Sasaran Strategis I Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel. Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian (%)

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2016

i

RINGKASAN EKSEKUTIF

Mahkamah Agung Republik Indonesia mempunyai kedudukan dan peran strategis dalam melaksanakan prioritas pertama RPJMN 2015-2019 yaitu reformasi birokrasi dan tatakelola. Untuk itu, seluruh program kerja Mahkamah Agung Republik Indonesia didasarkan pada tujuan, sasaran strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan baik pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Kontrak Kinerja Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Presiden, serta Rencana Strategis (Renstra) Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2015-2019 secara konsisten, terus menerus dan berkesinambungan. Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menetapkan 7 (tujuh) sasaran strategis yang akan dicapai dalam tahun 2016. Ketujuh sasaran strategis tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 31 indikator kinerja dan 33 target kinerja. Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari tujuh sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2016, terdapat enam Sasaran Strategis yang berhasil dilaksanakan dengan baik (≥100%), yaitu Sasaran Strategis Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, Terwujudnya sistem manajemen informasi yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, tranparan dan akuntabel, Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal, Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan parameter obyektif, sedangkan dua sasaran strategis lainnya belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik (≤100%), yaitu Sasaran Strategis Meningkatnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi dan Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien. Secara keseluruhan, tingkat pencapaian kinerja Mahkamah Agung RI adalah sebesar 105,4%. Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut:

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Mahkamah Agung RI Tahun 2016

ii

Sasaran Strategis I Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian (%)

Persentase produktivitas memutus perkara

70%

87,3%

124,73

Clearance Rate (Rasio Penyelesaian Perkara)

100%

125,80%

125,80

Persentase penyelesaian perkara tepat waktu

85%

93,80%

110,35

Persentase penurunan tunggakan perkara

15%

54,61%

364,04

1. Banding

90%

99,27%

110,3

2. Kasasi

70%

32,44%

46,34

3. Peninjauan Kembali

60%

71,45%

119,08

2%

N.A

N.A

50%

3%

6

50%

99%

198

Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:

Persentase perkara pidana melalui sistem peradilan pidana terpadu Persentase perkara pidana melalui sistem peradilan pidana anak Persentase kepatuhan atas keputusan perkara perdata berkekuatan hukum tetap yang dieksekusi

Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis I

133,85

Sasaran Strategis II Meningkatkan Penyederhanaan Proses Penanganan Perkara Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian (%)

Persentase keberhasilan penyelesaian perkara melalui Small Claim Court

70%

68%

97

Persentase keberhasilan penyelesaian perkara melalui mediasi

5%

3,84%

76,8

Persentase percepatan penyelesaian perkara melalui pengaturan delegasi panggilan/pemberitahuan

70%

N.A

N.A

Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis II


86,9

iii

Sasaran Strategis III Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian (%)

90%

100%

111,11

Persentase perkara yang diselesaikan melalui sidang keliling/zitting plaat baik di dalam negeri maupun di luar negeri

93%

86,25%

92,74

Persentase perkara yang dilayani melalui posyankum

100%

100%

100

Persentase identitas hukum yang terpenuhi

100%

102%

102

Persentase perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya/prodeo

Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis III

101,5

Sasaran Strategis IV Terwujudnya Sistem Manajemen Sistem Informasi Yang Terintegrasi dan Menunjang Sistem Peradilan Yang Sederhana, Transparan dan Akuntabel Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian (%)

Integrasi informasi perkara secara elektronik

100%

100%

100

Transparansi kinerja peradilan dan manajerial secara efektif dan efesien (penguatan regulasi)

100%

100%

100

Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis IV

100

Sasaran Strategis V Terwujudnya Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Aparat Peradilan Secara Optimal Baik Internal Maupun Eksternal Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian (%)

Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti

100%

100%

100

Persentase temuan yang ditindaklanjuti

100%

100%

100

Persentase pemanfaatan database untuk pemeriksaan baik oleh Badan Pengawasan maupun Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK)

100%

N.A

N.A

50%

N.A

N.A

Persentase penurunan pelanggaran kode etik oleh aparat peradilan

Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis V


100

iv

Sasaran Strategis VI Terwujudnya Transparansi Pengelolaan SDM Lembaga Peradilan Berdasarkan Parameter Obyektif Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian (%)

Persentase jabatan yang sudah memenuhi standar kompetensi sesuai dengan parameter obyektif

90%

85,25%

94,7

Persentase hakim yang telah memiliki sertifikasi spesialisasi keahlian

90%

99,73%

110,8

Persentase pegawai yang telah mendapatkan pengembangan kompetensi

50%

97,19%

194,3

Pedoman persentase SDM yang promosi dan mutasi berdasarkan parameter obyektif

90%

98,9%

101

Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis VI

135,16

Sasaran Strategis VII Meningkatnya Pengelolaan Manajerial Lembaga Peradilan Secara Akuntabel, Efektif dan Efisien Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian (%)

75%

59,63%

79,51

85%

98,39%

115,75

100%

0%

0

Terpenuhinya Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

100%

N.A

N.A

Persentase hasil monev dan review yang dijadikan feedback untuk analisa kebijakan

75%

N.A

N.A

Persentase tercapainya target kegiatan prioritas yang mendukung pelayanan prima peradilan

90%

100%

100

Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima Persentase peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan penilaian kinerja) Ditetapkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang Penerapan Restrukturisasi Organisasi Mahkamah Agung

Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis VII

80,4

Rata-rata capaian kinerja keseluruhan

105,4


v

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.............................................................................................. i RINGKASAN EKSEKUTIF.................................................................................... ii DAFTAR ISI..........................................................................................................

vi

DAFTAR TABEL……………………………………………………………………….

vii

DAFTAR GRAFIK................................................................................................

xi

BAB I

PENDAHULUAN.................................................................................. 1 A. Latar Belakang................................................................................ 1 B. Kedudukan, Wewenang dan Fungsi............................................... 2

BAB II

PERENCANAAN KINERJA MAHKAMAH AGUNG RI......................... 6 A. Rencana Strategis Tahun 2015 – 2019........................................... 6 B. Perjanjian Kinerja Tahun 2016........................................................

9

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2016 ….....................................

12

A. Capaian Kinerja Tahun 2016.........................................................

12

B. Realisasi Anggaran.........................................................................

76

PENUTUP...........................................................................................

79

LAMPIRAN...........................................................................................................

82

BAB III

BAB IV


vi

DAFTAR TABEL

Tabel

Keterangan

Hal

2.1

Perjanjian Kinerja Mahkamah Agung RI Tahun 2016....................

10

3.1

Pengukuran Kinerja Mahkamah Agung RI Tahun 2016………......

13

3.2

Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel……………………………………………………….....

15

3.3

Persentase Produktivitas Memutus Perkara………..………….......

17

3.4

Rincian Rasio Produktivitas Memutus Perkara dan Sisa Perkara Pada Masing-Masing Perkara Tahun 2016………….…….............

18

3.5

Clearance Rate (Rasio Penyelesaian Perkara) ….........................

19

3.6

Rasio Penyelesaian Perkara Tahun 2016 Berdasarkan Jenis Perkara………………………………………......

20

3.7

Persentase Penyelesaian Perkara Tepat Waktu………………......

20

3.8

Rerata waktu Memutus Perkara Pada Mahkamah Agung RI Tahun 2016…..............................................

21

3.9

Persentase Penurunan Tunggakan Perkara.….............................

22

3.10

Rerata Waktu Minutasi Pada Mahkamah Agung RI tahun 2016….

23

3.11

Data Keadaan Perkara Periode 2004 - 2016……………………….. 24

3.12

Perkara Aktif Pada Akhir Tahun 2016……………………................. 24

3.13

Keadaan Perkara yang Sudah Putus tetapi Belum Diminutasi Berusia di atas Satu Tahun…………………….... 25

3.14

Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum……... 26

3.15

Perbandingan Keadaan Perkara yang Diterima Pengadilan Tingkat Pertama Empat Lingkungan peradilan Seluruh Indonesia Tahun 2015 - 2016……………………………….. 28

3.16

Keadaan Perkara Seluruh Pengadilan Tingkat Pertama Tahun 2016 dari Masing-Masing Lingkungan Peradilan………….... 28

3.17

Perbandingan Keadaan Perkara yang Diterima Pengadilan Tingkat Banding 4 (Empat) Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia Tahun 2015 - 2016…………………………………............ 29


vii

3.18

Keadaan Perkara Seluruh Pengadilan Tingkat Banding Tahun 2016 Dari Masing-Masing Lingkungan Peradilan……………………………………………………………….. 29

3.19

Perbandingan Keadaan Perkara Pada Pengadilan Seluruh Indonesia Tahun 2016 ……………………………………………...... 29

3.20

Perbandingan Perkara yang diterima Mahkamah Agung RI Tahun 2015 dan 2016 Berdasarkan Jenis Perkara dan Kewenangannya………………......................................................... 30

3.21

Persentase Perkara Pidana melalui Sistem Peradilan Pidana Terpadu……………………………………………………....... 30

3.22

Persentase Perkara Pidana Melalui Sistem Peradilan Pidana Anak……………................................................................... 31

3.23

Jumlah Perkara Pidana Khusus Anak Tahun 2016……………....... 32

3.24

Persentase Kepatuhan Atas Putusan Perkara Perdata Berkekuatan Hukum Tetap yang Dieksekusi……………………….. 33

3.25

Data Putusan Perkara Perdata yang telah BHT dan yang mengajukan Eksekusi Tahun 2015 dan 2016………………………. 33

3.26

Meningkatnya Penyederhanaan Proses Penanganan Perkara melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi…………..……. 34

3.27

Persentase Keberhasilan Penyelesaian Perkara melalui Small Claim Court……………………………………………………...

3.28

Persentase Keberhasilan Penyelesaian Perkara melalui Mediasi……………………………………………………. …………...

3.29

38

Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan ……..........................................................................

3.31

39

Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Pembebasan Biaya/Prodeo. …………………………………………......................

3.32

36

Persentase Percepatan Penyelesaian Perkara melalui Pengaturan Delegasi Panggilan/Pemberitahuan...........................

3.30

35

40

Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Sidang Keliling/Zitting Plaats baik di dalam negeri maupun di luar negeri….……………………………………………………………......

41

3.33

Persentase Perkara yang terlayani melalui Posyankum….............

42

3.34

Persentase Identitas Hukum yang Terpenuhi………………….......

44


viii

3.35

Terwujudnya Sistem Manajemen Sistem informasi yang Terintegrasi dan menunjang Sistem Peradilan yang Sederhana, Transparan dan Akuntabel…………………....................................

45

3.36

Jumlah Pengadilan yang menggunakan SIPP……………………..

46

3.37

Integrasi Informasi Perkara secara Elektronik…………………......

47

3.38

Transparansi Kinerja Peradilan dan Manajerial secara Efektif dan Efisien (Penguatan Regulasi)…………………………………..

3.39

48

Terwujudnya Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Aparat Peradilan secara 0ptimal baik Internal maupun eksternal……......

50

3.40

Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti………………............

51

3.41

Penanganan Pengaduan Masyarakat Tahun 2016…….……….....

51

3.42

Persentase Temuan yang ditindaklanjuti…………………………...

54

3.43

Pengelompokan LHP Hukuman Disiplin Berdasarkan Inspektorat Wilayah…………………………………………………...

54

3.44

Penjatuhan Hukuman Disiplin yang dipublikasikan Tahun 2016....

55

3.45

Persentase Pemanfaatan Database untuk Pemerikasaan baik oleh Badan Pengawasan maupun Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK)……………………………………………………....

3.46

56

Persentase Penurunan Pelanggaran Kode etik oleh Aparat Peradilan………………………………………………………………..

3.47

57

Terwujudnya Transparansi Pengelolaan SDM Lembaga Peradilan Berdasarkan Parameter Objektif………………………....

3.48

58

Persentase Jabatan yang sudah Memenuhi Standar Kompetensi sesuai dengan Parameter Objektif…………………………………… 59

3.49

Jabatan yang sudah dilakukan Fit and Proper Test Tahun 2016…. 59

3.50

Rincian Jabatan dan Formasi Pada Seleksi Pimpinan Jabatan Tinggi Tahun 2016…………………………………………... 60

3.51

Persentase Hakim yang telah memiliki Sertifikasi Spesialisasi Keahlian……………………………………………………………….... 61

3.52

Program Diklat Sertifikasi Hakim……………………………………..

3.53

Persentase Pegawai yang telah mendapatkan Pengembangan

61

Kompetensi…………………………………………………………….. 3.54

63

Diklat Teknis Yudisial Non Yudisial....................………………….... 63


ix

3.55

Persentase SDM yang Promosi dan Mutasi Berdasarkan Parameter Objektif…………………………………………………....

64

3.56

Pengangkatan Pejabat Fungsional Tertentu…..............................

65

3.57

Promosi Mutasi Pegawai Non Teknis……………………………....

65

3.58

Promosi/Mutasi Tenaga Teknis Peradilan………………………....

66

3.59

Rapat Tim Promosi Mutasi dan Rapat Pimpinan…………….........

66

3.60

Mutasi Badimiltun……………………………………………………..

66

3.61

Promosi Badimiltun………..............................................................

67

3.62

Menigkatnya Pengelolaan Manajerial Lembaga Peradilan secara Akuntabel, Efektif dan Efisien………………………………………..

3.63

69

Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Standar Sarana dan Prasarana yang mendukung Peningkatan Pelayanan Prima……..

3.64

70

Gedung Kantor yang telah Prototipe dan Belum Prototipe Pada Lingkungan Peradilan…………………………………….........

71

3.65

Persentase Peningkatan Produktivitas Kinerja SDM……………....

71

3.66

Penilaian Prestasi Kerja PNS Mahkamah Agung RI Tahun 2016... 72

3.67

Realisasi ditetapkannya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Tentang Restrukturisasi Organisasi Mahkamah Agung...... 72

3.68

Terpenuhinya Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)…………..

3.69

Opini BPK atas Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI

74

Tahun 2012 - 2016…...................................................................... 3.70

74

Persentase Hasil Monev dan Hasil Review yang dijadikan Feedback untuk Analisa Kebijakan…….......................................... 75

3.71

Persentase Tercapai Target kegiatan Prioritas yang mendukung Pelayanan Prima Peradilan……………………...........

3.72

76

Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Per Program Tahun 2016…………….…………………………………………........

3.73

77

Realisasi Penyerapan Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2016.... 77


x

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1

Keterangan

Hal

Perkambangan Rasio Poduktivitas Memutus dan Rasio Sisa Perkara Mahkamah Agung RI Tahun 2004 - 2016.................. 18

3.2

Persentase Putusan Pengadilan Perkara Perdata Berkekuatan Hukum Tetap yang ditindaklanjuti (dieksekusi)………....................


34

xi

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Peningkatan kapasitas dan kapabilitas kinerja organisasi merupakan hasil yang diharapkan pada reformasi birokrasi di area akuntabilitas. Untuk itu perlu adanya pengukuran pada tiap sasaran strategis sehingga bisa diperoleh gambaran progres kerja yang mencerminkan kinerja lembaga. Pada tahap akhir dari rangkaian proses kerja adalah pendokumentasian sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban yang kemudian dievaluasi secara komprehensif untuk memberikan umpan balik pada perencanaan kinerja tahun berikutnya. Penyusunan LKjiP Mahkamah Agung mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan secara teknis berpedoman pada Peraturan Kementerian PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui tata kelola pemerintahan yang baik (good corporate governance) merupakan faktor penting dalam meningkatkan pelayanan publik. Langkah untuk mewujudkan hal tersebut telah dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang diantaranya adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Dalam mewujudkan hal tersebut di atas, Mahkamah Agung telah berupaya meningkatkan kualitas SAKIP untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja lembaga peradilan yang baik dan dipercaya. Sasaran yang diinginkan dalam akuntabilitas kinerja adalah menjadikan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya akuntabel dalam melaksanakan aktivitas, responsif, transparan dan dipercaya masyarakat dalam pelaksanaan penegakan hukum nasional.


1

B. Kedudukan, Wewenang dan Fungsi 1. Kedudukan Mahkamah Agung Mahkamah Agung sebagai Pengadilan tertinggi di Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 Jo UndangUndang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung mengatur organisasi, administrasi dan keuangan serta membawahi beberapa lingkungan peradilan: a. Peradilan Umum, dengan kategori: Pidana (Umum, Khusus/Korupsi), Kelautan, Perdata (Umum, Niaga/Khusus/PHI). b. Peradilan Agama. c. Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Pajak. d. Peradilan Militer. Penegakan Hukum di Mahkamah Agung RI, tidak dapat terlepas dari birokrasi dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Birokrasi bertugas mengelola pelayanan dan melaksanakan berbagai keputusan politik ke dalam berbagai kebijakan politik baik secara teknis maupun dalam kegiatan operasional. 2. Wewenang dan Fungsi Mahkamah Agung a. Wewenang 1) Memeriksa dan memutus permohonan kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undangundang. 2) Memeriksa dan memutus sengketa kewenangan mengadili dan peninjauan kembali. 3) Memberikan pertimbangan terhadap permohonan grasi. 4) Memberi keterangan, pertimbangan dan nasihat hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan. 5) Melakukan

pengawasan

tertinggi

terhadap

penyelenggaraan

peradilan di semua lingkungan peradilan dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman.


2

6) Mengelola organisasi, administrasi dan finansial Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya. b. Fungsi Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia mempunyai enam fungsi utama lembaga yaitu: 1) Fungsi Peradilan (Pasal 28 Undang-undang No. 3 Tahun 2009) : a) Sebagai Pengadilan Negara Tertinggi, merupakan pengadilan kasasi yang bertugas membina kepastian dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali untuk menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah negara RI diterapkan secara adil, tepat dan benar. b) Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir :  Sengketa tentang kewenangan mengadili (Pasal 33 UndangUndang No. 3 Tahun 2009).  Permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 34 UndangUndang No. 3 Tahun 2009).  Sengketa yang timbul karena perampasan kapal asing dan muatannya

oleh

kapal

perang

Republik

Indonesia

berdasarkan peraturan yang berlaku (Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2009). c) Hak uji materiil, yaitu wewenang menguji/menilai secara materiil peraturan tentang

perundang-undangan hal

apakah

suatu

di

bawah

peraturan

Undang-Undang

ditinjau

dari

isinya

(materinya) bertentangan dengan peraturan dari tingkat yang lebih tinggi (Pasal 31A No. 3 Tahun 2009). 2) Fungsi Pengawasan (Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 2009)


3

Pengawasan

tertinggi

terhadap

jalannya

peradilan

di

semua

lingkungan peradilan dengan tujuan agar peradilan yang dilakukan pengadilan diselenggarakan dengan seksama dan wajar dengan berpedoman pada azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, tanpa mengurangi kebebasan dalam memeriksa dan memutus perkara. 3) Fungsi Mengatur Menerbitkan SEMA atau PERMA untuk mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang tentang

Mahkamah

Agung

sebagai

pelengkap

untuk

mengisi

kekurangan atau kekosongan hukum yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan. Mahkamah Agung dapat membuat peraturan acara sendiri bilamana dianggap perlu untuk mencukupi hukum acara yang sudah diatur undang-undang. 4) Fungsi Nasihat Mahkamah Agung dapat memberi nasihat-nasihat atau pertimbanganpertimbangan dalam bidang hukum kepada Lembaga Tinggi Negara lain (Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang No. 48Tahun 2009). Mahkamah Agung berwenang meminta keterangan dari dan memberi petunjuk kepada pengadilan di semua lingkungan peradilan dalam rangka pelaksanaan ketentuan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman (Pasal 38 Undang-Undang No. 3 Tahun 2009). 5) Fungsi Administratif (Pasal 5 dan Pasal 9 Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Peradilan Umum).


4

Mahkamah Agung mengusulkan kenaikan kelas pengadilan dan pembentukan pengadilan baru. Badan-badan

Peradilan

(Peradilan

Umum,

Peradilan

Agama,

Peradilan Militer dan peradilan Tata Usaha Negara) sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 secara organisatoris, administratif dan finansial saat ini dialihkan di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Mahkamah Agung berwenang mengatur tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi dan tata kerja Mahkamah Agung dan Jajaran Peradilan di bawahnya (Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). 6) Fungsi Lain-lain Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 serta Pasal 39 Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Mahkamah Agung dapat diserahi tugas dan kewenangan lain berdasarkan undangundang.


5

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Tahun 2015 – 2019 Rencana kinerja Mahkamah Agung menjadi titik awal dari rangkaian kegiatan kerja yang tidak terlepas dari semangat visi Mahkamah Agung yaitu ”Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung”. Untuk mencapai visi tersebut Mahkamah Agung menetapkan misi sebagai berikut : a. Menjaga kemandirian badan peradilan. b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan. c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan. d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan. Potensi kekuatan dan kelemahan yang dimiliki dianalisa untuk menunjang perencanaan yang tepat sehingga akan mendorong peningkatan kinerja khususnya dari segi akuntabilitas. 1. Tujuan dan Sasaran Strategis a. Tujuan Strategis Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1-5 tahun. Tujuan strategis yang termuat di dalam rencana strategis adalah sebagai berikut : 1) Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel. 2) Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi. 3) Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan. 4) Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.


6

b. Sasaran Strategis Untuk mendukung tercapainya tujuan dengan terukur maka Mahkamah Agung menetapkan sasaran strategis sebagai berikut : 1) Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel. 2) Meningkatkan penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi. 3) Meningkatnya

akses

peradilan

bagi

masyarakat

miskin

dan

terpinggirkan. 4) Terwujudnya sistem manajemen informasi yang terintegrasi dan menunjang

sistem

peradilan

yang

sederhana,

transparan

dan

akuntabel. 5) Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparatur peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal. 6) Terwujudnya

transparansi

pengelolaan

SDM

lembaga

peradilan

berdasarkan parameter objektif. 7) Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien. 2. Program Utama dan Kegiatan a. Program Utama Ketujuh sasaran tersebut merupakan sasaran yang akan dicapai Mahkamah Agung RI dalam tahun 2015 – 2019. Untuk mewujudkan visi dan misi serta sasaran strategis, maka Mahkamah Agung mempunyai program, sebagai berikut : 1) Program Penyelesaian Perkara Mahkamah Agung. 2) Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum. 3) Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama. 4) Program Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara dan Militer. 5) Program Pendidikan dan Pelatihan Mahkamah Agung.


7

6) Program Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya. 7) Program Sarana dan Prasarana Aparatur Negara Mahkamah Agung. 8) Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara Mahkamah Agung RI. b. Kegiatan Pokok 1) Panitera Mahkamah Agung melaksanakan dukungan di bidang teknis dan administrasi yustisial kepada majelis Hakim Agung dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Dalam tugas dan fungsi ini mempunyai indikator kinerja outcome antara lain: perkara yang diselesaikan di Mahkamah Agung, pemberian pertimbangan grasi, pemberian fatwa, dan peraturan atau surat edaran. 2) Para Direktorat Jenderal (peradilan umum, agama, TUN dan militer) melaksanakan : a) Pembinaan tenaga teknis, dalam tusi ini mempunyai indikator outcome antara lain: perkara yang tidak diajukan upaya hukum banding, dan kasasi. b) Pembinaan administrasi peradilan, mempunyai indikator kinerja outcome antara lain : persentase satker yang tertib administrasi perkara dalam mengajukan banding, dan jumlah satker yang tertib administrasi perkara pada pengadilan tingkat pertama dan banding. c) Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta penelaahan perangkat kelengkapan formal dan pengiriman berkas perkara yang telah lengkap ke Kepaniteraan, mempunyai indikator outcome : perkara yang ditindaklanjuti untuk di registrasi. 3) Badan

Pengawasan

sebagai

pelaksana

pengawasan

terhadap

pelaksanaan tugas (baik tugas administrasi umum dan administrasi peradilan, perencanaan dan realisasi anggaran, teknis peradilan, serta semua tugas lainnya) di lingkungan Mahkamah Agung dan jajaran peradilan di bawahnya, mempunyai indikator outcome yaitu pengaduan yang ditindaklanjuti dan temuan yang ditindaklanjuti.


8

4) Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan, Pelatihan Hukum dan Peradilan sebagai pelaksana pengembangan kualitas sumber daya manusia di lingkungan Mahkamah Agung dan jajaran peradilan di bawahnya, menghasilkan indikator kinerja outcome : pegawai yang lulus diklat teknis yudisial dan non yudisial, serta pejabat yang lulus fit and proper test dalam rangka promosi. Memperkuat fungsi penelitian dan

pengembangan,

mempunyai

indikator

kinerja

outcome

menghasilkan naskah penelitian dan pengembangan yang dijadikan kebijakan lembaga. 5) Badan Urusan Administrasi sebagai perencana, penyusunan anggaran, dan sarana dan prasarana dapat meningkatkan anggaran dan sarana maupun prasarana untuk Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, sehingga tercapainya anggaran, sarana dan prasarana yang layak untuk Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Unit ini

mempunyai

indikator

outcome

website

yang

diakses

oleh

masyarakat pencari keadilan, dan alokasi anggaran yang diberikan untuk prodeo, bantuan hukum, sidang keliling maupun alokasi pemeliharaan perangkat teknologi informasi untuk menunjang proses penyelesaian perkara. B. Perjanjian Kinerja Tahun 2016 Perjanjian kinerja Mahkamah Agung Tahun 2016 tidak terlepas dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2016 dan Kebijakan Umum Mahkamah Agung RI dalam rangka penggunaan anggaran tahun 2016. Hasil reviu Renstra 2015 – 2019 belum sepenuhnya disesuaikan dengan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung, namun Perjanjian Kinerja Mahkamah Agung Tahun 2016 telah diselaraskan dengan sasaran-sasaran hasil reviu yang akan dicapai Mahkamah Agung RI pada tahun 2016. Perjanjian sasaran kinerja Tahun 2016 disinkronisasi mengacu pada IKU tersebut serta mengembangkan sasaran-sasaran yang menjadi isu strategis Mahkamah Agung RI pada tahun 2016 serta target yang ada pada Rencana Kinerja Tahun 2016 yang telah disesuaikan, maka dapat diperinci sebagai berikut:


9

Tabel 2.1: Perjanjian Kinerja Mahkamah Agung RI Tahun 2016 No

Sasaran Strategis

1

Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

Indikator Kinerja Utama

Target

a. Persentase produktivitas memutus perkara

70%

b. Clearance Rate (Rasio Penyelesaian Perkara)

100%

c. Persentase penyelesaian perkara tepat waktu

85%

d. Persentase penurunan tunggakan perkara

15%

e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: 1) Banding

90%

2) Kasasi

70%

3) Peninjauan Kembali

60%

f. Persentase perkara pidana melalui Sistem

2%

Peradilan Pidana Terpadu g. Persentase perkara pidana melalui Sistem

50%

Peradilan Pidana Anak h. Persentase kepatuhan atas putusan

50%

perkara perdata berkekuatan hukum tetap 2

3

4

5

yang dieksekusi a. Persentase keberhasilan penyelesaian perkara melalui Small Claim Court

70%

b. Persentase keberhasilan penyelesaian perkara melalui mediasi

5%

c. Persentase percepatan penyelesaian perkara melalui pengaturan delegasi panggilan/ pemberitahuan

70%

a. Persentase perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya/prodeo

90%

b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui siding keliling/zitting plaats baik di dalam negeri maupun di luar negeri

93%

c. Persentase perkara yang terlayani melalui posyankum

100%

d. Persentase identitas hukum yang terpenuhi

100%

Terwujudnya sistem manajemen sistem informasi yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel

a. Integrasi informasi perkara secara elektronik

100%

b. Transparansi kinerja peradilan dan manajeria secara efektif dan efisien (penguatan regulasi)

100%

Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal

a. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti

100%

b. Persentase temuan yang ditindaklanjuti

100%

c. Persentase pemanfaatan database untuk pemeriksaan baik oleh Badan Pengawasan maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

100%

Meningkatkan penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi

Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan


10

No

6

7

Sasaran Strategis

Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan parameter obyektif

Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien

Indikator Kinerja Utama

Target

d. Persentase penurunan pelanggaran kode etik oleh aparat peradilan

50%

a. Persentase jabatan yang sudah memenuhi standar kompetensi sesuai dengan parameter obyektif

90%

b. Persentase Hakim yang telah sertifikasi spesialisasi keahlian

memiliki

90%

c. Persentase pegawai yang telah mendapatkan pengembangan kompetensi

50%

d. Pedoman persentase SDM yang promosi dan mutasi berdasarkan parameter obyektif

90%

a. Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima

75%

b. Persentase peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kinerja)

85%

c. Ditetapkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang Penerapan Restrukturisasi Organisasi Mahkamah Agung

100%

d. Terpenuhinya Opini Pengecualian (WTP)

Tanpa

100%

e. Persentase hasil monev dan hasil review yang dijadikan feedback untuk analisa kebijakan

75%

f.

90%

Wajar

Persentase tercapainya target kegiatan prioritas yang mendukung pelayanan prima peradilan

Sasaran strategis tersebut akan dicapai melalui program, dengan rincian sebagai berikut : 1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung RI Rp. 7.193.290.909.000,2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

RI

Rp. 1.100.620.900.000,3. Penyelesaian Perkara Mahkamah Agung RI Rp. 162.270.100.000,4. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Rp. 116.141.000.000,5. Peningkatan Manajemen Peradilan Agama Rp. 71.956.600.000,6. Peningkatan Manajemen Peradilan TUN Rp. 22.831.000.000,7. Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Mahkamah Agung RI Rp.31.400.000.000,8. Pendidikan

dan

Pelatihan

Aparatur

Mahkamah

Agung

RI

Rp. 97.834.800.000,Total

anggaran

seluruh

program

Mahkamah

Agung

RI

sejumlah

Rp. 8.796.345.309.000,-


11

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2016 A. Capaian Kinerja Tahun 2016 Capaian kinerja Mahkamah Agung tahun 2016 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran dan membandingkan capaian kinerja Mahkamah Agung tahun 2016 dengan rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 3.1: Pengukuran Kinerja Mahkamah Agung RI Tahun 2016 No 1.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Terwujudnya proses a. Persentase produktivitas peradilan yang pasti, memutus perkara tranparan dan akuntabel b. Clearance Rate (Rasio Penyelesaian Perkara)

Target

Realisasi Capaian (%)

70%

87,31%

124,73

100%

125,80%

125,80


85%

93,80%

110,35

d. Persentase penurunan tunggakkan perkara

15%

54,61%

364,04

1) Banding

90%

99,27%

110,3

2) Kasasi

70%

32,44%

46,34


60%

71,45%

119,08

f. Persentase perkara pidana melalui sistem peradilan pidana terpadu g. Persentase perkara pidana melalui sistem peradilan Pidana Anak

2%

N.A

N.A

50%

3%

6

e. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum


12

No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja h. Persentase Kepatuhan Atas Putusan perkara perdata berkekuatan hukum tetap yang dieksekusi

2.

3.

Meningkatanya a. Persentase keberhasilan penyederhanaan proses penyelesaian perkara melalui Small Claim penanganan perkara Court melalui pemanfaatan teknologi informasi b. Persentase keberhasilan penyelesaian perkara melalui mediasi c. Persentase percepatan penyelesaian perkara melalui pengaturan delegasi panggilan/pemberitahu an Meningkatnya akses a. Persentase perkara yang peradilan bagi diselesaikan melalui masyarakat miskin dan pembebasan biaya/ prodeo terpinggirkan b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui siding keliling/zitting plaats baik di dalam negeri maupun di luar negeri c. Persentase perkara yang terlayani melalui posyankum

4.

5.

Target


50%

99%

198

70%

68%

97

5%

3,84%

76,8

70%

N.A

N.A

90%

100%

111,11

93%

86,25%

92,74

100%

100

100%


100%

102%

102

Terwujudnya sistem manajemen informasi yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel


100%

100%

100

b. Transparansi kinerja peradilan dan manajerial secara efektif dan efisien (penguatan regulasi)

100%

100%

100

Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal


100%

100%

100


100%

100%

100


13

No

Sasaran Strategis maupun eksternal

Indikator Kinerja c. Persentase pemanfaatan database untuk pemeriksaan baik oleh Badan Pengawasan maupun Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) d. Persentase penurunan

Target


100%

N.A

N.A

50%

N.A

N.A


90%

85,20%

94,7

b. Persentase Hakim yang telah memiliki sertifikasi spesialisasi keahlian

90%

99,73%

110,8


50%

97,19%

194,3


90%

98,9%

101


75%

59,63%

79,51

b. Persentase peningkatan produktivitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja)

85%

98,39%

115,75

c. Ditetapkannya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang Restrukturisasi Organisasi Mahkamah Agung

100%

0%

0

pelanggaran kode etik oleh aparat peradilan 6.

7.

Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan parameter objektif

Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif, dan efisien


14

No

Sasaran Strategis

* Capaian (%) :

Indikator Kinerja

Target


d. Terpenuhinya Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

100%

N.A

N.A

e. Persentase hasil monev dan hasil review yang dijadikan feedback untuk analisa kebijakaan

75%

N.A

N.A

f. Persentase tercapai target kegiatan prioritas yang mendukung pelayanan prima peradilan

90%

100%

100

Realisasi X

100%

Target

Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing indikator kinerja pada tiap sasaran strategis:

Sasaran 1 :

Terwujudnya Proses Peradilan Transparan dan Akuntabel

yang

Pasti,

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Mahkamah Agung RI dalam memberikan peradilan yang pasti, trasnparan dan akuntabel. Sasaran ini terdiri dari delapan indikator, sebagaimana digambarkan pada tabel di bawah ini: Tabel 3.2: Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target


1.

Terwujudnya proses a. Persentase produktivitas peradilan yang pasti, memutus perkara tranparan dan b. Clearence Rate (Ratio akuntabel Penyelesaian Perkara) c. Persentase penyelesaian perkara tepat waktu

70%

87,31%

124,73

100%

125,80%

125,80

85%

93,80%

110,35


15

No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target


d. Persentase penurunan tunggakkan perkara

15%

54,61%

364,04

90% 70% 60%

99,27% 32,44% 71,45%

110,3 46,34 119,08

f. Persentase perkara pidana melalui sistem peradilan pidana terpadu

2%

N.A

N.A

g. Persentase perkara pidana melalui sistem peradilan pidana anak

50%

3%

6

h. Persentase Kepatuhan Atas Putusan perkara perdata berkekuatan hukum tetap yang dieksekusi

50%

13%

26

e. Persentase Perkara yang tidak mengajukan hukum 1) Banding 2) Kasasi 3) Peninjauan Kembali

Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini sebagai berikut: Sasaran 1 Indikator kinerja ke - 1: Persentase Produktivitas Memutus Perkara. -

Persentase produktivitas memutus perkara adalah perbandingan jumlah perkara yang diputus dengan jumlah beban perkara.

-

Indikator kinerja ini bertujuan untuk mengambarkan produktivitas memutus perkara kasasi dan peninjauan kembali selama tahun 2016.


16

Tabel 3.3: Persentase Produktivitas Memutus Perkara Indikator Kinerja Persentase produktivitas memutus perkara

Target

Realisasi 2016

70%

87,31%

Capaian (%) 2015 2014

124,73

112,19

109,46

Mahkamah Agung RI memiliki tugas pokok menerima, memeriksa, mengadili dan memutus pekara yang menjadi kewenangannya. Untuk mengukur kinerjanya, Mahkamah Agung RI mengunakan indikator produktivitas memutus perkara, yang tergambarkan dalam rasio produktivitas memutus perkara. Rasio produktivitas memutus (case-deciding productivity rate) di atas 70% dari beban perkara. Rasio produktivitas memutus adalah perbandingan antara jumlah perkara putus dengan jumlah beban perkara pada satu periode. Beban perkara Mahkamah Agung tahun 2016 berjumlah 18.580 perkara, terdiri sisa perkara tahun 2015 sebanyak 3.950 dan perkara yang diterima tahun 2016 sebanyak 14.630 perkara. Mahkamah Agung telah memutus sebanyak 16.223 perkara sehingga sisa perkara berjumlah 2.357 perkara. Rasio jumlah perkara yang telah diputus dengan jumlah beban perkara (rasio produktivitas memutus perkara) adalah sebesar 87,31%, sedangkan rasio jumlah sisa perkara sebesar 12,69%. Dengan demikian, kinerja Mahkamah Agung dalam memutus perkara di tahun 2016 telah melampaui target kinerja memutus perkara di atas 70%. Sejak tahun 2014 terdapat peningkatan capaian kinerja dari 109,46% menjadi 112,19% pada tahun 2015 kemudian pada tahun 2016 menjadi 124,73%. Realisasi dalam rasio produktivitas memutus perkara tahun 2016 meningkat 8,78% dari tahun 2015 yang memiliki rasio produktivitas sebesar 78,53%. Jumlah sisa perkara tahun 2016 adalah 2.357 perkara, berkurang 40,33% dibandingkan dari tahun 2015 yang berjumlah 3.950 perkara. Rasio produktivitas memutus dan sisa perkara tahun 2016 melampaui capaian kinerja tahun 2015 dan merupakan capaian tertinggi dalam sejarah Mahkamah Agung.


17

Grafik 3.1: Perkembangan Rasio Produktivitas Memutus dan Rasio Sisa Perkara Mahkamah Agung tahun 2004 – 2016 Rasio produktivitas memutus dan sisa perkara pada masing-masing jenis perkara yang diadili oleh Mahkamah Agung pada tahun 2016 sebagaimana tabel berikut: Tabel 3.4: Rincian Rasio Produktivitas Memutus dan Sisa Perkara Pada Masing-Masing Perkara Tahun 2016 JENIS PERKARA Perdata Perdata Khusus Pidana

SISA 2015

MASUK 2016

JUMLAH BEBAN

PUTUS

SISA AKHIR

PUTUS v BEBAN (%)

SISA v BEBAN (%)

1.680

4.605

6.285

5.279

1.006

83,99

16,01

241

1.271

1.512

1.388

124

91,80

8,20

494

1.629

2.123

1.812

311

85,35

14,65

Pidana Khusus

1.033

3.106

4.139

3.422

717

82,68

17,32

Perdata Agama

1

945

946

946

0

100,00

0,00

Pidana Militer

88

393

481

350

131

72,77

27,23

Tata Usaha Negara Jumlah

413

2.681

3.094

3.026

68

97,80

2,20

3.950

14.630

18.580

16.223

2.357

87,31

12,69


18

Sasaran 1 Indikator kinerja ke - 2: Clearance Rate (Rasio Penyelesaian Perkara). - Rasio Penyelesaian Perkara (Clearance Rate) adalah perbandingan jumlah perkara yang masuk ke Mahkamah Agung dengan perkara yang dikirim ke pengadilan pengaju. - Indikator ini untuk mengukur tingkat capaian kinerja dalam rasio penyelesaian perkara. Tabel 3.5: Clearance Rate (Rasio Penyelesaian Perkara) Indikator Kinerja Clearance Rate

Target

100%

Capaian (%)

Realisasi

125,80%

2016

2015

2014

125,80

101,40

100

(Rasio Penyelesaian Perkara)

Sejak tahun 2014 terdapat peningkatan capaian kinerja dari 100% menjadi 101,40% pada tahun 2015 kemudian pada tahun 2016 menjadi 125,80%. Tahun 2016 Mahkamah Agung menerima 14.630 perkara dan berhasil menyelesaikan 18.404 perkara. Perbandingan antara jumlah perkara yang diterima dengan yang diminutasi/dikirim kembali ke pengadilan pengaju di tahun 2016 menunjukkan nilai clearance rate sebesar 125,80%. Dengan demikian, rasio penyelesaian perkara telah mencapai target kinerja clearance rate di atas 100%. Rasio penyelesaian perkara pada masing-masing jenis perkara sebagaimana tabel berikut:


19

Tabel 3.6: Rasio Penyelesaian Perkara Tahun 2016 Berdasarkan Jenis Perkara No 1 2 3 4 5 6 7

Jenis Perkara Perdata Perdata Khusus Pidana Pidana Khusus Perdata Agama Pidana Militer TUN Jumlah

Masuk

Kirim

%

4.605 1.271 1.629 3.106 945 393 2.681

6.257 1.256 1.701 4.260 879 333 3.718

135,87 98,82 104,42 137,15 93,02 84,73 138,68

14.630

18.404

125,80

Sasaran 1: Indikator kinerja ke - 3: Persentase penyelesaian perkara tepat waktu. - Persentase penyelesaian perkara tepat waktu adalah perbandingan antara perkara yang diselesaikan (diputus dan diminutasi/dikirim ke pengadilan pengaju) dalam jangka waktu yang telah ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan perkara yang diselesaikan tidak tepat waktu. - Indikator ini untuk mengukur waktu dalam penyelesaian perkara. Tabel 3.7 : Persentase Penyelesaian Perkara Tepat Waktu Capaian (%) Indikator Kinerja

Persentase penyelesaian perkara

Target

85%

Realisasi

93,80%

2016

2015

2014

110,35

96,39

94

tepat waktu

Pada tahun 2014 capaian kinerja sebesar 94%, terjadi peningkatan pada tahun 2015 menjadi 96,39%, tahun 2016 menjadi 110,35%. Jumlah perkara yang diputus Mahkamah Agung pada tahun 2016 sebanyak 16.223 perkara, yang diselesaikan tepat waktu sebanyak 15.217 perkara (93,80%).


20

Ketentuan jangka waktu penanganan perkara di Mahkamah Agung bagi perkara yang diterima mulai tahun 2015 diatur dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 214/KMA/SK/XII/2014 tanggal 30 Desember 2014. Berdasarkan Surat Keputusan tersebut, jangka waktu penanganan perkara di Mahkamah Agung adalah 250 hari (8 bulan) terhitung mulai berkas diterima di Mahkamah Agung sampai perkara tersebut dikirim kembali ke pengadilan pengaju. Tahapan utama dalam proses penanganan perkara adalah tahapan pembacaan berkas perkara/memutus perkara dan minutasi perkara. Tahapan memutus perkara ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sedangkan minutasi perkara ditetapkan paling lama 3,7 bulan. Rerata waktu memutus diperoleh dengan menghitung selisih antara tanggal distribusi dengan tanggal putus, sedangkan rerata waktu minutasi diperoleh dengan menghitung selisih antara tanggal putus dan tanggal pengiriman ke pengadilan pengaju. Rerata waktu memutus perkara pada masing-masing jenis perkara sebagaimana tabel berikut: Tabel 3.8 : Rerata Waktu Memutus Perkara Pada Mahkamah Agung Tahun 2016 Lamanya Proses Pemeriksaan (dalam bulan) No

Jenis Perkara

1 sd 3

3 s.d 6

6 sd 12

12 sd 24

> 24

Jumlah

1

Perdata

3.830

944

424

62

19

5.279

2

Perdata Khusus

1.263

111

10

2

2

1.388

3

Pidana

1.735

76

1

0

0

1.812

4

Pidana Khusus

2.192

763

417

49

1

3.422

5

Perdata Agama

942

4

0

0

0

946

6

Pidana Militer

292

47

11

0

0

350

7

Tata Usaha Negara

2.846

172

2

3

3

3.026

Jumlah

13.100

2.117

865

116

25

%

80,75%

13,05%

5,33%

0,72%

0,15%

%

87,50%

12,50%

0

0

0


16.223

21

Sasaran 1 Indikator kinerja ke - 4: Persentase penurunan tunggakan perkara. -

Persentase penurunan tunggakan perkara adalah perbandingan selisih tunggakan perkara tahun lalu dengan tunggakan perkara tahun ini dibandingkan dengan tunggakan perkara tahun lalu.

-

Indikator ini untuk mengukur penurunan sisa tunggakan perkara. Tabel 3.9: Persentase Penurunan Tunggakan Perkara Capaian (%) Indikator Kinerja

Persentase penurunan tunggakan

Target

15%

Realisasi

54,61%

2016

2015

2014

364.04

71,53

206,87

perkara

Tunggakan perkara adalah yang melebihi 250 hari (8 bulan) terdiri dari: 1. Perkara yang sudah putus tetapi belum diminutasi 2. Perkara yang belum putus Ad 1. Jumlah perkara yang sudah putus tetapi belum diminutasi pada akhir Desember 2016 sebanyak 8.623 perkara. Jumlah perkara yang dikategorikan sebagai tunggakan perkara sebanyak 799 perkara (9,27%). Ad 2. Jumlah perkara sisa yang belum putus 2.357 perkara, yang dikategorikan tunggakan perkara berjumlah 151 perkara (6.41%). Maka total tunggakan perkara tahun 2016 berjumlah 950 perkara (8,65%). Sisa perkara tahun 2015 berjumlah 3.950 perkara, yang menjadi tunggakan berjumlah 2.094 perkara (53,01%), Maka realisasinya 54.61%, sehingga capaiannya 364.04%. Pada tahun 2015 penyelesaian perkara di konsentrasikan terhadap perkara yang baru masuk di tahun berjalan sedangkan tahun 2016 dikonsentrasikan pada tunggakan perkara sehingga persentase penurunan tunggakan perkara meningkat secara signifikan.


22

Jumlah tunggakan perkara yang melebihi waktu yang ditentukan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 214/KMA/SK/XII/2014 tanggal 30 Desember 2014, tahun 2016 sebesar 1.006 perkara. Jumlah perkara yang telah selesai diminutasi pada tahun 2016 sebanyak 18.404 perkara. Sebanyak 4.034 perkara (21,92%) dari perkara yang diminutasi tersebut merupakan perkara yang diregister tahun 2016. Sebanyak 9.318 perkara (50,63%) merupakan perkara yang diregister tahun 2015 dan sebanyak 5.052 perkara (27,45%) adalah perkara yang diregister sebelum tahun 2015. Jumlah perkara yang diminutasi sesuai dengan jangka waktu penanganan perkara sebanyak 2.746 perkara (14,92%). Rerata waktu minutasi perkara selengkapnya sebagaimana tabel berikut: Tabel 3.10: Rerata Waktu Minutasi Pada Mahkamah Agung Tahun 2016 Lamanya Proses Minutasi (dalam bulan) No

Jenis Perkara

Jumlah 1 sd 3

3 s.d 6

6 sd 12

12 sd 24

> 24

1

Perdata

79

649

2.776

2.610

143

6.257

2

Perdata Khusus

177

422

476

177

4

1.256

3

Pidana

99

363

812

414

13

1.701

4

Pidana Khusus

83

398

1.684

1.838

257

4.260

5

Perdata Agama

293

555

31

0

0

879

6

Pidana Militer

64

158

100

11

0

333

7

Tata Usaha Negara

1.951

1.090

552

117

8

3.718

Jumlah

2.746

3.635

6.431

5.167

425

%

14,92%

19,75%

34,94%

28,08%

2,31%

18.404

a. Keadaan sisa perkara Sisa perkara tahun 2016 sebanyak 2.357 perkara, berkurang 40,33% dibandingkan tahun 2015 yang berjumlah 3.950 perkara. Rasio jumlah sisa perkara dibandingkan dengan jumlah beban perkara tahun 2016 adalah sebesar 12,69%. Rasio sisa perkara ini berkurang 8,78% dari tahun 2015 yang berjumlah 21,47%. Dengan demikian, jumlah sisa maupun persentase sisa dibandingkan jumlah beban perkara tahun 2016 mengalami penurunan yang signifikan dari tahun-tahun sebelumnya dan menjadi sisa terendah dalam sejarah Mahkamah Agung.


23

Tabel 3.11: Data Keadaan Perkara Periode 2004 – 2016 No

Tahun

Sisa Tahun Lalu

Masuk Tahun ybs

Jumlah Beban Perkara

1

2004

20.825

5.730

2

2005

20.314

7.468

3

2006

15.975

4

2007

5 6

Sisa vs Beban (%)

Putus

Sisa Akhir

26.555

6.241

20.314

76,50

27.782

11.807

15.975

57,50

7.825

23.800

11.775

12.025

50,53

12.025

9.516

21.541

10.714

10.827

50,26

2008

10.827

11.338

22.165

13.885

8.280

37,36

2009

8.280

12.540

20.820

11.985

8.835

42,44

7

2010

8.835

13.480

22.315

13.891

8.424

37,75

8

2011

8.424

12.990

21.414

13.719

7.695

35,93

9

2012

7.695

13.412

21.107

10.995

10.112

47,91

10

2013

10.112

12.337

22.449

16.034

6.415

28,58

11

2014

6.415

12.511

18.926

14.501

4.425

23,38

12

2015

4.425

13.977

18.402

14.452

3.950

21,47

13

2016

3.950

14.630

18.580

16.223

2.357

12.69

b. Keadaan perkara aktif Perkara aktif adalah perkara yang statusnya masih dalam proses penyelesaian di Mahkamah Agung yang terdiri dari tiga kondisi yakni: perkara tersebut belum putus, atau, sudah putus tetapi belum diminutasi atau sudah diminutasi tetapi belum dikirim ke pengadilan pengaju. Jumlah perkara aktif pada akhir tahun 2016 sebanyak 10.980 perkara, yang terdiri dari perkara belum putus sebanyak 2.357 perkara dan perkara yang sudah putus tetapi belum minutasi sebanyak 8.623 perkara. Tabel 3.12: Perkara Aktif Pada Akhir Tahun 2016 No 1 2 3

Kategori Belum Putus Sudah Putus Belum Minutasi Sudah Minutasi Belum Kirim Jumlah

2015

2016

3.950

2.357

10.526

8.623

0

0

14.476

10.980

1) Perkara belum putus Perkara yang belum diputus atau sisa perkara pada akhir Desember 2016 sebanyak 2.357 perkara.Berdasarkan ketentuan jangka waktu penanganan perkara, sisa perkara yang dikategorikan sebagai perkara tunggakan adalah perkara yang usianya di atas 8 bulan. Dari sisa


24

perkara yang berjumlah 2.357 perkara, 151 perkara (6,4%) berusia di atas 8 bulan. 2) Perkara sudah putus belum minutasi/dikirim Jumlah perkara yang sudah putus tetapi belum diminutasi pada akhir Desember 2016 sebanyak 8.623 perkara. Jumlah perkara yang dikategorikan sebagai perkara tunggakan sebanyak 799 perkara (9,27%). Jumlah tunggakan perkara tahun 2016 berkurang 61,84% dari tahun 2015 yang berjumlah 2.094 perkara. Keadaan perkara sudah putus tetapi belum minutasi yang sudah melewati satu tahun sebagaimana tabel berikut: Tabel 3.13: Keadaan Perkara yang Sudah Putus tetapi Belum Diminutasi Berusia di atas Satu Tahun Jenis Perkara

No

Putus Belum Minutasi/Kirim (Dalam Bulan)

Jumlah

1 sd 3

3 s.d 6

6 sd 12

12 sd 24

> 24

1.403

971

753

346

20

3.493

1

Perdata

2

Perdata Khusus

352

232

135

15

1

735

3

Pidana

362

231

408

117

10

1.128

4

Pidana Khusus

520

510

812

250

39

2.131

5

Perdata Agama

102

18

2

0

0

122

6

Pidana Militer

105

110

7

0

0

222

7

Tata Usaha Negara

778

6

7

0

1

792

Jumlah

3.621

2.078

2.124

728

71

%

42,00%

24,10%

24,63%

8,44%

0,82%

8.623

Sasaran 1 Indikator kinerja ke - 5: Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum. - Persentase

Perkara

yang

tidak

mengajukan

upaya

hukum

adalah

perbandingan antara putusan pengadilan yang tidak mengajukan upaya hukum oleh pencari keadilan dengan putusan yang mengajukan upaya hukum. - Indikator ini untuk mengukur capaian kinerja hakim dalam memutus perkara yang diterima oleh masyarakat pencari keadilan.


25

Tabel 3.14: Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Capaian (%) Indikator Kinerja

Target

Realisasi 2016

2015

2014

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Tingkat Banding

90%

99,27%

110,3

110,4

110,4

Tingkat Kasasi

70%

32,44%

46,34

74

77,6

Tingkat Peninjauan kembali

60%

71,45%

119,08

126,16

127,76

Analisis Capaian sebagai berikut: 1. Pencari keadilan yang tidak mengajukan upaya hukum banding: Sejak tahun 2014, 2015 dan 2016 capaian kinerja pencari keadilan yang tidak mengajukan upaya hukum banding berkisar 110%. Perkara yang diputus Pengadilan tingkat

pertama

tahun 2016 sebanyak

3.764.629 perkara, perkara yang masuk Pengadilan tingkat banding tahun 2016 sebanyak 27.158 perkara (0,73%), maka yang tidak melakukan upaya hukum banding sebanyak 3.737.471 perkara atau 99,27%, sehingga capaian kinerja pada perkara yang tidak mengajukan hukum pada tingkat banding di tahun 2016 adalah 99,27%. 2. Pencari keadilan yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi: Pada tahun 2014 capaian kinerja mencapai 77.6% terjadi penurunan pada tahun 2015 menjadi 74% sedangkan tahun 2016 capaian kinerja semakin menurun menjadi 46,34%. Hal ini menggambarkan pencari keadilan kurang puas atas putusan tingkat banding, serta mudahnya para pencari keadilan dalam mengajukan upaya hukum kasasi. 3. Pencari keadilan yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali: Pada tahun 2014 capaian kinerja mencapai 127.76% terjadi penurunan pada tahun 2015 menjadi 126.16% sedangkan tahun 2016 capaian kinerja semakin menurun menjadi 119.08%. Hal ini menggambarkan pencari keadilan kurang puas atas putusan tingkat kasasi, serta mudahnya para pencari keadilan dalam mengajukan upaya hukum peninjauan kembali.


26

Perkara yang diputus pengadilan tingkat

banding

tahun 2016 sebanyak

16.349 perkara, perkara yang masuk pengadilan tingkat kasasi tahun 2016 sebanyak 11.045 perkara atau 67,56% (perkara yang mengajukan upaya hukum kasasi), maka yang tidak melakukan upaya hukum kasasi sebanyak 5.304 perkara atau 32,44%, sehingga capaian kinerja pada perkara yang tidak mengajukan hukum pada tingkat kasasi di tahun 2016 adalah 46,34%. Tingkat peninjauan kembali : Jumlah perkara yang diputus tingkat kasasi tahun 2016 sebanyak 12.212 perkara, perkara yang masuk Pengadilan tingkat peninjauan kembali tahun 2016 sebanyak 3.487 perkara atau 28,55% (perkara yang mengajukan upaya hukum peninjauan kembali), maka yang tidak melakukan upaya hukum peninjauan kembali sebanyak 8.725 perkara atau 71,45%, sehingga capaian kinerja pada perkara yang tidak mengajukan hukum pada tingkat peninjauan kembali di tahun 2016 adalah 119,08%. Berikut ini adalah keadaan perkara pada Mahkamah Agung RI pada tahun 2016: 1) Tingkat Pertama Pengadilan tingkat pertama di seluruh Indonesia selama tahun 2016 menerima sebanyak 3.838.152 perkara, sisa perkara tahun 2015 sebanyak 124.621 perkara, sehingga beban perkara yang diadili berjumlah 3.962.833 perkara. Perkara yang telah diputus sebanyak 3.764.629 perkara dan dicabut sebanyak 181.623 perkara. Jumlah perkara yang diterima tahun 2016 menurun 15,91% dibandingkan penerimaan tahun 2015 sebanyak 4.556.580 perkara. Jumlah perkara putus menurun 17,11% dibandingkan dengan beban perkara sebesar 95%. Rasio sisa perkara dibandingkan dengan beban perkara sebesar 4,58%.


27

Tabel 3.15: Perbandingan Keadaan Perkara yang Diterima Pengadilan Tingkat Pertama Empat Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia Tahun 2015 – 2016 Tahun

Sisa

Masuk

Jumlah

Putus 4.541.648

2015

128.554

4.584.119

4.712.673

2016

124.681

3.838.152

3.962.833

Rasio Perbandingan

-3,01%

-16,27%

-15,91%

3.764.629 -17,11%

Cabut

Sisa

30.050

140.975

16.581

181.623

-44,82%

28,83%

Keadaan perkara seluruh pengadilan tingkat pertama tahun 2016 dari masing-masing lingkungan peradilan sebagai berikut: Tabel 3.16: Keadaan Perkara Seluruh Pengadilan Tingkat Pertama Tahun 2016 Dari Masing-Masing Lingkungan Peradilan No

Lingkungan Peradian

Sisa 2015

Masuk 2016

1

Umum

35.028

3.331.646 3.366.674 3.312.131

2

Agama

88.749

501.490

590.239

447.704

3

Militer

324

2.994

3.318

2.827

44

447

4

TUN

580

2.022

2.602

1.967

-

635

Jumlah

124.681

16.581

181.623

Jumlah

Putus

3.838.152 3.962.833 3.764.629

Cabut

Sisa

7.168

47.375

9.369

133.166

2) Tingkat Banding Pengadilan tingkat banding di seluruh Indonesia tahun 2016 menerima sebanyak 27.158 perkara, sisa perkara tahun 2015 sebanyak 2.685 perkara, sehingga jumlah beban pemeriksaan perkara sebanyak 29.843 perkara. Perkara yang telah putus sebanyak 16.349 perkara dan dicabut sebanyak 9 perkara. Sisa perkara pada akhir tahun 2016 sebanyak 13.485 perkara. Jumlah perkara yang diterima berkurang 1,38% dari tahun 2015 yang menerima sebanyak 27.539 perkara. Jumlah perkara putus menurun 29,01% dari tahun 2015 yang berjumlah 23.030 perkara. Rasio jumlah


28

perkara putus dibandingkan dengan beban perkara adalah 54,78%. Rasio jumlah sisa perkara dibandingkan dengan beban adalah 45,19%. Tabel 3.17: Perbandingan Keadaan Perkara yang Diterima Pengadilan Tingkat Banding 4 (Empat) Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia Tahun 2015 – 2016 Tahun

Sisa

2015

14.989

27.539

42.528

2016

2.685

27.158

29.843

Rasio Perbandingan

-82,09%

Masuk

Jumlah

-1,38%

Putus

Cabut

Sisa

41

19.457

9

13.485

23.030 16.349

-29,83%

-29,01%

30,69%

-78,05%

Keadaan perkara seluruh pengadilan tingkat banding tahun 2016 berdasarkan rincian pada masing-masing lingkungan peradilan, sebagaimana tabel berikut: Tabel 3.18: Keadaan Perkara Seluruh Pengadilan Tingkat BandingTahun 2016 Dari Masing-Masing Lingkungan Peradilan No

Lingkungan Peradilan

Sisa 2015

Masuk 2016

Jumlah

Putus

Cabut

Sisa

2.203

12.923

15.126

11.202

0

3.924

2

Umum Agama

75

2.304

2.379

2.284

9

86

3

Militer

67

678

746

642

0

103

4

TUN

170

1.095

1.265

1.111

0

154

5

Pengadilan Pajak

170

10.158

10.328

1.110

0

9.218

2.685

27.158

29.843

16.394

9

13.485

1

Jumlah

3) Perbandingan Keadaan Perkara pada Pengadilan Seluruh Indonesia Tabel 3.19: Perbandingan Keadaan Perkara Pada Pengadilan Seluruh Indonesia Tahun 2016 Tingkat Peradilan

Sisa 2015

Masuk 2016

Jumlah

Putus

Tk. Pertama

124.681

3.838.152

3.962.833

3.764.629

16.581

181.623

Tk. Banding

2.685

27.158

29.843

16.349

9

13.485

Jumlah

127.366

3.780.978

16.590

195.10 8

3.865.310 3.992.676


Dicabut

Sisa

29

4) Perbandingan keadaan perkara yang diterima Mahkmah Agung RI Berdasarkan Jenis Kewenangannya Tabel 3.20: Perbandingan Perkara yang diterima Mahkamah Agung 2015 dan 2016 Berdasarkan Jenis Perkara dan Kewenangannya NO 1 2 3 4 5 6 7

JENIS PERKARA Perdata Perdata Khusus Pidana Pidana Khusus Perdata Agama Pidana Militer Tata Usaha Total Negara

Masuk 2015

Jumlah

Masuk2016 Jumlah

Kasasi

Pk

Grasi

Hum

Jumlah

Kasasi

Pk

3.615 854 1.750 3.016 861 316 697 11.109

656 125 101 223 101 31 1.518 2.755

16 23 2 41

72 72

4.271 979 1.867 3.262 962 349 2.287 13.977

3.817 1.125 1.500 2.834 822 372 575 11.045

788 146 108 245 123 20 2.057 3.487

Grasi Hum 21 27 1 49

49 49

2016 vs 2015 (%)

4.605 1.271 1.629 3.106 945 393 2.681 14.630

7,82 29,83 -12,75 -4,78 -1,77 12,61 17,23 4,67

Sasaran 1 Indikator kinerja ke - 6: Persentase perkara pidana melalui sistem peradilan pidana terpadu. Persentase perkara pidana melalui sistem peradilan pidana terpadu adalah perbandingan jumlah perkara pidana yang diselesaikan melalui sistem peradilan pidana terpadu dengan jumlah perkara pidana yang belum diselesaikan melalui sistem peradilan pidana terpadu. Indikator ini untuk mengukur keberhasilan proses penanganan perkara pidana terpadu. Tabel 3.21: Persentase Perkara Pidana melalui Sistem Peradilan Pidana Terpadu Capaian (%) Indikator Kinerja

Persentase perkara pidana melalui sistem peradilan pidana terpadu

Target

2%

Realisasi

N.A

2016

2015

2014

N.A

N.A

N.A

SPPT merupakan satu kesatuan sistem penanganan perkara pidana yang terintegrasi mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan


30

dan pelaksanaan putusan. Penerapan sistem ini merupakan kerja sama antara Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan

yang

memanfaatkan teknologi informasi dalam komunikasi data yang terkait dengan penyelenggaran peradilan pidana, yang tujuannya sebagai berikut: 1. Meningkatkan kualitas penegakan hukum. 2. Memberikan keadilan bagi para pencari keadilan. 3. Mempermudah, meringankan pekerjaan aparatur di masing-masing komponen. 4. Prosedur dan administrasi penahanan, penyitaan, pengiriman petikan putusan dan pelaksanaan putusan/eksekusi lebih ekonomis, efisien dan efektif. 5. Meningkatkan kepercayaan publik. Pada tahun 2016 ditargetkan untuk penandatanganan kerja sama penyelesaian perkara pidana umum antara Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Sementara penentuan pilot project satuan kerja

ditetapkan

pada tahun 2017. Sasaran 1 Indikator kinerja ke - 7: Persentase perkara pidana melalui sistem peradilan pidana anak. Persentase perkara pidana melalui sistem peradilan pidana anak adalah perbandingan jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan melalui diversi dengan jumlah perkara pidana anak. Tabel 3.22: Persentase Perkara Pidana Melalui Sistem Peradilan Pidana Anak Capaian (%) Indikator Kinerja

Persentase perkara pidana melalui system peradilan anak

Target

50%

Realisasi

3%

2016

2015

2014

6

8

N.A


31

Pada tahun 2015 capaian kinerjanya mencapai 8% sedangkan pada tahun 2016 turun menjadi 6% hal ini dikarenakan kurang akurat dalam menafsirkan target yang terdapat dalam matrik renstra. Tabel 3.23: Jumlah Perkara Pidana Khusus Anak Tahun 2016 No 1. Sisa 2015

Perkara

Jumlah 6.473

2.

Masuk 2016

5.740

3.

Putus 2016

4.510

4.

Sisa 2016

914

5.

Diversi Berhasil

315

6.

Diversi Gagal

72

7.

Banding

497

8.

Kasasi

216

9.

Peninjauan Kembali

2

Jumlah perkara anak yang diselesaikan secara diversi sebanyak 315 perkara dibandingkan dengan jumlah sisa perkara pidana anak tahun 2015 sebanyak 6.473 perkara dan jumlah perkara pidana anak yang masuk pada tahun 2016 sebanyak 5.740 perkara sehingga total jumlah perkara pidana anak sebanyak 12.213 perkara. Realisasi persentase perkara pidana melalui Sistem Peradilan Pidana Anak adalah 3% dengan persentase capaian sebesar 128%.

Sasaran 1 Indikator kinerja ke - 8: Persentase kepatuhan atas putusan perkara perdata berkekuatan hukum tetap yang dieksekusi. Persentase kepatuhan atas putusan perkara perdata berkekuatan hukum tetap yang dieksekusi adalah perbandingan antara putusan perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap dibandingkan dengan putusan perkara perdata yang telah dieksekusi. Indikator ini untuk mengukur kepatuhan para pencari keadilan terhadap amar (isi) putusan pengadilan.


32

Tabel 3.24: Persentase Kepatuhan Atas Putusan Perkara Perdata Berkekuatan Hukum Tetap yang Dieksekusi Capaian (%) Indikator Kinerja

Persentase kepatuhan atas putusan perkara perdata berkekuatan hukum tetap yang dieksekusi

Target

Realisasi

50%

99%

2016

2015

2014

198

94

N.A

Pada tahun 2015 perkara BHT sebesar 5.334 perkara, yang mengajukan eksekusi (tidak patuh) 321 perkara, sehingga realisasinya (patuh) adalah 5.013 perkara (94%), dengan target 75% maka capaian kinerjanya adalah 125.33%. Pada tahun 2016 perkara BHT sebesar 47.643 perkara, yang mengajukan eksekusi (tidak patuh) 455 perkara, sehingga realisasinya (patuh) 47.188 perkara (99%) sedangkan target 50% maka capaian kinerja 198%. Hal ini disebabkan belum adanya data dukung yang akurat sebagai perbandingan dalam menetapkan target. Tabel 3.25: Data Putusan Perkara Perdata yang telah BHT dan yang mengajukan Eksekusi Tahun 2015 dan 2016 Perkara Perdata Perkara Perdata Berkekuatan Hukum Tetap Permohonan Eksekusi

Tahun 2015

Tahun 2016

5.334

47.643

321

455

Pada tahun 2015 perkara BHT sebesar 5.334 perkara sedangkan yang mengajukan eksekusi (yang tidak patuh) 321 perkara realisasi yang patuh 5.013 perkara (94%) sedangkan target 75% maka capaian kinerja 125.33%. Pada tahun 2016 perkara BHT sebesar 47.643 perkara yang mengajukan eksekusi (yang tidak patuh) 455 perkara realisasi yang patuh 47.188 perkara (99%) sedangkan target 50% maka capaian kinerja 198% Hal ini disebabkan belum adanya data dukung yang akurat sebagai perbandingan dalam menetapkan target.


33

Grafik 3.2: Persentase Putusan Pengadilan Perkara Perdata Berkekuatan Hukum Tetap Yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)

Sasaran 2:

Meningkatkan Penanganan

Penyederhanaan Perkara

melalui

Proses Pemanfaatan

Teknologi Informasi Untuk meningkatkan percepatan proses penyelesaian perkara, Mahkamah Agung RI menerapkan penyederhanaan proses perkara. Sasaran ini memiliki tiga indikator, sebagai berikut: Tabel 3.26: Meningkatnya Penyederhanaan Proses Penanganan Perkara Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Meningkatanya a. Persentase keberhasilan penyederhanaan proses penyelesaian perkara melalui Small Claim Court penanganan perkara melalui pemanfaatan b. Persentase keberhasilan teknologi informasi penyelesaian perkara melalui mediasi c.

Persentase percepatan penyelesaian perkara melalui pengaturan delegasi panggilan / pemberitahuan

Target

Realisasi

Capaian (%)

70%

68%

97

5%

3,84%

76,8

70%

N.A

N.A


34

Sasaran 2 Indikator kinerja ke - 1: Persentase keberhasilan penyelesaian perkara melalui Small Claim Court. Persentase keberhasilan penyelesaian perkara melalui Small Claim Court adalah perbandingan keberhasilan penyelesaian perkara melalui peradilan yang sederhana dengan nilai di bawah 200 juta dalam waktu 25 hari dengan perkara yang diajukan melalui Small Claim Court. Indikator ini untuk mengukur perkara yang diselesaikan secara Small Claim Court (nilai di bawah 200 juta dalam waktu 25 hari). Tabel 3.27: Persentase Keberhasilan Penyelesaian Perkara Melalui Small Claim Court Capaian (%) Indikator Kinerja Persentase keberhasilan penyelesaian perkara melalui Small Claim Court

Target 70%

Realisasi 2016

2015

97

88

68%

2014 N.A

Penyelesaian perkara melalui small claim court diatur berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 tahun 2015 tanggal 7 Agustus 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Jumlah perkara gugatan sederhana yang masuk tahun 2016 sebesar 754 perkara sisa tahun 2015 sebesar 12 perkara sehingga total perkara gugatan sederhana sebesar 766 perkara. Persentase keberhasilan penyelesaian perkara melalui Small Claim Court (putus) sebesar 520 perkara atau 68% dengan persentase capaian sebesar 97%. Jika dibandingkan dengan tahun 2015 Persentase keberhasilan penyelesaian perkara melalui Small Claim Court di tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 9%.


35

Sasaran 2 Indikator kinerja ke - 2: Persentase keberhasilan penyelesaian perkara melalui mediasi. Persentase

keberhasilan

penyelesaian

perkara

melalui

mediasi

adalah

perbandingan antara keberhasilan penyelesaian perkara melalui mediasi dengan yang tidak berhasil diselesaikan melalui mediasi. Indikator ini untuk mengukur keberhasilan penyelesaian perkara melalui mediasi. Tabel 3.28: Persentase Keberhasilan Penyelesaian Perkara Melalui Mediasi Capaian(%) Sasaran Strategis

Persentase keberhasilan perkara melalui mediasi

penyelesaian

Target

5%

Realisasi

3,84%

2016

2015

76.8

67.1

2014 N.A

Pada tahun 2016 perkara yang diselesaikan secara mediasi dilingkungan peradilan tingkat pertama target 5% realisasi 3,84% maka capaian kinerjanya 76.8%. Terdapat kenaikan capaian kinerja tahun 2015 sebanyak 67.1% menjadi 76.8% pada tahun 2016. Perkara yang diselesaikan secara mediasi pada pengadilan tingkat pertama terdiri dari : 1. Peradilan Umum (Perkara Perdata Gugatan) 2. Peradilan Agama (Perkara Perdata Gugatan) Ad 1. Jumlah perkara perdata gugatan yang masuk pada pengadilan tingkat pertama tahun 2016 sebesar 30.629 perkara berhasil dimediasi sebesar 571 perkara (2%) maka capaian sebesar 40%. Dibandingkan dengan tahun 2015 realisasi sebesar 1% dengan capaian sebesar 20%, tahun 2016 mengalami kenaikan capaian sebesar 20%. Ad 2. Perkara yang diterima Pengadilan tingkat pertama tahun 2016 sebanyak 582.621perkara, perkara yang berhasil dimediasi tahun 2016 sebanyak 33.155 perkara atau 5,69%, maka perkara yang tidak berhasil dimediasi


36

sebanyak 549.466 perkara atau 94.31%, sehingga capaian kinerja penyelesaian perkara melalui mediasi di tahun 2016 adalah 5,69 %. Untuk lebih mengoptimalkan penyelesaian perkara melalui mediasi, Mahkamah Agung setelah hampir tiga tahun bekerja merancang revisi Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pokja Mediasi yang dibentuk oleh Ketua Mahkamah Agung melalui SK KMA Nomor KMA/SK/VII/2013 tanggal 26 Juli 2013, berhasil merampungkan tugas dan tanggungjawab yang diamanatkan kepada Pokja tersebut dengan lahirnya Perma Nomor 1 Tahun 2016 tanggal 3 Februari 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Beberapa hal baru yang diatur dalam Perma Mediasi ini adalah mengenai ketentuan mediasi dijalankan dengan iktikad baik. Jika penggugat tidak beriktikad baik dalam mediasi, maka perkaranya dinyatakan tidak dapat diterima oleh majelis hakim. Sedangkan jika tergugat yang tidak beriktikad baik, maka ia akan dihukum untuk membayar biaya mediasi. Selain itu, aturan baru lainnya adalah mengenai kesepakatan sebagian yang dianggap sebagai keberhasilan mediasi. Jangka waktu pelaksanaan mediasi juga sekarang ditentukan menjadi 30 hari dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan sampai 30 hari berikutnya. Keterlibatan tokoh masyarakat dan kemungkinan pejabat pengadilan non-hakim untuk menjadi mediator juga diakomodasi dalam Perma ini. Perma ini diharapkan dapat meningkatkan akses terhadap keadilan bagi masyarakat melalui penyelesaian sengketa, sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang saling menguntungkan kedua belah pihak melalui mediasi di pengadilan. Kemudian untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan mediasi yang lebih berdaya guna dan mampu meningkatkan keberhasilan mediasi, pada tanggal 17 Juni 2016 KMA mengeluarkan SK KMA Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan. SK KMA ini mengandung berbagai instrumen dan petunjuk teknis yang detail mengenai pelaksanaan mediasi. Diharapkan dengan telah terbitnya aturan-aturan terkait mediasi tersebut, tingkat keberhasilan mediasi dapat meningkat dari tahun ke tahun.


37

Sasaran 2 Indikator kinerja ke - 3: Persentase percepatan penyelesaian perkara melalui pengaturan delegasi panggilan/pemberitahuan. Persentase percepatan penyelesaian perkara melalui pengaturan delegasi panggilan/pemberitahuan adalah perbandingan relaas (surat panggilan sidang) secara delegasi dengan pengembalian relaas atas permohonan delegasi oleh pengadilan pengaju di luar wilayah hukum. Indikator ini mengukur keberhasilan pemanggilan sidang/pemberitahuan terkait dengan proses peradilan atas permohonan delegasi oleh pengadilan pengaju di luar wilayah hukum. Tabel 3.29: Persentase Percepatan Penyelesaian Perkara Melalui Pengaturan Delegasi Panggilan/Pemberitahuan Capaian (%) Sasaran Strategis Persentase percepatan penyelesaian perkara melalui pengaturan delegasi panggilan/pemberitahuan

Target 70%

Realisasi N.A

2016

2015

N.A

N.A

2014 N.A

Pada tahun 2016 percepatan penyelesaian perkara melalui pengaturan delegasi panggilan/pemberitahuan belum dapat diukur. Percepatan

penyelesaian

perkara

melalui

pengaturan

delegasi

panggilan/pemberitahuan pada pengadilan tingkat pertama terdiri dari: 1. Peradilan Umum 2. Peradilan Agama Ad 1. Data pada indikator kinerja ini tersedia pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum tersedia data permintaan delegasi dari 271 pengadilan tingkat pertama berjumlah 7.879 panggilan pada tahun 2016 sedangkan pada tahun 2015 datanya belum maksimal hanya sebanyak 58 panggilan. Ad 2. Data pada indikator kinerja ini tersedia pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama tersedia data permintaan delegasi dari 359 pengadilan


38

tingkat pertama berjumlah 5.691 panggilan pada tahun 2016 sedangkan pada tahun 2015 datanya belum ada.

Sasaran 3 : Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Terpinggirkan Untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan terutama bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, Mahkamah Agung RI berupaya keras untuk memberikan solusi yang berkeadilan bagi masyarakat pencari keadilan melalui indikator-indikator di bawah ini: Tabel 3.30: Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan Sasaran Strategis Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian (%)

a. Persentase perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya/ prodeo

90%

100%

111,11

b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui sidang keliling/zitting plaats baik di dalam negeri maupun di luar negeri

93%

86,25%

92,74


100%

100%

100


100%

102%

102

Sasaran 3 Indikator kinerja ke - 1: Persentase perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya / prodeo Persentase perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya / prodeo adalah perbandingan antara biaya yang dialokasikan APBN dengan pencari keadilan yang mengajukan penyelesaian perkara prodeo. Indikator ini untuk mengukur kemampuan APBN dalam membiayai perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya / prodeo (yang dialokasikan).


39

Tabel 3.31: Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya/ Prodeo Capaian (%) Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Persentase perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya/ prodeo

90%

100%

2016

2015

2014

111.11

100

N.A

Pada tahun 2015 capaian perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya/prodeo adalah 100% dan tahun 2016 meningkat menjadi 111,11%. Pada indikator perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya/ prodeo terdiri dari: 1. Peradilan Umum (Perkara Perdata) 2. Peradilan Agama 3. Peradilan Tata Usaha Negara Ad 1. Jumlah perkara yang diajukan untuk mendapat pembebasan biaya perkara (prodeo) adalah 2.274 perkara dengan alokasi anggaran sebesar Rp3.082.507.000,- dan direalisasikan sejumlah Rp2.151.268.785,- (68%), capaian kinerjanya 100% karena 2.274 perkara dibiayai oleh APBN. Ad 2. Jumlah perkara yang diajukan untuk mendapat pembebasan biaya perkara (prodeo) adalah 9.326 perkara dengan alokasi anggaran sebesar Rp4.126.467.000,- dan direalisasikan sejumlah Rp3.893.922.998,- (94.36%), capaian kinerjanya 100% karena 9.326 perkara dibiayai oleh APBN. Ad 3. Jumlah perkara yang diajukan untuk mendapat pembebasan biaya perkara (prodeo)

adalah

12

perkara

dengan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp42.300.000,- dan direalisasikan sejumlah Rp4.480.000 (10.5%), capaian kinerjanya 100% karena 12 perkara dibiayai oleh APBN.


40

Sasaran 3 Indikator kinerja ke – 2:

Persentase perkara yang diselesaikan melalui sidang keliling/zitting plaats baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Persentase perkara yang diselesaikan melalui sidang keliling/zitting plaats baik di dalam negeri maupun di luar negeri adalah perbandingan antara perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan dengan anggaran sidang di luar gedung pengadilan yang dialokasikan APBN. Indikator ini untuk mengukur perkara yang diselesaikan melalui sidang keliling/zitting plaats baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang dialokasikan APBN. Tabel 3.32: Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Sidang Keliling/Zitting Plaats baik di dalam negeri maupun di luar negeri Capaian (%) Indikator Kinerja

Target

Persentase perkara yang diselesaikan melalui sidang keliling/zitting plaats baik di dalam negeri maupun di luar

93%

Realisasi

86,25%

2016

2015

2014

92,74

142,85

143

Pada tahun 2014 indikator kinerja perkara yang diselesaikan melalui sidang keliling/zitting plaats baik di dalam negeri maupun di luar capaian kinerjanya 143%, tahun 2015 menjadi 142,85% dan tahun 2016 menjadi 92,74%. Pada indikator perkara yang diselesaikan melalui sidang keliling/zitting plaats baik di dalam negeri maupun di luar terdiri dari: 1. Peradilan Umum (Perkara Perdata) 2. Peradilan Agama 3. Peradilan Militer Ad 1. Jumlah perkara yang diselesaikan melalui sidang keliling/zitting plaats baik di dalam negeri maupun di luar negeri sebanyak 26.728 perkara dengan alokasi anggaran sebesar Rp5.216.510.000,- dan direalisasikan sejumlah


41

Rp4.995.362.696,- (95.76%), capaian kinerjanya 100% karena 26.728 perkara dibiayai oleh APBN. Ad 2. Jumlah perkara yang diselesaikan melalui sidang keliling/zitting plaats baik di dalam negeri maupun di luar negeri sebanyak 40.208 perkara dengan alokasi anggaran sebesar Rp14.789.778.000,- dan direalisasikan sejumlah Rp14.632.035.621,- (98.93%), capaian kinerjanya 100% karena 40.208 perkara dibiayai oleh APBN. Ad 3. Jumlah perkara yang diselesaikan melalui sidang keliling/zitting plaats sebanyak 354 sidang perkara yang diputus 208 perkara dengan alokasi anggaran

sebesar

Rp1.485.354.350,-

dan

direalisasikan

sejumlah

Rp1.430.623.350,- (96.32%), capaian kinerjanya 58.76% karena 354 perkara belum seluruhnya dibiayai oleh APBN. Sasaran 3 Indikator kinerja ke - 3: Persentase perkara yang terlayani melalui posyankum. Persentase perkara yang terlayani melalui posyankum adalah perbandingan antara kegiatan pelayanan hukum melalui posyankum dengan anggaran posyankum yang dialokasikan APBN. Indikator ini untuk mengukur kegiatan pelayanan hukum melalui posyankum yang dialokasikan APBN. Tabel 3.33: Persentase Perkara yang terlayani melalui Posyankum Capaian (%) Indikator Kinerja

Persentase perkara melalui posyankum

yang

Target

terlayani

100%

Realisasi 2016

2015

2014

100

100

100

100%

Capaian Persentase perkara yang terlayani melalui posyankum tahun 2014 – 2016 tetap 100%.


42

Pada indikator pelayanan hukum yang terlayani melalui posyankum terdiri dari: 1. Peradilan Umum 2. Peradilan Agama 3. Peradilan Tata Usaha Negara Ad 1. Jumlah pelayanan hukum yang terlayani melalui posyankum dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 10.000.049.000,- dan direalisasikan sejumlah Rp. 9.683.654.393,- (96.84%), target layanan 112.926 jam layanan, realisasi 111.908 jam layanan (99.10%) dengan capaian kinerjanya 100% karena 111.908 jam layanan telah dibiayai oleh APBN. Ad 2. Jumlah pelayanan hukum yang terlayani melalui posyankum dengan alokasi anggaran

sebesar

Rp.10.039.800.000,-

dan

direalisasikan

sejumlah

Rp. 9.995.271.946,- (99.6%), target layanan 100398 jam layanan, realisasi 195.023 jam layanan (194.25%) dengan capaian kinerjanya 100% karena 195.023 jam layanan telah dibiayai oleh APBN. Ad 3. Jumlah pelayanan hukum yang terlayani melalui posyankum dengan alokasi anggaran

sebesar

Rp.

627.300.000,-

dan

direalisasikan

sejumlah

Rp. 466.240.185,- (74.33%), target layanan 8.364 jam layanan, realisasi 6.217 jam layanan (74.33%) dengan capaian kinerjanya 100% karena 6.217 jam layanan telah dibiayai oleh APBN.

Sasaran 3 Indikator kinerja ke – 4 : Persentase identitas hukum yang terpenuhi. Persentase identitas hukum yang terpenuhi adalah perbandingan antara pemohon identitas hukum dengan identitas hukum yang terpenuhi. Indikator ini untuk mengukur keberhasilan pemberian identitas hukum bagi yang mengajukan permohonan identitas hukum.


43

Tabel 3.34: Persentase Identitas Hukum yang Terpenuhi Capaian (%) Indikator Kinerja

Persentase terpenuhi

identitas

hukum

Target

yang

Realisasi

100%

102%

2016

2015

2014

102

N.A

N.A

Permohonan identitas hukum dilaksanakan pada lingkungan peradilan agama. Jumlah identitas hukum yang terpenuhi ditargetkan 16.083 perkara dan telah direalisasikan sejumlah 16.396 perkara (102%), maka capaiannya adalah 102%. Permohonan identitas hukum yang terpenuhi tersebut dihimpun dari 362 lokasi yang dilakukan secara terpadu antara pengadilan agama dengan pemerintah daerah dan Kementerian Agama.

Sasaran 4 : Terwujudnya Sistem Manajemen Sistem Informasi yang Terintegrasi dan Menunjang Sistem Peradilan yang Sederhana, Transparan dan Akuntabel Untuk meningkatkan kemudahan akses terhadap layanan peradilan, Mahkamah Agung dan Pengadilan telah membangun Sistem Informasi Administrasi Perkara. Peradilan Umum menggunakan SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara), Peradilan Agama SIADPA (Sistem Informasi Administrasi Perkara Peradilan Agama), Peradilan Tata Usaha Negara SIADTUN (Sistem Informasi Administrasi Perkara Peradilan Tata Usaha Negara) dan Peradilan Militer SIADMIL (Sistem Informasi Administrasi Perkara Peradilan Militer). Mulai tahun 2015 Mahkamah Agung menerapkan kebijakan pengintegrasian sistem informasi perkara di seluruh lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung. Data dan informasi perkara dari seluruh lingkungan peradilan akan disajikan melalui platform dan versi yang sama dengan tetap memelihara karakteristik penyelesaian perkara yang ada di masing-masing lingkungan peradilan. Sistem tersebut adalah Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Sejak terbentuknya hingga kini, SIPP terus mengembangkan dan memperbaiki


44

sistem-sistem yang ada agar lebih memudahkan masyarakat dalam mencari informasi perkara mereka. Sistem Informasi terintegrasi dibutuhkan untuk meningkatkan sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel. Sistem informasi yang terintegrasi diharapkan akan memudahkan masyarakat dalam memantau secara langsung proses pemeriksaan perkaranya di Pengadilan. Tabel 3.35: Terwujudnya Sistem Manajemen Sistem Informasi yang Terintegrasi dan Menunjang Sistem Peradilan Yang Sederhana, Transparan dan Akuntabel Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian (%)



100%

100%

100

b. Transparansi kinerja peradilan dan manajerial secara efektif dan efisien (penguatan regulasi)

100%

100%

100

Sasaran strategis ke empat kinerja Mahkamah Agung adalah “Terwujudnya sistem manajemen sistem informasi yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel”. Untuk mengukur keberhasilan sasaran tersebut, terdapat 2 (dua) indikator dan capaian kinerja Mahkamah Agung yang akan dijelaskan, yaitu terintegrasinya informasi perkara secara elektronik dan tranfaransi kinerja dan manajerial secara efektif dan efisien (penguatan regulasi).

Sasaran 4 Indikator kinerja ke- 1: Integrasi informasi perkara secara elektronik Indikator kinerja terintegrasinya informasi perkara secara elektronik adalah terwujudnya sistem yang dapat memberikan informasi tentang pemeriksaan perkara di seluruh pengadilan di bawah Mahkamah Agung, yang jumlahnya sebanyak 825 pengadilan.


45

Sejak tahun 2015 Mahkamah Agung telah menerapkan sistem administrasi perkara yang terintegrasi. Kebijakan penerapan Sistem Informasi Penelusuan Perkara (SIPP) pada semua pengadilan baik lingkungan peradilan umum, agama, militer dan TUN bertujuan antara lain: -

Mendorong penggunaan sistem informasi administrasi perkara di seluruh pengadilan.

-

Memudahkan pimpinan Mahkamah Agung melakukan monitoring dan evaluasi atas kinerja pengadilan dan aparatur yang terlibat di dalamnya seperti Hakim, Panitera dan staf Kepaniteraan.

-

Menjaga keamanan data perkara pengadilan, dengan sistem sinkronisasi data pengadilan dengan data di Mahkamah Agung.

-

Mengintegrasikan data perkara sejak dari Pengadilan tingkat pertama hingga di Pengadilan tingkat banding.

Untuk mengukur terlaksananya integrasi informasi perkara secara elektronik dapat

dilakukan

dengan

perbandingan

antara

jumlah

pengadilan

yang

menerapkan SIPP dalam jumlah pengadilan yang dapat dijelaskan dalam tabel di bawah. Tabel 3.36: Jumlah Pengadilan yang menggunakan SIPP No

Lingkungan Peradilan

Jumlah Pengadilan

Jumlah Pengadilan yang menggunakan SIPP

%

1.

Umum

382

382

100

2.

Agama

388

388

100

4.

Militer

23

23

100

5.

TUN

32

32

100

825

825

100

Jumlah

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa prosentase pengadilan baik tingkat pertama maupun tingkat banding yang jumlah sebanyak 825 satuan kerja telah 100% menerapkan SIPP. Rincian pengadilan berdasarkan lingkungan peradilan dapat dijelas sebagai berikut: -

Lingkungan peradilan umum sebanyak 382, terdiri dari pengadilan tingkat pertama sebanyak 352 satuan kerja dan Pengadilan Tingkat Banding


46

sebanyak 30 satuan kerja, 100% telah menerapkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). -

Lingkungan peradilan agama sebanyak 388, terdiri dari pengadilan tingkat pertama sebanyak 359 satuan kerja dan Pengadilan Tingkat Banding sebanyak 29 satuan kerja, 100% telah menerapkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).

-

Lingkungan peradilan milter sebanyak 23, terdiri dari pengadilan tingkat pertama sebanyak 19 satuan kerja dan Pengadilan Tingkat Banding sebanyak 4 satuan kerja, 100% telah menerapkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).

-

Lingkungan peradilan TUN sebanyak 32, terdiri dari pengadilan tingkat pertama sebanyak 28 satuan kerja dan Pengadilan Tingkat Banding sebanyak 4 satuan kerja, 100% telah menerapkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).

Perbandingan capaian kinerja pada indikator ini dari tahun 2014 – 2016, dapat tergambarkan pada tabel di bawah ini: Tabel 3.37: Integrasi Informasi Perkara secara Elektronik Indikator Kinerja

Integrasi informasi elektronik

perkara

Target

secara

100%

Capaian (%)

Realisasi

100%

2016

2015

2014

100

100

70

Sasaran 4 Indikator kinerja ke - 2: Transparansi kinerja peradilan dan manajerial secara efektif dan efisien (penguatan regulasi). Indikator kinerja transparansi kinerja peradilan dan Transparansi kinerja peradilan dan manajerial secara efektif (penguatan regulasi) terwujudnya sistem yang dapat memantau kinerja pengadilan dan aparatur yang terlibat di dalamnya dalam melaksanakan tugas pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan.


47

Dalam SIPP kinerja aparatur peradilan seperti hakim dan panitera yang berada di 825 pengadilan dapat dipantau oleh pimpinan kinerja peradilan dan transparansi manajerial yang efektif. Fitur yang dibuat dalam SIPP MA akan membantu pimpinan dalam memantau kinerja pengadilan, hakim dan panitera di seluruh Indonesia, sebagaimana terlihat pada screenshoot di bawah ini:

Untuk mengetahui kinerja Pengadilan

Untuk mengetahui kinerja Hakim

Untuk mengetahui kinerja Panitera Pengganti

Fitur kinerja pada SIPP adalah fitur yang dibuat untuk dapat memberikan informasi yang tepat dan akurat bagi pimpinan untuk melihat kinerja pengadilan dan aparaturnya, sehingga dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan pimpinan dalam mengambil kebijakan, khususnya dalam manajemen sumber daya manusia. Tabel 3.38: Transparansi Kinerja Peradilan dan Manajerial Secara Efektif dan Efisien (Penguatan Regulasi) Indikator Kinerja Transparansi kinerja peradilan dan manajerial secara efektif dan efisien (penguatan regulasi)

Target 100%

Realisasi 100%

Capaian (%) 2016

2015

2014

100

N.A

N.A


48

Sasaran 5 : Terwujudnya Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Aparat Peradilan Secara Optimal Baik Internal Maupun Eksternal Pengawasan merupakan salah satu faktor kunci guna meningkatan kepercayaan publik kepada pengadilan, untuk mewujudkan hal tersebut Mahkamah Agung secara terus menerus berupaya membuat kebijakan baru guna memberikan pelayanan yang ideal, efektif dan efisien yang dapat memperkuat fungsi pengawasan. Dengan adanya oknum peradilan yang terkena operasi tangkap tangan oleh KPK, Mahkamah Agung perlu melakukan evaluasi kebijakan yang ada dan menetapkan kebijakan baru yang mampu memperbaiki kondisi yang ada. Sesuai dengan amanat cetak biru dalam rangka penegakan disiplin kerja hakim dan seluruh aparatdi lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan, Mahkamah Agung menerbitkan Perma Nomor 7 Tahun 2016 dengan maksud menegakkan disiplin khususnya terhadap hakim karena sejak dikeluarkannya PP Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim, terjadi penurunan disiplin hakim yang diantaranya disebabkan karena tidak ada aturan yang mewajibkan hakim untuk datang tepat waktu dan mengisi absensi sehingga dengan terbitnya Perma Nomor 7 Tahun 2016 terwujudnya keseragaman penegakan disiplin baik terhadap hakim maupun non hakim. Berdasarkan SK KMA Nomor 096/KMA/SK/X/2006 tanggung jawab pengawasan hanya dibebankan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga pengawasan melekat tidak berjalan sebagaimana mestinya, sehubungan dengan hal tersebut dalam rangka mengefektifkan pengawasan Mahkamah Agung menerbitkan Perma Nomor 8 Tahun 2016 yang memberikan tanggung jawab pengawasan, pembinaan dan pengendalian kepada setiap pemangku jabatan struktural di lingkungan Mahkamah Agung maupun seluruh jajaran peradilan di bawahnya. Dengan penetapan tanggung jawab tersebut dalam hal tidak dipenuhinya kewajiban pengawasan dan pembinaan oleh atasan langsung merupakan pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi berupa penjatuhan hukuman disiplin. Pelaksanaan pemeriksaan dan pemberian sanksi tersebut berlaku bagi pemangku jabatan tanpa terkecuali, sehingga kepada pimpinan Mahkamah Agung pun dapat


49

dilakukan pemeriksaan dan dijatuhi hukuman disiplin apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terbukti adanya pelanggaran. Sasaran strategis “Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat pengadilan secara optimal baik internal maupun eksternal”, memiliki 4 (empat) indikator, dimana capaian kinerja untuk masing-masing indikator tergambarkan dalam tabel berikut: Tabel 3.39: Terwujudnya Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Aparat Peradilan Secara Optimal Baik Internal Maupun Eksternal Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target



100%

100%

100

b. Persentase temuan ditindaklanjuti

100%

100%

100

c. Persentase pemanfaatan database untuk pemeriksaan baik oleh Badan Pengawasan maupun Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK)

100%

N.A

N.A

d. Persentase penurunan pelanggaran kode etik oleh aparat peradilan

50%

N.A

N.A

yang


Sasaran 5 Indikator kinerja ke – 1 : Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti. Persentase

pengaduan

yang

ditindaklanjuti

adalah

perbandingan

antara

pengaduan yang diterima Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya dengan pengaduan yang tindak lanjuti. Indikator kinerja ini untuk mengukur kinerja dalam menindak lanjuti pengaduan yang diterima Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya yang dilaksanakan dan dikoordinir Badan Pengawasan.


50

Tabel 3.40: Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti Indikator Kinerja

Persentase ditindaklanjuti

pengaduan

Target

yang

Capaian (%)

Realisasi

100%

100%

2016

2015

2014

100

100

100

Pengaduan masyarakat yang masuk tahun 2016 sejumlah 2.366 pengaduan telah direalisasi 100%, maka capaian kinerjanya 100%. Dalam proses pencapaian target kinerja telah dilakukan pengukuran pencapaian kinerja pertriwulan, sebagaimana tabel berikut: Tabel 3.41: Penanganan Pengaduan Masyarakat Tahun 2016 Triwulan I Penanganan Pengaduan

Target

Realisasi

Triwulan II Target

(%) Diperiksa Badan Pengawasan Dijawab dengan surat Delegasi Pengadilan Tk. Banding Delegasi Pengadilan Tk. Pertama Delegasi Internal

Realisasi

Triwulan III Target

Realisasi

(%)

Triwulan IV Target

(%)

Realisasi (%)

96

100

78

100

36

100

30

100

191

100

224

100

169

100

133

100

20

100

27

100

20

100

30

100

87

100

120

100

111

100

73

100

68

100

88

100

119

100

102

100

Proses telaah

2

100

8

-

14

-

184

100

Proses penyelesaian

1

100

1

100

3

-

3

100

555

100

Jumlah

465

546

472

Dari surat pengaduan yang masuk sejumlah 2.366 pengaduan di arsipkan sejumlah 328 (544) pengaduan (Kriteria surat yang diarsipkan adalah surat yang identitas pelapor dan terlapor tidak jelas, tidak disertai data dukung dan tidak menunjuk substansi secara jelas seperti tidak menyebutkan nama pengadilan atau nomor perkara dimaksud) dan ditindaklanjuti sejumlah 2.038 (1.822) pengaduan, yang dapat diuraikan penanganannya sebagai berikut : - Diperiksa Badan Pengawasan: 240 pengaduan. Dibuat SK Tim Pemeriksa oleh Kepala Badan Pengawasan, Tim Pemeriksa melakukan pemeriksaaan bertempat pada satker dimana pengaduan berasal. Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang disampaikan kepada Ketua kamar Pengawasan dalam bentuk surat, bila setuju


51

dengan rekomendasi dari Tim Pemeriksa maka diteruskan kepada Ketua Mahkamah Agung dan bila disetujui maka kembali lagi ke Badan Pengawasan untuk dibuatkan surat pengantar kepada Ditjen terkait untuk diterbitkan SK Hukuman Disiplin. - Dijawab dengan surat: 717 pengaduan. Surat pengaduan yang masuk Badan Pengawasan tidak semuanya merupakan pengaduan sesuai dengan syarat yang sudah ditentukan, tetapi ada pengaduan yang berisi subtansi dari perkara yang sedang berjalan pada peradilan tingkat pertama, Banding, Kasasi dan PK. Surat pengaduan yang berisi hal tersebut dijawab langsung dengan surat kepada yang bersangkutan. - Delegasi Pengadilan Tk. Banding: 97 pengaduan. Surat pengaduan yang masuk Badan Pengawasan dilakukan telaahan oleh Hakim Tinggi Pengawas, bila penanganan surat tersebut dapat diselesaikan dan dilakukan pemeriksaan oleh pengadilan tingkat banding maka surat tersebut didelegasikan dan hasil pemeriksaan atau LHP nya dikirim ke Badan Pengawasan untuk penyelesaian selanjutnya. - Delegasi Pengadilan Tk. Pertama: 391 pengaduan. Surat pengaduan yang masuk Badan Pengawasan dilakukan telaahan oleh Hakim Tinggi Pengawas, bila penanganan surat tersebut dapat diselesaikan dan dilakukan pemeriksaan oleh pengadilan tingkat pertama maka surat tersebut didelegasikan dan hasil pemeriksaan atau LHP nya dikirim ke Badan Pengawasan untuk penyelesaian selanjutnya. - Delegasi Internal: 377 pengaduan. Surat pengaduan yang masuk bukan permasalahan yang ditangani oleh Badan Pengawasan tetapi oleh satker lain seperti Ditjen atau Kepaniteraan, maka surat tersebut diteruskan oleh Badan Pengawasan kepada satker bersangkutan sesuai dengan permasalahan yang disampaikan. - Masih proses telaah: 208 pengaduan. Surat pengaduan yang masuk pada bulan terakhir tahun bersangkutan, sehingga telaahannya belum selesai dan dilanjutkan pada tahun berikutnya. - Masih dalam proses penyelesaian: 8 pengaduan. Memorandum yang disampaikan kepada Ketua Mahkamah Agung untuk mendapatkan persetujuan atau pendapat lain, yang belum kembali kepada Badan Pengawasan.


52

Dari uraian di atas, pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti langsung oleh Badan Pengawasan sejumlah 1.165 pengaduan, yaitu melalui pemeriksaan Tim Badan Pengawasan 240 pengaduan, dijawab dengan surat 717 pengaduan dan dalam masih proses telaah 208 pengaduan. Secara keseluruhan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti oleh Badan Pengawasan tahun 2016 sejumlah 1.165 pengaduan mengalami kenaikan yang signifikan sebanyak 653 pengaduan dari pada tahun 2015 sejumlah 512 pengaduan, diuraikan sebagai berikut : 1. Diperiksa Badan Pengawasan tahun 2016 sejumlah 240 pengaduan mengalami kenaikan sejumlah 75 pengaduan dari pada tahun 2015 sejumlah 165 pengaduan, ini dikarena adanya penambahan Hakim Tinggi dan hakim yustisial pada Badan Pengawasan, sebagai komitmen untuk meningkatkan kinerja Badan Pengawasan dalam menyelesaikan pengadauan masyarakat secara cepat, tepat dan transparan. 2. Dijawab dengan surat tahun 2016 sejumlah 717 pengaduan mengalami kenaikan yang signifikan sejumlah 462 pengaduan daripada tahun 2015 sejumlah

255

pengaduan,

ini

merupakan

indikasi

dimana

semakin

meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada Badan Pengawasan dalam menindaklanjuti pengaduan. 3. Masih proses telaah tahun 2016 sejumlah 208 pengaduan mengalami kenaikan yang signifikan sejumlah 116 pengaduan daripada tahun 2015 sejumlah 92 pengaduan, kenaikan yang signifikan terjadi karena adanya surat pengaduan yang masuk pada bulan-bulan terakhir tahun bersangkutan, sehingga telaahannya belum selesai dan dilanjutkan pada tahun berikutnya Dari uraian di atas dapat dilihat terdapat trend peningkatan/kenaikan pada masing-masing bagian, hal ini mencerminkan sikap positif masyarakat dalam menyikapi kemudahan dalam penyampaian pengaduan sebagai akibat dari keterbukaan informasi pada lembaga peradilan. Sasaran 5 Indikator kinerja ke – 2 : Persentase temuan yang ditindaklanjuti. Persentase temuan yang ditindaklanjuti adalah perbandingan antara jumlah temuan dengan temuan yang ditindaklanjuti.


53

Indikator kinerja ini mengukur keberhasilan dalam menindaklanjuti hasil temuan yang dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pengawasan dan pemeriksaan yang didelegasikan. Tabel 3.42: Persentase Temuan yang ditindaklanjuti Capaian (%) Indikator Kinerja Persentase temuan yang ditindaklanjuti

Target

Realisasi

100%

2016

2015

2014

100

100

100

100%

Temuan yang ditindaklanjuti tahun 2016 berjumlah 240 LHP temuan yang diperiksa langsung oleh Badan Pengawasan sebanyak 240 LHP (100%), maka capaian kinerjanya 100%. Perbandingan LHP pengaduan yang diperiksa langsung oleh Badan Pengawasan 3 (tiga) tahun terakhir diuraikan sebagai berikut: -

Tahun 2014 LHP pengaduan yang diperiksa

langsung oleh Badan

Pengawasan sejumlah 116 LHP dibandingkan dengan tahun 2015 sejumlah 186 LHP, terjadi kenaikan sejumlah 70 LHP. -

Tahun 2015 yang dijatuhi hukuman disiplin sejumlah 186 LHP dibandingkan dengan tahun 2016 sejumlah 240 LHP, mengalami kenaikan sejumlah 54 LHP.

Dari data di atas terlihat bahwa pada tahun 2014 – tahun 2015 terjadi kenaikan sebanyak 70 LHP pengaduan yang diperiksa langsung oleh Badan Pengawasan, dimana pada tahun 2015 – tahun 2016 juga terjadi kenaikan sebanyak 54 LHP, hal tersebut dikarenakan semakin efektifnya tim pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan. Dari 240 LHP tersebut, ditutup 139LHP karena berdasarkan hasil pemeriksaan tidak terbukti adanya pelanggaran disiplin maupun kode etik dan 101 LHP ditindaklanjuti dengan penjatuhan hukuman disiplin, dengan rincian sebagai berikut: Tabel 3.43: Pengelompokkan LHP Hukuman Disiplin Berdasarkan Inspektorat Wilayah Wilayah I

Wilayah II

Wilayah III

Wilayah IV

Jumlah

28 LHP

44 LHP

21 LHP

8 LHP

101 LHP


54

Dari 101 LHP tersebut yang dikenakan penjatuhan hukuman disiplin sejumlah 150 orang, yang diuraikan pada tabel berikut: Tabel 3.44: Penjatuhan Hukuman Disiplin yang dipublikasi Tahun 2016 Penanganan Pengaduan Penjatuhan Hukuman Disiplin

Triwulan I

Triwulan II

Target

Realisasi

Target

Realisasi

100%

100%

100%

100%

Triwulan III dan Triwulan IV Target Realisasi 100%

100 %

Penjatuhan Hukuman Disiplin pada triwulan I ditargetkan 100% (34 dokumen), realisasi 100%. Penjatuhan Hukuman Disiplin pada triwulan II ditargetkan 100% (58 dokumen), realisasi 100%. Penjatuhan Hukuman Disiplin pada triwulan III dan IV ditargetkan 100% (58 dokumen), realisasi 100%. Perbandingan penjatuhan hukuman disiplin 3 (tiga) tahun terakhir diuraikan sebagai berikut: -

Tahun 2014 yang dijatuhi hukuman disiplin sejumlah 209 orang dibandingkan dengan tahun 2015 sejumlah 266 orang, terjadi kenaikan sejumlah 57 orang.

-

Tahun 2015 yang dijatuhi hukuman disiplin sejumlah 266 orang dibandingkan dengan tahun 2016 sejumlah 150 orang, mengalami penurunan yang signifikan yaitu sebanyak 116 orang.

Dari data di atas terlihat bahwa pada tahun 2014 – 2015 terjadi kenaikan penjatuhan hukuman disiplin akan tetapi pada tahun 2015 – 2016 terjadi penurunan yang signifikan, hal tersebut dikarenakan adanya komitmen dari pimpinan Mahkamah Agung yang bertekad untuk meningkatkan pengawasan dan membasmi segala bentuk praktik-praktik yang melanggar kode etik, karena sistem pengawasan yang baik adalah prasyarat penting dalam mendukung terwujudnya Visi Cetak Biru Pembaruan peradilan, yaitu “Mewujudkan Badan Peradilan Yang Agung” dan empat Misi nya yaitu menjaga kemandirian badan peradilan, memberikan pelayanan hukum yang keadilan, dan

meningkatkan meningkatkan

kualitas transparansi

berkeadilan

kepemimpinan badan

badan

peradilan.


bagi pencari peradilan, Mahkamah

55

Agung juga membuka diri sepenuhnya atas kerjasama dengan pihak eksternal, baik itu sesama lembaga negara yang memiliki kewenangan terkait, ataupun unsur masyarakat sipil untuk memberantas mafia peradilan. Mahkamah Agung RI menjelang akhir tahun 2016 meluncurkan aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung (SIWAS MARI), untuk menjawab amanat Undang-Undang No 14. Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan mendukung pelaksanaan PERMA Nomor 9 Tahun 2016 serta dalam rangka memberikan pelayanan penanganan pengaduan yang ideal, efektif dan efisien, dan upaya pencegahan pelanggaran serta mempercepat pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sasaran 5 Indikator kinerja ke - 3: Persentase pemanfaatan database untuk pemeriksaan baik

oleh

Badan

Pengawasan

maupun

Badan

Pemeriksaan Keuangan (BPK). Persentase pemanfaatan database untuk pemeriksaan baik oleh Badan Pengawasan maupun Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) adalah perbandingan antara jumlah database dengan database yang dimanfaatkan pemeriksaan oleh Badan Pengawasan dan BPK. Indikator ini untuk mengukur database yang dimanfaatkan untuk pemeriksaan oleh Badan Pengawasan dan BPK. Tabel 3.45: Persentase Pemanfaatan Database untuk Pemeriksaan baik oleh Badan Pengawasan maupun Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Indikator Kinerja Persentase pemanfaatan database untuk pemeriksaan baik oleh Badan Pengawasan maupun Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK)

Target

Realisasi

Capaian (%) 2016 2015 2014

100%

100%

100


100

100

56

Pada tahun 2014 s.d. 2016, pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pengawasan (Bawas) dan BPK telah memanfaatkan ketersediaan database, sehingga pada indikator ini capaiannya 100%. Database yang telah dimanfaatkan oleh pemeriksaan, sebagai berikut: 1. Database Keuangan dan Aset 2. Database Kepegawaian 3. Database Perkara

Sasaran 5 Indikator kinerja ke – 4 :

Persentase penurunan pelanggaran kode etik oleh aparat peradilan.

Persentase penurunan pelanggaran kode etik oleh aparat peradilan adalah perbandingan antara jumlah pelanggaran kode etik oleh aparatur peradilan tahun ini dengan tahun sebelumnya. Indikator ini untuk mengukur indeks penurunan pelanggaran kode etik oleh aparatur peradilan. Tabel 3.46: Persentase Penurunan Pelanggaran Kode Etik oleh Aparat Peradilan Indikator Kinerja Persentase penurunan pelanggaran kode etik oleh aparat peradilan

Target 50%

Capaian (%)

Realisasi N.A

2016

2015

2014

N.A

N.A

N.A

Data indikator kinerja penurunan pelanggaran kode etik oleh aparat peradilan belum tersedia.


57

Sasaran 6 : Terwujudnya Transparansi Pengelolaan SDM Lembaga Peradilan Berdasarkan Parameter Objektif

Tabel 3.47: Terwujudnya Transparansi Pengelolaan SDM Lembaga Peradilan Berdasarkan Parameter Objektif Sasaran Strategis Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan parameter objektif

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian (%)


90%

85,25%

94,7

b. Persentase Hakim yang telah memiliki sertifikasi spesialisasi keahlian

90%

99,73%

110,8


50%

97,19%

194,3


90%

98,9%

101

Sasaran 6 Indikator kinerja ke – 1 : Persentase jabatan yang sudah memenuhi standar kompetensi sesuai dengan parameter obyektif. Persentase jabatan yang sudah memenuhi standar kompetensi sesuai dengan parameter obyektif adalah perbandingan antara jabatan yang sudah memenuhi standar kompetensi sesuai dengan parameter obyektif dengan semua jabatan. Indikator kinerja ini untuk mengukur pengisian jabatan baik teknis dan non teknis yang sesuai dengan standar kompetensi yang dibutuhkan. Pengisian jabatan teknis yang memenuhi standar kompetensi diukur berdasarkan fit and proper test, sedangkan jabatan non teknis diukur berdasarkan seleksi jabatan pimpinan tinggi.


58

Tabel 3.48: Persentase Jabatan yang sudah memenuhi Standar Kompetensi sesuai dengan Parameter Obyektif Capaian (%) Indikator Kinerja

Target

Persentase jabatan yang sudah memenuhi standar kompetensi sesuai dengan parameter obyektif

Realisasi

90%

2016

2015

2014

94,7

81,7

N.A

85,25%

Pada tahun 2016 Mahkamah Agung telah melaksanakan fit and proper test untuk jabatan tenaga teknis yang diikuti oleh 397 peserta, dan jumlah peserta yang lulus sebanyak 293 peserta. Sehingga realisasinya sebesar 73,8%, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Tabel 3.49: Jabatan yang sudah dilakukan Fit And Proper Test Tahun 2016 Fit and Proper Test Hakim Panitera Calon Wakil Ketua PA Calon Wakil Ketua PA Klas IB Calon Wakil Ketua PA Klas IB Gel II Calon Asisten Hakim Agung Calon Panitera PTA Hakim Yustisial (PP) pada kamar TUN Panitera PT TUN Panitera PTUN Jumlah

100 76 45 60

Jumlah peserta yang lulus 100 76 22 27

46

26

56,5

Peradilan Agama

12 23

8 9

66,67 39,13

Peradilan Agama Peradilan Agama

7

7

100

Peradilan TUN

11 17 397

6 12 293

54,54 70,58 73,80

Peradilan TUN Peradilan TUN

Jumlah Peserta

Realisasi (%)

Keterangan

100 100 48,89 45

Peradilan Umum Peradilan Umum Peradilan Agama Peradilan Agama

Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi: Mahkamah Agung melaksanakan Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama (Eselon I.a dan II.a) untuk jabatan struktural. Jumlah formasi yang harus diisi adalah 91 Jabatan, dan sampai dengan akhir tahun 2016 terealisasi sebanyak 88 Jabatan (96,7%). Jabatan yang tidak terealisasi pada tahun 2016 sebagai berikut: 1. Sekretaris Mahkamah Agung RI: belum ditentukan pemenang. 2. Kepala Biro Umum BUA Mahkamah Agung RI: belum ditentukan pemenang. 3. Sekretaris Pengadilan Tinggi Maluku Utara : mengundurkan diri.


59

Adapun rincian jabatan dan jumlah formasinya dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 3.50: Rincian Jabatan dan Formasi pada Seleksi Pimpinan Jabatan Tinggi Tahun 2016 No.

Jumlah

Nama Jabatan

Peserta

Jumlah Formasi

Formasi Yang Terisi

1.

Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan TUN

4

1

1

2.

Kepala Badan Pengawasan

6

1

1

3.

Inspektur Wilayah I Badan Pengawasan

3

1

1

4.

Inspektur Wilayah II Badan Pengawasan

4

1

1

5.

Inspektur Wilayah III Badan Pengawasan

4

1

1

6.

Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum

10

1

1

7.

Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Militer

4

1

1

8.

Sekretaris Jenderal Direkrorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata usaha Negara

5

1

1

9.

Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi BUA

10

1

1

10.

Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding Eselon II.a

26

12

12

11.

Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama Klas I A Khusus Eselon II.b

98

68

67

12.

Sekretaris Mahkamah Agung RI

7

1

-

13.

Kepala Biro Umum Badan Urusan Administrasi

6

1

-

187

91

88

Jumlah

Berdasarkan tabel-tabel di atas, maka pencapaian pada indikator persentase jabatan yang sudah memenuhi standar kompetensi sesuai dengan parameter obyektif sebesar 85,25%, hasil ini merupakan akumulasi realisasi fit and proper test dan Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi.

Sasaran 6 Indikator kinerja ke – 2: Persentase Hakim yang telah memiliki sertifikasi spesialisasi keahlian.


60

Persentase Hakim yang telah memiliki sertifikasi spesialisasi keahlian adalah perbandingan jumlah hakim yang lulus pelatihan sertifikasi spesialisasi keahlian dengan jumlah hakim yang mengikuti pelatihan sertifikasi spesialisasi keahlian. Indikator kinerja ini bertujuan mengukur hakim yang memiliki spesialisasi keahlian tertentu. Capaian persentase hakim yang telah memiliki sertifikasi spesialisasi keahlian tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 3.51: Persentase Hakim yang telah memiliki Sertifikasi Spesialisasi Keahlian Capaian (%) Indikator Kinerja

Target

Realisasi 2016

Persentase Hakim yang telah memiliki sertifikasi spesialisasi keahlian

90%

99,73%

110,8

2015

2014

110,58 116,52

Analisis Capaian: Tahun 2016, rencana awal jumlah hakim yang mengikuti pelatihan sertifikasi sebanyak 425 orang tetapi kemudian berubah menjadi 754 orang, karena adanya output program pendidikan dan pelatihan calon hakim terpadu yang tidak dilaksanakan di tahun 2016 sehingga anggarannya (revisi/optimalisasi) untuk menambah output peserta pelatihan sertifikasi sebanyak 329 orang. Dari 754 orang ditargetkan 90% (671 peserta) dapat lulus dan memperoleh sertifikasi spesialisasi keahlian. Dalam pelaksanaannya, pelatihan sertifikasi dihadiri 751 orang dan yang lulus sebanyak 749 orang atau sebesar 99,73% sehingga capaiannya adalah 110,8% jumlah ini meningkat dari capaian tahun 2015 110,58%. Rincian jenis dan jumlah peserta pelatihan sertifikasi dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 3.52: Program Diklat Sertifikasi No.

Jenis Diklat

1.

Sertifikasi Hakim Tipikor

2. 3.

Jumlah Peserta Semula

Revisi

Hadir

Lulus

Realisasi

-

120

120

119

99,16%

Sertifikasi Hakim Mediator

80

92

82

82

47,67%

Sertifikasi Hakim PHI

145

-

43

43

86%


61

No.

Jumlah Peserta

Jenis Diklat

Semula

Revisi

Hadir

Lulus

Realisasi

4.

Sertifikasi Hakim PHI Ad Hoc

-

62

64

64

103,22%

5.

Sertifikasi Sistem Perikanan

40

40

38

38

95%

6.

Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup

80

80

78

78

97,50%

7.

Sertifikasi Hakim Sistem Peradilan

80

240

208

208

86,66%

-

120

118

117

97,50%

Pidana Anak (SPPA) 8.

Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah Jumlah

425

754

751

749

99,73%

Mahkamah Agung telah melaksanakan program diklat sertifikasi bagi Hakim khusus atau Hakim bersertifikat yang bertujuan menyiapkan Hakim yang memiliki kompetensi dan terlatih dalam menangani perkara yang memerlukan keahlian khusus seperti tindak pidana korupsi, hubungan industrial, perikanan, dan sistem peradilan pidana anak melalui pola sertifikasi. Pelatihan Ekonomi Syariah mulai tahun 2016 dilaksanakan dengan pola sertifikasi sesuai arahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah. Sasaran 6 Indikator kinerja ke – 3: Persentase

pegawai

yang

telah

mendapatkan

pengembangan kompetensi. Persentase pegawai yang telah mendapatkan pengembangan kompetensi adalah perbandingan jumlah pegawai yang lulus diklat teknis non yudisial (diasumsikan telah mendapatkan pengembangan kompetensi dengan jumlah peserta yang mengikuti diklat teknis non yudisial. Indikator kinerja ini untuk mengukur pegawai yang telah mendapatkan pengembangan kompetensi melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan oleh Balitbang Diklat Kumdil. Capaian persentase pegawai yang telah mendapatkan pengembangan kompetensi tahun 2016 berdasarkan pegawai yang lulus diklat non yudisial, seperti pada tabel di bawah ini:


62

Tabel 3.53: Persentase Pegawai yang telah mendapatkan Pengembangan Kompetensi Capaian (%) Indikator Kinerja

Persentase pegawai yang telah mendapatkan pengembangan kompetensi

Target

50%

Realisasi

97,19%

2016

2015

194,3

97,19

2014 96,83

Jumlah peserta diklat non teknis yudisial tahun 2016 sebanyak 1.426 orang, dengan jumlah peserta lulus 1.386 orang (97,19%) sehingga capaiannya adalah 194,3%. Rincian jumlah peserta diklat non teknis yudisial adalah sebagai berikut:

Tabel 3.54: Diklat Non Teknis Yudisial Jumlah Peserta Nama Pelatihan Tahun Tahun 2015 2016

Jumlah Peserta Diklat (hingga tahun 2016)

Diklat Prajabatan Golongan III Diklat Prajabatan Golongan II Diklat Kepemimpinan Tingkat IV

325 963 36

238 107 80

4.337 2.599 395

Diklat Kepemimpinan Tingkat III

33

74

345

Diklat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

142

32

253

Diklat Akuntansi Berbasis Akrual

471

67

574

-

90

1.264

63

315

558

Diklat Penyusunan LkjIP

-

122

242

Diklat Penyusunan Angka Kredit Widyaiswara

-

22

22

TOT Manajemen SAKIP

-

50

50

Diklat Teknis Perencana

-

76

76

2.026

1.426

11.624

Diklat Pengadaan Barang dan Jasa Diklat Sertifikasi Bendahara

Jumlah Peserta yang Mengikuti Diklat


63

Sasaran 6 Indikator kinerja ke – 4:

Persentase SDM yang promosi dan mutasi berdasarkan parameter obyektif.

Persentase SDM yang promosi dan mutasi berdasarkan parameter obyektif adalah persentase SDM yang dipromosi dan mutasi berdasarkan standar dan kompetensi yang berlaku. Indikator ini untuk mengukur kelayakan dan kecakapan SDM yang dipromosi dan mutasi. Capaian pada indikator ini tergambar pada tabel di bawah ini: Tabel 3.55: Persentase SDM yang Promosi dan Mutasi Berdasarkan Parameter Obyektif Capaian (%) Indikator Kinerja

Persentase SDM yang promosi dan mutasi berdasarkan parameter obyektif

Target

90%

Realisasi

98,9%

2016

2015

2014

101

N.A

N.A

Mahkamah Agung telah melakukan promosi dan mutasi bagi pegawai baik di struktural maupun fungsional. Bagi pejabat fungsional, promosi dan mutasi dilaksanakan dengan melakukan tiga kegiatan, yakni pengangkatan, kenaikan jabatan dan pengangkatan kembali. Capaian persentase pegawai yang telah mendapatkan promosi dan mutasi tahun 2016 dapat dilihat pada uraian berikut: 1. Pengangkatan Pejabat Fungsional Tertentu Mahkamah Agung Pada tahun 2016, Mahkamah Agung telah mengangkat Pejabat Fungsional Tertentu sebanyak 32 orang dari target sebanyak 50 orang dengan realisasi 64%. Hal Ini dikarenakan pengusulan untuk jabatan fungsional masih belum memenuhi persyaratan dalam pengumpulan Penetapan Angka Kredit (PAK) jabatan fungsional. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:


64

Tabel 3.56: Pengangkatan Pejabat Fungsional Tertentu Nama Jabatan Fungsional Tertentu

Pengangkatan

Kenaikan Jabatan

Pengangkatan Kembali

Jumlah

Analis Kepegawaian

2

1

-

3

Arsiparis

1

-

-

1

Auditor

5

3

-

8

Perawat

-

4

-

4

Perawat Gigi

1

-

-

1

Pranata Komputer

3

1

-

4

Pustakawan

2

-

1

3

Widyaiswara

-

8

-

8

14

17

1

32

JUMLAH

2. Pengangkatan dan Pemindahan dalam Jabatan Mahkamah Agung pada tahun 2016 telah melaksanakan mutasi dan promosi bagi pegawai, sebagai berikut: a. Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Badan Urusan Administrasi telah melaksanakan promosi dan mutasi sebanyak 882 orang dengan rincian sebagaimana tabel berikut: Tabel 3.57: Promosi Mutasi Pegawai Non Teknis Promosi/ Mutasi Pegawai Non Teknis

Jumlah

Target

Pengangkatan CPNS-PNS

244 orang

250

Pengangkatan Jabatan Struktural (Eselon III dan IV)

137 orang

150

Kenaikan Pangkat

357 orang

500

Mutasi

94 orang

100

Pindah Melimpah

25 orang

30

Pemberhentian Jabatan Struktural

25 orang

20

882 orang

1.050

Total

b. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Pada tahun 2016 Ditjen Peradilan Umum melaksanakan promosi/mutasi Hakim dan Panitera dengan rincian sebagaimana tabel di bawah ini:


65

Tabel 3.58: Promosi/Mutasi Tenaga Teknis Peradilan Tenaga Teknis Hakim

Jumlah 1.333

Panitera Pengganti Total

962 2.295

c. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama telah melaksanakan 5 kali Rapat Tim Promosi dan Mutasi dan Rapat Pimpinan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.59: Rapat Tim Promosi Mutasi dan Rapat Pimpinan No

TPM / Rapat pimpinan

Jumlah

1

TPM 1

350

2

Rapat pimpinan 1

30

3

Rapat pimpinan 2

6

4

TPM 2

5

Rapat pimpinan 3 Jumlah

680 2 1.068

d. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara

Berdasarkan hasil TPM bulan September 2016 telah dilakukan Mutasi Hakim TUN sebanyak 134 orang, Promosi Hakim TUN sebanyak 17 orang dan Juru Sita Pengganti sebanyak 4 orang. Tabel 3.60: Mutasi Badilmiltun No.

Jabatan

Jumlah

MILITER 1

Hakim Sektim Bawas

1 orang

2

Hakim Militer Tinggi

2 orang


66

No.

Jabatan

Jumlah

3

Hakim Tinggi Yustisial Balitbangdiklatkumdil

4

Hakim Militer

5

Panmud Hukum

2 orang

6

Panitera Pengganti

2 orang

1

Hakim Tinggi TUN

14 orang

2

Ketua PTUN

18 orang

3

Waka PTUN

6 orang

4

Hakim PTUN

96 orang

1 orang 17 orang

TUN

Tabel 3.61: Promosi Badilmiltun Jabatan

No

Lama

Baru

Jumlah

Militer 1

Kadilmiltama

Dirjen Badilmiltun

1 orang

2

Hakim Militer Utama

Waka Dilmiltama

3

Kadilmilti

Hakim Militer Utama

1 orang

4

Waka Dilmilti

Kadilmilti

1 orang

5


Wakadilmilti

6

Kadilmil


3 orang

7

Kadilmil Type B

Waka Dilmil Type A

2 orang

8

Hakim Militer

Kadilmil Type B

4 orang

9

Hakim Militer

Waka Dilmil Type B

7 orang

10

Pama

Panmud/PP

3 orang

11

Pama Mabes TNI

Panitera

4 orang

12

Staf

PP

1 orang

1 orang

1 orang


67

Tata Usaha Negara 1

Ketua PTUN

Hakim Tinggi

5 orang

2

Wakil Ketua PTUN

Ketua PTUN

7 orang

3

Hakim PTUN

Wakil Ketua PTUN

3 orang

4

Staf PTUN

Juru Sita Pengganti

4 orang

Sasaran 7 :

Meningkatnya

Pengelolaan

Manajerial

Lembaga

Peradilan secara Akuntabel, Efektif dan Efesien

Untuk meningkatkan layanan peradilan, Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya secara berkesinambungan meningkatkan pengelolaan lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien. Dalam upaya mewujudkan sasaran ini, diperlukan 6 indikator sebagai berikut: 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima. 2. Persentase peningkatan produktivitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja). 3. Ditetapkannya

Surat

Keputusan

Ketua

Mahkamah

Agung

tentang

Restrukturisasi Organisasi Mahkamah Agung. 4. Terpenuhinya Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). 5. Persentase hasil monev dan hasil review yang dijadikan feedback untuk analisa kebijakaan. 6. Persentase tercapai target kegiatan prioritas yang mendukung pelayanan prima peradilan.


68

Tabel 3.62: Meningkatnya Pengelolaan Manajerial Lembaga Peradilan secara Akuntabel, Efektif dan Efesien Sasaran Strategis Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif, dan efisien

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian (%)


75%

59,63%

79,51

b. Persentase peningkatan produktivitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja)

85%

98,39%

115,75

c. Ditetapkannya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang Restrukturisasi Organisasi Mahkamah Agung

100%

0%

0

d. Terpenuhinya Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

100%

N.A

N.A

e. Persentase hasil monev dan hasil review yang dijadikan feedback untuk analisa kebijakaan

75%

N.A

N.A

f. Persentase tercapai target kegiatan prioritas yang mendukung pelayanan prima peradilan

90%

100%

100

Sasaran 7 : Indikator kinerja ke - 1:

Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan

prasarana

yang

mendukung

peningkatan

pelayanan prima. Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima adalah perbandingan gedung dan bangunan yang sudah prototipe dengan yang belum prototipe. Terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima adalah terstandarisasinya sarana dan prasarana


69

pengadilan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dalam pengelolaan dan penatausahaan barang milik negara yang terdiri dari tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, konstruksi dalam pengerjaan, aset tetap tak berwujud dan aset tetap yang tidak digunakan. Indikator ini untuk mengukur tingkat dukungan layanan manajeman terhadap standarisasi gedung dan bangunan pengadilan yang telah sesuai dengan prototype atau telah memenuhi kebutuhan tata ruang layanan pengadilan (akses disabilitas, peradilan anak dan lain sebagainya). Capaian pada indikator ini tergambar pada tabel di bawah ini: Tabel 3.63: Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Standar Sarana dan Prasarana yang mendukung Peningkatan Pelayanan Prima Capaian (%) Indikator Kinerja

Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima

Target

75%

Realisasi

59,63%

2016

2015

2014

79,51

N.A

N.A

Jumlah pengadilan yang berada di bawah Mahkamah Agung dari 4 lingkungan badan peradilan adalah sebanyak 825 pengadilan. Dalam rencana strategis 5 tahun, Mahkamah Agung telah menetapkan 75% dari 825 pengadilan (619 pengadilan) sebagai target pemenuhan standardisasi sarana dan prasarana pengadilan yang sesuai prototipe. Standardisasi sarana dan prasarana pengadilan meliputi pemenuhan kebutuhan untuk sidang perkara pidana anak, ruang mediasi dan fasilitas bagi penyandang disabilitas. Tahun 2016 pemenuhan standardisasi sarana dan prasarana pengadilan yang sesuai prototipe telah dilaksanakan di 492 pengadilan. Maka penghitungan realisasinya adalah 59,63% dan capaiannya 79,51%. Gedung kantor pengadilan yang telah prototipe hingga tahun 2016 adalah sebagai berikut:


70

Tabel 3.64: Gedung Kantor yang Telah Prototipe dan Belum Prototipe Pada 4 Lingkungan Peradilan No

Jumlah

Ruang Lingkup Peradilan Prototipe

Belum Prototipe

Jumlah Pengadaan

1.

Peradilan Umum

198

195

393

2.

Peradilan Agama

256

121

377

3.

Peradilan Militer

19

4

23

4.

Peradilan Tata Usaha Negara

19

13

32

492

333

825

Jumlah

Sasaran 7: Indikator kinerja ke - 2:

Persentase peningkatan produktivitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja).

Persentase peningkatan produktivitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja) adalah perbandingan jumlah pegawai yang memiliki nilai prestasi kerja yang sangat baik, baik dan cukup dengan jumlah pegawai yang sudah menginput SKP ke dalam aplikasi SIKEP. Indikator ini untuk mengukur kinerja sumber daya manusia yang memiliki produktivitas kinerja baik sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Mahkamah Agung. Capaian persentase produktifitas kinerja SDM dilihat dari SKP dan penilaian kinerja tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut, yaitu: Tabel 3.65: Persentase Peningkatan Produktivitas Kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja) Capaian (%) Indikator Kinerja

Persentase peningkatan produktivitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja)

Target

85%

Realisasi

98,39%

2016

2015

2014

115,75

114,86

91,42


71

Data pengukuran tersebut diperoleh dari aplikasi SIKEP yang sudah terintegrasi dengan aplikasi SIMARI. Pengisian data SKP tahun 2015 sebanyak 28.664 pegawai atau 84% dari 31.353 pegawai. Sementara yang belum menginput data di SKP sebanyak 8,5%. Tahun 2016, pegawai yang menginput SKP sebanyak 10.753 atau 34,29% dari 31.353 pegawai, dan yang belum mengisi sebanyak 20.600 pegawai atau sebanyak 65,70% yang rinciannya dapat diihat pada tabel berikut: Tabel 3.66: Penilaian Prestasi Kerja PNS Mahkamah Agung RI tahun 2016 No 1 2

3 4

Uraian Jumlah Pegawai Jumlah Penilaian Prestasi Kerja a. Sangat Baik b. Baik c. Cukup d. Kurang e. Buruk Sudah Input Belum Input

Tahun 2015 31.352

Tahun 2016 31.353

3.054 24.851 80 19 660 28.664 2.689

41 10.499 40 9 164 10.753 20.600

Ket

Sasaran 7 : Indikator kinerja ke - 3: Ditetapkannya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung

tentang

Restrukturisasi

Organisasi

Mahkamah Agung Tabel 3.67: Realisasi Ditetapkannya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Tentang Restrukturisasi Organisasi Mahkamah Agung Capaian (%) Indikator Kinerja

Ditetapkannya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang Restrukturisasi Organisasi Mahkamah Agung

Target

100%

Realisasi

0%

2016

2015

0

50

2014

N.A

Tujuan dari restrukturisasi organisasi Mahkamah Agung adalah menuju organisasi yang tepat ukuran dan tepat fungsi sehingga menghasilkan struktur organisasi yang ramping, fleksibel, responsif, dan efisien. Tim restrukturisasi organisasi telah


72

dibentuk sejak tahun 2013 berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 43/SEK/SK/II/2013. Pada tahun 2015 diusulkan 2 konsep restrukturisasi organisasi, yaitu restrukturisasi organisasi Mahkamah Agung dan restrukturisasi organisasi Peradilan, kemudian di bulan Oktober tahun 2015 Ketua Mahkamah Agung telah menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. Sedangkan untuk konsep restrukturisasi organisasi Mahkamah Agung hingga saat ini belum ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung.

Sasaran 7 Indikator kinerja ke - 4: Terpenuhinya Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah opini yang diterbitkan atas hasil audit laporan keuangan yang dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Indikator kinerja ini ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Mahkamah Agung dalam menyajikan laporan keuangan berdasarkan bukti-bukti materil yang dikumpulkan. Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan pernyataan profesional BPK mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan berdasarkan empat kriteria, yaitu: 1. Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan 2. Kecukupan pengungkapan (edquate disclosures) 3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan 4. Efektivitas sistem pengendalian intern Auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, pemerintah telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum dengan baik, dan kalaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan. Strategi dan upaya yang dilakukan dalam meraih opini WTP sebagai berikut: 1. Membangun komitmen dan integritas pimpinan, para pengelola dan para pelaksana kegiatan. 2. Pembenahan pengelolaan kas/sistem akuntansi.


73

3. Perbaikan penatausahaan PNBP. 4. Penataan rekening pemerintah. 5. Peningkatan kualitas proses pengadaan barang/jasa. 6. Pembenahan penatausahaan BMN. 7. Penguatan kapasitas SDM. 8. Penguatan sistem pengendalian internal (SPI). 9. Penguatan monitoring dan evaluasi. 10. Perbaikan penyusunan dan penyampaian laporan keuangan. 11. Peningkatan kualitas pengawasan. 12. Percepatan penyelesaian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan (LHP). Tabel 3.68: Terpenuhinya Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Capaian (%) Indikator Kinerja

Terpenuhinya

Opini

Wajar

Target

Tanpa

100%

Realisasi 2016

2015

2014

N.A

100

100

N.A

Pengecualian (WTP)

Mahkamah Agung sebagai Lembaga Tinggi Negara telah berhasil mendapat predikat tertinggi dalam pengelolaan keuangan negara yaitu opini wajar tanpa pengecualian 4 tahun berturut-turut sejak tahun 2012 sampai dengan 2015, namun pada tahun 2016 masih dalam proses pemeriksaan BPK. Tabel 3.69: Opini BPK atas Laporan Keuangan Mahkamah Agung Tahun 2012 – 2016 No

Tahun

Opini

1.

2012

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

2.

2013


3.

2014


4.

2015


5.

2016

Masih Dalam Proses


74

Sasaran 7 Indikator kinerja ke - 5 : Persentase hasil monev dan hasil review yang dijadikan feedback untuk analisa kebijakaan. Persentase hasil monev dan hasil review yang dijadikan feedback untuk analisa kebijakan adalah perbandingan antara jumlah monev dan review yang dilakukan dengan hasil review atas monev yang menjadi dasar ditetapkannya kebijakan. Indikator ini bertujuan untuk mengukur keberhasilan Mahkamah Agung dalam mengeluarkan kebijakan yang didasarkan pada hasil review atas pelaksanaan monev di pengadilan. Tujuan dari monev dan review hasil monev adalah untuk mengetahui permasalahan

dihadapi

dan kelemahan yang dimiliki

pengadilan

dalam

menjalankan fungsi administrasi. Tabel 3.70: Persentase Hasil Monev dan Hasil Review yang dijadikan Feedback untuk Analisa Kebijakaan Capaian (%) Indikator Kinerja

Target

Persentase hasil monev dan hasil review yang dijadikan feedback untuk analisa kebijakan

Realisasi

75%

N.A

2016

2015

2014

N.A

N.A

N.A

Pada indikator kinerja hasil monev dan hasil review yang dijadikan feedback untuk analisa kebijakanbelum ada data sejak tahun 2014 – 2016.

Sasaran 7 Indikator kinerja ke - 7: Persentase tercapai target kegiatan prioritas yang mendukung pelayanan prima peradilan.


75

Tabel 3.71: Persentase Tercapai Target Kegiatan Prioritas Yang Mendukung Pelayanan Prima Peradilan Indikator Kinerja

Target

Capaian (%)

Realisasi 2016

Persentase tercapai target kegiatan prioritas yang mendukung pelayanan prima peradilan

90%

100%

100

2015 90

2014 90

Pada tahun 2016 Mahkamah Agung mempunyai kegiatan prioritas yang mendukung pelayanan prima peradilan yaitu: 1. Pemberian bantuan biaya perkara 2. Pemberian pelayanan hukum 3. Pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan 4. Pelayanan informasi 5. Pengadaan sarana dan prasarana yang mendukung peradilan anak, mediasi dan disabilitas. Kegiatan prioritas yang mendukung pelayanan prima peradilan nomor 1 s.d. 3 telah dilaksanakan dan penjelasannya ada pada sasaran strategis 3 indikator kinerja nomor 1 s.d. 3. Kegiatan prioritas pada nomor 4 telah dilaksanakan dan penjelasannya ada pada sasaran strategis 4 indikator kinerja nomor 1. Pengadaan Sarana dan Prasarana yang mendukung peradilan anak, mediasi dan disabilitas telah dilaksanakan dan penjelasannya ada pada sasaran strategis 1 indikator kinerja nomor 7, sasaran strategis 2 indikator nomor 2, dan sasaran strategis 7 indikator kinerja nomor 1.

B. Realisasi Anggaran Laporan realisasi anggaran Mahkamah Agung Tahun Anggaran 2016 dari pagu anggaran sebesar Rp8.796.345.309.000,- sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 telah terealisasi sebesar Rp8.259.775.240.430,- mencapai 93,90% dengan perincian sebagai berikut: 1) Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Mahkamah Agung Tahun 2016 Per program:


76

Tabel 3.72: Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Per Program Tahun 2016

NO

1

2

3

4

5

6

7

8

PROGRAM Dukungan Manajeman dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Peningkatan Sarana dan Prasarana MA RI Penyelesaian Perkara MA RI Penigkatan Manajemen Peradilan Umum Peningkatan Manajemen Peradilan Agama Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan TUN Pendidikan dan Pelatihan Aparatur MA Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur MA RI Jumlah

REALISASI

SISA ANGGARAN

PAGU (Rp)

(Rp)

(%)

(Rp)

(%)

7.193.290.909.000

6.798.325.257.229

94,51

394.965.651.771

5,49

1.100.620.900.000

984.078.630.937

89,41

116.542.269.063

10,59

162.270.100.000

154.390.611.944

95,14

7.879.488.056

4,86

116.141.000.000

110.878.768.475

95,47

5.262.231.525

4,53

71.956.600.000

70.473.828.204

97,94

1.482.771.796

2,06

22.831.000.000

21.872.683.465

95,80

958.3116.535

4,20

97.834.800.000

88.456.587.915

90,41

9.378.212.085

9,59

31.400.000.000

31.298.872.261

99,68

101.127.739

0,32

8.796.345.309.000

8.259.775.240.430

93,90

536.570.068.570

6,10

2) Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Mahkamah Agung Tahun 2016 Per jenis belanja. Tabel 3.73: Realisasi Penyerapan Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2016 NO

*

BELANJA

PAGU (Rp)

REALISASI (Rp)

%

SISA ANGGARAN (Rp)

%

1

BELANJA PEGAWAI

6.578.897.217.000

6.214.103.375.498

94,46

364.793.841.502

5,54

2

BELANJA BARANG

1.105.275.531.000

1.050.518.237.813

95,05

54.757.293.187

4,95

3

BELANJA MODAL

1.112.172.561.000

995.153.627.119

89,48

117.018.933.881

10,52

JUMLAH

8.796.345.309.000

8.259.775.240.430

93,90

536.570.068.570

6,10

sumber data : http://spanint.kemenkeu.go.id per 31 Desember 2016


77

Pada tabel di atas dapat terlihat adanya sisa anggaran yang tidak terserap. Hal ini dikarenakan: a. Belanja Pegawai 1) Adanya self-blocking belanja pegawai sebesar Rp. 125.000.000.000,berdasarkan Inpres Nomor 8 Tahun 2016 tentang langkah-langkah Penghematan

Belanja

kementerian/Lembaga

dalam

rangka

pelaksanaan APBNP 2016; 2) Sisa Tunjangan Kinerja; 3) Sisa Belanja Pegawai. b. Belanja Barang 1) Kegiatan yang kurang optimal, sehingga mempengaruhi penyerapan; 2) Target alokasi biaya perkara yang lebih dan tidak tercapai; 3) Posbakum yang terkendala dengan syarat-syarat. c. Belanja Modal : 1) Adanya self-blocking belanja modal sebesar Rp. 67.536.600.000,berdasarkan Inpres Nomor 8 Tahun 2016 tentang langkah-langkah Penghematan

Belanja

Kementerian/Lembaga

dalam

rangka

pelaksanaan APBNP 2016; 2) Adanya revisi di bulan Oktober, sehingga tidak memungkinkan waktunya untuk pelaksanaan; 3) Sisa-sisa kontrak belanja modal sehingga mempengaruhi penyerapan.


78

BAB IV PENUTUP Berbagai kebijakan yang telah diambil oleh Mahkamah Agung pada periode tahun 2016 serta program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan telah membuktikan bahwa

Mahkamah

Agung

bertekad

kuat

untuk

menjaga

integritas

dan

akuntabilitasnya sebagai lembaga yudikatif sekaligus mengemban kepercayaan publik sebagai benteng terakhir penegakan keadilan. Di bidang teknis peradilan hal ini ditunjukkan dengan kinerja yang luar biasa dalam penanganan perkara yang merupakan core business dari lembaga peradilan. Hal tersebut juga diimbangi dengan semakin meningkatnya kinerja akses terhadap keadilan dengan terbitnya beberapa regulasi dalam penanganan masalah hukum bagi perempuan dan anak, kemudahan berusaha dan gugatan sederhana (small claim court). Selain itu Mahkamah Agung tetap konsisten dalam memberikan pelayanan hukum pembebasan biaya perkara kepada masyarakat miskin, sidang keliling dan pelayanan terpadu bagi penyandang disabilitas. Di bidang Non Teknis peradilan, Mahkamah

Agung

juga

selalu

berusaha

melakukan

penyempurnaan

dan

peningkatan kinerja yang mencakup aspek SDM, Pembinaan SDM, Pengelolaan Keuangan, Aset dan Teknologi Informasi. Dari 31 Indikator Kinerja Mahkamah Agung, lebih dari 50% telah memenuhi target yang ditetapkan sebelumnya. Walaupun beberapa indikator tidak mampu mencapai target, namun secara keseluruhan hasilnya tidak terlalu jauh. Belum tercapainya target tersebut dikarenakan adanya kendala teknis atau pun prediksi yang kurang tepat terhadap suatu keadaan atau jumlah yang bersifat dinamis atau cepat berubah. Permasalahan yang mempengaruhi pencapaian target tersebut selanjutnya akan menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun berikutnya. Adapun rangkuman capaian kinerja Mahkamah Agung di tahun 2016 yang hasilnya dapat dinikmati oleh masyarakat (outcome) adalah sebagai berikut: a. Percepatan Penyelesaian Perkara Kepailitan dan PKPU. b. Pembebasan biaya perkara.


79

c. Pelayanan hukum melalui sidang keliling. d. Penyediaan website bagi penyandang tunanetra. e. Pengaduan keluhan melalui aplikasi SIWAS. f. Inovasi peradilan (e-SKUM dan ATR). Mahkamah Agung berupaya untuk meningkatkan kualitas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dengan melakukan rekomendasi dari Kementerian PAN dan RB atas LKjIP Tahun lalu, sehingga penyajian

berbagai keberhasilan maupun

kegagalan capaian dari perjanjian kinerja yang telah diperjanjikan yang merupakan laporan atas capaian pelaksanaan kinerja Mahkamah Agung Tahun 2016. Laporan Kinerja

Instansi

Pemerintah

(LKjIP)

Mahkamah

Agung

Tahun

2016

ini,

menggambarkan berbagai capaian strategis yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran. Kegiatan penyusunan LKjIP Tahun 2016 ini sebagai salah satu wujud komitmen dan tekad yang kuat untuk melaporkan pelaksanaan manajemen kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil, baik berupa output maupun outcome dan juga sebagai pengejawantahan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang merupakan pilar penting dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dalam mewujudkan visi yang sudah ditetapkan yaitu “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung”. Langkah strategis Mahkamah Agung sebagai Pengadilan tertinggi di Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 secara organisasi, administrasi dan finansial yang membawahi 4 (empat) lingkungan peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer) telah melakukan review Rencana Strategis (Renstra) Mahkamah Agung Tahun 2015 – 2019 disesuaikan antara tujuan dan sasaran dengan Indikator Kinerja Utama (IKU). Berdasarkan review oleh Tim dalam Surat Keputusan Kepala Badan Pengawasan No. 13A/BP/SK/I/2016, hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian,

berbagai

pencapaian

target

indikator

kinerja

Mahkamah

Agung

memberikan gambaran bahwa keberhasilan capaian kinerja tersebut secara keseluruhan sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif


80

segenap komponen aparatur peradilan, masyarakat, dan civil society sebagai bagian integral dari pembaharuan peradilan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) diharapkan benar-benar menjadi salah satu instrument obyektif yang tidak berpihak dan juga mata rantai yang tidak terpisahkan dari kesempurnaan instrumen lainnya (renstra, indikator kinerja utama, perjanjian kinerja dan evaluasi LKjIP). Dalam rangka peningkatan kinerja Mahkamah Agung, informasi capaian dan permasalahan yang dituangkan dalam laporan kinerja akan menjadi bahan perbaikan di tahun berikutnya.


81

LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN 2016 NO. 1

SASARAN STRATEGIS Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

INDIKATOR KINERJA UTAMA

TARGET

a. Persentase produktifitas memutus perkara

70%

b. Clearance Rate (rasio penyelesaian perkara)

100%


85%

d. Persentase penurunan tunggakan perkara

15%

e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:

2

Meningkatkan penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi

1) Banding

90%

2) Kasasi

70%


60%

f. Persentase perkara pidana melalui Sistem Peradilan Pidana Terpadu

2%

g. Persentase perkara pidana melalui Sistem Peradilan Pidana Anak

50%

h. Persentase kepatuhan atas putusan perkara perdata berkekuatan hukum tetap yang dieksekusi

50%

a. Persentase keberhasilan penyelesaian perkara melalui Small Claim Court

70%

b. Persentase keberhasilan penyelesaian perkara melalui mediasi

5%


82

NO.

3

4

5

6

SASARAN STRATEGIS


TARGET

c. Persentase percepatan penyelesaian perkara melalui pengaturan delegasi panggilan/ Pemberitahuan

70%

a. Persentase perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya/prodeo

90%

b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui sidang keliling/zitting plaats baik didalam negeri maupun di luar negeri

93%


100%


100%


a. Integrasi informasi perkara secara elektronik b. Transparansi kinerja peradilan dan manajerial secara efektif dan efisien (penguatan regulasi)

100%



100%


100%

c. Persentase pemanfaatan database untuk pemeriksaan baik oleh Badan Pengawasan maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

100%

d. Persentase penurunan pelanggaran kode etik oleh aparat peradilan a. Persentase jabatan yang sudah memenuhi standar kompetensi sesuai dengan parameter obyektif b. Persentase Hakim yang telah memiliki sertifikasi spesialisasi keahlian c. Persentase pegawai yang telah

50%

Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan parameter obyektif


100%

90%

90%

50%

83

NO.

SASARAN STRATEGIS


d.

7

Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien

a.

b.

c.

d. e.

f.

mendapatkan pengembangan kompetensi Pedoman persentase SDM yang promosi dan mutasi berdasarkan parameter obyektif Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima Persentase peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kinerja) Ditetapkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang Penerapan Restrukturisasi Organisasi Mahkamah Agung Terpenuhinya Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Persentase hasil monev dan hasil review yang dijadikan feedback untuk analisa kebijakan Persentase tercapainya target kegiatan prioritas yang mendukung pelayanan prima peradilan


TARGET

90%

75%

85%

100%

100% 75%

90%

84


85

Sasaran Strategis I Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel. Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian (%)

Recommend Documents