POLA KERJASAMA ANTARA LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAK DAN SHODAQOH (LAZIS) PLN P3B JAWA BALI DENGAN POS KEADILAN PEDULI UMAT (PKPU) DALAM PEMBERDAYAAN DANA ZAKAT SKRIPSI Diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Islam (SEI)
DARMIYANTI 203046101685
KONSENTRASI PERBANKAN SYARIAH PROGRAM STUDI MUAMALAT (EKONOMI ISLAM) FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1429 H / 2008 M
POLA KERJASAMA ANTARA LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAK DAN SHODAQOH (LAZIS) PLN P3B JAWA BALI DENGAN POS KEADILAN PEDULI UMAT (PKPU) DALAM PEMBERDAYAAN DANA ZAKAT SKRIPSI Diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Islam (SEI) Oleh: DARMIYANTI NIM: 2030461683 Di Bawah Bimbingan Pembimbing I,
Pembimbing II,
Euis Nurlailawati, MA., Ph.D. NIP. 150 277 922
Fahmi M. Ahmadi, M. Si NIP. 150 326 914
KONSENTRASI PERBANKAN SYARIAH PROGRAM STUDI MUAMALAT (EKONOMI ISLAM) FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1429 H / 2008 M
PENGESAHAN PANITIA UJIAN Skripsi berjudul POLA KERJASAMA ANTARA LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAK SHODAQOH (LAZIS) PLN P3B JAWA BALI DENGAN POS KEADILAN PEDULI UMMAT (PKPU) DALAM PEMBERDAYAAN DANA ZAKAT telah diujikan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tanggal 3 Juni 2008. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Islam (SEI) pada Program Studi Muamalat (Ekonomi Islam). Jakarta, 3 Juni 2008 Mengesahkan, Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof.DR.H. Muhammad Amin Suma,SH,MA,MM NIP. 150 210 422
PANITIA UJIAN Ketua
: Drs. Djawahir Hejazziey, SH, MA NIP. 130 789 745
(…………………..)
Sekretaris
: Drs. H. Ahmad Yani, MA NIP. 150 269 678
(…………………..)
Pembimbing I : Euis Nurlaelawati, MA., Ph.D. NIP. 150 277 922
(…………………..)
Pembimbing II : Fahmi M. Ahmadi, M. Si NIP. 150 326 914
(…………………..)
Penguji I
: Indoyama Nasarudin, SE, MAB NIP. 150 317 593
(…………………..)
Penguji II
: Drs. Djawahir Hejazziey, SH., MA NIP. 130 789 745
(…………………..)
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA
Dengan ini Saya menyatakan bahwa : 1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli Saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar strata 1 di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. 2. Semua sumber yang Saya gunakan dalam penulisan ini telah Saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. 3. Jika di kemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli Saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka Saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.
Ciputat, 2008
Darmiyanti
KATA PENGANTAR
Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah SWT, karena dengan limpahan rahmatnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana Ekonomi Islam pada Fakultas Syaria’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw serta para keluarga dan sahabatnya. Banyak hambatan dan tantangan yang akhirnya dapat terlewati berkat pertolongan-Nya dan bantuan dari berbabagai pihak. Maka dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, memotivasi dan mendukung dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Khususnya terima kasih penulis sampaikan kepada: 1. Yang paling saya hormati yaitu Ayahanda H. Dahlan (Alm) dan Ibunda tercinta Hj. Mariamah yang telah memberikan dukungan moril maupun materil serta kasih kasih sayang dan kesabarannya dalam menghadapi penulis (you are the best mother and I love you so much.....) 2. Bapak Prof. Dr.H. Muhammad Amin Suma, SH, MA, MM., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 3. Ibu Euis Amalia, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Muamalat, dan Bapak Azharuddin Lathif, M.Ag, selaku Sekretaris Jurusan Muamalat yang telah meluangkan waktu dalam kelancaran proses akademisi ini.
4. Bapak Drs. Djawahir Hejazziey, SH., MA. Selaku Ketua Program Tehnis Non Reguler, dan juga Bapak Drs. H. Ahmad Yani, M.Ag. selaku Sekretaris Program Tehnis Non Reguler Fakultas Syariah & Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 5. Bapak Euis Nurlaelawati, MA., Ph.D. selaku dosen pembimbing I dan Bapak Fahmi M. Ahmadi, M.Si. selaku dosen pembimbing II yang senantiasa mencurahkan waktunya untuk bimbingan, pengarahan, saran-saran selama penulisan skripsi ini. 6. Bapak Muklas, selaku Manager Prospek PKPU, Bapak Dedi Ruspendi, selaku Dewan Pembina LAZIS PLN P3B JB, Bapak Budi Essa, selaku Pendamping SDM PKPU dan Bapak Abu Yazid Al-Bustami, selaku Pendamping LAZIS PLN P3B JB yang telah meluangkan waktunya, arahannya, wawancara serta memberikan data-data yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini. 7. Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah yang memberikan ilmu-ilmunya dengan tulus dan ikhlas, sehingga penulis mendapatkan bekal tuk menghadapi bahtera kehidupan selanjutnya. 8. Untuk kakak-kakakku B’Herman, P’ Kokom, B’Choir, B’Arul dan adik-adikku Ros, Rom and Ida makasih karena selalu mengingatkan skripsi ini. Dan tak lupa keponakanku Wildan and Riris. 9. Untuk sepupu-sepupuku yang baik Indah, Intan, Lia, Dede and Rafillah yang sudah memberi motivasi kepada penulis. Tak lupa temanku Neneng.
10. Untuk Aini thank you so much….yang telah menemani penulis selama mengerjakan skripsi tak lupa juga untuk Lia& Ida @ngel atas waktu tenaga dan pikiran yang selalu memberikan motivasi dikala penulis merasa bosan. 11. Untuk Cika thank’s dah memberikan fasilitas plus selama penulis membuat skripsi. And Milla makasih buat masakannya and dah banyak menggangu penulis dalam membuat skripsi. 12. Untuk Oline&Q2 thank’s yang dah membuat penulis selalu tertawa dengan candaannya and makasih juga kiriman makanannya. 13. Untuk temen-temen PS A Balqis, Suci, Irma, Lily, Dillah, Dessy, Fahri, Awal, Dik2, Zaini, Ridwan, Arizan, Hendra, Mahmal, Komeng, Edo, De2 Thank’s atas kebersamaannya semoga kita selalu tetap kompak!!!! Akhirnya, semoga Allah membalas jasa dan amal baik mereka. Harapan penulis, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.
Jakarta, 18 Mei 2008
Penulis
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR HALAMAN PENGESAHAN KATA PENGANTAR DAFTAR ISI DAFTAR TABEL BAB I
: PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah........................................................... B. Pembatasan dan Perumusan Masalah....................................... C. Tujuan dan Manfaat Penelitian D. Kajian Pustaka E. Metode Penelitian F. Sistematika Penulisan
BAB II
: LANDASAN TEORI A. Pengertian Pola kerjasama B. Pemberdayaan Zakat 1. Pengertian Pemberdayaan 2. Pengertian Zakat C. Lembaga Amil Zakat
1. Pengertian Lembaga Amil Zakat 2. Dasar Hukum Lembaga Amil Zakat BAB III
: PROFIL LAZIS PLN P3B JAWA BALI DAN POS KEADILAN PEDULI UMMAT A. Profil LAZIS PLN P3B Jawa Bali 1. Latar Belakang LAZIS PLN P3B Jawa Bali 2. Visi Misi dan Tujuan 3. Struktur Organisasi B. Profil Pos Keadilan Peduli Ummat 1. Latar Belakang Pos Keadilan Peduli Ummat 2. Visi Misi dan Tujuan 3. Program Kerja 4. Struktur Organisasi C. Prospek 1. Visi dan Misi 2. Sumber Daya Prospek 3. Sumber Dana
BAB IV
: ANALISIS POLA KERJASAMA ANTARA LAZIS PLN P3B JAWA BALI DENGAN PKPU A. Mekanisme Kerjasama ANTARA LAZIS PLN P3B Jawa Bali dengan PKPU
B. Aplikasi Pola Kerjasama antara LAZIS PLN P3B Jawa Bali dengan PKPU C. Dampak Kerjasama antara LAZIS PLN P3B Jawa Bali dengan PKPU BAB V
: PENUTUP A. Kesimpulan B. Saran
DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN
DAFTAR TABEL
1. Tabel 4.1
Perkembangan Dana Zakat LAZIS PLN P3B Jawa Bali Tahun 2003-2004
2. Tabel 4.2 Metode Penyaluran/Pemberdayaan Dana Zakat 3. Tabel 4.3 Alokasi Penyaluran Dana Zakat LAZIS PLN P3B Jawa Bali 4. Tabel 4.4 Daftar Kegiatan dan Tolak Ukur Kinerja. 5. Tabel 4.5 Hasil yang Dicapai LAZIS PLN P3N Jawa Bali dengan PKPU
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Krisis moneter pada pertengahan 1997 membawa perekonomian Indonesia kearah
kemunduruan,
sehingga
mengakibatkan
bertambahnya
jumlah
pengangguran dan orang miskin. Kemiskinan dan pengangguran tersebut nampaknya masih menjadi problematika yang harus kita hadapi sampai sekarang, berdasarkan data tahun 2006 tingkat kemiskinan mencapai 39.5 persen dan pengangguran mencapai 11 persen. Hal ini menjadi indikator bahwa kita masih belum mampu melepaskan diri dari keterpurukan.1 Pertambahan jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan bukanlah karena persoalan kekayaan yang tidak sebanding dengan jumlah penduduk, akan tetapi karena persoalan distribusi dan akses ekonomi yang tidak adil disebabkan tatanan sosial yang buruk serta rendahnya rasa kesetiakawanan diantara sesama masyarakat. Adapun beberapa penyebab kemiskinan, antara lain:2 kemiskinan natural, serperti alam yang tandus, kering dan sebagainya; kemiskinan
1
Didin Hafidhuddin, “Islam dan Strategi Penangulangan Kemiskinan”, Makalah Seminar Peranan Wakaf, Zakat, dan Lembaga Syariah Dalam Mambangun Perekonomian Ummat dan Pengentasan Kemiskinan di Auditorium Perum Pegadaian (Jakarta: Auditorium Perum Pegadaian, 2007), h. 1-2, t.d. 2 Ibid
kultural yaitu karena perilaku yang malas, tidak mau bekerja dan mudah menyerah; dan kemiskinan struktural yaitu karena adanya berbagai peraturan dan kebijakan pemerintah yang kurang berpihak kepada masyarakat miskin, seperti kebijakan dalam ekonomi, pendidikan dan sebagainya. Dan lingkaran kemiskinan yang terbentuk dalam masyarakat kita lebih banyak disebabkan oleh kemiskinan struktural sehingga untuk mengatasi dibutuhkan instrument yang dapat mengatasi masalah-masalah kemanusiaan, seperti pengentasan kemiskinan dan kesenjangan sosial akibat perbedaan dalam kepemilikan kekayaan, instrument tersebut adalah zakat. Zakat adalah rukun Islam yang kelima, perintah zakat banyak disejajarkan dengan perintah sholat.3 Dalam Al-qur’an terdapat 28 ayat yang menjelaskan perintah tersebut, salah satunya seperti dijelaskan dalam surat QS. Al-Baqarah (2): 43
☺ ⌧ ⌧ (٢ : ٤٣/ )اﻟﺒﻘﺮة Artinya: “Dan Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orangorang yang ruku”. Dengan demikian menurut sebagian ulama besar, jika sholat adalah tiang agama maka zakat adalah mercusuarnya. Dengan kata lain sholat merupakan ibadah jasmani yang paling mulia, sedangkan zakat dipandang sebagai ibadah
3
Sadiq Syaikh As-Sayyid, Panduan Zakat Menurut Al-Quran dan As-Sunnah (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2005), cet. I, h.1
yang berhubungan dengan kemasyaratan yang paling mulia, jadi sholat merupakan wakil dari hubungan kita dengan Allah, sedangkan zakat merupakan wakil dari hubungan kita terhadap sesama manusia. Zakat sebagai salah satu rukun Islam, memiliki keunikan tersendiri dibandingkan dengan ibadah-ibadah lainnya. Sebagaimana digambarkan dalam surat At-Taubah (9):60
☺ ☺ ⌧
☺ ⌧
☺
(٩ :٦٠ /)اﻟﺘﻮﺑﺔ Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”. Keunikannya adalah terletak pada penyebutan amilin (para petugas zakat) secara eksplisit. Artinya, zakat adalah satu-satunya ibadah yang memiliki petugas khusus dalam pelaksanaannya, dimana tidak ada ibadah lain yang memiliki ciri yang serupa dengan zakat, tentunya ini memberikan gambaran kepada kita akan pentingnya peranan amilin di dalam proses pelaksanaan zakat. Hal ini menunjukan bahwa amilin memiliki peran strategis di dalam menentukan
efektivitas dan keberhasilan pelaksanaan zakat sebagai instrument pengentasan kemiskinan dan kesenjangan sosial. Mengingat pentingnya peranan amil zakat maka pemerintah mengeluarkan undang-undang No. 38 Tahun 1999 mengenai badan atau organisasi pengelola zakat yang memiliki tugas pokok
mengumpulkan, mendistribusikan dan
mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.4Dengan dikeluarkannya undang-undang tersebut, perkembangan dan pertumbuhan lembaga pengelola zakat dalam beberapa tahun terakhir berkembang positif dengan berjamurnya organisasi dan lembaga pengelola zakat tak hanya di masyarakat, bahkan kini juga muncul di lembaga-lembaga resmi pemerintah maupun badan usaha swasta. Salah satunya lembaga pengelola zakat yang saat ini sedang berkembang adalah LAZIS PT PLN (PERSERO) P3B Jawa Bali. Tugas lembaga pengelola zakat mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat, dan lembaga pengelola zakat juga dapat mengumpulkan infak dan sodaqah dari masyarakat. Sehingga dana ZIS sangat dimungkinkan digunakan untuk membiayai program-program kreatif antara lain: pengembangan sumber daya manusia, pengembangan ekonomi, perbaikan mutu kesehatan, serta santunan guna memenuhi kebutuhan pokok. Makin besar dana ZIS yang dikelola oleh lembaga pengelola zakat, maka makin besar pula kontribusinya terhadap pengentasan kemiskinan.
4
Departemen Agama Republik Indonesia, Undang-Undang RI No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Jakarta: Departemen Agama RI, 2002), h. 45.
Namun ternyata badan dan lembaga zakat yang ada saat ini belum cukup mengatasi hal tersebut, karena jumlah kaum miskin dari tahun ke tahun semakin meningkat, sedangkan perolehan zakat, infak dan sodaqoh (ZIS) belum dapat mengimbangi jumlah peningkatan penduduk miskin. Padahal potensi dana zakat di Indonesia sangat besar, pada tahun 2006 mencapai Rp 19.3 Triliun, namun dana yang dapat dihimpun dari ratusan lembaga amil zakat hanya sebesar Rp 830 Miliar. Angka ini menggumpal di lembaga perintis LAZ berbasis LSM dan BAZ yang dikelola pemerintah atau BUMN.5 Masalah ini banyak disebabkan kurangnya kepercayaan masyarakat kepada lembaga pengelola zakat karena dipandang belum amanah, sehingga sebagian masyarakat masih menggunakan pola tradisional yakni memberikan zakat langsung kepada ulama dan tokoh masyarakat lainnya untuk kemudian didistribusikan kepada umat, selain itu adanya perbenturan antara organisasi pengelola zakat yang menimbulkan kekhawatiran terjadinya persaingan secara tidak sehat, perasaan merasa lahannya terganggu, sehingga terkesan lembagalembaga tersebut berjalan sendiri-sendiri. Dan yang terakhir masih adanya kelemahan dalam aspek Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola zakat, selain minimnya tenaga profesional, para pengelola zakat tidak sedikit hanya bekerja part time (paruh waktu saja) sehingga hasilnya tidak maksimal.6
5
Edy Suriyanto,“LAZISMU mulai melirik Non-Zakat”, artikel diakses pada tanggal 28 Agustus2007darihttp://www.muhamadiyah.or.id/index.php?option=comcontent&task=view&id=3928 &itemid=2&lang=id 6 Abdul Siddiq,”Agar Zakat Berdaya Optimal”, Republik, 11 Juli 2003, h.15
Hal itu pula yang dialami oleh Lembaga Amil Zakat yang sedang berkembang yaitu Lembaga Amil Zakat, Infak dan Shodaqoh PT PLN (PERSERO) Penyaluran dan Pusat Pembagian Beban Jawa Bali yang selanjutnya disingkat menjadi LAZ PT PLN (PERSERO) P3B JB. Lembaga yang selalu berusaha untuk menjadi lembaga pengelola zakat yang jujur, cerdas, amanah dan informatik dalam pelaksanaannya dengan berusaha memperoleh kepercayaan dari seluruh muzakki dengan mensosialisasikan secara transparan dan bertanggung jawab dalam penerimaan, pengelolaan dan penyaluran dana zakatnya. Untuk mencapai tujuannya tersebut maka LAZIS PLN P3B JB melakukan kerjasama dengan lembaga pengelola zakat yang sudah berpengalaman sehingga potensi zakat yang cukup besar itu dapat kita manfaatkan dengan sebaiknya agar dapat megembangkan perekonomian umat yang dapat berdampak pada masalah pengentasan kemiskinan. Oleh sebab itu penulis tertarik membahas masalah ini dan mengambil judul: “Pola Kerjasama Antara Lembaga Amil Zakat Infak Shodaqoh (LAZIS) PLN P3B Jawa Bali dengan Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU) dalam Pemberdayaan Dana Zakat”.
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah Mengingat masalah LAZIS PLN P3B JB dan PKPU sangat luas maka dalam penulisan skripsi, penulis melakukan pembatasan masalah yaitu: Peranan LAZIS PLN P3B dan PKPU dalam melakukan kerjasama pengelolaan dana zakat
dan pola kerjasama yang terbentuk antara LAZIS PLN P3B dan PKPU. Sedangkan perumusan masalah yang akan penulis uraikan adalah: 1. Bagaimana pola kerjasama yang terbentuk antara LAZIS PLN P3B dengan PKPU? 2. Bagaimana kerjasama antara LAZIS PLN P3B JB dengan PKPU dalam proses peningkatan dan pemberdayaan dana zakat?
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 1. Mengetahui lebih jauh pola kerjasama yang terbentuk antara LAZIS PLN P3B JB dengan PKPU. 2. Mengetahui apa program yang dilakukan oleh LAZIS PLN P3B JB dengan PKPU. 3. Memberikan gambaran tentang pola kerjasama yang terbentuk antara LAZIS PLN P3B JB dengan PKPU. 4. Secara teoritis memberiken gambaran khazanah keilmuan kepada penulis. 5. Menambawah wawasan kepada pembaca skripsi tentang pola kerjasama LAZIS PLN P3B JB dengan PKPU. Sedangkan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 1.
Bagi penulis, merupakan kesempatan bagi penulis untuk menerapkan teoriteori yang diperoleh ke dalam praktek yang sesungguhnya, khususnya kepada lembaga yang diteliti.
2.
Bagi jurusan muamalat, hasil penelitian ini dapat memberikan informasi yang berharga perihal kerjasama antara lembaga zakat.
3.
Bagi LAZIS PLN P3B JB dan PKPU, diharapkan menghasilkan informasi yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam melakukan kerjasama antara keduanya, sehingga dalam bekerjasama dapat lebih efektif.
4.
Bagi dunia pustaka, hasil penelitian ini diharapka dapat digunakan sebagai sumbangan yang berguna untuk memperkaya koleksi dalam ruang lingkup karya penelitian.
D. Kajian Pustaka Berdasarkan telaah yang telah dilakukan terhadap beberapa sumber kepustakaan, penulis melihat masalah ini tampaknya masih kurang mendapat perhataian, untuk itu penulis menggunakan kajian pustaka penulisan ini adalah: 1. Eva Rianti pada tahun 20057 sifat penelitiannya kualitatif, tentang efektifitas pendayagunaan
zakat
dalam
pemberdayaan
ekonomi
masyarakat,
disimpulkan bahwa zakat yang efektif adalah zakat yang penyalurannya harus produktif. 2. Muhammad Andhi Fakhri tahun 20068 sifat penelitian kualitatif, tentang peran LAZ PT. PLN (Persero) P3B dalam pengembangan masyarakat di desa 7
Eva Rianti, “Efektivitas Pendayagunaan Zakat dalam Pemberdayaaan Ekonomi Masyarakat,” (Skripsi SI Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2005) 8 Muhammad Andhi Fakhri, “Peran LAZ PT. PLN (Persero) P3B dalam pengembangan Masyarakat di Desa Blok Tangki Kelurahan Meruyung Kecamatan Limo Depok,” (Skripsi SI Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri syarif Hidayatullah, Jakarta, 2006)
Blok Tangki Kelurahan Meruyung, Kecamatan Limo Depok, disimpulkan bahwa dalam mengembangkan masyarakat di sana LAZ PLN P3B membentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). 3. Wahyudi tahun 20059 sifat penelitan kualitatif, tentang sistem komunikasi LAZ dalam mensosialisasikan zakat profesi di PT. PLN (Persero) P3B Jawa Bali, disimpulkan bahwa sistem komunikasi antara sesama pengurus dalam mensosialisasikan zakat adalah sistem komunikasi organisasi. Penelitian di atas saling berkesinambungan dimana LAZ PLN P3B melakukan penghimpunan dana dari para karyawan melalui zakat profesi setelah itu untuk memberdayakan dana zakat tersebut mereka membentuk KSM dengan bekerjasama dengan lembaga lain.hal inilah yang sekarang penulis ingin teliti tentang efektifitas dari kerjasama tersebut.
E. Metode Penelitian 1. Pendekatan Penelitian Penelitian ini merupakan penelitian lapangan karena dilakukan dengan melakukan penelitian langsung ke LAZIS PLN P3B JB dan PKPU untuk melihat kerjasama antara keduanya. Dari segi data yang dikumpulkan, diolah dan dianalisis, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang merujuk pada data deskriptif (deskriptif
9
Wahyudi, “Sistem Komunikasi LAZ dalam Mensosialisasikan Zakat Profesi di PT. PLN (Persero) P3B Jawa Bali,” (Skripsi SI Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2005)
analysis). Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk mengukur dengan cermat terhadap fenomena tertentu, serta mengembangkan konsep dan menghimpun fakta tetapi tidak melakukan uji hipotesa.10 Penelitian
ini
cenderung
deskriptif
dana
analisis,
yang
akan
dideskripsikan adalah bentuk kerjasama antara LAZIS PLN P3B JB dengan PKPU. Sedangkan yang akan dianalisis adalah kerjasama yang terjadi antara keduannya dalam pemberdayaan dana zakat. 2. Sumber Data Sumber data yang penulis gunakan terdiri dari dua macam yaitu: a. Data Primer (Primary Data) Yaitu data yang diambil dari sumber pertama, yakni dari LAZIS PLN P3B JB dan PKPU, dalam bentuk laporan keuangan, dokumentasi LAZIS PLN P3B JB dan PKPU berupa notulen, Surat Keputusan (SK), proposal kegiatan, kemudian media cetak yang berkaitan dengan masalah yang sedang dibahas. b. Data Sekunder (Secundary Data) Yaitu data yang diambil atau didapat dari sumber kedua, yakni dari studi pustaka atau library reseach terutama dari buku-buku, majalah, makalah, surat kabar, website dan sebagainya.
10
Masri Singaringun dan Sofyan Effendi, Metode Penelitian Survei (Jakarta: PT. Pustaka LP3ES) h.4
3. Teknik Pengumpulan Data Adapun metode yang penulis gunakan dalam rangka pengumpulan data sebagai bahan penyusunan skipsi ini adalah sebagai berikut: a. Observasi, yakni mengamati dan melihat dari dekat kerjasama yang dilakukan antara LAZIS PLN P3B JB dan PKPU. b. Wawancara, yakni teknik tanya jawab secara lisan yang berpedoman pada pertanyaan terbuka kepada pihak LAZIS PLN P3B JB dan PKPU yang berkompeten dalam masalah ini. c. Studi dokumentasi, yakni mengumpulkan data dokumentasi tentang LAZIS PLN P3B JB dan PKPU berupa laporan keuangan, proposal kegiatan, notulen rapat, Surat Keputusan (SK). Dan media cetak yang diterbitkan LAZIS PLN P3B JB dan PKPU. 4. Teknik Pengumpulan Data Dalam penelitian ini menggunakan data kualitatif, sedangkan untuk data kuantitatif hanya sebagai data pendukung dan pelengkap data kualitatif. Dalam pengelolahan data kualitatif dilakukan dengan cara menstranskip hasil wawancara, mengedit data dan mengkatagorikan atau mengklasifikasikan datanya sesuai dengan masalah atau tema yang sedang dibahas, dan untuk mengelola data kuantitatif hampir sama dengan data kualitatif, yaitu mengedit dan kemudian mengklasifikasikan data sesuai masalah atau tema.
5. Teknik Analisa Data Teknik analisis data yang dipakai dalam menganalisis data kualitatif yaitu dengan menggunakan beberapa tahapan. Tahapan pertama dengan menggunakan analisis domein yaitu menganalisis hasil observasi dan hasil wawancara terfokus terhadap LAZIS PLN P3B JB dan PKPU. Tahap kedua analisis taksonomi, yaitu menganalisis hasil observasi dan wawancara dengan manajemen LAZIS PLN P3B JB dan PKPU, artinya data tersebut dianalisis berdasarkan pengelompokan data sesuai tema atau masalah yang dibahas. Tahap ketiga analisis komponen, yaitu analisis data berdasarkan unsur-unsur atau bagian dari hasil observasi dan wawancara dengan manajemen LAZIS PLN P3B JB dan PKPU, dan yang terakhir analisis tema, yaitu analisis data dari hasil komponen disesuaikan dan diarahkan sesuai dengan tema skripsi yang sedang dibahas atau diteliti. Sedangkan analisis data kuantitatif dengan berpatokan pada laporan keuangan yang diberikan LAZIS PLN P3B JB dan PKPU. 6. Pedoman Skipsi Dalam teknik penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada buku “Pedoman Penulisan Skripsi” yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2007.
F. Sistematika Penulisan Penulisan skripsi ini terbagi menjadi lima bab dan tiap bab terbagi dalam sub bab dengan urutan pembahasan sebagai berikut: BAB I
: PENDAHULUAN Dalam bab I, penulis akan menguraikan: latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, serta sistematika penulisan.
BAB II : LANDASAN TEORI Dalam bab II, penulis membahas tentang tinjauan umum tetang pola kerjasama, pemberdayaan, zakat dan lembaga amil zakat terdiri: pengertian, landasan hukum, dasar hukum , tugas dan fungsi, serta persyaratan. BAB III : TINJAUAN UMUM LEMBAGA AMIL ZAKAT Dalam bab III, penulis membahas tentang: sejarah berdirinya, visi dan misi, nilai-nilai dasar dan tujuan, legalitas dan struktur serta program kerja lembaga amil zakat LAZIS PLN P3B JB dan PKPU. BAB IV : ANALISIS POLA KERJASAMA LAZIS PLN P3B JAWA BALI DAN PKPU Dalam bab IV, penulis membahas tentang: bentuk, mekanisme kerjasma LAZIS PLN P3B JB dan PKPU dalam masalah penyaluran
dana zakat, aplikasi bentuk kerjasama, dan dampak dari kerjasama tersebut. BAB V : PENUTUP Dalam
bab
V,
penulis
mengambil
kesimpulan
berdasarkan
penelaahan yang telah dibahas pada bab-bab sebelummnya, serta akan memberikan saran-saran perbaikan yang dipandang perlu.
BAB II LANDASAN TEORI
A. Pengertian Pola Kerjasama Kata “ pola” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya bentuk atau sistem.11 Sedangkan kata “pola” dalam kamus popular artinya model, contoh, atau pedoman (rancangan).12 Pada pembahasan ini maka pola lebih tepat diartikan sebagai bentuk, karena memiliki keterkaitan dengan kata yang merangkainya yaitu pola kerjasama, yang berarti bentuk kerjasama. Sedangkan kerjasama berasal dari bahasa Inggris yaitu “cooperate”, “cooperation”, atau “cooperative”. Dalam bahasa Indonesia disebut dengan istilah kerjasama atau bekerjasama. Adapun pengertian kerjasama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang (lembaga, pemerintah) untuk mencapai tujuan bersama.13 Secara sederhana istilah kerjasama menggambarkan bahwa orang atau lembaga dalam mencapai tujuannya tidak bekerja sendiri, akan tetapi melibatkan orang atau pihak lain agar harapan dan tujuannya mendapatkan hasil yang lebih baik bersama.
11
Departemen Kebudayaan dan Pendidikan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), cet. III h.536 12 Puls A. Partanto dan M. Dahlan Al-Barry, Kamus Ilmiah Populer (Surabaya: Artaloka, 1994), h. 605 13 Departemen Kebudayaan dan Pendidikan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 753
B. Pendayagunaan Zakat 1. Pengertian Pemberdayaan Kata pemberdayaan adalah terjemah dari istilah bahasa Inggris yaitu empowerment. Pemberdayaan (empowerment) berasal dari kata dasar power yang berarti kemampuan berbuat, mencapai, melakukan atau memungkinkan. Awalan em berasal dari bahasa latin dan Yunani, yang berarti di dalamnya, karena itu pemberdayaan dapat berarti kekuatan dalam diri manusia, suatu kretivitas. Dalam kamus Umum Bahasa Indonesia kata pemberdayaan diterjemahkan sebagai upaya pendayagunaan, pemanfaatan yang sebaikbaiknya dengan hasil yang memuaskan.14 Istilah pemberdayaan diartikan sebagai upaya memperluas horison pilihan bagi masyarakat, dengan upaya pemberdayaan potensi, pemanfaat yang sebaik-baiknya dengan hasil yang memuaskan.15 Amrullah Ahmad menyatakan bahwa pemberdayaan adalah sistem tindakan nyata yang menawarkan alternatif model pemecahaan masalah ummah dalam bidang sosial, ekonomi dan lingkungan. Pemberdayaan diarahkan guna meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat secara produktif sehingga menghasilkan nilai tambah yang tinggi dan pendapatan yang lebih besar.
14 15
Lili Badriadi, dkk, Zakat dan Wirausaha (Jakarta: CED, 2005), h. 53 Ibid, h. 54
2. Pengertian Zakat Ditinjau dari segi kata zakat mempunyai beberapa arti yaitu al-barakatu “keberkahan”, al-namaa “pertumbuhan dan berkembang”, ath-thaharatu “kesucian” dan ash-shalahu “keberesan” sedangankan secara istilah meskipun para ulama beberapa pendapatan akan tetapi pada prinsipnya sama yaitu zakat dari harta dengan persyaratan tertentu yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu.16 Zakat secara bahasa atau etimologi berarti suci, bersih atau tumbuh sedangkan menurut istilah atau syara, zakat berarti mengeluarkan sejumlah harta tertentu untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syara.17 Adapun beberapa pengertian dari zakat yaitu:18 a. Zakat ialah suatu yang diberikan orang sebagai hak Allah kepada yang berhak meneriman antara lain para fakir miskin menurut ketentuan agama Islam. b. Zakat menurut etimologi berarti berkembang dan bertambah, kalau diucapkan makna az-zur’u maka artinya tanaman untuk berkembang dan
16
Didin Hafidhuddin, Zakat Dalam Perekonomian Modern (Jakarta: Gema Insani Press,
2002), h.7
17
M. Abdul Mujieb, Kamus Istilah Fiqih, cet. II, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1995), h. 427 Bagian Proyek Peningkatan Zakat dan Wakat, Pedoman Zakat 9 Seri, (Jakarta, Departemen Agama, 2002), h. 67-68. 18
bertambah. Sedangkan kalau diucapkan banfakah artinya berkembang dan mendapat berkah atau mendapatkan berkah kata zakat juga berarti suci. c. Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh seorang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. d. Zakat adalah rukun Islam yang ketiga dasar hukum yang kewajibancukup banyak dijelaskan dalam Al-Quran dan Hadist. Hubungan pengertian zakat menurut bahasa dan menurut istilah, sangat nyata dan erat sekaligus yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang, bertambah, suci, dan beres (baik).19 1. Dasar Hukum Zakat Di dalam Al-Quran banyak sekali ayat yang memerintahkan kaum muslimin untuk mengeluarkan zakat. Diantaranya dalam surat At-Taubah (9): 103.
☺
⌦ (١٠٣ :٩ /)اﻟﺘﻮﺑﺔ
Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.” 19
Didin Hafiduddin, Anda Bertanya Tentang Zakat, Infak dan Sedekah Kami Menjawab (Jakarta: BAZNAS, 2005), cet. Ke 1, h. 17-19.
Dalam surat Al- Baqarah (2): 43
☺ ⌧ ⌧ (٤٣ :٢ / )اﻟﺒﻘﺮة Artinya: “Dan Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku” 2. Manfaat dan Hikmah Zakat Zakat mengandung hikmah dan manfaat yang sangat besar dan mulia, baik bagi orang yang berzakat (muzakki), penerimanya (mustahik), harta
yang
dikeluarkan
zakatnya,
maupun
bagi
masyarakat
keseluruhan.20Hikmah dan manfaat tersebut sebagai berikut: Pertama, sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki. Kedua, zakat merupakan hak mustahik, maka zakat berfungsi menolong, membantu dan membina mereka terutama fakir miskin, kearah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan
20
I, h. 10-15
Didin Hafidhuddin, Zakat Dalam Perekonomian Modern (Jakarta: Gema Insani, 2002), cet.
layak yang berdampak hilangkan sifat iri, dengki dan hasad yang mungkin timbul karena melihat orang kaya yng memiliki harta yang cukup banyak. Ketiga, sebagai pilar amal bersama antara orang-orang kaya yang hidupnya berkecukupan dengan para mujahid yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah SWT. Selain itu zakat merupakan salah satu bentuk kongret dari jaminan social yang disyariatkan oleh ajaran Islam. Keempat sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana dan prasana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, social maupun ekonomi, sekaligus sarana pengembangan kualitas sumber daya manusia muslim. Kelima, untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat itu bukan membersihkan harta yang kotor, akan tetapi mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari harta kita yang diusahakan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan syara. Keenam, dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrument pemerataan pendapatan, sebab jika zakat dapat dikelola dengan baik dapat membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan. Ketujuh, dengan adanya dorongan untuk membayar zakat, infak, dan sedekah kepada orang-orang yang beriman, dapat mendorong orang untuk bekerja dan berusaha.
3. Orang yang Berhak Menerima Zakat Berdasarkan firman Allah SWT surat At-Taubah ayat 60, zakat diberikan kepada delapan ashnaf.21 a.
Fakir adalah orang yang tidak mempunyai mata pencaharian atau penghasilan tetap dan kehidupannya di bawah garis standar hidup minimal.
b.
Miskin adalah orang yang mempunyai mata pencaharian atau penghasilan tetapi belum cukup untuk memenuhi standar hidup bagi diri dan keluarganya.
c.
Amil adalah orang, lembaga atau badan yang bertugas mengurus (menerima dan menyalurkan) zakat.
d.
Muallaf adalah orang yang diharapkan kecenderungan dan hati dan keyakinannya untuk beriman atau tetap beiman kepada Allah SWT dan mencegas agar mereka tidak berbuat jahat bahkan diharapkan meraka akan membela atau menolong kaum muslimin.
e.
Riqab adalah budak yang sedang berusaha membebaskan dirinya dari tuhannya. Pada perkembangannya pengertian budak adalah golongan atau bangsa yang sedang membebaskan diri dari ekspolitasi pihak lain.
21
Lili Badriadi, dkk, Zakat dan Wirausaha (Jakarta, CED, 2005), cet 1, h. 12-15
f. Gharim adalah orang yang karena kesulitan hidupnya karena terlilit hutang sehingga tidak dapat membayar hutangnya. Pengertian ini berkembang pada orang yang dinyatakan pailit pada usahanya, sehingga ia kesulitan dalam memenuhi keperluan hidupnya disamping kewajiban hutang yang harus dibayar g.
Sabilillah adalah orang yang berjuang dij alan Allah SWT untuk kejayaan agama Islam. Oleh karena itu sabilillah dapat diartikan pula sebagai usaha perorangan atau badan yang bertujuan untuk kejayaan agama atau kepentingan umum
h.
Ibnu sabil adalah orang yang kehabisan ongkos dalam perjalanan (bukan maksiat), baik karena tidak mencukupi, atau karena kehilangan atau dirampas. Dalam perkembangannya orang-orang yang sangat tidak berdaya
dalam ekonomi berhak menerima zakat, seperti anak yatim, orang jompo, penyandang cacat, orang yang menuntut ilmu, pondok pesantren, anak terlantar, orang yang yang terlilit hutang, pengungsi yang terlantar dan korban bencana alam. Adapun pemberdayaan adalah penyaluran zakat yang disertai target merubah keadaan penerimaan (lebih dikhususkan kepada golongan fakir miskin) dan kondisi kategori mustahik menjadi kategori muzakki. Target ini adalah target besar yang tidak dapat dicapai dengan mudah dalam waktu yang singkat. Untu itu penyaluran zakat disertai dengan pemahaman yang utuh
terhadap permasalahan yang ada pada penerima. Apabila permasalahan adalah kemiskinan, harus diketahui penyebab kemiskinan tersebut sehingga kita dapat mencari solusi yang tepat demi tercapainya target yang direncanakan. Pemanfaatan dan pendayagunaan alokasi dan zakat dapat digolongkan sebagai berikut: Petama, konsumtif tradisional, zakat dimanfaatka dan digunakan langsung oleh muzakki, untuk pemenuhan kebutuhan hidup. Kedua, konsumtif kreatif, zakat yang diwujudkan dalam bentuk lain dari jenis barang semula, misalnya beasiswa. Ketiga, produktif tradisional, zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produksi, seperti sapi, mesin. Keempat, produktif kreatif, pendayagunaan zakat diwujudkan dalam bentuk modal, baik untuk membangun suatu proyek sosial maupun menambah modal pedagang berwirausaha. Dengan demikian penyaluran dana zakat dapat dibagi menjadi dua bentuk, yakni bantuan sesaat dengan pola tradisional (konsumtif) dan pemberdayaan (produktif).22
C.
Lembaga Amil Zakat 1. Pengertian Lembaga Amil Zakat Berdasarkan Undang-Undang No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, Lembaga Amil Zakat adalah institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat, pengelolaan Lembaga Amil Zakat dilakukan oleh amil-amil dengan kriteria 22
Ibid, h.34
tertentu antara lain: memiliki sifat amanah, adil, berdedikasi, profesional, dan berintregritas tinggi. Pengukuran sebuah Lembaga Amil Zakat dilakukan oleh pemerintah berdasarkan jenjang atau level organisasi berdasarkan permohonan Lembaga Amil Zakat setelah memenuhi syarat sebagai berikut:: 1. Berbadan hukum 2. Memiliki dana muzakki dan mustahik 3. Telah beroperasi minimal 2 tahun 4. Memiliki laporan keuangan yang telah di audit oleh akuntan publik selama 2 tahun terakhir 5. Memiliki wilayah operasi secara nasional minimal 10 provinsi 6. Mendapat rekomendasi dari Forum Zakat (FOZ) 7. telah mengumpulkan dana Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) dalam satu tahun. 8. melampirkan surat pernyataan bersedia disurvei oleh yang dibentuk oleh Departemen Agama dan diaudit oleh akuntan public. 9. dalam melaksanakan kegiatan bersedia berkoordinasi dengan BAdan Amil Zakat tingkat provinsi (BAZNAS) dan Dpartemen Agama. Lembaga Amil Zakat yang telah dikukuhkan memiliki kewajiban sebagai berikut: 1. Segera melakukan kegiatan sesuai dengan program kerja yang telah dibuat. 2. Menyusun laporan, termasuk laporan keuangan
3. mempublikasikan laporan keuangan yang telah diaudit oleh media masa. 4. Menyerahkan laporan kepada pemerintah. Dalam organisasi Lembaga Amil Zakat minimal harus terdapat komponen badan pendiri, badan pertimbangan/dewan pengawas, komisi pengawas/internal auditor, pimpinan, bagian perhimpunan, bagian keuangan dan bagaian pendayagunaan. Lembaga amil zakat yang telah dikukuhkan dapat ditinjau kembali, apabila tidak lagi memenuhi persyaratan dan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditetapkan. 2. Dasar Hukum Lembaga Amil Zakat Pengelolaan zakat melalui Lembaga Amil Zakat pada saat ini menjadi sebuah kebutuhan, hal ini karena banyak nilai positif yang dapat diambil dari pengeloaan zakat yang dilakukan secara terorganisir jika dibandingkan dengan pengelolaan zakat yang dilakukan secara pribadi atau perorangan. Ibnu Asyir sebagaimana dikutip Yusuf Al-Qardhawi mengemukakan bahwa asas pelaksanaan pengelolaan zakat didasarkan pada firman Allah SWT yang terdapat dalam suarat At-Taubah ayat 60:23
☺ ☺ ⌧
23
☺ ⌧
☺
Yusuf Al-Qardhawi, Fiqh Zakat (Bairut: Muassasah Risalah, 1991), h. 53.
(٦٠ :٩/)اﻟﺘﻮﺑﺔ Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana” . Berdasarkan ayat tersebut dapatlah diketahui bahwasanya pengelolaan zakat bukanlah semata-mata dilakukan secara individu oleh muzakki diserahkan langsung kepada mustahik, akan tetapi dilakukan oleh lembaga yang khusus menangani zakat dan telah memenuhi persyaratan tertentu yang disebut amil zakat. Amil zakat inilah yang memiliki tugas melakukan sosialisasi kepada masyarakat, melakukan penagihan dan pengambilan serta mendistribusikannya secara tepat dan benar. Selain Ibnu Asyir, tokoh lain yang menyatakan bahwa pengelolaan zakat oleh amil zakat sebenarnya adalah perintah Allah dan tidak hanya berkaitan dengan Undang-Undang zakat adalah Abdurahman Qadir.24 Ada beberapa kelebihan dalam pengelolaan zakat melalui amil zakat antara lain: Pertama, untuk menjamin kepastian dan disiplin membayar zakat. Kedua, menjaga perasaan rendah diri para mustahik apabila berhadapan langsung menerima haknya dari para muzakki. Ketiga, untuk mencapai efisiensi, efektifitas dan sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat 24
Abdurahman Qadir, Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), h. 87-88.
menurut
skala
prioritas
yang
ada
pada
suatu
tempat.
Keempat,
memperlihatkan syiar Islam dalam semangat menyelenggarakan dan pemerintahan yang Islami. Kelebihan pengelolaan zakat melalui amil zakat tersebut diperkuat dengan Undang-Undang zakat yang mengemukakan bahwa pengelolaan zakat melalui Lembaga Amil Zakat bertujuan: 1. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntutan agama. 2. Meningkatkan fungsi dan peranan dan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. 3. Meningkatkan hasil guna dan dayaguna zakat. Meskipun awalnya pengelolaan amil zakat dikelola secara swadaya dan swakarsa tanpa diperkuat dengan perangakat hukum perundang-undangan yanga berlaku (hukum positif), namun berkat perjuangan bersama yang dilakukan oleh masyarakat, kini pengelola zakat melalui Lembaga Amil Zakat kuat kedudukannya di mata hukum setelah dikeluarkannya Undang-Undang pengelolaan zakat yaitu undang-undang No.38 Tahun 1999. selain itu juga diperkuat dengan Keputusan Menteri Agama RI No. 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.38 Tahun 1999.
BAB III PROFIL LAZIS PT.PLN (PERSERO) P3B JAWA BALI DAN POS KEADILAN PEDULI UMAT (PKPU)
A. Profil LAZIS PLN P3B Jawa Bali 1. Latar Belakang Berdirinya LAZIS PLN P3B Jawa Bali LAZIS PLN P3B JAWA-BALI merupakan organisasi sosial yang berrgerak di bidang zakat profesi. Organisasi ini lahir dari sebuah pemikiran yang sama dari beberapa orang yang mempunyai keinginana untuk menjalankan syariat Islam dalam hal zakat, dengan harapan dapat membantu orang-orang tidak mampu di sekitar kantor PT. PLN (Persero) P3B Jawa Bali. Ditambah lagi dengan melihat potensi zakat, infak dan shodaqoh di PT. PLN (Persero) P3B Jawa Bali. Hal inilah yang mendorong beberapa rekan lainnya untuk mengelola zakat karyawan secara profesional. Sebelum terbentuknya LAZIS PLN P3B JB team perumusan melakukan berbagai upaya, salah satunya mengadakan seminar Inhouse Training dan manajemen ZIS (zakat, infak dan shodaqoh), di kantor PLN USB P3B pada tanggal 22-26 April 2002. Acara ini diikuti oleh masing-masing bidang antara lain, Bidang Perencanaan, Bidang Teknik, Bidang Keuangan, Bidang Kesektariatan dan bidang-bidang lainnya. Dengan menghadirkan tiga
pembicara yaitu: KH. Dr. Didin Hafidhuddin, MSi, Hertanto Widodo, Ak dan Drs. H. Muchlis Harun, MSM.25 Akhirnya, keinginan untuk membentuk Lembaga Amil Zakat di lingkungan PT. PLN (Persero) P3B Jawa Bali terwujud. Beberapa lembaga internal di PT. PLN (Persero) P3B Jawa Bali seperti Badan Kesejahteraan Karyawan (BKK) dan Badan Pembinaan Rohani Islam (BINROHIS) mendukung rencana ini. Pembentukkan Lembaga Amil Zakat tersebut mengacu pada Surat Keputusan (SK) Genderal Manajer PT. PLN (Persero) Unit Bisnis Strategis (UBS) Penyaluran dan Pusat Pengaturan Beban (P3B) Jawa Bali. No: 041.K/021/GM.UBS-P3B/2002 tentang Pembentukan Lembaga Amil Zakat (LAZ) PT. PLN (Persero), dan Surat Keputusan (SK) Genderal Manager No: 042.K/021/GM.UBS-P3B/2002 tentang Bantuan Mekanisme Pemungutan Zakat Profesi Pegawai untuk disampaikan kepada Lembaga Amil Zakat (LAZ) di PT. PLN (Persero) Unit Bisnis Strategis Penyaluran dan Pusat Pengaturan Beban Jawa Bali (UBS-P3B). Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Agustus 2002 yang ditandatangani oleh Genderal
Manager PT. PLN
(Persero) P3B Jawa Bali Bapak Basuki Prijatno dengan Bapak Helmi
25
Keynoto Speeech General Manager UBS P3B, Dalam Rangka Penyelenggaraan Seminar dan Inhouse Training ZIS di kantor PLN UBS P3B
Najaruddin sebagai Direktur LAZIS dan Imam Samsidi sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Syariah periode 2002-2005.26 Tujuan pembentukkan LAZIS PLN P3B Jawa Bali tersebut antara lain: Pertama, adalah menjamin kepastiandan disiplin pembayaran zakat bagi para muzakki terutama karyawan PT. PLN (Persero) P3B Jawa Bali yang beragama Islam dan mampu. Kedua, menjaga perasaan rendah diri para mustahik apabila berhadapan langsung untuk menerima haknya dari para muzakki. Ketiga,mencapai efesiensi, efektivitas dan sasaran yang tepat dalam menggunakan harta zakat menurut skala prioritas. Keempat, memperlihatkan syiar Islam yang lebih humanis pada masyarakat bahwa dakwah Islam pad dakwah billhall lebih menjadi prioritas utama dalam upaya mencegah Kristenisasi yang ada dan berkembang di wilayah sekitar PT. PLN (Persero) P3B Jawa Bali. Tahap awal pelaksanaan pemungutan zakat bagi pegawai muslim PT. PLN (Persero) P3B kantor pusat dimulai pada tanggal 10 Oktober 2005.27 PT. PLN (Persero) P3B dalam laporan daftar pegawai yang beragama Islam berjumlah 289 (dua ratus delapan puluh sembilan) dengan pegawai yang
26
Lembaran SK General Manager PT. PLN (Persero) P3B. No: 041. K/021/GM. UBSP3B/2002, Tentang Pembentukan Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan SK No: 042, Tentang Bantuan Mekanisme Pemungutan Zakat Propesi Pegawai. 27 Pengumuman Direktur No. 001/INT/LAZ/P/1X/2002. Jakarta, 2002
membayar zakat profesi ke LAZIS PLN P3B JB sampai dengan bulan Januari 2005 berjumlah 236 (dua ratus tiga puluh enam) pegawai.28 Zakat profesi yang dikeluarkan oleh pegawai PT. PLN (Persero) P3B Jawa Bali dari penghasilan setiap bulan dan penghasilan lainnya yang dibayarkan oleh PT. PLN (Persero) P3B Jawa Bali kepada pegawai yang bersangkutan. Besarnya zakat yang dikeluarkan pegawai kepada LAZ PT. PLN (Persero) P3B berpedoman kepada ketentuan syariat Islam yaitu sebesar 2.5 % (dua setengah persen). Namun dalam pelaksanaannya ketentuan di atas belum berjalan secara keseluruhan, besarnya zakat profesi yang diterima oleh PT. PLN (Persero) P3B Jawa Balibervariatif. Penghimpunan dana zakat, infak dan shodaqoh dari pegawai PT. PLN (Persero) P3B JB tidak adanya unsur keterpaksaan secara institusi dalam pemotongan gaji dari total penghasilan, karena hal ini telah diatur oleh General Manager PT. PLN (Persero) P3B Jawa Bali dalam lampiran Surat Kepputusan (SK) No: 042. K/021/GM. USB-P3B/2002, tanggal 14 Agustus 2002 tentang Pemberitahuan Perubahan Besar Pemotongan Total Penghasilan untuk Zakat Profesi di PT. PLN (Persero) P3B Jawa Bali, yang di sampaikan kepada Direktur Lembaga Amil Zakat, Infak dan Shodaqoh (LAZIS) PT. PLN (Persero) P3B Jawa Bali. Unsur kesadaran secara moral yang dikembangkan oleh para pengurus LAZIS PLN P3B JB dalam menghimpun dana zakat propesi dari pegawai, hal 28
Daftar Pegawai Kantor USB-P3B yang beragama Islam, 09/16/02
itu terbukti sampai saat ini pegawai PT. PLN (Persero) P3B masih konsisten mengeluarkan zakat profesi. Sebagai Lembaga Pengelola Zakat yang sedang berkembang, LAZIS PLN P3B JB dituntut untuk selalu belajar lebih banyak dari Lembaga Pengelola Zakat lainnya yang telah mapan dan terpercaya.
2. Visi Misi dan Tujuan Visi: “Menjadi lembaga terdepan dan terpercaya di lingkungan PT. PLN (Persero) P3B Jawa Bali dalam memberdayakan mustahik agar menjadi muzakki.” Misi: 1. Memungut zakat dari para muzakki untuk disalurkan kepada para mustahiq sesuai dengan ketentuan syariat, terutama mustahik di sekitar kantor atau instansi PLN P3B 2. Mengelola dan memberdayakan dana zakat secara professional, amanah dan transfaran untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan umat dalam arti yang seluas-luasnya. 3. Bekerjasama dengan lembaga manajemen Amil Zakat lainya untuk menuju tercapinya visi LAZ PLN P3B.29 Sedangkan tujuan dari terbentuknya LAZIS PLN P3B JB adalah: Pertama, untuk membantu pegawai yang beragama Islam di PT. PLN (Persero) 29
P3B
Jawa
Bali
dalam
menunaikan
Pedoman Opersional, edisi 01, revisi 00, 10 Agustus 2004, h.8
zakat
serta
untuk
memperbanyak infak dan shodaqoh. Kedua, meningkatkan pemberdayaan muzakki di lingkungan kaum muslimin yang berada di wilayahnya. Ketiga, menyalurkan dana infak shodaqoh kepada yang berhak menerimanya, dilakukan pengelolaan agar penyalurannya tidak salah sasaran. Keempat,
memenuhi
kebutuhan
mustahik
dengan
melakukan
pelakukan pelatihan yang beroriantasi kepada pengembangan skill dan kemampuan masyarakat yang hasilnya untuk kebutuhan mereka sendiri. Kelima, mendorong peningkatan kualitas SDM mustahik yang masih rendah agar lebih maju menatap masa depan dan lebih optimis. Keenam, mendorong potensi yang ada paa diri mustahik dengan pola pendampingan agar mustahik dapat diberdayakan. Ketujuh, menciptakan lapangan kerja bagi mustahik dalam upaya mengembangkan diri mereka sendiri tanpa bergantung dari orang lain.30
3. Struktural Organisasi LAZIS PT. PLN (Persero) P3B , secara struktural berada di bawah Baadan Kesejahteraan Karyawan (BKK) dan Bidang Pembinaan Rohani Islam (BINROHIS). Lembaga ini bersifat Independen, Netral, tidak berpolitik dan Non-Diskriminati. LAZIS PT. PLN (Persero) P3B dibentuk berdasarkan SK No: 041.K/021/GM.UBS-P3B/2002 dan sesuai lampiran I SK tersebut diatas telah disusun bagan Organisasi sebagai berikut. 30
Profil Lembaga Amil Zakat PT. PLN (Persero) P3B Jawa Bali, h. 3-5
Gambar 3.1 STUKTUR ORGANISASI LAZIS PLN P3B JB DEWAN PEMBINAAN Ketua Anggota-anggota
BADAN PENGAWAS Ketua Anggota-Anggota
DEWAN PERTIMBANGAN SYARIAH Ketua Anggota-anggota
DIREKTUR
SEKRETARIS JENDERAL SEKJEN Wakil SEKJEN
DIV.PENGHIMPUNA N & PERENCANAAN Ketua Anggota-anggota
DIV. KEUANGAN Ketua Anggota-anggota
DIV. PEMBERDAYAAN Ketua Anggota-anggota
PENGURUS LAZIS PLN P3B JB PERIODE 2007-2009 1. DEWAN PEMBINA KETUA : Muljo Adji AG Ketua BKK (Ex. Officio) Ketua BINROHIS (Ex. Officio) Haris Effendi Helmi Najaruddin Dedi Ruspendi 2. DIREKTUR : Imam Samsidi 3. DEWAN PENGAWAS KETUA : Suwarto ANGGOTA Abu Bakar Yudi Ahmadin
DIV. HUMAS & TI Ketua Anggota-anggota
4. DEWAN PERTIMBANGAN SYARIAH KETUA : Abdy Idris ANGGOTA : Andly Dharma Setiawan Ishak 5. DIVISI PERHIMPUNAN DAN PERENCANAAN KETUA : Said Joenaidi ANGGOTA : Irwanto Adji Tedja Sukmana 6. DIVISI KEUANGAN KETUA : Miscbahul Munir ANGGOTA : Okky Zuljahmi Supriyadi Yanuar 7. DIVISI HUMAS & TI KETUA : Giri Triona ANGGOTA : Novrizal Erdiansyah Teuku Yusuf
B. Profil Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) 1. Latar Belakang berdirinya PKPU Krisis yang terjadi pada 1997 mempengaruhi kondisi perekonomian bangsa dan rakyat Indonesia. Mensikapi krisis yang berkembang, 17 September 1998, sejumlah anak-anak muda yang enerjik melakukan aksi sosial di sebagian besar wilayah Indonesia.Menindak lanjuti aksinya, mereka kemudian menggagas entitas kepedulian publik yang bisa bergerak secara sistematis. Maka pada 10 Desember 1999 lahirlah lembaga sosial yang bernama Pos Keadilan Peduli Ummat. Dalam perkembangannya, PKPU menyadari bahwa potensi dana ummat yang berasal dari Zakat, Infaq dan Shadaqah sangat besar. Sebagai negara
berpenduduk
muslim
terbesar
di
dunia,
Indonesia
bisa
mengoptimalkan dana ZIS-nya untuk memberdayakan masyarakat miskin.
Tanggal 8 Oktober 2001, PKPU mendapat pengukuhan sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional sesuai dengan SK. Menteri Agama RI No 441. Hal itu membuktikan bahwa kepercayaan masyarakat kepada PKPU semakin besar Dalam rangka memfasilitasi antara dermawan (aghniya) disatu pihak dengan fakir miskin (dhuafa) dilain pihak, kerja yang Amanah dan Profesional merupakan keharusan bahkan tuntutan yang kami wujudkan dalam kultur dan etos kerja lembaga. Menunaikan dan menyampaikan kewajiban serta hak sesuai dengan amanah secara profesional, adil dan transparan hingga kepercayaan donatur dan bantuan yang diberikan pada dhuafa meningkat.31
2. Visi Misi dan Tujuan PKPU Visi: “Menjadi Lembaga Terpercaya Dalam Membangun Kemandirian.” Misi: Misi Kemanusiaan yang kami lakukan meliputi kegiatan: a. Mendayagunakan program rescue, rehabilitasi dan pemberdayaan untuk mengembangkan kemandirian. b. Mengembangkan kemitraan dengan masyarakat, perusahaan, pemerintah, dan lembaga swadaya masyarakat dalam dan luar negeri. c. Memberikan
pelayanan
informasi,
edukasi
dan
advokasi
masyarakat penerima manfaat (beneficiaries).
31
Diakses pada tanggal 27 Januari 2008 dari http://PKPU.or.id/profil.php?id=1
kepada
Sedangkan tujuan dari PKPU antara lain: Pertama, tercapainya pelayanan, informasi dan komunikasi, edukasi dan pemberdayaan umat, melalui penanganan kegawat darurat (rescue), pemulihan (rehabilitasi), dan pengembangan komunitas (community development). Kedua, tercapainya peran mediator antara muzakki dan mustahik dengan sistem mutu yang standarisasi. Ketiga, tercapainya peran fasilisator dalam menggugah kepedulian muzakki dan memenuhi kebutuhan mustahik melalui zakat, infak, shodaqoh, wakaf, kemanusiaan dan dana sosial lainya. Keempat, tercapainya networking (jaringan kerja) dalam merealisasikan program sesuai kebijakan lembaga dengan azas saling memberi manfaat. Kelima, mebangun lembaga berskala internasional dalam berbagai aspek.32 Untuk merealisasikan visi dan misi tersebut. Pos Keadilan Peduli Ummat, mempunyai 4 strategi pemberdayaan ummat yaitu: 1. Pengumpulan Dana dan Bantuan Masyarakat a. Zakat, Infaq, Shodaqah (ZIS) dan Wakaf b. Dana Khusus bencana kemanusiaan c. Pakaian, bahan makanan (sembako) dan obat-obatan. d. Hewan qurban 2. Misi Penyelamatan Kemanusiaan a. Daerah-daerah konflik (Maluku, Maluku Utara, Poso, Aceh, dll) b. Daerah-daerah bencana alam 32
Ibid
c. Daerah kritis dan minus; Gunung kidul d. Rehabilitasi Kemanusiaan e. Rehabilitasi fasilitas kesehatan dan air bersih f. Rehabilitasi fasilitas pendidikan g. Rehabilitasi fasilitas ibadah h. Rehabilitasi fasilitas ekonomi 3. Pembangunan Masyarakat a. Pemberdayaan ekonomi ummat b. Pendidikan alternatif c. Pembangunan pelayanan kesehatan mandiri d. Distribusi hewan qurban
3. Program Kerja PKPU a. Peduli Pendidikan 1. SWADAYA (Bea Siswa Dhu'afa dan Yatim) Program beasiswa yang diperuntukkan bagi siswa tidak mampu (dhu'afa) dan yatim, mulai dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi 2. SWADESI (Beasiswa Pendidikan Berprestasi). Program beasiswa yang dipersembahkan kepada siswa tidak mampu yang berprestasi mulai dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi. 3. Diklat (Pendidikan Alternatif) Program pendidikan alternatif dengan biaya gratis dan berkualitas yang
diperuntukkan bagi anak-anak pengungsi, korban bencana, yatim dan dhu'afa. b. Peduli Da'wah dan Sosial 1. KKD (Kuliah Kerja Da'wah) Program bagi calon da'I yang diterjunkan di daerah pasca bencana 2. DUTA (Da'wah Nusantara) Program pengiriman para da'I ke daerah terpencil di seluruh pelosok nusantara. 3. MUSLIMS' VISION (Visi Para Muslim) Program Pengajian Reguler lepas kerja bagi para eksekutif dan kaum profesional. c. Peduli Kesehatan 1. Kik Peduli (Klinik Peduli) Program penyediaan klinik-klinik kesehatan didaerah-daerah miskin dan kurang terjangkau 2. Pro Smiling (Program Kesehatan Masyarakat Keliling) Program pelayanan kesehatan masyarakat dengan biaya murah dan terjangkau. Guna melengkapi tingkat mobilitas pelayanan, kebutuhan wakaf tunai mobil ambulance dari para muzaki sangat diperlukan d. Peduli Ekonomi Program Sinergi Pemberdayaan Ekonomi (ProSPEK) Program pemberdayaan ekonomi usaha kecil melalui kelompok swadaya masyarakat. Kelompok-kelompok yang mendapat perhatian dalam program
ini, kelompok petani gurem, peternak, pengrajin, pedagang kecil, tukang ojek dan nelayan.33
4. Struktur Organisasi Secara garis besar dibagi menjadi empat bagian yang terdiri dari: a. Dewan pendiri, mereka yang pertama kali mendirikan yayasan ini dan mempunyai wewenang penuh untuk mengangkat dewan pengurusan, dewan pembina dan dewan pengawasan. b. Dewan pembina, mereka memberikan pembinaan dan pemasukan untuk pelaksanaan program. c. Dewan pengawasan, mereka yang menjalani program yang dilakukan oleh lembaga. d. Dewan pengurusan, mereka yang melaksanakan progaram kerja dari pengurusan yayasan. PENGURUSAN POS KEADILAN PEDULI UMAT 1. Dewan Pembina
Drs. Agus Nurhadi Drs. Salim Segaf Al Jufri Drs. Ahmad Satori Ismail
2. Dewan Pengawas
Ust. Abdul Habib, Lc Dr. Surahman Hidayat Drg. Hardiono
33
Ibid
3. Dewan Pengurusan
Dr. H. Naharus Surur Suryaman M Sastra, Psi Ahmad Zaki, Ak
4. Direktur Utama
Sahabudin, Ak
5. Deputi Direktur Utama
Sri Adi Bramasetyo
6. Direktur Keuangan/Sekretaris Lembaga
Dedi Sularso, Amd
7. Manajer Akutansi
Siti Arifah
8. Manajer Administrasi
Yanti Sri Widayanti
9. Manajer Kerumah Tanggaan
Muhammad Yusuf
10. Manajer PO dan SDM
Dedi Sularso, Adm
11. Direktur Penghimpunan
Wildhan Dewayana, ST
12. Manajer Layanan Mustahik
Heru Kusnanto
13. Manajer Pemberdayaan Masyarakat
Muklas
14. Manajer Pendayagunaan
Agus Notowigono, ST
15. Manajer Pengembangan Wakaf dan dakwah Muhammad Suharsono 16. Manajer Pendidikan
Suharyanto
17. Manajer Kesehatan
Amir Zuhri, dr
18. Manajer Rescue
Boy Muslim
19. Manajer Kemitraan
Tomy Hendrajati, ST
C. PROSPEK Prospek Indonesia adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di bawah koordinasi Lembaga Kemanusiaan Nasional PKPU. Lahir pada 13 Maret 2006 hasil dari pengembangan Divisi Pemberdayaan Masyarakat di bawah Direktorat Pendayagunaan PKPU Pusat Jakarta. Dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia, Prospek Indonesia melihat sejumlah faktor yang menyebabkan kemiskinan yang saling terkait dan seolah sulit diputus dan menjadi lingkaran setan serta perangkap kemiskinan. Upaya tersebut harus mampu memutus rantai kemiskinan sekurang-kurangnya pada 3 aspek kehidupan, yaitu aspek ekonomi, pendidikan dan kesehatan. Prospek Indonesia percaya bahwa sinergi program dan kerjasama kemitraan antar lembaga Pemerintah, swasta, Perguruan Tinggi dan LSM merupakan
strategi
yang
ampuh
dan
tepat
dalam
menanggulangi
kemiskinan.34 1. Visi dan Misi Visi:
Mempercepat transformasi mustahik menjadi muktafi menuju
muzakki Misi Prospek: 1. Membuka pintu perubahan perilaku masyarakat secara islami 34
Profil Prospek Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU), 2007
2. Menghimpun potensi dan kerjasama antara masyarakat, pemerintah, swasta, Perguruan Tinggi dan LSM dalam menanggulangi kemiskinan 3. Lembaga
Pemberdayaan
Ummat
yang
Mandiri,
Mengakar
dan
Memasyarakat. Dalam meleksanakan program-programnya Prospek memiliki tiga pilar yaitu: 1. Community Development Consultan (CDC) a. Merawat dan mengembangkan KSM sesuai 5 BHP (Bidang Hasil Pokok) meliputi : organisasi, administrasi, permodalan, usaha produktif dan jejaring, menuju kemandirian Organisasi, Individu dan Usaha. b. Memfasilitasi KSM membuka kantor kas baru bagi pengembangan layanan KSU Busra untuk anggota KSM dan Masyarakat sekitar c. Memfokuskan pendampingan usaha produktif dan jejaring. d. Merekrut Community Development Assistence (pendamping lokal) e. Menumbuhkan KSM baru 2. Bussiness Development Center (BDC) a. Mengelola dan Mengembangkan KSU Busra dengan cabang dan unitnya di 6 propinsi b. Mengelola dan mengembangkan BLK menjahit dan BLK komputer c. Mengelola dan mengembangkan Bengkel Motor dan Wartel d. Mengelola dan mengembangkan Huller
e. Mengelola dan mengembangkan perdagangan umum (sembako, saprodi) 3. Research & Project Development (RnPD) a. Pengembangan Proyek Kelompok Swadaya: Menjalin kemitraan dengan LAZ, BUMN dan Corporat swasta untuk melakukan tanggung jawab sosial (CSR/CD) dan Bina Lingkungan. b. Konsultansi dan Pelatihan Melayani jasa konsultansi dan pelatihan untuk tenaga pendamping program pemberdayaan di lingkungan LAZ, BUMN dan Corporat swasta c. Dialog Kebijakan Melakukan study banding dan komunikasi dengan pengambil kebijakan yang menyangkut kepentingan orang miskin di PEMDA, Swasta, Perguruan Tinggi dan LSM. d. Penelitian produk, dampak program dan pengembangan metodologi pendampingan. Sumber Daya Manusia Prospek General Manajer
: Muklas
Corporate Secretary
: Lusy
Manager Bussiness Development Center (BDC)
: Nashrullah S
Manager Community Development Assistence (CDA) : D.Imam Zarkasi Manager Research and Development Program (RnDP) : Rodiannauli Pane
Manager Kospin (KSU BUSRA bidang pembiayaan) : PJS Staff Accounting KSU BUSRA
: Nubzatussania
Staff Grosling
: Irwan : Ali
Staff Pendampingan
: Sopiyan : Nurzaman : Muslimin
Sumber Dana 1.
Internal PKPU (dana utama) dalam program pemberdayaan masyarakat
2.
Gabungan KSM (Dana Mandiri Masyarakat) dalam program dana bergulir dan asset reform
3.
Dana Kemitraan BUMN dan LAZ
4.
Dana CSR atau CD Perusahaan
5.
Dana konsultansi dan pelatihan
BAB IV ANALISIS POLA KERJASAMA ANTARA LAZIS PLN P3B JAWA BALI DENGAN PKPU
A. Mekanisme Kerjasama Antara LAZIS PLN P3B Jawa Bali dengan PKPU LAZIS PLN P3B JB adalah sebuah lembaga yang dibentuk oleh manajemen PT. PLN (Persero) P3B Jawa Bali. Hal ini dilakukan mengingat besarnya potensi zakat yang dapat diperoleh dari gaji karyawan yang sebagian besar muslim dan telah mencapai nisab. Akhirnya, tahun 2002 LAZIS PLN P3B JB berdiri sebagai sarana karyawan yang ingin menyalurkan dana zakat profesi. Namun, pada awal kepengurusannya LAZIS PLN P3B JB belum memiliki manajemen yang baik dan program yng jelas, seperti belum adanya pembukuan yang jelas atau pencatatan yang baik dan program-program yang bersifat pemberdayaan ekonomi umat belum dijalankan. Hal ini dikarenakan keuangan LAZIS PLN P3B JB belum banyak, sehingga dana zakat yang disalurkan hanya diberikan di wilayah sekitar LAZIS PLN P3B JB. Adapun bentuk penyalurannya hanya berupa charity (amal sesaat), seperti: beasiswa, pembangunan masjid, bantuan kesehatan dan sunatan massal.35 Setelah kepemimpinan Bapak Helmi Najaruddin keuangan LAZIS PLN P3B JB mulai berkembang, hal ini didukung setelah keluarnya SK Genderal 35
Wawancara Pribadi dengan Abdul Yazid Al-Bustami. Jakarta, 7 April 2008.
manager No. 042.K/021/GM.UBS-P3B/2002 tentang Bantuan Mekanisme Pemungutan Zakat Profesi Pegawai. Meningkatnya keuangan LAZIS PLN P3B JB membuat para pengurus mengalami kesulitan dalam mengelola dana zakat tersebut. Hal ini terjadi karena SDM yang dimiliki oleh LAZIS PLN P3B JB belum memadai, selain itu kesibukan pengurus-pengurus LAZIS PLN P3B JB dalam pekerjaannya, mengingat pengurus-pengurus tersebut merupakan pegawai PT. PLN (Persero) P3B Jawa Bali yang sibuk dengan tugas-tugas kedinasannya, sehingga tidak terlalu fokus terhadap LAZIS PLN P3B JB dan
tidak bisa
sepenuhnya mengelola dana zakat yang telah dihimpun dari para karyawan. Oleh karena itu, LAZIS PLN P3B JB perlu menggandeng atau bekerjasama dengan pihak-pihak lain yang telahberpengalaman dalam mengelola dana zakat, dalam hal ini LAZIS PLN P3B JB melakukan kerjasama dengan PKPU.36 PKPU adalah lembaga kemanusiaan nasional yang selalu berupaya untuk konsisten menggugah nurani setiap orang untuk peduli kepada siapapun. Dalam menghimpun dan mendayagunakan dana zakat, infak, dan shodaqoh senantiasa mengedepankan pelayanaan yang amanah, transparan, dan profesional untuk menumbuhkan kepercayaan dan kemandirian. Dengan memfokuskan diri pada usaha membangun kemandirian yang meliputi bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, pembangunan fisik dan pembinaan mental dengan senantiasa mengembangkan kemitraan 36
Wawancara Pribadi dengan Dedi Ruspendi. Jakarta, 25 Februari 2008.
dengan masyarakat, pemerintah dan NGO (Non Government Organisasion) luar negeri. Dengan terus menerus memberikan pelayananan , edukasi, dan advokasi kepada masyarakat penerima manfaat, sehingga mendapatkan kepercayaan masyarakat luar. Hal ini dapat dibuktikan dengan semakin banyaknya donator dari dalam dan luar negeri yang mengamanahkan donasinya melalui PKPU. Berdasarkan data PKPU hingga tahun 2007. Program recue PKPU telah menangani bencana alam dalam dan luar negeri seperti: Afganistan, Pakistan, Libanon, dan Palestina, didalam negeri PKPU telah menjangkau 21 propinsi, 44 kota di Indonesia dengan melibatkan 3.221 relawan dan telah membantu sekitar 1.966.864 pengungsi. Di bidang pendidikan PKPU memberikan beasiswa kepada 6.893 siswa di 15 propinsi, melalui Program Sinergis Pemberdayaan Komunitas (Prospek) di bidang ekonomi, PKPU telah membentuk 103 KSM yang tersebar di 14 propinsi dengan 1.699 anggotanya. Sedangkan di bidang ksehtan melalui Klinik Peduli yang tersebar di 11 propinsi, PKPU telah melayani sekitar 152.783 pasien.37 Melihat prestasi yang banyak dari PKPU dan didukung dengan programprogram yang sejalan dengan apa yang dicita-citakan oleh LAZIS PLN P3B JB maka LAZIS PLN P3B JB tertarik untuk melakukan kerjasama dalam mengelola lembaga zakat dengan PKPU. Adapun meknisme dari kerjasama kedua belah pihak diawali dengan penandatanganan MOU (Memorandum Of Understanding)
37
“Lembaga Kemanusiaan Nasional PKPU komitmen menjadi Lembaga Terpercaya Dalam Membangun Kemandirian”, Republik, 16 Februari 2008, h.29.
oleh kedua belah pihak yakni perwakilan LAZIS PLN P3B dan pihak PKPU sebagaai mitra kerja, pada tanggal 25 Mei 2005.38 Dalam pertemuan tersebut, baik PKPU maupun LAZIS PLN P3B JB sepakat mengadakan perjanjian kerjasama untuk melaksanakan program pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan serta mental spiritual dalam rangka perwujudan kepedulian LAZIS PLN P3B JB terhadap permasalahan masyarakat, terutama di lingkungan sekitar LAZIS PLN P3B JB dan manajemen pengelolaan dana zakat. Selain itu LAZIS PLN P3B JB sebagai pihak pertama membiayai seluruh program pemberdayaan yang dilaksanakan PKPU dalam kegiatan-kegiatannya yang telah disepakati oleh kedua lembaga. Sedangkan PKPU sebagai pihak kedua melaksanakan program pemberdayaan masyarakat yang disepakati oleh kedua belah pihak, memberikan pembelajaran program pemberdayaan ekonomi dan manajemen pengelolaan dana zakat kepada LAZIS PLN P3B JB. Selain itu PKPU juga memberikan laporan perkembangan pelaksanaan program yang telah disepakati.
38
“LAZ PT. PLN P3B Jawa Bali dan PKPU Lakukan MoU Program Pemberdayaan
Masyarakat”,
artikel
diakses
pada
tanggal
http://www.pkpu.or.id/print.php?cd=0&no=46&id=14
20
April
2008
dari
Gambar 4.1 Mekanisme Kerjasama LAZIS PLN P3B JB dengan PKPU
Dewan Syuro LAZIS PLN P3B JB
LAZIS PLN P3B JB
PKPU
MOU (Memorandum of Understanding)
• • •
Kerjasama Manajemen Pengelolaan Dana Zakat. Kerjasama Perdayaan Ekonomi Umat. Kerjasama Penyaluran Dana Musibah Bencana Alam.
Keterangan: 1. Pihak PKPU mengajukan proposal untuk melakukan kerjasama dengan LAZIS PLN P3B Jawa Bali. 2. Pihak LAZIS PLN P3B Jawa Bali melakukan rapat dengan penguruspengurus LAZIS (Dewan Syuro) untuk memutuskan diterima atau tidak proposal yang diajukkan tersebut. 3. Dewan Syuro LAZIS PLN P3B menyetujui proposal yang diajukan PKPU, kemudian memberikan wewenang kepada LAZIS PLN P3B JB untuk ditindak lanjuti.
4. LAZIS PLN P3B JB dan PKPU mengadakan pertemuan untuk mendiskusikan rencana kerjasama. 5. Setelah kesepakatan kesepakatan dicapai lalu dilanjutkan dengan penandatangan MOU (Memorandum Of Undestanding) 6. Dari penandatangannan MUO terebut disepakati tiga kerjasama yaitu: kerjasama manajemen pengelolaan dana zakat, kerjasama pemberdayaan ekonomi umat dan kerjasama penyaluran dana musibah bencana alam. Dalam kerjasama ini pihak LAZIS PLN P3B JB maupun pihak PKPU memiliki peran dan fungsi masing-masing, dimana LAZIS PLN P3B JB berperan sebagai pihak yang membiayai semua program yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Sedangkan PKPU berperan sebagai mitra pendamping LAZIS PLN P3B JB yang berfungsi untuk membantu manajemen LAZIS PLN P3B JB seperti: melekukan sosialisasi zakat kepada karyawan PT. PLN (Persero) P3B Jawa Bali, membantu mengelola uang zakat dari penghimpunan dan penyalurannya kepada mustahik dan membuat program-program pemberdayaan zakat. Dalam kerjasama pemberdayaan ekonomi umat, PKPU sebagai mitra pendamping di lapangan yang berfungsi membantu LAZIS PLN P3B JB untuk memberdayakan masyarakat yang ada di sana dengan membentuk Komunitas Swadaya Masyarakat (KSM) agar dapat meningkatkan taraf hidup mereka. Adapun dalam kerjasama penyaluran dana musibah bencana alam PKPU sebagai mitra yang menyalurkan dana zakat LAZIS PLN P3B JB kepada para korban bencana alam yang berada di luar wilayah LAZIS PLN P3B JB.
B.
Aplikasi Pola Kerjasama LAZIS PLN P3B Jawa Bali dengan PKPU Kerjasama yang dilakukan antara LAZIS PLN P3B dengan PKPU dilaksanakan untuk mengoptimalisasikan penghimpunan dan penyaluran dana zakat yang ada di PT. PLN (Persero) P3B Jawa-Bali agar lebih tepat sasaran dan jelas peruntukannya. Adapun pola kerjasama yang terjadi antara LAZIS PLN P3B JB dengan PKPU antara lain: 1. Kerjasama Manajemen Pengelolaan Dana Zakat Kerjasama manajemen LAZIS PLN P3B dengan PKPU adalah dengan memberikan pendampingan berupa: a. Melakukan pengelolaan dana ZIS melalui program sosialisasi ZIS ke seluruh karyawan yang berada di lingkungan PT. PLN (Persero) P3B Jawa-Bali. Sosialisasi yang dilakukan oleh pengurus LAZIS PLN P3B JB dimaksudkan agar pegawai melalui informasi dan zakat profesi yang mereka keluarkan, informasi tersebut mengenai pengenai penerimaan, cara pengelolaan, dan penyalurannya. Dengan adanya sosialisasi ini LAZIS PLN P3B JB melihat tingkat kesadaran karyawan dalam membayar zakat terus menunjukkan hasil optimal, hal ini dapat dilihat dari tabel perkembangan zakat:39
39
“Terima Kasih Muzakki”, LAZ KITA, edisi.4, 2008, h.12.
Tabel 4.1 Perkembangan Dana Zakat LAZIS PLN P3B Jawa Bali Tahun 2002- 2007 (Dalam Ribu Rupiah) Tahun
Jumlah
2002
Pertumbuhan Dalam +/-
Dalam %
Rp. 115.141.273
-
-
2003
Rp. 464.906.474
Rp. 349.765.237
303,77
2004
Rp. 435.471.767
Rp.( 29.434.707)
(6.33)
2005
Rp. 463.127.106
Rp. 29.655.339
6.81
2006
Rp. 591 539.471
Rp.126.412.365
27.18
2007
Rp. 731.179.966
Rp.121.640.495
20.56
Gambar 4.2 Perkembangan Dana Zakat LAZIS PLN P3B Jawa Bali 800000000 700000000 600000000 500000000 400000000 Tahun
300000000 200000000 100000000 0 2002
2003
2004
2005
2006
2007
Berdasarkan tabel dan grafik perkembangan dana zakat di atas, diketahui bahwa sejak tahun 2002 hingga tahun 2007 jumlah perkembangan dana zakatnya terus mengalami peningkatan, walaupun
pada tahun 2004 LAZIS PLN P3B JB mengalami penurunan sejumlah Rp 29.434.707 dikarenakan kurangnya sosialisasi zakat terhadap karyawan, akan tetapi sejak tahun 2005 hingga 2007 dana zakat mengalami peningkatan kembali setelah adanya kerjasama dengan PKPU yang telah membantu
program
sosialisasi
terhadap
karyawan
secara
berkesinambungan. Adapun beberapa sosialisasi yang dilakukan meliputi: Pertama, mengeluarkan buletin yang berisi laporan keuangan, susunan pengurus, dana yang disalurkan dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan LAZIS PLN P3B JB. Buletin tersebut terbit satu bulan sekali yang yang diberikan kepada seluruh pegawai khususnya yang ada di lingkungan PT. PLN (Persero) P3B Jawa Bali. Kedua, pengajian bulanan dan khutbah jum’at dengan memangil penceramah dengan isi ceramah yang bervariatif termasuk tentang zakat. Ketiga, seminar dengan mengundang para pembicara ahli di bidang zakat, tujuannya memberikan gambaran dan pemahaman kepada para pegawai tentang kewajiban mengeluarkan zakat. Keempat, media out door, seperti pemasangan pamplet yang berisikan kegiatan-kegiatan yang dilakukan LAZIS PLN P3B JB. Kelima, melakukan laporan tahunan dengan memaparkan kinerja pengurus dalam menghimpu, mengelola, dan menyalurkan dana zakat profesi kepada mustahik.
b. Menyiapkan pola manajemen pengelolaan ZIS LAZIS PLN P3B dengan membantu mengelola uang zakat dari pengumpulan, pengelolaan dana penyaluran kepada mustahik. Manajemen zakat yang dilakukan LAZIS PLN P3B JB secara umum terbagi tiga kelompok. Pertama, adalah manajemen fund raising atau strategi pengumpulan, adapun yang menjadi sasaran dalam pengumpulan dana tersebut adalah para karyawan PT. PLN (Persero) P3B JB yang muslim dan penghasilannya melebihi Rp. 3.265.000,- (standar nisab setara dengan 635 Kg beras dengan harga Rp. 5.000,-/Kg).40 Pengambilan dana zakat dilakukan langsung setiap bulannya dari penghasilan karyawan yang meliputi: gaji dasar, tunjangan transport, tunjangan perumahaan, dan tunjangan kompensasi harga (TKK), serta penghasilan lainnya pada setiap penerimaan pembayaran kepada pegawai meliputi: jasa produksi, tunjangan cuti tahunan dan cuti besar, tunjangan kesetiaan kerja winduan dan tunjangan hari raya.41 Besar pemotongan penghasilan berpedoman kepada ketentuan syariat Islam yaitu sebesar 2.5% (dua setengah persen). Namun apabila dikehendaki oleh muzakki, besarnya pemotongan penghasilan diluar ketentuan yang berlaku (2.5%) maka pegawai yang bersangkutan dapat mengajukan informasi kesanggupan menjadi muzakki beserta besarnya 40
Helmi Najamuddin, Kumpulan Pertanyaan Seputar ZIS (Jakarta: Lembaga Amil Zakat Infak Shodaqoh PT. PLN (Persero) Kantor Pusat, 2007), h. 20 41 Pedoman Operasional Lembaga Amil Zakat Infak Shodaqoh PLN P3B Jawa Bali, h.15
punggutan yang disampikan secara tertulis kepada LAZIS PLN P3B JB dengan cara mengisi formulir yang telah disediakan.42 Oleh sebab itu, besarnya zakat profesi yang diterima oleh LAZIS PLN P3B JB bervariasi. Hingga saat ini, 309 dari 347 pegawai PT. PLN P3B Jawa-Bali adalah muslim atau setara dengan 89% dan 79% dari pegawai muslim atau sekitar 233 orang telah menyalurkan dana zakat, infak,dan shodaqohnya (ZIS) melalui LAZIS PLN P3B dengan besaran yang bervariasi. Gambar 4.3 Muzakki LAZIS PLN P3B Jawa Bali 23 1
62 1
45
165
9 5
Berdasarkan grafik di atas menunjukkan satu orang berzakat 0.5%, 45 orang berzakat 1%, 9 orang berzakat 1.5%, 5 orang berzakat 2.0%, 165 orang 2.5%, dan 2 orang berzakat 5.0%. Sementara sekitar 3 orang berinfak secara rutin tiap bulan sebesar Rp 10.000,- dan satu orang Rp 20.000,-. Hal ini terjadi karena para pegawai di PT. PLN P3B JB sudah
42
Ibid
ada yang menyalurkan dana zakatnya ke lembaga lain atau secara langsung kepada mustahik. Kedua, manajemen pengeloleen zakat, zakat yang sudah dikumpulkan kemudian dikelola dengan prinsip-prinsip pengelolaan yang profesional yakni amanah (dapat dipercaya), sidiq (benar, integritas, dan jujur), fatonah (kreatif dan inovatif), tablig (transparan). Dalam pengelolaan dan zakat, infak, dan shodaqoh LAZIS PLN P3B JB juga melakukan kerjasama dengan beberapa instansi terkait dengan tujuan agar pegeolaan zakat dapat dilakukan secara baik. Pola kemitraan yang dilakukan adalah saling memberi manfaat sesuai kaidah organisasi dan tuntutan syariat zakat dan lembaga amil nasional yang ada. Ketiga, manajemen penyaluran atau distribusi zakat, infak dan shodaqoh. Penyaluran yang dilakukan oleh LAZIS PLN P3B JB adalh sesuai dengan ketentuan syariat, yakni delapan asnaf (golongan) dengan menggunakan skala prioritas seperti ketentuan tabel sebagai berikut: Tabel 4.2 Metode Penyaluran dana/Pemberdayaan Zakat 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Asnaf Fakir dan miskin Amil Muallaf Gharimin Sabilillah Musafir Riqab
Prosentase (%) 60 10 5 5 15 5 0
Dari tabel di atas dapat dilihat penyaluran dana zakat adalah 75% diperuntukan bagi dhuafa atau lembaga pengelola penyantun dhuafa. Lembaga tersebut tergolong perlu dibantu karena bertujuan untuk memperdayakan umat. 10% diperuntukkan bagi para pengelola zakat (Amil non pegawai PLN), digunakan untuk biaya operasional LAZIS misalnya transport, biaya rapat, kursus atau pelatihan, konsultasi manajemen dan lain sebagainya, dan 15% diperuntukkan untuk kepentingan syiar Islam, dapat berbentuk bantuan kepada Lembaga, Yayasan, Panti Asuhan, Badan, Pemuda/Remaja dan lainnya. Riqab (memerdekakan budak) tidak termasuk karena dianggap sekarang ini sudah tidak ada perbudakan. Sifat dan jumlah penyaluran atau pemberdayaan dana zakat di atas, dapat disesuaikan dengan program LAZIS dan kondisi mustahik pada wilayah lingkup LAZIS dan diputuskan dalam rapat Pengurusan LAZIS (Dewan Syuro). Dalam masalah alokasi anggaran dana LAZIS PLN P3B JB telah membaginya berdasarkan obyek penerimaannya sesuai di bawah ini.43
43
Ibid. h. 17
Tabel 4.3 Alokasi Penyaluran Dana Zakat LAZIS PLN P3B Jawa Bali No Jenis Bantuan 1 2 3
4 5 6 7 8
9
Asnaf Fakir Miskin
Alokasi (%) 20
Fakir Miskin
20
Fakir Miskin
10
Darurat
Fakir Miskin
10
Darurat Darurat
Ghorimin Musafir Muallaf Fisabililah
5 5 5 10
Fisabililah
5
Amilin
10 100
KATAGORI Pemberdayaan Jangka Panjang
Pendidikan Biaya Pendidikan, Sarana Pendidikan, Guru Permodalan Jangka Pendek Perdagangan, Peternakan, Produksi, dll Kursus Keterampilan Jangka Stir/montir, Komputer Menengah Menjahit, dll Sosial Pengobatan, Bencana Alam, dll Ghorimin Musafir Muallaf Yayasan Panti Asuhan, Pesantren, Panti jompo
Sarana Ibadah Pembangunan Masjid 10 Amil Pro Jumlah
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa alokasi dana-dana zakat yang terkumpul tersebut disalurkan dalam berbagai bentuk program baik produktif maupun konsumtif. Dana tersebut disalurkan kepada masyarakat sekitar, melipiti bidang sosial, ekonomi, pendidikan dan sebagainya. Secara umum penyaluran dana tersebut lebih diperioritaskan pada penyaluran dana yang bersifat jangka panjang dan produktif yaitu bantuan
yang sifatnya tidak hanya sementara tetapi dapat membantu masyarakat menjadi mandiri. Meskipun demikian penyaluran dana untuk tujuan konsumtif dana jangka panjang juga tidak dihilangkan sepenuhnya. Sedangkan dana yang bersifat darurat diberikan jika terjadi bencana dan kebutuhan mendesak dari masyarakat tidak mampu. c. Membuat program-pogram pemberdayagunaan ZIS, program yang dibuat harus disesuaikan dengan kebutuhan mustahik. Program-program yang dirancang oleh pengurus LAZIS adalah program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang telah disesuaikan dengan kebutuhan mustahik. Adapun program penyaluran dana zakat, infak dan shodaqoh meliputi tiga program. Pertama, program pengembangan sumber daya manusia (SDM). Program ini meliputi program pemberian beasiswa bagi anak-anka miskin tapi pintar (Mister), bantuan operasional untuk sekolah dan guru, beasiswa ini akan diberikan pada lembaga pendidikan mulai dari tingkat Sekolah Dasar (SD), sekolah Menengah Pertama (SMP), sekolah Menengah Atas (SMA) sampai Perguruan Tinggi (PT), program kursus keterampilan dan peningkatan kompetisi bagi masyarakat di sekitar wilayah kerja PT. PLN (Persero) P3B JB. Kedua, program peningkatan kesejahteraan umat, program ini terdiri dari program bantuan kesejahteraan bagi guru Taman Pendidikan AlQur’an (TPA), ustadz, penjaga mesjid (marbot) dan lain-lain, bantuan
pangan seperti pembagian sembako, bantuan kesehatan dalam bentuk pengobatan gratis dan sunatan masal bagi masyarakat miskin, serta bantuan kemanusiaan bagi para korban bencana alam di seluruh Indonesia. Ketiga, program pengembangan ekonomi skala mikro yang meliputi program pemberdayaan wira usaha masyarakat. Tujuan dari program ini adalah membantu masyarakat dari segi permodalan maupun peningkatan kapasitas atau kualitas SDM melalui program-program seperti kursuskursus dan keterampilan agar mereka dapat berdaya dan mandiri secara ekonomi. d. Menempatkan orang dedicated dalam mengelola manajemen LAZIS PLN P3B JB. LAZIS PLN P3B JB membutuhkan orang yang dedicated yaitu seorang pendamping yang sudah professional dan telah berpengalan dalam mengelola Lembaga Amil Zakat. Pendamping professional tersebut adalah tenaga outsourcing dari PKPU yang ditempatkan LAZIS PLN P3B JB sebagai tim pendamping manajemen pengelolaan ZIS yang tugasnya untuk membantu atau mendampingi amil LAZIS PLN P3B JB dalam pengelolaan operasional LAZIS sesuai kebutuhan. Pola pendampingan manajemen yang dilakukan PKPU kepada LAZIS PLN P3B JB telah sesuai dengan pola manajemen Lembaga Amil Zakat yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang pengelolaan zakat yaitu undang-undang No. 38 Tahun 1999 dengan adanya prinsip amanah,
siddiq, fathonah dan tablig dan telah memiliki pembukuan atau pencatatan yang baik. Selain itu program-program yang dirancang sudah sesuai dengan syariat Islam dan juga telah terlaksananya tujuan dan hikmah zakat yang dicita-citakan.
2. Kerjasama Pemberdayaan Ekonomi Umat Kerjasama pemberdayaan ekonomi umat yaitu melaksanakan program pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi dan mental spiritual dalam rangka perwujudan kepedulian LAZIS PLN P3B JB terhadap permasalah masyarakat yaitu dengan membentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Untuk membantu masyarakat, paling tidak memberikan sedikit harapan kepada kelompok . masyarakat dengan KSM. Anggota KSM terdiri dari: nelayan, petani, peternak, pengrajin, tukang ojek, pemilik warung, pedagang (kue, sayur, kaki lima), penjahit, pesuruh, petugas kebersihan, janda miskin, satpam dan pengusaha ekonomi mikro dari sektor informal lainya.44 Dalam menjalankan program pemberdayaan masyarakat, LAZIS PLN P3B JB melakukan kerjasama pendampingan dengan PKPU dimana LAZIS PLN P3B JB berfungsi sebagai peyandang dana bagi pihak ketiga (masyarakat sasaran program) dan PKPU sebagai mitra pelaksana di lapangan. Adapun daftar kegiatan dan tolak ukur kerjasama antara LAZIS PLN P3B JB dengan
44
Profil Program Sinergis Pemberdayaan Komunitas (PROSPEK), tahun 2007
PKPU tercantum dalam sebuah sebuah MOU yang telah disepakati seperti di bawah ini:45 Tabel 4.3 Dafttar Kegiatan dan Tolak Ukur Kinerja Tahapan Persiapan
Pelaksanaan
Uraian Kegiatan Waktu 1. Penyiapan tenaga Bulan ke pendamping program 2. Penentuaan daerah sasaran program: a. Survei lokasi b. Identifikasi masalah dan potensi c. Analisa sosial ekonomi, penjajakan kebutuhan 1. sosialisasi dan publikasi program: a. Menyampaikan konsep program pada daerah sasaran b. Penyebaran pengumuman tentang program di daerah sasaran. c. Pelaksanaan pelayanan gratis
Bulan ke Program
Tolak Ukur Kinerja Telah siapnya pendamping yang disediakan oleh LAZIS P3B JB 1 - Terpilihnya lokasi yang merupakan sasaran program - Laporan Hasil Persiapan Program 1 -
Bulan ke-1 s/d Bulan ke-2
-
2. Seleksi dan rekrutmen Bulan ke-2 peserta program program 45
Terlaksananya pertemuan sosialisasi program pada tokoh masyarakt dan calon kelompok sasaran sebanyak masing-masing 1 (satu) kali pada daerah sasaran. Tersebarnya brosur program dan formulir pendaftaran di daerah sasaran Terlaksananya proses calon peserta. Terekrutnya peserta
Lampiran Perjanjian Kerjasama antara LAZIS PLN P3B JB dengan PKPU No: MOU52/PKPU.P/X/2006.
3. Pelatihan manajemen 4.
dasar-dasar Bulan ke-2 program
Pembentukan KSM
5. Pendampingan awal: a. Penguatan 5 BHP (Org, Adm, Permodalan, usaha produktif dan akseptasi) penguatan organisasi. b. Pelatihan PERT (Pengaturan Ekonomi Rumah Tangga). c. Pelatihan wirausaha kecil dan pembuatan proposal usaha. 6. Pengguliran dana: a. Modal usaha bergulir 7. Pendampingan rutin: a. Monitoring dan evaluasi b. Pembinaan rohani Pelaporan
1. Pelaporan pelaksanaan program: a. Laporan bulanan b. Laporan Akhir
Bulan ke-2 program Bulan ke-3 s/d Bulan ke-4 program
Bulan ke-1 s/d Bulan ke-2 program idem
kelompok dengan jumlah anggota sebanyak 20 orang Terlaksananya sebanyak pelatihan atau 1 (satu) kali Terbentuknya 1 (satu) kelompok KSM - Terlaksananya pertemuan rutin pendampingan dan anggota KSM sebanyak 36 kali pertemuan atau 4 kali perbulan. - Terlaksananya 1 (satu) kali pelatihan wirausaha.
Bulan ke-3 s/d Terdistribusinya dana ke-4 program bergulir Bulan 1 s/d Pertemuan rutin 4x Bulan 12 dalam sebulan selama satu tahun dan pengajian bulanan sebanyak 1x per bulan di setiap KSM Setiap bulan - Laporan bulanan program sebanyak 12 buah Bulan ke 13 mengenai kemajuan program pelaksanaan program. - Laporan Akhir sebanyak 1 (satu) buah mengenai pelaksanaan program secara keseluruhan.
Dari tabel di atas dapat dilihat setelah terjadi kesepakatan antara pihak LAZIS PLN P3B JB dan PKPU untuk membentuk KSM, maka pihak PKPU menyiapkan tenaga pendamping yang bertugas mendamping pendamping LAZIS PLN P3B JB. setelah itu melakukan survei wilayah untuk melihat potensi, demografi dan sosial budaya. Tujuan survei itu untuk melihat kebutuhan masyarakat sehingga terjadi sinkronisasi antara apa yang dibutuhkan masyarakat dengan program yang dirancang, yang kemudian hasilnya dilaporkan ke LAZIS PLN P3B JB. setelah semua pihak setuju, langkah selanjutnya adalah melakukan sosialisasi KSM kepada masyarakat dengan cara: a. Mendatangi tokoh masyarakat dan memperkenalkan diri sebagai pengurus LAZIS PLN P3B JB yaitu lembaga Amil Zakat yang mempunyai program pemberdayaan ekonomi dan akan membentuk KSM di lokasi tersebut. b. Kemudian menjelaskan secara teknis pelaksanaaannya yaitu dengan pendekatan kelompok dan sistem dana bergulir di kalangan anggota KSM. c. Meminta bantuan kepada tokoh masyarakat untuk mengumpulkan warga yang telah disurvei oleh LAZIS PLN P3B JB yang kriterianya fakir miskin yang mempunyai usaha dan bersedia mengikuti berbagai bentuk kegiatan yang diadakan.
Sebelum pelaksanaan berupa perguliran dana zakat dilakukan, tahap yang harus dilakukan adalah tahap persiapan. Dalam tahap ini pendamping PKPU memberikan pembekalan keterampilan manajemen bagi pengurus KSM seperti bimbingan administrasi dan pembuatan proposal. Pelatihan ini bertujuan agar anggota KSM betul-betul mampu mengelola dana dengan baik dan benar, sekaligus memotifasi anggota untuk melakukan pemupukan modal secara swadaya melalui kegiatan menabung dan berinfaq. Selain itu juga membentuk pengajian rutin, sebagai wadah pertemuan antara anggota KSM dengan pendamping sehingga diharapkan dapat menambah ukhuwah antar angggota dan meningkatnya pemahaman keislaman para anggota. Jadi dalam tahap ini dipersiapkan dahulu aspek mental dan teknisnya. Setelah semua siap kemudian dana zakat digulirkan melalui KSM dalam bentuk hibah, setelah itu KSM menggulirkan dana hibah tersebut kepada anggota dalam bentuk akad Qordul Hasan atau pinjaman kebajikan dengan jangka waktu yang telah ditentukkan. Kemudian tahap terakhir KSM diperkenalkan dengan Lembaga Keuangan Syariah dalam hal ini koperasi BUSRA yang dibentuk oleh PKPU yang berfungsi menyalurkan, mengelola, dana-dana zakat yang dari KSM PKPU atau lembaga lain. Hal ini dilakukan mengingat lembaga zakat tidak boleh meminjamkan dana zakat kepada mustahik, tetapi memberikannya karena apabila itu terjadi dapat merubah zakat dari muzakki kepada lembaga zakat. Sehingga penyalurannya disiasati dengan memberikannya dana bergulir dengan status
hibah kepada KSM, adapun yang mengatur dan menggulirkan dana tersebut jangan lembaga zakat lagi tetapi koperasi BUSRA yang telah dibentuk. Jadi dana zakat yang sudah keluar langsung disalurkan ke KSM dan pengembaliannya balik ke koperasi. . Hasil pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi umat tersebut dilaporkan oleh PKPU sebagai mitra pendamping di lapangan kepada pihak LAZIS PLN P3B JB sebagai penyandang dana berupa laporan bulanan dan laporan akhir. Hasil yang dicapai LAZIS PLN P3B JB bekerjasama dengan PKPU dalam program pemberdayaan ekonomi umat selengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut: Tabel 4.5 Hasil yang dicapai LAZIS PLN P3B JB dengan PKPU No Bidang Hasil Pokok Indikator (BHP) 1. Organisasi a. Mustahik telah terorganisir dalam wadah yang mereka percayai yaitu KSM. b. Kepemimpinan sosial berfungsi. c. Adanya aturan main yang disepakati 2. Administrasi Belajar mengelola: a. Adm. Organisasi b. Adm. Keuangan
3.
Permodalan
Hasil a. Terbentuknya KSM b. Terpilihnya pengurusan KSM c. Adanya AD/ART dengan adanya pertemuan rutin setiap minggu
a. Adanya buku induk anggota, daftar hadir, laporan hasil rapat atau pertemuan b. Adanya buku tabungan anggota, kas harian dan rekap keuangan Mampu berswadaya dan a. Berjalanyya simpanan memanfaatkan dana pokok yamg besarnya
bergulir dari LAZIS PLN P3B JB
4.
Usaha Produktif
Peningkatan jumlah omset usaha yang berakibat pada peningkatan pendapatan
5.
Jenjang/Akseptasi
a. Penambahan baru b. Penambahan KSM
anggota manfaat
Rp. 10.000,- simpanan wajib Rp. 2.000,/minggu, tabungan sukarela, infak dan shodaqoh b. Bergulirnya bantuan modal usaha Dalam hal ini pendapatanbertambah karena pinjaman yang diperoleh tanpa bunga pada pengembalian modal a. Adanya penambahan anggota KSM b. Adanya pelayanan kesehatan gratis, beasiswa, mister dan kajian keIslaman
Dari tabel hasil pencapainya program pemberdayaan ekonomi umat telah terbentuk 3 (tiga) KSM dari kerjasama tersebut yaitu: Pertama, KSM Al-Barokah di daerah Blok Tengki dengan kegiatan: pengobatab gratis, sembako murah untuk kaum dhuafa, pembebasan hutang dari rentenir, bantuan modal usaha, pengajian rutin setiap minggu, pelatihan manajemen KSM, WUK, PERT, biaya siswa mister (miskin tapi pintar) dana yang dikeluarkan: Rp 50.000.000,- dan kini anggota KSM dari 14 anggota menjadi 50 orang lebih. Kedua, KSM Al-Hidayah di Kelurahan Krukut dengan kegiatan: pengobatan gratis, sembako murah untuk dhuafa, bantuan modal usaha, pengajian rutin setiap minggu, pelatihan manajemen KSM, WUK, PERT,
biaya siswa Mister (miskin tapi pintar). Dana yang dikeluarkan: Rp. 36.000.000,- dengan anggota KSM 20 orang. Ketiga, KSM Al-Zahra di Kp. Singkuk Depok dengan kegitan: Pengobatan gratis, sembako murah untuk dhuafa, bantuan modal usaha, pengajian rutin setiap minggu, pelatihan manajemen KSM, WUK, PERT, beasiswa Mister (miskin tapi pinter). Dana yang dikeluarkan: Rp. 43.000.000,- dengan anggota KSM 40 orang. Dengan adanya bantuan modal usaha pada program pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan oleh LAZIS PLN P3B JB bekerjasama dengan PKPU berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat anggota KSM yang mayoritas ibu rumah tangga. Karena tidak hanya pendapatan yang meningkat, terjadi pula peningkatan pos tabungan rumah tangga (RT) seiring dengan peningkatan pendapatan. Peningkatan pendapatan juga berdampak pada ketepatan dan percepatan pengembalian modal yang dipinjam. Pinjaman Rp.1.000.000,- yang seharusnya dicicil selama 10 bulan atau 40 minggu, namun memasuki bulan ke lima sudah bisa mencapai anggaran Rp. 700.000,-.46 Kerjasama ini pula telah banyak membantu masyarakat yang tidak mampu, sehingga dana zakat yang digunakan telah tepatguna yaitu dengan melakukan ekonomi produktif bukan semata-mata charity yang pada akhirnya dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Adapun salah satu persyaratan 46
Wawancara pribadi dengan Abdul Yazid Al-Bustami. Jakarta, 7 April 2008.
yang diperlukan bagi keberhasilan pencapaian pemberdayaan dalam membentuk KSM adalah pendampingan yang mandiri dan berkelanjutan. Pendampingan diperlukan untuk peningkatan kapasitas SDM dalam mengelola
potensi
usaha
yang
dimiliki
masyarakat
dengan
mempertimbangkan permasalahan dan peluang yang ada di pasar, dengan pelatihan-pelatihan ini diharapkan para pendamping dapat menjalankan tugas dan kewajiban sesuai dengan apa yang dilaksnakan karena peran pendamping dalam sebuah KSM itu sangat penting. Peran pendamping dalam sebuah KSM itu sangat dibutuhkan, baik dalam proses pertumbuhan maupun dalam proses pemberdayaan KSM hingga pada proses kemandirian, tiap tahap peran seorang pendamping tidaklah sama, semakin berkembang KSM maka semakin rendah intensitas pendampingannya. Oleh karena itu diperlukan seorang pendamping yang kreatif untuk mengawal program-program yang sudah ada. Peran pendampingan dapat diartikan sebagai sebuah kegiatan membantu, mengarahkan, mendukung peran terhadap individu atau kelompok masyarakat
miskin
dalam
merumuskan
masalah,
merencanakan,
melaksanakan dan melestariakn program yang dilakukan. Pendampingan diperlukan agar potensi yang terdapat dalam masyarakat miskin dapat dikembangkan
secara
optimal,
pendampingan
yang
dilakukan
akan
menimbulkan komunikasi personal yang efektif dan berdampak positif pada pemberdayaan komunitas serta membantu pengembangan usaha, sehingga
masyarakat
yang
didampingi
semakin
meningkat
kesejahteraannya.
Pendmping dibagi menjadi dua yaitu: Pertama, pendamping profesional yaitu pendamping yang memberikan arahan kepada pendamping lokal, bagaimana cara mengelola KSM atau dengan kata lain pendamping yang sudah berpengalaman. Pendamping profesional seperti pendamping dari PKPU atau LAZIS PLN P3B JB. Kedua, pendamping lokal yaitu pendamping yang berada di sekitar KSM yang dibentuk, biasanya pendamping lokal dari pengurus dan pengelola KSM yang sudah dilatih oleh pendamping profesional. Peran pendamping pada setiap KSM secara garis besar ada dua, pertama, adalah sebagai motivator yaitu orang yang melakukan kegiatan, menumbuhkan, dan memberikan dorongan pada diri seseorang untuk bertindak dengan cara tertentu dan untuk mencapai suatu tujuan. Kedua, pendamping sebagai konsultan adalah suatu kegiatan pendampingan dalam memberikan masukan dalam pemecahan masalah KSM maupun peningkatan kapaitas KSM dalam pengembangan organisasi. Pendampingan yang dilakuakan PKPU kepada LAZIS PLN P3B JB sebagai mitra di lapangan telah menunjukkan hasil yang baik, hal ini dapat dilihat dari telah terbentuknya tiga KSM sendiri tanpa melalui kerjasama dengan PKPU lagi (mandiri) yaitu KSM Nurul Jihad di Jln. Sawo (20 anggota), KSM Insanul Kamil di Limo (30 anggota) dan KSM Lestari di Kedaung di Pamulang-Ciputat (30 anggota).
Hal ini menunjukkan kerjasama yang terjadi dari keduanya telah efektif karena ternyata LAZIS PLN P3B JB telah berhasil menyerap sistem atau knowledge yang telah diberikan PKPU sehingga dengan adanya kerjasama ini maka program dapat dijalankan dan ilmu juga didapat.
3. Kerjasama Penyaluran Dana Musibah Bencana Alam Kerjasama penyaluran dana musibah bencana alam ini bersifat kerjasama insidensial yaitu kerjasama yang dilakukan bila terjadi bencana alam, seperti banjir, tsunami, longsor dan lain-lain. Adapun mekanismenya bila yang terjadi adalah bencana nasional atau terjadi di wilayah yang tidak terjangkau oleh LAZIS PLN P3B maka dana tersebut akan diberikan PKPU untuk dikelola dan disalurkan kepada orangorang yang membutuhkan, sebab sebagai lembaga yang bergerak di bidang kemanusiaan Lembaga Kemanusiaan Nasional PKPU memiliki jaringan yang lebih luas dan telah mencapai daerah-daerah di seluruh Indonesia sehingga penyaluran dananya lebih tepat sasaran. Namun Apabila bencana tersbut bersifat lokal maka LAZIS PLN P3B akan terjun langsung bersama-sama dengan PKPU untuk membantu mereka yang membutuhkan seperti ketika terjadi banjir di Jakarta pada tahun 2007. Dalam kerjasama ini dilakukan agar penyaluran dana zakat lebih tepat sasaran kepada para korban bencana mengingat apabila musibah itu merupak musibah nasional, PKPU sebagai mitra LAZIS P3B JB yang memiliki
pengalaman dan akses ke beberapa provinsi yang rawan terkena bencana, maka LAZIS PLN mempercayakan dana zakatnya kepada PKPU agar lebih efektif. Adapun bentuk kerjasama yang dilakukan memberikan dana kemanusiaan untuk bencana banjir dan longsor di Kebumen dan Banjarnegara di Jawa Tengah.
C. Dampak antara Kerjasama LAZIS PLN P3B Jawa Bali dengan PKPU Kerjasama yanga terjadi antara PLN P3B Jawa Bali dengan PKPU dilakukan dengan tujuan untuk mengoptimalisasikan pendayagunaan dana zakat, infak dan shodaqoh yang telah dikumpulkan LAZIS PLN P3B JB dari para karyawan PT. PLN (Persero) P3B Jawa Bali.dalam tiap-tiap kerjasama memiliki dampak yang sangat baik terhadap manajemen maupun lingkungan atau masyarakat yang telah dibantu diantaranya: 1. Kerjasama Manajemen Pengelolaan Dana Zakat Kerjasama yag dilakukan dalam bidang manajemen LAZIS adalah dengan menghimpun dana zakat dari karyawan dengan cara melakukan sosialisasi zakat kepada karyawan secara berkesinambunga, sehingga membuat kesadaran karyawan atas kewajiban membayar zakat benar-benar dimengerti, diterima dan dilaksanakan dengan penuh kesadaran oleh karyawan PT. PLN (Persero) P3B Jawa Bali yang berdampak pada peningkatan dana zakat, infak dan shodaqoh dari tahun ke tahun yang diikuti
dengan meningkatnya jumlah karyawan yang membayarkan dana zakatnya ke LAZIS PLN P3B JB. Dari segi manajemen LAZIS PLN P3B JB dengan adanya kerjasama ini maka pengelolaan dana ZIS lebih terarah melalui program-program yang telah dijalankan sehingga penyaluran dana zakat, infak dan shodaqoh lebih tepat sasaran, tidak seperti dulu yang belum memiliki program sehingga penyaluran dana Zakat, Infak dan shodaqoh hanya berbentuk charity (amal sesaat), selain itu manajemenya lebih transparan karena didukung dengan pencatatan yang baik dengan memberikan laporan (berupa buletin/majalah) kepada pembayar zakat (muzakki) dimana dalam laporan tersebut terdapat pemasukan, pengeluaran serta kegiatan-kegiatan LAZIS PLN P3B JB. Sehingga dapat tercipta sifat sidiq (jujur), amanah (dapat dipercaya) dan fatonah (cerdas), yang sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan lembaga amil zakat yang profesional. 2. Kerjasama Pemberdayaan Ekonomi Umat Dalam kerjasama pemberdayaan ekonomi umat ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat sekitar yang ada di lingkungan LAZIS PLN P3B JB yang tidak mampu dengan membuat program pemberian dana bergulir untuk modal kerja dengan membentuk KSM sehingga dapat menciptakan kemandirian pada masyarakat tersebut. Dari kerjasama pemberdayaan ekonomi umat sudah terbentuk 3 Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang sampai sekarang masih berjalan yaitu KSM Az-Zahra, Al-Barokah dan
KSM Al-Hidayah, sehingga telah banyak membantu masyarakat yang tidak mampu, jadi dana zakat bisa digunakan lebih tepat guna yaitu dengan melakukan
ekonomi
produktif
bukan
semata-mata
charity
yang
memberdayakan masyarakat sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan taraf hidup mereka. Dampak kerjasama dalam bidang ini bagi
LAZIS PLN P3B JB
membuat para pendamping yang ada di LAZIS PLN P3B JB dapat mengetahui bagaimana cara membentuk dan melakukan pendampingan KSM, sehingga kerjasama ini juga merupakan sarana pembelajaran bagi LAZIS PLN P3B JB untuk ke depannya dalam mengelola dana zakat yang baik dan produktif. Hal ini sudah dapak dibuktikan oleh LAZIS PLN P3B JB dengan membentuk 3 KSM sendiri tidak melalui kerjasama PKPU lagi (mandiri), yaitu KSM Nurul Jihad, KSM Insanul Karim dan KSM Lestari. Ini merupakan sesuatu yang sangat baik karena itu berarti LAZIS PLN P3B JB telah menyerap sistem atau knowledge yang telah diberikan oleh PKPU, sehingga dengan adanya kerjasama ini maka program dapat berjalan dan ilmu juga didapat. 3. Kerjasama Penyaluran Dana Musibah Bencana Alam Kerjasama menanggulangan bencana alam ini dilaksanakan bila terjadi bencana alam saya, baik dalam skala lokal maupun skala nasional adapun bentuk penyalurannya berupa bantuan-bantuan, seperti bantuan kesehatan, sembako dan perawalatan sekolah di tempat-tempat pengunsian. Dampaknya
para korban bencana yang ketika terjadi bencana harta dan barang-barang berharganya hilang dapat merasa terbantu dengan adanya bantuan ini, dengan adanya program ini dapat berobat gratis dan selama di ptempat pengungsian mendapatkan makan layak, serta anak-anak korban bencana tersebut dapat melanjutkan sekolah kembali. Adapun bagi LAZIS PLN P3B JB kerjasama ini dapat membuat masyarakat dapat mengetahui keberadaan LAZIS PLN P3B JB sebagai Lembaga Amil Zakat yang sedang berkembang.
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan Dari pembahasan pada bab-bab terdahulu maka dapat ditarik kesimpulan antara lain: 1. Kerjasama pendampingan yang terbentuk antara LAZIS PLN P3B JB dengan PKPU dalam pemberdayaan dana zakat agar tepat sasaran dan efektif adalah: a.
Kerjasama Pengelolaan Dana Zakat.
b. Kerjasama Pemberdayaan Ekonomi Umat. c. Kerjasama Penyaluran Dana Musibah Bencana Alam. 2. Kerjasama yang dilakukan ini adalah kerjasama yang saling menguntungkan, dimana baik pihak PKPU maupun pihak LAZIS PLN P3B JB sudah memiliki peran dan fungsi masing-masing. LAZIS PLN P3B JB berperan sebagai pihak yang membiayai semua program yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Hasil yang diperoleh dari kerjasama ini LAZIS PLN P3B JB dapat belajar dari pihak PKPU sebagai lembaga zakat yang sudah berpengalaman dalam hal menghimpun, mengelola dan menyalurkan dana zakat, infak dan shodaqoh kepada mustahik. Sehingga LAZIS PLN P3B JB dapat memberdayakan dana zakatnya lebih tepat sasaran. Sedangkan PKPU berperan sebagai mitra pendamping manajemen LAZIS PLN P3B JB yang
berfungsi untuk membantu manajemen LAZIS PLN P3B JB seperti: melakukan sosialisasi zakat kepada karyawan PT. PLN (Persero) P3B Jawa Bali,
membantu
penyalurannya
mengelola
kepada
uang
mustahik
zakat dan
dari
penghimpunan
membuat
dan
program-program
pemberdayaan zakat. Dalam kerjasama pemberdayaan ekonomi umat, PKPU sebagai mitra pendamping di lapangan yang berfungsi membantu LAZIS PLN P3B JB untuk memberdayakan masyarakat yang ada di sana dengan membentuk Komunitas Swadaya Masyarakat (KSM) agar dapat meningkatkan taraf hidup mereka. Adapun dalam kerjasama penyaluran dana musibah bencana alam PKPU sebagai mitra yang menyalurkan dana zakat LAZIS PLN P3B JB kepada para korban bencana alam yang berada di luar wilayah LAZIS PLN P3B JB. Adapun keuntungan yang didapat PKPU dalam kerjasama ini adalah mendapat penyaluran dana zakat, infak dan shodaqoh dari pihak LAZIS PLN P3B JB dalam bentuk program, yang besarnya sesuai dengan perjanjian yang disepakati, selain itu makin bertambahnya mitra PKPU yang menunjukkan bahwa PKPU dapat dijadikan lembaga zakat yang terpercaya.
B. SARAN Dari hasil penelitian yang telah dilakukan di atas, maka untuk meningkatkan kerjasama LAZIS PLN P3B dengan PKPU agar lebih efektif, ada beberapa yang harus diperhatikan yaitu:
1. Kepada pihak LAZIS PLN P3B JB agar senantiasa memperbaiki kinerjanya dengan meningkatkan sisi manajemen, meliputi upaya peningkatan programprogram, peningkatan sumber daya manusia, melakukan kerjasama dengan pihak lain serta memperluas jaringan. 2. Kepada pihak PKPU agar selalu menjadi lembaga yang terdepan dan selalu menambah mitra baru dengan LAZ yang baru agar dana zakat dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat dengan memberdayakan dana zakat ke usaha yang produktif. 3. Kepada kedua belah pihak agar selalu menjalin kerjasama yang baik antara keduanya sehingga timbul kepercayan diantara keduanya. 4. Kepada kedua belah pihak, kerjasama yang sudah terjalin namun belum bisa dilaksanakan sebaiknya diakukan kembali, atau jika tidak bisa diganti dengan program yang lain. 5. Kepada kedua belah pihak agar selalu dapat mempertahankan kinerja yang sudah dicapai dan selalu berusaha untuk menigkatkanya.
DAFTAR PUSTAKA Al-Quran dan Tafsirnya, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji. Departemen Agama RI, 1996. Andhi Fakhri, Muhammad. “Peran LAZ PT. PLN (Persero) P3B dalam pengembangan Masyarakat di Desa Blok Tangki Kelurahan Meruyung Kecamatan Limo Depok.” Skripsi SI Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri syarif Hidayatullah, Jakarta, 2006. Ali, Narudin, Zakat Sebagai Instrument dalam Kebijakan Fiskal. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006. Badriadi, Lili. dkk, Zakat dan Wirausah. Jakarta: CED, 2005. Bagian Proyek Peningkatan Zakat dan Wakat. Pedoman Zakat 9 Seri. Jakarta, Departemen Agama, 2002. Departemen Agama Republik Indonesia,Undang-Undang RI No.38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Jakarta: Departemen Agama RI, 2002. Departemen Kebudayaan dan Pendidikan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet. III Jakarta: Balai Pustaka, 2005. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 1996 Hafiduddin, Didin. Anda Bertanya Tentang Zakat, Infak dan Sedekah Kami Menjawab. Jakarta: BAZNAS, 2005, Cet. Ke-1. --------------. Zakat Dalam Perekonomian Modern. Jakarta: Gema Insani, 2002, Cet. Ke-1.
--------------. “Islam dan Strategi Pengangguran Kemiskinan”. Makalah Seminar Peranan Wakaf, Zakat, dan Lembaga Syariah Dalam Mambangun Perekonomian Ummat dan Pengentasan Kemiskinan di Auditorium Perum Pegadaian. Jakarta, AuditoriumPerum Pegadaian, 2007. --------------. Reinterprestasi Pendayagunaan ZIS Menuju Efektivitas Kemanfaatan Zakat Infak Shodaqoh. Jakarta: BAZNAS, 2005, Cet. Ke-1. Mujieb, Abdul M. Kamus Istilah Fiqih. Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1995, Cet. Ke-2 Partanto Puls A, dan Al-Barry Dahlan M. Kamus Ilmiah Popular. Surabaya: Artaloka, 1994. Pos Keadilan Peduli Ummat Diakses pada tanggal 27 Januari 2008 dari http://pkpu.or.id/profil.php?id=1 Rianti, Eva. “Efektivitas Pendayagunaan Zakat dalam Pemberdayaaan Ekonomi Masyarakat.” Skripsi SI Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2005. Sadiq, Syaikh As-Sayyid. Panduan Zakat Menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2005. Siddiq, Abdul. “Agar Zakat Berdaya Optimal”, Republik, 11 Juli 2008. Singaringun, Masri dan Effendi, Sofyan. Metode Penelitian Survei .Jakarta: PT. Pustaka LP3ES, 2005. Suharto. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Surabaya: PT. Indah, 1995, Cet. Ke-1. Suriyanto, Edy.“LAZISMU Mulai Melirik Non-Zakat”. artikel diakses pada 28 Agustus 2007 dari http://www.muhamadiyah.or.id/index.php?option= comcontent&task=view&id=3928&itemid=2&lang=id Qadir, Abdurahman. Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998. Qardhawi,Yusuf. Fiqh Zakat. Bairut: Muassasah Risalah, 1991. Quail, Dennis Mc. Teori Komunikasi Suatu Pengantar. Jakarta: Erlangga Pratama, 1992.
Wahyudi. “Sistem Komunikasi LAZ dalam Mensosialisasikan Zakat Profesi di PT. PLN (Persero) P3B Jawa Bali.” Skripsi SI Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2005. Wawancara Pribadi, Dedi Ruspendi, Dewan Pembina LAZIS PLN P3B JB. Jakarta, 25 Februari 2008. Wawancara Pribadi, Muklas, Manager Prospek PKPU. Jakarta, 21 Februari 2008. Wawancara Pribadi, Budi Essa, Pendamping SDM PKPU. Jakarta, 21 Januari 2008.
Hasil Wawancara
Wawancara
: Muklas
Jabatan
: Manager PROSPEK PKPU
Tempat
: Gedeung PROSPEK PKPU lt 3. Jl. Margonda Raya No. 535 B Depok-Jawa Barat 16424
Tanggal
: 21 Februari 2008
1. Apa latar belakang kerjasama PKPU dengan LAZIS PLN P3B Jawa Bali? Dalam rangka optimalisasi pendayagunaan dana zakat LAZIS PLN P3B JB dari para karyawan yang sifatnya ekonomi produktif bukan charity, sehingga disepakati sebuah program pemberdayaan ekonomi berbasis masyarakat dengan menggunakan pendekatan kelompok disebut Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) 2. Sejak kapan kerjasama ini dilaksanakan? Dua tahun lebih dan sampai sekarang ini masih bisa berjalan karena menggunakan dana bergulir. 3. Siapakah yang pertama kali memiliki ide untuk melakukan kerjasama? Lahir dari pemahaman bersama bahwa teman-teman dari LAZIS PLN P3B JB melihat PKPU telah berpengalaman dan berkompetensi dalam hal programprogram pemberdayaan ekonomi yang telah banyak bekerjasama dengan pihak lain. Jadi atas dasar itu dan hasil nyata yang sudah dilihat PKPU. 4. Apa tujuan dari kerjasama ini? a. Terlaksananyan anmanah dari muzakki, sebagai lembaga penyalur zakat untuk tujuan produktif.
b. Untuk memenuhi kewajiban kepada mrstahik, inilah peran LAZIS PLN P3B JB sebagai intermediasi (jembatan) antara yang kaya (penderma) untuk disampaikan kepada mustahik. c. Untuk memenuhi visi zakat yaitu: 1. transparansi (perubahan) dari mustahik menjadi muzakki tetapi ini sangat ideal dan tidak mudah, namun minimal kita mencapai target pertengahan yang disebuat muktafi yaitu tercapainya kecukupan ( stabilitas ekonomi) dan ini butuh kenjotan dana dan program-program lain. Untuk mencapai tujuan itu maka diupayakan dengan pembiayaan usaha produktif, berngkat dari kemampuan mereka yang petani, pedagang, industri dan jasa, sesuai kemampuan terbaik yang mereka miliki dan dibantu dengan program pelayanan kesehatan untuk anaknya dibantu dengan beasiswa Mister yaitu miskin tapi pintar. 2. Menjadikan batas kemandirian di atas sebagai batas muzakki. Misalnya batas muzakki itu diatur oleh syariah dengan standar nisab Rp. 3.265.000 setara dengan 653 Kg beras denga harga Rp. 5.000 bila ini tercapai maka inilah yang dianggap standar dimana seseorang dianggap sebagai muzakki dan mewujudkan batas nisab ini sebagai standar pemberdayaan 3. Menjadikan kegiatan atau program ekonomi sebagai ujung tombak pemberdayaan. Program ini bermuatan pemberdayaan ekonomi dan di visi ketiga inilah kerjasama ini dibangun sehinnga untuk tercapainya visi satu dan dua, perwujudannya harus berupa kegiatan yang bersifat pemberdayaan ekonomi, dengan perwujudan inilah seseorang dapat membiayai hidupnya dengan layak, mensekolahkan anaknya dengan layak sehingga tidak perlu biaya Mister lagi, jadi dapat diberikan kepada yang lain dan dapat berobat ke dokter dengan layak. 5. Apa bentuk kerjasama yang dilakukan? Pengguliran dana zakat, pendampingan, konsultasi dan juga pembekalan dari pelaku atau penggiat pemberdayaan masyarakat, teman-teman LAZIS PLN P3B JB ditranning sehingga ada transper knowlage jadi tidak monopoli PKPU sendiri sehingga dengan adanya kerjasama ini ada benefit untuk semua, sehingga program jalan dan ilmu juga didapat. 6. Bagaimana pelaksanaan dari bentuk kerjasama tersebut? Mengawali dengan mengikat diri dengan MOU dengan LAZIS PLN P3B JB, setelah itu melakukan survey ke masyarakat yang dilaporkan ke pihak LAZIS PLN P3B JB sehingga muncul kebutuhan masyarakat dengan program yang dirancang sehingga ada singkronisasi antara apa yang dibutuhkan masyarakat, begitu disetujui maka akan kita undang masyarakat yang masuk kriteria lalu kita lakukan presentasi untuk dijelaskan dari mana, lembaga apa, aturannya bagaimana, manfaatnya apa, dan syaratnya apa untuk mengikuti program ini.
Setelah sepakat kita arahkan kita membentuk komunitas kelompok yaitu Komunitas Swadaya Masyarakat (KSM). Dan setelah itu dana tidak langsung dicairkan namun dilakukan dahulu tahap persiapan, dimana dilakukan pelatihan, pengajinan rutin, pelatihan-pelatihan menabung kecil-kecilan, bimbingan administasi, sampai perbuatan proposal. Jadi ditahap ini disiapkan dahulu aspek mental dan ternisnya, terakhir baru dicairkan dengan akad Qordul Hasan (pinjaman kebajikan) untuk tahun pertama, pinjaman satu juta dikembalikan satu juta, setelah itu langsung dikenakan dengan sistem lembaga keuangan syariah, kenapa? Karena lembaga zakat tidak boleh meminjamkan kepada mustahik seharusnya memberikannya dan bial itu terjadi dapat merubah akad dari muzakki kepada lembaga zakat sehingga penyalurannya disiasati dengan memberikan dana bergulir dengan status hibah kepada mustahik.Adapun yang mengatur penguliran dana tersebut, jangan lembaga zakat lagi karena perannya sudah bergeser. Oleh sebab itu PKPU membentuk koperasi yang mengalirkan, mengelola, dan menyalurkan dana-dana zakat dari PKPU atau dari lembaga lain, sehingga dana zakat yang keluar dari PKPU langsung disalurkan ke kelompok dan pengembaliannya balik ke koperasi, yaitu wadahnya mustahik yag telah dibentuk, kalau semuanya sudah berjalan yang diperlukan adalah mengawal semangat mereka agar tidak surut, oleh sebab itu perlu kreatifitas lembaga dengan memberikan pendampingan yang menarik, yaitu dengan memberikan informasi pasar, marketing, peragaan-peragaan teknologi tepat guna, adanya link dengan koperasi atau lembaga lainnya, selain itu juga diberikan ransangan dengan adanya program Mister, pelayanan kesehatan, qurban dan santunan anak yatim, di tempat lain kita ikutkan kursus komputer dan menjahit. Jadi PKPU selalu menjadi berusaha agar program dapat disinergiskan walaupun awalnya hanya ekonomi tapi ternyata dapat mencover pendidikan, jadilah prospek ini program sinergis pemberdayaan komunitas. Sinergis program berarti menggabungkan pendidikan, kesehatan, dan kegiatan ekonomi menjadi satu paket, sinergis antar lembaga yang melibatkan unsur-unsur muzakki, mustahik dan lembaga-lembaga lainnya, sehingga hasilnya diharapkan dapat meningkatkan pendapatan keluarga, adanya perubahan taraf hidup, pemahaman keislamanya bertambah, rasa persaudaraanya bertambah yang tadinya tidak saling karena sering bertemu sehingga muncul rasa ukhuwahnya. 7. Apa tujuan dari kerjasama ini? a. Secara organisasi adanya pertumuhan yaitu bertambahnya mitra PKPU b. Dari sisi dana adanya wujud kepercayaan lembaga lain terhadap PKPU c. Dari sisi LAZIS PLN P3B JB mereka telah memiliki mitra yang tepat dalam melaksanakan programnya. d. Dari sisi mustahik dapat dibagi menjadi beberapa tahapan, yaitu tahap pertama paling tidak sudah ada grafik peningkatan, tahun kedua sudah bisa ditingkatkan jumlah pembiayaan satu juta sampai dua juta menjadi dua sampai lima juta sehingga ada pergerakan menuju tangga muktafi, tahun
ketiga adanya pergerakan menjadi muzakki dengan meningkatkatnya modal lima sampai sepuluh juta. 8. Apakah program ke depan yang dilakukan PKPU dengan LAZIS PLN P3B Jawa Bali? Adanya program yang dibuat sendiri oleh LAZIS PLN P3B JB tanpa kerjasama PKPU, hal ini adalah hal yang positif berarti mereka telah menyerap system atau knowlage yang telah dilalukan. Namun ada kesepakatan yang belum jalan yaitu bahwa mereka agar program itu bisa lebih didukung maka diperlukan back-up yang kuat, maksudnya agar dana itu tidak berhenti disitu saja, utuk itu maka PKPU membuka diri dengan cara bagaimana kalau kelompok yang telah dibentuk LAZIS PLN P3B JB didaftarkan di koperasi PKPU. Adapun masalahnya itu adalah merangkul atau menggabungkan KSM yang telah dibentuk LAZIS PLN P3B JB untuk menjadi keluarga koperasi mustahik sehingga mendapat jaminan pengembangan usaha sekaligus penyelamatan aset karena ketika dana zakat dikelola sendiri tanpa pengawasan orang yang ahli maka rawan penyelewengan karena mereka belum memiliki rekening atas nama lembaga sebab belum berbadan hukum. 9. Apakah target yang ingin dicapai dari kerjasama ini? Yaitu menjadikan para mustahik menjadi mandiri 10. Apa kendala yang dihadapi dalam melakukan kerjasama ini? a. Bagaimana memberikan pemahaman kepada masyarakat karena selamaini paradigma masyarakat tentang zakat itu hibah, hal ini perlu dilurusakan bahwa dana zakat itu diibaratkan piala bergilir dimana di belakang mereka masih banyak orang yang berharap mendapatkan hal yang sama, sehingga mrus bereka paham bahwa dana zakat yang mereka dapat itu amanah yang harus bergulir kepada yang lain, mengingat dana zakat itu terbatas dan mustahiknya banyak. b. Kedisplinan organisasi dan kedisplinan pengembalian angsuran. Kedisiplinan organisasi dimana mereka berkomitmen dengan kesepakatan untuk bertemu sepekan sekali dalam forum BALAM (Berbagi Pengalaman) yaitu forum berbagai pengalaman, disana dapat sharing pengalaman, tukar informasi, penyetoran gabungan angsuran bahkan pinjaman dan guliran dana baru juga diputuskan di forum tersebut. Selain itu juga membahas masalah-masalah social seperti orang yang sakit, biaya sekolah, kegiatan-kegiatan keagamaan selain ada kegiatan-kegiatan keagamaan selain ada kegiatan di kampung yang perlu dibantu, dan hal ini yang biasanya kalau tidak sering dimotivasi akan kendor, dingin, tidak hadir dan ditambah tidak bisa bayar angsuran karena malu maka akan semakin jauh, oleh sebab itu selain ada kunjungan rutin dikelompok, maka ada juga program khusus yang disebut home visit berupa
kunjungan ke rumah-rumah sehingga ada ikatan emosional yang semakin kuat. c. Ada pengurus yang belum optimal kerjanya akan dibimbing khusus, dituntun sampai membuat pembukuan keuangan seperti apa, mengisi buku tabungan bagaimana. Sebenarnya ada lima hal yang harus selalu dikawal oleh PKPU yaitu masalah organisasi, masalah administrasi, pengngselolaan uang, masalah usaha produktif dan penyaluran produk.
11. Siapakah yang sangat berperan dalam kerjasama ini? Adapun pihak yang sangat diharapkan berperan dalam pelaksanakan ini semua adalah pengurus kelompok sebab mereka yang sering bersama dengan anggota, karena bila ia tidak aktif maka akan sulit mendorongnya dan yang kedua pendamping lokal. Apabila instrument ini dapat berfungsi dengan PKPU akan lebih ringan dan kami dapat lebih fokus pada pengembangan daerah lain sehingga mereka dapat lebih mandiri.
Hasil Wawancara
Wawancara
: Dedi Ruspendi
Jabatan
: Dewan Pembina LAZIS PLN P3B Jawa Barat
Tempat
: Kantor LAZIS PLN P3B Jawa Barat Krukut-Limo Cinere 16514 Jakarta Selatan
Tanggal
: 21 Januari 2008
1. Pengertian dan ruang lingkup LAZIS PLN P3B Jawa Bali? LAZIS PLN P3B Jawa Bali adalah Lembaga Amil Zakat, Infak, Shodaqoh PT. PLN (Persero) P3B Jawa Bali yang merupakan organisasi sosial yang bergerak dalam bidang zakat profesi. Adapun ruang lingkupnya adalah kantor PT. PLN P3B Jawa Bali dan masyarakat sekitar. 2. Bagaiman sejarah berdirinya LAZIS PLN P3B Jawa Bali? Di mulai dari bentuk kepedulian PT. PLN P3B Jawa Bali terhadap karyawannya, mengingat besarnya potensi zakat yang diperoleh dari gaji karyawan yang sebagian besar muslim dan telah mencapai nisab, namun belum memiliki lembaga untuk menyalurkan dana zakatnya. 3. Apa visi dan misi LAZIS PLN P3B Jawa Bali? Menjadi lembaga terdepan dan terpercaya di lingkungan PT. PLN P3B Jawa Bali dalam memberdayakan mustahik agar menjadi muzakki Misinya mengambil zakat dari muzakki untuk disalurkan ke mustahik sesuai dengan ketentuan syariat terutama mustahik di sekitar kantor atau instansi PT. PLN (Persero) P3B Jawa Bali. 4. Apa program kerja dari LAZIS PLN P3B Jawa Bali? Memberdayakan dana zakat secara profesional dengan cara bekerjasama dengan lembaga manajemen amil zakat yaitu dengan PKPU. 5. Apa yang melatar belakangi kerjasama tersebut?
Karena pengurus dalam LAZIS PLN P3B Jawa Bali adalah pegawai PT. PLN (Persero) P3B Jawa Bali yang memiliki tugas kedinasan sehingga tidak terlalu fokus terhadap pengelolaan LAZIS , karena itu LAZIS perlu menggandeng pihakpihak yang sudah berpengalaman dalam masalah pengelolaan dana zakat salah satunya PKPU 6. Siapakah yang lebih dahulu memiliki ide untuk melakukan kerjasama? Berdasarkan hasil rapat pengurus.
7. Apa tujuan dari kerjasama ini? Tercantum dalam MOU yang telah ditanda tangani oleh LAZIS PLN P3B Jawa Bali dengan PKPU 8. Apa bentuk kerjasama yang dilakukan? Kerjasama yang dilakukan adalah kerjasama pembentukan KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat). 9. Bagaimana hasil dari pelaksanaan kerjasama tersebut? Hasil kerjasamanya sangat baik, ini dapat dilihat dari terbentuknya tiga KSM yaitu: KSM Al-Barokah, KSM Hidayah dan KSM Az Zahra. 10. Apakah dampak dari kerjasama ini bagi LAZIS PLN P3B Jawa Bali? Dapat meningkatkan citra LAZIS PLN P3B jawa Bali di masyarakat, meningkatkan pengalaman dalam mengelola lembaga zakat sehingga dapat menyalurkan dana zakatnya lebih tepat guna. 11. Apakah program ke depan yang ingin dilakukan LAZIS PLN P3B Jawa Bali? Melakukan kerjasama dalam bidang lainnya.
Hasil Wawancara
Wawancara
: Budi Essa
Jabatan
: Pendamping SDM PKPU
Tempat
: Kantor LAZIS PLN P3B Jawa Bali Krukut-Limo Cinere 16514 Jakarta Selatan
Tanggal
: 7 April 2008
1. Apa tugas pendamping SDM PKPU di LAZIS PLN P3B Jawa Bali? Membantu pengelolaan dana zakat dari pengumpulan, penghimpunan, dan penyaluran kepada mustahik, hal ini yang disebut pendampingan secara manajemen, seperti mencatat semua nama muzakki dan berapa persen mereka membayar zakat, serta memberi pemahaman atau pengarahan tentang zakat (mensosialisasikan zakat). 2. Sejak kapan kerjasama ini terjadi dan apa tujuannya? Kerjasama ini terjadi sejak tahun 2006 dan akan diperbaharui tahun , ketika itu pendampingnya adalah Bapak Lily Ramadhan yang sudah berlangsung selama satu tahun dan pada tahun 2007 saya menggantikannya. Adapun kerjasama tujuan dari kerjasama ini untuk membantu pihak LAZIS PLN P3B Jawa Bali dalam mengelola dana zakat yang dari tahun ke tahun semakin besar dan pengurus LAZIS PLN P3B Jawa Bali sibuk dengantugas kedinasannya agar lebih efektif. 3. Kerjasama apa saja yang dilakukan antara LAZIS PLN P3B dengan PKPU?
a. Kerjasama peberdayaan ekonomi umat yaitu dengan membentuk KSM b. Kerjasama manajemen pengelolaan zakat yaitu dengan memberi pendampingan kepada pengurus LAZIS PLN P3B Jawa Bali c. Kerjasama penyaluran dana musibah bencana alam yang bersifat insidensial bila terjadi musibah bencana alam. 4. Bagaiman mekanisme kerjasama tersebut? Mekanismenya tertulis dalam MOU yang telah ditanda tangani oleh PKPU dan LAZIS PLN P3B Jawa Bali 5. Apa perbedaan amil dengan pendamping? Amil adalah orang yang mengumpulkan dan menyalurkan zakat sedangkan pendamping adalah orang yang ditugaskan oleh amil, bisa dari pihak amil itu sendiri atau dari pihak lain.pendamping dibagi menjadi dua yaitu: a. Pendamping professional yaitu pendamping yang memberikan arahan kepada pendamping lokal bagaimana cara mengelola KSM. b. Pendamping Lokal yaitu pendamping yang berada di sekitar KSM atau dengan kata lain pengurus KSM.
