, Hal 1-3 26
R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, KitabUndang-undang Hukum Perdata (KUHPer) Pasal 330, Jakarta : PT. Pradya Pramita,2004, Hal. 90 27
Dengan berlakunya UU No. 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak pasal, 45, 46, dan 47 KUHP sudah tidak berlaku
37
memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada kedua orang tuanya, walinya, atau pemeliharaannya, dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman; atau memerintahkan supaya si tersalah diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman; yakni jika perbuatan itu termasuk bagian kejahatan atau salah satu pelanggaran yang diterangkan dalam pasal 489, 503-505, 514, 517-519, 526, 536 dan 540 dan perbuatan itu dilakukan lalu, dua tahun sesudah keputusan terdahulu yang menyalahkan dia melakukan salah satu pelanggaran itu atau suatu kejahatan, atau menghukum anak yang bersalah itu. Pasal 72 : (1) Jika kejahatan yang hanya boleh dituntut atas pengaduan, dilakukan pada orang yang umurnya belum cukup enam belas tahun dan lagi belum dewasa, atau kepada orang yang dibawah penilikan (curatele) orang lain bukan dari sebab keborosan, maka selama dalam keadaankeadaan itu, yang berhak mengadu adalah wakilnya yang sah dalam perkara sipil. (2) Jika tidak ada wakil, atau dia sendiri yang harus diadukan, maka penuntutan boleh dilakukan atas pengaduan wali yang mengawasi atau curator (penilik) atau Majelis yang menjalankan kewajiban wali pengawas atau yang menjalankan kewajiban curator itu, atas pengaduan istri seorang kaum keluarga dalam turunan yang harus lurus, ataau kalau tidak ada atas pengaduan kaum keluarga dalam turunan yang menyimpang sampai derajat ketiga.
38
Menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (2) maka Anak adalah seseorang yang belum mencapai 21 tahun dan belum pernah kawin. Menurut
Undang-undang
Nomor
23
Tahun
2002
Tentang
Perlindungan Anak, dalam Pasal 1 butir 1 menyatakan bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Menurut UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang perubahan perlindungan anak, lebih rinci tentang anak yaitu seperti perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembangdan berpartisipasisecara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Adapun pengertian anak dalam UU Perlindungan anak antara lain: -
Anak terlaantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar.
-
Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan.
-
Anak asuh adalah anak yang di asuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan dan perawatan serta pendidikan.
39
Menurut Konvensi Hak-hak Anak (KHA) yang diratifikasi melalui Keppres No. 36 Tahun 1990, setiap manusia dibawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan aturan yang berlaku bagi anak tersebut ditentukan bahwa usia dewasa mencapai lebih awal. Anak tetaplah anak, dengan segala kemandiriannya yang ada pada mereka sangatlah membutuhkan perlindungan dan kasih sayang dari orang dewasa yang ada disekitarnya. Anak mempunyai berbagai hak yang harus diimplementasikan dalam kehidupan dan penghidupan mereka. Dalam hukum positif Indonesia, perlindungan hukum terhadap hakhak anak dapat ditemui diberbagai peraturan perundang-undangan seperti yang tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 396 Tahun 1990 pada tanggal 25 Agustus 1990, yang merupakan ratifikasi dari Konvensi PBB Konvensi tentang Hak-hak Anak (Convention on the Right of the Child); Undang-undang N0.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak; dan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Secara rinci dapat terlihat Hak-hak Anak28 : Hak-hak Anak menurut UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (pasal 2 sampai pasal 8).
Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
28
Nashriana, Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2011, hal. 13-14 .
40
Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.
Dalam keadaan yang membahayakan anaklah yang pertamatama mendapat pertolongan, bantuan dan perlindungan.
Anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh Negara atau orang atau badan lembaga.
Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya.
Bantuan
dan
pelayanan
yang
bertujuan
mewujudkaan
kesejahteraan anak menjadi hak setiap anak tanpa membedakan jenis kelamin, Agama, pendirian politik, dan kedudukan sosial.
Hak-hak Anak dalam Konvensi PBB (Keppres No. 36 Tahun 1990)29:
Hak memperoleh perlindungan dari bentuk diskriminasi dan hukuman
Hak memperoleh perlindungan dan perawatan seperti untuk kesejahteraan, keselamatan, dan kesehatan.
Tugas Negara untuk menghormati tanggung jawab, hak dan kewajiban orang tua serta keluarga.
29
Ibid Hal. 14-15
41
Negara mengakui hak hidup anak, serta kewajiban Negara menjamin perkembangan dan kelangsungan hidup anak.
Hak memperoleh kebangsaan, nama, serta hak untuk mengetahui dan hubungan keluarga.
Hak untuk tinggal bersama orang tua.
Hak bebas menyatakan pendapat/pandangan.
Hak bebas untuk berfikir, berkeyakinan, dan beragama.
Hak bebas untuk berhimpun, berkumpul dan berserikat.
Hak memperoleh perlindungan akibat kekerasan fisik, mental, penyalahgunaan,
penelantaran
atau
perlakuan
salah
(eksploitasi) serta penyalahgunaan seksual.
Hak anak atas pendidikan
Hak anak memperoleh pelayanan kesehatan.
Hak atas perlindungan dari eksploitasi ekonomi
Hak atas perlindungan dari gangguan pengguna obat terlarang.
Hak atasperlindungan terhadap penculikan, penjualan atau perdagangan anak.
Hak mendapat bantuan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan.
Hak-hak Anak menurut UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Pasal 4-Pasal 18)30:
30
Ibid, Hal. 16-19.
42
Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitass diri dan status kewarganegaraan.
Setiap anak berhak untuk beribadah menurut Agamanya, berfikir dan berekspresi sesuai dengaan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua.
Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.
Setiap anak berhak mendapat pendidikan dan pengajaran dalam
rangka
pengembangan
pribadinya
dan
tingkat
kecerdasannya sesuai minat dan bakatnya.
Setiap anak dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakauan dari diskriminasi; eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; penelantaran; kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya.
43
Setiap anak beerhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
Setiaap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.
Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.
Upaya-upaya perlindungan
anak,31 harus telah dimulai sedini
mungkin agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan Negara. Dalam Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, ditentukan bahwa : “ Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan-perlindungan lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.”Kedua ayat tersebut memeberikan dasar pemikiran bahwa perlindungan anak bermaksud
31
Menurut Pasal 1 butir 2 UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hakhaknya agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
44
untuk mengupayakan perlakuan yang benar dan adil, untuk mencapai kesejahteraan anak.32 Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa, merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan Nusa dan Bangsa. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat hukum33. Oleh karena itu, perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kegiatan kelangsungan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak. Untuk itu, kagiatan perlindungan anak setidaknya memiliki dua aspek. Aspek pertama, berkaitan dengan kebijakan
dan
peraturan
perundang-undangan
yang
mengatur
mengenai perlindungan hak-hak anak. Dan aspek kedua, menyangkut pelaksanaan kebijakan dan peraturan-peraturan tersebut. Hak-hak anak atas perlindungan hukum, Masalah perlindungan hukum dan hak-haknya bagi anak Indonesia merupakan salah satu sisi pendekatan
untuk
melindungi
anak-anak
Indonesia.
Agar
perlindungan hak-hak anak dapat dilakukan secara teratur, tertib dan bertanggung jawab maka diperlukan peraturan hukum yang selaras 32
Kesejahreraan Anak adalah suatu tatanan kehidupan dan penghidupan yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan yang wajar, baik secara rohani, jasmani naupun sosial. (UU No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak) 33
Abdul Hakim G. Nusantara, Hukum dan Hak-Hak Anak, disunting oleh Mulyana W. Kusumah, Jakarta : PT. Rajawali, 1986, Hal. 23
45
dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang dijiwai sepenuhnya oleh pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam kaitannya dengan persoalan perlindungan hukum bagi anakanak, maka dalam Undang-undang Dasar 1945 pada Pasal 34 telah ditegaskan bahwa : “Fakir miskin dan anak-anak telantar dipelihara oleh Negara.”Hal ini menunjukkan adanya perhatian serius dari pemerintah terhadap hak-hak anak dan perlindungannya. Lebih lanjut perlindungan tentang hak-hak anak dan perlindungannya ini terpisah dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain34 : a. Dalam bidang hukum dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak; b. Dalam bidang kesehatan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Kesehatan, diatur dalam Pasal 1, Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (2); c. Dalam bidang pendidikan dengan Pasal 31 ayat (1) UndangUndang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1954 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran disekolah, diatur dalam Pasal 19 dan Pasal 17. d. Dalam bidang tenaga kerja dengan ordonansi tanggal 17 desember 1925 tentang Peraturan Pembatasan Kerja Anak dan Kerja Malam bagi wanita jo Ordonansi tanggal 27 Februari 1926stbl. Nomor 87 34
Wagiati Soetodjo, Hukum Pidana Anak, Bandung : PT. Repika Aditama, 2006, Hal. 67-68
46
Tahun 1926 ditetapkan tanggal 1 Mei 1976 tentang Peraturan Mengenai Kerja Anak-Anak dan orang-orang muda di atas kapal jo Undang-Undang Keselamatan Kerja stbl. 1947 Nomor 208 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951 yang memberlakukan Undang-Undang Kerja Nomor 12 Tahun 1948 di Republik Indonesia. e. Dalam bidang Kesejahteraan Sosial, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Dengan uraian di atas tampaklah bahwa sesungguhnya usaha perlindungan anak sudah sejak lama ada, baik pengaturan dalam bentuk
peraturan
perundang-undangan
maupun
dalam
pelaksanaannya, baik oleh pemerintah maupun organisasi sosial35. Namun demikian usaha tersebut belum menunjukkan hasil yang memadai sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat Indonesia. Keadaan ini disebabkan situasi dan kondisi serta keterbatasan yang ada pada pemerintah dan masyarakat sendiri belum memungkinkan mengembangkan secara nyata ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ada.
35
Ibid
47
Deklarasi Hak Anak-anak Mukadimah Mengingat, bahwa di dalam Piagam Pernyataan Negara anggota PBB telah menegaskan kembali keyakinan mereka atas hak asasi manusia, martabat serta nilai kemanusiaan, dan telah memutuskan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial serta taraf hidup yang lebih baik dalam lingkup kebebasan yang lebih luas. Mengingat, bahwa dalam Deklarasi Sedunia tentang Hak Asasi Manusia, PBB telah menyatakan, bahwa setiap orang berhak atas segala hak dan kemerdekaan sebagaimana telah tercantum dalam deklarasi ini tanpa membeda-bedakan suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, Agama, pandangan politik, dan pendapat lainnya, asal-usul bangsa atau tingkatan sosial, kaya atau miskin, keturunan atau status36. Mengingat, bahwa karena alasan fisik dan mental yang belum matang dan dewasa, anak-anak membutuhkan perlindungan serta perawatan khusus termasuk perlindungan hukum sebelum maupun sesudah mereka dilahirkan. Mengingat, bahwa kebutuhan akan perlindungan khusus ini telah tercantum dalam deklarasi Jenewa tentang hak-hak anak tahun 1924 dan telah diakui dalam Deklarasi Sedunia tentang Hak Asasi Manusia serta undang-undang yang dibuat oleh badan-badan khusus dan 36
Wagiati Soetodjo, Hukum Pidana Anak (dalam Deklarasi Hak Anak-anak), Bandung : PT. Repika Aditama, 2006, Hal. 75-79.
48
organisasi-organisasi Internasional yang meemberi perhatian bagi kesejahteraan anak-anak. Oleh karena itu, Majelis Umum PBB memaklumkan Deklarasi Hak Anak-anak ini dengan maksud agar anak-anak dapat menjalani masa kecil yang membahagiakan, berhak menikmati Hak-hak dan kebebasan baik kepentingan mereka sendiri maupun maupun untuk kepentingan masyarakat. Selanjutnya Majelis Umum menghimbau para orang tua perempuan dan laki-laki secara perseorangan, organisasi sukarela, para penguasa setempat dan pemerintah pusat agar mengakui hak-hak ini dan memperjuangkan pelaksanaan hak-hak tersebut secara bertahap baik melalui Undang-undang maupun peraturan lainnya yang sesuai asasasas berikut37 : Asas 1 Anak-anak berhak menikmati seluruh hak yang tercantum dalam Deklarasi ini. Semua anak tanpa pengecualian yang bagaimanapun berhak atas hak-hak ini, tanpa membedakan suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, Agama, pandangan politik dan pendapat lainnya, asal-usul bangsa atau tingkatan sosial, kaya atau miskin, keturunan atau status, baik dilihat dari segi dirinya sendiri maupun dari segi keluarganya.
37
UU Peradilan Anak, UU No. 3 tahun 1997, Redaksi Sinar Grafika, Jakarta 2007. Hal 65
49
Asas 2 Anak-anak mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan khusus, dan harus memperoleh kesempatan dana fasilitas yang dijamin oleh hukum dan sarana lain sehingga secara jasmani, mental-akhlak, rohani dan sosial, mereka dapat berkembang dengan sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan bermartabat. Asas 3 Sejak dilahirkan, anak-anak harus memiliki nama dan kebangsaan. Asas 4 Anak-anak harus mendapat jaminan, mereka harus tumbuh dan berkembang dengan sehat.Untuk maksud itu baik sebelum maupun sesudah dilahirkan, harus ada perawatan dan perlindungan khusus bagi si anak dan ibunya.Anak- anak berhak mendapat gizi yang cukup, perumahan, rekreasi dan pelayanan kesehatan. Asas 5 Anak-anak yang cacat tubuh dan mental atau yang berkondisi sosial lemah akibat suatu keadaan tertentu harus memperoleh pendidikan, perawatan dan perlakuan khusus. Asas 6 Agar supaya kepribadiannya tumbuh secara maksimal dan harmonis, anak-anak memerlukan kasih sayang dan perhatian. Sedapat mungkin mereka harus dibesarkan di bawah asuhan dan tanggung jawab orang tua mereka sendiri. Bagaimanapun harus diusahakan agar mereka
50
tetap dalam suasana yang penuh kasih sayang, sehat jasmani dan rohani. Anak-anak di bawah usia 5 tahun tidak dibenarkan dipisahkan dari ibunya.
Masyarakat
dan
penguasa
berwenang,
berkewajiban
memberikan perawatan khusus kepada anak-anak yang tidak memiliki keluarga dan kepada anak-anak yang tidak mampu. Diharapkan agar pemerintah atau pihak yang lain memberikan bantuan pembiayaan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga besar. Asas 7 Anak-anak berhak mendapatkan pendidikan wajib secara cuma-cuma sekurang-kurangnya ditingkat Sekolah Dasar. Mereka harus mendapat pendidikan yang dapat meningkatkan pengetahuan umumnya dan memungkinkan mereka, atas dasar kesempatan yang sama, untuk mengembangkan kemampuannya, pendapat pribadinya, dan perasaan tanggung jawab moral dan sosialnya, sehingga mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna. Kepentingan-kepentingan anak haruslah dijadikan dasar pedoman oleh mereka yang bertanggungjawab terhadap pendidikan dan bimbingan anak yanag bersangkutan; pertama-tama tanggung jawab tersebut terletak pada orang tua mereka. Anak-anak harus mempunyai kesempatan yang leluasa untuk bermain dan berekreasi yang diarahkan untuk tujuan pendidikan, masyarakat
51
dan penguasa yang berwenang harus berusaha meningkatkan pelaksanaan hak ini. Asas 8 Dalam keadaan apapun anak-anak harus didahulukan dalam menerima perlindungan dan pertolongan. Asas 9 Anak-anak harus dilindungi dari segala bentuk penyia-nyiaan, kekejaman dan penindasan.Dalam bentuk apapun, mereka tidak boleh menjadi “bahan dagangan”. Tidak dibenarkan mempekerjakan anak-anak di bawah umur dengan alasan apapun mereka tidak boleh dilibatkan dalam pekerjaan yang dapat merugikan kesehatan atau pendidikana mereka, maupun yang dapat mmempengaruhi perkembangan tubuh, mental, atau akhlak mereka. Asas 10 38
Anak-anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah ke dalam
diskriminasi
rasial,
Agama
maupun
bentuk-bentukdiskriminasi
lainnya. Mereka harus dibesarkan di dalam semangat yang penuh pengertian, toleransi, persahabatan antar bangsa, perdamaian serta persaudaraan semesta dengan penuh kesadaran tenaga dan bakatnya harus diabadikan kepada sesama manusia.
38
UU Peradilan Anak, UU No. 3 tahun 1997, Redaksi Sinar Grafika, Jakarta 2007,
hal. 68
52
2. Anak dalam Hukum Islam Perlindungan anak dalam al-Qur’an meliputi pembentukan keluarga yang akan menjadi media utama dalam pengasuhan dan pendidikan anak, pemeliharaan keluarga sesuai dengan tuntunan Agama
selama
proses
pembentukan/pembinaan
keluarga,
pemeliharaan kehamilan yang merupakan proses pendidikan prenatal, pengasuhan dan pendidikan anak setelah lahir dalam keluarga, dan pembinaan masyarakaat yang akan menjadi medan kehidupan anak setelah besar. Untuk itu akan dicoba membahasnya satu persatu menurut pandangan dan petunjuk al-Qur’an. Di dalam al-Qur’an sudah jelas asal-usul seorang anak yaitu melalui sebuah pernikahan yang sah, suami istri saling berjanji membentuk suatu keluarga yang baik sakinnah, mawaddah dan rohmah. Kemudian setelah terbentuknya keluarga
yang baik
sertabahagia dan sehat, mulailah Allah menitipkan amanat kepada pasangan suami istri dengan di karuniai keturunan untuk masa depan yaitu seorang anak. Jika sepasang suami isteri telah dikaruniai seorang anak maka mereka harus siap mengemban amanah yang dititipkan kepadanya dengan adanya janin di dalam rahim seorang ibu dilindungi tetap terjaga dan terlindungi dari bahaya, kemudian melahirkan dan setelah dilahirkan disunnahkan untuk dikumandangkan adzan pada telinga kanan dan iqamah pada telinga kiri, kemudian memberikannya ASI
53
menyusui sampai usia dua tahun, diberi nama dengan nama yang baik, di khitan bagi laki-laki hukumnya wajib dan sunnah yang dimuliakan bagi perempuan. Hadhanah (mengasuh anak) adalah memelihara anak yang masih kecil laki-laki atau perempuan yang masih tamyiz menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan membahayakan, memelihara mendidik, hadhanah merupakan kewajiban bagi orangtua untuk untuk mengasuh sampai batas waktu ditentukan, orangtua berkewajiban memberikan nafkah. Anak pada massa sebelum mumayiz pada waktu lahir sampai menjelang umur tujuh tahun, pada saat itu seorang anak belum membedakan mana yang baik dan buruk atau membahayakan, sedangkan pada massa setelah mumayiz di sini bahwa anak sudah menjelang usia tujuh tahun sampai baligh, sudah dapat membedakan mana yang baik dan buruk atau membahayakannya. Jika anak sudah memasuki massa baligh maka perlakuan hukum berlaku baginya
orang tua wajib menyuruh anaknya
untuk
mengerjakan apa yang sudah seharusnya dilakukan apabila sudah memasuki massa baligh, yaitu menyuruhnya shalat, mengaji,meminta izin, dsb.39 Anak adalah tumpuan harapan masa depan suatu bangsa, maka bila dalam suatu generasi terjadi persoalan kesehatan menimpa anak-anak,
39
Ali Yusuf Al-Subki, Fiqh Keluarga, Amzah, Jakarta 2010, Hal. 292
54
akan hancur suatu
bangsa dimasa depan40. Untuk itu anak-anak
sebagai cikal bakal penopang berdirinya suatu bangsa, sedini mungkin harus mendapat perhatian yang serius.Karena itu Islam memberikan perhatian pada anak dimulai sejak dalam kandungan. Allah Swt telah memberikan peringatan dini kepada para orang tua agar tidak meninggalkan generasi-generasi yang tidak berkualitas, sebagaimana disebutkan dalam Firman Allah Swt:
Artinya : “ Dan hendaklah takut kepada Allah Swt. Orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”. (QS. An-nissa : 9).
Orang tuanya mempunyai kewajiban utama untuk menyiapkan putra putri yang sehat dan kuat, baik secara fisik maupun psikis41. Pertumbuhan dan perkembangan anak serta kesehatannya, baik fisik maupun psikisnya, sangat dipengaruhi oleh rawatan, asuhan, dan
40
Hj. Huzaemah Tahido Yanggo, FiQih Peremmpuan Kontemporer (perlindungan Islam terhadap perempuan dan anak), Bandung : PT. Ghalia Indonesia, 2010, Hal. 148-149. 41 Kementrian Agama RI, Tafsir Al-Qur‟an Tematik , Seri ke -2(Al-Qur‟an dan Isu-isu Kontemporer 1), :Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Badan Litbang dan Diklat , Jakarta 2012, Hal. 76-78.
55
didikan yang diberikan orang tua kepada mereka, tugas penting orang tua ini telah di firmankan Allah Swt :
Artinya : “ Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjagaannya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya, kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”. (QS. At-Tahrim : 6)
Ayat di atas kita diingatkan supaya senantiasa memelihara dan menjaga diri serta keluarga kita, dari bahaya dan ancaman api neraka yang penjagaanya adalah malaikat-malaikat yang tidak bisa diajak kompromi, bersikap tegas yang keras. Oleh karena itu arahan orang tua harus jelas, disamping keteladanan yang mendorong setiap anggota keluarga untuk memiliki pribadi yang kuat, bersikap disiplin, memiliki pola hidup yang benar, sesuai petunjuk Agama. Dan orang tua wajib menyediakan sarana dan perlengkapan untuk dapat berlangsungnya pembinaan dan pendidikan dalam keluarga seperti tempat Ibadah, belajar membaca al-Qur’an alat tulis belajar, buku-buku, alat belajar modern seperti komputer dan lainnya. Ayah dan ibu berkewajiban untuk mengasuh, mendidik dan menjaga kesehatan anak karena anak itu adalah sebagai amanat dari
56
Allah. Keberadaan anak mempunyai arti yang penting bagi keluarga. Kalau tidak punya anak, suatu rumah tangga merasa sepi karena tidak ada hiburan si buah hati sebagai salah satu unsur yang sangat kuat untuk memperkokoh jalinan kemesraan dan kasih sayang antara ibu dan ayahnya, sebagaimana digambarkan oleh Hadist Rasulullah Saw : 42
الولد ثورة القلة
“ Anak itu adalah buah hati.” (HR. Abu Ya‟la dari Abi Sa‟id) 43
Amanat kelahiran anak yang akan melanjutkan generasi
manusia ini memang telah disanggupinya sejak Azali yaitu masa sebelum penciptaan manusia, sebagaimana disebutkan dalam
al-
Qur’an Surah Al-Ahzab : 72 yaitu : “ Sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung; tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya (berat), lalu dipikullah amanat itu oleh manusia. Sungguh, manusia itu sangat dzalim dan sangat bodoh.” (QS. Al-Ahzab : 72).
Demikian peringatan Allah Swt kepada seluruh manusia, bahwa manusia telah sanggup untuk menerima amanat keturunan berupa 42
Hj. Huzaemah Tahido Yanggo, Fiqih Perempuan Kontemporer, PT. Ghalia Indonesia, Bandung 2010, hal. 148. 43 Kementrian Agama RI, Tafsir Al-Qur‟an Tematik , Seri ke -2(Al-Qur‟an dan Isu-isu Kontemporer 1), Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Badan Litbang dan Diklat , Jakarta 2012, Hal. 81-82.
57
anak-anak yang harus dididiknya dengan baik, jika tidak ingin menjadi manusia-manusia yang amat zalim dan sangaat bodoh. Memang berat menerima amanat tersebut, tetapi sesuai fitrah manusia, semua calon ayah dan calon ibu merasa senang dan bahagia akan menerima amanat tersebut. Rasa senang dan bahagia ini memberikan semangat hidup yang sangat berarti bagi mereka, memberikan arti hidup yang sebenarnya. Pemeliharaan anak setelah lahir, pengembangan generasi manusia bukan hanya masalah alamiah dan rutinitas belaka seperti pada makhluk-makhluk nabati dan hewani, serta tanggung jawab orangtua terhadap anak, mendidik anak terutama pendidikan Agama, dan juga pendidikan jasmani, dan berbagi keterampilan yang mewariskan
kebaikan-kebaikan
generasinya,
adalah
merupakan
tuntunan dan petunjuk Agama Islam. Tentang kehidupan berkeluarga. Berikut Hadis Nabi telah menerangkan hal-hal yang menjadi kewajiban orangtua terhadap anaknya, sebagaimana sabdanya : “Hak seorang anak atas kedua orangtuanya yaitu mengajar membaca Al-Qur‟an, berenang, melempar panah serta mewariskan hal-hal yang baik (termasuk kehidupan berumah tangga). (HR. Al-Baihaqi dari Abu Rafi‟)”. Anak sebagai penerus generasi,44 yang wajib dilindungi dan kita didik supaya dapat melanjutkan generasi manusia yang lebih berkualitas, bahkan menjadi generasi penerus yang lebih baik dari 44
Kementrian Agama RI, Tafsir Al-Qur‟an Tematik , Seri ke -2(Al-Qur‟an dan Isu-isu Kontemporer 1), Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Badan Litbang dan Diklat , Jakarta 2012, Hal. 86-87.
58
generasi sebelumnya. Oleh karena itu Agama Islam memberikan beberapa ketentuan wajib dilaksanakan para orang tua, dan melarang Muslim untuk membunuh dan mentelantarkan anaknya terdapat dalam surat sebagai berikut yaitu Surah Al-Isra’: 31 dan Surah An-Nisa : 9. Surah Al-Isra’ : 31: “ Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin, kamilah yang member rizki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar.” (QS. Al-Isra‟ : 31)
Surah An-Nisa : 9 :
“Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah dibelakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraannya) oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.” (QS. An-Nisa : 9)
Allah SWT maha pengasih dan maha penyayang telah memberikan rezeki kepada semua makhluk-Nya di dunia ini, maka orang tua berkewajiban memberikan dan mencarikan rezeki untuk anaknya yang halal dan dengan cara yang benar. Selain itu, al-Qur’an menggambarkan pula hak-hak dasar kemaanusiaan yang tidak ada seorangpun kelompok atau bangsa manapun yang bisa membatasi bahkan menekan hak-hak tersebut.
59
Hak-hak dasar manusia yang jelas-jelas digariskan dalam Al-Qur’an antara lain:
Hak hidup Di dalam UDHR disebutkan Pasal 3 : “Setiap orang mempunyai hak hidup, bebas merdeka dan keamanan pribadi.” Sehubungan dengan Al-Qur’an Al-Isra’ ayat 33 :
“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara dzalim, maka sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepada Ahli Warisnya, tetapi janganlah ahli warisnya itu melampaui batas dalam membunuh, sesungguhnya ia adalah seseorang yang mendapat pertolongan.” (QS. Al-Isra‟ : 33) Al-Isra’ : 31 : “ Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin, kamilah yang member rizki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar.” (QS. Al-Isra‟ : 31).
Hak Milik Di dalam UDHR Pasal 17 Ayat (1) : “ Setiap orang berhak mempunyai hak milik, baik sendiri maupun sama-sama dengan orang lain.
60
Sehubungan dengan Al-Qur’an sebagai berikut, Surah An-Nisa : 29 “Hai orang-orang yang beriman janganlah saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka. (QS. AnNisa : 29)
Hak Atas Kehormatan Pribadi45 Di dalam UDHR Pasal 12 : “ Tidak seorangpun dapat mencampuri urusan pribadi orang lain secara sewenangwenang, demikian pula urusan keluarga (rumah tangga) atau urusan surat menyurat, juga tidak boleh melanggar kehormatan dan mencemari nama baik, setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap campur tangan atau pelanggaran seperti itu. “ Sehubungan dengan Al-Qur’an Surah Al-Hujjurat : 12
45
Ahmad Kosasih, HAM Dalam Perspektif Islam (menyingkap persamaan dan perbedaan antara islam dan barat),Jakarta : PT. Salemba Diniyah, Hal. 70-71.
61
“ Hai
orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.” (Al-Hujurrat: 12)
Hak Anak Dari Orang tua46 Di dalam UDHR Pasal 25 ayat (2) : “ Ibu-ibu dan anak-anak berhak memperoleh perawatan dan bantuan khusus. Semua anak baik yang dilahirkan di dalam maupun di luar pernikahan, harus memperoleh perlindungan sosial yang sama.” Sedangkan dalam Al-Qur’an terdapat dalam surah Al-Baqarah : 233
46
Ahmad Kosasih, HAM Dalam Perspektif Islam (menyingkap persamaan dan perbedaan antara islam dan barat),Jakarta : PT. Salemba Diniyah, Hal. 72-74.
62
“Para ibu hendaklah menyusukkan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberikan makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma‟ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya.”
Hak Memperoleh Pendidikan dan Berperanserta dalam Perkembangan Iptek. Di dalam UDHR Pasal 26 : “ setiap orang berhak memperoleh pendidikan. Pendidikan harus diberikan dengan Cuma-cuma, setidak-tidaknya
pada
tingkat
pendidikan
rendah/dasar.Pendidikan dasar harus di wajibkan.Pendidikan tekhnik dan kejuruan harus terbuka secara umum bagi semua orang, dan pendidikan tinggi harus memberikan kesempatan yang sama kepada semua orang berdasarkan kecerdasannya.47” Sehubungan dengan al-Qur’an surah al-Isra’ : 36 “ Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semua itu akan diminta pertanggungjawaban. “
Hak Untuk Mendapatkan Perlindungan Sejak Masih Dalam Kandungan atau Rahim Ibunya. Dalam Surah Al-Isra’ : 31
47
Ibid
63
“Dan janganlah kamu membunuh Anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberikan rizki kepada mereka dan kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah sesuatu dosa besar.“ (QS. Al-Isra‟ : 31).
C. Bentuk-Bentuk Eksploitasi Seks Komersial Anak 1. Menurut Hukum Positif Dalam Undang-undang Perlindungan Anak membagi bentuk-bentuk eksploitasi anak: a. Eksploitasi Fisik Yaitu eksploitasi pada pekerja/buruh anak di sektor industri dan perusahaan yang berbahaya, dan pengemisan anak jalanan. b. Eksploitasi Ekonomi atau Seksual Yaitu eksploitasi pada eksploitasi seksual anak, prostitusi anak, sodomi anak, pornografi anak, perkawinan anak, dsb. Sedangkan menurut Suyanto (jurnal 2003:51) bentuk dari eksploitasi seksual untuk kepentingan prostitusi bisa juga berupa pemanfaatan anak untuk kepentingan pornografi, pencabulan, jasa layanan seksual, dan praktek phedofil. Tipe-tipe prostitusi atau PSK (Pekerja Seks Komersial) dapat diklasifikasikan menjadi tiga bagian antara lain : a. Prostitusi terbuka versus terselubung
64
b. Kelas ekonomi bawah Dari tiga uraian di atas, tempat yang dijadikan transaksi anak dijadikan pekerja seks komersial adalah panti pijat, bar, karaoke, rumah bordir dan tempat hiburan lainnya. Ada beberapa uraian sekilas mengenai tipe kerja seks yaitu : a. Kompleks rumah bordir resmi b. Kompleks hiburan c. Anak jalanan d. Penjual minuman ringan e. Panti pijat, dsb.
2. Menurut Hukum Islam Eksploitasi dalam hukum Islam belum ada litelatur yang membahas ataupun yang mengatur tentang sanksi pidanya, akan tetapi eksploitasi pengertian yang sudah kita ketahui sebelumnya yaitu tentang pemanfaatan tenaga seseorang dengan paksaan tanpa ada persetujuan dari pihak sendiri, dalam hukum Islam lebih menitikberatkan bahwa Eksploitasi dalam bentuk paksaan disebut Al-Ikrah. Dalam Hadis Rasulullah Saw: 48
ِعلَيْو َ ن َو ّمَا اسْ ُتكْرِ ُىوْا ُ خطَُأ وَال ِنسْيَا َ رُفِ َع عَهْ ُأّمَتِي ال
“Dimaafkan dari umatku ketidaksengajaan, lupa dan tindakan yang melakukan karena dipaksa”9(HR. Ibnu Majah (1/659)) 48
494
Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah Jilid V, Beirut Dar AL-Fikr, Jakarta 2009, Hal.
65
Bentuk eksploitasi seksual dalam hukum Islam salah satunya diantaranya adalah melakukan perbuatan sodomi.Selain prostitusi ada juga pelayanan seks konvensional, oral dan anal. Anak laki-laki harus bisa berprofesi sebagai homo dan hetero karena ada layanan-layanan khusus, dan hal ini memiliki resiko yang tinggi bagi kesehatan mereka. Tidak hanya itu, korban pun pernah mengalami kekerasan fisik sebanyak 25% dilakukan oleh mucikari dan 16% oleh pelanggan.49 Kasus sodomi yang dilakukan oleh penderita phedofilia yang telah terjadi bahkan dalam hitungan hari. Kasus ini banyak diberitakan di media massa, umumnya terjadi pada laki-laki berusia 9-12 tahun. Ancaman yang ringan pada anak-anak dengan sedikit iming-iming yang sudah cukup efektif untuk menutup perbuatannya. Liwath atau biasa dikenal dengan homoseksual sudah ada sejak zaman Nabi Luth As. Penduduk pelaku sodomi memiliki kebiasaan melakukan suatu perbuatan tersebut yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Liwath (Homoseksual) merupakan perbuatan yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Pelaku liwath akan mendapat laknat dari Allah dan siksaan yang pedih. Hal ini berdasarkan peringatan yang diberikan oleh Allah Swt dengan merujuk pada Firmannya :
49
Hamidah Ayu Ningsih, Tesis : Tindakan Yuridis Terhadap Eksploitasi Seksual Pada Anak berdasarkan Hukum Perlindungan Anak dan Hukum Islam, Tesis 2004, Universitas Islam Bandung Hal.25
66
“ Maka tatkala datang azab kami, kami jadikan negeri kaum luth itu yang di atas ke bawah (kami balikan) dan kami hujani batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi. Yang diberi tanda oleh tuhanmu, dan siksaan itu tiadalah jauh dari orang-orang zalim”. (QS. Huud : 82-83) Dan liwath (Homoseksual) merupakan perbuatan dosa50 yang ditakutkan oleh Rasulullah Saw yang dapat menimpa kaum muslimin. Beliau bersabda : 51
اخوف ها اخاف عليكن عول قوم لن ط
“ Sesuatu yang paling aku takutkan atas kalian adalah perbuatan yang dilakukan oleh kaum luth”.(al-hadist)
Kemudian Rasulullah melaknat tiga kali kepada siapa saja yang melakukan perbuatan seperti yang pernah dilakukan oleh kaum Nabi Luth. Homoseksual dapat berpengaruh terhadap perkembangan jiwa, daya piker, dan Akhlak, menurut Sayyid Sabiq menerangkan hal ini yaitu : a. Pengaruh homoseksual terhadap jiwa
50
Assadulloh Al-Faruq, Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam, Ghalia Indonesia, Jakarta 2002, hal. 31. 51 Diriwayatkan oleh Ahmad(3/382), At-Tirmidzi (1482), Ibnu Majah (2563), AlHakim (4/357), Abu Ya’la dan Baihaqi dihasankan oleh al-Bani
67
Perbuatan
homoseksual
dapat
berpengaruh
terhadap
jiwa,
seseorang homo dapat bertindak sebagai seseorang perempuan, sementara
raganya
laki-laki.
Ketidak
sesuaian
ini
dapat
menimbulkan efek psikologis dirinya seperti kaum perempuan dan menganggap pasangannya seorang laki-laki. Padahal keduanya laki-laki sehingga melakukan lewat anus. b. Pengaruh homoseksual terhadap daya pikir Seorang pengidap homo bisa menderita lemah syahwat dengan lemah
mental.
Seperti
mudah
tersinggung
dan
malas
bermasyarakat, akhirnya tidak bisa berfikir jernih dan aktivitasnya dipengaruhi oleh emosi. c. Pengaruh homoseksual terhadap Akhlak Seorang pengidap homo pasti bertabi’at jelek. Karena tidak bisa membedakan mana yang baik dan buruk.Akal sehatnya sebagai orang normal sudah tidak ada lagi, daya pikirnya diisi dengan pemuasaan nafsu seksual sesama jenis. Dengan nafsunya tersebut tega melakukan perbuatan maksiat pada anak-anak yang kita ketahui sekarang.
D. Unsur-Unsur Eksploitasi Seks Komersial Anak 1. Menurut Hukum Positif Pasal 88 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan
Anak
telah
menjelaskan
secara
tegas
mengenai
68
pengeksploitasian seksual anak. Pada Pasal pemberatan pidana dimana perbuatan pengeksploitasian seksual dilakukan dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, Korban dari tindak pidana tersebut masih dibawah umur yang seharusnya dilindungi serta dijauhkan dari kegiatan bertentangan dengan harkat seseorang anak, Meskipun ada anak secara diam-diam masuk kedalam kegiatan prostitusi. Unsur-Unsur dalam pasal 88 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu : a) Setiap Orang Orang merupakan unsur Subjektif yakni pelaku melakukan perbuatan tindak pidana yang mampu dipertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatan pidana yang ia lakukan tersebut. b) Yang mengeksploitasi ekenomi atau seksual anak Yang
mengeksploitasi
ekonomi
atau
seksual
anak
yaitu
memperkerjakan atau memperdagangkan anak dalam bidang seksual untuk mendapatkan keuntungan. c) Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Seseorang yang mengeksploitasi seksual anak mempunyai maksud dan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melakukan tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak yang mana seorang anak harus mendapat perlindungan dan dijauhkan dari kegiatan prostitusi yang bertentangan dengan harkatnya.
69
Jenis-jenis dari unsur pengeksploitasian seksual anak yang melanggar kesusilaan dan kesopanan antara lain : a. Pandangan cabul terhadap anak dengan melihat dari atas ke bawah pada bagian-bagian tertentu. b. Merekap anak dengan penuh gairah dan syahwat c. Meraba bagian anggota tertentu untuk kepuasan seks dirinya. d. Menggesekkan tubuhnya kepada anak perempuan. e. Memasukan penis kedalam vagina dan atau dubur. f. Memaksa anak untuk melakukan oral seks, dan sebagainya.
2. Menurut Hukum Islam Macam-macam unsur perbuatan keji melanggar kesusilaan atau kesopanan dalam hukum Islam sebagai berikut : a. Perbuatan zina, Terdapat dalam surah Al-Isra’ : 32
“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk.” (QS. Al-Isra‟ : 32)
b. Melacurkan hamba sahaya, Surah An-Nur : 33
70
“Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi.Dan barang siapa yang memaksa mereka maka sesungguhnya Allah adalah Maha pengampun lagi Maha penyayang (kepada mereka) sesudah mereka di paksa (itu).”(QS. An-Nur : 33)
c. Melakukan perbuatan sodomi. Rasulullah bersabda : “Semoga Allah melaknat seseorang yang berani melakukan perbuatan kaum Luth (sodomi). Kata kata ini diulang sampai tiga kali.” d. Perkosaan.
E. Faktor-Faktor Eksploitasi Seks Komersial Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam 1. Menurut Hukum Positif Faktor yang menjadi korban eksploitasi seks komersial anak, dalam seminar
sosialisasi
UU
Perlindungan
Anak
oleh
Unicef,
mengungkapkan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu: a. Hukum dan peraturan yang tidak memadai baik dalam isi maupun pelaksanaannya b. Perpecahan keluarga, terlantarnya anak tidak ada perlindungan, adanya perceraian dan percekcokan orang tua (broken home)
71
c. Kemiskinan, khususnya berkaitan dari perpindahan dari desa ke kota d. Pola hidup konsumtif, sehingga banyak remaja masuk ke dalam pelacuran secara dini demi uang e. Pengalaman seks dini baik dalam kekerasan seksual, hubungan sukarela dan dijodohkan. f. Adanya paksaan dari berbagai pihak, baik orangtua, maupun orang lain. 2. Menurut Hukum Islam Faktor-faktor penyebab terjadinya eksploitasi seks komersial anak dalam hukum Islam mungkin tidak jauh beda dengan faktor-faktor sebelumnya yaitu fakor utama rendahnya Akhlak dan moral, rendahnya pendidikan, dan yang paling pokok masalah ekonomi keluarga. Meskipun perbaikan ekonomi masih saja belum cukup, karena sikap mental dan pola hidup yang tidak teratur, mengabaikan aturan yang sudah ditetapkan, kemudian adanya daya paksa dari pihak keluarga atau orang lain yang dalam hukum Islam dikenal dengan AlIkrah (paksaan) dengan kata lain pemaksaan mengarahkan orang lain kepada yang tidak disukainya dengan ancaman, kekerasan dan penganiayaan. Dalam sabda Rasulullah:
ِعلَيْو َ ن َو ّمَا اسْ ُتكْرِ ُىوْا ُ خطَُأ وَال ِنسْيَا َ رُفِ َع عَهْ ُأّمَتِي ال
72
“Dimaafkan dari umatku ketidaksengajaan, lupa dan tindakan melakukan karena dipaksa” (HR. Ibnu Majah) 3. Upaya penanganan korban eksploitasi seks komersial anak a. Upaya penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturaan perundang-undangan agar melindungi anak korban tindak kekerasan seksual b. Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi berat terhadap pelaku. c. Rehabilitasi sosial d. Negara,
pemerintah,
masyarakat,
keluarga
menjamin
perlindungan anak dalam memeluk Agamanya, meliputi bimbingan, pengamalan ajaran agama dengan baik. e. Pemerintah memberikan dan menyediakan fasilitas upaya kesehatan yang komprehesif bagi anak agar anak memperoleh derajat yang optimal, upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitative.
73
BAB III
TINJAUAN TINDAK PIDANA EKSPLOITASI SEKS KOMERSIAL ANAK DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM
A. Tindakan Kriminal Eksploitasi Seks Komersial Anak 1. Menurut Hukum Positif Hukum Pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya. Sedangkan sebagaimana dikutip dari bukunya Titik Triwulan Tutik, pada prinsipnya Hukum Pidana adalah yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana yang merupakan suatu penderitaan. Dengan demikian hukum pidana bukanlah mengadakan norma hukum sendiri, melainkan sudah terletak pada norma lain dan sanksi pidana. Diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma-norma lain tersebut, misalnya norma Agama dan kesusilaan. Adapun Asas-Asas Hukum Pidana52 yaitu : a.
Asas Legalitas, tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam Peraturan Perundang-Undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan (Pasal 1 Ayat (1) KUHP). 52
Asadulloh Al-faruq, Hukum Pidana dalam Hukum Pidana Islam, Ghalia Indonesia Jakarta 2002, hal. 3-4.
73
74
Jika sesudah perbuatan dilakukan ada perubahan dalam Peraturan Perundang-undangan, maka yang dipakai adalah aturan yang paling ringan sanksinya bagi terdakwa (Pasal 1 ayat (2) KUHP). b. Asas Praduga Tak Bersalah, asas ini merupakan suatu konsekuensi yang lahir dari adanya asas legalitas. Menurut asas ini, semua perbuatan dianggap boleh dilakukan kecuali yang dinyatakan sebaliknya oleh suatu peraturan hukum. c. Asas Kesalahan, asas ini diwakili dengan ungkapan “geen straff zonder schuld” .artinya, tiada pidana tanpa kesalahan. Asas ini mengandung makna bahwa seseorang boleh dipidana jika ia telah mendapatkan keputusan hakim yang bersifat tetap (inkracht). Keputusan itu dihasilkan setelah ia melewati proses persidangan dan terbukti secara sah dan menyakinkan telah melakukan suatu perbuatan yang diancam pidana. d. Asas Tidak Berlaku Surut, the principle of non retro activity atau tidak berlaku surut, merupakan lonsekuensi dari asas legalitas. Asas ini mengandung pengertian bahwa undang-undang harus berlaku hanya bagi perbuatan-perbuatan yang dilakukan setelah setelah undang-undang tersebut diundangkan.
Asas ini merupakan asas pokok yang diterapkan di dalam berbagai sistem hukum di dunia.
75
Wirjono Prodjodikoro
53
memberikan pengertian hukum pidana
ke dalam hukum pidana materiil dan hukum pidana formal. Menurutnya isi hukum pidana materiil adalah penunjukan dan penggambaran dari perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum pidana; penunjukan syarat umum yang harus dipenuhi agar perbuatan itu merupakan perbuatan itu merupakan perbuatan yang pembuatnya dapat dihukum pidana; penunjukan orang atau badan hukum yang pada umumnya dapat dihukum pidana; dan penunjukan jenis hukuman pidana yang dapat dijatuhkan. Sedangkan hukum pidana formal (hukum acara pidana) berhubungan erat dengan diadakannya hukum pidana materiil, oleh karena merupakan suatu rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana. Moeljatno mengartikan hukum pidana sebagai bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk : 1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggarnya.
53
Wirjono Prodjodikoro, KUHP dan KUHAP, Bumi AKSARA, Jakarta 1996
76
2) Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melakukan larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan. 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang diduga telah melanggar ketentuan tersebut.
Berdasarkan uraian bab di atas, seperti yang dikemukakan oleh R. Susilo bahwa eksploitasi seksual akan menyangkut adanya suatu perbuatan yang melanggar kesusilaan atau kesopanan, adanya suatu perbuatan keji, serta perbuatan ini berkaitan dengan lingkungan nafsu birahi. Berdasarkan
laporan
hasil
dari
jurrnal
perempuan
(2003:
27,16,14,53,52) tindakan eksploitasi seksual pada anak yang sering terjadi di masyarakat adalah54 : a. Membujuk anak perempuan dengan diiming-imingi gaji yang besar padahal akan dipekerjakan sebagai pekerja seksual. b. Kekerasan seksual dalam bentuk perkosaan. c. Memaksa anak laki-lakinya untuk melakukan sodomi. d. Membujuk anak-anak untuk dijadikan pekerja seksual sebagai mata pencaharian dan lain-lain. e. Pelaku mendekati anak perempuan memacarinya lalu memperdayai agar mau menyerahkan keperawanannya setelah itu dijual ke germo.
54
Venny Adriana, Jurnal Perempuan 29, SMKG Desa Putra, Jakarta 2003
77
Sedangkan hasil baihaqi dalam jurnal anak Indonesia teraniaya (1998: 3, 10) tindakan eksploitasi seksual pada anak yang sering terjaadi di masyarakat adalah : a) Menjual anak kandung kepada germo untuk dijadikan pekerja seksual. b) Membujuk anak kandung untuk melakukan pencabulan Melihat tindakan-tindakan tersebut di atas maka tindakan tersebut dapat digolongkan menjadi lima kelompok, yaitu : 1. Mengiming-imingi pekerjaan dengan gaji besar. 2. Kekerasan seksual. 3. Memaksa anak untuk melakukan sodomi. 4. Memperdayai anak perempuan atau pacar dengan melakukan hubungan seksual dan kenmudian dijual kepada germo. 5. Membujuk anak untuk melakukan hubungan seksual.
Di dalam pasal 82 UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa itu perbuatan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan atau dibiarkan melakukan perbuatan cabul dikategorikan sebagai tindak pidana. Jika melihat pasal di atas, nampaknya membujuk anak perempuan dengan diiming-imingi gaji besar padahal akan dipekerjakan sebagai pekerja seksual termasuk melakukan tipu muslihat atau kebohongan terhadap orang lain, dalam hal ini anak perempuan sehingga orang yang melakukan tindakan tersebut akan dipidana.
78
Dengan demikian perbuatan tersebut termasuk kepada tindakan kriminal. Begitu pula dengan perbuatan kekerasan seksual dalam bentuk perkosaan termasuk dalam Pasal 82 di atas. Tindakan melakukan tipu Muslihat serangkaian kebohongan (kelompok pertama) kekerasan seksual baik dalam bentuk perkosaan ataupun sodomi (kelompok kedua dan ketiga) tidak hanya melanggar Undang-undang perlindungan Anak Pasal 82 saja tetapi melanggar Undang-undang
Perlindungan
Anak
Pasal
81
ayat
(1)
yaitu
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) yaitu “ Setiap orang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)55. Pada kasus kelompok keempat yaitu memperdayai anak perempuan atau pacar
dengan melakukan hubungan seksual dan
kemudian dijual kepada germo telah melanggar Pasal 81 ayat (1) yang dijelaskan dalam Pasal 81 ayat (2) dan Pasal 82 yang telah dijelaskan sebelumnya, juga melanggar Pasal 83 dan Pasal 88 yang menyatakan “ Setiap orang yang memperdagangkan menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual, dipidana dengan pidana penjara dan
55
UU Perlindungan Anak, Citra Umbara, 2003.
79
denda”. Atau “ Setiap orang yang mengeksploitasi seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau untuk orang lain, dipidana dengan pidana penjara dan denda”. Sementara untuk kasus kelompok kelima yaitu membujuk anak untuk melakukan hubungan seksual,
maka
tindakan
tersebut
melanggar
Undang-undang
Perlindungan Anak Pasal 81 ayat (1) sebagaimana yang diterangkan pada Pasal di atas. Menurut KUHP Pasal 293 ayat (1) dijelaskan bahwa barangsiapa dengan pemberian-pemberian atau janji-janji akan memberikan uang atau benda, dengan menyalahgunakan kelebihan yang timbul dari hubungan-hubungan yang ada atau dengan cara yang menyesatkan, dengan sengaja menggerakan seorang yang belum dewasa yang tidak cacat kelakuannya, yang belum dewasanya ia ketahui atau sepantasnya harus ia duga, untuk melakukan tindakan-tindakan melanggar kesusilaan dengan dirinya atau membiarkan dilakukannya tindakantindakan seperti itu dengan dirinya, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun. Melihat pasal di atas, nampaknya membujuk anak perempuan dengan iming-iming gaji besar padahal akan dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial (kelompok pertama) termasuk dalam perbuatan yang melakukan kebohongan atau tipu muslihat pada anak perempuan dengan menjanjikan berupa uang. Maka
80
orang yang melakukan tindakan tersebut akan dikenakan sanksi pidana. Dengan demikian tindakan tersebut merupakan tindakan kriminal56. Selain diming-imingi gaji besar pada anak padahal dipekerjakan sebagai pekerja seksual komersial, kekerasan seksual dalam bentuk perkosaan (kelompok kedua) juga telah melanggar 285, 289 KUHP yakni, “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, di ancam karena melakukan perkosaan maka di ancam dengan pidana penjara” atau “ barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, maka di ancam dengan pidana penjara”. Dalam kedua pasal tersebut dikatakan bahwa apabila memaksa perempuan dengan kekerasan untuk melakukan persetubuhan, seperti merangkul perempuan sedemikian keras, sehingga akhirnya tidak dapat melawan lagi dan menyerah untuk disetubuhi termasuk sebagai perbuatan tindakan kriminal. Pada kasus kelompok ketiga yaitu memaksa anak melakukan sodomi sebagaimana diterangkan dalam pasal 292 KUHP yaitu “ Orang yang cukup umur, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain dengan sama kelamin yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa belum cukup umur, maka diancam dengan pidana penjara” 56
hal. 118
Andi Hamzah, KUHP dan KUHAP (Edisi Revisi), Kineka Cipta, Jakarta 2011,
81
dikategorikan sebagai tindakan kriminal pula karena telah melanggar KUHP Pasal 292 di atas57. Sementara pada kasus keempat, yaitu memperdayai anak perempuan atau pacar dengan melakukan hubungan seksual lalu dijual ke germo, telah melanggar Pasal 287 ayat (1) Pasal tersebut dijelaskan bahwa “ Barang siapa bersetubuh dengan seorang perempuan diluar pernikahan, padahal diketahui atau sepatutnya diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau pada umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin diancam dengan pidana penjara”. Tindakan tersebut juga melanggar Pasal 289 yang telah dijelaskan sebelumnya serta Pasal 290 ayat (2) dan (3) yaitu “Barang siapa yang melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak ternyata bahwa belum mampu dikawin. Dan “Barang siapa membujuk seseorang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak ternyata bahwa belum mampu dikawin untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar pernikahan dengan orang lain”. Atau melanggar Pasal 296 dan 297 yaitu “Barang siapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencahariaan dan kebiasaan maka diancam dengan pidana
57
Andi Hamzah, KUHP dan KUHAP, Kineka Cipta 2011, hal. 117
82
penjara. “perdagangan perempuan dan perdagangan anak laki-laki yang belum cukup umur diancam pidana penjara”. Pada Tindak eksploitasi seksual kelima yakni membujuk anak untuk melakukan hubungan seksual telah melanggar Pasal 290 ayat (3) KUHP dan Pasal 293 ayat (1) KUHP sebagaimana telah dijelaskan di muka. Berdasarkan
uraian
di
atas
nampaknya
Undang-undang
Perlindungan Anak begitu pula KUHP memasukan tindakan perbuatan tersebut termasuk kepada tindakan kriminal yang harus dihukum dan mendapat sanksinya.
2.
Menurut Hukum Islam Pengertian Hukum Pidana Islam pada dasarnya sama dengan hukum pidana pada umumnya. Karena hukum pidana Islam didasarkan pada sumber Hukum Islam yaitu Al-Qur’an dan Hadist. Perebedaan hukum pidana Islam dengan hukum pidana pada system hukum lainnya terletak pada pembuatan hukum tersebut. Hukum pidana Islam dibuat oleh sang Khalik Allah Swt, sedangkan Hukum Pidana hasil pembuatan dari manusia. Layaknya hukum pidana dalam sistem hukum manapun, hukum pidana Islam juga memiliki asas-asas dasar seperti berikut58:
58
Asadulloh Al-faruq, Hukum Pidana Dalam Hukum Pidana Islam, Ghalia Indonesia (anggota IKAPI), Jakarta 2002.Hal. 6
83
a) Asas Legalitas Asas legaalitas ternyata dikenal sejak abad ke-7 Masehi sebelum barat mengenalnya ternyata Islam lebih dulu mengenal tentang Asas Legalitas, dalam sistem Hukum Islam bukan merupakan hasil karya akal manusia, tetapi merupakan ketentuan Allah SWT, Allah Berfirman : “Dan kami tidak akan mengadzab sebelum kami mengutus seorang Rasul “ (Al-Isra‟ 15)
b) Asas Praduga Tak Bersalah Setiap orang dianggap tidak bersalah ketika ia mengerjakan perbuatan apapun sejauh tidak dinilai bersalah oleh syar‟i. Perbuatan yang dinilai sebagai tindak kejahatan harus dibuktikan dengan bukti yang meyakinkan sebelum pelakunya dijatuhi hukuman atau sanksi. Rasulullah bersabda “ Hindarkan bagi Muslim Hukuman hudud kapan saja kamu dapat dan bila kamu dapat menemukan jalan untuk membebaskannya. Jika imam salah, lebih baik salah dalam membebaskan daripada salah dalam menghukum”(Muttafaq‟alaihi)
c) Asas Kesalahan Dalam Hukum Pidana Islam adalah seorang yang telah terbukti melalui pembuktian telah melakukan suatu tindakan yang dilarang oleh syar‟i.Terpidana adalah yang benar-benar memiliki kesalahan,
84
dan
kesalahan
itu
bukan
sekedar
praduga
tetapi
harus
dibuktikansehingga tidak ada keraguan. Para Sarjana Muslim sepakat bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman had dan qisas jika ada keraguan, tetapi mereka berbeda dalam kejahatan ta‟zir. Pandangan mayoritas adalah asas ini tidak meliputi kejahatankejahatan ta‟zir.
Menurut hukum Islam sebagaimana telah dibahas pada bab sebelumnya, tindakan-tindakan yang telah dibahas di atas ada yang termasuk tindakan kepada tindakan kriminal seperti hubungan seksual di luar pernikahan dan melakukan sodomi, sementara tindakan lainnya harus ditelusuri lagi apakah termasuk tindakan kriminal atau tidak.59 Pada kelompok pertama, perbuatan membujuk anak dengan mengiming-imingi gaji besar padahal akan dipekerjakan sebagai pekereja seksual merupakan perbuatan yang dilarang dalam syari’at Islam karena termasuk ke dalam penipuan. Dalam surah Al-Maidah : 1 dinyatakan bahwa setiap akad harus ditunaikan oleh pembuat akad. Firman Allah Swt : “Hai orang-orang beriman, penuhilah akad-akad itu”(Al-Maidah ;1).
59
Venny Adriana, Jurnal Perempuan 29, SMKG Desa Putra, Jakarta 2003
85
Apabila dilihat dari kaidah ushul fiqh, memenuhi janji apa yang diperintahkan tersebut dalam ayat tersebut adalah wajib, karena ada kaidah yang menyatakan “ pokok dalam perintah adalah wajib”, oleh sebab itu ucapan akad harus direalisasikan dalam bentuk tindakan nyata termasuk di dalamnya perbuatan yang menjanjikan seseorang akan diberi pekerjaan harus direalisasikan dengan ucapan janjinya. Apabila ada seseorang yang membujuk anak dengan iming-iming gaji besar, padahal akan dipekerjakan sebagai pekerja seksual, berarti dia telah melakukan kebohongan dan penipuan. Berdasarkan sabda Raulullah Saw orang berdusta kembalinya ke neraka.Yakni :
ال تكدتوا علي فاءى الكدب علي يولج “Janganlah kamu berdusta kepadaku, karena sesungguhnya orang yang berdusta kepadaku akan kujerumuskan ke dalam api neraka”. (Muttafaq‟alaihi)
Berdasarkan uraian di atas, tindakan berbohong atau menipu termasuk perbuatan dosa yang diancam dengan siksa neraka. Hadist di atas memang tidak menyebutkan sanksi secara konkrit di dunia, namun bila tindakan tersebut diindikasikan akan merugikan pihak lain, dalam hal ini anak perempuan atau masyarakat pada umumnya karena akan dijadikan pekerja seksual, nampaknya tindakan berbohong dan menipu tersebut harus diancam dengan hukuman tertentu supaya jera dan tidak mengulangi perbuatan tersebut.Kalau melihat jenis-jenis tindakan
86
pidana Islam yang telah dibahas pada bab sebelumnya, baik perbuatan berbohong atau menipu tidak termasuk ke dalam tindak pidana yang menyebabkan timbulnya sanksi pidana had atau qhisas. Namun kalau melihat peluang yang disyaratkan dalam hukum pidana Islam seperti adanya jarimah ta‟zir, nampaknya perbuatan tersebut, khususnya yang menyangkut tindakan-tindakan pada kelompok pertama di atas dapat dimasukkan kepada tindak pidana ta‟zir. Adapun kekerasan seksual dalam bentuk perkosaan dapat dikategorikan kepada dua macam tindak pidana. Dalam hukum pidana Islam, tindak kekerasan termasuk ke dalam bentuk jarimah qishash aljarh al-amd (tindak pelukaan secara sengaja), sementara perkosaannya termasuk ke dalam kategori jarimah zina sebab tindak perkosaan adalah memaksa seorang perempuan yang bukan istrinya melakukan hubungan seksual dengannya. Tindak perkosaan yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan merupakan perbuatan yang sangat merugikan individu korban dan masyarakat apalagi dilakukan terhadap anak di bawah umur yang mengakibatkan keperwanannya hilang dan kesuciannya ternoda serta merusak jiwanya dan masa depannya sehingga perbuatan ini termasuk pada tindakan kriminal yang patut dikenakan hukuman seberat-beratnya. Mengenai tindak kekerasannya, berhubung kasusnya mengarah kepada perkosaan, maka sanksi qishashnya bukan dengan melakukan
87
hukuman balas yang sama dengan perbuatan yang diterima oleh korban sebab kekerasan yang mengarah kepada perkosaan dikhawatirkan termasuk kepada perbuatan-perbuatan yang mendekati perzinaan, padahal dalam Al-Qur’an di dalam surah Al-Isra 17:32 ditegaskan bahwa perbuatan mendekati zina sangat dilarang. Oleh karena itu hukumannya bisa diganti dengan hukuman lain yakni dengan membayar sejumlah diyat (denda) yang ditentukan oleh hakim besar atau kecilnya sebagai pembayar ganti rugi yang diderita korban 60. Pada kasus kelompok ketiga, yaitu melakukan perbuatan sodomi merupakan prilaku seks yang menyimpang yang dilakukan dengan sesama jenis untuk memuaskan nafsu birahi dengan memasukan alat kelamin ke dalam dubur. Dalam hukum pidana Islam, sanksi hukuman bagi pelaku sodomi sangat keras. Asy-syaukani yang dikutip oleh sayyid sabiq mengatakan bahwa sebagai berikut: “sanksi hukuman yang tegas diberlakukan kepada pelaku tindak pidana sekeji dan sesadis ini berupa hukuman yang betul-betul dapat menimbulkan efek jera bagi pihak lain. Selain itu, sanksi yang tegas dapat melenyapkan nafsu birahi ini. Dengan demikian, jenis hukuman seperti ini tepat dijatuhkan kepada masyarakat yang sebelumnya tidak pernah ada di muka bumi. Hukuman mereka harus sekeras hukuman Allah, di mana mereka dihancurkan oleh-Nya, baik yang masih perawan maupun yang sudah janda. Islam menetapkan hukuman sekeras ini, mengingat pengaruh buruk dan sisi mudharatnya, baik bagi kehidupan individu maupun masyarakat.”61
60
Venny Adriana, Jurnal Perempuan 29, SMKG Desa Putra, Jakarta 2003
88
Menurut pendapat sebagian Ulama Kalangan Syafi’iyah bahwa bagi pelaku sodomi harus diganjar dengan hukuman mati sebagai takzir, tanpa dibedakan antara pelaku yang sudah menikah atau belum, Hal ini merupakan pendapat minoritas Ulama syafi’iyah. Adapun pendapat mayoritas Ulama Syafi’iyah mereka tetap tidak mengakui adanya hukuman mati sebagai takzir sebagaimana dinyatakan oleh Abdul Qadir Audah: “Ulama kalangan Syafi‟iyah dan tokoh-tokoh besar Ulama Malikiyah tidak memperbolehkan dilakukannya hukuman mati sebagai takzir. Mereka cenderung memilih untuk memperlama masa penahanan (penjara seumur hidup) bagi pelaku kejahatan yang dapat merusak dan membahayakan pada saat masa yang tidak ditentukanagar kriminalitasnya tidak menyebar kepada masyarakat. Pendapat seperti ini diikuti pula oleh sebagian Ulama Hanabilah”.62
Adapun hadist Nabi yang diriwayatkan Khamsah (lima hadist kecuali An-Nasa’i) dari Ibnu Abbas mengatakan bahwa63 :
ّمه و جد تمو ه يعمل عمل قوم لو ط فا قتلوا الفا عل و الفعو “ Barang siapa yang menjumpai orang yang berbuat homosexs seperti kaum Luth, maka bunuhlah si pelaku dan yang diperlakukan (pasangannya)”.
Isi hadist di atas secara gamblang menyatakan bahwa perbuatan kaum luth (sodomi) harus dihukum baik dengan sanksi hukum di dunia di bunuh atau dengan sanksi hukum di akhirat seperti disiksa di neraka 62
Abdul Qadir Audah, At-Tasyri‟Al-Jina‟i Al-Islami, jilid II, Hal. 688.
63
272.
Sayyid, Sabiq, Fiqh Sunnah, Jilid 4, Cakrawala Pubhlishing, Jakarta 2009, hal.
89
selama seribu tahun. Kedua hadist tersebut menunjukan bahwa perbuatan sodomi termasuk kepada tindak kriminal, khususnya tindak pidana had karena hukumannya sudah ditentukan oleh Allah Swt. Yakni membunuh pelaku sodomi baik yang berperan sebagai laki-laki atau sebagai perempuan. Hanya dalam kasus sodomi di atas, berhubung ada salah satu pihak yang menjadi korban yaitu anak-anak kecil yang dipaksa melayani perbuatan tersebut, nampaknya yang diberi sanksi hanya orang yang memaksa orang lain untuk berbuat sodomi baik yang sudah menikah atau yang perjaka. Sementara pada kasus kelompok keempat yakni memperdayai anak perempuan atau pacar dengan melakukan hubugan seksual dan kemudian dijual kepada germo dalam hukum pidana Islam bisa dikategorikan menjadi tiga bentuk tindakan kriminal, yaitu pertama adalah tindakan memperdayai anak perempuan atau pacar, kedua yakni melakukan hubungan seksual, ketiga yakni, menjual anak kepada germo untuk dijadikan sebagai pekerja seks komersial. Dalam hukum pidana
Islam tindakan memperdayai
anak
perempuan termasuk kepada tindakan penipuan karena memperdayai seseorang berarti berusaha supaya mau menuruti kehendak yang memperdayainya, dengan diberi atau diiming-imingi sesuatu agar anak mau melakukan hubungan seksual. Maka perbuatan ini sebagaimana telah dibahas sebelumnya termasuk kepada tindakan Kriminal.
90
Berdasarkan uraian di atas, tindak penjualan seseorang bisa dikategorikan kepada tindakan kriminal, apalagi kalau dilihat dari tujuannya yang dimaksudkan untuk pemuas nafsu birahi seseorang. Penentuan masuk tidaknya kepada tindak kriminal di tentukan oleh keputusan hakim. Dengan demikian, tindak penjualan ini digolongkan termasuk tindakan jarimah ta‟zir. Kasus yang terakhir adalah membujuk anak untuk melakukan hubungan seksual. Perbuatan membujuk anak agar anak mau melakukan hubungan seksual merupakan perbuatan terlarang karena termasuk kepada perbuatan yang tercela.
B. Sanksi Hukuman Terhadap Pelaku Eksploitasi Seks Komersial Anak a. Pengertian Sanksi Pidana Sanksi pidana pada umumnya adalah sebagai suatu alat pemaksa agar seseorang menaati peraturan-peraturan atau norma-norma yang berlaku. Di dalam kehidupan masyarakat perlu adanya suatu norma dalam suatu kelompok-kelompok norma lain yang disebut norma hukum, karena di dalam suatu norma hukum terdapat kaitan sanksi yang mengikat sebagai alat pemaksa agar membuat efek jera. Bisa dikatakan bahwa fungsi sanksi pidana antara lain 64: a) Merupakan alat pemaksa atau pendorong atau jaminan agar norma hukum di taati oleh setiap orang. 64
E. Y. Kanter dan S R Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya, Jakarta, Storia Grafika 2002, hal. 29-30
91
b) Merupakan akibat hukum bagi seseorang yang melanggar norma hukum. b. Sanksi Hukum Pidana Sanksi hukum pidana yang berada dalam Perundang-undangan Negara kita antara lain adalah : a) Pidana Pokok
Pidana Mati
Pidana Penjara
Pidana kurungan
Pidana Denda
Pidana Tutupan (UU No. 20 Tahun 1946)
b) Pidana Tambahan Pencabutan hak-hak tertentu Perampasan barabg-barang tertentu Pengumuman putusan hakim
1. Menurut UU Perlindungan Anak Berdasarkan uraian pada sub judul sebelumnya, nampaknya kelima kelompok tindakan eksploitasi seksual tersebut digolongkan kepada tindakan kriminal karena telah melanggar aturan-aturan yang terdapat dalam UU Perlindungan Anak atau Hukum Islam. Dalam Kamus Besar dalam hukum positif “ suatu perbuatan akan menjadi tindak pidana bila melawan hukum, merugikan masyarakat, dilarang
92
aturan pidana dan pelakunya diancam dengan sanksi pidana” dengan kata lain “ sesuatu yang dianggap melawan hukum apabila perbuatan yang oleh aturan pidana dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar aturan-aturan tersebut, atau apabila perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau masyarakat baik jasad (anggota badan atau jiwa), harta benda, keamanan, tata aturan masyarakat, nama baik, perasaan atau hal-hal lain yang harus dipelihara dan dijunjung tinggi nilai keberadaannya. Berdasarkan UU Perlindungan Anak, perbuatan yang mengimingimingi pekerjaan dengan gaji besar padahal akan dipekerjakan sebagai pekerja seksual. Kelompok pertama akan dikenakan sanksi pidana penjara sebagaimana yang terdapat pada Pasal 82 yakni dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).Ancaman pidana penjara ini berlaku juga bagi orang yang
melakukan
kekerasan
seksual
dalam
bentuk
perkosaan
(kelompok kedua). Tindakan melakukan tipu Muslihat serangkaian kebohongan (kelompok pertama) kekerasan seksual baik dalam bentuk perkosaan ataupun sodomi (kelompok kedua dan ketiga) tidak hanya melanggar UU perlindungan Anak Pasal 82 saja tetapi melanggar UU Perlindungan Anak Pasal 81 ayat (1) yaitu sebagaimana yang
93
dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) yaitu “ Setiap orang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Pada kasus kelompok keempat yaitu memperdayai anak perempuan atau pacar
dengan melakukan hubungan seksual dan
kemudian dijual kepada germo telah melanggar Pasal 81 ayat (1) yang dijelaskan dalam Pasal 81 ayat (2) dan Pasal 82 yang telah dijelaskan sebelumnya, juga melanggar Pasal 83 dan Pasal 88 yang akan dipidana penjara dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).Atau pidana dengan pidana penjara selama 10 tahun atau denda paling banyak RP. 200. 000. 000,00 (dua ratus juta rupiah).
2. Menurut Hukum Islam Sanksi hukum menurut hukum Islam, sebagaimana telah dibahas pada bab sebelumnya yang berbentuk sanksi had, qhisas dan ta‟zir. Pada sub sebelumnya kasus pada kelompok pertama tidak termasuk kepada tindakan yang diancam hukuman had atau qhisas tetapi
94
dimasukkan kepada tindakan pidana takzir karena dikhawatirkan akan merugikan orang lain baik bagi korban atau masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu bentuk sanksinya diserahkan kepada hakim dan sesuai dengan jenis tindak pidananya. Bentuk sanksinya sesuai ketetapan hakim baik ringan atau berat tergantung kepada jenis tindak pidananya, yang terpenting tujuan utama sama yaitu untuk kesejahteraan masyarakat, ketertiban masyarakat, dan tidak terulangnya lagi tindak pidana sebagai efek jera dan mendidik serta menghukum pelaku sebagai pembalasan yang telah dilakukannya65. Kasus kelompok kedua yaitu kekerasan seksual dalam perkosaan sebagaimana telah dibahas terlebih dahulu, dikategorikan dua bentuk sanksi pidana jarimah qhisas al-jarh al-amd, (tindak pelukaan sengaja) dan jarimah zina. Sanksi hukum pada kategori pertama, biasanya dalam hukum pidana Islam akan dibalas dengan tindakan serupa sesuai jenis kekerasan yang diterima korban. Namun, berhubung kekerasan yang dilakukan kasus ini mengarah kepada tindak pidana zina, namun nampaknya sanksi yang berbentuk sanksi balas tersebut tidak tepat dilakukan karena akan merugikan si korban. Selain itu, tindakan berbalas ini bertentangan dengan salah satu tujuan hukum Islam yakni terpeliharanya kehormatan seseorang. Dengan demikian hukuman yang pantas bagi pelaku bisa diganti dengan ganti rugi bersifat materiil
65
Venny Adriana, Jurnal Perempuan 29, SMKG Desa Putra, Jakarta 2003
95
berupa bayar diyat atau ditambah dengan hukuman sanksi takzir yang ditetapkan hakim. Apabila tindakan kekerasan seksual ini dilanjutkan dengan pemerkosaan maka si pelaku dapat diancam hukuman had cambuk 100 kali atau dirajam apabila tergantung pada pelakunya apakah masih lajang (ghairu mukhsan) dan sudah menikah (mukhsan). Sedangkan si korban secara teoritis dia berzina, namun karena dalam keadaan dipaksa oleh orang lain dan dia sendiri menjadi korban hawa nafsu orang lain maka dia tidak dikenakan sanksi had cambuk atau rajam seperti si pelaku. Pada kasus kelompok ketiga, sanksi hukuman sodomi sudah jelas hukumannya dibunuh sebagaimana dalam hadist Rasulullah Saw : “ Barangsiapa diantara kamu menemukan seseorang yang melakukan perbuatan kaum Nabi Luth As (sodomi), maka bunuhlah dia diatas atau dibawah.”(Muttafaq „alaihi) Berdasarkan hadist diatas, baik orang yang berada di atas atau berada di bawah (laki-laki atau perempuan) semuanya harus dibunuh, namun pada kasus kelompok ketiga ini sebagaimana pada kasus kelompok kedua salah satu dari seorangnya menjadi korban sehingga kasus hukuman mati ini harus dipilih lagi tergantung pada niatnya.
96
Ada perbedaan pendapat mengenai jarimah yang layak dengan hukuman mati sebagai berikut66: Menurut pendapat Ulama Hanafiyah hukuman mati sebagai ta’zir dapat diberlakukan sebagai siyasah (pertimbangan politik) bagi jarimah-jarimah tertentu yang melakukan nperbuatan keji. Menurut Syafi’iyah, hukuman mati nsebagai ta‟zir dapat diberlakukan terhadap orang yang mengajak pihak lain melakukan penyimpangan Agama dengan Al-Qur’an dan Hadist. Sedangkan jenis tindak pidana kelompok keempat sanksi hukum pada jenis kelompok keempat yaitu sanksi pidana ta‟zir dan had. Sedangkan sanksi pada kelompok kelima yaitu sanksinya pidana ta’zir karena membujuk anak kandung untuk melakukan perbuatan seksual.Maka hukumannya sesuai dengan ketentuan hakim, agar memberikan efek jera supaya tidak mengulanginya lagi perbuatan tersebut.
C. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Eksploitasi Seks Komersial Anak 1. Definisi Korban Yang dimaksud korban yaitu seorang atau mereka yang menderita baik jasmani maupun rohani akibat tindakan–tindakan orang lain yang mencari pemenuhan atau kepentingan diri sendiri atau orang lain yang 66
M.Nurul Irfan, Gratifikasi dan kriminalitas seksual (dalam hukum pidana islam), Amzah, Jakarta 2014. Hal 131-133.
97
bertentangan dengan kepentingan hak-hak asasi yang menderita atau yang menjadi korban.67 Korban mempunyai peranan penting dalam suatu tindak pidana bahkan boleh dikatakan tidak akan timbul suatu kejahatan kalau tidak ada si korban kejahatan, yang menjadi peserta utama dalam terjadinya suatu kejahatan
dalam
hal
pemenuhan
kepentingan
si
pelaku
yang
mengakibatkan kerugian untuk korban.
2. Perlindungan Terhadap Korban Eksploitasi Seks Komersial Anak Anak
yang
menjadi
korban
eksploitasi
harus
mendapatkan
perlindungan hukum yang menyeluruh, dan secara otomatis kondisi kejiwaan si anak harus diperhatikan, mereka cenderung trauma, baik secara fisik, mental, dan sosialnya serta akan mengganggu pertumbuhan mereka kelak. Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi dapat melalui : a. Penyebarluasan atau sosial ketentuan-ketentuan peraturan perundangundangan berkaitan dengan perlindungan berkaitan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi atau seksual. b. Pemantauan, pelaporan, pemberi sanksi. c. Melibatkan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat.
67
hal. 43
Arif Gosita, Masalah Korban Kejahatan, Akademika Pressindo, Jakarta 1983,
98
Penyelenggaraan perlindungan hukum juga terdapat pada pasal 59 bagian kelima Undang-undang Perlindungan Anak yaitu “ pemerintah dan lembaga lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas, dan terisolasi, anak secara tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adziktif lainnya, atau anak korbana kekerasan baik fisik/mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran. Berkaitan dengan pasal 59 yang meliputi juga bagi anak yang berkonflik, dengan hukum dan anak yang menjadi korban suatu tindak pidana pada Pasal 64 ayat (3) mengenai perlindungan bagi anak-anak yang menjadi korban suatu tindak pidana dapat dilaksanakan dengan upayaupaya melalui : a. Upaya rehabilitasi, baik rehabilitasi di dalam lembaga maupun di luar lembaga b. Upaya perlindungan dari penderitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi. c. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisiknya, mental dan sosial anak. d. Pemberian aksesibilitasi untuk mendapatkan informasi mengena perkara.
99
BAB IV ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN TANGERANG NO. 2301/PID.SUS/2013 DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM
A. Deskripsi Kasus Kronologis kasus yang penulis sebutkan berikut ini adalah salinan dari Surat
Dakwaan
Jaksa
Penuntut
Umum
No.
Reg.
Perkara
PDM-
558/TGR/08/2013, penulis salin dengan apa adanya, dengan maksud agar kronologis kasus tersebut tidak ada penambahan atau pengurangan. Kutipan kasusnya adalah sebagai berikut: Kesatu Sebelum menganalisis disini penulis akan menjabarkan kronologis kasus tindak pidana eksploitasi anak, bahwa terdakwa Yuki Irawan Bin Suharjo Susilo secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Tedi Sukarno, Nurdin, Sudirman, dan Roh Jaya (yang masing-masing penuntutannya diajukan secara terpisah) pada bulan Februari 2012 sampai dengan bulan Mei 2013 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2012 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Kampung Bayur Opak RT.003 RW. 006 Desa Lebak Wangi Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang68, telah melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan,
68
Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 2301/Pid.Sus/2013/PN.TNG
99
100
pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, penjeratan utang atau member bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang-orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di Wilayah Negara Indonesia. Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut : Perbuatan tersebut berawal dari adanya perintah Terdakwa Yuki Irawan Bin Suharjo Susilo selaku pemilik CV. Cahaya Logam kepada Usman dan Topik (masing-masing DPO) pada bulan September 2012 untuk mencari karyawan baru guna dipekerjakan di pabrik pembuatan kuali miliknya di Kampung Bayur Opak Rt.003 Rw.006 Desa Lebak Wangi Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang; Atas perintah dari terdakwa tersebut Usman pergi ke daerah Cianjur Jawa Barat untuk mencari karyawan baru di pabrik kuali milik Terdakwa, Usman kemudian mendatangi orang-orang yang mau bekerja dengan mengatakan bahwa mereka akan dipekerjakan sebagai pabrik timah di Tangerang Banten dengan iming-iming gaji sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan dan setelah bekerja selama 6 (enam) bulan gaji akan dinaikan menjadi Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya, mendapatkan bonus serta uang lembur, diberi makanan yang enak, rokok diberi satu bungkus perhari, tinggal di mess karyawan yang bersih dan setiap 1 (satu) kamar mess berisi 3 (tiga) orang serta diberikan hak berlibur pada hari
101
minggu, daftar nama Korban Dede Darussalam, Abdul Nawafikri, Saipul Anwar, Rahmat Nugraha, Nuryana, Didin Sadinar, Sukaedi, Bagas, Uwoh Abdullah, Dirman Alias Dira, Enceng Alias ceng, Nuryaman, Rahmat Bin Hasan, Junaidi, Irwan Alias Iwan Bin Ade Emat, dan Gin-gin. Bahwa atas iming-iming tersebut, orang-orang yang didatengi oleh Usman sebagaimana tersebut di atas tertarik dan bersedia untuk menjadi Karyawan pabrik.Sedangkan Topik pergi ke daerah Lampung untuk mencari karyawan baru guna dipekerjakan dipabrik kuali milik Terdakwa, Topik lalu mengajak orang-orang untuk bekerja di daerah Tangerang-Banten dengan iming-iming gaji sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) perbulan dan setelah kontrak selama 6 (enam) bulan, maka gaji akan dinaikkan menjadi Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya, mendapatkan uang lembur, diberi makan yang enak, rokok diberi satu bungkus perhari, tinggal di mess karyawan yang bersih dan setiap 1 (satu) kamar mess berisi tiga orang serta setiap 3 (tiga) hari sekali diajak liburan ke pantai Ancol. Kemudian selanjutnya karyawan-karyawan yang telah direkrut tersebut di bawa ke lokasi pabrik dan setelah sampai di lokasi pabrik pembuatan kuali milik Terdakwa di Kampung Bayur Opak Desa Lebak Wangi Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang, ternyata apa yang didapat dan dialami para pekerja tersebut di atas tidak seperti yang diiming-imingkan. Pada kenyataannya terdakwa memasukan 24 (dua puluh empat) orang karyawan yang baru dikumpulkannya tersebut ke dalam sebuah ruangan kamar (mess) ukuran 3m x 4m, dengan kondisi ruangan yang lembab, kurang ventilasi
102
udara, tidak terdapat tempat tidur dan lantai beralaskan karpet plastic dengan hanya difasilitasi berupa Tv 14 inci, kipas angin dan sebuah kamar mandi; Bahwa setelah semua pekerja dimasukan ke dalam ruangan kamar tersebut, selanjutnya Tedi Sukarno mengambil barang-barang milik pekerja berupa baju, handphone, dompet, sepatu serta uang dan hanya meninggalkan pakaian yang melekat pada badan pekerja dengan alasan agar tidak hilang, lalu barang-barang tersebut diserahkan kepada terdakwa, dan sejak saat itu para pekerja tidak pernah mengganti pakaiannya mulai dari masuk bekerja; Bahwa pada setiap hari pekerja diharuskan untuk bekerja mulai dari jam 05:30 WIB sampai dengan jam 20:00 WIB bahkan sering hingga jam 22:00 WIB tanpa ada batas waktu yang tetap dan tidak pernah ada hari libur; Bahwa setiap malam secara bergantian Tedi Sukarno, Nurdin, Sudirman dan Roh Jaya bertugas menggiring para pekerja dari tempat bekerjadengan cara berbaris satu persatu lalu memasukannya ke dalam ruangan kamar mess setelah itu pintu kamar mess dikunci dari luar serta dijaga dan pada setiap pagi harinya sekitar jam 05:00 WIB pintu kamar mess dibuka dan pekerja tersebut dibangunkan dengan cara menggedor-ngedor pintu kamar messs; Bahwa untuk mengejar target produksi kuali, terdakwa acap kali melakukan pemukulan terhadap pekerja pabrik, yaitu Saipul Anwar, Rahmat Nugraha, Iwan Kurniawan, Bagas, Uwoh Abdullah, Nuryaman dan juga telah memerintahkan Tedi Sukarno Nurdin, Sudirman, dan Roh Jaya untuk melakukan pemukulan terhadap para pekerja yang lambat saat bekerja, membuat kesalahan saat bekerja dan yang berusaha melarikan diri, yaitu Andi
103
Gunawan Bin Agustabi, Dirman Alias Dira, Rahmat Hidayat, Arif Udin, Junaidi, Bagas, Herfansyah, Irwan, Nuryana. Disamping melakukan pemukulan terhadap para karyawan pabrik, Terdakwa dan Tedi Sukarno, Nurdin, Sudirman serta Roh Jaya juga melakukan pengancaman terhadap para pekerja supaya tidak melarikan diri, sehingga para pekerja menjadi ketakutan dan tidak berani melawan dan para pekerja pun tidak diperbolehkan ke luar lokasi pabrik untuk bersosialisasi dengan masyarakat, tidak diperbolehkan untuk menghubungi keluarganya, bahkan tidak diberikan hak untuk melaksanakan ibadah. Kondisi yang dialami para pekerja ketakutan dan terkekang; Bahwa Terdakwa mengharuskan para pekerja untuk membuat panci dengan cara genjreng dibakar untuk memisahkan bahan dasar aluminium dengan plastik, aluminium hasil pemisahan dimasukan ke dalam sebuah drum lalu dicampur dengan grehon (bahan yang berwarna hitam putih sebesar batu kali yang berbau menyengat) untuk dibakar, selanjutnya isi drum diaduk dengan menggunakan pipa sampai menjadi cairan panas tersebut diangkat dengan menggunakan gayung dan dimasukkan ke dalam cetakan yang berbentuk balok ukuran 60 cm x 10 cm tebal 5 cm yang diolesi kapur, setelah menunggu kurang lebih 2 menit, aluminium menjadi keras, kemudian diangkat dengan menggunakan dua batang besi dan disusun sampai 50 (lima puluh) balok; Setelah balok aluminium berjumlah 100 buah, kemudian balokan tersebut dimasukkan kedalam 1 (satu) sibel (drum besar setinggi 1m) lalu dipanaskan
104
dengan cara dibakar dengan menggunakan kayu, setelah balokan tersebut mencair, kemudian cairan tersebut dicampur dengan foil ukuran panjang 1 m dan lebar 30 cm, diaduk sampai meleleh, selanjutnya cairan panas tersebut diangkat dengan menggunakan gayung lalu dipindahkan ke cetakan kuali yang terbuat dari tanah liat, setelah 2 menit cairan aluminium tersebut mulai berbentuk kuali lalu disusun dan ditimbang. Pada keesokan harinya kuali tersebut di gerindra, dikikir dan dibubut dengan alat hingga menjadi rapi. Kuali yang sudah jadi di bawa ke gudang lalu diberi stempel/cap berupa tulisan dan gambar bintang jerapah, banteng, arwana, dan kuali siap untuk dipasarkan; Bahwa selama ada di
lokasi pabrik kuali dan melakukan pekerjaan
pembuatan kuali, para pekerja menerima perlakuan yang sewenangwenangdari Terdakwa serta Tedi Sukarno, Nurdin, Sudirman, dan Roh Jaya dan Terdakwa tidak menepati apa yang dijanjikan kepada ke-24 orang pekerja pabriknya, melainkan Terdakwa melakukan tindakan kerja paksa dan memanfaatkan fisik para pekerja tersebut. Untuk mengejar target produksinya sebanyak 200 kuali perhari dan mendapatkan keuntungan secara sepihak; Perbuatan Yuki Irawan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
105
Kedua Bahwa Terdakwa Yuki Irawan Bin Suharjo Susilo bersama dengan Tedi Sukarno, Nurdin, Sudirman, dan Roh Jaya (yang masing-masing penuntutannya diajukan secara terpisah) pada Bulan Februari 2012 sampai dengan Bulan Mei 2013 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2012 sampai dengan tahun 2013, bertempaat di Kampung Bayur setidaktidaknya disuatu tempat yang masih daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang69, telah melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, perbuataan mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut: Bahwa pada sekitar Bulan September 2012 Terdakwa Yuki Irawan Bin
Suharjo Susilo selaku pemilik CV. Cahaya
Logam
telah
memerintahkan Usman (DPO) untuk mencari karyawan baru guna dipekerjakan dipabrik pembuatan kuali pemiliknya di KampungBayur Opak Rt.003 Rw.006 Desa Lebak Wangi Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang; Menindaklanjuti perintah dari Terdakwa tersebut, kemudian Usman pergi ke daerah Cianjur Jawa Barat untuk mencaari Karyawan baru untuk dipekerjakan dipabrik kuali milik Terdakwa, saat mencari karyawan baru, Usman juga mendatangi korban anak-anak yang mau dipekerjakan dipabrik kuali, dan berkata bahwa mereka akan dipekerjakaan di pabrik
69
Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 2301/Pid.Sus/2013/PN.TNG
106
timah di Tangerang-Banten dengan iming-iming gaji sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan dan setelah bekerja selama 6 (enam) bulan gaji akan dinaikan menjadi Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, mendapatkan bonus rokok perharim tinggal di mess karyawanyang bersih dan setiap 1 (satu) kamar mess berisi 3 (tiga) orang serta diberikan hak berlibur pada hari minggu, nama korban anakanak tersebut yaitu: Ajat Sudrajat (berusia 16 tahun), Usup (berumur 17 tahun), Doa Supiandi (berumur 16 tahun), Budi (berumur 17 tahun), Rahmat Hidayat (berumur 17 tahun), Dik-dik Sugianto (berumur 17 tahun). Atas iming-iming tersebut, korban anak-anak tersebut diatas tertarik dan bersedia untuk menjadi karyawan pabrik; Setelah korban anak-anak tersebut sampai di lokasi di Kampung Bayur Opak Desa Lebak Wangi Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang ternyata apa yang dialami tidak seperti yang di harapkan, Terdakwa menempatkan 6 korban Anak-anak yang baru direkrutnya tersebut ke dalam sebuah ruangan kamar mess ukuran 3 m x 4 m, bercampur dengan karyawan pabrik kuali lainnya, dengan kondisi ruangan yang lembab, kurang ventilasi udara, tidak terdapat tempat tidur dan lantai beralaskan karpet plastik dengan hanya difasilitasi berupa Tv 14 inci, kipas angin dan kamar mandi; Setelah dimasukan ke dalam kamar mess barang-barang milik ke-6 (enam) korban anak yang dipekerjakaan tersebut dilucuti oleh Tedi Sukarno dan hanya meninggalkan pakaian yang melekat pada badan saja,
107
dengan alasan barang-barag tersebut tidak hilang, setelah itu barangbarang tersebut diserahkan kepada Terdakwa, dan sejak saat itu korban anak-anak tidak pernah mengganti pakaiannya; Bahwa pada setiap harinya ke-6 korban anak yang dipekerjakan di pabrik kuali tersebut diharuskan untuk bekerja mulai dari jam 05:00 WIB sampai dengan jam 20:00 WIB bahkan sering hingga jam 22:00 WIB tanpa ada batas waktu yang tetap dan tidak pernah ada hari libur; Pada setiap malamnya secara bergantian Tedi Sukarno, Nurdin, Sudirman, dan Roh Jaya menggiring para pekerja korban anak dan para pekerja lainnya dari tempat bekerja menuju ke dalam kamar mess dengan cara berbaris satu persatu, setelah semuanya masuk ruangan, pintu kamar mess dikunci serta dijaga dari luar dan pada setiap pagi harinya sekitar jam 05:00 WIB pintu kamar mess dibuka lalu para pekerja korban anak dan pekerja pabrik lainnya dibangunkan dengan cara mengedor-ngedor pintu kamar mess; Bahwa untuk mngejar target produksi kuali, Terdakwa terkadang melakukan pemukulan terhadap salah seorang pekerja korban anak, yaitu Rahmat Hidayat dibagian perut sebanyak empat kali karena berusaha melarikan diri, disamping itu juga Terdakwa telah memerintahkan Tedi Sukarno untuk melakukan pemukulan terhadap Gin-gin pada bagian mulutsebelah
kiri
karena
saat
bekerja
salah
dalam
membubut
penggorengan, memerintahkan Roh Jaya untuk melakukan pemukulan terhadap Rahmat Hidayat pada bagian perut sebanyak satu kali,
108
memerintahkan sudirman untuk turut melakukan pemukulan terhadap Rahmat
Hidayat
dengan
menampar
pipi
sebanyak
dua
kali,
memerintahkan Nurdin untuk menampar wajah Rahmat Hidayat dan membenturkan kepalanya ditembok karena mandinya lambat. Selain itu para pekerja korban anak juga tidak diperbolehkan ke luar lokasi pabrik untuk tergolong anak-anak yang harus mendapatkan hak-haknya sebagai pekerja anak, namun Terdakwa justru melakukan tindakan kerja paksa dan memanfaatkan fisik para pekerja fisik korban anak tersebut untuk mengejar target produksinya sebanyak 200 kuali perhari dan keuntungan secara sepihak; Perbuatan tersebut Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak joPasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Ketiga Bahwa Terdakwa Yuki Irawan Bin Suharjo Susilo bersama dengan Tedi Sukarno, Nurdin, Sudirman dan Roh Jaya (yang masing-masing penuntutannya diajukan secara terpisah)
pada Bulan Februari 2012
sampai dengan Bulan Mei 2013 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2012 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Kampung Bayur Desa Lebak Wangi Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang atau setidaktidaknya di suatu tempat yang masih daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, telah melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan sengaja dan melawan hukum memiliki barang
109
sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasannya bukan karena kejahatan, kejahatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut: Perbuatan tersebut berawal dari perekrutan karyawan baru pabrik pembuatan kuali milik Terdakwa di Kampung Bayur Opak Rt.003 Rw.006 Desa Lebak Wangi Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang, sebanyak 30 (tiga puluh) orang yang namanya sudah disebutkan diatas.Bersosialisasi dengan masyarakat tidak diperbolehkan menghubungi keluarganya dan tidak diberi kesempatan untuk beribadah. Perlakuan semena-mena yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, membuat pekerja korban anak dan pekerja lainnya ketakutan dan terkekang; Bahwa Terdakwa mengharuskan para pekerja korban anak untuk ikut membuat panci dengan cara genjreng, yaitu memisahkan bahan dasar Aluminium dengan plastik, Aluminium hasil pemisahan dimasukkan ke dalam sebuah drum lalu dicampurkan dengan Grehon (bahan yang berwarna hitam putih sebesar batu kali yang berbau menyengat) untuk dibakar, selanjutnya isi drum diaduk dengan menggunakan pipa sampai menjadi cairan panas dan berbau menyengat, kemudian cairan panas tersebut diangkat dengan menggunakan gayung dan dimasukkan ke dalam cetakan yang berbentuk balok ukuran 60 cm x 10 cm tebal 5 cm yang diolesi kapur, setelah menunggu kurang lebih 2 menit, Aluminium menjadi keras, kemudian diangkat dengan menggunakan dua batang besi dan disusun sampai 50 (lima puluh) balok;
110
Setelah balok Aluminium berjumlah 100 buah, kemudian balokan tersebut dimasukkan kedalam 1 (satu) sibel (drum besar setinggi 1m) lalu dipanaskan dengan cara dibakar dengan menggunakan kayu, setelah balokan tersebut mencair, kemudian cairan tersebut dicampur dengan foil ukuran panjang 1 m dan lebar 30 cm, diaduk sampai meleleh, selanjutnya cairan panas tersebut diangkat dengan menggunakan gayung lalu dipindahkan ke cetakan kuali yang terbuat dari tanah liat, setelah 2 menit cairan Aluminium tersebut mulai berbentuk kuali lalu disusun dan ditimbang. Pada keesokan harinya kuali tersebut di gerindra, dikikir dan dibubut dengan alat hingga menjadi rapi. Kuali yang sudah jadi di bawa ke gudang lalu diberi stempel/cap berupa tulisan dan gambar bintang jerapah, banteng, arwana, dan kuali siap untuk dipasarkan; Bahwa selama pekerja korban anak di lokasi pabrik kuali dan melakukan pekerjaan pembuatan kuali, para pekerja menerima perlakuan yang sewenang-wenangdari Terdakwa serta Tedi Sukarno, Nurdin, Sudirman, dan Roh Jaya dan Terdakwa tidak menepati apa yang dijanjikan kepada ke-24 orang pekerja pabriknya, melainkan Terdakwa melakukan tindakan kerja paksa dan memanfaatkan fisik para pekerja tersebut. Untuk mengejar target produksinya sebanyak 200 kuali perhari dan mendapatkan keuntungan secara sepihak; Bahwa setelah menjadi karyawan pabrik
kuali, terdakwa
memasukkan 30 (tiga puluh) orang karyawan yang baru direkrutnya terebut ke dalam sebuah ruangan kamar mess ukuran 3m x 4m di lokasi
111
pabriknya di Kampung Bayur Opak Desa Lebak Wangi Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang. Setelah semua karyawan baru tersebut masuk ke dalam ruangan, Terdakwa memerintahkan Tedi Sukarno dan Roh Jaya untuk mengambil barang-barang milik karyawan. Setelah menerima perintah lalu Tedi Sukarno dan Roh Jaya mengambil barang milik Dede Darussalam antara lain berupa 1(satu) unit Handphone Merk Nokia warna kuning, 3 (tiga) stel pakaian dan 1 (satu) tas gendong warna hitam, barang milik gin-gin antara lain 1 (satu) potong kemeja lengan panjang motif kotak-kotak warna biru tua dan putih, barang milik Arif Udin antara lain berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Distro, 1 (satu)buah jam tangan warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam merah, barang milik Saepul Anwar antara lain berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) buah dompet berbahan kain warna merah, barang milik Andi Gunawan antara lain beupa 1 (satu) buah jam tangan Merk Adidas warna biru muda, barang milik Misayanto antara lain berupa 1(satu) unit Handphone merk Mito warna hitam dan 1 (satu) buah jam tangan merk Led Watch warna hitam, barang milik Rahmat Hidayat antara lain berupa Hndphone merk Nokia 5200 warna hitam dan 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna coklat, barang milik Rahmat Bin Hasan antara lain barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam, barang milik Sukaedi antara lain berupa barang 1 (satu) unit Hndphone merk Nokia warna merah hitam, barang milik Doa Supiandi antara lain barang berupa 1 (satu) unit
112
Handphone Merk Nokia warna hitam, barang milik Rizal Putra antara lain berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna biru; Selanjutnya
barang-barang
tersebut
diperlakukan
Terdakwa
sebagai miliknya dengan cara menyimpan dan tidak mengembalikan barang-barang tersebut kepada saksi-saksi selaku pemilik; Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
B. Dakwaan, Tuntutan, Banding dan Putusan Hakim 1. Dakwaan Dalam kasus yang terjadi dalam criminal ini, surat Dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) adalah sebagai berikut : Nama Lengkap
: Yuki Irawan Bin Suharjo Susilo
Tempat Lahir
: Tangerang
Umur / Tanggal Lahir
: 42 tahun/ 14 Agustus 1972
Jenis Kelamin
: Laki-laki
Kebangsaan
: Indonesia
Tempat Tinggal
: Kampung Bayur Opak Rt.03 Rw.06 Desa Lebak
Wangi
Kecamatan
Kabupaten Tangerang Agama
: Islam
Pekerjaan
: Wiraswasta
Sepatan
113
Berdsarkan uraian yang di atas, bahwa Terdakwa Yuki Irawan Bin Suharjo Susilo telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Eksploitasi UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Perdagangan Orang Pasal 2 ayat (1) jo Pala 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Tindak Pidana Eksploitasi Anak Pasal 88 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Tuntutan dan Banding Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum (JPU) Pada tanggal 19 Februari 2014 Nomor Reg. Perkara : PDM – 558/TGR/08/2013, agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang memeriksa dan mengadili putusan perkara yang pada pokoknya sebagai berikut : 1. Menyatakan Terdakwa Yuki Irawan Bin Suharjo Susilo bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1KUHP 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 13 (tiga belas ) tahun dikurangi selama Terdakwa berada
114
dalam tahanan sementara da denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) Bulan kurungan. 3. Menyatakan agar Terdakwa Yuki Irawan Bin Suharjo Susilo untuk membayar restitusi kepada 62 (enam puluh dua )orang korban atas nama Adjat Sudrajat, dkk sebesar Rp. 17.822.694.212,- (tujuh belas milyar delapan ratus duapuluh dua juta enam ratus Sembilan puluh empat ribu dua ratus dua belas rupiah) Subsidair 1 (satu) tahun Kurungan. 4. Menyatakan barang-barang bukti antara lain, Handphone dengan berbagai Merk, potongan kemeja dengan warna dan ukuran yang berbeda, dompet dengan berbagai merk dan warna, jam tangan dengan berbagai merk dan warna, KTP, surat-surat Kasbon, uang tunai, alat-alat pembuatan kuali, dll. 5. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah). Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 25 Maret 2014 Nomor : 2301/Pid.Sus/2013/PN. TNG, yang amarnya sebagai berikut :
Menyatakan bahwa terdakwa Yuki Irawan Bin Suharjo Susilo tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Turut serta melakukan perekrutan, penampungan, penyekapan untuk tujuan eksploitasi ekonomi atau
115
seksual dan “ Turut serta melakukan eksploitasi ekonomi atau seksual anak dan “Turut serta melakukan penggelapan”
Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yuki Irawan Bin Suharjo Susilo oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 tahun.
Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa
akan dikurungkan seluruhnya dari
pidana
yang
dijatuhkan.
Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan
Menetapkan barang bukti antara lain, Handphone dengan berbagai Merk, potongan kemeja dengan warna dan ukuran yang berbeda, dompet dengan berbagai Merk dan warna, jam tangan dengan berbagai Merk dan warna, KTP, surat-surat Kasbon, uang tunai, alat-alat pembuatan kuali, dll. Dikembalikan dengan berhak kepada korban. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).
1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 April 2014 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 25 Maret 2014Nomor : 2301/Pid.Sus/2013/PN. TNG, tersebut permintaan
116
banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 7 April 2014 secara patut dan saksama; 2. Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 25 April 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 28 April 2014; 3. Surat PemberitahuanPenasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 2 April 2014 untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 3 April 2014 sampai dengan tanggal 11 April 2014; Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tangerang yang memintakan banding tersebut diputus pada tanggal 25 Maret 2014 dan permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum diajukan masing-masing pada tanggal 28 Maret 2014 dan 1 April 2014, dengan demikian permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima; Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa di dalam memori Bandingnya mengemukakan keberatan-keberatan yang pada pokoknya pembanding sangat berkeberatan dan menolak putusan pengadilan negeri tangerang karena pembanding tidak serta merta menginsyafi dan berniat melakukan tindak pidana sebagaimana yang
117
didakwakan oleh jaksa penuntut Umum,dan hal tersebut telah dibuktikan didalam persidangan, namun demikian tidak sama sekali dipertimbangkan oleh Judex Factie tingkat pertama. Bahwa dengan demikian sangatlah nyata Judex Factie tingkat pertama telah keliru dan lalai dengan tidak mempertimbangkan bukti-bukti surat dan atau fakta berupa keterangaan saksi-saksi dalam persidangan termasuk mengenai adanya permasalahan berlarut-larut yang berdampak pada timbulnya reaksi dari pembanding atas serangkaian serangan dan ketidakadilan yang dialami sebelumnya oleh pembanding. Dengan demikian sangatlah nyata dalam putusan perkara a quo, Judex Factie tingkat pertama telah terjadi manipulasi fakta persidangan sehingga putusan Judex Factie tingkat pertama sangatlah nyata didalamnya terdapat kekeliruan dan kelalaian serta ketidaklengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 240 KUHAP. Adapun keberatan-keberatan Pembanding diajukan tidak dan tak terbatas terhadap putusan Nomor :2301/ Pid.Sus /2013/PN.TNG tertanggal 25 Maret 2014 yaitu telah terpenuhinya unsur-unsur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang –Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orangjo. Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP , Pasal 88 Undang-Unndang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP;
118
Berdasarkan hal tersebut di atas, Penasehat Hukum Terdakwa mohon agar Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa, mengadili dan memutuskan permohonan banding ini berkenaan memberikan putusan sebagai berikut MENGADILI 1. Menerima permohonan PEMBANDING untuk seluruhnya 2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 2301/Pid.Sus/2013/PN.TNG tertanggal 25 Maret 2014 MENGADILI SENDIRI 1. Menyatakan pembanding Yuki Irawan Bin Suharjo Susilo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan kesatu, Dakwaan kedua, dan Dakwaan ketiga 2. Membebaskan Pembanding dari seluruh dakwaan dan tuntutan hukum (Vrijspraak) sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHAP; 3. Atau setidak-tidaknya menyatakan melepaskan Pembanding dari
semua
tuntutan
hukum
(Onstlag
Van
Alle
Rechtsvervolging) sesuai Pasal 191 ayat (2) KUHAP; 4. Mengembalikan barang-barang sebagaimana disebutkan pada halaman 40 sampai dengan 41 dalam surat tuntutan kepada yang berhak atau dari siapa barang bukti tersebut disita;
119
5. Memulihkan segala hak pembanding dalam kemampuan, nama baik,
harkat
dan
martabat,
pembanding
ke
dalam
kedudukannya semula; 6. Membebankan biaya perkara kepada Negara; Atau Apabil Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa perkara a quoberpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et ) Menimbang bahwa setelah Pengdilan Tinggi mempelajari dan meneliti dengan saksama Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa Pengadilan Tinggi Tidak menemukan hal-hal baru yang dapat membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 2301/Pid.Sus/2013/PN.TNG, tertanggal 25 Maret 2014 yang dimintakan banding tersebut karena hal-hal yang ditemukan di persidangan Pengadilan Negeri dan semuanya telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri sehingga tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi di Pengadilan Tinggi; Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan saksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan dan salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri yang dimintakan banding
tersebut,
Pengadilan
pertimbangan-pertimbangan Pengadilan
Negeri
Tinggi
hukum
berpendapat
dari
Tangerang
Majelis Nomor
bahwa Hakim :
120
2301/Pid.Sus/2013/PN.TNG,
tertanggal
25
Maret
2014
sebagaimana diuraikan di dalam putusannya tersebut sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding, karena dari keterangan-keterangan saksi dan barang bukti yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, maka Terdakwa telah terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya; Menimbang, bahwa setelah itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah dengan tepat pula dalam merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti tersebut sebagaimana tercantum di dalam Amar Putusannya; Menimbang,
bahwa
mengenai
npidana
yang
telah
dijatuhkan kepada Terdakwa juga sudah tepat karena telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu dapat dikuatkan; Menimbang pertimbangan
tersebut
bahwa di
berdasarkan atas,
maka
pertimbangan-
Pengadilan
Tinggi
berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 2301/Pid.Sus/2013/PN.TNG, tertanggal 25 Maret 2014 yang dimintakan banding tersebut cukup beralasan untuk dipertahankan dan karenanya harus dikuatkan;
121
3. Putusan Hakim Salinan Resmi Putusan Dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 2301/Pid.Sus/2013/PN.TNG, tertanggal 25 Maret 2014 Hakim menyatakan bahwa Terdakwa Yuki Irawan Bin Suharjo Susilo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana eksploitasi dalam tindak Pidana turut serta melakukan perekrutan penampungan dan penyekapan untuk tujuan eksploitasi dan turut serta melakukan eksploitasi ekonomi atau seksual anak, dan serta turut serta melakukan penggelapan dan perindustrian dengan itu dipenjara pidana selama 11 (sebelas) tahun, kemudian Terdakwa mengajukan Banding ke Pengadilan Negeri Tinggi Banten dalam perkara yang sama dalam Putusan Pengadilan Banten Nomor : 40/PEN.PID/2014/PT.BTN70, dalam permusyawaratan Majelis Hakim Penfadilan Tinggi Banten pada hari jum’at, tanggal 2 Mei 2014, oleh kami Prof. DR.J. Nababan, SH., M.Hum. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banten sebagai Hakim Ketua Majelis, Lief Sofijullah, SH.,M.Hum. dan Sri Anggarwati, SH.,M.Hum. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banten sebagai Hakim-Hakim Anggota yang berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 22 April 2014 Nomor : 40/PEN.PID/2014/PT.BTN.
ditunjuk
untuk
memeriksa
dan
mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana
70
Putusan Banding Pengadilan Tinggi Banten Nomor : 40/PID/2014/PT.BTN
122
diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu Hakim
Ketua Majelis
di
hadiri
Anggota-Anggota
Hakim
memutuskan setelah membaca surat perkara, mendengarkan saksisaksi
terdakwa,
menimbang
dan
sebagaimana
dengan
memperhatikan PasalPasal 2 ayat (1) Undang –Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo. Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP , Pasal 88 UndangUnndang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP; Berdasarkan pertimbangan bahwa Terdakwa Yuki Irawan Bin Suharjo Susilo sah dan terbukti bersalah dan akan dijatuhi hukuman sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan sebagaimana yang didakwakan kepadanya yaitu 11(sebelas) tahun penjara dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan, menetapkan masa penahananyang telah dijalani terdakwa agar dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.Bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Hakim Pengadilan Negeri Tangerang sudah tepat dan sesuai dimintakan banding tersebut
cukup
beralasan
untuk
dipertahankan
dan
dikuatkan.Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam
123
kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). C. Analisis Putusan No. 2301/Pid.Sus/2013/PN Tangerang Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam Setelah melihat deskripsi kasus tentaang tindak pidana eksploitasi tentang dakwaan dan tuntutan pidana di atas.Untuk mengetahui bagaimana persoalan
yang sebenarnya, selanjutnya sangatlah penting untuk
menganaalisa secara hukum. Terutama yang akan dipakai dalam menganalisa adalah dari perspektif hukum positif dan hukum Islam dalam UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. 1. Analisis Putusan tinjauan Hukum Positif Dalam deskripsi kasus di atas jelas sudah bahwa Terdakwa Yuki Irawan Bin Suharjo Susilo telah melakukan perbuatan eksploitasi tidak hanya pada orang dewasa tetapi juga terhadap eksploitasi anak, penggelapan serta mendirikan bangunan perindustrian tanpa izin, akan tetapi terkait masalah tanpa izin mendirikan perindustrian, disini penulis membahas dan menitikberatkan hanya lebih kepada tentang eksploitasi ekonomi atau seksual terhadap anak. Bahwa Yuki Irawah Bin Suharjo Susilo bersama Nurdin, Sudirman, dan Roh Jaya memerintahkan Usman untuk mencari karyawan untuk di tempatkan dipabrik kuali milik Yuki Irawan Bin Suharjo Susilo memerintahkan Usman untuk mencarinya. Si Korban akan dipekerjakan di pabrik kuali dengan diiming-imingi gaji sebesar
124
Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan dan kemudian apabila sudah bekerja selama 6 Bulan gaji akan dinaikkan menjadi Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya dan apabila lembur akan mendapatkan bonus uang tambahan, serta tempat tinggal di mess dan akan diberi makanan setiap harinya, diberikan hak liburan pada hari minggu dan refhreshing ke Ancol serta akan diberikan fasilitas lainnya. Kemudian setelah bersedia dan menjadi karyawan maka si korban akan dipekerjakan di pabrik kuali mulai dari jam 05:30 WIB sampai jam 20:00 WIB, bahkan melebihi batas waktu hingga sampai jam 22:00 WIB tanpa batas waktu dan hari libur. Yang awalnya dijanjikan dan diiming-imingkan akan mendapatkan hak libur dan Istirahat,Akan tetapi pada kenyataannya si korban ternyata apa yang didapat dan dialami para pekerja tersebut tidak seperti apa yang dijanjikannya dan yang diiming-imingkannya. Para pekerja digiring dan disuruh untuk bekerja membuat panci/kuali dengan cara dipaksa dan diancam. Kemudian terdakwa acap kali melakukan pemukulan terhadap pekerja pabrik, yaitu Saipul Anwar, Rahmat Nugraha, Iwan Kurniawan, Bagas, Uwoh Abdullah, Nuryaman, dan juga telah memerintahkan Nurdin, Sudirman, dan Roh Jaya untuk serta melakukan pemukulan terhadap pekerja yang lambat saat bekerja. Ada juga yang berusaha untuk melarikan diri yaitu seperti Andi Gunawan Bin Agustabi, Dirman Alias Dian, Arif Udin, Junaidi, dll.kondisi yang dialami para pekerja
125
ketakutan dan terkekang karena tidak diperbolehkan ketemu sama keluarga dan bersosialisasi bahkan tidak dibolehkan untuk melakukan ibadah. Perbuatan tersebut bahwa terdakwa Yuki Irawan Bin Suharjo Susilo, beserta temannya Tedi Sukarno, Nurdin, Sudirman, dan Roh Jaya telah melakukan eksploitasi dalam Pasal 2 ayat (1) UndangUndang No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdaangan orang yang terungkap di dalam persidangan dan mengenai Unsur-unsur yang didakwakan yaitu -
Setiap
orang
yang
melakukan
perekrutan,
pengangkutan,
penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, Dalam Unsur tersebut jelas sudah bahwa Terdakwa Yuki Irawan Bin Suharjo Susilo telah merekrut para pekerja untuk bekerja di pabrik kuali dengan cara tindak paksa dan ancaman kekerasan terhadap para pekerja apabila ada kelambatan dalam bekerja, dengan pemukulan terhadap slah satu Korban pekerja. -
penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan
kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain. Dengn cara penyekapan para pekerja untuk di pekerjakan di pabrik kuali mulai dari pagi jam 05:30 WIB sampai 20:00 WIB, bahkan lebih dari jam 22:00 WIB, Ttidak diizinkan menemui/menghubungi
126
keluarga, bersosialisasi bahkan tidak diizinkan untuk melakukan ibadah. -
untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebutdi wilayah negara
Republik Indonesia. Terdakwa Yuki Irawan Bin Suharjo Susilo dan beserta temannya melakukan pengeksploitasi terhadap para pekerja, memanfaatkan tenaga dan fisik, bahkan dengan ancaman kekerasan,dengan tujuan dengan Demi keuntungan diri sendiri atau orang lain. Berdasarkan uraian di atas, saya berpendapat bahwa Terdakwa Yuki Irawan Bin Suharjo Suilo telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana eksploitasi sebagaimana yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Kemudian selanjutnya terdakwa Yuki Irawan Bin Suharjo Susilo juga melakukan perbuatan eksploitasi terhadap anak-anak dengan perlakuan yang sama halnya para pekerja lainnya , yaitu bekerja dipabrik kuali dengan diming-imingi gaji sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan apabila setelah selama bekerja 6 Bulan gaji akan dinaikkan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), perbulannya dan apabila lembur akan mendapatkan bonus uang tambahan, serta tempat tinggal di mess dan akan diberi makanan setiap harinya, diberikan hak liburan pada hari minggu dan refhreshing ke Ancol serta akan diberikan fasilitas lainnya.
127
Kemudian setelah bersedia dan menjadi karyawan maka si korban anak-anak akan dipekerjakan di pabrik kuali mulai dari jam 05:30 WIB sampai jam 20:00 WIB, bahkan melebihi batas waktu hingga sampai jam 22:00 WIB tanpa batas waktu dan hari libur. Yang awalnya dijanjikan dan diiming-imingkan akan mendapatkan hak libur dan Istirahat, bukan batas yang wajar bagi seorang anak-anak untuk bekerja melebihi batas waktu, dengan kondisi badan yang masih rentan anak-anak seharusnya lebih diperhatikan kondisinya pada saat bekerja bukan malah sebaliknya, Akan tetapi pada kenyataannya si korban anak-anak ternyata apa yang didapat dan dialami anak-anak tersebut tidak seperti apa yang dijanjikannya dan yang diiming-imingkannya. Si korban anak-anak digiring dan disuruh untuk bekerja membuat panci/kuali dengan cara dipaksa dan diancam. Terdakwa juga sering melakukan tindakan kekerasan terhadap pekerja anak dengan cara memukul dan menampar salah seorang pekerja korban anak, yaitu seperti Rahmat Hidayat, di pukul sebanyak 4 kali dibagian perut, kemudian Gin-gin dipukul bagian mulutnya,turut serta juga Tedi Suharjo, Nurdin, Sudirman dan Roh Jaya melakukan juga pemukulan dan bahkan sampai penamparan serta pembenturan dibagian kepala. Hal ini sangatlah tidak manusiawi melakukan kerja paksa serta kekerasan dan memanfaatkan fisik terhadap korban anakanak, perbuatan tersebut bahwa saudara Yuki Irawan Bin Suharjo
128
Susilo melanggar Pasal 88 Undang-undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP. Berdasarkan uraian di atas, saya berpendapat bahwa Terdakwa Yuki Irawan Bin Suharjo Suilo telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana eksploitasi sebagaimana yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Perbuatan mana tersebut telah melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 21 Tahun 2007 Tentang pemberantasan Tindak Pidana perdagangan orang dan melanggar Pasal 88 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.Dengan Putusan Hakim dari salinan Resmi Nomor : 2301/Pid.Sus/2013/PN.TNG dan kemudian Banding Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Banten dengan Nomor : 40/PID/2014/PN.BTN.
2. Analisis Putusan tinjauan Hukum Islam Terdakwa Yuki Irawan Bin Suharjo Suilo telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana eksploitasi sebagaimana yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Kemudian selanjutnya terdakwa Yuki Irawan Bin Suharjo Susilo juga melakukan perbuatan eksploitasi terhadap anak-anak dengan perlakuan yang sama halnya para pekerja lainnya , yaitu bekerja dipabrik kuali dengan diming-imingi gaji sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan apabila setelah selama bekerja 6 Bulan gaji akan dinaikkan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah),
129
perbulannya dan apabila lembur akan mendapatkan bonus uang tambahan, serta tempat tinggal di mess dan akan diberi makanan setiap harinya, diberikan hak liburan pada hari minggu dan refhreshing ke Ancol serta akan diberikan fasilitas lainnya. Kemudian setelah bersedia dan menjadi karyawan maka si korban anak-anak akan dipekerjakan di pabrik kuali mulai dari jam 05:30 WIB sampai jam 20:00 WIB, bahkan melebihi batas waktu hingga sampai jam 22:00 WIB tanpa batas waktu dan hari libur. Yang awalnya dijanjikan dan diiming-imingkan akan mendapatkan hak libur dan Istirahat, bukan batas yang wajar bagi seorang anak-anak untuk bekerja melebihi batas waktu, dengan kondisi badan yang masih rentan anak-anak seharusnya lebih diperhatikan kondisinya pada saat bekerja bukan malah sebaliknya, Akan tetapi pada kenyataannya si korban anak-anak ternyata apa yang didapat dan dialami anak-anak tersebut tidak seperti apa yang dijanjikannya dan yang diiming-imingkannya. Si korban anak-anak digiring dan disuruh untuk bekerja membuat panci/kuali dengan cara dipaksa dan diancam. Terdakwa juga sering melakukan tindakan kekerasan terhadap pekerja anak dengan cara memukul dan menampar salah seorang pekerja korban anak, yaitu seperti Rahmat Hidayat, di pukul sebanyak 4 kali dibagian perut, kemudian Gin-gin dipukul bagian mulutnya,turut serta juga Tedi Suharjo, Nurdin, Sudirman dan Roh Jaya melakukan juga pemukulan dan bahkan sampai penamparan serta
130
pembenturan dibagian kepala. Hal ini sangatlah tidak manusiawi melakukan kerja paksa serta kekerasan dan memanfaatkan fisik terhadap korban anak-anak, perbuatan tersebut bahwa saudara Yuki Irawan Bin Suharjo Susilo melanggar Pasal 88 Undang-undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP. Jadi dalam Putusan pengadilan diatas bahwa jelas sudah bahwa Terdakwa Yuki Irawan telah melakukan perbuatan tindak pidana eksploitasi akan tetapi penulis akan mengkaitkan dalam hukum pidana Islam bahwa eksplitasi dalam hukum Islam itu merupakan suatu perbuatan yang masuk dalam kategori jarimah Ta‟zir, karena berkaitan dengan tipu Muslihat yang mengiming-imingi gaji besar, mempekerjakan dengan cara yang kasar dan kekeraasan. Mengenai perbuatan atau Tindakan yang dilakukan oleh pihakpihak yang terlibat masalah dalam kasus perdagangan Anak atau wanita/laki-laki untuk di eksploitasi baik dalam ekonomi atau seksual dapat dirinci sebagai berikut71: Bagi perempuan atau anak yang menjadi korban dalam kasus perdagangan orang atau untuk di eksploitasi ekonomi atau seksual, jika mereka benar-benar ditipu sehingga terperangkap dalam “lembah hitam” serta sulit tidak bisa melarikan diri atau sulit untuk keluar, maka
71
Jurnal Ahkam (Hukum Syariah dan hukum pranata sosial), Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta 2003, hal. 135-136.
131
hukumannya terbebas dari dosa, karena terjadi karena suatu halangan (taklif) yaitu terjadi karena dalam kondisi terpaksa. Rasulullah Bersabda: “ dibebaskan dari umatku dosa perbuatan karena tidak sengaja karena lupa, dan karena dipaksa” (muttafaq „alaihi) Bagi para Mucikari (Muslim/Muslimah) jelas telah melanggar ketentuan Agama berupa membantu perebuatan maksiat serta memperoleh dan memakan harta yang tidak halal. Sabda Rasulullah : “ Wahai orang yang beriman janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan cara yang bhatil” (Muttafaq „alaihi) Jika benar mereka telah melakukan perbuatan mengiming-imingi gaji besar, pekerjaan yang layak yang menipu calon korban baik perempuan atau anak-anak , tetapi hanya tipu muslihat maka mereka telah melakukan dosa besar dan tindakan penipuan dengan cara kebohongan. Sabda Rasulullah: “ siapa saja yang menipu maka ia bukan golonganku” (Muttafaq‟ alaihi). Disini penulis menitikberatkan mengenai masalah kasus eksploitasi dalam segi ekonomi atau seksual, yaitu seorarng mucikari baik Muslim/non Muslim dalam hukum islam itu termasuk dalam hukuman jarimah ta‟zir, terkait masalah eksploitasi seksual juga, hukuman penulis cantumkan karena berkaitan dengan judul penulis yaitu hukuman bagi pelaku eksploitasi seksual terhadap anak dibawah umur termasuk juga jarimah takzir, karena penulis hanya menitikberatkan pada hukuman bagi eksploitasi anak dibawah umur.
132
Pelaksanaan takzir diserahkan kepada Imam atau penguasa (Hakim) yang akan menetapkan atau menjatuhkan hukuman. Hakim memiliki kebebasan dalam menetapkan ta’zir kepada pelaku tindak pidana atau pelanggaran yang ancaman hukumannya tidak ditentukan dalan Nash Al-Qur’an dan Hadist. Karena itu ta’zir dapat berubah sesuai dengan kepentingan dan kemaslahatan (kegunaan). Pemberian hak penentuan takzir diberikan kepada penguasa itu dimaksudkan agar mereka dapat mengatur kehidupan secara tertib, dan mampu mengatasi kemungkinan yang terjadi secara tiba-tiba. Jadi hakim menjatuhi hukuman terdakwa Yuki Irawan Bin Suharjo Susilo dengan pidana penjara selama 11 tahun dan denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), Dan terdakwa juga harus mengembalikan barang-barang korban. Menurut analisis penulis, hakim menjatuhkan hukuman sesuai dengan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Hukumannya lebih berat karena tidak hanya kasus eksploitasi akan tetapi terdakwa kena Pasal berlapis, sehingga hakim lebih menitikberatkan hukuman
dengan
Undang-undang
No.23
Tahun
2002
Tentang
perlindungan Anak. Hakim memvonis terdakwa, hal yang memberatkan karena meresahkan Masyarakat.
133
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan 1. Berdasarkan hasil pembahasan skripsi di atas, yang berkaitan dengan Tindak Pidana Eksploitasi Seks Komersial Anak dalam Pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam Menurut UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Putusan perkara No. 2301/Pid.Sus/2013 PN Tangerang), maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut : 2. Bahwa bentuk-bentuk tindak pidana eksploitasi seks komersial anak dalam hukum positif
itu ada bebrapa bentuk seperti, prostitusi
(pelacuran) anak, pelecehan seksual, pornografi, kekerasan seksual, adapun dalah hukum Islam bentuk-bentuknya yaitu seperti sodomi (HomoSex), phedofilia, kekerasan seksual dalam bentuk pemerkosaan, tipu daya muslihat dengan cara paksaan untuk melakukan perbuatan zina, dsb. Semua bentuk-bentuk eksploitasi seks komersial anak ada sanksi hukumannya sesuai dengan porsinya dan bentuk perbuatan yang dilakukannya baik dalam hukumpositif dan hukum Islam udah secara jelas dipaparkan di bab sebelumnya. 3. Bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana eksploitasi seks komersial anak, yang menjadi pokok utamanya adalah karena factor kemiskinan, rendahnya ekonomi keluarga sehingga anak ikut
133
134
serta dalam mencari nafkah demi menghidupi keluarganya, kemudian sikap mental dan pola hidup yang tidak beraturan, rendahnya pendidikan salah satu penyebab terjadinya anak menjadi korban eksploitasi seks komersial, adapun faktor-faktor non ekonomi yaitu anak sebelumnya telah mengalami kekerasan seksual atau pelecehan seksual, lingkungan keluarga yang dengan sedikit perlindungan, terpecahnya keluarga karena perceraian (Broken Home) sehingga anak keluar dari rumah dan mengikuti pergaulan bebas dan sebagainya, kemudian faktor rendahnya kualitas peraturan perundang-undangan tentang perlindungan anak yang tidak sesuai dengan kondisi atau keadaan. 4. Tindak Pidana Eksploitasi juga terdapat dalam Pasal 88 UndangUndang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yaitu : “Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). 5. Sedangkan dalam Hukum Islam diberikan sanksi hukuman had yaitu jilid dan pengasingan bagi pelaku ghairu mukhson, sedangkan hukuman rajam berlaku bagi mukhson, sanksi hukuman qhisas berlaku bagi hukuman balas kematian, atau pelukaan dan bila dimaafkan diganti dengan membayar diyat, sanksi ta‟zir yang jenis sanksinya diserahkan kepada hakim sesuai perbuatan yang dilakukan pelaku.
135
Untuk menanggulangi masalah ini sebaiknya orang tua, lembaga pendidikan,
dan
lembaga
hukum
memberikan
perlindungan,
pengajaran (Akhlak, Agama, Moral), terhadap anak dan memebrikan hukuman yang seberat-beratnya pada pelaku supaya jera, dan menjadi pelajaran bagi masyarakat lainnya sebagai upaya tindak preventif. 6. Tindak Pidana Eksploitasi seksual terhadap anak dibawah umur merupakan salah satu tindak pidana kejahatan yang mengakibatkan anak sebagai korban, dimana anak merupakan cikal bakal bangsa Negara, generasi penerus bangsa, sehingga peran pemerintah disini sangatlah penting. Dengan adanya Undang-undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang bertujuan untuk melindungi Anak dari segala macam bentuk tindak kejahatan yang sampai sekarang masih dilaksanakan. Dalam pelaksanaannya ada beberapa kendala, bukan pada produk hukumnya yang tidak sempurna atau tidak efektifnya suatu Undang-undang, akan tetapi aparatur-aparaturnya serta dalam penerapannya dan pelaksanaannya belum teralisasi sampai sekarang. Anak yang menjadi Korban dalam masalah ini berhak mendapatkan hak perlindungan baik perlindungan seperti pendamping atau wali pengampu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluasluasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia. Upaya perlindungan atau dilakukan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan
136
jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi. 7. Dalam kasus ini tidak lepas dari peranan pemerintah serta para penegak hukum yang menangani kasus ini sampai tuntas, kinerja kepolisian, kejaksaaan, maupun hakimnya sendiri perlu adanya pendidikan khusus atau didikan untuk menangani kasus anak. Dan peran para Lembaga baik itu Komnas anak, LSM, Depsos, hal ini dituntut tanggung jawab untuk secara maksimal dalam melakukan penanggulangan masalah kasus anak. Sanksi yang kurang kuat dalam Undang-undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tidak memberikan efek jera bagi pelaku-pelaku tindak kejahatan eksploitasi anak dan juga harus dimaksimalkan sosialisasi hukum lewat lembaga pemerintah departemen sosial, agar para pelaku menyadarinya disamping itu juga sanksi hukum harus tegas. 8. Walaupun sudah ada Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, tetap saja pekerja anak berkeliaran di mana-mana. Dalam Undang-undang ini dikatakan bahwa setiap anak memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang sehingga orang tua dilarang menelantarkan anaknya. Jika dilanggar akan dikenakan sanksi hukuman, termasuk perusahaan yang mempekerjakan anak di bawah umur.
137
B. Saran-Saran Setelah penelis menelaah dan menganalisis maka adapun saran yang dapat penulis 1. Bagi aparat penegak hukum ketika menjatuhkan hukuman harus dengan seadil-adilnya, dan perlu diadakan pendekatan yang lebih persuasifyang harus dilakukan oleh pemerintah. Dalam hal ini departemen sosial dan kepolisian serta kejaksaan dan hakim dalam menangani masalah kasus eksploitasi seksual anak, kurang tegas menanganainya. Dimana peran para penegak hukum dan pemerintah harus mengedepaankan anak-anak sebagai penerus cita-cita bangsa. 2. Bagi pemerintah hendaknya memberikan sanksi hukum yang dapat memberikan efek jera bagi pelaku agar tidak terulang lagi adanya tindak kejahatan eksploitasi seksual terhadap anak, serta memikirkan sanksi alternatif dan perlu adanya kerjasama antar lembaga sosial dan Komnas
PA,
untuk
memeberikan
perhatian
lebih
terhadap
perlindungan anak-anak dan mensosialisasikan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi, eksploitasi dsb.
138
DAFTAR PUSTAKA
Al-Qur’an Al-Hadist Al-faruq Asadullah, Hukum Pidana Dalam Hukum Pidana Islam, Ghalia Indonesia (anggota IKAPI), Jakarta 2002. Andi Hamzah, KUHP dan KUHAP, Kineka Cipta 2011. Adriana Venny, Jurnal Perempuan 29, SMKG Desa Putra, Jakarta 2003. Dikdik
M. Arif Mansur, dan elisatris Gultom. Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan (antara norma dan realita), PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2007.
E. Y. Kanter dan S R Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya, Jakarta, Storia Grafika 2002. Gosita, Arif, Masalah Korban Kejahatan, Akademika Pressindo, Jakarta 1983. H. Muladi, Hak Asasi Manusia (hakekat, konsep dan implikasinya dalam perspektif hukum dan masyarakat), PT. Refika Aditama, Bandung 2005. Hasta Dewi Yuli, jurnal : Kondisi dan Situasi Pekerja Anak, Jakarta : Coopariazine Italiana 2004. Irfan Muhammad Nurul, Gratifikasi dan kriminalitas seksual (dalam hukum pidana Islam), Amzah, Jakarta 2014.
139
Kosasih Ahmad, HAM Dalam Perspektif Islam (menyingkap persamaan dan perbedaan antara Islam dan barat), Jakarta : PT. Salemba Diniyah 2001. Kementrian Agama RI, Tafsir Al-Qur‟an Tematik , Seri ke -2(Al-Qur‟an dan Isu-isu Kontemporer 1), Lajnah Pentashihan Mushaf AlQur’an Badan Litbang dan Diklat , Jakarta 2012. Marpuang,
Leden,Kejahatan
Terhadap
Kesusilaan
dan
Masalah
Relevansinya, Sinar Grafindo, Jakarta 1996. Nasution Adnan Buyung dan A. Patra M.Zen, Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia , Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia dan Kelompok Kerja Arif , Jakarta 2006. P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan, PT. Sinar Grafika, Jakarta 2009. ProdjodikoroWirjono, KUHP dan KUHAP, Bumi AKSARA, Jakarta 1996. Ronny Kountur, Metode Penelitian (untuk penulisan skripsi dan tesis), cet. II, Jakarta: PPM, 2004. Sabiq Sayyid, Terjamahaan Fiqih Sunnah 4, PT. Cakrawala Pubhlishing, Jakarta 2009. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (suatu tinjauan singkat), cet. IV, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
140
Subhan Zaitunah, Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan, PT. ElKahfi, Jakarta 2008. Tahido Yanggo Huzaemah, Fiqih Perempuan Kontemporer, PT. Ghalia Indonesia, Bandung 2010. Wahid Abdul dan Muhammad Irfan, Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual, Refika Aditama, Bandung 2001. Yusuf Al-Subki Ali, Fiqh Keluarga, Amzah, Jakarta 2010 Buku-buku lainnya: Amalia Fridawati Faisal Dinda, Skripsi : Penerapan Sanski Pidana Terhadap Pelaku Eksploitasi Seksual Anak Jalanan, Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”, 2007. Ayu NingsihHamidah,Tesis : Tindakan Yuridis Terhadap Eksploitasi Seksual Pada Anak berdasarkan Hukum Perlindungan Anak dan Hukum Islam, Tesis, Universitas Islam Bandung 2004. Tarjamah Hadist Nailul Authar (Himpunan Hdist-Hadist Hukum), PT. Bina Ilmu, Surabaya 2005. Peraturan Perundang-Undangan RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Peraturan Perundang-Undangan RI No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Peraturan Perundang-Undangan RI No.UU No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.
141
Peraturan Perundang-undangan RI No. UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Wardah “Eksploitasi Seks Komersial” http://wordpress.comdipublikasikan Eksploitasi Seks Komersial Anak –ESKA, Diakses pada 21 Oktober 2014 , pkl 11:25’
Wawancara Pertanyaan ke Pengadilan Negeri Tangerang
1. Bagaimana hakim dalam memutuskan perkara pidana terhadap Terdakwa Yuki Irawan
Bin
Suharjo
Susilo
pemilik
pabrik
kuali
yang
melakukan
eksploitasi/perekrutan secara kerja paksa? 2. Dari segi faktor apakah, Hakim Memutuskan perkara pidana Terdakwa Yuki Irawan Bin Suharjo Susilo, sehingga dijatuhi hukuman 11 tahun penjara? 3. Yang saya ketahui bahwa Terdakwa Yuki Irawan Bin Suharjo Susilo, terlibat banyak Pasal-Pasal yang dilanggar, apakah hakim memutuskan dan menjatuhkan hukuman sesuai dengan pasal yang dilanggar atau keputusamn hakim tersendiri? 4. Yang saya ketahui bahwa Terdakwa Yuki Irawan Bin Suharjo Susilo ini melakukan tindak Pidana eksploitasi yaitu perekrutan bukan hanya orang dewasa saja tetapi anak dibawah umur juga, dan tidak hanya sendiri melainkan kerjama bersama temantemaanya, bagaimana Pengadilan Negeri menyikapi kasus tersebut? 5. Bagaimana tanggapan Pengadilan Negeri Tangerang terhadap Kasus Yuki Irawan Bin Suharjo Susilo, dia tidak terima putusan hakim sehingga Terdakwa naik Banding ? 6. Dan yang saya ketahui diputusan hakim hanya Yuki Irawan Bin Suharjo Susilo yang di tuntut/diadili dijatuhi hukuman,bagaimana dengan temannya yang ikut serta melakukan apakah dituntut juga atau di kenai sanksi? 7. Dan saya ingin tahu apakah masih beroperasi pabrik kuali, Tindak Pidana eksploitasi/perekrutan kerja paksa Yuki Irawan Bin Suharjo Susilo beserta temannya di daerah Kampung Bayur Opak Desa Lebak Wangi Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang ? apakah sudah dimusnahkan dan ditutup pabrik kuali Panci milik Terdakwa tersebut?
Terimakasih
Jawaban dari Pengadilan Negeri Tangerang
Wawancara diwakili oleh : Bpk Andi. S, SH Jabatan
: Panitera
Tempat
: Kantor Bagian hukum
Tanggal/Waktu
: 22 Januari 2015/ jam 10:00 Wib
Bahwa saudara terdakwa Yuki Irawan Bin Suharjo Susilo adalah pemilik dari PT. kuali yang ada di tangerang serpong, awalnya saudara terdakwa yuki Irawan memperkerjakan karyawan sebagai kuli di pabrik kuali dengan iming-iming gaji besar dan fasilitas yang sesuai kepada karyawan dan kemudian melakukan eksploitasi dengan cara kerja paksa karena untuk target produksi. Kemudian sauadara terdakwa Yuki Irawan mempunyai beberapa anak buah
untuk mengatur dan mengawasi
karyawannya dalam membuat kuali. Saudara terdakwa Yuki Irawan telah bersalah melakukan tindak pidana melanggar pasal 88 UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak karena terdakwa yuki irawan tidak hanya memperkerjakan orang derwasa akana atetapi jauga memperkerjakan anak di bawah umur dengan iming-iming gaji besar beserta fasilitas yang memadai. Saudara yuki irawan dikenai sanksi berat karena tidak hanya kasus eksploitasi saja akan tetapi kena kasus yang lain dan dikenai pasal berlapis, jadi hakim lebih menitikberatkan hukuman dengan UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Hakimj memvonis dengan hukuman penjara 11 tahun dan denda.
Tidak hanya saudara terdakwa Yuki Irawan saja yang dihukum, tetapi juga dengan anak buahnaya ataau temana-temannya yang lain seperti Nurdin, Sudirman dan Roh Jaya, mereka juga dikenai hukuman sesuai dengan tuntutannya, karena melakukan kekerasan terhadap karyawan-karyawan bahkan terhadap anak-anak, hukumannya lebih ringan dari yuki irawan. Karena Saudara Yuki Irawan tidak terima dengan putusannya maka terdakwa Yuki Irawan melakukan banding ke Pengadilan Tinggi Banten, kemudian pengadilana tinggi banten menerima banding dan hasil putusannya sama dengan hasil putusan terdahulu, karena sauadara terdakwa Yuki Irawan Bin Suharjo Susilo benar bersalah. Tempat pabrik kuali tersebut sekarang sudah musnah dan sudah dibongkar oleh bagaian aparat kepolisian tangerang.
Nomor : 40/ PID/ 2014/ PT.BTN
A gu
do
ne si a
P U T U S A N
’’ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”
---------- Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara –
In
perkara Pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai
lik
Nama Lengkap
: YUKI IRAWAN BIN SUHARJO SUSILO ; ------
Tempat Lahir
: Tangerang ; -------------------------------------------------
ub
m
ah
berikut di bawah ini dalam perkara Terdakwa : ------------------------------------------------
: Laki – laki ; --------------------------------------------------
Kebangsaan
: Indonesia ; --------------------------------------------------
Tempat Tinggal
: Kampung Bayur Opak Rt. 03/02 No. 42 Kel.
ep
Jenis Kelamin
si
R
ah
ka
Umur / Tanggal Lahir : 42 tahun / 14 Agustus 1972 ; --------------------------
Islam ; -------------------------------------------------------
:
Wiraswasta ;------------------------------------------------
do
:
A gu
Pekerjaan
Tangerang ;--------------------------------------------------
ne
ng
Lebak Wangi Kecamatan Sepatan Kabupaten
Agama
Terdakwa ditahan oleh : -----------------------------------------------------------------------------
In
1. Penyidik, sejak tanggal 4 Mei 2013 sampai dengan tanggal 23 Mei 2013 ; ------
sampai
dengan
tanggal
2
Juli
2013
;
ub
--------------------------------------------------------
lik
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Mei 2013
ka m ah
3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, sejak 3 Juli 2013 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2013 ;
ep
tanggal
----------------------------------
4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, sejak 2 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2013 ;
s ne
do
Hal. 1 dari 29 hal.Putusan Pidana No.40/PID/2014/PT.BTN
In
A
gu
ng
--------------------------
R
tanggal
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
R ep ub
putusan.mahkamahagung.go.id
ng
hk am
1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Halaman 1
R ep ub
putusan.mahkamahagung.go.id 5. Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Agustus 2013 sampai
dengan
tanggal
18
September
ne si a
hk am
2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
2013
;
-----------------------------------------------------------------
ng
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal
19 September 2013 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2013 ;
A gu
do
---------------------
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tangerang,
In
sejak tanggal 19 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 17 November 2013 ;
---
2013
sampai
dengan
tanggal
13
Desember
2013
lik
November
-------------------------------------
;
ub
9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 14 Desember 2013 sampai dengan tanggal 11 Februari 2014 ;
ep
--
10. Perpanjangan Penahanan oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Banten,
11. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 14 Maret 2014 sampai dengan tanggal 12 April 2014 ;
do
A gu
--------------
ne
---------
si
R
sejak tanggal 12 Februari 2014 sampai dengan tanggal 13 Maret 2014 ;
ng
ah
ka
m
ah
8. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 14
12. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 28 Maret sampai
dengan
tanggal
26
April
2014
;
In
2014
---------------------------------------------
tanggal
27
April
2014
sampai
2014 ;-----------------
dengan
tanggal
lik
sejak
25
Juni
ub
ka m ah
13. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten,
Pengadilan Tinggi tersebut ; -------------------------------------------------------------
ah
I.
ep
Telah memperhatikan dan membaca : --------------------------------------------------Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor : 40/PEN.PID/
R
2014/PT.BTN., tanggal 22 April 2014 tentang Penunjukkan Majelis
do In
A
gu
ng
ne
banding ; ----------------
s
M
Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 2
R ep ub
ne si a
hk am
putusan.mahkamahagung.go.id II. Berkas perkara dan surat – surat yang berhubungan dengan perkara
ini
;
---
ng
------------------------------------------------------------------------------------------------
III. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 13 November 2013 Nomor
A gu
do
Reg. Perkara : PDM- 558/TGR/08/2013 sebagai berikut : ----------------------------
In
KESATU : ----------------------------------------------------------------------------------------Bahwa terdakwa YUKI IRAWAN Bin SUHARJO SUSILO secara
lik
SUDIRMAN dan ROH JAYA (yang masing - masing penuntutannya diajukan secara terpisah) pada Bulan Februari 2012 sampai dengan Bulan 2013 atau
setidak-tidaknya
masih
dalam
tahun
ub
Mei
2012
sampai
dengan tahun 2013, bertempat di Kampung Bayur Opak Rt. 003 Rw. 006
ep
Desa Lebak Wangi Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih daerah hukum Pengadilan
perbuatan
dengan
sengaja
melakukan
si
melakukan
perekrutan,
pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan , penggunaan kekerasan, penculikan,
A gu
do
penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau
ne
serta
R
Negeri Tangerang, telah melakukan, menyuruh melakukan, dan turut
ng
ah
ka
m
ah
sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan TEDI SUKARNO, NURDIN,
posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat
walaupun memperoleh persetujuan dari orang-orang yang memegang
In
kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di
wilayah negara Republik Indonesia. Perbuatan mana dilakukan dengan
lik
cara sebagai berikut : ---------------------------------------------------------------------------
ka m ah
Perbuatan tersebut berawal dari adanya perintah Terdakwa Yuki Irawan
ub
Bin Suharjo Susilo selaku pemilik CV. Cahaya Logam kepada Usman dan Topik (masing-masing DPO) pada sekitar Bulan september 2012 untuk
ep
mencari karyawan baru guna dipekerjakan di pabrik pembuatan kuali miliknya di Kampung Bayur Opak Rt 003 Rw 006 Desa Lebak Wangi Kecamatan
R
Sepatan Kabupaten Tangerang ; ------------------------------------------------------------
do
Hal. 3 dari 29 hal.Putusan Pidana No.40/PID/2014/PT.BTN
In
A
gu
Usman kemudian mendatangi orang-orang yang mau bekerja, dengan
ne
ng
Jawa Barat untuk mencari karyawan baru di pabrik kuali milik Terdakwa,
s
Atas perintah dari Terdakwa tersebut, Usman pergi ke daerah Cianjur
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Halaman 3
R ep ub
ne si a
hk am
putusan.mahkamahagung.go.id mengatakan bahwa mereka akan dipekerjakan di pabrik timah di Tangerang-
Banten dengan iming-iming gaji sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) per bulan dan setelah bekerja selama 6 (enam) bulan gaji akan dinaikan
ng
menjadi Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya,
mendapatkan bonus serta uang lembur, diberi makanan yang enak, rokok
A gu
do
diberi satu bungkus perhari, tinggal di mess karyawan yang bersih dan setiap
1 (satu) kamar mess berisi 3 (tiga) orang serta diberikan hak berlibur pada hari
In
Minggu, yaitu : ------------------------------------------------------------------------------------
1. Dede Darussalam.
lik
3. Saipul Anwar. 4. Rahmat Nugraha.
ub
5. Nuryana. 6. Didin Sadinar.
ep
7. Sukaedi.
11. Enceng alias Aceng.
si
10. Dirman alias Dira.
ne
9. Uwoh Abdullah.
R
8. Bagas.
ng
12. Nuryaman.
A gu
do
13. Rahmat Bin Hasan. 14. Junaidi.
In
15. Irwan alias Iwan Bin Ade Emat.
Bahwa atas iming-iming tersebut, orang-orang yang didatangi oleh
lik
ka m ah
16. Gin Gin .
Usman sebagaimana tersebut di atas tertarik dan bersedia untuk menjadi
ub
karyawan pabrik. Sedangkan Topik pergi ke daerah Lampung untuk mencari karyawan baru guna dipekerjakan di pabrik kuali milik Terdakwa, Topik lalu
ep
mengajak orang-orang untuk bekerja di Tangerang-Banten dengan iming-iming gaji sebesar Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) per bulan dan setelah
kontrak selama 6 (enam) bulan, maka gaji akan dinaikan menjadi
s
R
Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya, mendapatkan uang lembur, diberi makanan yang enak, rokok diberi satu bungkus perhari,
do In
A
gu
ng
tinggal di mess karyawan yang bersih dan setiap 1 (satu) kamar mess berisi
ne
ah
ka
m
ah
2. Abdul Nawafikri.
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Halaman 4
R ep ub
ne si a
hk am
putusan.mahkamahagung.go.id 3 (tiga) orang serta setiap 3 (tiga) hari sekali diajak liburan ke Pantai Ancol,
yaitu : -----------------------------------------------------------------------------------------------1. Andi Gunawan.
ng
2.-Arif Udin.
3.-Herfansyah.
A gu
do
4.-Iwan Kurniawan. 5.-Adi Putra.
In
6.-Misyanto.
7.-Rizal Putra.
lik
Selanjutnya karyawan-karyawan yang telah direkrut tersebut di bawa ke
ub
lokasi pabrik dan setelah sampai di lokasi pabrik pembuatan kuali milik Terdakwa di di Kampung Bayur Opak Desa Labak Wangi Kecamatan Sepatan
ep
Kabupaten Tangerang, ternyata apa yang didapat dan dialami para pekerja tersebut di atas tidak seperti yang diiming-imingkan.
Pada kenyataannya
R
Terdakwa memasukan 24 (dua puluh empat) orang karyawan yang baru
si
dikumpulkannya tersebut ke dalam sebuah ruangan kamar (mess) ukuran
tidak terdapat tempat tidur dan lantai beralaskan karpet plastik dengan hanya difasilitasi berupa TV 14 inci, kipas angin dan sebuah kamar
A gu
do
mandi ; ----------------------------------------------------------------------------------------------
ne
3m x 4m, dengan kondisi ruangan yang lembab, kurang ventilasi udara,
ng
ah
ka
m
ah
8.-Junaidi.
In
Bahwa setelah semua pekerja dimasukan ke dalam ruangan kamar
tersebut, selanjutnya Tedi Sukarno mengambil barang-barang milik pekerja berupa baju, hand phone, dompet, sepatu serta uang dan hanya meninggalkan
lik
pakaian yang melekat pada badan pekerja dengan alasan agar tidak
ka m ah
hilang, lalu barang-barang tersebut diserahkan kepada Terdakwa, dan
ub
sejak saat itu para pekerja tidak pernah mengganti pakaiannya dari mulai masuk bekerja ; -----------------------------------------------------------------------------------
ep
Bahwa setiap hari para pekerja diharuskan untuk bekerja mulai dari jam
05.30 Wib sampai dengan jam 20.00 Wib bahkan sering hingga jam 22.00 Wib
s
R
tanpa ada batas waktu yang tetap dan tidak pernah ada hari libur ; ----------------
do
Hal. 5 dari 29 hal.Putusan Pidana No.40/PID/2014/PT.BTN
In
A
gu
ng
Sudirman dan Roh Jaya bertugas menggiring para pekerja dari tempat bekerja
ne
Bahwa pada setiap malam secara bergantian Tedi Sukarno, Nurdin,
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Halaman 5
R ep ub
ne si a
hk am
putusan.mahkamahagung.go.id dengan cara berbaris satu persatu lalu memasukannya ke dalam ruangan
kamar mess, setelah itu pintu kamar mess dikunci dari luar serta dijaga dan pada setiap pagi harinya sekitar jam 05.00 Wib pintu kamar mess dibuka dan
ng
para pekerja tersebut dibangunkan dengan cara mengedor-ngedor pintu kamar mess ; -----------------------------------------------------------------------------------------------
A gu
do
Bahwa untuk mengejar target produksi kuali, Terdakwa acap kali
melakukan pemukulan terhadap pekerja pabrik, yaitu Saipul Anwar, Rahmat
In
Nugraha, Iwan Kurniawan, Bagas, Uwoh Abdulah, Nuryaman dan juga telah
lik
melakukan pemukulan terhadap para pekerja yang lambat saat bekerja, membuat kesalahan saat bekerja dan yang berusaha melarikan diri, yaitu Andi
ub
Gunawan Bin Agustabi, Dirman alias Dira, Rahmat Hidayat, Arif Udin, Junaidi, Bagas, Herfansyah, Irwan, Nuryana. Disamping melakukan pemukulan terhadap para karyawan pabrik, Terdakwa dan Tedi Sukarno, Nurdin,
ep
Sudirman serta Roh Jaya juga melakukan pengancaman kepada para pekerja supaya tidak melarikan diri, sehingga para pekerja menjadi ketakutan dan tidak bersosialisasi
dengan
masyarakat,
tidak
diperbolehkan
untuk
ng
menghubungi keluarganya, bahkan tidak diberikan hak untuk melaksanakan ibadah. Kondisi yang dialami para pekerja tersebut membuat para pekerja
A gu
do
ketakutan dan terkekang ; ---------------------------------------------------------------------
ne
untuk
si
berani melawan dan para pekerja pun tidak diperbolehkan ke luar lokasi pabrik
R
ah
ka
m
ah
memerintahkan Tedi Sukarno, Nurdin, Sudirman dan Roh Jaya untuk
Bahwa Terdakwa mengharuskan para pekerja untuk membuat panci
In
dengan cara grenjeng dibakar untuk memisahkan bahan dasar almunium
dengan plastik, aluminium hasil pemisahan dimasukan ke dalam sebuah drum
lik
lalu dicampur dengan grehon (bahan yang berwarna hitam putih sebesar
ka m ah
batu kali yang barbau menyengat) untuk dibakar, selanjutnya isi drum diaduk
ub
dengan menggunakan pipa sampai menjadi cairan panas dan berbau
menyengat, kemudian cairan panas tersebut diangkat dengan menggunakan
ep
gayung dan dimasukan ke dalam cetakan berbentuk balok ukuran 60 cm x 10
cm tebal 5 cm yang diolesi kapur, setelah menunggu selama lebih kurang 2 (dua) menit, almunium menjadi keras, kemudian diangkat dengan
do In
A
gu
balokan tersebut dimasukan ke dalam 1 (satu) sibel (drum besar setinggi 1 m)
ne
ng
Setelah balok almunium berjumlah 100 (seratus) buah, kemudian
s
R
menggunakan dua batang besi dan disusun sampai 50 (lima puluh) balok ; -----
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Halaman 6
R ep ub
ne si a
hk am
putusan.mahkamahagung.go.id lalu dipanaskan dengan cara dibakar dengan menggunakan kayu, setelah
balokan tersebut mencair, kemudian cairan tersebut dicampur dengan foil ukuran panjang 1 m dan lebar 30 cm, diaduk sampai meleleh. Selanjutnya
ng
cairan panas tersebut diangkat dengan menggunakan gayung lalu dipindahkan
ke cetekan kuali yang terbuat dari tanah liat, setelah 2 (dua) menit cairan
A gu
do
almunium tersebut mulai berbentuk kuali lalu disusun dan ditimbang. Pada
keesokan harinya kuali tersebut digerinda, dikikir dan dibubut dengan alat
In
hingga menjadi rapi. Kuali yang sudah jadi di bawa ke gudang lalu di beri
stempel/cap berupa tulisan dan gambar bintang Jerapah, Banteng, Arwana
lik
Bahwa selama berada di lokasi pabrik kuali dan melakukan pekerjaan
ub
pembuatan kuali, para pekerja menerima perlakukan yang sewenang-wenang dari Terdakwa serta Tedi Sukarno, Nurdin, Sudirman dan Roh Jaya dan Terdakwa tidak menepati apa yang dijanjikan kepada ke-24 (dua puluh empat)
ep
orang pekerja pabriknya, melainkan Terdakwa melakukan tindakan kerja paksa dan memanfaatkan fisik para pekerja tersebut untuk mengejar target
si
R
produksinya sebanyak 200 kuali perhari dan mendapatkan keuntungan secara
Perbuatan Terdakwa Yuki Irawan sebagaimana diatur dan diancam
do
pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang
ne
sepihak ; --------------------------------------------------------------------------------------------
ng
ah
ka
m
ah
dan kuali siap untuk dipasarkan ; ------------------------------------------------------------
A gu
Pemberantasan Tindak Pidana perdagangan Orang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1
In
KUHP ; ---------------------------------------------------------------------------------------------DAN
lik
KEDUA : -------------------------------------------------------------------------------------------
ka m ah
Bahwa terdakwa YUKI IRAWAN Bin SUHARJO SUSILO bersama
ub
dengan TEDI SUKARNO, NURDIN, SUDIRMAN dan ROH JAYA (yang masing-masing penuntutannya diajukan secara terpisah) pada Bulan Februari
ep
2012 sampai dengan Bulan Mei 2013 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2012 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Kampung Bayur setidak-
R
tidaknya di suatu tempat yang masih daerah hukum Pengadilan Negeri
s
Tangerang, telah melakukan, menyuruh lakukan dan turut serta melakukan
ne
do
Hal. 7 dari 29 hal.Putusan Pidana No.40/PID/2014/PT.BTN
In
A
gu
ng
perbuatan mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Halaman 7
R ep ub
ne si a
hk am
putusan.mahkamahagung.go.id menguntungkan diri sendiri atau orang lain, Perbuatan mana dilakukan dengan
cara sebagai berikut : --------------------------------------------------------------------------
ng
Bahwa pada sekitar Bulan September 2012 Terdakwa Yuki Irawan Bin Suharjo Susilo selaku pemilik CV. Cahaya Logam telah memerintahkan Usman (DPO) untuk mencari karyawan baru guna dipekerjakan di pabrik pembuatan
A gu
do
kuali miliknya di Kampung Bayur Opak Rt 003 Rw 006 Desa Lebak Wangi Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang ; -----------------------------------
In
Menindaklanjuti perintah dari Terdakwa tersebut, kemudian Usman
lik
dipekerjakan di pabrik kuali milik Terdakwa, saat mencari karyawan baru, Usman juga mendatangi korban anak-anak yang mau dipekerjakan dipabrik Tangerang
Banten
ub
kuali, dan berkata bahwa mereka akan dipekerjakan di pabrik timah di dengan
iming-iming
gaji
sebesar
Rp.
500.000,-
ep
(lima ratus ribu rupiah) per bulan dan setelah bekerja selama 6 (enam) bulan gaji akan dinaikan menjadi Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
R
perbulan, mendapatkan bonus serta uang lembur, diberi makanan yang enak,
si
rokok diberi satu bungkus perhari, tinggal di mess karyawan yang bersih dan
pada hari Minggu, yaitu : -----------------------------------------------------------------------
do
1. Ajat Sudrajat berumur 16 Tahun.
A gu
2.-Usup berumur 17 Tahun.
3.-Doa Supiandi berumur 16 Tahun
In
4.-Budi berumur 17 Tahun.
5.-Rahmat Hidayat berumur 17 Tahun.
lik
6.-Dik Dik Sugianto berumur 17 Tahun.
Atas iming-iming tersebut, korban anak-anak sebagaimana tersebut di
ub
ka m ah
ne
setiap 1 (satu) kamar mess berisi 3 (tiga) orang serta diberikan hak berlibur
ng
atas tertarik dan bersedia untuk menjadi karyawan pabrik ; --------------------------
ep
Setelah korban anak-anak tersebut sampai di lokasi pabrik di Kampung
Bayur Opak Desa Labak Wangi Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang ternyata apa yang dialami tidak seperti yang diharapkan, Terdakwa
s
R
menempatkan ke-6 (enam) korban anak-anak yang baru direkrutnya tersebut ke dalam sebuah ruangan kamar (mess) ukuran 3m x 4m bercampur dengan
do In
A
gu
ng
karyawan pabrik kuali lainnya, dengan kondisi ruangan yang lembab,
ne
ah
ka
m
ah
pergi ke daerah Cianjur Jawa Barat untuk mencari karyawan baru untuk
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Halaman 8
R ep ub
ne si a
hk am
putusan.mahkamahagung.go.id kurang ventilasi udara, tidak terdapat tempat tidur dan lantai beralaskan karpet
pelastik dengan hanya difasilitasi berupa TV 14 inci, kipas angin dan
kamar mandi ; -------------------------------------------------------------------------------------
ng
Setelah dimasukan ke dalam ruangan kamar mess, barang-barang milik
ke-6 (enam) korban anak yang dipekerjakan tersebut dilucuti oleh Tedi
A gu
do
Sukarno dan hanya meninggal pakaian yang melekat pada badan saja, dengan alasan supaya barang barang tersebut tidak hilang. Setelah itu barang-barang
In
tersebut kemudian diserahkan kepada Terdakwa, dan sejak saat itu korban
lik
Bahwa pada setiap harinya ke-6 (enam) korban anak yang dipekerjakan di pabrik kuali tersebut diharuskan untuk bekerja mulai dari jam 05.30 Wib
ub
sampai dengan jam 20.00 Wib bahkan sering hingga jam 22.00 Wib tanpa ada batas waktu yang tetap dan tidak pernah ada hari libur ; ------------------------------
ep
Pada setiap malamnya secara bergantian Tedi Sukarno, Nurdin, Sudirman dan Roh Jaya menggiring para pekerja korban anak dan para
si
R
pekerja lainnya dari tempat bekerja menuju ke dalam kamar mess dengan cara
dikunci serta dijaga dari luar dan pada setiap pagi harinya sekitar jam 05.00 Wib pintu kamar mess dibuka lalu para pekerja korban anak dan
do
A gu
pekerja pabrik lainya dibangunkan dengan cara mengedor-ngedor pintu kamar
ne
berbaris satu persatu, setelah semaunya masuk ruangan, pintu kamar mess
ng
ah
ka
m
ah
anak-anak tidak pernah mengganti pakaiannya ; -------------------
mess
;
In
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Bahwa untuk mengejar target produksi kuali, Terdakwa terkadang
lik
ka m ah
melakukan pemukulan terhadap salah seorang pekerja korban anak, yaitu
Rahmat Hidayat dibagian perut sebanyak 4 (empat) kali karena berusaha
ub
melarikan diri, disamping itu juga Terdakwa telah memerintahkan Tedi Sukarno untuk melakukan pemukulan terhadap Gin-Gin pada bagian mulut sebelah kiri karena saat bekerja salah dalam membubut pengorengan, memerintahkan
ep
Roh Jaya untuk melakukan pemukulan terhadap Rahmat Hidayat pada bagian perut sebanyak 1 (satu) kali, memerintahkan Sudirman untuk turut melakukan
R
pemukulan terhadap Rahmat Hidayat dengan menampar pipi sebanyak 2 (dua)
do
Hal. 9 dari 29 hal.Putusan Pidana No.40/PID/2014/PT.BTN
In
A
gu
pekerja korban anak juga tidak diperbolehkan ke luar lokasi pabrik untuk
ne
ng
membenturkan kepalanya di tembok karena mandinya lambat. Selain itu para
s
kali, memerintahkan Nurdin untuk menampar wajah Rahmat Hidayat dan
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Halaman 9
R ep ub
ne si a
hk am
putusan.mahkamahagung.go.id bersosialisasi dengan masyarakat, tidak diperbolehkan untuk menghubungi
keluarganya dan tidak diberi kesempatan untuk beribadah. Perlakuan semena-
mena yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, membuat pekerja korban anak pekerja
lainnya
ketakutan
ng
dan
dan
terkekang
;
-----------------------------------------------------------------------------------------
A gu
do
Bahwa Terdakwa mengharuskan para pekerja korban anak untuk ikut
membuat panci dengan cara grenjeng, yaitu memisahkan bahan dasar
In
almunium dengan plastik, aluminium hasil pemisahan dimasukan kedalam
lik
sebesar batu kali yang barbau menyengat) untuk dibakar, selanjutnya isi drum diaduk dengan menggunakan pipa sampai menjadi cairan panas dan berbau
ub
menyengat, kemudian cairan panas tersebut diangkat dengan menggunkan gayung dan dimasukan ke dalam cetakan berbentuk balok yang diolesi kapur ukuran 60 cm x 10 cm tebal 5 cm, setelah menunggu selama 2 (dua) menit,
ep
almunium menjadi keras, kemudian diangkat dengan menggunakan dua
R
batang besi dan disusun sampai 50 (lima puluh) balok ; ------------------------------
si
Setelah balok almunium berjumlah 100 (seratus) buah, kemudian
lalu dipanaskan dengan cara dibakar dengan menggunakan kayu, setelah
do
balokan tersebut mencair, kemudian cairan tersebut dicampur dengan foil
ne
balokan tersebut dimasukan ke dalam 1 (satu) sibel (drum besar setinggi 1 m)
ng
ah
ka
m
ah
sebuah drum lalu dicampur dengan grehon (bahan yang berwarna hitam putih
A gu
ukuran panjang 1 m dan lebar 30 cm, diaduk sampai meleleh. Selanjutnya
cairan panas tersebut diangkat dengan menggunakan gayung lalu dipindahkan
In
ke cetekan kuali yang terbuat dari tanah liat, setelah 2 (dua) menit cairan
almunium tersebut mulai berbentuk kuali lalu disusun dan ditimbang. Pada
lik
keesokan harinya kuali tersebut digerinda, dikikir dan dibubut dengan alat
ka m ah
hingga menjadi rapi. Kuali yang sudah jadi di bawa ke gudang lalu di beri
ub
stempel/cap berupa tulisan dan gambar bintang Jerapah, Banteng dan Arwana dan dukali siap untuk dipasarkan ; -----------------------------------------------------------
pembuatan
ep
Bahwa selama pekerja korban anak berada di lokasi pabrik kuali dan
mengerjakan
kuali,
para
pekerja
korban
anak
menerima
R
perlakukan yang sewenang-wenang dari Terdakwa serta Tedi Sukarno,
do In
A
gu
ke-6 (enam) orang yang dipekerjakan di pabriknya tersebut adalah masih
ne
ng
dijanjikan kepada pekerja korban anak, padahal Terdakwa mengetahui bahwa
s
Nurdin, Sudirman dan Roh Jaya dan Terdakwa juga tidak menepati apa yang
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Halaman 10
R ep ub
ne si a
hk am
putusan.mahkamahagung.go.id tergolong anak-anak yang harus mendapatkan hak-haknya sebagai pekerja
anak, namun Terdakwa justru melakukan tindakan kerja paksa dan memamfaatkan fisik para pekerja korban anak tersebut untuk mengejar target
ng
produksinya sebanyak 200 kuali perhari dan keuntungan secara sepihak ; ------
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
A gu
do
Pasal 88 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
In
DAN
lik
KETIGA : ----------------------------------------------------------------------------------------Bahwa terdakwa YUKI IRAWAN Bin SUHARJO SUSILO bersama
ub
dengan TEDI SUKARNO, NURDIN, SUDIRMAN dan ROH JAYA (yang masing-masing penuntutannya diajukan secara terpisah) pada Bulan Februari
ep
2012 sampai dengan Bulan Mei 2013 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2012 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Kampung Bayur Opak Rt 003 Rw 006 Desa Lebak Wangi Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang atau
si
R
setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih daerah hukum Pengadilan Negeri
perbuatan dengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam
A gu
do
kekuasaannya bukan karena kejahatan, Perbuatan mana dilakukan dengan
ne
Tangerang, telah melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan
ng
ah
ka
m
ah
Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ; ------------------------------------------------------------
In
cara sebagai berikut : ---------------------------------------------------------------------------
Perbuatan tersebut berawal dari perekrutan karyawan baru pabrik
pembuatan kuali milik Terdakwa di Kampung Bayur Opak Rt. 003 Rw. 006 Desa Lebak Wangi Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang, sebanyak
lik
ka m ah
30 (tiga puluh) orang, yaitu : -------------------------------------------------------------------
ub
1. Dede Darussalam. 2. Gin Gin.
ep
3. Abdul Nawafikri. 4. Saipul Anwar.
s
ng
7. Rahmat Hidayat.
do
Hal. 11 dari 29 hal.Putusan Pidana No.40/PID/2014/PT.BTN
In
A
gu
8. Didin Sadinar.
ne
6. Nuryana.
R
5. Rahmat Nugraha.
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Halaman 11
R ep ub
10. Dik Dik Sugianto.
ne si a
hk am
putusan.mahkamahagung.go.id 9. Sukaedi.
11. Bagas.
ng
12. Uwoh Abdullah.
13. Dirman alias Dira.
A gu
do
14. Enceng alias Aceng. 15. Nuryaman.
In
16. Rahmat Bin Hasan. 17. Budi.
lik
19. Ajat Sudrajat. 20. Irwan alias Iwan Bin Ade Emat.
ub
21. Usup. 22. Doa Supiandi.
ep
23. Andi Gunawan.
27. Adi Putra. 28. Misyanto.
si
26. Iwan Kurniawan.
ne
25. Herfansyah.
R
24. Arif Udin.
ng
ah
ka
m
ah
18. Junaidi.
A gu
do
29. Rizal Putra. 30. Junaidi.
In
Bahwa setelah menjadi karyawan pabrik kuali, Terdakwa memasukan 30
(tiga puluh) orang karyawan yang baru direkrutnya tersebut ke dalam sebuah ruangan kamar (mess) ukuran 3m x 4m di lokasi pabriknya di Kampung Bayur
lik
ka m ah
Opak Desa Labak Wangi Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang. Setelah
ub
semua karyawan baru tersebut masuk ke dalam ruangan, Terdakwa
memerintahkan Tedi Sukarno dan Roh Jaya untuk mengambil barang-barang
ep
milik karyawan. Setelah menerima perintah lalu Tedi Sukarno dan Roh Jaya mengambil barang milik Dede Darussalam antara lain berupa 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia warna kuning, 3 (tiga) stel pakaian dan 1 (satu) tas
s
R
gendong warna hitam, barang milik Gin Gin antara lain 1 (satu) potong kemeja
do In
A
gu
Udin antara lain berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Distro, 1
ne
ng
lengan panjang motif kotak-kotak warna biru tua dan putih, barang milik Arif
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Halaman 12
R ep ub
ne si a
hk am
putusan.mahkamahagung.go.id (satu) buah jam tangan warna hitam dan 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia
warna hitam merah, barang milik Saepul Anwar antara lain berupa 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung warna hitam dan 1 (sau) buah dompet warna
ng
hitam, barang milik Adi Putra antara lain berupa 1 (satu) unit Hand Phone
merk Mito warna hitam silver dan 1 (satu) buah dompet berbahan kain warna
A gu
do
merah, barang milik Andi Gunawan antara lain berupa 1 (satu) buah jam
tangan merk Adidas warna biru muda, barang milik Misayanto antara lain
In
berupa 1 (satu) unit Hand Phone merk Mito warna hitam dan 1 (satu) buah jam tangan merk Led Watch warna hitam, barang milik Rahmat Hidayat antara lain
lik
1 (satu)
potong kaos lengan pendek warna coklat, barang milik Rahmat Bin Hasan
ub
antara lain barang berupa 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia warna hitam, barang milik Sukaedi antara lain barang berupa 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia warna merah hitam, barang milik Doa Supiandi antara lain barang
ep
berupa 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia warna hitam, barang milik Rizal Putra antara lain berupa 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia warna
biru ;
si
R
-------------------------------------------------------------------------------------------------
miliknya dengan cara menyimpan dan tidak mengembalikan barang-barang
A gu
do
tersebut kepada saksi-saksi selaku pemilik ; ----------------------------------------------
ne
Selanjutnya barang-barang tersebut diperlakukan Terdakwa sebagai
ng
ah
ka
m
ah
berupa Hand Phone merk Nokia 5200 warna hitam dan
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
In
DAN
lik
ka m ah
Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; ------------------------------------
KEEMPAT : ---------------------------------------------------------------------------------------
ub
Bahwa terdakwa YUKI IRAWAN Bin SUHARJO SUSILO pada Bulan
Februari 2012 sampai dengan Bulan Mei 2013 atau setidak-tidaknya masih
ep
dalam tahun 2012 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Kampung Bayur Opak Rt 003 Rw 006 Desa Lebak Wangi Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih daerah
s
R
hukum Pengadilan Negeri Tangerang, telah dengan sengaja mendirikan
do
Hal. 13 dari 29 hal.Putusan Pidana No.40/PID/2014/PT.BTN
In
A
gu
izin usaha industri dan tidak menyampaikan informal industri secara berkala
ne
ng
perusahaan industri baru maupun setiap perluasannya tanpa memperoleh
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Halaman 13
R ep ub
ne si a
hk am
putusan.mahkamahagung.go.id mengenai kegiatan dan hasil produksinya kepada Pemerintah. Perbuatan
mana dilakukan dengan cara sebagai berikut : -------------------------------------------
ng
Bahwa perbuatan tersebut bermula sekira awal Tahun 2010 terdakwa
meminjam uang ke Bank BRI KCP Karawaci sebesar Rp. 500.000.000,-
(lima ratus juta rupiah) untuk modal mendirikan CV. Cahaya Logam dan pada
do
A gu
sekira Bulan Mei 2012 Cecep datang kerumah terdakwa untuk menanam
modal berupa uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah ; -----------
In
Selanjutnya pada sekitar Bulan September 2012 terdakwa
lik
karyawan baru guna dipekerjakan di pabrik pembuatan kuali miliknya di Kampung Bayur Opak Rt. 003 Rw. 006 Desa Lebak Wangi Kecamatan
ub
Sepatan Kabupaten Tangerang ; -----------------------------------------------------------Atas perintah dari Terdakwa tersebut, Usman pergi ke daerah Cianjur
ep
Jawa Barat untuk mencari karyawan baru di pabrik kuali milik Terdakwa, Usman kemudian mendatangi orang-orang yang mau bekerja, dengan
si
R
mengatakan bahwa mereka akan dipekerjakan di pabrik timah di Tangerang-
per bulan dan setelah bekerja selama 6 (enam) bulan gaji akan dinaikan menjadi Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya,
A gu
do
mendapatkan bonus serta uang lembur, diberi makanan yang enak,
ne
Banten dengan iming-iming gaji sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah)
ng
ah
ka
m
ah
memerintahkan Usman dan Topik (masing-masing DPO) untuk mencari
rokok diberi satu bungkus perhari, tinggal di mess karyawan yang bersih dan
In
setiap 1 (satu) kamar mess berisi 3 (tiga) orang serta diberikan hak berlibur pada hari Minggu, yaitu : -----------------------------------------------------------------------
ka m ah
1. Dede Darussalam.
lik
2. Abdul Nawafikri. 3. Saipul Anwar.
ub
4. Rahmat Nugraha. 5. Nuryana.
ep
6. Didin Sadinar. 7. Sukaedi.
s
ng
10. Dirman alias Dira.
ne
9. Uwoh Abdullah.
R
8. Bagas.
do In
A
gu
11. Enceng alias Aceng.
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Halaman 14
R ep ub
ne si a
hk am
putusan.mahkamahagung.go.id 12. Nuryaman.
13. Rahmat Bin Hasan. 14. Junaidi.
ng
15. Irwan alias Iwan Bin Ade Emat.
A gu
do
16. Gin Gin.
Bahwa atas iming-iming tersebut, orang-orang yang didatangi oleh
Usman sebagaimana tersebut di atas tertarik dan bersedia untuk menjadi
In
karyawan pabrik ; --------------------------------------------------------------------------------
lik
baru guna dipekerjakan di pabrik kuali milik Terdakwa, Topik lalu mengajak orang-orang untuk bekerja di Tangerang-Banten dengan iming-iming gaji
ub
sebesar Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) per bulan dan setelah kontrak selama 6 (enam) bulan, maka gaji akan dinaikan menjadi Rp. 1.500.000,-
ep
(satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya, mendapatkan uang lembur, diberi makanan yang enak, rokok diberi satu bungkus perhari, tinggal di mess
si
R
karyawan yang bersih dan setiap 1 (satu) kamar mess berisi 3 (tiga) orang serta setiap 3 (tiga) hari sekali diajak liburan ke Pantai Ancol, yaitu : -------------2.-Arif Udin.
ne
1. Andi Gunawan.
ng
A gu
do
3.-Herfansyah. 4.-Iwan Kurniawan. 5.-Adi Putra.
In
6.-Misyant.
7.-Rizal Putra.
lik
ka m ah
8.-Junaidi.
Selanjutnya karyawan-karyawan yang telah direkrut tersebut di bawa ke
ub
lokasi pabrik dan setelah sampai di lokasi pabrik pembuatan kuali milik Terdakwa di di Kampung Bayur Opak Desa Labak Wangi Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang, ternyata apa yang didapat dan dialami para pekerja
ep
tersebut di atas tidak seperti yang diiming-imingkan ; ---------------------------------Pada kenyataannya Terdakwa memasukan 24 (dua puluh empat) orang
s
R
karyawan yang baru dikumpulkannya tersebut ke dalam sebuah ruangan
ng
kamar (mess) ukuran 3m x 4m, dengan kondisi ruangan yang lembab, kurang
do
Hal. 15 dari 29 hal.Putusan Pidana No.40/PID/2014/PT.BTN
In
A
gu
ventilasi udara, tidak terdapat tempat tidur dan lantai beralaskan karpet
ne
ah
ka
m
ah
Sedangkan Topik pergi ke daerah Lampung untuk mencari karyawan
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Halaman 15
R ep ub
ne si a
hk am
putusan.mahkamahagung.go.id pelastik dengan hanya difasilitasi berupa TV 14 inci, kipas angin dan sebuah
kamar mandi ; -------------------------------------------------------------------------------------
ng
Bahwa setiap hari para pekerja diharuskan untuk bekerja mulai dari jam
05.30 Wib sampai dengan jam 20.00 Wib bahkan sering hingga jam 22.00 Wib
A gu
do
tanpa ada batas waktu yang tetap dan tidak pernah ada hari libur ; ----------------
Bahwa Terdakwa mengharuskan para pekerja untuk membuat panci
dengan cara grenjeng dibakar untuk memisahkan bahan dasar almunium
In
dengan plastik, aluminium hasil pemisahan dimasukan ke dalam sebuah drum
lik
kali yang barbau menyengat) untuk dibakar, selanjutnya isi drum diaduk dengan menggunakan pipa sampai menjadi cairan panas dan berbau
ub
menyengat, kemudian cairan panas tersebut diangkat dengan menggunakan gayung dan dimasukan ke dalam cetakan berbentuk balok ukuran 60 cm x 10
ep
cm tebal 5 cm yang diolesi kapur, setelah menunggu selama lebih kurang 2 (dua) menit, almunium menjadi keras, kemudian diangkat dengan
si
R
menggunakan dua batang besi dan disusun sampai 50 (lima puluh) balok ; -----
balokan tersebut dimasukan ke dalam 1 (satu) sibel (drum besar setinggi 1 m) lalu dipanaskan dengan cara dibakar dengan menggunakan kayu, setelah
A gu
do
balokan tersebut mencair, kemudian cairan tersebut dicampur dengan foil
ne
Setelah balok almunium berjumlah 100 (seratus) buah, kemudian
ng
ah
ka
m
ah
lalu dicampur dengan grehon (bahan yang berwarna hitam putih sebesar batu
ukuran panjang 1 m dan lebar 30 cm, diaduk sampai meleleh. Selanjutnya
In
cairan panas tersebut diangkat dengan menggunakan gayung lalu dipindahkan
ke cetekan kuali yang terbuat dari tanah liat, setelah 2 (dua) menit cairan
almunium tersebut mulai berbentuk kuali lalu disusun dan ditimbang.
lik
Pada keesokan harinya kuali tersebut digerinda, dikikir dan dibubut dengan
ka m ah
alat hingga menjadi rapi. Kuali yang sudah jadi di bawa ke gudang lalu di beri
ub
stempel/cap berupa tulisan dan gambar bintang Jerapah, Banteng, Arwana dan kuali siap untuk dipasarkan ; ------------------------------------------------------------
ep
Bahwa selama berada di lokasi pabrik kuali dan melakukan pekerjaan
pembuatan kuali, para pekerja menerima perlakukan yang sewenang-wenang
R
dari Terdakwa serta Tedi Sukarno, Nurdin, Sudirman dan Roh Jaya dan
do In
A
gu
tindakan kerja paksa dan memanfaatkan fisik para pekerja tersebut untuk
ne
ng
(dua puluh empat) orang pekerja pabriknya, melainkan Terdakwa melakukan
s
Terdakwa tidak memberikan hak-hak yang seharusnya diberikan kepada ke-24
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Halaman 16
R ep ub
ne si a
hk am
putusan.mahkamahagung.go.id mengejar target produksinya sebanyak 200 kuali perhari dan mendapatkan
keuntungan secara sepihak ; ------------------------------------------------------------------
ng
Bahwa untuk mendirikan CV. Cahaya Logam tersebut terdakwa hanya memiliki Surat Keterangan Usaha No. 503/125-Kel.Br/XI/2012
atas nama ISWADI, jenis usaha Pembakaran Aluminium dan Rongsokan
A gu
do
yang berada di Kp. Bunder Rt.014/02 Kelurahan Bunder, Kec. Cikupa,
Kab. Tangerang dan menurut saksi Saipul Anwar CV. Cahaya Logam
lik
belum memiliki Ijin Usaha Industri serta belum pernah
terdakwa
mengajukan
permohonan kepada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BP2T) Kabupaten
ub
Tangerang ; -----------------------------------------------------------------------Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana
ep
menurut Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang
si
R
Perindustrian ; -------------------------------------------------------------------------------------
Nomor Reg.Perkara : PDM - 558/TGR/08/2013, yang pada pokoknya sebagai
A gu
do
berikut : ------------------------------------------------------------------------------ ------
ne
Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal 19 Februari 2014
IV.
ng
ah
ka
m
ah
memiliki Ijin Usaha Industri namun CV. Cahaya Logam milik
In
dikategorikan usaha Menengah sehingga usaha yang dilakukan terdakwa wajib
-
In
1. Menyatakan Terdakwa YUKI IRAWAN Bin SUHARJO SUSILO bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana
lik
Pemberantasan Tindak Pidana perdagangan Orang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang
ub
Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian ; -----------------------------------------
ep
ka m ah
dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama
R
13 (tiga belas) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan
ne
do
Hal. 17 dari 29 hal.Putusan Pidana No.40/PID/2014/PT.BTN
In
A
gu
ng
subsidair 6 (enam) bulan kurungan ; ----------------------------------------------------
s
sementara dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
17 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Halaman 17
R ep ub
Bin SUHARJO SUSILO
ne si a
hk am
putusan.mahkamahagung.go.id 3. Menyatakan agar Terdakwa YUKI IRAWAN
untuk membayar Restitusi kepada 62 (enam puluh dua) orang korban atas
nama Ajat Sudrajat, Dkk sebesar Rp. 17.822.694.212,- (tujuh belas milyar
ng
delapan ratus dua puluh dua juta enam ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus dua belas rupiah) Subsidair 1 (satu) tahun kurungan ; --------------------
1 potong kemeja lengan pendek, warna biru tua.
•
1 potong kaos lengan pendek, warna biru tua.
•
1 potong Switer lengan panjang, warna abu-abu.
•
1 potong kaos lengan pendek, warna cokelat tua.
•
1 potong kemeja lengan panjang, warna merah muda.
•
1 potong celana pendek bahan, warna merah.
•
1 potong kaos tanpa lengan, warna putih.
•
1 potong kaos lengan pendek, warna hijau toska.
•
1 potong switer lengan panjang, warna abu-abu.
•
1 potong kaos singlet, warna putih.
•
1 potong kaos lengan pendek, warna putih, betuliskan didada ”NOAH”.
•
1 potong kaos lengan pendek, warna hitam, bertuliskan didada ”YONIF 203/
A gu
do
1 potong kemeja lengan panjang, warna biru. 1 potong kaos lengan pendek, warna hijau.
•
1 potong kaos lengan pendek, model keras depan dada dengan sleting,
In
•
warna kaos cokelat muda.
•
1 potong kemeja lengan panjang, motif kotak-kotak, warna merah dan krem.
•
1 potong kemeja lengan pendek, motif kotak-kotak, warna abu-abu dan
lik
1 potong kaos lengan pendek, warna abu-abu, motif batik di bagian dada.
krem.
ub
1 (satu) potong kemeja lengan pendek, warna merah.
•
1 potong kaos tanpa lengan, warna abu-abu tua.
•
1 potong celana pendek, bahan levis.
•
1 potong kemeja lengan panjang, motif kotak-kotak, warna biru tua dan
R
ep
•
putih.
1 buah Dompet Merk Blind Skateboard bahan kain, warna merah, dompet
ng
•
do In
A
gu
berisi foto copy KTP Lampung Utara an. ADI PUTRA.
s
ka m ah
•
ne
•
ne
AK” dan bergambar baret warna hijau.
si
R
ep
ub
lik
In
•
ng
ah
ka
m
ah
A gu
do
4. Menyatakan barang bukti berupa : -------------------------------------------------------
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Halaman 18
R ep ub
•
ne si a
1 buah Dompet merk Dunhil International bahan kulit imitasi (kalep), warna
Kartu Tanda Anggota Gerakan Pramuka an. HERVANSYAH.
•
KTP Lampung Utara an. HERPANSYAH.
•
KTP Lampung Utara an. MISYANTO.
•
KTP Lampung Utara an. JUNAIDI.
•
KTP Lampung Utara an. ARIF UDIN.
•
KTP Lampung Utara an. ANDI GUNAWAN.
•
KTP Lampung Utara an. ADI PUTRA.
•
1 buah Dompet bahan kulit imitasi (kalep), warna hitam.
•
1 buah Dompet merk Dunhil merk Dunhil International bahan kulit imitasi
In lik
ub
(kalep), warna hitam, kondisi kulit dompet retak-retak. 1 buah Jam tangan merk Q&Q Quartz, warna hitam.
•
1 buah Jam tangan merk Led Watch, warna hitam.
•
1 buah Jam tangan merk Diesel Time, warna hitam.
•
1 buah Jam tangan merk Techno Marhe, warna hitam.
•
1 buah Jam tangan merk Adidas, warna biru muda.
•
1 unit Handphone merk D-1ne, warna hitam, nomor Imei 351681011029552.
•
1 unit Handphone merk Nokia, warna hijau/abu-abu, nomor Imei 351546/
do
ng
si
R
ep
•
A gu 00/111661/1.
•
1 unit Handphone merk Nokia, warna hitam, nomor Imei 357060386590.
•
1
Handphone
merk
Maxtron,
warna
356166013016679.
hitam,
nomor
lik
unit
In
1 unit Handphone merk Mito, warna hitam, nomor Imei 354982037015907.
Imei
1 unit Handphone merk Nokia 5200 Slide, warna hitam, Type RM – 174.
•
1
warna
35294600/386874/0.
hitam
/
abu-abu,
nomor
warna
nomor
Imei
1 unit Handphone Nokia, warna hitam/merah, nomor Imei 358615/04/ 719786/1. 1
unit
Handphone
357139035190052.
merk
Mito,
hitam/silver,
Imei
1 unit Handphone merk Nokia, warna hitam, nomor Imei 355734/02/
do
Hal. 19 dari 29 hal.Putusan Pidana No.40/PID/2014/PT.BTN
In
A
gu
753168/5.
ng
•
Nokia,
ep
•
Handphone
R
•
unit
ub
•
s
ka m ah
•
ne
ah
ka
m
ah
A gu
do
ng
•
ne
hk am
putusan.mahkamahagung.go.id • 1 buah Dompet merk Distro bahan kulit imitasi (kalep), warna hitam.
cokelat, dompet berisi:
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
19 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Halaman 19
R ep ub
•
ne si a
1 unit Handphone merk Nokia, warna hitam, nomor Imei 352930/02/
•
ng
1 unit Handphone merk Nokia, warna merah / hitam, nomor Imei 353668/01/509690/9.
1 unit Handphone merk Cross, warna putih, nomor Imei 351041121682909.
•
1 unit Handphone merk Nokia, warna hitam, nomor Imei 353224/
A gu
do
•
1 unit Handphone merk Nokia, warna krem, nomor Imei 352039/ 02/
•
lik
086159/9.
1 unit Handphone merk Nokia, warna biru, tidak ada nomor atau kode
•
ub
barang.
1 unit Handphone merk Nokia, warna putih, nomor Imei 358378/00/
ep
597336/5.
1 unit Handphone merk Mito, warna putih, model 312.
•
1 unit Handfree Nokia, warna hitam.
•
1 unit Handphone Gvon, warna hitam, nomor Imei 358839000168632.
•
KTP para buruh diantaranya KTP Kab. Cianjur an. SUDIRMAN BIN IMAM, KTP Kab. Cianjur an. SUTIAWAN BIN TARUDIN, KTP
Kab.
Cianjur an. NURYAMAN, KTP Kab. Cianjur an. GUNAWAN, KTP Kab.
A gu
do
Bandung Barat an. DADAN SUPARDAN.
•
si
R
•
ng
ah
ka
m
ah
•
In
03/687868/3.
ne
hk am
putusan.mahkamahagung.go.id • 1 unit Handphone merk Samsung, warna hitam, model SGH-L700.
051078/2.
Uang tunai senilai Rp. 44.500,- (empat puluh empat ribu lima ratus rupiah)
In
Perincian : 2 lembar uang senilai Rp. 10.000,-, 3 lembar uang senilai Rp.
4 buah koin perak senilai Rp. 500,- dan 1 buah koin emas senilai Rp. 500,-.
lik
ka m ah
5.000,- 3 lembar uang senilai Rp. 2.000,- 1 lembar uang senilai Rp. 1.000,-
Dikembalikan kepada yang berhak.
1 unit Handphone Blackberry warna hitam, nomor Imei 357175044435526.
•
1 unit Handphone Nokia warna hitam slide.
•
1 unit Handphone Blackberry 8530 warna hitam.
•
1 unit Handphone Nokia warna hitam, nomor Imei 354840/02/394524/0.
•
1 unit Handphone warna hitam, nomor imei 358132030208481.
•
1 (satu) unit Handphone Asiafone warna hitam/silver, nomor Imei 866229003271614.
ne In
do
ng gu A
s
R
ep
ub
•
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
20 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Halaman 20
R ep ub
ne si a
hk am
putusan.mahkamahagung.go.id • 1 (satu) unit Handphone Esia warna hitam, cassing belakang bergambar
kartu anak laki-laki, backgroun biru dan motif bunga-bunga, nomor Imed A10000052450D70. •
•
ng
1 (satu) buah Calculator elektronik merk Citizen SDC-868L, warna putih/ hitam.
A gu
do
1 buah Buku tulis besar ukuran folio, warna cokelat motif batik, bertuliskan
BUKU GAJIHAN.
•
In
1 buah Buku tulis, warna merah/hijau, motif kotak-kotak, bertuliskan BUKU
•
lik
1 buah Buku tulis, warna merah/hijau, motif kotak-kotak, bertuliskan BUKU
TIMBANGAN KUALI. •
ub
1 buah Buku tulis, warna merah, motif kotak-kotak, bertuliskan CATATAN PENGIRIMAN KUALI CAP BINTANG HARGA CITEL.
•
1 buah Buku tulis, warna biru, bergambar binatang Jerapa dll, bertuliskan
•
ep
HASIL CETAK.
1 buah Buku tulis, warna pink/merah muda, bergambar anak anjing warna
si
R
putih dan 3 buah es cream, sampul buku bertuliskan HAPPY I wan to make
GUBUK.
•
1 lembar SURAT KETERANGAN USAHA Pembakaran aluminium dan
do
2 buah buku Surat Jalan UD. CAHAYA LOGAM.
A gu
•
rongsokan Dari Kelurahan Bunder Kec. Cikupa an. ISWADI.
•
1 buah Buku ekspedisi panjang, warna biru/putih, motif batik, bertuliskan
lik
Daftar Harga kuali sebagai berikut 2 lembar Data harga Kuali Cap Arwana dan 2 lembar Data harga Kuali Cap Banteng.
1 lembar foto copy Nota pengiriman Kuali Cap 3 Bintang dan Kuali Cap Arwana ke Toko Sejahtra Bogor tanggal 24 Oktober 2012. 1 lembar Surat jalan dari LIMBAH JAYA Ds. Purwasari Kec. Purwasari Kab.
A
s
Hal. 21 dari 29 hal.Putusan Pidana No.40/PID/2014/PT.BTN
do
gu
Surat jalan dan Tiket timbangan sbb:
ne
ng
Karawang. •
ub
BUKU KASBON.
In
•
1 buah Buku ekspedisi panjang, warna biru/putih, motif batik, bertuliskan
ep
•
BUKU HARIAN PRODUKSI.
R
•
In
1 buah Buku ekspedisi panjang, warna merah/hijau, motif kotak-kotak.
ka m ah
•
•
ne
you happy because seeing smiling makes me happy, buku BAHAN BAKU
ng
ah
ka
m
ah
BAHAN BAKU GUBUG.
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
21 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Halaman 21
R ep ub
ne si a
Rt.07/04 No.88 Ds. Sukadamai Kec. Serang Bekasi.
2 lembar Tiket Timbangan dari SONY JAYA PLASTIK Jl. Cijambe Pasir
ng
Sedot Rt.07/04 No.88 Ds. Sukadamai Kec. Serang Bekasi. •
1 buah kunci pintu dan 1 (satu) buah kunci kecil Terikat dalam gantungan
1 bungkus SODA API.
•
1 buah Tromol alat membubut kuali.
•
1 buah cetakan kuali ukuran 10 cm.
•
1 buah cetakan aluminium balokan.
•
1 bungkus lembaran aluminium foil sebagai bahan baku.
•
1 bungkus Gram sebagai bahan baku.
•
2 buah gayung cor.
•
3 buah batangan hasil peleburan aluminium.
•
3 batang kayu sebagai bahan bakar tungku / kompor.
•
1 buah Kikir.
•
1 buah Buku Balokan, warna hijau, bergambarkan hewan.
•
1 buah Timbangan.
•
10 buah kuali, dengan ukuran 11 Cm, 13 Cm, 15 Cm, 16 Cm, 18 Cm, 20
si
R
ep
ub
lik
In
•
ng
do
Cm, 22 Cm, 24 Cm, 26 Cm dan 28 Cm.
A gu
Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Membebankan terdakwa untuk membayar
biaya perkara sebesar
lik
Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 25 Maret 2014 Nomor : 2301/Pid.Sus/2013/PN.TNG., yang amarnya sebagai berikut : ---
ub
ka m ah
V.
In
Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;
• Menyatakan bahwa terdakwa Yuki Irawan Bin Suharjo Susilo
tersebut
ep
diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : ’’Turut serta melakukan perekrutan, penampungan,
R
penyekapan untuk tujuan eksploitasi” dan
’’Turut serta melakukan
mendirian perusahaan industri dan tidak
ng
’’Tanpa izin
menyampaikan
do In
A
gu
informal industri kepada Pemerintah” ; --------------------------------------------------
s
eksploitasi ekonomi anak” dan ’’Turut serta melakukan Penggelapan” dan
ne
ah
ka
m
ah
A gu
do
kulit imitasi (kalep) warna cokelat.
ne
hk am
putusan.mahkamahagung.go.id • 2 lembar Surat Jalan dari SONY JAYA PLASTIK Jl. Cijambe Pasir Sedot
•
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
22 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Halaman 22
R ep ub
putusan.mahkamahagung.go.id • Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yuki Irawan Bin Suharjo Susilo
oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun ;
ne si a
hk am
23 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
------
• Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
ng
terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -------• Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -------------------
do
A gu
• Menetapkan barang bukti berupa : ------------------------------------------------------1. 1 (satu) potong kemeja lengan pendek, warna biru tua.
In
2. 1 (satu) potong kaos lengan pendek, warna biru tua.
3. 1 (satu) potong Switer lengan panjang, warna abu-abu.
lik
ah
4. 1 (satu) potong kaos lengan pendek, warna cokelat tua.
5. 1 (satu) potong kemeja lengan panjang, warna merah muda.
ub
m
6. 1 (satu) potong celana pendek bahan, warna merah. 7. 1 (satu) potong kaos tanpa lengan, warna putih.
ka
8. 1 (satu) potong kaos lengan pendek, warna hijau toska.
ep
9. 1 (satu) potong switer lengan panjang, warna abu-abu.
ah
10. 1 (satu) potong kaos singlet, warna putih.
ng
12. 1 (satu) potong kaos lengan pendek, warna hitam, bertuliskan didada ”YONIF 203/AK” dan bergambar baret warna hijau.
do
A gu
13. 1(satu) potong kemeja lengan panjang, warna biru. 14. 1 (satu) potong kaos lengan pendek, warna hijau.
potong kaos lengan pendek, model keras depan dada
In
15. 1 (satu)
ne
”NOAH”.
si
R
11. 1 (satu) potong kaos lengan pendek, warna putih, betuliskan didada
dengan sleting, warna kaos cokelat muda.
lik
bagian dada.
17. 1 (satu) potong kemeja lengan panjang, motif kotak-kotak, warna 18. 1 (satu)
ub
merah dan krem.
potong kemeja lengan pendek, motif kotak-kotak, warna
abu-abu dan krem.
ep
ah
ka m ah
16. 1 (satu) potong kaos lengan pendek, warna abu-abu, motif batik di
19. 1 (satu) potong kemeja lengan pendek, warna merah.
R
20. 1 (satu) potong kaos tanpa lengan, warna abu-abu tua.
do
Hal. 23 dari 29 hal.Putusan Pidana No.40/PID/2014/PT.BTN
In
A
gu
tua dan putih.
ne
ng
M
22. 1 (satu) potong kemeja lengan panjang, motif kotak-kotak, warna biru
s
21. 1 (satu) potong celana pendek, bahan levis.
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 23
R ep ub
putusan.mahkamahagung.go.id 23. 1 (satu) buah Dompet Merk Blind Skateboard bahan kain, warna
ne si a
hk am
24 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
merah, dompet berisi foto copy KTP Lampung Utara an. ADI PUTRA.
24. 1 (satu) buah Dompet merk Distro bahan kulit imitasi (kalep), warna
ng
hitam.
25. 1 (satu) buah Dompet merk Dunhil International bahan kulit imitasi
A gu
do
(kalep), warna cokelat, dompet berisi : Kartu Tanda Anggota Gerakan
Pramuka an. HERVANSYAH.
In
26. KTP Lampung Utara an. HERPANSYAH. 27. KTP Lampung Utara an. MISYANTO. 29. KTP Lampung Utara an. ARIF UDIN.
lik
ah
28. KTP Lampung Utara an. JUNAIDI.
30. KTP Lampung Utara an. ANDI GUNAWAN.
ub
m
31. KTP Lampung Utara an. ADI PUTRA.
ka
32. 1 (satu) buah Dompet bahan kulit imitasi (kalep), warna hitam.
ep
33. 1 (satu) buah Dompet merk Dunhil merk Dunhil International bahan
ah
kulit imitasi (kalep), warna hitam, kondisi kulit dompet retak-retak.
si
R
34. 1 (satu) buah Jam tangan merk Q&Q Quartz, warna hitam. 35. 1 (satu) buah Jam tangan merk Led Watch, warna hitam.
ne
ng
36. 1 (satu) buah Jam tangan merk Diesel Time, warna hitam. 37. 1 (satu) buah Jam tangan merk Techno Marhe, warna hitam.
A gu
do
38. 1 (satu) buah Jam tangan merk Adidas, warna biru muda. 39. 1 (satu) unit Handphone merk D-1ne, warna hitam, nomor Imei
In
351681011029552.
40. 1 (satu) unit Handphone merk Nokia, warna hijau/abu-abu, nomor
unit Handphone merk Mito, warna hitam, nomor Imei
lik
41. 1 (satu)
354982037015907.
unit Handphone merk Nokia, warna hitam, nomor Imei
ub
42. 1 (satu)
357060386590. 356166013016679.
ep
43. 1 (satu) unit Handphone merk Maxtron, warna hitam, nomor Imei
44. 1 (satu) unit Handphone merk Nokia 5200 Slide, warna hitam, Type
s
RM – 174.
R
ah
ka m ah
Imei 351546/00/111661/1.
ne
ng
M
45. 1 (satu) unit Handphone Nokia, warna hitam / abu-abu, nomor Imei
do In
A
gu
35294600/386874/0.
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 24
R ep ub
putusan.mahkamahagung.go.id 46. 1 (satu) unit Handphone Nokia, warna hitam/merah, nomor Imei
ne si a
hk am
25 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
358615/04/719786/1.
47. 1 (satu) unit Handphone merk Mito, warna hitam/silver, nomor Imei
ng
357139035190052.
48. 1 (satu) unit Handphone merk Nokia, warna hitam, nomor Imei
A gu
do
355734/02/753168/5.
49. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung, warna hitam, model SGH-
In
L700.
50. 1 (satu) unit Handphone merk Nokia, warna hitam, nomor Imei
ah
352930/02/051078/2.
lik
51. 1 (satu) unit Handphone merk Nokia, warna merah / hitam, nomor Imei 353668/01/509690/9.
ub
m
52. 1 (satu) unit Handphone merk Cross, warna putih, nomor Imei
ka
351041121682909.
ep
53. 1 (satu) unit Handphone merk Nokia, warna hitam, nomor Imei
ah
353224/03/687868/3.
ng
55. 1 (satu) unit Handphone merk Nokia, warna biru, tidak ada nomor
358378/00/597336/5.
In
57. 1 (satu) unit Handphone merk Mito, warna putih, model 312.
58. 1 (satu) unit Handfree Nokia, warna hitam.
59. 1
(satu)
unit
Handphone
Gvon,
warna
hitam, nomor
Imei
lik
ka m ah
358839000168632.
do
A gu
56. 1 (satu) unit Handphone merk Nokia, warna putih, nomor Imei
ne
352039/02/086159/9.
atau kode barang
60. Uang tunai senilai Rp. 44.500,- (empat puluh empat ribu lima ratus
ub
rupiah) Perincian : 2 lembar uang senilai Rp. 10.000,-, 3 lembar uang senilai Rp. 5.000,- 3 lembar uang senilai Rp. 2.000,- 1 lembar uang
ep
senilai Rp. 1.000,- 4 buah koin perak senilai Rp. 500,- dan 1 buah koin emas senilai Rp. 500,-.
R
Dikembalikan kepada yang berhak, sedangkan
do
Hal. 25 dari 29 hal.Putusan Pidana No.40/PID/2014/PT.BTN
In
A
gu
62. 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam slide.
ne
ng
357175044435526.
s
61. 1(satu) unit Handphone Blackberry warna hitam, nomor Imei
M
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ik
ah
si
R
54. 1 (satu) unit Handphone merk Nokia, warna krem, nomor Imei
Halaman 25
R ep ub
putusan.mahkamahagung.go.id 63. 1 (satu) unit Handphone Blackberry 8530 warna hitam.
ne si a
hk am
26 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
64. 1(satu) unit Handphone Nokia warna hitam, nomor Imei 354840/02/ 394524/0.
ng
65. 1(satu) unit Handphone warna hitam, nomor imei 358132030208481.
66. 1(satu) unit Handphone Asiafone warna hitam/silver, nomor Imei
67. 1(satu)
do
A gu
866229003271614.
unit Handphone Esia warna hitam, cassing belakang
In
bergambar kartu anak laki-laki, backgroun biru dan motif bunga-
bunga, nomor Imed A10000052450D70.
ah
68. 1 (satu) buah Calculator elektronik merk Citizen SDC-868L, warna
lik
putih/ hitam.
69. KTP para buruh diantaranya KTP Kab. Cianjur an. Sudirman Bin
ub
m
Imam, KTP Kab. Cianjur an. Sutiawan Bin Tarudin, KTP Kab. Cianjur
ka
an. Nuryaman, KTP Kab. Cianjur an. Gunawan, KTP Kab. Bandung
ep
Barat an. Dadan Supardan.
ah
70. 1 (satu) buah Buku tulis besar ukuran folio, warna cokelat motif batik,
si
R
bertuliskan BUKU GAJIHAN.
ng
bertuliskan BUKU BAHAN BAKU GUBUG. 72. 1 (satu) buah Buku tulis, warna merah/hijau, motif kotak-kotak,
A gu
do
bertuliskan BUKU TIMBANGAN KUALI.
ne
71. 1 (satu) buah Buku tulis, warna merah/hijau, motif kotak-kotak,
73. 1 (satu) buah Buku tulis, warna merah, motif kotak-kotak, bertuliskan
In
CATATAN PENGIRIMAN KUALI CAP BINTANG HARGA CITEL.
74. 1 (satu) buah Buku tulis, warna biru, bergambar binatang Jerapa dll,
lik
75. 1 (satu) buah Buku tulis, warna pink/merah muda, bergambar anak anjing warna putih dan 3 buah es cream, sampul buku bertuliskan
ub
HAPPY I wan to make you happy because seeing smiling makes me happy, buku BAHAN BAKU GUBUK.
ep
76. 2 (dua) buah buku Surat Jalan UD. CAHAYA LOGAM. 77. 1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN USAHA Pembakaran aluminium dan rongsokan Dari Kelurahan Bunder Kec. Cikupa an.
s
ISWADI.
R
ah
ka m ah
bertuliskan HASIL CETAK.
ne
ng
M
78. 1 (satu) buah Buku ekspedisi panjang, warna merah/hijau, motif
do In
A
gu
kotak-kotak.
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 26
R ep ub
putusan.mahkamahagung.go.id 79. 1 (satu) buah Buku ekspedisi panjang, warna biru/putih, motif batik,
ne si a
hk am
27 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
bertuliskan BUKU HARIAN PRODUKSI.
80. 1 (satu) buah Buku ekspedisi panjang, warna biru/putih, motif batik,
ng
bertuliskan BUKU KASBON.
81. Daftar Harga kuali sebagai berikut 2 lembar Data harga Kuali Cap
do
A gu
Arwana dan 2 lembar Data harga Kuali Cap Banteng.
82. 1 (satu) lembar foto copy Nota pengiriman Kuali Cap 3 Bintang dan
In
Kuali Cap Arwana ke Toko Sejahtra Bogor tanggal 24 Oktober 2012.
83. 1 (satu) lembar Surat jalan dari LIMBAH JAYA Ds. Purwasari Kec. 84. Surat jalan dan Tiket timbangan sbb : a.
lik
ah
Purwasari Kab. Karawang.
2 (dua) lembar Surat Jalan dari SONY JAYA PLASTIK Jl.
ub
m
Cijambe Pasir Sedot Rt.07/04 No.88 Ds. Sukadamai Kec.
b.
2 (dua) lembar Tiket Timbangan dari SONY JAYA PLASTIK
ep
ka
Serang Bekasi.
ah
Jl. Cijambe Pasir Sedot Rt.07/04 No.88 Ds. Sukadamai Kec.
1 (satu) bungkus SODA API.
e.
1 (satu) buah Tromol alat membubut kuali.
1 (satu) buah cetakan kuali ukuran 10 cm.
g.
1 (satu) buah cetakan aluminium balokan.
h.
1 bungkus lembaran aluminium foil sebagai bahan baku.
i.
1 (satu) bungkus Garam sebagai bahan baku.
j.
2 (dua) buah gayung cor.
k.
3 (tiga) buah batangan hasil peleburan aluminium.
l.
3 (tiga) batang kayu sebagai bahan bakar tungku / kompor.
m.
1 (satu) buah Kikir.
n.
1 (satu) buah Buku Balokan, warna hijau, bergambarkan
ub
lik
In
f.
ep
hewan.
1 (satu) buah Timbangan.
p.
10 sepuluh) buah kuali, dengan ukuran 11 Cm, 13 Cm, 15
R
o.
s
ka m ah
A gu
d.
do
ng
Terikat dalam gantungan kulit imitasi (kalep) warna cokelat.
ah
si
1 (satu) buah kunci pintu dan 1 (satu) buah kunci kecil
ne
c.
R
Serang Bekasi.
do
Hal. 27 dari 29 hal.Putusan Pidana No.40/PID/2014/PT.BTN
In
A
gu
Cm.
ne
ng
M
Cm, 16 Cm, 18 Cm, 20 Cm, 22 Cm, 24 Cm, 26 Cm dan 28
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 27
• Membebankan Rp.
terdakwa
untuk
5.000,-
membayar
(lima
biaya
ribu
ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id Dirampas untuk dimusnahkan ;
perkara
sebesar
rupiah)
;
ng
-------------------------------------------------------------
A gu
do
Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana
VI.
Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan bahwa pada tanggal
Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan
In
28 Maret 2014
permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tangerang
Umum pada tanggal
lik
permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut 3 April 2014 secara patut dan saksama ;
Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana
ep
VII.
ub
------------------------------------------------
Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 April 2014
ah
ka
m
ah
tanggal 25 Maret 2014 Nomor : 2301/Pid.Sus/2013/PN.TNG tersebut,
Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan
si
R
banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 25
banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 7 April
2014
secara
patut
dan
saksama
Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal
ka m ah
Negeri
In
VIII.
do
A gu
-----------------------------------------------------------------------------------
;
ne
ng
Maret 2014 Nomor : 2301/Pid.Sus/2013/PN.TNG tersebut, permintaan
25 April 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan
Tangerang
pada
tanggal
28
April
2014
;
lik
-----------------------------------------------------------------
Surat pemberitahuan kepada Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa
ub
IX.
Penuntut Umum masing – masing pada tanggal 2 April 2014 untuk
ep
mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 3 April 2014
ah
sampai
dengan
tanggal
11
April
2014
;
putusan
Pengadilan
Negeri
Tangerang
yang
do In
A
gu
dimintakan banding tersebut diputus pada tanggal 25 Maret 2014 dan permintaan
ne
bahwa
ng
Menimbang,
s
R
-------------------------------------------------------------
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
M
R ep ub
hk am
28 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Halaman 28
R ep ub
ne si a
hk am
putusan.mahkamahagung.go.id banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum diajukan
masing-masing pada tanggal 28 Maret 2014 dan 1 April 2014, dengan demikian
permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan memenuhi
ng
syarat - syarat yang ditentukan oleh Undang - Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; ---------------------------------------------Menimbang,
do
A gu
bahwa Penasehat Hukum Terdakwa didalam Memori
Bandingnya mengemukakan keberatan – keberatan yang pada pokoknya
In
Pembanding sangat berkeberatan dan menolak putusan Pengadilan Negeri
Tangerang karena Pembanding tidak serta merta menginsyafi dan berniat
lik
ah
melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut
sama
sekali
dipertimbangkan
oleh
Judex
Factie
ub
tidak
tingkat
pertama.
Bahwa dengan demikian sangatlah nyata Judex Factie tingkat pertama telah keliru
ep
dan lalai dengan tidak mempertimbangkan bukti – bukti surat dan atau fakta berupa keterangan saksi-saksi dalam persidangan termasuk mengenai adanya permasalahan berlarut-larut yang berdampak pada timbulnya reaksi dari Pembanding atas serangkaian serangan dan ketidakadilan yang dialami
si
R
sebelumnya oleh Pembanding. Dengan demikian sangatlah nyata dalam
ng
putusan perkara a quo, Judex Factie tingkat pertama telah terjadi manipulasi fakta persidangan sehingga putusan Judex Factie tingkat pertama sangatlah nyata
A gu
do
didalamnya terdapat kekeliruan dan kelalaian serta ketidaklengkapan sebagaimana
ne
ah
ka
m
Umum, dan hal tersebut telah dibuktikan didalam persidangan, namun demikian
dimaksud dalam Pasal 240 KUHAP. Adapun keberatan – keberatan Pembanding
In
diajukan tidak dan tak terbatas terhadap putusan Nomor : 2301/ Pid.Sus/2013/
PN.TNG tertanggal 25 Maret 2014 yaitu telah terpenuhinya unsur – unsur dalam
lik
Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan
ka m ah
Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Pasal 88
ub
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, dan Pasal 24
ayat (1)
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian ;
ep
------------------------------------------------------------------------------------------
R
Berdasarkan hal - hal tersebut diatas, Penasehat Hukum Terdakwa mohon
s
agar Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa, mengadili dan memutus
ne
do
Hal. 29 dari 29 hal.Putusan Pidana No.40/PID/2014/PT.BTN
In
A
gu
MENGADILI :
ng
permohonan banding ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut : ------------
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
29 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Halaman 29
R ep ub
putusan.mahkamahagung.go.id 1. Menerima permohonan
PEMBANDING
untuk
seluruhnya
---------------------------
;
ne si a
hk am
30 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 2301/ 2013/PN.TNG,
ng
Pid.Sus/
tertanggal
25
Maret
2014
;
--------------------------------------------------
do
A gu
MENGADILI SENDIRI :
1. Menyatakan Pembanding YUKI
IRAWAN BIN SUHARJO
In
SUSILO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak
pidana sebagaimana
lik
ah
Dakwaan Kesatu, Dakwaan Kedua, Dakwaan Ketiga dan Dakwaan
Keempat
;
2. Membebaskan
ub
m
------------------------------------------------------------------------------Pembanding
dari
seluruh
dakwaan
dan
ep
ka
tuntutan hukum (Vrijspraak) sesuai dengan pasal 191 ayat (1) KUHAP ; --------------------------------
semua
tuntutan
hukum
(Onstlag
Van
Alle
si
dari
R
ah
3. Atau setidak-tidaknya menyatakan melepaskan Pembanding
ng
---------------------------------------------------------------------------------------------
A gu
do
4. Mengembalikan barang-barang sebagaimana disebutkan pada
ne
Rechtsvervolging), sesuai pasal 191 ayat (2) KUHAP ;
halaman 40 sampai dengan 41 dalam Surat Tuntutan kepada
In
yang berhak atau dari siapa barang bukti tersebut disita ;
--------------------------------------------------------------------
lik
nama baik, harkat
dan martabat Pembanding kedalam
6. Membebankan
biaya
ub
kedudukannya semula ; -------------------------perkara
kepada
Negara
;
--------------------------------------------
ep
Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa perkara a quo berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et
do In
A
gu
ng
ne
s
R
bono) ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------
M
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ik
ah
ka m ah
5. Memulihkan segala hak Pembanding dalam kemampuan,
Halaman 30
R ep ub
ne si a
hk am
putusan.mahkamahagung.go.id Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti
dengan saksama Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tinggi tidak menemukan hal-hal baru yang dapat
ng
membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 2301/Pid.Sus/ 2013/
PN.TNG, tertanggal 25 Maret 2014 yang dimintakan banding tersebut karena hal-
A gu
do
hal yang dikemukakan di dalam Memori Banding tersebut hanyalah merupakan
pengulangan terhadap hal-hal yang telah dikemukakan di persidangan Pengadilan
In
Negeri dan semuanya telah dipertimbangkan dengan saksama oleh Majelis Hakim
Pengadilan Negeri sehingga tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi di
lik
Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan
ub
saksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri yang dimintakan banding tersebut, Pengadilan Tinggi
ep
berpendapat bahwa pertimbangan - pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 2301/Pid.Sus/ 2013/PN.TNG, tertanggal
R
25 Maret 2014 sebagaimana diuraikan didalam putusannya tersebut sudah tepat
si
dan benar, oleh karena itu pertimbangan - pertimbangan hukum tersebut diambil
mengadili perkara ini ditingkat banding, karena dari keterangan saksi - saksi dan
do
barang bukti yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, maka Terdakwa
ne
alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam
ng
ah
ka
m
ah
Pengadilan Tinggi ; ------------------------------------------------------------------------------------
A gu
telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan
In
kepadanya ; ---------------------------------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah
lik
ka m ah
dengan tepat pula dalam merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti tersebut sebagaimana tercantum didalam amar putusannya ; ------------------------------------------------------------------------------------ ------
ub
-
ep
Menimbang, bahwa mengenai pidana yang telah dijatuhkan kepada
Terdakwa juga sudah tepat karena telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa,
R
oleh karena itu dapat dikuatkan ; -----------------------------------------------------------------
do
Hal. 31 dari 29 hal.Putusan Pidana No.40/PID/2014/PT.BTN
In
A
gu
Tangerang Nomor : 2301/Pid.Sus/ 2013/PN.TNG, tertanggal 25 Maret 2014
ne
ng
diatas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri
s
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
31 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Halaman 31
R ep ub
putusan.mahkamahagung.go.id yang dimintakan banding tersebut cukup beralasan untuk dipertahankan, dan
ne si a
hk am
32 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
karenanya harus dikuatkan ; ------------------------------------------------------------------------
ng
Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan tingkat banding
Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 242 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pengadilan Tinggi akan
do
A gu
memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ; ----------------------------------------
In
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan
dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua
tingkat
peradilan
;
lik
ah
------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------
ub
Memperhatikan dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang masih berlaku dan berhubungan dengan perkara ini khususnya pasal 2 ayat
ep
(1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, pasal 88 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP
si
R
jo pasal 372 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo pasal 24 ayat (1)
ng
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian jo PP Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan kepada
do
MENGADILI :
In
A gu
saksi dan korban dan pasal 193 ayat 1 KUHAP ; ---------------------------------------------
ne
ah
ka
m
-
Penuntut
Umum
;
lik
Jaksa
---------------------------------------------------------------
ub
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 2301/ Pid.Sus/2013/PN.TNG, tertanggal 25 Maret 2014 yang dimintakan
ep
banding tersebut ; -----------------------------------------------------------------3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -------------
R
ah
ka m ah
1. Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan
s
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat
ne do In
A
gu
ng
M
peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 32
R ep ub
putusan.mahkamahagung.go.id rupiah)
;
ne si a
hk am
33 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
------------------------------------------------------------------------------------
ng
---- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Banten pada hari Jum’at , tanggal 2 Mei 2014 , oleh
A gu
do
kami PROF.DR.J. NABABAN, SH.,M.Hum. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi
Banten sebagai Hakim Ketua Majelis, LIEF SOFIJULLAH, SH.,M.Hum. dan
In
SRI ANGGARWATI, SH.,M.Hum. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banten sebagai
Hakim – Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan
lik
ah
Tinggi Banten tanggal 22 April 2014 Nomor : 40/PEN.PID/2014/PT.BTN. ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana
ub
Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut dan LINDA BIRSYE, SH.,MH. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh
ep
Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ; ---------------------------------------------------------
ne
Ttd.
do
Ttd.
PROF. DR. J. NABABAN, SH.,MHum.
In
A gu
LIEF SOFIJULLAH, SH.,M.Hum.
lik
Ttd.
ka m ah
si
HAKIM KETUA MAJELIS ,
R
HAKIM - HAKIM ANGGOTA ,
ng
SRI ANGGARWATI, SH.,M.Hum.
ub
PANITERA PENGGANTI , ---------------------------
ep
--------
Ttd.
s do
Hal. 33 dari 29 hal.Putusan Pidana No.40/PID/2014/PT.BTN
In
A
gu
ng
M
R
ah
LINDA BIRSYE, SH.,MH.
ne
ah
ka
m
diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 33
R ep ub
ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
s ne do In
A
gu
ng
M
R
ah
ep
ub
lik
ka m ah
In
A gu
do
ng
ne
si
R
ah
ep
ka
ub
m
lik
ah
In
A gu
do
ng
hk am
34 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 34
R ep ub
ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
s ne
do
Hal. 35 dari 29 hal.Putusan Pidana No.40/PID/2014/PT.BTN
In
A
gu
ng
M
R
ah
ep
ub
lik
ka m ah
In
A gu
do
ng
ne
si
R
ah
ep
ka
ub
m
lik
ah
In
A gu
do
ng
hk am
35 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 35
LAMPIRAN
Pengadilan Negeri Kelas IA Tangerang
Tersangka
Korban
Kunjungan Ke Pengadilan Untuk Wawancara
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
I.
Data Pribadi Nama
: Nurhayati
Tempat /tanggal lahir
: Tangerang, 10 Mei 1993
Status
: Mahasiswa
Alamat
: Kp. Andil Rt/Rw. 04/01, Ds. Talok, Kec. Kresek, Kab. : tangerang- Banten 15620
II.
Riwayat Pendidikan A. Formal Tamat 2005 SDN Talok, Tangerang Tamat 2008 SMP Kresek, Tangerang Tamat 2011 MAN Balaraja, Tangerang B. Non Formal Kursus Bahasa Inggris, pare Jawa TimurTahun 2012
III.
Pengalaman Bekerja : Belum Ada
IV.
Keterangan lain
:
Hobby
: membaca novel dan Buku Biografi, Menulis, dll.
Referensi
:-
V.
Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya
Tangerang, 03 April 2015
Nurhayati
