Skripsi Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E.Sy)
Oleh: RIRI ARISYIA
108046100139 KONSENTRASIPERBANKANSYARIAH PROGRAM STUD I MUAMALAT (EKONOMI ISLAM) FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM VIN SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
1434/2012
APLIKASI KEBIJAKAN MUHAMMADIYAH DALAM PENGGUNAAN LAYANANPERBANKANSYARIAH Skripsi Diajukan K
NIP.196303051991031002 KONSENTRASIPERBANKANSYARIAH PROGRAM STUDI MUAMALAT (EKONOMI ISLAM) FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
1433/2012
PENGESAHAN PANITIA UJIAN Skripsi yang be1judul "Aplikasi Kebijakan Muhammadiyah Dalam Penggunaan
Layanan Perbankan Syariah", telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tanggal 07 Desember 2012. Skripsi
ini telah diterima sebagai sa!ah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Program Strata 1 (S 1) pada Program Studi Muamalat (Ekonomi Islam) Jakarta, 07 Desember 2012
1
/'
uhammad Amin Suma, SH, MA, MM
Ketua NIP. 197107011998032002 Sekretaris
: Mu'min Rauf, M.A.
-
NIP. 197004161997031004 Pernbimbing : Noryarnin Aini, MA. NIP. 1963030351991031002 Penguji I
: Dwi Nur'aini lhsan, SE,MM.
Penguji II
: Mu'min Rauf, M.A. NIP. 197004161997031004
/
(................
..................)
~
(..........
........... )
LEMEAR PERNYATAAN
Dengan ini saya menyatakan bahwa: 1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar strata 1 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil jiplakan karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
Jakarta, 07 Desember 2012
.'~~~~-00; 'it:
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aplikasi kebijakan Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi Islam yang besar di Indonesia dalam penggunaan layanan bank syariah. Penulis mencari tahu apakah kebijakan dalam penggunaan layanan bank syariah yang dibuat oleh PP Muhammadiyah sudah dilaksanakan oleh Amal Usaha Muhammadiyah sebagai salah satu sumber daya ekonomi Muhammadiyah. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui faktor yang menjadi kendala dalam menerapkan kebijakan tersebut. Data yang didapatkan penulis melalui wawacara dengan pihak Amal Usaha Muhammadiyah sebagai pelaksana kebijakan juga dari Tim Asistensi Bendahara sebagai pembuat kebijakan. Penelitian dilakukan di berbagai Amal Usaha Muhammadiyah bidang pendidikan dan kesehatan. Di bidang pendidikan, penulis memilih Sekolah-sekolah yang berada di cabang yang aktif, yaitu cabang Tebet Timur, Kebayoran Lama, dan Kebayoran Baru. Selain sekolah, penulis juga memilih Perguruan Tinggi Muhammdiyah, yaitu Uniersitas Muhammadiyah Jakaiia, STIE Ahmad Dahlan dan Universitas Prof. Hamka. Pada bidang kesehatai1, penulis memilih Rumah Sakit Islam Pondok Kopi dan Rumah Sakit Jiwa Islain Klender. Hasil penelitian menunjukkan bahwa AUM sudah banyak menggunakan layanan bank syariah jauh sebelum adanya kebijakan tersebut, Hal ini terjadi karena para pengurus AUM menyadari bahwa perbankan syai·iah adalah lembaga keuangan yang sesuai dengai1 syariat Islam. Namun dalam menerapkan isi kebijakan dimana setiap AUM harus menandatangani dan menerapkan layanan cash management dalam rangka menyatukan dan mengoptimalkan kekuatan ekonomi Muhammadiyah belum banyak diterapkan. Kendala dalam menerapkan kebijakan ini dikarenakan beberapa faktor, yaitu ketidakjelasan detail dari isi kebijakan karena kurangnya sosialisasi secara mendalam kepada pelaksana kebijakan atau pengurus AUM. Selain itu AUM belum bisa menggunakan bank syariah secai·a total dikarenalcan struktur birokrasi AUM yang berkaitan dengai1 stakeholder lain ataupun pemerintah.
Kata kunci: Kebijakan, Muhammadiyah, Perbankan Syariah
KATA PENGANTAR
Pttji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Pengasih, Maha Pemurah, pemelihara dan pengatur semesta alam, Allah SWT. Berka! kehendak dan kuasa-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, dengan pengorbanan dan ketulusan hatinya dapat membuka jalan pengetahnan untuk ummatnya. Dalam proses penyusunan skripsi ini penulis banyak menemni hambatan yang harus dihadapi dengan ikhtiar dan tawakal. Penulis menyadari sepenulmya bahwa pembuatan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis secara khusus mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada: I. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Amin Summa, SH., MA,MM. 2. Ketua Prodi Muamalat (Ekonomi Islam), Ibu Dr. Euis Amalia, M.Ag. dan Sekretaris Prodi Muamalat Bapak Mu'min Rauf, M.A. 3. Dosen pembimbing Drs. Noryamin Aini, MA yang telah banyak membantu dalam pengerjaan skripsi ini. Terima kasih telah meluangkan banyak waktu, atas arahan dan bimbingan, tenaga dan pikiran serta kesabarannya dalam membimbing penulis. 4. Para penguji dalam ujian Munaqasyah, Ibu Dwi Nur'aini Ihsan, SE,MM dan Bapak Mu'min Rauf, M.A. Terima kasih atas bimbingan, kritik dan saran dalam perbaikan skripsi ini. 5. Seluruh dosen Fakultas Syariah dan Hukum khususnya jurusan perbankan syariah yang telah memberikan ilmunya serta membimbing penulis. 6. Para Narasumber yang meluangkan waktunya untulc memeberi informasi kepada penulis, yaitu Bapak Syafrudin Anhar, Bapak Agus Suradika, Bapak
ii
lrfan, Bapak Sukoto, Bapak Suyatno, Bapak Gandang, !bu Yeti, Bapak Pudjo, Bapak Suparno dan Bapak Waluyo. 7. Terima kasih yang paling utama kepada Mama untuk support, nasehat dan doanya, juga kepada almarhum Papa untuk nasehatnya
teman-teman seperjuangan PS-D 2008 atas kebersanrnannya selama ini. Terima kasih atas bantuan, semangat dan do'a nya. 11. Terima kasih juga kepada teman-teman KKN RSP, Marisa, Azmi, Opha,
Muharram, dan Rifa untuk doa dan bantaun-bantuannya. 12. Bu Oke yang selalu sabar dan membantu penulis terkait segala ha! dalam
administrasi dan lain-lain. 13. Terima kasih kepada selurnh teman-teman angkatan 2008 yang ikut
memberikan semangat dan bantuannya kepada penulis. 14. Terima
kasih kepada seluruh pihak yang membantu penulis dalam
penyelesaian skripsi.
Akhirnya, kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini semoga Allah SWT membalas semua kebaikan dengan yang lebih baik dan dimudahkan segala urusannya. Aamiin Yaa Robbal 'aalamiin.
Jakarta, 07 Desember 2012
Penulis iii
DAFTARISI ABSTRAK ............................................................................................................... i KATA PENGANTAR ............................................................................................ ii DAFTAR ISi ············································································································
IV
DAFTAR TABEL .................................................................................................... v DAFTAR GAMBAR ............................................................................................... vi BAB I
PENDAHULUAN A. Latar Belakang Mas al ah .................................................................. 1 B. ldentifikasi Masalah ......................................................................... 5
C. Pembatasan Masalah ........................................................................ 5 D. Perumusan Masalah ......................................................................... 6 E. Tujuan dan Manfaat Peuelitian ........................................................ 7 F. Metode Penelitian ............................................................................ 8 G. Review Studi Terdahulu .................................................................. 10 H. Sistematika Penulisan ...................................................................... 11 BAB II
TINJAUAN TEORITIS A. Kebijakan I. Definisi Kebijakan ..................................................................... 13
2. Implementasi Kebijakan ............................................................ 16 3. Evaluasi Kebijakan .................................................................... 23 B. Organisasi 1. Pengertian Organisasi ................................................................ 24
iv
2. Struktur Organisasi ..................................................................... 26 a. Prinsip Struktur Organisasi .................................................. 27 b. Hubungan dalam Struktur Organisasi .................................. 29 BAB III
GAMBARAN UMUM PERSYARIKATAN MUHAMMADIY AH A. Sejarah Singkat Muhammadiyah ..................................................... 32 B. Struktur Organisasi Muhammdiyah ................................................. 35 C. Amal UsahaMuhammadiyah .......................................................... 41
BAB IV
APLIKASI KEBIJAKAN MUHAMMADIYAH DALAM PENGGUNAAAN LAYANAN PERBANKAN ·SYARIAH A. Kebijakan Muhammadiyah dalam Penggunaan Lembaga Perbankan Syariah ........................................................................... 46 B. Aplikasi Kebijakan Penggunaan Perbankan Syariah di Amal Usaha Muhammadiyah .......................................................... 57 1. Aplikasi Kebijakan di AUM Pendidikan Dasar Menengah ........ 60 2. Aplikasi Kebijakan di AUM Perguruan Tinggi Swasta .............. 63 3.
Aplikasi Kebijakan di AUM Rumah Sakit Islam Muhammadiyah ......................................................................... 67
C. Kendala dalam Penerapan Kebijakan ............
.c••••••••••••••••••••••••••••••••
70
I. AUM Pendidikan Dasar Menengah ............................................ 72 2. AUM Perguruan Tinggi Swasta ................................................. 73
3. AUM Rurnah Sakit Isla111 Muhru11llladiyal1 .............................. 74
v
D. Analisis Aplikasi Kebijakan Muhammadiyah dalam Penggunaan Layanan Perbankan Syariah ........................................ 75 BABY
PENUTUP A. Kesimpulan ................................................................... 84 B. Saran ........................................................................... 86
DAFTARPUSTAKA LAMP IRAN
vi
DAFTAR TABEL
No.
Keterangan
Halaman
2.1
Kerangka Kerja (Framework) untuk studi tentang Organisasi-organisasi .................................................................................... 26
4.1
Data Amal Usaha Muhammadiyah .............................................................. 58
vii
DAFTAR GAMBAR
No.
Keterangan
Halaman
2.1
Dampak Langsung dan Tidak Langsung pada Implementasi ....................... 22
3.1
Struktur Organisasi Muhammadiyah ............................................................ 35
4.1
Optimalisasi Bagi Hasil Dana AUM dan PP Muhammadiyah .................... 53
4.2
Optimalisasi Iuran ........................................................................................ 57
viii
BABI PENDAHULUAN A. Latar Bclakang Masalah
Perbankan syariah di Indonesia memiliki potensi yang luar biasa untuk dikembangkan. Hal ini mengingat mayoritas rakyat Indonesia adalah muslim. Namun kenyataannya, market share perbankan syariah saat ini barn mencapai 4,23% dari total perbankan nasional. 1 Sebenarnya banyak faktor mengapa umat Islam belum berhubungan dengan bank. syariah. Menurut Agustianto, Sekjen Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI), salah satu faktornya adalah peran Organisasi Masyarakat Islam yang belum optimal dalam membantu dan mendukung gerakan bank syariah. 2 Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia mulai
memiliki
perhatian
kepada
perkembangan
perbankan
syariah.
Keberpihakan Muhammadiyah terhadap bank syariah dituangkan dalam sebuah kebijakan dimana seluruh organisasi di bawah naungan Muhammadiyah wajib menggunakan jasa layanan bank syariah, atau berpindah dari bank konvensional ke bank syariah. Kebijakan ini lahir alas pertimbangan bahwa Muhammadiyah sebagai orga111sas1 dakwah Is}am bertanggung j awab untuk berperan dalam
1
Charles MS, "BI Targctkan Market Share Perbankan Syariah 15-20%'', diakses pada 27 Juni 2012 dari http://ekonomi.inilah.com/read/detail/18673 8 l/bi-targetkan-market-share-perbankan-syariah-15-20 2 Agustianto, "10 Pilar Pengembangan Bank Syariah" h. I
2
pengembangan sistem ekonomi syariah. Sesuai fatwa Majelis Ta1jih dan Tajdid No 8 tahun 2006, tentang keharaman bunga bank, Muhammadiyah juga ingin organisasinya secara keseluruhan
terbebas
dari
unsur riba,
tidak
lagi
menggunakan bank konvensional. Di samping tujuan pembebasan dari unsur riba, Muhammadiyah dengan seluruh organisasi di bawah naungannya, memiliki potensi dana untuk dikelola secara lebih produktif, efektif, efisien, dan akuntabel. Organisasi di bawah naungan Muhammadiyah merupakan sumber daya ekonomi bagi Muhammdiyah, salah satunya adalah Amal Usaha Muhammadiyah (AUM). Muhammadiyah memiliki ribuan AUM, di antaranya lembaga pendidikan sejak taman kanakkanak hingga perguruan tinggi, sekian banyak rumah sakit, panti-panti asuhan dan sebagainya. Meskipun AUM merupakan sumber daya ekonomi Muhammadiyah, Muhammadiyah memiliki keterbatasan dalam informasi keuangan dari tiap-tiap AUM yang dikelola masing-masing pimpinan pusat, wilayah, daerah, cabang maupun ranting. Akibatnya dana yang di miliki Muhammadiyah tidak dapat dihitung secara akurat dan tidak dapat dikelola secara efektif. Terlebih lagi tidak adanya kekuatan Muhan1madiyah pada perbankan karena menggunakan puluhan bank, sehingga bargaining position organisasi rendah pada setiap bank yang digunakam1ya. Maka melalui kebijakan ini pula, Muhammadiyah memiliki tujuan dalam memperbaiki pengelolaan keuangan mereka. Muhammadiyah memilih
3
layanan cash management perbankan syariah, dimana dengan layanan tersebut, Muhammadiyah bisa mengetahui cash flow yang dimiliki organisasi di bawah naungan Muhammadiyah. Dalam surat keputusan Nomor: 37/KEP/I.O/C/2012 tentang Penetapan Bank Syariah Mitra Muhammadiyah dalam Sistem Pengelolaan Dana Terpadu Layanan Manajemen Kas, Muhammadiyah bekerja sania dengan tujuh bank syariah, yaitu Bank Syariah Bukopin, Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat Indonesia, Bank BRI Syariah, Bank BNI Syariah, Barile Danamon Syarial1, dan BTN Syariah. Dalam keputusan ini ditetapkan bahwa Amal Usaha Muhammadiyah harus menempatkan dananya di bank-bank syariah tersebut. Kerjasama ini tentunya sangat menguntungkan bank syariah, mengingat organisasi ini memiliki jumlah jamaah jutaan orang. Menurut Riawan Amin, Ketua Asosiasi Bank Syarial1 Indonesia, kerjasama ini menjadi simbol bersinerginya perbankan syariah dengan organisasi massa Islam dan jutaan umat Muslim yang tergabung di dalamnya. 3 Implikasi dari kebijalcan ini tentunya memiliki efek positif, bukan hanya untuk Muhammadiyah, namun juga bagi perbankan syariah. Pimpinan pusat Muhammadiyah sejak awal telah melakukan sosialisasi kepada seluruh organisasi di bawah naungan Muhammadiyal1 dan memberikan 3
Tim Dak\vatuna, "Tujuh Bank Syariah Jalin Kerja Sama dengan Muhammadiyah", artikel diakses pada
28 Juni 2012 dari http://www.dakwatuna.com/2011/12/17783/tujuh-bank-syariah-jalin-kerja-sama-dengan-
muhammadiyah/
4
waktu atau masa transisi hingga Desember 2012 untuk seluruh organisasi di bawah naungan Muhammadiyah agar berpindah dari bank konvensional ke bank syariah seutuhnya. Adanya masa transisi bukan suatu jaminan bahwa suatu kebijakan nantinya akan sepenuhnya dilaksanakan oleh pelaksana kebijakan. Menurut Andrew Dunsire dalam buku karya Solichin Abdul Wahab, dalam proses kebijaksanaan selalu akan terbuka kemungkinan terjadinya perbedaan antara apa yang diharapkan (direncanakan) oleh pembuat kebijaksanaan dengan apa yang senyatanya dicapai (sebagai hasil atau prestasi dari pelaksanaan kebijaksanaan)4 . Sehingga diperlukan evaluasi kebijakan terhadap setiap proses kebijakan itu sendiri. Begitupun juga dengan kebijakan ini, perpindahan seluruh AUM dari bank konvenisonal ke bank syariah harus terns dipantau, karena dari langkah penting inilah kebijakan tersebut akan tercapai tujuan yang diharapkan. Melalui latar belakang tersebut, penulis ingin mengetahui apakah lembagalembaga di bawah naungan Muhammadiyah sudah melaksanakan kebijakan pimpinan pusat Muhammdiyah untuk berpindah dari bank konvensional ke bank syariah, serta permasalahan yang timbul dalam pengaplikasian kebijakan tersebut. Dari latar belakang tersebut, penulis merumuskan judul penelitian sebagai berikut "Aplikasi
Kebijakan
Muhammadiyah
dalam
Penggunaan
Layanan
Perbankan Syariah".
4
Solich in Abdul Wahab, Analisis Kebi)aksanaan dari Fonnu/asi ke llnplenientasi Kebijaksanaan Negara, (Jakarta: Bumi Aksara,2008), cet ke 6, h. 61.
5
B. ldcntifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, dalam penelitian ini penulis melihat beberapa faktor yang terkait dalam pebahasan penelitian ini, yaitu: I. Rendahnya market share perbankan syariah karena beberapa faktor, salah satunya, kurangnya dukungan dari organisasi Islam. 2. Pengelolaan keuangan Muhammadiyah tidak terkelola dengan baik, sehingga tidak adanya informasi yang akurat tentang asset yang dimiliki Muhammadiyah. 3. Dalam sebuah kebijakan terdapat kemungkinan adanya gap antara pelaksanaan kebijakan dengan harapan dari sebuah kebijakan.
C. Pcmbatasan Masalah
Dalam Penelitian ini, penulis akan melihat penerapan kebijakan tersebut pada Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) sebagai salah satu sumber daya ekonomi bagi Muhan1madiyah. AUM bergerak di beberapa bidang, yaitu: pendidikan, kesehatan, sosial, dan dakwah. Pada bidang pendidikan, terdapat Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan sekolah dari tingkat taman kanak-kanak hingga
sekolah
menengah
atas
atau
kejuruan.
Di
bidang
kesehatan,
Muhanunadiyah mendirikan banyak rumah sakit, serta klinik. Di bidang sosial, Muhammadiyah memiliki panti asuhan dan di bidang dakwal1, Muhammadiyal1 mendirikan masjid dan mushola. Karena begitu banyaknya amal usaha yang dimiliki Muhammadiyah, penulis membatasi permasalahan dengan melakukan
6
penelitian terhadap AUM yang berada di wilayah DKI Jakatia serta AUM yang tergolong besar, yaitu : I. Perguruan Tinggi Swasta, yaitu Universitas Muhammadiyah Jakaiia,
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Ahmad Dahlan, dan Universitas Prof. Hamka. 2. Sekolah Dasar dan Menengah, sekolah dasar dan menengah yang dipilih penulis adalah sekolah yang berada di bawah cabang-cabang yang besar dan aktif dengan rata-rata akreditasi sekolah yang baik. Sekolah yang dipilih adalah, sekolah-sekolah yang berada di bawah cabang Tebet Timur, Kebayoran Barn, dan Kebayoran Laina. Total Sekolah di tiga cabang tersebut adalah 13 sekolah. 3. Rumah Sakit, yaitu Rumah Sakit Islam Pondok Kopi dan Rumah Sakit Jiwa Islam Klender
D. Perumusan Masalah
Untuk menjadikan penelitian ini lebih terarah maka diperlukan rumusan masalah untuk memperoleh jawaban terhadap masalah tersebut. Perumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut : 1. Apakah keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk menjadikan
bank syariah sebagai mitra dalam pengelolaan keuangan suda11 diterapkan oleh lembaga-lembaga "Amal Usaha Muhammadiyah"? 2. Apa faktor yang menjadi kendala dalatn penerapan kebijakan tersebut?
7
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dan manfaat penelitian adalah sebagai berikut : I. Tujuan Penelitian a. Untuk
mengetahui
apakah
kebijakan
Pimpinan
Pusat
Muhammadiyah dalam penggunaan layanan perbankan syariah sudah diterapkan oleh Amal Usaha Muhammadiyah b. Untuk mengetahui faktor yang menjadi kendala dalam penerapan kebijakan tersebut. 2. Manfaat penelitian a. Menambah wawasan, pengetahuan dan pemahaman bagi penulis khususnya dan masyarakat tentang kebijakan Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam penggunaan layanan perbank:an syariah. b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan evaluasi kebijakan bagi Muhammadiyah clan saran bagi organisasi Islam dalam memanfaatkan dan mendukung pertumbuhan perbankan syariah.
8
F. Metode penelitian
I. Jenis Penelitian Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif terkait dengan penerapan kebijakan Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam penggunaan layanan perbankan syariah yang harus diterapkan oleh Amal Usaha Muhammadiyah. 2. Sumber Data a. Data Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalni hasil wawancara dengan pihak pembuat
kebijakan
dan
pimpinan
atau
karyawan
Amal
Usaha
Muhammadiyah. Data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi yang terkait dengan kebijakan Pimpinan Pusat dalam penggunaan bank syariah maupun file yang diterbitkan oleh media lain yang terkait. Data yang diperlukan
dalam
penelitian
1m
Surat
Keputusan
Pimpinan
Pusat
Muhammadiyah yang terkait dengan penggunaan bank syariah, materi sosialisasi kebijakan, serta jumlah dan jenis "Amal Usaha Muhan1mdiyah" di wilayah DKI Jakarta sebagai informasi awal penulis dalam menentukan amal usaha yang akan dijadikan sasaran penelitian.
9
b. Teknik Pengumpulan Data Pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah dengan cara sebagai berikut : 1)
Studi Dokumentasi Pengumpulan
Keputusan
data
Pimpinan
melalui
studi
dokumentasi
meliputi
Pusat Muhammadiyah yang terkait
Surat dengan
penggunaan bank syariah, materi sosialisasi kebijakan, se1ia jumlah dan jenis "Amal Usaha Muhammdiyah" di wilayah DKI Jakarta sebagai infonnasi awal penulis dalam menentukan amal usaha yang akan dijadikan sasaran penelitian. 2) Wawancara Penulis melakukan dialog dengan narasumber yang berhubungan langsung dengan masalah yang dibahas. Pada penelitian ini diperlukan beberapa narasumber. Pertama, tim asistensi bendahara yang merumuskan kebijakan ini (Pimpinan Pusat Muhammadiyah). Kedua, Pimpinan Wilayah Muhammdiyah (PWM) DKI Jakarta, penulis mencari informasi jenis dan jumlah amal usaha yang ada di DKI Jakarta. Ketiga, Pimpinan atau perwakilan Amal Usaha Muhammadiyah sebagai pelaksana kebijakan tersebut.
10
3. Teknik penulisan Teknik penulisan ini berpedoman kepada buku: "Pedoman Penulisan Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2007" G. Review Studi Terdahulu
No
Na ma Purwanti Naratasati (Fakultas Syariah dan UIN Hukum Syarif Hidayatullah Jakarta) tah un 2008.
Judul Penelitian Kebijakan dan Strategi Ormasormas Islam Kota Sukabumi dalam Pengembangan Ekonomi Syariah
Fokus Penelitian Skripsi ini membahas mengenai peran ormas Islam melalui kebijakan dan strateginya dalam pengembangan ekonomi syariah. Ormas Islam yang dipilih dalam penelitian ini ada!ah NU, Muhammadiyah, Mathla'ul Anwar, Persis dan PU!. Hasil penelitian tersebut memperlihatkan bahwa keseluruhan omms sudah terfokus kepada program pengembangan ekonomi syariah. Kebijakannya antara lain membentuk koperasi syariah, mengikuti pelatihan ekonomi syariah, sosia!isasi ekonomi syariah, membentuk usaha syariah, pengembangan ZIS serta pengembangan wakaf.
2
Kuny Mahfudhoh (Fakultas Syariah dan UIN Hukum Syarif Hidayatullah Jakarta) tahun 2010
Kebijakan KUR dan Implementasinya oleh Bank Pelaksana
Dalam Penelitian nu dibahas mengenai beberapa peraturan Menkeu tentang KUR dimana setiap bank pelaksana wajib menaati peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah tanpa melanggar aspek kehati-hatian. Bank pelaksana yang dipilih adalah Bank Mandiri dan Bank Mandiri Syariah. Hasil penelitian ini terlihat kedua bank pelaksana hanya mematuhi beberapa peraturan atau konsep yang dibuat oleh pemerintah dan ada pula konsep yang tidak dipatuhi oleh bank pelaksana yaitu penjaminan dan SID (Sistem Infommsi Debitur).
3
Guruh Safaat (Do sen Jurusan Ilmu Administrasi Negara Sekolah Tinggi Ilmu Admini strasi Banten) tahun 2008
Evaluasi Implementasi Kebijakan Pendidikan Gratis Untuk Sekolah Dasar dan Madras ah Ibtidaiyah di Kabupaten Pandeglang
Fokus penelitian dalam jurnal ini adalah strategi aktor dan kepatuhan serta daya tanggap peaksana kebijakan terkait bebas biaya sekolah. Hasil penelitian m1 menunjukkan pelaksanaan pendidikan gratis temyata masih belum dilaksanakan oleh sekolah di kabupaten Pandeglang. Hal ini disebabkan terbatasnya anggaran yang dimiliki pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang.
I
11
Dengan melihat review stndi terdahulu di atas, penulis berkesimpulan bahwa penelitian yang akan dibahas berbeda dengan penelitian yang telah ada. Persamaan dengan penelitian sebe!umnya adalah me!akukan penelitian tentang kebijakan sebuah institusi yang harus dilaksanakan oleh pelaksana kebijakan. sedangkan perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah penulis memfokuskan penelitian ini pada Amal Usaha Muhammadiyah sebagai pelaksana kebijakan Muhammadiyah dalam penggunaan layanan bank syariah, juga dilihat kendala apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam penerapan kebijakan tersebut.
H. Sistematika Penulisan
Adapun sistematika penulisan dalam slaipsi ini, penulis membagi menjadi lima bab, yaitu: BABI
PENDAHULUAN Pendahuluan, meliputi Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Pembatasan Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Review Studi Terdahulu, dan Sistematika Penulisan.
BAB II
LANDASAN TEORI Bab
1111
membahas
mengenai
Pengertian
Kebijakan,
Implementasi Kebijakan, Evaluasi Kebijakan, Pengertian
12
Organisasi, Struktur Organisasi, dan Hubungan Komunikasi Organisasi. BAB III
GAMBARAN UMUM Pada bab III ini akan dibahas mengenai sejarah singkat Muhammadiyah, Struktur Organisasi, dan Amal Usaha Muhammadiyah.
BAB.IV
APLIKASI
KEBI.TAKAN
MUHAMMADIYAH DALAM
PENGGUNAAN LA YANAN PERBANKAN SYARIAH Dalam bab ini dibahas mengenai kebijakan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Syariah,
dalam
penggunaan
layanan
Perbankan
dijabarkan data yang didapat mengenai penerapan
kebijakan pada Amal Usaha Muhammadiyah, serta dianalisis menggunakan
variabel
yang
mempengaruhi
penerapan
kebijakan tersebut. BABY
PENUTUP Bab ini berisi tentang penutup yang meliputi Kesimpulan dan Saran.
BAB II LANDASAN TEORI A. Kebijakan 1. Definisi Kebijakan
Secara um um istilah "kebijakan" atau policy digunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. 1 Adapun menurut James Anderson yang dikutip oleh Budi Winamo menyatakan kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor untuk mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan. 2 Sehingga kebijakan dapat diartikan sebagai suatu alat yang digunakan oleh sekelompok orang atau Iembaga untuk mencapai maksud tertentu. Kebijakan dalam kamus bahasa Indonesia berarti rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak. 3 Berkenaan dengan istilah
1
Budi Winarno, Kebijakan Publik: Teori dan Proses (Yogyakarta: Media Pressindo, 2007), h.16
2
Jbid, h.18
3
Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kanius Besar Bahasa Indonesia, edisi III, Cet.I, (Jakarta: Balai Puslaka, 2001) h. 149
14
kebijakan,
istilah
ini ternyata memiliki
keragaman arti dan dapat
mengemukakan beberapa ha!: 4 a. Terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ahli tentang pengertian kebijakan. Jelasnya, konsep kebijakan itu sulit untuk dirumuskan dan diberikan makna yang tunggal, atau sulit sebagai sebuah gejala yang khas dan kongkrit, terutama bila kebijakan tersebut dilihat sebagai proses yang terns berkembang dan berkelanjutan. b. Terdapat perbedaan "penekanan" tentang kebijakan di antara para ahli. Sebagian dari mereka melihat kebijakan sebagai sebuah perbuatan dan sebagian yang lain melihat kebijakan sebagai suatu sikap yang direncanakan, (suatu rencana) atau bahkan suatu rencana dan juga suatu tindakan. c. Para ahli juga berbeda pendapat berkaitan dengan tujuan dan sarana, ada yang berpendapat, bahwa kebijakan meliputi tujuan dan sarana bahkan ada yang tidak lagi menyebut.baik tujuan maupun sarana. Pada dasarnya sangat sulit untuk menjabarkan pengertian kebijakan dengan earn yang tepat. Namun tidak adanya kebijakan dalam suatu organisasi akan menimbulkan hal-hal sebagai berikut: 5 a. Tidak jelasnya tujuan yang digariskan oleh pimpinan
4
Bambang Sanggono, Hukum dan Kebijakan Publik. (Jakarta: Sinar Grafika, 1994) h. 14-15
5
Faisal Affif, Paemeleire, Seluk Beluk Organisasi Perusahaan Modern, (Bandung: Pt Eresco, 1994)h. S
15
b. Tidak jelasnya alat dan cara yang akan ditempuh oleh pimpinan untuk meraih tujuan yang telah digariskan c. Tidak tegasnya pimpinan dalam pengambilan keputusan walaupun tujuan serta alat dan cara yang akan ditempuh telah digariskan. Dari beberapa ciri di atas, dapat ditarik kesimpulan secara umum bahwa kebijakan dapat dirumuskan sebagai formulasi terhadap peraturan serta earn untukmencapai tujuan. Hakikat kebijakan sebagai jenis tindakan yang mengarah pada tujuan tertentu di alas akan dapat kita pahami lebih baik lagi apabila kebijakan itu kita perinci lebih lanjut ke dalam beberapa kategori, yakni policy demands (tuntutan kebijakan ), policy decision (keputusan kebijakan), policy statement (penyataan kebijakan), policy outputs ( keluaran kebijakan), dan policy outcomes (hasil akhir kebijakan). 6 Masing-masing kategori mi akan dibahas secara ringkas dalam penjelasan sebagai berikut: 7 a. Tuntutan kebijakan ialah tuntutan atau desakan yang ditujukan oleh pejabat-pejabat pemerintah yang dilakukan oleh aktor-aktor -lain, baik swasta ataupun kalangan pemerintah sendiri.
6
7
/bidh.7 Ibid,
16
b. Keputusan kebijakan ialah keputusan-keputusan yang telah dibuat oleh para pejabat pemerintah yang dimaksud untuk memberikan kesahihan, kewenangan, atau memberikan arah terhadap pelaksanaan kebijakan Negara. c. Pernyataan kebijakan ialah pernyataan resmi atau artikulasi (penjelasan) mengenai kebijakan publik untuk negara tersebut. d. Keluaran kebijakan adalah merupakan wujud kebijakan yang paling dapat dilihat dan dirasakan karena menyangkut hal-hal yang senyatanya dilakukan guna merealisasikan apa yang telah digariskan dalam keputusan-keputusan pernyataan kebijakan. e. Hasil akhir kebijakan adalah akibat-akibat atau dampak yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat, baik yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan sebagai konsekuensi dari adanya tindakan atau tidak adanya tindakan dalam bidang-bidang atau masalah-masalah tertentu yang ada dalam masyarakat.
2. Implementasi Kebijakan
Menurut Van Mener dan Van Horn yang dikutip oleh Budi Winarno, implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelonipok-kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam
17
keputusan-keputusan kebijakan sebelunmya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakantindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan. 8 Sehingga dapat dikatakan implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik karena tanpa implementasi kebijakan, malca tujuan-tujnan yang telah ditetapkan tidak akan terwujud. Menurut George C. Edwards yang dikutip oleh Budi Winarno, studi implementasi kebijakan adalah krusial bagi public administration dan public policy. Implementasi kebijakan adalah salah satu tahap kebijakan publik,
antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Jika suatu kebijalcan tidalc tepat atau tidalc dapat mengurangi masalah yang merupalcan sasaran dari kebijakan, malca kebijakan itu mungkin akan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu diimplementasikan dengan sangat baik. Sementara itu, suatu kebijakan yang telah direncanakan dengan sangat baik, mungkin juga akan mengalami kegagalan, jika kebijakan tersebut kurang diimplementasikan dengan baik oleh para pelaksana kebijakan.
8
9
9
Bu di \Vinarno, Kebijakan Publik: Teori dan Proses (Yogyakarta: Media Pressindo, 2007), h.146 Ibid. 174
Dalam
ilmu
kebijakan
atau
analisis
kebijakan
telah
banyak
dikembangkan model-model atau teori-teori yang membahas mengenai implementasi kebijakan. Namun pada bab ini penulis hanya membahas secara singkat model atau teori implementasi kebijakan yang sesuai derigan tulisan yang akan penulis bahas. Berkaitan dengan kompleksitas implementasi kebijakan, para ahli yang mendalami
implementasi
kebijakan,
keberhasilan
implementasi
akan
ditentukan oleh banyak variabel, dan variabel-variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain. Budi Winamo berupaya menjelaskan kebijakan yang
merujuk
pada
model
implementasi
milik
Edwards.
Edwards
mengklasifikasikan empat variabel krusial yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu: a. Komunikasi
Secara umum Edwards membahas tiga ha! penting dalam proses komunikasi, yakni trasmisi, konsistensi dan kejelasan.
10
1) Transmisi. Sebelum pejabat dapat mengimplementasikan suatu keputusan, ia harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan. Hal ini tidak
to Ibid,
h.175
19
selalu merupakan proses yang langsung sebagaimana nampaknya. 11 Ada beberapa hambatan yang timbul dalam mentransmisikan perintahperintah menurut Edward. Pertama, pertentangan pendapat antara para pelaksana dengan perintah yang dikeluarkan
oleh pengambil
kebijakan. Kedua, informasi melewati berlapis-lapis birokrasi. Ketiga, pada
akhimya
penangkapan
komunikasi-komunikasi
mungkin
dihambat oleh persepsi yang selektif dan ketidakmauan para pelaksana untuk mengetahui persyaratan-persyaratan suatu kebijakan. kadangkadang para pelaksanan mengabaikan apa yang sudah jelas dan mencoba
menduga-duga
makna
komunikasi-komunikasi
yang
se benarn ya. 2) Kejelasan. Faktor yang kedua yang dikemukakan Edwards adalah kejelasan. Jika kebijakan-kebijakan diimplementasikan sebagaimana yang diinginkan, maka petunjuk-petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana kebijakan, tetapi komunikasi kebijakan tersebut harus jelas. Instruksi-instruksi yang diteruskan kepada pelaksana-pelaksana seringkali kabur dan tidak menetapkan kapan dan bagaimana suatu program dilaksanakan. Ketidakjelasan pesan kornunikasi yang disampaikan berkenaan dengan implemntasi
11
Ibid. h. 176
20
kebijakan akan mendorong terjadinya interpretasi yang salah bahkan mnngkin bertentangan dengan makna pesan awal. 12 3) Konsistensi. Faktor ketiga yang berpengaruh terhadap komunikasi kebijakan adalah konsitensi. berlangsung efektif,
Jika implementasi kebijakan ingin
maka perintah-perintah pelaksanaan harus
konsisten dan jelas. Walaupun perinta11-perintah yang disampaikan kepada para pelaksana kebijakan mempnnyai unsur kejelasan. Tetapi bila perintah tersebut bertentangan malca perintah tersebut tidak akan memudahkan para pelaksana kebijakan meajalankan tugasnya dengan baik. Di sisi lain, perintah-perintah implementasi kebijakan yang tidak konsisten akan mendorong para pelaksanan mengambil tindakan yang sangat
longgar
kebijakan. 13
dalam
Tindakl!!1
menafsirkan dan yang
sangat
mengimplementasikan longgar
menyebabkan
ketidakefektifan dalam implementasi kebijakan sehingga tujuan tidak dapat tercapai.
b. Sumber-snmber Perintah-perintah implementasi kebijakan mungkin diteruskan secara cermat, jelas dan konsisten, tetapi jika para pelaksana kebijalcan kekurangan 12 13
Ibid, h. 177 Ibid.
sumber-sumber
yang
diperlukan
untuk melaksanakan
21
kebijakan-kebijakan, maka implementasi ini pun cenderung tidak efektif. 14 Sumber-sumber yang penting meliputi: staf yang memadai beserta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk menerjemahkan usul-usul di atas guna melaksanakan pelayanan-pelayanan publik. c. Kccenderungan-kecenderungan
Kecenderungan dari para pelaksana merupakan faktor ketiga yang mempunyai
konsekuensi-konsekuensi
penting
bagi
implementasi
kebij akan yang efektif. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakai1 te1ientu, dan ha! ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yai1g diinginkan oleh para pembuat keputusan awal.
15
d. Struktur Birokrasi Pada dasarnya, para pelaksana kebijakai1 mungkin mengetahui apa yang dilakukan dan mempunyai cukup keinginan serta sumber-sumber untuk melakukannya. Tetapi dalam pelaksanaannya mungkin mereka masih dihambat oleh struktur-struktur organisasi dimai1a mereka menjalankan kegiatan tersebut. Hambatan biasanya berasal dari tekanan-tekanan di luar unit-unit 14 15
Ibid. 181 Ibid, h.194
birokrasi
seperti komite
legislative,
kelompok-kelompok
22
kepentingan, pejabat-pejabat ekesekutif, konstitusi Negara dan sifat kebijakan yang memengaruhi organisasi birokrasi-birokrasi. 16 Empat variabel tersebut akan mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Variabel-variabel tersebut secara tidak langsung mempengaruhi implementasi kebijakan melalui dampak pada masing-masing faktor. Dengan kata lain, komunikasi mempengaruhi sumber, kecenderungan dan struktur birokrasi, yang pada gilirannya mempengaruhi implementasi. Dampak tersebut terlihat seperti gambar berikut:
17
Gambar 2.1 Dampak Langsung dan Tidak Langsung pada Implementasi komunikasi
Sumber-sumber
Kecenderungankecenderungan
Struktur Birokrasi
16
17
Ibid, h.203 Ibid, h.208
lmplementasi
23
3. Evaluasi Kebijakan
Evaluasi menurut William N. Dunn dapat disamakan dengan penaksiran (apprasial), pemberian angka (rating), dan penilaian (assessment), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilai. 18 Adapun Lester dan Stewart dalam kutipan bukn Budi Winarno membagi evaluasi kebijakan lee dalam dua tugas yang berbeda. Tugas pertaaia adalah untuk menentukan konsekuensi-konsekuensi apa yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dengan cara menggambarkan dampaknya. Sedangkan tugas kedua adalah untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan berdasarkan standar atau kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. 19 Dalam melakukan evaluasi yang baik dengan margin kesalahan yang minimal beberapa ahli mengembangkan langkah-langkah dalan evaluasi kebijakan. Edward A. Suchman dalam Budi Winarno mengemukakan enam langkah dalan1 evaluasi kebijaJcan, yaitu:
20
a. Mengidentifikasikan tujuan program yang akan dievaluasi b. Analisis terhadap masalah c. Deskripsi dan standarisasi kegiatan
18
\Villia1n N. Dunn, Pengantar Ana/isis Kebijakan Publik. Pcncrjemah Sainodra Wibav1a, dkk (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press,2003), h.608
19 20
Ibid. h.226. Ibid, h.230
24
d. Pengukuran terhadap tingkatan perubahan yang terjadi e. Menentukan apakah perubahan yang diarnati merupakan akibat dari kegiatan tersebut atau karena penyebab yang lain. f.
Beberapa indikator untuk menentukan keberadaan suatu dampak.
Evaluasi memiliki sejumlah fungsi utarna dalam analisis kebijakan. Pertama, evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kine1ja kebijakan. Kedua, evaluasi memberikan sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Ketiga, evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi. 21 Hal ini bermii bahwa evaluasi dapat dijadikan altematif kebijakan barn atau revisi dengan menunjukkan bahwa basil evaluasi lebih baik dm·i sebelumnya.
B. Organisasi I. Definisi Organisasi
Sifat abstrak menyebabkan organisasi bisa didefinisikan dengan berbagai macmn cara melalui berbagai literatur. Walaupun begitu, terdapat kesarnaan pengertian dari keseluruhan definisi tersebut yaitu pada dasamya
21
\Villiam N. Dunn, Pengantar A11alisis Kebijakan Publik. Penerje1nah Sainodra Wiba\va, dkk (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press,2003), h.609-61 l.
25
menyatakan organisasi sebagai suatu kesatuan sosial dari sekelompok rnanusia, yang saling berinteraksi menurut suatu pola tertentu sehingga setiap anggota organisasi memiliki fungsi dan tugasnya masing-rnasing yang sebagai suatu kesatuan mempunyai tujuan tertentu dan mempunyai batas-batas yang jelas, sehingga bisa dipisahkan secara tegas dari Iingkungannya.
22
Organisasi adalah kesatuan (entity) sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terns rnenerus untuk rnencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan.
23
Apabila ingin mempelajari organisasi-organisasi khususnya teori organisasi, maka perlu dipelajari struktumya, prosesnya, dan perilaku organisasi-organisasi. Tabel berikut diterangkan oleh Geoffrey Hutton yang dikutip oleh J. Winarda dalam karyanya manajemen perilaku organisasi, memberikan penjelasan awal tentang aspek-aspek struktur, proses-proses dan perilaku manusia sehubungan dengan organisasi-organisasi.
22
1-Iari Lubis & Martani Huseini, Teori Organisasi (Suatu Pendekatan Makro), (Jakarta: Pusat antar Universitas ilmu-ilmu sosial Universitas Indonesia), h.1 23 Stephen P. Robbins, Teori Organisasi: Struktur, Desain & Aplikasi (Jakarta: Penerbit Arcan), h.4
26
Tabel 2.2 Kerangka Ke1ja (Framework) untuk studi tentang Organisasiorganisasi .24
Apa Organisasi Itu
Apa Yang Mereka Miliki
Wadah terorganisir
Struktur
yang
Ia terdiri dari manusia yang melaksanakan kegiatan tertentu
Proses-proses
Mereka terdiri dari
Perilaku manusia
Apa Yang Mereka Lakukan Tumbuh Berkembang Berubah Mengalami kemunduran Mengombinasi Membagi Berkomunikasi Mengan1bil keputusankeputusan Memotivasi Memimpin Mengembangkan kelompok-kelompok Mengembangkan iklim keorganisasian
2. Struktur Organisasi Struktur
organisasi
adalah
keseluruhan
dari
tugas-tugas
yang
dikelompokkan ke dalam tugas-tugas yang dikelompokkan ke dalam fungsifungsi yang ada sehingga merupakan suatu kesatuan harmonis, yakni
24
J. \Vinarda, Manajenien Perilaku Organisasi (Edisi revisi), (Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2004).h. 53-54
27
diarahkan dan dikembangkan secara terns menerus pada suatu tujuan tertentu menuju kondisi optimal.
25
Salah satu unsur penting dari struktur adalah pembagian kerja, maksudnya suatu spesialisasi ke1ja dimana kegiatan-kegiatan yang serupa pada umumnya dikelompoldcan ke dalam kesatuan-kesatuan fungsional atau kesatuan-kesatuan kegiatan.
26
a. Prinsip- Prinsip Struktur Organisasi
Prinsip-prinsip struktur orgamsas1 menurut J Winardi adalah sebagai berikut: 27 I) Pembagian kerja dan spesialisasi Spesialiasi dapat kita dipandang dari dua macam sudut, yakni : Pe1iama, dengan jalan rnembagi sesuatu pekerjaan dalam bagian yang kecil (analogi: perhatian seorang dokter atas mata, telinga, hidung, dan tenggorokan). Kedua, dengan mernusatkan usaha-usaha individual pada aktivitas-aktivitas yang memanfaatkan bakatnya semaksimum mungkin.
25
Faisal Affit: Paen1eleire, Seluk Beluk Organisasi Perusahaan Modern, (Bandung: Pt Eresco, 1994),
h. 17 26
Jbid,h.54
27
J. Winarda, A1anajemen Perilaku Organisasi (Edisi revisi), (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
2004),h. 119-120
...... --·-- ..... . ----·-····-- .... -
I
28 '
FERPUSTP1i(.~N UT/\MA
j
UIN SYAHID J1\l
I
L~.~--------···
2) Garis-garis otoritas yang jelas Aktivitas-aktivitas perusahaan harns dibagi dalam segmen-segmen yang digariskan dengan jelas, sehingga masing-masing segmen ditempatkan dalam hubungan yang berimbang satu sama lain. 3) Penetapan tanggungjawab secarajelas Setiap orang harns mengerti dengan baik tugas-tugas untuk apa ra berianggungjawab 4) Otoritas yang sesuai dengan tanggungjawab Penetapan tanggung jawab diikuti dengan otoritas yang cukup untuk melaksanakannya. Otoritas untuk membuat keputusan-keputusan harns diberikan hingga di mana problem timbul dan di mana keputusankeputusan akan diterapkan. Seseorang tak dapat diminta pertanggung jawab tentang kelakuan pihak lain, kecuali apabila orang tersebut dapat mengendalikan tindakan-tindakan mereka. 5) Kesatuan penugasan (Unity ofAssignment) Fungsi-fungsi yang serupa sebaiknya berhubungan erat di dalam struktur yang ada. Fungsi-fungsi yang berhubungan dengan masingmasing posisi barns konsisten dan harus adanya syarat-syarat yang cukup sama dengan skill. 6) Rentang pengawasan (Span a/Control) Seorang manajer diharapkan dapat mensupervisi sejumlah bawahan, (dalan1 jumlah yang la.yak). Apa yang dimaksud dengan layak
tergantung dari sejumlah faktor dan batas-batas atbitrer tidak mempunyai arti. 7) Komunikasi Semua unit dan individu-individu di dalam organisasi, yang bersangkutan, yang bertanggung jawab mereka mengharuskan adanya kontak dengan pihal lain harus dapat melaksanakannya tanpa pembatasan-pembatasan dari struktur formal 8) Komite-komite Suatu sistem komite yang dibentuk dengan baik, dapat merupakan alat administrasi yang berharga.
b. Hubungan dalam Struktur Organisasi
Skema organisasi memberikan gambaran mengenai tugas-tugas, tanggung jawab, serta hubungan pelaporan resmi dalam suatu organisasi. Aspek penting lainnya yang digambarkan oleh suatu skema organisasi adalah yang ada antara para karyawan, bagian-bagian, serta antara berbagai tingkatan hirarki yang ada dalam organiasai. "Hubungan" didefinisikan sebagai tingkatan koordinasi yang terjadi antara elemenelemen oraganisasi. Para anggota organisasi, dari berbagai bagian dan tingkatan yang berbeda, mungkin saja berada pada lokasi yangs secara fisik te1pisah satu sama yang lain, sehingga sulit untuk berhubungan.
30
Akan tetapi diperlukan adanya mekanisme yang dapat mengkoordinasikan serta menyatukan kegiatan para individual tersebut. Dalam organ1sas1 Hubungan
vertikal
terdapat hubungan
vertikal
diperlukan
mengkoordinasikan
untuk
dan horizontal. dan
mengintegrasikan kegiatan dari berbagai tingkatan hirarki dalam suatu organisasi. Kegiatan setiap anggota organisasi, pada tingkatan manapun juga ia berada, hams sesuai dengan kegiatan dari semua tingkatan hirarki lainnya,
agar
keseluruhan
tingkatan
tersebut
dapat
dipersatukan
kegiatannya dengan baik. 28 Hubungan horizontal diperlukan untuk mengkoordinasikan kegiatan individu ataupun bagian organisasi yang berbeda pada tingkatan hirarki yang sama, tanpa koordinasi horizontal, keputusan-keputusan se1ia berbagai kegiatan pada bagian-bagian organisasi menjadi tumpang tindih satu sama lain. Kegiatan yang sama dapat dilakukan satu kali saja untuk keseluruhan organisasi, sehingga kurang efisien. 29 Adapun Faisal Affif dalam buknnya menerangkan bahwa terdapat empat macan1 hubungan dalam struktur organisasi, yakni:
28
I-Iari Lubis & Martani 1-Iuseini, Teori Organisasi (Suatu Pendekatan Makro), (Jakarta: Pusat antar Universitas ilmu-ilmu sosial Universitas Indonesia), h.122 29
Ibid, h.122-123
31
1) Hubungan gans, hubungan atasan bawahan, dimana pimpinan memiliki wewenang memberikan perintah pelaksanaan dan para pelaksana harus mengerjakan yang diperintahkannya. 2) Hubungan staf, hubungan informasi dan nasihat yang disampaikan oleh staf ahli. 3) I-Iubungan fungsional, hubungan instruksi atas pekerjaan-pekerjaan tertentu yang berkenaan dengan satu atau sekelompok orang dan bagian tertentu. 4) Hubungan horizontal, hubungan informasi ke samping antara individuindividu pada tingkat hierarki yang sanrn.
30
°Faisal Affif, Paemeleire, Seluk Beluk Organisasi Perusahaan Modern, (Bandung: Pt Eresco, I 994)h.
3
39
BAB III GAMBARAN UMUM PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH A. Sejarah Singkat Muhammadiyah
Kata "Muhammadiyah" secara bahasa beratii "pengikut Nabi Muhammad". Penggunaan kata "Muhammadiyah" dimaksudkan untuk menglrnbungkan dengan ajaran danjejak perjuangan Nabi Muhammad SAW. Muhammadiyah didirikan di Kampung Kauman Yogyakarta, pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 H atau bertepatan dengan 18 Nopember 1912 oleh seorang yaµg bernama Muhammad Darwis, kemudian dikenal dengan KH Ahmad Dahlan. Kyai Dahlan dengan Muhammadiyah yang didirikannya, telah menampilkan Islam sebagai "sistem kehidupan manusia dalam segala seginya". Artinya, secara Muhammadiyah bukan hanya memandang ajaran Islam sebagai aqidah dan ibadah semata, tetapi merupakan suatu keseluruhan yang menyangut akhlak dan mu'amalat dunyawiyah. Selain itu, aspek aqidah dan ibadah pun hams teraktualisasi dalam akhlak dan mu'amalah, sehingga Islam benar-benar mewujud dalam kenyataan hidup para pemeluknya. Karena itu, Muhammadiyah memulai gerakannya dengan meluruskan dan memperluas paham Islam untuk diamalkan dalam sistem kehidupan yang nyata. 1
1
http://www.m uham madiya h. or. id/content-178-det-seja rah-singkat.html
32
33
Kelahiran Muhammadiyah dengan gagasan-gagasan cerdas dan pembaruan dari pendirinya, Kyai Haji Ahmad Dahlan didorong oleh dan atas pergumnlannya dalam menghadapi kenyataan hidup umat Islam dan masyarakat Indonesia kala itu, yang juga menjadi tantangan untuk dihadapi dan dipecahkan. Menurut Solichin Salam sebagaimana dikutip oleh Weinata Sairin, terdapat faktor intern dan ekstern yang mendorong Iahirnya Muhammadiyah, yaitu: 2 Hal-ha! yang dimaksud dengan faktor intern adalah: I. Kehidupan beragama tidak sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadits, karena
merajaleleanya perbuatan syirik, bid'ah dan khurafat yang menyebabkan Islam menjadi beku 2. Keadaan bangsa Indonesia serta umat islam yang hidup dalam kemiskinan, kebodohan, kekolotan dan kemunduran. 3. Tidak terwujudnya semangat ukhuwah Islamiyah dan tidak adanya organisasi Islam yang kuat. 4. Lembaga pendidikan Islam tak dapat memenuhi fungsinya dengan baik, dan sistem pesantren yang sudah sangat kuno. Faktor-faktor ekstern, mencaknpi:
1. Adanya kolonialisme Belanda di Indonesia 2. Kegiatan serta kemajuan yang dicapai oleh golongan Kristen dan Katolik di Indonesia.
2
Weinata Sairin, Gerakan Pembaruan Muhammadiyah,(Jakarta: Pustaka Sinar Harapan,
2008)h. 27-28
35
B. Struktur Organisasi Muhammadiyah
Persyarikatan Muhammadiyah memiliki struktur layaknya seperti sebuah negara, seperti yang tergambar dalam gambar berikut: Gambar3.l Struktur Organisasi Muhammadiyah 4
' .. Peri3SCh3t
...,
J.
fv1usyc3ri" i
-
G>m"o>o•>od,o
---
G,ur~Pt-r>µw~,.d~n
·-···· ·--
4
MWM"Jll •~"~"'"" ~.
C..:in~PiMflin•n
..,
B;nibln,i.t<'!
Trknh.t>n f.d111l'lio;r1~1,f
http://www.muhammadiyah.or.id/id/content-54-det-struktur-organisasi.html
36
Susunan persyarikatan Muhammadiyah terdiri atas beberapa tingkat, yaitu: 5
1. Pimpinan Pusat Mnhammadiyah
Pimpinan
Pusat
Muhammadiyah
adalah
jenjang
stmktur
Muhammadiyah tertinggi. Dalam level yang paling tinggi dari selumh level Pimpinan Muhammadiyah, Pimpinan Pusat Muhamrnadiyah mempunyai fungsi koordinatif dari selumh Pimpinan Muhammadiyah yang ada di Indonesia, sekaligus juga mengkoordinasikan gerakan dakwah Islamiyah di seluruh wilayah Indonesia melalui berbagai bentuk aktivitas dakwah, seperii aktivitas keagamaan, pendidikan, kesejahteraan sosial, kesehatan, dan sebagainya.
2. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah
Pimpinan
Wilayah
Muhammadiyah
adalah
Jen.1ang
struktural
Muhann11adiyah setingkat propinsi. Dalam level yang lebih tinggi dari Pimpinan Daerah Muhamrnadiyah, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah mempunyai fungsi koordinatif bagi seluruh Pimpinan Muhammadiyah yang ada di wilayah propinsi tersebut, sekaligus juga mengkoordinasikan gerakan dakwah Islan1iyah di seluruh wilayah propinsi tersebut melalui berbagai bentuk, seperti aktivitas keagamaan, pendidikan, kesejahteraan sosial, kesehatan, dan sebagainya. 5
http://www.m uh am madiya h.or.id/id/conten t-45-det-ja ri ngan-muha mmadiya h. htm I
37
3. Pimpinan Daerah Muhammadiyah Pimpinan
Daerah
Muhammadiyah
adalah
jenjang
struktural
Muhammadiyah setingkat kabupaten (district). Dalam level yang lebih tinggi dari Pimpinan Cabang Muhammadiyah, Pimpinan Daerah Muhammadiyah mempunyai fungsi koordinatif bagi selmuh Pimpinan Muhammadiyah yang ada di wilayah kabupaten tersebut, sekaligus juga mengkoordinasikan gerakan dakwah Islamiyah di seluruh wilayah Kabupaten tersebut melalui berbagai bentuk, seperti aktivitas keagamaan, pendidikan, kesejahteraan, sosial, kesehatan, dan sebagainya.
4. Pimpinan Cabang Muhammadiyah Pimpinan
Cabang
Muhammadiyah
adalah
jenjang
struktural
Muhammadiyah setingkat kecamatan (sub-district). Dalam level yang lebih tinggi
dari
Pimpinan
Ranting
Muhammadiyah,
Pimpinan
Cabang
Muhammadiyah mempunyai fungsi koordinatif bagi seluruh Pimpinan Muhammadiyah yang ada di wilayah kecainatan tersebut, sekaligus juga mengkoordinasikan gerakan dakwah Islamiyah di seluruh wilayah kecamatan tersebut melalui berbagai bentuk, seperti aktivitas keagamaan, pendidikan, kesej ahteraan sosial, kesehatan, dan sebagainya.
38
5. Pimpinan Ranting Muhammadiyah
Pimpinan
Ranting
Muhammadiyah
adalah
JenJang
struktnral
Muhammadiyah setingkat desa, dan merupakan ujung tombak bagi gerakan dakwah Islamiyah yang dilaksanakan Muhammadiyah, karena Pimpinan Ranting Muhammadiyah menjangkau dan berinteraksi secara langsung dengan warga Muhammadiyah. Sebagai ujung tombak dari gerakan dakwah Islamiyah yang dilaksanakan oleh Muhammadiyah, Pimpinan Ranting Muhammadiyah adalah kekuatan paling nyata yang dimiliki Muhammadiyah, karena di level inilah sebenarnya basis-basis gerakan Muhammadiyah bisa dilaksanakan secara nyata. Untuk membantu pimpinan Persyarikatan melaksanakan program-program persyarikatan,
dibentuk
satuan
organisasi
Pembantu
Pimpinan
(Majelis/Lembaga/Badan/Biro) yang dibentuk dan bertanggungjawab kepada Pimpinan Persyarikatan masing-masing tingkat.
1. Majelis Majelis adalah w1sur Pembantu Pimpinan Persyarikatan yang diserahi tugas sebagai penyelenggara amal usaha, program, dan kegiatan sesuai dengan kebijakan Pimpinan Persyarikatan masing-masing tingkat. Majelis berfungsi sebagai Pembantu Pimpinan Persyarikatan dalam menentukan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan penyelenggaraan amal usaha, program dan kegiatan sesuai dengan kebijalcan Persyarikatan. Majelis
·--------··--·--_...:l2.. PF.f::;PUS';:'.'' 'AN UT1\MA U!N Sf/\.:rn··. 1'.'\
l i
--··--~-···----·---·---·----!%
be1iugas secara operasional menyelenggarakan amal usaha, program dan kegiatan
sesuai
dengan
kebijakan Pimpinan Persyarikatan.
Majelis
berwenang mengarahkan, memutuskan dan memberi tuntutan teknis operasional pelaksanaan program dalam bidangnya masing-masing. Majelis-majelis yang dibentuk sesuai keputusan Muktamar ke-46 di Y ogyakarta ada sebanyak 13 majelis, yaitu:
a. Majelis Tabligh b. Majelis Tarjih dan Tajdid c. Majelis Pendidiksn Tinggi d. Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah e. Mejelis Pendidikan Kader f.
Majelis Pembina Kesehatan Umum
g. Majelis Pemberdayaan Masyarakat h. Majelis Wakaf dan Kehartabendaan I.
Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan
J.
Majelis Pustaka dan Infonnasi
k. Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia
I.
Majelis Pelayanan Sosial
m. Majelis Lingkungan Hidup
40
2. Lembaga
Lembaga adalah unsur Pembantu Pimpinan yang diserahi tugas dalam bidang
tertentu.
Lembaga
berfungsi
sebagai
Pembantu
Pimpinan
Persyarikatan dalam pelaksanaan keputusan dan kebijakae Persyarikatan, sesuai
bidang
tugasnya.
Lembaga
bertugas
membantu
Pimpinan
Persyarikatan dalan1 bidang tertentu yang bersifat pelaksanaan kebijakan. Lembaga berwenang mengadakan kegiatan setelah mendapat persetujuan dari Pimpinan Persyarikatan. Lembaga-lembaga tersebut terdiri dari:
a. Lembaga Pengembangan Cabang dan Ranting b. Lembaga Pembina dan Pengawas Keuangan c. Lembaga Hubungan dan Kerjasaina Luar Negeri d. Lembaga Penelitian dan Pengembangan e. Lembaga Penanggulangan Bencana f.
Lembaga Zakat, Infaq dan Shadaqah
g. Lembaga Hikmal1 dan Kebijakan Publik h. Lembaga Seni Budaya dan Olal1raga l.
Lembaga Hubungan dan Ke1jasaina Internasional
3. Badan/Biro
Badan/Biro adalah unsur Pembantu Pimpinan yang diserahi tugas membantu penyelenggaraan administrasi dan manajemen Persyarikatan.
41
Badan I Biro berfungsi sebagai Pembantu Pimpinan Persyarikatan dalam pelaksanaan administrasi dan manajemen persyarikatan. Badan I Biro bertugas membantu Pimpinan Persyarikatan dalam penyelenggaraan administrasi dan manajemen Persyarikatan. Badan I Biro berwenang member tuntunan teknis administrasi dan manajemen atas nama Pimpinan Persyarikatan.
C. Amal Usaha Muhammadiyah
Muhammadiyah dalam mencapai maksud dan tujuannya melaksanakan usaha-usaha yang dirumuskan secara sistematis melalui kebijakan pengelolaan amal
usaha program dan
kegiatan di
masyarakat
luas. 6
Usaha-usaha
Muhammadiyah yang meno1tjol sejak awal kehadirannya di bumi Nusantara ini adalah kegiatan-kegiatan dakwah yang langsung menyentuh kepentingan nyata masyarakat yang terdiri dari kegiatan pendidikan, sosial, ekonomi, dan kesehatan. Jumlah amal usaha Muhammadiyah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pertambahan amal usaha yang secara kuantitatif ini diimbangi oleh usaha-usaha peningkatan kualitatif agar mampu berkembang secara lebih baik di masa mendatang. Pimpinan pusat Muhammadiyah bahkan pernah menerapkan
6
Tim Penyusun Ensiklopedi Muhammadiyah, Ensiklopedi Muhammadiyah, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada 2005) h. 254
42
kebijakan mengerem pertumbuhan kuantitas amal usaha jika tanpa dibarengi perimbangan kualitas.
7
Sudah barang tentu sebagai organisasi yang JUga mendapat predikat "organsiasi dengan amal usaha terbesar"
perlu mulai memikirkan dan
n;.emfokuskan bahwa keberadaan AUM akan dapat pula meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi anggota Muhammadiyah, mengembangkan jumlah anggota dan simpatisan, memperkokoh dan memperkuat organisasi, serta menjadikan Persyarikatan Muhammadiyah memiliki kekuatan politik yang besar, yang akan dapat mempengamhi jalannya kehidupan bangsa dan negara. Sebagai lembaga dibawah naungan Muhammadiyah, Amal Usaha Muhammadiyah yang dijalankan hams mentaati ketentuan-ketentuan sebagai berikut: 8
I. Amal Usaha Muhannnadiyah adalah salah satu usaha dari usaha-usaha dan media da'wah Persyarikatan untuk. mencapai maksud dan tujuan Persyarikatan, yakni menegaldrnn dan menjunjung tinggi Agama Islam sehingga terwujud Masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Oleh karenanya semua bentuk kegiatan amal usaha Muhammadiyah hams mengarah kepada terlaksananya maksud dan tujuan Persyarikatan dan selumh pimpinan serta pengelola amal usaha berkewajiban untuk
7
Ibid, h. 255
88
http://www. mu ham madiya h.or .id/id/content-8-det-amal-usa ha. html
43
melaksanakan misi utama Muhammadiyah itu dengan sebaik-baiknya sebagai misi da'wahh. 2. Amal usaha Muhammadiyah adalah milik Persyarikatan dan Persyarikatan bertindak sebagai Badan Hukum/Yayasan dari seluruh amal usaha itu, sehingga semua bentuk kepemilikan Persyarikatan hendaknya dapat diinventarisasi dengan baik serta dilindungi dengan bukti kepemilikan yang sah menurut hukum yang berlaku. Karena itu, setiap pimpinan dan pengelola amal usaha Muhammadiyah di berbagai bidang dan tingkatan berkewajiban menjadikan amal usaha dengan pengelolaannya secara keseluruhan
sebagai
an1anat
umat
yang
harus
ditunaikan
dan
dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya. 3. Pimpinan amal usaha Muhammadiyah diangkat dan diberhentikan oleh pimpinan persyarikatan dalam kurun waktu terientu. Dengan demikian pimpinan amal usaha dalam mengelola an1al usahanya harus tunduk kepada kebijaksanaan Persyarikatan dan tidak menjadikan anml usaha itu terkesan sebagai milik pribadi atau keluarga, yang akan menjadi fitnah dalam kehidupan dan bertentangan dengan amanat. 4. Pimpinan amal usaha Muhammadiyah adalah anggota Muhammadiyah yang mempunyai keahlian terientu di bidang amal usaha tersebut, karena itu status keanggotaan dan komitmen pada misi Muhammadiyah menjadi sangat penting bagi pimpinan tersebut agar yang bersangkutan memahami secara tepat tentang fungsi amal usaha tersebut bagi Persyarikatan dan
44
bukan semata-mata sebagai pencari nafkah yang tidak peduli dengan tugas-tugas dan kepentingan-kepentingan Persyarikatan. 5. Pimpinan amal usaha Muhammadiyah harus dapat memahami peran dan tugas dirinya dalam mengemban amanah Persyarikatan. Dengan semangat amanah tersebut, maka pimpinan akan selalu menjaga kepercayaan yang telah
diberikan
oleh
Persyarikatan
dengan
melaksanakan
fungsi
manajemen perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang sebaikbaiknya dan sejujur jujurnya. 6. Pimpinan amal usaha Muhammadiyah senantiasa berusaha meningkatkan dan mengembangkan amal usaha yang menjadi tanggung jawabnya dengan penuh kesungguhan. Pengembangan ini menjadi sangat penting agar amal usaha senantiasa dapat berlomba-lomba dalam kabaikan
(jastabiq al khairat) guna memenuhi tuntutan masyarakat dan tuntutan zaman. 7. Sebagai anml usaha yang bisa menghasilkan keuntungan, maka pimpinan amal usaha Muhammadiyah berhak mendapatkan nafkah dalam ukuran kewajaran (sesuai ketentuan yang berlaku) yang disertai dengan sikap amanah dan tanggungjawab akan kewajibannya. Untuk itu setiap pimpinan persyarikatan hendaknya membuat tata aturan yang jelas dan tegas mengenai gaji terse but dengan dasar kemampuan dan keadilan. 8. Pimpinan
amal
usaha
Muhammadiyah
berkewajiban
melaporkan
pengelolaan amal usaha yang menjadi tanggung jawabnya, khususnya
45
dalam ha! keuangan/kekayaan kepada pimpinan Persyarikatan secara bertanggung jawab dan bersedia untuk diaudit serta mendapatkan pengawasan sesuai dengan peraturan yang berlaku. 9. Pimpinan amal nsaha Muhammadiyah harus bisa menciptakan suasana kehidupan Islan1i dalam amal usaha yang menjadi tanggung jawabnya dan menjadikan amal usaha yang dipimpinnya sebagai salah satu a!at da'wah malrn tentu saja usaha ini menjadi sangat perlu agar juga menjadi contoh dalam kehidupan bermasyarakat. IO. Karyawan
amal
Muhammadiyah
usaha yang
Muhammadiyah dipekerjakan
sesuai
adalah
warga
dengan
(anggota)
keahlian
atau
kemampuannya. Sebagai warga Muhammadiyah diharapkan karyawan mempunyai rasa memiliki dan kesetiaan untuk memelihara serta m engembangkan an1al usaha tersebut sebagai bentuk pengabdian kepada Allah dan berbuat kebajikan kepada sesama. Sebagai karyawan dari amal usaha Muhanunadiyah tentu tidak boleh terlantar dan bahkan berhak memperoleh kesejahteraan dan memperoleh hak-hak lain yang layak tanpa te1jebak pada rasa ketidakpuasan, kehilangan rasa syukur, melalaikan kewajiban dan bersikap berlebihan. 11. Seluruh
p1mpman
dan
karyawan
atau
pengelola
amal
usaha
Muhan1madiyah berkewajiban dan menjadi tuntutan untuk menunjukkan keteladanan diri, melayani sesama, menghonnati hak-hak sesama, dan
46
PERP'\JST.AK;\<1N UTA!vLA
L
UIN SY/\HIO •.!/\KAH TA ,
~--·~-··
____,
memiliki kepedulian social yang tinggi sebagai cerminan dari sikap ihsan, ikhlas, dan ibadah. 12. Seluruh pimpinan, karyawan, dan pengelola amal usaha Muhanrn1adiyah
hendaknya memperbanyak silatnrahim dan membangun hubunganhubungan sosial yang harmonis (persaudaraan dan kasih sayang) tanpa mengurangi ketegasan dan tegaknya sistem dalam penyelenggaraan amal usaha masingmasing. 13. Seluruh pimpinan, karyawan, dan pengelola amal usaha Muhammadiyah
selain
melakukan
aktivitas
pekerjaan
kewajibannya juga dibiasakan
yang
melakukan
rutin
dan
menjadi
kegiatan-kegiatan
yang
memperteguh dan meningkatkan taqarrub kepada Allah dan memperkaya ruhani se1ia kemuliaan akhlaq melalui pengajian, tadanus serta kajian AlQuran dan As-Sunnah dan bentuk-bentuk ibadah dan mu'amalah laim1ya yang tertanam kuat dan menyatu dalam seluruh kegiatan amal usaha Muhammadiyah.
BAB IV APLIKASI KEBIJAKAN MUHAMMADIYAH DALAM PENGGUNAAN LAYANAN PERBANKAN SYARIAH
A. Kebijakan Mubammadiyah dalam Penggunaan Layanan Perbankan Syariah
Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi Islam memiliki tujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan organisasi dan jaringan untuk menjadi gerakan Islam yang maju, profesional, dan modem 1•
Salah satu usaha
Muhammadiyah untuk mencapai tujuannya dibutuhkan sarana dan prasarana serta sumber dana untuk mensukseskan gerakannya. Sumber dana keuangan dan kekayaan Muhammadiyah diperoleh dari beberapa sumber, yaitu: I. Uang pangkal, iuran dan bantuan 2. Basil hak milik Muhammadiyah 3. Zakat, infaq, shadaqah, wakaf, wasiat dan hibah 4. Usaha-usaha perekonomian Muhairunadiyah 5. Sumber-sumber lain2 Sumber dana Mnhan1madiyah selama ini tidak terkelola dengai1 baik, jika dianalisis struktur organisasi pengelolaan dana di Muhammadiyah bersifat otonomi, individual dan egaliter. Pengelolaan dana diserahkan kepada masmg 1
2
http://\V\Yw.muhamn1adiyah.or.id/7-content-55-det-program-kerja.html Tim Asistensi Bendahara Pimp in an Pusat Muhammadiyah, Juran, lnfaq, Layanan Manajemen Kas Muhanunadiyah,
2012, h. 8
46
47
masing lembaga di bawah Muhammadiyah. Akibatnya tidak ada aturan yang balm tentang tata cara pengelolaan dana sehingga alokasi aset sangat bervariatif antar lembaga dan menciptakan ketidakefisienan dalam memaksimalkan pendapatan untuk Muhammadiyah. Lembaga yang kekurangan dana meminjam secara otonom sementara lembaga lain yang kelebihan dana menempatkannya di giro yang berbagi hasil rendah. Selain itu, banyaknya bank yang digunakan Muhammadiyah (76 Bank) membuat posisi tawar Muhammadiyah pada level masing-masing lembaga dalam mengoptimalkan pendapatan menjadi rendah. Pendapatan penempatan deposito yang tidak seragam pada beberapa bank menyebabkan tidak maksimalnya return investasi pada deposito. 3 Dalam membenahi dan mengatur tata kelola keuangan persyarikatan, Pimpinan Pusat membentuk Tim Asistensi Bendahara. Sesuai dengan Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 351/KEP/I.O/C/2011, Tim Asistensi Benda!Jara memiliki tugas sebagai berikut: 1. Menghimpun iuran anggota dan iuran pimpinan serta infaq dari warga dan simpatisan. 2. Mengelola penempatan dana persyarikatan dan dana Amal Usaha Muhammadiya!1 di Perbankan dan Lembaga Keuangan lainnya, agar dapat keuntungan yang sebesar-besarnya bagi persyarikatan.
'Ibid, h. 19
48
3. Merancang dan mengelola dana investasi yang ada ke tempat-tempat yang aman dan menguntungkan berdasarkan persetujuan Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Asistensi Bendahara yang telah dipilih oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah merancang empat program dalam tata kelola keuangan Muhammadiyah, yaitu; I. Program revitalisasi iuran anggota dan non anggota 2. Progran1 optimalisasi dana di perbankan 3. Program investasi 4. Program Fund Raising (Pengumpulan dana dari luar Organisasi) Untuk merealisasikan program yang telah dirancang, PP Muhannnadiyah mengeluarkan kebijakan sebagai pedoman bagi semua organisasi di bawah naungan Muhammadiyah untuk turut mensukseskan progran1 tersebut. Kebijakan tersebut djbuat dalam tiga surat keputusan, yaitu: I. SK PP Muhammadiyah Nomor: 36/KEP/I.O/C/2012 tanggal 18 Shafar
1433 H/12 Januari 2012 M tentang Sistem Pengelolaan Dana Terpadu Layanan Manajemen Kas. 2. SK PP Muhammadiyah Nomor: 37/KEP/I.O/C/2012 tanggal 18 Shafar 1433 H/ 12 januari 2012 M tentang Penetapan Bank Syariah Mitra
49
Muhammadiyah dalam Sistem Pengelolaan Dana Terpadu Layanan Manajemen Kas. 3. SK PP Muhammadiyah Nomor: 38/KEP/I.O/C/2012 tanggal 30 Shafar 1433 H/ 24 Januari 2012 M tentang Iuran Anggota, Infaq Tetap, Infaq Siswa dan Mahasiswa serta Alokasi Dana Persyarikatan. Dalam ketiga SK tersebut PP Muhammadiyah menjabarkan secara teknis tata kelola keuangan Muhammadiyah. Dalam SK Nomor: 36/KEP/I.O/C/2012, Pimpinan Pusat Muharnmadiyah memberikan pertimbangan sebagai berikut: I. Bahwa
untuk
mendukung
kesinambungan
dan
kemandirian
Muhammadiyah dalam menyampaikan dakwah Islamiyah yang sesuai denga Al-Qur'an dan As-Sunnah, diperlukan dukungan finansial yang cukup. 2. Bahwa dana Muhammadiyah di setiap jeqjang, unsur dan amal usahanya perlu dikelola lebih produktif, efektif, efisien dan akuntabel. 3. Bahwa untuk tindak lanjut pertimbangan di atas, serta untuk menjadi pedoman bagi semua jenjang, unsur dan amal usaha Muhammadiyah, perlu dibuat sebuah surat keputusan. Di SK Nomor: 36/KEP/I.O/C/2012 tersebut, dijelaskan dalam diktum pertama ayat I, bahwa Sistem Pengelolaan Dana Terpadu Layanan Manajemen Kas adalah sistem dan prosedur manajemen kas terpadu yang dikembangkan oleh
so
PP Muhammadiyah beserta sistem informasi manaJemen berbasis teknologi infonnasi dan komunikasi pendukungnya yang ditujukan untuk terciptanya manajemen kas persyarikatan yang efisien, efektif, dan akuntabel. Layanan Manajemen Kas ini biasa dikenal dengan layanan cash management perbankan. Dalam layanan ini, ada beberapa fitur yang bisa digunakan oleh organisasi besar sepetii Muhammadiyah, dimana salah satunya, Muhammadiyah dapat melihat real time online pergerakan keuangan seluruh lembaga di bawah naungan
Muhammadiyah. Hal ini yang menjadi dasar kebijakan, yaitu mengetahui arus kas dari lembaga di bawah naungan Muhammadiyah sehingga terlihat dan dapat diukur
kekuatan
ekonomi
Muhammadiyah,
klmsusnya
Amal
Usaha
Muhammadiyah yang menjadi salah satu sumber pendapatan Muhammadiyah. Dasar kebijakan ini juga diungkapakan oleh salah satu anggota Tim Asistensi Bendahara, Bapak Syafrudin Anhar. Pengelolaan secara terintegrasi melalui teknologi perbankan, yang di perbankan itu. sendiri disebut cash management. Dalam cash management itu sendiri ada beberapa fitur atau beberapa sistem yang bisa digunakan oleh organisasi besar seperti Muhammadiyah ini. Muhammadiyah besar sekali dengan berbagai amal usahanya yang begitu banyak baik dibidang pendidikan, kesehatan. Sehingga diperlukan sistem pengelolaannya yang pimpinan pusat bisa real time online memantau pergerakan keuangan dari amal nsaha Muhammadiyah itu. Dalam teknologi perbankan atau sistem cash management itu ada namanya inquiry. Aspek inquiry itu bagaimana dia bisa melacak atau melihat pergerakan dari rekening-rekening dari AUM. Itu yang sesungguhnya yang menjadi dasar kebijakan. Kerjasama cash management ini oleh pusat perusahaan multinasional itu sudah dipakai, apalagi perusahaan-perusahaan atau corporate-corporate yang besar.
51
Dan Muhammadiyah, meskipun dia sebagai organisasi masyarakat, karena memiliki amal usaha maka sistem atau teknologi perbankan yang seperti itu dibutuhkan oleh Muhammadiyah. !tu kebijakannya, dan mungkin ini satusatunya yang namanya organisasi masa memanfaatkan teknologi perbankan dalam aspek pengelolaan keuangan atau layanan cashnya secara terpa
layanan
cash
management
1m
Muhammadiyah
bertujuan
mengefisiensikan pengelolaan dana Muhammadiyah, secara teknis tujuan ini dilaksankan melalui tata kelola rekening, seperti yang tertera dalam diktum kedua tentang tata kelola rekening. Dalam diktum tersebut dijelaskan bahwa akan adanya perpindahan otomatis dali rekening giro lee rekening tabungan, jika dana untuk kebutuhan operasional di rekening giro melebihi batas minimum, atau sebaliknya alcan dipindal1ican dari rekening tabungan ke rekeninggiro jika kebutuhan operasional di bawah batas minimum. Perpindahan ini menggunakan fasilitas autosave atau transweep. Dengan perpindahan otomatis ini, maka akan didapatkan bagi hasil yang lebih tinggi. Dalam rangka transparansi, pengecekan terhadap saldo rekening AUM bisa diketahui real time online oleh Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah atau Pimpinan Cabang terhadap AUM yang berada di bawah kewenangannya. Hal ini seperti yang tertulis pada diktum ketiga di SK Nomor: 36/KEP/LO/C/2012
4 Syafrudin Anhar, Anggota Tin1 Asistensi Bendahara PP Muhammadiyah, ~Vawancara Pribadi, Jakarta, 5 Juli 2012
52 1
fii~lfiPllf:H/\/(/11\N UTAMA
i
.~ Y·;,.!l!iv,i\H;o ,JAK1\Rr:__/
/
Dalam kaitannya dengan bagi hasil yang hams dibagi dengan PP Muhammadiyah, ha! ini juga diatur dalam diktum ke empat tentang distribusi bagi hasil, yang berbunyi: 1. PP
Muhammadiyah
menyepakati
bersama
bank
syariah
mitra
Muhammadiyah tarif bagi hasil rekening giro, tabungan bisnis, dan deposito yang paling menguntungkan bagi Persyarikatan. 2. Bagi Hasi! yang diperoleh dari rekening giro menjadi hak dari jenjang, unsur, atau Amal Usaha Muhammadiyah yang bersangkutan. 3. Selisih bagi has ii antara tabungan bisnis dan giro didistribusikan antara jenjang, unsur, atau amal usaha Muhammadiyah dengan perbandingan 2 banding 1. 4. Selisih bagi hasil deposito sebelumnya dengan special rate yang diperjuangkan oleh PP Muhammadiyah didistribusikan anara jenjang, unsur, atau Amal Usaha Muhammadiyah dan PP Muhammadiyah dengan perbandingan 2 banding I. 5. PP
Muhammadiyah
memerintahkan kepada
bank syariah mitra
l\1uhammadiyah untuk melakukan pembagian bagi basil sebagaimana dimaksud pada ayat 3 secara otomatis.
53
Aturan tersebut sebagaimana tergambar dalam gambar berikut: Gambar4.l Optimalisasi Bagi Hasil Dana AUM dan Pimpinan Pusat Muhammadiyah 5
Ta!:mncrnn/Oeposlto
i t Cash Management i Tabungan
0
Kebijakan Muhammadiyah dalam penggunaan layanan bank syariah juga menerapkan konsep ta'awun sesama AUM. Amal Usaha Muhammadiyah sangat banyak dengan kondisi infrastruk-tur yang berbeda-beda. Untuk itulah diatur juga tata kelola pembiayaan dengan agunan deposito (Mudharabah Muqayyadah atau
back to back deposit). Dimana AUM yang melakukan pembiayaan bisa 5
2012,h.34
Tim Asistensi Bendahara Pimpinan Pusat Muhammadiyah, !t1ran, lnfaq, Layanan Manajemen Kas Muha111111adiyah,
55
Ada tujuh bank syariah yang menjadi mitra Muhammadiyah, yaitu: a. Bank Syariah Bukopin b. Bank Syariah Mandiri c. Bank Muamalat Indonesia d. Bank BRI Syariah e. Bank BNI Syariah f.
Bank BTN Syariah
g. Bank Danamon Syariah, dan h. Bank
Syariah
lainnya
yang
ditetapkan
Muhammadiyah
dikemudian hari. Di daiam diktum ketiga SK ini, ditegaskan bahwa setiap jenjang, unsur dan Amal
Usaha
Muhammadiyah
harus
menempatkan
dananya
di
bank-
banksebagaimana tercantum pada diktum kedua yang meajabarkan tujuh bank syariah mitra Muhammadiyah. Penggunaan bank syariah yang telah ditetapkan oleh PP, bukan hanya berlaku bagi lembaga di bawah naungan Muhammadiyah, tetapi seluruh anggota, baik pimpinan persyarikatan, pimpinan amal usaha dan karyawan diminta untuk membuka rekening di bank syariah terkait pembayaran iuran dan infaq melalui sistem autodebet dengan membuat surat pernyataan yang menyatakan bersedia atau memberi kuasa kepada bank syariah yang bersangkutan untuk mendebet sejumlah dana yang ada pada saldo rekening ke rekening PP Muhammadiyah yang khusus menampung pembayaran iuran dan infaq.
56
Ketentuan
mengenai
mran
dan
infaq,
tertulis
dalam
SK
Nomor
38/KEP/I.O/C/2012. Mekanisme iuran anggota dirumuskan dalam keputusan tersebui, setiap iuran yang dikenakan sebagai kontribusi anggota Muhammadiyah berbeda pada setiap tingkatannya. Semakin tinggi jabatan anggota Muhammadiyah, akan semakin tinggi juga iuran yang harus dibayarkan. Dalam diktum kedua pasal kedua dijelaskan ai1ggota Muhammadiyah yang menjabat sebagai Pimpinan Amal Usaha
ditetapkan
Muhammadiyah
iurai1
sebesar Rp.
ditetapkan sebesar Rp.
5.000,-
perbulan,
untuk anggota
2.500,- perbulan, dan anggota
Muhammadiyah diluar amal usaha sebesar Rp. 2.500,- perbulan. Diatur juga infaq dari mahasiswa dan siswa di Sekolah Muhammadiyah, mahasiswa sebesar Rp. 2.500,- perbulan, dan siswa sebesar Rp. 1.500,-. Infaq tersebut disetorkan oleh Amal Usaha Muhan11nadiyah yang bersangkutan paling lambat satu bulan setelah berakhirnya semester yang bersangkutan. Selain anggota dan mahasiswa serta siswa Muharnmadiyah, ditetapkan juga infaq donatur tetap dan simpatisan dari donatur tingkat A sebesar Rp. 100.000,perbulan, B sebesar Rp. 75.000,- perbulan, C sebesar RP. 50.000,- perbulai1, D sebesar Rp. 25.000,- perbulan dan tingkat E sebesar Rp. 20.000,- perbulan. Infaq tersebut dapat dibayarkai1 setiap bulan, tiga bulai1, enain bulan atau setiap tahunnya.
57
Setelah dana terkumpul, maka akan ada alokasi dana persyarikatan yang nantinya
akan
dibagikan
kepada
jenjang
Muhammadiyah
dan
untuk
diinvestasikan. Alokasi dana persyarikatan tergambar dalam gambar berikut: Gambar4.2 Optimalisasi Iuran 7
Ket.!rangan: r.1~
Semua.jenis luran
~
wajib disetorkan
secara langsung ke
...... ;PPM
rekening PP (h.any.a 1 r'
!2 ~
l.. .- Dari iuran yang terkurnpul tersebut
2.
PPM mengalokasikan
r
7%
;PWM'
kepad3 seti39 jenjang org.anisasi sesuai por.;.i yang sudah ditetapk.an.
1 PDM
·r
13%
20% 30%
Dal<wah 20% Abadi 20'X
l.JRAN NON ANGGOTA
B. Aplikasi
Kebijakan
Muhammadiyah
dalam
Penggunaan
Layanan
Perbaukan Syariah di Amal Us_aha Muhammadiyah Penggunaan layanan perbankan syariah yang telah dirumuskan oleh Pimpinan Pusat Mubammadiyah mengikat seluruhjeajang, unsur dan amal usaha 7
2012,h.31
Tim Asistensi Bendahara Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Juran, Infaq, Layanan Manajemen Kos Muhan1madiyah,
58
Muhammadiyah, yang artinya seluruh lembaga yang terkait dengan hierarki Muhammadiyah harus menggunakan layanan bank syariah. Dalam penelitian ini, penulis membatasi aplikasi kebijakan Muhammadiyah dalam penggunaan layanan bank syariah di AUM (Amal Usaha Muhammadiyah). Pemilihan AUM karena AUM merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar di Muhammadiyah dengan jumlah yang sangat banyak seperti yang tertera dalam tabel berikut: Tabel 4.1 Data Amal Usaha Muhammadiyah No
Jenis Amal Usaha
Jumlah
1
TK/TPQ
4.623
2
Seka Iah Dasar (SD )/MI
2.604
3
Sekolah Menengah Pertama (SMP)/MTs
1.772
4
Sekolah Menengah Atas (SMA)/SMK/MA
1.143
5
Pondok Pesantren
67
6
Perguruan tinggi Muhammadiyah
172
7
Rumah Sakit, Rumah Bersalin, BKIA, BP, dll
457
8
Panti Asuhan, Santunan, Asuhan Keluarga, dll.
318
9
Pantijompo
10
Rehabilitasi Cacat *
11
Sekolah Luar Biasa (SLB)
12
Masjid
13
Musholla
14
Tanah
*
54 82
*
*
71 6.118
*
*
5.08 20.945.504 M'
Sumber : www.muhammad1yah.or.1d Selama ini Muhammadiyah tidak mengetahui seberapa besar aset yang dimilikinya, padahal j ika dilihat AUM yang dimiliki sangat banyak dan
59
mempunyai potensi yang luar biasa jika dikelola dengan efektif, efisien dan akuntabel. Denganjumlah AUM yang berjumlah puluhan ribu tersebut diperlukan waktu dalam menerapkan kebijakan yang sudah dirancang oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Untuk itu Pimpinan Pusat Muhammadiyah memberikan masa transisi sampai dengan akhir desember 2012, sehingga sampai batas ini, AUM masih diperbolehkan untuk menggunakan bank konvensional dalam penempatkan dana mereka, sepe1ti yang diungkapkan Bapak Syafrudin. Belum semua AUM berpindah ke bank syariah, karena memang kebijakam1ya diberikan tenggang waktu. Memang tidak mudah karena menyangkut ke persoalan ke1jasama yang sudah begitu lama dibangun oleh bank konvensional kepada AUM. Sehingga tidak mudah, tidak secepat apa yang ditargetkan, tapi karena memang kita beri tenggang waktu untuk melakukan perubahan. Ada masa transisi sampai Desember 2012. 8 Menurut penuturannya, hingga saat ini, baru sekitar 40% AUM yang sudah menerapkan kebijakan ini. Untuk sosialisasi kebijakan tersebut, Pimpinan Pusat Muhammadiyah dibantu oleh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, Pimpinan Pusat mensosialisasikan kebijakan tersebut kepada Pimpinan Wilayah dan Amal Usaha yang besar melalui forum tertentu, lalu dibuat lagi forum oleh Pimpinan Wilayah yang mengundang seluruh pimpinan daerah, cabang, ranting, juga pimpinan dan bendahara AUM untuk disosialisasikannya kebijakan dalam penggunaan layanan bank syariah. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Bapak Agus Suradika selaku Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah OKI Jakarta. 8
Syafrudin Anhar, Anggota Tim Asistensi Bcndahara PP Muhammadiyah, ivawancara Pribadi, Jakarta, 5 Juli 2012
60
PWM melakukan sosialisasi. baru sekali dipanggil kesini. Semua bendahara daerah, cabang, ranting, kepala mesjid, dan kepala sekolah diberitahukan terkait dengan SK yang hams ke1jasama dengan bank syariah ini. Rencananya memang ada akan ada sekali lagi, kalau tidak September, Oktober. Kita sudah laksanakan bulan Februari. Kalau PP sosialisasinya turun, kita belum, baru panggil sekali. PP turun ke provinsi, ke Makasaar, ke Medan, Kalimantan, ke kita juga DKI, dari DKI itu baru kita sosialisasi ke bawah. Karena PP kan luas, tidak mungkin dikumpul jadi satu. 9 Dengan sosialisasi ini, seluruh AUM di DKI Jakarta telah mengetahui kebijakan tersebut. Sehingga penulis membatasi penelitian ini pada AUM di DKI Jakarta yang menurut informasi tersebut, sosialisasinya sudah menyeluruh ke seluruh jenjang organisasi. Sepe1ii yang juga sudah dipaparkan dalam batasan penelitian, penulis membatasi pembahasan an1al usaha pada bidang pendidikan yaitu pendidikan menengah dasar, perguruan tinggi swasta, dan kesehatan, yaitu Rumah Sakit Islam. 1. Amal Usaha Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen)
Amal usaha Muhammadiyah untuk pendidikan dasar menengah (Dikdasmen) umumnya berada di bawah pimpinan cabang. Di wilayah DIG Jakarta, terdapat setidaknya kurang lebih tiga cabang besar dengan akreditasi sekolah yang baik sehingga penulis te1iarik untuk melihat apakah amal usaha atau sekolah dibawah pimpinan cabang atau ketua Majelis Dikdasmen pada cabang tersebut sudah dijalankan atau belum. Penulis menelusuri tiga cabang, yaitu cabang Tebet Timur, Kebayoran Baru, dan Kebayoran Lama. 9 Agus Suradika, Ketua Pin1pinan Wilayah DKi Jakarta, rvawancaraPribadi Jakarta, 13 Agustus 2012
61
Dalam temuan di lapangan, kebijakan dalam pengelolaan keuangan untuk sekolah tidak berada di bawah putusan pimpinan amal usaha, dalam hal ini Kepala Sekolah, tetapi keputusan dalam pengelolaan keuangan termasuk penggunaan rekening bank syariah ada di bawah putusan Majelis Dikdasmen yang membawahi sekolah-sekolah di cabang tersebut. Pengetahuan tentang kebijakan tersebut, singkatnya sudah diketahui oleh Majelis Dikdasmen ketiga cabang tersebut. Dalam penerapannya pun ketiga Majelis Dikdasmen tersebut sudah menggunakan bank syariah untuk penempatan dana mereka bahkan jauh sebelum adanya kebijakan Muhammadiyah dalam penggunaan layanan bank syariah. Hal ini seperti yang dikatakan Bapak Irfan selaku ketua Majelis Dikdasmen cabang tebet Timur yang menjelaskan "Kita sudah pakai Bank Syariah Mandiri dari tahun 2007''. 10 Hal yang serupa juga disampaikan oleh Bapak Sukoto, Ketua Majelis Dikdasmen Cabang Kebayoran Lama "Bank Muamalat kita pakai itu sudah 6 talmn yang lalu"," begitu pun juga dengan ketua majelis Dikdasmen cabang Kebayoran Baru, Bapak Suyatno, menyatakan sekolah yang dikelola sudah menggunakan bank DKI Syariah. Sayangnya bank tersebut bukan salah satu mitra Muhammadiyah seperti yang dikatakannya "Sekarang masih pakai bank DKI Syariah, baru akan kita follow up akhir September" 12
10
lrfan, Kettrn Majelis Dikdasmen Cabang Tcbet Ti1nur, H'awancara Pribadi, Jakarta, 18 Juli 2012 Sukoto, Ketua Majelis Dikdasmen Cabang Kebayoran Lama, 1¥awancara Prihadi, Jakarta, 7 Agustus 2012 12 Suyatno, Ketua Majelis Dikdasn1en Cabang kebayoran Barn, Wawancara Pribadi, Jakarta, 14 agustus 2012 11
62
Para Ketua Majelis memiliki tanggapan yang positif atas kebijakan ini. Dinilai dari agama, kebijakan ini membebaskan AUM dari unsur riba danjuga dari sisi organisasi akan berdampak baik karena PP bisa mengetahui pergerakan keuangan sekolah dalam rangka mengetahui kekuatan ekonomi Muhammadiyah. Hanya saja ada sedikit perbedaan respon dalam ha! ketjasama dengan bank syariah yang dilontarkan oleh ketua majelis Dikdasmen cabang Kebayoran Lama, Bapak Sukoto. Beliau menyatakan bahwa "kita menilai kebijakan itu bagus, tetapi bukan serta merta, antara metaati juga hams berhubungan baik dengan yang selama ini berjasa dengan Muhammadiyah khusunya cipulir. kita hams sama-sama.
,d
3
Selain itu, penggunaan bank syariah di amal usaha pendidikan dasar dan menengah ini tidak bisa sepenuhnya menggunakan bank syariah, Hal ini terkait dengan bantuan dari pemerintah yang menghamskan menggunakan bank lokal. Sehingga meskipun dalam penempatan dana maupun payroll menggunakan layanan bank syariah, amal usaha Dikdasmen ini tetap saja hams memiliki dan menempatkan dananya meskipun sedikit di bank konvensional yang ditunjuk pemerintah. Dapat disimpulkan bahwa dalam pengaplikasian kebijakan dalam menggunakan layanan Bank Syariah, AUM Dikdasmen sudah menggunakan bank syariah sebelum adanya keputusan dari PP Muhammadiyah. Hal tersebut 13
Sukoto, Ketua Majelis Dikdasmen Cabang Kebayoran Lama, 1Vawancara Pribadi, Jakarta, 7 Agustus 2012
63
menyiratkan kesadaran untuk menggunakan transaksi yang sesuai syariah sudah terbangun di AUM Dikdasmen. Namun, pengaplikasian kebijakan yang sesuai dengan substansi SK Nomor: 36/KEP/I.O/C/2012 tentang sistem pengelolaan dana terpadu layanan manajemen kas belum diterapkan oleh AUM Dikdasmen. Dengan kata lain mereka sudah menggunakan bank syariah hanya saja belum menandatangani surat kerjasama layanan manajemen kas di bank syariah yang mereka gunakan. 2. Amal Usaha Perguruan Tinggi Swasta Muhammadiyah Di wilayah DKI Jakarta, Muhammadiyah memiliki lima Perguruan Tinggi Swasta. Penulis mengambil tiga PTS untuk dijadikan sasaran penelitian untuk mengetahui penerapan kebijakan terkait penggunaan bank syariah ini, yaitu Universitas Muhammadiyah Jakaiia (UMJ), Sekolah Tinggi Ilnm Ekonomi Ahmad Dahlan (STIE AD), dan Universitas Prof. DR. Hamka (Uhamka). Seperti halnya amal usaha Dikdasmen, PTS dibawah naungan Muhammadiyah juga sudah mengetahui kebijakan ini melalui sosialisasi dari Pimpinan
Pusat. Hanya saja dalam
penerapannya jauh lebih baik
dibandingkan dengan amal usaha Dikdasmen. Hal ini terlihat dari penggunaan layanan Bank Syariah di UMJ dan STIE AD yang lebih optimal. Kedua PTS ini sudah menerapkan kebijakan tersebut untuk penempatan dana, payroll, biaya operasional, pembayarai1 ullilg kuliah mahasiswa, bahkan terkait
64
kewajiban anggota atau karyawan yang harus mendebet iuran ke rekening PP. Dengan kata lain dua PTS ini bukan hanya sudah menggunakan bank syariah untuk menempatkan dana, namun juga sudah mengaplikasikan layanan cash management. Hal ini diterangkan oleh Direktur Keuangan dan SDM STIE
AD, Ibu Yeti. Dia mengungkapkan bahwa, "Kebijakannya sekitar bulan Mei begitu juga dengan kewajiban-kewajiban anggota. Sudah langsung debet rekening ke PP" 14 . Ketika ditanyakan perihal mekanisme penggunaan layanan, ibu Yeti menambahkan "Penempatan dana, Bank Muamalat sudah lama ya. Yang baru BNI dan BRI Syariah Penempatan dana dalam bentuk deposito dan giro. Kedua, untuk Payroll, tadinya di Mandiri konvensional, untuk 2 bulan ini sudah di BNI Syariah dan ketiga mungkin nanti ada ruang lingkup kerjasan1a".
15
Hal senada dinyatakan Bapak Gandang selaku Direktur Keuangan UMJ, yang menyatakan sudah berpindah Ice Bank Syariah sejak bulan Maret 2012. Dia menambahkan hal yang terkait dengan infaq anggota atau karyawan UMJ melalui pemyataannyabahwa, "Kepada staff, khusus untuk payroll kita beke1jasama dengan dua bank. Dibukakan seluruh karyawan Ice semua rekening Bank Syariah" 16 Namun, lain halnya dengan Uhamka. Bapak Pudjo Sumedi selaku Wakil Rektor bagian keuangan menyatakan sudah membangun ke1jasama dengan 14 15
Husnayetti, Direkiur Keuangan dan SOM STJE Ahn1ad Dahlan, lVawancara Pribadi, Jakarta. 13 Agustus 2012 /bid,
16
Gandang Sungka\va, Dircktur Keuangan dan SDM Universitas Muhammadiyah Jakarta, Wawancara Pribadi,
Jakarta, 4 Agustus 2012
66
Keuntungan yang didapat oleh UMJ lebih bersifat proteksi, sedangkan keuntungan bersifat ekonomis diperoleh oleh Uhamka, seperti yang dikatakan Bapak Pudjo Sumedi saat ditanyakan tentang maksud dan tnjuan kebijakan. Beliau memberi contoh adanya kekuatan Muhammadiyah di bank syariah, seperti yang dinyatakannya berikut ini "Kita menggunakan Bank Muamalat apa rewardnya untuk Uhamka?. Harns ada timbal balik. Kita diberi dua mobil, oke kita dorong ke Muamalat semua, jadi ada kekuatan. Selain PP juga bisa !control keuangan Muhammadiyah seluruh Indonesia." 19 Meskipun pengaplikasian kebijakan ini sudah cukup baik pada PTS Muhammadiyah, namun PTS Muhammadiyah saat ini juga belum melepaskan bank konvensional seutuhnya, sepe11i yang dikatakan oleh Ibu Yeti selaku direktur keuangan STIE AD yang menjelaskan, Ada hal-hal yang otomatis menggunakan bank konvensional karena berkaitan dengan dana-dana bantuan. Misalnya bank Mandiri. Kita dapat beasiswa dari Kopertis, dimintanya pakai bank pemerintah, mau tidak mau kan. Jadi istilahnya bank konvensional hanya untuk penampungan saja, nanti setelah masuk akan kita pindahkan ke bank syariah lagi. 20 Berbeda dengan Direktur keuangan UMJ, Bapak Gandang menyatakan masih menggunakan bank konvensional karena saat ini masih masa transisi, seperti penuturannya saat ditanyakan apakah masih menggunakan bank konvensional atau tidak.
I'> 10
Pudjo Sumedi, Wakil Rektor II bagian Keuangan Uhamka, TVawancara Pribadi, Jakarta, 13 Agustus 2012 Husnayetti, Direktur Keuangan dan SDM STIE Ahn1ad Dahlan, TVawancara Prihadi, Jakarta. 13 Agustus 2012
68
Penggunaan Bank Syariah sndah lama diterapkan oleh RSJI Klender, seperti yang diungkapan Kepala Bagian Keuangan RSJI Klender, Bapak Suparno yang menyatakan bahwa "Kalau kebijakan Muhammadiyah dalam penggunaan bank syariah, kita sudah menggunakan bank syariah. Kita sudah dari awal, sudah lan1a sejak tahun 200 I sudah pakai Muan1alat. Sebelumnya BCA, BRI, sekarang Muamalat." 23 Begitupun dengan RSI Pondok Kopi, Bapak Wa!uyo selaku Manajer Keuangan menyatakan "Kalan bank syariah, kita memang sudah pakainya bank syariah. Kita pakai Bank Muamalat."24 Meskipun sudah menggnnakan bank Syariah, RSJI Klender jnga masih menggunakan Bank Konvensional, seperti yang dikatakan Bapak Suparno berikut; Kalan disini memang ada yang sifatnya harus memakai bank konvensional karena lmbnngarmya dengan pemerintah. Tetapi kan itn sebagai alat perantara pembayaran rumah sakit dengan dinas-dinas pemerintah. Jadi harus tetap ada. Tapi Iangsnng kita ambil, tidak beku disitu. Itu perihal !claim. Kita melayani pasien, lain klaim, kemudian kita dapat pembayaran. Jadi !claim pembayaran. kita melayani total berapa nanti !claim ke sana. 25 Bapak Waluyo sebagai manager keuangan RSI Pondok Kopi jnga mengatakan bahwa masih menggnnakan Bank Konvensional karena alasan berikut;
23
Suparno, Kepala Bagian Keuangan Rmnah skit Jiwa Islam Klender, IVawancara Pribadi, Jakarta, 3 sepeten1ber
~
\Valuyo, Manajer Keuangan Rumah Sakit Islan1 Pondok Kopi, Wawancara Pribadi, Jakarta, 15 September 2012 Suparno, Kepala Bagian Keuangan Rumah skit Jiwa Islam Klender, Wawancara Pribadi, Jakarta, 3 September
2012 2
25
2012
69
Ke1jasama kita itu tidak hanya dengan institusi yang bisa memanfaatkan bank syariah. Misalnya supplier kita. Tapi kalau hams, kenapa tidak?. Karena memang prakteknya sudah di bank syariah. Prinsipnya jika kita ada instmksi senrna hams ke bank syariah atau bank syariah sendiri menyanggupi di sistemnya. Sistem di bank syariah bisa mendukung. Misalnya pasien pakai kartu !credit, kita bisa ke bank syariah sepenuhnya. 26 Sedangkan untuk penerapan dari isi kebijakan belumlah dilaksanakan oleh kedua Rumah Sakit tersebut. Kedua RSI belum menerapkan perjanjian layanan cash management. Begitupun juga dengan kewajiban anggota atau karyawan Rumah Sakit, belum adanya sistem auto debet untuk mentransfer 1uran anggota secara otomaiis Ice rekening PP Muhammadiyah. Meskipun yang didapat hanya dua RSI, penulis mendapatkan informasi tambahan tentang penerapan kebijakan di RSI ini dari Bapak Syafrudin disela wawancarn yang menyatakan bahwa RSI Islam Cempaka Putih, RSI Pondok Kopi dan RSI Sukapura sudah menerapkan kebijakan ini. Pemyataan ini juga didukung oleh pernyataan Pimpinan Wilayah DKI Jakarta, Bapak Agus Suradika yang dengan yakin menyatakan prediksinya tentang penerapan kebijakan Muhammadiyah dalam penggunaan bank syariah ini. "Kalau prediksi ,saya belum 100%, hanya tinggal yang kecil-kecil, kalau sekolahsekolah belum semua, kalau AUM besar. Saya yakin sudah.". 27 Begitupun dengan RSIA Taman Puring yang berada di bawah naungan Pimpinan Cabang
26
27
\Va!uyo, Man~jer Keuangan Rumah Sakit Islam Pondok Kopi, Wawancara Pribadi, Jakarta, 15 September2012 Agus Suradika, Pin1pinan \Vilayah DKi Jakarta, 11'awancaraPribadi Jakarta, 13 Agustus 2012
70
Kebayoran Baru. Penulis mendapat infom1asi saat mengurus perizinan wawancara dengan Majelis Dikdasmen, bahwa RSIA sudah menerapkan kebijakan tersebut, hanya saja tidak mendetail dengan bank apa dan sejak kapan menerapkan kebijakan tersebut. C. Kcndala dalam Mencrapan Kebijakan Muhammadiyah dalam Penggunaan
Layanan Bank Syariah
Seluruh Amal Usaha Muhammadiyah pada dasamya patuh dan taat akan ketentuan yang telah ditetapkan oleh PP. Hal ini didasari karena mereka menyadari amal usaha yang dijalankan adalah milik Muhammadiyah, dan barns taat pada peraturan yang dikeluarkan oleh pimpinan tertinggi Muhammadiyah. Hal ini dikuatkan oleh pernyataan pimpinan wilayah Muhammadiyah DKI Jakarta, Bapak Suradika. Pembangkangan Insya Allah tidak ada. Kendalanya paling perihal teknis. Teknisnya misalnya, bank syariah masih pada lokasi yang belum memadai. Dasamya mereka taat pada pimpinan, sami'na waatho'na. Ialu teknisnya jauh dari jangkauan bank syariah. Juga terkait bantuan BOS, ada kendala itu, sangat dimaklumi, terkait dengan kondisi Iingkungan dan ke1jasama dengan pihak ketiga. Sekarang ini transisi, jadi masih dua-duannya, tidak balik tangan. Masih ada tahapan, tidak 100%, karena juga terkait dengan pihak-pihak lain ya. Sejauh ini tidak ada kendala prinsip. 28 Pernyataan Bapak Agus Suradika yang menyatakan tidak adanya pembangkangan secara prinsip didukung dengan pengamatan penulis bahwa tidak
28
Agus Suradika, Pimpinan Wilayah DKi Jakarta, 1VawancaraPribadi Jakarta, 13 Agustus 2012
71
ada narasumber yang tidak menyetujui dan mendukung kebijakan ini. Hanya saja ada kendala-kendala teknis sehingga kebijakan ini belum sepenuhnya dapat dilaksanakan dengan optimal. Hal lain yang bisa dilihat juga sudah banyak AUM yang membangun kerjasama dengan bank syariah sebelum adanya kebijakan Muhammadiyah dalam penggunaan layanan bank syariah. Hal ini mengindikasikan bahwa amal usaha sendiri sudah memihak kepada perbankan syariah sebelum a:danya keputusan tersebut. Meskipun sudah beke1jasama dengan Perbankan syariah, beberapa AUM belum menerapkan substansi kebijakan yaitu menggunakan layanan cash management seperti terkait tata kelola rekening dan pembagian bagi hasil belum sepenuhnya diaplikasi!can, dalam arti belum menandatangani pe1janjian kerjasama layanan cash management dengan bank syariah bersangkutan. Meskipun begitu, penulis juga tidak menemukan amal usaha yang dalam penempatan dananya tidak menggunakan bank syariah sama sekali. Kendala selain terbatasnya cabang Bank Syariah, kendala lain juga diungkapkan oleh Bapak Sayafrudin yang menyatakan masih ada bank syariah yang masih membangun sistem cash management, seperti yang dikatannya bahwa "Karena ini menyangkut persoalan di banknya itu sendiri melakukan proses mendevelopnya. Memang ada beberapa bank sayariah mitra Muhammadiyah
72
yang belum final mendevelopnya. Jadi belum 100 %. Ya mungkin baru ada beberapa bank, baru 3 atau 4 bank yang sudah"
29
Meskipun masih menggunakan bank konvensional, bukan berarti aktivitas ekonomi atau penempatan dana amal usaha Muhammadiyah Iebih banyak di bank konvenisonal. Penempatan dana AUM dominan di bank syariah, kecuali pada AUM Dikdasmen Kebayoran Lama dan Uhamka. Pada umumnya karena saat ini masih masa transisi, AUM masih menggunakan bank konvensional hanya untuk penempatan dana sementara, misalnya saja bantuan-bantuan dari pemerintah. Setelah dana itu didapat, AUM langsung rnemasukkannya pada rekening Bank Syariah. Secara singkat, AUM sudah menggunakan layanan bank syariah, hanya saja dalam penerapannya belum sempnrna atau sesuai dengan kebijakan yang dibuat PP Muhammadiyah. 1. Amal Usaha Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen)
Pada AUM Dikdasmen tidak ada kendala yang berarti karena Iembagalembaga yang diteliti memang sudah beke1jasama dengan bank syariah sebelum adanya keputusan tersebut. Kendala yang dihadapi AUM Dikdasmen pada
umumnya
terkait
bantuan
operasional
sekolah
(BOS)
yang
mengharuskan mereka menggunakan bukan hanya bank syariah tapi juga bank konvensional. Namun ha! ini di maklumi karena kaitannya dengan kerjasanm
29
2012
Syafrudin Anhar, Anggota Ti111 Asistensi Bendahara PP Muha:n1nadiyah, H1awancara Pribadi, Jakarta, 5 Juli
· - - - -·----· -
l
... -7.:L
PERPUSTl\Ki\!\N UTAMA i UlN SYAl~iD JA~v\RT~I
dengan pihak ketiga dan uang yang ada di bank konvensional juga tidak beku disana. Selain dana BOS, kendala terkait hutang juga dialami AUM Dikdasmen Kebayoran Lama. Hal ini dijelaskan oleh Bapak Sukoto selaku ketua Majelis Dikdasmen. Ya instruksi itu juga harus ditelaah Iebih jauh, tidak bisa serta metia ketika ada instruksi Iangsung d:jalankan. Karena selama nu sebelum instruksi juga pakai bank konvensional. Konvensional itu sudah be1jasa sama kita. Bangunan gedung ini bangunan bank konvensional. Bagaimana mungkin kita akan meninggalkan begitu saja dengan kondisi belum Iunas. Paling tidak, kita dalam taat mentaati, kita buka juga bank syaria11. Pakai dua-duanya, kita pakai Muamalat. 30 2, Amal Usaha Perguruan Tinggi Swasta Muhammadiyah Kendala yang dihadapi PTS Muhammadiyah berhubungan dengan ke1j asama yang sudah lama terbangun dengan bank konvensional seperti di UMJ, sedangkan bantuan untuk beasiswa juga membuat STIE AD masih menggunakan bank konvensional sebagai penampungan sementara. Lain halnya dengan Uhamka, meskipun sudah bekerja sama dengan Bank Muamalat, namun unutk bayaran mahasiswa dan payroll gaji belum menggunakan bank syariah karena Uhanika menunggu Bank Muamalat membangun sistemnya terlebih dalmlu, seperti yang dikatalrnnnya "Belum
30
Sukoto, Ketua Majelis Dikdasmen Cabang Kebayoran Lama, ivawancara Pribadi, Jakarta, 7 Agustus 2012
74
semuanya ke bank syariah, bank Muamalat membangun sistemnya
Selain sistem harus dibangun terlebih dahulu, yang dirasakan menjadi kendala adalah tidak adanya ketentuan teknis dalam pemilihan bank syai'iah sehingga seluruh bank sangat kompetitif menawarkan layanan mereka. Sehingga ha! ini dikritisi oleh Bapak Pudjo yang menyatakan bahwa, "Kai·ena dengan kebijakan tersebut seluruh bank syariah datang ke kita. Jadi unsur kekuatannya kalau dipakai semua juga jadi kecil. Menurut saya misalnya saja DKI Jakarta ke bank ini, Jawa Barat ke bank ini. Tapi kalau sudah begitu menjadi kornpetitif, berebutan lahan. Yang pusing kita"32
3. Amal Usaha Kcschatan (Rumah Sakit Islam Muhammadiyah) AUM RSJI Klender maupun RSI Pondok Kopi sudah menggunakan bank syariah, hanya masih menggunakan bank konvensional dikarenakan kepentingan klaim ke pemerintah dan demi kemudahan customer dalam membayar, seperti yang dipaparkan. Hal yang sama juga dipaparkan Bapak Waluyo bahwa yang menjadi kendala adalah kerjasama RSI yai1g menghar,1skan bekerjasama tidak hanya dengan bank syariah. Kendala di RSI Muhammadiyah terkait dengan sosialiasi yang belum didapatkan secara utuh
31
Syafrudin Anhar, Anggota Tim Asistensi Bendahara PP Muhammadiyah, JVawancara Pribadi, Jakarta, 5 Juli
2012 32
Pudjo Sumcdi, \Vakil Rektor II bagian Keuangan uhamka, fVawancara Pribadi, Jakarta. 13 Agustus 2012
75
untuk operator pelaksana, sehingga mereka tidak mengetahui ketentuan dalam ke1jasama layanan cash management yang harus diterapkan oleh AUM, sepe1ii yang dikatakan Bapak Waluyo yang menyatakan bahawa. Sosialisasi secara resmi di kami sebagai operator pelaksana belum ya. Tapi kalau untuk di top management sudah ada, di direktur atau dari aliansi, tentunya sudah ada pengarahan dari BPH. BPH dalam ha! ini perwakilan dari PP Muhammdiyah. Ada untuk itu, tapi kalau di tingkat pelaksana kita disini barn dapat himbauan. 33
D. Analisis Aplikasi Kebijakan Muhammadiyah dalam Penggunaan Layanan Perbankan Syariah
Data yang didapatkan penulis melalui studi dokumentasi dan wawancara dengan narasumber yang sudah dipaparkan sebelumnya. Dalam analisis penelitian ini, penulis mencoba menganalisis kebijakan Muhamrnadiyah dalam penggunaan bank syariah dilihat dari aplikasiatau implementasi kebijakan yang dilakukan oleh amal usaha Muhanunadiyah sebagai pelaksana kebijakan. Berdasarkan data,
dapat disimpulkan bahwa kebijakan ini
dalam
pelaksanaannya belum optimal. Penulis mencoba menganalisis berdasarkan teori implementasi kebijakan yang dipaparkan Edward dalam Budi \Vinarno. Edward menyatakan ada beberapa variabel yang mempengaruhi proses pelaksanaan kebijakan, sehingga dengan dianalisis variabel tersebut dapat dilihat apa yang
33
\Valuyo, Manajer Keuangan Rumah Sakit Islam Pondok Kopi, Wawancara Pribadi, Jakarta, 15 September 2012
76
mempengaruhi belum maksimalnya penerapan kebijakan ini. Variable-variabel tersebut adalah: 1. Komunikasi
Menurut Edward, jilrn kebijakan-kebijakan ingin diimplementasikan sebagaimana mestinya, maka petunjuk-petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus dipahami, melainkan juga petunjuk-petunjuk itu harus jelas. Jika petunjuk-petunjuk itu tidak jelas, maka para pelaksana akan mengalami kebingungan tentang apa yang hams mereka lakukan. 34 Dalam proses komunikasi sendiri ada tiga ha! penting yang harus diperhatikan, yaitu trm1smisi, konsistensi, dan kejelasan. Komunikasi mengenai kebijakan penggunaan bank syariah ini dilakukan melalui sosialisasi Pimpinan Pusat kepada seluruh Iembaga di bawah naungan Muhanunadiyah,
dalam
ha!
ini
menjadi
tugas
Tim
Asistensi
Bendahara.Mengenai sosialisasi bapak Syafrudin selaku anggota tim asistensi bendahara menyatakan, Sosialisasi dilakukan melalui membuat jadwal sosialisasi, apa mm1faatnya, apa kelebihannya, apa kebaikmmya, sehingga kita jelaskan kepada seluruh pimpinan pengelola an1al usaha. Kita jelaskan bahwa ini adalah satu sistem yang dalam konteks akuntabilitas dan transparansi sangat mendukung, sehingga sesungguhnya mereka tidak perlu Iagi atau hilll1pir bisa dikatakan hanya membuat final report saja nantinya. Karena di final report yang dijelaskan penggunaan dana, tapi kalau 3
~
Budi Winarno,Kebijakan Pub/ik Teori dan Proses, (Jakarta; PT Buku Kita, 2007)h. 175
77
melihat dari reporting rekeningnya kita sudah tau real time, dan . saat IGta . b.1sa ketalmi.. 35 setiap Sosialisasi yang dilakukan pada wilayah DKI Jakarta bisa dikatakan baik karena penulis tidak mendapati satu narasumber pun yang tidak mengetahui kebijakan Muhammadiyah dalam penggunaan layanan bank syariah. Di Iihat dari proses transmisi perintah, perintah untuk menggunakan bank syariah tidak ada masalah yang berarti dari pelaksana kebijakan. Hal ini dilihat dari tidak adanya pertentangan pendapat antara pimpinan AUM sebagai pelaksana dengan perintah yang dikeluarkan oleh PP. Sedangkan dalam kejelasan dari kebijakan ini, penulis melihat ada sebagian narasumber yang tidak mengetahui dari isi kebijakan tersebut. Narasumber hanya tahu untuk menggunakan bank syariah, sedangkan dalam kaitannya dengan penggunaan ke1jasama layanan cash management dengan bank belum selurulmya diketahui oleh pelaksana AUM. Hal terakhir dilihat dari konsistensi. Penulis menemukan ada ha! tidak senada yang disampaikan · Prof Yunan Yusuf, Ketua Tim Asistensi Kebendaharaan
PP
Muhammadiyah
dengan
Pimpinan
Wilayah
Muhammadiyah. Penulis mengutip dari media masa bahwa Bapak Yunan meminta masyarakat Muhammadiyah segera hijrah ke rekening syariah. Setidaknya, mereka diberi tenggang waktu hingga pengujung Desember 2012. Jika dalan1 tempo itu tidak segera pindah dari transaksi ribawi menuju 35
2012
Syafrudin Anhar,Anggota Tim Asistensi Bendahara PP Muhammadiyah, rVawancara Pribadi, Jakarta, 5 Juli
78
transaksi syar' i alias tidak pindah rekening, tentu akan ada hukuman setimpal. Tetapi sayangnya, sanksi yang dimaksud tidak diungkap secara detail. 36 . Sedangkan bapak Agus Suradika menyatakan tidak ada sanksi bagi Amal Usaha yang tidak berpindah ke bank Syariah, seperti yang dikatakannya "Tidak pakai sanksi, kita himbau terns dan insya Allah orang patuh". 37 Untuk sanksipun seharusnya jelas dikomunikasikan sejak awal ada atau tidak, agar anggota
Muhammadiyah
yang
terkenal
sami 'na
wa atho 'na
tidak
meremehkan atau setidaknya menunda-nunda untuk segera pindah ke bank syariah. Hal
tersebut
seperti
yang
dikatakan
Edward
mengenai
tidak
konsistensinya komunikasi. Edward menyatakan jika implementasi kebijakan diinginkan berlangsung efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas. Walaupun perintah-perintah yang disampaikan kepada para pelaksana kebijakan mempunyai unsur kejelasan, tetapi apabila perintah tersebut bertentangan maka perintah tersebut tidak akan memudahkan para pelaksana kebijakan menjalankan tugasnya dengan baik. Di sisi lain, perintahperintah implementasi kebijakan yang tidak konsisten akan mendorong para
36 "Muham1nadiyah tinggalkan transaksi ribawi" http://www.jpnn.com/index.php?n1ib=berita.detail&id""'l I 1421 diakses pada tanggal 20 Agustus 2012 37 Agus Suradika, Pimpinan Wilayah DKi Jakarta, 1VawancaraPribadi Jakarta, 13 Agustus 2012
79
pelaksana mengambil tindakan yang sangat Ionggar dalam menafsirkan dan mengimplementasikan kebijakan.
38
2. Sumber-sumbcr a. Aparat dan Staff
Jika dilihat dari Pimpiilan Pusat yang merumuskan kebijakan ini, Tim asistensi bendahara dipandang mampu melaksanakan tugas yang diembam1ya serta kompeten dalam merumuskan program-program untuk Muhammadiyah kedepan. Hanya saja dalam pelaksanaannya belum maksimal, ha! ini mengingat bahwa dengan Tim Asistensi yang hanya be1jumlah sebelas orang harus . mensosialisasikan kebijakan tersebut Ice seluruh Indonesia. Maka diperlukan manajemen yang baik untuk mengatumya. Dan ha! itupun telah diatur dan dikoordinasikan dengan PWM dalam mensosialisasikan sampai ke tingkat bawah. b. Informasi
Informasi mempunyai dua bentuk. Pertama, informasi bagaimana melaksanakan suatu kebijakan. Informasi yang kedua adalah data tentang ketaatan personil-personil ·Iain terhadap peraturan-peraturan pemerintah. 39 Dalam informasi bentuk pe1iama, penulis menyimpulkan bahwa seluruh pimpinan amal usaha tahu bahwa mereka hams menggunakan bank syariah, 38 39
Budi Winamo,Kebijakan Pub/ik Teori dan Proses, (Jakarta: PT Buku Kita, 2007)h. 177
/bid,h.183~184
80
bank yang terbebas dari unsur ribawi serta bagaimana melaksanakan kebijakan tersebut, kecuali beberapa ha! yang penulis katakan sebelumnya bahwa ada sebagian amal usaha yang tidak tahu tentang isi kebijakan tersebut secara detail. Untuk bentuk kedua yakni informasi ketaatan, belum dapat diketahui dengan pasti berapa persen AUM yang sudah mentaati keputusan PP tersebut. Hal ini dinyatakan oleh Bapak Agus Suradika, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DIG Jakarta, yang dalam mekanismenya berwewenang dalam melihat berapa amal usaha yang sudah pindah ke bank syariah melalui layanan cash management,hal ini tersirat dari pernyataannya "Habis sosialisasi tidak ada laporan yang kami terima. Dalam arti lisan dari AUM yang besar-besar saja, itu yang barn bisa kita monitor. Mungkin kalau sudah satu tahun barn bisa kita data. " 40
3. Kecenderungan-kecenderungan Kecenderungan dari para pelaksana merupakan faktor ketiga yang mempunyai konsekuensi-konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksanan bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu, dan ha! ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka
4
(1
Agus Suradika, Pimpinan Wilayah DKi Jakarta, TVawancaraPribadi Jakarta, 13 Agustus 2012
81
melakSanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal. 41 Jika penulis cermati, kecenderungan para p1mpman amal usaha atau pelaksana kebijakan cenderung positif. Hal ini terlihat dari tanggapan mereka yang
m~ndukung
dan mengatakan kebijakan penggunaan bank syariah ini
bagus baik dilihat dari sisi agama maupun dari internal organisasi. Sehingga kebijakan ini sebenarnya bisa berjalan efektif. Hanya saja diperlukan komitmen dari pelaksana maupun pembuat kebijakan untuk mengontrol kebijakan tersebut. Dalam mengontrol kebijakan tersebut PP melakukan evaluasi dua arah baik dari internal maupun eksternal, yaitu: 42 a. Evaluasi eksternal, evaluasi secara ekstemal yang dimaksud disini adalah koordinasi dengan pihak perbankan, misalnya saja untuk bank yang belum seutuhnya membangun sistem untuk layanan cash management atau keluhan-keluhan yang berhubungan dengan sistem
dan layanan perbankan itu sendiri. Evaluasi ini dilakukan rutin oleh tim asistensi melalui pertemuan-pertemuan dengan mengundang pihak perbankan untuk membenahi permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan.
41
42
2012
Budi Winarno,Kebijakan Publik Teori dan Proses, (Jakarta: PT Buku K~ta, 2007)h.l94 Syafrudin Anhar, Anggota Tim Asistensi Bendahara PP Muhammadiyah, TVawancara Pribadi, Jakarta, 5 Juli
82
b. Evaluasi internal, evaluasi internal yang dilak:ukan PP dalam tahap ini adalah menanyak:an apakah amal usaha tersebut sudah pindah atau belum ke bank syariah. Namun, yang terjadi di lapangan saat ini, PP barn melaksanakan eval uasi terse but pada A UM yang besar yang umumnya berada pada tingkat pusat.
4. Struktur Birokrasi
Pada dasarnya, para pelak:sana kebijakan mungkin mengetahui apa yang dilakukan dan mempunyai cukup keinginan serta mengetahui sumber-sumber informasi yang cukup untuk melakukarmya. Tetapi dalam pelak:sanaannya mungkin mereka masih dihambat oleh struktur-struktur organisasi dimana mereka menjalankan kegiatan AUM tersebut. Biasanya berasal dari tekanantekanan di luar unit-unit birokrasi seperti komite legislatif, kelompokkelompok kepentingan, pajabat-pejabat ekesekutif, konstitusi Negara dan sifat kebijakan yang memengaruhi organisasi birokrasi-birokrasi. 43 Tekanan dari luar datang dari kelompok kepentingan pihak bank konvensional yang selama ini sudah beke1jasama dengan AUM. Hal ini dialami oleh AUM Dikdasmen cabang Kebayoran Lama yang masih memiliki hutang dengan bank konvensional, atau ada rasa tidak: enak: ketika hams memutuskan kerjasama dengan pihak bank konvensional karena kerjasama 43
Budi \Vinarno,Kehijakan Publik Teori dan Proses, (Jakarta: PT Buku Kita, 2007)h.203
83
yang sndah terbangnn lama dan sndah banyak kenntnngan yang AUM dapat dari Bank Konvensional. Pengamh dari lnar jnga timbnl dari instansi pemerintah dimana banyak dana bantnan yang diperoleh AUM yang menghamskan mereka membnka rekening di bank konvensional. Dari sisi internal biasanya disebabkan oleh kemndahan dalam membayar biaya knliah bagi mahasiswa seperti yang dilaknkan Uhamka jnga UMJ. Begitnpnn dengan RSJI Klender dan RSI Pondok Kopi, yang jnga memperhitnngkan kemndahan pasien dalam membayar, seperti yang dijelaksan Bapak Snparno "Kalan pasien membayar, langsnng di Mnamalat, tapi kalan ada yang man membayar ke rekening apa, pnnyanya apa, man lewat rekening apa, kita tidak bisa snmh cnma kesatn bank ini. Yang paling mndah yang mana. "44 Dari penjelasan tersebnt ter!ihat bahwa kebijakan dalam penggnnaan layanan bank syariah sndah baik, namnn pelaksanaannya hams disesnaikan dengan sifat dan kondisi dari AUM itn sendiri. Seperti halnya sekolal1 yang hams menerima bantnan dari.instansi pemerintah. Pertentangan kebijakan dari sisi ektern dan intern Mnhammadiyah membnat pelaksanaan kebijakan ini belum optimar
44
Suparno, Kepa!a Bagian Keuangan Run1ah skit Jiwa Islam Klender, wawancara Prihadi, Jakarta
BABV
PENUTUP A. Kesimpulan
I. Aplikasi Kebijakan Muhammadiyah dalam penggunaan layanan Bank Syariah
di Amal Usaha Muhammadiyah belum diaplikasikan secara optimal. Belum dikatakan optimal karena masih banyak AUM yang masih menggunakan bank konvensional serta masih banyak AUM yang belum menerapkan kerjasama layanan
cash
management
dengan
bank
syariah.
Namun,
dalam
pengaplikasian dalam penggunaan layanan bank syariah, sudah banyak AUM yang
menggunakan
bank
syariah
sebelum
adanya
kebijakan
dari
Muhammadiyah mengenai penggunaan layanan bank syariah. Hal ini mengindikasikan bahwa kesadaran untuk menggunakan transaksi yang sesuai syariah sudah terbangun terlebih dahulu di AUM. 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengaplikasian kebijakan Muhammadiyah dalam penggunaan layanan perbankan syariah terdiri dari beberapa faktor. Jika dianalisis menggunakan variabel-variabel yang mempengaruhi penerapan kebijakan menurut Edwards, setidaknya ada tiga variabel yang perlu diperhatikan oleh pembuat kebijakan, yaitu:
85
a. Kejelasan dan konsistensi keputusan Kejelasan dalam kebijakan penggunaan bank syariah ini sudah mendetail di jabarkan dalam SK Nomor: 36/KEP/I.O/C/2012 tanggal 18 Shafar 1433 H/12 Januari 2012 M tentang Sistem pengelolaan Dana Terpadu Layanan Manajemen Kas. Hanya saja tidak semua pengelola amal usaha mengetahuinya apalagi pada tingkat pelaksana sehingga perlu dijeiaskan dalam sosialisasi secara utuh. Sedangkan untuk konsistensi, adanya informasi yang berbeda dari para pimpinan dan pembuat kebijakan mengenai sanksi jika sampai masa transisi belum melaksanakan kebijakan ini. b. Informasi ketaatan Belum adanya informasi yang akurat di tingkat wilayah tentang berapa amal usaha yang sudah berpindah atau menggunakan Iayanan bank syariah membuat kebijakan ini sulit untuk diukur keberhasilannya. Sehingga diperlukan evaluasi serta koordinasi dari setiap hierarki organisasi Muhammadiyah. c. Struktur Birokrasi Amal usaha memiliki kaitan bukan hanya sebagai unit usaha dari Muhan1madiyah, namun juga kerjasama dengan berbagai pihak dalan1 menjalankan usahanya. Misalnya, sekolah yang terkait dengan bantuan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dan beasiswa untuk mahasiswa di perguruan Tinggi.
87
2. Perlu ditingkatkannya koordinasi pada tingkatan hierarki Muhammadiyah dalam mengontrol kebijakan di Amal Usaha Muhammadiyah di tingkat wilayah, daerah, cabang maupun ranting. 3. Evaluasi rutin mengenai masalah yang dihadapi AUM dalam menerapkan kebijakan tersebut serta mencarikan solusi bersama sehingga kebijakan tersebut dapat be1jalan secara optimal. 4. Diharapkan penelitian sdanjutnya bisa meneliti lebih banyak lagi Amal Usaha khususnya di daerah-daerah serta individu-individu atau anggota Muhammadiyah yang juga diharuskan menggunakan layanan perbankan syariah untuk pembayaran infaq.
87
DAFTAR PUSTAKA
Affif, Faisal & Paemeleire, Seluk Beluk Organisasi Perusahaan Modern, Bandung: PT. Eresco, 1994. Dunn, William N, Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Penerjemah Samodra Wibawa, dkk ,Yogyakaria: Gadjah Mada University Press,2003.
http://www.jpnn.com/index.php?mib=berita.detail&id= 111421 http://ekonomi .ini !ah. com/read/detail/ 18673 81 /bi-targetkan-market-share-perbankansyariah-15-20 http://wv.;w.dakwatuna.com/2011/12/17783/tujuh-bank-syariah-jalin-kerja-samadengan-muhammadiyah/ http://www.muhammadiyah.or.id Lubis, Hari & Maiiani Huseini, Teori Organisasi (Suatu Pendekatan Makro), Jakarta: Pusat Antar Universitas ilmu-ilmu sosial Universitas Indonesia. Makmur, Filsafat Administrasi, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008 Minka, Agustianto, artikel "IO Pilar Pengembangan Bank Syariah"
89
Wawancara Pribadi dengan Gandang Sungkawa, Direktur Keuangan dan SDM Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jakarta, 4 Agustus 2012 Wawancara Pribadi dengan Husnayetti, Direktur Keuangan dan SDM STIE Ahmad Dahlan,, Jakarta. 13 Agustus 2012 Wawancara Pribadi dengan Sukoto, Ketua Majelis Dikdasmen Cabang Kebayoran Lama, Jakarta, 7 Agustus 2012 Wawancara Pribadi dengan Suparno, Kepala Bagian Keuangan Rumah skit Jiwa Islam Klender, Jakarta, 3 sepetember 2012 Wawancara Pribadi dengan Suyatno, Ketua Majelis Dikdasmen Cabang kebayoran Baru, Jakarta, 14 agustus 2012 Wawancara Pribadi dengan Syafrudin Anhar, Anggota Tim Asistensi Bendahara PP Muhammadiyah,, Jakaiia, 5 Juli 2012 Wawancara Pribadi dengan Waluyo, Manajer Keuangan Rumah Sakit Islam Pondok Kopi, Jakaiia, 15 September 2012 Winarda, J, Manajemen Perilaku Organisasi (Edisi revisi), Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004 Winarno, Budi, Kebijakan Publik Teori dan Proses, Jakarta: PT Buku Kita, 2007
90
Lampiran 1
PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
SURAT KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH Nomor: 36 /KEP/I.O/C/2012 Tentang SISTEM PENGELOLAAN DANA TERPADU LA YANAN MANAJEMEN KAS
Bisn1illahirrahn1anirrahin1
Pi1npinan Pusat J\1uhan1TI1adiyah:
J\1cnin1hang
1. Bah\va untuk mendukung kesina1nbungan dan kcn1andirian l\1uhan1rnadiyah dala1n n1cnyampaikan dak\vah Islan1iyah yang sesuni dengan Al-Quran dan r'\s-Sunnah, diperlukan dukungan finansial yang cukup. 2. Balnva dana Muhmnmadiyah di setiap jenjang, unsur dan an1al usahanya perlu dikeJola lcbih produktif, cfcktif, efisien clan akuntabel. 3. Balnva untuk tindak lanjut pertin1bangan di atas, serta untuk menjadi pedon1an bagi se1nua jcnjang, unsur dan amal usaha ·Muhainrnadiyah~ perlu dibuat sebuah Surat Keputusai1.
lv1engingat
!. AD/ART Muhammadiyah 2. Keputusan Muktamar ke-46 (Muktamar Satu Abad Muhammadiyah) di Yogyakaita, tanggal 22-27 Rajab 1431 H/3-8 Juli 2010M.
Mcmperhatikan
1. Keputusan Rapat Pleno PP Muhammadiyah tanggal 11 November 2011 2. Keputusan Rapat Plcno PP Muhmnmadiyah tanggal 12 Desember 2011 3. Usulan dan pendapat .pcserta Rakernas Kebcndaharaan Regional I Yogyakarta tanggal 27-29 November 2011, Regional JI Jakarta tanggal 12-14 Descmber 2011, dan Regional III Makassar tanggal 22-24 Desember 201 l.
Menetapkan
Keputusan
MEMUTUSKAN Pin1pinan Pusat l\1uhaiumadiyah
tentang
SISTE1Vf
PENGELOLAAN DANA TERPADU LAYANAN MANAJEMEN KAS.
Pcrtama Kctcntuan U1num I. Sistim Pengelolaan Dana Terpadu Layanan Manajemen Kas adalah sistim dan prosedur rnanajemen kas terpadu yang dikembm1gkan
91
Lampiran I (Lanjutan)
3. Yang dimaksud dengan unsur Muhammadiyah adalah semua majelis, lembaga, dan unsur otonom sesuai AD dan ART persyarikatan. 4. Yang dimaksud dengan amal usaba Muhmnmadiyab adalah semua amal usalm yang dimiliki Muhammadiyah
adhoek sesuai kebutuhan oleh Lernbaga Pembina dan Pengawas Keuangan (LPPK) sesuai jcnjang kewenangan masing-masing atau oleh auditor independent yang ditunjuk o!eh PP Muhammadiyah. 9. Audit sebagaimana dimaksud pada ayat 8 dapat merupakan audit keuangau umum, audit investigasi, atau audit khusus 1ainnya. Kedua Tata Ketola Rekcning
I. 2. 3.
4.
5.
6.
7.
8.
Dllila Muhammadiyah disimpan di rekening giro, tabungan bisnis, dan deposito pada bank dllil lembaga keuangllil sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama ayat 5. H..ekening giro sebagainu1na din1aksud pada Ayat 1 digunakan untuk menyin1pan dana minimum kebutuhan operasional sehari-hari. Kelebihan dana di rekening giro di atas minimum kebutuhan operasional seliari-hari dipindahkan secant otomatis ke rekening tabungan bisnis sebagai1nana di1naksud pada Ayat I. Dal am hal saldo rckcning giro jum!ahnya di bawah minimum kebutuhm1 operasional seharihari kckurangannya dipindahkan secara otomatis dari rekening tabungan bisnis. Pemindahan secara otomatis sebagainu1na dimaksud pada Ayat 3 clan Ayat 4 menggunukan fasi1itas autosave atau trans\veep, yang secara otomatis me1nindahkan dana dari rekening giro ke rekening tabungan bisnis atau sebaliknya. Pimpinoo Pusat Muhammadiyah memerintahkan kepada bank syariah mitra Muhammadiyah sebagaimllila dimaksud pada diktum Pertama untuk memindallkan dana seeara otomatis sebagairnana dimaksud pada Ayat 3, Ayat 4, dan Ayat 5. Saldo rekening tabungan bisnis yang sudah meneapai jumlah tertentu dipindahka11 me1tjadi deposito untuk mendapatkan bagi basil yang lebih tinggi. Jumlah tertentu sebagaimana dimaksud pada Ayat 7 diatur oleh jenjang, unsur, dan amal usaha Muhammadiyah yang !Jersangkutan. Kctiga Pcngecekan dan Pemantauan Rckcning
I. Da!am rangka mengamankan clan memantau kebutuhan dana sehari-hari sehubungan dengllil
pemindahan dllila secara otomatis dari rekening giro ke rekening tabungan, maka setiap Amal Usaha dan Lembaga Persyarikatan Muhammadiyah, diwajibkllil: a. Meminta fasilitas auto debet ke bank syariah mitra Muhammadiyah, yaitu fasilitas yang dapat memindahkan secara otomatis dana dari rekening giro ke rekening tabungan bisnis atau sebaliknya.
92
Lampiran 1 (Lanjutan)
b. Setiap je1ljang, unsur, atau amal usaha Muhammadiyah wajib melakukan pengecekan saldo rekening giro dan rekening tabungan bisnis sebelun1 1nelakukan penarikan dana dari rekening giro agar tidak terjadi penarikan dana yang melebihi dana yang dimilikinya (over draft). c. Pengecekan saldo rekening sebagaimana dimaksud pada huruf b, dapat dilakukan sccara elektronik baik melalui internet, mobilefsms banking, phone banking atau saluran lainnya, dengan meminta fasilitas transaksi non-financial yang tidak berdampak pada perubahan saldo rekening. 2. Dalam rangka transparansi kcuangan Persyarikatan: a. PP Muhanunadiyah berwenang untuk setiap saat mengecck atau memantau saldo rekening giro, tabungan bisnfa, atau deposito yang dimiliki olch setiap jenjang, unsur, dan amal usaha Muhammadiyah. b. PW Muhan1madiyah berwenang u1'tuk setiap saat mengecek atau memantau saldo rekening giro, tabungan bisnis, atau deposito yang dimiliki oleh setiap jenjang, unsur, dan amal usaha Muhammadiyah yang berada di bawah kewenangarmya. c. PD Muhanunadiyah berwenang untuk setiap saat mcngecek atau memantau saldo rekening giro, tabungan bisnis, atau deposito yang dimilil
!. PP Muhammadiyah menyepakati bersama bank syariah mitra Muhammadiyah tarif bagi hasil rekening giro, tabungan bisnis, dan deposito yang paling mcnguntungkan bagi Persyarikatan. 2. Bagi hasil yang diperoleh dari rekc•'iing giro n1enja
!. Untulc meminimwnkan biaya pembiayaan yang dilakukan jenjang, unsur, atau 301aJ usaha Muhammadiyah dalam rangka investasi untuk membangun infrastruktur, PP Muhammadiyah dapat mengupayakan pembiayaan investasi dengan agunan deposito (mudharabah
muqayyadah atau back to back deposit).
93
Lampiran I (Lanjutan)
2. Penggunaan deposito sebagai agunan pembiayaan investasi sebagaimana dimaksud pada Ayat J dapat dilakukan dengan mengagunkan deposito milik jenjang, unsur, atau amal usaha Muhammadiyah yang bersangkutan atau deposito milik jenjang, unsur, atau amal usal1a Muhammadiyah Iainnya. 3. Penggunaan deposito sebagai agunan pembiayaan sebagai mana dimaksud pada Ayat 2 han1s seizin PP Muhammadiyah. 4. Atas penjaminan deposito milik jenjang, unsur, atau amal usaha Muhammadiyah untuk
pe1nbiayaan investasi pe1nbangunan infi·astruktur n1ilik jcnjang, unsur, atau a1nal usaha Muhammadiyah Iainny&, pemilik deposito yang diagunkan dapat memperolch avalist fee sebesar-hesamya 0.5% dari pokok pembiayaan, yang dikreditkan pada rekening yang bersangkutan. 5. Pelaksanaan penjarninan deposito antar jenjang, unsur, atau amal usaha Muhammadiyah scbagaimana dimaksud pada Ayat 2 dapat mendapatkan tambahan jaminan avalis dari
Pi1npinan Pusat Muham1nadiyah. 6. Atas pcnjaminan PP Muhammadiyah pada pembiayaan yang dilakukan oleh je1:ijang, unsur, atau amal usaha Muhammadiyah sebagaimana dimaksud pada Ayat 5, PP Muhan1madiyah dapat memperoleh avalist fee sebcsar-besamya 0.5% dari pokok pembiayaan, yang dikreditkan pada rekening PP Muhanuuadiyah. 7. Untuk keperluan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada Ayat 3 dan pemberian tambahan jaminan avalist sebagaimana dimaksud pada Ayat 5 PP Muhammadiyal1 dapat memerintahkan Lembaga Pembina dan Pengawasan Keuangan (LPPK) PP Muhammadiyah untuk melakukan studi kelayakan. 8. PP Muharnmadiyah mengupayakan fasilitas pembiayaan back to back deposit kcpada Bank Syariah mitra Muhammadiyah sampai mendekati 100% dari jumlah deposito yang diagunkan. 9. PP Muhammadiyah mengupayakru1 fasilitas pembiayaan back to back deposit kepada bank syarial1 mitra Muhammadiyah dengan biaya pembiayaan yang mendekati 0% di atas bagi basil deposito yang diagunkan.
Keenam Pcnutup Hal-ha! yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini akru1 diatur kemudian melalui surat keputusan Pimpinan Pusat Muhan1madiyah. Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : 18 Shafar 1433 H. 12 Januari 2012 M
Tembusan: Pimpinan Pusat Muhanuuadiyal1 kantor Yogyakarta
94
Lampiran2
PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
SURAT KEPUTUSAN PIMP!NAN PUSAT MUHAMMADIYAH Nomor: 37/KEPII.OIC/2012 Tentang PENETAPAN BANK SYAIUAH MITRA MUHAMMADIY AH DALAM SISTEM PENGELOLAAN DANA TERPADU LAYANAN MANAJEMEN KAS Bis1niflahirrah1nanirrahin1
?i1npinan Pusat Muhammadiyah: Mcnilnbang
I. Bah\va salah satu usaha Muhan1madiyah untulc me\vujudkan visi dan kemandiriannya adalah mengembangkfu1 sarana dan prasarana serta sumber dana untuk n1ensukseskan gerakan. 2. Bah,va Muhmn1uadiyah dengan selun1h an1al usahanya 1nen1iliki potcnsi dana untuk dikelola secara Iebih produktif, efektif, efisien clan akuntabel n1elalui siste1n pengeloiaan dana terpadu layanan manajetnen kas. 3. Bahwa Muhammadiyah sebagai organisasi dakwah Islam bertanggung ja\vab untuk berperan dalam pengeri1bangari sistin1 ekonon1i syaria~:
4. Bah:va P:~ _J\1uham1n_adiyah _telah .trferiefl~_i~~n_S_l111:lt-=K~py_t~<;~Il TI,8:T=b;f: 36/~P/LO(C/2012 tanggal I~ SJmfar j433 Hll2.Jan:iari20J2 M lent~ng' Sisf_cn1 Pengelolaan Dana Terpadu:Layanan Manajemen Kas. - 5. Bahwa untuk lindak Ianjut pertimbangan di atas, serta ul1tuk menjadi pedon1an bagi sen1ua jenjang, unsur, dan amal usaha l\1uban1triadiyah, pcrlu dibuat sebuah Surat Keputusan. Mengingat
I. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah 2. Keputusan Muktamar ke-46 (Muktamar Satu Abad Muhammadiyah) di Yogyakarta, tanggal 22-27 Rajah 1431 H/3-8 Juli 2010 M. 3. Surat Keputusan PP Muhammadiyah nomor: 36/KEPII.OIC/2012 tanggal 18 Shafar 1433 H/12 .Tanuari 2012 M tentang Sistem Pengelolaan Dana Terpadu Layanan Mauajemen Kas.
Memperhatikan
I. Keputusan Rapat Pleno PP Muhammadiyah tanggal 11 November 2011 2. Keputnsan Rapat Pleno PP Muhamrnadiyah tanggal 12 Desember 201 l
3. Nota Kcsepahan1an PP Muhan1madiyah dengan Bank Syaria11 yang telah ditetapkan menjadi Bank Syariah Mitra Muhammadiyah tanggal 15 Desember2011.
Menetapkan
Pe1inma
MEMUTUSKAN Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang PENETAPAN BANK SYARIAH MITRA MUHAMMADIYAH DALAM SfSTEM PENGELOLAAN IlANA TERPAilU LAYANAN MANAJEMEN KAS. Menetapkan Bank-bank Syariah sebagai mitra Muhammadiyah, dalam pelaksanaan Sistem Pengelolaan Dana Terpadu Layanan Manajemen Kas pada setiap jenjang, unsur, dan amal usaha Muhammadiyah.
/
95
Lampiran 2 (Lanjutan)
Kedua
Bank-bank Syariah sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama adalah: 1. Bank Syariah Bukopin 2. Bank Syariah Mandiri 3. Bank Muamalat Indonesia 4. Bank BR! Syariah 5. Bank BNI Syariah 6. Bank BTN Syariah 7. Bank Danan1011 Syariah, dan 8. Bank Syariah lain yang ditetapkan oleh PP Muhammadiyah dikemudian hari.
Ketiga
Setiap jenjang, unsur, dan amal usalm Muharmnadiyah menempatkan dananya di Bank-bank Syariah sebagaimana tercantum pada dik:tum kedua.
Keempat
Setiap jenjang, unsnr, dan amal usaha__ Muhammadiyah juga diperbolehkan menempatkan dananya di BPD ~ariaJi. yang ditunjuk oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan di lembaga-lembaga keuangan milik Muhammadiyah seperti: Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), Baitul Maal wa Tamwil (BMT), dan Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM).
Kelima
Setiap jenjang, unsur, dan amal usaha Muhammadiyah, melaksanakan diktum Kesatu, Kedua, dan Ketiga, se!ambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2012.
Kccnan1
Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan. Ditctapkan di : Jakarta Padatanggal : 18Shafar 12 Januari
Tembusan: Pimpinan Pusat Muhammadiyah kantor Yogyakarta
1433H. 2012 M
96
Lampiran3
PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
SURAT KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIY AH Nomor: 38 /KEP/I.O/C/2012 Tcntang !UR.Ai'! ANGGOTA, !NFAQ TETAP, INFAQ SISWA DAN MAHASISWA SERTAALOKASIDANAPERSYARIKATAN
Bis1nillahirrahmanfrrahi111 Pimpinan Pusat Muhanunadiyah:
Ivfenimb::tng
1. Balnva unt1;1k n1endu_kung kesinambungan dan ke1nandirian Peryarikatan dalan1 menyampaikan dak\1.iah lslan1iyah yang sesuai dengan Al-Quran dun As-Sunnah, diperlukan dukungan finansial yang n1encukupi. 2. Persyarikatan Muhamn1adiyah ndalah sebuah organisasi mnndiri daian1 pen1biayaan aktifitasnya. 3. Bah\Va unluk tindak lanjut pcrti1nb~mgan di atas, serta untuk menjadi pedoinan bagi sen1ua unsur yang ada di Persyarikatan dan .i:\111al USahanya. perlu dibuat sebuah Surat Keputusan.
Mengingat
I. Anggaran Run1ah Tanggn Muhan1n1ndiyah pasal 4 2. Keputusan Muktamar ke-46 (Muktamar Satu Abad Muhmnmadiyah) di Yogyakarta, tanggal 20-25 Rajab 143i H/3-8 Juli 2010 M. 3. Progran1 Kerja PP Muhanuuadiyah 2010-2015.
f\.1en1perhatikan
I. Keputusan Rapat Pleno PP Muhammadiyah tanggal 18 Juli 2011 di
Jakarta, 1ncngcnai Iuran anggota dan Infaq. 2. Surat Kepulusan PP Muhammadiyah nomor: 36/KEP/1.0/C/2012 tangga! 18 Shaf.:1! 1433 H/12 Januari 2012 M tcnta.ng: Sistin1 Pengelolaan Dana Terpadu Layanan Manajemen Kas. 3. Usulan dan pendapat peserta Rakernas Kebendaharaan Regional I Yogyakarta tanggal 27-29 November 2011, Regional II Jakmia tanggal 12-14 Desember 2011, dan Regional Ill Makassar tanggal 22-24 Desember 2011.
l\1cnctapkan
MEMUTUSKAN Keputusan Pi111pinan Pusat ~'1uhamn1adiyah tentang IUllAN ANGG01'A, INFAQ TETAP, INFAQ SISWA- DAN MAIJASISWA SERTA ALOKASI DANA i'ERSYARIKATAN.
l. Mencabut Surat Ednran Pin1pinnn Pusat J\1uhmnmadiyah nornor: l~t\/3.b/
764/J 996 tentang lnfaq Mnhasisiva Pcrg:uruan Tinggi !vfuhan1n1adiyah. 2. Mencabut Surat Edaran Phnpinan Pusat :t-.1uha1nn1adiyah nornor: I-1V3.b/ 833/l 996 tenmng Penarikan lnfaq Karyawan Amal Usaha dan lnfaq Mahasiswa Muhamn1adiyah.
I
97
Lampiran 3 (Lanjutan) Kedua
I. Menetapkan luran Anggota Muhammadiyah, yaitu a. Anggota Muhan1madiyah yang n1enjabat Persyarikatan
disemua
tingkatan
dan
sebagai
Pimpinan
Phupinan
Amal
Usaha
Muhammadiyah (AUM) sebesar Rp. 5.000,- perbulan. b. Anggota Muhan1madiyah yang menjabat sebagai karyawan di jenjang, unsur, dan Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) sebesar Rp. 2.500,perbulan. c. Anggota Muhammadiyah di luar Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) sebesar Rp. 2.500,- perbulan. 2. Iuran anggota sebagaimana di111aksud pada ayat 1 dibayarkan sccara bulanan,
3
bulanan,
6 bulanan,
atau
tahunan
ke
rekening
PP
Muhan1madiyah. 3. Untuk keperluan pembayaran iuran sebagain1ana din1aksud pada ayat l setiap anggota Pcrsyarikatan Muhammadiyah \Vajib inemiliki rekening tabungan Ci bank syariah n1itra J\1uharrunadiyah. 4. Pembayaran iuran bulanan dengan pola sebagaimana ditnaksud pada ayat 2 dilakukan 1nelalui mckanisme autodebet oleh bank syariah 1nitra Muhammadiyah. Ketiga
l. Menetapkan Jnfoq Mahasiswa di Perguruan Tinggi Muhammadiyah sebesar Rp. 2.500,- perbulan. 2. Menetapkan Infaq Siswa di Sekolah Muhammadiyah sebesar Rp. l.500,perbulan 3. !nfaq sebagaimana dimaksud pada ayat l dan ayat 2 disetorkan oleh Amal Usaha Muharmnadiyah yang bersangkutan kc rckening PP Muhammadiyah paling Jrunbat I bulan setelah berakhirnya semester yang bersangkutan. 4. Menetapkan lnfaq Tetap Donatur dan Simpatisan, yaitu: a. Donatur TingkatA sebesar Rp. 100.000,- perbulan atau lebih b. Donatur Tit1gkat B sebesar Rp. 75.000,- perbulan c. Donatur Tingkat C sebesar Rp. 50.000,- perbulan d. Donatur Tingkat D sebesar Rp. 25.000,- perbulan c. Donatur Tingkat E sebesar Rp. 20.000,- perbulan atau kurang 5. lnfaq tetap sebagaimana dimaksud pada ayal 4 dapat dibayarkan setiap bulan> setiap 3 bul~ setiap 6 bulan~ ataU sctiap tahun. 6. Pembayaran infaq tetap sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dengan pola sebagaimana dimaksud pada ayat 5 dilakukan melalui mekanisme autodebet dan di transfer ke rekening PP Muhammadiyah.
Kce1npat
1. Pembagian dari iuran anggota, inf..1q mahasis\va, infaq sis\va dan infaq donatur tetap, adalah sebagai berikut: a. Dana Dakwah dan Pengembangan AUM !0% b. Dana Abadi Persyarikak~n I 0% e. Pimpinan Pusat Muhammadiyah 7% d. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah I 0% e. Pin1pinan Daerah Muhan1madiyah 13% f. Pimpinan Cabru1g Muhammadiyah 20% g. Pimpinan Ranting Muhammadiyah 30% 2. Pembagian dana jatah untuk Pimpinan \Vilayah Muhammadiyah sebagaimana dimaksud pada Ayat I huruf d adalah sebagai berikut: a. Sebesar 20% dibagi sama rata untuk semua Pimpinan Wi!ayah Muhanimadiyah. b. Sebesar 80% dibagi antar Pimpinan Wilayah Muhammadiyah secara ,Pl'.1?P9~il)µal ~_esuai denga~_k:o_n~ril:J_usi rn~s_ing-:-111P.?i:n,g ':\':ila,ya11._ -,. '" ,;,;;;,-.-:-:· - - <"-"'\,> 'v,;,-:.~-, ··cc:-- '·ii)·;~;;;:·;.; i · >:c /_.;_;.,, ~ti:h-:!<.';,0[:;_";.;::,,:; ;-_;;;<<:!:.'0i6:~'. c{{;.~-~;:(Lic•cc,J.,,\;,', :.-
98
Lampiran 3 (Lanjutan) 3. Pembagian datia jatah untuk Pimpinan Daerah Muliammadiyah sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 huruf e adalah sebagai berikut:
a. Sebesar 20% dibagi san1a rata untuk semua Pimpinan Daerah Muhammadiyah.
b. Sebesar 80% dibagi antar Piinpinan Daerah Muhanunadiyah secara proporsional sesuai dengan kontribusi masing-n1asing daerah. 4. Pcn1bagian dana jatah untuk Pimpinan Cabang Muhan11nadiyah sebagaiinana dimaksud oada Ayat 1 huruff adalah sebagai berih.-ut: a. Sebesar 20% dibagi sruna rata untuk semua Pimpinan Cabang Muhrunntadiyah. b. Sebesar 80% dibagi antar Pirnpinan Cabang :tvfuhamnK1diyah secara
proporsionaI sesuai dengan kontribusi masing-n1asing cabang. 5. Pcmbagian dana jatah untuk Pimpinan Ranting Muhanunadiyah sebagain1ana dimaksud pada Ayat 1 hu1uf g adalah sebagai berikut: a. Sebesar 20% dibat,ri sa1na rata untuk semua Pitnpinan Ranting Muhan1madiyah. b. Sebesar 80% dibagi antar Pin1pinan Ranting Mul1amn1adiyah secara proporsional sesuai dengan kontribusi rnasing-n1asing ranting.
Kclhna
Pelaksanaan diktum kesatu, kedua, kctiga~ kecn1pat, dan kelima diatur lebih
lanjut oleh Bendahara Umun1 PP Muhan11nadiyah. Keenmn
Kctujuh
Dengan ditetapkannya surat keputusan ini rnaka sennia surat keputusan dan/atau aturan PP lvfuhamn1adiyah yang bertentangan dengan surat keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.
Keputusan ini berlaku n1ulai tanggal ditetapkan sampai diadakan petubahan atau dicabut ken:hali.
,,%~--:.'::-~
PIMPINAN
Ketua Um um,
~ 1~
Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : 30 Shafar 1433 H. 24 Januari 2012 M
~l);iADIYAH,
r;/f!
;l'B'.'.q'Sekretaris Umum, i~ ;""'?!ii{~::~"' : ~ ~ -~ ~ #S
~
-
.. \
~
of.Dr.H.M.DinS amsuddin.MA~~1) · .H.AgungDanarto,M.Ag ~ NBM: 563 653
· ·~"'
·ren1busan: Piinpinan Pusat Muhanunadiyah kantor Yogyakarta
NBM: 608 658
/
99
Lampiran4
Hasil Wawancara Pewawancara Narasumber Tempat dan Tanggal
: Riri Arisyia : Syafruddin Anhar, SE., MM. ( Anggota Tim Asistensi Bendahara PP Muhammadiyah Periode 20120-2015) : Kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 5 Juli 2012.
1. Apa yang menjadi dasar kebijakan ini dibnat?
Jawab:
Pengelolaan secara terintegrasi melalui teknologi perbankan, yang di perbankan itu sendiri disebut cash management. Dalam cash management itu sendiri ada beberapa fitur atau beberapa sistem yang bisa digunakan oleh organisasi besar seperti Muhammadiyah ini. Muhammadiyah kan besar sekali dengan berbagai amal usahanya yang begitu banyak baik dibidang pendidikan, kesehatan. Sehingga diperlukan sistem pengelolaannya yang pimpinan pusat bisa real time online memantau pergerakan keuangan dari amal usaha Muhammadiyah itu. Dalam teknologi perbankan atau sistem cash management itu ada namanya inquiry. Aspek inquiry itu bagaimana dia bisa melacak atau melihat pergerakan dari rekening-rekening dari AUM. !tu yang sesungguhnya yang menjadi dasar kebijakan. Kerjasama cash management ini oleh pusat perusahaan multinasional itu sudah dipakai, apalagi perusahaan-perusahaan atau corporate-corporate yang besar. Dan Muhammadiyah, meskipun dia sebagai organisasi masyarakat, karena memiliki amal usaha maka sistem atau teknologi perbankan yang seperti itu dibutuhkan oleh Muhammadiyah. Itu kebijakannya, dan mungkin ini satu-satunya yang namanya organisasi masa memanfaatkan teknologi perbankan dalam aspek pengelolaan keuangan atau layanan cashnya secara terpadu.
2. Bagaimana Pim pi nan Pusai Muhammadiyah mensosialisasikan kebijakan ini kepada Amal Usaha? Jawab:
Sosialisasi dilakukan melalui membuat jadwal sosialisasi, disampaikan apa manfaatnya, apa k0lebihannya, apa kebaikannya. Kita jelaskan kepada seluruh pimpinan pengelola AUM. Kita jelaskan bahwa ini adalah satu sistem yang dalam konteks akuntabilitas dan transparansi sangat mendukung, sehingga sesungguhnya mereka hampir bisa dikatakan hanya membuat final report saja nantinya. Karena di final report yang menjelaskan penggunaan dana, tapi kalau melihat dari reporting rekeningnya kita sudah tau real time. Dan setiap saat kita bisa ketahui.
3. Apakah kebijakan ini hanya untuk Amal Usaha yang besar atau seluruh Amal Usaha? Jawab: Semuanya, karena memang target. Tahap awal memang yang besar-besar tapi kebijakan itu untuk seluruh AUM, bahkan bukan hanya AUM , anggota dan warga Muhammadiyah. Seperti saya, saya wajib untuk memiliki rekening di salah satu 7 bank syariah itu. Karena menyangkut pada persoalan kewajiban saya sebagai anggota Muhammadiyah, kewajiban saya sebagai pengurus Muhammadiyah untuk membayar iuran menggunakan teknologi perbankan itu
100
Lampiran 4 (Lanjutan)
I
4. Apakah ada pembagian dalam pemilihan Bank Syariah dari tujuh bank syariah yang sudah ditetapkau PP? Jawab: Tidak, untuk pembagiannya kita bebaskan setiap amal usaha boleh memilih salah satu, dua atau tiga dari tujuh bank itu. Tergantung kemanfaatan dan kemudahan dari amal usaha untuk melakukan proses transaksi, kemudian juga mungkin meningkatkan hubungan yang selama ini sudah terjalin atau segala macam . Tidak kita khususkan atau kita atur kalau pergurnan tinggi harns dengan bank syariah ini. Kita berikan kebebasan. Setiap AUM boleh memilih satu, dua atau tiga dari tujuh bank. Biasanya memang satu amal usaha itu tidak menggunakan satu rekening bank saja. Mungkin dia bisa ada yang tiga. Jadi kami persilahkan. Bebas. 5. Bagaimana mekanisme kerjasama antara AUM dengan bank syariah mitra Mnhammadiyah? Jawab: Mekanisme teknisnya setiap Amal Usaha Muhamamdiyah itu membuat perja1tjian kerjasama yang PP Muhammadiyah MoU nya. Tapi implementasi dari MoU itu adalah perserikatan kerjasama antara AUM dengan banknya masing-masing, tidak secara otomatis Muhammadiyah tanda tangan MoU terns kebawahnya mengikuti. Dia perlu tanda tangan kerjasama 6. Apakah dalam kebijakan_ ini Amal Usaha masih boleh menggunakan bank konvensional? Jawab:
Sampai Desember 2012, itu masih dibolehkan memakai bank konvensional ta pi setelah itu ya harns total bank syariah.
7. Apakah kebijakan ini sudah diterapkan oleh seluruh Amal Usaha Muhammadiyah? Jawab:
Memang belum I 00 % ya. Karena ini menyangkut persoalan di banknya itu sendiri melakukan proses mendevelopnya, membangun sistemnya sendiri. Memang ada beberapa bank syariah mitra Muhammadiyah yang belum final mendevelopnya. Jadi belum 100 %. Ya mungkin barn ada beberapa bank, baru 3 atau 4 bank yang sudah, dan kira-kira baru 40% dari amal usahnaya. Selain itu, tidak semuanya bank syariah itu sampai pada kabupaten kota. Dari kabupaten kota yang ada di indonesia tidak seluruhnya perbankan syariah atau tujuh mitra bank syariah itu memiliki cabang-cabang di kabupaten kota.
8. Bagaimana evaluasi yang dilalmkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah terkait penerapan kebijakan ini? Jawab:
Evaluasi kita dua arah, internal dan eksternal. Artinya evaluasi terhadap bank itu sendiri. Kita sering mengundang rapat bersama sebagai media evaluasi, kita tanya mereka "bagaimana nih, ada laporan disana staf anda atau kru anda seperti ini, tolong diperbaiki". Lalu dari internal kita evaluasi ke amal usahanya, kita tanya bagaimana perkembangannya sudah sejauh mana.
9. Kalan di Jakarta sendiri yang sudah banyak sekali cabang bank syi:riahnya bagaimana penerapannya?
102
Lampiran 4 (Lanjutan)
/
berkaitan dengan pangsa pasar ini !ah Muhammadiyah kerjasama dengan bank syariah juga untuk mempercepat cakupan bank syariah terhadap pangsa pasar masyarakat Islam yang begitu besar di Indonesia. Karena ini satu-satunya organisasi masyarakat yang bekerja sama dengan bank syariah mengenai satu teknologi perbankan yang kita sebut dengan cash management. Karena biasanya cash management dipakai oleh perusahaan-perusahaan besar.
104
Lampiran 5 (Lanjutan)
/
Jadi keuangan kita tidak perlu lapor ke PP. sama dengan cabang disana, tidak ada hubungannya sama kita, tapi kalau dapat uang, kita dibagi, ada namanya SWO. Artinya teradministrasi. Dalam arti tidak sentralisasi, PP tidak tanggung jawab, tapi kalau kita dapat, tetap dipertanggung jawabkan melalui LPJ. Ada hutang juga tidak dipikirkan. Kaitannya dengan pertanggungjawabannya dimusyawarah. !tu juga yang menjadi prinsip buat acara harus ada sisasnya, kalau dikasih uang orang ga boleh dihabiskan. Kita lapor kesana, tapi tetap ada yang namanya otonomi daerah. 4. Apakah amal usaha di DKI Jakarta sudah menerapkan kebijakan ini? Jawab: Kalau prediksi saya I 00% belum, paling tinggal yang kecil-kecil, kala:i s<Jkolahsekolah belum semua, kalau AUM besar sudah. Saya yakin sudah. Karena habis sosialisasi tidak ada laporan yang kami terima dalam arti lisan dari AUM yang besar-besar saja, itu yang baru bisa kita monitor, mungkin kalau sudah I tahun baru bisa kita data. 5. Apakah ada kendala dalam menerapkan kebijakan ini? Jawab: Kendala saya rasa tidak ada. Pembangkangan juga insya Allah tidak ada. Kendalanya paling perihal teknis. misalnya, itu tadi bank syariah masih pada lokasi yang belum memadai. Taal pada pimpinan sami'na waatho'na. teknisnya jauh dari jangkauan bank syariah. Lalu terkait bantuan BOS. Ada kendala itu, sangat dimaklumi, terkait dengan kondisi lingkungan dan kerjasama dengan pihak ketiga. Sekarang ini masih transisi, jadi masih dua-duanya, tidak balik tangan. Masih ada tahapan, tidak !00%, karenajuga terkait dengan pihak-pihak lain ya.secara prinsip tidak ada kendala. 6. Bagaimana cara bapak dalam mengatasi kendala tersebut? Jawab: Kami akan evaluasi lagi, bulan September atau Oktober kami undang, akan kami evaluasi siapa yang sudah pindah dan ada masalah apa. 7. Apakah PWM ikut berperan dalam evaluasi kebijakan ini? Jawab: Evaluasi, kita turut, tapi belum tersistem. Tapi tetap kita punya kewenangan evaluasi. Evaluasi sampai saat ini baru pertemuan. Memang yang dirancang oleh Pembina dan pengawas keuangan, memang di Muhammadiyah sistem keuanganya belum jalan. Kita mungkin yang terbaik dari Ormas lain, meskipnn menurut kita juga belum baik. Karena kita lahir dari bottom up, masih ada egosentris kewilayahan. Disilang belum bisa karena mereka bekerja sendiri. Tidak bisa kita intervensi, AUM yang kurang, kita juga tidak bisa ngapangapain. 8. Apakah ada sanksi jika sampai masa transisi ada AUM yang belum pindah ke bank syariah? Jawab: Tidak pakai sanksi kita himbau terus, dan Insya Allah orang patuh.
105
Lampiran 6
Hasil Wawancara Pewawancara Narasumber Tempat dan Tanggal
I
: Riri Arisyia :Irfan Khaliq, S.Kom (Ketua Majelis Dikdasmen PCM Tebet Timur) : Kantor Pimpinan Cabang Muhammadiyah Tebet Timur, 18 Juli2012
1. Dari
mana dan kapan bapak mendapat sosialisasi mengenai kebijakan Muhammadiyah dalam penggunaan laya nan bank syariah? Jawab: Kita dapat dari PP. semua kerjasama secara simultan begitu, semua bank itu cari nasabah, saya disini ke tujuh banknya datang. Saya bilang "ini dulu" nanti kalau ada kelebihan barn buka lagi. 2. Apakah bapak tahu maksud dan tujuan dari kebijakan tersebut? Jawab: Agar PP bisa melihat aset secara keseluruhan, karena kalau dengan bank konvensional dia tidak bisa lihat ada berapa sih uang Tebet Timur. Dalam rangka apa? Dalam rangka mengetahui kekuatan ekonomi Muhammadiyah. Karena selama ini majelis ekonomi Muhammadiyah tidak bisa eksis, karena modalnya kepercayaan dan ternyata ada masalah-masalah. Uangnya ada di cabang sebagai yang terdepan, di sekolah, universitas, rumah sakit. Dan itu sudah otonom ya. Kayak saya disini, disini ya uang tebet timur, tapi saya kasih SWO, dibagi ke wilayah, daerah. Sebcnarnya besar, tapi karena PP tidak bisa memantau, ada sifatnya dia hanya menunggu. Menunggu dan percaya karena dia tidak punya data. 3. Bagaimana tanggapan bapak mengenai kebijakan ini? Jawab: Ya kita ikuti instruksi PP, kan setelah ada bank syariah ini dianggap lebih sesuai aturan islam. Mt:lailah beberapa cabang pindah ke bank syariah. Wak'tu itu masih BR! karena memang BR! itu ada sampai di tingkat kelurahan. Sekarang yang kerjasama itu kan ada 7 bank, maka 7 bank itu ditunjuk oleh PP untuk jadi banknya Muhammadiyah, jadi tidak dimonopoli oleh satu bank. Kebijakan ini juga untuk menghilangkan keragu-raguan tentang riba ya, jadi intinya itu. Kalau dulu kita disini karena belum ada bank syariah, bank konvensional masih halal buat kita, setalah ada bank syariah baru menjadi haram buat kita. Maka setelah itu, asset-aset kita yag ada di BR! , BNI, kita overbook semuanya ke syariahnya. Tapi masih pakai beberapa bank karena keamanan. 4. Apakah kebijakan tersebut sudah diterapkan di AUM yang bapak jalankan? Jawab: Sudah, kita sudah pakai Bank Syariah Mandiri dari tahun 2007, semua ke BSM. Guru-gurunya juga sudah kesana. Anak-anak barn juga langsung ke bank, Saya tidak mau ada uang di TU. Saya tidak miiu memberi kesempatan untuk orang jahat. 5. Apakah masih menggunakan bank konvensional? Jawab: Secara umum karena ekonomi kita masih bebas, kita masih terikat juga dengan bank konvensional, seperti bantuan BOS ada di DK.I, BR!. Kalau kita tidak mau, sayang. Jadi tetap kita buka, tapi uang tidak kita masukkan kesana. cuma untuk bantuan-bantuan saja. Nanti juga ada BOP biar SMA tidak bayar. Jadi intinya kita sudah pindah ke bank syariah, tapi karena sistem ekonomi kita
106
Lampiran 6 (Lanjutan)
J
masih liberal, karena pemerintah masih pakai bank konvensional dan supaya pengiriman itu masih kita dapatkan. 6. Bagaimana tentang iuran anggota yang harus ditransfer langsung ke rekening PP, apa sudah dilaksanakan? Jawab: Kalau kebijakan di daerah-daerah mungkin dilaksanakan, kalau anggota di Jakarta agak susah. Paling di handle sama cabang. Kan mereka sudah kerja. Kalau disini memang agak susah. Mereka sibuk. Kalau yang punya kesadaran untuk bayar, kalau tidak cabang yang handle. Supaya organisasi ini juga jalan. Itu yang kadang dilupakan orang, karena memang kalau tidak ada iuran, tidak ada SWO, ya tidak akan jalan organisasi ini. itu yg kadang dilupakan orang. Jadi semua keuntungan dari unit-unit ini harus diberikan ke perserikatan, dalam rangka membesarkan perserikatan.karena terbalik kadang-kadang.karena kadang pimpinan amalusaha tidak mengerti Muhammadiyah, ujuk-ujuk jadi rektor padahal bukan orang Muhammadiyah. Entar kalau Muhammadiyah minta sumbangan,dibilangnya Muhammadiyah minta sumbangan mulu sih. Padahal itu punya dia, itu dibangun untuk membesarkan perserikatan. Makanya kitajuga harus seleksi orang-orangjadi pimpinan AUM.
107
Lampiran 7
I
Hasil Wawancara Pewawancara Narasumber Tempat dan Tanggal
: Riri Arisyia : Sukoto, S.Pd (Ketua Majelis Dikdasmen PCM Kebayoran Lama) : Kantor Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kebayoran Lama, 7 Agusutus 2012
1. Dari
mana dan kapan bapak mendapat sosialisasi mengenai kel>ijakan Muhammadiyah dalam penggunaan layanan bank syariah? Jawab: Ada edaran, edaran saya terima ada 7 bank, ada pemberitahuan dari PP 2. Apakah bapak tahu maksud dan tujnan dari kebijakan tersebut? Jawab: Ya supaya kita untuk mengelola terhindar dari riba, harus mengarah ke syariah. Kan selama ini banyakan bank konvensional. 3. Bagaimana tanggapan bapak mengenai kebijakan ini? Jawab: Ide bagus, tapi pelaksanaannya harus kondisional. Contohnya pemabayaran SPP melalui bank belum bisa dilakukan disini karena murid kita menengah kebawah, yang kesadarannya rendah selalu ditagih. Apalagi menambah birokrasi ke bank siapa yang belum bayaran. Kalau uang yg diterima disetor ke bank sudah, tapi kalau sistem kita belum terapkan. Kalau saya kritisi itu tidak cocok. 4. Apakah kebijakan tersebut sudah diterapkan di AUM yang bapakjalankna? Jawab: Ya instruksi itu kan juga harus ditelaah lebih jauh, tidak bisa serta merta ketika ada instruksi langsung dijalankan. Kan selama ini sebelum instruksi juga pakai bank konvensional. Konvensional itu sudah berjasa sama kita. Bangunan gedung ini bangunan bank konvensional. Bagaimana mungkin kita akan meninggalkan begitu saja dengan kondisi belum lunas. Paling tidak, kita dalam taat mentaati, kita buka juga bank syariah. Pakai dua-duanya, kita pakai Muamalat. 5. Mana yang lebih dominan digunakan antara bank syariah dan bank konvensioanl? Jawab: Untuk penempatan dana sendiri, sama-sama. itu kan nilainya tidak masalah administrasi, nilainya kan masalah kita terhindar dari bunga-bunga untuk syariahnya tidak ada kan. Itu ditinjau dari sisi agama. Ditinjau dari sisi keamanan pengelolaan keuangan sama saja, orang produknya sama.mau syariah mau konvensioanl, bedanya hanya disitu saja. Bank konvensional juga mau bayar lewat sana, syariah juga mau gaji dibayar lewat sana. Produknya hampir sama, hanya memang produknya beda. Bahasanya yg berbeda. Jadi sekarang kita konvensional jalan , masih punya hutang, tapi pelan-pelan nanti kita akan mengarah ke instruksi PP. kita sudah ke Muamalat. Uang kita tidak banyak, tidak milyaran sebulan. Tapi kita menilai kebijakan itu bagus. Tapi bukan serta merta . antara mentaati, juga harus berhubungan baik dengan yang selama ini berjasa dengan Muhammadiyah khusunya Cipulir, ya kita harus sama-sama. 6. Apakah kebijakan ini sesuai dengan kebutuhan AUM yang bapakjalankan?
108
Lampiran 7 (Lanjutan)
Jawab: Relative. Itu tadi, menawarkan anak-anak bayar sekolah dengan bank. Untuk Dikdasmen agak kurang pas, sulit. Sekarang ini kita tau yang belum bayar saja ditagih sulit. Kalau kita mau tau siapa yang belum bayar kesana
109
Lampiran 8
Hasil Wawancara Pewawancara Narasumber Tempat dan Tanggal
: Riri Arisyia : Bapak Suyatno (Ketua Majelis Pendidikan Dasar Menengah Cabang Muhammadiyah Kebayoran Baru) : Kantor Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kebayoran Baru, 14 Agustus 2012
1. Apakah bapak sudah mengetahui tentang kebijakan Muhammadiyah dalam pengguuaan layanan bauk syariah? Jawab: Ya, sudah. Kalau kita berkaitan dengan keputusan tersebut nanti bulan September, sekarang masih pakai Bank DK! Syariah, baru akan kita follow up akhir September. 2. Dari maua dan kapau bapak mendapat sosialisasi mengenai kebijakan Muhammadiyah dalam pengguuaan layanan bank syariah?
Jawab: Sosialisasi kita sudah tahu lama, dikirim melalui wilayah. Malah kita sudah mengundang dari tim keuangan PP. Kita mengadakan sendiri, PDM Jaksel yang memfasilitasi, megundang dari pusat untuk sosialisasi, untuk didatangi oleh cabang se Jaksel. Sudah lama ini. Di puncak sosialisasinya. 3. Apakah bapak tahu maksud dau tujuan dari kebijakan tersebut? Jawab: Maksud dan tujuannya sih bagus karena memang untuk mengetahui kekuatan dana Muhammdiyah secara nasional. 4. Apakah kebijakan tersebut sudah diterapkan di amal usaha yang bapakjalankan? Jawab: Kita baru bulan September akan pindah sesuai kebijakan, meskipun sekarang sudah di Bank Syariah DK!. Akan pindah ke bank yng ditunjuk PP. 5. Kena pa belum berpindah menggunakan bank syariah yang ditunjuk oleh PP? Jawab: Ya ini kan sama-sama syariah, dan masih ada perjanjian. Operasionalnya kan sama, hanya saja DKI itu nasional. Untuk sekolah menggunakan Bank DKI kaitannya dengan bantuan dari pemerintah, seperti BOS, BOP. 6. Apakah masih menggunakan bank konvensional selaian bank DKI syariah? Jawab: Konven tadinya kita di Mandiri, sudah lama, hanya setoran saja, persoalan dekat saja, lebih nyaman karena dekat. Mekanisme penempatan di Mandiri, di DKI untuk payroll dan pinjaman. Kalau sudah dipindahkan semuanya akan kita pindahkan kesana. Mungkin ke BRI Syariah. Karena dekat, administrasinya lebih kecil dari bank-bank lain. Akhir bulan ini kita kesana, suratnya sudah kita siapkan. 7. Apakah guru, karyawan dan orang tua murid tahu tentang kebijakan ini? Jawab: Untuk guru dan karyawan sudah kita sampaikan akan kita pindahkan ke bank syariah yang ditunjukkan dari PP. 8. Bagaimana tanggapan mereka?
110
Lampiran 8 (Lanjutan)
Jawab: Orang tua tidak tahu, karena masih setor sendiri, belum setor ke bank. Karena susah ada yang disiplin ada yang masa bodo, ini pernah kita coba tapi gaga!. 9. Apakah kebijakan ini sesuai dengau amal usaha yang bapakjalankan? Jawab: Kalau kebutuhan sebenarnya sama saja dengan Bank DK! Syariah juga sama dengan bank-bank syariah yang ditunjuk. Hanya bank syariah nasional tidak bisa dilihat pimpinan pusat. Kalau DK! kan tidak. Karena kerjasama dengan bank konvensional atau syariah pun layanannya sama saja, syaratnya sama saja tergantung kitanya mampu tidak melewati kendala itu. 10. Apakah ada kendala dalam menerapkan kebijakan ini? Jawab: Selama ini Bank DKI memudahakan para guru dalam peminjaman fasilitas untuk karyo.wan. Soal timing saja, lagi pula guru-guru lebih suka menggunakan bank yang akan kita gunakan karena sifatnya nasional, kalau Bank DKI kan lokal. Kalau nasional dimanapun ada.
111
Lampiran 9
Hasil Wawancara Pewawancara Narasumber Tempat dan Tanggal
: Riri Arisyia : Gandang Sungkawa, SE., MM. (Direktur Keuangan dan SDM Universitas Muhammadiyah Jakarta) : Universitas Muhammadiyah Jakarta, 4 Agusutus 2012
1. Apakah bapak sudah mengetahui tentang kebijakan PP Mnhammadiyah yang
mengharnskan amal usaha menggunakan bank syariah dalam penempatan dananya? Jawab:
Sudah, dan sudah kami terima SK PP Muhammadiyah Nomor: 36/KEP/I.O/C/2012 tentang Sistem pengelolaan Dana Terpadu Layanan Manajemen Kas, SK PP Muhammadiyah Nomor: 37/KEP/I.O/C/2012 tanggal 18 Shafar 1433 HI 12 januari 2012 M tentang Penetapan Bank Syariah Mitra Muhammadiyah Dalam Sistem Pengelolaan Dana Terpadu Layanan Manajemen Kas, dan SK PP Muhammadiyah Nomor: 38/KEP/I.O/C/2012 tanggal 30 Shafar 1433 H/ 24 Januari 2012 M tentang Juran Anggota, lnfaq Tetap, lnfaq Siswa dan Mahasiswa serta Alokasi Dana Persyarikatan. Tentang penetapan dasar inilah kita mensosialiasaiskan AUM di bawah UMJ, terima ini harus disosialisaiakan , contohnya pihak asrama, atau koperasi, atau AUMAUM lainnya. Jadi pengelolaan dananya harus sentralisasi.
2. Memangnya dulu pengelolaan dana di UMJ belum tersentralisasi pak? Jawab: Awalnya desentralisasi, kita sosialoisasikan ke unit kerja, ada pro dan kontra. Karena sudah biasa kelola sendiri uangnya. Khawatir uangnya dipakai yang tidak-tidak. Untuk mensosialisasikan itu tidak mudah juga. Kita sebenarnya sudah projek dari PP juga, mensentralisasi dari PP. Bahwa keuangan harus dikelola oleh universitas. 3. Dari mana dan kapan bapak mendapat sosialisasi kebijakan tersebut? Jawab: Begitu kita terima SK PP ini, kita mendapat satu set copy tentang SK-SK mengenai perujukan bank syariah sebagai mitra kerja. Sejak keluar SK ini kita dapat, langsung kita terapkan, Sekitar maret. 4. Bagaimana tanggapan bapak tentang kebijakan tersebut? Jawab:
Sangat bagus dan harus dilaksanakan. Kebijakan yang luar biasa bagus. Jadi tidak bisa main-main lagi, ngumpetin-ngumpetin dana, semua dana terkontrol oleh PP, fakultas termonitor oleh universitas. Oh berapa sih saldonya. kontrol management tiap hari disini. Pendapatannya berapa, operasional berapa, dengan online sistem bisa termonitor. Berapa saldo kas kita. Ini tersistem lihat saja disini, jadi tidak bisa bohong.
S. Apakah masih menggunakan bank konvensional?Mengapa? Jawab:
Masih, karena ini masa transisi, jadi rekening-rekening itu sebagai penampungan sementara. Mahasiswa yang di daerah masih di konven, tapi sudah ada yang ke bank syariah. Hasil rekening penampungan dipindahkan ke BNI Syariah. Tapi belum ditutup.
112
Lampiran 9 (Lanjutan)
I
6. Mana yang lebih dominan digunakan antara bank konvensional dan bank syariah? Jawab:
Yang Iebih dominan ya syariah, konvensional hanya penampungan sementara.
Bagaimana bapak/ibu mensosialisasikan kebijakan tersebut kepada staffyg lain? Jawab :Kepada staff, khusus untuk payroll kita bekerjasama dengan 2 bank, pembayaran gaji. Dibukakan seluruh karyawan ke semua rekening bank syariah 8. Bagaimana tannggapan karyawan dan mahasiswa tentang perpindahan rekening ke bank syariah ini? Jawab: Tanggapan awalnya biasa, rame. Namanya perubahan, mereka tanya kok berubah-berubah sih? !tu dari karyawan. Kalau dari sisi mahasiswa, kok dipusingkan sih?. Terus kita juga harus mensosialisaikan nomor rekeningrekening. Kita juga harus menganalisis cabang-cabangnya dimana ini. Jangan sampai dipersulit. Kalau kemarin ada mobil untuk sementara, mobil layanan yang ada ATMnya. 9. Apakah kebijakan ini sesuai dengan kebutuhan amal usaha yang bapakjalankan? 7.
Jawab:
Ya sudah jelas, untuk infaq saja sudah Iangsung ada kelompok, iuran wajib, SWO. Sumbangan wajib organisasi. Sudah ditentukan oleh PP. paling besar UMJ, 600jt.
10. Kendala apa saja yang bapak/ibu hadapi dalam pelaksanaan kebijakan ini? Jawab:
Menyatukan persepsi. Sudah terbiasa dengan bank konven, biasa dapat hadiah, disupport kegiatannya oleh bank. Hampir tiap hari kepala cabang kesini, bertanya kenapa kok dipindahkan. Ada yang sakit. !tu sisi eksternal. Internalnya, kebijakan yang bersifat proteksi di syariah.
11. Bagaimana mengatasi kendala tsb? Jawab:
Ya perlahan-Iahan. Dibuat analisisnya, kendala-kendalanya, ya kita tidak tutup dulu, sebagai penampungan saja , tapi langsung kita pindahkan ke syariah. Kita akan tutup perlahan-lahan di bank konvensional.
113
Lampiran IO
I
Hasil Wawancara Pewawancara Narasumber Tempat dan Tanggal
: Riri Arisyia : Husnayetti, SE, MM (Direktur Keuangan dan SDM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ahmad Dahlan) : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ahmad Dahlan, 13 Agustus 2012
1. Apakah ibn sndah mengetahni tentang kebijakan PP Mnhammadiyah yang mengharuskan amal nsaha menggnnakan bank syariah dalam penempatan dananya?
Jawab:
Sudah semenjak SK itu ada kita sudah sosialisasi ya. Sekitar bulan Juni kita memindahkan gajian kesana. Kebijaknnya sekitar bulan mei begitu juga dengan kewajiban-kewajiban anggota. Sudah langsung debet rekening ke PP. Sebelumnya proses, bank mana sih yang kira-kira memenuhi kebutuhan kita. Sebenernya untuk Bank Muamalat sudah dari dulu ya, kalau sekarag ada 3, Muamalat, BNI Sayariah, dan BRI syariah. Meskipun ada hal-hal yang otomatis tidak menggunakan bank konven karena berkaitan dengan dana-dana bantuan. · Misalnya bank Mandiri. Kita dapat beasiswa dari Kopertis, dimintanya pakai bank pemerintah, mau tidak mau kan. Jadi istilahnya bank konven hanya untuk penampungan saja ya, nanti setelah masuk akan kita pindahkan ke bank syariah lagi.
2. Apakah ibn tahn maksud dan tnjuan dari kebijakan tersebnt? Jawab:
Yang pertama, Kan banyak PTS di bawah naungan Muhammadiyah, 150an seluruh Indonesia, kebijakannya otonom, artinya pendapatan dikelola sendiri, nanti laporan ke PP paling hanya anggaran dan realisasi. Tanpa tahu berapa asset mereka. PP diberi hak untuk melihat asset PTS, sehingga itu bisa menggambarkan kekuatan Muhammadiyah seperti apa, dilihat dari assetnya.Yang kedua, supaya Muhammadiyah itu diperhitungkan, meskipun secara kuantitatif anggota kita lebih banyak, tapi kita belum bisa jadi penentu di suatu bank. Meskipun asset kita ada, tapi karena secara jumlah lebih kecil, berarti tidak ada negosiasi. Tapi ketika nanti akan dihimpun di 7 bank itu dengan asset yang nanti cukup luar biasa, nanti kita ada bargaining position, bahwa kalau kita melakukan invest atas suatu pengembangan dibantu dong, kalau tidak saya tarik lho. Kira-kira begitu. Jadi kita bisa memanfaatkan asset yang ada karena kita menyadari bahwa PTS itu tidak semua eksis, tidak semuanya besar. Sehingga tujuan lainnya adalah dengan asset yang ada atau PTS yang punya asset yang besar nanti bisa mengembangkan PTS atau AUM yang masih kecil, yang baru mulai merangkak, kira-kira begitu. Jadi untuk ke depan Muhammadiyah itu bisa eksis dimanapun, itu salah satu tujuannya kenapa kok perlu ada pengalokasian atau penyamaan bank. Nah kalau untuk kenapa bank syariah sudah tau ya.
116
Lampiran 11
Hasil Wawancara Pewawancara Narasumber Tempat dan Tanggal
: Riri Arisyia : H. Pudjo Sumedi AS., M.Ed. (Wakil Rektor II bagian Keuangan Universitas Prof. Dr. Hamka) : Universitas Prof. Dr. Hamka, 13 Agustus 2012.
1. Apakah bapak sudah mengetahui tentang kebijakan PP Muhammadiyah yang
mengharuskan amal usaha menggunakan bank syariah dalam penempatan dananya? Jawab:
!ya, sudah.
2. Dari mana dan kapan bapak mendapat sosialisasi kebijakan tersebut? Jawab: Dapat sosialisasinya dua kali, di Jakarta dan Makassar, bulannya lupa sebelum tanda tangan MoU sudah tahu. 3. Apakah bapak tahu maksud dan tujuan dari kebijakan tsb? Jawab:
Supaya Muhammadiyah punya kekuatan, karena keuangan Muhammdiyah yang dikelola perbankan terpisah pisah, sehingga kita punya power. Jika seluruh dana Muhammdiyah dikumpulkan di bank syariah, kita jadi punya kekuatan. Contoh. Kita menggunakan bank Muamalat, apa rewardnya untuk Uhamka? Jadi ada timbal balik. Kita dikasih dua mobil, oke kita dorong ke Muamalat semua, tapi kita bisa dikasih apa sama Muamalat, jadi ada kekuatan. Selain PP juga bisa kontrol keuangan Muhammadiyah seluruh Indonseia.
4. Bagaimana tanggapan bapak tentang kebijakan tersebut? Jawab:
Bagus, hanya saja kalau kritik saya, harusnya lebih bijak jika PP memutuskan pembagian wilayah. Karena dengan kebijakan tersebut seluruh bank syariah datang ke kita. Bingung kitanya, jadi unsur kekuatannya kalau dipakai semua juga jadi kecil. Menurut saya DKI Jakarta ke bank ini, Jawa Barat ke bank ini. Tapi kalau sudah begitu menjadi kompetitif, berebutan lahan. Yang pusing kita.
5. Apakah kebijakan tersebut sudah dilaksanakan oleh Amal Usaha bapak?sejak kapan? Jawab:
Sudah. Kita di Bank Muamalat, kita sudah komit didorong kesana. Mereka juga dengan hati-hati karena kalau pelayanannya mengecewakan akan kami cabut. Kita jadi punya daya tawar. Kita juga punya mahsaiwa jurusan bank syariah, jadi berbagi informasi kalau ada lowongan. Kita juga cari yang menguntungkan kita.
6. Apakah masih menggunakan bank konvensional?mengapa? Jawab:
Uang kuliah, masih di mandiri bank konvensional. Kalau langsung dicabut nanti malah merusak sistem. Kita juga harus jeli melihat perkembangan perbankan, yang tidak menguntungkan. Agar mahasiswa juga dapat
117
Lampiran 11 (Lanjutan) /
kemudahan. Belum semuanya ke bank syariah, bank Muamalat membangun sistemnya dulu, bank Muamalat menyesuaikan dengan sistem yang ada. 7. Bagaimana Bapak mensosialisasikan kebijakan tersebut kepada staffyg lain? Jawab : Sering adakan sosialisasi, Melalui forum-forum untuk khusus sosialiasi, secara tertulis juga, secara instruksi. Misalnya saja, untuk simpan pinjam masih pakai BSM. Pegawai bisa pinjam kesana, tapi konsekuensinya payrollnya harus kesana. Kalau dengan bank muamalat belum ada peminjaman. 8. Bagaimana tannggapan karyawan dan mahasiswa tentang perpindahan rekening ke bank syariah ini? Jawab:
Bertahap, kalau mahasiSwa kita tidak memindahkan, yang sudah disana, ya tetap disana. Karyawan, masih manual. Nanti karena ada kerjasama dengan bank barn nanti pengambilan gaji disana.
9. Apakah kebijakan ini sesuai dengan kebutuhan amal usaha yang bapakjalankan? Jawab:
Sesuai, tidak ada masalah, Cuma seharusnya ada ketegasan dari awal bank mana yang harns kita pakai. Karena setengah memaksakan bank syariah itu minta waktu untuk presentasi, saya rasa itu wasting time. Memudahkan kontrolnya juga nanti jika ada pembagian bank.
10. Kendala apa saja yang Bapak hadapi dalam pelaskanaan kebijakan ini? Jawab:
Ya tadi itu kendalanya satu, semua orang ingin masuk, kita sulit memanagenya. Penyesuaian itu tidak mudah, program yaug sudah dibangun disini, selain itu SDM dan sistemnya. Harns sinkron dengan sistem yang ada.
11. Bagaimana mengatasi kendala tersebut? Jawab:
Saya cenderung mereka yang harus menyesuaikan sistem nya dikita
12. Bagaimana dampak kebijakan ini terhadap amal usaha Bapak? Jawab:
Kita jadi bisa menawar, punya keuntungan seperti misalnya sponsor, karena setiap bank ada dana beasiswa, dana masjid, mereka juga akan memilih-milih untuk memberikannya ke nasabah yang bagus, yang loyal. Mudah-mudahan nanti kita bisa gunakan bank Muamalat untuk kegiatan Uhamka, yang penting semua dana kita dorong kesana.
118
Lampiran 12
I
Hasil Wawancara Pewawancara Narasumber Tempat dan Tanggal 1.
2.
3. 4.
5.
: Riri Arisyia : Bapak Suparno (Kepala bagian Keuangan Rumah Sakit Jiwa Islam Klender) : Rumah Sakit Jiwa Islam Klender, 3 September 2012
Apakah kebijakan Muhammadiyah dalam penggunaan Iayanan bank syariah sudah diterapkan oleh RSJI ini? Jawab: Kita sudah menggunakan bank syariah kalau masalah kebijakan Muhammadiyah dalam penggunaan bank syariah. Kita sudah dari awal, sudah lama sejak tahun 2001 sudah pakai Muamalat. Sebelumnya BCA, BRI, sekarang Muamalat. Kapan dan dari mana bapak mendapatkan sosialisasi mnegnai kebijakan ini? Jawab: Kita sudah diundang ke semacam workshop di asrama haji sekitar September atau Oktober, 3 hari tentang penggunaan bank syariah. Sosialisasi dari pimpinan wilayah DKI Jakarta tidak hadir? Jawab: Yang di PWM kita tidak ada, tidak diundang. Apakah bapak tahu maksud dan tujuan dari kebijakan tersebut? Jawab: Tujuan intinya seluruh AUM harus menggunakan bank syariah, nah bagi yang belum harap segera pindah. Kan banyak itu ada 9 bank yang ditunjuk, salah satunya bank Muamalat, BR! Syariah, BSM. Kalau kita memang ada yang sifatnya harus memakai bank konvensional.karena dari pemerintah tidak mau, tetap ada hubungannya dengan pemerintah. Tapi kan itu sebagai alat perantara pembayaran rumah sakit dengan dinas-dinas pemerintah. Jadi harus tetap ada. Tapi langsung kita ambil, tidak beku disitu, Dari masing-masing pemerintah itu memberi kebijakan masing-masing. Misalnya kalau departemen kesehatan yang di Rasuna Sahid itu pakai Bank BRl, kan tidak bisa langsung Bank Muamalat. Pertama pemerintah tidak mau langsung ke bank tersebut. Karena setiap ada transaski pembayaran itu akan di eek badan keuangan, akan ketahuan rekening ini kemana. Jadi lebih mudah Departemen Kesehatan ke bank BRl. Kalau dinas kesehatan yang di DK! itu ke bank DKI. Itu perihal klaim kita melayani. Kita klaim, kita dapat pembayaran. 1adi klaim pembayaran . kita melayani total berapa nanti klaim ke sana. Mana yang Iebih dominan digunakan antara bank syariah dan bank konvensional? Jawab: Kalau untuk operasional, Muamalat semua. Kalau pasien membayar, langsung di Muamalat. Tapi kalau ada yang mau membayar, ke rekening apa, punyanya apa, mau lewat rekening apa, kita tidak bisa suruh hanya kesatu bank ini, yang paling mudah mana. Kalan untuk payrollnya kita Muamalat. Yang dominan muamalat. Semua transaksi dari Muamalat.
6. Apakah ada kendala dalam menerapkan kebijakan ini? Jawab: Tidak ada masalah, sudah terbiasa dengan kebijakan ini, karena sudah berjalan. Karena juga yang terdekat di kita Bank Muamalat. Kita ditawarin dengan BRlS, banyak yang nawarin tapi kita sudah dengan yang ini. Jadi setelah ada kebijakan ini, kita sudah berjalan.
119
Lampiran 12 (Lanjutan)
7. Lalu bagaimana dengan infaq anggota atau karyawan yang harus di autodebet ke rekeniug PP? apa sud ah diterapkan? Jawab: Belum autodebet dari karyawan, karena belum semua anggota menyadari. Ada juga orang yang hatinya belum terbuka, belum ikhlas, hanya orang-orang tertentu yang begitu, kadang cuma seribu, 2 ribu masih dimasalahkan, diomongkan karena ada yang terbebani. Karena kita juga ada sumbangan internal untuk masjid, itupun juga ada yang cuma seribu 2 ribu tiap bulannya. Belum bisa disamakan peserta a dengan peserta b, karena hati Muhammadiyah ada yang iklas ada yang tidak. Jadi belum rutin. 8. Apakah kebijalrnn ini sesuai dengan kebutuhau AUM RSJI ini? Jawab: Secara namanya pendapatan dari instansi ini, apakah ini dibalikan kembali lagi kesini atau tidak. Intinya kita dapat legalitas sebagai anak rumah sakit. Kan induknya Cempaka putih. Pertimbangan awalnya karena direksi kita memang mengusulkan menggunakan bank syariah,, di sebarkan angket ke karyawan, yang setuju siapa yang tidak setuju siapa. Tenyata 50 lebih mau Muamalat, yasudah Bank Muamalat awalnya kita menalangi pembukaan rekening, nanti pada saat gajian kita kurangi. Memang awal-awal sulit, tapi karena kita kasih kemudahan itu, karyawan mau. Mereka merasa dipersulit kan awalnya pakai BCA. Awalnyajuga untuk menghindari nilai yang tidak-tidak.
121 Lampiran 13 (Lanjutan)
/
rekening bank syariah. Atau bank syariah sendiri menyanggupi di sistemnya. Sistem di bank syariah bisa mendukung tidak. Misalnya pasien pakai kartu kredit, nah sistemnya itu mendukung tidak. Kalau debet sih bisa tapi kalau kredit itu bisa atau tidak, itu masalahnya.
123
Lampiran 15
KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSfTAS ISLAM NEGERI (UIN) SYARTF HIDAYATULLAH JAKARTA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
No1nor: Un.01/F4/PI1.0"L1/1Jl!1 /20'12 La1np : 'J (salu) Bcrkns Proposal Ilal : r-.1ohon Kcsedi
Jakarta, 29 Februari 2012 Iv1 7 Rabhtl Akhir 1433 H
Yang Terhonnat, Drs. Noryatnin Aini, M.A Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jaknrta
Assn/amunlnikmu waralunatullnh wabarakntuh Pin1pinan Pakullas Syarfo.h dan I-Iuku1n UIN Syarif I·Iidayatullah Jakarta rncngharapkan kcsediaan Saudara unluk n1enjadi pcn1bimbing skripsi iuahnsis\va: Na1na Riri Arisyia
NIM Prodi/Konsentrasi
Judu! Skripsi
108046100139 Muamafot/Pcrbankan Syariah Pcrau Socittf Enterpre11eurship dalm11 Pe11gembm1g1111 Ekonomi
.h1asyan1kat Bcbcrapa ha! yang dapatdipcrtirnbangkan adalah sebagai berikut: 1. Topik bahasan dan out line diinana perhL dapat diadakan per~bahan dan penyen1purnaan. 2. Teknik penu!isa1t supaya mcrujuk kepada buku "Pedo1nan Pcnu1isan Skripsi Fakultas Syariah dan Huku1n UIN Syarif I-lidayatuliah Jakarta" Demikianlah at11s kt'-'>ediaan saudara kami ucapkan terima kasih.
Wassn/r.111uala · u 1 warnlmzntullnlii wnlmrakntuh Kct~a Prqgr.~
.,...,'\_.
Studi J\1uamalat (Ekonomi Islan1)
--..~~~?~~ii~lo2 ~ Tcu1busan' Disrunpaikan dengan hormat kepada: I. Kasubag Akade1nik & Kcm.ahasis\Yaau l'akultns Syariah dan 1-Iukmn 2. Sekretaris Program Sl11di Muamalat Fakultas Syariah dan Hukun1 3. Arsip
I
