1
EFEKTIFITAS PENCEGAHAN PRAKTIK MORAL HAZARD NASABAH DALAM PEMBIAYAAN MURABAHAH (Studi pada Bank Bukopin Syariah)
Skripsi Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Islam (SEI)
Oleh : Muhammad Ridwan Setiawan NIM : 203046101724 KONSENTRASI PERBANKAN SYARIAH PROGRAM STUDI MUAMALAT FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1429 H/ 2008
2
“EFEKTIFITAS PENCEGAHAN PRAKTIK MORAL HAZARD NASABAH DALAM PEMBIAYAAN MURABAHAH” (Studi Pada Bank Bukopin Syariah) Skripsi Diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Islam (SEI) Oleh:
Muhammad Ridwan Setiawan NIM : 203046101724 Dibawah Bimbingan Pembimbing
Prof. Dr.H. Fathurrahman Djamil,MA NIP 150 222 824
KONSENTRASI PERBANKAN SYARIAH PRORAM STUDI MUAMALAT (EKONOMI ISLAM) FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1429 H / 2008 M
3
EFEKTIFITAS PENCEGAHAN PRAKTIK MORAL HAZARD NASABAH DALAM PEMBIAYAAN MURABAHAH (Studi pada Bank Bukopin Syariah)
Skripsi Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Islam (SEI)
Oleh : Muhammad Ridwan Setiawan NIM : 203046101724
KONSENTRASI PERBANKAN SYARIAH PROGRAM STUDI MUAMALAT FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1429 H/ 2008
4
LEMBAR PERNYATAAN Dengan ini saya menyatakan bahwa: 1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar strata 1 di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. 2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. 3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya saya atau merupakan jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.
Jakarta, 31 Maret 2008
M.Ridwan Setiawan
5
“EFEKTIFITAS PENCEGAHAN PRAKTIK MORAL HAZARD NASABAH DALAM PEMBIAYAAN MURABAHAH” (Studi Pada Bank Bukopin Syariah) Skripsi Diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Islam (SEI) Oleh:
Muhammad Ridwan Setiawan NIM : 203046101724 Dibawah Bimbingan Pembimbing
Prof. Dr. H. Fathurrahman Djamil, MA NIP 150 222 824
KONSENTRASI PERBANKAN SYARIAH PROGRAM STUDI MUAMALAT (EKONOMI ISLAM) FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1429 H / 2008 M
6
PENGESAHAN PANITIA UJIAN Skripsi yang berjudul Efektifitas Pencegahan Praktik Moral Hazard Nasabah Dalam Pembiayaan Murabahah pada Bank Bukopin Syariah, telah diujikan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tanggal 27 Maret 2008, Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Program Strata 1 (S1) pada Program Studi Muamalat Jakarta, 23 April 2008 Disahkan oleh Dekan,
Prof. Dr. Muhammad Amin Suma, SH, MA, MM NIP. 150 210 422 Panitia Ujian Munaqasyah
Ketua
: Prof. Dr. Muhammad Amin Suma, SH, MA, MM (…………………) NIP. 150 210 422
Sekretaris
: Drs. H. Ahmad Yani, MA NIP. 150 269 678
(……………. ......)
Pembimbing : Prof. Dr. H. Fathurrahman Djamil, MA NIP. 150 222 824
(…..…......…....…)
Penguji I
: Drs. Djawahir Hejazziey, SH, MA NIP. 150 789 745
(…………………)
Penguji II
: Kamarusdiana, S.Ag, MH NIP. 150 285 972
(…………………)
7
Abstraksi
Sistem operasional perbankan syariah dewasa ini, meskipun dijalankan dengan prinsip-prinsip islami, tetapi belum tentu terbebas dari unsur-unsur kelalaian yang sengaja dilakukan oleh nasabah. Apabila tidak segera dilakukan penanganan dan upaya pencegahan teradap prilaku moral hazard nasabah, maka akan berakibat negatif terhadap kesehatan bank. Analisis pembiayaan merupakan metode yang digunakan perbankan dalam menganalisis keadaan calon nasabah (debitor), salah satunya analisis yang berkaitan dengan character risk. Analisis inilah berhubungan dengan kejujuran, moral dan kesediaan nasabah bekerja sama dengan bank serta memiliki komitmen yang tinggi untuk memenuhi kewajibannnya sesuai perjanjian. Bertitik tolak dari hal diatas, maka penulis merasa tertarik untuk membahas permasalahan tersebut dengan judul “Upaya pencegahan terjadinya praktik moral hazard nasabah dalam pembiayaan murabahah pada Bank Bukopin Syariah”. Jenis penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan deskriptif analisis yaitu penulis menggambarkan permasalahan dengan didasari pada data-data yang ada lalu dianalisis lebih lanjut untuk kemudian diambil kesimpulan. Sedangkan pendekatan dituju pada Bank Bukopin Syariah cabang Melawai. Sumber data yang digunakan adalah dengan melakukan wawancara kepada kepala divisi syariah dan
8
beberapa pihak yang terkait dalam program Bank Bukopin Syariah serta data-data yang dikeluarkan oleh Bank Bukopin Syariah. Tehnik analisa data yang penulis gunakan dalam menganalisa data kualitatif yaitu dimulai dengan analisa teoritis tentang moral hazard atas murabahah. Selanjutnya data-data yang didapat dari hasil pengamatan dan wawancara dengan pihak Bank Bukopin Syariah dianalisis berdasarkan pengelompokan data yang sesuai dengan tema/masalah yang sedang dibahas. Tenik analisa teoritis tentang moral hazard nasabah atas pembiayaan murabahah digunakan untuk mengetahui sejauh mana Bank Bukopin Syariah dalam mencegah dan menangani kasus moral hazard nasabah. Selain itu bertujuan untuk mengetahui upaya Bank Bukopin Syariah dalam melinduni produk pembiayaannya teradap para pelaku kecurangan nasabah atau moral hazard nasabah yang semata-mata berdampak negatif terhadap kesehatan bank.
9
ﺑﺳم اﷲ اﻟرﺣﻣن اﻟر ﺣﻳم KATA PENGANTAR Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas ridha dan rahmat-Nya-lah penulis dapat menyelesaikan skripsi dalam rangka memenuhi persyaratan mencapai gelar Sarjana Ekonomi Islam pada Fakultas Syari`ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada penutup segala nabi dan rasul Muhammad SAW, beserta segenap keluarga, sahabat dan bahkan umatnya. Insya Allah dan mudah-mudahan kita ada di dalamnya. Selama proses skripsi ini, penulis sangat menyadari bahwa dalam proses tersebut tidaklah terlepas dari segala bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada: 1. Prof. Dr. H. Muhammad Amin Suma, SH. MA. MM, selaku Dekan Fakultas Syari`ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2. Euis Amalia, M.Ag., selaku ketua Jurusan Muamalat Ekonomi Islam Negeri Fakultas Syari`ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 3. Drs. Djawahir Hejazziey, SH,MA dan Ahmad Yani, M.Ag, selaku ketua dan sekretaris koordinator program Non-Reguler Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
10
4. Prof. Dr. H. Fathurrahman Djamil, MA selaku dosen pembimbing, yang telah banyak memberikan bimbingan dan masukan atas penyelesaian skripsi ini. 5. Manajemen perusahaan Bank Bukopin dan seluruh staf Divisi Syariah terutama Pak Noor Kholis dan Bu Dina yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. 6. Kedua orang tua penulis yang amat terhormat, masing-masing adalah Ibu Imas Setiawati dan Bapak Maman Hermawan yang telah mendidik, serta kakak-kakak, khususnya kak Sugeng Hariyanto dan ponakan-ponakan yang saya sayangi yang telah memberi dorongan dan dukungan kepada penulis serta memberikan semangat. 7. Kepada seluruh staf bagian perpustakaan syari`ah dan utama yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 8. Teman-teman
kampus
seangkatan
yang
telah
melakukan
studi
bersama di kampus UIN, khususnya Goday, Fachri, Arizan, Suci, dan lainnya. 9. Kepada sahabat Mustofa, Asih, Indah, Ewin, Blao, Ii dan semua temanteman motor club yang banyak memberikan dukungan dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini. Besar harapan penulis bahwa penulisan ini dapat memberikan konstribusi yang positif bagi pihak-pihak yang memberikan, terutama bagi rekan-rekan mahasiswa
11
Fakultas Syariah dan Hukum jurusan Perbankan Syariah, untuk menambah Khasanah ilmu perbankan Islam, Penulis sangat sadar bahwa masih banyak sekali diperlukan penyempurnaan, karena menusia bukanlah makhluk yang sempurna. Demikian sedikit pengantar dan ucapan terima kasih dari penulis. Atas semua perhatian yang diberikan penulis mengucapkan terima kasih.
Jakarta, 12 Maret 2008
Penulis
12
DAFTAR ISI
Halaman
HALAMAN JUDUL PENGESAHAN PEMBIMBING KATA PENGANTAR ........................................................................................
i
DAFTAR ISI ......................................................................................................
iv
DAFTAR TABEL ..............................................................................................
vii
BAB I PENDAHULUAN A. Latar belakang masalah ..........................................................................
1
B. Pembatasan dan perumusan masalah ......................................................
8
C. Tujuan penelitian dan manfaat penelitian ...............................................
9
D. Kajian pustaka .......................................................................................
9
E. Kerangka konsep ....................................................................................
11
F. Metode penelitian dan teknik penulisan .................................................
12
G. Sistematika penulisan .............................................................................
15
BAB II GAMBARAN UMUM BANK BUKOPIN SYARIAH A. Sejarah singkat berdirinya Bank Bukopin Syariah .................................
18
B. Struktur organisasi Bank Bukopin Syariah Cabang Jakarta ..................
21
C. Visi dan misi Bank Bukopin Syariah .....................................................
22
D. Produk dan jasa Bank Bukopin Syariah ..............................................
22
13
BAB III MURABAHAH DAN PERMASALAHAN MORAL HAZARD A. Pengertian murabahah .............................................................................
30
B. Landasan hukum murabahah ..................................................................
31
C. Rukun dan syarat murabahah ...............................................................
33
D. Jenis-jenis murabahah ............................................................................
34
E. Pengertian moral ...................................................................................
35
F. Definisi moral hazard .............................................................................
36
G. Pandangan Islam terhadap moral hazard menurut etika bisnis syariah .....................................................................................................
38
H. Moral hazard nasabah dipandang sebagai salah satu faktor negatif bagi tingkat kesehatan bank ...........................................................................
43
BAB IV ANALISIS A. Indikasi moral hazard nasabah ...............................................................
46
B. Bentuk moral hazard nasabah pada pembiayaan murabahah di Bank Bukopin Syariah .....................................................
51
C. Upaya pencegahan praktik moral hazard nasabah pada pembiayaan murabahah di Bank Bukopin Syariah .....................................................
53
D. Upaya penanganan pembiayaan murabahah bermasalah pada Bank Bukopin Syariah ......................................................................................
92
E. Analisa hasil pencegahan moral hazard nasabah pada pembiayaan murabahah di Bank Bukopin Syariah .....................................................
103
14
BAB V PENUTUP A. Kesimpulan .............................................................................................
108
B. Saran ........................................................................................................
110
DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN
15
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel 1.1
Struktur Organisasi Bank Bukopin Syariah Cabang Jakarta …......
34
Tabel 2.1
Penanganan pembiayaan murabahah bermasalah .…………....…..
97
Tabel 2.2
Penggolongan pembiayaan berdasarkan jenis kolektibiitas tahun 2005 pada Bank Bukopin Syariah ……………………..…….….
103
Tabel 1.3 Penggolongan pembiayaan berdasarkan jenis kolektibiitas tahun 2006 pada Bank Bukopin Syariah ….……………………............
105
16
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Sudah terlalu lama Islam ditinggalkan pemeluknya dalam percaturan ekonomi dan bisnis, kecuali dalam porsi yang sangat kecil atau pemain pinggiran. Umat seolah sudah terbelah antara dunia bisnis dan ekonomi yang “kotor dan berliku” dengan syariah yang “bersih dan suci”. Islam harus “dipisahkan” dari bisnis dan ekonomi agar tetap “mulia dan bersih”. Dampak dari dualisme ini kita saksikan kegersangan yang cukup panjang disentra-sentra ekonomi kita dari nilai-nilai luhur religi. Satu dari sekian faktor yang bertangung jawab dari keterasingan Islam dari dunia ekonomi adalah pola pendidikan kita yang menceraikan ekonomi dari syariah atau muamalah dari bisnis.1 Dihampir semua fakultas ekonomi dunia, demikian Indonesia, kita hanya mengajarkan ekonomi mikro, ekonomi makro, akutansi biaya, pasar modal, pasar uang, dan sebagainya dengan filosofi ekonomi kapitalis. Dampak langsung dari dualisme ini adalah; keterasingan Islam dari kebijakan-kebijakan makro ekonomi, kegersangan kurikulum ekonomi nasional dari prinsip-prinsip syariah muamalah, para praktisi bisnis jauh dari nilai-nilai Islam, keterpisahan hazanah keilmuan muamalah Islam
1
Muh. Syafi’i Antonio, Urgensi SDM Ekonomi Syariah, dalam Bambang Supriyanto, ed., Ekonomi Islam : Ekonomi Alternatif?, (Jakarta: Fak. Syariah/Muamalah STAI-PTDII,2003), h.9.
17
dari aplikasi lapangan, kegagalan umat Islam dalam memberikan solusi Islam untuk masalah-masalah ekonomi modern. Islam adalah suatu keyakinan universal yang sederhana, mudah dan logis untuk dipahami. Hal ini karena selain memiliki postulat iman, Islam juga memiliki postulat ibadah yang berisi interaksi vertikal antara manusia dengan penciptanya dan interaksi horizontal antara manusia dengan manusia lainnya. Serta postulat akhlak yang menjadi built in control dalam diri seorang muslim
2
Dengan demikian, ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang terjadi setelah prinsip-prinsip yang menjadi pedoman kerjanya dipengaruhi atau dibatasi oleh ajaran-ajaran Islam.3 Setiap manusia adalah makhluk yang selalu melakukan kegiatan ekonomi yaitu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya.4 Seiring dengan perkembangan perbankan syariah di Indonesia, sejak keluarnya UU No 10 Tahun 1998 itu, pertumbuhan perbankan syariah maju pesat. Jaringan kantor bank syariah mengalami peningkatan signifikan, baik dalam jumlah bank maupun kantor cabang syariah. Sebab dengan berdirinya lembaga keuangan (perbankan syariah) dapat terwadahi keinginan masyarakat dalam berinvestasi dan berusaha, sesuai dengan
kemampuan
dan
keinginan
mereka
sehingga
dapat
terpenuhi
kebutuhannya. 2
Tim Pengembangan Perbankan Syariah: Institut Bankir Indonesia, Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah, (Jakarta: Djambatan, 2001), h. 13. 3 Aminuddin, “Prinsip-prinsip Ekonomi Islam”, Etikonomi II, no.3, (Desember 2003): h. 343. 4 Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank syariah, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), h.20.
18
Berdasarkan salah satu dari tujuan bank syariah yaitu menciptakan suatu keadilan dibidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi,agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal denganpihak yang membutuhkan dana.5 Maka bank syariah melakukan kegiatannya yaitu memberikan jasa pembiayaan, salah satuya pembiayaan murabahah. Pembiayaan murabahah adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.6 Dengan kata lain; jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak bank dan nasabah. Pada perjanjian murabahah, bank membiayai pembelian barang yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli barang itu dari pemasok, dan kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang ditambah keuntungan atau mark up.
(٢:٢٧٥ / )اﻟﺑﻘرة Artinya : “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba Pembiayaan menjadi sangat penting karena faktor pembiayaan inilah yang menjadi kunci perkembangan bank syariah dimasa datang. Idealnya pembiayaan bank syariah didominasi oleh akad mudharabah/musyarakah dimana keduanya dijalankan dengan sistem bagi hasil. Akan tetapi pembiayaan murabahah saat ini masih merupakan pembiayaan yang dominan bagi perbankan syariah. Hal ini 5
Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga keuangan syariah; Deskripsi dan Ilustrasi, ed. II,(Yogyakarta: EKONISIA kampus fakultas ekonomi UII, 2004), h.40. 6 Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, Untuk Lembaga Keuangan Syariah (T.tt., DSN/MUI dan BI, 2001), h.21.
19
karena pembiayaan murabahah cenderung memiliki risiko yang lebih kecil dan lebih mengamankan bagi stakeholder, sehingga memastikan bank dapat memperoleh keuntungan yang sebanding dengan keuntungan bank-bank berbasis bunga. Pada dasarnya segala sesuatu tidak luput dari suatu risiko, begitu pula pada pembiayaan murabahah. Teknologi informasi dalam usaha bank menentukan keberhasilan kinerja suatu bank, baik bank konvensional maupun bank syariah, dan sangat ditentukan oleh bagaimana bank tersebut membuat rencana jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek, yang biasanya tertuang dalam rencana bisnis (bussines plan) dan rencana strategi (strategi plan). Rencana teknologi informasi suatu bank harus mengacu pada rencana strategi dan rencana bisnis bank tersebut. Meskipun bank memiliki rencana strategi yang baik, belumlah menjamin keberhasilannya, sebab harus masih melewati tahap berikutnya yang tidak kalah pentingnya yaitu berupaya atau berusaha mencegah terjadinya tindak kejahatan atas nasabahnya (moral hazard) yang bisa merugikan suatu bank. Kebahagiaan seringkali disamakan dengan kepuasan. Kepuasan dapat diperoleh ketika seseorang memiliki apa yang ia inginkan. Tapi kenyataanya tidak dapat disangsikan, orang tidak pernah cukup dengan kenyataan yang diberikan Tuhan kepadanya. Pangkal ketidakpuasan ini adalah hawa nafsu yang tidak terkendali, sehingga banyak diantara mereka khususnya bagi nasabah yang melanggar ketentuan Allah. Dalam upaya mencapai kepuasan tersebut, telah
20
keluar dari rules of game Allah SWT, etika tidak lagi menjadi standar kehidupan mereka, sehingga timbullah moral hazard sebagai akibat keluarnya mereka dari moral Islam. Didasari pengertian diatas hazard adalah kondisi potensial menyebabkan terjadinya kerugian atau kerusakan. 7 Oleh karena itu moral hazard dipandang sebagai perbuatan yang melanggar norma kehidupan, bergelimang dalam keburukan dengan pelanggaran penyelewengan terhadap norma-norma yang berlaku. Moral hazard adalah perbuatan yang tidak diindahkannya masalah moral dari etika berbisnis sehingga melanggar etika bisnis Islam. Oleh karena itu, melihat betapa andil yang diberikan oleh moral hazard terhadap kehancuran suatu perekomian. Sehinga pilihan yang ditetapkan hanya menguntungkan satu pihak saja dan merugikan pihak yang lain.
ﻋن أﺑﻲ ذ ﺮﺮﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻋن اﻟﻨﻲ ﺻﻟﻲ اﷲ ﻋﻟﻳﻪ وﺳﻟم– ﻓﻳﻣا روى ‘” ﻳﺎ ﻋﺑﺎدى إﻧﻰ ﺣرﻣت اﻟظﻟم ﻋﻟﻰ ﻧﻓﺳﻰ:ﻋن اﷲ ﺗﺑﺎرك وﺗﻌﺎﻟﻰ اﻧﻪ ﻗﺎل 8
وﺟﻌﻟﺗﻪ ﺑﻳﻧآم ﻣﺣرﻣﺎ‘ ﻓﻼ ﺗظﺎﻟﻣو“ أﺧرﺟﻪ ﻣﺳﻟم
Artinya; Dari Abi Dzarr, dari Rasululla saw dalam meriwayatkan firman Allah Subhaanahu wa Ta'ala yang berbunyi: “Hai hamba-hamba ku, sesungguhnya Aku telah haramkan kezhaliman pada diriKu, dan Aku haramkan pula terjadi kezhaliman diantara kamu, oleh karena itu janganlah kamu saling menganiaya”. (Dikeluarkan oleh muslim)
7
Zainul Arifin, Dasar-dasar manajemen Bank Syariah; edisi revisi, (Jakarta : Pustaka Alvabet, 2006), cet. 4, h. 229 8 Imam Abi Husein Muslim bin Hajjaj al Kusyairi an Naysaa Buuri, Sohih Muslim, (Daarul Hayaa al Kitab Arabiyyah, 203-261 H), h. 1994.
21
Berdasarkan pengamatan perkembangan Bank Bukopin Syariah Cabang Melawai. Index presentase pelanggaran pada pembiayaan murabahah sejak berdirinya dari tahun 2001 sampai 2003 adalah 78% kredit macet dan 22% adalah unsur pelanggaran nasabah. Pada tahun 2004 sampai 2006, data presentase pelanggaran telah menunjukan 76% kredit macet dan 19% merupakan unsur pelanggaran nasabah. Dari data presentase pelanggaran atas pembiayaan akad jual beli tersebut terlihat ada perkembangan positif dengan berkurangnya angka presentase pelanggaran nasabah pada Cabang Syariah Jakarta dikarenakan 2 faktor yaitu internal dan eksternal. Unsur internal Bank Bukopin Syariah Cabang Melawai melakukan peningkatan kinerja karyawan, khususnya bagi karyawan yang bertugas menganalisis kelayakan pembiayaan pada nasabah yaitu Bagian Account Officer, Unit Support dan Komite Pembiayaan. Faktor eksternal yaitu berdekatannya jarak Bank Bukopin Syariah Cabang Melawai dengan Bank Bukopin Pusat, sehingga apabila terjadi suatu kasus, Bank Bukopin Pusat pun cepat ikut turun tangan (membantu) bila terjadi permasalahan, dampaknya masalah cepat terselesaikan. 9 Berdasarkan fakta pada tahun 2004 telah terjadi kasus penyalah gunaan identitas yaitu seseorang telah menggunakan data-data (identitas) saudaranya untuk memperoleh pembiayaan murabahah, namun data-data yang diperoleh tanpa sepengetahuan pemiliknya. Sehingga setelah tejadi kemacetan pembayaran
9
Wawancara Pribadi dengan Noor Cholis. Manajer II Divisi Syariah Bukopin. Jakarta, 17 April 2007.
22
pihak bank menyita aset lalu menjualnya. Beberapa bulan kemudian, pihak yang dirugikan (korban) mengajukan pelawanan banding bahwa korban tidak pernah merasa mengajukan pembiayaan dengan pihak bank. Namun pada akhir kasus ini, meski dimenangkan oleh bank, tetapi bank juga merasa dirugikan karena banyak uang yang dikeluarkan untuk menyewa pengacara (lawyer) dan besarnya dana yang dikeluarkan dalam proses penyelesaian persengketaan tersebut.10 Dengan demikian, faktor kerugian bank atas macetnya pembayaran dan pelanggaran nasabah sangat berindikasi pada keefektifitasan manajemen bank. Bank harus tetap berupaya menjaga agar produk yang baik ini tetap dilaksanakan secara efektif sehingga selalu berpegang teguh pada nilai-nilai syariah dan terhindar dari praktik moral hazard pada setiap manusia. Karena dana pinjaman merupakan sarana bagi orang yang membutuhkannya untuk mengentaskan diri mereka sendiri dari kemiskinan. Jadi amat sayang jika produk ini dirusak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan keluar dari etika bisnis Islam. Didasari uraian diatas, penulis tertarik untuk meninjau lebih dalam terhadap upaya-upaya yang dilakukan perbankan dalam mencegah atas penyimpanganpenyimpangan pada pembiayaan murabahah. Maka dalam skripsi ini diberi judul “Efektifitas Pencegahan Praktik Moral Hazard Nasabah Dalam Pembiayaan Murabahah”(Studi Pada Bank Bukopin Syariah)
10
Wawancara Pribadi dengan Dina, Sekretaris Divisi Syariah. Jakarta, 17 April 2007.
23
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah Meskipun prinsip syariah dalam perbankan bersal dari nilai-nilai ilahiah namun kegiatan perekonomiannya juga tidak terlepas dari masalah moral hazard. Namun penelitian ini hanya dibatasi untuk melihat kemungkinan terjadinya moral hazard pada bank syariah dalam mengeluarkan dananya kepada pihak nasabah. Moral hazard digambarkan sebagai suatu sikap ketidak hati-hatian dalam memberikan pembiayaan dan monitoring sehingga berpotensi menimbulkan terjadinya moral hazard dikalangan nasabah bank syariah, khususnya bank umum yang digunakan sebagai penelitian. Maka dari itu, penulis berasumsi, meskipun kegiatan perbankan syariah berdasarkan nilai-nilai syariat Islam belum tentu terbebas dari kejahatan manusia, maka perlu diadakan suatu sistem yang dapat memproteksi atau melindungi kekayaan bank syariah sehingga selalu terpantau dan terhindar dari adanya tindak penyelewengan hak, baik dari oknum luar maupun dari dalam bank syariah, serta untuk memajukan efisiensi didalam pengelolaan tata laksana usaha dibidang peminjaman dan sasaran pencapaian yang ditetapkan. Agar pembahasan skripsi ini teratur dan sistematis, maka penulis merumuskan permasalahan sebatas pada bagaimanakah efektifitas pencegahan moral hazard nasabah pada pembiayaan murabahah, bagaimanakah indikasi dan bentuk moral hazard nasabah pada pembiayaan murabahah di Bank Bukopin Syariah, serta bagaimana pandangan moral hazard menurut etika bisnis syariah?
24
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu: 1. Untuk mengetahui efektifitas pencegahan moral hazard nasabah pada pembiayaan murabahah di Bank Bukopin Syariah. 2. Untuk mengetahui indikasi dan bentuk moral hazard nasabah pada pembiayaan murabahah. 3. Serta memperoleh penilaian tentang moral hazard menurut sisi etika bisnis syariah. Sedangkan manfaat yang diharapkan dari penulisan ini adalah: 1. Untuk penulis, agar mendapatkan pengetahuan tentang pandangan hukum Islam tehadap moral hazard jika dilihat dari sisi etika bisnis syariah, khususnya pada produk perbankan syariah. 2. Untuk kalangan akademis dan mahasiswa, sebagai bahan bacaaan tambahan dan sumber referensi atau bahan kajian untuk penelitian selanjutnya. 3. Bagi masyarakat umum, sebagai wahana untuk meningkatkan wawasan dan pemahaman tentang bank syariah.
D. Kajian Pustaka 1.
Pada dasarnya penulis mengacu pada skripsi terdahulu yang telah dilakukan, yaitu skripsi dengan judul “Moral Hazard Dalam Transaksi Jual Beli Menurut
25
Hukum Islam”.Ditulis oleh Ahmad Hudri, Jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum 2004. Penelitian ini hanya secara garis besar menerangkan tertentu moral hazard dalam perspektif hukum Islam terhadap praktik jual beli. Dimana moral hazard telah membawa seseorang untuk berbuat sesuatu yang melanggar norma kehidupan, bergelimang dalam keburukan dan pelanggaran etika. Sehingga etika tidak lagi diindahkan oleh para pelaku moral hazard. Penelitian ini bersifat analisis deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari pemaparan hasil penelitian pustaka. Dari penelitian tersebut tidak ditemukan upaya-upaya perbankan dalam mencegah terjadinya praktik moral hazard, karena lebih bersifat umum hanya penjabaran yang secara garis besar moral hazard pada akad jual beli. Oleh karena itu dijadikan sebagai tolak ukur dan akan dikaji oleh penulis khususnya didunia perbankan. 2.
Selanjutnya penulis mengacu pula pada judul skripsi yang berjudul “Moral Hazard dalam aplikasi bagi hasil pada penyaluran dana pihak ketiga Bank Umum syariah”. Ditulis oleh Risa Mahdalena, Jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum 2006. Dalam penelitian ini, hanya pendeskripsian masalah tentang terjadinya praktek moral hazard dalam penyaluran dana pihak ketiga pada aplikasi bagi hasil (mudharabah). Adapun dalam penelitian tersebut bersifat analisis deskriptif yaitu penarikan kesimpulan dari pemaparan hasil penelitian pustaka
26
dan penelitian lapangan atas terjadinya moral hazard dalam penyaluran dana pihak ketiga dalam aplikasi mudharabah. Didasari penelitian tersebut belum diketahui adanya moral hazard pada produk-produk lain pada perbakan syariah, sehingga penulis ingin mengkaji tentang moral hazard dalam pembiayaan murabahah.
E. Kerangka Konsep Moral secara bahasa adalah “moras” kata jama dari “mos” yang berarti adat kebiasaan. Dalam bahasa Indonesia moral diterjemahkan dalam arti “susila” yang dimaksud dengan moral adalah sesuai dengan ide-ide umum yang diterima dengan tindakan manusia, mana yang baik dan wajar. Jadi, sesuai dengan ukuranukuran tindakan umum yang diterima meliputi sosial atau lingkungan tertentu. Menurut istilah, moral digunakan untuk menentukan batas-batas dari sifat, perangai, kehendak, pendapat atau perbuatan yang secara layak dapat dikatakan benar, salah, baik, dan buruk. Sedangkan dalam istilah hazard adalah yang digunakan untuk menyatakan tentang sesuatu perbuatan yang membahayakan. Arti hazard itu adalah “something cousing danger, risk or difficulty”. Dengan kata lain hazard adalah kondisi potensial menyebabkan terjadinya kerugian atau kerusakan. Oleh karena itu moral hazard dipandang sebagai perbuatan yang melanggar norma kehidupan, bergelimang dalam keburukan dengan pelanggaran penyelewengan terhadap norma-norma yang berlaku. Moral hazard adalah perbuatan yang tidak di indahkannya masalah moral dari etika berbisnis. Jadi
27
dalam mengidentifikasi hazard adalah dengan mempertimbangkan semua aspek dari situasi saat ini dan yang akan datang. Oleh karena itu, perbuatan-perbuatan tidak baik yang haram atau makruh dikerjakan, membawa kepada kemudharatan dan kesengsaraan.11). Dari pemahaman tentang moral hazard, masalah seputar indikasinya maupun bentuknya dalam perbankan syariah serta upaya pencegahannya, penulis akan menjelaskan pada bab-bab kemudian.
F. Metode Penelitian dan teknik Penulisan Metode penelitian yang digunakan untuk penelitian in terdiri dari: 1. Jenis Penelitian Dalam penelitian penulis menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu penulis menggambarkan permasalahan dengan didasari pada data-data yang ada lalu dianalisis lebih lanjut untuk kemudian diambil kesimpulan. Dengan metode deskriptif analisis ini, penulis mengumpulkan dan memaparkan data terlebih dahulu yang telah diperoleh dari hasil interview dilapangan kemudian menganalisanya dengan berpedoman pada sumber-sumber tertulis yang didapatkan dari perpustakaan.
11
Harun Nasution, Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya, ( Jakarta, Universitas Indonesia, 2001), h. 47.
28
2. Pendekatan Adapun dalam penentuan lokasi, menjadi objek penelitian atau pendekatan ini adalah Kantor Cabang Bukopin Syariah Melawai. Jl.Melawai Raya no.5 Jakarta Selatan-12160. 3. Jenis Data dan Sumber Data Jenis data yang penulis gunakan dalam rangka kelangsungan memperoleh sumber data adalah: a. Library Research (Penelitian Pustaka) Penelitian ini diarahkan untuk memperoleh landasan teori yang dapat menganalisis data. Penulisan ini digunakan untuk dalam rangka menelusuri dan meneliti literatur serta menelaah kerangka studi ilmiah yang
ada
perpustakaan,
dilakukan
dengan
mengumpulkan
data
menganalisa suatu pengertian yang besifat teoritis untuk menguji kebenaran serta menguji relevansi antara teori dan praktek lapangan, diantaranya dari Alquran dan as Sunnah, kitab-kitab klasik, buku-buku umum, buku-buku Islam dan data-data tertulis lainnya yang berkaitan dengan materi pembahasan skripsi ini. b.
Field Research (Penelitian Lapangan) Penelitian ini dilakukan secara langsung ke objek penelitian untuk mengadakan pengangkatan dan pengumpulan data yang dianalisa. Selain itu, untuk mendapatkan informasi tentang permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini secara langsung dari lembaga ataupun pihak-
29
pihak yang terkait maka penulis menggunakan metode wawancara yakni upaya pengumpulan data dengan menggali informasi sebanyak mungkin sebagai objek pada salah satu lembaga keuangan yang berbasis syariah diIndonesia yakni bank Bukopin Syariah salah satu bank yang menerapkan sistem syariah di Jakarta. Sumber data yang akan penulis kumpulkan adalah dengan melakukan wawancara dengan kepala divisi syariah (kantor pusat Bank Bukopin), pimpinan cabang Bank Bukopin Syariah dan beberapa pihak yang terkait dalam program Bank Bukopin Syariah serta data-data yang dikeluarkan oleh bank Bukopin Syariah. 4. Tehnik Pengumpulan Data Adapun metode yang penulis gunakan dalam rangka mengumpulkan data sebagai bahan penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut: a. Wawancara, yaitu dilakukan oleh penulis ketika melakukan studi kasus diBank Bukopin Syariah. Wawancara dilakukan dengan pihak-pihak yang terkait yang dapat menjelaskan berbagai aspek mengenai Bank Bukopin Syariah tentang upaya pencegahan terjadinya praktik moral hazard nasabah dengan alat pengumpulan data berupa pedoman wawancara. b. Studi Dokumentasi, yaitu pengumpulan data-data yang diperlukan dengan cara mencari data dokumentasi tertentu Bank Bukopin Syariah dengan alat pengumpulan data berupa form isian dokumentasi.
30
5. Tehnik Pengolahan Data Dengan penelitian ini menggunakan data kualitatif, yaitu dengan mengedit data kemudian mengklasifikasikan data sesuai dengan masalah yang sedang dibahas. 6. Tehnik Analisis Data Teknik analisa data yang penulis pakai dalam menganalisa data kualitatif yaitu dimulai dengan analisa teoritis tentang moral hazard atas murabahah. Selanjutnya data-data yang didapat dari hasil pengamatan dan wawancara dengan pihak Bukopin Syariah dianalisis berdasarkan pengelompokan data yang sesuai dengan tema/masalah yang sedang dibahas. 7. Pedoman Penulisan Skripsi Tehnik penulisan skripsi ini berpedoman pada buku “Pedoman Penulisan Skripsi” yang diterbitkan oleh fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah Jakarta. Tahun 2007.
G. Sistematika Penulisan Dalam sistematika penulisan ini, penulis membagi menjadi empat bab uraian yang terdiri dari: Bab I PENDAHULUAN Bab ini menguraikan latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dilakukannya penelitian dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka konsep, metode penelitian dan teknik penulisan yang digunakan; jenis
31
penelitian, pendekatan, jenis data dan sumber data, tehnik pengumpulan data, tehnik pengolahan data, tehnik analisis data, pedoman penulisan skripsi serta sistematika penulisannya. Bab III MURABAHAH DAN PERMASALAHAN MORAL HAZARD Dalam bab ini pembahasan terbagi menjadi dua pokok bahasan. Pertama membahas masalah seputar murabahah yang meliputi pengertian, landasan hukum, rukun dan syarat-syarat murabahah serta jenis-jenis murabahah. Kedua membahas masalah seputar moral, moral hazard, penilaian moral hazard dalam perspektif etika bisnis syariah dan pandangan moral hazard nasabah sebagai salah satu faktor penentu tingkat kesehatan bank. Bab II GAMBARAN UMUM BANK BUKOPIN SYARIAH Dalam bab ini menjelaskan tentang gambaran umum Bank Bukopin Syariah, bab yang terdiri dari sejarah singkat berdirinya Bank Bukopin Syariah, visi dan misi, struktur organisasi, serta produk-produk dan jasa yang ditawarkan. Bab IV ANALISIS Dalam bab ini mencakup kajian masalah seputar indikasi moral hazard dalam pembiayaan murabahah, gambaran atau bentuk moral hazard nasabah pada pembiayaan murabahah di Bank Bukopin Syariah, upaya Bank Bukopin Syariah dalam mencegah praktik moral hazard nasabah pada pembiayaan murabahah, Upaya penanganan pembiayaan bemasalah, serta analisa hasil
32
pencegahan praktik moral hazard nasabah pada pembiayaan murabahah di Bank Bukopin Syariah Bab V PENUTUP Berisi tentang kesimpulan yang merupakan inti sari dari pokok-pokok bahasan tersebut diatas disertai saran.
33
BAB II GAMBARAN UMUM BANK BUKOPIN SYARIAH
A. Sejarah Singkat Bank Bukopin Syariah Bank Bukopin cabang Syariah di awali dengan di bentuknya tim Syariah Bank Bukopin pada tahun 2001. Bank Bukopin Syariah di dirikan setelah di keluarkannya undang-Undang Perbankan No. 10 tahun 1998, di mana dalam undang-undang tersebut di mungkinkan bagi bank konvensional untuk membentuk Unit Usaha Syariah. Unit Usaha Syariah yang di dirikan oleh Bank Bukopin berkedudukan diKantor pusat Bank Bukopin. Agar dalam operasional Bank Bukopin Syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah maka Bank Bukopin Syariah mempunyai Dewan
Pengawas Syariah yang terdiri dari ;
Ketua : Bpk. K.H. Dr. Didin Hafidhuddin Anggota
: Bpk. K.H. Prof. Dr. Ali Mustafa Ya’qub, MA. Bpk. Ikhwan Abidin, MA, Msc. 12
Kehadiran cabang syariah memberikan alternatif produk dan layanan perbankan syariah yang telah di terima oleh masyarakat secara bergairah. Guna memenuhi kebutuhan sebagian masyarakat Indonesia akan layanan perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah, pada bulan Desember 2001
12
Bukopin, “Produk Profil Syariah”, artikel diakses pada 17 April 2007 dari http://WWW.Bukopin.Co.Id/2007/04/produk-profil-syariah.html.
34
Bank bukopin membuka cabang syariah yang pertama yaitu di Jalan Melawai Raya, Jakarta. Potensi perbankan syariah ini sangat baik dan masyarakat menerimanya dengan bergairah. Produk-produk yang di tawarkan dapat dengan cepat di terima masyarakat sehingga laba tahun berjalan dapat di capai lebih cepat dari rencana. Berbekal dari pengalaman ini, pada akhir 2002 telah di buka cabang syariah kedua di kota Bukittinggi, Sumatra Barat dan berikutnya pada tahun 2003 telah di buka di kota Bandung dan kota Surabaya. Dari dua cabang syariah yang telah beroperasi, Bank Bukopin dapat merealisasikan penghimpunan sumber dana sebesar Rp 43,45 miliar dan pembiayaan sebesar Rp 52,33 miliar13. Dengan seuiring perkembangan jaringannya keseluruh Indonesia, sampai dengan tahun 2006 telah memiliki 5 cabang Syariah serta 2 cabang pembantu. Dalam tahun 2006 Bank Bukopin telah membuka Kantor Cabang Syariah di Medan, yang diikuti dengan pembukaan layanan (office channeling) Syariah di 7 kantor diwilayah Jabodetabek yang relevan dengan profil nasabah dan segmentasi usahanya. Kinerja keuangan Divisi Syariah menunjukan kemajuan yang positif. Kegiatan penghimpunan dana secara konsolidasi meningkat menjadi Rp338,13 miliar atau naik 68,51% dari Rp200,66 miliar ditahun 2005, sedangkan kegiatan
13
Ibid., h. 3.
35
pembiayaan mengalami pertumbuhan sekitar 19,26% dari Rp304,48 miliar pada tahun sebelumnya menjadi Rp363,11 miliar ditahun 2006.14 Produk-produk perbankan syariah yang di tawarkan Bank Bukopin Syariah antara lain produk simpanan seperti Tabungan SiAga Wadiah, Tabungan Haji, Giro Wadiah dan Mudharabah. Sedangkan produk pembiayaan yang ditawarkan antara lain adalah pembiayaan Murabahah (berdasarkan prinsip jual beli), Mudharabah dan Musyarakah (berdasakan prinsip bagi hasil) serta Ijarah (berdasarkan prinsip sewa). Selain produk simpanan dan pembiayaan tersebut, Bank Bukopin juga menawarkan layanan perbankan lainnya seperti transfer, kliring, inkaso, bank garansi, letter of credit, penerimaan dan penyaluran zakat, infaq dan shadaqah, pembayaran gaji melalui tabungan SiAga wadiah dan sebagainya. Sebagaimana produk dan layanan Bank Bukopin lainnya, produk dan layanan perbankan syariah tersebut juga didukung oleh infrastruktur teknologi Bank Bukopin untuk memberikan kemudahan kepada nasabah. Nasabah Bank Bukopin Syariah tidak hanya dapat memanfaatkan fasilitas jaringan layanan Bank Bukopin Syariah, namun juga dapat memanfaatkan jaringan Bank Bukopin Konvensional yang tersebar diseluruh Indonesia. Demikian juga sebaliknya, nasabah Bank Bukopin konvensional dapat memanfaatkan jaringan layanan Bank Bukopin Syariah.
14
Bank Bukopin, Laporan Tahunan 2006, (T.tt., PT. Bank Bukopin, 2006), h. 26.
36
B.
Struktur Organisasi Tabel 1.1 Struktur Organisasi Bank Bukopin Syariah Cabang Jakarta PIMPINAN CABANG
MANAGER OPERASI
ACCOUNT OFFICER LEGAL SEKRETARIS
INTERNAL CONTROL TELLER TKI CS & DEPOSITO OPERASI
SUNDRIES SDI & SARLOG OPS. KOMPUTER
37
ADM, DOK & LAP SUPPORT PEMBIAYAAN
ADM. PEMBIAYAAN INV. PEMBIAYAAN
ADM. DAN PELAYANAAN CAPEM-CAPEM
C. Visi dan Misi Bank Bukopin Syariah
KANTOR KAS
1. Visi Menjadi bank syariah terpercaya, unggul dalam pelayanan, berdasarkan prinsip syariah Islam. 2.
Misi Berperan dalam pengembangan ekonomi umat, memberikan kontribusi bagi
pertumbuhan dan perkembangan Bank Bukopin serta meningkatkan kesejahteraan karyawan.15
D. Produk dan Jasa Bank Bukopin Syariah 1. Produk Penghimpunan Dana-Funding Products a. Tabungan SiAga Wadiah adalah jenis simpanan pada Bank Bukopin Cabang Syariah bagi perorangan dalam mata uang rupiah dan penarikannya dapat di lakukan dengan cara tertentu. Tabungan SiAga Wadiah merupakan simpanan yang berprinsip titipan (Wadiah Yad Dhamanah) yang dapat di
15
Bukopin, Produk Profil Syariah, h.2.
38
gunakan oleh bank dengan seijin penabung di mana bank menjamin akan mengembalikan titipan secara utuh (sebesar pokok yang di titipkan).16 b. Deposito Investa Mudhorobah adalah jenis simpanan pada Bank Bukopin Syariah dalam mata uang rupiah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada saat jatuh tempo deposito (sesuai jangka waktunya).17 Deposito ini menggunakan prinsip mudharabah yakni suatu perkongsian antara dua pihak dimana pihak pertama selaku pemilik dana (shohibul maal) menyediakan dana, dan pihak kedua selaku pengelola dana(mudharib) bertanggung jawab atas
pengelolaan
memberitahukan
dana. kepada
Untuk pihak
itu
pihak
bank/mudharib
deposan/shohibul
maal
akan
mengenai
nisbah/ratio dan tata cara pemberian keuntungan dan /atau perhitungan pembagian keuntungan serta risiko yang dapat timbul dari penyimpanan dana. Apabila telah terjadi kesepakatan maka akan di tuangkan dalam akad. c. Giro Wadiah adalah simpanan dana yang dapat diambil sewaktu-waktu dengan menggunakan cek, bilyet giro atau pemindah bukuan lainya. Dana tersebut merupakan titipan wadiah yad dhomanah pada Bank Bukopin Syariah yang keamanannya terjamin dan pihak bank dengan seijin penitip dapat memanfaatkan dana tersebut untuk pengembangan usaha produktif yang halal dan menguntugkan.18
16
Ibid., h. 4. Ibid., h. 5. 18 Ibid., h. 6. 17
39
d. Tabungan SiAga Haji adalah jenis simpanan pada Bank Bukopin Syariah yang diperuntukan bagi perorangan yang akan menunaikan ibadah haji.
2. Produk Pembiayaan Dana a. Pembiayaan Murabahah 1) Murabahah Investasi adalah fasilitas yang diberikan guna membiayai pengadaan harta tetap untuk menunjang kelancaran usaha yang pengembaliannya dapat di lakukan secara bertahap (diangsur). Murabahah investasi ini di pergunakan untuk membeli barang modal atau barang-barang tahan lama seperti tanah, membangun pabrik, mesin, dan sebagainya. Namun demikian, sering pembiayaan murabahah investasi ini disebut sebagai pembiayaan bantuan proyek. 2) Murabahah Modal Kerja adalah fasilitas pembiayaan yang di berikan kepada nasabah yang di gunakan membiayai kebutuhan modal kerja yang
pengembaliaanya
dapat
di
lakukan
dengan
cara
angsuran/instalement atau commited sesuai cash flow. Murabahah modal kerja merupakan pembiayaan yang di gunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam opersionalnya, sebagai contoh di berikan untuk pembelian bahan baku membayar gaji pegawai atau biaya-biaya perusahaan.
lainnya
yang
berkaitan
dengan
proses
produksi
40
3) Murabahah Konsumsi adalah fasilitas pembiayaan konsumen yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan calon debitur untuk memiliki barang yang dapat untuk di konsumsi. 4) Murabahah Pemilikan Mobil adalah Pembiayaan yang di berikan oleh Bank Bukopin Syariah kepada nasabah, untuk membantu nasabah memiliki mobil yang di gunakan untuk pribadi. Dalam murabahah penjual harus memberitahukan harga produk menentukan
suatu
tingkat
keuntungan
yang
sebagai
di beli dan tambahannya.
Murabahah dapat di lakukan untuk pembelian secara pemesanan, dalam hal ini calon pembeli atau pemesan dapat memesan kepada bank untuk membelikan suatu barang tertentu yang di inginkan. 5) Murabahah Pemilkan Rumah adalah fasilitas pembiayaan konsumen yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan calon debitur untuk memiliki rumah baik rumah baru maupun rumah lama dan membangun/merenovasi/memperluas rumah yang di miliki. b. Pembiayaan Musyarakah adalah penanaman dana dari pemilik dana/modal untuk mencampurkan dana/modal mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang di sepakati, sedangkan kerugian di tanggung semua semua pemilik dana/modal berdasarkan dana/modal masing-masing. c. Pembiayaan Mudharabah adalah kerjasama antar bank dengan mudharib (nasabah) yang mempunyai keahlian atau keterampilan untuk mengelola
41
usaha. Dalam hal ini pemilik modal/shahibul maal menyerahkan modalnya kepada nasabah (mudharib) untuk di kelola. d. Konsep Sewa Ijarah-Leasing Concept 1) Pembiayaan Sewa (Ijarah) adalah akad pemindahan hak guna atau menfaat atas barang dan jasa, melalui pembayaran upa sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang. 2) Sewa-Beli (Ijarah Muntahia Bittamlik) adalah akad sewa menyewa suatu barang antar Bank dengan nasabah di beri kesempatan untuk membeli objek sewa pada akhir akad. e. Dana Talangan Haji adalah fasilitas pinjaman yang di berikan Bank Bukopin Syariah kepada penabung SiAga haji yang sudah mencapai nilai tabungan dalam jumlah tertentu dan memenuhi persyaratan lainnya untuk mendapatkan kepastian pemberangkatan ibadah haji f. Pembiayaan Qard Pinjaman dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka tertentu. g. Bank Garansi adalah jaminan dalam bentuik warkat yang di terbitkan oleh bank yang mengakibatkan kewajiban membayar terhadap pihak yang menerima jaminan apabila pihak yang dijamin cidera janji (wanprestasi).
3. produk Jasa-Service Product
42
a. Transfer adalah produk jasa yang di sediakan Bank untuk memindahkan sejumlah dana atas perintah sipemberi amanat kepada penerima transfer pada kantor Cabang Bank Bukopin Syariah kepada penerima transfer pada Kantor Cabang Bank Bukopin lainnya, bank lain atau perpindahan dana dari bank lain untuk nasabah Bank Bukopin sebagai penerima. b. Kliring adalah suatu jasa yang di sediakan untuk menjembatani tukarmenukar surat-surat berharga yang di terbitkan perbankan antara bankbank yang menjadi anggota kliring di tentukan oleh Bank Indonesia. Penyelenggara kliring dalam perbankan menurut syariah islam adalah wakalah al muqayyadah dimana nasabah memberikan kuasa terbatas kepada bank untuk mewakili nasabah melakukan pekerjaan atau urusan tertentu (mengeliringkan warkat nasabah). c. Inkasso adalah suatu cara penagihan dengan cara mengiimkan dokumen kepada bank dengan maksud mendapatkan pembayaran atau ekseptasi atau berdasarkan syarat-syarat lainnya. Penyelenggaraan inkaso dalam perbankan menurut syariah islam adalah Wakalah al-Muqayyadah di mana nasabah memberikan kuasa terbatas kepada bank untuk mewakili nasabah melakukan pekerjaan atau urusan tertentu (melakukan transfer dengan sesuai permohonan nasabah). Atas pemberian jasa penagihan tersebut bank mendapat imbalan berupa upah (ujrah) dari nasabah. d. Safe Deposit adalah fasilitas bank untuk menyimpan barang-barang berharga dan dokumen pribadi rahasia dengan sistem keamanan
43
berteknologi modern, terhindar dari risiko kebakaran, kebanjiran, perampokan, dsb. e. Cash Mangement merupakan layanan pengelolaan keuangan perusahaan untuk tujuan optimalisasi dana baik penerimaan dana (collection), pembayaran/pengeluaran dana (disburstment) perusahaan, pemusatan keuangan perusahaan (concentration) serta lebih jauh lagi untuk menjaga likuiditas dana perusahaan (Liquidity Management). Aplikasi perbankan elektronik dari Bank Bukopin yang memudahkan nasabah dalam melakukan akses Inquiry Saldo & Akses Transaksional (untuk mengelola keuangan perusahaan) secara Real Time On-Line melalui komputer dari lokasi usahanya masing-masing. f. Pembayaran rekening listrik, air, telepon, telepon seluler dan kartu kredit adalah suatu jasa yang di sediakan untuk memudahkan masyarakat dalam membayar tagihan listrik, air, telepon, telepon seluler dan kartu kredit. g. Pembelian Pulsa Seluler yang merupakan layanan kepada masyarakat dalam bertransaksi pembelian pulsa telepon seluler
4. Jasa Layanan-Service Products a. Kartu ATM SiAga Syariah yaitu Fasilitas layanan nasabah untuk melakukan
transaksi
perbankan
dengan
perangkat
mesin
ATM
(Automated Teller Machine) yang di miliki atau di tunjuk oleh Bannk Bukopin. Sarana ini memudahkan nasabah untuk melakukan cek
44
Informasi saldo, penarikan tunai, pemindah bukuan di rekening Bank Bukopin, fund transfer diBank jaringan ALTO, ATM Bersama dan ATM BCA/prima, layanan pembayaran ZIS, dan membayar tagihan (listrik, pam, telepon, handphone, dan kartu kredit dan pembelian voucher seluler). b. Kartu SiAga Visa Elektron Syariah yaitu Jasa yang di berikan kepada nasabah untuk melakukan transaksi belanja dan transaksi lainnya di merchant atau ATM yang berlogo VISA atau VISA Elektron. Fasilitas ini memudahkan nasabah untuk mengetahui informasi saldo, penarikan tunai, pemindah bukuan direkening Bank Bukopin, pembayaran segala tagihan, dapat di gunakan untuk bertransaksi di mesin ATM Bukopin dan Jaringan yang berlogo ALTO, ATM Bersama, BCA/Prima, VISA/Plus dan atau VISA Elektron dan lain-lain. c. SMS Banking Bank Bukopin Syariah yaitu Fasilitas layanan kepada nasabah untuk melakukan transaksi perbankan dengan berbasis teknologi selluler. Melalui SMS Banking ini nasabah mendapat pelayanan informasi saldo, pembayaran tagihan (telepon, seluler, kartu kredit), pembayaran ZIS, dll. Untuk penggunaan SMS Banking anda, ketik HELP dan kirim SMS ke 3663. d. Internet Banking Bukopin Syariah yaitu Fasilitas layanan kepada nasabah untuk melakukan transaksi perbankan melalui internet. Melalui fasilitas ini nasabah dapat pelayanan pembayaran tagihan (telepon, seluler, dan kartu kredit), transfer antar rekening, pembelian voucher, dan layanan
45
informasi saldo. Untuk penggunaan internet banking dapat melakukan login ke www.bukopin.co.id f. Phone Banking yaitu merupakan Fasilitas layanan kepada nasabah untuk melakukan transaksi perbankan dengan perangkat telepon. Dalam melakukan transaksi melalui Halo Bukopin 14005 diperlukan 2 (dua) buah PIN yaitu PIN kartu anda dan PIN khusus Halo Bukopin 14005. Melalui fasilitas ini nasabah mendapat pelayanan informasi bagi hasil, informasi saldo, transfer antar rekening dan lain-lain.
46
BAB III MURABAHAH DAN PERMASALAHAN MORAL HAZARD
A. Pengertian Murabahah Bentuk-bentuk akad jual beli yang telah di bahas para ulama dalam fiqih muamalah Islamiah terbilang sangat banyak. Jumlahnya bisa mencapai belasan jika tidak puluhan. Sungguhpun demikian, dari sekian banyak itu, ada tiga jenis jual beli yang telah banyak di kembangkan sebagai sandaran pokok dalam pembiayaan modal kerja dan investasi dalam perbankan syariah, yaitu bai’ almurabahah, bai’ as salam, dan bai’ al istishna.
Menurut jumhur ulama murabahah adalah;
أن اﻟﻣراﺑﺣﺔ هﻲ أن ﻳذ آراﻟﺑﺎﺋﻊ ﻟﻟﻣﺷﺗري اﻟﺛﻣن اﻟذي اﺷﺗرى ﺑﻪ اﻟﺳﻟﻌﺔ 19
وﻳﺷﺗرﻃ ﻋﻟﻳﻪ رﺑﺣﺎ
Artinya: “Menurut ulama ialah, jika penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atasnya laba dalam jumlah tertentu” 20 Dalam teknis perbankan syariah, konsep jual beli di namakan pembiayaan bai’ al Murabahah. Pembiayaan murabahah adalah suatu perjajian yang di sepakati antara bank dengan nasabah, di mana bank menyediakan pembiayaan 19
Abu Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin ahmad bin Rasyid al-Qurtubi alAndali, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatu al-Muqtasid, juz I (T.tt, Putra semarang, 595 H), h. 161 20 Abu Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin ahmad bin Rasyid al-Qurtubi alAndali, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatu al-Muqtasid. Penerjemah Ibnu Rusyd, (Semarang: CV. AsySyifa,1990), h 181
47
untuk pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya yang di butuhkan nasabah, yang akan di bayar kembali oleh nasabah sebesar harga jual bank (harga beli bank + margin keuntungan pada saat jatuh tempo21. Jadi singkatnya, murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang di sepakati oleh penjual dan pembeli.
B. Landasan Hukum Murabahah Al-Quran :
(٢:٢٧٥ / )اﻟﺑﻘرة Artinya: “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba Al-Hadist,
ﺛﻼث ﻓﻳﻬن:ﻋﻦ ﺻﻬﻳﺐ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻧﻪ أﻦ اﻟﻧﺑﻲ ﺻﻟﻲ اﷲ وﺳﻟم ﻗﺎل اﻟﺑﻳﻊ اﻟﻰ اﺟل و اﻟﻣﻘﺎرﺿﺔ و ﺧﻟﻃ اﻟﺑر ﺑﺎﻠﺷﻌﻳر ﻟﻟﺑﻳت ﻻ ﻠﻠﺑﻳﻊ: اﻟﺑرآﺔ ()رواﻩ اﺑن ﻣﺎﺟﻪ Artinya; Tiga yang di dalamnya terdapat keberkahan : jual beli secara tangguh, Muqaradah (Mudharabah) dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk di jual.(Riwayat Ibnu Majah)
21
Karnaen Perwataatmadja, dan M. Syafii Antonio, Apa dan Bagaimana bank Islam, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1992), h. 106
48
Dari hadist di atas nabi mengutarakan adanya suatu keberkahan dalam tiga hal salah satunya adalah secara tangguh, di mana bertransaksi jual beli dengan memberikan masa tenggang dalam pembayaran (tangguh) karena di dalamnya tersirat sifat baik hati, memberikan kemudahan dan memberikan pertolongan bagi orang yang membutuhkan dengan cara penundaan pembayaran. Seperti diketahui bahwa pembiayaan murabahah dalam perbankan syariah digunakan untuk membantu nasabah pembiayaan untuk pengadaan obyek tertentu dimana nasabah tidak memiliki kemampuan finansial yang cukup untuk melakukan pembayaran secara tunai akan tetapi pembayaran dapat dilakukan secara mengangsur atau secara tangguh. Berdasarkan ketetapan fatwa Dewan Syariah Nasional tentang murabahah adalah No.04/DSN-MUI/IV/2000 yaitu: a. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba. b. Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syariah islam. c. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah di sepakati kualifikasinya. d. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba. e. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang. f. Bank kemudian menjual barang tesebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus kuntungannya. Dalam kaitan ini bank
49
harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan. g. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati. h. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah. i. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank. Malalui akad murabahah inilah nasabah dapat memenuhi kebutuhannya tanpa harus memiliki uang tunai terlebih dahulu, dengan kata lain nasabah dapat memperoleh pembiayaan murabahah dari bank untuk pengadaan sebuah barang.
C. Rukun dan Syarat Murabahah a. Rukun : 1) Pihak yang berakad : a) penjual b) pembeli 2) objek yang di lakukan : a) barang yang di perjualbelikan b) harga 3) akad/sigot :
50
a) serah (ijab) b) terima (qabul) b. Syarat : 1) Penjual memberitahu biaya modal kepada nasabah. 2) Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang telah di tetapkan. 3) Kontrak harus bebas dari riba. 4) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian. 5) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian di lakukan secara utang. Secara prinsip, jika syarat dalam (1), (4), atau (5) tidak dipenuhi, pembeli memiliki pilihan: 1) Melanjutkan pembelian seperti apa adanya. 2) Kembali kepada penjual dan menyatakan ketidaksetujuan atas barang yang di jual. 3) Membatalkan kontrak.
D. Jenis-jenis Murabahah a. Murabahah Konsumsi adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada perorangan atau perusahaan yang sumber pengembaliannya dari
51
penghasilan atau hasil usaha, untuk membiayai suatu kebutuhan yang bersifat konsumtif. b. Murabahah Investasi adalah fasilitas yang diberikan guna membiayai pengadaan harta tetap untuk menunjang kelancaran usaha yang pengembaliannya dapat di lakukan secara bertahap (diangsur). Murabahah investasi ini di pergunakan untuk membeli barang modal atau barangbarang tahan lama seperti tanah, membangun pabrik, mesin, dan sebagainya. Namun demikian, sering pembiayaan murabahah investasi ini disebut sebagai pembiayaan bantuan proyek. c. Murabahah Modal Kerja adalah fasilitas pembiayaan yang di berikan kepada nasabah yang di gunakan membiayai kebutuhan modal kerja yang pengembaliaanya dapat di lakukan dengan cara angsuran/instalement atau commited sesuai cash flow. Murabahah modal kerja merupakan pembiayaan yang di gunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam opersionalnya, sebagai contoh di berikan untuk pembelian bahan baku membayar gaji pegawai atau biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan.
E. Pengertian Moral Moral berasal dari kata latin “mos” (bentuk jamaknya yaitu “mores”) yang berarti adat dan cara hidup,22 atau dengan kata lain adat kebiasaan. Dalam bahasa 22
Faisal Badrun, dkk, Etika Bisnis Dalam Islam, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005), hal. 5.
52
indonesia moral di terjemahkan sebagai “(ajaran tt.) baik buruk yang di terima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dsb. akhlak, budi pekerti, susila23. Selanjutnya moral dalam arti istilah adalah suatu istilah yang di gunakan untuk menentukan batas-batas dari sifat, perangai, kehendak, pendapat atau perbuatan yang secara layak dapat di katakan benar, salah, baik, atau buruk Disamping itu, moral juga di definisikan sebagai berikut: a. Prinsip-prinsip yang berkenaan dengan benar dan salah, baik dan buruk; b. Kemampuan untuk memahami perbedaan antara benar dan salah; c. Ajaran atau gambaran tingkah laku yang baik.24 Berdasarkan kutipan diatas, dapat di pahami bawa bahwa moral adalah istilah yang di gunakan untuk memberikan batasan terhadap aktivitas manusia dengan nilai (ketentuan) baik atau buruk, benar atau salah. Jika dalam kehidupan seharihari di katakan bahwa orang tersebut bermoral, maka yang di maksudkan adalah bahwa orang tersebut tingkah lakunya baik. Singkatnya moral adalah sesuatu hal yang mengatur kehidupan manusia dinilai dari baik dan buruknya perbuatan selaku manusia. Berdasarkan dari definisi-definisi diatas, menurut penulis moral adalah istilah yang digunakan untuk memberikan batasan terhadap aktifitas manusia dengan nilai (ketentuan) baik/buruk, benar/salah.
23
Tim Penyusun Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ed. III, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 754 24 Abudin Nata, Akhlak Tasawuf, cet. II, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 1997), h. 90.
53
F. Definisi Moral Hazard Arti hazard adalah bahaya: asr. Suatu situasi yang dapat menambah terjadinya kerugian (loss) si tertanggung (insured) mis. Kondisi lingkungan tak sehat, rumah tak dijaga.25 Sedangkan isilah hazard itu sendiri merupakan “ a think can be dangerous or cause damage: a danger or risk”,26 yang dapat diartikan bahwa berfikir atas sesuatu yang dapat menimbulkan suatu bahaya atau yang dapat menyebabkan kerusakan maupun risiko. Hazard merupakan istilah yang di gunakan untuk menyatakan tentang sesuatu perbuatan yang dapat membahayakan. Dengan kata lain, hazard itu juga menunjuk pada situasi tertentu yang memperlihatkan/meningkatkan kemugkinan terjadinya hal-hal yang akan menimbulkan kerugian.27 Dalam lapangan kajian tentang akhlak, moral hazard lazim di sebut dengan akhlak buruk (akhlak al-madzmumah), sebagai kebalikan dari akhlak yang baik (akhlak al-mahmudah). Imam al-Ghazali menyebutkan bahwa hazard itu termasuk sifat-sifat muhlikat, yakni segala tingkah laku manusia yang dapat membawanya kapada kebinasaan. Pada dasarnya moral hazard itu merupakan maksiat karena maksiat itu adalah meninggalkan/melupakan suatu ketaatan.
25
T. Guritno, Kamus Ekonomi Bisnis Perbankan: Ingris-Indonesia, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1992) h. 137. 26 Jonathan Crowter, Oxford: Advanced & learner’s Dictionary, cet.V, (Amerika: Oxford University Press, 1995), h. 549. 27 A. Hasyim Ali, dkk, Kamus Asuransi, cet.II, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002 ), h. 141.
54
28
هﻲ ﺧﻼ ف اﻠﻃﺎﻋﺔ ﺳواء آﺎن ﺗرآﺎ ﻷﻣرأو ارﺗآﺎﺑﺎ ﻟﻧﻬﻲ:اﻠﻣﻌﺻﻳﺔ
Artinya; maksiat itu adalah meninggalkan/melupakan suatu ketaatan atau bisa dikatakan meninggalkan perintah dan menjalankan apa yang dilarang. Dan maksiat dapat di bagi menjadi dua bagian, yaitu maksiat lahir dan maksiat bathin. Maksiat lahir adalah segala sifat tercela yang di lakukan oleh anggota lahir seperti tangan, mata dan sebagainya. Sedangkan maksiat bathin adalah segala sifat tercela yang di perbuat oleh anggota bathin yakni hati. Maksiat lahir akan mengakibatkan kekacauan dalam masyarakat seperti mencuri, merampok dan sebagainya. Tetapi disamping itu, terdapat pula maksiat yang lebih berbahaya pada manusia, karena ia tidak kelihatan dan kurang diperhatikan serta lebih sukar di hilangkan yaitu maksiat bathin. Maksiat ini merupakan pendorong lahirnya maksiat lahir. Kedua maksiat tersebut dapat membawa manusia kepada kebinasaan. Oleh karena itu Imam al-Ghazali menamakannya dengan muhlikat, yaitu sifat-sifat yang merusakbinasakan, bukan saja bagi si pelaku, tetapi juga akan merusak keharmonisan dan kedamaian dalam masyarakat. Dengan demikian muhlikat dapat di artikan sebagai moral hazard atau perbuatan manusia yang dapat menimbulkan bahaya atau penyebab kerusakan.
28
Qismu al Buhutsi wal Manhaj bi Daarinnajah, At Tauhid,(Jakarta: Qismul buhutsi wal manhaaj bidaarinnajaah, 1416 H/1995 M), hal.19.
55
G. Pandangan Islam Terhadap Moral Hazard Jika Dilihat Dari Etika Bisnis Syariah. Sistem ekonomi Islam memiliki ciri khas dan kekhususan tersendiri dibanding sistem ekonomi lainnya. Ekonomi Islam memiliki spirit yang unik, yaitu ekonomi ketuhanan, etika dan kemanusiaan.
1. Sistem ekonomi berdasarkan ketuhanan Allah-lah Yang Maha Pemilik seluruh apa dan siapa yang ada didunia ini: langit, bumi, manusia, hewan, tumbuhan-tumbuhan dan sebagainya, baik benda hidup maupun mati, yang berfikir maupun tidak berpikir, manusia dan non manusia, yang terlihat maupun yang tidak terlihat.
☺
( ٣١ :٥٣ / ) اﻟﻧﺟم Artinya: “Dan hanya kepunyaan Allah-lah apa yang ada dilangit dan apa yang ada di- bumi Seluruh harta adalah milik Allah. Allahlah yang memberikan harta itu kepada hamba-hambaNya. Sebagai prinsip ekonomi ketuhanan, dalam menjalankan ekonomi sudah tentunya dapat membebaskan manusia dari nafsu keserakahan dan sifat tamak yang sangat berbahaya, nafsu egoistis,29 dan individualistis.30 Dengan demikian, Islam mengakui adanya motif ekonomi dalam diri manusia, yang
29
Egoistis adalah Bersifat mementingkan diri sendiri. Individualistis adalah Watak kepribadian yang dimiliki seeorang yang membedabedakannya dari orang lain. 30
56
dinamakan homo economicus. Akan tetapi, dengan tegas memberi batasan bahwa semangat ekonomi tidak sampai menimbulkan nafsu serakah yang jahat.
☺ ☯
(٢٨:٧٧ /)اﻟﻗﺻص... Artinya: “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari (kenikmatan) duniawi Berdasarkan ayat di atas mengandung pengertian bahwa hak milik yang timbul karena usaha ekonomi menjadi hak milik seseorang haruslah mencakup pada batasan
lingkungan bagian nasibmu, tidak berlebihan, dan tidak untuk
kemewahan diri sendiri dengan melupakan kepentingan masyarakat umum.31 Secara tersirat, ayat ini menegaskan bahwa manusia agar tidak melupakan bagian dunianya, dalam hal ekonomi. Segala usaha atau segala kegiatan manusia guna memenuhi kebutuhannya akan di pertanggungjawabkan dihadapan Allah di akhirat nanti. Oleh karena itu semua kegiatan ekonomi yang kita lakukan harus sesuai dengan ajaran Islam, dalam hal ini ekonomi syariah. 2. Sistem ekonomi berdasarkan etika Yang membedakan Islam dengan materialisme ialah bahwa Islam tidak pernah memisahkan ekonomi dengan etika, sebagaimana tidak pernah memisahkan ilmu dengan akhlak, politik dengan etika, dan kerabat sedarah
31
Abdullah Zakiy al-Kaaf, Ekonomi Dalam Persepektif Islam, (Bandung: Pustaka Seetia, 2002), hal.106.
57
sedaging dengan kehidupan islami.32 Islam adalah risalah yang di turunkan Allah melalui rasul untuk membenahi akhlak manusia, sebagaimana dalam hadist di terangkan bahwa (“Sesungguhya tiadalah aku diutus, melainkan hanya untuk menyempurnakan akhlak”). Berkenaan dengan ini, Islam tetap mengajarkan umatnya untuk senantiasa mengintegralkan akhlak, etika dan norma-norma agama dalam setiap kegiatan ekonominya. Begitu pula, integralisasi nilai-nilai akhlak dalam praktik ekonomi Islam harus di realisasikan juga dalam setiap langkah-langkah ekonomi Islam, baik produksi, distribusi dan konsumsi. Pada lapangan produksi yaitu tidak mengambil sesuatu yang haram dan tidak pula melakukan cara-cara yang haram. Pada lapangan distribusi, setiap hasil yang sesudah tercapai dapat dibagi-bagi menurut cara yang di rihai Allah, menentukan kemana dan untuk apa harta benda yang di perolehnya itu di pergunakan. Kemudian pada lapangan konsumsi, yaitu sanggup membatasi dirinya dalam kebutuhan yang tidak berlebih-lebihan. baik kebutuhan primer maupun sekunder 3. Sistem ekonomi berdasarkan kemanusiaan Tujuan ekonomi Islam adalah menciptakan kehidupan manusia yang aman dan sejahtera. Yang dimaksud manusia di sini ialah semua golongan manusia,
32
Yusuf Qardhawi, Norma dan Etika Ekonomi Islam. Penerjemah Zainal Arifin dan Dahlia Husin, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h. 51.
58
baik manusia yang sehat atau sakit, kuat atau lemah, senang atau susah serta manusia sebagai individu atau sebagai anggota masyarakat.33 Jika sistem ekonomi Islam itu bersandarkan kepada nash Al-Quran dan asSunnah yang berarti nash ketuhanan maka manusialah berperan sebagai yang di serukan dalam nash itu. Manusialah yang memahami nash, menafsirkan, menyimpulkan, dan memindahkannya dari teori untuk di aplikasikannya dalam praktik. Dalam ekonomi manusia adalah tujuan dan sarana. Manusia di wajibkan melaksanakan tugasnya terhadap Tuhannya, terhadap dirinya, keluarganya, umatnya dan seluruh umat manusia. Berkat izin Allah, manusia bisa bekerja. Manusialah yang menjadi wakil Allah dibumi ini.
( ٣٠ :٢ / …) اﻟﺑﻘرة
⌧
Artinya: “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi Dan manusia pula yang di jadikan Allah sebagai pemakmur bumi.
:١١ / )هود
…
☺
(٦١ Artinya: “Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya Dalam sistem ekonomi kemanausian, manusia merupakan suatu tujuan dan sarana. Dalam hal ini bahwa sasaran/tujuan ekonomi Islam adalah berorientasi kepada kesejahteraan bersama, di mana ekonomi merupakan pilar dari fase kehidupan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya
33
Ibid., h. 60
59
Sebagaiman uraian dari sistem ekonomi di atas, tentu kita mengetahui bahwa dalam mencari kebutuhan hidup maka ada batasan-batasan yang telah mengatur pola kehidupan manusia dalam bermuamalah. Dalam kehidupan sehari-hari bahwa moral hazard merupakan bukan dari tindakan ekonomi Islam, karena moral hazard dilakukan semata-mata dengan kesengajaan menipu guna mendapatkan keuntungan baginya sendiri, sedangkan pihak lain di rugikan. Apabila di kaitkan dengan ciri ekonomi Islam, moral hazard tidak mencapai kepada ciri-ciri tersebut. Pada ekonomi ilahiaah, moral hazard sudah barang tentu sudah keluar dari ajaran Allah yang menghendaki umatNya
mencari rizki yang halal. Dalam
ekonomi etika yang menghendaki kita mempunyai akhlak yang mulia pada setiap kegiatan perekonomian yang kita jalani, moral hazard tidaklah mencerminkan akhlak mulia. Pencapaian moral hazard pada ekonomi kemanusiaan juga tidak terealisasikan, karena dengan moral hazard nilai-nilai sosial, keadilan, kebenaran dan lain-lain tidak dihiraukan.
H. Moral Hazard Nasabah di Pandang Sebagai Salah Satu Faktor Negatif Bagi Tingkat Kesehatan Bank Tingkat kesehatan suatu bank merupakan kepentingan semua pihak yang terkait, baik pemilik dan pengelola bank, masyarakat pengguna jasa bank maupun
60
Bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas bank.34 Sesuai dengan tanggung jawabnya, masing–masing pihak tersebut perlu mengingatkan diri dan secara bersama-sama berupaya mewujudkan bank yang sehat. Oleh karena itu, adanya ketentuan mengenai tingkat kesehatan bank salah satunya adalah sebagai tolak ukur bagi manajemen bank untuk menilai apakah pengelolaan bank telah dilakukan sejalan dengan asas-asas perbankan yang sehat dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Berdasarkan dari ketentuan tersebut, pelaksanaan penilaian tingkat kesehatan bank dengan cara mengkuantifikasikan sala satu aspeknya yaitu aspek yang berpenaruh terhadap kondisi dan perkembangan suatu bank, contohnya; suatu bank dikatakan bermasalah jika bank yang bersangkutan mengalami kesulitan yang bisa membahayakan kelangsungan usahanya, yakni kondisi usaha bank semakin memburuk, yang antara lain ditandai dengan menurunnya permodalan, kualitas aset, likuiditas, dan rentabilitas serta pengelolaan bank yang tidak dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit atau pembiayaan dan asas perbankan yang sehat. Sebagaimana diketahui bahwa unsur esensial dari pembiayaan bank adalah adanya kehati-hatian dalam penyaluran dana dan kepercayaan dari bank sebagai shaibul maal kepada nasabah peminjam. Kepercayaan tersebut timbul karena dipenuhinya segala ketentuan dan persyaratan untuk memperoleh pembiayaan
34
Rachmadi Usman, Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003), hal. 128.
61
bank oleh nasabah peminjam antara lain; jelasnya tujuan peruntukan pembiayaan, adanya benda jaminan, dan yang lebih penting yaitu karakter dari nasabah. Faktor utama yang perlu mendapat perhatian adalah karakter dari manajemen, yaitu orang-orang yang menggunakan jasa produk perbankan. Karakter ini berhubungan dengan kejujuran, moral, dan kesediaan manajemen bekerja sama dengan bank. Bank selalu ingin agar pembiayaan yang diberikannya dapat dikembalikan sesuai perjanjian. Oleh karena itu, bank hanya akan memberikan pembiayaan kepada nasabah yang memiliki itikad baik dan memiliki komitmen yang tinggi untuk memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian. Moral hazard nasabah merupakan suatu fenomena perbuatan yang melanggar norma keidupan, berelimang dalam keburukan dengan penyelewengan teradap norma-norma yang berlaku, tidak dibelakukannya suatu etika berbisnis, atau dengan kata lain pelanggaran nasabah dari ketentuan-ketentuan yang tela disepakati. Moral hazard terjadi dalam keadaan di mana nasabah melakukan wanprestasi/melanggar/menyimpang dari aturan-aturan yang telah di sepakati pada akad. Seperti jika nasabah tidak menggunakan modal yang di biayai secara benar atau modal tersebut di salah gunakan, nasabah yang melakukan tindakantindakan yang tidak bisa di pertanggungjawabkan, kelalaian nasabah dalam memenuhi kewajibannya dengan segala tindakan yang dapat merugikan, nasabah yang bertindak tidak koorporatif juga dapat di kategorikan kepada moral hazard. Moral hazard yang di lakukan nasabah merupakan pendzaliman kepada pihak bank.
62
Bank tidak akan dan tidak boleh memberikan pembiayaan kepada nasabah yang memiliki itikad tidak baik. Menilai karakter memang sulit, malah dapat dikatakan paling sulit. Walaupun demikian, penilaian ini harus tetap dilakukan. Dengan demikian, bank harus tetap berupaya mencegah terhadap indikasiindikasi yang berpotensi menyebabkan kerugian atas bank, salah satunya disebabkan oleh wanprestasinya nasabah atau moral hazard nasabah, karena moral hazard nasabah merupakan sala satu bagian dari aspek yang berpengaruh pada kondisi dan perkembangan suatu bank dan berdampak pula pada tingkat kesehatan bank. Semakin berkurangnya moral hazard nasabah maka semakin baik pula pengelolaan manajemen yang ada.
63
BAB IV ANALISIS
A. Indikasi Moral Hazard Nasabah Sebagai usaha yang penuh risiko, sebelum memberikan pembiayaan, seharusnya bank melakukan analisis pembiayaan yang seksama, teliti, dan cermat dengan didasarkan pada data yang aktual dan akurat, sehingga bank tidak akan keliru dalam mengambil keputusannya. Oleh karena itu, setiap pemberian pembiayaan tentunya telah memenuhi ketentuan perbankan dan sesuai dengan asas pembiayaan yang sehat. Demikian pula pemberian pembiayaan juga harus didasarkan pada penilaian yang jujur, objektif, dan terlepas dari pengaruh pihakpihak yang berkepentingan dengan pemohon pembiayaan. Bank harus meyakini bahwa pembiayaan yang diberikannya tersebut dapat dilunasi kembali pada waktunya oleh nasabah debitor dan tidak akan berkembang menjadi pembiayaan bermasalah atau macet. Untuk itu, sebelum memberikan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank harus melakukan penilaian seksama terhadap pelbagai aspek. Akad murabahah yang merupakan pembiayaan juga tidak luput pada risiko yang akan dihadapi oleh bank, diantaranya: 1. Fluktuasi harga komparatif. Ini terjadi bila harga suatu barang dipasar naik setelah bank membelikannya untuk nasabah. Bank tidak bisa mengubah harga jual beli tersebut.
64
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan 1. Bank Bukopin Syariah mempunyai trik-trik tersendiri dalam melindungi salah satu prodak pembiayaannya yaitu pembiayaan murabahah, antara lain prinsipprinsip mengenai pemberian pembiayaan, aspek-aspek pemberian pembiyaan, analisa kualitatif (variabel internal maupun variabel eksternal) serta analisa kuantitatif dan penggolongan kelayakan nasabah berdasarkan analisis SWOT 2. Berdasarkan dari hasil analisis menyatakan bahwa Bank Bukopin syariah telah berhasil dalam melakukan upaya pencegahannya terhadap praktik moral hazard nasabah. Terbukti pada tahun 2006 tidak ditemukan adanya nasabah yang tergolong kolektibilitas macet berdasarkan jenis mata uang asing. Sedangkan pada mata uang rupiah masih terjadi kenaikan angka kolektibilas macet, namun sebagian besar nasabah yang tergolong kolektibilitas macet disebabkan oleh ketidak mampuan nasabah dalam melakukan pelunasan kembali atau faktor lainnya yang masih tergolong pada nasabah koorporatif Adapun bagi nasabah yang tergolong tidak korporatif (moral hazard nasabah), Bank Bukopin telah menyelesaikannya dengan baik. Terbukti pada tahun 2005 telah terjadi 3 kasus dibanding tahun 2006 yang hanya terdapat 2 kasus. 3. Tingkat kesehatan suatu bank merupakan kepentingan semua pihak yang terkait, baik pemilik dan pengelola bank, masyarakat pengguna jasa bank
65
2. Penolakan nasabah; barang yang yang dikirim bisa saja ditolak oleh nasabah karena berbagai sebab. Bisa jadi karena rusak dalam perjalanan sehingga nasabah tidak mau menerimanya. Karena itu, sebaiknya dilindungi dengan asuransi. Kemungkinan lain karena nasabah merasa spesifikasi barang tersebut berbeda dengan yang ia pesan. Bila bank telah mendatangani kontrak pembelian dengan penjualnya, barang tersebut akan menjadi milik bank. Dengan demikian, bank memiliki risiko untuk menjualnya kepada pihak lain. 3. Di jual; karena bai’al murabahah bersifat jual beli dengan utang, maka ketika kontrak ditandatangani, barang itu menjadi milik nasabah. Nasabah bebas melakukan apapun terhadap aset mliknya tersebut, termasuk untuk menjualnya. Jika terjadi demikian, risiko untuk default akan besar. 4. Default atau kelalaian yaitu nasabah sengaja tidak membayar angsuran, atau dengan kata lain character risk dipengaruhi oleh kelalaian dalam menjalankan bisnis yang dibiayai bank, pelanggaran terhadap ketentuan yang telah disepakati sehingga nasabah dalam menjalani bisnis yang dibiayaai bank tidak sesuai lagi dengan kesepakatan, dan pengelolaan internal perusahaan seperti manajemen, pemasaran, teknis produksi dan keuangan yang di lakukan tidak dengan cara-cara profesional sesuai standar pengelolaan yang di sepakati bank dengan nasabah. Character risk ini merupakan keadaan moral hazard atau moral yang buruk sehingga akan menyebabkan risiko-risiko yang seharusnya tidak terjadi dapat terjadi yang di sebabkan ketidakpatuhan atau keluarnya nasabah dari aturan-aturan yang sudah di buat.
66
Dalam pemberian pembiayaan, suatu bank pada hakikatnya harus menganut asas “mengambil risiko sekecil mungkin”. Risiko yang di maksud adalah risiko terhadap kemungkinan pembiayaan itu tidak dapat dibayar kembali oleh nasabahnya. Untuk itu, sebelum terjadinya pembiayaan macet, bank harus menganalisis atas indikasi yang memperlihatkan terjadinya kemacetan pada pembiayaan, sebagaimana tercantum pada pasal 8 Akad Jual-Beli dan Pengakuan Hutang al-Murabahah tentang peristiwa cidera janji, yaitu: 1. Nasabah lalai untuk melaksanakan kewajiban pembayaran/pelunasan tepat pada waktu yang diperjanjikan sesuai dengan tanggal jatuh tempo dalam akad ini, 2. Nasabah tidak membayar kewajiban tiap bulan selama 2 bulan berturut-turut dan/atau tidak memenuhi salah satu dari kewajiban yang telah di sepakati dan di beritahukan oleh bank. 3. Dokumen yang di serahkan/di berikan kepada bank sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 4 akad ini, palsu, tidak sah, atau tidak benar. 4. Nasabah tidak memenuhi dan/atau melanggar ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 11 akad ini. 5. Apabila berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau kemudian berlaku, nasabah tidak dapat berhak menjadi nasabah, suatu izin /lisensi atas persetujuan yang di berikan oleh instansi yang berwenang kepada nasabah untuk menjalankan usahanya di cabut dan di nyatakan tidak berlaku sehingga nasabah tidak dapat lagi menjalankan usahanya secara sah.
67
6. Nasabah di nyatakan dalam keadaan pailit, di bubarkan, dan/atau likuidasi.35. 7. Nasabah atau Pihak Ketiga telah memohon kepailitan kepada pengadilan terhadap nasabah. 8. Apabila karena sesuatu sebab, sebagian atau seluruh Akta Jaminan dinyatakan batal. 9. Nasabah atau penjamin terlibat dalam tindak pidana atau perbuatan melanggar hukum lainnya yang menurut pertimbangan bank mencemarkan nama baik nasabah atau penjaminnya, dan untuk itu bank tidak perlu menunggu sampai adanya keputusan Pengadilan. 10. Apabila nasabah atau pihak yang mewakili nasabah dalam akad ini menjadi pemboros, pemabuk, penjudi, atau dihukum berdasarkan Putusan Pengadilan karena perbuatan kejahatan yang dilakukannya. 11. Jika Penjamin atas barang jaminan meninggal dunia atau ditaruh dibawah perwakilan (curatele) atau karena sebab-sebab lainnya kehilangan haknya untuk mengurus harta bendanya. 12. Jika apa yang dijaminkan dengan bank tidak memberikan jaminan yang cukup guna pembayaran lunas kewajiban nasabah sedangkan nasabah tidak sanggup lagi untuk menyerahkan pengganti jaminan yang nilainya sesuai atau jaminan tambahan sehingga nilainya dianggap mencukupi oleh bank dan dalam batas waktu yang ditentukan oleh bank. 35
Likuidasi adalah proses membubarkan perusahaan sebagai badan hukum yang meliputi pembayaran kewajiban kepada para kreditor dan pembagian harta yang tersisa kepada para pemegang saham.
68
Selain harus menganalisis pada indikasi pembiayaan bermasalah, terdapat pula klausul-klausul yang mengatur tentang batasan dari tindakan nasabah, sebagaimana tercantum pada pasal 11 Akad Jual Beli dan Pengakuan hutang alMurabahah tentang pembatasan terhadap tindakan nasabah yaitu: 1. Melakukan akuisisi36, merger37, restrukturisasi38
konsolidasi39 perusahaan
nasabah dengan perusahaan atau perorangan lain; 2. Menjual baik sebagian atau seluruh aset perusahaan nasabah yang nyata-nyata akan mempengaruhi kemampuan atau cara membayar atau melunasi hutang atau sisa hutang nasabah kepada bank, kecuai menjual barang dagangan yang menjadi kegiatan usaha nasabah; 3. Membuat hutang lain kepada Pihak Ketiga; 4. Mengubah anggaran dasar, susunan pemegang saham, komisaris, dan/atau direksi perusahaan nasabah; 5. Tanpa ijin tertulis nasabah di larang mengajukan permohonan kepailitan (likuidasi); 6. Melakukan investasi baru, baik yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengan tujuan perusahaan nasabah;
36
Akuisisi adalah Pemindahan kepemilikan perusahaan/aset. (dl industri perbankan terjadi apabila pembelian saham diatas 50%), pengambil alihan kepemilikan perusahaan/aset. 37 Merger adalah penyatuan atau penggabungan usaha sehingga tercapai pemilikan dan/ pengawasan bersama. 38 Restrukturisasi adalah penataan kembali (tentang peristiwa yang terjadi). Tindakan bank kepada nasabah dengan cara menambah modal nasabah dengan pertimbangan nasabah memanga membutuhkan tambahan dana dan usaha yang dibiayai memang masih layak. 39 Konsolidasi adalah peleburan dua perusahaan atau lebih menjadi satu perusahaan.
69
7. Memindahkan kedudukan/lokasi barang maupun barang jaminan dari kedudukan / lokasi barang itu semula atau sepatutnya berada, dan/atau mengalihkan hak atas barang atau barang jaminan yang bersangkutan kepada pihak lain, 8. Mengajukan
permohonan
kepada
yang
berwenang
untuk
menunjuk
eksekutor,40 kurator41, likuidator42 atau pengawas atas sebagian atau seluruh harta kekayaan.
B. Bentuk Moral Hazard Nasabah Pada Pembiayaan Murabahah Di Bank Bukopin Syariah Proses realisasi pembiayaan dibank syariah adalah tidak semulus yang dibayangkan. Karena tidak semua nasabah memiliki karakter bisnis yang sama satu dengan yang lain. Karakter nasabah ada dua yaitu koorporatif dan tidak koorporatif. Nasabah yang koorporatif merupakan nasabah yang jujur terhadap segala keadaan usaha nasabah maupun dalam pendapatan nasabah. Nasabah yang tidak korporatif yaitu nasabah yang mengumpat atau tdak bertanggung jawab atas kewajibanya kepada bank, nasabah seperti ini juga dapat di katakan sebagai nasabah yang melakukan moral hazard.
40
Eksekutor adalah orang yang melakukan eksekusi Kurator adalah pengurus harta benda orang yang pailit 42 Likuidator adalah orang yang melakukan likuidasi 41
70
Moral hazard yang di lakukan oleh nasabah atas pembiayaan yang di berikan adalah berupa ketidaktaatan nasabah dalam menjalankan usaha yang dibiayai bank dengan ketentuan yang telah di perjanjikan dan di sepakati. Dalam hal ini nasabah terkadang memberikan informasi atau laporan-laporan yang tidak sesuai pada keadaan yang sesungguhnya. Akibat dari pelanggaran perjanjian jual beli (murabahah) yang di lakukan nasabah, maka akibatnya timbul Non Performing Loan, yaitu pembiayaan bermasalah di mana bank tidak mendapatkan laba dari usaha yang di biayai.
Contoh kasus/bentuk moral hazard yang di lakukan nasabah Bank Bukopin Syariah Pada tanggal 13 Februari 2003, Seorang nasabah telah menandatangani kontrak pembiayaan murabahah investasi dengan PT. Bank Bukopin Syariah yaitu berupa pembelian sebuah alat mesin bubut senilai Rp 170.000.000. Pembiayaan terhitung sejak tanggal 13 Februari 2003 sampai 13 Februari 2005 dengan jaminan berupa sebuah rumah. Sampai pada bulan Juni 2004 nasabah tersebut mulai tidak melaksanakan atau tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan waktu yang di tentukan, hal ini terus berlanjut hingga pada bulan Oktober 2004 nasabah tidak memenuhi kewajibannya kepada PT. Bank Bukopin Syariah. Bank dalam hal ini telah berulang kali mengingatkan nasabah baik secara lisan maupun tulisan untuk memenuhi kewajibannya, namun nasabah tetap tidak mengindahkannya atau tidak menanggapinya. Di karenakan nasabah tidak
71
memenuhi kewajibannya, maka bank telah menyita seluruh aset yang telah di jadikan jaminan oleh nasabah tersebut. Setelah dilakukan penyelidikan atas ketidaktaatan nasabah, ternyata pihak bank telah membuktikan bahwa nasabah telah menjual sebagian aset perusahaan miliknya tanpa adanya persetujuan dari bank yaitu menjual beberapa alat mesin bubut lainnya. Dengan demikian, nasabah telah terbukti melanggar ketentuanketentuan dari pasal 11 akad ini. Akibat dari penjualan sebagian asetnya tersebut, perusahaan nasabah mengalami penurunan tingkat jumlah konsumen dan di ikuti dengan turunnya tingkat marjin usaha, sehingga dampaknya perusahaan pun menjadi bangkrut dan tidak bisa membayar hutang–hutangnya kepada pihak bank. Dari contoh kasus di atas, nasabah di anggap telah melakukan ingkar/cidera janji, dalam hal ini nasabah dapat di katakan melakukan moral hazard yaitu dari segi penjualan sebagian aset perusahaan yang berpengaruh pada kemampuan/tata cara membayar atau melunasi hutang kepada bank. Hal ini nasabah telah melakukan ingkar/cidera janji pada pasal 11 Akad Jual Beli dan Pengakuan Hutang al-Murabahah tentang Pembatasan Terhadap Tindakan Nasabah.
C. Upaya Bank Bukopin Syariah Dalam Mencegah Terjadinya Moral Hazard Nasabah Pada Pembiayaan Murabahah Sebelum suatu fasilitas pembiayaan di berikan maka bank harus merasa yakin bahwa pembiayaan yang di berikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut di peroleh dari hasil penilaian pembiayaan sebelum pembiayaan di
72
salurkan. Penilaian pembiayaan oleh bank dapat di lakukan dengan berbagai cara untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya, seperti melalui prosedur penilaian yang benar-benar dan sungguh-sungguh. Sebelum melakukan analisis pembiayaaan pada calon nasabah debitur maka terlebih dahulu dilakukan pembagian dari jenis pengguna pembiayaan murabahah, yaitu: 1. Pribadi/Individu Dalam
konsep
pribadi,
nasabah
dapat
mengajukan
pembiayaan
murabahah yang bersifat konsumtif maupun produktif. Contoh pembiayaan murabahah konsumtif yaitu; murabahah pembelian rumah, pembelian mobil dan murabahah konsumsi lainnya. Sedangkan contoh pada pembiayaan murabahah yang bersifat produktif yaitu; pembelian beberapa mesin jahit (murabahah investasi) guna untuk kelangsunagan usaha bisnis nasabah. 2. Bentuk perusahaan. Bentuk perusahaan dibagi menjadi 4 yaitu: a. Perusahaan perorangan adalah bentuk yang paling sederhana. Ini adalah bisnis yang di kelola oleh orang tertentu, misalnya pengusaha toko, pedagang mobil bekas biasa, konveksi kecil-kecilan dan businessman lainnya yang menjalankan bisnisnya sendiri. Bentuk modal umumnya terbatas. Mereka menjalankan bisnisnya sendirian, sehingga seluruh tanggung jawab ada padanya. Seluruh hartanya dipertaruhkan untuk menjamin hutang-hutangnya, termasuk kepada bank. Dalam istilah
73
hukum, pada perusahaan perorangan ini tanggung jawab adalah tidak terbatas.43 b. Firma merupakan persekutuan dagang yang dimiliki dan dipakai untuk berdagang oleh beberapa orang secara bersama. Ia merupakan perserikatan yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan dibawah satu nama. Dalam firma setiap orang berhak bertindak mewakili perusahaan dan setiap perikatan yang di lakukan oleh salah satu persero akan mengikat persero lainnya. c. Perseroan komandier (CV) adalah suatu persekutuan modal yang membentuk perseroan yang di lakukan oleh beberapa orang di mana sebagian bertindak aktif sebagai pengurus perseroan dan sebagiannya lagi tidak. Persero yang mengurus perusahaan disebut dengan persero aktif, sedangkan persero yang tidak mengurus perseroan disebut persero diam atau persero komanditer. Tanggung jawab persero aktif adalah tidak terbatas dan renteng.44 d. Perseroan terbatas (PT) adalah persekutuan modal yang membentuk perseroan di mana ada keterbatasan pada tanggung jawab terhadap kekayaan (saham) yang telah di masukan kedalam peseroan tersebut.
43
Tanggung jawab tidak terbatas adalah harta pribadi juga ikut menanggung utang yang diterima oleh perusahaan 44 Renteng adalah tanggung jawab atas utang perusahaan dibebankan kepada seluruh persero aktif, sedangkan persero diam hanya terbatas pada modal yang disetor kepada perusahaan
74
Dari keempat macam bentuk perusahaan, maka dapat kita klasifikasikan terhadap sifat pembiayaan murabahah yang diajukan yaitu murabahah produktif (murabahah investasi dan murabahah modal kerja) dan murabahah konsumtif (murabahah pembelian mobil, murabahah pembelian rumah dan murabahah konsumsi).
1. Upaya pencegahan moral hazard nasabah terhadap nasabah pribadi yang mengajukan pembiayaan murabahah bersifat konsumtif a. Prinsip-prinsip Pemberian Pembiayaan: 1) Character (penilaian watak) Penilaian watak atau kepribadian calon debitor di maksudkan untuk mengetahui kejujuran dan itikad baik calon debitor untuk melunasi atau mengembalikan pinjamannya, sehingga tidak akan menyulitkan bank di kemudian hari. Hal ini dapat diperoleh terutama di dasarkan kepada hubungan yang telah terjalin antara bank dan calon debitor atau informasi yang diperoleh dari pihak lain yang mengetahui moral, kepribadian dan calon debitor dalam kehidupan kesehariannya. 2) Capacity (penilaian kemampuan) Capacity adalah analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar kembali pinjaman yang diambil. Bank harus meneliti tentang keahlian calon debitor dalam bidang usahanya dan kemampuan manajerialnya, sehingga bank yakin bahwa usaha yang
75
akan di biayainya di kelola oleh orang-orang yang tepat, sehingga calon debitornya dalam jangka waktu tertentu mampu melunasi atau mengembalikan pinjamannnya. Dari penilaian ini terlihat kemampuan nasabah dalam mengelola bisnis. 3) Capital (penilaian terhadap modal) Bank dengan ini menganalisis pada posisi keuangan nasabah secara menyeluruh mengenai masa lalu dan yang akan datang, sehingga dapat diketahui kemampuan permodalan calon debitor dalam menunjang pembiayaan konsumsi bagi calon nasabah debitor, atau dengan kata lain bank harus mengetahui jumlah modal yang di perlukan calon nasabah. 4) Collateral (penilaian terhadap agunan) Untuk menanggung pembayaran kredit macet, calon debitor umumnya
wajib
menyediakan
jaminan
berupa
agunan
yang
berkualitas tinggi dan mudah dicairkan yang nilainya minimal sebesar jumlah kredit atau pembiayaan yang di berikan kepadanya, sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang di titipkan akan dapat di pergunakan secepat mungkin. 5) Condition (penilaian terhadap prospek usaha nasabah debitor) Penilaian kondisi atau prospek nasabah yang di biayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan pembiayaan bermasalah relatif kecil.
76
6) Personality (kepribadian) Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari dan masa lalunya. 7) Party (para pihak) Para pihak merupakan titik sentral yang di perhatikan dalam setiap pemberian pembiayaan. Untuk itu pihak pemberi dana shahibul maal harus memperoleh kepercayaan terhadap para pihak, dalam hal ini mudharib. Bagaimana karakternya, kemampuannya dan sebagainya. 8) Purpose (tujuan) Yaitu bank harus mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil pembiayaan. Harus pula diawasi agar pembiayaan tersebut benarbenar diperuntukan untuk tujuan seperti diperjanjikan dalam suatu perjanjian akad. 9) Payment (pembayaran) Mengenai ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan pembiayan yang telah di ambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian pembiayaan. Semakin banyak sumber penghasilan debitur maka akan semakin baik. Sehingga jika salah satu usahanya merugi akan dapat di tutupi oleh usaha lainnya. 10) Prospect (kedepan) Menilai usaha nasabah dimasa yang akan datang menguntungkan atau tidak atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya.
77
Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas pembiayaan yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan bank yang rugi akan tetapi juga nasabah. 11) Profitability (perolehan laba) Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. 12) Protection (perlindungan) Tujuannya bagaimana menjaga agar pembiayaan yang di berikan mendapatkan jaminan perlindungan, sehingga pembiayaan yang di berikan benar-benar aman. Perlindungan yang di berikan oleh si peminjam dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi. b. Analisis kualitatif dalam Pembiayaan murabahah Analisis kualitatif dibedakan menjadi dua golongan, yaitu variabel internal dan eksternal. Variabel internal yaitu yang variabel-variabelnya berada dalam kendali nasabah, sedangkan variabel eksternal yaitu yang variabelnya berada diluar kendali nasabah, namun nasabah tidak memiliki kemampuan sama sekali untuk mengendalikan pada faktor ini.
78
1) Variabel Internal. Pada variabel ini nasabah harus memperoleh perhatian dari Account Officer dalam melakukan analisis pembiayaan, diantaranya yaitu: a) Karakter Yang perlu mendapat perhatian adalah karakter dari calon nasabah debitur, yaitu orang yang mengajukan pembiayaan. Karakter ini berhubungan dengan kejujuran, moral, dan kesediaan manajemen nasabah bekerja sama dengan bank. Bank selalu ingin agar pembiayaan yang diberikannya dapat dikembalikan sesuai perjanjian. Oleh karena itu, bank hanya akan memberikan pembiayaan kepada debitor yang memiliki itikad baik dan memiliki komitmen yang tinggi unuk memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian. Bank tidak akan dan tidak boleh memberikan pembiayaan kepada debitor yang memiliki itikad tidak baik. Menilai karakter memang sulit, malah dapat dikatakan paling sulit. Walaupun demikian, penilaian ini harus tetap dilakukan. Untuk menilai karakter debitor, Account Officer dapat mengumpulkan informasi nasabah berupa Bank Checking. Sesama Account Officer, baik dari bank yang sama maupun dari bank yang berbeda. Bila pengecekan dilakukan ke bank lain, ini disebut bank checking.
79
b) Latar belakang dan reputasi Faktor kedua adalah latar belakang dan reputasi. Latar belakang suatu karakter berhubungan langsung dengan reputasi nasabah. Karakter yang baik cenderung dapat menjaga reputasi dengan baik walaupun tidak ada satu ukuran yang pasti mengenai hal ini. Bila nasabah tidak bisa menjaga reputasi, maka kegagalan dalam memperoleh pembiayaan akan besar. c) Objek pembiayaan Sebagai seorang Account Officer harus melakukan investigasi terhadap objek pembiayaan, apakah bertentangan dengan Al-quran dan As-Sunnah atau tidak, diantaranya yaitu: (1) Apakah objek pembiayaan halal/haram? (2) Apakah proyek menimbulkan kemudhoratan bagi masyarakat? (3) Apakah proyek berkaitan dengan perbuatan mesum/asusila? (4) Apakah proyek berkaitan dengan perjudian? (5) Apakah proyek berkaitan dengan industri senjata yang illegal? (6) Apakah preyek tersebut dapat merugikan syiar Islam baik secara langsung/tidak langsung?
80
2. Variabel eksternal. Pada variabel ini seorang Account Officer melakukan analisis pembiayaan pada nasabah yang berupa siklus atau konjungtur ekonomi. Risiko pembiayaan memiliki hubungan dengan siklus atau konjungtur ekonomi dari calon debitur yang bersangkutan. Suatu siklus atau konjungtur ekonomi terdiri dari empat tahap: peak (titik puncak), decline (menurun), recession (titik rendah) dan recovery (pemulihan). Pada saat keadaan nasabah berada pada peak (posisi puncak), segala sesuatunya berjalan dengan lancar, pendapatan relatif tetap stabil dan pendapatan berada pada titik tertinggi. Sampai suatu waktu tertentu, tingkat kebutuhan nasabah membludak, tingkat konsumsi nasabah naik dan atau karena dorongan faktor ekonomi lainnya sehingga dapat memungkinkan timbulnya nasabah kurang mengaudit manajemen keuangannya, pendapatannya lebih cepat habis sebelum waktunya dan atau membuat hutang kepada pihak lain. Keadaan itulah dapat menyebabkan daya nasabah dalam melakukan pelunasan hutang kepada bank mengalami decline (menurun). Selain itu, banyak dari nasabah-nasabah mulai membuat atau melakukan wanprestasi atau melakukan tindak pidana untuk dapat melunasi hutangnya kepada bank. Itulah masa recession (titik terendah). Pada titik ini sebagian
81
nasabah debitur yang tidak kuat akan mulai berguguran dan banyak bermunculan pembiayaan-pembiayaan bermasalah. Masa ini tidak akan berlangsung selamanya, pada suatu saat nasabah bisa kembali mengalami recovery (pemulihan) yang bisa di sebakan oleh adanya pendapatan lain dan atau karena faktor ekonomi lainnya. Siklus ekonomi tersebut berhubungan langsung dengan risiko pembiayaan yang di berikan bank. Pada tahap boom umumya segala sesuatu berjalan baik dan lancar. Tahap yang paling di takuti adalah decline dan recession. Pada tahap ini umumnya pembayaran ke bank mulai tersendat. Beberapa nasabah mulai mengajukan restrukturisasi45 atau penjadwalan kembali pinjaman yang telah diperoleh. Oleh karena itu, dalam pemberian pembiayaan kita perlu mengetahui posisi bisnis tersebut dalam siklus atau konjungtur ekonomi. Kita harus mengupayakan pemberian pembiayaan kepada nasabah yang berada dalam posisi recovery atau boom. c. Pengklasifikasian nasabah atas layak atau tidaknya pembiayaan murabahah di berikan berdasarkan analisis SWOT Setelah mendapatkan hasil dari analisis, baik bersifat kuantitatif maupun kualitatif, maka calon debitor dapat di klasifikasikan kedalam
45
Restructuring adalah tindakan bank kepada nasabah dengan cara menambah modal nasabah dengan pertimbangan nasabah memang membetuhkan tambahan dana dan usaha yang dibiayai memang masih layak.
82
bentuk kesimpulan berupa analisis keadaan calon debitor. Dalam mengambil kesimpulan ini, dapat menggunakan prinsip SWOT analisis. Dalam SWOT analisis, kita menggolongkan variable-variabel tersebut sehingga akhirnya memperoleh suatu gambaran komprehensif mengenai posisi dan kondisi nasabah di lingkungannya. SWOT analisis adalah suatu analisis
terhadap
strengths
(kekuatan),
weaknesses
(kelemahan),
opportunities (peluang) dan threats (ancaman) yang dihadapi calon nasabah debitor. Kekuatan dan kelemahan adalah kondisi yang di ambil dari variabel internal nasabah, sedangkan peluang dan ancaman adalah kondisi yang diambil dari variabel eksternal. a. Strengths (kekuatan) 1) Kekuatan relatif di identifikasi terhadap kelangsungan keadaan ekonomi nasabah. Ada variabel yang memiliki pengaruh yang kuat terhadap nasabah dan ada variabel yang memliki pengaruh yang lemah. 2) Sejauh mana kekuatan setiap variabel di bandingkan nasabahnasabah lain di sektor pembiayaan yang sama. 3) Sejauh mana kekuatan setiap variabel akan bertahan. Misalnya bila kita menyebutkan bahwa salah satu kekuatannya terletak pada karakter. bulanan. Kita harus bertanya, berapa lama kekuatan ini dapat bertahan.
83
4) Apa
upaya
dan
tindakan
yang
diambil
nasabah
untuk
mempertahankan kekuatan yang dimilikinya. b. Weaknesses (kelemahan) 1) Berapa signifikan kelemahan ini mempengaruhi kelangsungan pelunasan hutang nasabah. 2) Apakah kelemahan yang di identifikasi adalah kelemahan yang bersifat sementara atau permanen. 3) Apa upaya nasabah dalam menanggulangi atau memperbaiki kelemahan ini. c. Opportunities (peluang) 1) Seberapa besar peluang yang ada. 2) Apakah peluang ini hanya bersifat sementara atau permanen. Berapa lama peluang ini akan terbuka bagi nasabah. 3) Apakah nasabah siap menerima peluang tersebut. d. Threats (ancaman) 1) Seberapa besar ancaman yang di identifikasi dapat mempengaruhi kelangsungan kemampuan bayar nasabah. 2) Bagaimana pengaruh ancaman terhadap nasabah di bandingkan nasabah lainnya. 3) Apakah ancaman tersebut bersifat sementara atau permanen
84
4) Bagaimana langkah-langkah yang di siapkan dan di ambil oleh nasabahsehubungan dengan kemungkinan timbulnya ancaman tersebut. Setelah menganalisis variabel-variabel tersebut, kita harus mengambil kesimpulan yang berkaitan dengan pemberian pembiayaan. Suatu pembiayaan baru boleh di berikan (di rekomendasikan oleh Account Officer) bila:
STRENGTHS + OPPORTUNITIES > WEAKNESS + THREATS Dengan kata lain, kita hanya boleh merekomendasikan suatu proposal pembiayaan bila kita percaya dan yakin bahwa nasabah memiliki sumber daya (kekuatan) dan peluang untuk mengatasi kelemahan dan ancaman yang di hadapinnya. Hanya nasabah seperti itulah yang dapat bertahan di bisnis.
2. Upaya pencegahan moral hazard nasabah terhadap nasabah pribadi yang mengajukan pembiayaan murabahah bersifat Produktif (perusahaan perorangan) a. Prinsip-prinsip Pemberian Kredit/Pembiayaan: 1) Character (penilaian watak) Penilaian watak atau kepribadian calon debitor di maksudkan untuk mengetahui kejujuran dan itikad baik calon debitor untuk
85
melunasi atau mengembalikan pinjamannya, sehingga tidak akan menyulitkan bank di kemudian hari. Hal ini dapat diperoleh terutama di dasarkan kepada hubungan yang telah terjalin antara bank dan calon debitor atau informasi yang diperoleh dari pihak lain yang mengetahui moral, kepribadian dan calon debitor dalam kehidupan kesehariannya. 2) Capacity (penilaian kemampuan) Capacity adalah analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar kembali pinjaman yang diambil. Bank harus meneliti tentang keahlian calon debitor dalam bidang usahanya dan kemampuan manajerialnya, sehingga bank yakin bahwa usaha yang akan di biayainya di kelola oleh orang-orang yang tepat, sehingga calon debitornya dalam jangka waktu tertentu mampu melunasi atau mengembalikan pinjamannnya. Dari penilaian ini terlihat kemampuan nasabah dalam mengelola bisnis. 3) Capital (penilaian terhadap modal) Bank dengan ini menganalisis pada posisi keuangan nasabah secara menyeluruh mengenai masa lalu dan yang akan datang, sehingga dapat diketahui kemampuan permodalan calon debitor dalam menunjang pembiayaan proyek atau usaha calon debitor yang bersangkutan, atau dengan kata lain bank harus mengetahui jumlah modal yang di perlukan calon nasabah.
86
4) Collateral (penilaian terhadap agunan) Untuk menanggung pembayaran kredit macet, calon debitor umumnya
wajib
menyediakan
jaminan
berupa
agunan
yang
berkualitas tinggi dan mudah dicairkan yang nilainya minimal sebesar jumlah kredit atau pembiayaan yang di berikan kepadanya, sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang di titipkan akan dapat di pergunakan secepat mungkin. 5) Condition (penilaian terhadap prospek usaha nasabah debitor) Bank harus menganalisis keadaan pasar dalam negri dan di luar negri baik masa lalu maupun masa yang akan datang, sehingga masa depan pemasaran dari proyek atau usaha calon debitor yang di biayai bank dapat di ketahui. Penilaian kondisi atau prospek bidang usaha yang di biayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan pembiayaan tersebut bermasalah relatif kecil. 6) Personality (kepribadian) Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari dan masa lalunya 7) Party (para pihak) Para pihak merupakan titik sentral yang di perhatikan dalam setiap pemberian pembiayaan. Untuk itu pihak pemberi dana shahibul maal harus memperoleh kepercayaan terhadap para pihak, dalam hal ini mudharib. Bagaimana karakternya, kemampuannya dan sebagainya.
87
8) Purpose (tujuan) Yaitu bank harus mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil pembiayaan. Harus dilihat apakah dana yang akan di gunakan untuk hal-hal yang positif yang benar-benar dapat menaikan income perusahaan. Dan harus pula diawasi agar pembiayaan tersebut benarbenar diperuntukan untuk tujuan seperti diperjanjikan dalam suatu perjanjian akad. 9) Payment (pembayaran) Mengenai ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan pembiayan yang telah di ambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian pembiayaan. Semakin banyak sumber penghasilan debitur maka akan semakin baik. Sehingga jika salah satu usahanya merugi akan dapat di tutupi oleh usaha lainnya. 10) Prospect ( kedepan) Menilai usaha nasabah dimasa yang akan datang menguntungkan atau tidak atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas pembiayaan yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan bank yang rugi akan tetapi juga nasabah. 11) Profitability (perolehan laba) Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba.
88
12) Protection (perlindungan) Tujuannya bagaimana menjaga agar pembiayaan yang di berikan mendapatkan jaminan perlindungan, sehingga pembiayaan yang di berikan benar-benar aman. Perlindungan yang di berikan oleh si peminjam dapat berupa
jaminan barang atau orang atau jaminan
asuransi. b. Analisis kualitatif dalam pemberian Pembiayaan murabahah Analisis kualitatif dibedakan menjadi dua golongan, yaitu variabel internal dan eksternal. Variabel internal yaitu yang variabel-variabelnya berada dalam kendali nasabah, sedangkan variabel eksternal yaitu yang variabelnya berada diluar kendali nasabah, namun nasabah tidak memiliki kemampuan sama sekali untuk mengendalikan pada faktor ini. 1) Variabel Internal. Pada variabel ini nasabah harus memperoleh perhatian dari Account Officer dalam melakukan analisis kredit/pembiayaan, diantaranya yaitu: a) Manajemen Faktor pertama yang perlu mendapat perhatian adalah karakter dari manajemen, yaitu orang-orang yang mengelola bisnis yang dibiayai. Karakter ini berhubungan dengan kejujuran, moral, dan kesediaan manajemen bekerja sama dengan bank. Bank selalu ingin agar pembiayaan yang diberikannya dapat dikembalikan
89
sesuai perjanjian. Oleh karena itu, bank hanya akan memberikan pembiayaan kepada nasabah yang memiliki itikad baik dan memiliki komitmen yang tinggi unuk memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian. Bank tidak akan dan tidak boleh memberikan pembiayaan kepada nasabah yang memiliki itikad tidak baik. Menilai karakter memang sulit, malah dapat dikatakan paling sulit. Walaupun demikian, penilaian ini harus tetap dilakukan. Untuk menilai karakter debitor, Account Officer dapat mengumpulkan informasi dari berbagai sumber sebagai berikut: (1) Sesama Account Officer, baik dari bank yang sama maupun dari bank yang berbeda. Bila pengecekan dilakukan ke bank lain, ini disebut bank checking. (2) Nasabah bank yang memiliki bidang usaha yang sama dengan (calon) debitor. (3) Supplier atau mitra bisnis dari calon debitor. Dari para mitra bisnis kita dapat menetahui berbagai hal yang berhubungan dengan debitor, misalnya kebiasaan membayar (tepat waktu atau suka terlambat), ketepatan pengiriman barang, dan lainlain. Pengecekan informasi ke mitra dagang ini seirng disebut sebagai trade checking.
90
Faktor kedua adalah orientasi manajemen terhadap tujuan atau sasaran bisnis. Tujuan/sasaran menunjukan persepsi manajemen tentang masa depan perusahaan dipasar dan langkah-lagkah yang harus diambil untuk mencapai tujuannya. Banyak perusahaan yang memiliki tujuan hanya dimimpi saja. Mereka dapat berbicara panjang lebar mengenai mimpi-mimpi mereka tentang perusahaan yang ia kelola 10 tahun yang akan datang, tetapi tidak ada satupun langkah yang diambil untuk mencapai tujuan tersebut. Tujuan (atau tepatnya mimpi) seperti itu tidak ada gunanya sama sekali. Oleh karena itu, lebih dari sekedar mengetahui sasaran perusahaan, kita juga ingin mengetahui langkah-langkah yang diambil menajemen untuk mencapai tujuan tersebut. b) Organisasi Erat kaitannya dengan manajemen adalah organisasi dari perusaaan nasaba (perusaaan peroranan) . Yang dimaksud dengan organisasi adalah bentuk kerja sama yang di kembangkan oleh perusahaan dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Faktor pertama yang harus di perhatikan adalah struktur organisasi perusahaan. Ada beberapa perusahaan yang tidak memiliki struktur yang jelas. Segala sesuatu berjalan sebagaimana adanya. Akibatnya, selain timbul masalah potensial berupa alur tanggung jawab yang jelas. Struktur organisasi yang jelas
91
memberikan gambaran tentang wewenang dan tanggung jawab seseorang. Dengan demikian, sistem pelaporan dan tanggung jawab dapat berjalan dengan baik. Struktur organisasi juga berhubungan dengan sistem pembagi kerja diperusahaan. Semakin jelas pembagian kerja, semakin fokus pekerjaan orang (unit) tertentu. Hal ini akan memberikan efesiensi yang lebih tinggi karena orang menjadi ahli di bidangnya masingmasing. c) Produksi Dalam variabel produksi kita mencoba mengetahui berbagai aspek yang berkaitan dengan proses pembuatan produk atau proses penyediaan jasa yang ditawarkan perusahaan ke pasar. Faktor pertama yang harus di perhatikan adalah melakukan investigasi terhadap objek pembiayaan (hasil produksi/jasa), apakah bertentangan dengan Al-quran dan As-Sunnah atau tidak? diantaranya yaitu: (1) Apakah objek pembiayaan halal/haram? (2) Apakah proyek menimbulkan kemudhoratan bagi masyarakat? (3) Apakah proyek berkaitan dengan perbuatan mesum/asusila? (4) Apakah proyek berkaitan dengan perjudian? (5) Apakah proyek berkaitan dengan industri senjata yang illegal?
92
(6) Apakah preyek tersebut dapat merugikan syiar Islam baik secara langsung/tidak langsung? Faktor kedua adalah manajemen produksi itu sendiri. Manajemen produksi meliputi segala aspek yang berhubungan dengan proses pembuatan barang, mulai dari perencanaan jadwal produksi, pengawasan barang dalam proses, sampai pengendalian kualitas produk akhir. Tanpa manajemen produksi yang memadai, pengiriman produk dapat terlambat, produk yang di hasilkan tidak sesuai dengan pesanan atau kehendak pembeli dan seterusnya, yang pada akhirnya dapat menurunkan laba perusahaan adalah pertanda buruk untuk para bankir karena hal tersebut berhubungan langsung dengan kemampuan melunasi kewajiban bank 2) Variabel eksternal. a. Siklus atau konjngtur ekonomi Risiko pembiayaan memiliki hubungan dengan siklus atau konjungtur ekonomi dari industri yang bersangkutan. Suatu siklus atau konjungtur ekonomi terdiri dari empat tahap: peak (titik puncak), decline (menurun), recession (titik rendah) dan recovery (pemulihan). Pada saat industri berada pada peak (posisi puncak), segala sesuatunya
berjalan lancar, penjualan mencapai titik tertinggi,
93
permintaan membludak dan memperoleh laba yang besar. Sampai suatu waktu tertentu, permintaan mencapai titik jenuh atau karena dorongan faktor ekonomi, permintaan mulai menurun (decline), penjualan sulit di lakukan dan para produsen mulai melakukan potongan
harga,
memberikan
hadiah
besar-besaran
dan
sebagainya. Itulah masa recession (titik rendah). Pada titik ini sebagian produsen yang tidak kuat akan mulai berguguran. Masa ini tidak akan berlangsung selamanya, pada suatu saat perusahaan bisa kembali mengalami permintaan yang mulai menanjak, penjualan mulai lancar kembali. Inilah yang disebut recovery (pemulihan) yang bisa di sebakan oleh adanya mode, atau faktor ekonomi lainnya. Siklus ekonomi (industri) tersebut berhubungan langsung dengan risiko pembiayaan yang di berikan bank. Pada tahap boom umumya segala sesuatu berjalan baik dan lancar. Tahap yang paling di takuti adalah decline dan recession. Pada tahap ini umumnya pembayaran ke bank mulai tersendat. Beberapa perusahaan mulai mengajukan restrukturisasi atau penjadwalan kembali pinjaman yang telah di peroleh. Oleh karena itu, dalam pemberian pembiayaan kita perlu mengetahui posisi bisnis tersebut dalam siklus industri. Kita harus
94
mengupayakan pemberian pembiayaan kepada bisnis yang berada dalam posisi recovery atau boom. b. Peraturan pemerintah Tidak ada bisnis yang terlepas dari aspek ini. Setiap terdapat peraturan teretntu, selalu terdapat konsekuensi tertentu. Kita harus mengetahui konsekuensi tersebut terhadap bisnis yang kita biayai. Peraturan pemerintah dapat membawa angin segar untuk bisnis yang kita biayai, tetapi dapat juga merupakan ancaman. Sebelum membiayai suatu bisnis, Account Officer juga harus memeriksa Daftar Negatif Industri (DNI) untuk memastikan bahwa bisnis yang ia biayai tidak terdapat didalamnya. DNI adalah suatu daftar jenis-jenis industri yang tidak akan di keluarkan izin operasinya oleh pemerintah. Secara berkala daftar ini diperbaiki oleh pemerintah. c. Pengklasifikasian nasabah atas layak atau tidaknya pembiayaan murabahah di berikan berdasarkan analisis SWOT. Setelah mendapatkan hasil dari analisis, baik bersifat kuantitatif maupun kualitatif, maka calon debitor dapat di klasifikasikan kedalam bentuk kesimpulan berupa analisis keadaan calon debitor. Dalam mengambil kesimpulan ini, dapat menggunakan prinsip SWOT analisis.
95
Dalam SWOT analisis, kita menggolongkan variabel-variabel tersebut sehingga akhirnya memperoleh suatu gambaran komprehensif mengenai posisi dan kondisi uasaha nasabah di lingkungannya. SWOT analisis adalah
suatu
analisis terhadap strengths (kekuatan), weaknesses
(kelemahan), opportunities (peluang) dan threats (ancaman) yang dihadapi perusahaan. Kekuatan dan kelemahan adalah kondisi yang di ambil dari variabel internal perusahaan, sedangkan peluang dan ancaman adalah kondisi yang diambil dari variabel eksternal. a. Strengths (kekuatan) 1) Kekuatan relatif yang di identifikasi terhadap kelangsungan bisnis usaha nasabah . Ada variabel yang memiliki pengaruh yang kuat terhadap bisnis dan ada variabel yang memliki pengaruh yang lemah. 2) Sejauh mana kekuatan setiap variabel akan bertahan. Apa upaya dan tindakan yang di ambil manajemen untuk mempertahankan kekuatan yang dimilikinya. b. Weaknesses (kelemahan) 1) Berapa signifikan kelemahan ini mempengaruhi kelangsungan hidup usaha nasabah. 2) Apakah kelemahan yang di identifikasi adalah kelemahan yang bersifat sementara atau permanen.
96
3) Apa upaya manajemen dalam menanggulangi atau memperbaiki kelemahan ini. c. Opportunities (peluang) 1) Seberapa besar peluang yang dimaksud di bandingkan kapasitas perusahaan. 2) Apakah peluang ini hanya bersifat sementara atau permanen. Berapa lama peluang ini akan terbuka bagi perusahaan. 3) Apakah manajemen siap menerima peluang tersebut. d. Threats (ancaman) 1) Seberapa besar ancaman yang di identifikasi dapat mempengaruhi kelangsungan bisnis usaha nasbah. 2) Bagaimana pengaruh ancaman terhadap usaha nasbah di bandingkan perusahaan sejenis lainnya. 3) Apakah ancaman tersebut bersifat sementara atau permanen 4) Bagaimana langkah-langkah yang di siapkan dan di ambil oleh nasabah sehubungan dengan kemungkinan timbulnya ancaman tersebut. Setelah
menganalisis
variabel-variabel
tersebut,
kita
harus
mengambil kesimpulan yang berkaitan dengan pemberian pembiayaan. Suatu pembiayaan baru boleh di berikan (di rekomendasikan oleh Account Officer) bila:
97
STRENGTHS + OPPORTUNITIES > WEAKNESS + THREATS Dengan kata lain, kita hanya boleh merekomendasikan suatu proposal pembiayaan bila kita percaya dan yakin bahwa perusahaan memiliki sumber daya (kekuatan) dan peluang untuk mengatasi kelemahan dan ancaman yang di hadapinnya. Hanya perusahaan seperti itulah yang dapat bertahan di bisnis.
3. Upaya pencegahan moral hazard nasabah terhadap perusahaan yang mengajukan pembiayaan murabahah bersifat produktif/konsumtif a. Prinsip-prinsip Pemberian Kredit/Pembiayaan: 1) Character (penilaian watak) Penilaian watak atau kepribadian calon debitor di maksudkan untuk mengetahui kejujuran dan itikad baik calon debitor untuk melunasi atau mengembalikan pinjamannya, sehingga tidak akan menyulitkan bank di kemudian hari. Hal ini dapat diperoleh terutama di dasarkan kepada hubungan yang telah terjalin antara bank dan calon debitor atau informasi yang diperoleh dari pihak lain yang mengetahui moral, kepribadian dan calon debitor dalam kehidupan kesehariannya. 2) Capacity (penilaian kemampuan) Capacity adalah analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar kembali pinjaman yang diambil. Bank harus meneliti
98
tentang keahlian calon debitor dalam bidang usahanya dan kemampuan manajerialnya, sehingga bank yakin bahwa usaha yang akan di biayainya di kelola oleh orang-orang yang tepat, sehingga calon debitornya dalam jangka waktu tertentu mampu melunasi atau mengembalikan pinjamannnya. Dari penilaian ini terlihat kemampuan nasabah dalam mengelola bisnis. 3) Capital (penilaian terhadap modal) Bank dengan ini menganalisis pada posisi keuangan nasabah secara menyeluruh mengenai masa lalu dan yang akan datang, sehingga dapat diketahui kemampuan permodalan calon debitor dalam menunjang pembiayaan proyek atau usaha calon debitor yang bersangkutan, atau dengan kata lain bank harus mengetahui jumlah modal yang di perlukan calon nasabah. 4) Collateral (penilaian terhadap agunan) Untuk menanggung pembayaran kredit macet, calon debitor umumnya
wajib
menyediakan
jaminan
berupa
agunan
yang
berkualitas tinggi dan mudah dicairkan yang nilainya minimal sebesar jumlah kredit atau pembiayaan yang di berikan kepadanya, sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang di titipkan akan dapat di pergunakan secepat mungkin.
99
5) Condition (penilaian terhadap prospek usaha nasabah debitor) Bank harus menganalisis keadaan pasar dalam negri dan di luar negri baik masa lalu maupun masa yang akan datang, sehingga masa depan pemasaran dari proyek atau usaha calon debitor yang di biayai bank dapat di ketahui. Penilaian kondisi atau prospek bidang usaha yang di biayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan pembiayaan tersebut bermasalah relatif kecil. 6) Personality (kepribadian) Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari dan masa lalunya 7) Party (para pihak) Para pihak merupakan titik sentral yang di perhatikan dalam setiap pemberian pembiayaan. Untuk itu pihak pemberi dana shahibul maal harus memperoleh kepercayaan terhadap para pihak, dalam hal ini mudharib. Bagaimana karakternya, kemampuannya dan sebagainya. 8) Purpose (tujuan) Yaitu bank harus mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil pembiayaan. Harus dilihat apakah dana yang akan di gunakan untuk hal-hal yang positif yang benar-benar dapat menaikan income perusahaan. Dan harus pula diawasi agar pembiayaan tersebut benarbenar diperuntukan untuk tujuan seperti diperjanjikan dalam suatu perjanjian akad.
100
9) Payment (pembayaran) Mengenai ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan pembiayan yang telah di ambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian pembiayaan. Semakin banyak sumber penghasilan debitur maka akan semakin baik. Sehingga jika salah satu usahanya merugi akan dapat di tutupi oleh usaha lainnya. 10) Prospect ( kedepan) Menilai usaha nasabah dimasa yang akan datang menguntungkan atau tidak atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas pembiayaan yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan bank yang rugi akan tetapi juga nasabah. 11) Profitability (perolehan laba) Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. 12) Protection (perlindungan) Tujuannya bagaimana menjaga agar pembiayaan yang di berikan mendapatkan jaminan perlindungan, sehingga pembiayaan yang di berikan benar-benar aman. Perlindungan yang di berikan oleh si peminjam dapat berupa asuransi.
jaminan barang atau orang atau jaminan
101
b.. Aspek-aspek pemberian pembiayaan 1) Aspek Yuridis/hukum Yang dinilai dari aspek ini adalah masalah legalitas badan usaha serta izin-izin yang dimiliki perusahaan yang mengajukan pembiayaan. Penilaian dimulai dengan meneliti keabsahan dan kesempurnaan akte pendirian perusahaan, sehingga dapat diketahui siapa-siapa pemiliknya dan besarnya modal masaing-masing pemilik. Kemudian juga di teliti keabsahannya dari dokumen atau surat-surat penting lainnya seperti: a) Surat Izin Usaha Industri (SIUI) untuk sector industri b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) untuk sector perdagangan. c) Tanda Daftar Perusahaan (TDP). d) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) e) Keabsahaan surat-surat yang dijaminkan misalnya sertifikat tanah f) Serta dokumen yang dianggap penting lainnya, seperti KTP. 2) Aspek AMDAL Analisis dampak lingkungan merupakan analisis terhadap lingkungan baik darat, air atau udara, termasuk kesehatan manusia apabila proyek itu dijalankan. Analisis ini dijalankan secara mendalam sebelum pembiayaan ini disalurkan, sehingga proyek yang dibiayai tidak akan mengalami pencemaran lingkungan disekitarnya.
102
c. Analisis kualitatif dalam pemberian pembiayaan murabahah Analisis kualitatif dibedakan menjadi dua golongan, yaitu variable internal dan eksternal. Variabel internal yaitu variabel-variabelnya berada dalam kendali perusahaan, dan variable eksternal yaitu yang variabelvariabelnya berada diluar perusahaan, namun perusahaan tidak memiliki kemampuan sama sekali untuk mengendalikan faktor-faktor ini. 1) Variabel Internal. Pada variabel ini perusahaan harus memperoleh perhatian dari Account Officer dalam melakukan analisis pembiayaan, diantaranya adalah: a) Manajemen Faktor pertama yang perlu mendapat perhatian adalah karakter dari manajemen, yaitu orang-orang yang mengelola bisnis yang di biayai. Karakter ini berhubungan dengan kejujuran, moral, dan kesediaan manajemen bekerja sama dengan bank. Bank selalu ingin agar pembiayaan yang diberikannya dapat dikembalikan sesuai perjanjian. Oleh karena itu, bank hanya akan memberikan pembiayaan kepada nasabah yang memiliki itikad baik dan memiliki komitmen yang tinggi unuk memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian. Bank tidak akan dan tidak boleh memberikan pembiayaan kepada nasabah yang memiliki itikad tidak baik.
103
Menilai karakter memang sulit, malah dapat dikatakan paling sulit. Walaupun demikian, penilaian ini harus tetap dilakukan. Untuk menilai karakter debitor, Account Officer dapat mengumpulkan informasi dari berbagai sumber sebagai berikut: (1) Sesama Account Officer, baik dari bank yang sama maupun dari bank yang berbeda. Bila pengecekan dilakukan ke bank lain, ini disebut bank checking. (2) Nasabah bank yang memiliki bidang usaha yang sama dengan (calon) debitor. (3) Supplier atau mitra bisnis dari calon debitor. Dari para mitra bisnis kita dapat menetahui berbagai hal yang berhubungan dengan debitor, misalnya kebiasaan membayar (tepat waktu atau suka terlambat), ketepatan pengiriman barang, dan lainlain. Pengecekan informasi ke mitra dagang ini seirng disebut sebagai trade checking. Faktor kedua adalah orientasi manajemen terhadap tujuan atau
sasaran
bisnis.
Tujuan/sasaran
menunjukan
persepsi
manajemen tentang masa depan perusahaan dipasar dan langkahlagkah yang harus diambil untuk mencapai tujuannya. Banyak perusahaan yang memiliki tujuan hanya dimimpi saja. Mereka dapat berbicara panjang lebar mengenai mimpi-mimpi mereka
104
tentang perusahaan yang ia kelola 10 tahun yang akan datang, tetapi tidak ada satupun langkah yang diambil untuk mencapai tujuan tersebut. Tujuan (atau tepatnya mimpi) seperti itu tidak ada gunanya sama sekali. Oleh karena itu, lebih dari sekedar mengetahui sasaran perusahaan, kita juga ingin mengetahui langkah-langkah yang diambil menajemen untuk mencapai tujuan tersebut. Langkah-langkah pencapaian tersebut dituangkan dalam bentuk strategi-strategi. Strategi adalah petunjuk umum mengenai cara-cara perusahaan mencapai tujuan jangka panjangnya. Strategi ini harus diterjemahkan kedalam rencana tindakan (action plan) yang rinci yang merupakan pedoman dalam bekerja sehari-hari. Manajemen yang memiliki visi, sasaran, dan rencana yang jelas menunjukan tingkat kesiapan mereka dalam mengelola bisnisnya. Tanpa sasaran, mereka tidak tahu apa yang harus dituju oleh perusahaan yang mereka kendalikan. Dari sudut teori manajemen, keadaan seperti itu sangat berbahaya. Faktor ketiga dari manajemen adalah latar belakang dan reputasi.
Latar
belakang
manajemen
berhubungan
dengan
pengalaman manajemen di bisnis secara umum dan industri yang sekarang
secara
khusus.
Manajemen
yang
berpengalaman
cenderung dapat menyelesaikan masalah dengan lebih baik
105
walaupun tidak ada satu ukuran yang pasti mengenai hal ini. Bila manajemen yang mengurus bisnis tidak berpengalaman sama sekali dibidang yang sama sebelumnya, risiko kegagalan akan lebih besar. Reputasi berhubungan dengan kredibilitas manajemen dimata mitra bisnisnya. b) Organisasi Erat
kaitannya
dengan
manajemen
adalah
organisasi
perusahaan. Yang dimaksud dengan organisasi adalah bentuk kerja sama yang di kembangkan oleh perusahaan dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Faktor yang harus di perhatikan adalah struktur organisasi perusahaan. Ada beberapa perusahaan yang tidak memiliki struktur yang jelas. Segala sesuatu berjalan sebagai adanya. Akibatnya, selain timbul masalah potensial berupa alur tanggung jawab yang jelas. Struktur organisasi yang jelas memberikan gambaran tentang wewenang dan tanggung jawab seseorang. Dengan demikian, sistem pelaporan dan tanggung jawab dapat berjalan dengan baik. c) Perusahaan Dalam pemberian pembiayaan, penting sekali bagi Account Officer untuk mengetahui latar belakang dan sejarah perusahaan yang di biayainya. Dengan mengetahui berbagai aspek latar belakang ini kita dapat mengetahui perkembangan yang dilalui
106
seperti pada perkembangan susunan pemegang saham, manajemen dan modal perusahaan. Bila sering terjadi penggantian pemegang saham/manajemen tanpa alasan yang jelas, itu merupakan satu indikasi yang harus diperhatikan. Ada kemungkinan bahwa para pemegang saham tidak pernah cocok satu dengan yang lainnya. Di samping itu, bentuk perusahaan juga merupakan aspek yang harus diperhatikan. Secara umum, bentuk perusahaan dibagi empat jenis, yaitu perusahaan perorangan, firma, perseroan komanditer (CV) dan perseroan tebatas (PT). Masing-masing jenis perusahaan memiliki tanggung jawab yang berbeda. Mengetahui bentuk perusahaan adalah suatu hal mutlak bagi seorang Account Officer agar risiko kredit/pembiayaan dapat dikendalikan. (1) Perusahaan perorangan adalah bentuk yang paling sederhana. Ini adalah bisnis yang di kelola oleh orang tertentu, misalnya pengusaha toko, pedagang mobil bekas biasa, konveksi kecilkecilan dan businessman lainnya yang menjalankan bisnisnya sendiri. Bentuk modal umumnya terbatas. Mereka menjalankan bisnisnya sendirian, sehingga seluruh tanggung jawab ada padanya. Seluruh hartannya dipertaruhkan untuk menjamin hutang-hutangnya, termasuk kepada bank. Dalam istilah
107
hukum, pada perusahaan perorangan ini tanggung jawab adalah tidak terbatas.46 (2) Firma adalah persekutuan dagang yang dimiliki dan dipakai untuk berdagang oleh beberapa orang secara bersama. Ia merupakan perserikatan yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan dibawah satu nama. Dalam firma setiap orang berhak bertindak mewakili perusahaan dan setiap perikatan yang di lakukan oleh salah satu persero akan mengikat persero lainnya. (3) Perseroan komanditer (CV) adalah suatu persekutuan modal yang membentuk perseroan yang di lakukan oleh beberapa orang di mana sebagian bertindak aktif sebagai pengurus perseroan dan sebagiannya lagi tidak. Persero yang mengurus perusahaan disebut dengan persero aktif, sedangkan persero yang tidak mengurus perseroan disebut persero diam atau persero komanditer. Tanggung jawab persero aktif adalah tidak terbatas dan renteng.47 (4) Perseroan terbatas (PT) adalah persekutuan modal yang membentuk perseroan di mana ada keterbatasan pada tanggung
46
Tanggung jawab tidak terbatas adalah harta pribadi ikut menanggung hutang yang diterima oleh perusahaan 47 Renteng adalah tanggung jawab atas hutang perusahaan dibebankan kepada seluruh persero aktif, sedangkan persero diam hanya terbatas pada modal yang disetor kepada perusahaan
108
jawab terhadap kekayaan (saham) yang telah di masukan kedalam peseroan tersebut. Ada beberapa ketentuan penting yang berhubungan dengan PT yang harus diketahui oleh Account Officer, yaitu: (1) Perusahaan ini harus di dirikan dengan akta notaris. Bila terjadi perubahan, seluruh perubahan tersebut juga harus dibuat didepan notaris. (2) Akta pendirian perusahaan harus di sampaikan kepada Mentri (Departemen) Kehakiman untuk memperoleh persetujuan pengesahan. (3) Setelah memperoleh persetujuan dan pengesahan, akta tersebut didaftarkan kepada register umum yang di adakan untuk itu di Kepaniteraan Pengadilan Negri setempat. (4) Di umumkan dalam berita Negara. Selain masalah tipe, Account Officer juga mengetahui independensi dari perusahaan. Apakah perusahaan adalah anak perusahaan dari suatu grup atau suatu binis yang tersendiri. Bila perusahaan tersebut merupakan anak perusahaan dari suatu grup, kita perlu mengetahui sampai sejauh mana hubungannya dengan grup tersebut. Jangan sampai pembiayaan yang kita berikan kepada PT A masuk ke PT B yang masuh se-grup. Hal ini sudah tidak
109
sesuai dengan tujuan penggunaan dana. Untuk mengetahui hal tersebut, kita harus memperhatikan susunan pemegang saham dan manajemennya. d) Produksi Dalam variabel produksi kita mencoba mengetahui berbagai aspek yang berkaitan dengan proses pembuatan produk atau proses penyediaan jasa yang ditawarkan perusahaan ke pasar. Faktor pertama yang harus di perhatikan adalah melakukan investigasi terhadap objek pembiayaan (hasil produksi/jasa), apakah bertentangan dengan Al-quran dan As-Sunnah atau tidak? Diantaranya yaitu: (1) Apakah objek pembiayaan halal/haram? (2) Apakah proyek menimbulkan kemudhoratan bagi masyarakat? (3) Apakah proyek berkaitan dengan perbuatan mesum/asusila? (4) Apakah proyek berkaitan dengan perjudian? (5) Apakah proyek berkaitan dengan industri senjata yang illegal? (6) Apakah preyek tersebut dapat merugikan syiar Islam baik secara langsung/tidak langsung? Faktor kedua adalah manajemen produksi itu sendiri. Manajemen produksi meliputi segala aspek yang berhubungan dengan proses pembuatan barang, mulai dari perencanaan jadwal
110
produksi, pengawasan barang dalam proses, sampai pengendalian kualitas produk akhir. Tanpa manajemen produksi yang memadai, pengiriman produk dapat terlambat, produk yang di hasilkan tidak sesuai dengan pesanan atau kehendak pembeli dan seterusnya, yang pada akhirnya dapat menurunkan laba perusahaan adalah pertanda buruk untuk para bankir karena hal tersebut berhubungan langsung dengan kemampuan melunasi kewajiban bank 2) Variabel ekstenal Yaitu variabel yang tidak dapat di kendalikan oleh perusahaan. Walaupun tidak dapat di kendalikan, variable ini mempengaruhi hidup-matinya perusahaan, terkadang sering dominan. Dan karena kelangsungan hidup perusahaan berhubungan erat dengan kelancaran pembiayaan yang kita beikan, maka kita perlu menaruh perhatian terhadap variabel-variabel tersebut, diantaranya: a) Siklus atau konjngtur ekonomi Risiko pembiayaan memiliki hubungan dengan siklus atau konjungtur ekonomi dari industri yang bersangkutan. Suatu siklus atau konjungtur ekonomi terdiri dari empat tahap: peak (titik puncak), decline (menurun), recession (titik rendah) dan recovery (pemulihan).
111
Pada saat industri berada pada peak (posisi puncak), segala sesuatunya
berjalan lancar, penjualan mencapai titik tertinggi,
permintaan membludak dan memperoleh laba yang besar. Sampai suatu waktu tertentu, permintaan mencapai titik jenuh atau karena dorongan faktor ekonomi, permintaan mulai menurun (decline), penjualan sulit di- lakukan dan para produsen mulai melakukan potongan
harga,
memberikan
hadiah
besar-besaran
dan
sebagainya. Itulah masa recession (titik rendah). Pada titik ini sebagian produsen yang tidak kuat akan mulai berguguran. Masa ini tidak akan berlangsung selamanya, pada suatu saat perusahaan bisa kembali mengalami permintaan yang mulai menanjak, penjualan mulai lancar kembali. Inilah yang disebut recovery (pemulihan) yang bisa di sebakan oleh adanya mode, atau faktor ekonomi lainnya. Siklus ekonomi (industri) tersebut berhubungan langsung dengan risiko pembiayaan yang di berikan bank. Pada tahap boom umumya segala sesuatu berjalan baik dan lancar. Tahap yang paling di takuti adalah decline dan recession. Pada tahap ini umumnya pembayaran ke bank mulai tersendat. Beberapa perusahaan mulai mengajukan restrukturisasi atau penjadwalan kembali pinjaman yang telah di peroleh.
112
Oleh karena itu, dalam pemberian pembiayaan kita perlu mengetahui posisi bisnis tersebut dalam siklus industri. Kita harus mengupayakan pemberian pembiayaan kepada bisnis yang berada dalam posisi recovery atau boom. b) Peraturan pemerintah Tidak ada bisnis yang terlepas dari aspek ini. Setiap terdapat peraturan teretntu, selalu terdapat konsekuensi tertentu. Kita harus mengetahui konsekuensi tersebut terhadap bisnis yang kita biayai. Peraturan pemerintah dapat membawa angin segar untuk bisnis yang kita biayai, tetapi dapat juga merupakan ancaman. Sebelum membiayai suatu bisnis, Account Officer juga harus memeriksa Daftar Negatif Industri (DNI) untuk memastikan bahwa bisnis yang ia biayai tidak terdapat didalamnya. DNI adalah suatu daftar jenis-jenis industri yang tidak akan di keluarkan izin operasinya oleh pemerintah. Secara berkala daftar ini diperbaiki oleh pemerintah. d.
Pengklasifikasian perusaaan atas layak atau tidaknya pembiayaan murabahah di berikan berdasarkan analisis SWOT. Setelah mendapatkan hasil dari analisis, baik bersifat kuantitatif maupun kualitatif, maka calon debitor dapat di klasifikasikan kedalam
113
bentuk kesimpulan berupa analisis keadaan calon debitor. Dalam mengambil kesimpulan ini, dapat menggunakan prinsip SWOT analisis. Dalam SWOT analisis, kita menggolongkan variabel-variabel tersebut sehingga akhirnya memperoleh suatu gambaran komprehensif mengenai posisi dan kondisi perusahaan di lingkungannya. SWOT analisis adalah suatu analisis terhadap strengths (kekuatan), weaknesses (kelemahan), opportunities (peluang) dan threats (ancaman) yang dihadapi perusahaan. Kekuatan dan kelemahan adalah kondisi yang di ambil dari variabel internal perusahaan, sedangkan peluang dan ancaman adalah kondisi yang diambil darri variabel eksternal. 1) Strengths (kekuatan) a) Kekuatan relatif yang di identifikasi terhadap kelangsungan bisnis perusahaan. Ada variabel yang memiliki pengaruh yang kuat terhadap bisnis dan ada variabel yang memliki pengaruh yang lemah. b) Sejauh mana kekuatan setiap variabel di bandingkan perusahaanperusahaan lain di industri yang sama. c) Sejauh mana kekuatan setiap variabel akan bertahan. Misalnya bila kita menyebutkan bahwa salah satu kekuatan manajemen adalah pada pengendalian kualitas produk. Kita harus bertanya, berapa lama kekuatan ini dapat bertahan.
114
d) Apa upaya dan tindakan yang di ambil manajemen untuk mempertahankan kekuatan yang dimilikinya. 2) Weaknesses (kelemahan) a) Berapa signifikan kelemahan ini mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan. b) Apakah kelemahan yang di identifikasi adalah kelemahan yang bersifat sementara atau permanen. c) Apa upaya manajemen dalam menanggulangi atau memperbaiki kelemahan ini. 3) Opportunities (peluang) a) Seberapa besar peluang yang dimaksud di bandingkan kapasitas perusahaan. b) Apakah peluang ini hanya bersifat sementara atau permanen. Berapa lama peluang ini akan terbuka bagi perusahaan. c) Apakah manajemen siap menerima peluang tersebut. 4) Threats (ancaman) a) Seberapa besar ancaman yang di identifikasi dapat mempengaruhi kelangsungan bisnis perusahaan. b) Bagaimana pengaruh ancaman terhadap perusahaan di bandingkan perusahaan sejenis lainnya. c) Apakah ancaman tersebut bersifat sementara atau permanen
115
d) Bagaimana langkah-langkah yang di siapkan dan di ambil oleh perusahaan sehubungan dengan kemungkinan timbulnya ancaman tersebut. Setelah menganalisis variabel-variabel tersebut, kita harus mengambil kesimpulan yang berkaitan dengan pemberian pembiayaan. Suatu pembiayaan baru boleh di berikan (di rekomendasikan oleh Account Officer) bila: STRENGTHS + OPPORTUNITIES > WEAKNESS + THREATS
Dengan kata lain, kita hanya boleh merekomendasikan suatu proposal pembiayaan bila kita percaya dan yakin bahwa perusahaan memiliki sumber daya (kekuatan) dan peluang untuk mengatasi kelemahan dan ancaman yang di hadapinnya. Hanya perusahaan seperti itulah yang dapat bertahan di bisnis.
D. Upaya Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada Bank Bukopin Syariah Seperti sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa pemberian suatu pembiayaan murabahah mengandung risiko, khususnya default/kelalaian. Akibatnya muncul pembiayaan bermasalah yang harus ditanggung oleh bank dan nasabah. Sepandai apapun analisis pembiayaan dalam menganalisis setiap permohonan pembiayaan, kemungkinan pembiayaan macet pasti ada, hanya saja dalam hal ini, bagaimana
116
meminimalkan risiko tersebut seminimal mungkin. Dalam praktiknya kemacetan suatu pembiayaan disebabkan oleh 2 unsur sebagai berikut: 1. Dari pihak perbankan Artinya dalam melakukan analisisnya, pihak analisis kurang teliti sehingga apa yang seharusnya terjadi, tidak terprediksi sebelumnya atau mungkin salah dalam melakukan perhitungan. 2. Dari pihak nasabah Dari pihak nasabah kemacetan pembiyaan dapat dilakukan akibat 2 hal yaitu: a. Adanya unsur kesengajaan. Dalam hal ini nasabah sengaja untuk tidak bermaksud membayar kewajibannya kepada bank sehingga pembiayan yang diberikan macet. Dengan kata lain tidak ada unsur kemauan untuk membayar, walaupun sebenarnya nasabah mampu. Atau nasabah sengaja melanggar ketentuan yang telah disepakati pada awal perjanjian. b. Adanya unsur tidak sengaja. Artinya nasabah memiliki unsur kemauan membayar akan tetapi tidak mampu. Contoh nasabah mengalami musibah seperti kebakaran, banjir dan sebagianya. Dalam hal pembiayaan macet pihak bank perlu melakukan penyelamatan, sehingga tidak menimbulkan kerugian. Penyelamatan yang dilakukan oleh Bank Bukopin Syariah terhadap pembiayaan bermasalah antara lain:
117
1. Penyelamatan pembiayaan pada nasabah yang masih memiliki prospek Yaitu bank menilai nasabah bahwa nasabah masih memiliki prospek dalam pengembalian pembiayaan atau loan (hutang). a. Resceduling (penjadwalan ulang) Yaitu masalah perubahan jadwal waktu angsuran dan perubahan perpanjanan jangka pembiayaan. Misal, perpanjangan jangka waktu pembiayaan dari 6 bulan menjadi satu tahun sehingga nasabah mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya. Memperpanjang angsuran hampir sama dengan jangka waktu pembiayaan. Dalam hal ini jangka waktu angsuran pembiayaannya diperpanjang, pembayarannyapun misalnya dari 36 kali menjadi 48 kali dan hal itu tentu saja jumlah angsuran mengecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran b. Restructuring (penataan ulang) Tindakan bank kepada nasabah dengan cara menambahkan modal kepada nasabah dengan pertimbangan nasabah memang membutukan tambahan dana dan usaha yang dibiayai memang masih layak. Tindakan ini meliputi: 1) Dengan menambah jumlah pembiayaan 2) Dengan menambah equity: a) Dengan menyetor uang tunai b) Tambahan dari pemilik
118
c. Reconditioning (persyaraan ulang) Bank merubah berbagai persyaratan pembiayaan seperti: 1) Kapitalisasi bagi hasil atau marjn,yaitu marjin dijadikan hutang pokok 2) Penundaan pembayaran marjin sampai waktu tertentu. 3) Pembebasan marjin Dalam pembebasan marjin yang diberikan kepada nasabah dengan pertimbangan nasabah tidak akan mampu lagi membayar pembiayaan tersebut. Akan tetapi nasabah tetap mempunyai kewajiban untuk membayar pokok pinjamannya sampai lunas. 2. Penyelamatan pembiayaan pada nasabah yang tidak memiliki prospek Yaitu bank menilai bahwa nasabah sudah tidak memiliki prospek lagi dalam pengembalian pembiayaan. Dalam hal ini, Bank Bukopin Syariah melakukan penyelesaian dengan dua cara: a. Penyelesaian dengan cara Non Litigasi Non Litigasi adalah penyelesaian pembiayaan melalui penyerahan jaminan secara sukarela oleh nasabah kepada bank. Pada penyelesaian dengan cara ini, terdapat 3 alternatif yaitu: 1) Agunan dijual oleh nasabah Jika penjualan jaminan dilakukan oleh nasabah, maka harga penjualan ditetapkan oleh bank dengan harga pasaran ketika barang jaminan dijual.
119
2) Agunan dijual oleh Bank Yaitu penjualan barang jaminan dilakukan oleh bank melalui pelelangan dimuka umum dengan menerima harga yang telah dikurangi oleh biaya-biaya sebagai harga jual barang jaminan. 3) Agunan dibeli sementara oleh bank (Off Set Jaminan) Bank melakukan pembelian sementara pada barang jaminan nasabah dengan jangka waktu 3-6 bulan, guna memberikan kesempatan pada nasabah untuk memiliki kembali barang jaminan nasabah. b. Penyelesaian denan cara Litigasi Litigasi merupakan penyelesaian pembiayaan melalui jalur hukum yang dapat dilakukan melalui pengadilan. Terdapat 3 tahap dalam Litigasi, yaitu: 1) Melakukan cek dan evaluasi terhadap dokumen surat menyurat bank kepada nasabah dan dokumen-dokumen nasabah kepada Bank 2) Mencari lawyer yang cakap, pengalaman dalam bidang penagihan yang bekerjasama dengan Bank Bukopin Syariah. 3) Proses Litigasi melalui pegnadilan. a) Gugatan perdata Pada gugatan ini dikekenakan pada nasabah yang sudah tidak ada harapan lagi untuk menyelesaiakn kewajibannya secara Non Litigasi. hal ini bertujuan untuk mendapatkan keputusan
120
berkekuatan hukum dan mengikat, yang wajib dilaksanakan oleh pihak terkait dalam perkara gugatan. b) Gugatan pidana Pada proses gugatan pidana ini dikenakan bagi nasabah atau pemilik jaminan yang terlibat dalam tindak pidana yang menimbulkan kerugian atas bank. Tabel 2.1 Penanganan pembiayaan bermasalah
Penanganan Pembiayaan Bermasalah
Masih Ada Prospek Rescheduling
Tidak Ada Prospek Non Litigasi
Reconditioning
Agunan dijual oleh Nasabah
Restructuring
Agunan dijual oleh Bank
Litigasi Pengadilan
Agunan di beli oleh Bank
Tingginya pembiayaan bermasalah pada Bank Bukopin Syariah sangat ditentukan oleh penilaian pembiayaan yang dilakukan oleh pejabat bank. Penilaian pembiayaan yang baik akan dapat meminimalkan timbulnya kegagalan pembiayaan. Pemeriksaan pembiayaan merupakan suatu cara yang sangat penting dalam usaha mengurangi kerugian yang mungkin timbul dari pembiayaan yang disalurkan. Analisis
121
pembiayaan merupakan suatu kegiatan untuk menilai atau memeriksa kembali keadaan nasabah debitur yang berupa data-data dan informasi yang disampaikan kepada bank, karena hal ini bertujuan untuk dapat meminimalkan terjadinya pembiayaan bermasalah atau terjadinya praktik moral hazard nasabah pada pembiayaan murabahah.
E. Analisa Hasil Pencegahan Moral Hazard Nasabah Pada Pembiayaan Murabahah di Bank Bukopin Syariah Berikut ini penulis memberikan rincian kredit yang diberikan oleh bank, termasuk pembiayaan murabahah (syariah) berdasarkan kolektibilitasnya adalah sebagai berikut: Tabel 2.2 Penggolongan pembiayaan berdasarkan jenis kolektibilitas Tahun 2005 pada Bank Bukopin Syariah BANK BUKOPIN CABANG SYARIAH MELAWAI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun 2005 (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) PEMBIAYAAN atau KREDIT YANG DIBERIKAN a. Rincian pembiayaan/piutang syariah yang diberikan oleh Bank, adalah sebagai berikut: 1) Berdasarkan Mata Uang, Jenis dan Kolektibilitas: 2005
Lancar
Dalam Perhatian Khusus
Kurang Lancar
56.195.961 122.992.677 56.704.790
11.935.925 15.475.268 8.165.103
Diragukan
Macet
Jumlah
Rupiah Modal Kerja Investasi Konsumsi
8.351.766.264 2.448.290.639 932.933.526
82.989.548 23.615.086 7.518.119
92.619.227 8.595.506.925 116.659.301 2.727.003.025 32.534.307 1.037.855.845
122
Sindikasi Program pemerintah Karyawan dan direksi Bank lain Subordinasi
239.717.804
_
172.620.286
80.602.604
22.973.150 13.157.083 1.113.618
Jumla Rupiah 12.182.572.424 Penyisihan Penghapusan (72.192.550) 12.110.379.874
_
_ 4.109.063 _
_ _ 316.496.032 (12.056.730)
_ 1.983.571
33.600.000
273.317.804
4.370.477
263.686.001
_ _ _
39.685.359 (4.221.550)
_ _ _
22.973.150 13.157.083 1.113.618
279.783312
12.934.643.451
_ _ 116.106.324 (9.226.814)
(72.458.976)
(170.156.620)
304.439.302
35.436.809
106.879.510
207.324.336
12.764.486.831
_ _ 887.157
_ _ _
_ 16.809.300 _
3.048.000 9.643.000 _
559.736.382 436.006.774 887.157
Mata Uang Asing Investasi Modal Kerja Konsumsi
556.688.382 299.034.002 _
Jumlah Dollar AS885.722.384 Penyisihan Penghapusan
887.157
_
16.809.300
12.691.000
886.109.841
(8.415.863)
(7.894)
_
(8.404.650)
_
(16.828.407)
847.306.521
879.263
Jumlah Kredit 13.038.294.808 Penyisihan Penghapusan (80.608.413)
317.383.189 (12.064.624)
12.957.686.395
305.318.565
_ 39.685.359 (4.221.550) 35.463.809
8.404.650
12.691.000
869.281.434
132.915.624
292.474.312
13.820.753.292
(17.631.464) 115.284.160
(72.458.976) 220.015.336
(186.985.027) 13.663.768.265
Dari rincian kredit yang diberikan oleh bank termasuk pembiayaan syariah diatas, menunjukan bahwa berdasarkan mata uang rupiah pada pembiayaan murabahah yang tergolong kolektibilitas macet yaitu: murabahah modal kerja sebesar Rp92.619.227 M, murabahah investasi Rp116.659.301 M dan murabahah jenis konsumsi Rp32.534.307 M. Sedangkan jika berdasarkan mata uang asing, pembiayaan murabahah investasi sebesar $3.048.000, murabahah modal kerja $9.643.000 dan tidak terdapat kolektabilitas macet pada murabahah konsumsi. Adapun pada rincian kredit/pembiayaan tahun 2006 yaitu:
123
Tabel 2.3 Penggolongan pembiayaan berdasarkan jenis kolektibilitas Tahun 2005 pada Bank Bukopin Syariah BANK BUKOPIN CABANG SYARIAH MELAWAI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun 2005 (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) PEMBIAYAAN atau KREDIT YANG DIBERIKAN a. Rincian pembiayaan/piutang syariah yang diberikan oleh Bank, adalah sebagai berikut: 1) Berdasarkan Mata Uang, Jenis dan Kolektibilitas:
2006
Lancar
Dalam Perhatian Khusus
Kurang Lancar
Diragukan
Macet
Jumlah
Rupiah Modal Kerja Investasi Konsumsi Sindikasi Program Pemerintah Karyawan dan direksi Bank lain Subordinasi
8.467.898.259 2.110.604.071 1.069.950.960 190.962.473
316.659.238 215.851.446 68.849.354 _
9.741.636 21.505.650 8.684.955 _
57.404.140 3.966.660 8.644.658 _
97.072.346 159.735.445 46.144.303 33.200.000
8.948.775.619 2.511.663.292 1.202.274.230 224.162.473
668.217.605
30.294.143
3.579.354
7.921.313
87.526.213
797.538.628
12.836.475 21.352.851 513.617
_ _ _
_ _ _
_ _ _
_ _ _
12.836.475 21.352.851 513.617
Jumlah Rupiah 12.542.336.311 Penyisihan Penghapusan (75.674.051)
631.654.201
43.511.595
423.678.307
13.719.117.185
(11.680.410)
(1.762.861)
(12.152.956)
(163.791.807)
(256.062.085)
12.466.662.260
619.973.791
41.748.734
6.783.815
259.886.500
13.454.055.100
77.936.771
Mata Uang Asing Modal Kerja Investasi Sindikasi Konsumsi
436.006.774 491.038.484 36.012.000 812.521
_ _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ _
436.006.774 491.038.484 36.012.000 812.521
Jumlah Dollar AS 963.869.779 Penyisihan Penghapusan (9.330.115)
_
_
_
_
963.869.779
_
_
_
_
(9.330.115)
954.539.664
_
_
_
_
954.539.664
Jumlah Kredit 13.506.206.090 Penyisihan Penghapusan (85.004.166)
631. 654.201
43.511.595
77.936.771
423.678.307
14.682.986.964
(11.680.410)
(1.762.861)
13.421.201.924
619.973.791
41.748.734
(12.152.956) 65.783.815
(163.791.807)
(274.392.200)
259.886.500
14.408.594.764
124
Dari data tabel diatas, berdasarkan jenis mata uang rupiah pada pembiayaan murabahah yang tergolong kolektibilitas macet yaitu: murabahah modal kerja sebesar Rp 97.072.346 M, murabahah investasi Rp 159.735.445 M dan murabahah jenis konsumsi Rp 46.144.303 M. Sedangkan jika berdasarkan pada mata uang asing, tidak terdapat pembiayaan murabahah yang tergolong kolektibilitas macet, baik murabahah modal kerja, investasi maupun konsumsi. Menurut hasil pengamatan dan analisa penulis, berdasarkan jenis mata uang rupiah di nyatakan terjadi kenaikan angka kolektibilitas macet tahun 2006 Rp302.952.094M dari tahun 2005 Rp241.812.885M. Sedangkan pada mata uang asing, hanya terdapat pada tahun 2005 saja yaitu sebesar $691.000. Asumsi penulis yaitu Bank Bukopin Syariah telah berhasil dalam meminimalisir kolektibilitas macet hingga titk nol berdasarkan jenis mata uang asing, tetapi berdasarkan jenis mata uang rupiah masih terjadi lonjakan kenaikan kolektibilitas macet. Namun, berdasarkan hasil pengamatan yang ada, terjadinya kenaikan jumlah angka kolektibilitas macet tahun 2006, sebagian besar disebabkan oleh ketidak mampuan nasabah dalam melakukan pelunasan kembali, atau dengan kata lain masih tergolong pada nasabah yang koorporatif. Adapun nasabah yang tergolong tidak koorporatif, pada tahun 2005 Bank Bukopin menangani 3 kasus, dimana ketiganya Bank Bukopin sebagai penggugat dan semuanya telah berhasil ditangani dengan baik. Sedangkan sepanjang tahun 2006 Bank Bukopin menangani 2 perkara penting. Satu dari 2 perkara dimana posisi Bank Bukopin sebagai penggugat, telah berhasil diselesaikan dengan baik.
125
Sedangkan salah satu perkara dimana posisi Bank Bukopin sebagai tergugat, nilai gugatannya sebesar Rp200 miliar atau 11,99% dari equity Bank Bukopin perDesember 2006 yang sebesar Rp1.668,00 miliar. gugatannya tersebut ditolak oleh Pengadilan Negeri dan saat ini sedang menunggu putusan banding di Pengadilan Tinggi.48
48
Bank Bukopin, Laporan Tahunan 2006, (T.tt., PT. Bank Bukopin, 2006), h. 45.
126
maupun Bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas bank. Sesuai dengan tanggung jawabnya, masing-masing pihak tersebut perlu mengingatkan diri dan secara bersama-sama berupaya mewujudkan bank yang sehat. 5. Moral hazard terjadi dalam keadaan di mana nasabah melakukan wanprestasi/melanggar/menyimpang dari aturan-aturan yang telah di sepakati pada akad. Seperti jika nasabah tidak menggunakan modal yang di biayai secara benar atau modal tersebut di salah gunakan, nasabah yang melakukan tindakan-tindakan yang tidak bisa di pertanggungjawabkan, kelalaian nasabah dalam memenuhi kewajibannya dengan segala tindakan yang dapat merugikan, nasabah yang bertindak tidak koorporatif juga dapat di kategorikan kepada moral hazard. Moral hazard yang di lakukan nasabah merupakan pendzaliman kepada pihak bank. 6. Moral hazard di lihat dari sudut etika bisnis dalam Islam merupakan sesuatu yang keluar dari bisnis yang Islami. Etika bisnis yang Islami adalah seperangkat nilai tertentu baik buruk, benar salah, etis dan tidak etis dalam dunia bisnis menurut prinsip-prinsip ajaran Islam. Moral hazard merupakan sikap yang tidak amanah/tidak jujur dan juga dapat di katakan dalam suatu transakasi yang di larang yaitu transaksi yang didalamnya terdapat unsur penipuan.
127
B. Saran 1. Karakter dari calon debitor harus menjadi pertimbangan pertama. Bila ada keraguan akan integritas dan itikad baik dari debitor, tidak perlu melakukan analisis lagi. Tolak dengan tegas proposal yang di ajukan, karena untuk menghindari dari upaya nakal dari calon debitor-debitor. 2. Karyawan-karyawan dan seluruh staf di dalam Bank Bukpin Syariah juga harus mensyariahkan kehidupannya terutama dalam bertransaksi. Agar menjadi Bank Syariah yang benar-benar syariah baik sistem maupun para staf yang ada dalam Bank Bukopin syariah. 3. Bank Bukopin Syariah harus lebih banyak lagi dalam menyalurkan dana kepada sektor riil yang dapat memberikan dana tambahan 4. Dalam kebijakan pembiayaan harus di pilih orang yang benar-benar mempunyai kemampuan untuk menilai calon nasabah dan usahanya, sehingga pembiayaan yang diberikan tidak salah sasaran. 5. Penilaian-penilaian terhadap nasabah harus lebih selektif, tidak hanya memonitori pendapatan nasabah dan juga jaminan, namun juga harus membantu nasabah agar dapat memajukan usaha yang di biayai sehingga dampak baik pula bagi bank. Dan moral hazard yang akan di lakukan oleh nasabah kecil kemungkinan akan terjadi atau bahkan bisa sama sekali tidak terjadi.
128
DAFTAR PUSTAKA Ahmad bin Rasyid al-Qurtubi al-Andali, Abu Walid Muhammad bin Ahmad bin. Bidayatul Mujtahid wa Nihayatu al-Muqtasid. juz I. T.tt, Putra semarang, 595 H. Ahmad bin Rasyid al-Qurtubi al-Andali, Abu Walid Muhammad bin Ahmad bin. Bidayatul Mujtahid wa Nihayatu al-Muqtasid. Penerjemah Ibnu Rusyd. Juz I. Semarang: CV. Asy-Syifa,1990. Al-Quran dan Terjemahnya. Jakarta: CV. Toha Putra Semarang, 1989. Ali, A. Hasyim, dkk. Kamus Asuransi. cet.II. Jakarta: Bumi Aksara, 2002. Arifin, Zainul. Dasar-dasar manajemen Bank Syariah. Cet IV. Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006. As, Asmaran. Pengantar Studi Ahlak. Jakarta: PT Grafindo Persada, 1994. Badrun, Faisal, dkk. Etika Bisnis Dalam Islam. Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005. Bank Bukopin. Laporan Tahunan 2006. T.tt., PT. Bank Bukopin, 2006. Bukopin. “Produk Profil Syariah”. Artikel diakses pada 17 April 2007 dari http://www.Bukopin.Co.Id/produk-profil-syariah.html. Crowter, Jonathan. Oxford: Advanced & learner’s Dictionary. cet.V. Oxford University Press, 1995.
Amerika:
Dewan Syariah Nasional(DSN). Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional. Jakarta: DSN,2003. Guritno, T. Kamus Ekonomi Bisnis Perbankan: Ingris-Indonesia. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1992. Hassan, A. Tarjamah Bulughul Maram. Bandung: CV Diponegoro, 1999. Hazar al Asqalani, Hafidz bin. Bulughul Maram min Adillatul Ahkam. Darul Ihya, 773 H-852 H. Imaduddin, Muhammad. “Murabahah dan Optimalisasi Sektor riil.” Artikel diakses 2007 dari http://www.google.com.html.
pada 3 April
129
Muhammad. Manajemen Pembiayaan Bank syariah. Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005. Nata, Abudin.Akhlak Tasawuf. cet. II. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 1997. Nasution, Harun. Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya. Indonesia, 2001.
Jakarta: Universitas
Perwataatmadja, Karnaen dan Antonio, Syafii. Apa dan Bagaimana bank Islam. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1992. Qardhawi, Yusuf. Norma dan Etika Ekonomi Islam. Penerjemah Zainal Arifin dan Dahlia Husin. Jakarta: Gema Insani Press, 1997. Qismu al Buhutsi wal Manhaj bi Daarinnajah. At Tauhid. Jakarta: Qismul buhutsi wal manhaaj bidaarinnajaah, 1416 H/1995 M. Sudarsono, Heri. Bank dan Lembaga keuangan syariah; Deskripsi dan Ilustrasi. Ed.II. Yogyakarta: EKONISIA kampus fakultas ekonomi UII, 2004. Supriyanto, Bambang. Ekonomi islam ; Ekonomi alternative ?. Jakarta: Fak. Syariah/Muamalah STAI -PTDII Jakarta, 2003. Tim Pengembangan Perbankan Syariah: Institut Bankir Indonesia. Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah. Jakarta: Djambatan, 2001. Tim Penyusun Pusat Bahasa. Kamus Besar Bahasa Indonesia. ed. III. Jakarta: Balai Pustaka, 2005. UIN Syarif Hidayatullah. “Prinsip-prinsip Ekonomi Islam.” Etikonomi II. No.3. (Desember 2004): h.343. Wawancara Pribadi dengan Noor Cholis. Jakarta. 17 April 2007. Wawancara Pribadi dengan Bu Dina. Jakarta. 17 April 2007. Zakiy al-Kaaf, Abdullah. Ekonomi Dalam Persepektif Islam. Bandung: Pustaka Setia, 2002.
130
