PEMBATALAN PUTUSAN KPPU NO.06/KPPU-L/2012 TENTANG PERSEKONGKOLAN TENDER PEMBANGUNAN TERMINAL ANGKUTAN JALAN SEI AMBARAWANG KOTA PONTIANAK TAHAP XI TAHUN 2012 (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 241 K/Pdt.Sus-KPPU/2014) Skripsi Diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum Untuk Memenuhi Persyatan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Oleh : Sicco Satria Negara NIM : 1112048000015
KO N S ENT RASI H UKUM BISNIS PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1438 H/ 2016 M
i
ii
iii
ABSTRAK SICCO SATRIA NEGARA. NIM 1112048000015. PEMBATALAN PUTUSAN KPPU NOMOR 06/KPPU-L/2012 TENTANG PERSEKONGKOLAN TENDER PEMBANGUNAN TERMINAL ANGKUTAN JALAN SEI AMBAWANG KOTA PONTIANAK TAHAP XI TAHUN 2012 (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 241 K/Pdt.Sus-KPPU/2014). Program Studi Ilmu Hukum, Konsentrasi Hukum Bisnis, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 1438 H/ 2016 M. xii + 87 halaman + hal lampiran. Penelitian ini menganalisis putusan Mahkamah Agung Nomor 241 K/Pdt.Sus-KPPU/2014 tentang persekongkolan tender pembangunan Terminal Angkutan Jalan Sei Ambarawang Kota Pontianak dan mengetahui upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk menangani persekongkolan tender. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara ilmiah, praktis, maupun akademis yakni sebagai masukan bagi penulis atau pihak-pihak yang mempunyai keinginan kasus persekongkolan tender yang telah diputuskan oleh Mahkamah Agung. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan (library research) yang bersifat yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan, literatur, dan pendapat ahli. Dalam studi kepustakaan, penulis menganalisis putusan Mahkamah Agung Nomor 241 K/Pdt.SusKPPU/2014 berdasarkan pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Bahwa Mengacu kepada hubungan kekeluargaan, kesamaan dokumen, terjadinya pemalsuan tanda tangan ketika pendaftaan/ pengambilan dokumen, upaya membatasi peserta tender, dan pemberian fasilitas (keistimewaan) kepada pihak tertentu untuk memenangkan tender. Maka terpenuhi unsur-unsur pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Akibat hukum atas lahirnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 241 K/Pdt.Sus-KPPU/2014 yang membatalkan Putusan KPPU Nomor 06/KPPU-L/2012. Maka sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku usaha tidak berlaku lagi dan proses Tender Pembangunan Terminal Angkutan Jalan Sei Ambawang Kota Pontianak Tahap XI Tahun 2012 juga dinyatakan sah dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Kata Kunci
:Persaingan Usaha Tidak Sehat, PersekongkolanTender, Putusan Mahkamah Agung.
Pembimbing : Dr. H. Nahrowi, S.H, M.H, H. Syafrudin Makmur, S.H, M.H Daftar Pustaka: Tahun 1979 Sampai Tahun 2013
iv
KATA PENGANTAR
Alhamdulillahirobbil’alamin, segala puji syukur senantiasa terpanjatkan atas kehadirat Allah SWT dengan kenikmatan dan kesempatan yang diberikan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan berbagai kemudahan. Shalawat serta salam penulis curahkan kepada junjungan Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang selalu memberi syafaat kepada umatnya dari setiap lafadz shalawat yang terucap. Penulis sadar bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini tidak luput dari dukungan dan bantuan banyak pihak, dengan segala kerendahan hati dan rasa syukur penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada yang terhormat: 1. Dr. Asep Saepuddin Jahar MA Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta jajaran dan staff Fakultas Syariah dan Hukum. 2. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Drs. Asep Syarifuddin Hidayat SH, MH dan Bapak Drs. Abu Tamrin SH, M.Hum Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum yang senantiasa memberikan bimbingan, saran dan banyak ilmu kepada penulis dalam mengerjakan skripsi ini. 3. Dr. H. Nahrowi, S.H, M.H. dan H. Syafrudin Makmur, S.H, M.H. dosen pembimbing yang telah bersedia menyediakan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan saran, arahan, masukan dan bimbingan kepada penulis terhadap proses penyusunan skripsi ini. v
4. Seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah mendidik dan membimbing penulis selama masa perkuliahan. Seluruh Staff Fakultas Syariah dan Hukum, Staff Perpustakaan Utama, Staff Perpustakaan Fakultas, atas segala pelayanan yang diberikan kepada penulis. 5. Kepada Orang Tua Penulis. Ayahanda Anwar Mulyono dan Ibunda Eny Kustini. Muhammad Figo Pahlevi adikku tercinta, tak terhingga memberikan kasih sayang dan do’anya untuk kesuksesan penulis dan tidak lupa pula untuk Mbah Darmi, Tante Tun, Mbak Indah, dan anggota keluarga lain yang tinggal di Semarang. Terima kasih untuk suntikan motivasi dan semangatnya selama ini. 6. Kepada seluruh kawan-kawan Ilmu Hukum angkatan 2012, Choir, Aras, Reinaldo, Milzam, Beny, Akbar, Bang Zul, Rama, Alif, Bang Dekur, Ucup, Reinaldi, Bachdad, Deni Fernandes, BP, Malik, dan lain yang tidak mungkin disebutkan satu per satu. Terima kasih untuk ilmu, berbagai argument yang terlontar, kerjasama membuat makalah dan kesediaan untuk menjadi pennyanggah yang baik. Semoga sukses menyertai kita, dan hubungan keluarga ini akan selalu terkenang sepanjang hayat. 7. Teman-teman yang tergabung dalam Delegasi Lomba Persidangan Semu NMCC di Universitas Pancasila sekaligus anggota MCC (Mout Court Community) di Fakultas Syariah dan Hukum, Reinaldo, Saul, Bang Rian, Kak Novita, Kak Ummu, Akbar, Jannah, Yana, Nafis, Tresna dan anggota tim lainnya. Terima kasih untuk pengalaman yang tak akan pernah
vi
terlupakan dan berbagai hasil kajian yang sangat berharga untuk penulis pribadi. Keluarga besar KKN Gemah Ripah 2015, semoga apa yang telah dilakukan bisa jadi lumbung pahala di sisi Allah SWT, terus semangat dan berharap komunikasi akan terus terjaga sampai nanti. 8. Segenap pengurus Musholla Al Hurriyah, terima kasih untuk ilmu dan wejangan yang selalu menginspirasi penulis dalam kehidupan ini. Berbagai kajian di bidang agama, dan sosial bisa menambah wawasan dan ilmu yang bermanfaat baik di dunia dan akhirat. Teman-teman seperjuangan di Universitas Pamulang khususnya Prodi Sastra Inggris, untuk Julio, Bang Pian, Savira, Thomas, Buyung, Rizal, Yudi, Topa, Mas Tom, Yophi, Uci dan kawan lainnya. Tetep semangat menuntut ilmu, sampai jumpa di dunia kerja sesungguhnya. 9. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah membalasnya. Amiiin. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi yang membacanya terkhusus untuk mahasiswa/i Fakultas Syariah dan Hukum.
Jakarta, 26 September 2016
Penulis
vii
Daftar Isi LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING……………………………………..i LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI……………………………………………ii LEMBAR PERNYATAAN………………………………………………………iii ABSTRAK……………………………………………………………………..…iv KATA PENGANTAR……………………………………………………………v DAFTAR ISI……………………………………………………………………viii BAB I PENDAHULUAN…………………………………………………….....1 A. Latar Belakang Masalah……………………………………………...1 B. Identifikasi Masalah…………………………………………………..8 C. Pembatasan dan Rumusan Masalah Masalah…………………….…..9 D. Tujuan dan Manfaat Penelitian……………………………………...10 E. Kerangka Konseptual……………………………………………….12 F. Tinjauan (Review) Kajian Terdahulu………………………………..14 G. Metode Penelitian……………………………………………………16 H. Sistematika Penulisan………………………………………………..19 BAB II TINJAUAN UMUM HUKUM PERSAINGAN USAHA DAN PERSEKONGKOLAN TENDER…………………………….....23
viii
A. Pengertian dan Perkembangan Hukum Persaingan Usaha………….23 1. Pengertian Hukum Persaingan Usaha………………………23 2. Perkembangan Persaingan Usaha di Indonesia…………….24 3. Peraturan Tentang Persaingan Usaha di Indonesia…………27 B. Pengertian Persekongkolan Dalam Hukum Anti Monopoli………...29 C. Konsep Pendekatan Per se Illegal dan Rule of Reason dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat………………………30 1. Pendekatan Per se Illegal…………………………………..31 2. Pendekatan Rule of Reason………………………………...32 D. Pengertian Persekongkolan Tender…………………………………33 E. Persekongkolan Tender Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999………………………………………………………….36
BAB III PEMBATALAN PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA………………………………………………………………...39 A. Peranan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Penegakan Hukum Persaingan di Indonesia………………………...39 B. Pelaksanaan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha………...42 C. Pembatalan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha…………45
ix
BAB IV ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 241 K/PDT.SUS-KPPU/2014………………………………………….49 A. Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 241 K/Pdt.SusKPPU/2014 tentang Pembatalan Putusan KPPU Nomor 06/KPPUL/2012……………………………………………………………...49 1. Posisi Kasus Persekongkolan Tender Pembangunan Terminal ALBN Sei Ambawang Kota Pontianak Tahap XI Tahun 2012……………………………………………..49 2. Aspek Materiil dan Formil Perkara………………………...51 a. Aspek Materiil dan Unsur-Unsur Pasal 22 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1999………………………..51 b. Aspek Formil Pelaku Usaha………………………….58 3. Analisis……………………………………………………..59 B. Akibat Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 241 K/Pdt.Sus-KPPU/2014 tentang Pembatalan Putusan KPPU Nomor 06/KPPU-L/2012………………………………..…………78
BAB V PENUTUP……………………………………………………………….81 A. Kesimpulan………………………………………………………...81 B. Saran………………………………………………………………..82 DAFTAR PUSTAKA……………………………………………………………84
x
LAMPIRAN-LAMPIRAN A. Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 241 K/Pdt.SusKPPU/2014
xi
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Pada dasarnya setiap manusia pasti memilki berbagai kebutuhan untuk tetap dapat menjalankan kehidupannya. Kebutuhan manusia tersebut dapat dipenuhi melalui berbagai barang dan jasa. Dalam era modern sekarang ini setiap manusia tidak perlu memproduksi atau menghasilkan sendiri semua barang/jasa yang dibutuhkan, melainkan dapat dilakukan dengan pertukaran, perdagangan, jual-beli, dan penyewaan.1 Disisi lain dalam aktivitas bisnis terdapat persaingan di antara pelaku usaha yang akan berusaha menciptakan serta memasarkan produk baik berupa barang dan atau jasa sebaik mungkin agar diminati dan dibeli oleh konsumen. Globalisasi ekonomi menyebabkan setiap negara harus membuka pasar dalam negerinya agar produk barang dan/ atau jasa dari luar negeri dapat masuk dan bersaing dengan barang dan/ atau jasa dalam negeri.2 Oleh karena itu, harus didukung oleh kesiapan pelaku usaha dalam negeri untuk bersaing. maka keadaan ini dapat saja mengancam kesinambungan kegiatan usaha dari para pelaku usaha domestik bahkan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional. Lemahnya daya saing dalam
1
negeri itu antara lain, disebabkan
Irma Nilasari dan Sri Wiludjeng, Pengantar Bisnis, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006),
h.1. 2
Hermansyah, Pokok-pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, (Jakarta:Kencana, 2009), h. 145.
1
2
terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat oleh pelaku usaha. Charles E. Mueller mengemukakan tiga pendekatan yang bisa diambil oleh negara-negara di dalam menangani bidang industrinya. Pertama, negaranegara bisa memakai pendekatan “lasses-faire” (memiliki arti “biarkan sendiri”) yang sama sekali mengharamkan campur tangan pemerintah dalam industri. Kedua Negara-negara juga bisa memakai pendekatan “public supervision” ditandai dengan penguasaan negara atas industri-industri penting. Terakhir dapat juga digunakan pendekatan “antitrust”, yakni kebijakan yang mensyaratkan pemerintah bertanggung jawab atas terjadinya persaingan sehat di antara para pelaku usaha, namun sama sekali dilarang campur tangan di dalam keputusan-keputusan tentang harga maupun output produksi.3 Masalah persaingan usaha sesungguhnya adalah merupakan urusan para pelaku dunia usaha, dimana negara tidak ikut campur. Namun demikian, dalam dunia usaha perlu diciptakan “level playing field” yang sama antara pelaku usaha maka pada akhirnya negara sangat diperlukan untuk ikut campur. Keterlibatan negara dibidang hukum termasuk masalah yang bersifat perdata, untuk melindungi pihak yang lemah agar terhindar dari dari tindakan eksploitasi oleh pihak yang kuat.4 Guna mendukung kondisi persaingan usaha yang sehat, terbuka dan dicita-citakan oleh banyak pelaku usaha, maka
3
Aris Siswanto, Hukum Persaingan Usaha,cetakan pertama, (Jakarta: Ghalia Indonesia,2002), h.10. 4
Dhaniswara K. Harjono, Aspek Hukum Dalam Bisnis, (Jakarta:Pusat Pengembangan Hukum dan Bisnis Indonesia,2009), h.165.
3
diperlukan kebijakan persaingan usaha. kebijakan persaingan usaha bertujuan untuk meminimalkan inefisiensi perekonomian yang diakibatkan oleh perilaku pelaku usaha yang cenderung bersifat anti persaingan dan berkeinginan melakukan praktek monopoli seenaknya.5 Untuk itu, pada tanggal 5 Maret 1999 dibuatlah Undang-Undang yang mengatur persoalan antimonopoli, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 (LN 1999-33) tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.6 Dengan disahkannya Undang-undang No. 5 Tahun 1999, diharapkan Undang-undang tersebut menjadi sebuah instrumen hukum yang bertujuan agar dapat menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat, kompetitif,
serta
mendorong
terciptanya
efisiensi
yang
menunjang
pertumbuhan ekonomi. Pembentukan dan pemberlakuan Undang-Undang Anti Monopoli di Indonesia pada hakikatnya merupakan salah satu bentuk pengejawantahan sikap bangsa Indonesia dalam rangka mencapai dan mewujudkan cita-cita luhur bangsa. Cita-cita itu merupakan arahan dan sebagai penentu arah dari tujuan nasional Indonesia. Terwujud atau tidaknya cita-cita bangsa Indonesia, tergantung pada upaya seluruh komponen bangsa Indonesia yang bahu membahu antara pemerintah dengan masyarakat dalam melakukan pembangunan secara menyeluruh di semua sektor. Pembangunan nasional tersebut antara lain mencakup aspek-aspek ekonomi, budaya, politik, demografi, psikologi, 5
Faisal Basri, Perekonomian Indonesia, Tantangan dan Harapan Bagi Kebangkitan Indonesia, (Jakarta:Erlangga, 2002), h. 326. 6
Munir Fuady, Hukum Antimonopoli, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti,2009),h.3.
4
hukum, intelektual maupun teknologi, dan industri.7 Pembangunan nasional secara menyeluruh tersebut merupakan pembangunan yang produktif, mengutamakan perbaikan taraf hidup rakyatnya, mendistribusikan ke seluruh wilayah tanpa terkecuali, menciptakan masyarakat adil dan makmur meliputi segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Apabila didasarkan pada sifat atau jenis perjanjian maka perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah termasuk pada Perjanjian Timbal Balik karena masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban. Juga termasuk pula Perjanjian Atas Beban karena masing-masing pihak mempunyai kewajiban memberikan sesuatu prestasi. Jika berdasarkan cara terbentuknya dapat digolongkan sebagai Perjanjian Konsensuil karena timbulnya perjanjian berdasarkan adanya kata sepakat dari pihak Pejabat Pembuat Komitmen dengan pihak Penyedia Barang. Pada perjanjian Pengadaan Barang/Jasa inipun sangat tepat digolongkan pada Perjanjian Formil karena dalam proses pelaksanaannya mengharuskan melalui beberapa tahapan/formalitas yang sudah ditentukan.8 Berbicara mengenai sejarah pengadaan barang dan jasa oleh Pemerintah dimulai dari adanya transaksi pembelian atau penjualan barang di pasar secara langsung (tunai). Kemudian berkembang kearah pembelian berjangka waktu pembayaran, dengan membuat dokumen pertanggungjawaban (antara pembeli dan penjual), dan pada akhirnya melalui pengadaan dengan cara proses 7
Dhaniswara K.Harjono, Hukum Penanaman Modal, (Jakarta: PT. Raja Grafindo,2007)
,h.3. 8
Hans Kelsen, General Theory Of law and State, Penerjemah Somardi, (Jakarta: BEE Media Indonesia, 2007), hal. 81.
5
pelelangan yang pemenangnya ditentukan oleh perwakilan Pemerintah (Panitia Tender). Dalam prosesnya, pengadaan barang dan jasa melibatkan beberapa pihak terkait sehingga perlu ada etika, norma dan prinsip pengadaan barang dan jasa untuk dapat mengatur atau yang dijadikan dasar penetapan kebijakan pengadaan barang dan jasa.9 Pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan kegiatan pemerintah yang memiliki dampak luas terhadap perekonomian suatu daerah bahkan perekonomian nasional. Dimana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Daerah (APBN/APBD) dipercaya merupakan salah satu mesin pendorong pertumbuhan ekonomi. Hal ini akan semakin terasa dalam negara yang mengalami krisis perekonomian sebagai dampak dari krisis global yang mempengaruhi seluruh komponen-komponen perekonomian seperti halnya negara Indonesia.
Karena itu APBN/APBD memiliki peran yang sangat
signifikan dalam mendorong tercapainya target dan sasaran makro ekonomi nasional maupun daerah. maka APBN/APBD seyogyanya diarahkan untuk mengatasi berbagai kendala dan permasalahan pokok, sekaligus mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah. Undang-Undang Anti Monopoli telah mengatur bahwa pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender, melakukan perbuatan yang bertentangan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat antara lain pembatasan akses pasar dan kolusi. Selanjutnya, pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan 9
Andrian Sutedi, Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya, (Jakarta: Sinar Grafika,2009),h.1
6
pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat,
10
dan pelaku usaha dilarang
bersekongkol dengan pihak lain untuk menghambat produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa pelaku usaha pesaingnya dengan maksud agar barang dan/atau jasa yang ditawarkan atau dipasok di pasar bersangkutan menjadi berkurang baik dari jumlah kualitas, maupun ketepatan waktu yang dipersyaratkan. Persekongkolan tender dapat saja terjadi dalam proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah maupun swasta, dan tidak jaang pula persekongkolan dalam tender melibatkan pihak Panitia Pengadaan Barang dan Jasa itu sendiri.
11
Hal demikian dapat terindikasi dari lemahnya
penyaringan atau pemeriksaan dari Panitia Pengadaan Barang dan Jasa tersebut terhadap dokumen para peserta tender, yang mana seharusnya indikasi-indikasi persekongkolan tersebut dapat ditelaah secara dini sebelum dikeluarkan penetapan pemenang tender. Namun faktanya, indikasi-indikasi persekongkolan tender seringkali lolos dari pantauan dan penilaian Panitia Pengadaan Barang dan Jasa. Terkesan seolah-olah ada unsur kesengajaan dari Panitia Pengadaan Barang dan Jasa untuk mengesampingkan fakta dan indikasi yang menjurus pada persekongkolan tender. 10
Rachmadi Usman, Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama,2004),h.80. 11
Santy, ” Tinjauan Hukum Persekongkolan Tender Pengadaan Barang dan Jasa dalam Pembangunan Rumah Dinas Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Propinsi Sumatera Utara Pada Putusan Komisi Pengawas Persaingan usaha (KPPU) Nomor 12/KPPUL/2008” (Tesis S2 Program Pasca Sarjana, Universitas Islam Riau, 2011), h.15.
7
Sebagai lembaga yang diamanatkan oleh Undang-Undang No.5 Tahun 1999 Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) berkewajiban untuk memastkan terciptanya iklim persaingan usaha yang sehat dan kondusif di Indonesia. Implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 telah dijalankan selama beberapa tahun dan sepanjang periode tersebut KPPU telah menerima kurang lebih 4000 laporan dari masyarkat mengenai dugaan persekongkolan tender. Fakta tersebut menunjukkan bahwa kondisi terkini pengadaan barang dan jasa masih banyak diwarnai perilaku usaha yang tidak sehat, seperti melakukan pembatasanpasar, praktik persekongkolan, serta melakukan kolusi dengan panitia pengadaan untuk menentukan hasil akhir lelang. Namun terkadang keinginan untuk menjadi yang paling unggul dan kuat di pasar tidak diikuti dengan kemampuan dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas barang dan jasa yang dihasilkan, atau memperluas penjualan dan pemasaran menggunakan alat yang bertentangan dengan itikad baik dan kejujuran dalam pergaulan ekonomi.12 Berdasarkan latar belakang dari permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul: PEMBATALAN PUTUSAN KPPU NOMOR 06/KPPUL/2012 TENTANG PERSEKONGKOLAN TENDER PEMBANGUNAN TERMINAL
12
ANGKUTAN
JALAN
SEI
AMBAWANG
KOTA
Maulana Ichsan Setiadi, ”Analisis Yuridis Putusan KPPU Nomor 16/KPPU-L/2009 Tentang Persekongkolan Tender Jasa Kebersihan (Cleaning Service) di Bandara Soekarno Hatta ” (Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014), h.4.
8
PONTIANAK
TAHAP XI TAHUN 2012 (Studi Putusan Mahkamah
Agung Nomor 241 K/Pdt.Sus-KPPU/2014) B. Identifikasi Masalah Berdasarkan penelitian skripsi ini, penulis mengidentifikasi masalah diantaranya: a. Praktik Monopoli pemusatan kekuasaan oleh PT. Zuty Wijaya Sejati serta Peserta Tender lainnya dan Panitia Lelang yang mengakibatkan dikuasainya produksi atau pemasaran barang dan jasa dalam pelelangan Pembangunan Terminal Angkutan Jalan Sei Ambawang Kota Pontianak Tahap XI Tahun 2012 menimbulkan persaingan tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. b. Praktik Persekongkolan antara Peserta Tender dan Panitia Lelang yang di fasilitasi dengan maksud untuk menjadikan PT. Zuty Wijaya Sejati menjadi pemenang tender Pembangunan Terminal Angkutan Jalan Sei Ambawang Kota Pontianak Tahap XI Tahun 2012. Bahwa dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 241 K/Pdt.Sus-KPPU/2014 PT. Zuty Wijaya Sejati dinyatakan tidak bersalah melakukan persekongkolan tender baik secara horizontal maupun vertikal. c. Akibat Hukum putusan Mahkamah Agung Nomor 241 K/Pdt.SusKPPU/2014 yang membatalkan serta menyatakan putusan KPPU Nomor 06/KPPU-L/2012 tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak berlaku kembali. Melihat implikasi atau dampak dari putusan Mahkamah Agung
9
tersebut terhadap proses Pembangunan Terminal Angkutan Jalan Sei Ambarawang Kota Pontianak Tahap XI Tahun 2012. C. Pembatasan dan Rumusan Masalah 1. Pembatasan Masalah Dalam penelitian skripsi ini, penulis membatasi hanya membahas mengenai
praktik
persekongkolan
tender
pembangunan
Terminal
Angkutan Jalan Sei Ambawang Kota Pontianak Tahap XI Tahun 2012 yang telah melanggar Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dengan menganalisis putusan Mahkamah Agung No.241 K/Pdt.Sus-KPPU/2014, melihat
substansi
Undang-Undang
dan
Peraturan
dalam
bidang
pembatalan putusan KPPU, serta menguraikan aspek-aspek hukum pembatalan putusan KPPU di Indonesia. 2. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1.
Apakah putusan Mahkamah Agung No. 241 K/Pdt.Sus-KPPU/2014 tentang pembatalan putusan KPPU No.06/KPPU-L/2012 telah sesuai dengan ketentuan pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999?
2.
Bagaimana akibat hukum putusan Mahkamah Agung No. 241 K/Pdt.Sus-KPPU/2014 tentang praktik persekongkolan tender
10
pembangunan Terminal Angkutan Jalan Sei Ambarawang Kota Pontianak Tahap XI Tahun 2012? D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 1. Tujuan Penelitian Penelitian ini secara umum bertujuan menganalisis praktik persekongkolan tender di Indonesia dengan studi kasus putusan Mahkamah Agung ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larang Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Sedangkan secara khusus penelitian ini bertujuan: a.
Untuk menganalisis putusan Mahkamah Agung No. 241 K/Pdt.SusKPPU/2014 tentang pembatalan putusan KPPU No.06/KPPUL/2012.
b.
Untuk mengetahui akibat hukum putusan Mahkamah Agung No. 241 K/Pdt.Sus-KPPU/2014
tentang
pembatalan
putusan
KPPU
No.06/KPPU-L/2012. 2. Manfaat Penelitian Secara garis besar manfaat penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu : a. Manfaat Teoritis Hasil penelitian ini diharapkan akan menambah pengetahuan mengenai analisis yang dilakukan terhadap putusan Mahkamah Agung tentang tindakan persekongkolan tender yang ditinjau dengan Undang-
11
Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. b. Manfaat Praktis Adapun manfaat praktis dalam penelitian ini, yaitu : 1)
Bagi Akademis Dapat menambah pengalaman dan pengetahuan yang kelak dapat diterapkan dalam dunia nyata sebagai bentuk partisipasi dalam pembangunan negara dan masyarakat Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta dalam kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat internasional.
2)
Bagi Masyarakat Umum Diharapkan
dapat
memberikan
pengetahuan
kepada
masyarakat untuk mengetahui penerapan pasal-pasal yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dalam menangani kasus persekongkolan tender pembangunan Terminal Angkutan Jalan Sei Ambawang Kota Pontianak Tahap XI Tahun 2012, dan memahami akibat dari pembatalan putusan KPPU terhadap tender yang dijadikan perkara dalam putusan tersebut.
3)
Bagi Pemerintah Dapat memberikan saran kepada pemerintah dan KPPU untuk mengambil kebijakan-kebijakan dalam kasus praktik persekongkolan
12
tender pembangunan Terminal Angkutan Jalan Sei Ambawang Kota Pontianak Tahap XI Tahun 2012 serta dalam pengawasan dan penyelesaian persekongkolan tender di Indonesia dan memahami akibat dari pembatalan putusan KPPU terhadap tender yang dijadikan perkara dalam putusan tersebut. E. Kerangka Konseptual Suatu Kerangka Konseptual merupakan kerangka pemikiran yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang menjadi pegangan dalam proses penelitian. Suatu konsep bukanlah merupakan gejala yang akan diteliti tetapi merupakan abstraksi dari gejala tersebut. Gejala disini biasanya dinamakan fakta sedangkan konsep merupakan uraian penjelasan mengenai hubungan-hubungan dalam fakta tersebut.13 Adapun beberapa pengertian yang menjadi konseptual skripsi ini akan dijabarkan dalam uraian di bawah ini: 1.
Pelaku Usaha Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendir maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.
13
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press,1986),h.132.
13
2.
Persaingan Usaha Tidak Sehat Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.
3.
Persekongkolan Persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol.
4.
Tender Tender merupakan suatu proses pengajuan penawaran yang dilakukan oleh kontraktor yang akan dilaksanakan di lapangan sesuai dengan
dokumen
tender.
memborong suatu
Pengertian
tender
pekerjaan, mengadakan
mencakup
untuk
barang-barang atau
menyediakan jasa. 5.
Dokumen Pengadaan Dokumen yang ditetapkan oleh ULP/Pejabat Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses Pengadaan Barang/Jasa.
F. Tinjauan (Review) Kajian Terdahulu:
14
Nama penulis/Judul No.
Skripsi,
Substansi
Perbedaan
Jurnal/Tahun 1.
Omar
Skripsi ini menjelaskan Peneliti
Mardhi/Analisis
pandangan
menulis
tentang
negara analisis putusan Mahkamah
Yuridis Kedudukan Jepang dan Amerika Agung No. 241 K/Pdt.SusHukum
Panitia Serikat
mengenai KPPU/2014 tentang praktik
Tender
Dalam persekongkolan tender persekongkolan
Kasus-Kasus
dan kedudukan hukum pembangunan
Persekongkolan
panitia tender dalam Angkutan
Tender
tender Terminal
Jalan
Sei
Secara persekongkolan tender Ambawang Kota Pontianak
Vertikal
Di secara vertikal ditinjau Tahap
Indonesia/Fakultas
Tahun
2012.
dari The Sherman Act Ditinjau dari Perpres No. 54
Hukum, Universitas 1890 dan The Japanese Tahun Indonesia, 2011.
XI
Antimonopoly Act.
2010
Pengadaan
tentang Barang/Jasa
Pemerintah dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1999
tentang
Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
15
2.
Maulana
Ichsan Skripsi ini membahas Peneliti
Setiadi/Analisis
mengenai
menulis
tentang
analisis putusan Mahkamah
Yuridis
Putusan persekongkolan tender Agung No. 241 K/Pdt.Sus-
KPPU
Nomor proyek jasa kebersihan KPPU/2014 tentang praktik
16/KPPU-L/2009
di Bandara Soekarno persekongkolan
Tentang
Hatta
dengan pembangunan
Persekongkolan
menganalisis
putusan Angkutan
Tender
Jasa KPPU
Kebersihan
Terminal Jalan
Sei
No.16/KPPU- Ambawang Kota Pontianak
L/2009,
dan Tahap
(Cleaning
Service) perlindungan
Di
Bandara dan sanksi yang dapat Tahun
Soekarno
tender
Hatta/ dilakukan
XI
Tahun
2012.
hukum Ditinjau dari Perpres No. 54 2010
untuk Pengadaan
Fakultas Syariah dan menangani
tentang Barang/Jasa
Pemerintah dan Pasal 22
Hukum, Universitas persekongkolan tender Undang-Undang Nomor 5 Islam Negeri Syarif yang
diatur
Hidayatullah,2014.
22
Pasal Undang Tahun
dalam Tahun
1999
tentang
Undang- Larangan Praktik Monopoli Nomor
1999
5 dan Persaingan Usaha Tidak
tentang Sehat.
Larangan
Praktik
Monopoli
dan
Persaingan Tidak Sehat.
Usaha
16
G. Metode Penelitian 1. Tipe Penelitian Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistemasis, dan konsisten.14 Metodologis berarti sesuai dengan metode dan cara tertentu; sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu. Dari definisi diatas, maka nyata bahwa penelitian adalah suatu penyelidikan yang terorganisasi. Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian kepustakaan (library research), yang bersifat yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan mengacu pada norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan, literature, pendapat ahli, makalah-makalah, keputusan pengadilan serta norma-norma yang berlaku di masyarakat atau juga yang menyangkut kebiasaan yang berlaku di masyarakat.15 2. Pendekatan Masalah Pendekatan masalah dalam skripsi ini dengan tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, maka pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-Undangan (Statute approach), Pendekatan 14
15
Moh Nazir, Metode Penelitian, Cet . VII (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 57.
Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, Peranan dan Penggunaan Kepustakaan di Dalam Penelitian Hukum, (Jakarta: Pusat Dokumentasi Universitas Indonesia,1979), h.18.
17
Konspetual (conceptual approach), dan Pendekatan Kasus (Case approach).16
Pendekatan
Perundang-Undangan
(Statute
approach),
diterapkan guna memahami bagaimana persaingan usaha yang sehat dalam monopoli suatu kegiatan pasar dimana dalam persaingan tender pembangunan Terminal Angkutan Jalan Sei Ambawang Kota Pontianak Tahap XI Tahun 2012 terjadi pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pendekatan Konseptual (conceptual approach) diterapkan guna memahami konsep-konsep persaingan usaha tidak sehat, persekongkolan tender, Pendekatan Kasus (Case approach) diterapkan dalam mengamati telaah beberapa kasus yang sudah menjadi putusan pengadilan tetap yang berhubungan dengan kasus Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. 3. Bahan Hukum Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini ada tiga jenis, yaitu: a. Bahan hukum primer Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mencakup ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan mempunyai kekuasaan hukum yang mengikat. Bahan hukum yang di gunakan penulis dalam penelitian ini adalah:
16
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, cet VI (Surabaya: Kencana,2010), h.96.
18
1)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
2)
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat,
3)
Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
4)
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU.
5)
Putusan Mahkamah Agung Nomor 241 K/Pdt.Sus-KPPU/2014 tentang Pembatalan Putusan KPPU Nomor 06/KPPU-L/2012.
b. Bahan hukum sekunder Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari penelusuran buku dan artikel yang berkaitan dengan penjelasan mendalam mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, diantaranya buku-buku, skripsi, tesis, dan disertasi mengenai hukum persaingan usaha serta artikel ilmiah dan tulisan di internet. c. Bahan non-hukum Bahan non hukum adalah bahan diluar bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dipandang perlu. Bahan non hukum berupa buku-buku mengenai Ilmu Politik, Ekonomi, Sosiologi, Filsafat, dan Kebudayaan
4. Pengelolaan dan Analisis Bahan Hukum
19
Adapun bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan non-hukum diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa, sehingga ditampilkan dalam penulisan yang lebih sistematis untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Selanjutnya setelah bahan hukum diolah, dilakukan analisis terhadap bahan hukum tersebut yang akhirnya akan diketahui bagaimana hasil dari analisis putusan Mahkamah Agung Nomor 241 K/Pdt.Sus-KPPU/2014 berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. H. Sistematika Penulisan Skripsi disusun dengan sistematika yang terbagi dalam lima bab. Penulisan skripsi mengacu pada buku pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum 2012. Adapun urutan dan tata letak masing-masing bab serta pokok pembahasannya adalah sebagai berikut. BAB I
Pendahuluan, isi dari bab ini menjelaskan alasan penulis memilih tema atau masalah yang kemudian diangkat menjadi judul penulisan hukum. Dalam bab ini juga akan dijelaskan tentang latar belakang, identifikasi dengan batasan dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjuan (review) kajian terdahulu, kerangka teoritis dan konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.
BAB II
Tinjauan Umum Hukum Persaingan Usaha dan Persekongolan Tender. Bab ini membahas tentang persaingan usaha dan
20
persekongkolan tender yang dijadikan bahan pertimbangan dalam melakukan analisis. Pada bab ini juga akan dibahas mengenai pengertian
dan
sejarah
persaingan
usaha
di
Indonesia,
perkembangan dan peraturan Tentang persaingan usaha di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, konsep pendekatan per se illegal persaingan
usaha,
pengertian
dan rule of reason dalam persekongkolan
tender,
persekongkolan tender berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. BAB III
Pembatalan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, pada bab ini penulis akan membahas gambaran umum putusan yang akan diteliti. Bab ini berisi Peranan Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Dalam Penegakan Hukum Persaingan di Indonesia,
Pelaksanaan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, dan Pembatalan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha BAB IV
Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 241 K/Pdt.Sus-KPPU/2014, pada bab ini akan dipaparkan hasil penelitian yakni bagian pertama, menelaah Putusan Mahkamah Agung Nomor 241 K/Pdt.Sus-KPPU/2014 yang terdiri dari posisi kasus, aspek materil dan formil perkara. Bagian kedua, mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan atas putusan Mahkamah Agung Nomor 241 K/Pdt.Sus-KPPU/2014 tentang Pembatalan Putusan KPPU Nomor 06/KPPU-L/2012.
21
BAB V
Penutup, berisi kesimpulan yang ditarik dari hasil penelitian sesuai dengan perumusan masalah yang telah ditetapkan dan saran-saran yang akan lahir setelah pelaksanaan penelitian berdasarkan pemaparan bab-bab sebelumnya.
BAB II TINJAUAN UMUM HUKUM PERSAINGAN USAHA DAN PERSEKONGKOLAN TENDER Pada bab ini akan dijelaskan mengenai pengertian hukum persaingan usaha, baik dari segi perkembangannya maupun berbagai peraturan yang mengikat di Indonesia. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai 2 pendekatan yang menjadi acuan bagi Komisi Pengawas Persaingan Usaha, untuk menanggulangi persaingan usaha tidak sehat yaitu pendekatan Per se Illegal dan Rule of Reason. Di pembahasan terakhir bab akan dipaparkan pengertian persekongkolan tender dilihat dari segi teoritis dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. A. Pengertian dan Perkembangan Hukum Persaingan Usaha 1. Pengertian Hukum Persaingan Usaha Persaingan mensyaratkan suatu iklim usaha yang kondusif, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, di mana para pelaku dipandang saling beroposisi.1 Hukum persaingan usaha bertujuan mengawal rivalitas tersebut. Persaingan (competition) dalam bahasa Inggris didefinisikan sebagai “rivalry between two or more businesses striving for the same customer or market”, (ada dua usaha atau lebih yang terlibat dalam upaya saling mengungguli). 1
Galuh Puspaningrum, Hukum Persaingan Usaha: Perjanjian dan Kegiatan yang Dilarang dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), h. 27.
23
24
Secara umum dapat dikatakan bahwa hukum persaingan usaha adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan persaingan usaha. Untuk memperoleh pengertian yang lebih mendalam, perlu dikemukakan beberapa pengertian hukum persaingan dari para ahli hukum persaingan usaha. Menurut Arie Siswanto, dalam bukunya yang berjudul “Hukum Persaingan Usaha” yang dimaksud dengan hukum persaingan usaha (competition law) adalah instrument hukum yang menentukan tentang bagaimana persaingan itu harus dilakukan. Meskipun secara khusus menekankan pada aspek “persaingan”, mengatur persaingan sedemikian rupa, sehingga ia tidak menjadi sarana untuk mendapatkan monopoli. Beranjak dari pengertian di atas,2 maka yang dimaksud dengan hukum persaingan usaha adalah seperangkat aturan hukum yang mengatur mengenai segala aspek yang berkaitan dengan persaingan usaha, mencakup hal-hal yang boleh dilakukan dan hal-hal yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha. Dari pernyataan tersebut, penulis melihat berdasarkan teori bekerjanya hukum yang dikemukakan oleh pakar hukum Satjipto Rahardjo. Menurutnya hukum tidak akan dapat bekerja dan menjadi kumpulan kata-kata kosong jika tidak diterapkan kepada masyarakat. Tolak ukur suatu hukum telah bekerja di masyarakat dapat dilihat dari fungsi hukum di masyarakat, yakni sebagai kontrol sosial dan sebagai alat untuk mengubah masyarakat. 2
Satjipto Rahardjo, Hukum dan Masyarakat, (Bandung: Angkasa Bandung, 1981), h.48.
25
2. Perkembangan Persaingan Usaha di Indonesia Sejarah pertumbuhan perekonomian Indonesia menunjukkan bahwa iklim bersaing di Indonesia belum terjadi sebagaimana yang diharapkan, dimana Indonesia telah membangun perekonomiannya tanpa memberikan perhatian yang memadai untuk terciptanya sebuah struktur pasar persaingan. 3Krisis ekonomi berkepanjangan yang dialami oleh Indonesia sejak tahun 1998 menunjukkan bahwa salah satu faktor penyebab rapuhnya perekonomian di Indonesia selama ini adalah para pelaku bisnis yang tidak mengenal kebijakan persaingan (competition policy) yang sejalan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat. Dasar pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah bahwa Undang-Undang tersebut dibuat untuk menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, mewujudkan iklim usaha yang kondusif, mencegah praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.4 Namun sering muncul kesan dikotomi (pemisahan) dalam mempersepsikan publik, yaitu konsumen di satu pihak, yang dipersepsikan sebagai masyarakat umum/ kepentingan umum, dan dunia usaha berada di sisi yang lain. Pandangan itu perlu dihilangkan karena undang-undang ini dilahirkan untuk menata 3
Agus Maulana, Pengantar Mikro Ekonomi, Jilid II (Jakarta: Bina Rupa Aksara, 2000),
h. 4. 4
Ayudha D. Prayoga,dkk, Persaingan Usaha dan Hukum yang Mengaturnya, (Jakarta :ELIPS,2000),h.49
26
dan melindungi kepentingan publik dalam arti keseluruhan.5 Secara yuridis tujuan persaingan usaha diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan usaha Tidak Sehat sebagai berikut :6 1.
Menjaga kepentingan umum serta melindungi konsumen
2.
Menumbuhkan iklim usaha yang sehat
3.
Menjamin kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi setiap orang
4.
Mencegah praktek-praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha
5.
Menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha dalam rangka meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Pemikiran yang demokrasi ekonomi perlu diwujudkan untuk menciptakan ekonomi yang sehat, maka disusunlah Undang-Undang tentang Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang dapat menegakkan hukum dan dapat memberikan perlindungan yang sama bagi setiap pelaku usaha dalam upaya menciptakan persaingan usaha yang sehat. Ketentuan hukum ini terdapat dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 5
Rakhmadewi Rosalifa Jihad, “Penanganan Persekongkolan Tender oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU): Perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999”, Jurnal Ilmiah, (Maret 2013): h.4. 6
L. Budi Kagramanto, Larangan Persekongkolan Tender (Perspektif Hukum Persaingan Usaha), (Surabaya: Srikandi, 2007), h.13.
27
1999 tentang Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 33 pada tanggal 5 Maret 1999 dan berlaku secara efektif 1 (satu) tahun sejak diundangkan.7 3. Peraturan Tentang Persaingan Usaha di Indonesia Indonesia sebagai negara berkembang pada dekade terakhir ini mengalami kemajuan yang cukup pesat, walaupun kemajuan tersebut ditandai masa-masa cukup sulit.8 Pembangunan yang dilakukan demi kemajuan negara Indonesia merupakan pembangunan yang dilakukan secara menyeluruh serta menyentuh segenap aspek hidup masyarakat, dalam arti tidak hanya menitikberatkan pada satu bidang tertentu saja. Pembangunan pada bidang ekonomi merupakan penggerak utama pembangunan, namun pembangunan ekonomi ini harus disertai upaya saling memperkuat, serta terpadu dengan pembangunan bidang lainnya. Dalam hal ini Hukum Anti Monopoli akan mengatur setidaknya kelompok-kelompok praktik ataupun segala bentuk kondisi yang menghalangi berlangsungnya kompetisi wajar di pasar, yaitu:9 a.
Persekongkolan yang bersifat restriktif.
b.
Praktik-praktik usaha tidak wajar yang merugikan konsumen.
7
Ningrum Natasya Sirait, Ikhtisar Ketentuan Persaingan Usaha, (Jakarta: PT Gramedia, 2010), hal. 1. 8 Johannes Ibrahim, Hukum Bisnis dalam Persepsi Manusia Modern, (Bandung: PT Refika Aditama, 2004), h.23. 9
Suyud Margono, Hukum Anti Monopoli, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h.31.
28
c.
Merger dan posisi dominan di pasar.
d.
Perangkapan jabatan di berbagai perusahaan.
e.
Penyalahgunaan posisi dominan di pasar.
f.
Pengaturan tentang pengecualian-pengecualian
g.
Badan pengawas yang independen.
h.
Penalti atau hukuman.
Isi Undang-Undang Anti Monopoli (Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan usaha Tidak Sehat) ini sesuai dengan standar internasional, yaitu sebagai berikut: a.
Melarang perjanjian yang mengakibatkan terjadinya praktik monopoli atau persaingan tidak sehat (Pasal 4, 7 s.d. 9, Pasal 10 s.d. 14, 22, 23).
b.
Mengizinkan sampai ke tingkat tertentu penetapan harga konsumen, perjanjian eksklusif serta perjanjian lisensi dan know-how (Pasal 5, 6, 15, dan Pasal 50 huruf b).
c.
Melarang penggabungan atau peleburan badan usaha, yang menyebabkan terjadinya posisi dominan di pasar atau persaingan usaha tidak sehat (Pasal 26 s.d. 29).
d.
Melarang tindakan merugikan konsumen, pemasok atau penerima barang dengan cara menyalahgunakan posisi dominan di pasar (Pasal 17 dan 18).
e.
Melarang menghalangi pesaing dengan tindakan-tindakan diskriminasi baik melalui harga, syarat-syarat perdagangan atau
29
penolakan melakukan hubungan usaha Pasal 7, 8, 16, 19, s.d. 21) B. Pengertian Persekongkolan Dalam Hukum Anti Monopoli Persekongkolan mempunyai karakteristik tersendiri, karena dalam persekongkolan (conspiracy/konspirasi) terdapat kerjasama yang melibatkan dua atau lebih pelaku usaha yang secara bersama-sama melakukan tindakan melawan hukum.10 Istilah persekongkolan (conspiracy) pertama kali ditemukan pada Antitrust Law di USA yang didapat melalui Yurisprudensi Mahkamah Tertinggi Amerika Serikat, berkaitan dengan ketentuan Pasal 1 The Sherman Act 1890, dimana dalam pasal tersebut dinyatakan ; “….. persekongkolan untuk menghambat perdagangan ….. (….conspiracy in restraint of trade…..) ”. Mahkamah Tertinggi USA juga menciptakan istilah “concerted action” untuk mendefinisikan istilah persekongkolan dalam hal menghambat perdagangan, dan kegiatan saling menyesuaikan berlandaskan pada persekongkolan guna menghambat perdagangan serta pembuktiannya dapat disimpulkan dari kondisi yang ada. Berdasarkan pengertian di USA itulah,
maka
persekongkolan
merupakan
suatu
perjanjian
yang
konsekuensinya adalah perilaku yang saling menyesuaikan. Secara yuridis pengertian persekongkolan usaha atau conspiracy ini diatur dalam Pasal 1 angka 8 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan usaha Tidak Sehat, yakni “sebagai bentuk kerjasama
10
Andi Fahmi Lubis, Dkk, Hukum Persaingan Usaha: Antara Teks dan Konteks.h. 21
30
yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol“.11 Bentuk kegiatan persekongkolan ini tidak harus dibuktikan dengan adanya perjanjian, tetapi bisa dalam bentuk kegiatan lain yang tidak mungkin diwujudkan dalam suatu perjanjian. Terdapat 3 (tiga) bentuk kegiatan persekongkolan yang dilarang oleh UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan usaha Tidak Sehat, yaitu: 1.
Persekongkolan untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender (Pasal 22),
2.
Persekongkolan untuk memperoleh/membocorkan rahasia dagang (Pasal 23),
3.
Persekongkolan untuk menghambat produksi dan/atau pemasaran produk (Pasal 24).
C. Konsep Pendekatan Per se Illegal dan Rule of Reason dalam UndangUndang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Secara prosedural, dalam melarang kegiatan yang mengakibatkan timbulnya monopoli, dikenal dua pendekatan. Pertama, pendekatan per se (dalam beberapa buku dikenal per-se illegal), yakni pendekatan yang melarangnya secara tegas, bahwa dengan hanya melakukan tindakan yang 11
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Pasal 1 angka 8 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
31
dilarang, demi hukum tindakan tersebut dianggap bertentangan dengan hukum yang berlaku. Pendekatan per se illegal biasanya dipergunakan dalam pasalpasal yang menyatakan istilah “dilarang”, tanpa anak kalimat “…yang dapat mengakibatkan…”.12 Kedua, pendekatan rule of reason, yaitu bahwa dengan telah terbukti dilakukannya tindakan yang dilarang tersebut saja, tidak otomatis tindakan tersebut sudah bertentangan dengan hukum, tetapi harus dilihat dulu sejauhmana akibat dari tindakan tersebut menimbulkan monopoli atau akan mengakibatkan kepada persaingan tidak sehat.13 Kedua pendekatan tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu menghindari terjadinya kerugian pada konsumen dan berupaya agar tindakan pelaku usaha tidak menghambat persaingan usaha. 1. Pendekatan Per se Illegal Menurut Dr. Sutrisno Iwantono, MA dalam tulisannya yang berjudul “ Per se Illegal dan Rule of Reason dalam Hukum Persaingan Usaha” yang dimaksud dengan per se illegal adalah suatu perbuatan yang bersifat dilarang atau illegal. Terhadap suatu perbuatan atau tindakan yang bersifat dilarang tanpa perlu pembuktian terhadap dampak dari perbuatan tersebut. Dengan kata lain Prinsip pendekatan per se illegal adalah suatu 12
(Hukum Online, “Pentingnya prinsip per se illegal dan rule of reason di UU Persaingan Usaha”, artikel diakses pada 3 Mei 2016 dari http : // www.Hukumonline.com /klinik /detail /lt4b94e6b8746a9/pentingnya-prinsip-per-se-dan-rule-of-reason-di-uu-persaingan-usaha. 13
Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern di Era Global, , (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), h. 214.
32
pendekatan yang digunakan oleh lembaga otoritas persaingan usaha, dimana prinsip ini menyatakan setiap perjanjian atau kegiatan usaha tertentu sebagai ilegal, tanpa pembuktian lebih lanjut atas dampak yang ditimbulkan dari perjanjian atau kegiatan usaha tertentu. Larangan-larangan yang bersifat per se illegal adalah larangan yang bersifat jelas, tegas, dan mutlak dalam rangka memberi kepastian bagi para pelaku usaha.14 Larangan ini bersifat tegas dan mutlak disebabkan perilaku yang sangat mungkin merusak persaingan, sehingga tidak perlu lagi melakukan pembuktian akibat perbuatan tersebut. Tegasnya prinsip Per Se melihat perilaku atau tindakan yang dilakukan adalah bertentangan dengan hukum. 2. Pendekatan Rule of Reason Pendekatan ini adalah pendekatan yang digunakan oleh lembaga otoritas persaingan usaha untuk membuat evaluasi mengenai akibat perjanjian, guna menentukan apakah perjanjian atau kegiatan tersebut bersifat menghambat atau mendukung persaingan.15 Artinya, penerapan hukumnya tergantung pada akibat yang ditimbulkannya, apakah perbuatan itu telah menimbulkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, karena titik beratnya adalah unsur materil dari perbuatannya.
14
Mustafa Kamal Rokan, Hukum Persaingan Usaha (Teori Dan Praktiknya Di Indonesia) , (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hal. 72. 15
A.M. Tri Anggraini, “Penerapan “Rule of Reason” dan “ Per Se Illegal dalam Hukum Persaingan”, Jurnal Hukum Bisnis no.2 vol.24 , (Mei 2005): h.9.
33
Ketika menggunakan teori rule of reason, pelaksanaan dari suatu tindakan yang dilarang perlu dibuktikan lebih dahulu, sampai beberapa jauh tindakan yang merupakan anti persaingan tersebut akan berakibat kepada pengekangan persaingan pasar yang menyebabkan persaingan usaha tidak sehat. Substansi penerapan rule of reason dalam UndangUndang No. 5 Tahun 1999 tentang Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tergambar dari konteks kalimat yang membuka alternatif interpretasi bahwa tindakan tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu akibatnya secara keseluruhan. 16 Jadi, tidak seperti teori per se illegal, dengan memakai teori rule of reason tindakan yang dilarang tidak otomatis bersalah, meskipun perbuatan
yang dituduhkan tersebut kenyataan terbukti telah dilakukan.
Kecuali ditentukan sebagai per se illegal, berdasarkan doktrin per se, kepatutan atau ketidakpatutan dari hambatan perdagangan ditentukan secara rule of reason. Kepatutan perdagangan ditentukan berdasarkan asas hukum dan kewajiban untuk menerapkan kepentingan umum yang termuat dalam peraturan perundang-undangan. D. Pengertian Persekongkolan Tender Secara filosofis, pengertian kejahatan bisnis mengandung makna bahwa telah terjadi perubahan nilai-nilai (values) dalam masyarakat ketika suatu kegiatan 16
bisnis
dioperasikan
sedemikian
rupa
sehingga
merugikan
Alum Simbolon, “Pendekatan yang Dilakukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Menentukan Pelanggaran dalam Hukum Persaingan Usaha”, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum no.2 vol.2 , (April 2013): h.196.
34
kepentingan masyarakat luas, seperti penanaman modal dalam sektor swasta yang padat karya.17 Perubahan nilai tersebut membuktikan bahwa kalangan pebisnis sudah kurang atau tidak menghargai lagi kejujuran demi untuk mencapai tujuan memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Menurut Black’s Law Dictionary, persekongkolan dapat juga diartikan sebagai penyatuan maksud antara dua orang atau lebih yang bertujuan untuk menyepakati tindakan melanggar hukum atau kriminal melalui upaya kerjasama. Hal ini terdapat dalam Al-Quran QS. An-Nisa (4): 29, Allah SWT berfirman:
Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kami saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, persekongkolan berasal dari kata “sekongkol”, sekongkol diartikan sebagai orang-orang yang turut serta berkomplot melakukan kejahatan (kecurangan)18. Persekongkolan juga kerap disamakan dengan kolusi (collusion), yaitu sebagai, “A secret agreement between two or more people for deceitful or produlent purpose”, yang 17
Romli Atmasasmita, Pengaturan Hukum Kejahatan Bisnis (Business Crime), (Bogor: Kencana, 2003), h. 34. 18
TIM Prima Pena, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Gita Media Press,2000), h.
684.
35
diartikan bahwa dalam kolusi adalah sebuah perjanjian rahasia yang dibuat oleh 2 (dua) pihak atau lebih dengan bermaksud berbohong atau penggelapan yang sama artinya dengan konspirasi dan cenderung berkonotasi negatif. Persekongkolan mempunyai karakteristik tersendiri, karena dalam persekongkolan (conspiracy) terdapat kerja sama yang melibatkan dua atau lebih pelaku usaha yang secara bersama-sama melakukan tindakan melawan hukum.19 Mahkamah Tertinggi USA menciptakan istilah concerted action untuk mendefinisikan istilah persekongkolan dalam hal menghambat perdagangan, dan kegiatan saling menyesuaikan berlandaskan pada persekongkolan guna menghambat perdagangan serta pembuktiannya dapat disimpulkan dari kondisi yang ada. Berdasarkan pengertian diatas, persekongkolan merupakan suatu perjanjian yang konsekuensinya adalah perilaku yang saling menyesuaikan dalam melancarkan aksi kecurangan mereka (conspiracy is an agreement which has consequence of concerted action). Terdapat tiga terminologi berbeda untuk menjelaskan pengertian tender
yaitu
pemborongan,
pengadaan,
dan
penyediaan.20
Suatu
pekerjaan/proyek ditenderkan maka pelaku usaha yang menang dalam proses tender akan memborong, mengadakan, atau menyediakan barang/atau jasa
19
Dayu Padmara Rengganis, Hukum Persaingan Usaha Perangkat Telekomunikasi dan Pemberlakuan Persetujuan ACFTA, (Bandung: P.T.Alumni,2013),h.38 20
Asril Sitompul, Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Tinjauan Terhadap Undang-Undang No. 5 Tahun 1999),(Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,1999),h.31.
36
yang dikehendaki oleh pemilik pekerjaan dengan berbagai syarat yang harus dipenuhi berdasarkan peraturan tertentu yang ditetapkan oleh pihak terkait. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa peresekongkolan tender adalah kerja sama antara dua pihak atau lebih, secara terang-terangan maupun diam-diam melalui tindakan penyesuaian /kesamaan tindakan (concerted action) dan atau membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan (comparing Bid prior to submission) dan atau menciptakan persaingan semu (sham competition) dan atau menyetujui dan atau memfasilitasi dan atau tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahi bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan perserta tender tertentu.21 E. Persekongkolan Tender Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan usaha Tidak Sehat,22 yang dimaksud dengan larangan dalam hal ini adalah apabila pelaku usaha bersekongkol dengan pihak lain, baik pihak penyelenggara tender yang dilakukan oleh pemerintah/swasta atau pelaku usaha yang turut terllibat dalam tender itu bertindak seolah-olah sebagai pesaing. Padahal ia sebagai pelengkap atau pelaku usaha semu yang bersepakat untuk menentukan pelaku usaha yang 21
Andi Fahmi Lubis, Dkk, Hukum Persaingan Usaha: Antara Teks dan Konteks, h. 150.
22
Insan Budi Maulana, Catatan Singkat Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Laragnan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat,(Bandung:Pt.Citra Aditya Bakti,2000),h.33
37
akan memenangkan tender. Tindakan persekongkolan tersebut menurut Pasal 22 dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.
Persekongkolan dalam tender dapat dibedakan pada tiga jenis, yaitu persekongkolan
horizontal,
persekongkolan
vertikal,
dan
gabungan
persekongkolan vertikal dan horizontal. Berikut penjelasan atas ketiga jenis persekongkolan tersebut.
1) Persekongkolan Horizontal Merupakan persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya. Persekongkolan ini dapat dikategorikan sebagai persekongkolan dengan menciptakan persaingan semu di antara peserta tender.23 2) Persekongkolan Vertikal Merupakan persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan.Persekongkolan ini dapat terjadi dalam bentuk dimana panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan bekerjasama dengan salah satu atau beberapa peserta tender. 23
Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia, Pedoman Pasal 22 UU No.5/1999 Larangan Persekongkolan Dalam Tender Berdasarkan UU No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat,h.16.
38
3) Persekongkolan Horizontal dan Vertikal Merupakan persekongkolan antara panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa. Persekongkolan ini dapat melibatkan dua atau tiga pihak yang terkait dalam proses tender. Salah satu bentuk persekongkolan ini adalah tender fiktif, dimana baik panitia tender, pemberi pekerjaan, maupun para pelaku usaha melakukan suatu proses tender hanya secara administratif dan tertutup.
BAB III PEMBATALAN PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA Gambaran umum akan persaingan usaha dan persekongkolan tender yang telah dijelaskan sebelumnya akan berhubungan dengan sengketa dalam penulisan skripsi ini. Sengketa yang diangkat adalah tentang Putusan Mahkamah Agung Nomor 241 K/Pdt.Sus-KPPU/2014 yang membatalkan Putusan KPPU Nomor 06/KPPU-L/2012. Untuk itu, pada BAB III ini akan dijelaskan lebih lanjut mengenai peran KPPU dalam menegakan hukum di Indonesia,
pelaksanaan putusan KPPU, dan pembatalan putusan Komisi
Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). A. Peranan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Penegakan Hukum Persaingan di Indonesia Dalam konteks ketatanegaraan, KPPU merupakan lembaga negara komplementer (state auxiliary organ)
yang mempunyai wewenang
berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan usaha Tidak Sehat untuk melakukan penegakan hukum persaingan usaha. Secara sederhana state auxiliary organ adalah dan merupakan lembaga yang membantu pelaksanaan tugas lembaga negara pokok (eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif) yang sering juga disebut dengan lembaga independen semu negara (quasi). Peran sebuah lembaga independen semu
39
40
negara (quasi) menjadi penting sebagai upaya responsif bagi negara-negara yang tengah transisi dari otoriterisme ke demokrasi.1 Untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang No 5 Tahun 1999 (UU Antimonopoli) dibentuk suatu komisi. Pembentukan ini didasarkan pada Pasal 34 Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan usaha Tidak Sehat yang menginstruksikan bahwa pembentukan susunan organisasi, tugas, dan fungsi komisi ditetapkan melalui Keputusan Presiden. Komisi ini kemudian dibentuk berdasarkan Keppres No 75 Tahun 1999 dan diberi nama Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU. Dengan demikian, penegakan hukum Antimonopoli dan persaingan usaha berada dalam kewenangan KPPU. Namun demikian, tidak berarti bahwa tidak ada lembaga lain yang berwenang menangani perkara monopoli dan persaingan usaha. Pengadilan Negeri (PN) dan Mahkamah Agung (MA) juga diberi wewenang untuk menyelesaikan perkara tersebut. Pengadilan Negeri diberi wewenang untuk menangani keberatan terhadap putusan KPPU dan menangani pelanggaran hukum persaingan yang menjadi perkara pidana karena tidak dijalankannya putusan KPPU yang sudah in kracht. MA diberi kewenangan untuk menyelesaikan perkara pelanggaran hukum persaingan apabila terjadi kasasi terhadap keputusan Pengadilan Negeri tersebut. KPPU memiliki tugas dan tanggung jawab yang diemban dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas yang telah di tunjuk oleh Presiden
1
Budi L. Kagramanto, “Implementasi Undang-Undang No 5 Tahun 1999 Oleh KPPU”, Jurnal Ilmu Hukum Yustisia 2007: h.2.
41
Republik Indonesia. KPPU memiliki tujuh tugas. Pertama, melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16. Kedua, melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24. Ketiga, melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28. Keempat, mengambil tindakan sesuai dengan wewenang komisi sebagaimana diatur dalam Pasal 36. Kelima, memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Keenam, menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan undang-undang ini. Ketujuh, memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.2 KPPU memiliki duabelas wewenang. Pertama, menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Kedua, melakukan penelitian
2
Beny Pasaribu, “Regulasi dan Persaingan Sehat Dalam Sistem Ekonomi Indonesia”, Jurnal Persaingan Usaha Vol. 2 No. 1 (Desember 2013), h. 34.
42
tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Ketiga, melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan oleh Komisi
sebagai
hasil
penelitiannya.
Keempat,
menyimpulkan
hasil
penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Kelima, memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undangundang ini. Keenam, memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahuipelanggaran terhadap ketentuan undangundang ini. Ketujuh, meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud huruf e dan huruf f, yang tidak bersedia memenuhi panggilan Komisi. Kedelapan, meminta keterangan dari instansi Pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini. Kesembilan, mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan. Kesepuluh, memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat. Kesebelas, memberitahukan putusan Komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
43
Keduabelas, menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini.3 B. Pelaksanaan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Putusan perkara monopoli dan persaingan usaha yang dapat dieksekusi adalah putusan condemnatoir yang menyatakan bahwa pelaku usaha melanggar Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan usaha Tidak Sehat dan karenanya dijatuhi sanksi. Sanksi yang dapat dijatuhkan oleh Komisi hanyalah sanksi administratif dan pengenaan denda, sedangkan Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung dapat menjatuhkan sanksi pidana maupun ganti rugi dan pidana denda. Putusan KPPU merupakan salah satu sumber penting Hukum Persaingan Usaha di Indonesia karena merupakan bentuk implementasi terhadap UndangUndang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan usaha Tidak Sehat. Oleh karena itu, wajar kiranya ketentuan bahwa setiap putusan Komisi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap harus dimintakan penetapan eksekusi dari Pengadilan Negeri. Hal ini dapat diartikan bahwa kekuatan dan pelaksanaan putusan tersebut berada di bawah pengawasan Ketua Pengadilan Negeri. Dalam waktu 30 hari sejak menerima pemberitahuan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pelaku usaha yang dikenai sanksi harus menjalankannya dan melaporkan pelaksanaan putusan tersebut kepada
3
Nugroho Prabowo, “Praktik Persaingan Usaha Di Indonesia”, Jurnal Hukum Yustisia Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, Vol. 1, No. 1, 2010, h. 76.
44
KPPU.4 Apabila pelaku usaha tidak melaksanakan putusan tersebut maka terdapat dua upaya hukum. Pertama, KPPU meminta penetapan eksekusi dari Pengadilan Negeri. Ketentuan permintaan penetapan dari Pengadilan Negeri terhadap putusan KPPU diatur dalam Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan usaha Tidak Sehat yang berbunyi:“Putusan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dimintakan penetapan eksekusi kepada Pengadilan Negeri.” Kedua, KPPU menyerahkan putusan tersebut kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan, tujuannya untuk menerapkan sanksi pidana. Hal ini diatur dalam Pasal 44 ayat (4) ) Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan usaha Tidak Sehat yang berbunyi: “Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak dijalankan oleh pelaku usaha, Komisi menyerahkan putusan tersebut kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Pelaksanaan eksekusi riil (eksekusi putusan) yang menghukum pelaku usaha untuk melakukan perbuatan tertentu) dilakukan dengan cara KPPU meminta kepada Pengadilan Negeri agar memerintahkan pelaku usaha untuk melakukan perbuatan tertentu seperti membatalkan penggabungan, pengambil alihan saham dan peleburan badan usaha, membatalkan perjanjian yang mengakibatkan
praktek
monopoli
dan
lain
sebagainya.
Sedangkan
pelaksanaan eksekusi pembayaran sejumlah uang dilakukan dalam hal putusan 4
I Ketut Karmi Nurjaya, “Peranan KPPU Dalam Menegakkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat”, Jurnal Dinamika Hukum Vol. No. 1 (Januari 2009), h. 88.
45
yang dijatuhkan pada pelaku usaha berupa pembayaran ganti rugi dan atau denda. Prosedur eksekusi ini diawali dengan penyampaian peringatan disusul perintah eksekusi dan penjualan lelang. Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan usaha Tidak Sehat tidak memberikan kewenangan kepada KPPU untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap harta pelaku usaha. Dengan demikian untuk menjamin pelaksanaan putusan, KPPU harus minta pada Ketua Pengadilan Negeri untuk meletakkan sita eksekusi terhadap harta pelaku usaha yang kemudian akan diikuti dengan penjualan lelang. C. Pembatalan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Penegakan Hukum suatu regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah akan mengacu kepada sistematika hukum yang telah berjalan. Setiap regulasi yang diberlakukan akan efektif mengatur suatu permasalahan hukum jika berjalan sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Pada prinsipnya, suatu lembaga penegak hukum ingin melakukan hak dan kewajibannya sebagai pengatur kebijakan untuk melindungi masyarakat dari tindakan-tindakan yang tidak mensejahterakan masyarakat oleh pihak lain. Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan usaha Tidak Sehat telah menjadi landasan hukum bagi pelaku usaha dan masyarakat Indonesia untuk bersaing secara sehat, sehingga setiap prosedur penegakkan
46
hukumnya harus senantiasa berjalan sesuai dengan komitmen KPPU sebagai lembaga independen yang melaksanakan hukum persaingan usaha.5 Pelaku usaha yang dihukum (dinyatakan melanggar Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan usaha Tidak Sehat kemudian tidak menerima keputusan Komisi dapat mengajukan upaya keberatan ke Pengadilan Negeri (PN) dalam tenggang waktu 14 hari setelah menerima pemberitahuan putusan Komisi. Upaya hukum tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri tempat kedudukan hukum usaha pelaku usaha. Pengadilan Negeri harus memeriksa keberatan tersebut dalam waktu 14 hari terhitung sejak diterimanya keberatan tersebut. Setelah dilakukan pemeriksaan maka Pengadilan Negeri wajib memberikan putusan dalam waktu 30 hari terhitung sejak dimulainya pemeriksaan keberatan . Tugas Pengadilan Negeri dalam memeriksa masalah keberatan adalah menilai kembali putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, dengan mempertimbangkan fakta dan penerapan hukumnya. Sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 5 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung No 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU yang berbunyi: “Pemeriksaan keberatan dilakukan hanya atas dasar putusan KPPU dan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)” Putusan Pengadilan Negeri dalam pemeriksaan perkara keberatan dapat berupa
menguatkan
putusan
KPPU.
Maksudnya
Pengadilan
Negeri
berpendapat bahwa Majelis KPPU telah benar dalam memeriksa perkara, baik 5
Komisi Pengawas Persaingan Usaha, “Jurnal Persaingan Usaha”, Jurnal Komisi Pengawas Persaingan Usaha Edisi 1 (Maret 2009), h. 165.
47
berkenaan dengan fakta maupun penerapan hukumnya sehingga majelis hakim Pengadilan Negeri sependapat dengan putusan Majelis KPPU. Putusan Pengadilan Negeri yang menguatkan putusan Majelis KPPU tidak merubah terhadap apa yang telah diputuskan oleh KPPU. Kemungkinan kedua, putusan Pengadilan Negeri membatalkan putusan KPPU. Apabila Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Majelis KPPU telah salah dalam memeriksa perkara, atau pelaku usaha tidak terbukti melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 maka Pengadilan Negeri yang memeriksa dapat membatalkan putusan majelis Komisi. Dalam hal ini maka putusan Majelis KPPU dianggap tidak pernah ada. Pilihan terakhir, Pengadilan Negeri mempunyai kewenangan untuk membuat putusan sendiri dalam menangani perkara keberatan. Putusan Pengadilan Negeri dapat berupa menguatkan sebagian putusan majelis KPPU, sedangkan isi putusan yang selebihnya dibatalkan.6 Apabila pelaku usaha tidak menerima putusan Pengadilan Negeri dalam perkara keberatan, berdasarkan Pasal 45 ayat (3) UU No 5 Tahun 1999, pelaku usaha dalam waktu 14 hari sejak diterimanya putusan keberatan dari Pengadilan Negeri dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Mahkamah Agung dalam waktu 30 hari sejak permohonan kasasi diterima harus memberikan putusannya. Selain kasasi, upaya hukum lain yang dapat dilakukan adalah Peninjauan Kembali (PK). Mahkamah Agung dalam tingkat
6
Andi Fahmi Lubis, DKK, Hukum Persaingan Usaha: Antara Teks dan Konteks, h.339.
48
kasasi dapat membatalkan putusan atau penetapan pengadilan dari semua lingkungan peradilan dengan alasan: a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang. b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dan c. Lalai memenuhi syarat syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan. Berdasarkan pembahasan diatas, pembatalan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dapat terjadi dalam proses keberatan, kasasi, atau peninjauan kembali. Hal ini diatur dalam Pasal 45 Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan usaha Tidak Sehat bahwa Pengadilan Negeri dapat membatalkan putusan Tingkat I, berdasarkan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan berkas perkara. Sedangkan Mahkamah Agung dapat membatalkan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) pada tingkat kasasi atau peninjauan kembali, apabila putusan tersebut tidak memuat penerapan hukum yang tepat. Putusan Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung yang mengabulkan keberatan dan kasasi pelaku usaha tidak dapat dieksekusi karena putusan itu hanya bersifat constitutif. Putusan tersebut hanya menyatakan bahwa putusan KPPU yang menyatakan pelaku usaha melanggar UU Antimonopoli batal dan dengan demikian timbul keadaan hukum baru. Dengan demikian, putusan KPPU yang berupa pembatalan perjanjian, ataupun sanksi administratif lainnya tidak jadi dilaksanakan terhadap pelaku usaha.
BAB IV ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 241 K/PDT.SUS-KPPU/2014 Penjelasan tentang pembatalan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang telah dijelaskan di Bab sebelumnya akan dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 241 K/Pdt.Sus-KPPU/2014. Kasus posisi, aspek materil dan formil perkara yang dijelaskan selanjutnya akan diberikan analisis oleh penulis terhadap fakta-fakta yang ada berdasarkan UndangUndang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persainga Usaha Tidak Sehat. Pada Bab ini juga akan menelaah akibat hukum dari pembatalan Putusan KPPU Nomor 06/KPPU-L/2012. A. Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 241 K/Pdt.Sus-KPPU/2014 tentang Pembatalan Putusan KPPU Nomor 06/KPPU-L/2012 1. Posisi Kasus Persekongkolan Tender Pembangunan Terminal Angkutan Jalan Sei Ambawang Kota Pontianak Tahap XI Tahun 2012 Pada tanggal 19 Desember 2011, Panitia Tender mengumumkan bahwa Satuan Kerja Pengembangan LLAJ Kalimantan Barat akan mengadakan pelelangan umum (pasca kualifikasi) Pembangunan Terminal Angkutan Jalan Sei Ambawang Tahap XI. Pengumuman tersebut dilakukan Panitia Tender melalui media Website LPSE Nasional, Kementerian Perhubungan RI, dan pemasangan informasi di Papan
49
50
pengumuman resmi Dishubkominfo Provinsi Kalimantan Barat . Perusahaan yang telah mendaftar dan mengambil dokumen penawaran sampai jangka waktu yang telah ditentukan (19 – 27 Desember 2011 ) sebanyak 52 (lima puluh dua) perusahaan. Proses selanjutnya adalah rapat penjelasan pekerjaan (aanwijzing) (tanggal 22 Desember 2011) yang dihadiri oleh 5 (lima perusahaan). Hingga batas waktu pemasukan dokumen (23 Desember 2011 - 28 Desember 2011), peserta tender yang memasukkan dokumen penawaran adalah PT Asria Jaya, PT Asria Nurlindra Inti Sejahtera, PT Menarabaja Saranasakti, PT Abdi Jasa Tama, dan PT Zuty Wijaya Sejati. Semua dokumen
penawaran
para
peserta
dinyatakan
lengkap.
Evaluasi
administrasi dilakukan terhadap 3 (tiga) dokumen penawaran dari peserta yang penawarannya terendah setelah dilakukan koreksi aritmatik (tanggal 4 Januari 2012), menyatakan dokumen PT Menarabaja Saranasakti, PT Abdi Jasa Tama, dan PT Zuty Wijaya Sejati memenuhi syarat yang berlaku. Tanggal 6 Januari 2012, 3 (tiga) dokumen penawaran dinyatakan memenuhi syarat evaluasi teknis. Tanggal 9 Januari 2012 Panitia Tender melakukan evaluasi harga terhadap penawaran peserta yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis, setelah diperiksa 3 (tiga) dokumen dinyatakan wajar dan dapat dipertanggungjawabkan. Setelah itu dilakukan evaluasi kualifikasi pada tanggal 11 Januari 2012, semua peserta tender dinilai memenuhi syarat. Pada 12 Januari 2012 Panitia Tender mengundang PT Zuty Wijaya Sejati,
51
PT Menarabaja Saranasakti, dan PT Abdi Jasa Tama untuk mengikuti pembuktian/verifikasi terhadap data/dokumen kualifikasi. Adapun hasil pembuktian kualifikasi yang dilakukan Panitia Tender adalah bahwa semua dokumen peserta tender benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan Surat Penetapan Nomor 11/ALBN/PPBJ/PLLAJKB/ I/2012 tanggal 24 Januari 2012, maka Panitia Tender menetapkan PT Zuty Wijaya Sejati sebagai pemenang lelang Pembangunan Terminal Angkutan Jalan Sei Ambawang Tahap XI 2. Aspek Materiil dan Formil Perkara Dalam perkara tersebut, ada beberapa poin mengenai aspek formil dan materiil perkara dalam Putusan No. 241 K/Pdt.Sus-KPPU/2014. a. Aspek Materiil dan Unsur-Unsur Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 Berdasarkan pertimbangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, unsur-unsur Pasal 22 Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terpenuhi dengan uraian sebagai berikut:1 Unsur Pelaku Usaha Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah:
1
L. Budi Kagramanto, Larangan Persekongkolan Tender (Perspektif Hukum Persaingan Usaha), h.99.
52
“Setiap orang perorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian,menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi”.2 PT. Zuty Wijaya Sejati (Termohon Kasasi I) adalah pelaku usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu perseroan terbatas melakukan kegiatan usaha diantaranya kontraktor, perdagangan, industri, jasa. Merupakan salah satu peserta sekaligus pemenang dalam lelang ini. Jika dikaitkan dengan pasal diatas, maka unsur pelaku usaha pada PT. Zuty Wijaya Sejati terpenuhi, karena perusahaan tersebut melakukan kegiatan usaha untuk mencari keuntungan atau melakukan kegiatan ekonomi.
Unsur Bersekongkol Untuk Mengatur dan atau Menentukan Pemenang Tender Berdasarkan Pasal 1 angka (8) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, definisi persekongkolan adalah “Persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha 2
Anggraini, Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat , (Jakarta: UI Press,2003), h.303.
53
dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol”3 Sedangkan yang dimaksud bersekongkol berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu. Dalam Pedoman atas Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 disebutkan, persekongkolan dapat terjadi dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal, dan gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal. 4 Dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 241 K/Pdt.SusKPPU/2014, terdapat gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal. Terdapat persekongkolan horizontal diantaranya adanya hubungan kekeluargaan antara sesama peserta tender dan kepemilikan oleh pihak yang sama, peminjaman perusahaan sebagai pendamping dalam proses tender,
kesamaan dokumen dan atau pembuatan
dokumen penawaran yang dilakukan oleh pihak yang sama, dan pemalsuan tanda tangan pada daftar hadir pendaftaan dan pengambilan dokumen, penjelasan pekerjaan (aanwijzing), serta pembuktian
3
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Pasal 1 angka (8) tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 4
Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia, Pedoman Pasal 22 UU No.5/1999 Larangan Persekongkolan Dalam Tender Berdasarkan UU No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat,h.16.
54
kualifikasi. Selain itu, adanya persekongkolan vertikal berupa upaya membatasi peserta tender, sengaja memfasilitasi PT Zuty Wijaya Sejati memenangkan tender. Unsur Pihak Lain Pengertian pihak lain adalah para pihak yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut. Dalam perkara ini, yang dimaksud dengan pihak lain adalah sebagai berikut: 1. PT. Menarabaja Saranasakti (Termohon Kasasi II) adalah pelaku usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu perseroan
terbatas
melakukan
kegiatan
usaha
diantaranya
perdagangan umum, kontraktor, garment, elektrikal, mekanikal, perindustrian, pertanian, keagenan, percetakan, jasa, transportasi dan developer. Merupakan salah satu peserta dalam lelang ini. Jika dikaitkan dengan pasal diatas, maka unsur pelaku usaha pada PT. Menarabaja Saranasakti terpenuhi, karena perusahaan tersebut melakukan kegiatan usaha untuk mencari keuntungan atau melakukan kegiatan ekonomi. 2. PT. Abdi Jasa Tama (Termohon Kasasi III) adalah pelaku usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan
55
perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu perseroan terbatas melakukan kegiatan usaha diantaranya perdagangan umum, kontraktor, garment, elektrikal, mekanikal, perindustrian, pertanian, pertambangan, perbengkelan, keagenan, percetakan, jasa, transportasi dan developer. Merupakan salah satu peserta dalam lelang ini. Jika dikaitkan dengan pasal diatas, maka unsur pelaku usaha pada PT. Abdi Jasa Tama terpenuhi, karena perusahaan tersebut melakukan kegiatan usaha untuk mencari keuntungan atau melakukan kegiatan ekonomi. 3. Panitia Pelelangan Pekerjaan Pembangunan Terminal ALBN Sei. Ambawang Tahap XI (Turut Termohon Kasasi I) adalah Panitia Tender /Pengadaan Barang/Jasa Satuan Kerja Pengembangan lalu Lintas Angkatan Jalan (LLAJ) Kalimantan Barat), yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Pengembangan Lalu Lintas Angkutan Jalan Kalimantan Barat dengan
nomor
SK.11/PLLAJ/KB/XII/2011
tertanggal
12
Desember 2011 tentang Penunjukan/Pengangkatan Panitia dan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Satuan Kerja Pengembangan Lalu Lintas Angkutan Jalan Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2012, yang bertugas untuk menyeleksi perusahaan yang mengajukan penawaran pada Pelelangan Pekerjaan Pembangunan Terminal Angkutan Jalan Sei Ambawang Tahap XI. Jika dikaitkan dengan Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang
56
Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, unsur pelaku usaha pada Panitia Lelang tidak terpenuhi, karena Panitia Lelang hanya menjalankan tugasnya dalam penyeleksi penawaran pada suaatu proses pengadaan barang/jasa, dan tugas tersebut tidak termasuk sebagai suatu proses produksi maupun distribusi suatu barang atau jasa. 4. PT. Abdi Jasa Tama (Termohon Kasasi III) adalah pelaku usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu perseroan
terbatas melakukan kegiatan usaha diantaranya
perdagangan umum, kontraktor, garment, elektrikal, mekanikal, perindustrian, pertanian, pertambangan, perbengkelan, keagenan, percetakan, jasa, transportasi dan developer. Merupakan salah satu peserta dalam lelang ini. Jika dikaitkan dengan pasal diatas, maka unsur pelaku usaha pada PT. Abdi Jasa Tama terpenuhi, karena perusahaan tersebut melakukan kegiatan usaha untuk mencari keuntungan atau melakukan kegiatan ekonomi. 5. PT. Asria Jaya (Turut Termohon Kasasi II) adalah pelaku usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu perseroan terbatas melakukan kegiatan usaha diantaranya perdagangan, pertambangan,
perindustrian,
perhubungan,
percetakan,
perkebunan, perikanan, perternakan, perbengkelan, pembangunan,
57
kehutanan dan jasa. Merupakan salah satu peserta dalam lelang ini. Jika dikaitkan dengan pasal diatas, maka unsur pelaku usaha pada PT. Asria Jaya terpenuhi, karena perusahaan tersebut melakukan kegiatan usaha untuk mencari keuntungan atau melakukan kegiatan ekonomi. 6. PT. Asria Nurlinda Inti Sejahtera (Turut Termohon Kasasi III) adalah pelaku usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu diantaranya
perseroan terbatas melakukan kegiatan usaha perdagangan,
pertambangan,
perindustrian,
perhubungan, percetakan, perkebunan, perikanan, perternakan, perbengkelan, pembangunan, kehutanan dan jasa. Merupakan salah satu peserta dalam lelang ini. Jika dikaitkan dengan pasal diatas, maka unsur pelaku usaha pada PT. Asria Nurlinda Inti Sejahtera terpenuhi, karena perusahaan tersebut melakukan kegiatan usaha untuk mencari keuntungan atau melakukan kegiatan ekonomi. Unsur Terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat Unsur terakhir dari ketentuan tentang persekongkolan adalah terjadinya “persaingan usaha tidak sehat”. Unsur ini menunjukkan, bahwa persekongkolan menggunakan pendekatan rule of reason, karena dapat dilihat dari kalimat “…sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”. Pendekatan rule of reason merupakan suatu pendekatan hukum yang digunakan
58
lembaga pengawas persaingan untuk mempertimbangkan faktorfaktor kompetitif dan menetapkan layak atau tidaknya suatu hambatan perdagangan.5 Artinya harus dibuktikan lebih dahulu sampai seberapa jauh tindakan yang merupakan anti persaingan tersebut akan berakibat kepada pengekangan persaingan dengan pelaku usaha lain.
b. Aspek Formil Pelaku Usaha Aspek Formil dalam penelitian ini berkaitan dengan kompetensi Mahkamah Agung dalam menangani masalah tersebut. Terkait dengan Yurisdiksi,
Mahkamah
Agung
berwenang
memeriksa
perkara
berkaitan dengan perjanjian penawaran/tender, karena persekongkolan dalam tender tergolong perkara perdata khusus sengketa persaingan usaha. PT. Zuty Wijaya Sejati , PT. Menarabaja Saranasakti , PT. Abdi Jasa Tama ,PT. Abdi Jasa Tama ,PT. Asria Jaya, PT. Asria Nurlinda Inti Sejahtera melakukan kegiatan usaha dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia sehingga tunduk pada peraturan hukum Indonesia, sesuai dengan maksud pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Tindakan persekongkolan yang dilakukan para pelaku usaha dengan Panitia Pelelangan Pekerjaan Pembangunan Terminal 5
Alum Simbolon, “ Pendekatan yang Dilakukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Menentukan Pelanggaran dalam Hukum Persaingan Usaha”, Jurnal Hukum IUS QUIAIUSTUM No.2 Vol.20 (20 April 2013): h.196.
59
Angkutan Jalan Sei. Ambawang Tahap XI untuk menentukan pemenang tender dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Dengan demikan, Mahkamah Agung memiliki yuridiksi terhadap para pelaku usaha dalam perkara tersebut. 3. Analisis Tentang Persekongkolan Horizontal berupa skema hubungan kekeluargaan PT Zuty Wijaya Sejati (Termohon Kasasi I), PT Menarabaja Saranasakti (Termohon Kasasi II), dan PT Abdi Jasa Tama (Termohon Kasasi III).6 Reny Wijayanti (Direktur Utama PT Menarabaja Saranasakti) merupakan istri dari Faizul Husni (Direktur Utama PT Abdi Jasa Tama). Kusuma Ibrahim sebagai (Direktur PT Abdi Jasa Tama) merupakan kakek angkat dari Renny Wijayanti sebagai (Direktur Utama PT Menarabaja Saranasakti).
Dini
Sundari
sebagai
Komisaris
(PT
Menarabaja
Saranasakti) adalah kakak dari Saudara Roby Fatra ( Direktur PT Zuty Wijaya Sejati). Wawan Setiawan sebagai (Komisaris PT Abdi Jasa Tama) merupakan paman dari Saudara Roby Fatra sebagai (Direktur PT Zuty Wijaya Sejati) yang juga merupakan saudara dari Istri Zulkarnaen sebagai (Direktur Utama PT Zuty Wijaya Sejati) Reny Wijayanti (Direktur Utama PT Menarabaja Saranasakti) adalah anak angkat dari Zulkarnanen (Direktur Utama PT Zuty Wijaya Sejati). Roby Fatra (Direktur PT Zuty Wijaya Sejati) menyatakan bahwa Reny Wijayanti (Direktur Utama PT Menarabaja Saranasakti) 6
Putusan KPPU Nomor 06/KPPU-L/2012, h.40.
adalah anak
60
angkat dari Zulkarnaen (Direktur Utama PT Zuty Wijaya Sejati). Zulkarnain (Direktur Utama PT Zuty Wijaya Sejati), Ruby Fitriyanti (Komisaris PT Zuty Wijaya Sejati), Dini Sundari (Komisaris PT Menarabaja Saranasakti), Faizul Husni (Direktur Utama PT Abdi Jasa Tama), Wawan Setiawan (Komisaris PT Abdi Jasa Tama), dan Reny Wijayanti (Direktur Utama PT Menarabaja Saranasakti), masing-masing memiliki alamat yang sama di Jl. K. H. A. Dahlan Gang Margosari Nomor 5, Pontianak, Kalimantan Barat. Dini Sundari (Komisaris PT Menarabaja Saranasakti) adalah saudara dari Roby Fatra (Direktur PT Zuty Wijaya Sejati) Terdapat skema hubungan kekeluargaan antara sesama peserta tender dan kepemilikan oleh pihak yang sama antara PT Asria Jaya (Turut Termohon Kasasi II) dan PT Asria Nurlindra Inti Sejahtera( Turut Termohon Kasasi III).Asni Hernawati pemilik PT Asria Jaya dan PT Asria Nurlindra Inti Sejahtera. Asrita Herlikasanti (Direktur Utama PT Asria Jaya) adalah adik kandung dari Asni Hernawati (Direktur Utama PT Asria Nurlindra Inti Sejahtera) Penulis mengutip pendapat Ahli LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) Achmad Zikrullah mengenai afiliasi ini Panitia seharusnya melakukan pemeriksaan dan klarifikasi dokumen terhadap para peserta tender tentang kesamaan pemegang saham dan potensi terjadinya pertentangan kepentingan, karena dalam tahap evaluasi kualifikasi para penyedia jasa mengisi form pengisian tanpa perlu
61
membawa dokumen asli dan mengikuti tahapan klarifikasi yang dapat dilihat dalam Berita Acara Evaluasi Kualifikasi sesuai dengan Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 57 ayat 1 poin c butir (8) tentang pembuktian dokumen kualifikasi. Ahli
LKPP
(Lembaga
Kebijakan
Pengadaan
Barang/Jasa
Pemerintah) Achmad Zikrullah berpendapat adanya hubungan keluarga atau afiliasi diantara peserta tender dilarang dalam Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 6 huruf (e) Perpres No. 54 Tahun 2010 yang dapat dikutip sebagai berikut7: “Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut: e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;” Sedangkan pada bagian Penjelasan Pasal 6 huruf e dijabarkan bahwa: Yang dimaksud dengan afiliasi adalah keterkaitan hubungan, baik antar Penyedia Barang/Jasa, maupun antara Penyedia Barang/Jasa dengan PPK dan/atau anggota ULP/Pejabat Pengadaan, antara lain meliputi: a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; b. PPK/Pejabat Pengadaan baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan perusahaan Penyedia Barang/Jasa; 7
Lihat Pasal 6 huruf (e) Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
62
c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama yaitu lebih dari 50% (lima puluh perseratus) pemegang saham dan/atau salah satu pengurusnya sama. Hubungan kekeluargaan dan kepemilikan yang sama (afiliasi) merupakan bentuk persaingan semu dalam tender, dan merupakan indikasi adanya persekongkolan dalam tender, sebagaimana dijelaskan pada Pedoman Pasal 22 tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender pada Bab IV poin 4.2. angka 3 huruf g: “Adanya pemegang saham yang sama diantara peserta atau Panitia atau pemberi pekerjaan maupun pihak lain yang terkait langsung dengan tender / lelang (benturan kepentingan)”8 Bahwa Penulis sependapat dengan Majelis Komisi KPPU terkait hubungan kekeluargaan atau afiliasi diantara para peserta tender yang dilarang dalam Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dengan adanya hubungan kekeluargan diantara PT Zuty Wijaya Sejati, PT Menarabaja Saranasakti dan PT Abdi Jasa Tama menunjukkan adanya hubungan kerjasama, sehingga dapat disimpulkan telah terjadi persaingan semu diantara mereka. Disisi lain, adanya hubungan kekeluargan diantara PT Asria Jaya, dan PT Asria Nurlindra Inti Sejahtera
menunjukkan adanya hubungan kerjasama,
sehingga dapat disimpulkan telah terjadi persaingan semu diantara mereka. 8
Susanti Adi Nugroho, Hukum Persaingan Usaha di Indonesia Dalam Teori dan Praktik serta Penerapan hukumnya, h.321.
63
Larangan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Perpres No.54 Tahun 2010, dimaksudkan untuk menjaga tender agar tetap dalam koridor persaingan usaha yang sehat dan fair (adil), sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Sedangkan hubungan kekeluargaan dan kepemilikan yang sama (afiliasi) antara PT Zuty Wijaya Sejati , PT Menarabaja Saranasakti , PT Abdi Jasa Tama, PT Asria Jaya, danPT Asria Nurlindra Inti Sejahtera menghilangkan independensi perusahaan untuk mengikuti tender dan memberikan harga penawaran yang adil. Tentang peminjaman PT Menarabaja Saranasakti (Termohon Kasasi II ), PT Asria Jaya (Turut Termohon Kasasi II) dan PT Asria Nurlindra Inti Sejahtera (Turut Termohon Kasasi I) oleh PT Zuty Wijaya Sejati (Termohon Kasasi I) dan PT Abdi Jasa Tama (Termohon Kasasi III) sebagai pendamping dalam proses tender, sebagai berikut: PT Abdi Jasa Tama memang mencari pendamping yakni PT Menarabaja Saranasakti dimana istri dari Faizul Husni sebagai Direktur Utama di perusahaan tersebut, atas arahan dari Kusuma Ibrahim selaku Komisaris PT Abdi Jasa Tama Asni Hernawati Direktur PT Asria Nurlindra Inti Sejahtera mengetahui adanya informasi tender dari Zulkarnaen Direktur Utama PT Zuty Wijaya Sejati, Zulkarnain menyampaikan kepada Asni Hernawati untuk mengikutsertakan PT Asria Nurlindra Inti Sejahtera dan PT Asria Jaya dalam tender . Faizul Husni sebagai Direktur PT Abdi Jasa Tama
64
adalah suruhan dari Zulkarnanen sebagai Direktur PT Zuty Wijaya Sejati untuk mengambil dokumen-dokumen Perusahaan PT Asria Jaya dan PT Asria Nurlindra Inti Sejahtera untuk mengikuti tender. Kemudian Asrita Herlikasanti (Direktur PT Asria Jaya) menyerahkan dokumen dan berkas, untuk dua perusahaan yaitu perusahaan PT Asria Jaya dan PT Asria Nurlindra Sejahtera kepada Faizul Husni sebagai Direktur Utama PT Abdi Jasa Tama. Berdasarkan pernyataan Asrita Herlikasanti Direktur PT Asria Jaya, Asni Hernawati menerima uang fee pendamping sebesar Rp. 1,500,000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk peminjaman dokumen-dokumen perusahaan PT Asria Nurlindra Inti Sejahtera dan PT Asria Jaya dari Faizul Husni sebagai Direktur PT Abdi Jasa Tama Faizul Husni (Direktur Utama PT Abdi Jasa Tama) menyusun dan mengurus dokumen penawaran PT Asria Jaya dan PT Asria Nurlindra Inti Sejahtera. Tanda tangan di dokumen penawaran PT Asria Jaya telah dipalsukan oleh Faizul Husni, sedangkan tanda tangan di dokumen penawaran PT Asria Nurlindra Inti Sejahtera diberikan oleh Asrita Herlikasanti. Faizul Husni ikut andil dalam hal pengurusan Surat Keterangan Dukungan Keuangan (SKDK) PT Asria Nurlindra Sejahtera PT Asria Jaya ke Bank Kalbar. PT Asria Nurlindra Inti Sejahtera tidak pernah hadir dalam proses tender, dimana setiap proses dihadiri oleh Faizul Husni, sehingga berita acara pengambilan dokumen tender dan berita acara aanwijzing (rapat penjelasan pekerjaan) adalah bukan tanda tangan perusahaan tersebut.
65
Asrita Herlikasanti sebagai Direktur PT Asria Jaya tidak pernah dating ke Kantor Dinas Perhubungan untuk mendaftar sebagai peserta tender. Sehingga dapat disimpulkan bahwa PT Asria Jaya dan PT Asria Nurlindra Inti Sejahtera dijadikan pendamping oleh PT Zuty Wijaya Sejati dan seluruh urusan administrasi dikerjakan sepenuhnya oleh Faizul Husni Direktur Utama PT Abdi Jasa Tama. Sebaiknya Majelis Mahkamah Agung menilai pengakuan PT Abdi Jasa Tama mencari peserta pendamping yakni PT Menarabaja Saranasakti, PT Asria Jaya dan PT Asria Nurlindra Inti Sejahtera bertindak sebagai pendamping PT Zuty Wijaya Sejati I dalam tender tender pembangunan Terminal Angkutan Jalan Sei Ambawang Kota Pontianak Tahap XI Tahun 2012, hal tersebut menunjukan bahwa telah terjadi kerjasama dan atau koordinasi dalam pengaturan pemenang. Dengan adanya pengakuan dari PT Abdi Jasa Tama, PT Asria Jaya dan PT Asria Nurlindra Inti Sejahtera menjadi pendamping PT Zuty Wijaya Sejati dalam proses tender, membuktikan telah terjadi persekongkolan horizontal antara PT Zuty Wijaya Sejati, PT Menarabaja Saranasakti, PT Abdi Jasa Tama, PT Asria Jaya dan PT Asria Nurlindra Inti Sejahtera untuk memenangkan PT Zuty Wijaya Sejati dalam tender perkara tender pembangunan Terminal Angkutan Jalan Sei Ambawang Kota Pontianak Tahap XI Tahun 2012 Hal tersebut diatas didukung dengan adanya pengakuan dari PT Asria Jaya dan PT Asria Nurlindra Inti Sejahtera yang mendapatkan uang fee masing-masing sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu
66
rupiah) sebagai imbalan dari PT Zuty Wijaya Sejati, membuktikan bahwa PT Zuty Wijaya Sejati sebagai pengatur persekongkolan horizontal untuk memenangkan perusahaan tersebut sebagai pemenang tender. Majelis Komisi KPPU akhirnya menyimpulkan keikutsertaan PT Menarabaja Saranasakti, PT Abdi Jasa Tama, PT Asria Jaya dan PT Asria Nurlindra Inti Sejahtera dalam perkara hanya menjadi peserta pendamping dalam rangka untuk memenangkan PT Zuty Wijaya Sejati. Padahal sudah menjadi ketentuan umum bahwa pemenang tender tidak dapa diatur melainkan siapa yang paling memenuhi syarat penawaran dialah yang menang. Penulis
sependapat
dengan
Majelis
Komisi
KPPU
yang
menyimpulkan telah terjadi kerjasama dan atau koordinasi dalam pengaturan pemenang, berdasarkan uraian-uraian yang telah disebutkan diatas. Tentunya hal ini menjadi indikasi kuat bahwa telah terjadi persaingan semu diantara para peserta tender untuk memenangkan PT Zuty Wijaya Sejati. Artinya kehadiran PT Menarabaja Saranasakti, PT Abdi Jasa Tama, PT Asria Jaya dan PT Asria Nurlindra Inti Sejahtera, hanya sebagai kompetitor fiktif untuk menggambarkan proses tender yang baik dan adil. Padahal telah terjadi kerja sama antara peserta tender untuk memenangkan pihak tertentu sebagai pemenang atau dengan kata lain telah terjadi persaingan semu diantara mereka.9 Menurut penulis tindakan peserta tender untuk memenangkan pihak 9
Susanti Adi Nugroho, Hukum Persaingan Usaha di Indonesia Dalam Teori dan Praktik serta Penerapan hukumnya, h.290.
67
tertentu, dalam hal ini PT Zuty Wijaya Sejati tidak dapat dibenarkan dan bertentangan dengan Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan usaha Tidak Sehat yang berbunyi10: “Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat” Persekongkolan tender oleh pelaku usaha dengan pihak lain merupakan perbuatan curang dan tidak adil. Sebab sudah seharusnya dalam istilah “tender” bahwa pemenangnya tidak dapat diatur-atur, melainkan siapa yang melakukan penawaran yang baik dialah sebagai pemenang. Oleh karena itu, perbuatan persekongkolan untuk mengatur atau menentukan pemenang tender, dapat mengakibatkan terjadinya suatu persaingan usaha yang tidak sehat.11 Tentang Kesamaan dokumen dan atau pembuatan dokumen penawaran yang dilakukan oleh pihak yang sama, sebagai berikut: Benar terbukti kesamaan dan atau kesesuaian dokumen dan kesamaan kesalahan dokumen, pada dokumen penawaran PT Zuty Wijaya Sejati (Termohon Kasasi I), PT Menarabaja Saranasakti (Termohon Kasasi II), PT Abdi Jasa Tama (Termohon Kasasi III), PT Asria Jaya (Termohon Kasasi II), dan PT Asria Nurlindra Inti Sejahtera (Turut Termohon Kasasi
10
Lihat Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 11
Suyud Margono, Hukukm Anti Monopoli,h.155.
68
III)12 a.
Kesamaan kesalahan penulisan pada “Daftar Personil Inti”, dimana tertulis
“Tenaga Ahli Jalan”, sedangkan RKS
mensyaratkan menuliskan “Tenaga Ahli Struktur”; b.
Kesamaan metodologi pelaksanaan;
c.
Surat Keterangan Dukungan Keuangan, dibuat di Bank Kalbar, dengan nomor urut yang berurutan;
Poin demi poin diatas dapat dikaitkan dengan fakta persidangan bahwa dokumen–dokumen penawaran PT Asria Jaya dan PT Asria Nurlindra Inti Sejahtera yang diurus dan dibuat oleh Faizul Husni sebagai Direktur Utama PT Abdi Jasa Tama. Sedangkan PT Asria Nurlindra Inti Sejahtera tidak mengetahui mengenai hal-hal yang berhubungan dengan tender. Sedapat mungkin Majelis Mahkamah Agung melihat penilaian Majelis Komisi bahwa kesamaan dalam metodologi pelaksanaan dalam dokumen penawaran itu diperbolehkan selama tidak secara rinci sama. Penulis juga setuju dengan penilaian Majelis Komisi bahwa yang membuat adalah Faizul Husni Direktur Utama PT Abdi Jasa Tama merupakan pembuat seluruh dokumen penawaran tender terhadap PT Zuty Wijaya Sejati , PT Menarabaja Saranasakti, PT Abdi Jasa Tama, PT Asria Jaya dan PT Asria Nurlindra Inti Sejahtera. Hal ini didasarkan oleh adanya pengakuan dalam pembuatan dokumen penawaran oleh PT Asria Jaya dan 12
Putusan Mahkamah Agung Nomor 241 K/Pdt.Sus-KPPU/2014 ,h.18.
69
PT Asria Nurlindra Inti Sejahtera, dan kesamaan dan atau kesesuaian dokumen dan kesamaan kesalahan dokumen para peserta tender. Ditambah keterangan Ahli Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Achmad Zikrullah) apabila terdapat kesamaan kesalahan penulisan berasal dari Metodologi Pelaksanaan hal tersebut menunjukkan bahwa Metodologi Pelaksanaan tersebut dibuat oleh pihak atau sumber yang sama. Indikasi persekongkolan sangat nyata terlihat dalam proyek pembangunan Terminal Angkutan Jalan Sei Ambawang Tahap XI adalah adanya dokumen penawaran tender yang mirip diantara kelima peserta tender. Hal tersebut pun memang jelas telah diakui oleh Asrita H (Direktur PT Asria Jaya) dan Asni Hernawati (Direktur Utama PT Asria Nurlindra Inti Sejahtera) bahwa dokumen–dokumen Penawaran PT Asria Jaya dan PT Asria Nurlindra Inti Sejahtera diurus dan dibuat oleh Faizul Husni sebagai Direktur Utama PT Abdi Jasa Tama. Fakta-fakta persidangan ini telah memperkuat argumen yang menyatakan bahwa telah terjadi persekongkolan tender Pembangunan Terminal Angkutan Jalan Sei. Ambawang Tahap XI13. Pemalsuan tanda tangan ketika Pendaftaan dan Pengambilan Dokumen,
Penjelasan
Pekerjaan
(Aanwijzing),
dan
Pembuktian
Kualifikasi, sebagai berikut: Asni Hernawati menyatakan tidak pernah hadir dan menandatangani 13
h.189.
Mustafa Kamal Rokan, Hukum Persaingan Usaha (Teori dan Praktiknya di Indonesia),
70
daftar hadir Pendaftaran dan pengambilan dokumen sebagai Direktur PT Asria Nurlindra Inti Sejahtera serta menyatakan tanda tangannya telah dipalsukan. Asni Hernawanti tidak mengenal siapa yang menandatangani daftar hadir Aanwijzing (rapat penjelasan pekerjaan) PT Asria Nurlindra Inti Sejahtera yang diatasnamakan Sudin Kusno. Saksi Hendi H menyatakan bahwa tanda tangannya sebagai Direktur PT Mitra Luhur Karya Bersama pada daftar hadir pendaftaran dan pengambilan dokumen dipalsukan. Roby Fatra sebagai Direktur PT Zuty Wijaya Sejati menyatakan tidak pernah menandatangani Daftar hadir Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen untuk PT Zuty Wijaya Sejati. Saksi Asrita Herlikasanti pun sebagai Direktur PT Asria Jaya menyatakan tidak pernah menandatangani Daftar hadir Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen untuk PT Asria Jaya maupun PT Asria Nurlindra Inti Sejahtera Dini Sundari sebagai Komisaris PT Menarabaja Saranasakti menyatakan bahwa tanda tangan ketika Aanwijzing telah dipalsukan. Renny Wijayanti sebagai Direktur Utama PT Menarabaja Saranasakti tidak tahu dan tidak pernah menandatangani Berita Acara Pembuktian Data/Dokumen Kualifikasi. Penulis setuju dengan penilaian Majelis Komisi bahwa Faizul Husni Direktur Utama PT Abdi Jasa Tama sebagai pelaku pemalsuan dokumen tender yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Hal ini didasarkan pada pengakuan dari Asni Hernawati (Direktur Utama PT Asria Nurlindra Inti Sejahtera) bahwa Faizul Husni (Direktur Utama PT
71
Abdi Jasa Tama) yang meminta dokumen-dokumen persyaratan mengikuti tender, dan hadir sebagai perwakilan PT Asria Nurlindra Inti Sejahtera dalam setiap proses tender pembangunan Terminal Angkutan Jalan Sei Ambawang Tahap XI. Pengakuan dari Asrita H (Direktur PT Asria Jaya) menyatakan bahwa tanda tangan PT Asria Jaya dipalsukan oleh Faizul Husni (Direktur Utama PT Abdi Jasa Tama), dan stempel PT Asria Jaya dipijamkan kepada yang bersangkutan. Disisi lain Ketua Panitia Tender (Syarif Johan) mengizinkan calon peserta untuk mengisi daftar hadir pendataran dan pengambilan dokumen dengan berapapun jumlah perusahaan. Hal ini ditambah dengan keterangan Achmad Zikrullah (Bagian
Penanganan
Permasalahan
Hukum
Lembaga
Kebijakan
Pengadaan Pemerintah) sebagai Ahli bahwa terdapat adanya kesamaan dari penulisan peserta tender yang mendaftar dalam daftar hadir pendaftaran dan pengambilan dokumen. Sehingga dapat disimpulkan telah terjadi tindak pidana pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh Faizul Husni Direktur Utama PT Abdi Jasa Tama. Hal tersebut diatas tentunya dapat menambah penilaian Majelis Mahkamah Agung, bahwa terdapat indikasi persekongkolan antar peserta tender untuk menciptakan persaingan semu dan memenangkan PT Zuty Wijaya Sejati. Bahwa Persekongkolan Vertikal yang dilakukan oleh Panitia Tender Pengadaan Barang/Jasa Satuan Kerja Pengembangan Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) Kalimantan Barat (Turut Termohon Kasasi I), PT Zuty Wijaya Sejati (Termohon Kasasi I), PT Menarabaja Saranasakti
72
(Termohon Kasasi II), PT Abdi Jasa Tama (Termohon Kasasi III) PT Asria Jaya (Turut Termohon Kasasi II) dan PT Asria Nurlindra Inti Sejahtera( Turut Termohon Kasasi III) adalah sebagai berikut: Adanya upaya membatasi peserta tender. Pendaftaran tender hanya dapat dilakukan melalui Sdr. Syarif Johan selaku Ketua Panitia Tender, dan sama sekali tidak bisa dilakukan melalui anggota panitia yang lain, dan Syarif Johan sulit ditemui. Lokasi pendaftaran dan pengambilan dokumen tender berada di ruang kerja Syarif Johan dan selalu terkunci apabila Syarif Johan tidak berada di ruang kerjanya Terdapat beberapa kendala yang dialami oleh calon peserta seperti saksi Aswan Direktur PT Putranusa Pilar Sejahtera, dimana dokumen pendaftaran di pegang oleh Ketua Panitia yang sering tidak berada di ruangan. Saksi Agus Safri Direktur PT Nabati Indah Sejahtera tidak dapat bertemu dengan Panitia untuk mengambil dokumen tender dikarenakan tidak ada satupun panitia di tempat pendaftaran tender. Dan saksi H. Atang Suryana Komisaris PT Mega Konstruksi mengalami kesulitan pada saat pengambilan dokumen tender dikarenakan tidak bertemu dengan panitia sehingga tidak mendapatkan dokumen tender. Bahwa Majelis Mahkamah Agung seharusnya mempertimbangkan fakta bahwa Ketua Panitia membuat sebuah peraturan yang berpotensi memberatkan, yakni mengenai tata cara pengambilan dokumen yang harus melalui Ketua Panitia, dimana seharusnya seluruh anggota Panitia
73
mempunyai hak yang sama dalam hal pemberian dokumen tender kepada perusahaan yang ingin mengikuti tender tersebut. Maka Panitia Tender Pengadaan Barang/Jasa Satuan Kerja Pengembangan Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) Kalimantan Barat membuat peraturan tersendiri yang cenderung memberatkan para pelaku usaha lain dan merupakan salah satu bentuk persaingan tidak sehat. Mengenai lokasi pendaftaran dan pengambilan dokumen tender berada di ruang kerja Syarif Johan (Ketua Panitia Tender Pengadaan Barang/Jasa Satuan Kerja Pengembangan Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) Kalimantan Barat) dan selalu terkunci apabila Syarif Johan tidak berada di ruang kerjanya. Mengenai peraturan yang memberatkan tersebut merupakan indikasi kuat bahwa tender bersifat diskriminatif dan tidak dapat diikuti oleh semua pelaku usaha dengan kompetensi yang sama.14 Dalam fase pendaftaran dan pengambilan dokumen pengadaan harus terdapat panitia yang melayani calon peserta tender. Perolehan informasi dan dokumen tender diharapkan sejelas-jelasnya dan mudah untuk di peroleh oleh pihak-pihak yang ingin ikut dalam tender. Tentunya lebih baik agar tempat pengambilan dokumen tersebut gampang dijangkau dan jelas tempat kedudukan dokumen tender tersebut dan ada panitia yang berada ditempat tersebut sampai batas waktu akhir pendaftaran dan pengambilan dokumen tender
14
Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia, Pedoman Pasal 22 UU No.5/1999 Larangan Persekongkolan Dalam Tender Berdasarkan UU No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat,h.18.
74
Panitia dengan sengaja memfasilitasi PT Zuty Wijaya Sejati memenangkan tender, sebagai berikut: Panitia melakukan pembuktian data/dokumen kualifikasi secara tidak benar dan melawan hukum, terbukti dengan fakta dan analisis sebagai berikut. Metode Pelaksanaan PT Zuty Wijaya Sejati, PT Menarabaja Saranasakti dan PT Abdi Jasa Tama secara umum adalah sama, namun Panitia memberikan penilaian yang berbeda, dimana PT Zuty Wijaya Sejati mendapatkan nilai tertinggi sebesar 9.0, sementara PT Menarabaja Saranasakti dan PT Abdi Jasa Tama mendapatkan nilai masing-masing 8.0 Berdasarkan Daftar Personil Inti dan lampiran sertifikat/ijazah, PT Zuty Wijaya Sejati, PT Menarabaja Saranasakti dan PT Abdi Jasa Tama tidak mencantumkan Tenaga Ahli Struktur. PT Zuty Wijaya Sejati, PT Menarabaja Saranasakti dan PT Abdi Jasa Tama mencantumkan Tenaga Ahli Jalan, padahal persyaratan kualifikasi mensyaratkan Tenaga Ahli Struktur dengan SKA-Ahli Madya Pelaksana Struktur. Meski demikian, Panitia tetap memberikan nilai maksimal=6.0 kepada PT Zuty Wijaya Sejati, PT Menarabaja Saranasakti dan PT Abdi Jasa Tama Daftar Personil Inti PT Zuty Wijaya Sejati, dicantumkan tenaga teknis administrasi/keuangan Sdri. Siti Rosita dengan pengalaman 1 tahun, padahal persyaratan kualifikasi mensyaratkan pengalaman 2 tahun. Meski demikian, Panitia tetap memberikan nilai maksimal=2.0 kepada PT Zuty Wijaya Sejati. Daftar Peralatan PT Abdi Jasa Tama, dicantumkan peralatan berupa 2 (dua) set Theodolite dengan kondisi 100%. Meski
75
demikian, Panitia memberikan nilai peralatan theodolite PT Abdi Jasa Tama sebesar 0.0, dimana seharusnya mendapatkan nilai maksimal 2.0 Pasal 6 huruf e Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah mengamanatkan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika yaitu menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa. Namun dalam formulir isian kualifikasi terdapat kesamaan alamat beberapa pengurus dan pemilik saham PT Zuty Wijaya Sejati, PT Menarabaja Sarana Sakti, dan PT Abdi Jasa Tama. Panitia seharusnya melakukan klarifikasi dan verifikasi atas kesamaan alamat tersebut untuk menghindari adanya hubungan afiliasi yang menimbulkan pertentangan kepentingan antar peserta tender.Dengan demikian, proses pembuktian data/dokumen yang dilakukan oleh Panitia adalah tidak sah dan tidak benar serta melawan hukum Penulis mempertimbangkan pendapat Ahli LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) Achmad Zikrullah menyatakan Panitia seharusnya melakukan pemeriksaan terkait dengan alamat KTP yang sama di antara peserta tender pada proses pembuktian dokumen kualifikasi Pasal 57 ayat (1) poin c Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana berbunyi sebagai
76
berikut15: Pasal 57 (1) Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan metode Pelelangan Umum meliputi tahapan sebagai berikut: c. Pelelangan Umum untuk pemilihan Penyedia Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan pascakualifikasi yang meliputi kegiatan: 1) Pengumuman; 2) Pendaftaran dan pengambilan dokumen pengadaan; 3) Pemberian penjelasan; 4) Pemasukan Dokumen Penawaran; 5) Pembukaan Dokumen Penawaran; 6) Evaluasi penawaran; 7) Evaluasi kualifikasi; 8) Pembuktian kualifikasi; 9) Pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan; 10) Penetapan pemenang; 11) Pengumuman pemenang; 12) Sanggahan; Penulis setuju dengan Majelis Komisi yang berpendapat bahwa tindakan tidak melakukan klarifikasi dan verifikasi atas kesamaan alamat oleh PT Zuty Wijaya Sejati, PT Menarabaja Saranasakti, PT Abdi Jasa Tama dalam formulir isian kualifikasi merupakan sesuatu tindakan yang lalai. Disisi lain tindakan Panitia Tender Pengadaan Barang/Jasa Satuan Kerja Pengembangan Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) Kalimantan Barat yang telah lalai dan tidak cermat dalam mengevaluasi dokumen
15
Lihat Pasal 57 ayat (1) poin c Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
77
penawaran merupakan tindakan yang dilakukan dengan sengaja agar PT Zuty Wijaya Sejati menjadi pemenang tender karena Ketua Panitia selaku melakukan tugas evaluasi terhadap dokumen penawaran peserta tender Majelis Komisi menilai tindakan Panitia Tender Pengadaan Barang/Jasa Satuan Kerja Pengembangan Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) Kalimantan Barat yang membiarkan adanya kesamaan dokumen penawaran milik PT Zuty Wijaya Sejati, PT Menarabaja Saranasakti, PT Abdi Jasa Tama, PT Asria Jaya, PT Asria Nurlindra Inti Sejahtera menunjukkan adanya persekongkolan vertikal. Penulis sependapat dalam hal ini, seharusnya Panitia Tender lebih jeli dalam menilai dokumen penawaran peserta yang mengikuti proses tender. Ketika menemukan adanya kesamaan dalam dokumen penawaran antar peserta maka patut dicurigai
bahwa
telah
terjadi
persekongkolan
horizontal
untuk
memenangkan pihak tertentu. Sehingga dapat disimpulkan Panitia Tender Pengadaan Barang/Jasa Satuan Kerja Pengembangan Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) Kalimantan Barat dengan sengaja memfasilitasi PT Zuty Wijaya Sejati untuk memenangi tender perkara sesuai dengan bukti-bukti yang ada.16 Bahwa
penulis
sependapat
dengan
Majelis
Komisi
yang
menyimpulkan telah terjadi persekongkolan vertikal antara PT Zuty Wijaya Sejati, PT Menarabaja Saranasakti, PT Abdi Jasa Tama, PT Asria
16
Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia, Pedoman Pasal 22 UU No.5/1999 Larangan Persekongkolan Dalam Tender Berdasarkan UU No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat,h.15.
78
Jaya, PT Asria Nurlindra Inti Sejahtera dengan Panitia Tender Pengadaan Barang/Jasa Satuan Kerja Pengembangan Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) Kalimantan Barat. B. Akibat Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 241 K/Pdt.SusKPPU/2014 tentang Pembatalan Putusan KPPU Nomor 06/KPPU-L/2012 Pasal 45 ayat (3) UU No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan usaha Tidak Sehat telah mengatur bahwa pihak yang tidak menerima putusan Pengadilan Negeri dalam perkara keberatan dapat melakukan upaya hukum kasasi. Disisi lain Pasal 30 ayat (1) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyatakan bahwa Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi dapat membatalkan putusan atau penetapan pengadilan dari semua lingkungan peradilan dengan alasan17: a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dan c. Lalai memenuhi syarat syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan. Berdasarkan pasal diatas, Mahkamah Agung memiliki wewenang untuk membatalkan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, ketika ditemukan alasan penguat dibatalkannya putusan tersebut. Didalam putusan Mahkamah Agung Nomor 241 K/Pdt.Sus-KPPU/2014 berbunyi sebagai berikut:
17
Andi Fahmi Lubis, DKK, Hukum Persaingan Usaha: Antara Teks dan Konteks,h.341.
79
a. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA tersebut; b. Menghukum
Pemohon
Kasasi/Termohon
Keberatan)
untuk
membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); Dapat disimpulkan bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 241 K/Pdt.Sus-KPPU/2014 membatalkan Putusan KPPU Nomor 06/KPPUL/2012. Putusan ini tidak mempunyai kekuatan eksekusi karena bersifat declaratoir (menerangkan) saja. Maksudnya Putusan KPPU Nomor 06/KPPUL/2012 yang menyatakan pelaku usaha melanggar Pasal 22 Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan usaha Tidak Sehat, batal atau tidak mempunyai kekuatan hukum.18 Pernyataan batal demi hukum dapat dipahami bahwa putusan hakim pada tingkat pertama tersebut baik pertimbangan hukumnya maupun amar putusannya dianggap tidak pernah ada. Tidak mempunyai kekuatan hukum artinya berbagai kewajiban yang terkandung dalam Putusan KPPU Nomor 06/KPPU-L/2012 tidak lagi mengikat pihak yang divonis bersalah. KPPU tidak dapat meminta penetapan eksekusi kepada Ketua Pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang No.5 Tahun 1999
Dengan demikian timbul
keadaan hukum baru, dimana berbagai sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku usaha tidak berlaku lagi. Proses Tender Pembangunan Terminal Angkutan 18
Harjon Sinaga & Destivano Wibowo,Hukum Acara Persaingan Usaha, (Jakarta :PT Raja Grafindo, 2005), h. 106.
80
Jalan Sei Ambawang Kota Pontianak Tahap XI Tahun 2012 juga dinyatakan sah dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.
BAB V PENUTUP A. Kesimpulan Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka kesimpulan penulis adalah sebagai berikut: 1. Dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 241 K/Pdt.Sus-KPPU/2014 tentang kegiatan yang dilarang dalam persaingan usaha, tidak terjadi persekongkolan tender dengan melihat belum terpenuhinya unsur adanya pelaku usaha, para pelaku usaha bersekongkol untuk mengatur pemenang tender, adanya pihak lain, para pelaku usaha menentukan pemenang tender, dan adanya persaingan usaha tidak sehat.Mengacu kepada hubungan kekeluargaan, kesamaan dokumen, terjadinya pemalsuan tanda tangan ketika pendaftaan/ pengambilan dokumen, upaya membatasi peserta tender, dan pemberian fasilitas (keistimewaan) kepada pihak tertentu untuk memenangkan tender. Maka terpenuhi unsur-unsur tersebut diatas, serta telah terjadi persekongkolan tender. Berbeda dengan apa yang tertuang dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 241 K/Pdt.SusKPPU/2014. 2. Putusan
Mahkamah
Agung
Nomor
241
K/Pdt.Sus-KPPU/2014
membatalkan Putusan KPPU Nomor 06/KPPU-L/2012. Akibat hukum yang timbul dari putusan Mahkamah Agung ini adalah Putusan KPPU Nomor 06/KPPU-L/2012 yang menyatakan pelaku usaha melanggar Pasal 22 Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli
81
82
dan Persaingan usaha Tidak Sehat, batal atau tidak mempunyai kekuatan hukum. Maka sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku usaha tidak berlaku lagi dan proses Tender Pembangunan Terminal Angkutan Jalan Sei Ambawang Kota Pontianak Tahap XI Tahun 2012 juga dinyatakan sah dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. B. Saran-saran Berdasarkan uraian tersebut di atas, dikemukakan beberapa saran sebagai berikut: 1. Perlu dikenakan sanksi terhadap terjadinya pertentangan kepentingan antara penyedia barang/jasa dan panitia tender baik secara langsung maupun tidak langsung di dalam peraturan yang berlaku. Terutama adanya hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai dengan derajat kedua baik secara horizontal maupun vertikal. Diharapkan adanya akibat hukum yang jelas ketika telah terjadi tindakan pelanggaran tersebut. Tidak hanya dianggap pelanggaran etika semata, tanpa adanya sanksi yang mengikat. Sanksi yang diberikan dapat berupa sanksi administratif, pencantuman dalam Daftar Hitam (blacklist) atau sanksi lain yang relevan. Pemberian sanksi tentunya menjalankan salah satu fungsi hukum yaitu keadilan. Menempatkan para pelaku usaha dalam posisi yang seimbang, dan para pihak dapat bersaing secara sehat. Sehingga proses tender akan menghasilkan pelaku usaha yang mampu melaksanakan tugas. 2. Hakim-hakim di tingkatan Pengadilan Negeri dan Kasasi diharapkan mampu memahami berbagai peraturan hukum mengenai persekongkolan
83
tender, baik berupa Keputusan Presiden, Pedoman Pasal 22 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1999, atau peraturan lain yang terkait. Agar tercipta proses tender yang jauh dari tindakan curang. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) diharapkan bersinergi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah maupun institusi negara lainnya untuk bersama-sama mencegah berbagai praktik persekongkolan tender di Indonesia dan ikut mengawal proses hukum yang sedang berjalan. Baik di tingkat banding atau tingkatan yang lebih tinggi, agar terbentuk efek jera bagi para pelaku perbuatan curang. Terakhir mengenai mekanisme pengangkatan panitia tender yang menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tentunya harus lebih diperketat lagi, baik dari segi kecakapan, profesionalisme dan kejujuran masing-masing panitia tender.
DAFTAR PUSTAKA Kitab Suci: Al Qur’an dan Terjemahan. Buku-Buku: Anggraini, A.M. Tri. “Penerapan “Rule of Reason” dan “ Per Se Illegal dalam Hukum Persaingan”. Jurnal Hukum Bisnis no.2 vol.24 , (Mei 2005): h.9. Anggraini A.M. Tri, Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Jakarta: UI Press,2003 Atmasasmit Romli, Pengaturan Hukum Kejahatan Bisnis (Business Crime), Bogor: Kencana, 2003 Basri, Faisal. Perekonomian Indonesia, Tantangan dan Harapan Bagi Kebangkitan Indonesia. Jakarta: Erlangga, 2002. Fuady, Munir. Hukum Antimonopoli. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2009. Fuady, Munir. Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern di Era Global .Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005 Hamzah Andi, KUHP & KUHAP, Jakarta: Rineka Cipta Pers,2011 Harjono, Dhaniswara K. Aspek Hukum Dalam Bisnis. Jakarta: Pusat Pengembangan Hukum dan Bisnis Indonesia, 2009. Harjono, Dhaniswara K. Hukum Penanaman Modal. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007. Hermansyah. Pokok-pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia. Jakarta: Kencana, 2009. Ibrahim, Johannes. Hukum Bisnis dalam Persepsi Manusia Modern. Bandung: PT Refika Aditama, 2004. Jihad, Rakhmadewi Rosalifa. “Penanganan Persekongkolan Tender oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU): Perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999”,Jurnal Ilmiah, (Maret 2013): h.4 Kagramanto, L. Budi, “Implementasi Undang-Undang
No 5 Tahun 1999 Oleh KPPU”, Jurnal Ilmu Hukum Yustisia 2007: h.2.
Kagramanto, L. Budi. Larangan Persekongkolan Tender (Perspektif Hukum Persaingan Usaha. Surabaya: Srikandi, 2007.
84
85
Kelsen, Hans. General Theory Of law and State, Penerjemah Somardi. (Jakarta: BEE Media Indonesia, 2007). Komisi Pengawas Persaingan Usaha, “Jurnal Persaingan Usaha”, Jurnal Komisi Pengawas Persaingan Usaha Edisi 1 (Maret 2009), h. 165. Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia. Pedoman Pasal 22 UU No.5/1999 Larangan Persekongkolan Dalam Tender Berdasarkan UU No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Jakarta:KPPU,2005. Lubis, Andi Fahmi. dkk. Hukum Persaingan Usaha: Antara Teks dan Konteks. .Jakarta: Creative Media, 2009. Maulana, Agus. Pengantar Mikro Ekonomi, Jilid II . Jakarta: Bina Rupa Aksara, 2000. Maulana, Insan Budi. Catatan Singkat Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Laragnan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Bandung:Pt.Citra Aditya Bakti,2000. Margono, Suyud . Hukum Anti Monopoli. Jakarta: Sinar Grafika, 2009. Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum, cet VI . Surabaya: Kencana, 2010. Nazir, Moh. Metode Penelitian,cet.VII . Bogor: Ghalia Indonesia, 2011. Nilasari, Irma dan Wiludjeng, Sri. Pengantar Bisnis. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006. Nugroho, Susanti Adi. Hukum Persaingan Usaha di Indonesia Dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya,. Jakarta: Kencana,2012. Nurjaya, I Ketut Karmi, “Peranan KPPU Dalam Menegakkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat”, Jurnal Dinamika Hukum Vol. No. 1 (Januari 2009), h. 88.
Online, Hukum, “Pentingnya prinsip per se illegal dan rule of reason di UU Persaingan Usaha”. Artikel diakses pada 3 Mei 2016 dari http : // www. Hukumonline.com /klinik /detail /lt4b94e6b8746a9/pentingnyaprinsip-per-se-dan-rule-of-reason-di-uu-persaingan-usaha. Pasaribu, Beny, “Regulasi dan Persaingan Sehat Dalam Sistem Ekonomi Indonesia”, Jurnal Persaingan Usaha Vol. 2 No. 1 (Desember 2013), h. 34.
86
Pena, TIM Prima. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Gita Media Press,2000. Prabowo, Nugroho, “Praktik Persaingan Usaha Di Indonesia”, Jurnal Hukum Yustisia Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, Vol. 1, No. 1, 2010, h. 76. Prayoga, Ayudha D. ,dkk. Persaingan Usaha dan Hukum yang Mengaturnya. Jakarta :ELIPS,2000. Puspaningrum, Galuh. Hukum Persaingan Usaha: Perjanjian dan Kegiatan yang Dilarang dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013. Rahardjo, Satjipto. Hukum dan Masyarakat. Bandung: Angkasa Bandung, 1981. Rokan, Mustafa Kamal. Hukum Persaingan Usaha (Teori Dan Praktiknya Di Indonesia). Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010. Simbolon, Alum. “Pendekatan yang Dilakukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Menentukan Pelanggaran dalam Hukum Persaingan Usaha”. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum no.2 vol.2 , (April 2013): h.196. Sinaga, Harjon & Destivano Wibowo,Hukum Acara Persaingan Usaha, Jakarta : PT Raja Grafindo, 2005. Sirait, Natasya Ningrum. Ikhtisar Ketentuan Persaingan Usaha .Jakarta: PT Gramedia, 2010. Siswanto, Aris. Hukum Persaingan Usaha,cetakan pertama. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002. Sitompul, Asril. Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Tinjauan Terhadap Undang-Undang No. 5 Tahun 1999). Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,1999. Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press, 1986. Soekanto, Soerjono dan Sri Mahmudji. Peranan dan Penggunaan Kepustakaan di Dalam Penelitian Hukum. Jakarta: Pusat Dokumentasi Universitas Indonesia, 1979. Sutedi, Andrian. Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya. Jakarta: Sinar Grafika, 2009. Usman, Rachmadi . Hukum Grafika,2013.
Persaingan Usaha di Indonesia. (Jakarta: Sinar
87
Skripsi:
Maulana Ichsan Setiadi, ”Analisis Yuridis Putusan KPPU Nomor 16/KPPUL/2009 Tentang Persekongkolan Tender Jasa Kebersihan (Cleaning Service) di Bandara Soekarno Hatta ”. Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014 Tesis:
Santy,
“Tinjauan Hukum Persekongkolan Tender Pengadaan Barang dan Jasa dalam Pembangunan Rumah Dinas Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Propinsi Sumatera Utara Pada Putusan Komisi Pengawas Persaingan usaha (KPPU) Nomor 12/KPPU-L/2008”. Tesis S2 Program Pasca Sarjana, Universitas Islam Riau, 2011.
Perundang-undangan: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Website: Online, Hukum, “Pentingnya prinsip per se illegal dan rule of reason di UU Persaingan Usaha”. Artikel diakses pada 3 Mei 2016 dari http : // www. Hukumonline.com /klinik /detail /lt4b94e6b8746a9/pentingnyaprinsip-per-se-dan-rule-of-reason-di-uu-persaingan-usaha.
R ep ub
putusan.mahkamahagung.go.id
ne si a
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia PUTUSAN
Nomor 241 K/Pdt.Sus-KPPU/2014
ng
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG
A gu
kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara: KOMISI
PENGAWAS
PERSAINGAN
USAHA
do
memeriksa perkara perdata khusus sengketa persaingan usaha pada tingkat REPUBLIK
In
INDONESIA, berkedudukan di Jalan Ir. Juanda Nomor 36, Jakarta
Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nursari Amalia, S.H.,
lik
ah
M.Kn., dan kawan-kawan, para Advokat, beralamat di Jalan Ir. Juanda Nomor 36, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa
ub
m
Khusus tanggal 11 September 2013, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan;
ep
ka
melawan
1. PT. ZUTY WIJAYA SEJATI, berkedudukan di Pontianak,
ah
Direktur Utama, yang diwakili oleh ZULKARNAIN, bertempat
si
R
tinggal di Jalan Mertilang XI KB 3/5 Rt. 004/Rw. 012, Kelurahan MENARABAJA
ng
2. PT.
SARANASAKTI,
berkedudukan
ne
Pondok Pucung, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang, di
Pontianak Kalimantan Barat, yang diwakili oleh Direktur Utama,
do
A gu
Renny Wijayanti, bertempat tinggal di Jalan K.H.A. Dahlan,
Gang Margosari Nomor 5 Pontianak,
TAMA, berkedudukan di Pontianak,
In
3. PT. ABDI JASA
Kalimantan Barat, yang diwakili oleh Direktur Utama, Faizul
lik
ka m ah
Husni, bertempat tinggal di Jalan K.H.A. Dahlan Gang Margosari Nomor 5 Pontianak, dalam hal ini ketiganya memberi Jalan
ub
kuasa kepada Saulatia, dan kawan, Para Advokat, beralamat di Wahidin Sudirohusodo, Nomor
18
B, Pontianak,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2012,
ep
sebagai Para Termohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan I
R
ah
sampai dengan III;
dan
LALU
LINTAS
ANGKUTAN
do In
A
gu
Hal. 1 dari 31 hal Put. Nomor 241 K/Pdt.Sus-KPPU/2014
s
PENGEMBANGAN
ng
KERJA
ne
M
1. PANITIA TENDER/PENGADAAN BARANG/JASA SATUAN
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 1
R ep ub
putusan.mahkamahagung.go.id
ne si a
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia JALAN (LLAJ) KALIMANTAN BARAT (PANITIA TENDER) beralamat di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika
ng
Provinsi Kalimantan Barat, Jalan Adi Sucipto KM 9,2 Sungai Raya,
do
A gu
2. PT. ASRIA JAYA, beralamat di Jalan Gusti Situt Mahmud, Gang Selat Sumba Nomor 28, Pontianak, Kalimantan Barat,
3. PT. ASRIA NURLINDA INTI SEJAHTERA, beralamat di Jalan
In
Imam Bonjol, Gang H. Mursyid Nomor 20-B, Pontianak, Kalimantan Barat,
m
Mahkamah Agung tersebut;
ub
Keberatan I sampai dengan III;
lik
ah
sebagai Para Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Termohon
Membaca surat-surat yang bersangkutan;
ep
ka
Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Keberatan telah mengajukan
R
ah
keberatan terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 06/
si
KPPU-L/2012 tanggal 24 Juli 2013 yang amarnya sebagai berikut:
ng
ne
1. Menyatakan bahwa Terlapor I Panitia Tender/Pengadaan Barang/Jasa Satuan Kerja Pengembangan Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ)
do
Kalimantan Barat, Terlapor II PT. Zuty Wijaya Sejati, Terlapor III PT.
A gu
Menarabaja Saranasakti, Terlapor IV PT. Abdi Jasa Tama, Terlapor V
PT. Asria Jaya, dan Terlapor VI PT. Asria Nurlinda Inti Sejahtera terbukti
In
secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor
lik
Usaha Tidak Sehat;
2. Menghukum Terlapor II PT. Zuty Wijaya Sejati membayar denda sebesar
ub
Rp1.819.125.000,00 (satu miliar delapan ratus sembilan belas juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) yang harus disetor ke kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan
ep
ah
ka m ah
5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan
usaha satuan kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda
s
R
Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
ng
sebesar Rp330.750.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta tujuh ratus lima
do In
A
gu
Hal. 2 dari 28 hal Put. Nomor 241 K/Pdt.Sus-KPPU/2014
ne
M
3. Menghukum Terlapor III PT. Menarabaja Saranasakti membayar denda
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 2
R ep ub
putusan.mahkamahagung.go.id
ne si a
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia puluh ribu rupiah) yang harus disetor ke kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha satuan kerja
ng
Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan
kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang
do
Persaingan Usaha);
A gu
4. Menghukum Terlapor IV PT. Abdi Jasa Tama membayar denda sebesar
Rp413.437.500,00 (empat ratus tiga belas juta empat ratus tiga puluh
In
tujuh ribu lima ratus rupiah) yang harus disetor ke kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha
lik
ah
satuan kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda
ub
m
Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
5. Menghukum Terlapor V PT. Asria Jaya membayar denda sebesar
ep
ka
Rp99.225.000,00 (sembilan puluh sembilan juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang harus disetor ke kas Negara sebagai setoran
R
ah
pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha satuan kerja
si
Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan
ng
ne
kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
6. Menghukum Terlapor VI PT. Asria Nurlinda Inti Sejahtera membayar
A gu
do
denda sebesar Rp99.225.000,00 (sembilan puluh sembilan juta dua ratus
dua puluh lima ribu rupiah) yang harus disetor ke kas Negara sebagai
In
setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha satuan kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank
lik
Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
ub
7. Melarang Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV untuk mengikuti tender baik menggunakan dana APBD maupun menggunakan dana APBN di Wilayah Kalimantan Barat selama 2 (dua) tahun sejak putusan ini
ep
memiliki kekuatan hukum tetap;
Bahwa, terhadap amar Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha,
R
Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan di depan persidangan
do In
A
gu
Hal. 3 dari 31 hal Put. Nomor 241 K/Pdt.Sus-KPPU/2014
ne
ng
s
Pengadilan Negeri Pontianak yang pada pokoknya sebagai berikut:
M
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ik
ah
ka m ah
Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda
Halaman 3
R ep ub
putusan.mahkamahagung.go.id
ne si a
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia I. Bahwa Termohon Keberatan (untuk selanjutnya disebut Termohon) di
dalam memeriksa dan memutus perkara a quo telah salah menerapkan
ng
hukum atau melanggar hukum yang berlaku, dikarenakan didalam
membuktikan unsur bersekongkol dan unsur mengatur dan atau tidak disertai dengan pertimbangan
A gu
do
menentukan pemenang tender
hukum yang cukup (onvoldoende gemotiveerd), dari putusan mana tidak terdapat pertimbangan adanya uraian fakta-fakta kejadian bagaimana
In
cara, peran, kwalitas dan bentuk hubungan kerja sama serta motif dari Para Pemohon,Turut Termohon I, Turut Termohon II dan Turut Termohon
lik
ah
III atau antara Pemohon I dan Turut Termohon I melakukan perbuatan materiel yang memenuhi rumusan unsur persekongkolan, dalam hal ini
ub
m
untuk mengatur dan atau untuk memenangkan Pemohon I sebagai
ka
pemenang tender, halmana menunjukan pertimbangan putusan a quo
ep
tidak didasarkan dengan alat bukti (middle bewijs) yang sah dan bertentangan dengan fakta yang sesungguhnya serta hanya didasarkan
R
ah
pada persepsi dan asumsi Termohon yang irrelevan dan tidak korelatif
si
untuk membuktikan adanya pelanggaran larangan persekongkolan;
ne
ng
Pertimbangan-pertimbangan putusan Termohon Premature dan merupakan Kesalahan Logis (drogreden) yakni mengandung kemenduaan (ambiguitas), dan
bertentangan
dengan
common
sense
(akal
sehat)
do
kontradiksi
A gu
dikarenakan berkaitan dengan salah interpretasi terhadap hubungan sebabakibat yang dalam ilmu logika kita kenal:
In
1. POST HOC ERGO PROPTER HOG (Sesudahnya maka karenanya);
lik
3. NON SEQUITUR (Belum Tentu); a. Persekongkolan Horisontal:
ub
1) Adanya Hubungan Kekeluargaan antara Para Pemohon; Adanya hubungan kekeluargaan semenda atau sedarah dalam garis
ep
lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat kedua diantara para peserta tender, apalagi hubungan saudara angkat antara Para Pemohon (quod non) dan diantara Pemohon II dan Pemohon III
R
ah
ka m ah
2. CUM HOC ERGO PROPTER HOC (bersama itu maka karenanya);
s
mempunyai alamat yang sama, sama sekali tidak atau tidak serta
do In
A
gu
Hal. 4 dari 28 hal Put. Nomor 241 K/Pdt.Sus-KPPU/2014
ne
ng
M
merta menunjukkan adanya persekongkolan antara sesama Para
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 4
R ep ub
putusan.mahkamahagung.go.id
ne si a
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Pemohon selaku perserta tender untuk memenangkan Pemohon I sebagai pemenang tender dan atau persaingan semu; hubungan
kekeluargaan
tersebut
tidak
berarti
ng
Adanya
dapat
disimpulkan sesudahnya maka karenanya atau bersama itu maka
do
karenanya atau belum tentu menunjukkan adanya persekongkolan
A gu
antara sesama Para Pemohon selaku perserta tender untuk memenangkan Pemohon I sebagai pemenang tender;
In
Rumusan Kepatuhan Etika Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam
pasal 6 huruf e Perpres Nomor 54 Tahun 2010 adalah berbeda
lik
ah
dengan rumusan Larangan Persekongkolan sebagaimana dimaksud Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;
ub
m
Adanya pelanggaran terhadap Pasal 6 huruf e Perpres Nomor 54 Tahun 2010 berkenaan dengan Etika Pengadaan dalam hal ini
ep
ka
adanya hubungan keluarga semenda atau sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat kedua diantara para peserta
R
ah
tender (quod non), apalagi hubungan saudara angkat juga sama
si
sekali tidak atau tidak serta merta menunjukkan adanya pelanggaran
ng
ne
terhadap Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 berkenaan dengan adanya persekongkolan antara sesama Para Pemohon
do
dengan Turut Termohon I untuk memenangkan Pemohon I sebagai
A gu
pemenang tender dan atau persaingan semu;
Yang harus dibuktikan di dalam perkara ini adalah bagaimana cara,
In
peran, kwalitas dan bentuk hubungan kerja sama serta motif dari Para
Pemohon,Turut Termohon I, Turut Termohon II dan Turut Termohon
lik
ka m ah
III atau antara Pemohon I dan Turut Termohon I melakukan persekongkolan, untuk mengatur dan atau untuk memenangkan
ub
Pemohon I sebagai pemenang tender;
2) Peminjaman perusahaan Turut Termohon II dan Turut Termohon
ep
III oleh Pemohon I dan Pemohon III sebagai pendamping dalam tender perkara a quo;
ah
Termohon di dalam membuktikan unsur bersekongkol dan unsur
s
R
mengatur dan atau menentukan pemenang tender, pertimbangan
Turut Termohon II dan Turut Termohon III oleh Pemohon I dan
do In
A
gu
Hal. 5 dari 31 hal Put. Nomor 241 K/Pdt.Sus-KPPU/2014
ne
ng
M
putusan a quo berkenaan dengan pinjam-meminjam perusahaan
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 5
R ep ub
putusan.mahkamahagung.go.id
ne si a
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Pemohon III sebagai pendamping dalam tender perkara a quo, hanya didasarkan pada pengakuan dari Turut Termohon II dan Turut
ng
Termohon III yang dalam perkara ini masing-masing sebagai Terlapor
V dan Terlapor VI yang tidak bersesuaian atau didukung dengan alat
do
A gu
bukti lainnya atau setidak-tidaknya tanpa didasarkan dengan bukti
minimum atau berdiri sendiri atau hanya berlaku bagi dirinya; Pertimbangan-pertimbangan
putusan
Termohon
tersebut
In
bertentangan dengan fakta yang sesungguhnya karena Pemohon I
tidak pernah memberitahukan adanya tender perkara a quo baik
lik
ah
secara langsung maupun melalui Pemohon III kepada Turut Termohon II dan tidak pernah meminta baik secara langsung maupun
ub
m
melalui Pemohon III kepada Turut Termohon II dan Turut Termohon III untuk mengikutsertakan Turut Termohon II dan Turut Termohon III
ep
ka
sebagai pendamping guna memenangkan Pemohon I dalam tender perkara a quo;
R
ah
Pemohon I tidak pernah memberikan uang masing-masing sebesar
si
Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus) baik secara langsung maupun
ng
ne
melalui Pemohon III kepada Turut Termohon II dan Turut Termohon III, dari minimnya jumlah mana bertentangan dengan common sense
A gu
guna memenangkan Pemohon I
do
(akal sehat) apabila dimaksudkan untuk pembayaran fee pendamping
dalam tender Pembangunan
Terminal ALBN Sei Ambawang dengan Harga Perkiraan Sendiri
In
sebesar Rp14.700.000.000,00 (empat belas miliar tujuh ratus juta rupiah);
lik
ka m ah
Pemohon III tidak pernah meminjam perusahaan Turut Termohon II dan Turut Termohon III sebagai pendamping guna memenangkan
ub
Pemohon I dalam tender perkara a quo;
Pemohon III tidak pernah menerima dokumen-dokumen perusahaan,
ep
memenuhi kelengkapan persyaratan dan dokumen tender, mengurus administrasi, permohonan dukungan keuangan dari Bank Kalbar
ah
perusahaan Turut Termohon II dan Turut Termohon III;
s
R
Para Pemohon tidak pernah berkomunikasi dengan Turut Termohon II
do In
A
gu
Hal. 6 dari 28 hal Put. Nomor 241 K/Pdt.Sus-KPPU/2014
ne
ng
M
dan Turut Termohon III mengenai pinjam-meminjam perusahaan
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 6
R ep ub
putusan.mahkamahagung.go.id
sebagai
pendamping
dalam
tender
a
perkara
quo
ne si a
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk
memenangkan Pemohon I sebagai pemenang tender;
ng
Dengan demikian pertimbangan putusan a quo yang menyatakan
telah terjadi persekongkolan horisontal antara Para Pemohon, Turut
A gu
do
Termohon II dan Turut Termohon III yang diatur oleh Pemohon I untuk
memenangkan Pemohon I dalam tender perkara a quo dan pertimbangan putusan a quo yang menyatakan keikutsertaan
In
Pemohon II, Pemohon III, Turut Termohon II dan Turut Termohon III dalam tender perkara a quo hanya menjadi pendamping dalam rangka
dasar hukum yang tepat dan benar;
lik
ah
untuk memenangkan Pemohon I, tidak didasarkan pada alasan dan
ub
m
3) Tentang Kesamaan Dokumen dan atau pembuatan dokumen penawaran yang dilakukan oleh pihak yang sama;
ep
ka
Termohon di dalam membuktikan unsur bersekongkol dan unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender, pertimbangan
R
ah
putusan a quo berkenaan dengan kesamaan dokumen dan atau
si
pembuatan dokumen penawaran, hanya didasarkan pada pengakuan
ng
ne
dari Turut Termohon II dan Turut Termohon III yang dalam perkara ini masing-masing sebagai Terlapor V dan Terlapor VI yang tidak
do
bersesuaian atau didukung dengan alat bukti lainnya atau setidak-
A gu
tidaknya tanpa didasarkan dengan bukti minimum (minimum bewijs)
atau alat bukti yang cukup atau berdiri sendiri atau hanya berlaku bagi Pertimbangan-pertimbangan
putusan
In
dirinya;
Termohon
tersebut
lik
ka m ah
bertentangan dengan fakta yang sesungguhnya karena Pemohon III tidak pernah memenuhi kelengkapan persyaratan dan dokumen
ub
tender, mengurus administrasi, permohonan dukungan keuangan dari Bank Kalbar perusahaan Turut Termohon III dan Turut Termohon IV;
ep
Bahwa kesamaan format Surat Keterangan Dukungan Keuangan, Surat Dukungan Peralatan, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan adalah
ah
format yang sudah baku ditetapkan oleh dokumen pelelangan, yang
s
R
merupakan persyaratan administrasi yang harus diikuti dan dipenuhi
do In
A
gu
Hal. 7 dari 31 hal Put. Nomor 241 K/Pdt.Sus-KPPU/2014
ne
ng
M
oleh semua Peserta Lelang;
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 7
R ep ub
putusan.mahkamahagung.go.id
ne si a
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Disamping itu pertimbangan Termohon tersebut, tidak didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar dikarenakan
ng
pertimbangan tersebut mengandung kemenduaan (ambiguitas) dan kontradiktif
karena disatu sisi Termohon sependapat dengan ahli
do
bahwa kesamaan dalam metodelogi pelaksanaan dalam dokumen
A gu
penawaran peserta tender itu diperbolehkan selama tidak secara rinci sama, dilain sisi tanpa disertai pertimbangan kesamaan dalam dalam penawaran
secara
rinci
Termohon
serta
In
dokumen
merta
berkesimpulan Pemohon I merupakan pengatur dalam tender perkara
lik
ah
a quo; b. Persekongkolan Vertikal:
ub
m
Adanya kesulitan Pelaku Usaha untuk bertemu dengan Ketua Panitia Tender, mengambil dokumen dan melakukan pendaftaran tender, sama
ep
ka
sekali tidak atau tidak serta merta atau tidak berarti sesudahnya maka karenanya atau bersama
itu maka karenanya atau belum tentu
R
ah
menunjukkan adanya persekongkolan vertikal antara Turut Termohon I
si
dengan Pemohon I sebagai upaya membatasi Peserta Tender untuk
ne
ng
memenangkan Pemohon I sebagai pemenang tender; Adanya kelalaian, ketidak-cermatan Turut Termohon I dalam melakukan pemeriksaan
evaluasi
teknis
Para
Pemohon,
evaluasi
dokumen
A gu
do
penawaran milik Para Pemohon, Turut Termohon II dan Turut Termohon
III (membiarkan kesamaan dokumen penawaran), evaluasi administrasi
In
(adanya hubungan kekeluargaan antara Para Pemohon dan tidak
lik
melakukan klarifikasi dan verifikasi), sama sekali tidak atau tidak serta merta atau tidak berarti sesudahnya maka karenanya atau bersama itu
ub
maka karenanya atau belum tentu menunjukkan adanya persekongkolan vertikal antara Para Pemohon, Turut Termohon I, Turut Termohon II dan
ep
Turut Termohon III atau antara Pemohon I dan Turut Termohon I untuk memenangkan Pemohon I sebagai pemenang tender; Disamping itu pertimbangan Termohon tersebut, tidak didasarkan pada dan
dasar
hukum
yang
tepat
dan
benar
dikarenakan
s
alasan
R
ah
ka m ah
menggugurkan), kesamaan alamat Pemohon II dan Pemohon III (tidak
ng
kontradiktif karena unsur bersekongkol dan unsur mengatur dan atau
do In
A
gu
Hal. 8 dari 28 hal Put. Nomor 241 K/Pdt.Sus-KPPU/2014
ne
M
pertimbangan tersebut mengandung kemenduaan (ambiguitas) dan
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 8
R ep ub
putusan.mahkamahagung.go.id
ne si a
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia menentukan pemenang tender merupakan perbuatan aktif sehingga harus
dilakukan
dengan
sengaja,
bukan
dikarenakan
kelalaian
ng
sebagaimana yang dipertimbangkan Termohon dalam putusan a quo;
II. Bahwa Termohon di dalam memeriksa dan memutus perkara a quo telah menyalahgunakan
kewenangannya
his
(exceeds
do
dan
A gu
melampaui
authority) yang mengandung kecongkakan kekuasaan (arrogance of
power) yang tidak hanya melanggar ketentuan atau tertib hukum acara
In
yang berlaku (undue process of law) sebagaimana yang ditentukan
dalam Pasal 47 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, akan tetapi
lik
ah
telah pula melanggar dan merugikan hak Para Pemohon karena telah menjatuhkan sanksi administratif kepada Para Pemohon yang bukan halmana ternyata dari
ub
m
merupakan kewenangan Termohon,
amar
ka
putusannya halaman 83 point 7, dinyatakan sebagai berikut:
ep
“Melarang Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV untuk mengikuti tender
ah
baik menggunakan dana APBD maupun menggunakan dana APBN di
R
Wilayah Kalimantan Barat selama 2 (dua) tahun sejak putusan ini memiliki
Termohon, sanksi administratif yang menjadi wewenang Termohon telah
do
ditentukan secara limitatif dan enumeratif dalam Pasal 47 ayat 2 Undang-
ne
ng
Bahwa sanksi administratif tersebut adalah bukan merupakan kewenangan
si
kekuatan hukum tetap”;
A gu
Undang Nomor 5 Tahun 1999, yakni berupa:
a. Penetapan pembatalan perjanjian sebagamana dimaksud dalam
In
Pasal 4 sampai dengan Pasal 13, Pasal 15, dan Pasal 16, dan atau;
lik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dan atau;
c. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang
ub
terbukti menimbulkan praktek monopoli dan atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat, dan
ep
atau;
d. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan, dan atau;
R
ah
ka m ah
b. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi vertikal
s
e. Penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan
dan atau;
do In
A
gu
Hal. 9 dari 31 hal Put. Nomor 241 K/Pdt.Sus-KPPU/2014
ne
ng
M
usaha dan pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28,
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 9
R ep ub
putusan.mahkamahagung.go.id
ne si a
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia f. Penetapan pembayaran ganti rugi, dan atau;
g. Pengenaan denda serendah-rendahnya Rp1.000.000.000,00 (satu
ng
miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);
do
Dari putusan a quo sama sekali tidak terdapat pertimbangan yang memuat
A gu
alasan dan dasar hukum dijatuhkannya sanksi adminitratif tersebut;
Berdasarkan dan beralasan tersebut Termohon di dalam memeriksa dan
In
memutus perkara a quo telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana
ditentukan dalam Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999,
Pengadilan
Negeri
Pontianak
lik
ah
oleh karenanya Para Pemohon mohon agar Yang Mulia Bapak Ketua cq.Majelis
Hakim
pemeriksa
perkara
ub
m
membatalkan putusan a quo, halmana sesuai dengan Yurisprudensi MARI sebagaimana ternyata dari Putusannya yakni sebagai berikut:
ep
ka
a. Putusan MARI Nomor 01 K/KPPU/2007 Jo. Putusan KPPU bertanggal 16 Mei 2006 Nomor 13/KPPU-L/2005 berkenaan dengan Tender
R
ah
Pengadaan Alat Kedokteran Untuk Badan Rumah Sakit Daerah
si
Cibinong Kabupaten Bogor T.A 2005 yang dalam pertimbangan
ng
ne
hukumnya pada pokoknya menyatakan: Pelarangan lelang seperti itu tidak termasuk sanksi administratif yang diatur dalam pasal 47 ayat 2
do
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;
A gu
b. Putusan MARI bertanggal 14 Mei 2008 Nomor 04 K/KPPU/2007 Jo.
Putusan KPPU bertanggal 16 Mei 2006 Nomor 13/KPPU-L/2005
In
berkenaan dengan Tender Pengadaan Gamma Ray Container
lik
hukumnya pada pokoknya menyatakan Pelarangan tender terhadap PT.Mitrabuana Widyasakti tidak dapat dibenarkan karena dalam
ub
menjatuhkan sanksi atas pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 KPPU melampaui wewenangnya dalam memutus perkara;
ep
ah
ka m ah
Scanner di Pelabuhan Batu Ampar Batam yang dalam pertimbangan
III. Bahwa berdasarkan dan beralasan yuridis serta pembuktian yang cukup tersebut, Termohon di dalam memeriksa dan memutus perkara a quo
dikarenakan
tidak
memuat
pertimbangan hukum yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum
do In
gu
Hal. 10 dari 28 hal Put. Nomor 241 K/Pdt.Sus-KPPU/2014
A
s
wewenangnya,
ne
batas
ng
M
melampaui
R
telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dan
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 10
R ep ub
putusan.mahkamahagung.go.id
ne si a
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang tepat dan benar, oleh karenanya Para Pemohon mohon agar Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pontianak cq. Majelis Hakim
ng
pemeriksa perkara membatalkan putusan a quo;
Berdasarkan dan beralasan yuridis (met redenem omkleed) serta pembuktian
A gu
do
yang cukup menurut hukum tersebut, demi tegaknya hukum dan keadilan (to
enforce the law and justice), dan untuk memulihkan (rechtsherstel in de vorige toestand) ketidak-adilan dan kerugian yang diderita oleh Para Pemohon, maka
In
dengan segala kerendahan hati Para Pemohon mohon dengan hormat kehadapan Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pontianak cq. Majelis
lik
ah
Hakim pemeriksa perkara agar sudi kiranya berkenan untuk memberikan Perlindungan Hukum (rechts bescherming zoeken) dan Keadilan kepada Para
ub
m
Pemohon selaku Pencari Keadilan (justice seeker), dan berkenan untuk
ka
memanggil Para Pihak pada suatu hari sidang yang ditetapkan kemudian, guna
ep
memeriksa dan mengadili Permohonan Keberatan ini serta mengabulkannya dengan menjatuhkan putusan dengan diktum sebagai berikut:
R
ah
1. Mengabulkan Permohonan Keberatan Para Pemohon untuk seluruhnya;
ne
ng
KPPU-L/2012;
si
2. Membatalkan Putusan Termohon bertanggal 24 Juli 2013 Nomor 06/
3. Menyatakan Para Pemohon tidak terbukti secara sah dan meyakinkan
do
melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang
A gu
Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
4. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam
In
perkara ini;
lik
Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara yth berpendapat lain, Para Pemohon mohon putusan yang sebaik-baiknya (naar goede justitie recht doen) atau
ub
putusan yang adil dan patut menurut hukum (ex aequo et bono);
Bahwa, terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Pontianak telah
yang amarnya sebagai berikut:
ep
memberikan putusan Nomor 79/Pdt.G/2013/PN.PTK tanggal 12 November 2013 1. Mengabulkan gugatan Para Pemohon Keberatan; 2. Menyatakan
Para
Pemohon
Keberatan
tidak
terbukti
s
R
ah
ka m ah
Atau:
do In
A
gu
Hal. 11 dari 31 hal Put. Nomor 241 K/Pdt.Sus-KPPU/2014
ne
ng
M
melanggar pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999,
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 11
R ep ub
putusan.mahkamahagung.go.id
ne si a
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
ng
3. Membatalkan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor
06-KPPU-L/2012, tanggal 24 Juli 2013 dan
do
tidak mempunyai kekuatan hukum;
perkara sebesar Rp691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
In
A gu
4. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya
Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Pontianak tersebut telah
lik
ah
diucapkan dengan hadirnya Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon Keberatan pada tanggal 12 November 2013, terhadap putusan tersebut, Termohon
ub
m
Keberatan melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 September 2013 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 November
ep
ka
2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 79/ PDT.G/2013/PN.PTK., tanggal 25 November 2013 yang dibuat oleh Panitera
R
ah
Pengadilan Negeri Pontianak, permohonan tersebut disertai dengan memori
ne
ng
9 Desember 2013;
si
kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Para Pemohon Keberatan pada tanggal 31 Desember 2013, kemudian Pemohon Keberata)
A gu
do
mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 8 Januari 2014;
In
Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta keberatan-
lik
diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut secara formal dapat
ub
diterima;
Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:
ep
I.
Judex Facti tidak mempertimbangkan bukti-bukti dan fakta-fakta bahwa telah terjadi persekongkolan tender melalui adanya hubungan
ah
ka m ah
keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,
dan
kesamaan
dokumen
tender,
sehingga
ng
mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat;
do In
gu
Hal. 12 dari 28 hal Put. Nomor 241 K/Pdt.Sus-KPPU/2014
A
s
tender,
ne
M
peserta
R
kekeluargaan dan kepemilikan oleh pihak yang sama (afiliasi) diantara
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 12
R ep ub
putusan.mahkamahagung.go.id
ne si a
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia a. Judex Facti tidak mempertimbangkan bukti-bukti dan fakta-fakta telah terjadi persekongkolan tender melalui adanya hubungan kekeluargaan
ng
dan kepemilikan oleh pihak (afiliasi) antar sesama peserta tender
1. Judex Facti telah melakukan kesalahan dengan menyatakan hubungan
A gu
do
keluarga antar sesama pengurus perseroan peserta tender tidak bisa disimpulkan adanya persekongkolan tender sebagaimana tercantum
dalam Putusan Judex Facti pada bagian Tentang Pertimbangan Hukum
In
halaman 58 pada paragraf 4 dan 5, yang dapat kami kutip sebagai
berikut:
lik
ah
"Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukum Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 06/KPPU-L/2013, KPPU telah secara
jelas
tentang
ub
m
mempertimbangkan
adanya
hubungan
keluarga antara Pengurus Perseroan peserta Tender Pembangunan
ep
ka
Terminal ALBN Sei Ambawang tahun anggaran 2012, dengan tanpa menguraikan secara nyata perbuatan apa yang telah mereka
R
ah
lakukan, sehingga terjadi persekongkolan untuk memenangkan
si
Pemohon Keberatan I;
ng
ne
Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim karena hal itu tidak dipertimbangkan secara jelas, maka tidak terbukti ada
do
persekongkolan antara Pemohon Keberatan I, II, dan III serta Turut
A gu
Termohon Keberatan II dan III dalam Tender Pembangunan Terminal ALBN Sei Ambawang tahun anggaran 2012"
In
2. Bahwa skema hubungan kekeluargaan PT Zuty Wijaya Sejati
ep
ub
lik
dan PT Abdi Jasa Tama (Termohon Kasasi III) adalah sebagai berikut:
s do In
A
gu
Hal. 13 dari 31 hal Put. Nomor 241 K/Pdt.Sus-KPPU/2014
ne
ng
M
R
ah
ka m ah
(Termohon Kasasi I), PT Menarabaja Saranasakti (Termohon Kasasi II),
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 13
R ep ub
ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
ka
ub
m
lik
ah
In
A gu
do
ng ep
Skema tersebut adalah sebagaimana bisa dilihat pada berkas •
Keterangan Saksi Aswan, Direktur Utama PT Putranusa Pilar
R
ah
perkara sebagai berikut:
si
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Sejati (vide B4);
ne
Keterangan Saksi H. Atang Suryana, Komisaris PT Mega
ng
•
Konstruksi (vide B6);
do
Keterangan Sdri. Reny Wijayanti, Direktur Termohon Kasasi II
A gu
•
(vide B30);
Keterangan Sdri. Asrita Herlikasanti, Direktur Utama Terlapor IV
In
•
(vide B26);
Keterangan Sdri. Asni Hernawati, Direktur Utama Terlapor VI
lik
ka m ah
•
(vide B16);
Dokumen Penawaran dan SPK milik Termohon Kasasi I / PT
ub
•
Zuty Wijaya Sejati, pada bagian Akta Pendirian Perusahaan (vide C17);
Dokumen penawaran dan SPK milik Termohon Kasasi II / PT
ep
•
Dokumen Penawaran dan SPK milik Termohon Kasasi III / PT
s
•
R
ah
Menarabaja Saranasakti (vide C18);
do In
A
gu
Hal. 14 dari 28 hal Put. Nomor 241 K/Pdt.Sus-KPPU/2014
ne
ng
M
Abdi Jasa Tama (vide C19).
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 14
R ep ub
putusan.mahkamahagung.go.id
ne si a
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 3. Bahwa berdasarkan keterangan Asrita Herlikasanti (Direktur PT Asria Jaya/Terlapor V ) dan Asni Hernawati (Direktur PT Asria Nurlindra Inti
ng
Sejahtera/Terlapor VI) keduanya adalah saudara kandung, sehingga terbukti telah terjadi hubungan kekeluargaan antara sesama peserta
do
tender; (vide B16, B26)
A gu
4. Bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi melarang badan usaha yang dimiliki oleh suatu atau kelompok orang
In
yang sama, untuk mengikuti pelelangan untuk satu pekerjaan konstuksi
secara bersamaan, sebagaimana kami kutip pada Pasal 17 sebagai
lik
ah
berikut: Pasal 17
Pengikatan dalam hubungan kerja jasa konstruksi dilakukan berdasarkan
ub
m
1.
prinsip persaingan yang sehat melalui pemilihan penyedia jasa dengan cara 2.
ep
ka
pelelangan umum atau terbatas;
Pelelangan terbatas hanya boleh diikuti oleh penyedia jasa yang
Dalam keadaan tertentu, penetapan penyedia jasa dapat dilakukan
si
3.
R
ah
dinyatakan telah lulus prakualifikasi;
ng
4.
ne
dengan cara pemilihan langsung atau penunjukan langsung; Pemilihan penyedia jasa harus mempertimbangkan kesesuaian bidang,
keseimbangan antara kemampuan dan beban kerja, serta kinerja penyedia jasa;
do
Pemilihan penyedia jasa hanya boleh diikuti oleh penyedia jasa yang
A gu
5.
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9;
Badan-badan usaha yang dimiliki oleh suatu atau kelompok orang yang
In
6.
lik
pelelangan untuk satu pekerjaan konstruksi secara bersamaan;
5. Bahwa sebagaimana dijelaskan oleh Ahli Ahmad Zikrullah dari LKPP,
ub
bahwa hubungan keluarga atau afiliasi merupakan pelanggaran Pasal 6 huruf e Perpres Nomor 54 Tahun 2010, yang dapat kami kutip
ep
sebagai berikut: (vide B18)
Pasal 6
Para
ah
ka m ah
sama atau berada pada kepengurusan yang sama tidak boleh mengikuti
pihak
yang
terkait
dalam
pelaksanaan
Pengadaan
s do In
A
gu
Hal. 15 dari 31 hal Put. Nomor 241 K/Pdt.Sus-KPPU/2014
ne
ng
M
R
Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 15
R ep ub
putusan.mahkamahagung.go.id
b. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para
pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsun dalam
ng
proses Pengadaan Barang/Jasa;
Sedangkan pada bagian Penjelasan Pasal 6 huruf e dijabarkan
do
bahwa:
A gu
Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin perilaku konsisten dari
para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi dan perannya. Oleh
In
karena itu, para pihak tidak boleh memiliki/melakukan peran ganda atau terafiliasi;
lik
ah
Yang dimaksud dengan peran ganda, misalnya:
a. dalam suatu Badan Usaha, seorang anggota Direksi atau
ub
m
Dewan Komisaris merangkap sebagai anggota Direksi atau Dewan Komisaris pada Badan Usaha lainnya yang menjadi
ep
ka
peserta pada Pelelangan/Seleksi yang sama; b....
ah
c....
si
R
Yang dimaksud dengan afiliasi adalah keterkaitan hubungan, baik
ng
ne
antar Penyedia Barang/Jasa, maupun antara Penyedia Barang / Jasa dengan PPK dan/atau anggota ULP/Pejabat Pengadaan,
antara lain meliputi:
do
A gu
a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
atau
menjalankan
Penyedia
lik
Barang/ Jasa;
perusahaan
c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik
ub
langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama yaitu lebih dari 50% (lima puluh perseratus) pemegang saham dan /atau salah satu pengurusnya sama; 6.
ep
ka m ah
mengendalikan
In
b. PPK/Pejabat Pengadaan baik langsung maupun tidak langsung
Bahwa larangan sebagaimana diatur Pasal 6 Perpres Nomor 54 Tahun
2010, dimaksudkan untuk menjaga tender agar tetap dalam koridor persaingan
s do In
A
gu
Hal. 16 dari 28 hal Put. Nomor 241 K/Pdt.Sus-KPPU/2014
ne
ng
Nomor 5 Tahun 1999;
R
usaha yang sehat dan fair, sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
ne si a
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Halaman 16
R ep ub
putusan.mahkamahagung.go.id
7.
ne si a
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Bahwa hubungan kekeluargaan dan kepemilikan yang sama (afiliasi) a
quo merupakan bentuk persaingan semu dalam tender, dan merupakan indikasi
ng
adanya persekongkolan dalam tender, sebagaimana dijelaskan pada Pedoman Pasal 22 tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender pada Bab IV poin
do
A gu
4.2. angka 3 huruf g:
"Adanya pemegang saham yang sama diantara peserta atau Panitia dengan tender/lelang (benturan kepentingan";
8.
In
atau pemberi pekerjaan maupun pihak lain yang terkait langsung
Bahwa hubungan kekeluargaan dan kepemilikan yang sama (afiliasi)
menghilangkan
independensi
perusahaan
untuk
mengikuti
tender
dan
ub
m
memberikan harga penawaran yang fair; 9.
lik
ah
antara Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II, dan Termohon Kasasi III,
Bahwa adanya fakta hubungan keluarga, hubungan kepemilikan saham
ep
ka
dan keterkaitan kepemilikan aset perusahaan berupa kantor dan rumah tinggal merupakan indikasi adanya kerjasama di antara Para Termohon Kasasi yang
Bahwa analisa ini didukung oleh adanya bukti lain mengenai kerjasama
si
10.
R
ah
perusahaannya saling terafiliasi;
ne
ng
dalam hal peminjaman perusahaan untuk digunakan sebagai perusahaan pendamping, kesamaan dokumen dan atau pembuatan dokumen penawaran
do
yang dilakukan oleh pihak yang sama, serta pemalsuan tanda tangan;
A gu
b. Judex Facti tidak mempertimbangkan bukti-bukti dan fakta-fakta telah terjadi persekongkolan tender melalui adanya kesamaan dokumen dan/
In
atau pembuatan dokumen penawaran yang dilakukan oleh pihak yang
bahwa
kesamaan
dokumen
bukan
lik
1. Bahwa Judex Facti juga telah melakukan kesalahan dengan menyatakan merupakan
bukti
adanya
ub
persekongkolan tender sebagaimana tercantum dalam Putusan Judex Facti pada bagian Tentang Pertimbangan Hukum halaman 58 pada
ep
paragraf 4 dan 5, yang dapat kami kutip sebagai berikut: "Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim adanya persesuaian dan kesamaan dokumen yang diajukan dalam mengikuti tender,
R
ah
ka m ah
sama;
s
dimungkinkan akan terjadi kesamaan atau persesuaian, karena hal
do In
A
gu
Hal. 17 dari 31 hal Put. Nomor 241 K/Pdt.Sus-KPPU/2014
ne
ng
M
ini sudah ada standar baku untuk tentang dokumen yang harus
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 17
R ep ub
putusan.mahkamahagung.go.id
ne si a
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia diajukan dalam mengikuti tender pengadaan barang/jasa yang diadakan oleh pemerintah;
ng
Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim adanya perseusaian dan persamaan dokumen yang diajukan dalam
do
tender bukan merukan bukti adanya persekongkolan antar peserta
A gu
tender (horizontal) dalam hal ini adalah Para Pemohon Keberatan
dan Termohon Keberatan II dan III";
In
2. Bahwa benar terbukti kesamaan dan atau kesesuaian dokumen dan
kesamaan kesalahan dokumen, pada dokumen penawaran Para
lik
ah
Pemohon Keberatan, dan juga Turut Termohon Keberatan II serta Turut Termohon Keberatan III: dimana
tertulis
ub
m
I. Kesamaan kesalahan penulisan pada "Daftar Personil Inti", "Tenaga
Ahli
Jalan",
sedangkan
RKS
ep
ka
mensyaratkan menuliskan "Tenaga Ahli Struktur"; II. Kesamaan metodologi pelaksanaan;
R
ah
III. Surat Keterangan Dukungan Keuangan, dibuat di Bank Kalbar,
si
dengan nomor urut yang berurutan;
ne
ng
Bahwa kesamaan dan kesesuaian tersebut adalah hal yang tidak wajar, dan hanya dapat terjadi apabila dilakukan secara bersamasama atau setidak-tidaknya dilakukan oleh pihak yang sama;
do
Terlapor V (PT Asria Jaya) dan Terlapor VI (PT Asria Nurlindra Inti
A gu
3.
Sejahtera) dalam pemeriksaan di KPPU menyatakan bahwa seluruh
Bahwa berdasarkan dua fakta tersebut di atas, maka telah jelas adanya
lik
kesesuaian, dan atau kesamaan dokumen, serta kesamaan kesalahan penulisan dalam dokumen lelang dikarenakan dibuat oleh orang yang sama; Bahwa berdasarkan keterangan
ahli, dijelaskan apabila terdapat
ub
5.
kesamaan Metodologi Pelaksanaan maka menunjukkan dibuat oleh pihak atau
6.
ep
sumber yang sama; (vide B17)
Bahwa menurut Pedoman Pasal 22 tentang Larangan Persekongkolan
Dalam Tender pada halaman 11 angka 10 tentang Indikasi Persekongkolan
s
R
Pada saat evaluasi dan penetapan pemenang tender/lelang, antara lain meliputi:
ng
peserta tender/lelang;
do In
A
gu
Hal. 18 dari 28 hal Put. Nomor 241 K/Pdt.Sus-KPPU/2014
ne
a. Jumlah peserta tender/lelang yang lebih sedikit dari jumlah
M
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ik
ah
ka m ah
4.
In
dokumen diurus oleh Faizul Husni (Direktur Utama Termohon Kasasi III);
Halaman 18
R ep ub
putusan.mahkamahagung.go.id
b. Harga yang dimenangkan jauh lebih tinggi atau lebih rendah dari
harga tender/lelang sebelumnya oleh perusahaan atau pelaku
ng
usaha yang sama;
c. Para peserta tender/lelang memasukkan harga penawaran yang
do
A gu
hampir sama;
d. Peserta tender/lelang yang sama, dalam tender atau lelang yang berbeda mengajukan harga yang berbeda untuk barang yang
In
sama, tanpa alasan yang logis untuk menjelaskan perbedaan tersebut;
lik
ah
e. Panitia cenderung untuk memberi keistimewaan pada peserta tender/lelang tertentu;
ub
m
f. Adanya beberapa dokumen penawaran tender/lelang yang mirip; g. Adanya dokumen penawaran yang ditukar atau dimodifikasi oleh
ep
ka
panitia;
h. Proses evaluasi dilakukan ditempat terpencil dan tersembunyi;
R
ah
i. Perilaku dan penawaran para peserta tender/lelang dalam
si
memasukkan penawaran mengikuti pola yang sama dengan
ng
ne
beberapa tender atau lelang sebelumnya; 7.
Bahwa penyusunan dokumen yang dilakukan oleh 1 (satu) pihak yang
sama, memungkinkan adanya pengetahuan dan informasi yang sama antara
A gu
do
sesama peserta mengenai harga penawaran masing-masing, atau dapat dikategorikan sebagai facilitating practices;
Bahwa sesuai dengan prinsip persaingan usaha yang sehat, maka
In
8.
lain
dalam
membuat
penawaran
tender;
Bekerjasama
lik
sama
dalam
memperebutkan pekerjaan dalam suatu tender merupakan suatu hal yang tidak
perusahaan
yang
mengikuti
tender
semaksimal mungkin; c)
ub
wajar dalam praktek bisnis pada umumnya karena pada prinsipnya setiap pasti
berkeinginan
untuk
menang
ep
ka m ah
seharusnya Para Termohon Kasasi saling bersaing dan tidak bekerjasama satu
Bahwa berdasarkan analisa yang disertai dengan bukti-bukti yang jelas
dan akurat maka secara nyata terbukti telah terjadi persekongkolan horizontal
s
Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut Judex Facti telah
ng
jelas melakukan kesalahan dalam mendefinisikan persekongkolan dalam
do In
A
gu
Hal. 19 dari 31 hal Put. Nomor 241 K/Pdt.Sus-KPPU/2014
ne
d)
R
diantara Para Termohon Kasasi;
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
ne si a
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Halaman 19
R ep ub
putusan.mahkamahagung.go.id
Perkara a quo, karena Judex Facti mengabaikan bukti-bukti dan fakta-fakta adanya persekongkolan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat,
ng
sehingga Putusan Judex Facti haruslah dibatalkan;
I. Judex Facti tidak mempertimbangkan bukti-bukti dan fakta-fakta bahwa telah
do
A gu
terjadi persekongkolan vertikal melalui adanya pembatasan peserta tender
dan upaya kesengajaan Panitia Tender memfasilitasi Termohon Kasasi I untuk memenangkan tender; Facti
telah
melakukan
kesalahan
dengan
menyatakan
In
a) Judex
sebagaimana tercantum dalam Putusan Judex Facti pada bagian
lik
ah
Tentang Pertimbangan Hukum bagian menimbang halaman 59 pada paragraf 8-9, yang dapat kami kutip sebagai berikut: bahwa
Majelis
Hakim
tidak
sependapat
ub
m
"Menimbang,
dengan
pertimbangan hukum KPPU, karena sistem pendaftaran lelang dapat
ep
ka
dilakukan melalui website yang tersedia untuk itu Menimbang, bahwa perihal kehadiran peserta tender yang hanya
R
ah
beberapa perusahaan yang hadir atau tidak sebanding dengan
si
perusahaan yang mendaftar, bukan menjadi tanggung jawab ataupun
ng
ne
wewenang dari Ketua Panitia Tender" b)
Bahwa Judex Facti tidak mempertimbangkan akibat dari perbuatan
do
Termohon Kasasi I yang telah membuka kesempatan terjadinya persekongkolan
A gu
vertikal diantara peserta tender; c)
Bahwa persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang terjadi
In
antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa
atau pemberi pekerjaan, sedangkan gabungan persekongkolan
lik
pemilik
horizontal dan vertikal adalah persekongkolan antara panitia tender atau panitia
ub
lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa; d)
Pemohon Kasasi dalam putusannya telah membuktikan bahwa Panitia
ep
ka m ah
dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau
Tender bersama-sama dengan Para Termohon Kasasi serta Terlapor V dan Terlapor VI, terlibat dalam Persekongkolan Vertikal dalam tender a quo, sesuai
s
R
dengan bukti-bukti yang diperoleh dalam pemeriksaan, yang ditunjukkan dengan
do In
A
gu
Hal. 20 dari 28 hal Put. Nomor 241 K/Pdt.Sus-KPPU/2014
ne
ng
beberapa fakta dan conduct yaitu:
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
ne si a
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Halaman 20
R ep ub
putusan.mahkamahagung.go.id
a. Terdapat upaya membatasi peserta tender yang dilakukan oleh Panitia Tender (vide bukti B4, B5, B6, B27); upaya
kesengajaan
Panitia
Tender
(memfasilitasi
ng
b. Terdapat
Termohon Kasasi I untuk memenangkan tender, (vide bukti B4,
A gu
do
B27, C9, C17, C18, C19, C20, C21);
Bahwa bukti-bukti tersebut merupakan rangkaian yang saling terkait
satu sama lain, dan merupakan kesatuan utuh dalam membuktikan
Tindakan Panitia Tender yang dengan sengaja membatasi peserta
ah
tender, dapat kami uraikan sebagai berikut:
lik
e)
In
persekongkolan vertikal;
a. Bahwa pendaftaran tender dan pengambilan dokumen hanya
ub
m
tender
dapat dilakukan melalui Ketua Panitia, Sdr. Syarif Johan,
ep
ka
di ruang kerjanya. Ketua Panitia dengan sengaja tidak mendelegasikan tugas- tugasnya kepada anggota Panitia
R
ah
Tender lainnya;
ruang
ng
ne
dan
si
b. Bahwa Ketua Panitia sering tidak ada di ruang kerjanya,
kerjanya selalu terkunci apabila yang bersangkutan
sedang tidak ada di tempat, menyebabkan peserta tender
do
A gu
kesulitan untuk dapat mengikuti tender. Sebagaimana keterangan Saksi Aswan (PT.Putranusa Pilar Sejahtera),
In
Saksi Agus Safri (PT Nabati Indah Sejahtera), dan Saksi Atang Suryana (PT Mega Konstruksi); (vide Bukti B4, B5,
lik
B6);
ka m ah
c. Panitia Tender telah dengan sengaja dan tidak wajar
ub
memberikan penilaian uraian yang sama nilai terhadap Para Pemohon Keberatan, namun memberikan nilai akhir
ep
evaluasi teknis yang berbeda;
Panitia Tender tidak melakukan klarifikasi dan verifikasi atas kesamaan alamat kantor Para Termohon Kasasi; Mengenai upaya Panitia Tender memfasilitasi Termohon Kasasi I untuk
s
R
f)
do In
A
gu
Hal. 21 dari 31 hal Put. Nomor 241 K/Pdt.Sus-KPPU/2014
ne
ng
memenangkan tender, dapat kami uraikan sebagai berikut:
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
ne si a
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Halaman 21
R ep ub
putusan.mahkamahagung.go.id
ne si a
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia a. Panitia Tender melakukan evaluasi secara tidak benar terhadap dokumen
penawaran Termohon Kasasi I, dengan maksud untuk memunculkan
ng
Termohon Kasasi I sebagai pihak dengan nilai evaluasi tertinggi sehingga
Termohon Kasasi I keluar sebagai pemenang tender a quo, sebagaimana
do
•
Dengan metode pelaksanaan yang sama persis,
Panitia
memberikan skor yang berbeda untuk masing-masing Para
Termohon Kasasi, dimana Termohon Kasasi I memperoleh nilai
In
A gu
kami rinci sebagai berikut:
9.0 (sembilan), sedangkan Termohon Kasasi II dan Termohon
•
lik
ah
Kasasi III memperoleh nilai 8.0 (delapan);
Bahwa Panitia Tender telah dengan sengaja tetap memberikan
ub
m
nilai maksimal 6.0 (enam) kepada Para Termohon Kasasi, meskipun dokumen penawarannya tidak memenuhi persyaratan
ep
ka
kualifikasi. Dimana persyaratan kualifikasi mensyaratkan Tenaga Ahli Struktur dengan SKA Ahli Madya Pelaksanaan Struktur,
R
ah
namun Para Termohon Kasasi tidak mencantumkan Tenaga Ahli
si
Struktur (melainkan Tenaga Ahli Jalan), sebagaimana dapat
ne
ng
dilihat pada Daftar Personil Inti pada dokumen penawarannya; (vide C7, C8, C9, C17, C18, C19);
Bahwa Panitia Tender telah dengan sengaja memberikan nilai
A gu
0.0
(nol)
kepada
Para
Termohon
Kasasi,
do
•
meskipun
mencantumkan 2 (dua) set alat Theodolite dengan kondisi 100%;
kualifikasi dengan tidak benar dan melawan hukum:
Panitia Tender telah dengan sengaja membiarkan, dan tidak
lik
ka m ah
•
In
b. Panitia Tender dengan sengaja melakukan pembuktian data/dokumen
melakukan klarifikasi terhadap adanya kesamaan kesalahan dan
ub
kesesuaian pada dokumen penawaran Para Termohon Kasasi, dan Terlapor V dan Terlapor VI;
Panitia Tender telah dengan sengaja membiarkan adanya
ep
•
hubungan afiliasi antara peserta tender, dengan tidak melakukan
R
ah
klarifikasi terhadap adanya kesamaan, pengurus dan pemilik
s do In
A
gu
Hal. 22 dari 28 hal Put. Nomor 241 K/Pdt.Sus-KPPU/2014
ne
ng
M
saham Para Termohon Kasasi;
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 22
•
ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Saksi Renny Wijayanti, selaku Direktur Utama Termohon
Kasasi II (PT Menarabaja Saranasakti), memberikan keterangan
ng
tidak pernah menandatangani Berita Acara Pembuktian Data/ Dokumen Kualifikasi. (vide B24)
do
Bahwa fakta-fakta tersebut diperkuat oleh keterangan Ahli dari LKPP,
A gu
g)
yang menyatakan pada pokoknya: (vide B18) a. Bahwa
Panitia
Tender
telah
memberikan
ketentuan
yang
In
memberatkan, dengan mengharuskan peserta tender menghadap langsung ke Ketua Panitia Tender;
lik
ah
b. Panitia Tender telah membiarkan satu pihak mewakili lebih dari satu perusahaan;
ub
m
c. Panitia Tender telah melakukan kesalahan dengan membiarkan dan tidak melakukan klarifikasi kepada peserta tender yang saling
ep
ka
terafiliasi;
d. Terkait metode pelaksanaan, diperbolehkan sama asalkan tidak rinci
R
ah
dan sama persis. Berdasarkan pemeriksaan terhadap dokumen
ne
Berdasarkan Pedoman Pasal 22 mengenai Larangan Persekongkolan
ng
h)
si
tender, ahli menyatakan dokumen dibuat oleh orang yang sama; Dalam Tender. Indikasi persekongkolan dapat dilihat dari beberapa hal
do
diantaranya:
A gu
a. Tempat pengambilan dokumen tender sulit diakses oleh calon peserta tender;
In
b. Panitia Tender bekerja secara tertutup dan tidak memberi layanan
pemindahan
lokasi/tempat
penyerahan
lik
c. Adanya
dokumen
penawaran secara tiba-tiba tanpa pengumuman secara terbuka;
peserta tender tertentu;
ub
d. Panitia tender cenderung untuk memberi keisitimewaan pada
i)
ep
e. Adanya beberapa dokumen penawaran tender yang mirip; Bahwa berdasarkan uraian fakta dan analisa tersebut maka telah benar
telah terjadi persekongkolan vertikal dalam perkara a quo; Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut Judex Facti telah
s
j)
R
ka m ah
atau informasi yang seharusnya diberikan secara terbuka;
Perkara a quo, karena Judex Facti mengabaikan bukti-bukti dan fakta-fakta
do In
A
gu
Hal. 23 dari 31 hal Put. Nomor 241 K/Pdt.Sus-KPPU/2014
ne
ng
jelas melakukan kesalahan dalam mendefinisikan persekongkolan vertikal dalam
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
R ep ub
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Halaman 23
R ep ub
putusan.mahkamahagung.go.id
ne si a
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia bahwa telah terjadi persekongkolan yang mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat, sehingga Putusan Judex Facti haruslah dibatalkan;
ng
II. Para Termohon Kasasi telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;
A gu
do
Bahwa Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya sama sekali tidak
a)
melakukan penilaian terhadap pelanggaran atas Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh Para Termohon Kasasi;
In
Bahwa kesalahpahaman Judex Facti atas Pasal 22 Undang-Undang
b)
Nomor 5 Tahun 1999 telah menggiring Judex Facti pada satu kesimpulan yang c)
lik
ah
keliru;
Bahwa Para Termohon Kasasi telah terbukti melakukan pelanggaran
ub
m
Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang bunyinya dapat kami kutip sebagai berikut:
ep
ka
"Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan Bahwa unsur-unsur dari Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999
si
d)
R
ah
terjadinya persaingan usaha tidak sehat"
ng
a.
ne
yaitu meliputi hal-hal sebagai berikut: Pelaku Usaha;
do
Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 5
A gu
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah orang perorangan
atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan
In
badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan
kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik maupun
menyelenggarakan
bersama-sama berbagai
melalui
lik
ka m ah
sendiri
kegiatan
usaha
perjanjian,
dalam
bidang
ub
ekonomi. Hal ini juga diuraikan sebagaimana terdapat dalam Butir 5.3. Bagian Tentang Hukum Putusan KPPU pada halaman 76,
5.3
ep
yang dapat kami kutip sebagai berikut: Unsur Pelaku usaha;
ah
5.3.1 Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 5
s
R
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah orang
ng
hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan
do In
A
gu
Hal. 24 dari 28 hal Put. Nomor 241 K/Pdt.Sus-KPPU/2014
ne
M
perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 24
R ep ub
putusan.mahkamahagung.go.id
ne si a
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah
hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun menyelenggarakan
ng
bersama- sama melalui perjanjian,
berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi;
do
5.3.2 Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam perkara ini
A gu
adalah Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV,, Terlapor V,
Terlapor VI sebagaimana dimaksud dalam Bagian Tentang
In
Hukum butir 1.2. sampai dengan 1.6 di atas;
5.3.3 Bahwa dengan demikian unsur pelaku usaha terpenuhi;
lik
ah
b. Tentang Bersekongkol
Hal ini juga telah Pemohon Kasasi uraikan sebagaimana terdapat
ub
m
dalam Butir 5.4. Bagian Tentang Hukum Putusan KPPU pada halaman 76-77, yang dapat kami kutip sebagai berikut:
5.4.1
Unsur Bersekongkol; Bahwa
ep
ka
5.4
yang
dimaksud
dengan
bersekongkol
R
ah
berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5
si
Tahun 1999 Tentang Larangan Persekongkolan dalam
ng
ne
Tender (selanjutnya disebut "Pedoman Pasal 22") adalah kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak
Bahwa
menurut
Pedoman
do
5.4.2
upaya memenangkan peserta tender tertentu; Pasal
bersekongkol tersebut dapat berupa:
22,
unsur
In
A gu
lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam
a. kerjasama antara dua pihak atau lebih;
lik
ka m ah
b. secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya;
ub
c. membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan; d. menciptakan persaingan semu; e. menyetujui
dan
ah
f.
ep
persekongkolan;
atau
memfasilitasi
terjadinya
tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun
R
mengetahui
atau
sepatutnya
mengetahui
bahwa
ng
do In
A
gu
Hal. 25 dari 31 hal Put. Nomor 241 K/Pdt.Sus-KPPU/2014
s
rangka memenangkan peserta tender tertentu;
ne
M
tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 25
R ep ub
putusan.mahkamahagung.go.id
ne si a
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia g. pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak
ng
langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender,
Bahwa berdasarkan analisis mengenai persekongkolan
do
5.4.3
dengan cara melawan hukum;
A gu
Horizontal sebagaimana diuraikan dalam Tentang Hukum butir 3 persekongkolan yang dilakukan oleh Terlapor II,
In
Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI adalah sebagai berikut:
lik
ah
1.----------------------------------------------------------------------------------------- Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV memiliki ikatan saudara dimana Terlapor II
ub
m
adalah ayah angkat dari Terlapor III dan Terlapor III adalah Istri dari Terlapor TV sesuai dengan Tentang Hukum butir 3.3.1;
ep
ka
2.----------------------------------------------------------------------------------------- Terlapor V dan Terlapor VI memiliki ikatan saudara dimana Terlapor V adalah Adik dari
R
ah
Terlapor VI sesuai dengan Tentang hukum butir 3.3.2;
si
3.----------------------------------------------------------------------------------------- Terlapor
ne
ng
II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI terbukti melakukan praktek pinjam meminjam perusahaan sesuai dengan Tentang Hukum butir 3.3.3;
A gu
do
4.----------------------------------------------------------------------------------------- Terlapor
II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI memiliki kesamaan
In
kesalahan penulisan pada dokumen personil inti sesuai dengan Tentang Hukum Bahwa dengan demikian unsur bersekongkol terpenuhi;
lik
5.4.4
c. Tentang Pihak Lain
ub
Hal ini juga telah Pemohon Kasasi uraikan sebagaimana terdapat dalam Butir 5.5. Bagian Tentang Hukum Putusan KPPU pada halaman 77-78, yang dapat kami kutip sebagai berikut:
ep
5.5 Unsur Pihak Lain;
5.5.1 Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, yang dimaksud
ah
ka m ah
butir 3.3.4;
R
dengan unsur Pihak Lain adalah:
ng
do In
A
gu
Hal. 26 dari 28 hal Put. Nomor 241 K/Pdt.Sus-KPPU/2014
s
proses tender yang melakukan persekongkolan tender
ne
M
"para pihak (vertikal dan horizontal) yang terlibat dalam
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 26
R ep ub
putusan.mahkamahagung.go.id
ne si a
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan atau
subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender
ng
tersebut";
2
Bahwa yang dimaksud dengan pihak lain dalam
do
perkara ini adalah para pihak secara horizontal yaitu
A gu
Terlapor II s. d Terlapor XII yang merupakan pelaku usaha sebagai peserta tender, maupun pihak lain
In
secara vertikal yaitu Terlapor I yang merupakan subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender; Bahwa yang dimaksud para pihak dalam perkara ini
lik
ah
3
adalah Terlapor I, Panitia Pengadaan Barang dan
ub
m
Jasa "C" Tahun Anggaran 2008 di PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah & DIY; Terlapor II, PT
ep
ka
Berkah Surya Abadi Perkasa; Terlapor III, PT Swadarma Perkasa; Terlapor IV, PT Prima Abadi
R
ah
System; Terlapor V, PT Mulyo Mukti; Terlapor VI, PT
si
Gugah Perkasa Ripta; Terlapor VII, PT Mulya Abadi
ne
PT Indo Power Makmur Sejahtera; Terlapor X, PT
Mega Indah Abadi; Terlapor XI, PT Astria Galang
do
Pradana; dan Terlapor XII, PT Tri Tunggal Abadi
sebagaimana dimaksud dalam Bagian Tentang
4
In
Hukum butir 2.1. sampai dengan 2.12 di atas;
Bahwa dengan demikian unsur pihak lain terpenuhi;
lik
d. Tentang Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender
Hal ini juga telah Pemohon Kasasi uraikan sebagaimana terdapat
ub
dalam Butir 5.6. Bagian Tentang Hukum Putusan KPPU pada halaman 78, yang dapat kami kutip sebagai berikut: 5.6 Unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender; Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, mengatur dan
ep
5.6.1
atau menentukan pemenang tender adalah: "suatu
ah
ka m ah
A gu
ng
Utama; Terlapor VIII, PT Graha Artha; Terlapor IX,
R
perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses
ng
do In
A
gu
Hal. 27 dari 31 hal Put. Nomor 241 K/Pdt.Sus-KPPU/2014
s
menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya
ne
M
tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 27
R ep ub
putusan.mahkamahagung.go.id
ne si a
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan/atau untuk memenangkan peserta tender tertentu dengan
berbagai
cara.
Pengaturan
dan
atau
persyarataan teknik, keuangan, spesifikasi, proses
do
5.6.2
dilakukan dalam hal penetapan kriteria pemenang,
tender dan sebagainya";
Bahwa penentuan pemenang tender dengan cara: 5.6.2.6
Terlapor I memfasilitasi Terlapor II untuk
In
A gu
ng
penentuan pemenagn tender tersebut antara lain
memenangkan
Tender
Pembangunan
lik
ah
Terminal ALBN Sei Ambawang Tahap ke XI Tahun Anggaran 2012;
Terlapor II meminta Terlapor V dan Terlapor
ub
m
7-
VI untuk menjadi pendamping dan memberikan uang jasa masing-masiing
ep
ka
sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) melalui Terlapor TV sesuai dengan Tentang Hukum butir 3.3.3.3 dan 3.3.3.4 di atas;
ah
8-
Terlapor TV mengakui mencari pendamping
si
Terlapor TV membuat seluruh dokumen
ng
9-
ne
R
dalam tender perkara a quo yakni Terlapor III;
penawaran Terlapor V dan Terlapor VI sesuai dengan Tentang Hukum butir
5.6.3
Bahwa dengan demikian unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender terpenuhi;
do
A gu
3.3.3.5 di atas;
In
e. Tentang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat;
lik
ka m ah
Bahwa akibat Persekongkolan tersebut, telah terbukti menimbulkan persaingan usaha tidak sehat, sebagaimana terurai dalam Butir 5.7.
ub
Bagian Tentang Hukum Putusan KPPU pada halaman 78-79, yang dapat kami kutip sebagai berikut:
tidak sehat;
ah
5.7.1
ep
5.7 Unsur dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha
Bahwa menurut pasal 1 angka 6 dan Pedoman Pasal
s
R
22, persaingan usaha tidak sehat adalah; "persaingan
ng
produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa
do In
A
gu
Hal. 28 dari 28 hal Put. Nomor 241 K/Pdt.Sus-KPPU/2014
ne
M
antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 28
R ep ub
putusan.mahkamahagung.go.id
yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha;
ng
2------------------------------------------------------------------------------------- Bahwa
tindakan Terlapor II, Terlapor III, Terlapor TV, Terlapor V, Terlapor VI dengan
do
cara pinjam meminjam perusahaan adalah sebuah tindakan yang menghambat
A gu
persaingan usaha secara sehat;
3--------------------------------------------------------------------------------------- Bahwa
In
tindakan Terlapor I dengan meloloskan Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor TV dimana Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor TV memiliki hubungan keluarga
lik
ah
adalah salah satu tindakan yang menghambat persaingan usaha secara sehat; 4------------------------------------------------------------------------------------------ Bahwa
ub
m
Terlapor IV mengakui mencari pendamping dalam tender perkara a quo yakni Terlapor VI adalah sebuah tindakan yang menghambat persaingan usaha
ep
ka
secara sehat;, 2
Bahwa
Terlapor
V
dan
Terlapor
VI
mengakui
R
ah
perusahaan dipinjam oleh Terlapor II untuk mengikuti Tender a quo adalah salah
dengan
demikian,
unsur
mengakibatkan
ne
Bahwa
ng
3
e)
si
satu tindakan yang menghambat persaingan usaha secara sehat;-----terjadinya persaingan usaha tidak sehat terpenuhi;
Bahwa berdasarkan uraian di atas, Para Termohon Kasasi telah
A gu
do
terbukti melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;
Oleh karena itu atas ketidak cermatan Judex Facti yang tidak
In
mempertimbangkan alat bukti dan fakta-fakta sudah seharusnya
lik
Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:
ub
Bahwa keberatan-keberatan Kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti dengan saksama Memori Kasasi tertanggal 6 Desember 2013 dan Kontra Memori Kasasi tanggal I tertanggal 8
ep
ka m ah
Putusan Judex Facti untuk dibatalkan.
Januari 2014 serta Kontra Memori Kasasi II tertanggal 2 Januari 2014 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti dalam hal ini putusan
s
R
Pengadilan Negeri Pontianak, ternyata Judex Facti tidak salah dalam
do In
A
gu
Hal. 29 dari 31 hal Put. Nomor 241 K/Pdt.Sus-KPPU/2014
ne
ng
menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan hukum yang cukup;
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
ne si a
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Halaman 29
R ep ub
putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata
Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 79/Pdt.G/2013/PN.PTK tanggal
ng
12 Nopember 2013 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/
atau undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh
do
Pemohon Kasasi KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK
A gu
INDONESIA tersebut harus ditolak;
Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Keberatan
ditolak,
maka
Pemohon
Keberatan harus dihukum untuk membayar biaya perkara;
Kasasi/Termohon
In
Kasasi/Termohon
lik
ah
Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-Undang Nomor
ub
m
48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan
ep
ka
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang MENGADILI
si
R
ah
bersangkutan;
ne
ng
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA tersebut;
Menghukum Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan) untuk membayar pada
tingkat
kasasi
yang
ditetapkan
sebesar
do
perkara
A gu
biaya
Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
In
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Mahkamah
Agung
Ketua
Majelis,
H.
Mahdi
dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.,
Soroinda
Hakim-Hakim
ub
Nasution,S.H.,M.Hum.,
sebagai
lik
H.Djafni Djamal, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua
Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh tanpa dihadiri oleh para Pihak. Anggota-Anggota,
ep
Anggota-Anggota tersebut dan Nawangsari, S.H., M.H., Panitera Pengganti
R
ka m ah
pada Mahkamah Agung pada hari Jum’at tanggal 28 November 2014 oleh
Ketua,
do In
A
gu
Hal. 30 dari 28 hal Put. Nomor 241 K/Pdt.Sus-KPPU/2014
ne
ng
Ttd/ Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.
s
Ttd/H. Mahdi Soroinda Nasution,S.H.,M.Hum. Ttd/ H.Djafni Djamal, S.H., M.H.
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
ne si a
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Halaman 30
R ep ub
putusan.mahkamahagung.go.id
ne si a
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Panitera Pengganti,
Ttd/ Nawangsari, S.H., M.H.
do
A gu
ng
Biaya-biaya: 1. Meterai : Rp 6.000,00 2.Redaksi : Rp 5.000,00 3.Administrasi Kasasi : Rp489.000,00 + Jumlah : Rp500.000,00
lik
ah
In
Untuk Salinan Mahkamah Agung R.I. a.n. Panitera Panitera Muda Perdata Khusus
s do In
A
gu
Hal. 31 dari 31 hal Put. Nomor 241 K/Pdt.Sus-KPPU/2014
ne
ng
M
R
ah
ep
ub
lik
ka m ah
In
A gu
do
ng
ne
si
R
ah
ep
ka
ub
m
Rahmi Mulyati, SH.MH NIP : 19591207 1985 12 2 002
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 31
