BAB IV
PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN
Penyelenggaraan tugas pembantuan menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan / atau desa dari Pemerintah Propinsi Kepada Kabupaten/ Kota dan/atau desa serta Pemerintah Kabupaten/ Kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, bahwa yang dimaksud dengan Dana Tugas Pembantuan memiliki deskripsi kegiatan sebagai berikut: Merupakan belanja Kementerian/Lembaga pusat; Dipergunakan untuk membiayai pelimpahan tugas pembantuan kepada Daerah dan/atau desa; Kepala Daerah memberitahukan rencana kerja dan anggaran yang berkaitan dengan kegiatan tugas pembantuan kepada DPRD saat pembahasan RAPBD; Dilaksanakan oleh SKPD yang ditunjuk oleh Kepala Daerah; SKPD yang melaksanakan melaporkan kepada Kepala Daerah dan kemudian dilanjutkan laporannya kepada Kementerian /Lembaga Pusat; Semua barang yang diperoleh dari Dana Tugas Pembantuan merupakan milik negara namun dapat dihibahkan kepada daerah penerima; Dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan fisik maupun non fisik; Tidak memerlukan dana pendamping; dan Saldo kas dikembalikan ke Kas Umum Negara. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007, dijelaskan bahwa tugas pembantuan merupakan salah satu ruang lingkup penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota selain urusan desentralisasi dan tugas umum pemerintahan. Selanjutnya tugas pembantuan tersebut meliputi : 1. Dasar Hukum 2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Barru Tahun 2015
Page 158
3. Program dan Kegiatan 4. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan 5. Sumber dan Jumlah Anggaran yang Digunakan 6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Melaksanakan Tugas Pembantuan 7. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan 8. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan (lengkap, kurang, mencukupi atau lainnya) 9. Permasalahan dan Solusi 10. Hal Lain yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan 1. Dasar Hukum Upaya pemerintah untuk melaksanakan pembangunan yang bermuara kepada kesejahteraan
rakyat
semakin
meningkat.
Penyerahan
wewenang
urusan
pemerintahan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem desentralisasi merupakan salah satu upaya untuk mempercepat proses pembangunan di daerah. Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Sedangkan mengenai sumber dana tugas pembantuan diatur dalam Pasal 94 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang berisikan penjelasan umum dana tugas pembantuan, penganggaran dana tugas pembantuan, penyaluran dana tugas pembantuan serta pertanggung jawaban dan pelaporan pelaksanaan Tugas Pembantuan. 2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan Dalam uraian berikut, Pada tahun 2015 Pemerintah Daerah Kabupaten Barru mendapatkan dana bantuan tugas pembantuan dari beberapa departemen teknis, diantaranya: 1. Direktorat Jenderal Pertanian Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian; 2. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian;
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Barru Tahun 2015
Page 159
3. Direktorat Jenderal Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, Kementerian Pertanian; 4. Direktur Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, Kementerian Kesehatan (DIPA Nomor SP-DIPA 024.03.4.199516 / 2015); 5. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian (DIPA Nomor SP DIPA-018.06.4.191632/2015 Tanggal 14 November 2014); 6. Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Republik Indonesia (DIPA Nomor : SP / DIPA - 010.08.4.191634 / 2014 tanggal 25 September 2014); 7. Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Sulsel. (DIPA Nomor : 018.11.3.199374/2015 tanggal 6 Maret 2015 Revisi 02). 3. PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Dinas Pertanian I. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan, dengan kegiatan: 1. Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia. 2. Gerakan Pengelolaan Tanaman Terpadu (GP-PTT) Komoditas Padi. 3. Dukungan Manajemen dan Teknis lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan. II. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarara Pertanian, dengan kegiatan: 1. Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian 2. Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian. 3. Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian. 4. Dukungan Manajemen dan Teknis lainnya PSP. 5. Fasilitasi Pupuk dan Pestisida. 6. Fasilitasi Pembiayaan Pertanian. III. Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian, dengan kegiatan: 1. Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian. 2. Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian. 3. Layanan Perkantoran. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Barru Tahun 2015
Page 160
IV. Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Eksport Hasil Pertanian, dengan kegiatan: 1. Pengembangan Pemasaran Domestik. 2. Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian. TABEL 51 LAPORAN REALISASI DANA TUGAS PEMBANTUAN TAHUN 2015 DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN BARRU NO.
KEGIATAN
1 I
ANGGARAN (Rp)
FISIK %
JUMLAH
REALISASI
TARGET
REALISASI
2 Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia
3 5.571.500.000
4 5.556.100.000
5 100
6 100
99.000.000
96.900.000
100
100
2.
Gerakan Pengelolaan Tanaman Terpadu (GP-PTT) Komoditas Padi
5.458.600.000
5.458.600.000
100
100
3.
Dukungan Manajemen dan Teknis lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan
13.900.000
600.000
100
100
II
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarara Pertanian Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian
35.559.995.000
16.212.333.000
100
95
13.148.020.000 17.281.750.000
7.630.915.000 4.163.200.000
100 100
85 85
4.513.900.000
3.820.788.000
100
100
420.700.000
414.075.000
100
100
145.625.000
133.405.000
100
100
1.
1 2 3 4 5
Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian Dukungan manajemen dan teknis lainnya Fasilitasi Pupuk dan Pestisida
6 III
Fasillitasi Pembiayaan Pertanian Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarara Pertanian
50.000.000 562.000.000
49.950.000 562.000.000
100 100
100 100
1
Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian
60.000.000
60.000.000
100
100
2
Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian Layanan Perkantoran
455.000.000
455.000.000
100
100
47.000.000
47.000.000
100
100
Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Eksport Hasil Pertanian Pengembangan Pemasaran Domestik
450.000.000
409.000.000
100
100
200.000.000
200.000.000
100
100
Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian
250.000.000
209.000.000
100
100
3 IV 1 2
Sumber : Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan Kabupaten Barru, 2015
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Barru Tahun 2015
Page 161
3.2 Dinas Kesehatan Kabupaten Barru I. Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak 1. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) TABEL 52 LAPORAN REALISASI DANA TUGAS PEMBANTUAN TAHUN 2015 DINAS KESEHATAN KABUPATEN BARRU
NO
PROGRAM/ KEGIATAN
VOLUME
1
2
3
4
5
(Rp.) 6
(%) 7
PKM/Dinkes
1.722,136,000
1,717,088,200
99,71
1.
Dinkes Kab. Barru
01
BOK
001 BOK 1 Paket Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Barru, 2015
JUMLAH DANA TUGAS PEMB. (Rp.)
REALISASI KEUANGAN
LOKASI KEGIATAN DESA/ KELURAHAN/ KECAMATAN
TUGAS PEMB.
3.3 Dinas Peternakan Kabupaten Barru I. Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat. 1. Kegiatan Peningkatan Produksi Ternak. 2. Kegiatan Peningkatan Produksi Pakan Ternak. 3. Kegiatan peningkatan Kuantitas dan Kualitas Benih dan Bibit. 4. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan.
TABEL 53 LAPORAN REALISASI DANA TUGAS PEMBANTUAN TAHUN 2015 DINAS PETERNAKAN KABUPATEN BARRU NO
KEGIATAN
FISIK %
JUMLAH DANA
REALISASI DANA
TARGET
REALISASI
3
4
5
6
3.549.620.000
3.542.448.700
100
99,80
Kegiatan Peningkatan Produksi Ternak.
1.113.700.000
1.111.880.000
100
99,84
Kegiatan Peningkatan Produksi Pakan Ternak.
1.335.920.000
1.333.401.600
100
99,81
1.000.000.000
998.368.600
100
99,84
1.000.000.000
98.798.500
100
98,80
1 I
2 Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat.
1 2.
ANGGARAN (Rp)
3.
Kegiatan peningkatan Kuantitas dan Kualitas Benih dan Bibit.
4.
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan.
Sumber : Dinas Peternakan Kabupaten Barru Tahun 2015.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Barru Tahun 2015
Page 162
3.4 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil I. Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 1. Penyusunan Laporan Pengelolaan Kegiatan Penyelenggaraan Adminduk Kab/Kota; 2. Koordinasi dan Konsultasi Adm Kependudukan; 3. Monitoring dan Evaluasi ke Kecamatan; 4. Perencanaan dan Pelaksanaan Program dan Anggaran; 5. Pengelolaan Akuntansi Adm Kependudukan; 6. Sosialisasi Kebijakan Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 7. Pelayanan Dokumen Kependudukan; 8. Penerbitan Dokumen Kependudukan; 9. Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. TABEL 54 LAPORAN REALISASI DANA TUGAS PEMBANTUAN TAHUN 2015 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL NO
KEGIATAN
ANGGARAN (Rp)
FISIK %
JUMLAH DANA
REALISASI DANA
TARGET
REALISASI
3
4
5
6
Koordinasi dan Konsultasi Adm Kependudukan;
135.950.000
113.510.000
83,49
100
2
Koordinasi dan Konsultasi Adm Kependudukan;
254.176.000
254.382.300
90,54
100
3
Monitoring dan Evaluasi ke Kecamatan;
26.400.000
11.730.000
44,43
44,43
4
Perencanaan dan Pelaksanaan Program dan Anggaran;
6.560.000
1.585.000
24,16
100
5
Pengelolaan Akuntansi Adm Kependudukan;
26.690.000
13.965.000
52
100
6
Sosialisasi Kebijakan Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
29.000.000
13.965.000
48,16
70
7
Pelayanan Dokumen Kependudukan;
151.400.000
127.557.500
84,25
100
8
Penerbitan Dokumen Kependudukan;
277.563.000
252.615.850
91,01
100
9
Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.
38.942.000
32.950.000
85
85
1
2 Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
1
Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2015.
3.5 Badan Ketahanan Pangan. I. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat. 1. Desa Mandiri pangan. 2. Penanganan Rawan Pangan (SKPG). Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Barru Tahun 2015
Page 163
3. Kawasan Mandiri Pangan. 4. Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP/KRPL) Kab. Barru. 5. Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP/KRPL) APBNP Kab. Barru. 6. Dukungan Manejemen dan Administrasi. TABEL 55 LAPORAN REALISASI DANA DEKONSENTRASI TAHUN 2015 BADAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BARRU ANGGARAN (Rp) NO
KEGIATAN
FISIK %
JUMLAH DANA
REALISASI DANA
TARGET
REALISASI
586.020.000
583.823.850
100
99,63
57.200.000
57.200.000
100
100
18.300.000
18.300.000
100
100
101.000.000
100.457.250
100
99,46
212.620.000
211.866.600
100
99.65
160.000.000
159.300.000
100
99,56
36.900.000
36.700.000
100
99,46
Program Peningkatan Diversifikasi dan I 1 2.
Ketahanan Pangan Masyarakat. Desa Mandiri pangan. Penanganan Rawan Pangan (SKPG).
3.
Kawasan Mandiri Pangan. Percepatan Penganekaragaman Konsumsi 4. Pangan (P2KP/KRPL) Kab. Barru. Percepatan Penganekaragaman Konsumsi 5. Pangan (P2KP/KRPL) APBNP Kab. Barru. 6. Dukungan Manajemen dan Administrasi Sumber : Badan Ketahanan Pangan, 2015.
4. KEPEGAWAIAN 4.1 Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan. Keadaan Pegawai Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan; Jumlah pegawai sebanyak 30 orang yang terdiri dari : eselon II-b sebanyak 1 orang, eselon III-a sebanyak 1 orang, eselon III-b sebanyak 4 orang, eselon IV-a sebanyak 15 orang, staf sebanyak 9 orang. Berdasarkan kualifikasi pendidikan, S2 sebanyak 8 orang, S1 sebanyak 16 orang, D2/D3 sebanyak 2 orang, SLTA sebanyak 4 orang. 4.2 Dinas Kesehatan. Keadaan Pegawai Dinas Kesehatan; jumlah pegawai sebanyak sebanyak 487 orang yang terdiri dari : eselon II-b sebanyak 1 orang, eselon III-a sebanyak 1 orang, eselon III-b sebanyak 4 orang, eselon IV sebanyak 41 orang, staf sebanyak 79 orang dan fungsional sebanyak 361 orang. Berdasarkan kualifikasi pendidikan, S2 sebanyak
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Barru Tahun 2015
Page 164
21 orang, S1 sebanyak 211 orang, D3 sebanyak 22 orang, D2 sebanyak 170 orang, D1 sebanyak 4 orang, SLTA sebanyak 31 orang dan SLTP sebanyak 27 orang. 4.3 Dinas Peternakan Kabupaten Barru. Keadaan Pegawai Dinas Peternakan: Jumlah pegawai pada Dinas Peternakan sebanyak 23 orang yang terdiri dari eselon II-b sebanyak 1 orang, eselon III-a sebanyak sebanyak 1 orang, eselon III-b sebanyak 3 orang, eselon IV-a sebanyak 17 orang, staf sebanyak 6 orang. Berdasarkan kualifikasi pendidikan, S2 sebanyak 6 orang, S1 sebanyak 14 orang, Dokter Hewan sebanyak 1 orang, D3 sebanyak 1 orang, SLTA sebanyak 2 orang. 4.4 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru. Jumlah pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebanyak 28 orang yang terdiri dari eselon II-b sebanyak 1 orang, eselon III/a sebanyak 1 orang, eselon III/b sebanyak 3 orang, eselon IV/a sebanyak 10 orang dan staf sebanyak 13 orang. Berdasarkan kualifikasi pendidikan, S2 sebanyak 1 orang, S1 sebanyak 13 orang, D2/D3 sebanyak 4 orang, SLTA sebanyak 5 orang dan SLTP sebanyak 1 orang. 4.5 Badan Ketahanan Pangan Jumlah pegawai pada Badan Ketahanan Pangan sebanyak 17 orang yang terdiri dari eselon II-b sebanyak 1 orang, eselon III-a sebanyak 1 orang, eselon III-b sebanyak 2 orang, eselon IV-a sebanyak 7 orang, dan staf 6 orang. Berdasarkan kualifikasi pendidikan, S2 sebanyak 2 orang, S1 sebanyak 12 orang dan SLTA sebanyak 3 orang. 5.
KONDISI SARANA DAN PRASARANA Sarana dan prasarana yang dimiliki instansi yang diberi tugas pembantuan yakni 5 (lima) instansi berupa perlengkapan, peralatan, meubeleur, gedung kantor, kendaraan dinas operasional dianggap cukup memadai untuk menunjang pelaksanaan pelayanan masyarakat.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Barru Tahun 2015
Page 165
6. PERMASALAHAN DAN SOLUSI 6.1 Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan. 1. Permasalahan: - belum ada mobil dinas operasional yang layak sampai ke daerah pegunungan sehingga agak merepotkan kalau ada tim berkunjung baik dari pusat atau dari propinsi untuk meninjau ke lokasi kegiatan; - Pegawai yang ada sekarang masih kurang dari kebutuhan. 2. Solusi : - Pada saat tim mau ke lokasi menggunakan mobil pinjaman dari SKPD lain atau mobil rental; - sebagian pegawai mengerjakan pekerjaan diluar tugas dan fungsinya. 6.2 Dinas Kesehatan. 1. Permasalahan: Berdasarkan Juknis BOK Tahun 2015, dana BOK merupakan dana pendamping bukan sebagai dana utama, dalam membiayai operasional Puskesmas kondisi yang terjadi di Kabupaten Barru saat ini sebaliknya dimana BOK merupakan dana utama pembiayaan operasionalisasi di Puskesmas yang mengakibatkan tidak terlaksananya sebagian kagiatan-kegiatan penting dan utama di puskesmas. 2. Solusi : Dana APBD Kabupaten sebagai dana utama mendorong keterbatasan dana operasional di Puskesmas.. 3. Permasalahan: Penyusunan perencanaan tingkat puskesmas belum sistematis, terarah dan berkesinambungan. 4. Solusi : Tim Kabupaten memfasilitasi dalam hal penyusunan perencanaan data dan permasalahan yang ada di puskesmas. 5. Permasalahan: Di tingkat Kabupaten Sinkronisasi Antara Perencanaan Kabupaten dan Perencanaan Puskesmas Belum Optimal. 6. Solusi : Perlu adanya pelatihan perencanaan di tingkat Kabupaten.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Barru Tahun 2015
Page 166
6.3 Dinas Peternakan Kabupaten Barru. 1. Permasalahan: 1. Teknis : a. Sistem Pemeliharaan ternak sapi oleh sebagian besar anggota kelompok masih bersifat ekstensif atau semi ekstensif, sehingga pemeliharaan ternak mengalami kesulitan dalam penerapan prinsip-prinsip pembibitan ternak sapi bali khususnya dalam melakukan pengamatan siklus repruduksi ternak bersangkutan. b. Sarana dan Prasarana usaha pembibitan Sapi Bali yang dimiliki oleh kelompok belum mencukupi apabila dibandingkan dengan lokasi pemeliharaan ternak. Hal ini terlihat beberapa kelompok memiliki tempat pemeliharaan yang berpencar. c. Adanya perubahan nomenklatur kegiatan, sehingga dilakukan revisi Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Hal ini mengakibatkan keterlambatan dalam melakukan pencairan anggaran dan pengadaan. 2. Kelembagaan : a. Usaha Pembibitan ternak Sapi Bali di Kabupaten Barru belum dikelola secara utuh dalam wadah kelompok dan cenderung dilakukan secara sendiri-sendiri baik oleh pengurus kelompok tani/peternak maupun masyarakat lainnya, sehingga kelompok tidak memiliki pendapatan. b. Manajemen kelembagaan kelompok yang menjadi sasaran kegiatan belum dilaksanakan secara optimal, sehingga yang terlibat aktif dalam pelaksanaan kegiatan hanya pengurus inti dan beberapa anggota kelompok lain. c. Belum tersedianya kelompok tani/peternak yang khusus melaksanakan kegiatan usaha pembibitan Sapi Bali dalam bentuk kelompok atau gabungan kelompok, sedangkan koperasi baru terbentuk. Hal ini menyebabkan tidak memiliki posisi tawar yang kuat dan permodalan kelompok masih rendah. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Barru Tahun 2015
Page 167
3. Sumber Daya Manusia : 1. Permasalahan: a. Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia aparatur peternakan yang berkaitan dengan pembibitan ternak khususnya dalam bidang reproduksi dan kesehatan hewan (inseminator, petugas PKB/ATR, Pengawas Mutu Bibit) belum memadai. b. Pandangan sebagian besar pengurus dan anggota kelompok tani/peternak belum dimaksimalkan bahwa pembibitan ternak Sapi Bali sebagai salah satu mata pencaharian baru dipedesaan. c. Motivasi peternak/anggota kelompok masih rendah untuk menerapkan prinsip-prinsip pembibitan (seleksi, rekording dan manajemen perkawinan) baik secara mandiri maupun kelompok, walaupun mereka sudah memiliki pemahaman tentang perlunya hal tersebut. Hal ini disebabkan peternak belum merasakan atau memperoleh pendapatan yang signifikan dari usaha pembibitan Sapi Bali. 2. Solusi: 1. Pelatihan dan pembinaan secara kontinyu mengenai prinsip-prinsip perbibitan ternak sapi bagi anggota kelompok, penanganan kesehatan hewan dan siklus reproduksi. 2. Optimalisasi penyuluh, tenaga teknis dinas dan anggota kelompok melalui pelaksanaan bimbingan teknis atau pelatihan teknis, sehingga penanganan masalah teknis cepat dilakukan. 3. Mengarahkan dan membimbing kelompok untuk secara kelembagaan menjadi kelompok pembibit sapi potong yang mandiri melalui pelatihan dan pembinaan mengenai kelembagaan kelompok, pembentukan koperasi atau asosiasi pembibit sapi bali. 4. Melakukan kerjasama antara pengelola kegiatan (Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi/Kabupaten dengan lembaga penelitian, balai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Barru Tahun 2015
Page 168
pengkajian dan perguruan tinggi khususnya dalam menerapkan inovasi sesuai dengan kondisi dan kebutuhan kelompok. 5. Meningkatkan kerjasama antara kelompok tani dengan kelompok tani lainnya atau masyarakat peternak dalam usaha pembibitan sapi bali khususnya penyediaan informasi ketersediaan bibit sapi bali dan pemasaran hasil produksi peternakan, sehingga pendapatan yang diterima lebih meningkat dan menguntungkan peternak. 6. Melakukan penyusunan regulasi pembibitan ternak sapi khususnya yang mengatur tentang penentuan harga ternak yang dihasilkan usaha pembibitan sapi bali. 7. Melakukan integrasi dan diversifikasi usaha pemeliharaan sapi yang dapat menunjang pembibitan sapi, sehingga motivasi peternak/anggota kelompok meningkat. 6.4 Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Barru. 1. Permasalahan: Sarana dan Prasarana yang dimiliki Instansi yang diberi tugas pembantuan yakni berupa perlengkapan peralatan-peralatan meubeleur gedung kantor belum cukup untuk menunjang pelaksanaan pelayanan masyarakat. Solusi : Melengkapi sarana dan prasarana penunjang kegiatan. 2. Permasalahan : DIPA yang diterbitkan pada bulan Juni 2015 belum terealisasi 100% dikarenakan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan yang tertuang dalam PERMENDAGRI diterbitkan pada bulan Juni 2015. Solusi : Koordinasi dengan Pusat. 6.5 Badan Ketahanan Pangan. Tidak ditemukan masalah pada kegiatan ini.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Barru Tahun 2015
Page 169
