ANALISIS PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN NO.101 REVISI TAHUN 2011 MENGENAI PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN SYARIAH (Studi pada PT. Asuransi Takaful Keluarga)
SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum Untuk Memenuhi Persyaratan Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.ESy)
BRIAN ADERINANDA BAHRI NIM. 1110046200048 KONSENTRASI ASURANSI SYARIAH PROGRAM STUDI MUAMALAT FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 2014 M/1435 H
LEMBAR PERNYATAAN Dengan ini saya menyatakan bahwa: 1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar strata 1 di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. 2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. 3. Jika di kemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Neger (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.
Jakarta, 8 Mei 2014
Brian Aderinanda Bahri
i
ABSTRAK Brian Aderinanda Bahri. NIM: 1110046200048. Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 101 Revisi 2011 Mengenai Penyajian Laporan Keuangan Syariah. (Studi Pada PT. Asuransi Takaful Keluarga). Skripsi. Konsentrasi Asuransi Syariah, Program Studi Muamalat (Ekonomi Islam), Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014, cxiv + 114 + 4. Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mengetahui apakah perusahaan asuransi syariah atau perusahaan asuransi yang memiliki unit syariah dalam hal ini adalah PT. Asuransi Takaful Keluarga telah menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan no.101 mengenai Penyajian Laporan Keuangan Syariah. (2) Menjelaskan sudah sejauh manakah penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan no.101 mengenai Penyajian Laporan Keuangan Syariah oleh perusahaan asuransi syariah atau perusahaan asuransi yang memiliki unit syariah, dalam hal ini PT. Asuransi Takaful Keluarga.(3) Menjelaskan kendala – kendala yang dialami oleh perusahaan asuransi syariah atau perusahaan asuransi unit syariah dalam penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Syariah no.101 mengenai Penyajian Laporan Keuangan Syariah, dalam hal ini kendala yang dialami oleh PT. Asuransi Takaful Keluarga. Teknik pengumpulan data meliputi: (1) Penelitian kepustakaan ( library research ), yaitu penulis mengadakan penelitian terhadap literatur – literatur yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini, berupa skripsi terdahulu, buku – buku, majalah, surat kabar, artikel, buletin, brosur, internet, dan sebagainya. (2) Penelitian lapangan ( field research ), yakni penulis mengumpulkan data – data secara langsung ke tempat objek penelitian. Teknik pengumpulan data dengan melalui dua cara, yaitu: Observasi, yaitu dengan datang dan meninjau langsung PT. Asuransi Takaful Keluarga. Wawancara ( interview ), yaitu pengumpulan informasi dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada pihak yang terlibat dengan penelitian ini baik secara langsung maupun yang tidak langsung. Kesimpulan penelitian ini secara singkat adalah PT. Asuransi Takaful Keluarga memang bisa dikatakan telah menerapkan PSAK 101 (revisi 2011) mengenai Penyajian Laporan Keuangan Syariah, tetapi penerapannya masih dirasa kurang maksimal, terutama pada tahun 2011. Namun semangat dalam menjadikan PSAK 101 (revisi 2011) sebagai acuan laporan keuangan PT. Asuransi Takaful Keluarga tetap patut mendapat apresiasi. Semangat itu terbukti dengan pada tahun 2012, bentuk dan susunan dari penyajian laporan keuangan PT. Asuransi Takaful Keluarga telah mengalami perbaikan yang signifikan. Kata Kunci Pembimbing Buku Rujukan
: PSAK 101, Penerapan, PT. Asuransi Takaful Keluarga, Laporan keuangan. : Dr. H. Zainul Arifin Yusuf, M.Pd : Tahun 1993 s.d 2012
ii
KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, kasih dan sayangnya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada manusia agung Nabi Muhammad saw, serta keluarga, sahabat dan para penerus perjuangan dinul Islam. Dengan segala daya dan upaya penulis curahkan untuk menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik mungkin. Skripsi ini pun tak lepas dari bantuan berbagai pihak untuk
membantu
penulis
dalam
menyelesaikannya.
Berikut
penulis
ingin
mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak berikut: 1) DR. H. JM. Muslimin, MA selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah. 2) Ibu Euis Amalia, M.Ag selaku Ketua Prodi Muamalat, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah. 3) Bapak Mu’min Rouf, S.Ag, M.A selaku Sekertaris Prodi Muamalat, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah. 4) Bapak Dr. H. Zainul Arifin Yusuf, M.Pd selaku Dosen Pembimbing.
iii
5) PT. Asuransi Takaful Keluarga dan IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian dan mendapatkan informasi untuk skripsi ini. 6) Bapak Mirlies Agustiawan (Divisi Riset) dan Bapak Saroyo (Kepala Bagian Akuntansi) dan Ibu Anisa Rizkyana (Anggota IAI) yang telah mau meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 7) Drs. Zainul Bahri Yusuf, ayah tercinta yang selalu mendukung penulis dalam setiap kesempatan dalam penyelesaian skripsi ini. 8) Adriani Azhar Bsc, ibu tercinta yang selalu memberikan dukungan yang tak henti-hentinya kepada penulis. 9) Brenda Aderinanda Bahri dan Bernika Aderinanda Bahri, adik-adik tercinta yang selalu mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 10) Teman-teman Asuransi Syariah angkatan 2010 dan Anak-anak DPR (Di bawah Pohon Rindang) Ucok, Ade, Patum, Yapong, Jhimi, Ilham, Ridha, Bedil, Kohar, Azam, Rizky, Asti, Riana, Diana, Binti, Tia, Ria, Winda, Anis, Doncu, Mufti, Habibie, Iwan, Afwan, Husnul, Sri, Konde, Maya, Husni, Asih, Dwi, Nizar dan teman-teman lainnya yang tidak bisa disebutkan satu per satu. 11) Kevin Dea Putra, Partner in Crime, yang selalu mendukung dan membantu penulis. 12) Ahmad Hidayat, Dwi Andika Irawan, Coco Luthfi, dan Angga Patiar yang selalu memberikan support kepada penulis.
iv
13) Kepada Ayyida Sabila, wanita yang selalu setia menemani penulis saat suka maupun duka. 14) Kawan-kawan seperjuangan KKN AGORITMA, Ade, Ismet, Ompong, Choir, Om Rizky, Botsam, Ocha, Ninis, Ayyida Sabila, Zia, Ajeng, Tika, Fida, Eka, Mimi, Vivi. 15) Kawan – kawan yang selalu hadir dalam setiap “event” AS 2010. Akhirnya penulis mengharapkan saran dan kritik dari berbagai pihak atas skripsi ini karena penulis sadar bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna, agar dapat lebih baik lagi dalam karya-karya berikutnya.
Tangsel, 17 April 2014
Brian Aderinanda Bahri
v
DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING HALAMAN PENGESAHAN ABSTRAK ............................................................................................................. i KATA PENGANTAR ........................................................................................... ii DAFTAR ISI .......................................................................................................... v DAFTAR TABEL .................................................................................................. viii BAB I
PENDAHULUAN ........................................................................ 1 A. Latar Belakang Masalah ...........................................................
1
B. Identifikasi Masalah .................................................................. 7 C. Batasan dan Rumusan Masalah ................................................. 10 D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .................................................
11
E. Tinjauan Kajian Terdahulu ........................................................
12
F. Kerangka Teori dan Konseptual ...............................................
14
G. Metode Penelitian .....................................................................
17
H. Rencana Waktu Penelitian ......................................................
20
vi
BAB II
I. Sistematika Penulisan ................................................................
21
TINJAUAN TEORITIS .............................................................
24
A. Landasan Teori Asuransi Syariah ............................................
24
1. Pengertian Asuransi Syariah .................................................
24
2. Landasan Hukum Asuransi Syariah ...................................... 30 3. Landasan Teori Akuntansi Syariah ....................................... 38
BAB III
BAB IV
B. Kerangka Acuan Akuntansi Syariah .........................................
44
METODOLOGI PENELITIAN ................................................
46
A. Metode Penelitian ....................................................................
46
1. Objek Penelitian ...................................................................
46
2. Jenis Penelitian ....................................................................
46
3. Pendekatan Penelitian .........................................................
46
4. Jenis dan Sumber data .........................................................
47
5. Teknik Pengumpulan Data ..................................................
47
6. Teknik Analisis Data ...........................................................
50
ANALISIS PENERAPAN PSAK 101 REVISI 2011 MENGENAI PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN SYARIAH ....................................................................................
56
A. Hasil Penelitian ........................................................................
56
1.Laporan Keuangan PT. Asuransi Takaful Keluarga Tahun 2011 ...........................................................................
71
vii
2. Laporan Keuangan PT. Asuransi Takaful Keluarga
BAB V
Tahun 2012 ...........................................................................
72
B. Hasil Wawancara ....................................................................
74
PENUTUP A. Kesimpulan ............................................................................
79
B. Saran ......................................................................................
80
DAFTAR PUSTAKA .......................................................................................
82
LAMPIRAN DATA SKRIPSI ........................................................................
86
viii
DAFTAR TABEL Tabel 1
Perbedaan Antara Asuransi Konvensional dengan Asuransi Syariah
Tabel 2
Kerangka Konseptual Akuntansi Berdasarkan Syariah
Tabel 3
Perbedaan Prinsip Yang Melandasi Akuntansi Syariah dan Akuntansi Konvensional
Tabel 4
Perbandingan Laporan Keuangan Tahun 2011 dan 2012 Dalam Penerapan PSAK 101
1
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Pertumbuhan perekonomian sebuah negara tidak lepas dari adanya peran penting sebuah lembaga keuangan. Lembaga keuangan memiliki peranan sebagai pembangunan tatanan perekonomian dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara umum lembaga keuangan terbagi menjadi 2 (dua), yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Asuransi
merupakan
lembaga
keuangan
non-bank
yang
mulai
diperhitungkan keberadaannya di Indonesia. Walaupun memang harus diakui bahwa tingkat kesadaran dari masyarakat Indonesia untuk berasuransi masih dapat dikatakan kecil. Kalau kita bandingkan dengan negara – negara maju, asuransi menduduki peringkat teratas dibandingkan dengan lembaga – lembaga keuangan lainnya. Tingkat kesadaran dan kebutuhan akan asuransi di negara – negara maju sudah sangat tinggi.1 Dengan mulai meluasnya peran lembaga keuangan dan makin pesatnya kebutuhan akan lembaga keuangan, ekonomi Islam mencoba menerobos dan memberikan angin segar kepada masyarakat. Ekonomi Islam adalah ilmu ekonomi yang berdasarkan nilai-nilai Islam, yang memiliki sistem pengaturan 1
http://kampus.okezone.com/read/2013/12/31/373/919813/peluang-karier-industriasuransi-menjanjikan
2
kegiatan ekonomi dalam suatu masyarakat atau negara.2 Ekonomi Islam yang tengah berkembang saat ini baik tataran teori maupun praktik merupakan wujud nyata dari upaya operasionalisasi Islam sebagai rahmatan lil „alamin. 3 Ekonomi Islam hadir dengan berbagai keunggulannya dan mencoba memberikan pelayanan yang sesuai dengan syariat Islam kepada masyarakat khususnya di Indonesia. Ekonomi Islam adalah jawaban dari pemikir muslim terhadap berbagai tantangan ekonomi pada zamannya, dengan panduan AlQur’an dan sunah, akal dan pengalaman. 4Karena kita ketahui bersama Indonesia memiliki umat muslim yang menjadi mayoritas. Itulah yang menjadi pintu masuk bagi ekonomi Islam di Indonesia. Tidak dapat dipungkiri bahwa Indonesia dapat menjadi pasar bagi ekonomi Islam yang baik. Keberadaan sistem ekonomi Islam di Indonesia ini tampak mulai diakui oleh sebagian besar masyarakat. K.H. Ma’ruf Amin mengatakan bahwa sebagai sebuah bangsa muslim terbesar dengan jumlah penduduk kurang lebih 90% beragam Islam, tuntunan atau kiat Islam dalam segala aspek yang berkaitan dengan ekonomi Islam menjadi relevan5.
2
4
3
M.Dawan Rahardjo, Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi, (Jakarta: LSAF,1999), h.3-
M.Nur Rianto Al Arif, Teori Mikroekonomi:suatu perbandingan ekonomi islam dan ekonomi konvensional, (Jakarta: Kencana, 2010) 4 Muhammad N. Siddiqi, Muslim Economic Thingking:A Survey of Contemporary Literature. (Jeddah and The Islamic Foundation, 1981) 5 Ma’aruf Amin, Kata Penghantar, dan Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syariah (Life and General): konsep dan sistem operasional, Cet I, (Jakarta: Gema Insani Pers,2004),h. Xxiii
3
Seiring dengan perkembangan ekonomi Islam, turut serta pula berkembangnya institusi – institusi syariah, termasuk di dalamnya asuransi syariah.
Asosiasi
Asuransi
Syariah
Indonesia
(AASI)
memperkirakan
pertumbuhan industri asuransi syariah pada 2013 mencapai 30-40 persen. Tahun depan juga diperkirakan akan menjadi puncak pertumbuhan asuransi syariah di Indonesia.6 Berkembangnya asuransi syariah diikuti pula oleh berkembangnya akuntansi asuransi syariah. Ini dapat dimaklumi karena semakin berkembangnya asuransi syariah maka semakin kompleks pula pencatatan transaksi asuransi syariah. Ada tujuh prinsip yang membedakan asuransi syariah dengan asuransi konvensional7, yaitu keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas mengawasi produk yang dipasarkan dan yang terkait dengan pengelolaan investasi dana. Selanjutnya akad yang akan dilaksanakan, maksudnya adalah prinsip yang digunakan yaitu tolong menolong. Yang ketiga ada prinsip penghitungan investasi dana berdasarkan mudharabah, sementara konvensional berdasarkan riba. Kemudian kepemilikan dana pun pada dasarnya merupakan milik peserta, dan perusahaan hanya sebagai pemegang amanah. Pembayaran klaim juga
6
Takaful Umum, “Berita Terkini”, artikel diakses pada 10 Januari 2014 dari http://www.takafulumum.co.id/index.php/in/berita-terkini/228-asuransi-syariah-tumbuh-40persen-2013 7 Agustianto dan Lutfi T Rizki, Fiqih Perencanaan Keuangan Syariah, (Jakarta: Muda Mapan Publishing.2010)
4
menjadi pembeda karena diambil dari rekening tabarru seluruh peserta. Selanjutnya yaitu keuntungan yang diperoleh perusahaan sesuai dengan prinsip bagi hasil. Terakhir, asuransi syariah tidak mengenal adanya dana yang hangus. Karena dana yang disetorkan tetap dapat diambil kecuali dana yang sejak awal telah diikhlaskan masuk ke dalam rekening tabarru‟. Beberapa pendapat ahli akuntansi Internasional tentang keberadaan akuntansi
Islam
diantaranya
adalah
Robert
Arnold
Russel
(1986)8
mengemukakan bahwa sebelum dikenal doeble entry Pacioli sudah ada sistem doeble entry Arab yang lebih canggih yang merupakan dasar kemajuan bisnis di Eropa pada Abad pertengahan. Ini sekali lagi menjadi bukti nyata dari kontribusi Islam di bidang keuangan, khususnya akuntansi. Konsep adanya sistem syariah dapat dijadikan sebagai nilai dasar dalam pembangunan kerangka konseptual sistem akuntansi syariah, rancangannya sebagai berikut9. Pertama, menunjukan perlunya sistem akuntansi alternatif bagi orang islam dengan menguji secara kritis sistem akuntansi konvensional yang dikembangkan berdasarkan pada nilai barat. Kedua, memberikan suatu pemahaman konsep dasar akuntansi syariah yang didasarkan pada syariat Islam. Ketiga, mengusulkan kerangka konseptual akuntansi syariah dan implikasinya
8 9
Sofyan Safri Harahap, Akuntansi Islam, (Jakarta: BUMI AKSARA .1997), h.6-8, Muhammad, Penghantar Akuntansi Syariah, (Jakarta: Salemba Empat.2002), h.105
5
terhadap peran akuntan muslim. Konsep kesatuan usaha memandang perusahaan sebagai suatu entitas yang terpisah dari pemiliknya10. Dalam membentuk fondasi yang kokoh agar tidak menyebabkan struktur industri asuransi syariah menjadi rapuh, perlu adanya sebuah standar akuntansi asuransi syariah. Bagi asuransi syariah, standar akuntansi merupakan sarana bagi perusahaan untuk membuat pelaporan dan penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan karakteristik perusahaannya untuk dapat menyajikan informasi yang cukup, akurat, relevan, tepat waktu, dapat dipercaya dan sebagai alat transparasi dan akuntabilitas baik bagi nasabah, regulator dan juga manajemen.11 Melihat hal tersebut, para pakar syariah dan akuntansi mewujudkannya dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan no.101 mengenai Penyajian Laporan Keuangan Syariah pada 27 Juni 2007. Penyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) merupakan standar akuntansi yang disusun oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK).12 Pada awalnya acuan mengenai laporan keuangan asuransi syariah berupa PSAK 101 mengenai Penyajian Laporan Keuangan Syariah muncul pada 27 Juni 2007. Kemudian muncul PSAK 108 mengenai Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah pada 26 Februari 2008. Pada tahun yang sama, tepatnya 6 Mei 2008 10
Sony Warsono,dkk, Akuntansi Itu Ternyata Logis dan Mudah, (Yogyakarta:Asgard Chapter.2009), h.12 11 Sofyan Safri Harahap, Kata Sambutan, dalam Abdul Ghoni dan Erny Arianty. Akuntansi Asuransi Syariah, Antara Teori dan Praktek, (Jakarta: Insco Consulting.2007), h.v 12 Ahmad Ifham Sholihin, Buku Pintar Ekonomi Syariah, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.2010), h.672
6
muncul PSAK 111 mengenai Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah. Tetapi, PSAK tersebut dihilangkan ketika PSAK 108 mengalami revisi pada tahun 2009 dan PSAK 101 mengalami revisi pada tahun 2011. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ini bertujuan untuk mengatur penyajian dan pengungkapan laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statements) untuk entitas syariah, yang selanjutnya disebut “laporan keuangan”, agar dapat dibandingkan, baik dengan laporan keuangan entitas syariah periode sebelumnya, maupun dengan laporan keuangan entitas syariah lain. Adapun ruang lingkup dalam PSAK Syariah 101 adalah mengenai pernyataan yang diterapkan untuk penyajian laporan keuangan syariah yang dilakukan oleh entitas asuransi syariah.13 Laporan keuangan syariah yang dimaksud dalam PSAK ini adalah laporan posisi keuangan, laporan surplus defisit underwriting dana tabarru‟, laporan laba rugi, laporan perubahan dana tabarru’, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan serta catatan atas laporan keuangan. Karakteristik asuransi syariah adalah sistem menyeluruh yang pesertanya mendonasikan sebagian atau seluruh kontribusinya yang digunakan untuk membayar klaim atas kerugian akibat musibah pada jiwa, badan, atau benda yang dialami oleh sebagian peserta yang lain. Donasi tersebut merupakan donasi 13
Ikatan Akuntansi Indonesia, “Prinsip Akuntansi”, artikel diakses pada 12 Januari 2014 dari http://www.iaiglobal.or.id/prinsip_akuntansi/exposure.php?id=10
7
bersyarat yang harus dipertanggungjawabkan oleh entitas asuransi syariah. Peranan entitas asuransi syariah dibatasi hanya mengelola operasi asuransi dan menginvestasikan dana peserta. Prinsip dasar dalam asuransi syariah adalah saling tolong menolong (ta‟awuni) dan saling menanggung (takafuli) antara sesama peserta asuransi. Akad yang digunakan dalam asuransi syariah adalah akad tabarru‟ dan akad tijari. Akad tabarru‟ digunakan di antara para peserta, sedangkan akad tijari digunakan antara peserta dengan entitas asuransi syariah. Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka penulis sangat tertarik untuk membuat skripsi dengan judul “ANALISIS PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN NO.101 REVISI TAHUN 2011 MENGENAI PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN SYARIAH (Studi pada PT. Asuransi Takaful Keluarga). B. Identifikasi Masalah Kemungkinan ada beberapa permasalahan yang dapat muncul dari penelitian ini, dengan meninjau dari berbagai perspektif. Pertama adalah masalah yang akan muncul berkaitan mengenai standar akuntansi yang disusun oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK). Standar ini dibuat tidak dalam kurun waktu yang tiba-tiba atau tanpa alasan yang jelas. Pastilah ada maksud Dewan Standar Akuntansi Keuangan dalam merancang Pernyataan Standar
8
Akuntansi Keuangan, khususnya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan no.101. Selanjutnya permasalahan yang akan muncul adalah sudah sampai sejauh mana Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan no.101 mengenai Penyajian Laporan Keuangan Syariah dijalankan dengan baik. Lahirnya PSAK ini memang tidak dapat dikatakan lama, karena PSAK ini lahir pada 27 Juni 2007 ,kemudian direvisi pada 12 januari 2011. Untuk kurun waktu 3 tahun ini apakah sudah dilaksanakan oleh perusahaan asuransi yang berlabel syariah dengan maksimal. Itulah yang akan menjadi permasalahan kedua yang dapat muncul dari penelitian ini. Kemudian ketika perusahaan asuransi syariah tidak dapat atau tidak melaksanakan standar yang telah disusun dan ditetapkan Dewan Standar Akuntansi Keuangan adakah sanksi bagi perusahaan asuransi syariah tersebut, atau apakah memang tidak ada sanksi yang akan didapat oleh perusahaan asuransi syariah tersebut. Sehingga pertanyaan selanjutnya yang akan muncul adalah buat apa standar akuntansi ini disusun dan ditetapkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan. Adapula permasalahan yang dapat muncul dari penelitian ini adalah mengenai masalah spin off yang bukan hanya dialami oleh bank syariah, melainkan dialami pula oleh asuransi syariah. Karena divisi syariah perusahaan
9
asuransi diimbau tidak terburu-buru melakukan spin off14. Berbagai persiapan perlu diperhatikan oleh perusahaan asuransi syariah. Mulai dari aset, Sumber Daya Insani (SDI), sistem manajemen serta Teknologi dan Informasi (TI). Pemisahan unit syariah ini dari unit induknya apakah dapat mengganggu dalam terlaksananya dan terciptanya laporan keuangan yang baik sesuai dengan PSAK no.101 yang disusun dan ditetapkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK).
Karena di dalam spin off itu sendiri juga memiliki berbagai
permasalahan dan peraturan yang harus ditaati oleh perusahaan atau unit syariah yang ada di Indonesia. Laporan keuangan asuransi syariah, selain harus memenuhi ketentuan PSAK 101 juga harus memenuhi ketentuan dari Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Bappepam dan Lembaga Keuangan mengenai kesehatan keuangan perusahaan. Kemudian terakhir masalah yang dapat muncul adalah dengan terlalu cepatnya perubahan yang terjadi pada PSAK yang mengatur laporan keuangan asuransi syariah. PSAK 101 awalnya muncul pada 2007, kemudian PSAK 108 pada 2008. Terakhir PSAK 108 mengalami revisi di tahun 2009 dan PSAK 101 mengalami revisi pada tahun 2011. Ini membuat perusahaan asuransi syariah harus lebih cepat beradaptasi dengan
tiap perubahan PSAK yang terjadi.
Ditambah lagi dengan revisi PSAK 101 pada 2011 menambahkan standar
14
Republika, “Berita Ekonomi Syariah”, artikel diakses pada 12 Januari 2014 dari http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/13/07/31/mqsch9-ojkberkomitmen-kembangkan-keuangan-syariah
10
penyusunan Laporan Laba Rugi Komprehensif pada laporan keuangan asuransi syariah. C. Batasan dan Rumusan Masalah 1. Batasan Masalah Pokok permasalahan yang ada di dalam penelitian ini penulis akan membatasinya hanya pada ruang lingkup penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan no.101 mengenai Penyajian Laporan Keuangan Syariah. Dalam hal ini Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang telah disusun dan ditetapkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan. Sehingga permasalahan yang akan muncul hanya sebatas sejauh mana penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan no.101 mengenai Penyajian Laporan Keuangan Syariah ini diterapkan oleh perusahaan asuransi syariah atau perusahaan asuransi yang memiliki unit syariah. Khususnya pada PT. Asuransi Takaful Keluarga. 2. Perumusan Masalah Dari batasan masalah yang telah dipaparkan oleh penulis maka selanjutnya akan dipaparkan pula rumusan masalah yang meliputi: 1. Apakah PT. Asuransi Takaful Keluarga menerapkan PSAK no.101 (revisi 2011) pada laporan keuangannya ? 2. Sudah sejauh manakah penerapan PSAK 101 (revisi 2011) dilaksanakan keuangannya?
PT.
Asuransi
Takaful
Keluarga
pada
laporan
11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 1. Tujuan Penelitian Berdasarkan
perumusan
masalah
yang
telah
penulis
paparkan
sebelumnya, maka akan dipaparkan selanjutnya mengenai tujuan penelitian sebagai berikut: a. Mengetahui apakah perusahaan asuransi syariah atau perusahaan asuransi yang memiliki unit syariah dalam hal ini adalah PT. Asuransi Takaful Keluarga telah menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan no.101 mengenai Penyajian Laporan Keuangan Syariah. b. Menjelaskan sudah sejauh manakah penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan no.101 mengenai Penyajian Laporan Keuangan Syariah oleh perusahaan asuransi syariah atau perusahaan asuransi yang memiliki unit syariah, dalam hal ini PT. Asuransi Takaful Keluarga. c. Menjelaskan kendala – kendala yang dialami oleh perusahaan asuransi syariah atau perusahaan asuransi unit syariah dalam penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Syariah no.101 mengenai Penyajian Laporan Keuangan Syariah, dalam hal ini kendala yang dialami oleh PT. Asuransi Takaful Keluarga. 2. Manfaat Penelitian Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut: a. Manfaat Akademis
12
1) Bagi penulis yaitu dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai masalah yang diteliti dan sebagai pembanding antara teori yang didapatkan dalam perkuliahan dengan praktik di lapangan. 2) Dapat menambah khasanah pengetahuan dan referensi sebagai bahan kajian lebih lanjut, khususnya bagi mahasiswa dan mahasiswi Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. b. Manfaat Praktis 1) Bagi pihak perusahaan, yaitu PT. Asuransi Takaful Keluarga, diharapkan hasil penelitian ini berfungsi sebagai bahan pertimbangan
dalam
mengoptimalkan
tingkat
penyajian
laporan keuangan khususnya yang berkaitan dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan no.101 mengenai Penyajian Laporan Keuangan Syariah. 2) Bagi masyarakat, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi agar lebih berpartisipasi secara aktif dalam memajukan pertumbuhan ekonomi Islam di Indonesia. E. Tinjauan Kajian Terdahulu Penelitian – penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan pada penelitian ini antara lain:
13
1. Penelitian terdahulu yang berjudul DAMPAK PENERAPAN PSAK 108 TERHADAP
TINGKAT
SOLVABILITAS
MINIMUM
PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH (Studi Pada Unit Syariah PT.Asuransi Bumiputera Muda 1967), oleh Ahmad Sofyan pada tahun 2010. Penelitian menghitung tingkat solvabilitas pada perusahaan asuransi syariah (Studi pada unit syariah PT.Asuransi Bumiputera Muda 1967) setelah menerapkan PSAK 108 tentang transaksi akuntansi asuransi syariah. Dalam penelitian ini teknik analisa data menggunakan content analysis (riset dokumen), karena pengumpulan data dan informasi akan dilakukan melalui pengujian arsip dan dokumen. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa PT. Asuransi Bumiputera Muda 1967 jika menerapkan PSAK 108, tingkat solvabilitasnya masing-masing sebesar 62,55%, 46,53%, 47,41%, 10,82% dan 52,84% pada triwulan I 2009 – triwulan I 2010. Tetapi belum memenuhi BTSM yang ditetapkan sebesar 120%.
2. Penelitian terdahulu yang berjudul EVALUASI PENERAPAN PSAK 101 DAN 108 DALAM PENYUSUNAN LAPORAN LABA RUGI PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH, oleh Mohammad Lusan. Penelitian mengevaluasi penerapan sebelum dan setelah adanya PSAK 101 dan 108 pada asuransi syariah dan asuransi yang memiliki unit syariah. Penelitian ini bersifat komparatif. Membandingkan kedua sistem
14
akuntansi khususnya laporan laba rugi dalam perusahaan asuransi di Indonesia, sebelum dan sesudah terbitnya PSAK Asuransi Syariah. Data didapatkan
melalui
penelusuran
dokumentasi
laporan
laba
rugi
perusahaan asuransi syariah serta pendapat para ahli biro asuransi syariah. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa sebelum menggunakan PSAK Asuransi Syariah, premi dianggap sebagai investasi, tidak ada pembagian surplus underwriting dan entitas dibebani biaya bila terjadi klaim. Kemudian setelah menggunakan PSAK, premi tidak diakui sebagai pendapatan, tetapi ujrah dari hasil pengelolaan dana, terdapat surplus pembagian underwriting dan entitas tidak dibebani biaya. 3. Penelitian
terdahulu
yang
berjudul
ANALISIS
PENERAPAN
PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK) NOMOR 108 MENGENAI AKUNTANSI TRANSAKSI ASURANSI SYARIAH (Studi Kasus Pada PT. Asuransi Takaful Pekanbaru), oleh Irma Yuni. Penelitian menganalisa dari penerapan PSAK 108 mengenai Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah pada PT.Asuransi Takaful Pekanbaru. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis. Metode deskriptif analisis adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Kemudian pada kesimpulannya memang dijelaskan bahwa PT. Asuransi Takaful Pekanbaru telah menerapkan PSAK 108 dengan baik.
15
F. Kerangka Teori dan Konseptual 1. Kerangka Teori Tinjauan teoritis yang terkait pada penelitian ini di antaranya mengenai ruang lingkup akuntansi syariah dan PSAK no.101 mengenai Penyajian Laporan Keuangan Syariah dan asuransi syariah itu sendiri. Menurut American Accounting Association dalam buku “A Statement of Basic
Accounting
Theory”,
pengertian
akuntansi
adalah
proses
mengidentifikasikan, mengukur dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut.15 Sedangkan pengertian akuntansi syariah yaitu suatu identifikasi, klarifikasi, pendataan dan pelaporan melalui proses perhitungan yang terkait dengan transaksi keuangan sebagai bahan informasi dalam mengambil keputusan ekonomi berdasarkan prinsip akad – akad syariah, yaitu tidak mengandung zhulum, riba, maisir, gharar barang yang diharamkan dan membahayakan.16 Landasan syar’i terkait akuntansi syariah tersebut yaitu terdapat dalam firman Allah SWT QS. Al-Baqarah ayat 282. Landasan syar’i tersebut memberikan isyarat bahwa keberadaan akuntansi dalam sebuah lembaga keuangan syariah menjadi wajib adanya, tak terkecuali pada industri asuransi syariah. Sistem akuntansi bertujuan menghasilkan laporan 15
h.34
16
Muhammad, Prinsip – Prinsip Akuntansi Dalam Al-Qur’an (Jakarta: UII Press, 2000),
Hasbi Ramli, Teori Dasar Akuntansi Syariah, (Jakarta: Renaisan, 2005), h.13-14
16
keuangan sebagai informasi bagi para pemakainya. Dalam proses akuntansi tersebut terdapat sebuah standar akuntansi yang mengaturnya. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan no.101 mengenai Penyajian Laporan Keuangan Syariah adalah transaksi yang terkait dengan kontribusi peserta, alokasi surplus atau defisit underwriting, penyisihan teknis, dan cadangan dana tabarru‟. Dengan demikian, adanya sebuah pemisahan antara dana tabarru‟ dan dana pengelola adalah keharusan dalam pelaporan keuangan asuransi syariah. 2. Kerangka Konsep
PSAK 101 PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN SYARIAH
PT. ASURANSI TAKAFUL KELUARGA
LAPORAN KEUANGAN ENTITAS ASURANSI SYARIAH ( LAMPIRAN 2 DARI PSAK NO 101 MENGENAI PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN SYARIAH)
LAPORAN KEUANGAN PT. ASURANSI TAKAFUL KELUARGA PADA TAHUN 2011 HINGGA 2012
17
G. Metode Penelitian 1. Objek Penelitian Objek penelitian dalam penelitian ini adalah PT. Asuransi Takaful Keluarga yang berlokasi di Graha Takaful Indonesia, Jl. Mampang Prapatan Raya No. 100, Jakarta, 12790. 2. Jenis Penelitian Jenis penelitian ini yang digunakan adalah penelitian deskriptif, yaitu sebagai kegiatan yang meliputi pengumpulan data dalam rangka menjawab pertanyaan yang menyangkut keadaan pada waktu yang sedang berjalan dari pokok
suatu
penelitian.17
Penelitian
deskriptif
ini
bertujuan
untuk
mendeskripsikan atau menjelaskan sesuatu hal seperti apa adanya, sehingga memberikan gambaran yang jelas tentang situasi – situasi di lapangan apa adanya. 3. Pendekatan Penelitian Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Kuantitatif karena data – data yang diperoleh dalam bentuk angka – angka pada sebuah laporan keuangan perusahaan asuransi syariah. Kualitatif karena data – data yang diperoleh berdasarkan buku – buku, majalah, koran, kajian pustaka terdahulu, serta artikel
17
Consuelo G.Sevila, Penghantar Metode Penelitian (Jakarta: UI-PRESS, 1993), h.71
18
yang dikumpulkan penulis dan berhubungan dengan permasalahan dalam pembahasan skripsi ini. 4. Jenis dan Sumber Data a. Jenis Data Jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dalam bentuk laporan keuangan perusahaan asuransi syariah dan data kualitatif berupa literatur – literatur kepustakaan, koran, artikel, dan sebagainya. b. Sumber Data 1) Data primer, bersumber dari observasi langsung pada PT. Asuransi Takaful Keluarga yang berupa Laporan Keuangan Pada tahun 2011 – 2012 2) Data sekunder, bersumber dari buku- buku, koran, majalah, website, penelitian terdahulu dan sumber – sumber tertulis lainnya yang mengandung informasi yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. 5. Teknik Pengumpulan Data Teknik yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: a. Penelitian kepustakaan (library research), yaitu penulis mengadakan penelitian terhadap literatur – literatur yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini, berupa skripsi terdahulu, buku – buku, majalah, surat kabar, artikel, buletin, brosur, internet, dan sebagainya.
19
b. Penelitian lapangan ( field research), yakni penulis mengumpulkan data – data secara langsung ke tempat objek penelitian. Teknik pengumpulan data dengan melalui dua cara, yaitu: 1) Observasi, yaitu dengan datang dan meninjau langsung PT. Asuransi Takaful Keluarga. 2) Wawancara
(interview),
yaitu
pengumpulan
informasi
dengan
mengajukan beberapa pertanyaan kepada pihak yang terlibat dengan penelitian ini baik secara langsung maupun yang tidak langsung. 6. Teknik Analisis Data Data – data yang terkumpul, kemudian diklasifikasikan menjadi dua, yaitu data kuantitatif yang berbentuk angka – angka dan data kualitatif berupa kata – kata atau simbol, untuk selanjutnya dilakukan content analysis (riset dokumen), karena pengumpulan data dan informasi akan dilakukan melalui pengujian arsip dan dokumen. Tahapan dalam content analysis adalah sebagai berikut. 1. Unitizing (pengunitan), adalah upaya untuk mengambil data yang tepat untuk kepentingan
penelitian. Data-data tersebut seperti laporan keuangan PT.
Asuransi Takaful Keluarga, PSAK 101, buku-buku referensi, berita, data-data dari internet, data wawancara dsb. 2. Sampling (penyamplingan), adalah mencari sampel yang dapat digunakan dalam mendukung penelitian. Dalam hal ini berupa kutipan-kutipan ataupun contoh-contoh.
20
3. Reducing (pengurangan) adalah penyederhanaan dari unit-unit yang telah diperoleh, sehingga data yang didapat lebih efisien. Dalam hal ini unit berfokus pada laporan keuangan asuransi syariah. 4. Abductively inferring adalah melakukan penarikan kesimpulan melalui analisa yang lebih jauh, sehingga dapat timbul makna yang lebih luas, sebab-akibat serta arahan atau acuan. 5. Naratting (penarasian) adalah merupakan tahapan akhir yakni upaya dalam menjawab hasil dari penelitian yang telah dilakukan. Setelah semua data terkumpul dan telah dilakukan content analysis, maka penulis melanjutkan tahap analisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Pada tahap ini, data dideskripsikan dan dianalisis sedemikian rupa sampai berhasil menyimpulkan kebenaran – kebenaran yang dapat digunakan untuk menjawab persoalan dalam penelitian ini. Data yang digunakan adalah Laporan Keuangan PT. Asuransi Takaful Keluarga pada tahun 2011 - 2012. H. Rencana Waktu Penelitian Minggu ke NO
KEGIATAN
1
Penyusunan Proposal
2
Diskusi Proposal
1
3
4
6
7
9
12
15
21
3
Penyusunan Proposal Tahap Akhir
4
Tinjauan Teoritis
5
Pencarian Data Penelitian
6
Menyusun Data Penelitian
7
Analisis Data Penelitian
8
Penarikan Kesimpulan
I.
Sistematika Penulisan
22
Penulis membagi penulisan skripsi ini menjadi ke dalam 5 ( lima ) bab dan terdiri atas beberapa sub bab. Susunan bab tersebut secara sistematis adalah sebagai berikut : BAB I PENDAHULUAN Bab ini berisikan latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan kajian terdahulu, kerangka teori dan konseptual, metode penelitian, rencana waktu penelitian, serta sistematika penulisan. BAB II TINJAUAN TEORITIS Tinjauan teoritis ini memuat deskripsi mengenai teori – teori yang digunakan dalam proses penelitian dan pembatasan. Dalam hal ini, teori – teori yang diuraikan antara lain pengertian asuransi syariah, ruang lingkup akuntansi syariah dan akuntansi asuransi umum syariah serta gambaran umum Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) no.101 revisi 2011 mengenai Penyajian Laporan Keuangan Syariah. BAB III METODOLOGI PENELITIAN Dalam bab ini disajikan mengenai metode penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dalam mengolah data yang telah didapatkan. BAB IV ANALISIS TERHADAP DATA PENELITIAN Dalam bab ini diuraikan analisis terhadap data penelitian yang ada guna menjawab masalah penelitian, dalam hal ini mengenai penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan no.101 mengenai Penyajian
23
Laporan Keuangan Syariah perusahaan asuransi syariah atau perusahaan yang memiliki unit syariah yakni PT. Asuransi Takaful Keluarga. BAB V PENUTUP Bab ini memaparkan hasil dari penelitian atau kesimpulan apa yang dapat ditarik hasil dari penelitian yang telah dilakukan dan berkaitan dengan pokok masalah. Kemudian dari hasil analisa dan pembahasan yang telah dilakukan dan berdasarkan kesimpulan tersebut akan diberikan saran yang sekiranya dapat bermanfaat bagi perusahaan yang diteliti.
24
BAB II TINJAUAN TEORITIS A. Landasan Teori Asuransi Syariah 1. Pengertian Asuransi Syariah Kata asuransi berasal dari bahasa Belanda, assurantie, yang dalam hukum Belanda disebut dengan Verzekering yang artinya pertanggungan. Dari peristilahan assuratie kemudian timbul istilah assuradeur bagi penanggung, dan geassureerde bagi tertanggung.1 Definisi asuransi sebetulnya bisa diberikan dari berbagai sudut pandang, yaitu dari sudut pandang ekonomi, hukum, bisnis, dan aspek matematika.2 Tidak ada satu definisi yang bisa memenuhi masing-masing sudut pandang tersebut. Pengertian asuransi (konvensional) secara istilah telah banyak diungkap oleh para tokoh, antara lain Mark R. Greene, mendefinisikan asuransi sebagai institusi ekonomi yang mengurangi risiko dengan menggabungkan dibawah satu manajemen dan kelompok objek dalam suatu kondisi, sehingga kerugian besar yang terjadi yang diderita oleh suatu kelompok yang tadi dapat diprediksikan dalam lingkup yang lebih kecil.3
1
KH Ali Yafie, Asuransi Dalam Pandangan Syariat Islam, (Mizan:Bandung,1994), h.205-206 Herman Darmadi, Manajemen Asuransi, (Bumi Aksara: Jakarta, 2000), h.2-3 3 Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syariah (life and general), (Jakarta: Gema Insani Pers, 2004), h. 2627 2
25
Selanjutnya, Drs. H Abbas Salim, M.A, berpendapat bahwa asuransi adalah suatu kemauan untuk menetapkan kerugian-kerugian kecil yang sudah pasti sebagai pengganti kerugian-kerugian besar yang belum pasti.4 Selain beberapa definisi di atas, pemerintah juga membuat peraturan mengenai hal tersebut dalam UU no.2 tahun 1992, mendefinisikan bahwa asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri dengan tertangung. Dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.5 Dari definisi tersebut ada 3 (tiga) unsur terkait asuransi konvensional, antara lain:6 Unsur 1: Pihak tertanggung berjanji membayar uang premi kepada pihak penanggung, sekaligus/berangsur-angsur.
4
Abbas Salim, Asuransi dan Manajemen Risiko, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h.1 Undang-Undang No.9 Tahun 1992, Tentang Usaha Perasuransian. 6 Abdullah Amrin, Asuransi Syariah, Keberadaan dan Kelebihannya Ditengah Asuransi Konvensional,(Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2006), h.7 5
26
Unsur 2: Pihak penanggung berjanji akan membayar sejumlah uang kepada pihak tertanggung sekaligus atau berangsur-berangsur, apabila terlaksana unsur ketiga. Unsur 3: Suatu peristiwa yang semula belum jelas akan terjadi. Asuransi Syariah sebagai lembaga keuangan non-bank merupakan bentuk adanya pengembangan pada praktik muamalat. Dalam kajian fiqh muamalat, terdapat sebuah kaidah fiqh: Artinya: “Hukum asal transaksi dan muamalah adalah boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya”7 Kaidah fiqh diatas secara tersirat menjelaskan bahwa dalam kegiatan muamalah yang termasuk dalam ranah keduniaan, manusia diberikan kebebasan untuk melakukan apa saja yang bisa memberikan manfaat kepada dirinya sendiri, sesamanya dan lingkungannya, selama hal tersebut tidak ada ketentuan yang melarangnya.8 Dalam bahasa Arab, kata asuransi disebut at-tamin, takaful, dan attadhamun yang bermakna saling melindungi, saling tolong menolong dan saling menanggung. DSN-MUI memfatwakan bahwa Asuransi Syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong diantara sejumlah orang atau pihak melaui investasi dalam bentuk aset dan/atau tabarru’ yang memberikan pola 7 8
Jalal al-Din, al-Suyuti, al-Asybah wa al-Nazhair, (Beitur: Dar al-Fikr), h.64 Hadypradipta, Fiqh Muamalat, Artikel diakses pada 11 Februari 2010
27
pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah.9 Dengan begitu, dalam menanggung kemungkinan terjadinya risiko, para peserta asuransi bersama-sama mendermakan hartanya dalam bentuk dana tabarru’ dan menggunakannya untuk membantu salah satu peserta yang tertimpa musibah atau risiko. Dengan demikian, letak perbedaan antara asuransi syariah dan asuransi konvensional adalah, pada bagaimana risiko itu dikelola dan ditanggungkan serta bagaiman dana asuransi syariah dikelola. Perbedaan lain terletak pada hubungan antara operator (penanggung) dengan peserta (tertanggung), dimana asuransi syariah pengaturan pengelolaan risikonya memenuhi ketentuan syariah, tolong menolong secara mutual yang melibatkan peserta dan operator.10 Dalam upaya membedakan keduanya, Ir. Muhammad Syakir Sula, AAIJ, FIIS membedakan gambaran sebagai berikut:
Tabel.1
9
Fatwa DSN No.21/DSN-MUI/X/2001, Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah. Muhaiman Iqbal, h.2
10
28
Perbedaan antara Asuransi Konvensional dan Asuransi Syariah11 No 1
Prinsip Aspek Syar’i
Asuransi Konvensional
Asuransi Syariah
Tidak selaras dengan Bersih
dari
syariah Islam karena praktik
adanya Gharar,
adanya Maisir, Gharar Maisir dan Riba dan
Riba,
yang
merupakan suatu hal yang
diharamkam
dalam muamalat 2
Akad
Akad jual beli (akad Akad mu’awadah,
tabarru’
akad akad
dan
tijarah
idz’aan, akad gharar, (mudharabah, dan akad mulzim)
mudharabah mustarakah, wakalah bil ujrah)
3
Management of Risk
Transfer of Risk, di Sharing of Risk, di mana terjadi transfer mana terjadi proses risiko dari tertanggung saling kepada penanggung
antara dangan
11
Muhammad Syakir Sula, h.326
menanggung satu
peserta peserta
29
lainnya (ta’awun) 4
Dewan
Pengawas Tidak
Syariah (DPS)
ada,
Pengawas
Dewan Mempunyai Syariah, Pengawas
Dewan Syariah
sehingga dalam banyak (DPS), yang berfungsi praktiknya bertentangan untuk dengan kaidah syar’i
mengawasi
pelaksanaan operasional perusahaan
agar
terbebas dari praktikpraktik yang
muamalah bertentangan
dengan prinsip-prinsip syariah
Berdasarkan tabel 1 di atas, perbedaan antar keduanya semakin kentara. Pertama, pada Asuransi Syariah setiap peserta sejak awal bermaksud saling tolong menolong dan melindungi satu dengan yang lain dengan menyisikan dananya sebagai iuran kebajikan yang disebut tabarru’. Sistem ini tidak menggunakan pengalihan risiko (Transfer of Risk) dimana tertanggung harus membayar premi, tetapi lebih merupakan pembagian risiko (Sharing of Risk) dengan sistem para peserta saling menanggung.
30
Kedua, akad yang digunakan dalam Asuransi Syariah harus selaras dengan hukum Islam, artinya adalah akad yang dilakukan harus terhindar dari Riba, Gharar (ketidakjelasan dana), dan Maisir (judi), serta investasi dana harus pada objek yang halal thoyyibah.
2. Landasan Hukum Asuransi Syariah
Saat ini memang belum ada Undang-Undang yang mengatur secara rinci mengenai Asuransi Syariah. Payung hukum asuransi syariah masih diatur dalam UU No.2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Kemudian adapula dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan no. 18 mengenai Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi Dengan Prinsip Syariah. Hal ini memang cukup mempengaruhi kinerja dari perusahaaan Asuransi Syariah yang masih terpaku pada hukum positif.12 Kerangka acuan dalam operasional Asuransi Syariah antara lain:
a) Fatwa
DSN-MUI
no.
21/DSN-MUI/IX/2001
tentang
Pedoman
Pelaksanaan Operasional Asuransi Syariah. b) Fatwa DSN-MUI no. 51/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Mudharabah Musytarakah Pada Asuransi dan Reasuransi Syariah, dimaksudkan untuk mengatur surplus yang diambil dari dana tabarru’ sementara bagi hasil bersumber dari dana tabungan. 12
Abdul Ghoni dan Erny Arianty, Akuntansi Asuransi Syariah, Antara Teori dan Praktek, (Jakarta: Insco Consulting, 2007), h.13
31
c) Fatwa DSN-MUI no. 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Wakalah Bil Ujrah pada Asuransi dan Reasuransi Syariah, mengatur tentang pembagian dana tabarru’ yang dianggap sebagai surplus dan ujrah perusahaan, serta dana tabungan dialokasikan untuk bagi hasil antara nasabah dengan entitas. d) Fatwa DSN-MUI no.53/DSN-MUI/IV/2006 tentang Akad Tabarru’ pada Asuransi dan Reasuransi Syariah. e) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 18/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi Dengan Prinsip Syariah. f)
Fatwa DSN-MUI no.81/DSN-MUI/III/2011 tentang Pengembalian Dana Tabarru’ Bagi Peserta Asuransi Yang Berhenti Sebelum Masa Perjanjian Berakhir.
Peraturan-peraturan di atas selama ini menjadi acuan perusahaan Asuransi Syariah dalam menjalankan operasionalnya. Selain itu, landasan hukum normatif yang menjadi acuan dalam menjalankan usahanya secara syariah yaitu:
1.
Al-Qur’an Pada dasarnya Al-Qur’an tidak menyebutkan secara tegas praktik asuransi syariah. Terindikasikan dari tidak munculnya istilah al-ta’min secara
32
nyata dalam Al-Qur’an. Meski demikian, Al-Qur’an mengakomodir ayatayat yang memiliki nilai-nilai dasar dalam praktik Asuransi Syariah, seperti nilai dasar tolong-menolong, kerja sama, atau semangat untuk melakukan proteksi terhadap peristiwa kerugian di masa mendatang.13
1. QS. Yusuf ayat 46-49
(Setelah pelayan itu berjumpa dengan Yusuf dia berseru): "Yusuf, hai orang yang amat dipercaya, terangkanlah kepada kami tentang tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk yang dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh bulir (gandum) yang hijau dan (tujuh) lainnya yang kering agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahuinya".
13
AM. Hasan Ali, Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam: Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis, dan Praktis, (Jakarta: Kencana, 2004), h.105
33
Yusuf berkata: "Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan.
Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan.
Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan (dengan cukup) dan dimasa itu mereka memeras anggur".
Pada ayat ini mengandung semangat untuk melakukan proteksi terhadap segala sesuatu peristiwa yang akan menimpa di masa datang. Baik peristiwa tersebut dalam bentuk, kecelakaan, kebakaran,terganggunya kesehatan, kecurian, ataupun kematian. Pada peristiwa di atas disebutkan bahwa Nabi Yusuf telah melakukan proteksi (pengamanan) atau perlindungan dari tujuh tahun masa paceklik dengan melakukan saving (penabungan) selama tujuh tahun yang lalu. Pelajaran yang dapat diambil
34
dari ayat di atas untuk diterapkan pada praktek asuransi adalah dengan melakukan pembayaran premi asuransi berarti kita secara tidak langsung telah ikut serta mengamalkan perilaku proteksi tersebut seperti yang telah dilakukan oleh Nabi Yusuf. Karena prinsip dasar dari bisnis asuransi adalah proteksi (perlindungan) terhadap kejadian yang membawa kerugian ekonomi.
2. QS. Al-Maidah ayat 2
ۚ ۚ ۚ
ۖ
ۘ ۖ
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaaid, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena
mereka
menghalang-halangi
kamu
dari
Masjidilharam,
35
mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolongmenolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. Ayat ini memuat perintah (amr) tolong-menolong antar sesama manusia. Dalam bisnis asuransi, nilai ini terlihat dalam praktek kerelaan anggota (nasabah) perusahaan asuransi untuk menyisihkan dananya agar digunakan sebagai dana sosial (tabarru). Dana sosial ini berbentuk rekening tabarru pada perusahaan asuransi dan difungsikan untuk menolong salah satu anggota (nasabah) yang sedang mengalami musibah.
3. QS. Al-Hasyr ayat 18
ۚ
ۖ
Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan
Dalam ayat ini dimaksudkan bahwa kita harus mempunyai nilai dasar semangat untuk melakukan proteksi terhadap kerugian di masa mendatang.
36
4. QS. Al-A’raf ayat 34
ۖ
ۖ
Tiap-tiap umat mempunyai batas waktu; maka apabila telah datang waktunya mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaatpun dan tidak dapat (pula) memajukannya. Manusia merupakan makhluk yang diciptakan Allah, untuk menjalani kehidupannya di muka bumi. Namun dalam menjalankan kehidupannya tersebut manusia tidak mengetahui, sampai kapan ia akan terus hidup, kapan ia akan jatuh sakit, kapan tertimpa musibah, kecelakaan serta kebakaran. Karena hal tersebut semata-mata hanyalah merupakan rahasia Allah SWT. 5. QS. An-Nisa’ ayat 9
Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah
37
mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.
Dalam kehidupannya manusia memiliki potensi mendapatkan musibah dan bencana yang mungkin tidak diduga sebelumnya, dan oleh karenanya manusia diminta untuk mempersiapkan diri, menghadapi berbagai kemungkinan
musibah
yang
akan
menimpanya,
sehingga
tidak
menimbulkan kemadharatan bagi orang-orang yang ditinggalkannya
2.
Sunnah Nabi
Rasulullah SAW, sangat memperhatikan kehidupan yang akan terjadi di masa mendatang. Di saat seseorang akan meninggal dunia, meninggalkan ahli waris (keluarga) dengan kecukupan materi, dalam pandangan Rasulullah sangatlah baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan keadaan terlantar. Seperti dalam sabdanya, yang artinya: “Diriwayatkan dari Amr bin Sa’ad bin Abi Waqasy, telah bersabda Rasulullah SAW: Lebih baik jika engkau meninggalkan anak-anakmu (ahli waris) dalam keadaan kaya raya dari pada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin (kelaparan) yang meminta-minta kepada manusia lainnya”
38
Diriwayatkan dari Nu’man bin Basyir ra, telah bersabda Rasulullah SAW: “Perumpamaan orang-orang yang beriman dalam cinta, kasih sayang dan kelemah lembutan diantara mereka adalah seperti satu tubuh. Apabila terdapat satu anggota tubuh yang sakit, maka seluruh anggota tubuh yang lain akan turut merasakannya (seperti) tidak bisa tidur dan demam.”
Maksudnya adalah di antara sesama kaum muslimin, kita diperintahkan untuk saling tolong menolong & bantu membantu, khususnya terhadap yang mendapatkan kesulitan.
Maka asuransi syariah merupakan proteksi yang bukan hanya bermanfaat untuk diri sendiri dan keluarga, namun juga bermanfaat bagi orang lain. Karena dalam berasuransi syariah, kita bisa saling tolong menolong dengan sesama peserta asuransi yang diambil dari dana tabarru dan sesuai dengan Al Quran dan Al Hadits.
3. Landasan Teori Akuntansi Syariah
Awalnya akuntansi merupakan bagian dari ilmu pasti, yaitu bagian dari ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan masalah hukum alam dan perhitungan yang memiliki kebenaran absolut. Penemuan metode baru dalam akuntansi kekinian senantiasa mengalami penyesuaian dengan kondisi
39
setempat, sehingga dalam perkembangan selanjutnya, ilmu akuntansi cenderung menjadi bagian dari ilmu sosial. Perubahan ilmu akuntansi dari bagian ilmu sosial disebabkan oleh beberapa faktor perubahan dalam masyarakat, seperti transaksi usaha yang akan dipengaruhi oleh budaya, tradisi, dan kebiasaan masyarakat.14
Akuntansi yang kita kenal saat ini diklaim berkembang dari peradaban barat, sejak zaman Paciolli. Padahal jika kita telusuri dengan lebih mendalam lagi proses perkembangannya, terlihat bahwa ilmu ini dikembangkan oleh filosof Islam yang terkenal yaitu, Abu Yusuf Ya’Kub bin Ishaq Al Kindi yang lahir pada tahun 801 M, juga Al Karki (1020) dan Al Khawarizmy serta al Jabar dan Ibnu Khaldun (1332). Mereka semua adalah filosoffilosof Islam yang juga bicara tentang politik, sosiologi, ekonomi, bisnis dan perdagangan. Bahkan, ada dugaan bahwa pemikiran mereka itulah yang memberikan kontribusi besar bagi pemikiran barat.15
Kebenaran ini turut pula didukung oleh pendapat beberapa ahli, salah satunya adalah pendapat ahli akuntansi internasional, Robert Arnold Russel (1986), mengemukakan bahwa sebelum dikenal doeble entry oleh Paciolli
14
Dr. Sofyan Syafri Harahap, M.S.Ac, Akuntansi dan Nilai Islam, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004), h.142 15 Sri Nurhayati Wasilah, Akuntansi Syariah di Indonesia, (Jakarta: Salemba Empat, 2008), h.99
40
sudah ada sistem doeble entry Arab yang lebih canggih yang merupakan dasar kemajuan bisnis di Eropa pada Abad pertengahan. 16
1. Pengertian Akuntansi Syariah
Akuntansi
adalah
proses
mengindentifikasi,
mengukur,
dan
menyampaikan informasi ekonomi sebagai bahan informasi dalam mengambil pertimbangan, dalam mengambil kesimpulan oleh para ahli dibidangnya. Definisi lain adalah seni dalam ukuran moneter, transaksi dan kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan dan termasuk menafsirkan hasil-hasilnya.17
Pengertian akuntansi syariah dalam bahasa arab biasa disebut muhasabah, yang diartikan secara bahasa sebagai menimbang atau menghitung amal-amal manusia yang telah diperbuat, sebagaimana dalam firman Allah SWT:18
“Dan berapalah banyaknya penduduk negeri yang mendurhakai perintah tuhan mereka dan rasul-rasulnya, maka kami hisab penduduk negeri itu dengan hisab yang keras, dan kami azab mereka dengan azab yang mengerikan” (QS. Ath Thalaq: 8) 16
Sri Nurhayati Wasilah, h.105 Ir. Muhammad Syakir Sula, AAIJ, FIIS, Asuransi Syariah (life and general), (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), h.385. 18 Ir. Muhammad Syakir Sula AAIJ, FIIS, Asuransi Syariah(life anda general), h. 386 17
41
Secara istilah, kata hisaba merupakan akar dari kata hasaba, yang berarti “mengkalkulasi dan mendata”. Sebagaimana dalam firman Allah SWT:
ۖ ۚ Dan Kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda, lalu Kami hapuskan tanda malam dan Kami jadikan tanda siang itu terang, agar kamu mencari kurnia dari Tuhanmu, dan supaya kamu mengetahui bilangan tahun-tahun dan perhitungan. Dan segala sesuatu telah Kami terangkan dengan jelas. (QS. AlIsra:12)
Pembahasaan tentang akuntansi dalam Islam tidak bersifat apologia, tetapi benar-benar menjelaskan fenomena baru dengan munculnya sistem ekonomi Islam yang semakin eksis serta diiringi dengan berkembangnya lembaga-lembaga yang menerapkan konsep syariat Islam.
2. Kerangka Konseptual Akuntansi Berdasarkan Syariah Berdasarkan dengan penjabaran sebelumnya, maka dapat dirumuskan kerangka konseptual akuntansi syariah sebagai berikut: 1. Mencari keridhaan Allah SWT sebagai tujuan utama dalam menentukan keadilan sosio-ekonomi. 2. Merealisasikan keuntungan bagi masyarakat, dan 3. Mengejar kepentingan pribadi, yaitu memenuhi kebutuhan sendiri.
42
Tabel 2. Kerangka Konseptual Akuntansi Berdasarkan Syariah:19
Berdasarkan gambar di atas, prinsip akuntansi syariah terletak pada apek teknis maupun kemanusian yang harus diturunkan dari syariah. Aspek teknis dalam akuntansi syariah menunjukan pada konstruk akuntansi yang berhubungan dengan otoritas dan pelaksanaanya, berhubungan dengan pengukuran dan penyikapan, dan prinsip-prinsipnya mengenai zakat, bebas bunga, transaksi bisnis yang dihalalkan dalam hukum islam.
19
Iwan Triyuwono, Paradigma Akuntansi Syariah, (Jakarta: Grafindo, 2004), h.69
43
Tabel. 3
Perbedaan Prinsip Yang Melandasi Akuntansi Syariah dan Akuntansi Konvensional
Postulat Entitas Postulat Going-concern
Postulat periode akuntansi
Postulat unit pengukuran
Akuntansi Konvensional Pemisahan antara bisnis dan pemilik Kelangsungan bisnis secara terus menerus, yaitu didasarkan pada realisasi keberadaan asset
Tidak dapat menunggu sampai akhir kehidupan perusahaan dengan mengukur keberhasilan aktivitas perusahaan Nilai uang
Prinsip penyingkapan penuh
Bertujuan untuk mengambil keputusan
Prinsip obyektivitas
Realibilitas pengukuran digunakan dengan dasar bias personal
Prinsip materi
Dihubungkan dengan kepentingan relatif mengenai informasi pembuatan keputusan
Akuntansi Syariah Entitas didasarkan dengan bagi hasil Kelangsungan usaha tergantung pada persetujuan kontrak antara kelompok yang terlibat dalam aktivitas bagi hasil Setiap tahun dikenal zakat, kecuali untuk produk pertanian yang dihitung setiap panen Kuantitas nilai pasar digunakan untuk menentukan zakat, hasil pertanian dan emas Menunjukan pemenuhan hak dan kewajiban kepada Allah, masyarakat dan individu Berhubungan erat dengan konsep ketaqwaan, yaitu pengeluaran materi untuk memenuhi kewajiban Berhubungan dengan pengukuran dan pemenuhan tugas atau kewajiban kepada
44
Prinsip konsistensi
Prinsip konservatisme
Dicatat dan dilaporkan menurut pola Generally Accepted Accounting Principle (GAAP) Pemilik teknik akuntansi yang sedikit pengaruhnya terhadap pemilik
Allah, masyarakat dan individu. Dicatat dan dilaporkan secara konsisten sesuai dengan prinsip yang dijabarkan oleh syariah Pemilihan teknik akuntansi dengan memperhatikan dampak baiknya dengan masyarakat
Seiring dengan perkembangan akuntansi syariah. Dewasa ini muncul diskursus dikalangan akademisi akuntansi, berhubungan dengan pendekatan dan aplikasi laporan keuangan sebagai bentuk dari konsep dan teori akuntansi. Perbedaan-perbedaan yang terjadi mengarah pada posisi diametral pendekatan teoritis antara akuntansi syariah pragmatis (menganggap model konvensional dapat dimodifikasi untuk tujuan penyelarasan syariah) dan idealis (menolak modifikasi karena dianggap terlalu kapitalis dan representasi pandangan dunia barat).
B. Kerangka Acuan Akuntansi Asuransi Syariah
1. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)
a) Fatwa DSN-MUI no. 21/DSN-MUI/IX/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Operasional Asuransi Syariah. b) Fatwa DSN-MUI no. 51/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Mudharabah Musytarakah Pada Asuransi dan Reasuransi Syariah.
45
c) Fatwa DSN-MUI no. 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Wakalah Bil Ujrah pada Asuransi dan Reasuransi Syariah. d) Fatwa DSN-MUI no.53/DSN-MUI/IV/2006 tentang Akad Tabarru’ pada Asuransi dan Reasuransi Syariah. e) Fatwa DSN-MUI no.81/DSN-MUI/III/2011 tentang Pengembalian Dana Tabarru’ Bagi Peserta Asuransi Yang Berhenti Sebelum Masa Perjanjian Berakhir.
2. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)
Dalam hal ini yang menjadi panduan atau acuan dalam Akuntansi Asuransi Syariah adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) no. 101 mengenai Penyajian Laporan Keuangan Asuransi Syariah serta Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) no. 108 mengenai Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah.
46
BAB III METODOLOGI PENELITIAN A. Metode Penelitian 1. Objek Penelitian Objek penelitian dalam penelitian ini adalah PT. Asuransi Takaful Keluarga yang berlokasi di Graha Takaful Indonesia, Jl. Mampang Prapatan Raya No. 100, Jakarta, 12790. 2. Jenis Penelitian Jenis penelitian ini yang digunakan adalah penelitian deskriptif, yaitu sebagai kegiatan yang meliputi pengumpulan data dalam rangka menjawab pertanyaan yang menyangkut keadaan pada waktu yang sedang berjalan dari pokok
suatu
penelitian.1
Penelitian
deskriptif
ini
bertujuan
untuk
mendeskripsikan atau menjelaskan sesuatu hal seperti apa adanya, sehingga memberikan gambaran yang jelas tentang situasi – situasi di lapangan apa adanya. 3. Pendekatan Penelitian Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Kuantitatif karena data – data yang diperoleh dalam bentuk angka – angka pada sebuah laporan keuangan perusahaan asuransi syariah. Kualitatif karena data – data yang diperoleh 1
Consuelo G.Sevila, Penghantar Metode Penelitian (Jakarta: UI-PRESS, 1993), h.71
47
berdasarkan buku – buku, majalah, koran, kajian pustaka terdahulu, serta artikel yang dikumpulkan penulis dan berhubungan dengan permasalahan dalam pembahasan skripsi ini. 4. Jenis dan Sumber Data a. Jenis Data Jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dalam bentuk laporan keuangan perusahaan asuransi syariah dan data kualitatif berupa literatur – literatur kepustakaan, koran, artikel, dan sebagainya. b. Sumber Data Dalam hal ini sumber data terbagi menjadi 2 yakni sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sedang yang dimaksud dengan sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. 1) Data primer, bersumber dari observasi langsung pada PT. Asuransi Takaful Keluarga yang Laporan Keuangan Pada tahun 2011 - 2012 2) Data sekunder, bersumber dari buku- buku, koran, majalah, website, penelitian terdahulu dan sumber – sumber tertulis lainnya yang mengandung informasi yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. 5. Teknik Pengumpulan Data2
2
Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 308
48
Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai cara ataupun berbagai sumber. Dari segi teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi (pengamatan), interview (wawancara), kuesioner (angket), dokumentasi ataupun gabungan keempatnya, yang biasa disebut dengan Triangulasi. Dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi dan interview, berikut penjelasan mengenai kedua teknik tersebut. 1. Observasi Nasution (1998) menyatakan bahwa observasi adalah dasar dari semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Data itu dikumpulkan dan sering dengan bantuan beberapa alat canggih, sehingga bendabenda yang sangat kecil dan sangat jauh dapat diteliti dan dapat diamati dengan jelas. Marshall (1995) menyatakan bahwa melalui observasi, peneliti belajar mengenai perilaku dan makna dari perilaku tersebut.
49
Sanafiah Faisal (1990) mengklasifikasikan observasi menjadi observasi berpartisipasi, observasi yang secara terang-terangan dan tersamar dan observasi yang tak berstruktur. Selanjutnya Spradley, dalam Susan Stainback (1998) membagi observasi pasive participation, moderate participation, active participation dan complete participation. Dalam hal ini penulis menggunakan observasi terus terang dan tersamar. Maksudnya adalah peneliti dalam melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang kepada sumber data, bahwa ia sedang melakukan penelitian. Jadi mereka yang diteliti mengetahui sejak awal sampai akhir tentang aktivitas penelitian. Tetapi dalam suatu kesempatan peneliti juga tidak berterus terang atau tersamar dalam observasi, hal ini dilakukan bilamana sumber data yang diperoleh merupakan suatu kerahasiaan atau data yang dicari merupakan data yang masih dirahasiakan. Kemungkinan kalau dilakukan secara terus terang penelitian ini tidak akan berjalan karena peneliti tidak diijinkan untuk melakukan observasi. 2. Wawancara Esterberg (2002) mendefinisikan interview sebagai pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus
50
diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau setidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi. Susan Stainback (1998) mengemukakan bahwa dengan wawancara peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterprestasikan situasi dan fenoma yang terjadi, dimana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi. Selanjutnya Estenberg (2002) menyatakan bahwa interview merupakan hatinya penelitian sosial. Dapat ditemukan penelitian mengenai sosial yang didasarkan pada interview, baik yang standar maupun yang mendalam. Kemudian Estenberg juga membagi wawancara dalam 3 bagian, yakni wawancara berstruktur, wawancara semiterstruktur dan wawancara tidak berstruktur. Dalam hal ini peneliti menggunakan wawancara semiterstruktur. Wawancara semiterstruktur sudah merupakan jenis wawancara yang dikategorikan in-depth interview, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara dimintai pendapat dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara dengan jenis seperti ini peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan. 6. Teknik Analisis Data
51
Data – data yang terkumpul, kemudian diklasifikasikan menjadi dua, yaitu data kuantitatif yang berbentuk angka – angka dan data kualitatif berupa kata – kata atau simbol, untuk selanjutnya dilakukan content analysis (riset dokumen), karena pengumpulan data dan informasi akan dilakukan melalui pengujian arsip dan dokumen. Analisis isi (content analysis) adalah penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa. Analisis ini biasanya digunakan pada penelitian kualitatif. Pelopor analisis isi adalah Harold D. Lasswell, yang memelopori teknik symbol coding, yaitu mencatat lambang atau pesan secara sistematis, kemudian diberi interpretasi. Ada beberapa definisi mengenai analisis isi. Analisis isi secara umum diartikan sebagai metode yang meliputi semua analisis menganai isi teks, tetapi di sisi lain analisis isi juga digunakan untuk mendeskripsikan pendekatan analisis yang khusus. Menurut Holsti, metode analisis isi adalah suatu teknik untuk mengambil kesimpulan dengan mengidentifikasi berbagai karakteristik khusus suatu pesan secara objektif, sistematis, dan generalis. Objektif berarti menurut aturan atau prosedur yang apabila dilaksanakan oleh orang (peneliti) lain dapat menghasilkan kesimpulan yang serupa. Sistematis artinya penetapan isi atau kategori dilakukan menurut aturan yang diterapkan secara konsisten, meliputi penjaminan seleksi dan pengkodingan data agar tidak bias. Generalis artinya penemuan harus memiliki referensi teoritis. Informasi
52
yang didapat dari analisis isi dapat dihubungkan dengan atribut lain dari dokumen dan mempunyai relevansi teoritis yang tinggi. Definisi lain dari analisis isi yang sering digunakan adalah research technique for the objective, systematic and quantitative description of the manifest content of communication. Analisis isi harus dibedakan dengan berbagai metode penelitian lain di dalam penelitian tentang pesan, yang sifatnya meneliti pesan yang latent (tersembunyi), kualitatif dan prosedurnya berbeda. Denis McQuail membuat dikotomi dalam riset analisis isi media yang terdiri dari dua tipe, yaitu message content analysis dan structural analysis of texts. Analisis isi yang termasuk di dalam message content analysis memiliki karakter sebagai berikut, quantitative, fragmentary, systematic, generalizing, extensive, manifest meaning, dan objective. Sementara itu, structural analysis of texts, dimana semiotika termasuk di dalamnya, memiliki karakter sebagai berikut, qualitative, holistic, selective, illustrative, specific, latent meaning, dan relative to reader. Analisis isi dapat digunakan untuk menganalisis semua bentuk komunikasi, baik surat kabar, berita radio, iklan televisi maupun semua bahanbahan dokumentasi yang lain. Hampir semua disiplin ilmu sosial dapat menggunakan analisis isi sebagai teknik/metode penelitian. Holsti menunjukkan tiga bidang yang banyak mempergunakan analisis isi, yang besarnya hampir 75% dari keseluruhan studi empirik, yaitu penelitian sosioantropologis (27,7 persen), komunikasi umum (25,9%), dan ilmu politik (21,5%). Namun, analisis isi tidak
53
dapat diberlakukan pada semua penelitian sosial. Analisis isi dapat dipergunakan jika memiliki syarat berikut. a. Data yang tersedia sebagian besar terdiri dari bahan-bahan yang terdokumentasi (buku, surat kabar, pita rekaman, naskah/manuscript). b. Ada keterangan pelengkap atau kerangka teori tertentu yang menerangkan tentang dan sebagai metode pendekatan terhadap data tersebut. c. Peneliti
memiliki
kemampuan teknis
untuk
mengolah
bahan
bahan/data-data yang dikumpulkannya karena sebagian dokumentasi tersebut bersifat sangat khas/spesifik. Beberapa pembedaan antara analisis isi dengan metode penelitian yang lain: 1. Analisis isi adalah sebuah metode yang tak mencolok (unobtrusive). Pemanggilan kembali informasi, pembuatan model (modelling), pemanfaatan catatan statistik, dan dalam kadar tertentu, etnometodologi, punya andil dalam teknik penelitian yang non-reaktif atau tak mencolok ini. 2. Analisis isi menerima bahan yang tidak terstruktur karena lebih leluasa memanfaatkan bahan tersebut dan ada sedikit kebebasan untuk mengolahnya dengan memanggil beberapa informasi.
54
3. Analisis isi peka konteks sehingga dapat memproses bentuk-bentuk simbolik. 4. Analisis isi dapat menghadapi sejumlah besar data. Metode content analysis merupakan analisis ilmiah tentang isi pesan suatu komunikasi. Dalam hal ini, content analysis mencakup klasifikasi tandatanda yang dipakai dalam komunikasi, menggunakan kriteria sebagai dasar klasifikasi, dan menggunakan teknik analisis tertentu sebagai pembuat prediksi. Deskripsi yang diberikan para ahli sejak Janis (1949), Berelson (1952) sampai Lindzey dan Aronson (1968) yang dikutip Albert Widjaya dalam desertasinya (1982) tentang content analysis menampilkan tiga syarat, yaitu: objektivitas, dengan menggunakan prosedur serta aturan ilmiah, generalitas, dari setiap penemuan studi mempunyai relevansi teoritis tertentu dan sistematis, seluruh proses penelitian sistematis dalam kategorisasi data. Sumber data yang dapat digunakan dalam analisis isi pun beragam. Pada prinsipnya, apapun yang tertulis dapat dijadikan sebagai data dan dapat diteliti dalam analisis isi. Sumber data yang utama adalah media massa, dapat pula coretan-coretan di dinding. Analisis isi juga dapat dilakukan dengan menghitung frekuensi pada level kata atau kalimat. Tahapan dalam content analysis adalah sebagai berikut.3
3
Cokro Aminoto, Cara Mudah Menulis Proposal Penelitian, (Jakarta: M Publishing, 2013)
55
1. Unitizing (pengunitan), adalah upaya untuk mengambil data yang tepat untuk kepentingan
penelitian. Data-data tersebut seperti laporan keuangan PT.
Asuransi Takaful Keluarga, PSAK 101, buku-buku referensi, berita, data-data dari internet serta data wawancara . 2. Sampling (penyamplingan), adalah mencari sampel yang dapat digunakan dalam mendukung penelitian. Dalam hal ini berupa kutipan-kutipan ataupun contoh-contoh. 3. Reducing (pengurangan) adalah penyederhanaan dari unit-unit yang telah diperoleh, sehingga data yang didapat lebih efisien. Dalam hal ini unit berfokus pada laporan keuangan asuransi syariah. 4. Abductively inferring adalah melakukan penarikan kesimpulan melalui analisa yang lebih jauh, sehingga dapat timbul makna yang lebih luas, sebab-akibat serta arahan atau acuan. 5. Naratting (penarasian) adalah merupakan tahapan akhir yakni upaya dalam menjawab hasil dari penelitian yang telah dilakukan. Setelah semua data terkumpul dan telah dilakukan content analysis, maka penulis melanjutkan tahap analisis dengan menggunakan metode deskriptif analysis. Pada tahap ini, data dideskripsikan dan dianalisis sedemikian rupa sampai berhasil menyimpulkan kebenaran – kebenaran yang dapat digunakan untuk menjawab persoalan dalam penelitian ini. Data yang digunakan adalah Laporan Keuangan PT. Asuransi Takaful Keluarga pada tahun 2011 - 2012.
56
56
BAB IV ANALISIS PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN NO. 101 REVISI 2011 MENGENAI PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN SYARIAH A. Hasil Penelitian Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) adalah suatu komponen kesatuan yang utuh dan komprehensif dalam pembahasan pencatatan transaksi keuangan asuransi syariah. Regulasi ini adalah solusi terbaik untuk mewujudkan perusahaan asuransi syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang sesuai dengat syariat Islam. Berkaitan dengan pencatatannya, tentu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan merupakan panduan atau standar yang baik bagi laporan keuangan syariah, khususnya asuransi syariah. Pada bab ini penulis menyajikan beberapa temuan dan hasil penelitian yang berkaitan dengan penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan no. 101 mengenai Penyajian Laporan Keuangan Syariah, khususnya pada asuransi syariah. Kemudian penulis paparkan pula mengenai hasil wawancara dengan pihak yang berkaitan langsung dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan no.101 mengenai Penyajian Laporan Keuangan Syariah. Namun sebelum membahas lebih dalam tentang penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan no. 101 mengenai Penyajian Laporan Keuangan
57
Syariah, khususnya pada asuransi syariah, penulis akan memaparkan perincian komponen keuangan asuransi syariah secara singkat sebagai berikut: 1.
Laporan posisi keuangan (neraca) Laporan ini menonjolkan berbagai unsur posisi keuangan yang diperlukan bagi penyajian secara komprehensif, dengan mencakup pos-pos berikut:
Aset (kas dan setara kas, piutang kontribusi, piutang reasuransi, piutang murabahah,salam dan istishna, investasi pada entitas lain, properti investasi dan aset tetap dan akumulasi penyusutan).
Kewajiban/Liabilitas (penyisihan kontribusi yang belum menjadi hak, utang klaim, klaim yang sudah terjadi tetapi belum dilaporkan, bagian reasuransi dari pihak lain atas klaim yang masih harus dibayar, bagian peserta atas surplus underwriting dana tabarru’ yang masih harus dibayar, utang reasuransi, utang dividen, utang pajak).
Dana peserta (dana syirkah temporer mudharabah dan dana tabarru’)
2.
Ekuitas (modal disetor, tambahan disetor dan saldo laba)
Laporan surplus defisit underwriting dana tabarru’ Entitas asuransi syariah menyajikan laporan laba rugi peserta, dengan memperhatikan ketentuan dalam PSAK yang relevan, mencakup tetapi tidak terbatas pada:
58
Kontribusi bruto, bagian reasuransi atas kontribusi, perubahan kontribusi yang belum menjadi hak, penerimaan kontribusi untuk periode berjalan, pembayaran klaim bruto, bagian reasuransi dan pihak lain atas klaim bruto,perubahan klaim yang masih harus dibayar, perubahan bagian reasuransi atas klaim yang masih harus dibayar, penyisihan teknis, beban pengelolaan
asuransi,
pendapatan investasi,
surplus
atau defisit
underwriting dana tabarru’. 3.
Laporan perubahan dana tabarru’ Entitas asuransi syariah menyajikan laporan perubahan dana tabarru’ yang mencakup, tetapi tidak terbatas pada pos-pos berikut: Surplus atau defisit periode berjalan, bagian surplus yang didistribusikan ke peserta dan atau surplus yang tersedia untuk dana tabarru’, saldo awal, saldo akhir.
4.
Pada bagian ini ada perbedaan mengenai penyajian laporan laba rugi, yaitu:
Pada PSAK 101 edisi 20071 Pendapatan pengelolan asuransi, pendapatan pengelolaan investasi dana peserta, pendapatan pembagian surplus underwriting, pendapatan investasi, beban usaha, laba usaha, beban pajak dan laba neto.
1
Pada PSAK 101 edisi revisi 20112
Ikatan Akuntansi Indonesia, PSAK 101, Edisi 2007, h. 101.47
59
Pendapatan investasi
pengelolaan dana
peserta,
asuransi,
pendapatan
pendapatan
pengelolaan
pembagian
surplus
underwriting, pendapatan investasi, beban usaha, laba usaha, beban pajak, laba rugi, pendapatan komprehensif lain, laba komprehensif. 5.
Laporan perubahan ekuitas Laporan ini menyajikan hak redisual atas aktiva perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban. Entitas asuransi syariah menyajikan laporan perubahan ekuitas sesuai dengan PSAK yang relevan.
6.
Laporan arus kas Laporan ini berisi informasi aliran arus kas masuk dan aliran kas keluar dari suatu perusahaan selama periode tertentu dalam penyajiannya. Informasi ini diklarifikasi menurut jenis kegiatan yang menyebabkan terjadinya arus kas masuk dan arus kas keluar tersebut. Kegiatan perusahaan umumnya terdiri dari tiga jenis yaitu: kegiatan operasional, kegiatan investasi serta kegiatan keuangan.3
7.
Laporan sumber dan penggunaan dana zakat Laporan sumber dan penggunaan dana zakat merupakan salah satu komponen utama laporan keuangan yang harus disajikan oleh entitas syariah. Unsur dasar laporan sumber dana penggunaan zakat meliputi
2 3
Ikatan Akuntansi Indonesia, PSAK 101, Edisi Revisi 2011, h. 101.67 www.esharianomics.com
60
sumber dana, penggunaan dana selama suatu jangka waktu, serta saldo dana zakat yang menunjukkan dana zakat yang belum disalurkan pada tanggal tertentu. 8.
Laporan sumber dana dan penggunaan dana kebajikan Entitas menyajikan Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan sebagai komponen utama laporan keuangan, yang menunjukkan: sumber dana kebajikan berasal dari penerimaan: (i) infak; (ii) sedekah; (iii) hasil pengelolaan wakaf sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku; (iv) pengembalian dana kebajikan produktif; (v) denda; dan (vi) pendapatan non-halal. penggunaan dana kebajikan untuk: (i) dana kebajikan produktif; (ii) sumbangan; dan (iii) penggunaan lainnya untuk kepentingan umum. kenaikan atau penurunan sumber dana kebajikan; saldo awal dana penggunaan dana kebajikan; dan saldo akhir dana penggunaan dana kebajikan.4
9.
Catatan atas laporan keuangan Catatan atas Laporan Keuangan adalah catatan tambahan dan informasi yang ditambahkan ke akhir laporan keuangan untuk memberikan tambahan informasi kepada pembaca dengan informasi lebih lanjut. Catatan atas Laporan Keuangan membantu menjelaskan perhitungan item tertentu dalam laporan keuangan serta memberikan penilaian yang lebih komprehensif dari kondisi keuangan perusahaan. Catatan atas Laporan
4
http://sharianomics.wordpress.com
61
Keuangan dapat mencakup informasi tentang hutang , kelangsungan usaha, piutang, kewajiban kontinjensi, atau informasi kontekstual untuk menjelaskan angka-angka keuangan. 5 Berikut akan penulis paparkan penyajian laporan keuangan entitas asuransi syariah menurut PSAK 101 secara lengkap: 1) Penyajian Laporan Keuangan Syariah6 1. Ketentuan mengenai komponen dan ilustrasi laporan keuangan entitas asuransi syariah ini merupakan penambah dari komponen dan ilustrasi Laporan Keuangan Entitas Syariah yang telah ada. Ketentuan ini berlaku selaras dengan diberlakukannya PSAK 108: Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah yang berlaku efektif untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan entitas asuransi syariah pada atau setelah 1 Januari 2010. Komponen Laporan Keuangan 2. Laporan keuangan entitas asuransi syariah yang lengkap terdiri dari: (a) laporan posisi keuangan (neraca); (b) laporan surplus defisit underwriting dana tabarru’; (c) laporan perubahan dana tabarru’; (d) laporan laba rugi; (e) laporan perubahan ekuitas;
5 6
http://id.wikipedia.org/wiki/Catatan_atas_laporan_keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia, PSAK 101 Lampiran 2 Entitas Asuransi Syariah, Edisi 2007, h.101.1
62
(f) laporan arus kas; (g) laporan sumber dan penggunaan dana zakat; (h) laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan; dan (i) catatan atas laporan keuangan. 3.
Dalam hal pengelolaan asuransi syariah dilakukan oleh bukan entitas asuransi syariah, maka komponen laporan keuangannya mengacu ke PSAK yang relevan. (Perbankan Syariah yakni PSAK 101 Lampiran 1 atau A dan Ziswaf pada PSAK 109)
4.
Bagi entitas asuransi syariah yang memiliki kegiatan signifikan berkaitan dengan pengelolaan investasi terikat sebagai wakil dan atau pengelolaan investasi dengan pola bagi hasil, maka entitas asuransi syariah tersebut menyiapkan laporan di bawah ini yang relevan: (a) laporan perubahan dana investasi terikat; dan atau (b) laporan rekonsiliasi bagi hasil. Kedua komponen laporan keuangan di atas dapat dilihat di Lampiran 1.
Laporan Posisi Keuangan (Neraca) 5. Entitas asuransi syariah menyajikan laporan posisi keuangan (neraca), dengan memperhatikan ketentuan dalam PSAK yang relevan, mencakup tetapi tidak terbatas pada: Aset (a) kas dan setara kas; (b) piutang kontribusi;
63
(c) piutang reasuransi; (d) piutang: (i) murabahah; (ii) salam; (iii) istishna'; (e) investasi pada surat berharga; (f) pembiayaan: (i) mudharabah; (ii) musyarakah; (g) investasi pada entitas lain; (h) properti investasi; dan (i) aset tetap dan akumulasi penyusutan. Kewajiban (j) penyisihan kontribusi yang belum menjadi hak; (k) utang klaim; (l) klaim yang sudah terjadi tetapi belum dilaporkan; (m) bagian reasuransi dari pihak lain atas klaim yang masih harus dibayar; (n) bagian peserta atas surplus underwriting dana tabarru’ yang masih harus dibayar; (o) utang reasuransi; (p) utang dividen; dan (q) utang pajak.
64
Dana Peserta (r) dana syirkah temporer: mudharabah; dan (s) dana tabarru’. Ekuitas (t) modal disetor; (u) tambahan modal disetor; dan (v) saldo laba. Laporan Surplus Defisit Underwriting Dana Tabarru’ 6. Entitas asuransi syariah menyajikan laporan laba rugi peserta, dengan memperhatikan ketentuan dalam PSAK yang relevan, mencakup tetapi tidak terbatas pada: (a) kontribusi bruto; (b) bagian reasuransi atas kontribusi; (c) perubahan kontribusi yang belum menjadi hak; (d) penerimaan kontribusi untuk periode berjalan; (e) pembayaran klaim bruto; (f) bagian reasuransi dan pihak lain atas pembayaran klaim bruto; (g) perubahan klaim yang masih harus dibayar (outstanding claim); (h) perubahan bagian reasuransi atas klaim yang masih harus dibayar; (i) penyisihan teknis; (j) beban pengelolaan asuransi;
65
(k) pendapatan investasi; dan (l) surplus atau defisit underwriting dana tabarru’. 7. Entitas asuransi syariah menyajikan laporan perubahan dana tabarru’ yang mencakup, tetapi tidak terbatas, pada pos pos berikut: (a) surplus atau defisit periode berjalan; (b) bagian surplus yang didistribusikan ke peserta dan atau pengelola; dan (c) surplus yang yang tersedia untuk dana tabarru’. 8. Laporan laba rugi disusun dengan mengacu pada PSAK yang relevan. Entitas asuransi syariah menyajikan laporan laba rugi yang mencakup, tetapi tidak terbatas, pada pos-pos berikut: (a) pendapatan pengelolaan asuransi; (b) pendapatan pengelolaan investasi dana peserta; (c) pendapatan pembagian surplus underwriting; (d) pendapatan investasi; (e) beban usaha; (f) laba usaha; (g) beban pajak; dan (h) laba neto. Laporan Perubahan Ekuitas 9. Entitas asuransi syariah menyajikan laporan perubahan ekuitas sesuai dengan PSAK yang relevan. Laporan Arus Kas
66
10. Entitas asuransi syariah menyajikan laporan arus kas dengan mengacu ke PSAK yang relevan. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat 11. Entitas asuransi syariah menyajikan laporan sumber dan penggunaan dana zakat sesuai PSAK 101 dan Ilustrasi pada Lampiran1. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan 12. Entitas asuransi syariah menyajikan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan sesuai PSAK 101 dan Ilustrasi pada Lampiran 1. Catatan atas Laporan Keuangan 13. Entitas asuransi syariah menyajikan catatan atas laporan keuangan sesuai PSAK 101 dan PSAK yang terkait. 2) Penyajian Laporan Keuangan Syariah7 LAMPIRAN B LAPORAN KEUANGAN ENTITAS ASURANSI SYARIAH Komponen Laporan Keuangan B01. Laporan keuangan entitas asuransi syariah yang lengkap terdiri dari: (a) laporan posisi keuangan; (b) laporan surplus defisit underwriting dana tabarru’; (c) laporan perubahan dana tabarru’; (d) laporan laba rugi komprehensif; (e) laporan perubahan ekuitas; 7
Ikatan Akuntansi Indonesia,PSAK 101 Edisi Revisi 2011, h. 101.61
67
(f) laporan arus kas; (g) laporan sumber dan penggunaan dana zakat; (h) laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan; dan (i) catatan atas laporan keuangan. B02. Dalam hal pengelolaan asuransi syariah dilakukan oleh bukan entitas asuransi syariah, maka komponen laporan keuangannya mengacu ke SAK yang relevan. B03. Bagi entitas asuransi syariah yang memiliki kegiatan signifikan berkaitan dengan pengelolaan investasi terikat sebagai wakil dan atau pengelolaan investasi dengan pola bagi hasil, maka entitas asuransi syariah tersebut menyiapkan laporan di bawah ini yang relevan: (a) laporan perubahan dana investasi terikat; dan atau (b) laporan rekonsiliasi bagi hasil. Kedua komponen laporan keuangan di atas dapat dilihat di Lampiran A Laporan Posisi Keuangan B04. Entitas asuransi syariah menyajikan laporan posisi keuangan, dengan memperhatikan ketentuan dalam SAK yang relevan, mencakup tetapi tidak terbatas pada: Aset (a) kas dan setara kas; (b) piutang kontribusi; (c) piutang reasuransi;
68
(d) piutang; (i) murabahah; (ii) salam; (iii) istishna’; (e) investasi pada surat berharga; (f) pembiayaan; (i) mudharabah; (ii) musyarakah; (g) investasi pada entitas lain; (h) properti investasi; (i) aset tetap dan akumulasi penyusutan. Liabilitas (a) penyisihan kontribusi yang belum menjadi hak; (b) utang klaim; (c) klaim yang sudah terjadi tetapi belum dilaporkan; (d) bagian reasuransi dari pihak lain atas klaim yang masih harus dibayar; (e) bagian peserta atas surplus underwriting dana tabarru’ yang masih harus dibayar; (f) utang reasuransi; (g) utang dividen; (h) utang pajak. Dana peserta
69
(a) dana syirkah temporer (mudharabah); (b) dana tabarru’. Ekuitas (a) modal disetor; (b) tambahan modal disetor; (c) saldo laba. Laporan Surplus Defisit Underwriting Dana Tabarru’ B05. Entitas asuransi syariah menyajikan laporan laba rugi peserta, dengan memperhatikan ketentuan dalam SAK yang relevan, mencakup tetapi tidak terbatas pada: (a) kontribusi bruto; (b) bagian reasuransi atas kontribusi; (c) perubahan kontribusi yang belum menjadi hak; (d) penerimaan kontribusi untuk periode berjalan; (e) pembayaran klaim bruto; (f) bagian reasuransi dan pihak lain atas pembayaran klaim bruto; (g) perubahan klaim yang masih harus dibayar (outstanding claim); (h) perubahan bagian reasuransi atas klaim yang masih harus dibayar; (i) penyisihan teknis; (j) beban pengelolaan asuransi; (k) pendapatan investasi; (l) surplus atau defisit underwriting dana tabarru’.
70
Laporan Perubahan Dana Tabarru' B06. Entitas asuransi syariah menyajikan laporan perubahan dana tabarru’ yang mencakup, tetapi tidak terbatas, pada pos pos berikut: (a) surplus atau defisit periode berjalan; (b) bagian surplus yang didistribusikan ke peserta dan atau; (c) surplus yang yang tersedia untuk dana tabarru’; (d) saldo awal; (e) saldo akhir. Laporan Laba Rugi Komprehensif B07. Laporan laba rugi komprehensif disusun dengan mengacu pada SAK yang relevan. Entitas asuransi syariah menyajikan laporan laba rugi yang mencakup, tetapi tidak terbatas, pada pos-pos berikut: (a) pendapatan pengelolaan asuransi; (b) pendapatan pengelolaan investasi dana peserta; (c) pendapatan pembagian surplus underwriting; (d) pendapatan investasi; (e) beban usaha; (f) laba usaha; (g) beban pajak; (h) laba rugi; (i) pendapatan komprehensif lain; (j) laba komprehensif.
71
Laporan Perubahan Ekuitas B08. Entitas asuransi syariah menyajikan laporan perubahan ekuitas sesuai dengan SAK yang relevan. Laporan Arus Kas B09. Entitas asuransi syariah menyajikan laporan arus kas sesuai dengan SAK yang relevan. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat B10. Entitas asuransi syariah menyajikan laporan sumber dan penggunaan dana zakat sesuai Lampiran A paragraf A16. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan B11. Entitas asuransi syariah menyajikan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan sesuai dengan Lampiran A paragraf A17.Catatan atas Laporan Keuangan B12. Entitas asuransi syariah menyajikan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan PSAK 101 dan SAK yang relevan 1. Laporan Keuangan PT. Asuransi Takaful Keluarga Tahun 2011 Untuk laporan keuangan tahun 2011, sesuai dengan PSAK yang dirujuk adalah PSAK 101 edisi 2007. Berikut komponen laporan keuangan entitas asuransi syariah yang lengkap. LAPORAN POSISI KEUANGAN
72
LAPORAN SURPLUS DEFISIT UNDERWRITING DANA TABARRU LAPORAN PERUBAHAN DANA TABARRU LAPORAN LABA RUGI
Pada tahun 2011 PT. Asuransi Takaful Keluarga mencantumkan Laporan Perubahan Dana Tabarru’ pada laporan keuangannya. Pada laporan keuangan PT. Asuransi Takaful Keluarga pada tahun 2011 telah dilakukan pemisahan antara dana perusahaan dan dana peserta. 2. Laporan Keuangan PT. Asuransi Takaful Keluarga Tahun 2012 Untuk laporan keuangan PT. Asuransi Takaful Keluarga pada tahun 2012, acuan atau rujukan yang dipakai adalah PSAK 101 edisi revisi 2011. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai temuan penulis, ada baiknya kembali penulis memaparkan komponen laporan keuangan yang lengkap bagi entitas asuransi syariah, sesuai dengan PSAK 101 (revisi 2011). LAPORAN POSISI KEUANGAN LAPORAN SURPLUS DEFISIT UNDERWRITING DANA TABARRU LAPORAN PERUBAHAN DANA TABARRU LAPORAN LABA RUGI LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF
73
Berikut komponen laporan keuangan tahun 2012 yang disajikan oleh PT. Asuransi Takaful Keluarga. LAPORAN POSISI KEUANGAN LAPORAN SURPLUS DEFISIT UNDERWRITING DANA TABARRU LAPORAN PERUBAHAN DANA TABARRU LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF
Dari gambaran tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa PT. Asuransi Takaful Keluarga menggabungkan pos Laporan Laba Rugi dengan Laba Rugi Komprehensif, dan ini diperbolehkan menurut PSAK 101 revisi 2011. Kemudian PT. Asuransi Takaful Keluarga telah mengganti kata-kata Kewajiban menjadi Liabilitas pada laporan keuangan pada tahun 2012, ini telah sesuai PSAK 101 revisi 2011. PT. Asuransi Takaful Keluarga telah pula mengganti kata-kata Neraca menjadi Laporan Posisi Keuangan pada komponen laporan keuangannya sesuai dengan PSAK 101 revisi 2011. PT. Asuransi Takaful Keluarga telah memisahkan antara dana perusahaan dengan dana peserta.
B. Hasil Wawancara
74
Setelah penulis memaparkan hasil penelitian terkait susunan atau penyajian laporan keuangan pada tahun 2011 dan 2012, kini saatnya penulis memaparkan hasil wawancara dengan pihak PT. Asuransi Takaful Keluarga terkait penelitian ini. Narasumber bernama Bapak Saroyo, yang merupakan Kepala Bagian Akuntansi, PT. Asuransi Takaful Keluarga. 1. Apakah PT. Asuransi Takaful Keluarga telah menerapkan PSAK 101 (revisi 2011) mengenai Penyajian Laporan Keuangan Syariah, pada laporan keuangannya? Tentu saja kami sebagai asuransi yang berbasis syariah menerapkan PSAK 101 pada laporan keuangan PT. Asuransi Takaful Keluarga8. 2. Sesuai dengan revisi PSAK 101 pada tahun 2011, terdapat penambahan yakni pada penyajian Laporan Laba Rugi Komprehensif. Apakah PT. Asuransi Takaful Keluarga telah menerapkannya? Kami telah menerapkan Laporan Laba Rugi Komprehensif pada laporan keuangan tahun 2012. 3. Adakah dalam laporan keuangan PT. Asuransi Takaful Keluarga Laporan Perubahan Dana Tabarru’? Kami telah menerapkan Laporan Perubahan Dana Tabarru’, baik laporan keuangan tahun 2011 dan 2012. Penulis juga melakukan wawancara kepada salah seorang anggota IAI (Ikatan Akuntan Indonesia), yang bernama Annisa Rizkyana. 8
Hasil wawancara dengan PT. Asuransi Takaful Keluarga, 16 April 2014, 16.00
75
1. Maaf, saya mau tanya . Apakah acuan laporan keuangan asuransi syariah? Terima kasih banyak sebelumnya. Acuan untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan asuransi syariah adalah PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah dan PSAK 108: Asuransi Transaksi Syariah. Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) memiliki fungsi yang berbeda dengan regulator. DSAS menuangkan konsep penyusuan dan penyajian laporan keuangan syariah dalam PSAK Syariah dan KDPPLK Syariah. Fungsi pengaturan dan pemberian sanksi entitas mutlak sepenuhnya dilakukan oleh regulator. Saran saya silahkan baca mengenai UU pelaporan keuangan atau UU mengenai asuransi syariah, KDPPLK Syariah dan PSAK 101 agar dapat lebih memahami permasalahan anda. Karena dalam PSAK dan KDPPLK Syariah telah jelas diungkapkan bahwa DSAS hanya memiliki fungsi penyusun perlakuan akuntansi syariah di Indonesia.9 2. Adakah sanksi bagi perusahaan asuransi syariah yang tidak menerapkan PSAK 101? Mengenai sanksi bagi perusahaan asuransi syariah yang menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan tidak sesuai dengan PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah. Ø PSAK 101 Paragaf 01 tentang Tujuan PSAK 101 menyebutkan bahwa, 9
Hasil wawancara dengan IAI, 10 Februari, 09.59 AM
76
01. Pernyataan ini menetapkan dasar dalam penyajian laporan keuangan bertujuan umum untuk entitas syariah yang selanjutnya disebut ”laporan keuangan” supaya dapat dibandingkan baik dengan laporan keuangan periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan entitas syariah lain. Pernyataan ini mengatur persyaratan dalam penyajian laporan keuangan, struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimal isi laporan keuangan. Dengan demikian jelas bahwa PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah tidak mengatur mengenai sanksi bagi entitas yang menyusun dan menyajikan laporan keuangan tidak sesuai dengan PSAK 101. Hal ini dikarenakan PSAK 101 mengatur tentang persyaratan penyajian laporan keuangan, struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimal isi laporan keuangan. Mengenai tidak adanya sanksi atau teguran atas hal tersebut. Ø Dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah (KDPPLKS) pada Paragraf 01 dan 05 disebutkan bahwa, Tujuan dan Peranan 01. Kerangka dasar ini menyajikan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi para penggunanya. Tujuan kerangka dasar ini adalah untuk digunakan sebagai acuan bagi: (a) penyusun standar akuntansi keuangan syariah, dalam pelaksanaan tugasnya;
77
(b) penyusun laporan keuangan, untuk menanggulangi masalah akuntansi syariah yang belum diatur dalam standar akuntansi keuangan syariah; (c) auditor, dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum; dan (d) para pengguna laporan keuangan, dalam menafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan syariah. Ø Ruang Lingkup 05. Kerangka dasar ini membahas: (a) tujuan laporan keuangan; (b) karakteristik kualitatif yang menentukan manfaat informasi dalam laporan keuangan; dan (c) definisi, pengakuan, dan pengukuran unsur-unsur yang membentuk laporan keuangan. Berdasarkan paragraf 01 dan 05 tersebut, SAK Syariah tidak mengatur tentang sanksi atas entitas yang menyusun dan menyajikan laporan keuangan tidak sesuai dengan PSAK 101 ataupun KDPPLK Syariah. Pendapat atas kesesuaian laporan keuangan dengan prinsip syariah hanya diberikan oleh auditor dalam opini audit. Sedangkan untuk sanksi akan diberikan oleh regulator.10
10
Hasil wawancara dengan IAI, 6 Februari, 10.02 AM.
79
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan 1. PT. Asuransi Takaful Keluarga bisa dikatakan telah menerapkan PSAK 101 mengenai Penyajian Laporan Keuangan Syariah, baik PSAK no. 101 edisi tahun 2007 dan PSAK 101 edisi revisi tahun 2011. 2. Mengenai sejauh mana penerapan PSAK 101 (revisi 2011) oleh PT. Asuransi Takaful Keluarga, berikut pemaparannya. Tabel .4 Perbandingan Laporan Keuangan Tahun 2011 dan 2012 Dalam Penerapan PSAK 101 Laporan Keuangan PT. Asuransi
Laporan Keuangan PT. Asuransi
Takaful Keluarga Tahun 2011
Takaful Keluarga Tahun 2012
Terdapatnya Laporan Perubahan
Terdapatnya Laporan Perubahan
Dana Tabarru’ pada komponen
Dana Tabarru’ pada komponen
laporan keuangan pada tahun 2011
laporan keuangan pada tahun 2012
Sudah ada pemisahan terhadap dana Terdapatnya Laporan Laba Rugi perusahaan dan dana peserta
Komprehensif Telah berubahnya istilah Neraca menjadi Laporan Posisi Keuangan
80
Telah berubahnya istilah Kewajiban menjadi Liabilitas Sudah ada pemisahan terhadap dana perusahaan dan dana peserta
B.
Saran Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang dilakukan serta difokuskan pada PT. Asuransi Takaful Keluarga mengenai Analisis Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 101 revisi 2011 mengenai Penyajian Laporan Keuangan Syariah, penulis memaparkan beberapa saran sebagai berikut: 1.
PSAK Asuransi Syariah adalah peraturan yang berkekuatan hukum tetap. Fenomena ini berimbas pada perusahaan asuransi syariah yang harus menerapkan PSAK 101 mengenai Penyajian Laporan Keuangan Syariah dengan sebaik mungkin. Sejatinya, pihak lembaga terkait dengan entitas harus memiliki hubungan yang lebih memperhatikan penerapan PSAK Asuransi Syariah untuk menuju kearah yang lebih baik. Karena yang namanya “standar” dapat kita artikan sebagai acuan atau minimalnya. Maka entitas asuransi syariah seharusnya benar-benar mengacu pada PSAK Asuransi Syariah, dalam hal ini paling tidak minimal mengikuti apa yang ada pada PSAK Asuransi Syariah (termasuk PSAK 101
81
mengenai Penyajian Laporan Keuangan Syariah). Sampai saat ini PT. Asuransi Takaful Keluarga melaksanakannya dengan baik. 2.
Pemahaman bagi perusahaan asuransi syariah akan pentingnya penerapan PSAK 101 mengenai Penyajian Laporan Keuangan Syariah. Karena dengan pesatnya perkembangan asuransi syariah, tentu pencatatan laporan keuangan menjadi semakin kompleks dan lebih lengkap.
82
DAFTAR PUSTAKA
Agustianto dan Lutfi T Rizki. Fiqih Perencanaan Keuangan Syariah. Jakarta: Muda Mapan Publishing, 2010.
Al Arif, M.Nur Rianto. Teori Mikro Ekonomi: Suatu Perbandingan Ekonomi islam dan Ekonomi Konvensional. Jakarta: Kencana, 2010.
Ali, AM. Hasan. Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam: Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis, dan Praktis. Jakarta: Kencana, 2004 Amin, Ma’aruf dan Muhammad Syakir Sula. Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional, Cet I. Jakarta: Gema Insani Pers,2004.
Aminoto, Cokro. Cara Mudah Menulis Proposal Penelitian. Jakarta: M Publishing, 2013
Amrin, Abdullah. Asuransi Syariah, Keberadaan dan Kelebihannya Ditengah Asuransi Konvensional. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2006
Darmadi, Herman. Manajemen Asuransi. Bumi Aksara: Jakarta, 2000
Fatwa DSN No.21/DSN-MUI/X/2001, Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.
Harahap, Sofyan Safri. Akuntansi Islam. Jakarta: BUMI AKSARA ,1997.
Harahap, Sofyan Syafri. Akuntansi dan Nilai Islam. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004
83
Harahap, Sofyan Safri dkk. Akuntansi Asuransi Syariah, Antara Teori dan Praktek. Jakarta: Insco Consulting,2007. Ikatan Akuntansi Indonesia. ”Prinsip Akuntansi”. Artikel diakses pada 12 Januari 2014 dari http://www.iaiglobal.or.id/prinsip_akuntansi/exposure.php?id=0
Ikatan Akuntansi Indonesia. PSAK 101. Edisi 2007
Ikatan Akuntansi Indonesia. PSAK 101. Edisi Revisi 2011
Ikatan Akuntansi Indonesia. Standar Akuntansi Keuangan. Jakarta: IAI, 2009
Iqbal, Muhaimin. Asuransi Umum Syariah Dalam Praktik. Jakarta: Gema Insani Pers, 2005
J.Moleong, Lexy. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007
Muhammad. Penghantar Akuntansi Syariah, Jakarta: Salemba Empat,2002. Muhammad. Prinsip – Prinsip Akuntansi Dalam Al-Qur’an. Jakarta: UII Press, 2000. Okezone. ”Peluang Karier Terhadap Industri Asuransi Menjanjikan”. Artikel diakses pada 17 januari 2014 dari http://kampus.okezone.com/read/2013/12/31/373/919813/peluang-karierindustri-asuransi-menjanjikan
Rahardjo, M.Dawan. Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi. Jakarta: LSAF,1999.
84
Ramli, Hasbi. Teori Dasar Akuntansi Syariah. Jakarta: Renaisan, 2005. Republika. ”Berita Ekonomi Syariah”. Artikel diakses pada 12 Januari 2014 dari http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/syariahekonomi/13/07/31/mqsch9ojkberkomitmenkembangkankeuangansyariah
Salim, Abbas. Asuransi dan Manajemen Risiko. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005
Sevila, Consuelo G. Penghantar Metode Penelitian. Jakarta: UI-PRESS, 1993.
Sholihin, Ahmad Ifham. Buku Pintar Ekonomi Syariah. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama,2010.
Siddiqi, Muhammad N. Muslim Economic Thingking: A Survey of Contemporary Literatur. Jeddah: The Islamic Foundation, 1981.
Soeratno dan Lincolin Arsyad. Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis. Yogyakarta: Unit dan Percetakan (UPP) Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2003.
Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif,Kualitatif,dan R&D. Bandung: Alfabeta,2011.
Sula, Muhammad Syakir. Asuransi Syariah (life and general). Jakarta: Gema Insani Pers, 2004 Takaful Umum. ”Berita Terkini”. Artikel diakses pada 10 Januari 2014 dari http://www.takafulumum.co.id/index.php/in/berita-terkini/228-asuransisyariah-tumbuh-40-persen-2013
Triyuwono, Iwan. Paradigma Akuntansi Syariah. Jakarta: Grafindo, 2004
85
Undang-Undang No.9 Tahun 1992, Tentang Usaha Perasuransian.
Warsono, Sony dkk. Akuntansi Itu Ternyata Logis dan Mudah. Yogyakarta: Asgard Chapter,2009.
Wasilah, Sri Nurhayati. Akuntansi Syariah di Indonesia. Jakarta: Salemba Empat, 2008
Yafie, Ali. Asuransi Dalam Pandangan Syariat Islam. Mizan: Bandung,1994
86
LAMPIRAN DATA SKRIPSI: SURAT KETERANGAN PENELITIAN LAPORAN KEUANGAN PT. ASURANSI TAKAFUL KELUARGA PSAK 101 EDISI REVISI 2011 HASIL
WAWANCARA
DENGAN
PT.
ASURANSI
TAKAFUL
(IKATAN
AKUNTAN
KELUARGA HASIL
WAWANCARA
INDONESIA)
DENGAN
IAI
