PERLINDUNGAN HAK KESEHATAN NARAPIDANA DALAM PANDANGAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PEMUDA TANGERANG (ANALISIS YURIDIS UU NO 12 TAHUN 1995). SKRIPSI Diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Syariah (S.Sy)
Oleh: WAWAN SOLIHIN NIM: 1111045100015
KONSENTRASI KEPIDANAAN ISLAM PROGRAM STUDI JINAYAH SIYASAH FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 2015/1436 H
ABSTRAK
WAWAN SOLIHIN, NIM 1111045100015, Judul Skripsi: “Perlindungan Hak Kesehatan Narapidana Dalam Pandangan Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pemuda Tangerang (Analisis Yuridis UU No 12 Tahun 1995)”. Konsentrasi Kepidanaan Islam, Program Studi Jinayah Siyasah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perlindungan hak kesehatan fisik narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pemuda Tangerang berdasarkan UU No 12 Tahun 1995 dan Hukum Pidana Islam. Hal ini dilakukan dengan mengkaji perlindungan hak kesehatan fisik narapidana tersebut berdasarkan hukum positif dan hukum pidana Islam. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian hukum empiris sosiologis, dengan melihat dari segi Undang-Undang No 12 Tahun 1995 dan fakta sesungguhnya di lapangan yaitu berupa pelaksanaan hak kesehatan tersebut di Lembaga Pemasyarakatan. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan normatif yaitu Undang-Undang No 12 Tahun 1995 dan pendekatan empiris yaitu pelaksanaan perlindungan kesehatan fisik di Lapas Kelas IIA Pemuda Tangerang. Sedangkan jenis penelitiannya berupa analisis kualitatif deskriptif yaitu menggambarkan tentang suatu fenomena yang datanya diambil melalui buku-buku literatur, peraturan Undang-Undang yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, wawancara dengan Kasi Binapi, penjaga Lapas, dokter Lapas, dan beberapa narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pemuda Tangerang. Hasil penelitian menunjukan bahwa perlindungan hak kesehatan fisik narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pemuda Tangerang sudah sesuai dengan Undang-Undang No 12 Tahun 1995 dan hukum pidana Islam yaitu Al-Maqasid Al-Syari’ah yakni Hifzh al-nafsi (memelihara jiwa). Hal itu terlihat dari pelayanan kesehatan dari pihak Lapas yang cukup baik terhadap narapidana yang sakit, baik itu sakit ringan maupun sakit berat. Sarana prasarananya pun sudah lengkap mulai dari program penyuluhan kesehatan, pengecekan kesehatan, asupan makan yang bergizi, alat-alat kesehatan, obatobatan, tim medis serta kebersihan di Lapas tersebut terjaga dengan baik dan bersih. Sehingga tidak ada narapidana yang meninggal karena sakit di dalam Lapas.
Pembimbing : Dr. H. M. Nurul Irfan, M. Ag
i
KATA PENGANTAR
Alhamdulillah wasyukurillah, segala puja dan puji
syukur penulis
panjatkan kehadirat Allah SWT. Dengan kuasa-Nya kita dapat bernafas, bergerak, berfikir dan hidup dengan penuh makna dan kebahagiaan atas nikmat yang indah. Dengan penuh keikhlasan, Penulis bersyukur atas kehidupan yang telah diberi. Alhamdulillah Allah SWT telah memberikan kita potensi berfikir, bertindak, berusaha, dan berjuang. Sholawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nabi yang telah membawa umat Islam dari zaman Jahiliyah menuju zaman Islamiyah yang seperti sekarang ini. Kesejahteraan dan keselamatan semoga selalu tercurahkan untuknya, para keluarga, seluruh sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, penulis panjatkan kepada Allah SWT. Tidak ada kemampuan melainkan apa yang telah Allah SWT berikan, atas Ridha-Nya pula disertai dengan kesungguhan, maka penulis dapat menyelesaikan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan mencapai gelar (S1) Sarjana Strata Satu di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan menghasilkan sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang penulis angkat dengan judul: “Perlindungan Hak Kesehatan Narapidana Dalam Pandangan Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pemuda Tangerang (Analisis Yuridis UU No 12 Tahun 1995)”.
ii
Selama pembuatan skripsi ini tidak sedikit kesulitan dan kendala yang dialami penulis, Namun berkat kesungguhan hati dan kerja keras disertai dorongan dan bantuan dari semua pihak, maka semua kesulitan dan kendala itu dapat diatasi dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu penulis memanjatkan syukur yang sedalam-dalam kehadirat Allah SWT dan mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga serta menyampaikan penghargaan yang setinggitingginya kepada semua pihak yang telah membantu terselesainya skripsi ini: Dr. H. M. Nurul Irfan M. Ag. Yang dengan tulus, ikhlas dan penuh perhatian telah membimbing, mengarahkan dan memberi petunjuk-petunjuk serta nasihat-nasihat yang sangat berharga kepada penulis. Selanjutnya ucapan terima kasih penulis sampaikan pula kepada yang terhormat. 1. Bapak Prof. Dr. Dede Rosyada, MA. Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2. Bapak Dr. Asep Saepudin Jahar, MA. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, beserta para pembantu Dekan. 3. Ibu Dra. Hj. Maskufa. M.Ag Ketua Program Studi Jinayah Siyasah jurusan Kepidanaan Islam dan kepada ibu Rosdiana MA, Sekretaris Program Studi Kepidanaan Islam. 4. Bapak H. Qosim Arsyadani S.Ag.,MA Dosen Akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis. 5. Bapak Dr. H.M. Nurul Irfan, M, Ag. sebagai dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan serta saran kepada penulis. iii
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, beserta seluruh karyawan di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 7. Pihak perpustakaan umum dan perpustakaan fakultas syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 8. Kepala Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Provinsi Banten yang
telah
memberikan
perizinan
untuk
meneliti
di
Lembaga
Pemasyarakatan Kelas IIA Pemuda Tangerang. 9. Ketua Lapas Kelas IIA Pemuda Tangerang dan para petugas yang telah memberikan izin penulis untuk mengadakan penelitian dan memperoleh informasi, tidak lupa juga rekan-rekan narapidana di Lapas Kelas IIA Pemuda Tangerang yang telah memberikan informasi kepada penulis. 10. Bapak dan ibuku yang tercinta, bapak H. Sulhi dan Ibu Hj. Marhati’ah yang telah berusaha payah membesarkan dan mengarahkan pendidikan penulis, sehingga tanpa hal tersebut sulit kiranya penulis dapat mencapai apa yang diperoleh saat ini. Terima kasih telah memberikan kasih sayang, doa, motivasi, semangat dan pengorbanan sepanjang masa hingga sekarang anakmu dapat menuntut ilmu hingga jenjang saat ini. 11. Untuk kakakku Suherman SE, Sukmariah, Edi Suaedi, Wati, Umi Kulsum yang telah mendukung untuk menyelesaikan Studi di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan adikku Mursi dan Feri Setiawan yang telah memberi semangat dan inspirasi. 12. Neng Novi Mela Yuliani S. Pd. Yang selalu sabar menemani, memberi semangat dan motivasi di saat pembuatan skripsi ini. iv
13. Keluarga (Ikatan Remaja Masjid Fathulah) IRMAFA yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah membantu serta bertukar fikiran baik selama belajar hingga detik-detik pelaksanaan wisuda. 14. Sahabat-sahabat Jurusan Pidana Islam angkatan 2011 yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah memotivasi untuk terselesainya skripsi. 15. Teman-teman Keluarga Mahasiswa Cilegon (KMC) yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah memotivasi untuk terselesainya skripsi. 16. Semua pihak yang telah membantu dalam kelancaran penyusunan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu, semoga semua kebaikan yang telah diberikan mendapatkan ganjaran yang setimpal serta selalu mendapat ridha Allah SWT dan keberkahannya Rasulullah SAW. penulis sangat menyadari keterbatasan kemampuan penulis, serta mengakui sifat kemanusiaan yang banyak kekurangan dan kesalahan. Segala petunjuk dari para pembaca sangat diharapkan demi pembenaran dan kesempurnaan skripsi ini dan semoga membawa manfaat khususnya bagi penulis dan para pembaca aamiin. Mengakhiri kata pengantar ini, penulis berdoa semoga partisipasi aktif semua pihak yang tersebut di atas dan yang tidak dapat disebutkan, benar-benar menjadi bagian dari rangkaian amal mereka, Aamiin.
Jakarta, Maret 2015
Wawan Solihin 1111045100015 v
DAFTAR ISI
Halaman Judul Lembar Pengesahan Pembimbing Surat Pernyataan Karya Ilmiah Abstrak ............................................................................................................... ... i Kata Pengantar .................................................................................................... . ii Daftar Isi ............................................................................................................... vi BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah ..................................................................... 1 B. Pembatasan Masalah dan Perumusan Masalah …………………… . 15 C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ………………… ............................. 16 D. Tinjauan (Review) Kajian Terdahulu ............................................ .... 17 E. Metode Penelitian ........................................................................... ... 18 F. Sitematika Penulisan ........................................................................ . 22 BAB II HAM DAN KONSEP PERUNDANG-UNDANGAN NARAPIDANA BERDASARKAN UU NO 12 TAHUN 1995 DAN HUKUM PIDANA ISLAM A. Hakikat Hak Asasi Manusia ............................................................... 25 1. Pengertian Hak Asasi Manusia .................................................. . 25 2. Hak Asasi Manusia Menurut Islam ............................................. . 27 3. Jenis-jenis Hak Asasi Manusia Dalam Islam ............................... 29 4. Sejarah Hak Asasi Manusia ........................................................ . 33
vi
5. Jenis-jenis Hak Asasi Manusia ................................................... . 35 B. Hakikat Perlindungan Hak Narapidana ............................................ . 38 C. Konsep Perundangan Terhadap Narapidana Menurut UU No 12 Tahun 1995 .................................................................................................. . 40 1. Hakikat Narapidana .................................................................... . 40 2. Hak-Hak Narapidana ................................................................... . 41 D. Perlindungan Hak Kesehatan Narapidana Menurut Hukum Pidana Islam dan UU No 12 Tahun 1995 ................................................ ..... 42 1. Perlindungan Hak Kesehatan Narapidana Menurut UU No 12 Tahun 1995 .................................................................................. . 43 2. Perlindungan Hak Kesehatan Narapidana Menurut Hukum Islam ..................................................................................................... .. 45 BAB III
DESKRIPSI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PEMUDA TANGERANG DAN KASUS PELANGGARAN HAK NARAPIDANA A. Deskripsi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pemuda Tangerang ..................................................................................................... .. 48 B. Keadaan Bangunan ...................................................................... . 49 C. Tinjauan Historis ......................................................................... . 50 D. Tugas Pokok dan Fungsi ............................................................ . 51 E. Struktur Organisasi ...................................................................... . 52 F. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran ..................................................... 53 G. Indikator Keberhasilan ................................................................ . 55
vii
H. Jumlah Narapidana Keseluruhan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pemuda Tangerang ....................................................... 56 I. Sarana Prasarana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pemuda Tangerang ..................................................................................... 56 J. Sarana Kesehatan Alat Medis, Obat-obatan, Ruangan, Alur Berobat ....................................................................................................... 57 K. Kondisi Saat Ini ........................................................................... 59 L. Kasus Pelanggaran Hak Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pemuda Tangerang ....................................................... 61
BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PERLINDUNGAN KESEHATAN NARAPIDANA A. Kajian Pelaksanaan Hak Kesehatan Fisik Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pemuda Tangerang Menurut UU No 12 Tahun 1995 ................................................................................... 62 1. Pelayanan Kesehatan .............................................................. 64 2. Asupan Makanan .................................................................... 72 3. Akses Kesehatan ..................................................................... 74 4. Kebersihan .............................................................................. 75 5. Olahraga ................................................................................. 76 B. Kajian Pelaksanaan Hak Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pemuda Tangerang Menurut Hukum Pidana Islam .... 76. C. Temuan Penelitian ........................................................................ 80
viii
BAB V PENUTUP A. Kesimpulan ....................................................................................... 82 B. Saran .................................................................................................. 83 DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN
ix
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Manusia sejak lahir tentunya saling membutuhkan satu sama lain karena manusia merupakan makhluk sosial. Oleh karena itu, manusia harus mengetahui tata cara dalam kehidupan bermasyarakat
agar mampu
menciptakan kehidupan yang damai dan tentram. Dalam kehidupan bermasyarakat, tentunya akan diatur oleh hukum yang berlaku di negara tersebut, sehingga masyarakat harus tunduk terhadap hukum tanpa terkecuali. Hukum berfungsi untuk mengatur tata cara penyelenggaraan negara, seperti yang dinyatakan oleh Teguh Prasetyo dalam buku yang berjudul Hukum Pidana menyatakan bahwa tujuan hukum pidana yaitu: 1. Untuk menakut-nakuti setiap orang jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik (Aliran klasik) 2. Untuk mendidik orang yang telah pernah melakukan perbuatan tidak baik menjadi
baik
dan
dapat
diterima
kembali
dalam
kehidupan
lingkungannya (Aliran modern). 1 Dari tujuan di atas, dapat diketahui bahwa hukum bertujuan untuk mencegah seseorang agar tidak melakukan kejahatan, sehingga seseorang yang telah melakukan kejahatan tersebut mampu menyadari serta kembali lagi untuk
1
. Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2012, cet - 3 h. 14
1
2
melakukan perbuatan yang lebih baik, dan dapat bersatu kembali dengan lingkungan masyarakat. Pada saat ini, di Indonesia sedang berlangsung usaha untuk memperbaharui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai bagian dari usaha pembaharuan hukum Nasional
yang menyeluruh. Usaha
pembaharuan itu dilakukan, tidak hanya karena alasan bahwa KUHP yang sekarang ini diberlakukan dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan perkembangan masyarakat, akan tetapi karena KUHP tersebut tidak lebih dari produk warisan penjajahan Belanda yang tidak sesuai dengan pandangan hidup bangsa Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Seperti yang dinyatakan oleh Jimmly Ashidiqqie dalam bukunya yang berjudul Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia bahwa “Perlunya KUHP itu diperbaharui bertolak dari alasan-alasan yang bersifat praktis, filosofis, sosiologis, dan bahkan alasan yang bersifat praktis karena adanya kebutuhan dalam praktik”.2 Maka dari itu hukum yang telah ditetapkan dalam KUHP perlu diadakan pembaharuan dan dikodifikasi mengikuti perkembangan zaman, sehingga manusia bisa mengetahui dan mentaati peraturan-peraturan baru tersebut, dimana peraturan tersebut lebih baik dibandingkan KUHP yang lama. Pembangunan di bidang hukum merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dengan pembangunan manusia seutuhnya, untuk itu usaha pembangunan di bidang hukum perlu terus ditingkatkan. Harus disadari bahwa pembangunan hukum merupakan salah satu sarana untuk terwujudnya sistem 2
. Jimly Asshiddiqie, Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Bandung: Angkasa 1996,
h. 1
3
hukum dan produk hukum yang dapat mengayomi dan memberikan landasan hukum bagi masyarakat dan pembangunan itu sendiri. Hukum adalah perlindungan bagi para individu agar ia tidak diperlakukan semena-mena di satu pihak ke pihak yang lain. Hukum merupakan perlindungan bagi masyarakat dan negara agar tidak ada seorangpun yang melanggar ketentuan-ketentuan yang telah disepakati bersama. Oleh karena itu, hukum bukan saja merupakan salah satu jaminan perlindungan terhadap individu agar tidak diperlakukan semena-mena, tetapi juga merupakan alat pengatur antar hak dan kewajiban serta antara kewajiban dan ketertiban. Sehubungan dengan hal tersebut, maka alat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya bukan semata-mata bertolak pada ketentuan yang berlaku, tetapi juga wajib melayani kebutuhan masyarakat secara serasi dan seimbang. Ali Yuswandi menegaskan bahwa “Aparat penegak hukum harus berani mengambil langkah-langkah secara tegas kepada setiap pelanggar hukum dan melindungi setiap orang dari setiap tindakan pelanggar hukum”.3 Maka dari itu, jika penegak hukum di Indonesia melaksanakan hukumnya dengan tegas, maka kemungkinan besar lebih sedikit orang yang melakukan pelanggaran hukum karena manusia cenderung akan takut dengan pelaksanaan hukum yang tegas. Jika hukuman bisa dibeli maka hukum pun akan rusak dan tidak akan menjadi sebuah pembelajaran bagi manusia.
3
. Ali Yuswandi, Penuntutan Hapusnya Kewenangan Menuntut Dan Menjalankan Pidana cet -1, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya 1995, h.2
4
Meningkatnya kesejahteraan hidup serta makin cepatnya penerapan teknologi modern justru manusia bukan makin bahagia, akan tetapi malah mengalami
kemunduran-kemunduran
yang
berhakekat
Dehumanisasi.4
Keadaan manusia justru semakin memburuk dan secara keseluruhan bahkan menunjukkan gejala-gejala rontok. Mengenai kenyataan ini, kalangan ilmuwan dan kaum cerdik-cendikiawan banyak menuliskan pendapat dan peringatannya, sedangkan pers dan media masa lainnya sehari-hari penuh dengan berita-berita tentang makin parahnya keadaan manusia saat ini. Menurut Djoko Prakoso dan Djaman Andhi Nirwanto dalam bukunya yang berjudul Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana menjelaskan bahwa: Memburuknya keadaan manusia di dunia modern sekarang ini, ternyata bukan saja memiskinkan manusia akan kebajikan dan perhatian terhadap sesamanya, akan tetapi telah meningkatkan pula kecenderungankecenderungan yang mendorong meningkatnya perbuatan-perbuatan kekerasaan dan teror, sehingga terasa sangat mengancam peradaban dan martabat manusia modern tersebut.5 Banyaknya tindakan-tindakan yang mengancam peradaban dan martabat manusia pada saat ini, karena banyaknya tindakan pelanggaran moral yang buruk sehingga merugikan manusia yang lainnya. Dengan banyaknya tindakan moral yang buruk maka semakin bertambah pula jumlah narapidana. Meskipun seseorang telah ditetapkan menjadi seorang narapidana, akan tetapi narapidana tersebut tetap memiliki hak-hak yang harus dilindungi yang sesuai dengan
4
. Dehumanisme adalah penghilangan harkat manusia. KBBI, Jakarta: Balai Pustaka 1988
cet-1. 5
. Djoko Prakoso dan Djaman Andhi Nirwanto. Euthanasia: Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana, , Jakarta: Ghalia Indonesia 1984, cet -1, h. 27-28
5
amanat UU No 12 Tahun 1995 dalam pasal 14 dinyatakan bahwa hak-hak narapidana meliputi: a. b. c. d. e. f.
Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya; Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani; Mendapatkan pendidikan dan pengajaran; Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak; Menyampaikan keluhan; Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang; g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan; h. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya; i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi); j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga; k. Mendapatkan pembebasan bersyarat; l. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.6 Meskipun hak-hak narapidana sudah diatur dalam Undang-Undang, akan tetapi pada kenyataannya masih ada beberapa hak narapidana yang belum terpenuhi. Tentunya hal ini menjadi masalah dalam pelaksanaan hak asasi manusia. Sebagai titik tolak dalam pembahasan masalah hak asasi manusia di Indonesia ini, maka sorotan kita tidak terlepas dari Undang-Undang Dasar dan Pancasila, karena Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dasar dari segala peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, begitu pula Pancasila adalah merupakan sumber dari segala sumber tertib hukum Indonesia.
6
h. 185
. Gatot Supramono, Hukum Acara Pengadilan Anak, Jakarta: PT Intan Sejati 2007, cet -3,
6
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan pengendapan dari cita-cita dan pengalaman bangsa Indonesia dalam perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia untuk menghapuskan penjajahan. Oleh sebab itu, pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dimulai dengan menonjolkan hak setiap bangsa untuk merdeka, sebagaimana dinyatakan pada alinea pertamanya yaitu “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”.7 Menurut Johnny Ibrahim, dalam bukunya yang berjudul Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif menyatakan “Pada dasarnya kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari hukum, sepanjang sejarah peradaban manusia peran sentral hukum dalam upaya menciptakan suasana yang menginginkan manusia merasa terlindungi, hidup berdampingan secara damai dan menjaga eksistensinya di dunia telah diakui”.
8
Manusia sebagai
makhluk yang tidak luput dari kesalahan maka dengan itu manusia tidak bisa dipisahkan dengan hukum, karena dengan adanya hukum manusia bisa menjadi lebih baik dan terarah. Menurut Sholehuddin dalam bukunya yang berjudul Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana menyatakan bahwa: Masalah hukum tidaklah dapat dipisahkan dengan masalah pidana dan pemidanaan yang dalam sejarahnya selalu mengalami perubahan. Dari 7
. Djoko Prakoso dan Andhi Nirwanto, Euthanasia, Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana, h, 41-42 8
. Johnny Ibrahim, Teori dan Metodelogi Penelitian Hukum Normatif Malang: Bayumedia Publishing, 2007, cet -3, h. 1.
7
abad ke abad, keberadaannya banyak diperdebatkan para ahli. Bila disimak dari sudut perkembangan masyarakat, perubahan itu adalah hal yang wajar, karena manusia akan selalu berupaya untuk memperbaharui tentang suatu hal demi meningkatkan kesejahteraan dengan mendasarkan diri pada pengalamannya di masa lampau9. Maka tidak diherankan lagi jika peraturan selalu mengalami perubahan dan selalu diperdebatkan oleh kalangan para ahli hukum karena hukum selalu berubah-ubah tidak ada hukuman yang bisa menjamin tanpa adanya perubahan yang menuju kebaikan. Dalam pasal 3 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 menyatakan bahwa: Fungsi sistem pemasyarakatan menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegritasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab oleh karena itu sistem pemasyarakatan haruslah mampu mengembalikan warga binaannya menjadi pribadi yang taat hukum.10 Sebagai negara hukum, hak-hak narapidana itu harus dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang, maka dari itu penegak hukum khususnya para staf di lembaga pemasyarakatan harus menjamin perlindungan hak-hak narapidana sebagaimana fungsi lembaga pemasyarakatan sendiri yang berfungsi untuk melakukan pembinaan terhadap narapidananya. Narapidana juga perlu diperhatikan sebagai mana manusia yang lainnya, agar ketika narapidana sudah mendapatkan kebebasan bisa menjadi masyarakat yang lebih baik. Walaupun seorang narapidana telah melakukan kesalahan melanggar hukum akan tetapi mereka tidak boleh diperlakukan secara tidak manusiawi, misalnya penyiksaan 9
. Muhammad Sholehuddin, Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, h. 1 10
. Dwidja Priyatno, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia , Bandung: PT. Refika Admitama, 2006, h. 106.
8
di dalam lembaga pemasyarakatan, tidak mendapat fasilitas untuk menunjang pelaksanaan hak-haknya dan tidak adanya kesempatan untuk mendapat remisi. Pada dasarnya hak narapidana antara narapidana laki-laki dan narapidana perempuan memiliki hak yang sama, hanya ada beberapa saja yang berbeda karena narapidana perempuan memiliki beberapa hak yang tidak didapatkan oleh narapidana laki-laki. Ada juga beberapa hal yang berbeda, di antaranya karena perempuan mempunyai kodrat yang tidak dimiliki oleh narapidana lakilaki yaitu menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui maka dalam hal ini hak-hak narapidana perempuan perlu mendapat perhatian yang khusus baik menurut Undang-Undang maupun berdasarkan peraturan dari petugas lembaga pemasyarakatan di seluruh wilayah Indonesia. Selain dibahas dalam hukum positif, hak asasi manusia pun dibahas dalam hukum pidana Islam. Menurut Frans Maramis terdapat dua pandangan yang berbeda tentang tujuan dari keberadaan hukum pidana yaitu: 1. Untuk melindungi masyarakat dari kejahatan. Merupakan suatu realitas bahwa dalam masyarakat senantiasa ada kejahatan, sehingga diadakannya hukum pidana adalah untuk melindungi masyarakat dari terjadinya kejahatan. 2. Untuk melindungi individu-individu dari kemungkinan kesewenangan penguasa. Pandangan ini didasarkan pada suatu titik tolak bahwa kekuasaan cenderung disalah gunakan, sehingga diadakannya hukum pidana justru untuk membatasi kekuasaan penguasa.11
11
. Frans Maramis, Hukum Pidana dan Tertulis di Indonesia, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012, h.12-13
9
Selain hal itu bisa kita lihat bahwa hukum pidana Islam dalam buku Hukum Pidana Islam karangan Asadulloh Al-Faruq menyatakan bahwa “Hukum Pidana Islam bertujuan melindungi lima kebutuhan hidup manusia atau yang biasa disebut dengan istilah Al maqasid al syari’ah al khamsah yaitu: 1. 2. 3. 4. 5.
Hifzh al din (memelihara agama) Hifzh al nafsi (memelihara jiwa) Hifzh al maal (memelihara harta) Hifzh al nashl (memelihara keturunan) Hifzh al’aqli (memelihara akal).12
Hal tersebut menjelaskan bahwa manusia merupakan makhluk yang mulia dan setiap manusia berhak memiliki dan dilindungi dalam hak-haknya sebagai manusia, walaupun manusia sering melakukan kehilafan dan kesalahan bukan berarti manusia kehilangan hak-haknya. Menurut Asadulloh Al Faruk dalam buku Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam bahwa “Seseorang yang terkenai pidana dalam hukum pidana Islam adalah orang yang telah terbukti melalui pembuktian, telah melakukan suatu tindakan yang dilarang oleh syar’i. Terpidana adalah orang yang benarbenar memiliki kesalahan, dan kesalahan itu bukan sekedar praduga, tetapi harus dibuktikan sehingga tidak ada lagi keraguan”.13 Dalam bahasa arab ada dua istilah untuk hukuman penjara, pertama: AsSijnu: mencegah atau menahan, yang kedua Al- Habsu: diartikan juga As-Sijnu, dengan demikian kedua kata tersebut mempunyai arti yang sama. Menurut Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziah, yang dimaksud dengan Al-Habsu menurut 12
Asadulloh Al Faruk, Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam, Bogor : Ghalia Indonesa, 2009, h. 12 13
. Ibid, h. 9
10
syara’ bukanlah menahan pelaku ketempat yang sempit, melainkan menahan seseorang dan pencegahnya agar ia tidak melakukan perbuatan hukum, baik menahan tersebut di dalam rumah, masjid maupun di tempat yang lainnya.14 Penahanan model itulah yang dilaksanakan pada masa Nabi dan Abu Bakar, artinya pada masa Nabi dan Abu Bakar tidak ada tempat yang khusus disediakan untuk menahan seorang pelaku. Akan tetapi setelah umat Islam bertambah banyak dan wilayah kekuasaan Islam bertambah luas, Khalifah Umar pada masa pemerintahannya membeli rumah Shafwan ibn Umayyah dengan harga 4.000 (empat ribu) dirham untuk kemudian dijadikan sebagai penjara. Selain tindakan Khalifah Umar dasar hukum untuk diperbolehkannya hukuman penjara ada dalam surat An-Nisaa ayat 15.15 Yang artinya: Dan terdapat para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi di antara kamu (yang menyaksikan). Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan yang lain kepadanya. (QS. An-Nisaa’: 15). Hal ini menunjukkan bahwa pada dasarnya Islam memberikan hukuman bagi para pelanggar dengan tujuan untuk membina mereka agar bisa mentaati aturan yang ada di masyarakat tanpa mengurangi hak-hak mereka.
14
Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, Cet- 1, h.
261 15
.Ibid., h. 261
11
Hak asasi dalam Islam berbeda dengan hak asasi menurut pengertian yang umum dikenal. Sebab seluruh hak merupakan kewajiban bagi negara maupun individu yang tidak boleh diabaikan. Rasulullah SWT pernah bersabda “Sesungguhnya darahmu, hartamu dan kehormatanmu haram atas kamu”, (HR. Bukhari dan Muslim). Maka negara bukan saja menahan diri dari menyentuh hak-hak asasi ini, melainkan mempunyai kewajiban memberikan dan menjamin hak-hak ini. Sebagai contoh, negara berkewajiban menjamin perlindungan sosial bagi setiap individu tanpa ada perbedaan jenis kelamin, tidak juga perbedaan muslim dan non-muslim. Islam tidak hanya menjadikan itu kewajiban negara, melainkan negara diperintahkan untuk berperang demi melindungi hak-haknya. Menurut Jimly Asshiddiqie, dalam bukunya Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia menyatakan bahwa: Yang dimaksudkan dengan orang yang memerangi dan para perusuh dalam ayat ini adalah para perusuh dan pengganggu keamanan umum seperti dengan merampok, menyamun, dan sebagainya. Mereka itu, (maksudnya perampok dan penyamun), apabila tidak mengambil harta dan tidak pula membunuh korbannya tetapi hanya menakut-nakuti saja atau menyebabkan rasa takut saja kepada korban, maka pidana yang diancamkan baginya adalah pidana pengusiran. Ini menunjukan bahwa yang bersangkutan diasingkan dari kehidupan pergaulan sehari-hari yang berarti kemerdekaannya sebagai pribadi ditiadakan atau dikurangi sedemikian rupa, sehingga ia tidak bebas bergaul dalam kehidupannya sehari-hari di tengah-tengah masyarakat.16 Oleh karena itu diasingkan dari kehidupan pergaulan sehari-hari sama saja dengan di penjara karena kemerdekaannya dikurangi atau tidak bebas untuk bergaul ke masyarakat dalam hak-haknya. 16
. Jimly Asshiddiqie, Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, h. 97
12
Apa yang dijumpai di dalam lembaga pemasyarakatan sering berbeda dengan apa yang tercantum di dalam perundang-undangan, karena ada hal yang belum sepenuhnya dapat terlaksana sebagaimana amanat Undang-Undang. Seperti yang disampaikan oleh Hazairin dalam bukunya yang berjudul Tujuh Serangkai Tentang Hukum yang menegaskan bahwa “Hidup dalam penjara walaupun dalam penjara yang super modern, adalah hidup yang sangat menekan jiwa, pikiran dan hidup kepribadian”.17 Seharusnya Lapas mampu menjadikan manusia yang tidak baik menjadi manusia yang baik, sesuai dengan Undang-Undang, sehingga narapidana bisa diterima dengan baik di masyarakat dan menjadi agen perubahan di masyarakat. Ketidaksesuaian di Lembaga Pemasyarakatan dengan pelaksanaan hak-hak yang diamanatkan oleh Undang-Undang bisa kita lihat dari berbagai peristiwa yang diberitakan oleh: 1. Sindonews.com. Seorang narapidana kasus narkoba atas nama Pati Taulani
(40),
tewas
di
dalam
kamar
selnya
di
Lembaga
Pemasyarakatan Cipinang, Jakarta Timur. Sabtu (21/9/2013).18 2. Liputan6.com. Semarang - Brojol Hermawan, seorang napi kasus pencurian dan kekerasan di Lapas Kelas 1 Kedungpane Semarang, Jawa Tengah tewas setelah terlibat dalam perkelahian antar narapidana di dalam Lapas. Ia dikeroyok oleh 2 penghuni lainnya.19
17
. Hazairin, Tujuh Serangkai Tentang Hukum, Jakarta: PT. Tintamas, 1974. h. 2
18
. http://m.sindonews.com/read/785832/31/narapidana-kasus-narkoba-tewas-di-lapascipinang. Berita ini diakses Rabu. 17 september-2014 pukul 12.30 19
. http://news.liputan6.com/read/2103515/berkelahi-di-lapas-seorang-napi-di-semarangtewas-ditusuk. Berita ini diakses pada Rabu 17 september 2014. Pukul 12.55
13
Berdasarkan peristiwa tersebut bisa kita amati bahwa di dalam Lembaga Pemasyarakatan ternyata masih terjadi tindakan-tindakan kekerasan, dan hakhak narapidana yang belum terpenuhi, yang tentunya hal ini melanggar hak asasi manusia. Tidak jarang juga narapidana yang meninggal di dalam lembaga pemasyarakatan disebabkan sakit karena mempunyai penyakit pribadi. Hal tersebut pun pernah terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang yaitu “Narapidana yang bernama Benget Situmorang meninggal karena sakit di Rutan Cipinang hal tersebut karena terlantarkan di dalam Rutan”.20 Semua petugas dan penjaga lembaga pemasyarakatan serta staf-staf yang mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melindungi narapidana, jika peraturan dan fasilitas di dalam lembaga pemasyarakatan teratur dan tercukupi maka perlindungan hak-hak narapidana akan berjalan dengan baik, karena narapidana pun mempunyai hak untuk hidup dan untuk dilindungi. Fungsi dari Lembaga Pemasyarakatan sendiri adalah membina warga binaannya berubah menjadi lebih baik, bukan semakin memburuk, maka dari itu perlu dibimbing dan perlu diperhatikan dengan baik hak-haknya. Keadaan narapidana tersebut tentunya tidak sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 H yang berbunyi: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. 20
. Hery H Winarno, http://www.merdeka.com/peristiwa/benget-diterlantarkan-hakim-pnjakarta-timur-karena-miskin.html Berita ini diakses Sabtu Rabu 20 September 2014 pukul 13.45
14
Kesehatan itu sendiri terdiri dari dua yaitu kesehatan jasmani maupun rohani akan tetapi dalam pelaksanaannya hak kesehatan jasmani maupun rohani kurang terlaksana dengan baik, seperti narapidana yang meninggal di dalam lembaga pemasyarakatan karena tidak mendapatkan perlindungan dan fasilitas kesehatan yang baik, serta masih ada narapidana yang melakukan kekerasan antar sesama narapidana di lembaga pemasyarakatan. Kesehatan jasmani adalah keserasian yang sempurna antara bermacammacam fungsi jasmani, disertai dengan kemampuan untuk menghadapi kesukar-sukaran yang biasa, yang terdapat dalam lingkungan, di samping secara positif merasa gesit, kuat dan bersemangat.21 Kesehatan jasmani atau kesehatan fisik yaitu bentuk dan fungsi fisiknya tidak mengalami gangguan, sehingga bisa melaksanakan aktivitasnya dengan normal. Sedangkan kesehatan mental adalah keserasian yang sempurna atau integrasi
antara
fungsi-fungsi
jiwa
yang
bermacam-macam,
disertai
kemampuan untuk menghadapi kegoncangan-kegoncangan jiwa yang ringan yang biasa terjadi pada orang, di samping itu secara positif dapat merasakan kebahagiaan dan kemampuan.22 Kesehatan mental lebih terpacu dengan kesehatan jiwa seseorang yang tidak bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Adanya pelanggaran hak narapidana terutama hak kesehatannya di dalam Lapas, tentunya hal ini harus diselesaikan, terutama Lapas-Lapas yang
21
. Abdul Aziz-Quussiy, Pokok-Pokok Kesehatan Jiwa/Mental, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1986 cet. -2, h. 12 22
. Ibid, h 14
15
merupakan acuan bagi Lapas lainnya maka harus mampu memberikan contoh yang baik dalam pelaksanaan hak narapidananya. Berdasarkan karakteristik dari Lapas Kelas IIA Pemuda Tangerang sendiri, sebagai Lapas terbesar di Provinsi Banten, seperti yang diberitakan di media massa, maka tentunya Lapas tersebut menjadi acuan dalam pelaksanaan perlindungan hak kesehatan fisik bagi Lapas di Provinsi Banten lainnya. Sehubungan dengan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka masalah tersebut akan dibahas dengan judul: “Perlindungan Hak Kesehatan Narapidana Dalam Pandangan Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pemuda Tangerang (Analisis Yuridis UU No 12 Tahun 1995)”.
B. Pembatasan Dan Perumusan Masalah 1.
Pembatasan Masalah Penelitian ini hanya dibatasi pada pelaksanaan hak kesehatan fisik baik
itu kesehatan fisik dari dalam maupun dari luar. Pengkajian masalah dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif terhadap pelaksanaan hak kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pemuda Tangerang. Tujuan dari pembatasan masalah ini adalah untuk memfokuskan pada hak kesehatan fisik luar maupun dalam yang sesuai dengan Undang-Undang No 12 Tahun 1995 dan perspektif hukum pidana Islam.
16
2. Perumusan Masalah Berdasarkan pembatasan masalah tersebut maka rumusan masalahnya sebagai berikut: a. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hak kesehatan fisik narapidana di
Lembaga
Pemasyarakatan
Kelas
IIA
Pemuda
Tangerang
berdasarkan UU No 12 Tahun 1995? b. Bagaimana pandangan hukum pidana Islam terhadap pelaksanaan perlindungan
hak
kesehatan
fisik
narapidana
di
Lembaga
Pemasyarakatan Kelas IIA Pemuda Tangerang ?
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 1. Tujuan Penelitian a. Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hak kesehatan fisik narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pemuda Tangerang berdasarkan UU No 12 Tahun 1995. b. Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hak kesehatan fisik narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pemuda Tangerang berdasarkan hukum pidana Islam. 2. Manfaat Penelitian a. Hasil penelitian ini, diharapkan dapat menjelaskan tentang pelaksanaan perlindungan hak kesehatan fisik narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pemuda Tangerang, yang berdasarkan peraturan UU No 12 Tahun 1995 dan hukum pidana Islam.
17
b. Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi pengembangan ilmu hukum dan pengetahuan tentang peraturan hak kesehatan narapidana serta dapat juga dipergunakan sebagai sumbangan terhadap penelitian yang sejenis maupun berbeda.
D. Tinjauan (Review) Kajian Terdahulu Dalam tinjauan (Review) kajian terdahulu, telah dilakukan
beberapa
tinjauan ke beberapa skripsi terdahulu yang berhubungan dengan permasalahan yang ada, agar tidak terjadi plagiasi atau penjiplakan yakni diantaranya: 1. Peraturan
dan
Pelaksanaan
Hak-Hak
Narapidana
di
Lembaga
Pemasyarakatan Cipinang (Kajian Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam) oleh Lukman. Konsentrasi pidana Islam Program Studi Siyasah Jinayah Syar’iyah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2012. Dari review skripsi terdahulu, tidak ditemukan skripsi yang membahas mengenai materi yang terkandung secara menyeluruh dalam judul yang diangkat yakni mengenai Perlindungan Hak Kesehatan Fisik Narapidana Dalam Pandangan Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pemuda Tangerang (Analisis Yuridis UU No 12 Tahun 1995).
18
E. Metode Penelitian Metode adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis.23 Pada dasarnya sesuatu yang dicari dalam penelitian adalah pengetahuan atau lebih tepatnya pengetahuan yang benar, di mana pengetahuan yang benar ini nantinya dapat dipakai untuk menjawab pertanyaan atau ketidaktahuan tertentu.24 Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris sosiologis yaitu untuk melihat bagaimana hukum yang ada yaitu UndangUndang No 12 Tahun 1995 dipraktikan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pemuda Tangerang. Dengan demikian, hukum bukan hanya dipandang sebagai sebuah kaidah saja melainkan juga merupakan sebuah proses sosial dan lembaga sosial.25 1. Pendekatan Penelitian ini menggunakan dua (2) pendekatan, yaitu melalui pendekatan normatif yaitu pendekatan perundang-undangan berupa UndangUndang No 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan sebagai fokus sekaligus tema sentral penelitian.26 Penelitian ini juga menggunakan pendekatan penelitian empiris yang berkaitan dengan pelaksanaan perlindungan hak
23
Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, Metodologi Penelitian Sosial, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009, cet -2, h. 42 24
. Bambang Sugono, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997, cet -1 h.27-28. 25
. Fahmi Muhammad Ahmadi dan Jenal Aripin, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Jakarta, 2010, cet -1, h. 47 26
. Ibid , johnny Ibrahim, Teori dan Metodelogi Penelitian Hukum Normatif h. 302-303
19
kesehatan fisik narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pemuda Tangerang. 2. Jenis Penelitian Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian yang berbentuk kualitatif deskriptif yang berusaha untuk menggambarkan pelaksanaan hak kesehatan fisik narapidana di Lembaga Permasyarakatan Kelas IIA Pemuda Tangerang yang dikaitkan dengan Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tanpa membandingkan ataupun mencari pengaruh antar variabel tersebut. 3. Data Penelitian Adapun mengenai sumber data yang digunakan yaitu data primer, data skunder, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan non hukum yaitu: a. Sumber data primer ini diambil melalui: 1) Hasil pengamatan lapangan, gambaran umum dari pelaksanaan perlindungan hak kesehatan fisik narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pemuda Tangerang. 2) Hasil wawancara dengan Kasi Binapi atau Petugas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pemuda Tangerang, Narapidana, dan Dokter Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pemuda Tangerang. 3) Studi
dokemen-dokumen
yang
terkait
Pemasyarakatan Kelas IIA Pemuda Tangerang.
dengan
Lembaga
20
b. Sumber data sekunder yang digunakan terdiri dari: 1) Al-Qur’an 2) Buku-buku yang berkaitan dengan Ilmu Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam yang berhubungan dengan permasalahan yang ada. 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pembinaan
dan
Pembimbing
Warga
Binaan
Pemasyarakatan c. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (autoritatif).27 Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas: (a) peraturan perundang-undangan No 12 Tahun 1995, (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbing Warga Binaan Pemasyarakatan. d. Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Oleh karena itu, bahan hukum sekunder yang digunakan terdiri atas skripsi dan jurnal hukum.28 27
. Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta:PT. Sinar Grafika, 2010, cet -2, h.
47 28
. Ibid. h. 54
21
e. Bahan non hukum dapat berupa buku-buku, jurnal, laporan hasil penelitian dan lain sebagainya, sepanjang mempunyai relevansi dengan objek permasalahan yang akan diteliti.29 4. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data yang digunakan terdiri dari: a. Teknik observasi yaitu dengan cara melakukan pengamatan langsung dengan obyek yang akan diteliti yaitu tentang pelaksanaan perlindungan hak kesehatan fisik terhadap narapidana. b. Teknik wawancara yaitu dengan melakukan wawancara kepada subyek yang terkait dengan penelitian ini yaitu Kasi Binapi, Dokter Lapas, dan Narapidana serta petugas Lembaga Pemasyarakatan yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan hak-hak narapidana. c. Teknik kepustakaan yaitu mencari data yang berkaitan dengan permasalahan yang ada melalui Al-Qur’an, Hadits-Hadits hukum dan Undang-Undang serta buku-buku yang terkait.30 5. Subyek-Obyek Penelitian Pelaksanaan wawancara dengan Kasi Binapi, Dokter dan Petugas Lapas, dan Narapidana Kelas IIA Pemuda Tangerang, diperlukan untuk mendapatkan penjelasan secara langsung tentang pelaksanaan perlindungan hak kesehatan fisik narapidana. Oleh karena itu yang menjadi subyek penelitian
dalam
penelitian ini adalah narapidana, kasi binapi, dokter serta petugas Lapas Kelas
29
. Ibid, h.57
30
. Husein Usman, Metode Penelitian, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013, h. 245
22
IIA Pemuda Tangerang. Sedangkan obyeknya adalah hak-hak kesehatan fisik narapidana yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang No 12 Tahun 1995. Adapun yang dijadikan sebagai tempat penelitian yaitu di Lembaga Permasyarakatan Kelas IIA Pemuda Tangerang. 6. Teknik Analisis Data Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Data kualitatif ini didapatkan dengan hasil wawancara dan observasi. Desain penulisan ini adalah deskriptif analisis yaitu sebuah studi untuk menemukan fakta dan interpretasi yang tepat dan menganalisa dengan lebih dalam tentang hubungannya, sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran dan penjelasan khususnya mengenai pelaksanaan perlindungan hak kesehatan fisik narapidana di Lapas Kelas IIA Pemuda Tangerang.
F. Sistematika Penulisan Untuk memudahkan pemahaman dalam membaca skripsi ini, penulis telah menyusun pengkajian materi dari yang bersifat umum sampai ke yang khusus, sistematika penulisannya adalah sebagai berikut: BAB I : Pendahuluan Bab ini diuraikan tentang pokok-pokok pikiran yang melatar belakangi penelitian ini, yang diorganisir menjadi 6 (enam) sub-sub, yaitu: (1) Latar belakang masalah, (2) Pembatasan dan perumusan masalah, (3) Tujuan dan manfaat penelitian, (4) Tinjauan (review) kajian terdahulu, (5) Metode penelitian dan (6) Sistematika penulisan.
23
BAB
II:
Ham
Dan
Konsep
Perundang-undangan
Narapidana
Berdasarkan UU NO 12 Tahun 1995 Dan Hukum Pidana Islam Bab ini akan menjelaskan tentang Hakikat Hak Asasi Manusia (HAM) berdasarkan pandangan umum dan pandangan Islam, hakikat perlindungan HAM, jenis-jenis HAM, sejarah HAM, konsep perundangan terhadap narapidana menurut UU No 12 Tahun 1995, dan perlindungan hak kesehatan narapidana menurut hukum pidana Islam dan UU No 12 Tahun 1995. BAB III : Deskripsi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pemuda Tangerang Dan Kasus Pelanggaran Hak Narapidana Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pemuda Tangerang dan Pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pemuda Tangerang. Dalam bab ini menyajikan subsub, yaitu: Deskripsi, Keadaan Bangunan, Tinjauan Historis, Tugas Pokok dan Fungsi,
Struktur Organisasi, Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator
Keberhasilan, serta sarana prasarana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pemuda Tangerang. BAB IV: Hasil Penelitian Hak Perlindungan Kesehatan Narapidana Bab ini akan menganalisa pelaksanaan hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang dikaitkan dengan Undang-Undang No 12 tahun 1995 serta analisis hukum pidana Islam terhadap permasalahan tersebut.
24
BAB V : Penutup Bab ini merupakan akhir dari pembahasan yang berisi tentang penutupan dan uraian yang telah dibahas. Di samping itu dimuat pula saran-saran yang terkait tindak lanjut atas temuan penelitian.
25
BAB II HAM DAN KONSEP PERUNDANG-UNDANGAN NARAPIDANA BERDASARKAN UU NO 12 TAHUN 1995 DAN HUKUM PIDANA ISLAM
A. Hakikat Hak Asasi Manusia 1. Pengertian Hak Asasi Manusia Menurut Locke di dalam keadaan alam (state of nature) manusia telah mempunyai hak-hak kodrat yang tidak dapat diganggu gugat yaitu hak hidup, hak bebas, hak milik dan hak atas kebahagiaan.31 Menurut A. Ubaedillah dan Abdul Rozak, dalam bukunya yang berjudul Pendidikan Kewargaan (Civic Education) ICCE UIN Syarif Hidayatullah menyatakan bahwa “Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.32 Menurut Muhammad Erwin dalam buku Pendidikan Kewarganegaraan Republik Indonesia menyatakan bahwa “Hak asasi manusia merupakan hak dasar,
31
. Mariam Darus Badru lzaman, Pembentukan Hukum Nasional dan Permasalahannya, Bandung: penerbit Alumni 1981, h. 112 32
. A. Ubaedila dan Abdul Rozak, Pendidikan Kewargaan (Civic Education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Dan Masyarakat Madani, Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2008, cet 3, h. 132
25
26
pemberian Tuhan dan dimiliki manusia selama hidup dan sesudahnya serta tidak dapat dicabut dengan semau-maunya tanpa ketentuan hukum yang ada, jelas, adil, dan benar sehingga harus dihormati, dijaga dan dilindungi oleh individu, masyarakat dan negara”.33 Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang dimiliki manusia selama hidupnya yang merupakan pemberian dari Tuhan, yang tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun. Oleh karena itu, setiap manusia harus menjunjung tinggi dan mentaati hak asasi manusia yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang, sehingga diantara sesama manusia tersebut tidak ada perbedaan baik itu yang miskin maupun yang kaya. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari kerugian yang akan terjadi di masyarakat. Hak asasi manusia tersebut harus dijalankan dengan baik. Adanya hak asasi manusia tersebut maka hak-hak manusia menjadi teratur dan terarah, sehingga di dalam suatu negara tindakan penindasan akan terminimalisir. Hak asasi manusia sendiri telah melekat dalam diri manusia, sehingga manusia bernilai sangat tinggi karena manusia merupakan makhluk yang paling mulia yang diciptakan oleh Allah SWT sehingga wajib untuk dihormati.
33
. Muhamad Erwin, Pendidikan Kewarganegaraan Republik Indonesia, Jakarta: PT. Refika Aditama, 2013, cet -3, h. 159
27
2. Hak Asasi Manusia Menurut Islam Berbicara tentang hak asasi manusia dalam Islam maka yang kita maksudkan adalah hak-hak yang diberikan oleh Tuhan. Menurut Maulana Abul A’la Maududi bahwa “Hak-hak yang diberikan oleh raja-raja atau majelis-majelis legislatif dengan mudahnya bisa dicabut kembali semudah saat memberikannya, tetapi tidak ada individu maupun lembaga yang memiliki kewenangan untuk mencabut hak-hak yang diberikan oleh Tuhan”.34 Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya, yang tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya, dan karena itu bersifat suci.35 Oleh karena itu hak asasi manusia harus dijaga dan dijunjung tinggi oleh setiap manusia karena dalam Islam pun sangat mengedepankan hak asasi tersebut. Hak Asasi tidak bisa dihilangkan oleh siapapun karena hak asasi pemberian dari Tuhan, sehingga jika ada manusia yang menghilangkan hak asasi seseorang maka dia telah melanggar hukum positif dan hukum Islam. Seiring dengan menguatnya kesadaran global akan arti penting hak asasi manusia dewasa ini, persoalan tentang universalitas hak asasi manusia dan hubungannya dengan berbagai sistem nilai atau tradisi agama terus menjadi pusat perhatian dalam perbincangan wacana hak asasi manusia kontemporer. Harus diakui bahwa agama berperan memberikan landasan etik kehidupan manusia.36 Menurut Supriyanto Abdi, terdapat tiga varian pandangan tentang hubungan Islam dan hak asasi manusia, baik yang dikemukakan oleh para sarjana barat atau pemikir muslim sendiri, yaitu:
34
. Maulana Abul A’la Maududi, Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Islam, Jakarta: Bumi Askara, 1995, cet -1, h. 10 35
. Muchlis M. Hanafi, Hukum Keadilan, Dan Hak Asasi Manusia, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2010, cet -1, h. 278 36
. Majda El-Muhtaj, Hak Asasi Mausia Dalam Konstitusi Indonesia: dari UUD 1945 sampai dengan Amandemen uud 1945 Tahun 2002 Jakarta: Kencana, 2007, cet -2, h. 56
28
a. Islam tidak sesuai dengan gagasan dan konsepsi hak asasi manusia modern. b. Islam menerima semangat kemanusiaan hak asasi manusia modern c. Menegaskan bahwa hak asasi manusia modern adalah khazanah kemanusiaan universal dan Islam memberikan landasan normatif yang sangat kuat terhadapnya.37 Dalam Al-Qur’an banyak sekali yang menyebutkan tentang hak asasi manusia diantaranya dalam surat Al-Maidah ayat 32:
“Oleh karena itu kami tetapkan (suatu hukum) bagi bani Israil, bahwa barang siapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakanakan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan semua manusia, sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi”. 38 Dalam surat Al-An’am ayat 151 dijelaskan pula bahwa jangan kamu membunuh nyawa yang diharamkan Allah, kecuali dengan suatu sebab yang benar. Kedua ayat tersebut menunjukkan bahwa hak untuk hidup bagi manusia itu tanpa mengenal perbedaan agama, ras ataupun bangsa.
37
. Ibid. h. 58
38
. Rachmat Syafe’i. Terjemahan Al-quran kementrian Agama RI, Bandung : Sygma Publishing, cet, 1
29
Bachtiar Surin dalam tafsirnya memberi makna bahwa “Memelihara Kehidupan” berarti juga memberi makan mereka yang kelaparan, memberi pengobatan yang sakit, menolong yang kesusahan, alangkah tinggi nilai kemanusiaan dalam ayat ini.39 Bisa kita lihat bahwa hak asasi manusia dalam Islam sangat memelihara kehidupan manusia, berupa memberikan pengobatan bagi yang sakit, memberi makan bagi yang kelaparan dan menolong kepada yang membutuhkan pertolongan. Oleh karena itu Islam sangat menganjurkan untuk saling melindungi dan dilindungi antar sesama manusia. Islam adalah agama universal yang mengajarkan keadilan bagi semua manusia tanpa pandang bulu. Sehingga agama kemanusiaan Islam meletakkan manusia pada posisi yang sangat mulia. Manusia di gambarkan oleh Al-Qur’an sebagai makhluk yang paling sempurna dan harus dimuliakan.40 Hal ini menegaskan bahwa Islam mengajarkan untuk berbuat adil terhadap sesama manusia dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.
3. Jenis-Jenis Hak Asasi Manusia Dalam Islam Hak asasi manusia dalam Islam yaitu: hak hidup, hak berkeluarga, hak memelihara agama, hak kepemilikan harta, hak memelihara akal untuk berfikir dan berekspresi.41
39
. Azhary, Negara Hukum Indonesia, Jakarta: Universitas Indonesia, 1995, cet -1, h. 84
40
. A. Ubaedila dan Abdul Rozak, Pendidikan Kewargaan (Civic Education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Dan Masyarakat Madani, Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, h. 125 41
. Muchlis M. Hanafi, Hukum Keadilan, dan Hak Asasi Manusia, h. 281-290
30
Jenis-jenis hak-hak asasi manusia tersebut, dapat dijelaskan sebagai berikut: a. Hak hidup Islam sangat menghormati harkat dan martabat manusia, dan melarang siapa pun untuk merendahkan harkat dan martabat itu. b. Hak berkeluarga Fikih Islam mengatur secara rinci seluk beluk pernikahan dan pembentukan keluarga dalam bab munakahat. Membina keluarga merupakan sifat naluriah manusia. c. Hak memelihara agama Selain sebagai makhluk sosial manusia adalah makhluk beragama. Status ini meniscayakan manusia untuk percaya kepada Tuhan. d. Hak kepemilikan harta Hak kepemilikan harta sangat dihargai dalam Islam. Allah terangterangan menyatakan bahwa alam dan seluruh isinya diciptakan untuk dimanfaatkan oleh manusia. e. Hak memelihara akal untuk berfikir dan berekspresi Hal ini Islam berfikir adalah sebuah kewajiban. Mereka yang mau menelaah Al-Qur’an akan menemukan puluhan ayat memotivasi manusia untuk berfikir tentang dirinya dan alam semesta. Sedangkan menurut Maulana Abul A’la Maududi dalam buku HakHak Asasi Manusia Dalam Islam, menyatakan bahwa hak asasi manusia dalam Islam meliputi: “Hak untuk hidup, hak atas keselamatan hidup,
31
hak penghormatan terhadap kesucian kaum wanita, hak untuk memperoleh kebutuhan hidup pokok, hak Individu atas kebebasan, hak atas keadilan, hak kesamaan derajat umat manusia, hak untuk kerja sama dan tidak bekerja sama”.42 Hak asasi manusia tersebut dijelaskan sebagai berikut: a. Hak untuk hidup Hak asasi yang paling utama adalah hak untuk hidup. Al-Qur’an menegaskannya dalam surat Al-Maidah ayat 32 “Barang siapa yang membunuh seorang manusia (tanpa alasan pantas) tanpa direncanakan, atau bukan karena melakukan perusakan di muka bumi maka seakanakan ia dipandang telah membunuh manusia seluruhnya”. b. Hak atas keselamatan hidup Hak ini terdapat di surat Al-Maidah ayat 32 dijelaskan “Dan barang siapa menyelamatkan dengan perbuatannya hidup seorang manusia maka dengan perbuatannya itu seakan-akan ia menyelamatkan hidup seluruh umat manusia”. c. Hak penghormatan terhadap kesucian kaum wanita Unsur ketiga dalam piagam hak-hak asasi manusia yang diberikan oleh Islam adalah bahwa kesucian seorang wanita harus dihormati dan dilindungi setiap saat, baik apabila ia sebangsa dengan kita atau termasuk bangsa musuh, baik ia tidak ditaklukan, baik ia seagama dengan kita, atau termasuk bangsa musuh, baik ia kita temukan di 42
. Maulana Abul A’la Maududi, Hak-hak Asasi Manusia Dalam Islam, h. 12-21
32
dalam hutan belantara atau di sebuah kota yang ditaklukan, baik ia seagama dengan kita atau sama sekali ia tidak beragama. Seorang muslim tidak diperbolehkan menyiksanya secara fisik dalam keadaan apapun. d. Hak untuk memperoleh kebutuhan hidup pokok Surat Az-Zariyat ayat 19 menyatakan
“Dan di antara harta benda mereka sesungguhnya terdapat bagian dari kaum peminta-minta dan orang miskin”. e. Hak individu atas kebebasan Islam secara tegas melarang praktek primitif penangkapan orang yang merdeka untuk dijadikan hamba sahaya atau budak atau untuk diperjualbelikan sebagai hamba sahaya. Nabi Muhammad SAW Mengatakan bahwa “Ada tiga kategori manusia yang aku sendiri akan menggugatnya pada hari kiamat, yaitu mereka yang menyebabkan seorang yang merdeka menjadi hamba sahaya, lalu menjualnya dan memakan uang hasil penjualannya” (Bukhari dan Ibnu Majah). f. Hak atas keadilan Ini adalah hak yang sangat penting dan bernilai yang diberikan Islam kepada manusia. Dalam Al-Qur’an surat Al-Maidah ayat 2 dinyatakan bahwa “Janganlah membiarkan kebencianmu terhadap suatu kaum mendorongmu berbuat sewenang-wenang”. Dengan penekanan kepada hal ini Al-Qur’an menyatakan bahwa “Hai orang-
33
orang beriman, jadikan kamu orang yang benar-benar menegakkan keadilan, menjadi saksi semata-mata karena Allah”. g. Kesamaan derajat umat manusia Islam tidak saja mengakui prinsip kesamaan derajat mutlak diantara manusia tanpa melihat kepada warna kulit, ras, atau kebangsaan, melainkan menjadikannya realitas yang penting. Menurut Islam Tuhan memberikan kepada manusia hak persamaan ini sebagai hak asasi, oleh karena itu tidak seorang pun yang dapat dikenai diskriminasi atas dasar warna kulitnya, tempat kelahirannya, ras, bangsa atau kebangsaan. h. Hak untuk kerja sama dan tidak bekerja sama Al-Qur’an mengatakan dalam surat Al-Maidah ayat 2 “Tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikkan dan takwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”.
4. Sejarah Hak Asasi Manusia Sebagai negara anggota PBB, setiap tahun tepatnya pada tanggal 10 Desember kita mengadakan upacara peringatan kelahiran hak-hak asasi manusia (HAM), sebagai penghormatan dan pengakuan akan harkat dan martabat manusia sebagaimana di umumkan oleh dokumen PBB Declaration Of Human Right pada tanggal 10 Desember 1948.43
43
. Anhar Gonggong dkk, Sejarah Pemikiran Hak Asasi Manusia Di Indonesia, 1995, cet
-1, h. 8
34
Setelah amandemen kedua Undang-Undang Dasar 1945 dan keluarnya ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang hak asasi manusia dan diundangkannya UndangUndang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, perkembangan hak asasi manusia di Indonesia semakin pesat.44 Hal ini ditandai dengan adanya kebebasan berpendapat, dan penegakkan hukum yang tegas terhadap para pelanggar HAM. Sejarah hak-hak asasi manusia itu baru tumbuh dan berkembang pada waktu hak-hak asasi itu oleh manusia mulai diperhatikan dan diperjuangkan terhadap serangan atau bahaya, yang timbul dari kekuasaan yang dimiliki oleh kesatuan masyarakat, yang disebut “negara” (staat) oleh sebab itu pada hakikatnya persoalan hak asasi manusia itu adalah berkisar pada perhubungan antara manusia (individu) dan masyarakat.45 Para pendiri negara ini sadar benar akan arti penting dan perlunya jaminan hak-hak asasi manusia itu. Untuk pembuktiannya kita simak dari dokumen otentik berupa jawaban Soepomo dalam kedudukannya sebagai ketua panitia kecil perancang Undang-Undang yang diucapkan pada tanggal 15 Juli 1945, sebagai berikut ”Tentang memasukkan hak-hak dasar warga negara dalam Undang-Undang Dasar, tadi sudah dikatakan bahwa Undang-Undang Dasar harus mempunyai sistematik”.46 Hal ini menunjukkan bahwa pendiri 44
. Rozali Abdullah, Syamsir, Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM di Indonesia, Bogor: Ghalia Indonesia, h. 16 45
. Djoko Prakoso dan Djaman Adhi Nirwanto, EUTHANASIA, Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984, h. 29 46
. Anhar Gonggong dkk, Sejarah Pemikiran Hak Asasi Manusia Di Indonesia, h. 26
35
bangsa sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia, sehingga mereka memasukan hak-hak asasi manusia ke dalam Undang-Undang yang bersifat sistematik. Perkembangan hak asasi manusia di Indonesia sebenarnya dalam UUD 1945 telah tersurat, namun belum tercantum secara transparan. Setelah dilakukan amandemen 1 sampai dengan IV Undang-Undang Dasar 1945, ketentuan tentang hak asasi manusia tercantum pada pasal 28 A sampai 28 J.47 Adapun dalam pasal 28 J dinyatakan sebagai berikut: Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakatandemokratis.48 Dari sejarah tersebut dapat terlihat bahwa hak asasi manusia di Indonesia sudah mulai diperhatikan ketika Indonesia merancang Undang-Undang Dasar. Perlindungan HAM pada saat itu bertujuan untuk melindungi manusia dari serangan/bahaya, serta menjaga hubungan antara sesama manusia. Setelah amandemen kedua, UUD 1945 mengeluarkan ketetapan MPR RI tentang Hak Asasi Manusia yang tercantum dalam Undang-Undang No 39 Tahun 1999. Adanya Undang-Undang tentang HAM ini maka kehidupan
47
. Muladi, Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep Dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum Dan Masyarakat, Jakarta: PT. Refika Aditama, 2005, cet -1 h. 3 48
. Infosa Bani saleh Undang-Undang Repulik Indonesia 1945.
36
manusia akan semakin baik, damai, dan tentram serta tidak ada penindasan seperti zaman penjajahan.
5. Jenis-Jenis Hak Asasi Manusia Sementara secara operasional beberapa bentuk hak asasi manusia yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia adalah sebagai berikut: a. b. c. d. e. f. g. h. i. j.
Hak hidup Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan Hak mengembangkan diri Hak memperoleh keadilan Hak atas kebebasan pribadi Hak atas rasa aman Hak atas kesejahteraan Hak turut serta dalam pemerintahan Hak wanita Hak anak49
Adapun penjelasan hak asasi manusia yang terdapat dalam PP No 39 Tahun 1999 tersebut yaitu: a. Hak untuk hidup Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, meningkatkan taraf hidupnya, hidup tentram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir batin, serta memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat. b. Hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah atas kehendak yang bebas.
49
. Muhammad Erwin, Pendidikan Kewarganegaraan Republik Indonesia, h. 173
37
c. Hak mengembangkan diri Setiap orang berhak untuk memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya. d. Hak memperoleh keadilan Setiap orang tanpa diskriminasi berhak memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi, serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan secara obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan adil dan benar. e. Hak memperoleh kebebasan pribadi Setiap orang bebas memilih dan mempunyai keyakinan politik, mengeluarkan pendapat di muka umum, memeluk agama tidak diperbudak, memilih kewarganegaraan tanpa diskriminasi, bebas bergerak, berpindah dan bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia. f. Hak atas rasa aman Setiap orang berhak atas perlindungan diri, keluarga, kehormatan, martabat, hak milik, rasa aman dan tentram, serta perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.
38
g. Hak atas kesejahteraan Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersamasama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, bangsa, dan masyarakat dengan tidak melanggar hukum, serta mendapatkan jaminan sosial yang dibutuhkan, berhak atas pekerjaan, kehidupan yang layak, dan mendirikan serikat pekerja demi melindungi dan memperjuangkan kehidupannya. h. Hak turut serta dalam pemerintahan Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan secara langsung atau melalui perantara wakil yang dipilih secara bebas, dan dapat diangkat kembali dalam setiap jabatan pemerintah. i. Hak wanita Seorang wanita berhak memilih, dipilih diangkat dalam jabatan, profesi, dan pendidikan sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundangan. j. Hak anak Setiap anak berhak atas perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara, serta memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan diri, dan tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.50
50
. Muchlis M. Hanafi, Hukum Keadilan, Dan Hak Asasi Manusia, h. 279-281
39
Adapun bentuk-bentuk hak asasi manusia sebagai berikut: a. Hak-hak sipil, yang meliputi: hak hidup, hak untuk menikah, hak untuk diperlakukan sama dihadapan hukum, hak untuk memeluk agama, dan hak untuk terbebas dari kekerasan. b. Hak politik, yang meliputi: hak untuk berserikat dan berkumpul, hak untuk menyatakan pendapat secara lisan atau tulisan, hak untuk berpendapat di muka umum, termasuk mencari suaka. c. Hak ekonomi yaitu: hak untuk memiliki sesuatu, memperalihkannya, seperti membeli dan menjualnya, serta memanfaatkannya, termasuk pula hak atas jaminan sosial, hak dapat perlindungan kerja ataupun hak perdagangan. d. Hak sosial budaya, yang meliputi: hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, hak atas kekayaan intelektual, hak atas pekerjaan, hak atas pemukiman dan perumahan.51 Hak-hak tersebut merupakan komponen dasar bagi penyelengaraan kehidupan manusia dalam rangka mencapai kehidupan yang sejahtera.
B. Hakikat Perlindungan Hak Asasi Manusia Menurut Muladi dalam buku Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep Dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum Dan Masyarakat menyatakan bahwa “Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh UndangUndang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku”.52 Undang-Undang tentang hak asasi manusia ini merupakan payung dari seluruh peraturan perundang-undangan tentang hak asasi manusia. Oleh karena itu pelanggaran baik yang langsung maupun tidak langsung atas hak asasi manusia dikenakan sanksi pidana, perdata, dan administratif sesuai dengan 51
. Muladi, Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep Dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum Dan Masyarakat, h. 167 52
. Ibid h. 4
40
ketentuan peraturan perundang-undangan.53 Hal ini dilakukan sebagai bentuk, perlindungan terhadap penegakkan hak asasi manusia. Kewajiban menghormati hak asasi manusia tersebut tercermin dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjiwai keseluruhan pasal dalam batang tubuhnya, terutama berkaitan dengan persamaan kedudukkan warga negara dalam hukum dan pemerintah.54 Undang-Undang Dasar 1945 merupakan perwujudan lebih lanjut dari kesepakatan satu tujuan tadi yang dimuat di dalam satu naskah yaitu dalam pembukaan UUD yang berbunyi: Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia.55 Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan payung dari pelaksanaan penegakkan HAM di Indonesia.
53
. Undang-Undang HAM 1999, Jakarta: Sinar Grafika, 2000, cet -1, h. 42
54
. Ibid, h. 39
55
. Infosa Bani Saleh, Undang-Undang Dasar 1945, h. 3
41
C. Konsep Perundangan Terhadap Narapidana Menurut UU No 12 Tahun 1995 1. Hakikat Narapidana Menurut Andi Hamzah dalam buku Sistem Hukum Pidana dan Pemidanaan Indonesia bahwa “Narapidana adalah seorang manusia atau anggota masyarakat yang menjalani pidana hilang kemerdekaan karena sebuah kejahatan atau pelanggaran hukum”.56 Menurut Gatot Supramono dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Pengadilan Anak bahwa “Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana
hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan”.57 Sedangkan menurut Dwidja Priyatno dalam bukunya yang berjudul Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia bahwa “Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lapas.58 Oleh karena itu, narapidana merupakan warga negara yang dibatasi hak-haknya sebagai masyarakat, tetapi tidak semua hak-hak manusia dicabut dan narapidana juga mempunyai hak-hak tersendiri. Seseorang yang melanggar hukum akan dimasukkan ke dalam penjara, pidana penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang untuk
56
. Andi Hamzah, Sistem Hukum Pidana dan Pemidanaan Indonesia, Jakarta: Pradiya Paramita, 1993, h. 1 57
. Gatot Supramono, Hukum Acara Pengadilan Anak, Jakarta: PT. Intan Sejati, 2007, cet
-3, h. 180 58
. Dwidja Priyatno, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia, jakarta: PT. Refika Aditama, 2006, cet -1, h. 163
42
mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan, yang berkaitan dengan sesuatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut.59 Namun pembatasan hak tersebut, tidak mengurangi esensi dari hak asas manusia yang dimiliki narapidana tersebut. Meskipun mereka mendapatkan hukuman, akan tetapi penegakkan hak asasi narapidana tetap dilaksanakan. 2. Hak-Hak Narapidana Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dalam pasal 14 menyatakan bahwa hak narapidana yaitu: a. b. c. d. e. f.
Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya; Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani; Mendapatkan pendidikan dan pengajaran; Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak; Menyampaikan keluhan; Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang; g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan; h. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya; i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi); j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga; k. Mendapatkan pembebasan bersyarat; l. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.60 Hak-hak seorang narapidana tidak jauh berbeda hak asasi manusia yang lainnya, hanya ada beberapa yang tidak dimiliki oleh seorang narapidana.
59
. P.AF Lamintang, Theo Lamintang, Hukum Penitensier Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika 2010, cet-1, h. 54 60
. Gatot Supramono, Hukum Acara Pengadilan Anak, h. 185.
43
Diantaranya yaitu seorang narapidana tidak memiliki hak kebebasan seperti manusia yang lainnya.
D. Perlindungan Hak Kesehatan Narapidana Menurut Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang No 12 Tahun 1995 Kesehatan adalah suatu keadaan sejahtera sempurna yang lengkap meliputi: kesejahteraan fisik, mental, dan sosial bukan semata-mata bebas dari penyakit/kelemahan.61 Istilah kesehatan dalam Undang-Undang No 9 Tahun 1960 tentang pokok-pokok, Bab 1 pasal 2 menjelaskan bahwa “Kesehatan dalam UndangUndang ini ialah keadaan yang meliputi kesehatan badan, rohani (mental), dan sosial dan bukan hanya keadaan yang bebas dari penyakit, cacat, dan kelemahan.62 Istilah ini telah sedikit berubah di dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 1992 tentang kesehatan sedunia sebagai berikut “Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial ekonomi”.63
61
. Wahid Iqbal Mubarok dan Nurul Chayatin, Ilmu Kesehatan Masyarakat Teori dan Aplikasi, Jakarta: h. 17 62
. Juli Soemirat Slamet, Kesehatan Lingkungan, Jakarta: Gadjah Mada University Pres. cet -1 hal. 4 63
. Wahid Iqbal Mubarok dan Nurul Chayatin, Ilmu Kesehatan Masyarakat Teori Dan Aplikasi, h. 17
44
Menurut Rusmin Tumanggor dkk dalam bukunya yang berjudul Wanita Dan Kesehatan Perilaku Kesehatan Wanita Di Pemukiman Kumuh menyatakan bahwa “Seseorang dianggap sakit apabila yang bersangkutan menanggapi gejala-gejala dengan cara-cara yang kurang nyaman diiringi tanda-tanda organ dan fungsi tubuh, mental dan solusinya yang kurang baik, yang menyebabkan ia tak dapat melakukan sebagian atau seluruh peranan normalnya”.64 Kesehatan seseorang harus diutamakan walaupun seseorang itu telah melakukan pelanggaran, karena kesehatan merupakan hak dasar yang harus dimiliki oleh setiap orang. Seorang narapidana pun mempunyai hak-hak layaknya seorang manusia biasa yang salah satunya yaitu: Hak kesehatan, jika seseorang itu sehat maka aktivitas sehari-hari akan normal.
1. Perlindungan Hak Kesehatan Narapidana Menurut UU No 12 Tahun 1995 Hukum kesehatan adalah semua ketentuan hukum yang berhubungan langsung dengan pemeliharaan atau pelayanan kesehatan dan penerapannya. Hal ini berarti hukum kesehatan adalah aturan tertulis mengenai hubungan antara pihak pemberi pelayanan kesehatan dengan masyarakat atau anggota masyarakat.65
64
. Rusmin dkk, Wanita dan Kesehatan Perilaku Kesehatan Wanita di Pemukiman Kumuh, Jakarta:Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, h. 8 65
. Soekidjo Notoatmodjo, Etika Dan Hukum Kesehatan, Jakarta: PT Rineka Cipta, cet -1
h. 44
45
Dalam bidang kesehatan menurut Soekidjo Notoatmodjo dalam bukunya Etika dan Hukum Kesehatan bahwa Undang-Undang mengatur hak-hak masyarakat sebagai berikut: a. Setiap orang berhak atas kesehatan b. Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan. c. Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. d. Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlakukan bagi dirinya. e. Setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan. f. Setiap orang berhak untuk mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab. g. Setiap orang berhak memperoleh informasi tentang data kesehatan dirinya termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan diterimanya dari tenaga kesehatan.66 Semua hak kesehatan tersebut merupakan hak dasar dalam upaya pelaksanaan hak kesehatan, yang harus dilakukan secara konsekuen Dalam Peraturan Republik Indonesia No 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dalam pasal 16 bahwa “Narapidana atau anak didik pemasyarakatan ada keluhan mengenai kesehatannya, maka dokter atau tenaga kesehatan lainnya di lembaga pemasyarakatan
wajib
melakukan
pemeriksaan”.67
Dalam
Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia No 32 tahun 1999 pasal 17 bahwa dalam hal penderita sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (3) memerlukan perawatan lebih lanjut, maka dokter Lapas memberikan rekomendasi kepada
66
. Ibid h. 53
67
. Dwidja Priyatno, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia, h. 233
46
Kepala Lapas agar pelayanan kesehatan dilakukan di rumah sakit umum pemerintah di luar lembaga pemasyarakatan.68 Dalam pasal 24 setiap orang dilarang memberi makanan dan minuman yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan, keamanan, dan ketertiban kepada narapidana dan anak didik pemasyarakatan.69 Sedangkan dalam PP No 32 tahun 1999 pasal 7 bahwa “Setiap narapidana dan anak didik pemasyarakatan berhak mendapat perawatan jasmani berupa: 1. Memberi kesempatan melakukan olahraga dan rekreasi; 2. Pemberian perlengkapan pakaian; dan 3. Pemberian perlengkapan tidur dan mandi”.70 Semua penjabaran Undang-Undang diatas, dapat dijadikan indikator terkait pelaksanaan hak kesehatan narapidana.
2. Perlindungan Hak Kesehatan Narapidana Menurut Hukum Islam Dalam perspektif Islam, kesehatan merupakan nikmat dan karunia Allah SWT yang wajib disyukuri. Sehat juga obsesi setiap insan berakal, sehingga tak seorangpun yang tidak ingin selalu sehat, agar tugas dan kewajiban hidup dapat terlaksana dengan baik.71 Kesehatan merupakan kebutuhan fitrah manusia dan juga sebagai nikmat Allah, tetapi banyak yang mengabaikan dan merupakan nikmat sehat ini. 68
. Ibid h. 233
69
. Ibid h. 235
70
. Ibid h. 231
71
. Arief Sumantri, Kesehatan Lingkungan, Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, cet -
2 h. 297
47
Dalam kitab Shahih Al-Bukhari Fathul Baari yang ditulis oleh Syaikh Abdul Azis Abdullah bin Baz dijelaskan sebagai berikut: قال الىبي صلى هللا عليه وسلم ( وعمتان مغبىن فيهما كثير مه الىاس الصحة والفراغ: 6049 Rasulullah SAW bersabda “Dua nikmat yang sering membuat manusia tertipu, yaitu sehat dan waktu senggang” ( HR. Imam Bukhari).72 Tujuan hukum Islam yaitu pemeliharaan jiwa, maka dari itu hukum Islam wajib memelihara hak asasi manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya, untuk itu hukum Islam melarang pembunuhan (QS Al-Isra: 33) sebagai upaya menghilangkan jiwa manusia dan melindungi berbagai sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk mempertahankan kemaslahatan hidupnya.73 Jiwa manusia adalah suci dan tidak boleh disakiti dan segala usaha harus dilakukan untuk melindunginya, terutama tidak seorangpun diperbolehkan menyakiti seseorang kecuali berdasarkan hukum, seperti hukuman qishash pada tindak pidana pembunuhan. Dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 178 yaitu
72
. Syaikh Abdul Azis Abdullah bin Baz, Kitab Shahih Al-Bukhari Fathul Baari, Pustakaazzam, 2009, h. 2 73
. Muhammad Daud Ali dan Habibah Daud, Lembaga-Lembaga Islam di Indonesia, Jakrta: PT. Raja Grafindo Persada, cet -1 h. 134
48
Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qishash, berkenan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barang siapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diyat (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barang siapa melampaui batas setelah itu maka ia akan mendapatkan azab yang sangat pedih.74 Berdasarkan penjelasan dalam ayat Al-Qur’an tersebut, bisa dilihat bahwa hukum Islam itu bijak dan adil dalam menegakkan hak asasi manusia. Dalam ayat tersebut dinyatakan bahwa jika telah memperoleh maaf, maka qishsah tidak berlaku, tetapi hukum Islam tetap mewajibkan ganti rugi berupa diyat. Apabila orang tersebut tetap berperilaku buruk dan tidak menyadari kesalahannya, maka ia akan mendapatkan azab yang sangat pedih dari Allah SWT. Hal ini mengisyaratkan bahwa penegakkan hak asasi manusia dalam Islam ditegakkan seadil mungkin dan tetap memperhatikan hak-hak narapidana atau orang yang menimbulkan masalah. Oleh karena itu, Islam sangat mementingkan hak kesehatan yang merupakan bagian dari menjaga kemaslahatan umat dan penegakkan HAM.
74
. Rachmat Syafe’i , Terjemah Al-Quran Kementrian Agama RI. Bandung: Sygma Publishing, h. 27
49
BAB III DESKRIPSI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PEMUDA TANGERANG DAN KASUS PELANGGARAN HAK NARAPIDANA
A. Deskripsi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pemuda Tangerang Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Pemuda Tangerang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, pada tanggal 16 Desember 1983 Nomor: M.03.UM.01.06 Tahun 1983 tentang penetapan Lembaga Pemasyarakatan tertentu sebagai Rumah Tahanan Negara. Dalam lampiran II Surat Keputusan tersebut Lapas Kelas IIA Pemuda Tangerang di samping ditetapkan sebagai Lapas dan juga sebagian ruangannya ditetapkan sebagai Rumah Tahanan Negara (Rutan). Seperti diketahui bahwa Lapas merupakan tempat untuk melakukan pembinaan terhadap pelanggaran hukum yang sudah diputus oleh Hakim dan sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Sedangkan Rutan merupakan tempat yang diperuntukkan bagi pelanggar hukum yang masih dalam proses peradilan baik dalam tahapan penyidikan, penuntutan, ataupun mereka yang masih dalam proses pemeriksaan di pengadilan. Dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan tanggal 26 Juni 1985 Nomor E PS 01 10 10-116 tentang penempatan narapidana Anak Negara dan Anak Sipil, dinyatakan bahwa narapidana dewasa adalah narapidana yang berumur lebih dari 21 tahun. Narapidana pemuda adalah mereka yang berumur antara 18 tahun sampai 21 tahun. Sedangkan berdasarkan Surat Kepala Kantor
49
50
Wilayah Departemen Kehakiman Wilayah VII DKI Jaya tanggal 18 Februari 1984 Nomor: W7.A.UM.01.06.923.84, Lapas Kelas IIA Pemuda Tangerang juga dijadikan tempat penampungan narapidana yang berusia maksimal 27 tahun. Namun penempatan tersebut pada saat ini tidak dapat dilaksanakan secara kaku, karena pada akhir-akhir ini ada kecenderungan makin meningkatnya jumlah penghuni di wilayah Banten, sehingga Lapas Kelas IIA Pemuda Tangerang oleh Pimpinan Wilayah difungsikan sebagai Lapas penyangga dari adanya kecenderungan over kapasitas. Di samping itu, apabila terjadi keributan di Lapas Cipinang, Rutan Salemba, dan Lapas Kelas 1 Tangerang (kecenderungan pada saat pasca reformasi tahun 1998), maka Lapas Kelas IIA Pemuda Tangerang juga dijadikan Lapas yang menampung narapidana yang terlibat dalam keributan tersebut. Akibatnya fungsi sebagai Lapas yang khusus menampung dan membina narapidana pemuda, sudah tidak murni lagi. Hal ini diperkuat lagi dengan ditetapkannya Lapas Pemuda sebagai Rutan yang notabene tidak mengenal pengklasifikasian yang ditinjau dari aspek umur. B. Keadaan Bangunan Bangunan Lapas Kelas IIA Pemuda Tangerang dibuat tahun 1924 dan diselesaikan pada tahun 1927. Bangunan ini didirikan di areal tanah seluas 385.420m2, dengan luas tanah bangunan sebesar 28.610 m2 dan luas bangunan sebesar 10.312 m2. Bentuk bangunan model kipas, yang terdiri dari 6 (enam)
51
blok yaitu blok A, blok B, blok C, blok D, blok E, blok F sebanyak 120 kamar yang sudah direnovasi dengan kapasitas 1356 orang. Sistem penguncian menggunakan sistem gerendel dengan satu gembok kunci. Dilihat dari fungsinya sistem penguncian yang demikian sangat efektif untuk mencegah adanya pengeluaran penghuni secara tidak sah pada malam hari, karena apabila seorang petugas ingin mengeluarkan satu orang penghuni maka resikonya akan membuka semua pintu kamar. Dengan demikian resiko yang akan diambil oleh seorang petugas pun akan sangat berat. Selama ini seluruh bangunan telah mengalami renovasi masing-masing blok pada tahun anggaran: 1989/1990, 1994/1995, 1999/2000, 2007, 2008, dan 2009. C. Tinjauan Historis 1. Pada tahun 1927-1942 oleh Pemerintah Hindia Belanda ditetapkan sebagai tempat pemenjaraan bagi pemuda bangsa Belanda maupun pribumi, dengan sebutan Jeugd Gevangenis 2. Pada tahun 1942-1945 oleh pemerintah Jepang dijadikan tempat pelaksanaan pidana dengan sebutan Keimusho Shikubu 3. Pada tahun 1946-1948 oleh Pemerintah Belanda (Palang Merah NICA) digunakan sebagai tempat penampungan pengungsi Cina Pendalaman 4. Pada tahun 1984-1950 oleh Pemerintah Indonesia dijadikan tempat untuk pelaksanaan pemenjaraan bagi pemuda dengan sebutan Jeughd Gevangenis
52
5. Pada tahun 1950-1964 oleh Pemerintah Indonesia dijadikan tempat untuk pelaksanaan pidana penjara untuk pemuda dengan sebutan Rumah Penjara Anak-anak 6. Pada tahun 1964-1965 oleh Pemerintah Indonesia dijadikan tempat pelaksanaan
pemasyarakatan
pemuda
dengan
sebutan
Lembaga
Pemasyarakatan Khusus Pemuda. 7. Pada tahun 1965-1979 oleh Pemerintah Indonesia dijadikan tempat pemidanaan
narapidana
pemuda
dan
Pusat
Rehabilitasi
Tahanan
G.30.S/PKI. Dengan sebutan Lembaga Pemasyarakatan Khusus Pemuda. 8. Pada tahun 1979-1984 Pemerintah Indonesia dijadikan tempat pelaksanaan pemasyarakatan untuk pemuda sebutan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Pemuda Tangerang. 9. Pada tahun 1984-sekarang oleh Pemerintah Indonesia dijadikan tempat pelaksanaan pemasyarakatan untuk pemuda merangkap sebagai Rumah Tahanan Negara Tangerang dengan sebutan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pemuda Tangerang. D. Tugas Pokok dan Fungsi 1. Lapas mempunyai tugas melaksanakan pemasyarakatan narapidana/anak didik dan melaksanakan tugas perawatan tahanan. 2. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Lapas mempunyai beberapa fungsi yaitu: a. Melakukan pembinaan narapidana/anak didik;
53
b. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja; c. Melakukan bimbingan sosial/kerohanian narapidana/anak didik; d. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Lapas; e. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga E. Struktur Organisasi Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 26 Februari 1985 Nomor: M.01.PR.07.03 Tahun 1983 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan dinyatakan bahwa Lapas Kelas IIA Pemuda Tangerang terdiri dari:
54
Nama-Nama Ketua Lapas Kelas IIA Pemuda Tangerang dari awal sampai sekarang 1. J.F.H.T Sinjal 2. Ngawam 3. Sigit Soegito, Bc.IP 4. R. Soeprapto 5. Drs. Hasan Oetoyo, SH 6. Drs. Saidin Saragih 7. Drs. Sudjoko Budi santoso 8. R. Moeljono 9. Mintardjo, Bc.IP, SH 10. Drs. Wijono, Bc.IP 11. Drs. Sugeng Handrijo, Bc.IP 12. Drs. Bambang Margono 13. Drs. Didin Sudirman, Bc.IP, M.Si 14. Windarso. Bc.IP, SH 15. Kusnin, Bc.IP, SH, MH 16. Drs. Bambang Irawan, Bc.IP 17. K. Purwanto, Bc.IP, S.Pd, MH 18. P. Kunto Wiryanto, Bc.IP, SH, MH 19. Sugeng Irawan, Bc.IP, SH
: 1951 – 1966 : 1966 – 1970 : 1970 – 1972 : 1972 – 1975 : 1975 – 1976 : 1976 – 1979 : 1979 – 1982 : 1982 – 1987 : 1987 – 1993 : 1993 – 1996 : 1996 – 1998 : 1998 – 2001 : 2001 – 2003 : 2003 – 2005 : 2005 – 2006 : 2006 – 2006 : 2006 – 2009 : 2009 – 2012 :2012 – sekarang.
F. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran 1. Visi Terwujudnya Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pemuda Tangerang yang unggul dalam pembinaan, prima dalam pelayanan dan tangguh dalam pengamanan. 2. Misi Melaksanakan perawatan tahanan dan pembinaan narapidana dalam rangka penegakan hukum, pencegahan dan penanggulangan kejahatan serta kemajuan dan perlindungan hak asasi manusia.
55
3. Tujuan a. Membentuk narapidana agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dan produktif dalam pembangunan serta dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab. b. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi pelanggaran hukum yang dikenakan penahanan Rutan (melalui kegiatan pelayanan dan perawatan) dalam rangka memperlancar proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan agar jalannya proses pengadilan dapat dilaksanakan secara cepat, mudah dan murah. c. Menciptakan ketertiban di dalam Lapas agar jalannya pembinaan dan perawatan penghuni dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, dan secara tidak langsung memberikan dukungan terhadap terciptanya suasasa aman dan tertib di dalam masyarakat pada umumnya. 4. Sasaran Pembinaan dan pelayanan terhadap pelanggaran hukum diarahkan agar terjadi adanya: a. Peningkatan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. Peningkatan kualitas intelektual; c. Peningkatan kualitas sikap dan perilaku; d. Peningkatan kualitas keterampilan; e. Peningkatan kualitas kesehatan jasmani dan rohani;
56
f. Peningkatan kualitas integritas hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan. G. Indikator Keberhasilan Lapas Kelas IIA Pemuda Tangerang Indikator yang dapat dijadikan alat untuk mengukur keberhasilan Lapas adalah sebagai berikut: 1. Isi Lapas lebih rendah daripada kapasitas; 2. Menurunya secara bertahap dari tahun ke tahun angka pelarian dan gangguan kamtib; 3. Meningkatnya secara bertahap jumlah narapidana yang bebas sebelum waktunya melalui proses asimilasi dan integritas; 4. Semakin menurunnya dari tahun ke tahun angka residivis; 5. Semakin banyaknya jenis-jenis dan program pembinaan sesuai kebutuhan berbagai golongan narapidana; 6. Secara bertahap perbandingan banyak narapidana yang bekerja di bidang pertanian dan pemeliharaan adalah 70:30; 7. Prosentasi kematian dan sakit penghuni Lapas sama dengan prosentase di masyarakat; 8. Biaya perawatan penghuni sama dengan kebutuhan minimal manusia pada umumnya; 9. Lapas dalam kondisi bersih dan terpeliharanya; dan 10. Semakin terwujudnya lingkungan pembinaan yang menggambarkan proyeksi nilai-nilai masyarakat ke dalam Lapas dan semakin berkurangnya nila-nilai subkultur penjara dalam Lapas.
57
H. Jumlah Narapidana Keseluruhan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pemuda Tangerang Data Narapidana No 1 2 3 4 5 6
Jenis Narapidana BI B II a B II b B III s SH Titipan Jumlah
Jumlah 1.178 Orang 31 Orang 1 Orang 57 Orang 1.267 Orang
Data Tahanan No 1 2 3 4 5 6
Jenis Tahanan AI A II a A III b A IV s AV Titipan Jumlah
Jumlah 65 Orang 93 Orang 517 Orang 23 Orang 17 0rang 715 Orang
Data Warga Negara Asing No 1 2
Keterangan Narapidana WNA Tahanan WNA Jumlah
Jumlah 26 Orang 20 Orang 46 Orang
I. Sarana Prasarana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pemuda Tangerang Sarana penerangan menggunakan aliran dari PLN dan generator/diesel listrik sebagai cadangan. Sarana air mandi/ minum menggunakan air sumur dan PAM. Sarana pendidikan terdapat 2 (dua) lokal kelas, perpustakaan satu lokal, ruangan kantor satu lokal dan satu ruangan wihara.
58
Sarana ibadah Masjid Lapas Kelas IIA Pemuda Tangerang dibuat pada tahun ±1974 dengan nama Masjid At-Taubah yang berlokasi di blok A dengan kapasitas ±125 orang dan sekarang sudah dilengkapi dengan ruang perpustakaan agama Islam. Pada
tahun 2005 Masjid At-Taubah telah
direnovasi dengan menghabiskan biaya Rp. 137.523.400,- Masjid tersebut direnovasi dengan biaya swadaya, saat ini kapasitasnya ± 450 orang dan telah diresmikan oleh Bapak Walikota Tangerang (Drs. H. Wahidin Halim). J. Sarana Kesehatan Alat Medis, Obat-Obatan, Ruang Kesehatan dan Alur Berobat Daftar alat-alat medis di Lapas Kelas IIA Pemuda Tangerang No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Jenis Barang Tensimeter digital dan tensimeter manual Timbangan badan Tabung oksigen besar dan Tabung oksigen kecil Tempat tidur besi Kursi fiber Jam elektronik Dispenser Sterilsator Diaguastik set Sleskop Termometer standar Alat pernapasan Mesin hitung Lemari kayu Rak besi Papan visual/ papan nama Mesin fogging Meja kerja kayu Kursi meja/ metal Meja komputer Tempat tidur besi
Jumlah 8 3 5 3 1 1 2 2 2 15 4 1 1 4 1 1 1 5 3 1 7
59
Ruangan Kesehatan di Lapas Kelas IIA Pemuda Tangerang No 1 2 3 4 5 6 7
Jenis Ruangan Ruang Gigi Ruang Periksa Ruang Gudang Ruang Umum Ruang Laboratorium Ruang VTC Ruang Tempat Tidur
Jumlah 1 1 1 1 3 2 16
Data kamar di Lapas Kelas IIA Pemuda Tangerang No 1 2 3 4 5 6 7
Jenis Kamar Blok Pesantren Blok A Blok B Blok C Blok D Blok E Blok F
Jumlah 329 Orang 160 Orang 551 Orang 329 Orang 488 Orang 368 Orang 86 Orang
Kapasitas 329 Orang 113 Orang 804 Orang 434 Orang 674 Orang 404 Orang 68 Orang
Alur Klinik Harian Terpadu Lapas Kelas IIA Pemuda Tangerang Tahanan/ Narapidana
Daftar Buku Berobat
Loket Pendaftaran
Pemeriksaan Lab
Resep pengembangan obat
Tindakan Medis
Kembali ke blok
- Alur VCT - Alur TB - Alur PTRM
- Rawat Inap - Rujukan - Isolasi
60
Berdasarkan alur tersebut, bisa kita dipahami bahwa ketika narapidana sakit maka dia harus melakukan pendaftaran dulu di loket pendaftaran, setelah itu narapidana tersebut akan dilakukan tindakan medis berupa rawat inap atau sejenisnya, sesuai dengan jenis penyakit yang diderita. K. Kondisi Saat Ini Lapas Kelas IIA Pemuda Tangerang Kondisi saat ini di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pemuda Tangerang pada umumnya dalam keadaan kondusif gangguan keamanan relatif tidak ada. Pelaksanaan pembinaan kepribadian sudah berjalan walaupun belum optimal. Kegiatan pesantren, solat berjamaah, olahraga senam, bulu tangkis, tenis meja, volly ball, sepak bola (futsal) secara rutin dilaksanakan di dalam Lapas. Pelaksanaan pembinaan kemandirian bagi narapidana berupa pengerjaan bengkel kayu, pertanian sayur, penjahitan, bengkel elektronik, salon rambut. dan bengkel las. Di samping itu dilaksanakan juga pekerjaan rumah tangga berupa kebersihan halaman, kebersihan kantor, petugas dapur dan lain-lain. Hal yang terpenting dalam rangka pembinaan adalah penerapan proses pemasyarakatan. Secara bertahap narapidana dikenalkan dengan kehidupan masyarakat di luar Lapas. Proses itu dilaksanakan melalui kegiatan asimilasi dan integrasi. Kebijakan Lapas sangat mendorong upaya-upaya struktural sesuai Protap untuk melaksanakan poses asimilasi berupa kerja luar dengan kegiatan pertanian dan kebersihan halaman kantor.
61
Didorong pula upaya pemenuhan hak-hak narapidana lainnya yaitu: hak mendapat CMK, hak mendapatkan remisi, hak mendapat kunjungan, hak mendapat layanan kesehatan dan lain-lain. Pemenuhan hak tersebut diperkirakan dapat menurunkan tingkat kegelisahan (konflik) penghuni yang pada gilirannya dalam batas-batas tertentu, hal tersebut juga dapat mendukung suasana yang aman di dalam Lapas.
62
L. Kasus Pelanggaran Hak Narapidana Lapas Kelas IIA Pemuda Tangerang
63
BAB IV HASIL PENELITIAN HAK PERLINDUNGAN KESEHATAN NARAPIDANA
A. Kajian Pelaksanaan Hak Kesehatan Fisik Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pemuda Tangerang Menurut UU No 12 Tahun 1995. Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki oleh setiap manusia yang hidup di dunia ini menurut kodratnya, yang melekat dan tak dapat dipisahkan dari pada hakikatnya, sehingga bersifat suci.75 Sehingga manusia yang hidup harus dilindungi dan dipertahankan kehidupannya karena yang mengatur kematian seseorang hanyalah Tuhan Yang Maha Esa. Salah satu cara untuk mempertahankan kehidupan manusia melalui perlindungan kesehatan. Kesehatan sangat penting bagi kehidupan manusia, karena jika manusia sakit maka dia tidak mampu melaksanakan kegiatan yang biasa dilakukannya. Oleh karena itu, kesehatan seseorang harus dijaga dan dilindungi oleh negara dan masyarakat. Setiap manusia mempunyai hak untuk mempertahankan kehidupannya, sehingga bukan hanya manusia tertentu saja yang mempertahankan dan dilindungi kehidupannya khususnya kesehatannya tetapi seorang narapidana juga yang telah melakukan kesalahan atau yang telah melanggar hukum,
75
. Djoko Prakoso dan Djaman Andhi Nirwanto, EUTHANASIA, h. 129
63
64
mempunyai
hak
untuk
mempertahankan
kehidupannya
dan
berhak
mendapatkan perlindungan kesehatan seperti manusia yang lainnya. Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa kesehatan merupakan hak bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali termasuk narapidana yang berada di dalam Lapas Kelas IIA Pemuda Tangerang, oleh karena itu Lapas pemuda Tangerang sebagai perangkat negara yang memiliki tugas untuk: 1. Melaksanakan pemasyarakatan narapidana dan melaksanakan perawatan tahanan. 2. Untuk menyelenggarakan tugas seperti: a. Melakukan pembinaan narapidana; b. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja; c. Melakukan bimbingan sosial/kerohanian narapidana; d. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Lapas; e. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.76 Oleh karena itu Lapas Kelas IIA Pemuda Tangerang memiliki salah satu tugas yaitu melakukan perlindungan terhadap narapidananya. Lapas Kelas IIA Pemuda Tangerang dibentuk berdasarkan keputusan KEMENKUMHAM RI, Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia pada tanggal 16 Desember 1983 dan di Lapas Kelas IIA Pemuda Tangerang, ini bukan hanya Lembaga Pemasyarakatan saja tetapi ada juga Rumah Tahanan Negara (RUTAN). Tujuan dari Lapas Kelas IIA Pemuda Tangerang yakni membentuk narapidana menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahannya dan memperbaiki diri agar tidak terulang kembali,
76
. Profil Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pemuda Tangerang, h. 4
65
agar narapidana mendapatkan hak kebebasan dan bisa aktif ke dalam masyarakat seperti manusia yang lainnya.77 Salah satu tanggung jawab Lapas Kelas IIA Pemuda Tangerang yakni menjaga agar seluruh hak-hak narapidana tidak diabaikan khususnya mengenai pelayanan kesehatan yang telah diamanatkan dalam UU No 12 Tahun 1995 bahwa narapidana berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, sehingga pihak Lapas Kelas IIA Pemuda Tangerang tentunya berkewajiban melaksanakan perlindungan hak-hak narapidana tersebut. Perlindungan hak kesehatan narapidana di Lapas Kelas IIA Pemuda Tangerang dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Pelayanan Kesehatan Menurut organisasi kesehatan dunia (WHO) tahun 1948 menyebutkan bahwa Kesehatan merupakan suatu keadaan fisik, mental, dan sosial kesejahteraan dan bukan hanya ketiadaan penyakit atau kelemahan, kondisi manusia baik jasmani, rohani, akal, maupun sosial agar menjadi lebih baik.78 Berdasarkan hal tersebut bisa kita ketahui bahwa indikator kesehatan seseorang bisa dilihat melalui keseimbangan keadaan fisik, mental dan sosialnya. Jika keseimbangan kondisi tersebut sudah tercapai, maka bisa dikatakan bahwa orang tersebut dikategorikan sehat.
77
. Profil Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pemuda Tangerang, h. 5
78
. http://belajarpsikologi.com/pengertian-kesehatan.com. Postid by Arianto 16 Januari 2013 Artikel ini di akses pada sabtu 13-Desember.2014 20.55.
66
Menurut penuturan ketiga narapidana, mereka menyebutkan bahwa “Pelayanan kesehatan di Lapas Pemuda Tangerang sudah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-Undang”.79 Pernyataan tersebut didukung oleh penuturan dari dokter Lapas sendiri yang menyatakan bahwa “Pemeliharaan kesehatan telah terfasilitasi berupa sarana dan prasarana yang meliputi alat-alat medis, obat-obatan, ruang perawatan dan tim medis yang meliputi dokter umum dan dokter gigi. Di dalam klinik juga ada ruangan untuk periksa, ruang laboratorium, ruang inap dan ruang obat-obatan. Semua itu sudah tersedia di klinik Lapas pemuda, akan tetapi jika dibandingkan dengan klinik umum tentunya hal tersebut masih kurang memadai.80 Tersedianya sarana dan prasarana kesehatan tersebut, merupakan modal dasar pihak
Lapas
dalam
melakukan
perlindungan
kesehatan
bagi
para
narapidananya. Dalam hal ini Bapak Tetra selaku Kasi Binapi menyatakan bahwa anggaran kesehatan untuk narapidana sudah dianggarkan oleh Pemerintah Pusat sebesar Rp. 200.000.000 selama 1 tahun, anggaran tersebut harus digunakan selama setahun dengan jumlah narapidana lebih dari 1500 orang.81 Tentunya dengan anggaran yang terbatas, menyebabkan pelayanan kesehatan 79
. Wawancara dengan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pemuda Tangerang 80
. Wawancara dengan Wibisono Dokter Lapas pada hari selasa 25 November 2014 Pukul 11.10 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pemuda Tangerang 81
. Wawancara dengan Tetra Kasi Binapi pada hari selasa 2 Desember 2014 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pemuda Tangerang
67
di Lapas tersebut hanya mampu melayani narapidana yang memiliki penyakit ringan seperti gatal-gatal, flu, batuk, diare, penyakit kulit dan sebagainya. Bagi narapidana yang memiliki penyakit khusus/berat, Lapas hanya memberikan fasilitas berupa perizinan dan mobil ambulance untuk mengantarkan sedangkan untuk pembiayaannya ditanggung pihak keluarga. Hal tersebut dipertegas oleh pernyataan narapidana yang bernama Acang yang sudah tinggal enam tahun di Lapas tersebut bahwa “Untuk perizinan ke rumah sakit umum itu mudah yang penting kita memiliki kepentingan yang jelas untuk berobat, dan dapat izin dari dokter serta kepala Lapas sedangkan mengenai biaya ditanggung sendiri.82 Meskipun anggaran terbatas, akan tetapi pihak Lapas tetap memfasilitasi narapidana yang sakit dengan perizinan yang mudah sehingga hak kesehatan narapidana pun terjamin. Perlindungan kesehatan pun dilakukan bagi narapidana yang memiliki penyakit khusus atau pribadi, berupa tindakan dari dokter Lapas sendiri yaitu mengkarantina mereka di ruang karantina klinik Lembaga Pemasyarakatan. Fungsi karantina tersebut agar narapidana mendapatkan perawatan intensif, apabila setelah dikarantina tidak ada perubahan serta sakitnya semakin memburuk maka akan dirujuk ke rumah sakit umum atas perizinan dari dokter dan ketua Lembaga Pemasyarakatan.
82
. Wawancara dengan Acang F. Narapidana pada hari Selasa 2 Desember 2014 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pemuda Tangerang
68
Perlindungan kesehatan di Lapas Kelas IIA Pemuda Tangerang sendiri memiliki tahapan yaitu setiap narapidana yang telah diputus dan menjadi terdakwa serta telah dimasukkan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan, akan mendapatkan penyuluhan dan pengecekkan kesehatan, serta sosialisasi terkait jenis-jenis penyakit yang menular. Hal tersebut dilaksanakan agar narapidana bisa menjaga kesehatannya dan yang memiliki penyakit menular tidak menyebar ke orang lain, serta jika ada narapidana yang memiliki penyakit khusus maka klinik Lapas akan mendatanya untuk dilakukan perawatan khusus dan rutin. Menurut penjaga Lapas narapidana yang sakit kemudian meninggal di dalam Lapas untuk saat ini belum ada. Hal tersebut terjadi karena jika ada narapidana yang sakit, pihak Lapas langsung merujuknya ke klinik dan apabila klinik tidak menyanggupi maka langsung dirujuk ke rumah sakit umum.83 Pernyataan tersebut diperkuat dari keterangan dokter bahwa saat ini belum ada narapidana yang sakit kemudian meninggal karena kurang perawatan. Adapun narapidana yang meninggal, itu pun meninggalnya ketika sudah dirujuk ke rumah sakit umum.84 Hal ini dikarenakan, pihak Lapas cepat tanggap apabila ada narapidana yang sakit, meskipun ada beberapa narapidana yang tidak mau dibawa ke klinik. Jika narapidana tersebut tidak mau dibawa ke klinik maka
83
. Wawancara dengan Syamsul Penjaga Lapas, pada hari Selasa 2 Desember 2014 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pemuda Tangerang 84
. Wawancara Dokter Lapas Pada Hari Selasa 2 November 2014 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pemuda Tangerang
69
penjaga Lapas akan memanggil dokter ke kamar dan apabila sakitnya parah, maka narapidana tersebut akan dibawa paksa untuk diberikan perawatan. Narapidana yang meninggal di Lapas tersebut yaitu ketika narapidana yang berusaha melarikan diri dari Lapas akan tetapi dia terjatuh dari atap tetapi meskipun begitu pihak Lapas tetap berusaha membawanya ke rumah sakit umum, namun diperjalanan nyawa korban tidak bisa tertolong. Narapidana yang berada di Lapas Kelas IIA Pemuda Tangerang berjumlah 1.356 orang sedangkan untuk saat ini jumlah narapidana mencapai 1.952 orang sehingga ini melebihi kapasitas.85 Setiap harinya narapidana yang sakit dan yang berobat ke klinik Lapas mencapai kurang lebih 20 orang perharinya, sehingga jika dirata-ratakan mencapai kurang lebih 600 narapidana yang sakit perbulannya di Lapas tersebut. Hal tersebut dikarenakan banyaknya narapidana kiriman dari Lapas luar seperti Lapas Cipinang, Lapas Tangerang kelas 1, Rutan Salemba dan lain sebagainya. Sehingga sangat wajar jika narapidana banyak yang mengalami sakit, karena keadaan di tempat tersebut cukup sempit dan kurangnya udara bersih. Sehingga, para narapidana sering mengeluh penyakit gatal-gatal, batuk dan flu.86 Untuk mengatasi hal tersebut, tindakan yang dilakukan oleh pihak Lapas berupa penyediaan obat-obatan serta mengajukan surat kepada dinas terkait bahwa daya tampung Lapas Pemuda sudah di luar kapasitas sehingga tidak menerima lagi kiriman narapidana dari
85
. Profil Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pemuda Tangerang
86
. Wawancara Dokter Lapas Pada Hari Selasa 2 November 2014 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pemuda Tangerang
70
Lapas lain. Selain itu juga, penjaga Lapas melakukan sanitasi air dan menggalakan pembersihan kamar sel. Perlindungan kesehatan bukan hanya dilakukan melalui tindakan dari dokter akan tetapi hal tersebut juga dilakukan oleh penjaga Lapas berupa pengecekkan terhadap makanan dan obat-obatan yang dibawa dari luar. Pengecekkan tersebut dilakukan untuk melihat layak tidaknya makanan tersebut dikonsumsi sedangkan untuk obat-obatan sendiri pengecekkan dilakukan oleh penjaga Lapas dengan cara obat tersebut dibawa terlebih dahulu kepada dokter Lapas untuk diatur dosis pemakaiannya. Pemeriksaan makanan sendiri dilakukan melalui 3 tahapan yaitu oleh penjaga gerbang, penjaga pintu lalu lintas dan terakhir diperiksa oleh penjaga lapas di kamar sel masing-masing. Hal ini dilakukan, dengan tujuan untuk melindungi keamanan dan kesehatan narapidana. Selain pemeliharaan kesehatan berupa makanan dan pengawasan, Lapas tersebut juga melakukan penyuluhan dalam rangka melindungi kesehatan narapidana. Hal tersebut dikemukakan oleh bapak Wibisono selaku Dokter Lapas yang menyatakan bahwa “Penyuluhan kesehatan narapidana dilakukan sebulan sebanyak 7 kali sampai 8 kali dan dilakukan setiap hari senin dan kamis. Biasanya penyuluhan kesehatan pun dilakukan ketika narapidana pertama kali memasuki Lapas87. Penyuluhan tersebut adalah salah satu program dari pihak Lapas, untuk mengenalkan lingkungan Lapas kepada narapidana yang baru agar mereka mampu menyesuaikan pola kehidupannya di 87
. Wawancara Dokter Lapas pada hari Selasa 2 November 2014 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pemuda Tangerang
71
Lapas tersebut sehingga para narapidana bisa menjaga kesehatan masingmasing. Selain penyuluhan tersebut, pihak Lapas juga sering mengadakan penyuluhan dengan cara bekerjasama dengan para mahasiswa dan instansi lainnya. Kasi Binapi menyatakan bahwa “Lapas Kelas IIA Pemuda Tangerang memiliki program kesehatan yakni pelaksanaan Tim TB, Tim HIV dan Tim PTRM serta didukung oleh tim medis yang berjumlah 3 orang dokter yang terdiri dari 2 dokter umum, 1 dokter gigi dan 5 perawat.88 Pelayanan kesehatan di dalam Lapas tidak hanya mengobati penyakit umum saja, penyakit khusus pun sudah ada programnya. Perawat di Lapas Pemuda ini sudah seperti dokter, karena mereka sudah mampu menangani berbagai penyakit yang biasa dokter tangani, sehingga meskipun dokter tidak ada pelayanan kesehatan tetap bisa dijalankan. Kehidupan di dalam Lapas tidaklah setertib yang diperkirakan, sering kali terjadi keributan dan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh narapidana. Hal tersebut pun terjadi di Lapas Kelas IIA Pemuda Tangerang yaitu narapidana sering melakukan pelanggaran berupa berkelahi, membawa handphone dan sebagainya. Hukuman bagi mereka yang melakukan pelanggaran di dalam Lapas adalah pemindahan ke sel khusus. Sel khusus tersebut tentunya berbeda dengan sel umum, di sel khusus para narapidana tidak dipekenankan keluar dari kamar sel dan satu kamarnya dihuni dengan para narapidana pelanggar lainnya, yang jumlah penghuninya bisa bertambah 88
. Wawancara dengan Tetra Kasi Binapi pada hari Selasa 2 Desember 2014 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pemuda Tangerang
72
sesuai dengan banyaknya pelanggaran. Meskipun begitu, para narapidana di sel khusus tetap mendapatkan hak-haknya. Seperti pengobatan dan makanan, akan tetapi makanannya diantarkan ke dalam kamar sel oleh penjaga Lapas sendiri. Penjaga Lapas pun dalam melakukan perlindungan kesehatan bagi narapidananya, melakukan kontrol ke setiap kamar dengan cara berkeliling. Jika ada narapidana yang sakit, maka penjaga Lapas tersebut akan langsung membawanya ke klinik untuk diperiksa. Apabila sakitnya parah, maka dokter Lapas akan memberikan surat izin kepada Kalapas sehingga narapidana tersebut bisa berobat diluar. Sedangkan jika ada narapidana yang sakit di malam hari, maka petugas Lapas akan menelepon dokter Lapas, maka dengan segera dokter Lapas tersebut akan datang ke klinik Lapas. Hal tersebut dilakukan karena dokter Lapas bertugas 24 jam, meskipun mereka di rumah akan tetapi mereka harus siap siaga.89 Menurut beberapa narapidana pelayanan kesehatan di Klinik Lapas Kelas IIA Pemuda Tangerang dilakukan salah satunya melalui pelayanan kesehatan, ketika ada narapidana yang merasakan sakit maka dengan segera akan diperiksa dan diobati, setelah itu diberikan obat yang sesuai dengan sakit yang dirasakan. Setelah meminum obat tersebut, ternyata mereka sembuh dan bisa melaksanakan aktifitas seperti biasanya. Dalam pelayanannya pun, dokter atau perawat di dalam Lapas Kelas IIA Pemuda Tangerang ini mengutamakan kekeluargaan sehingga narapidana nyaman untuk berkonsultasi.90 Pemberian 89
. Wawancara dengan Tetra Kasi Binapi pada hari Selasa 2 Desember 2014 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pemuda Tangerang 90
. Wawancara Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pemuda Tangerang
73
obat yang tepat serta keramahan dalam berkonsultasi, tentunya hal tersebut merupakan bagian dari konsistensi Lapas Kelas IIA Pemuda Tangerang dalam melakukan perlindungan hak kesehatan bagi narapidana. 2. Asupan Makanan Makanan yang bergizi tentunya akan memberikan dampak kesehatan yang baik bagi seseorang termasuk narapidana. Oleh karena itu, untuk melaksanakan hak perlindungan kesehatan bagi narapidana maka asupan makanan pun harus diperhatikan. Berdasarkan penuturan penjaga Lapas menyatakan bahwa “Narapidana makan sehari 3 kali, yakni pagi hari, siang hari, dan sore hari dan makanan tersebut sudah memenuhi standar gizi.91 Untuk menu makanan sudah cukup karena menu makanan diatur langsung oleh pemerintah sehingga narapidana hanya memasak dan makan sedangkan menunya setiap 10 hari berbeda-beda. Pergantian menu tersebut dilakukan agar narapidana tidak bosan sehingga nafsu makannya akan selalu tinggi.92 Pemenuhan gizi makanan di Lapas Kelas IIA Pemuda Tangerang sudah mencapai standar gizi, hal ini diperkuat oleh pernyataan Kasi Binapi yang menyatakan bahwa dalam menentukan menu makanan, mereka selalu berpedoman pada kelayakan makanan narapidana yang diatur dalam UndangUndang No 12 Tahun 1995.93 Makanan disini pun hampir sama dengan 91
. Wawancara dengan Syamsul Penjaga Lapas pada hari selasa 2 Desember 2014 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pemuda Tangerang 92
. Wawancara dengan Tetra Kasi Binapi pada hari Selasa 2 Desember 2014 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pemuda Tangerang 93
. Wawancara dengan Tetra Kasi Binapi pada hari Selasa 2 Desember 2014 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pemuda Tangerang
74
makanan di rumah dan terkadang mereka pun diberikan makanan berupa protein hewani, serta seminggu dua kali para narapidana diberikan menu bubur kacang. Lapas Pemuda memiliki menu makanan untuk 10 hari, sehingga jika sudah 10 hari maka menu makanan akan kembali ke awal. Lapas Pemuda Tangerang memiliki dapur umum dan alat-alatnya pun sudah lengkap, sehingga narapidana hanya memasak saja sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Dapur Lapas tersebut bersih dan tertata rapi. Dengan dapur yang bersih, tentunya makanan yang dikonsumsi pun akan bersih dan tidak mengandung bibit penyakit, makanan pun dibuat sendiri oleh narapidana sehingga cita rasa makanannya pun akan disesuaikan dengan lidah mereka, karena makanan itu untuk mereka sendiri jadi tidak asal memasak.
75
3. Akses kesehatan Akses kesehatan di Lapas Kelas IIA Pemuda Tangerang, sebagai berikut: Alur Klinik Harian Terpadu Lapas Kelas IIA Pemuda Tangerang Tahanan/ Narapidana
Loket Pendaftaran taran Daftar Buku Berobat
Pemeriksaan Lab
Resep Pengembangan Obat
Tindakan Medis
Kembali ke Blok
-
Alur VCT
-
Rawat Inap
-
Alur TB
-
Rujukan
-
Alur PTRM
-
Isolasi
-
Berdasarkan alur tersebut, bisa dilihat bahwa alur pengobatan di klinik Lapas dibedakan berdasarkan jenis penyakitnya. Untuk penyakit yang menular, pihak Lapas memiliki alur tersendiri dan mereka tidak begitu saja membiarkan narapidana yang memiliki penyakit menular. Narapidana yang memiliki penyakit menular, akan diberikan perawatan yang sesuai dengan penyakitnya, dan mereka akan diisolasi atau dikarantina sampai penyakitnya sembuh. 94 Hal
94
. Wawancara Dokter Lapas pada hari selasa 2 November 2014 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pemuda Tangerang
76
tersebut dilakukan, dengan tujuan untuk melindungi kesehatan narapidana yang lainnya agar tidak tertular, sedangkan untuk penyakit yang tidak menular, pihak Lapas melakukan pengobatan melalui perawatan biasa. Menurut Penjaga Lapas bahwa “Narapidana yang memiliki penyakit khusus dan yang membawa obat-obatan dari luar yang sesuai dengan penyakitnya diperbolehkan untuk membawanya kedalam Lapas. Akan tetapi, tidak semua dibawa ke dalam kamar sel, hanya berapa biji saja yang dibawa sisanya dititipkan ke klinik Lapas, jika sewaktu-waktu obatnya habis mereka bisa mengambilnya di klinik Lapas.95 4. Kebersihan Kebersihan merupakan prasyarat utama untuk membangun jiwa dan fisik yang sehat. Kebersihan di Lapas Pemuda tersebut merupakan prioritas, hal itu bisa kita lihat dari berbagai sudut ruangan dan halaman hampir tidak ada tempat yang kotor. Kebersihan di klinik Lapas Kelas IIA Pemuda Tangerang sudah bersih dan tersusun dengan rapih. Narapidana pun diikut sertakan untuk memelihara kebersihan Lapas mulai dari kamar sel, halaman Lapas, kantor Lapas dan hampir semua kebersihan di Lapas yang melakukan adalah narapidana
95
. Wawancara dengan Syamsul Penjaga Lapas pada hari Selasa 2 Desember 2014 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pemuda Tangerang .
77
5. Olahraga Olahraga merupakan bagian yang tidak terlupakan dalam mendukung daya tahan tubuh. Olahraga merupakan cara sederhana dalam menjalani hidup sehat, di Lapas Pemuda sendiri tidak ada larangan untuk berolahraga bahkan tiap harinya mereka dianjurkan untuk olahraga, baik itu olahraga ringan ataupun olahraga dalam bentuk pertandingan antar blok. Kegiatan olahraga
di dalam Lapas Kelas IIA Pemuda Tangerang
meliputi Futsal, Bola voli dan Tenis meja. Akan tetapi itu semua sesuai dengan bakat yang dimiliki narapidana bahkan pernah diadakan pertandingan antar blok. Respon narapidana pun terhadap kegiatan olahraga ini cukup baik, mereka merasakan dengan olahraga seperti ini tubuh mereka yang biasanya terkurung di dalam sel bisa mereka gerakkan sehingga otot-otot dan organ tubuh mereka bisa mendapatkan sinar matahari dan oksigen yang cukup.96 B. Kajian Pelaksanaan Hak Kesehatan Fisik Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pemuda Tangerang Menurut Hukum Pidana Islam. Dalam agama Islam manusia merupakan makhluk hidup yang sangat sempurna dan mulia, yang mempunyai hak untuk memelihara jiwa dan hak untuk hidup, yang merupakan sesuatu yang dasar bagi manusia untuk saling memahami satu sama lain. Hak asasi manusia tersebut harus disamakan dengan manusia yang lainnya, tanpa memandang jabatan ataupun yang lainnya, karena tidak ada manusia yang bisa bertahan hidup tanpa bantuan orang lain, oleh 96
. Wawancara Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pemuda Tangerang
78
karena itu manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan manusia yang lainnya. Kajian hukum pidana Islam yang membahas tentang pemeliharaan jiwa begitu banyak, sehingga dalam sumber-sumber ajaran agama Islam dan AlQur’an ataupun sunah pula banyak yang membahas tentang pemeliharaan jiwa, Al-Qur’an memberikan gambaran penting tentang sejarah pemeliharaan jiwa pada zaman dahulu sehingga betapa pentingnya ajaran agama Islam yang mengutamakan pemeliharaan jiwa. Dalam surat Al-An’am ayat 151 bahwa “Jangan kamu membunuh nyawa yang diharamkan Allah, kecuali dengan sebab yang benar”. Dan dalam AlQur’an surat Al-Maidah ayat 32 juga dijelaskan:
Artinya: Oleh karena itu kami tetapkan (suatu hukum) bagi bani Israil, bahwa barang siapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan semua manusia, sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi. Sesuai dengan ayat di atas bahwa Islam mengajarkan kepada kita untuk menghargai jiwa setiap manusia, dan jika menghilangkan jiwa manusia tanpa alasan yang dibenarkan dalam ajaran agama Islam maka termasuk orang yang
79
telah membunuh manusia sehingga mereka diartikan membunuh seluruh jiwa manusia, oleh karena itu agama Islam sangat menghargai hak-hak manusia sehingga tidak ada perbedaan antara narapidana maupun manusia yang lainnya, dan Islam pun mengajarkan kepada kita untuk saling melindungi jiwa manusia satu sama lainnya. Memelihara satu jiwa manusia berarti sama seperti memelihara jiwa manusia secara umum, sehingga dapat diartikan sebagai pemeliharaan terhadap jiwa manusia seluruhnya tanpa mengenal perbedaan agama, ras, ataupun agama bahkan kedudukannya sebagai narapidana. Allah berfiman dalam surat Al-Baqarah ayat 178 yaitu
Artinya: wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qishash, berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barang siapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diyat (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari tuhanmu. Barang siapa melampaui batas setelah itu maka ia akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Berdasarakan ayat Al-Qur’an di atas dijelaskan bahwa kita diwajibkan untuk memelihara jiwa manusia sehingga jika ada yang melukai manusia maka hukumannya dibalas sesuai dengan perbuatannya.
80
Ayat di atas mempertegas keberadaan dan ketinggian nilai hak hidup setiap manusia, tidak dibenarkan jika menghilangkan nyawa manusia karena alasan-alasan yang subyektif, seperti takut terjerumus ke dalam jurang kemiskinan dan alasan lainnya. Tujuan hukum Islam adalah untuk pemeliharaan jiwa, maka hukum Islam mewajibkan
untuk
memelihara
hak
asasi
manusia
untuk
hidup
mempertahankan hidupnya. Hukum Islam pun melarang pembunuhan tanpa alasan yang dibenarkan dalam ajaran agama Islam. Deklarasi Kairo tentang hak asasi manusia dalam Islam tahun 1990 yang mengatur tentang kehidupan termuat dalam pasal 2 yang berbunyi: a. Kehidupan adalah berkat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan hak untuk hidup. Kita sebagai manusia individu, masyarakat, dan negara-negara untuk melindungi hak-hak manusia dan dari setiap pelanggaran dilarang untuk mencabut kehidupan kecuali berdasarkan syariat. b. Dilarang
untuk
memilih
jalan
yang
dapat
mengakibatkan
permusnahan. c. Perlindungan kehidupan manusia sampai akhir masa merupakan kehendak Tuhan dan suatu kewajiban yang di tetapkan oleh syariat.97 Oleh karena itu, kewajiban masyarakat, negara atau pemerintah khususnya yang berada di dalam Lingkungan Lapas Kelas IIA Pemuda Tangerang yaitu untuk memberikan pelayanan kesehatan yang layak dan baik. 97
. Lukman Masyudi, Pengaturan Dan Pelaksanaan Hak-Hak Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang, 2012 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, h. 70
81
Agar setiap narapidana yang sakit dan memerlukan pelayanan kesehatan dapat dilayani dengan baik dalam upaya memelihara jiwa narapidana yang sesuai dengan hukum pidana islam. Narapidana berhak mendapatkan hak pelayanan kesehatan dan makanan yang layak seperti manusia yang lainnya,. Hal ini merupakan bagian dari pemeliharaan jiwa (hifdz al-nafs) yang sangat diutamakan dalam ajaran syariat Islam. Sehingga jika narapidana yang tidak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makan yang layak maka pihak Lapas akan bertentangan dengan UndangUndang pemidanaan dan syariat Islam.
Untuk makanan dan pelayanan
kesehatan di dalam Lapas Kelas IIA Pemuda Tangerang sudah mendapatkan anggaran dari pemerintah pusat, serta semua komponen dalam Lapas tersebut pun berupaya untuk melayani kesehatan para narapidana. C. Temuan Penelitian Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, ada beberapa hal yang ditemukan diantaranya: 1. Pelayanan kesehatan narapidana sudah baik, dari segi sarana prasarana yang sudah lengkap berupa fasilitas alat-alat medis, obat-obatan yang lengkap dan dokter. 2. Kebersihan di dalam Lapas Kelas IIA Pemuda Tangerang sudah cukup bersih dan terawat, baik di dalam Lapas maupun di halaman Lapas, sehingga baik narapidana maupun pengunjung merasakan kenyamanan ketika berada di Lapas Kelas IIA Pemuda Tangerang.
82
3. Perlindungan kesehatan tidak hanya dilakukan bagi narapidana yang sakit saja, akan tetapi pihak Lapas secara aktif melakukan pencegahan bibit penyakit bagi para narapidananya melalui penyuluhan, makanan yang sehat dan sebagainya. 4. Narapidana yang meninggal karena sakit di dalam Lapas Kelas IIA Pemuda Tangerang belum pernah terjadi, karena ketika ada narapidana yang sakit pihak Lapas melakukan tindakan dengan cepat tanggap. 5. Narapidana yang melakukan pelanggaran di dalam Lapas dimasukkan ke dalam sel khusus, tetapi tetap mendapatkan hak-hak sebagaimana mestinya narapidana lain. 6. Selain melakukan pelayanan kesehatan bagi narapidana yang memiliki penyakit ringan, mereka juga memberikan fasilitas berupa perizinan yang mudah bagi narapidana yang memiliki penyakit pribadi atau berat untuk berobat ke rumah sakit umum, akan tetapi untuk pembiayaannya ditanggung oleh pihak keluarga karena anggaran dari pemerintah yang terbatas. 7. Bagi Narapidana yang memiliki penyakit menular, mereka akan mendapatkan perawatan yang eksklusif, yaitu dikarantina di ruang rawat khusus sehingga tidak akan menular kepada narapidana lainnya.
83
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan Berdasarkan pembahasan mengenai perlindungan hak kesehatan fisik narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pemuda Tangerang dalam perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam (Analisis dalam UU No 12 tahun 1995) maka dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Pelaksanaan perlindungan hak kesehatan fisik di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pemuda Tangerang, sudah sesuai dengan UU No 12 Tahun 1995. Hal itu terlihat dari pelayanan kesehatan dari pihak Lapas yang cukup baik terhadap narapidana yang sakit, baik itu sakit ringan maupun sakit berat, serta melakukan pencegahan bibit penyakit melalui penyuluhan dan lingkungan yang sehat. Sarana prasarananya pun sudah lengkap mulai dari program penyuluhan kesehatan, pengecekan kesehatan, asupan makan yang bergizi, alatalat kesehatan, obat-obatan, tim medis serta kebersihan di Lapas tersebut terjaga dengan baik dan bersih. Sehingga tidak ada narapidana yang meninggal karena sakit di dalam Lapas. 2. Pandangan hukum pidana Islam pelaksanaan perlindungan hak kesehatan fisik narapidana di Lapas Kelas IIA Pemuda Tangerang sudah sesuai dengan syariat Islam. Agama Islam sangat menganjurkan manusia untuk saling memelihara jiwa. Sehingga jika ada seseorang
83
84
yang melakukan kejahatan pembunuhan, maka dibalas dengan perbuatan yang setimpal dengan tetap memperhatikan hak-hak narapidana tersebut. Pemeliharaan jiwa dalam Islam itu tanpa memandang jabatan, agama, ras, suku dan lain sebagainya. Pelaksanaan hak kesehatan di Lapas Kelas IIA Pemuda Tangerang sudah sesuai dengan hukum pidana Islam, hal itu bisa terlihat dalam pelaksanaan perlindungan hak kesehatan, dan di Lapas tersebut sudah sesuai dengan syariat Islam berupa Al-Maqasid Al-Syari’ah yakni Hifzh al-nafsi (memelihara jiwa), seperti melakukan penyuluhan kesehatan, asupan makan yang bergizi, pengecekan kesehatan yang baik, sarana-prasarananya dan obat-obatan yang cukup lengkap .
85
B. Saran Atas beberapa hal yang penulis tulis dalam skripsi ini, maka penulis mencoba menyampaikan beberapa saran yang berkaitan dengan masalah perlindungan hak kesehatan fisik narapidana sebagai berikut: 1. Pemerintah memberikan anggaran yang cukup kepada setiap Lapas agar narapidana yang memiliki keterbatasan biaya bisa berobat dengan baik. 2. Untuk memenuhi perlindungan kesehatan di dalam Lapas sebaiknya sarana prasarananya ditingkatkan kembali. 3. Sebaiknya Lapas Kelas IIA Pemuda Tangerang diisi oleh narapidana sesuai dengan kapasitasnya. 4. Penambahan tenaga medis yaitu dokter agar pelayanan kesehatan lebih baik lagi.
86
DAFTAR PUSTAKA Al-Qur’an Al-Karim Abdullah, Azis, Abdul, Syaikh, bin Baz, Kitab Shahih Al-Bukhari Fathul Baari, Pustakaazzam, 2009. Abdullah, Rozali dan Syamsir. Perkembangan HAM Dan Keberadaan Peradilan HAM di Indonesia, Bogor: Ghalia Indonesia. Ahmadi, Muhammad, Fahmi dan Jenal, Aripin. Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Jakarta, 2010, cet -1. Al Faruk, Asadulloh. Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam, Bogor : Ghalia Indonesa, 2009. Ali, Zainuddin. Metode Penelitian Hukum, Jakarta:PT. Sinar Grafika, 2010, cet -2. Asshiddiqie, Jimly. Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Bandung: Angkasa 1996. Azhary. Negara Hukum Indonesia, Jakarta: Universitas Indonesia, 1995, cet -1. Darus, Badru, lzaman, Mariam. Pembentukan Hukum Nasional Dan Permasalahannya, Bandung: penerbit Alumni 1981. Daud, Muhammad, Ali dan Habibah Daud. Lembaga-Lembaga Islam Di Indonesia, Jakrta: PT. Raja Grafindo Persada, cet -1. El-Muhtaj, Majda. Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia: Dari UUD 1945 Sampai Dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002 Jakarta: Kencana, 2007 cet -2. El-Quussiy, Aziz-, Abdul. Pokok-Pokok Kesehatan Jiwa/Mental, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1986 cet. -2. Erwin, Muhamad. Pendidikan Kewarganegaraan Republik Indonesia, Jakarta: PT. Refika Aditama, 2013, cet -3. Gonggong, Anhar dkk. Sejarah Pemikiran Hak Asasi Manusia Di Indonesia, 1995, cet -1. Hamzah, Andi. Sistem Hukum Pidana Dan Pemidanaan Indonesia, Jakarta: Pradiya Paramita, 1993. Hanafi, Muchlis. Hukum Keadilan, Dan Hak Asasi Manusia, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2010, cet -1.
87
Hazairin. Tujuh Serangkai Tentang Hukum, Jakarta: PT. Tintamas, 1974. Ibrahim, Johnny. Teori Dan Metodelogi Penelitian Hukum Normatif Malang: Bayumedia Publishing, 2007, cet -1. Iqbal, Mubarok, Wahid dan Nurul Chayatin. Ilmu Kesehatan Masyarakat Teori dan Aplikasi, Jakarta: KBBI. Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bangsa, Jakarta: Balai Pustaka Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan 1988. Lamintang dan Theo Lamintang. Hukum Penitensier Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika 2010, cet-1. Lukman. Pengaturan Dan Pelaksanaan Hak-Hak Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang, Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2012
Maramis, Frans. Hukum Pidana Dan Tertulis Di Indonesia, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012, cet-2 Mawdudi, A’la, Abul,. Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Islam, Jakarta: Bumi Askara, 1995, cet -1. Muladi. Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep Dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum Dan Masyarakat, Jakarta: PT. Refika Aditama, 2005, cet -1. Muslich, Ahmad, Wardi. Hukum Pidana Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, cet-1. Notoatmodjo, Soekidjo. Etika Dan Hukum Kesehatan, Jakarta: PT Rineka Cipta, cet -1. Prakoso, Djoko dan Andhi, Nirwanto, Djaman. Euthanasia: Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana, , Jakarta: Ghalia Indonesia 1984, cet -1. Prasetyo, Teguh. Hukum Pidana, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2012. Priyatno, Dwidja. Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia , Bandung: PT. Refika Admitama, 2006, cet-1. Sholehuddin, Muhammad. Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System Dan Implementasinya, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, cet-1. Soemirat, Slamet, Juli, Kesehatan Lingkungan, Jakarta: Gadjah Mada University Pres. Cet -1. Sugono, Bambang. Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997, cet -6.
88
Sumantri, Arief. Kesehatan Lingkungan, Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, cet -2. Supramono, Gatot. Hukum Acara Pengadilan Anak, Jakarta:PT Intan Sejati 2007, cet -3. Syafe’i, Rachmat. Sygma Publishing.
Al-Quran Dan Terjemah Kementrian Agama RI. Bandung:
Tumanggor, Rusmin dkk. Wanita Dan Kesehatan Perilaku Kesehatan Wanita Di Pemukiman Kumuh, Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah. Ubaedilah, dan Abdul Rozak. Pendidikan Kewargaan (Civic Education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Dan Masyarakat Madani, Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2008, cet -3. Usman, Husaini dan Setiady Akbar Purnomo. Metodologi Penelitian Sosial, Jakarta: Penerbit, PT. Bumi Aksara, 2009, cet -2. Usman, Husein. Metode Penelitian, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013. Yuswandi, Ali. Penuntutan Hapusnya Kewenangan Menuntut Dan Menjalankan Pidana, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya 1995, cet -1. Undang-Undang HAM 1999, Jakarta: Sinar Grafika, 2000, cet -1, Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia. Profil Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pemuda Tangerang Arianto http://belajarpsikologi.com/pengertian-kesehatan.com. Postid 16 Januari 2013 Artikel ini di akses pada sabtu 13-Desember.2014 20.55. http://m.sindonews.com/read/785832/31/narapidana-kasus-narkoba-tewasdi-lapas-cipinang. Berita ini diakses Rabu. 17 september-2014 pukul 12.30 http://news.liputan6.com/read/2103515/berkelahi-di-lapas-seorang-napidi-semarang-tewas-ditusuk. Berita ini diakses pada Rabu 17 september 2014. Pukul 12.55 Hery H Winarno, http://www.merdeka.com/peristiwa/bengetditerlantarkan-hakim-pn-jakarta-timur-karena-miskin.html Berita ini diakses Sabtu Rabu 20 September 2014 pukul 13.45 Wawancara dengan Aceng Firdaus Narapidana, pada Selasa tanggal 2 Desember 2014 pukul 9.00
89
Wawancara dengan wahyu dan Rozak Narapidana, pada hari selasa tanggal 25 November 2014 pukul 9.30 Wawancara dengan Kasi Binapi bapak Tetra, pada tanggal selasa 2 Desember 2014 pukul 10.45 Wawancara dengan Dokter Lapas Wibisono, pada selasa tanggal 25 November 2014 pukul 11.10 Wawancara dengan Syamsul penjaga Lapas, pada tanggal 2 Desember 2014 pukul 12.15
90
LAMPIRAN 1 A. Wawancara dengan Penjaga Lapas Kelas IIA Pemuda Tangerang, Bapak Syamsul Hidayat 1. Sudah berapa lama bapak bekerja di Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas IIA Pemuda Tangerang ini? Jawab: untuk bekerja di Lapas Kelas IIA Pemuda Tangerang selama 3 bulan. 2. Ada berapa shift dalam sehari? Jawab: Dalam sehari ada 3 shif 3. Dalam satu hari berapa kali narapidana diberikan makan? Jawab: 3 kali dalam sehari jadwal makan narapidana 4. Tindakan apa yang bapak lakukan jika ada narapidana yang sakit di dalam sel? Jawab: Ketika ada narapidana yang sakit maka tindakan pertama menanyakan ketua kamar kemudian konfirmasi ke dokter setelah itu maka dibawa ke klinik Lapas. 5. Jika ada narapidana yang sakit, bagaimana untuk perizinannya? Jawab: Untuk perizinan yang sakit, narapidana tidak semudah seperti selain narapidana, jadi pihak Lapas sudah mempunyai data nama-nama yang mempunyai penyakit, sehingga kita tahu siapa saja yang sakit, dan jika hanya sakit biasa maka untuk berobat ke klinik Lapas. 6. Untuk makanan narapidana, menunya cukup atau seperti apa bapak? Jawab: Untuk menu makanan sudah cukup karena untuk menu makanan dari pemerintah langsung sehingga narapidana hanya memasak dan makan. 7. Jika ada yang berkunjung, dan membawa makanan apakah makanannya diperiksa terlebih dahulu atau tidak? Jawab: Untuk pemeriksaan makanan yang dibawakan oleh pengunjung maka diperiksa terlebih dahulu, dan tidak hanya sekali diperiksa tetapi ada tahapan yang pemeriksaan sehingga untuk jumlah pemeriksaan ada 3 tahapan dan terakhir pengecekan di blok. 8. Apabila narapidana membawa obat dari luar, diperbolahkan atau tidak? Jawab: Untuk narapidana yang membawa obat-obatan dari luar diperbolehkan untuk membawanya tetapi tidak terlalu banyak untuk dibawa ke dalam kamar sel, hanya berapa biji saja yang dibawa ke dalam kamar sisanya dititipkan ke klinik Lapas.
91
9. Berapa kali dalam sehari/seminggu bapak bertugas untuk mengontrol narapidana? Jawab: Dalam tugas untuk mengontrol narapidana setiap hari keliling, kalau ada yang sakit maka dicatat kemudian didata, baru diarahkan ke klinik kalau yang dirawat baru dikarantina. 10. Berapa kali dalam sebulan para narapidana dicek kesehatannya? Jawab: Untuk pengecekan kesehatan pasti setiap bulannya, tetapi pihak Lapas terbuka jika ada dari pihak luar yang mengadakan pengecekan kesehatan. 11. Jika ada narapidana yang memiliki penyakit khusus, apakah mendapat perlakuan khusus? Dari segi makanan, atau kamar khusus? Jawab: narapidana yang memiliki penyakit khusus kita ada ruang karantina, maka narapidana yang sakit dan itu tidak sembuh-sembuh maka dikarantina, dan jika dikarantina tidak ada perubahan maka dirujuk ke rumah sakit umum. 12. Pernahkah ada narapidana yang sakit kemudian meninggal? Jawab: Untuk narapidana yang sakit kemudian meninggal di dalam Lapas, untuk saat ini belum ada, karena kita jika ada narapidana yang sakit dan dari pihak Lapas tidak menyanggupi maka langsung dirujuk ke rumah sakit lain. 13. Bagaimana jika ada narapidana yang berkelahi? Jawab: Narapidana yang berkelahi biasanya langkah awal untuk diselesaikan secara kekeluargaan, dan jika tidak bisa di selesaikan maka narapidana yang berkelahi ditempatkan di kamar sel khusus.
92
B. Wawancara dengan Bapak Wibisono sebagai dokter Lapas Kelas IIA Pemuda Tangerang 1. Sudah berapa lama bapak bertugas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pemuda Tangerang ini? Jawab: Saya untuk bertugas di Lapas Tangerang ini baru 4 bulan, tetapi saya sudah kerja di KEMENKUM HAM sekitar 20 tahun. 2. Pendidikan terakhir bapak apa? Jawab: Pendidikan terakhir saya S1 Kedokteran dari Atmajaya 3. keluhan kesehatan apa yang kebanyakan dialami oleh narapidana? Jawab: Biasanya keluhan kesehatan yang dialami oleh para narapidana yaitu: gatel-gatel, flu/pilek, batuk-batuk. 4. Apakah di lembaga pemasyarakan ini perlengkapan medisnya sudah tercukupi/ terfasilitasi? Jawab: Untuk peralatan medis di Klinik Lapas ini sudah tercukupi dan terfasilitasi 5. Sebutkan jika belum atau tidak lengkap? Jawab: sudah lengkap 6. Jika ada narapidana yang tidak bisa diobati di klinik Lapas, apa yang dilakukan oleh dokter? Jawab: Jika ada narapidana yang tidak bisa diobati oleh klinik Lapas maka dokter Lapas membuat surat untuk merujuk ke rumah sakit luar dan sebelum merujuk ke rumah sakit luar terlebih dahulu diizinkan oleh Kalapas. 7. Dalam satu bulan, kira-kira bapak menangani berapa pasien narapidana yang sakit? Jawab: Setiap hari pasti ada narapidana yang sakit dan yang berobat ke klinik Lapas tersebut, dan setiap hari mencapai kurang lebih 20 orang narapidana yang sakit, sehingga jika dikalkulasikan sebulan maka mencapai kurang lebih 600 narapidana yang sakit. 8. Jika ada narapidana yang sakit di dalam kamar sel dan tidak bisa dibawa ke klinik, apakah dokter mengunjunginya ke dalam sel? Jawab: Narapidana yang sakit di dalam kamar sel biasanya dilaporkan oleh ketua kamar dan jika tidak mau dibawa ke klinik Lapas maka dari dokter mengunjungi ke kamar sel tersebut kemudian dibawanya ke klinik.
93
9. Jika ada narapidana yang sakit, apakah dokter menghimbau kepada penjaga Lapas untuk menjaga pola makan narapidana tersebut? Jawab: Tidak, karena untuk mengenai makanan di dalam Lapas sudah terpenuhi dan terfasilitas yang sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. 10. Apakah dokter selalu memberikan penyuluhan kesehatan kepada narapidana? Jawab: Untuk memberikan penyuluhan kesehatan narapidana biasanya dilakukan setiap hari senin dan kamis, dan seperti biasanya penyuluhan kesehatan dilakukan ketika narapidana awal memasuki Lapas. 11. Apakah pernah ada narapidana yang sakit kemudian meninggal? Jawab: Untuk saat ini belum ada narapidana yang sakit kemudian meninggal, yang ada ketika klinik sudah merujuk ke rumah sakit luar meninggal, jadi jika narapidana yang sakit kemudian meninggal di dalam Lapas belum pernah terjadi. 12. Berapakali dalam sebulan untuk mengadakan penyuluhan kesehatan kepada narapidana? Jawab: Penyuluhan kesehatan yang dilakukan untuk narapidana dilakukan dalam sebulan sebanyak 7 sampai 8 kali yang dilakukan setiap hari senin dan hari kamis.
94
C. Wawancara dengan Kasi Binapi Lapas Kelas IIA Pemuda Tangerang, Bapak Tetra 1. Sudah berapa lama bapak menjadi Kasi Binapi? Jawab: Sudah 5 tahun 2. Program apa saja yang diberikan oleh pihak Lapas untuk memenuhi kesehatan narapidana? Jawab: Untuk program kita mempunyai perawatan psikis makanan dan kesehatan ada tim TB, HIV, PTRM, mempunyai 2 dokter umum dan 1 dokter gigi 3. Apakah ada anggaran kesehatan bagi narapidana? Jawab: Anggaran kesehatan ada dari pemerintah pusat sebesar 200 juta untuk selama 1 tahun untuk semua narapidana. 4. Menurut bapak anggaran tersebut sudah cukup atau belum untuk memenuhi pelayanan kesehatan narapidana? Jawab: Kalau di bilang cukup kami kurang cukup dengan anggaran dana hanya 200 juta untuk ±2000 narapidana 5. Jika ada narapidana yang sakit apa yang dilakukan oleh pihak Lapas? Jawab: melakukan tindakan pengobatan terhadap narapidana tersebut 6. Apakah ada tindakan khusus dari kasi Binapi sendiri jika ada narapidana yang memiliki penyakit khusus? Jawab: ada tindakannya disesuaikan dengan jenis penyakitnya 7. Untuk memenuhi gizi para narapidana apakah ada program atau tindakan khusus untuk memenuhi gizi narapidana? Jawab: tidak ada secara khusus, tetapi makanannya dijaga kebersihannya 8. Jika ada narapidana yang memiliki penyakit yang tidak bisa ditindak oleh dokter Lapas, apa yang dilakukan oleh ketua Lapas? Jawab: memberikan surat rujuk ke rumah sakit umum 9. Jika narapidana tersebut miskin/kurang mampu, bantuan apa yang diberikan oleh Lapas? Jawab: tidak ada bantuan secara finansial kecuali mobil ambulance untuk mengantar ke rumah sakit umum 10. Ada berapa tim medis/dokter di Lapas ini? Jawab: Untuk dokter ada 3 dokter dan untuk perawat ada 5 11. Apakah Lapas memiliki kendaraan operasional kesehatan? Jawab: Kendaraan oprasional kita mempunyai 1 kendaraan ambulan
95
12. Bagaimana cara ketua Lapas untuk memenuhi hak kesehatan narapidana? Jawab: memberikan pengontrolan dan penyuluhan ke narapidana. 13. Apakah pernah ada narapidana yang sakit kemudian meninggal? Jawab: Untuk narapidana yang meninggal di dalam Lapas untuk saat ini belum ada karena kita cepat tanggap, ada juga yang meninggal yang telah dibawa ke rumah sakit umum, kemarin ada narapidana yang melarikan diri kemudian jatuh dari atas kemudian saat dibawa ke rumah sakit umum tidak bisa tertolong.
96
D. Wawancara Narapidana Lapas Kelas IIA Pemuda Tangerang 1. @Wahyu Mulya Ais Bin Anwarudin, 21 Tahun, Tangerang Kasus pencurian dan perampokan alat-alat kantor 1. Sudah berapa lama bapak masuk ke dalam Lapas ini? Jawab: Saya dalam Lapas ini sudah memasuki 1 tahun 1 bulan 2. Kenapa bapak masuk ke Lapas ini? Jawab: Saya melakukan pencurian alat-alat kantor di daerah Tangerang Ciledug 3. Apakah bapak merasa nyaman tinggal di Lapas ini? Jawab: Kalau untuk kenyamanan di dalam Lapas ini lumayan nyaman, karena tidak sesuai apa yang saya bayangkan pada saat dulu, saya kira di penjara itu di pukulin dan tidak diberi fasilitas dan kegiatan-kegiatan yang saya alami sekarang. Karena yang saya alami berbeda disini saya seperti di pondok dididik untuk sopan, mengaji dan taat pada peraturan. 4. Apa yang dilakukan oleh pihak Lapas ketika bapak sakit? Jawab: Ketika saya sakit saya langsung ke klinik dan saya langsung ditangani oleh dokter klinik tersebut, kemudian saya diperiksa dan diberi obat oleh dokter klinik Lapas. 5. Apa bapak memiliki penyakit khusus? penanganan apa yang dilakukan oleh Lapas untuk bapak? Jawab: Alhamdulillah saya tidak punya penyakit khusus. Paling saya sakit karena flu dan gatel-gatel. 6. Menurut bapak, makanan yang diberikan oleh pihak Lapas sudah sesuai dengan kebutuhan gizi bapak belum? Jawab: Kalau menurut saya sudah cukup makanan di dalam Lapas ini, dan tidak membosankan karena setiap hari menunya berbeda. Dan kalau untuk sesuai kebutuhan gizi saya kira sudah cukup sesuai dengan kebutuhan gizi pa. 7. Berapa kali pihak Lapas melakukan pengecekan kesehatan terhadap bapak? Jawab: Untuk pengecekan kesehatan yang saya alami hanya ketika pertama kali saya masuk dalam Lapas ini dan untuk selanjutnya ketika saya kurang enak badan atau sakit baru di cek kesehatan saya. 8. Setelah berobat dari klinik Lapas, apakah kondisi bapak menjadi lebih baik? Jawab: Alhamdulillah setelah saya berobat ke klinik saya merasa lebih baik dan sehat
97
9. Jika bapak akan berobat keluar dari Lapas, apakah perizinannya mudah? Dan untuk biayanya bagaimana? Jawab: Saya selama disini tidak pernah berobat keluar Lapas, saya pun alhamdulillah jarang sakit paling sakit flu aja, untuk perizinannya saya kurang tau mudah atau tidaknya dan untuk biaya juga saya kurang tau. 10. Menurut bapak bagaimana pelayanan kesehatan di dalam Lapas dan klinik Lapas? Jawab: Menurut saya untuk melayanan kesehatan di klinik lapas ini lumayan baik dan ramah, karena selalu dilayani ketika saya sakit. 11. Apakah di dalam Lapas ada kegiatan olahraga? Jawab: Kalau untuk kegiatan olahraga ada banyak, seperti maen foot sal, volly, tenis meja, tetapi sesuai narapidana mau milih main yang mana yang disukai, bahkan pernah saya tanding foot sale dengan tetangga kamar. 12. Apakah menurut bapak Lapas ini bersih dan memenuhi standar kesehatan? Jawab: Bersih di Lapas ini kerena setiap hari ada yang membersihkan yang jadwal piketnya, untuk kamar mandi dan kamar pun bersih karena sudah ada jadwal masing-masing. 13. Apakah ada narapidana yang meninggal ketika sakit? Jawab: Saya belum pernah liat ada narapidana yang meninggal di dalam kamar atau di Lapas ini.
98
2. @Muhammad Rozaki, 23 tahun, Lampung pengeroyokan 1. Sudah berapa lama bapak masuk ke dalam Lapas ini? Jawab: Saya masuk di Lapas ini sudah berjalan 1 tahun 2 bulan 2. Kenapa bapak masuk ke Lapas ini? Jawab: Saya masuk di Lapas ini karena saya melakukan keroyokan dengan teman saya 3. Apakah bapak merasa nyaman tinggal di Lapas ini? Jawab: Awalnya saya takut masuk di dalam penjara, tetapi ketika saya masuk di dalam Lapas semuanya itu berbeda, karena disini dibina untuk menjadi orang yang baik dan kehidupannya di Lapas ini pun nyaman. 4. Apa yang dilakukan oleh pihak Lapas ketika bapak sakit? Jawab Ketika saya sakit saya minta izin untuk berobat ke klinik Lapas, dan pihak Lapas pun mengizinkan untuk berobat. 5. Apa bapak memiliki penyakit khusus? penanganan apa yang dilakukan oleh Lapas untuk bapak? Jawab: Tidak, saya tidak memiliki penyakit khusus, 6. Menurut bapak, makanan yang diberikan oleh pihak Lapas sudah sesuai dengan kebutuhan gizi bapak belum? Jawab: Menurut saya untuk makanan di sini sudah cukup dan sesuai dengan kebutuhan gizi saya, karena seperti di rumah sehari saya diberikan makan 3 kali makan, pagi, siang dan sore, nasi bubur kacang biasanya 2 kali dalam seminggu 7. Berapa kali pihak Lapas melakukan pengecekan kesehatan terhadap bapak? Jawab: Untuk pengecekan kesehatan dilakukan ketika saya masuk dalam Lapas ini kemudian ketika saya sakit, mungkin itu aja untuk pengecekan kesehatan yang saya rasakan. 8. Setelah berobat dari klinik Lapas, apakah kondisi bapak menjadi lebih baik? Jawab: Alhamdulillah setelah berobat ke klinik obatnya manjur dan saya menjadi sehat 9. Jika bapak akan berobat keluar dari Lapas, apakah perizinannya mudah? Dan untuk biayanya gimana? Jawab: Kalau untuk berobat keluar saya kurang tau karena saya belum pernah berobat keluar, jadi saya tidak tau prosedur untuk berobat ke luar
99
10. Menurut bapak bagaimana pelayanan kesehatan di dalam Lapas dan klinik Lapas? Jawab: Untuk pelayanan kesehatan di klinik Lapas ini ramah-ramah untuk dokternya dan penjaganya 11.
Apakah di dalam Lapas ada kegiatan olahraga? Jawab: Untuk kegiatan olahraga di dalam lapas lumayan banyak seperti fut sal, volly dan ada juga seminggu sekali dilakukan senam jantung dan lain sebagainya.
12. Apakah menurut bapak Lapas ini bersih dan memenuhi standar kesehatan? Jawab: Lapas ini menurut saya sudah bersih, kamar sel dan kamar mandi pun sudah bersih, untuk kesehatan lumayan baik 13. Apakah ada narapidana yang meninggal ketika sakit? Jawab: Selama saya disini belum pernah melihat narapidana yang meninggal di Lapas.
100
3. Wawancara @Acang Rirdaus, 49 Tahun, Banten pembunuhan 1. Sudah berapa lama bapak masuk ke dalam Lapas ini? Jawab: Saya sudah 5 tahun 11 bulan 2. Kenapa bapak masuk ke Lapas ini? Jawab: Saya melakukan pembuhuan 3. Apakah bapak merasa nyaman tinggal di Lapas ini? Jawab: Untuk kenyamanan di sini alhamdulillah nyaman dan keluarga pula masih sering mengunjungi 4. Apa yang dilakukan oleh pihak Lapas ketika bapak sakit? Jawab: Saat saya sakit saya berobat ke klinik yang ada di Lapas 5. Apa bapak memiliki penyakit khusus? penanganan apa yang dilakukan oleh Lapas untuk bapak? Jawab: Untuk penyakit khusus alhamdulillah tidak punya 6. Menurut bapak, makanan yang diberikan oleh pihak Lapas sudah sesuai dengan kebutuhan gizi bapak belum? Jawab: Untuk makanan di sini alhamdulillah tidak membosankan karena menunya berbeda-beda makanannya cukup untuk kebutuhan gizi 7. Berapa kali pihak Lapas melakukan pengecekan kesehatan terhadap bapak? Jawab: Untuk pengecekkan kesehatan biasanya dilakukan ketika awal masuk ke dalam Lapas dan kemudian saat saya sakit. Dan kadang-kadang ada 3 bulan sekali 8. Setelah berobat dari klinik Lapas, apakah kondisi bapak menjadi lebih baik? Jawab: Alhamdulillah setelah saya berobat ke klinik saya merasakan lebih enak dari sebelumnya. 9. Jika bapak akan berobat keluar dari Lapas, apakah perizinannya mudah? Dan untuk biayanya gimana? Jawab: Untuk perizinan ke rumah sakit luar mudah yang penting kita memiliki kepentingan yang jelas untuk berbat. Dan untuk biaya ditanggung sendiri atau keluarga sendiri 10. Menurut bapak bagaimana pelayanan kesehatan di dalam Lapas dan klinik Lapas? Jawab: Pelayanan kesehatan di klinik Lapas ini baik pelayanan karena langsung dicek dan diberi obat.
101
11. Apakah di dalam Lapas ada kegiatan olah raga? Jawab: Kegiatan olah raga ada seperti futsal, volly, senam, fitnes, tetapi olag raga tergantung narapidananya, mau olah raga yang mana. 12. Apakah menurut bapak Lapas ini bersih dan memenuhi standar kesehatan? Jawab: Lapas menurut saya lumayan bersih dan sudah memenuhi standar kesehatan 13. Apakah ada narapidana yang meninggal ketika sakit? Jawab: Yang saya tau dan ketika saya di sini belum pernah ada narapidana yang sakit kemudian meninggal di dalam Lapas, yang ada meninggal di rumah sakit luar.
102
LAMPIRAN II Foto Bersama Kasi Binapi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pemuda Tangerang (Bapak Tetra)
Foto Bersama Dokter Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pemuda Tangerang (Bapak Wibisono)
Foto Bersama Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pemuda Tangerang (Acang Firdaus)
Foto Ruangan Periksa Kesehatan Di LembagaPemasyarakatan Kelas IIA Pemuda Tangerang
