1
DAFTAR ISI
Halaman
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAFTAR ISI 1 PENDAHULUAN
A.
DEFINISI LAKIP
1
B.
FUNGSI LAKIP
1
C.
TUJUAN DAN MANFAAT LAKIP
2
D.
KARAKTERISTIK PELAPORAN YANG BAIK
3
E.
PRINSIP-PRINSIP PELAPORAN YANG BAIK
3
1.
KETENTUAN UMUM
4
2.
KETENTUAN KHUSUS
7
3.
FORMAT LAKIP
7
1) PENGANTAR
7
2) IKHTISAR EKSEKUTIF
8
3) BAB I PENDAAHULUAN
8
4) BAB II RENCANA STRATEGIS LIPI TAHUN 2005-2009
9
5) BAB III KINERJA LIPI
10
6) BAB IV CAPAIAN KINERJA DAN EVALUASI 7) BAB V PENUTUP 8) LAMPIRAN 4. KERANGKA EVALUASI PENGUKURAN KINERJA 5. PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (RKT) 6. PENETAPAN KINERJA 7. HUBUNGAN ANTAR FORMULIR 8. INDIKATOR KINERJA
LAMPIRAN
10 11 11 12 17 18 19 21
2
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PENDAHULUAN
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP), sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 tahun 1999 dibangun dan dikembangkan dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya pelaksanaan kebijakan dan program yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Dalam hal ini, setiap instansi pemerintah secara periodik wajib mengkomunikasikan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi kepada para stakeholders, yang dituangkan melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Penyusunan LAKIP, dalam sistem AKIP, dilakukan melalui proses penyusunan rencana strategis, penyusunan recana kinerja, serta pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja. A. DEFINISI LAKIP LAKIP atau Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah media akuntabilitas yang dapat dipakai oleh instansi pemerintah untuk melaksanakan kewajiban untuk menjawab kepada pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder). Media akuntabilitas yang dibuat secara periodik memuat informasi yang dibutuhkan oleh pihak yang memberi amanah atau pihak yang memberikan delegasi wewenang. Melalui media inilah secara formal dapat dilakukan pertanggungjawaban dan bahan untuk menjawab berbagai permasalahan yang diminta oleh pihak-pihak yang
berkepentingan
untuk
menetukan
fokus
perbaikan
kinerja
yang
berkesinambungan. B. FUNGSI LAKIP LAKIP dapat berfungsi sebagai : a. Suatu media hubungan kerja organisasi yang berisi data dan informasi. b. Wujud tertulis pertanggungjawaban suatu instansi kepada pemberi wewenang dan mandat.
c. Media akuntabilitas setiap instansi pemerintah, merupakan bentuk perwujudan kewajiban menjawab yang disampaikan kepada atasannya/pemberi wewenang,
3
yang
akhirnya
bermuara
kepada
Presiden
untuk
selajutnya
menjadi
pertanggungjawaban kepada masyaratakat (public accountability).
d. Media informasi, tentang sejauh mana penerapan perinsip-prinsip good governance termasuk penerapan fungsi-fungsi manajemen secara benar di instansi yang bersangkutan. Salah satu fungsi manajemen adalah pelaporan, yang dapat dijadikan alat untuk evaluasi diri sendiri guna menentukan fokus perbaikan kinerja berkesinambungan yang harus dilakukan. C. TUJUAN DAN MANFAAT LAKIP Tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP adalah untuk mewujudkan akuntabilitas instansi pemerintah kepada pihak-pihak yang memberi mandat/amanah. Dengan demikian, LAKIP merupakan sarana bagi instansi pemerintah untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang sudah dicapai dan bagaimana proses pencapainnya berkaitan dengan mandat yang yang diterima instansi pemerintah tersebut. Selain itu, penyampaian LAKIP kepada pihak yang berhak (secara hierarki) juga bertujuan untuk memenuhi antara lain : a. Pertanggungjawaban dari unit yang lebih rendah ke unit yang lebih tinggi, atau pertanggungjawaban dari bawahan kepada atasan. LAKIP ini lebih menonjolkan akuntabilitas manjerialnya;
b. Pengambilan keputusan dan pelaksanaan perubahan-perubahan ke arah perbaikan, dalam mencapai penghematan, efisiensi, dan efektifitas pelaksaaan tugas pokok dan fungsi, serta ketaatan terhadap peraturan peperundangundangan yang berlaku, dalam rangka pelaksnaan misi instansi; c. Perbaikan dalam perencanaan, khususnya perencanaan jangka menengah dan jangka pendek. LAKIP yang disampaikan oleh instansi pemerintah antara lain bermanfaat untuk : a. Meningkatkan akuntabilitas. Kredibilitas instansi di mata instansi yang lebih tinggi dan akhirnya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap instansi; b. Umpan balik untuk peningkatan kinerja instansi pemerintah, antara lain melalui perbaikan penerapan fungsi-fungsi manajemen secara benar, mulai dari perencanaan kinerja hingga kepada evaluasi kinerja, serta pengembangan nilainilai akuntabilitas di lingkungn instansi tersebut; 4
c. Mengetahui dan menilai keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab instansi;
d. Mendorong
instansi
pemerintah
untuk
menyelenggarakan
tugas
umum
pemerintahan dan pembangunan secara baik, sesuai ketentuan peratueran perundang-undangan yang berlaku, kebijakan ynag transparan dan dapat dipertanggungjwabkan kepada masyarakat; e. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel, sehingga dapat beroperasi secara efisien,
efektif, dan resposif
terhadap aspirasi
masyarakat
dan
lingkungannya. D. KARAKTERISTIK PELAPORAN YANG BAIK Laporan akan dikatakan bermanfaat apabila telah dapat menyajikan informasi yang kredibel kepada penggunanya. Dengan informasi yang kredibel tersebut, pengguna akan terpengaruh dalam melakukan pengambilan keputusannya yang terbaik. Terdapat empat karakrteristik kualitatif yang membuat informasi berguna bagi pemakai yakni : −
Dapat dipahami,
−
Relevan,
−
Handal, dan
−
Dapat diperbandingkan.
E. PRINSIP-PRINSIP PELAPORAN YANG BAIK Penyusunan LAKIP harus mengikuti prinsip-prinsip pelaporan pada umumnya, yaitu laporan harus disusun secara jujur, obyektif, akurat, dan transparan. Disamping itu, perlu pula diperhatikan:
1. Prinsip
lingkungan
pertanggungjawaban.
Hal-hal
yang
dilaporkan
harus
proporsional dengan lingkup kewenangan dan tanggung jawab masing-masing dan memuat baik mengenai kegagalan maupun keberhasilan.
2. Prinsip pengecualian/prioritas. Yang dilaporkan adalah hal-hal yang penting dan relevan bagi pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban instansi yang diperlukan untuk upaya-upaya tindak lanjutnya.
3. Prinsip perbandingan. Laporan dapat memberikan gambaran keadaan masa yang 5
dilaporkan dibandingkan dengan periode-periode lain atau unit/instansi lain.
4. Prisip akuntabilitas. Mensyaratkan bahwa yang terutama dilaporkan adalah halhal yang dominan yang membuat sukses atau kegagalan pelaksanaan rencana.
5. Prisip manfaat, yaitu menfaat laporan harus lebih besar dari pada biaya penyusunannya, dan laporan harus mempunyai manfaat bagi peningkatan pencapaian kinerja. Dalam hubungan itu, perlu pula diperhatikan beberapa ciri laporan yang baik seperti relevan, tepat waktu dapat dipercaya/diandalkan, mudah dimengerti (jelas dan cermat), dalam bentuk yang menarik (tegas dan konsisten, tidak kontradiktif antar bagian), berdaya banding tinggi (reliable), berdaya uji (verifiable), lengkap, netral, padat, dan mengikuti standar laporan yang ditetapkan. 1. KETENTUAN UMUM
1.
Sistem Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah, yang selanjutnya disebut SAKIP adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengihktisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
2.
Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.
3.
Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
4.
Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dan kegiatan-kegiatan dalam satu program.
5.
Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari
sekumpulan tindakan pengerahan
sumberdaya baik yang berupa personil (SDM), barang modal, termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua
6
jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. 6.
Program adalah penjabaran kebijakan kementerian negara/lembaga dalam bentuk
upaya
yang
berisi
satu
atau
beberapa
kegiatan
dengan
menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi kementerian negara/lembaga. 7.
Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari program dan kegiatan yang telah direncanakan.
8.
Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja, yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara /APBN atau APBD.
9.
Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai indikator kinerja.
10.
Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
11.
Akuntabilitas pemerintah
Kinerja untuk
adalah
perwujudan
kewajiban
mempertanggungjawabkan
suatu
instansi
keberhasilan/kegagalan
pelaksanaan program dan kegiatan, yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur, dengan sasaran /target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik 12.
Entitas Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja adalah Unit instansi pemerintah Pusat selaku kuasa pengguna anggaran yang melakukan kegiatan pencatatan, pengolahan dan pelaporan data kinerja.
13.
Entitas Akuntabilitas Kinerja Unit Organisasi adalah unit instansi pemerintah Pusat yang melakukan pencatatan, pengolahan, pengikhtisaran dan pelaporan data kinerja tingkat eselon I.
14.
Entitas
Akuntabilitas
Kinerja
Kementerian
Negara/Lembaga
adalah
kementerian negara/lembaga yang melakukan pencatatan, pengolahan, pengikhtisaran,
dan
pelaporan
data
kinerja
tingkat
kementerian
negara/lembaga.
7
15.
Menteri/Pimpinan Lembaga adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pengolahan keuangan kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
16.
Sistem Akuntansi Pemerintah adalah rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transsaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah.
17.
Pengukuran Kinerja Gambaran
mengenai
tingkat
pencapaian
pelaksanaan
suatu
kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi.
Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi.
Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan
Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat menajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi Pembandingan kinerja nyata (capaian kinerja) dengan : - Kinerja nyata yang direncanakan - Kinerja tahun-tahun sebelumnya POSISI PENGUKURAN KINERJA DALAM SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
Perencanaan Strategis (Renstra, Renja) Pengukuran Kinerja (instrument : IK)
Evaluasi dan Pemanfaatan Informasi Kinerja (LAKIP) Pelaporan Kinerja (LAKIP)
8
2. KETENTUAN KHUSUS 1.
Evaluasi terhadap kinerja di masing-masing satuan kerja dan kedeputian dilakukan secara berjenjang, dari tingkat satuan kerja sampai pada tingkat kedeputian/LIPI. Ketua PME agar melakukan evaluasi terhadap seluruh kegiatan di setiap satuan kerja, dan hasil dari evaluasi tersebut disampaikan ke Inspektorat – LIPI dengan mengisi format Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK), serta menguraikan capaian yang strategis dari output yang dihasilkan.
2.
Evaluasi dilakukan dengan mengacu pada Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja (PK) yang telah dibuat Biro Perencanaan dan Keuangan LIPI. RKT dan PK yang dimaksud adalah RKT yang telah dikirim ke Kementerian PAN pada awal pelaksanaan anggaran PK (bulan Maret 2009).
3.
Masing-masing kedeputian/PME kedeputian agar menentukan capaian kinerja strategis yang telah dicapai oleh Satuan kerja, baik itu berupa output maupun outcome yang dapat menentukan keberhasilan program/sasaran yang telah ditetapkan di dalam RENSTRA–LIPI. (dijelaskan di dalam BAB.III Format LAKIP).
4.
Kegiatan lain yang tidak masuk ke dalam capaian strategis (BAB. III dalam format LAKIP) dimasukan kedalam BAB. IV mengenai Evaluasi Kinerja, dengan menjelaskan keberhasilan dan kegagalannya, gunakan
format
Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) sebagai lampirannya. 5.
Evaluasi kedua akan dilakukan di Inspektorat-LIPI bersama-sama dengan Ketua PME masing masing Kedeputian, serta beberapa peneliti senior, yaitu mengevaluasi hasil kinerja di tiap-tiap satuan kerja dengan cara mengukur, menganalisa, mengidentifikasi serta mengklasifikasi semua kegiatan ke dalam sasaran/program yang telah ditetapkan dalam RKT/RENSTRA.
9
3. FORMAT LAKIP 1) PENGANTAR Bagian ini menguraikan tentang apa yang sedang dikerjakan oleh satuan kerja, kemudian dasar
hukum kewajiban pembuatan lakip, kemudian
dikemukakan pula capaian-capaian yang telah berhasil dan bila perlu dibndingkan dengan capaian pada tahun sebelumnya agar ada korelasi darii tiap-tiap capaian. 2) IKHTISAR EKSEKUTIF Pada bagian ini disajikan mengenai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, serta sejauhmana usaha-usaha yang telah dilakukan oleh Satker tersebut dalam mencapai tujuan dan sasaran tersebut. Menyajikan pula kendala-kendala yang terjadi selama pelaksanaan dalam kurun waktu 1 tahun. Menguraikan pula langkah-langkah yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut dan langkah-langkah antisipasi dalam mengatasi kendal-kendala yang mungkin terjadi di tahun yang akan datang. Menguraikan pula secara ringkas mengenai beberapa capaian kinerja dari indikator kinerja utama
yang dapat menggambarkan antara realisasi dan
target (alangkah baiknya dalam bentuk tabel).
3) BAB I PENDAHULUAN Pada Bagian ini menguraikan dan menjelaskan hal-hal yang bersifat umum tentang Latar belakang, Tugas dan Fungsi Instansi, Struktur Organisasi, Rencana Strategis, Rencana Kinerja, Penetapan Kinerja dan Sistematik Penyajian. 3.1
Latar Belakang Menjelaskan
mengenai
kedudukan
satker
dan
peraturan
yang
mewajibkan membuat lakip sebagai pertanggungjawaban instansi. 3.2
Tugas dan fungsi instansi Menguraikan tentang kedudukan, tugas dan fungsi organisasi dan tata cara kerja.
3.3
Struktur Organisasi
10
Menguraikan dan menjelaskan struktur organisasi serta tatacara kerja instasnsi tersebut dalam sebuah bagan dan menuraikan tugas dan kewnangannya. 3.4. Sistematik penyajian LAKIP Bagian ini menjelaskan sistematik penyajian laporan kinerja dalam kurun satu tahun, yang terdiri dari Pendahuluan, Kebijakan-kebijakan yang akan dicapai, rencana strategik atau rencana kinerja (menyajikan gambaran secara singkat mengenai sasaran utama yang akan dicapai pada tahun yang bersangkutan dan dikaitkan dengan capaian visi dan misi instansi) alangkah baiknya diuraikan satu persatu dimulai dari arah kebijakan, program utamanya, program turunannya serta kegiatan pokok. 3.5. Rencana Kinerja Adalah rencana kegiatan per-tahun yang direncanakan 3.6. Penetapan Kinerja Pernyataan/perjanjian mengenai pelaksanaan DIPA
4) BAB II RENCANA STRATEGIS LIPI TAHUN 2005-2009 Merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Muatan Renstra
4.1. Memuat secara jelas arah masa depan yang hendak dituju (Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran)
4.2. Renstra mempertimbangkan kondisi saat ini (Nilai-nilai luhur, analisis dan Misi organisasi) 4.3. Memuat cara-cara mencapai tujuan dan sasaran (Kebijakan, Program) 4.4. Memuat ukuran keberhasilan (Indikator kinerja) 4.5. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2009
4.6. Penetapan Kinerja (PK) tahun 2009.
11
FORMULIR RENCANA STRATEJIK RENCANA STRATEJIK TAHUN : INSTANSI
:
VISI
:
MISI
:
S/D
FORM RS* TUJUAN URAIAN 1
CARA MENCAPAI
SASARAN URAIAN 2
TUJUAN DAN SASARAN
INDIKATOR 3
KEBIJAKAN 4
KETERANGAN
PROGRAM 5
6
5) BAB III KINERJA LIPI Bab ini menguraikan tentang indikator kinerja masukan, indikator keluaran dan indikator outcome (hasil). Juga menguraikan mengenai hasil capaian kinerja yang strategis dari berbagai output atau outcome yang dihasilkan dari masingmasing satuan kerja. Capaian kinerja kemudian diukur dengan menggunakan indikator tersebut, dimana hasil pengukuran tersebut dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran.
6) BAB IV CAPAIAN KINERJA DAN EVALUASI Pada bagian ini diuraikan dan dijelaskan hasil pengukuran kinerja dan evaluasi
serta
analisis
kinerja.
Termasuk
di
dalamnya
menguraikan
keberhasilan atau kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dialami dan langkan yang telah diambil. Sebaiknya untuk tiap program ”dibuat dalam bentuk tabel”. Analisis capaian kinerja
yang akan dilakukan disajikan dalam tabel pula
dengan menyebutkan target serta realisasinya, kemudian menjelaskan keberhasilan serta kegagalan program tersebut.
Penjelasan mengenai
pencapaian sasaran atau program harus disertakan pula kegiatan-kegiatan yang menunjang sasaran atau program tersebut. 12
Dalam uraian lain disajikan pula akuntabilitas keuangan yang menggambarkan realisasi anggaran serta kendala yang terjadi.
PROGRAM
RPJM 8 PROGRAM
1. Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Kepemerintahan 2. Pengendalian dan Pencemaran Lingkungan 3. Penelitian dan Pengembangan Iptek 4. Difusi dan Pemanfaatan Iptek 5. Penguatan Kelembagaan 6. Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi 7. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara 8. Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Negara
RENSTRA LIPI 2005 – 2009 5 PROGRAM 1. Tematik 2. Kompetitif 3. Penugasan Khusus 4. Kelembagaan 5. Peningkatan Individu
KNRT 6 PROGRAM
1. Ketahanan Pangan 2. Energi Baru dan Terbarukan 3. Transportasi 4. Informasi dan Komunikasi 5. Teknologi Pertahanan 6. Kesehatan dan obat-obatan
7) PENUTUP Dibagian penutup dikemukakan tinjauan secara umum tentang keberhasilan atau kegagalan, dan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan kinerja instansi serta strategi pemecahannya. 8) LAMPIRAN Formulir rencana Strategis; Fromulir Rencana Kinerja Tahunan; Formulir Penetapan Kinerja (PK), PKK dan PPS.
13
4. KERANGKA EVALUASI PENGUKURAN KINERJA
Program/Sasaran
Evaluasi TahapII
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
FORMAT PPS OUTCOMES TAHUN I, II, III, IV
IDENTIFIKASI/ KLASIFIKASI KE DALAM SASARAN
DI UKUR/ ANALISA INDIKATOR KINERJA
EVALUASI
Program/Sasaran
Evaluasi Tahap I
Format PKK Capaian Kinerja ( ) Ouput
OUTPUT GROUP
TEMATIK
Sub Output
Sub Output
OUTPUT GROUP
KOMPETITIF
Sub Output
Sub Output
PENUGASA N KHUSUS
Sub Output
Sub Output
PENGEMBANGAN PENINGKATAN KELEMBAGAAN KEMAMPUAN INDIVIDU
Sub Output
Sub Output
Sub Output
Kegiatan
Sub Output
Sub. Bagian
14
Penjelasan Evaluasi I :
1) Evaluasi Kinerja dilakukan oleh Tim PME dan Kepala Satuan Kerja di masingmasing satuan kerja di bawah kedeputian yang berkaitan.
2) Evaluasi dilakukan dengan mempergunakan kriteria penilaian dari Kementerian PAN untuk seluruh kegiatan dengan menggunakan fromat terlampir. 3) Evaluasi
dilakukan
terhadap
rencana
kinerja
tahunan
yang
telah
disusun/ditetapkan terlebih dahulu 4) Evaluasi kinerja menggunakan indikator yang telah ditetapkan di masing-masing kegiatan. 5) Hasil evaluasi dituangkan ke dalam formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) Penjelasan Evaluasi II : 1) Evaluasi kinerja tahap II dilakukan setelah semua data hasil evaluasi kinerja satker telah disampaikan ke Inspektorat (minggu pertama bulan Februari). 2) Tim penyusun LAKIP LIPI (SK Kepala LIPI) melakukan evaluasi dari semua capaian kinerja yang telah dikirim, kemudian akan dilakukan evaluasi ke dalam capaian sasaran/program.
3) Tim Penyusun LAKIP dalam mengevaluasi kinerja harus mengacu pada Renstra serta Rencana Kerja Tahunan, hasil evaluasi tersebut dituangjan ke dalam formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran. Formulir PKK Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun ........ Instansi : Kegiatan Rencana Program
1
Uraian
2
Indikator Kinerja 3
Satuan
4
Tingkat Capaian (Target) 5
Persentase Realisasi
Pencapaian
Keterangan
Target 6
7
8
15
Cara Pengisian : Tahun
: ditulis dengan tahun rencana kinerja
Instansi
: ditulis nama instansi yang bersangkutan
Kolom 1
: ditulis nama program yang akan dilaksanakan dalam tahun bersangkutan.
Program
dimaksud
ditetapkan
sesuai
dengan
kebijakan yang telah ditetapkan dan sasaran yang akan dicapai pada tahun
yang bersangkutan.program dimaksud sebagaimana ditulis
dalam Rencana Kinerja Tahunan dan yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis. Kolom 2
: ditulis nama kegiatan dalam lingkup program sebagaimana ditulis pada kolom 1 yang akan dilaksanakan pada tahun bersangkutan. Nama kegiatan yang ditulis pada kolom ini harus sesuai dengan kegiatan yang ditulis pada Rencana Kinerja Tahunan (RKT).
Kolom 3
: ditulis indikator kinerja kegiatan berdasarkan kelompok masukan, keluaran, dan hasil. Misal : Diklat TOT Widyaiswara Masukan : Dana : Rp.350 juta SDM
: 150 Widyaiswara, 5 penyelenggara, 40 pengajar.
Keluaran : jumlah peserta diklat 150 orang Hasil : presentase peserta diklat yang lulus memuaskan 20% Kolom 4
: ditulis dari setiap indikator kinerja kegiatan
Kolom 5
: ditulis rencana tingkat capaian (target) untuk setiap indikator kinerja yang ditetapkan, sebagaimana ditulis dalam Rencana Kinerja Tahunan.
Kolom 6
: ditulis realisasi dan masing-masing indikator kinerja. Untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat mengenai realisasi dari masing-masing indikator kinerja dimaksud di atas, perlu dilakukan dokumentasi mutasi dari awal sampai dengan selesai pelaksanaan kegiatan. Data tersebut dapat diperoleh melalui dua sumber yaitu internal dan eksternal.
Kolom 7
: ditulis persentase pencapaian rencana tingkat capaian (target) dari masing-masing
indikator
kinerja
kegiatan
sebagaimana
ditetapkan 16
melalui realisasi yang berhasil dicapai pada indikator dimaksud. Penghitungan
persetase
pencapain
rencana
tingkat
capaian
(kolom 7) perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi. Dalam kondisi:
1) Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik maka gunakan rumus :
Persentase pencapaian rencana tingkat capaian 2) Semakin
tinggi
Realisasi =
X 100%
Rencana
realisasi
menunjukkan
semakin
rendah
pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :
Persentase pencapaian rencana tingkat capaian
Kolom 8
[Rencana-(Realisas-Rencana)] =
Rencana
X 100%
: Ditulis berbagai hal yang perlu dijelaskan berkait dengan realisasi dan pencapaian target. Formulir PPS Pengukuran Pencapaian Sasaran Tahun ........
Instansi : Rencana Sasaran
1
Indikator
Tingkat
Sasaran
Capaian
2
(Target) 3
Persentase Realisasi
Pencapaian
Keterangan
Target 4
5
6
17
Cara Pengisian : Tahun
: ditulis dengan tahun pengukuran pencapaian sasaran
Instansi
: ditulis nama instansi yang bersangkutan
Kolom 1
: ditulis uraian sasaran yang ditetapkan dan direncanakan untuk tahun yang bersangkutan. Sasaran dimaksud sebagaimana telah ditulis pada Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja.
Kolom 2
: ditulis indikator sasaran untuk tahun yang bersangkutan : indikator ini, sebagaimana telah dirumuskan pada Rencana Kinerja tahunan dan Penetapan Kinerja. keluaran, dan hasil. Misal : Presentase
peningkatan
widyaiswara
yang
berkualitas
sebanyak 20% Jika organisasi telah menetapkan baik indikator output maupun outcome pada form Penetapan Kinerja, maka dalam pengukuran kinerja sasaran harus diperoleh data capaian kedua indikator tersebut. Kolom 3
: ditulis rencana tingkat capaian (target) masing-masing indikator sasaran sebagaimana tertulis pada molom 2. Rencana tingkat capaian (target) ini sesuai dengan rencana tingkat capaian (target) yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja tahunan dan Penetapan Kinerja.
Kolom 4
: ditulis realisasi dari masing-masing rencana tingkat capaian (target) setiap indikator sasaran sebagaimana tertulis pada kolom 3.
Kolom 5
: ditulis dengan persentase pencapaian rencana tingkat capaian yang dihitung dengan rumus :
1) Semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik, maka digunakan rumus :
Persentase pencapaian rencana tingkat capaian
Realisasi =
Rencana
X 100%
18
2) Semakin
tinggi
realisasi
menunjukkan
semakin
rendah
pencapaian rencana tingkat capaian, maka digunakan rumus :
Persentase pencapaian rencana tingkat capaian Kolom 6
[Rencana-(Realisas-Rencana)] =
Rencana
X 100%
: Ditulis berbagai hal yang perlu dijelaskan berkaitan dengan sasaran, indikator pencapaian sasaran, rencana tingkat capaian dan realisasinya.
5. PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (RKT) Perencanaan Kinerja Tahunan merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indicator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis
FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN …. INSTANSI : FORM RKT
URAIAN
1
SASARAN INDIKATOR KINERJA 2
TARGET 3
PROGRAM
4
URAIAN 5
KEGIATAN INDIKATOR SATUAN KINERJA 6 7
KET TARGET 8
19
9
6. PENETAPAN KINERJA
Penetapan Kinerja merupakan pernyataan komitmen yang mereprensatasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun
Penetapan Kinerja disepakati antara pengemban tugas dengan atasannya (Performance Agreement)
Penetapan Kinerja merupakan Ikhtisar Rencana Kinerja Tahunan, yang telah disesuaikan dengan ketersediaan anggarannya, yaitu setelah proses anggaran (budgetingprocess) selesai
Aktualisasi kinerja sebagai realisasi Penetapan Kinerja dimuat dalam laporan akuntabilitas kinerja (performance accountability report)
DASAR HUKUM PENETAPAN KINERJA o
Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pencepatan Pemberantasan Korupsi;
o
SE Menteri PAN Nomor SE-31/M.PAN/XII/2004 tentang Penetapan Kinerja FORMULIR PENETAPAN KINERJA TAHUNAN PENETAPAN KINERJA TAHUN….
PROGRAM UTAMA 1
SASARAN 2
IK OUTPUT
IK OUTCOME
URAIAN
TARGET
URAIAN
TARGET
3
4
5
6
ANGGARAN 7
20
7. HUBUNGAN ANTAR FORMULIR FORMULIR RKT RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN ……. INSTANSI
: FORM RKT*
URAIAN 1
SASARAN INDIKATOR KINERJA 2
KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM TARGET URAIAN SAT TARGET KINERJA 3 4 5 6 7 8
FORMULIR RS VS RKT
21
KET
9
FORMULIR PK PERJANJIAN KINERJA TAHUN….. INSTANSI :
URAIAN 1
FORM PK SASARAN INDIKATOR KINERJA 2
TARGET 3
PROGRAM
ANGGARAN
KET
4
5
6
FORMULIR RKT VS PK
22
8. INDIKATOR KINERJA Mengukur kinerja berarti melakukan pengukuran atau penilaian apakah kinerja instansi pemerintah itu berhasil atau gagal memenuhi target-target yang direncanakannya. Penilaian keberhasilan atau kegagalan ini menjadi penting apabila dikaitkan dengan reward dan punishment. Alat ukur atau media yang digunakan dalam mengukur kinerja tersebut adalah indikator kinerja. Indikator kinerja dimaksudkan sebagai ukuran yang dapat menggambarkan tingkat capaian suatu sasaran atau kegiatan dalam suatu tahun tertentu. Artinya, indikator kinerja tersebut dapat berfungsi sebagai alat ukur yang dapat menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan yang diukurnya telah berhasil dicapai atau tidak. Penetapan indikator kinerja ini sangat penting mengingat fungsinya sebagai pengukur atau “penentu” keberhasilan atau kegagalan instansi pemerintah dalam melaksanakan rencana-rencana strategisnya. Untuk itu diperlukan adanya suatu ketentuan atau kriteria dan standar yang dapat disepakati oleh semua pihak agar indikator kinerja suatu instansi dapat digunakan. Hal yang perlu dibedakan adalah antara kinerja yang akan diukur dengan indicator kinerja yang akan digunakan untuk mengukur. Apabila “kinerja” menyatakan mengenai suatu kondisi, maka “indicator kinerja” merupakan alat yang dapat memberikan gambaran atau penilaian mengenai kondisi tersebut. Contoh membedakan alat untuk mengukur kinerja (indikator) dengan kinerja yang akan diukur (kinerja). “Meningkatnya disiplin pegawai” merupakan contoh kinerja yang akan diukur yang sering dianggap merupakan indikator kinerja. Indikator yang seharusnya digunakan adalah indikator yang dapat menggambarkan mengenai disiplin yang meningkat, misalnya “jumlah pegawai yang mendapatkan hukuman disiplin” atau “rata-rata hari kehadiran pegawai dalam satu hari” “Meningkatnya disiplin pegawai” merupakan contoh kinerja yang akan diukur yang sering dianggap merupakan indikator kinerja. Indikator yang seharusnya digunakan adalah indikator yang dapat menggambarkan mengenai disiplin yang meningkat, misalnya “jumlah pegawai yang mendapatkan hukuman disiplin” atau “rata-rata hari kehadiran pegawai dalam satu hari” 23
LAMPIRAN 1 CONTOH PENETAPAN SASARAN DAN INDIKATOR UNIT KERJA (RENSTRA) No Unit Kerja 1. Dinas Perkebunan
Sasaran Meningkatnya
Indikator Kinerja - Luas tanaman karet
jumlah produksi
- Luas tanaman kelapa sawit
sektor perkebunan
- Jumlah bantuan pemeliharan
Satuan Ha
kebun karet 2.
3.
4.
5.
6.
- Luas kebun kakao terpelihara - Luas lahan yang disempurnakan
Ha
Dinas
Tersedianya benih
Tanaman
padi
Pangan Dinas
Peningkatan
- Jumlah inseminasi buatan
Ekor
Peternakan
jumlah populasi
- Jumlah sarana keswan, kesmavet
Unit
Dinas
ternak Terpiliharanya
dan klinik hewan - Pengamanan illegal logging
Kali
Kehutanan
kawasan hutan
- Jumlah pembinaan dan
Dinas
Meningkatnya
pengendalian kerusakan hutan - PAD
Pendapatan
penerimaan PAD
Daerah Dinas
Meningkatnya
- Jumlah masyarakat yang berobat
Org
Kesehatan
kesehatan
- Jumlah pemantauan status gizi
Org
masyarakat
- Perbaikan gizi ibu hamil
Org
- RSUD yang telah direhab.
Unit
- Pembangunan Puskesmas
Unit
- Rumah yang telah disemprot
Keg/kali
bandiocarb
Keg/kali
% Rp
- Balita yang mendapat imunisasi
24
LAMPIRAN 2 CONTOH INDIKATOR-INDIKATOR KINERJA YANG TERKAIT DENGAN TUJUAN/ SASARAN ORGANISASI (DI DALAM RENSTRA) Contoh beberapa indikator untuk mengukur pencapaian sasaran dikaitkan dengan tujuan : Tujuan Meningkatnya
Sasaran Berkembangnya
Kehidupan
Perekonomian
pendapatan petani , peternak dan
Ekonomi
Masyarakat melalui
peternak ikan
Masyarakat
Sektor Pertanian,
o
•
Kelautan, dan Perkebunan.
Indikator Sasaran Persentase peningkatan
Persentase kenaikan jumlah produksi hasil pertanian.
o
Persentase kenaikan produksi perikanan.
o Persentase peningkatan Berkembangnya
o
Perekonomian Masyarakat melalui
pendapatan petani perkebunan. Persentase kenaikan tingkat hunian hotel.
o
Sektor Pariwisata.
Peningkatan PAD dari sektor pariwisata.
o
Banyaknya wisatawan manca negara.
Berkembangnya
• •
Lamanya wisatawan tinggal Persentase peningkatan
Perekonomian
pendapatan pengrajin/ pengusaha
Masyarakat melalui
koperasi.
Sektor Industri.
•
Persentase kenaikan jumlah produksi hasil kerajinan.
•
Persentase peningkatan volume instansi dibidang industri.
o Persentase peningkatan volume perdagangan antar daerah dan peningkatan volume usaha koperasi.
Terwujudnya
Meningkatnya
•
Terselenggaranya LPJ tepat 25
Pemerintahan
profesionalisme aparatur
yang
dan akuntabilitas
Berwibawa,
instansi pemerintah.
waktu.
•
Implementasi pembinaan karir pegawai berbasis reward and
Profesional dan
punishment pada semua instansi.
Akuntabel
•
Berkurangnya kasus pelanggaran disiplin pegawai
•
Meningkatnya kemampuan teknis dan akademis aparatur.
•
Terlaksananya pelayanan aparatur kepada masyarakat sesuai SPM.
•
Tersusunnya laporan keuangan tepat waktu.
Terselenggaranya
o Rasio laporan pemeriksaan khusus
sistem pengawasan
yang dilimpahkan kepada
fungsional yang
Kejaksaan yang dijadikan sebagai
antisipatif dan responsif
dasar penuntutan.
terhadap penyimpangan
o Meningkatnya jumlah tindaklanjut
penyelenggaraan
hasil pengawasan.
Meningkatnya
pemerintahan. Meningkatnya
Kualitas
pelayanan dan
melanjutkan kejenjang
Pendidikan dan
penyebaran pendidikan
pendidikan yang lebih tinggi.
Penguasaan
masyarakat.
o
•
IPTEK
Persentase lulusan yang
Persentase peningkatan jumlah pelajar yang memanfaatkan sarana dan prasarana perpustakaan dan laboratorium.
•
Persentase pemanfaatan bantuan pendidikan.
Terlaksananya
•
Tingkat kepuasan masyarakat
•
dibidang pelayanan penddikan Implementasi hasil penelitian dan
pengkajian dan Meningkatnya
penelitian IPTEK Meningkatnya derajat
Derajat
dan cakupan pelayanan
Kesehatan
kesehatan
pengkajian. •
Tingkat kunjungan ke fasilitas pelayanan kesehatan.
•
Penurunan angka kematian bayi 26
Masyarakat
dan balita per 10.000 penduduk.
•
Penurunan tingkat kematian ibu melahirkan per 100.000 penduduk
•
kecepatan
pelayanan
perijinan
bidang kesehatan. •
Jumlah penderita penyakit menular di daerah endemis.
•
Prevalensi gizi balita.
•
Persentase
anak
balita
yang
bergizi baik. •
Persentase peredaran obat dan makanan yang memenuhi syarat kesehatan
•
Persentase
pasien
rujukan
ke
rumah sakit.
•
Rasio
kepala
keluarga
yang
menggunakan air bersih.
•
Rasio Puskesmas per 100.000 penduduk.
•
Kecepatan
pelayanan
perijinan
bidang kesehatan
27
LAMPIRAN 3 CONTOH INDIKATOR KINERJA BEBERAPA BIDANG/SEKTOR/SUB SEKTOR Sasaran Bidang Sosial dengan Indikator Kinerja : No Sasaran/Indikator Kinerja 1. Kependudukan
Satuan
- Tingkat Pertumbuhan Penduduk
%
- Komposisi Penduduk
2.
3.
5.
Orang/%
b. Menurut jenis kelamin
Orang/%
- Tingkat Kelahiran dan Kematian Meningkatkan Mutu Pendidikan
%
- Angka partisipasi sekolah menurut usia sekolah
%
- Tingkat melek huruf/buta huruf.
%
- Tingkat Pendidikan Ketenagakerjaan
%
- Tingkat pertumbuhan angkatan kerja
%
-
4.
a. Menurut kelompok umur
Proporsi
penduduk
yang
bekerja
menurut %
lapangan usaha.
%
- Tingkat angka pegangguran/bukan angka kerja
%
- Distribusi kegiatan utama penduduk
%
- Distribusi lapangan usaha penduduk
%
- Penduduk usia kerja Kesehatan - Angka kmatian bayi dan balita
%
- Tingkat harapan hidup.
%
- Angka kesakitan Kemiskinan
Orang
- Distribusi pendapatan per kapita
Rp
- Pengeluran per kapita
Rp
28
LAMPIRAN 4 JADWAL PEMBUATAN LAKIP DAN PENGIRIMAN LAKIP 2009 No
Uraian Pekerjaan I
1
Pengiriman Format
2
LAKIP Pengumpulan data
3
dari sarker Pengumpulan data
4
dari Kedeputian Pertemuan tim
5
pembuat LAKIP Pertemuan Tim
Januari 2009 II III IV
I
Februari 2009 II III IV
I
Maret 2009 II III IV
LAKIP dengan PME tiap Kedeputian di 6
Jakarta Konsinyasi pembuatan LAKIP/
7
Tim dan PME Pengiriman ke MenPan
Data yang disampaikan
1. Laporan LAKIP Tahun 2009 2. Data SDM Tahun 2009 3. Laporan Triwulan Tahun 2009 4. Indikator Kinerja Tahun 2009
5. Penetapan Kinerja Tahun 2009 6. RKT Tahun 2009.
29
LAMPIRAN 5 10. LEMBAR KRITERIA EVALUASI (CRITERIA-REFERENCED EVALUATION) AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PUSAT No.
Komponen/Sub Komponen/Kriteria 1 2 A. PERENCANAAN KINERJA (35%) I. 1.
Dokumen Renstra Kementerian/Departemen/LPND Cukup jelas
2.
telah memiliki dokumen Renstra Unit kerja
Penjelasan
Nilai
3
4
Ya, apabila minimal 70% unit kerja Es. I
Kementerian/Departemen/LPND dan minimal 30% dari seluruh unit kerja 3.
telah memiliki dokumen Renstra Renstra
mandiri telah memiliki Renstra Ya, apabila Renstra menggambarkan
Kementerian/Departemen/LPND posisi Kementerian/Departemen/ LPND
4.
telah memuat Visi, Misi, Tujuan,
saat ini, arah yang dituju, dan strategi
Sasaran, dan Program Renstra
untuk mencapai tujuan tersebut. Ya, apabila minimal 60% sasaran telah
Kementerian/Departemen/
memiliki indikator kinerja.
LPND telah dilengkapi dengan ukuran kinerja yang terukur 5.
(Indikator Kinerja) Tujuan dan sasaran
Ya, apabila minimal 60% tugas dan fungsi
Kementerian/Departemen/LPND telah tergambar dalam tujuan dan sasaran telah sesuai dengan tugas dan
organisasi
fungsi Kementerian/ 6.
7.
Departemen/LPND. Tujuan dan sasaran
Ya, apabila minimal 60% tujuan dan
Kementerian/
sasaran yang telah ditetapkan
Departemen/LPND telah
menggambarkan outcome atau output
berorientasi hasil. Terdapat Indikator Outcome
yang berkualitas. Ya, apabila minimal 60% dari Indikator kinerja outcome telah mencerminkan core business.
8.
Renstra
Ya, apabila Renstra telah memuat atau
Kementerian/Departemen/LPND mengacu kepada kondisi-kondisi yang telah selaras dengan RPJMN
diinginkan dalam RPJMN, sesuai dengan 30
9.
Renstra unit kerja telah selaras
tugas dan fungsi (bidang) organisasi. Ya, apabila tujuan, sasaran, Indikator dan
dengan Renstra
target kinerja unit kerja ditetapkan dalam
Kementerian/Departemen/LPND rangka mewujudkan tujuan, sasaran, 10.
Sasaran dalam Renstra unit
indicator dan target organisasi. Ya, apabila > 70% unit eselon I memiliki >
kerja telah berorientasi hasil
60% sasaran terkait dengan program
(outcome), bukan proses
prioritas/unggulan instansi telah berkualitas outcome yang secara logis
11
12
13
14
II. 1.
Sasaran dalam Renstra unit
mengarah dapat outcome yang jelas. Ya, apabila >70% unit eselon I memiliki
kerja telah selaras dengan
>60% sasaran dalam Renstra terkait tugas
bidang kewenangan unit kerja.
pokok dan fungsi serta kewenangan
Sasaran dalam Renstra unit
instansi. Ya, apabila >70% unit eselon I memiliki
kerja telah dilengkapi dengan
>60% tujuan dan sasaran dalam Renstra
ukuran kinerja yang terukur
telah dilengkapi dengan indikator kinerja
(indicator kinerja)
yang dapat menggambarkan sebagai
Dokumen Renstra Kementerian/
suatu ukuran kinerja. Ya, apabila minimal 60% sasaran yang
Departemen/LPND telah
ada di RKT adalah sasaran yang telah
digunakan untuk penyusunan
ditetapkan dalam Renstra, yang
RKT.
selanjutnya diterjemahkan dalam
Dokumen Renstra Kementerian/
kegiatan-kegiatan beserta indikatornya. Ya, apabila minimal 60% sasaran tahun
Departemen/LPND telah
ybs di Renstra telah tersedia anggarannya
digunakan untuk penyusunan
dalam (dijadikan acuan dalam menyusun
RENJA-KL/RKA-KL. anggaran) RKA-KL Dokumen RKT (10%) Kementerian/Departemen/LPND Cukup jelas telah memiliki dokumen RKT
2.
Unit kerja Kementerian/ Dep/LPND
Cukup jelas
telah memiliki dokumen RKT
3.
4.
RKT Kementerian/Departemen/
Ya, apabila sasaran yang ada di RKT
LPND merupakan penjabaran
adalah sasaran yang tepat.
dari Renstra Sasaran Kementerian/
Ya, apabila minimal 60% sasaran yang
Departemen/LPND telah
ditetapkan telah menggambarkan
berorientasi hasil
outcome atau output yang berkualitas 31
5.
6.
7.
8.
9.
Sasaran Kementerian/
Ya, apabila minimal 60% sasaran yang
Departemen/LPND telah
ditetapkan telah dilengkapi dengan
dilengkapi dengan indicator
indikator kinerja outcome.
kinerja outcome. Sasaran Kementerian/
Ya, apabila minimal 90% sasaran yang
Departemen/LPND telah
berorientasi outcome telah memiliki target
dilengkapi dengan target kinerja
kinerja.
outcome. Sasaran Kementerian/
Ya, apabila 90% sasaran yang
Departemen/LPND telah
berorientasi output telah memiliki target
dilengkapi dengan target kinerja
kinerja
output. Kegiatan Kementerian/
Ya, apabila minimal 90% kegiatan yang
Departemen/LPND telah
ditetapkan telah dilengkapi dengan
dilengkapi dengan indicator
indicator kinerja dan target.
kinerja dan target. Kegiatan Kementerian/
Ya, apabila minimal 60% kegiatan di RKT
Departemen/LPND telah
merupakan strategi pencapaian sasaran.
mendukung pencapaian 10.
III. 1.
2.
sasaran. Dokumen RKT Kementerian/
Ya, apabila minimal 60% sasaran di
Departemen/LPND telah
rencana kinerja telah diusulkan
digunakan untuk menyusun
anggarannya dalam (dijadikan acuan
anggaran Kementerian/
dalam menyusun anggaran) RKA-KL.
Departemen/LPND (RKA-KL) Dokumen Penetapan Kinerja (10%) Unit kerja Kementerian/ Ya, apabila minimal 70% unit kerja Es. I Departemen/LPND telah
dan minimal 30% dari seluruh unit kerja
memiliki dokumen PK. Dokumen penetapan kinerja
mandiri telah memiliki PK. Cukup jelas
yang telah ditandatangani telah dikomunikasikan/sosialisasikan 3.
kepada anggota organisasi. Dokumen penetapan kinerja
Ya, apabila dokumen penetapan kinerja
telah disampaikan kepada
telah disampaikan kepada pihak yang
pihak-pihak yang berkompeten.
berkompeten sesuai dengan Inpres No.5 Tahun 2004 dan SE Menpan No.31 Tahun 2004. 32
4.
Dokumen penetapan kinerja
Cukup jelas
disusun segera setelah 5.
anggaran disetujui. PK telah memuat indicator
Ya, apabila minimal 60% sasaran diwakili
6.
kinerja output penting. PK telah memuat indicator
oleh output yang berkualitas. Ya, apabila minimal 60% indikator
7.
kinerja outcome PK telah dilengkapi dengan
outcome sesuai kriteria. Ya, apabila minimal 90% indicator kinerja
target kinerja.
yang ditetapkan telah dilengkapi dengan
PK telah setara dengan RKT.
target. Ya, apabila minimal 60% sasaran yang
8.
ada di PK merupakan sasaran yang 9.
10.
Dokumen PK telah
ditetapkan dalam RKT. Ya, apabila dokumen PK telah telah
dimanfaatkan dalam
dijabarkan dalam rencana kegiatan/action
pengarahan dan
plan.
pengorganisasian kegiatan. Target kinerja yang
Ya, apabila target kinerja dalam PK
diperjanjikan telah digunakan
menjadi acuan capaian kinerja dalam
untuk mengukur keberhasilan
LAKIP.
unit kerja. B. PENGUKURAN KINERJA (20%) I 1.
Indikator Kinerja (12%) Kementrian/Departemen/LPND
Ya, apabila telah ditetapkan dalam suatu
telah memiliki indicator kinerja
keputusan pimpinan
utama sebagai ukuran kinerja Kementrian/Departemen/LPND 2.
secara formal. Indikator kinerja yang ditetapkan Ya, apabila minimal 60% indikator kinerja telah relevan
3.
diukur. Indikator kinerja yang ditetapkan Ya, apabila minimal 60% indikator kinerja telah menggambarkan hasil.
4.
telah relevan dengan sasaran yang akan
telah menggambarkan outcome atau
output yang berkualitas. Indikator kinerja yang ditetapkan Ya, apabila minimal 60% indicator kinerja telah dapat diukur secara
telah dapat diukur secara obyektif .
obyektif. 33
5.
6.
Jumlah indicator kinerja telah
Menurut judgement evaluator, namun
cukup untuk mengukur kinerja
indicator kinerja harus menggambarkan
Indikator kinerja pencapaian
outcome. Ya, apabila >60% indicator kinerja
sasaran organisasi yang
sasaran ada dalam dokumen
ditetapkan telah dapat diukur
perencanaan (Renstra/RKT/PK) telah
secara obyektif.
dilengkapi dengan jelas bagaimana cara mengukurnya, sehingga jika ada dua pihak atau lebih yang mengukur indicator kinerja yang bersangkutan mempunyai
Indikator Kinerja Utama (IKU)
kesimpulan yang sama. Ya, apabila IKU yang telah ditetapkan
untuk Departemen/kementerian
telah dapat mengukur sasaran-sasaran
telah cukup untuk mengukur
(hasil-hasil yang akan dicapai) yang telah
kinerja Departemen/
ditetapkan dalam Renstra/RKT.
Kementerian IKU untuk unit kerja telah cukup
Ya, apabila IKU yang telah ditetapkan
untuk mengukur kinerja unit
telah dapat mengukur sasaran-sasaran
kerja.
(hasil-hasil yang akan dicapai) yang telah
IKU telah dimanfaatkan dalam
ditetapkan dalam Renstra/RKT. Ya, jika IKU digunakan dalam
perencanaan kinerja.
perencanaan jangka menengah (Renstra),
10.
IKU telah dimanfaatkan dalam
perencanaan tahunan (RKT/PK). Ya, jika IKU digunakan dalam dokumen
11.
penganggaran. IKU telah dimanfaatkan untuk
usulan anggaran. Ya, jika target pencapaian IKU telah
pengukuran kinerja.
ditetapkan dalam penetapan kinerja
IKU telah disosialisasikan dan
(perjanjian kinerja) yang akan diukur. Cukup jelas.
7.
8.
9.
12.
dikomunikasikan dilakukan II. 1.
2.
kepada anggota organisasi. Pengukuran Knerja (8%) Terdapat pengukuran atas
Ya, apabila minimal 90% target-target
indicator kinerja yang telah
kinerja dalam perencanaan kinerja telah
ditetapkan. Terdapat system pengumpulan
diukur capaiannya. Ya, apabila
data kinerja.
Kementerian/department/LPND telah memiliki pedoman pengumpulan dati 34
3.
4.
Sistem pengumpulan data
kinerja dan telah diterapkan. Ya, apabila angka hasil pengukuran dapat
kinerja dapat diandalkan.
ditelusuri kepada sistem pengumpulan
Pengukuran kinerja mencakup
data kinerja. Ya, apabila sekurang-kurangnya terdapat
berbagai pembandingan data
perbandingan antara target dan realisasi
kinerja.
dan salah satu perbandingan dengan realisasi tahun lalu atau perbandingan
5.
6.
7.
8.
Departemen/Kementerian telah
dengan standar. Ya, apabila Departemen/
memiliki system pengumpulan
Kementerian/LPND telah memiliki
data kinerja.
pencatatan pengumpulan data kinerja
Sistem pengumpulan data
secara berkala. Ya, apabila seluruh data indikator kinerja
kinerja yang ada telah dapat
output dan minimal 60% data indicator
mengumpulkan data indikator
kinerja outcome yang telah ditetapkan
kinerja. Sistem pengumpulan data
dapat dikumpulkan. Ya, apabila angka hasil pengukuran dapat
kinerja yang ada telah dapat
ditelusuri ke sistem
diandalkan.
pengumpulan/pengolahan data kinerja
Pengukuran kinerja digunakan
dengan jelas. Ya, apabila terdapat laporan atas
untuk pengendalian dan
kemajuan kinerja (hasil pelaksanaan
pemantauan kinerja secara
program dan kegiatan secara
berkala.
berkala/periodik). Laporan Kemajuan kinerja berupa tingkat capaian target dari masing-masing indikator kinerja yang telah diperjanjikan dalam dokumen penetapan
9.
Hasi lpengukuran kinerja telah
kinerja. Cukup jelas
dapat digunakan untuk penyusunan laporan kinerja. C. PELAPORAN KINERJA (15%) I. 1.
Pemenuhan Pelaporan (3%) Departemen/Kementerian/LPND Cukup jelas telah menyusun laporan 35
2.
3.
akuntabilitas LAKIP Kementerian/
Ya, apabila LAKIP Kementerian/
Departemen /LPND telah
Departemen/ LPND disampaikan ke
disampaikan tepat waktu.
Kementerian PAN selambat-lambatnya
LAKIP unit kerja telah dibuat.
tanggal 31 Maret. Ya, apabila minimal 70% unit kerja Es. I dan minimal 30% dari seluruh unit kerja
II 1.
2.
mandiri telah menyusun LAKIP. Penyajian Informasi Kinerja (9%) LAKIP Ya, apabila LAKIP menyajikan secara Kementerian/Departemen
komprehensif kinerja organisasi, dan
/LPND bukan merupakan
bukan semata-mata gabungan LAKIP dari
kompilasi dari unit kerja. LAKIP menyajikan informasi
eselon I dan II. Ya, apabila LAKIP menyajikan
kinerja Kementerian/
keberhasilan/ kegagalan pencapaian
Departemen /LPND.
tujuan/sasaran strategis sesuai dengan core business atau tugas dan fungsi
3.
4.
LAKIP menyajikan evaluasi dan
organisasi. Ya, apabila LAKIP telah menyajikan uraian
analisis mengenai capaian
hasil evaluasi dan analisis atas dasar
kinerja Kementerian/
pengukuran yang telah dilakukan.
Departemen/LPND. LAKIP telah berisikan
Ya, apabila ada penjelasan yang cukup,
penjelasan mengenai efektivitas
terutama jika target tidak tercapai.
pencapaian target kinerja 5.
6.
Kementerian/ Departmen/LPND Terdapat pembandingan data
Ya, apabila LAKIP menyajikan
kinerja yang memadai antara
pembandingan realisasi sasaran tahun ini
realisasi tahun ini dengan
dengan realisasi tahun sebelumnya.
realisasi tahun sebelumnya. Terdapat pembandingan data
Cukup jelas.
kinerja yang memadai antara capaian tahun ini dengan dengan capaian tahun 7.
sebelumnya. Terdapat pembandingan data
Cukup jelas.
kinerja yang memadai antara realisasi sampai dengan tahun 36
ini dengan rencana sampai 8.
9.
10.
III. 1.
2.
dengan tahun ini. Laporan akuntabilitas kinerja
Ya, apabila dalam LAKIP terdapat
menyajikan informasi keuangan
informasi tentang tingkat capaian
yang terkait dengan pencapaian
anggaran yang digunakan untuk
kinerja. Terdapat mekanisme verifikasi
pencapaian kinerja. Ya, apabila informasi kinerja yang
data internal.
disajikan dalam LAKIP telah melalui
Laporan akuntabilitas kinerja
mekanisme verifikasi data internal. Ya, apabila informasi kinerja yang
disusun dari hasil pengukuran
disajikan dalam LAKIP merupakan hasil
kinerja.
dari pengukuran kinerja.
Pemanfaatan Informasi Kinerja (3%) Informasi yang disajikan telah Ya, apabila terdapat usaha-usaha digunakan dalam perbaikan
perbaikan Renstra, seperti sasaran dan
perencanaan Kementerian/
indikatornya, dan perbaikan Rencana
Departemen/LPND. Informasi yang disajikan telah
Kinerja Tahunan. Cukup jelas.
digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan 3.
organisasi. Informasi yang disajikan telah
Ya, apabila terdapat usaha-usaha dalam
digunakan untuk peningkatan
rangka peningkatan hasil.
kinerja Kementerian/ Departemen/LPND. D. EVALUASI KINERJA I. 1.
Pelaksanaan Evaluasi (6%) Terdapat pedoman evaluasi
Cukup jelas.
2.
kinerja. Terdapat pemantauan
Ya, apabila minimal dalam LAKIP terdapat
mengenai kemajuan
informasi mengenai kemajuan tentang
pencapaian kinerja beserta
pencapaian kinerja secara kumulatif dan
hambatannya. Evaluasi program telah
hambatan yang dihadapi. Ya, apabila evaluasi program telah
dilakukan
mencakup penilaian atas efektivitas
3.
37
program terutama pencapaian hasil 4.
5.
Evaluasi atas LAKIP unit kerja
(outcome) program. Ya, apabila Inspektorat atau tim yang
telah dilakukan.
dibentuk telah melakukan evaluasi
Terdapat penilaian atas kinerja
akuntabilitas kinerja unit kerja. Ya, apabila hasil evaluasi akuntabilitas
unit kerja.
kinerja SKPD yang dilakukan Inspektorat atau tim yang dibentuk digunakan untuk menilai kinerja unit kerja.
II. 1.
Pemanfaatan Evaluasi (4%) Hasil evaluasi telah
Cukup jelas.
disampaikan dan dikomunikasikan kepada pihak2.
3.
pihak yang berkepentingan. Hasil evaluasi telah
Ya, apabila >80% rekomendasi/saran
ditindaklanjuti untuk perbaikan
hasil evaluasi tahun sebelumnya telah
penerapan manajemen kinerja.
ditindaklanjuti secara nyata oleh unit kerja
Terdapat mekanisme dan
yang dievaluasi. Cukup jelas
prosedur tertulis mengenai pemantauan tindaklanjut atas 4.
hasil evaluasi. Mekanisme dan prosedur
Cukup jelas.
tertulis mengenai pemantauan tindak lanjut atas hasil evaluasi telah diterapkan/dilaksanakan secara memadai. E. PENCAPAIAN KINERJA (20%) I. Capaian Output (10%) 1. Indikator kinerja output tepat 2. Target output penting dapat
Cukup jelas. Cukup jelas.
3. 4.
dicapai. Penetapan target tepat. Informasi mengenai kinerja
Cukup jelas. Apabila terdapat data yang akurat tentang
5.
output dapat diandalkan. Kinerja output selaras dengan
output yang ditetapkan/dicapai. Apabila output yang dihasilkan terkait
outcome yang ingin dicapai.
langsung dengan outcome yang telah ditetapkan.
II. 1.
Capaian Outcome (10%) Indikator kinerja outcome tepat.
Cukup jelas. 38
2. 3. 4.
Target outcome dapat dicapai. Penetapan target tepat. Informasi mengenai kinerja
Cukup jelas. Cukup jelas. Terdapat data yang akurat tentang
5.
outcome dapat diandalkan. Kinerja outcome selaras dengan
outcome yang ditetapkan/dicapai. Terdapat kesesuaian antara outcome
outcome yang ingin dicapai
yang dicapai dengan outcome pada RKP/
dalam RKP/RPJM RPJM HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA (100%)
39
