Sasaran Strategis I Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel. Indikator Kinerja Target Realisasi

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2016

i

i

RINGKASAN EKSEKUTIF

Mahkamah Agung Republik Indonesia mempunyai kedudukan dan peran strategis dalam melaksanakan prioritas pertama RPJMN 2015-2019 yaitu reformasi birokrasi dan tatakelola. Untuk itu, seluruh program kerja Mahkamah Agung Republik Indonesia didasarkan pada tujuan, sasaran strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan baik pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Kontrak Kinerja Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Presiden, serta Rencana Strategis (Renstra) Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2015-2019 secara konsisten, terus menerus dan berkesinambungan. Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menetapkan 7 (tujuh) sasaran strategis yang akan dicapai dalam tahun 2016. Ketujuh sasaran strategis tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 26 indikator kinerja dan 26 target kinerja. Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari tujuh sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2016, terdapat enam Sasaran Strategis yang berhasil dilaksanakan dengan baik (≥100%), yaitu Sasaran Strategis: Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, Terwujudnya sistem manajemen informasi yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, tranparan dan akuntabel, Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal, Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan parameter obyektif, sedangkan dua sasaran strategis lainnya belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik (≤100%), yaitu Sasaran Strategis Meningkatnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi dan Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien. Secara keseluruhan, tingkat pencapaian kinerja Mahkamah Agung RI adalah sebesar 106,6%. Perincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Mahkamah Agung RI Tahun 2016

ii

Sasaran Strategis I Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel Target

Realisasi

Capaian (%)

Persentase sisa perkara yang diselesaikan

90%

97,97%

108,85

Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu

85%

81,90%

96,35

Persentase penurunan sisa perkara

15%

40,31%

268,73

90%

99,27%

110,3

2. Kasasi

70%

32,44%

46,34

3. Peninjauan Kembali

60%

71,45%

119,08

50%

2,52%

5,04

75

77,76

103,54

Indikator Kinerja

Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: 1. Banding

Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis I

107,27

Sasaran Strategis II Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara Target (%)

Realisasi (%)

Capaian (%)

Persentase penyelesaian minutasi perkara sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan

23

14,92

64,86

Persentase salinan putusan yang diterima oleh pengadilan pengaju tepat waktu

20

N.A

N.A

Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi

5

3,84

76,8

Indikator Kinerja

Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis II

70,83

Sasaran Strategis III Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan Target (%)

Realisasi (%)

Capaian (%)

Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

90

100

111,11

Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan

93

86,33

92,82

Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum

100

100

100

Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)

100

100

100

Indikator Kinerja

Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis III

100,98


iii

Sasaran Strategis IV Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan Indikator Kinerja Persentase Putusan Perkara Perdata dan TUN yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)

Target 50%

Realisasi

Capaian

99%

198%

Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis IV

198

Sasaran Strategis V Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal Target (%)

Realisasi (%)

Capaian (%)

Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti

100

100

100

Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasikan

100

100

100

Indikator Kinerja

Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis V

100

Sasaran Strategis VI Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan parameter obyektif Indikator Kinerja

Target (%)

Realisasi (%)

Capaian (%)

Persentase jabatan yang sudah memenuhi standar kompetensi sesuai dengan parameter obyektif

90

85,25

94,7

Persentase hakim yang telah memiliki sertifikasi spesialisasi keahlian

90

99,73

110,8

Persentase pegawai yang telah mendapatkan pengembangan kompetensi

50

97,19

194,3

Pedoman persentase SDM yang promosi dan mutasi berdasarkan parameter obyektif

90

98,9

101

Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis VI

125,2


iv

Sasaran Strategis VII Meningkatnya Pengelolaan Manajerial Lembaga Peradilan Secara Akuntabel, Efektif dan Efisien Target (%)

Realisasi (%)

Capaian (%)

75

59,63

79,51

85

98,39

115,75

Ditetapkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang Penerapan Restrukturisasi Organisasi Mahkamah Agung

100

50

50

Persentase tercapainya target kegiatan prioritas yang mendukung pelayanan prima peradilan

90

136,44

151,6

Indikator Kinerja Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima Persentase peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan penilaian prestasi kerja)

Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis VII

99,21

Rata-rata capaian kinerja keseluruhan

114,49


v

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .................................................................................................. i RINGKASAN EKSEKUTIF ........................................................................................ ii DAFTAR ISI .............................................................................................................. vi DAFTAR TABEL ………………………………………………………………………..... vii BAB I

PENDAHULUAN ..................................................................................... 1 A. Latar Belakang ................................................................................... 1 B. Kedudukan, Wewenang dan Fungsi .................................................. 2

BAB II

PERENCANAAN KINERJA MAHKAMAH AGUNG RI ............................ 6 A. Rencana Strategis Tahun 2015 – 2019 ............................................... 6 B. Perjanjian Kinerja Tahun 2016 ............................................................ 9

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2016 ….......................................... 12 A. Capaian Kinerja Tahun 2016 ............................................................ 12 B. Realisasi Anggaran ............................................................................ 65

BAB IV

PENUTUP ............................................................................................. 69

LAMPIRAN ............................................................................................................... 70


vi

DAFTAR TABEL

Tabel

Keterangan

Hal

2.1

Perjanjian Kinerja Mahkamah Agung RI Tahun 2016....................

10

3.1

Pengukuran Kinerja Mahkamah Agung RI Tahun 2016………......

12

3.2

Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel……………………………………………………….....

15

3.3

Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan………..…………......

16

3.4

Data Penyelesaian Sisa Perkara………….…….............................

16

3.5

Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu...................

17

3.6

Beban Perkara Tahun 2013 – 2016 …………………………………

17

3.7

Rerata Waktu Menyelesaikan Perkara Pada Mahkamah Agung Tahun 2016………………………………………..............................

18

3.8

Persentase Penurunan Sisa Perkara……………….......................

18

3.9

Data Penurunan Sisa Perkara Periode 2013 – 2016 ….................

19

3.10

Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum........

19

3.11

Perbandingan Keadaan Perkara Pengadilan Tingkat Pertama Pada Empat Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia Tahun 2015 – 2016…………………………………………................ 21

3.12

Keadaan Perkara Tiap Lingkungan Pengadilan Tingkat Pertama Tahun 2016……………………………………………………………..

21

3.13

Perbandingan Keadaan Perkara Pengadilan Tingkat Banding Empat Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia Tahun 2015 – 2016……………………............................................ 22

3.14

Keadaan Perkara Seluruh Pengadilan Tingkat Banding Tahun 2016 Dari Masing-Masing Lingkungan Peradilan..……….... 22

3.15

Perbandingan Keadaan Perkara Pada Pengadilan Seluruh Indonesia Tahun 2016………………………………..……... 23

3.16

Perbandingan Perkara Yang diterima Mahkamah Agung Tahun 2015 dan 2016 Berdasarkan Jenis Perkara dan Kewenangannya ……………………………………………………….. 23

3.17

Persentase Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi ……………………..…………...............................................

24

3.18

Jumlah Perkara Pidana Anak Tahun 2016……....................... ……

25

3.19

Indeks Responden Pencari Keadilan Yang Puas


vii

Terhadap Layanan Peradilan ………………………………………… 25 3.20

Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara……… 27

3.21

Persentase Penyelesaian Minutasi Perkara Sesuai Dengan Jangka Waktu Yang Ditentukan………………….……….................. 28

3.22

Rerata Waktu Memutus Perkara pada Mahkamah Agung Tahun 2016………………................................................................. 28

3.23

Rerata Waktu Minutasi pada Mahkamah Agung Tahun 2016.......... 29

3.24

Persentase Salinan Putusan Yang Diterima Oleh Pengadilan Pengaju Tepat Waktu.................................................... 29

3.25

Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi ………..... 30

3.26

Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan …………………………………………………………… 32

3.27

Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan……………………. 32

3.28

Data Layanan Pembebasan Biaya Perkara di Lingkungan Peradilan Umum, Agama dan TUN Dalam 3 Tahun Terakhir ......................... 34

3.29

Persentase Perkara Yang Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan ..........................................................

34

3.30

Data Layanan Sidang Isbat Nikah di Luar Negeri Sejak 2014 ……. 36

3.31

Data Layanan Sidang Di Luar Gedung Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Militer Tahun 2014 – 2016 ……………………………………………………

36

3.32

Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum …………….…………........................................................... 37

3.33

Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) ..........................................

37

3.34

Data Layanan Posbakum Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum Sejak Tahun 2014 ............................................... 38

3.35

Data Layanan Posbakum Pengadilan di Lingkungan Peradilan Agama Sejak Tahun 2014 .............................................. 38

3.36

Data Layanan Posbakum Pengadilan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Sejak Tahun 2014 .......................... 39

3.37

Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.............. 40

3.38

Persentase Putusan Perkara Perdata dan TUN yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)…….............................................. 40

3.39

Data Putusan Perkara Perdata Yang Telah BHT Dan Yang Mengajukan Eksekusi Tahun 2015 Dan 2016................................. 41


viii

3.40

Terwujudnya Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Aparat Peradilan Secara Optimal Baik Internal Maupun Eksternal ............................ 43

3.41

Persentase Pengaduan Yang Dapat Ditindaklanjuti …………......... 43

3.42

Penanganan Pengaduan Masyarakat Tahun 2016……..………….. 44

3.43

Persentase Pengaduan Yang Selesai Ditindaklanjuti Dan Dipublikasikan…………………………………………………...... 46

3.44

Pengelompokkan LHP Hukuman Disiplin Berdasarkan Inspektorat Wilayah ……………………………………. 47

3.45

Hukuman Disiplin Tahun 2016 ………………………………………... 47

3.46

Terwujudnya Transparansi Pengelolaan SDM Lembaga Peradilan Berdasarkan Parameter Objektif .................................................... 49

3.47

Persentase Jabatan Yang Sudah Memenuhi Standar Kompetensi Sesuai Dengan Parameter Obyektif …….………............................ 50

3.48

Jabatan Yang Sudah Dilakukan Fit And Proper Test Tahun 2016.. 50

3.49

Perincian Jabatan dan Formasi pada Seleksi Pimpinan Jabatan Tinggi Tahun 2016…………………………………………................. 51 Persentase Hakim Yang Telah Memiliki Sertifikasi Spesialisasi Keahlian........................................................................................... 52

3.50 3.51

Program Diklat Sertifikasi ………………………………………….....

52

3.52

Persentase Pegawai Yang Telah Mendapatkan Pengembangan Kompetensi………………………………………….

53

3.53

Diklat Non Teknis Yudisial ………………….……………………….... 54

3.54

Persentase SDM Yang Promosi dan Mutasi Berdasarkan Parameter Obyektif …………………………………………..……….

55

3.55

Pengangkatan Pejabat Fungsional Tertentu..............................….

55

3.56

Promosi Mutasi Pegawai Non Teknis ……………………………..... 56

3.57

Promosi/Mutasi Tenaga Teknis Peradilan…………………………..

56

3.58

Rapat Tim Promosi Mutasi dan Rapat Pimpinan …………………..

57

3.59

Mutasi Badilmiltun……….……………………………………………..

57

3.60

Promosi Badilmiltun………………......................………………….... 58

3.61

Meningkatnya Pengelolaan Manajerial Lembaga Peradilan Secara Akuntabel, Efektif dan Efisien………………………….........

59

Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Standar Sarana dan Prasarana Yang Mendukung Peningkatan Pelayanan Prima.........

60

3.62 3.63

Gedung Kantor yang Telah Prototipe dan Belum Prototipe Pada 4 Lingkungan Peradilan.……………………………............... 61

3.64

Persentase Peningkatan Produktivitas Kinerja SDM


ix

(SKP dan Penilaian Prestasi Kerja)………………………................. 62 3.65

Penilaian Prestasi Kerja PNS Mahkamah Agung RI Tahun 2016.... 62

3.66

Realisasi Ditetapkannya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Tentang Restrukturisasi Organisasi Mahkamah Agung................... 63

3.67

Persentase Tercapai Target Kegiatan Prioritas Yang Mendukung Pelayanan Prima Peradilan............................................................

63

3.68

Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Per Program Tahun 2016…………….…………………………………………......... 66

3.69

Realisasi Penyerapan Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2016..... 67


x

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Peningkatan kapasitas dan kapabilitas kinerja organisasi merupakan hasil yang diharapkan pada reformasi birokrasi di area akuntabilitas. Untuk itu perlu adanya pengukuran pada tiap sasaran strategis sehingga bisa diperoleh gambaran progres kerja yang mencerminkan kinerja lembaga. Pada tahap akhir dari rangkaian proses kerja adalah pendokumentasian sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban yang kemudian dievaluasi secara komprehensif untuk memberikan umpan balik pada perencanaan kinerja tahun berikutnya. Penyusunan LKjiP Mahkamah Agung mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan secara teknis berpedoman pada Peraturan Kementerian PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) merupakan faktor penting dalam meningkatkan pelayanan publik. Langkah untuk mewujudkan hal tersebut telah dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang diantaranya adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025. Dalam mewujudkan hal tersebut di atas, Mahkamah Agung telah berupaya semaksimal mungkin meningkatkan kualitas SAKIP untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja lembaga peradilan yang baik dan dipercaya oleh publik. Sasaran yang diinginkan dalam akuntabilitas kinerja adalah menjadikan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya akuntabel dalam melaksanakan aktivitas, responsif, transparan dan dipercaya masyarakat dalam pelaksanaan penegakan hukum, yang artinya akan meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan sehingga meningkatkan kredibilitas serta citra penegakan hukum pada khususnya.


1

B. Kedudukan, Wewenang dan Fungsi 1. Kedudukan Mahkamah Agung Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara tertinggi di Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 Jo Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung mengatur organisasi, administrasi dan keuangan serta membawahi empat lingkungan peradilan: a. Peradilan Umum, dengan kategori: Pidana (Umum, Khusus/Korupsi), Kelautan, Perdata (Umum, Niaga/Khusus/PHI). b. Peradilan Agama. c. Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Pajak. d. Peradilan Militer. 2. Wewenang dan Fungsi Mahkamah Agung a. Wewenang 1) Kewenangan memeriksa dan memutus permohonan kasasi, sengketa tentang kewenangan mengadili dan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan yang telah berkekuatan tetap 2) Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang 3) Memberikan pertimbangan terhadap permohonan grasi 4) Memberi keterangan, pertimbangan dan nasihat masalah hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan. b. Fungsi Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia mempunyai enam fungsi utama lembaga yaitu: 1) Fungsi Peradilan (Pasal 28 Undang-undang No. 14 Tahun 1985) : a) Sebagai Pengadilan Negara Tertinggi, merupakan pengadilan kasasi yang bertugas membina kepastian dalam penerapan


2

hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali untuk menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah negara RI diterapkan secara adil, tepat dan benar. b) Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir : ➢ Sengketa tentang kewenangan mengadili (Pasal 33 UndangUndang No. 14 Tahun 1985). ➢ Permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 34 Undang-Undang No. 3 Tahun 2009). ➢ Sengketa yang timbul karena perampasan kapal asing dan muatannya oleh kapal perang Republik Indonesia berdasarkan peraturan yang berlaku (Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2009). c) Hak uji materiil, yaitu wewenang menguji/menilai secara materiil peraturan

perundang-undangan

di

bawah

Undang-Undang

tentang hal apakah suatu peraturan ditinjau dari isinya (materinya) bertentangan dengan peraturan dari tingkat yang lebih tinggi (Pasal 31A No. 3 Tahun 2009). 2) Fungsi Pengawasan (Undang-undang No. 14 Tahun 1985) Pengawasan

tertinggi

terhadap

jalannya

peradilan

di

semua

lingkungan peradilan dengan tujuan agar peradilan yang dilakukan pengadilan diselenggarakan dengan seksama dan wajar dengan berpedoman pada azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, tanpa mengurangi kebebasan dalam memeriksa dan memutus perkara. 3) Fungsi Mengatur (Pasal 79 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985) Menerbitkan SEMA atau PERMA untuk mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang


3

tentang

Mahkamah

Agung

sebagai

pelengkap

untuk

mengisi

kekurangan atau kekosongan hukum yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan. Mahkamah Agung dapat membuat peraturan acara sendiri bilamana dianggap perlu untuk mencukupi hukum acara yang sudah diatur undang-undang. 4) Fungsi Nasihat Mahkamah Agung dapat memberi nasihat-nasihat atau pertimbanganpertimbangan dalam bidang hukum kepada Lembaga Tinggi Negara lain (Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009). Mahkamah Agung berwenang meminta keterangan dari dan memberi petunjuk kepada pengadilan di semua lingkungan peradilan dalam rangka pelaksanaan ketentuan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman (Pasal 38 Undang-Undang No. 3 Tahun 2009). 5) Fungsi Administratif (Pasal 5 dan Pasal 9 Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Peradilan Umum). Mahkamah Agung mengusulkan kenaikan kelas pengadilan dan pembentukan pengadilan baru. Badan-badan

Peradilan

(Peradilan

Umum,

Peradilan

Agama,

Peradilan Militer dan peradilan Tata Usaha Negara) sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 secara organisatoris, administratif dan finansial saat ini dialihkan di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Mahkamah Agung berwenang mengatur tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi dan tata kerja Mahkamah Agung dan Jajaran Peradilan di bawahnya (Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).


4

6) Fungsi Lain-lain Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 serta Pasal 39 Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Mahkamah Agung dapat diserahi tugas dan kewenangan lain berdasarkan undangundang.


5

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Tahun 2015 – 2019 Rencana kinerja Mahkamah Agung menjadi landasan dan titik awal dari rangkaian kegiatan kerja yang tidak terlepas dari semangat visi Mahkamah Agung yaitu ”Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung”. Untuk mencapai visi tersebut Mahkamah Agung menetapkan misi sebagai berikut : a. Menjaga kemandirian badan peradilan. b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan. c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan. d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan. Potensi kekuatan dan kelemahan yang dimiliki dianalisa untuk menunjang perencanaan yang tepat sehingga akan mendorong peningkatan kinerja khususnya dari segi akuntabilitas. 1. Tujuan dan Sasaran Strategis a. Tujuan Strategis Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1-5 tahun. Tujuan strategis yang termuat di dalam rencana strategis adalah sebagai berikut: 1) Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel. 2) Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi. 3) Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan. 4) Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.


6

b. Sasaran Strategis Untuk mendukung tercapainya tujuan dengan terukur maka Mahkamah Agung menetapkan sasaran strategis sebagai berikut : 1) Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel. 2) Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara. 3) Meningkatnya

akses

peradilan

bagi

masyarakat

miskin

dan

terpinggirkan. 4) Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. 5) Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal. 6) Terwujudnya

transparansi

pengelolaan

SDM

lembaga

peradilan

berdasarkan parameter objektif. 7) Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien. 2. Program Utama dan Kegiatan a. Program Utama Ketujuh sasaran tersebut merupakan sasaran yang akan dicapai Mahkamah Agung RI dalam tahun 2015 – 2019. Untuk mewujudkan visi dan misi serta sasaran strategis, maka Mahkamah Agung mempunyai program, sebagai berikut: 1) Program Penyelesaian Perkara Mahkamah Agung. 2) Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum. 3) Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama. 4) Program Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara dan Militer. 5) Program Pendidikan dan Pelatihan Mahkamah Agung. 6) Program Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.


7

7) Program Sarana dan Prasarana Aparatur Negara Mahkamah Agung. 8) Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara Mahkamah Agung RI. b. Kegiatan Pokok 1) Panitera Mahkamah Agung melaksanakan dukungan di bidang teknis dan administrasi yustisial kepada majelis Hakim Agung dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Dalam tugas dan fungsi ini mempunyai indikator kinerja outcome antara lain: perkara yang diselesaikan di Mahkamah Agung, pemberian pertimbangan grasi, pemberian fatwa. 2) Para Direktorat Jenderal (peradilan umum, agama, TUN dan militer) melaksanakan: a) Pembinaan tenaga teknis, dalam tusi ini mempunyai indikator outcome antara lain: perkara yang tidak diajukan upaya hukum banding, dan kasasi. b) Pembinaan administrasi peradilan, mempunyai indikator kinerja outcome antara lain : persentase satker yang tertib administrasi perkara dalam mengajukan banding, dan jumlah satker yang tertib administrasi perkara pada pengadilan tingkat pertama dan banding. c) Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta penelaahan perangkat kelengkapan formal dan pengiriman berkas perkara yang telah lengkap ke Kepaniteraan, mempunyai indikator outcome: perkara yang ditindaklanjuti untuk di registrasi. 3) Badan

Pengawasan

sebagai

pelaksana

pengawasan

terhadap

pelaksanaan tugas (baik tugas administrasi umum dan administrasi peradilan, perencanaan dan realisasi anggaran, teknis peradilan, serta semua tugas lainnya) di lingkungan Mahkamah Agung dan jajaran peradilan di bawahnya, mempunyai indikator outcome yaitu pengaduan yang ditindaklanjuti dan temuan yang ditindaklanjuti. 4) Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan, Pelatihan Hukum dan Peradilan sebagai pelaksana pengembangan kualitas sumber daya


8

manusia di lingkungan Mahkamah Agung dan jajaran peradilan di bawahnya, menghasilkan indikator kinerja outcome : pegawai yang lulus diklat teknis yudisial dan non yudisial, serta pejabat yang lulus fit and proper test dalam rangka promosi. Memperkuat fungsi penelitian dan pengembangan, mempunyai indikator kinerja outcome menghasilkan naskah penelitian dan pengembangan yang dijadikan kebijakan lembaga. 5) Badan Urusan Administrasi sebagai perencana, penyusunan anggaran, dan sarana dan prasarana dapat meningkatkan anggaran dan sarana maupun prasarana untuk Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, sehingga tercapainya anggaran, sarana dan prasarana yang layak untuk Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Unit ini mempunyai indikator outcome website yang diakses oleh masyarakat pencari keadilan, dan alokasi anggaran yang diberikan untuk prodeo, bantuan hukum, sidang keliling maupun alokasi pemeliharaan perangkat teknologi informasi untuk menunjang proses penyelesaian perkara.

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2016 Perjanjian kinerja Mahkamah Agung Tahun 2016 berpedoman dan terkait langsung dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2016 dan Kebijakan Umum Mahkamah Agung RI dalam rangka penggunaan anggaran tahun 2016. Hasil reviu Renstra 2015 – 2019 belum sepenuhnya disesuaikan dengan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung, namun Perjanjian Kinerja Mahkamah Agung Tahun 2016 telah diselaraskan dengan sasaran-sasaran hasil reviu yang akan dicapai Mahkamah Agung RI pada tahun 2016. Perjanjian kinerja tahun 2016 telah disinkronisasikan dengan IKU tersebut serta mengembangkan sasaran-sasaran yang menjadi isu strategis Mahkamah Agung RI pada tahun 2016 serta target yang ada pada Rencana Kinerja Tahun 2016 yang telah disesuaikan, maka dapat diperinci sebagai berikut:


9

Tabel 2.1: Perjanjian Kinerja Mahkamah Agung RI Tahun 2016 No

Sasaran Strategis

1

Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

Indikator Kinerja Utama

Target

a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan

90%

b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu

85%

c. Persentase penurunan sisa perkara

15%

d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:

e.

1) Banding

90%

2) Kasasi

70%

3) Peninjauan Kembali

60%

Persentase Perkara Pidana Diselesaikan dengan diversi

Anak

yang

f. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan 2

3

Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

4

Meningkatnya kepatuhan putusan pengadilan

5

Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal

6

7

terhadap

Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan parameter objektif

Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien

50% 75

a. Persentase penyelesaian minutasi perkara sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan

23%

b. Persentase salinan putusan yang diterima oleh pengadilan pengaju tepat waktu

20%

c. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi

5%

a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

90%

b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan

93%

c. Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum

100%

d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)

100%

Persentase Putusan Perkara Perdata dan TUN yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)

50%

a. Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti

100%

b. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti dan dipublikasikan

selesai

100%

a. Persentase jabatan yang sudah memenuhi standar kompetensi sesuai dengan parameter objektif

90%

b. Persentase Hakim yang telah sertifikasi spesialisasi keahlian

memiliki

90%

c. Persentase pegawai yang telah mendapatkan pengembangan kompetensi

50%

d. Pedoman persentase SDM yang promosi dan mutasi berdasarkan parameter objektif

90%

a. Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima

75%


10

No

Sasaran Strategis


Target

b. Persentase peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja)

85%

c. Ditetapkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang Penerapan Restrukturisasi Organisasi Mahkamah Agung

100%

d. Persentase tercapainya target kegiatan prioritas yang mendukung pelayanan prima peradilan

90%


11

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2016 A. Capaian Kinerja Tahun 2016 Capaian kinerja Mahkamah Agung tahun 2016 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran dan membandingkan capaian kinerja Mahkamah Agung tahun 2016 dengan perincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 3.1: Pengukuran Kinerja Mahkamah Agung RI Tahun 2016 No

Sasaran Strategis

1

Terwujudnya proses peradilan yang pasti, tranparan dan akuntabel

Target

Realisasi

Capaian (%)


90%

97,97%

108,85%


85%

81,90%

96,35%

15%

40,31%

268,73

1) Banding

90%

99,27%

110,3

2) Kasasi

70%

32,44%

46,34


60%

71,45%

119,08

50%

2,52%

5,04

75

77,66

103,54


23%

14,92%

64,86


20%

N.A

N.A

Indikator Kinerja

c. Persentase penurunan sisa perkara d. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum

e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan diversi f. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan 2



12

No

Target

Realisasi

Capaian (%)

5%

3,84%

76,8


90%

100%

111,11


93%

86,33%

92,82

c. Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum

100%

100%

100

d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)

100%

100%

100

50%

99%

198

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja c.

3

4

5

6


Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan





100%

100%

100

b. Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasikan

100%

100%

100



90%

85,25%

94,7

b. Persentase hakim yang telah memiliki sertifikasi spesialisasi keahlian

90%

99,73%

110,8


50%

97,19%

194,3


90%

98,9%

101


13

No 7

Sasaran Strategis Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif, dan efisien

* Capaian:

Realisasi Target

Target

Realisasi

Capaian (%)


75%

59,63%

79,51

b. Persentase peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan penilaian prestasi kerja)

85%

98,39%

115,75


100%

50%

50%


90%

136,44%

151,6%

Indikator Kinerja

X

100%


14

Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing indikator kinerja pada tiap sasaran strategis: Sasaran 1 :

Terwujudnya Proses Peradilan Transparan dan Akuntabel

yang

Pasti,

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Mahkamah Agung RI dalam memberikan peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel. Sasaran ini terdiri dari enam indikator, sebagaimana digambarkan pada tabel di bawah ini: Tabel 3.2: Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel Sasaran Strategis Terwujudnya proses peradilan yang pasti, tranparan dan akuntabel

Target

Realisasi

Capaian (%)


90%

97,97%

108,85


85%

81,90%

96,35


15%

40,31%

268,73

90% 70% 60%

99,27% 32,44% 71,45%

110,3 46,34 119,08

50%

2,52%

5,04

75

77,66

103.54

Indikator Kinerja

d. Persentase perkara yang tidak mengajukan hukum 1) Banding 2) Kasasi 3) Peninjauan Kembali e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi f. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini sebagai berikut: Sasaran 1 Indikator kinerja ke - 1: Persentase sisa perkara yang diselesaikan. - Persentase sisa perkara yang diselesaikan adalah perbandingan jumlah sisa perkara

yang

diselesaikan

dengan

jumlah

sisa

perkara

yang

harus

diselesaikan.


15

- Indikator ini bertujuan untuk mengetahui kinerja penyelesaian sisa perkara di tahun 2016. - Sisa perkara adalah jumlah beban perkara tahun sebelumnya yang belum diputus. Tabel 3.3: Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan Target

Indikator Kinerja Persentase sisa perkara

90%

yang diselesaikan

Capaian

Realisasi 97,97%

2016

2015

2014

108,85%

NA

NA

Adanya sisa perkara umumnya disebabkan karena perkara yang masuk pada akhir tahun belum diputus pada tahun berjalan sehingga menjadi beban pada tahun berikutnya, sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini: Tabel 3.4: Data Penyelesaian Sisa Perkara Jenis Permohonan

Sisa Tahun 2015 Kasasi

PK

Perdata

1.499

181

Perdata Khusus

205

36

Pidana

461

30

Pidana Khusus

975

55

Grasi

Jumlah HUM

Diselesaikan Tahun 2016 yang diregister Tahun 2015 PK

1.680

1.499

181

1.680

241

158

18

176

3

494

461

30

3

494

3

1.033

975

55

3

1.033

Agama

Grasi

Jumlah

Kasasi

HUM

0

Perdata Agama Jinayat Agama

0

1

0

1

1

0

1

0

0

0

0

0

0

Pidana Militer

74

14

88

63

10

TUN

52

361

0

413

52

361

0

3.950

JUMLAH

3.267

677

0

6

3.209

655

0

6

73 0

413

0

3.870

Sisa perkara tahun 2015 sebanyak 3.950 perkara, dari jumlah tersebut telah diselesaikan di tahun 2016 sebanyak 3.870 perkara (97,97%). Hal ini menunjukan

bahwa

Mahkamah

Agung

terus

berupaya

meningkatkan

penyelesaian perkara.


16

Sasaran 1 Indikator kinerja ke - 2: Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu. - Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan beban perkara. - Indikator ini untuk mengukur kinerja penyelesaian perkara sesuai dengan ketentuan jangka waktu penanganan perkara berdasarkan SK KMA Nomor 214/KMA/SK/XII/2014 tanggal 30 Desember 2014, yaitu 250 hari kalender terhitung mulai berkas diterima di Mahkamah Agung sampai dikirim kembali ke pengadilan pengaju. Ketentuan ini berlaku untuk perkara yang diregister mulai tahun 2015, untuk perkara yang diregister sebelum tahun 2015 masih berlaku SK KMA Nomor 138 Tahun 2009. Tabel 3.5: Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu Target

Indikator Kinerja

Capaian

Realisasi 2016

2015

2014

96,35%

96,39%

94%

Persentase perkara yang diselesaikan

85%

tepat waktu

81,90%

Pada tahun 2014 capaian kinerja perkara yang diselesaikan tepat waktu sebesar 94% dan pada tahun 2015 terjadi peningkatan menjadi 96,39% dan pada tahun 2016 menjadi 96,35%. Beban perkara tahun 2016 sebanyak 18.580 perkara dan yang diselesaikan tepat waktu sebanyak 15.217 perkara (81,90%). Tabel 3.6: Beban Perkara Tahun 2013 – 2016 No

Tahun

Sisa Tahun Lalu

Masuk Tahun ybs

Jumlah Beban Perkara

1

2013

10.112

12.337

22.449

2

2014

6.415

12.511

18.926

3

2015

4.425

13.977

18.402

4

2016

3.950

14.630

18.580


17

Rerata waktu menyelesaikan perkara pada masing-masing jenis perkara sebagaimana tabel berikut: Tabel 3.7: Rerata Waktu Menyelesaikan Perkara Pada Mahkamah Agung Tahun 2016 Jangka Waktu Proses Pemeriksaan (dalam bulan) No

Jenis Perkara

1-3

3 -6

6 - 12

12 - 24

> 24

Jumlah

1

Perdata

3.830

944

424

62

19

5.279

2

Perdata Khusus

1.263

111

10

2

2

1.388

3

Pidana

1.735

76

1

0

0

1.812

4

Pidana Khusus

2.192

763

417

49

1

3.422

5

Perdata Agama

942

4

0

0

0

946

6

Pidana Militer

292

47

11

0

0

350

7

Tata Usaha Negara

2.846

172

2

3

3

3.026

Jumlah

13.100

2.117

865

116

25

Persentase

80,75%

13,05%

5,33%

0,72%

0,15%

16.223

Pada tabel tersebut di bawah menunjukkan waktu menyelesaikan perkara tahun 2016 dari bulan ke 1 sampai dengan di atas 24 bulan sebanyak 16.223 perkara. Sedangkan perkara yang diselesaikan tepat waktu sebanyak 15.217 perkara. Sasaran 1 Indikator kinerja ke - 3: Persentase penurunan sisa perkara. Persentase penurunan sisa perkara adalah perbandingan selisih jumlah sisa perkara tahun sebelumnya dan sisa perkara tahun berjalan dengan sisa perkara tahun sebelumnya. Tabel 3.8: Persentase Penurunan Sisa Perkara Capaian Indikator Kinerja Persentase penurunan sisa perkara

Target

15%

Realisasi 40,31%

2016

2015

2014

268,73%

71,53%

206,87%

Beban perkara tahun 2016 sebanyak 18.580 perkara, kemudian jumlah yang diputus sebanyak 16.223 perkara, sehingga sisa perkara tahun 2016 sebanyak 2.357 perkara, berkurang 40,31% dibandingkan tahun 2015 yang berjumlah 3.950 perkara. Rasio jumlah sisa perkara dibandingkan dengan jumlah beban perkara tahun 2016 adalah sebesar 12,69%. Rasio sisa perkara ini berkurang 8,78% dari tahun 2015 yang berjumlah 21,47%. Dengan demikian, jumlah sisa maupun


18

persentase sisa dibandingkan jumlah beban perkara tahun 2016 mengalami penurunan yang signifikan dari tahun-tahun sebelumnya dan menjadi sisa terendah dalam sejarah Mahkamah Agung. Tabel 3.9: Data Penurunan Sisa Perkara Periode 2013 – 2016 No

Tahun

Sisa Tahun Lalu

Masuk Tahun ybs

Jumlah Beban Perkara

Putus

Sisa Akhir

Sisa vs Beban (%)

1

2013

10.112

12.337

22.449

16.034

6.415

28,57

2

2014

6.415

12.511

18.926

14.501

4.425

23,38

3

2015

4.425

13.977

18.402

14.452

3.950

21,46

4

2016

3.950

14.630

18.580

16.223

2.357

12.68

Sasaran 1 Indikator kinerja ke - 4: Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum. -

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum adalah perbandingan antara jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dengan jumlah putusan perkara.

-

Indikator ini untuk mengukur jumlah pencari keadilan yang puas atas putusan pengadilan. Tabel 3.10: Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Capaian (%) Indikator Kinerja

Persentase perkara yang mengajukan upaya hukum

Target (%) Realisasi (%) 2016

2015

2014

tidak

Tingkat Banding

90

99,27

110,3

110,4

110,4

Tingkat Kasasi

70

32,44

46,34

74

77,6

Tingkat Peninjauan kembali

60

71,45

119,08

126,16

127,76

Analisis Capaian sebagai berikut: 1. Pencari keadilan yang tidak mengajukan upaya hukum banding: Sejak tahun 2014, 2015 dan 2016 capaian kinerja pencari keadilan yang tidak mengajukan upaya hukum banding berkisar 110%. Perkara yang diputus pengadilan tingkat pertama tahun 2016 sebanyak 3.764.629 perkara, perkara yang masuk pengadilan tingkat banding tahun


19

2016 sebanyak 27.158 perkara (0,73%), maka yang tidak melakukan upaya hukum banding sebanyak 3.737.471 perkara atau 99,27%, sehingga capaian kinerja pada perkara yang tidak mengajukan hukum pada tingkat banding di tahun 2016 adalah 99,27%. 2. Pencari keadilan yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi: Pada tahun 2014 capaian kinerja mencapai 77.6% terjadi penurunan pada tahun 2015 menjadi 74% sedangkan tahun 2016 capaian kinerja semakin menurun menjadi 46,34%. Perkara

yang

diputus

pengadilan

tingkat

banding

tahun

2016

menggambarkan pencari keadilan kurang puas atas putusan tingkat banding, serta mudahnya para pencari keadilan dalam mengajukan upaya hukum kasasi. Perkara yang diputus pengadilan tingkat

banding

tahun 2016 sebanyak

16.349 perkara, perkara yang masuk pengadilan tingkat kasasi tahun 2016 sebanyak 11.045 perkara atau 67,56% (perkara yang mengajukan upaya hukum kasasi), maka yang tidak melakukan upaya hukum kasasi sebanyak 5.304 perkara atau 32,44%, sehingga capaian kinerja pada perkara yang tidak mengajukan hukum pada tingkat kasasi di tahun 2016 adalah 46,34% 3. Pencari keadilan yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali: Pada tahun 2014 capaian kinerja mencapai 127.76% terjadi penurunan pada tahun 2015 menjadi 126.16% sedangkan tahun 2016 capaian kinerja semakin menurun menjadi 119.08%. Hal ini menggambarkan pencari keadilan kurang puas atas putusan tingkat kasasi, serta mudahnya para pencari keadilan dalam mengajukan upaya hukum peninjauan kembali. Tingkat peninjauan kembali jumlah perkara yang diputus tingkat kasasi tahun 2016 sebanyak 12.212 perkara, perkara yang masuk Pengadilan tingkat peninjauan kembali tahun 2016 sebanyak 3.487 perkara atau 28,55% (perkara yang mengajukan upaya hukum peninjauan kembali), maka yang tidak melakukan upaya hukum peninjauan kembali sebanyak 8.725 perkara atau 71,45%, sehingga capaian kinerja pada perkara yang tidak mengajukan hukum pada tingkat peninjauan kembali di tahun 2016 adalah 119,08%.


20

Berikut ini adalah keadaan perkara pada Mahkamah Agung RI pada tahun 2016: 1) Tingkat Pertama Pengadilan tingkat pertama di seluruh Indonesia selama tahun 2016 menerima sebanyak 3.838.152 perkara, sisa perkara tahun 2015 sebanyak 124.621 perkara, sehingga beban perkara yang diadili berjumlah 3.962.833 perkara. Perkara yang telah diputus sebanyak 3.764.629 perkara dan dicabut sebanyak 16.581 perkara. Jumlah perkara yang diterima tahun 2016 menurun 15,76% dibandingkan penerimaan tahun 2015 sebanyak 4.556.580 perkara. Jumlah perkara putus menurun 16,62%, dan jika dibandingkan dengan beban perkara rasionya adalah 94,99%. Rasio sisa perkara dibandingkan dengan beban perkara sebesar 4,58%. Tabel 3.11: Perbandingan Keadaan Perkara Pengadilan Tingkat Pertama Pada Empat Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia Tahun 2015 – 2016 Tahun

Masuk

Jumlah

Putus

Cabut

2015

113.565

Sisa

4.556.580

4.670.145

4.515.221

30.243

124.681

2016

124.681

3.838.152

3.962.833

16.581

181.623

-45,17%

45,67%

Rasio Perbandingan

9,7%

-15,76%

-15,14%

3.764.629 -16,62%

Sisa

Keadaan perkara seluruh pengadilan tingkat pertama tahun 2016 dari masingmasing lingkungan peradilan sebagai berikut: Tabel 3.12: Keadaan Perkara Tiap Lingkungan Pengadilan Tingkat Pertama Tahun 2016 No

Lingkungan Peradilan

Sisa 2015

Masuk 2016

1

Umum

35.028

2

Agama

88.749

501.490

590.239

447.704

3

Militer

324

2.994

3.318

2.827

44

447

4

TUN

580

2.022

2.602

1.967

-

635

Jumlah

124.681

16.581

181.623

Jumlah

Putus

3.331.646 3.366.674 3.312.131

3.838.152 3.962.833 3.764.629

Cabut

Sisa

7.168

47.375

9.369

133.166


21

2) Tingkat Banding Pengadilan tingkat banding di seluruh Indonesia tahun 2016 menerima sebanyak 27.158 perkara, sisa perkara tahun 2015 sebanyak 2.685 perkara, sehingga jumlah beban pemeriksaan perkara sebanyak 29.843 perkara. Perkara yang telah putus sebanyak 16.349 perkara dan dicabut sebanyak 9 perkara. Sisa perkara pada akhir tahun 2016 sebanyak 13.485 perkara. Jumlah perkara yang diterima berkurang 1,38% dari tahun 2015 yang menerima sebanyak 27.539 perkara. Jumlah perkara putus menurun 29,01% dari tahun 2015 yang berjumlah 23.030 perkara. Rasio jumlah perkara putus dibandingkan dengan beban perkara adalah 54,78%. Rasio jumlah sisa perkara dibandingkan dengan beban adalah 45,19%. Tabel 3.13: Perbandingan Keadaan Perkara Pengadilan Tingkat Banding Empat Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia Tahun 2015 – 2016 Tahun

Sisa

2015

14.989

27.539

42.528

2016

2.685

27.158

29.843

Rasio Perbandingan

Masuk

-82,09% -1,38%

Jumlah

-29,83%

Putus 23.030 16.349 -29,01%

Cabut

Sisa

41

19.457

9

13.485

-78,05%

-30,69%

Keadaan perkara seluruh pengadilan tingkat banding tahun 2016 berdasarkan perincian pada masing-masing lingkungan peradilan, sebagai berikut: Tabel 3.14: Keadaan Perkara Seluruh Pengadilan Tingkat Banding Tahun 2016 Dari Masing-Masing Lingkungan Peradilan No


1 2

Umum Agama

3

Militer

4 5

Sisa 2015

Masuk 2016

Jumlah

Putus

Cabut

Sisa

2.203 75 67

12.923 2.304 678

15.126 2.379 746

11.202 2.284 642

0 9 0

3.924 86 103

TUN

170

1.095

1.265

1.111

0

154

Pengadilan Pajak

170

10.158

10.328

1.110

0

9.218

2.685

27.158

29.843

16.394

9

13.485

Jumlah


22

3) Perbandingan Keadaan Perkara pada Pengadilan Seluruh Indonesia, sebagai berikut: Tabel 3.15: Perbandingan Keadaan Perkara Pada Pengadilan Seluruh Indonesia Tahun 2016 Tingkat Peradilan

Sisa 2015

Masuk 2016

Jumlah

Putus

Tk. Pertama

124.681

3.838.152

3.962.833

3.764.629

16.581

181.623

Tk. Banding

2.685

27.158

29.843

16.349

9

13.485

Jumlah

127.366

3.865.310

3.992.676

3.780.978

16.590

195.108

Dicabut

Sisa

4) Perbandingan keadaan perkara yang diterima Mahkmah Agung RI Berdasarkan Jenis Kewenangannya, sebagai berikut: Tabel 3.16: Perbandingan Perkara Yang Diterima Mahkamah Agung Tahun 2015 dan 2016 Berdasarkan Jenis Perkara dan Kewenangannya Masuk 2015 NO 1 2 3 4 5 6 7

Jumlah

Masuk2016

Jenis Perkara Perdata Perdata Khusus

2016 vs 2015 (%)

Kasasi

Pk

Grasi

Hum

Jumlah

Kasasi

Pk

3.615

656

-

-

4.271

3.817

788

-

-

4.605

7,82

854

125

-

-

979

1.125

146

-

-

1.271

29,83

16 23 2

-

1.867 3.262 962 349

1.500 2.834 822 372

108 245 123 20

21 27 1

-

1.629 3.106 945 393

-12,75 -4,78 -1,77 12,61

-

72

2.287

575

2.057

-

49

2.681

17,23

41

72

13.977

49

49

14.630

4,67

Pidana 1.750 101 Pidana Khusus 3.016 223 Perdata Agama 861 101 Pidana Militer 316 31 Tata Usaha 697 1.518 Negara Total

Jumlah

11.109 2.755

11.045 3.487

Grasi Hum

Sasaran 1 Indikator kinerja ke - 5: Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi. Persentase perkara pidana melalui sistem peradilan pidana anak adalah perbandingan jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan melalui diversi dengan jumlah perkara pidana anak.


23

Tabel 3.17: Persentase Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi Capaian (%) Indikator Kinerja Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi

Target

Realisasi

50%

2,52%

2016

2015

2014

5,04

8

N.A

Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berdasarkan pasal 2 dan 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 tahun tapi belum berumur 18 tahun, atau telah berumur 12 tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 tahun, yang diduga melakukan tindak pidana. Hakim anak wajib mengupayakan diversi dalam hal anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun atau kepada anak yang didakwa dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidaritas, alternatif, kumulatif, maupun kombinasi (gabungan). Diversi tidak berhasil jika salah satu atau para pihak tidak melaksanakan sepenuhnya kesepakatan diversi. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan perkara sesuai dengan hukum acara peradilan pidana anak. Tahun 2016 tercatat upaya diversi dilakukan untuk 387 perkara, dari jumlah tersebut 72 perkara gagal diselesaikan melalui diversi. Jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan secara diversi sebanyak 315 perkara atau 2,52% dari beban perkara pidana anak (12.483 perkara).


24

Tabel 3.18: Perincian Beban Perkara Pidana Anak dan Diversi Tahun 2016 No

Perkara

Jumlah

1.

Sisa 2015

6.473

2.

Masuk 2016

5.740

3.

Putus 2016

4.510

4.

Sisa 2016

914

5.

Diversi Berhasil

315

6.

Diversi Gagal

72

7.

Banding

497

8.

Kasasi

216

9.

Peninjauan Kembali

2 Sasaran 1

Indikator kinerja ke - 6: Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan. Indikator kinerja ini bertujuan untuk menggambarkan indeks kepuasan masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik di pengadilan. Tabel 3.19: Indeks Responden Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan Indikator Kinerja Indeks Responden Pencari Keadilan yang puas terhadap Layanan Peradilan

Target

Realisasi

75

77,66

2016

Capaian 2015

2014

103,54%

NA

NA

Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan diukur berdasarkan Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Pada tahun 2016 Mahkamah Agung melakukan survei terhadap Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan peradilan melalui Direktorat Jenderal Peradilan Umum, Direktorat Jenderal Peradilan Agama dan Direktorat Jenderal Peradilan Militer dan TUN. Survei tersebut dilakukan melalui Akreditasi Penjaminan Mutu dan ISO yang dilakukan oleh ketiga Direktorat Jenderal terhadap empat lingkungan peradilan di bawahnya, dengan ruang lingkup yaitu:


25

1. Prosedur layanan 2. Waktu pelayanan 3. Biaya / tarif layanan 4. Perilaku pelaksanaan pelayanan 5. Penanganan pengaduan, saran dan masukan. Terhadap ruang lingkup tersebut diberikan penilaian dengan kategori sebagai berikut: a. 75 – 100

= Sangat baik

b. 50 – 69.99

= Baik

c. 25 – 49.99

= Kurang baik

d. 0 – 24.99

= Tidak baik

Hasil surveinya adalah sebagai berikut: -

Direktorat Jenderal Peradilan Umum melaksanakan Akreditasi Penjaminan Mutu terhadap 67 Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding dengan indeks kepuasan masyarakat 80.

-

Direktorat Jenderal Peradilan Agama melaksanakan ISO terhadap 50 Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding dengan indeks kepuasan masyarakat 80.

-

Direktorat Jenderal Peradilan Militer dan TUN melaksanakan ISO terhadap 17 Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding dengan indeks kepuasan masyarakat 72,99. Indeks kepuasan masyarakat atas layanan peradilan pada semua lingkungan peradilan adalah 77,66, angka ini berada di atas ketentuan minimal yang telah ditentukan di dalam Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 yaitu 62,51, sehingga dapat disimpulkan masyarakat puas terhadap pelayanan peradilan.


26

Sasaran 2 :


Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Mahkamah Agung RI dalam meningkatkan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara. Sasaran ini terdiri dari tiga indikator, sebagaimana digambarkan pada tabel di bawah ini: Tabel 3.20: Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian (%)



23%

14,92%

64,86


20%

N.A

N.A

5%

3,84%

76,8

c.


Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut: Sasaran 2 Indikator kinerja ke - 1: Persentase penyelesaian minutasi perkara sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan.

Persentase penyelesaian minutasi perkara sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan yaitu perbandingan jumlah minutasi perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara perkara yang diminutasi.


27

Tabel 3.21:Persentase Penyelesaian Minutasi Perkara Sesuai Dengan Jangka Waktu Yang Ditentukan Capaian Indikator Kinerja

Target

Realisasi 2016

Persentase minutasi

2015

2014

penyelesaian perkara

sesuai

dengan jangka waktu yang

23%

14,92%

64,86%

42%

NA

ditentukan

Ketentuan jangka waktu penanganan perkara di Mahkamah Agung berdasarkan surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 214/KMA/SK/XII/2014 tanggal 30 Desember 2014 adalah 250 hari kalender terhitung mulai berkas diterima di Mahkamah Agung sampai perkara tersebut dikirim kembali ke pengadilan pengaju (berlaku untuk perkara yang diregister mulai tahun 2015). Jangka waktu minutasi perkara ditetapkan 98 hari kalender, jumlah ini akan berkurang jika tahapan sebelumnya melebihi jangka waktu yang ditetapkan. Pada tahun 2015 perkara yang sudah diputus secara tepat waktu sebanyak 11.840 perkara dan telah diminutasi tepat waktu sebanyak 1.157 perkara dengan capaian 42%. Sedangkan pada tahun 2016 perkara yang diminutasi sebanyak 18.404 perkara, yang diminutasi tepat waktu sebanyak 2.746 perkara sehingga realisasi sebesar 14,92% dan capaian 64,86%. Rerata waktu memutus dan minutasi perkara dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 3.22: Rerata Waktu Memutus Perkara pada Mahkamah Agung Tahun 2016 Jangka Waktu Proses Pemeriksaan (dalam bulan) No

Jenis Perkara

Jumlah 1 s.d. 3

3 s.d. 6

6 s.d. 12

12 s.d. 24

> 24

1

Perdata

3.830

944

424

62

19

5.279

2

Perdata Khusus

1.263

111

10

2

2

1.388

3

Pidana

1.735

76

1

0

0

1.812

4

Pidana Khusus

2.192

763

417

49

1

3.422

5

Perdata Agama

942

4

0

0

0

946

6

Pidana Militer

292

47

11

0

0

350

7

Tata Usaha Negara

2.846

172

2

3

3

3.026

Jumlah

13.100

2.117

865

116

25

Persentase

80,75%

13,05%

5,33%

0,72%

0,15%

16.223


28

Tabel 3.23: Rerata Waktu Minutasi Pada Mahkamah Agung Tahun 2016 Jangka Waktu Proses Minutasi (dalam bulan) No

Jenis Perkara

Jumlah 1 s.d. 3

3 s.d. 6

6 s.d. 12

12 s.d. 24

> 24

1

Perdata

79

649

2.776

2.610

143

6.257

2

Perdata Khusus

177

422

476

177

4

1.256

3

Pidana

99

363

812

414

13

1.701

4

Pidana Khusus

83

398

1.684

1.838

257

4.260

5

Perdata Agama

293

555

31

0

0

879

6

Pidana Militer

64

158

100

11

0

333

7

Tata Usaha Negara

1.951

1.090

552

117

8

3.718

Jumlah

2.746

3.635

6.431

5.167

425

Persentase

14,92%

19,75%

34,94%

28,08%

2,31%

18.404

Sasaran 2: Indikator kinerja ke - 2 : Persentase Salinan Putusan Yang Diterima Oleh Pengadilan Pengaju Tepat Waktu Persentase salinan putusan yang diterima oleh pengadilan pengaju tepat waktu adalah perbandingan jumlah salinan putusan yang diterima oleh pengadilan pengaju tepat waktu dengan jumlah putusan. Tabel 3.24: Persentase Salinan Putusan Yang Diterima Oleh Pengadilan Pengaju Tepat Waktu Indikator Kinerja Persentase

Target

Realisasi

20%

N.A

2016

Capaian 2015

2014

N.A

N.A

NA

salinan

putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat waktu

Indikator ini tidak bisa/sulit diukur karena tidak ada pencatatan yang valid mengenai ketepatan waktu penerimaan putusan di pengadilan pengaju. Berdasarkan SK KMA Nomor 214 Tahun 2014, proses penanganan perkara hanya sampai berkas diserahkan ke pihak pengiriman (Pos Indonesia).


29

Sasaran 2 Indikator kinerja ke - 3: Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi adalah perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi. Indikator ini untuk mengukur keberhasilan penyelesaian perkara melalui mediasi. Tabel 3.25: Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi Capaian Sasaran Strategis


Target

5%

Realisasi

3,84%

2016

2015

2014

76,8%

67.1%

N.A

Pada tahun 2016 perkara di lingkungan peradilan tingkat pertama yang diselesaikan melalui mediasi realisasinya 3,84% maka capaian kinerjanya 76.8%. Terdapat kenaikan capaian kinerja dari 67,1% di tahun 2015 menjadi 76.8% pada tahun 2016. Perkara yang diselesaikan secara mediasi pada pengadilan tingkat pertama terdiri dari: 1. Peradilan Umum (Perkara Perdata Gugatan) 2. Peradilan Agama (Perkara Perdata Gugatan) Ad 1. Jumlah perkara perdata gugatan yang masuk pada pengadilan tingkat pertama (peradilan umum) tahun 2016 sebesar 30.629 perkara dan berhasil dimediasi sebesar 571 perkara (2%). Hal ini disebabkan karena pencari keadilan lebih memilih diselesaikan melalui sidang pengadilan. Ad 2. Perkara yang diterima pengadilan tingkat pertama (peradilan agama) tahun 2016 sebanyak 582.621 perkara, perkara yang berhasil dimediasi tahun 2016 sebanyak 33.155 perkara (5,69%). Hal ini disebabkan karena pencari keadilan lebih memilih diselesaikan melalui sidang pengadilan. Untuk lebih mengoptimalkan penyelesaian perkara melalui mediasi, Mahkamah Agung setelah hampir tiga tahun bekerja merancang revisi Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pokja Mediasi yang dibentuk oleh


30

Ketua Mahkamah Agung melalui SK KMA Nomor KMA/SK/VII/2013 tanggal 26 Juli 2013, berhasil merampungkan tugas dan tanggung jawab yang diamanatkan kepada Pokja tersebut dengan lahirnya Perma Nomor 1 Tahun 2016 tanggal 3 Februari 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Beberapa hal baru yang diatur dalam Perma Mediasi ini adalah mengenai ketentuan mediasi dijalankan dengan iktikad baik. Jika penggugat tidak beriktikad baik dalam mediasi, maka perkaranya dinyatakan tidak dapat diterima oleh majelis hakim. Sedangkan jika tergugat yang tidak beriktikad baik, maka ia akan dihukum untuk membayar biaya mediasi. Selain itu, aturan baru lainnya adalah mengenai kesepakatan sebagian yang dianggap sebagai keberhasilan mediasi. Jangka waktu pelaksanaan mediasi juga sekarang ditentukan menjadi 30 hari dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan sampai 30 hari berikutnya. Keterlibatan tokoh masyarakat dan kemungkinan pejabat pengadilan non-hakim untuk menjadi mediator juga diakomodasi dalam Perma ini. Perma ini diharapkan dapat meningkatkan akses terhadap keadilan bagi masyarakat melalui penyelesaian sengketa, sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang saling menguntungkan kedua belah pihak melalui mediasi di pengadilan. Kemudian untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan mediasi yang lebih berdaya guna dan mampu meningkatkan keberhasilan mediasi, pada tanggal 17 Juni 2016 KMA mengeluarkan SK KMA Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan. SK KMA ini mengandung berbagai instrumen dan petunjuk teknis yang detail mengenai pelaksanaan mediasi. Diharapkan dengan terbitnya aturan terkait mediasi tersebut, tingkat keberhasilan mediasi dapat meningkat.


31

Sasaran 3 : Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Terpinggirkan Untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan terutama bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, Mahkamah Agung RI berupaya keras untuk memberikan solusi yang berkeadilan bagi masyarakat pencari keadilan melalui indikator-indikator di bawah ini: Tabel 3.26: Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan Target (%)

Realisasi (%)

Capaian (%)


90

100

111,11

b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan

93

86,33

92,82

100

100

100

Sasaran Strategis Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

Indikator Kinerja

c.


Sasaran 3 Indikator kinerja ke - 1: Persentase perkara prodeo yang diselesaikan. Persentase perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya / prodeo adalah perbandingan antara jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara prodeo. Indikator ini untuk mengukur kinerja Mahkamah Agung dalam memberikan akses untuk memperoleh keadilan bagi masyarakat tidak mampu. Tabel 3.27: Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan Capaian Indikator Kinerja Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

Target

Realisasi

90%

100%

2016

2015

2014

111.11%

100%

N.A

Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2014 penerima layanan pembebasan biaya perkara adalah setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dengan dibuktikan surat keterangan dari instansi yang berwenang.


32

Layanan pembebasan biaya perkara diberikan sepanjang ketersediaan anggaran di pengadilan dan berlaku pada tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi, peninjauan kembali, eksekusi, dan sidang di luar gedung Pengadilan serta Posbakum Pengadilan; Layanan pembebasan biaya perkara meliputi perkara perdata permohonan, gugatan, dan eksekusi dalam tahun berjalan berlaku sejak perkara didaftarkan dan diterima oleh Pengadilan dan besaran pembebasan biaya perkara, meliputi biaya perkara: •

Perdata Permohonan maksimal sebesar Rp187.000,00

•

Perdata Gugatan maksimal sebesar Rp2.185.000,00

•

Banding maksimal sebesar Rp97.000,00

•

Kasasi maksimal sebesar Rp1.137.000,00

•

Peninjauan Kembali maksimal sebesar Rp2.137.000,00

•

Permohonan eksekusi hanya untuk panjar biaya eksekusi sebesar Rp1.077.000,00

Pada tahun 2015 capaian perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya/prodeo adalah 100% dan tahun 2016 meningkat menjadi 111,11%. Realisasi indikator ini dihitung dari tiga lingkungan peradilan: 1. Peradilan Umum Jumlah perkara prodeo 1.542 perkara dan dapat diselesaikan semuanya sehingga realisasi 100%. 2. Peradilan Agama Jumlah perkara prodeo 26.451 perkara dan dapat diselesaikan semuanya sehingga realisasi 100%. 3. Peradilan TUN Jumlah perkara prodeo 12 perkara, dapat diselesaikan semuanya sehingga realisasi 100%.


33

Tabel 3.28: Data Layanan Pembebasan Biaya Perkara di Lingkungan Peradilan Umum, Agama dan TUN Dalam 3 Tahun Terakhir


Peradilan Umum

Peradilan Agama

Peradilan Tata Usaha Negara

Tahun

Jumlah Pengadilan Pemberi Layanan

Jumlah Layanan (Perkara)

2014

39

96

2015

256

912

2016

227

1.542

2014

359

11.513

2015

359

10.748

2016

359

26.451

2014

15

---

2015

28

9

2016

28

12

Sasaran 3 Indikator kinerja ke – 2:

Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan.

Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan/zitting plaats adalah perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan dengan jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan. Indikator ini untuk mengukur kinerja Mahkamah Agung dalam memberikan kemudahan akses layanan hukum bagi masyarakat yang mengalami hambatan biaya, fisik maupun geografis dalam menjangkau lokasi kantor pengadilan. Tabel 3.29: Persentase Perkara Yang Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan Capaian Indikator Kinerja

Target

Realisasi 2016

Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan

93%

86,33%

2015

92,82% 142,85%


2014 143%

34

Pengadilan dapat menyelenggarakan sidang di luar gedung Pengadilan khususnya untuk jenis perkara-perkara yang pembuktiannya mudah atau bersifat sederhana, kemudian berdasarkan pada karakteristik jumlah perkara, dan keterjangkauan wilayah. Lokasi penyelenggaraan sidang di luar gedung pengadilan dapat ditetapkan melalui koordinasi antara pengadilan dengan pemerintah daerah atau instansi lain. Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama dan Pengadilan Tata Usaha Negara dapat menyelenggarakan layanan sidang di luar gedung pengadilan secara bersama-sama sesuai dengan kebutuhan. Sidang di luar gedung Pengadilan dapat dilaksanakan secara terpadu dengan layanan Posbakum Pengadilan. Pada tahun 2014 indikator kinerja perkara yang diselesaikan melalui sidang di luar gedung pengadilan baik di dalam negeri maupun di luar negeri capaian kinerjanya 143%, tahun 2015 menjadi 142,85% dan tahun 2016 menjadi 92,82%. Pada indikator perkara yang diselesaikan melalui sidang di luar gedung pengadilan baik di dalam negeri maupun di luar terdiri dari: 1. Peradilan Umum (Perkara Perdata) 2. Peradilan Agama 3. Peradilan Militer Ad1. Jumlah perkara pada peradilan umum yang seharusnya diselesaikan melalui sidang di luar gedung pengadilan sebanyak 28.734 perkara pada 83 lokasi sidang dan semuanya dapat diselesaikan sehingga realisasi 100% Ad2. Jumlah perkara pada peradilan agama yang seharusnya diselesaikan melalui sidang di luar gedung pengadilan (dalam negeri) sebanyak 67.986 perkara pada 370 lokasi sidang dan semuanya dapat diselesaikan sehingga realisasi 100%. Sidang di luar gedung pengadilan selain di dalam negeri juga diselenggarakan di luar negeri pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia, penyelenggaraannya berdasarkan SK KMA Nomor 084/KMA/SK/V/2011. Kegiatan tersebut didanai dan bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri. Adapun jenis perkara yang disidangkan adalah perkara isbat (penetapan) nikah.


35

Tabel 3.30: Data Layanan Sidang Isbat Nikah di Luar Negeri Sejak 2014 No

Tahun

Waktu Pelaksanaan

Kota, Negara

1

2014

22 s.d. 24 Desember

Tawau, Malaysia

322

2

2015

21 s.d. 23 Desember

Tawau, Malaysia

292

26 s.d. 28 September

Kuching, Malaysia

191

10 s.d. 12 Oktober

Jeddah, Arab Saudi

127

17 s.d. 19 Oktober

Kinabalu, Malaysia

200

7 s.d. 10 November

Tawau, Malaysia

263

5 s.d. 7 Desember

Kinabalu, Malaysia

210

3

2016

Jumlah Perkara Disidangkan

Ad3. Jumlah perkara pada peradilan militer yang yang seharusnya diselesaikan melalui sidang di luar gedung pengadilan sebanyak 354 perkara dan diselesaikan sebanyak 209 (59%) perkara pada 47 lokasi sidang. Hal ini disebabkan karena biaya penyelenggaraan tinggi sementara anggaran yang tersedia terbatas sehingga tidak dapat menyelesaikan beberapa perkara

yang

belum

selesai

dalam

satu

kali

sidang.

Biaya

penyelenggaraannya tinggi karena wilayah hukum masing-masing satker pengadilan militer sangat luas, dimana hanya ada 19 satker di Indonesia. Tabel 3.31: Data Layanan Sidang Di Luar Gedung Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Militer Tahun 2014 – 2016 No


1 Peradilan Umum

2 Peradilan Agama

3 Peradilan Militer

Tahun

Jumlah Lokasi Sidang

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016

66 50 83 523 357 370 33 48 47

Jumlah Perkara Diselesaikan 522 1.065 28.734 30.857 27.580 67.986 180 190 209


36

Sasaran 3 Indikator kinerja ke - 3: Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum. Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum adalah perbandingan jumlah perkara permohonan (voluntair) identitas hukum yang diselesaikan dengan jumlah perkara permohonan (voluntair) identitas hukum yang diajukan. Tabel 3.32: Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum Indikator Kinerja

Target


Capaian (%)

Realisasi

100%

100%

2016

2015

2014

100

100

100

Permohonan identitas hukum dilaksanakan pada lingkungan peradilan agama. Jumlah perkara permohonan identitas hukum yang diajukan sejumlah 16.396 perkara dan dapat direalisasikan seluruhnya. Permohonan identitas hukum yang terpenuhi tersebut dihimpun dari 362 lokasi yang dilakukan secara terpadu antara pengadilan agama dengan pemerintah daerah dan Kementerian Agama.

Sasaran 3 Indikator kinerja ke – 4: Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum). Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum adalah perbandingan antara jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum dengan jumlah pencari keadilan golongan tertentu. Tabel 3.33: Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) Capaian (%) Indikator Kinerja Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)

Target

100%

Realisasi

100%

2016

2015

2014

100

N.A

N.A


37

Posbakum di Pengadilan memberikan manfaat yang sangat besar bagi para pencari keadilan terutama bagi mereka yang tidak mampu karena melalui program ini masyarakat dapat memperoleh layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum berupa surat gugatan yang dibutuhkan dalam proses penyelesaian perkara di pengadilan. Pemberian layanan melalui Posbakum Pengadilan ini mengalami dinamika peningkatan dan penurunan jumlah layanan dari tahun ke tahun. Berikut adalah data pemberian layanan Posbakum Pengadilan sejak tahun 2014 yang dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum: Tabel 3.34: Data Layanan Posbakum Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum Sejak Tahun 2014 Tahun

Jumlah Posbakum

Jumlah Layanan

2014

56

788 Perkara

2015

350

11.551 Orang

2016

352

10.055 Orang

Pada tahun 2016 pada lingkungan peradilan umum berhasil memberikan bantuan layanan hukum kepada seluruh pencari keadilan golongan tertentu, yaitu sejumlah 10.055 orang. Data pemberian layanan Posbakum Pengadilan sejak tahun 2014 yang dilakukan oleh pengadilan agama/mahkamah syar’iyah adalah sebagaimana tabel berikut: Tabel 3.35: Data Layanan Posbakum Pengadilan di Lingkungan Peradilan Agama Sejak Tahun 2014 Tahun

Jumlah Posbakum

Jumlah Pencari Keadilan

2014

74

82.145

2015

120

77.344

2016

120

195.023


38

Pada tahun 2016 lingkungan peradilan agama berhasil memberikan bantuan layanan hukum kepada seluruh pencari keadilan golongan tertentu, yaitu sejumlah 195.023 orang. Data pemberian layanan Posbakum Pengadilan sejak tahun 2014 yang dilakukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut: Tabel 3.36: Data Layanan Posbakum Pengadilan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Sejak Tahun 2014 Tahun

Jumlah Posbakum

Jumlah Pencari Keadilan

2014

15

2

2015

28

9

2016

28

13

Pada tahun 2016 jumlah lingkungan peradilan TUN berhasil memberikan bantuan layanan hukum kepada seluruh pencari keadilan golongan tertentu, yaitu sejumlah 13 orang.

Semua lingkungan peradilan yang menyelenggarakan pos bantuan hukum telah berhasil memberikan bantuan layanan hukum kepada seluruh pencari keadilan golongan tertentu sehingga realisasi dari indikator ini 100%.


39

Sasaran 4:


Kepatuhan terhadap putusan pengadilan dapat diukur dari jumlah putusan yang dilaksanakan tanpa adanya eksekusi. Permohonan eksekusi muncul akibat ketidakpatuhan salah satu pihak sehingga semakin sedikit permohonan eksekusi maka kepatuhan terhadap putusan pengadilan semakin tinggi. Tabel 3.37: Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan Sasaran Strategis

Indikator Kinerja



Target

Realisasi

Capaian

50%

99%

198%

Sasaran 4 Indikator kinerja ke- 1: Persentase Putusan Perkara Perdata dan TUN yang Ditindaklanjuti (dieksekusi) Persentase Putusan Perkara Perdata dan TUN yang Ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah perbandingan jumlah putusan perkara perdata dan TUN sudah berkekuatan hukum tetap yang tidak mengajukan permohonan eksekusi dengan jumlah putusan perkara perdata dan TUN yang sudah berkekuatan hukum tetap. Indikator ini untuk mengukur kepatuhan para pencari keadilan terhadap amar (isi) putusan pengadilan. Tabel 3.38: Persentase Putusan Perkara Perdata dan TUN yang Ditindaklanjuti (dieksekusi) Capaian Indikator Kinerja

Target

Realisasi

2016

2015

2014

Persentase Putusan Perkara Perdata dan TUN yang Ditindaklanjuti

50%

99%

198% 125,33%

NA

(dieksekusi)

Pada tahun 2015 jumlah putusan perkara perdata dan TUN yang sudah berkekuatan hukum tetap sebesar 5.334 perkara, yang mengajukan eksekusi 321 perkara, maka yang patuh sebanyak 5.013 perkara (94%), dengan target 75%


40

maka capaian kinerja 125,33%. Pada tahun 2016 jumlah putusan perkara perdata dan TUN yang sudah berkekuatan hukum tetap sebesar 47.643 perkara, yang mengajukan eksekusi sebanyak 455 perkara, sehingga yang patuh sebanyak 47.188 perkara (99%), dengan target 50% maka capaian kinerja 198%. Tabel 3.39: Data Putusan Perkara Perdata Yang Telah BHT dan Yang Mengajukan Eksekusi Tahun 2015 Dan 2016 Putus 2015

BHT 2015

Eksekusi 2015

Putus 2016

BHT 2016

Eksekusi 2016

933.583

5.334

321

2.100.755

47.643

455


41

Sasaran 5 : Terwujudnya Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Aparat Peradilan Secara Optimal Baik Internal Maupun Eksternal Pengawasan merupakan salah satu faktor kunci guna meningkatan kepercayaan publik kepada pengadilan, untuk mewujudkan hal tersebut Mahkamah Agung secara terus menerus berupaya membuat kebijakan baru guna memberikan pelayanan yang ideal, efektif dan efisien yang dapat memperkuat fungsi pengawasan. Dengan adanya oknum peradilan yang terkena operasi tangkap tangan oleh KPK, Mahkamah Agung perlu melakukan evaluasi kebijakan yang ada dan menetapkan kebijakan baru yang mampu memperbaiki kondisi yang ada. Sesuai dengan amanat cetak biru dalam rangka penegakan disiplin kerja hakim dan seluruh aparat di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan, Mahkamah Agung menerbitkan Perma Nomor 7 Tahun 2016 dengan maksud menegakkan disiplin khususnya terhadap hakim karena sejak dikeluarkannya PP Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim, terjadi penurunan disiplin hakim yang diantaranya disebabkan karena tidak ada aturan yang mewajibkan hakim untuk datang tepat waktu dan mengisi daftar hadir sehingga

dengan

terbitnya

Perma

Nomor

7

Tahun

2016

terwujudnya

keseragaman penegakan disiplin baik terhadap hakim maupun non hakim. Berdasarkan SK KMA Nomor 096/KMA/SK/X/2006 tanggung jawab pengawasan hanya dibebankan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga pengawasan melekat tidak berjalan sebagaimana mestinya, sehubungan dengan hal tersebut dalam rangka mengefektifkan pengawasan Mahkamah Agung menerbitkan Perma Nomor 8 Tahun 2016 yang memberikan tanggung jawab pengawasan, pembinaan dan pengendalian kepada

setiap pemangku jabatan

struktural di lingkungan

Mahkamah Agung maupun seluruh jajaran peradilan di bawahnya. Dengan penetapan tanggung jawab tersebut dalam hal tidak dipenuhinya kewajiban pengawasan dan pembinaan oleh atasan langsung merupakan pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi berupa penjatuhan hukuman disiplin. Pelaksanaan pemeriksaan dan pemberian sanksi tersebut berlaku bagi pemangku jabatan tanpa terkecuali, sehingga kepada pimpinan Mahkamah Agung pun dapat


42

dilakukan pemeriksaan dan dijatuhi hukuman disiplin apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terbukti adanya pelanggaran. Tabel 3.40: Terwujudnya Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Aparat Peradilan Secara Optimal Baik Internal Maupun Eksternal Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Terwujudnya pelaksanaan a. Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti pengawasan kinerja aparat b. Persentase pengaduan peradilan secara optimal baik yang selesai ditindaklanjuti internal maupun eksternal dan dipublikasikan

Realisasi Capaian

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Sasaran 5 Indikator kinerja ke – 1 : Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti. Persentase

pengaduan

yang

ditindaklanjuti

adalah

perbandingan

antara

pengaduan yang ditindaklanjuti dengan pengaduan yang diterima Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya. Indikator kinerja ini untuk mengukur kinerja dalam menindaklanjuti pengaduan yang diterima Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya yang dilaksanakan dan dikoordinir Badan Pengawasan. Tabel 3.41: Persentase Pengaduan Yang Dapat Ditindaklanjuti Capaian Indikator Kinerja Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti

Target

100%

Realisasi

100%

2016

2015

2014

100%

100%

100%

Dalam proses pencapaian target kinerja, telah dilakukan pengukuran pencapaian kinerja pertriwulan, sebagaimana tabel berikut:


43

Tabel 3.42: Penanganan Pengaduan Masyarakat Tahun 2016 Penanganan Pengaduan Diperiksa Badan Pengawasan Dijawab dengan surat Delegasi Pengadilan Tk. Banding Delegasi Pengadilan Tk. Pertama Delegasi Internal Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Jumlah pengaduan

Realisasi (%)

Jumlah pengaduan

Realisasi (%)

Jumlah pengaduan

Realisasi (%)

Jumlah pengaduan

Realisasi (%)

96

100

78

100

43

100

30

100

191

100

224

100

169

100

133

100

20

100

27

100

20

100

30

100

87

100

120

100

111

100

73

100

68

100

88

100

119

100

102

100

462

537

462

368

Dari surat pengaduan yang masuk sejumlah 2.373 pengaduan, semuanya telah ditindaklanjuti, diawali dari telaah oleh Hakim Tinggi Pengawas kemudian dilanjutkan penanganan lebih lanjut dengan perincian sebagai berikut: - Diperiksa Badan Pengawasan: 247 pengaduan Dibuat SK Tim Pemeriksa oleh Kepala Badan Pengawasan, Tim Pemeriksa melakukan pemeriksaaan bertempat pada satker di mana pengaduan berasal. Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang disampaikan kepada Ketua kamar Pengawasan dalam bentuk surat, bila setuju dengan rekomendasi dari Tim Pemeriksa maka diteruskan kepada Ketua Mahkamah Agung dan bila disetujui maka kembali lagi ke Badan Pengawasan untuk dibuatkan surat pengantar penerbitan SK Hukuman Disiplin kepada Ditjen terkait (untuk tenaga teknis) dan kepada Sekretaris Mahkamah Agung (untuk tenaga non teknis). Tahun 2016 mengalami kenaikan sejumlah 82 pengaduan dibandingkan tahun 2015 yaitu sejumlah 165 pengaduan, hal tersebut dikarenakan adanya penambahan Hakim Tinggi dan Hakim Yustisial pada Badan Pengawasan, sebagai komitmen Badan Pengawasan dalam meningkatkan kinerjanya mengenai penyelesaian pengaduan masyarakat secara cepat, tepat dan transparan - Dijawab dengan surat: 717 pengaduan Surat pengaduan yang masuk Badan Pengawasan tidak semuanya merupakan pengaduan sesuai dengan syarat yang sudah ditentukan, tetapi ada pengaduan yang berisi subtansi dari perkara yang sedang berjalan pada peradilan tingkat


44

pertama, Banding, Kasasi dan PK. Surat pengaduan yang berisi hal tersebut dijawab langsung dengan surat kepada yang bersangkutan. Tahun 2016 mengalami kenaikan yang signifikan sejumlah 255 pengaduan dibandingkan tahun 2015 sejumlah 462 pengaduan, hal tersebut merupakan salah satu indikasi semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada Badan Pengawasan dalam menindaklanjuti pengaduan. - Delegasi Pengadilan Tk. Banding: 97 pengaduan Surat pengaduan yang masuk Badan Pengawasan dilakukan telaahan oleh Hakim Tinggi Pengawas, bila penanganan surat tersebut dapat diselesaikan dan dilakukan pemeriksaan oleh pengadilan tingkat banding maka surat tersebut didelegasikan dan hasil pemeriksaan atau LHP nya dikirim ke Badan Pengawasan untuk penyelesaian selanjutnya. - Delegasi Pengadilan Tk. Pertama: 391 pengaduan Surat pengaduan yang masuk Badan Pengawasan ditelaah oleh Hakim Tinggi Pengawas, bila penanganan surat tersebut dapat diselesaikan dan dilakukan pemeriksaan oleh pengadilan tingkat pertama maka surat tersebut didelegasikan dan hasil pemeriksaan atau LHP nya dikirim ke Badan Pengawasan untuk penyelesaian selanjutnya. - Delegasi Internal: 377 pengaduan Surat pengaduan yang masuk bukan permasalahan yang ditangani oleh Badan Pengawasan tetapi oleh satker lain seperti Ditjen atau Kepaniteraan, maka surat tersebut diteruskan oleh Badan Pengawasan kepada satker bersangkutan sesuai dengan permasalahan yang disampaikan. -

Diarsipkan sejumlah 544 pengaduan Kriteria surat yang diarsipkan adalah surat yang identitas pelapor dan terlapor tidak jelas, tidak disertai data dukung dan tidak menunjuk substansi secara jelas seperti tidak menyebutkan nama pengadilan atau nomor perkara dimaksud


45

Sasaran 5 Indikator kinerja ke – 2: Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasikan. Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasikan adalah perbandingan

antara

jumlah

pengaduan

yang

selesai

ditindaklanjuti

dan

dipublikasikan dengan jumlah pengaduan yang harus selesai ditindaklanjuti dan dipublikasikan. Indikator kinerja ini mengukur keberhasilan dalam menangani pengaduan yang diproses oleh Tim Pemeriksa Badan Pengawasan. Tabel 3.43: Persentase Pengaduan Yang Selesai Ditindaklanjuti dan Dipublikasikan Capaian Indikator Kinerja Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasikan

Target

100%

Realisasi

100%

2016

2015

2014

100%

109%

100%

Tahun 2016 pengaduan yang diperiksa langsung oleh Badan Pengawasan, sejumlah 247 LHP. Perbandingan LHP pengaduan yang diperiksa langsung oleh Badan Pengawasan 3 (tiga) tahun terakhir diuraikan sebagai berikut: Tahun 2014 LHP pengaduan yang diperiksa langsung oleh Badan Pengawasan sejumlah 116 LHP dibandingkan dengan tahun 2015 sejumlah 186 LHP, terjadi kenaikan sejumlah 70 LHP. Tahun 2015 yang dijatuhi hukuman disiplin sejumlah 186 LHP dibandingkan dengan tahun 2016 sejumlah 247 LHP, mengalami kenaikan sejumlah 61 LHP. Dari data di atas terlihat bahwa pada tahun 2014 s.d. tahun 2015 terjadi kenaikan sebanyak 70 LHP pengaduan yang diperiksa langsung oleh Badan Pengawasan, di mana pada tahun 2015 s.d. tahun 2016 juga terjadi kenaikan sebanyak 61 LHP, hal tersebut dikarenakan semakin efektifnya tim pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan. Dari 247 LHP tersebut, ditutup 146 LHP karena berdasarkan hasil pemeriksaan tidak terbukti adanya pelanggaran disiplin maupun kode etik dan 101 LHP ditindaklanjuti dengan penjatuhan hukuman disiplin yang kemudian dipublikasikan


46

melalui website Badan Pengawasan, laporan tahunan Mahkamah Agung, dengan perincian berdasarkan inspektorat wilayah sebagai berikut: Tabel 3.44: Pengelompokkan LHP Hukuman Disiplin Berdasarkan Inspektorat Wilayah Wilayah I

Wilayah II

Wilayah III

Wilayah IV

Jumlah

28 LHP

44 LHP

21 LHP

8 LHP

101 LHP

Dari 101 LHP tersebut yang dikenakan penjatuhan hukuman disiplin sejumlah 150 orang, yang diuraikan pada tabel berikut: Tabel 3.45: Hukuman Disiplin Tahun 2016 Jenis Hukuman Disiplin NO 1

2 3 4 5 6 7 8 9 10

Jabatan Hakim Hakim Ad Hoc Hakim Pajak Panitera/Sekretaris Wakil Panitera Wakil Sekretaris Panitera Muda Panitera Pengganti Jurusita Jurusita Pengganti Pejabat Struktural Staf

Berat

Sedang

Ringan

15 1 2 1 1 7 2 2 4 11

13 2 1 0 1 3 1 3

43 1 1 7 3 3 9 1 4 4 4

Jumlah

Persentase

71 1 1 10 3 4 5 19 3 7 8 18

47,33% 0,67% 0,67% 6,67% 2% 2,67% 3,33% 12,67% 2% 4,67% 5,33% 12%

150

100%

JUMLAH

Perbandingan penjatuhan hukuman disiplin tiga tahun terakhir diuraikan sebagai berikut: -

Tahun 2014 yang dijatuhi hukuman disiplin sejumlah 209 orang dibandingkan dengan tahun 2015 sejumlah 266 orang, terjadi kenaikan sejumlah 57 orang.

-

Tahun 2015 yang dijatuhi hukuman disiplin sejumlah 266 orang dibandingkan dengan tahun 2016 sejumlah 150 orang, mengalami penurunan yang signifikan yaitu sebanyak 116 orang.

Dari data di atas terlihat bahwa pada tahun 2014 s.d. tahun 2015 terjadi kenaikan penjatuhan hukuman disiplin akan tetapi pada tahun 2015 s.d. tahun 2016 terjadi


47

penurunan yang signifikan, hal tersebut dikarenakan adanya komitmen dari pimpinan Mahkamah Agung yang bertekad untuk meningkatkan pengawasan dan membasmi segala bentuk praktik-praktik yang melanggar kode etik. Disamping itu didukung oleh semakin efektifnya kegiatan pengawasan dan pembinaan yang dilaksanakan oleh Badan Pengawasan kepada Pengadilan Tingkat Pertama maupun Pengadilan Tingkat Banding. Mahkamah Agung RI menjelang akhir tahun 2016 meluncurkan aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung (SIWAS MARI), untuk menjawab amanat Undang-Undang No 14. Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan mendukung pelaksanaan PERMA Nomor 9 Tahun 2016 serta dalam rangka memberikan pelayanan penanganan pengaduan yang ideal, efektif dan efisien, dan upaya pencegahan pelanggaran serta mempercepat pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme. (pengukuran kinerjanya baru dapat dilakukan pada tahun 2017).


48

Sasaran 6 : Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan parameter objektif Tabel 3.46: Terwujudnya Transparansi Pengelolaan SDM Lembaga Peradilan Berdasarkan Parameter Objektif Sasaran Strategis Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan parameter objektif

Indikator Kinerja

Target (%)

Realisasi (%)

Capaian (%)


90

85,25

94,7

b. Persentase Hakim yang telah memiliki sertifikasi spesialisasi keahlian

90

99,73

110,8


50

97,19

194,3


90

98,9

101

Sasaran 6 Indikator kinerja ke – 1: Persentase jabatan yang sudah memenuhi standar kompetensi sesuai dengan parameter objektif. Persentase jabatan yang sudah memenuhi standar kompetensi sesuai dengan parameter objektif adalah perbandingan antara jabatan yang sudah memenuhi standar kompetensi sesuai dengan parameter objektif dengan semua jabatan. Indikator kinerja ini untuk mengukur pengisian jabatan baik teknis dan non teknis yang sesuai dengan standar kompetensi yang dibutuhkan. Pengisian jabatan teknis yang memenuhi standar kompetensi diukur berdasarkan fit and proper test, sedangkan jabatan non teknis diukur berdasarkan seleksi jabatan pimpinan tinggi.


49

Tabel 3.47: Persentase Jabatan Yang Sudah Memenuhi Standar Kompetensi Sesuai Dengan Parameter Objektif Indikator Kinerja

Target

Persentase jabatan yang sudah memenuhi standar kompetensi sesuai dengan parameter objektif

Capaian

Realisasi

90%

85,25%

2016

2015

2014

94,7%

81,7%

N.A

Pada tahun 2016 Mahkamah Agung telah melaksanakan fit and proper test untuk jabatan tenaga teknis yang diikuti oleh 397 peserta, dan jumlah peserta yang lulus sebanyak 293 peserta. Sehingga realisasinya sebesar 73,8%, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Tabel 3.48: Jabatan Yang Sudah Dilakukan Fit And Proper Test Tahun 2016 Fit and Proper Test Hakim Panitera Calon Wakil Ketua PA Calon Wakil Ketua PA Klas IB Calon Wakil Ketua PA Klas IB Gel II Calon Asisten Hakim Agung Calon Panitera PTA Hakim Yustisial (PP) pada kamar TUN Panitera PT TUN Panitera PTUN Jumlah

100 76 45 60

Jumlah peserta yang lulus 100 76 22 27

46

26

56,5

Peradilan Agama

12 23

8 9

66,67 39,13

Peradilan Agama Peradilan Agama

7

7

100

Peradilan TUN

11 17 397

6 12 293

54,54 70,58 73,80

Peradilan TUN Peradilan TUN

Jumlah Peserta

Realisasi (%)

Keterangan

100 100 48,89 45

Peradilan Umum Peradilan Umum Peradilan Agama Peradilan Agama

Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi: Mahkamah Agung melaksanakan Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama (Eselon I.a dan II.a) untuk jabatan struktural. Jumlah formasi yang harus diisi adalah 91 Jabatan, dan sampai dengan akhir tahun 2016 terealisasi sebanyak 88 Jabatan (96,7%). Jabatan yang tidak terealisasi pada tahun 2016 sebagai berikut: 1. Sekretaris Mahkamah Agung RI: belum ditentukan pemenang. 2. Kepala Biro Umum BUA Mahkamah Agung RI: belum ditentukan pemenang. 3. Sekretaris Pengadilan Tinggi Maluku Utara: mengundurkan diri. Adapun perincian jabatan dan jumlah formasinya dapat dilihat pada tabel berikut ini:


50

Tabel 3.49: Perincian Jabatan dan Formasi pada Seleksi Pimpinan Jabatan Tinggi Tahun 2016 No.

Jumlah

Nama Jabatan

Peserta

Jumlah Formasi

Formasi Yang Terisi

1

Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan TUN

4

1

1

2

Kepala Badan Pengawasan

6

1

1

3

Inspektur Wilayah I Badan Pengawasan

3

1

1

4

Inspektur Wilayah II Badan Pengawasan

4

1

1

5

Inspektur Wilayah III Badan Pengawasan

4

1

1

6

Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum

10

1

1

7

Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Militer

4

1

1

8

Sekretaris Jenderal Direkrorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata usaha Negara

5

1

1

9

Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi BUA

10

1

1

10

Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding Eselon II.a

26

12

12

11

Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama Klas I A Khusus Eselon II.b

98

68

67

12

Sekretaris Mahkamah Agung RI

7

1

-

13

Kepala Biro Umum Badan Urusan Administrasi

6

1

-

187

91

88

Jumlah

Berdasarkan tabel-tabel di atas, maka pencapaian pada indikator persentase jabatan yang sudah memenuhi standar kompetensi sesuai dengan parameter objektif sebesar 85,25%, hasil ini merupakan akumulasi realisasi fit and proper test dan Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi. Sasaran 6 Indikator kinerja ke – 2: Persentase Hakim yang telah memiliki sertifikasi spesialisasi keahlian. Persentase Hakim yang telah memiliki sertifikasi spesialisasi keahlian adalah perbandingan jumlah hakim yang lulus pelatihan sertifikasi spesialisasi keahlian dengan jumlah hakim yang mengikuti pelatihan sertifikasi spesialisasi keahlian. Indikator kinerja ini bertujuan mengukur hakim yang memiliki spesialisasi keahlian tertentu. Capaian persentase hakim yang telah memiliki sertifikasi spesialisasi keahlian tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut:


51

Tabel 3.50: Persentase Hakim Yang Telah Memiliki Sertifikasi Spesialisasi Keahlian Capaian Indikator Kinerja

Target

Realisasi 2016

Persentase Hakim yang telah memiliki sertifikasi spesialisasi keahlian

90%

99,73%

2015

2014

110,8% 110,58% 116,52%

Analisis Capaian: Tahun 2016, rencana awal jumlah hakim yang mengikuti pelatihan sertifikasi sebanyak 425 orang tetapi kemudian berubah menjadi 754 orang, karena adanya output program pendidikan dan pelatihan calon hakim terpadu yang tidak dilaksanakan di tahun 2016 sehingga anggarannya (revisi/optimalisasi) untuk menambah output peserta pelatihan sertifikasi sebanyak 329 orang. Dari 754 orang ditargetkan 90% (671 peserta) dapat lulus dan memperoleh sertifikasi spesialisasi keahlian. Dalam pelaksanaannya, pelatihan sertifikasi dihadiri 751 orang dan yang lulus sebanyak 749 orang atau sebesar 99,73% sehingga capaiannya adalah 110,8% jumlah ini meningkat dari capaian tahun 2015 110,58%. Perincian jenis dan jumlah peserta pelatihan sertifikasi dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 3.51: Program Diklat Sertifikasi No.

Jenis Diklat

1

Sertifikasi Hakim Tipikor

2

Jumlah Peserta Semula

Revisi

Hadir

Lulus

Realisasi

-

120

120

119

99,16%

Sertifikasi Hakim Mediator

80

92

82

82

47,67%

3

Sertifikasi Hakim PHI

145

-

43

43

86%

4

Sertifikasi Hakim PHI Ad Hoc

-

62

64

64

103,22%

5

Sertifikasi Sistem Perikanan

40

40

38

38

95%

6

Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup

80

80

78

78

97,50%

7

Sertifikasi Hakim Sistem Peradilan

80

240

208

208

86,66%

-

120

118

117

97,50%

Pidana Anak (SPPA) 8

Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah Jumlah

425

754

751


749

99,73%

52

Mahkamah Agung telah melaksanakan program diklat sertifikasi bagi Hakim khusus atau Hakim bersertifikat yang bertujuan menyiapkan Hakim yang memiliki kompetensi dan terlatih dalam menangani perkara yang memerlukan keahlian khusus seperti tindak pidana korupsi, hubungan industrial, perikanan, dan sistem peradilan pidana anak melalui pola sertifikasi. Pelatihan Ekonomi Syariah mulai tahun 2016 dilaksanakan dengan pola sertifikasi sesuai arahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah. Sasaran 6 Indikator kinerja ke – 3: Persentase

pegawai

yang

telah

mendapatkan

pengembangan kompetensi. Persentase pegawai yang telah mendapatkan pengembangan kompetensi adalah perbandingan jumlah pegawai yang lulus diklat teknis non yudisial (diasumsikan telah mendapatkan pengembangan kompetensi dengan jumlah peserta yang mengikuti diklat teknis non yudisial. Indikator kinerja ini untuk mengukur pegawai yang telah mendapatkan pengembangan kompetensi melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan oleh Balitbang Diklat Kumdil. Capaian persentase pegawai yang telah mendapatkan pengembangan kompetensi tahun 2016 berdasarkan pegawai yang lulus diklat non yudisial, seperti pada tabel di bawah ini: Tabel 3.52: Persentase Pegawai Yang Telah Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Indikator Kinerja

Target

Capaian

Realisasi 2016

Persentase pegawai yang telah mendapatkan pengembangan kompetensi

50%

97,19%

2015

194,3% 97,19%

2014 96,83%

Jumlah peserta diklat non teknis yudisial tahun 2016 sebanyak 1.426 orang, dengan jumlah peserta lulus 1.386 orang (97,19%) sehingga capaiannya adalah 194,3%. Perincian jumlah peserta diklat non teknis yudisial sebagai berikut:


53

Tabel 3.53: Diklat Non Teknis Yudisial Jumlah Peserta Tahun 2015

Tahun 2016

Jumlah Peserta Diklat (hingga tahun 2016)

Diklat Prajabatan Golongan III Diklat Prajabatan Golongan II Diklat Kepemimpinan Tingkat IV

325 963 36

238 107 80

4.337 2.599 395

Diklat Kepemimpinan Tingkat III

33

74

345

Diklat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

142

32

253

Diklat Akuntansi Berbasis Akrual

471

67

574

-

90

1.264

63

315

558

Diklat Penyusunan LkjIP

-

122

242

Diklat Penyusunan Angka Kredit Widyaiswara

-

22

22

TOT Manajemen SAKIP

-

50

50

Diklat Teknis Perencana

-

76

76

2.026

1.426

11.624

Nama Pelatihan

Diklat Pengadaan Barang dan Jasa Diklat Sertifikasi Bendahara

Jumlah Peserta yang Mengikuti Diklat

Sasaran 6 Indikator kinerja ke – 4:

Persentase SDM yang promosi dan mutasi berdasarkan parameter objektif.

Persentase SDM yang promosi dan mutasi berdasarkan parameter objektif adalah persentase SDM yang dipromosi dan mutasi berdasarkan standar dan kompetensi yang berlaku. Indikator ini untuk mengukur kelayakan dan kecakapan SDM yang dipromosi dan mutasi. Capaian pada indikator ini tergambar pada tabel berikut ini:


54

Tabel 3.54: Persentase SDM Yang Promosi dan Mutasi Berdasarkan Parameter Objektif Capaian (%) Indikator Kinerja

Target

Persentase SDM yang promosi dan mutasi berdasarkan parameter objektif

90%

Realisasi

98,9%

2016

2015

2014

101

N.A

N.A

Mahkamah Agung telah melakukan promosi dan mutasi bagi pegawai baik di struktural maupun fungsional. Bagi pejabat fungsional, promosi dan mutasi dilaksanakan dengan melakukan tiga kegiatan, yakni pengangkatan, kenaikan jabatan dan pengangkatan kembali. Capaian persentase pegawai yang telah mendapatkan promosi dan mutasi tahun 2016 dapat dilihat pada uraian berikut: 1. Pengangkatan Pejabat Fungsional Tertentu Mahkamah Agung Pada tahun 2016, Mahkamah Agung telah mengangkat Pejabat Fungsional Tertentu sebanyak 32 orang dari target sebanyak 50 orang dengan realisasi 64%. Hal Ini dikarenakan pengusulan untuk jabatan fungsional masih belum memenuhi persyaratan dalam pengumpulan Penetapan Angka Kredit (PAK) jabatan fungsional. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Tabel 3.55: Pengangkatan Pejabat Fungsional Tertentu Nama Jabatan Fungsional Tertentu

Pengangkatan

Kenaikan Jabatan

Pengangkatan Kembali

Jumlah

Analis Kepegawaian

2

1

-

3

Arsiparis

1

-

-

1

Auditor

5

3

-

8

Perawat

-

4

-

4

Perawat Gigi

1

-

-

1

Pranata Komputer

3

1

-

4

Pustakawan

2

-

1

3

Widyaiswara

-

8

-

8

14

17

1

32

JUMLAH

2. Pengangkatan dan Pemindahan dalam Jabatan Mahkamah Agung pada tahun 2016 telah melaksanakan mutasi dan promosi bagi pegawai, sebagai berikut:


55

a. Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Badan Urusan Administrasi telah melaksanakan promosi dan mutasi sebanyak 882 orang dengan perincian sebagaimana tabel di bawah ini: Tabel 3.56: Promosi Mutasi Pegawai Non Teknis Promosi/ Mutasi Pegawai Non Teknis

Jumlah

Target

Pengangkatan CPNS-PNS

244 orang

250 orang

Pengangkatan Jabatan Struktural (Eselon III dan IV)

137 orang

150 orang

Kenaikan Pangkat

357 orang

500 orang

Mutasi

94 orang

100 orang

Pindah Melimpah

25 orang

30 orang

Pemberhentian Jabatan Struktural

25 orang

20 orang

882 orang

1.050 orang

Total

b. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Pada tahun 2016 Ditjen Peradilan Umum melaksanakan promosi/mutasi Hakim dan Panitera dengan perincian sebagaimana tabel di bawah ini: Tabel 3.57: Promosi/Mutasi TenagaTeknis Peradilan Tenaga Teknis Hakim Panitera Pengganti Total

Jumlah 1.333 962 2.295

c. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama telah melaksanakan 5 kali Rapat Tim Promosi dan Mutasi dan Rapat Pimpinan dengan perincian sebagai berikut:


56

Tabel 3.58: Rapat Tim Promosi Mutasi dan Rapat Pimpinan No

TPM / Rapat pimpinan

Jumlah

1

TPM 1

350

2

Rapat pimpinan 1

30

3

Rapat pimpinan 2

6

4

TPM 2

5

Rapat pimpinan 3 Jumlah

680 2 1.068

d. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Berdasarkan hasil TPM bulan September 2016 telah dilakukan Mutasi Hakim TUN sebanyak 134 orang, Promosi Hakim TUN sebanyak 17 orang dan Juru Sita Pengganti sebanyak 4 orang. Tabel 3.59: Mutasi Badilmiltun No.

Jabatan

Jumlah

MILITER 1

Hakim Sektim Bawas

1 orang

2

Hakim Militer Tinggi

2 orang

3

Hakim Tinggi Yustisial Balitbangdiklatkumdil

1 orang

4

Hakim Militer

5

Panmud Hukum

2 orang

6

Panitera Pengganti

2 orang

1

Hakim Tinggi TUN

14 orang

2

Ketua PTUN

18 orang

3

Waka PTUN

6 orang

4

Hakim PTUN

96 orang

17 orang

TUN


57

Tabel 3.60: Promosi Badilmiltun Jabatan

No

Lama

Baru

Jumlah

Militer 1

Kadilmiltama

Dirjen Badilmiltun

1 orang

2

Hakim Militer Utama

Waka Dilmiltama

1 orang

3

Kadilmilti

Hakim Militer Utama

1 orang

4

Waka Dilmilti

Kadilmilti

1 orang

5


Wakadilmilti

1 orang

6

Kadilmil


3 orang

7

Kadilmil Type B

Waka Dilmil Type A

2 orang

8

Hakim Militer

Kadilmil Type B

4 orang

9

Hakim Militer

Waka Dilmil Type B

7 orang

10

Pama

Panmud/PP

3 orang

11

Pama Mabes TNI

Panitera

4 orang

12

Staf

PP

1 orang

Tata Usaha Negara 1

Ketua PTUN

Hakim Tinggi

5 orang

2

Wakil Ketua PTUN

Ketua PTUN

7 orang

3

Hakim PTUN

Wakil Ketua PTUN

3 orang

4

Staf PTUN

Juru Sita Pengganti

4 orang


58

Sasaran 7 :

Meningkatnya

Pengelolaan

Manajerial

Lembaga

Peradilan secara Akuntabel, Efektif dan Efesien Untuk meningkatkan layanan peradilan, Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya secara berkesinambungan meningkatkan pengelolaan lembaga peradilan secara akuntabel, efektif

dan efisien.

Dalam upaya

mewujudkan sasaran ini, diperlukan 6 indikator sebagai berikut: 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima. 2. Persentase peningkatan produktivitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja). 3. Ditetapkannya

Surat

Keputusan

Ketua

Mahkamah

Agung

tentang

Restrukturisasi Organisasi Mahkamah Agung. 4. Terpenuhinya Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). 5. Persentase hasil monev dan hasil review yang dijadikan feedback untuk analisa kebijakaan. 6. Persentase tercapai target kegiatan prioritas yang mendukung pelayanan prima peradilan. Tabel 3.61: Meningkatnya Pengelolaan Manajerial Lembaga Peradilan Secara Akuntabel, Efektif dan Efisien Sasaran Strategis Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif, dan efisien

Target (%)

Realisasi (%)

Capaian (%)


75

59,63

79,51

b. Persentase peningkatan produktivitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja)

85

98,39

115,75

c. Ditetapkannya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang Restrukturisasi Organisasi Mahkamah Agung

100

50

50

Indikator Kinerja


59

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja d. Persentase tercapai target kegiatan prioritas yang mendukung pelayanan prima peradilan

Target (%)

Realisasi (%)

Capaian (%)

90

136,44

151,6

Sasaran 7: Indikator kinerja ke - 1:

Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan

prasarana

yang

mendukung

peningkatan

pelayanan prima. Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana yang mendukung

peningkatan

pelayanan

prima

adalah

perbandingan

jumlah

pengadilan yang memiliki gedung sesuai prototipe dengan jumlah gedung pengadilan keseluruhan. Indikator ini untuk mengukur tingkat dukungan layanan manajemen terhadap standardisasi gedung dan bangunan pengadilan atau telah memenuhi kebutuhan tata ruang layanan pengadilan (akses disabilitas, peradilan anak, ruang relaksasi/menyusui dan lain sebagainya). Tabel 3.62: Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Standar Sarana dan Prasarana Yang Mendukung Peningkatan Pelayanan Prima Capaian (%) Indikator Kinerja Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima

Target

75%

Realisasi

59,63%

2016

2015

2014

79,50

N.A

N.A

Terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima adalah terstandarisasinya sarana dan prasarana pengadilan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dalam pengelolaan dan penatausahaan barang milik negara yang terdiri dari tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, konstruksi dalam pengerjaan, aset tetap tak berwujud dan aset tetap yang tidak digunakan.


60

Jumlah pengadilan yang berada di bawah Mahkamah Agung dari 4 lingkungan badan peradilan adalah sebanyak 825 pengadilan. Dalam rencana strategis 5 tahun, Mahkamah Agung telah menetapkan 75% dari 825 pengadilan (619 pengadilan) sebagai target pemenuhan standardisasi sarana dan prasarana pengadilan yang sesuai prototipe. Standardisasi sarana dan prasarana pengadilan meliputi pemenuhan kebutuhan untuk sidang perkara pidana anak, ruang mediasi dan fasilitas bagi penyandang disabilitas. Tahun 2016 pemenuhan standardisasi sarana dan prasarana pengadilan yang sesuai prototipe

telah

dilaksanakan

di

492

pengadilan.

Maka

penghitungan

realisasinya adalah 59,63% dan capaiannya 79,50%. Gedung kantor pengadilan yang telah prototipe hingga tahun 2016 adalah sebagai berikut: Tabel 3.63: Gedung Kantor Yang Telah Prototipe dan Belum Prototipe Pada 4 Lingkungan Peradilan Jumlah No

Ruang Lingkup Peradilan Prototipe

Belum Prototipe

Jumlah Pengadaan

1.

Peradilan Umum

198

195

393

2.

Peradilan Agama

256

121

377

3.

Peradilan Militer

19

4

23

4.

Peradilan Tata Usaha Negara

19

13

32

492

333

825

Jumlah


Persentase peningkatan produktivitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja).

Persentase peningkatan produktivitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja) adalah perbandingan jumlah pegawai yang memiliki nilai prestasi kerja yang sangat baik, baik dan cukup dengan jumlah pegawai yang sudah menginput SKP ke dalam aplikasi SIKEP. Indikator ini untuk mengukur kinerja sumber daya manusia yang memiliki produktivitas kinerja baik sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Mahkamah Agung.


61

Capaian persentase produktifitas kinerja SDM dilihat dari SKP dan penilaian kinerja tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut, yaitu: Tabel 3.64: Persentase Peningkatan Produktivitas Kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja) Capaian (%) Indikator Kinerja

Target

Persentase peningkatan produktivitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja)

85%

Realisasi

98,39%

2016

2015

2014

115,75

114,86

91,42

Data pengukuran tersebut diperoleh dari aplikasi SIKEP yang sudah terintegrasi dengan aplikasi SIMARI. Pengisian data SKP tahun 2015 sebanyak 28.664 pegawai atau 84% dari 31.353 pegawai. Sementara yang belum menginput data di SKP sebanyak 8,5%. Tahun 2016, pegawai yang menginput SKP sebanyak 10.753 atau 34,29% dari 31.353 pegawai, dan yang belum mengisi sebanyak 20.600 pegawai (65,70%). Pegawai yang memiliki nilai prestasi kerja sangat baik, baik dan cukup sebanyak 10.580 pegawai (98,39%), perinciannya dapat diihat pada tabel berikut: Tabel 3.65: Penilaian Prestasi Kerja PNS Mahkamah Agung RI Tahun 2016 No 1 2

3 4

Uraian Jumlah Pegawai Jumlah Penilaian Prestasi Kerja a. Sangat Baik b. Baik c. Cukup d. Kurang e. Buruk Sudah Input Belum Input

Tahun 2015 31.352

Tahun 2016 31.353

3.054 24.851 80 19 660 28.664 2.689

41 10.499 40 9 164 10.753 20.600


62


Ditetapkannya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung

tentang

Restrukturisasi

Organisasi

Mahkamah Agung Tabel 3.66: Realisasi Ditetapkannya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Tentang Restrukturisasi Organisasi Mahkamah Agung Capaian (%) Indikator Kinerja

Target

Ditetapkannya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang Restrukturisasi Organisasi Mahkamah Agung

Realisasi

50%

100%

2016

2015

50%

50

2014

N.A

Tujuan dari restrukturisasi organisasi Mahkamah Agung adalah menuju organisasi yang tepat ukuran dan tepat fungsi sehingga menghasilkan struktur organisasi yang ramping, fleksibel, responsif, dan efisien. Tim restrukturisasi organisasi yang dibentuk tahun 2013 berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 43/SEK/SK/II/2013 telah mengusulkan 2 konsep restrukturisasi organisasi, yaitu restrukturisasi organisasi Mahkamah Agung dan restrukturisasi organisasi peradilan. Pada bulan Oktober tahun 2015 Ketua Mahkamah Agung telah menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

Sasaran 7 Indikator kinerja ke - 4: Persentase tercapai target kegiatan prioritas yang mendukung pelayanan prima peradilan. Tabel 3.67: Persentase Tercapai Target Kegiatan Prioritas Yang Mendukung Pelayanan Prima Peradilan Capaian (%) Indikator Kinerja

Target

Realisasi 2016

Persentase tercapai target kegiatan prioritas yang mendukung pelayanan prima peradilan

90%

136,44%

151,6

2015 90

2014 90

Pada tahun 2016 Mahkamah Agung mempunyai kegiatan prioritas yang mendukung pelayanan prima peradilan yaitu:


63

1. Pemberian bantuan biaya perkara Seluruh pengajuan bantuan biaya perkara dapat dipenuhi dengan perincian 2.274 perkara pada Peradilan Umum, 9.326 perkara pada Peradilan Agama dan 12 perkara pada Peradilan TUN. 2. Pemberian pelayanan bantuan hukum Pengadilan memiliki pos bantuan hukum untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan oleh pencari keadilan yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum serta merupakan pihak yang akan/telah bertindak sebagai penggugat/ pemohon, tergugat/termohon, terdakwa, atau saksi. Layanan bantuan hukum telah terealisasi 100%. 3. Pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan Sidang di luar gedung pengadilan dilaksanakan pada lingkungan peradilan umum, agama dan militer, sebagai solusi bagi pencari keadilan yang memiliki hambatan biaya dan jarak untuk menjangkau lokasi pengadilan. Telah terealisasi 86,33%. 4. Pelayanan informasi Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya telah memiliki akses yang dapat mempermudah masyarakat pencari keadilan untuk memperoleh informasi perkara melalui website resmi dan meja informasi, dokumen dan informasi hukum melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), publikasi melaui media cetak, serta menyampaikan pengaduan terhadap proses peradilan melalui SIWAS (Sistem Informasi Pengawasan) 5. Pengadaan sarana dan prasarana yang mendukung peradilan anak, mediasi dan disabilitas. Pengadaan sarana dan prasarana yang mendukung peradilan anak, mediasi dan disabilitas ditargetkan sebanyak 171 satuan kerja dan terealisasi sebanyak 506 satuan kerja, yang terdiri dari 258 satuan kerja pada wilayah pengadaan barang I dan 248 satuan kerja pada wilayah pengadaan barang II.


64

B. Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran pada sasaran Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan: 1. Penyelesaian Perkara Prodeo a. Peradilan Umum Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk pembebasan biaya perkara (prodeo) pada peradilan umum sebesar Rp3.082.507.000 untuk 2.274 perkara. Jumlah perkara yang diajukan untuk mendapat pembebasan biaya

sebanyak

1.524

perkara

dengan

realisasi

anggaran

Rp2.151.268.785. b. Peradilan Agama Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk pembebasan biaya perkara (prodeo) pada peradilan agama sebesar Rp4.126.467.000 (dapat membiayai 9.326 perkara). Jumlah perkara yang diajukan untuk mendapat pembebasan biaya sebanyak 26.451 perkara dengan realisasi anggaran sejumlah Rp3.893.922.998,Adapun faktor yang menyebabkan kenaikan realisasi penyelesaian perkara prodeo adalah bahwa di dalam PERMA Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, dimungkinkan sisa biaya panggilan untuk satuan setiap

perkara

menyebabkan

dapat target

digunakan

untuk

perkara

pembiayaan

yang

sudah

berikutnya ditentukan

yang dapat

bertambah. c. Peradilan TUN Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk pembebasan biaya perkara (prodeo) pada peradilan TUN sebesar Rp42.300.000,- dengan realisasi anggaran sejumlah Rp4.480.000,-

2. Sidang di Luar Gedung Pengadilan a. Peradilan Umum Alokasi anggaran sidang di luar gedung pengadilan pada peradilan umum sebesar

Rp5.216.510.000,

realisasi

anggarannya

sebesar

Rp4.995.362.696,-


65

b. Peradilan Agama Alokasi anggaran sidang di luar gedung pengadilan pada peradilan agama sebesar

Rp14.789.778.000,

realisasi

anggarannya

sebesar

Rp14.632.035.621,c. Peradilan Militer Alokasi anggaran melalui sidang di luar gedung pengadilan pada peradilan militer sebesar Rp1.485.354.350 realisasi anggaran sebesar Rp1.430.623.350,-. d. Permohonan (voluntair) identitas hukum e. Posbakum

Realisasi anggaran Mahkamah Agung Tahun Anggaran 2016 dari pagu anggaran sebesar Rp8.796.345.309.000,- sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp8.259.775.240.430,- (93,90%) dengan perincian sebagai berikut: 1) Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Mahkamah Agung Tahun 2016 Per program: Tabel 3.68: Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Per Program Tahun 2016 NO

1

2

3

4

5

6

PROGRAM Dukungan Manajeman dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Peningkatan Sarana dan Prasarana MA RI Penyelesaian Perkara MA RI Penigkatan Manajemen Peradilan Umum Peningkatan Manajemen Peradilan Agama Peningkatan Manajemen

REALISASI

SISA ANGGARAN

PAGU (Rp)

(Rp)

(%)

(Rp)

(%)

7.193.290.909.000

6.798.325.257.229

94,51

394.965.651.771

5,49

1.100.620.900.000

984.078.630.937

89,41

116.542.269.063

10,59

162.270.100.000

154.390.611.944

95,14

7.879.488.056

4,86

116.141.000.000

110.878.768.475

95,47

5.262.231.525

4,53

71.956.600.000

70.473.828.204

97,94

1.482.771.796

2,06

22.831.000.000

21.872.683.465

95,80

958.3116.535

4,20


66

NO

7

8

PROGRAM Peradilan Militer dan TUN Pendidikan dan Pelatihan Aparatur MA Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur MA RI Jumlah

REALISASI

PAGU (Rp)

(Rp)

SISA ANGGARAN (%)

(Rp)

(%)

97.834.800.000

88.456.587.915

90,41

9.378.212.085

9,59

31.400.000.000

31.298.872.261

99,68

101.127.739

0,32

8.796.345.309.000

8.259.775.240.430

93,90

536.570.068.570

6,10

2) Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Mahkamah Agung Tahun 2016 Per jenis belanja. Tabel 3.69: Realisasi Penyerapan Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2016 NO

BELANJA

PAGU (Rp)

REALISASI (Rp)

%

SISA ANGGARAN (Rp)

1

BELANJA PEGAWAI

6.578.897.217.000

6.214.103.375.498

94,46

364.793.841.502

5,54

2

BELANJA BARANG

1.105.275.531.000

1.050.518.237.813

95,05

54.757.293.187

4,95

3

BELANJA MODAL

1.112.172.561.000

995.153.627.119

89,48

117.018.933.881

10,52

8.796.345.309.000

8.259.775.240.430

93,90

536.570.068.570

6,10

Pada tabel di atas dapat terlihat adanya sisa anggaran yang tidak terserap. JUMLAH Hal ini dikarenakan: *

%

sumber data : http://spanint.kemenkeu.go.id per 31 Desember 2016

a. Belanja Pegawai 2) Adanya self-blocking belanja pegawai sebesar Rp125.000.000.000,berdasarkan Inpres Nomor 8 Tahun 2016 tentang langkah-langkah Penghematan

Belanja

kementerian/Lembaga

dalam

rangka

pelaksanaan APBNP 2016; 3) Sisa Tunjangan Kinerja; 4) Sisa Belanja Pegawai. b. Belanja Barang 1) Kegiatan yang kurang optimal, sehingga mempengaruhi penyerapan; 2) Target alokasi biaya perkara yang lebih dan tidak tercapai; 3) Posbakum yang terkendala dengan syarat-syarat. c. Belanja Modal: 1) Adanya self-blocking belanja modal sebesar Rp67.536.600.000,berdasarkan Inpres Nomor 8 Tahun 2016 tentang langkah-langkah


67

Penghematan

Belanja

Kementerian/Lembaga

dalam

rangka

pelaksanaan APBNP 2016; 2) Adanya revisi di bulan Oktober, sehingga tidak memungkinkan waktunya untuk pelaksanaan; 3) Sisa-sisa kontrak belanja modal sehingga mempengaruhi penyerapan.


68

BAB IV PENUTUP Berbagai kebijakan yang telah diambil oleh Mahkamah Agung pada periode tahun 2016 serta program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan telah membuktikan bahwa

Mahkamah

Agung

bertekad

kuat

untuk

menjaga

integritas

dan

akuntabilitasnya sebagai lembaga yudikatif sekaligus mengemban kepercayaan publik sebagai benteng terakhir penegakan keadilan. Di bidang teknis peradilan hal ini ditunjukkan dengan kinerja yang luar biasa dalam penanganan perkara yang merupakan core business dari lembaga peradilan. Hal tersebut juga diimbangi dengan semakin meningkatnya kinerja akses terhadap keadilan dengan terbitnya beberapa regulasi dalam penanganan masalah hukum bagi perempuan dan anak, kemudahan berusaha dan gugatan sederhana (small claim court). Selain itu Mahkamah Agung tetap konsisten dalam memberikan pelayanan hukum pembebasan biaya perkara kepada masyarakat miskin, sidang keliling dan pelayanan terpadu bagi penyandang disabilitas. Di bidang Non Teknis peradilan, Mahkamah

Agung

juga

selalu

berusaha

melakukan

penyempurnaan

dan

peningkatan kinerja yang mencakup aspek SDM, Pembinaan SDM, Pengelolaan Keuangan, Aset dan Teknologi Informasi. Dari 31 Indikator Kinerja Mahkamah Agung, lebih dari 50% telah memenuhi target yang ditetapkan sebelumnya. Walaupun beberapa indikator tidak mampu mencapai target, namun secara keseluruhan hasilnya tidak terlalu jauh. Belum tercapainya target tersebut dikarenakan adanya kendala teknis atau pun prediksi yang kurang tepat terhadap suatu keadaan atau jumlah yang bersifat dinamis atau cepat berubah. Permasalahan yang mempengaruhi pencapaian target tersebut selanjutnya akan menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun berikutnya. Adapun rangkuman capaian kinerja Mahkamah Agung di tahun 2016 yang hasilnya dapat dinikmati oleh masyarakat (outcome) adalah sebagai berikut: a. Percepatan Penyelesaian Perkara Kepailitan dan PKPU. b. Pembebasan biaya perkara.


69

c. Pelayanan hukum melalui sidang keliling. d. Penyediaan website bagi penyandang tunanetra. e. Pengaduan keluhan melalui aplikasi SIWAS. f. Inovasi peradilan (e-SKUM dan ATR). Mahkamah Agung berupaya untuk meningkatkan kualitas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dengan melakukan rekomendasi dari Kementerian PAN dan RB atas LKjIP Tahun lalu, sehingga penyajian berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian dari perjanjian kinerja yang telah diperjanjikan yang merupakan laporan atas capaian pelaksanaan kinerja Mahkamah Agung Tahun 2016. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Mahkamah Agung Tahun 2016 ini, menggambarkan berbagai capaian strategis yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran. Kegiatan penyusunan LKjIP Tahun 2016 ini sebagai salah satu wujud komitmen dan tekad yang kuat untuk melaporkan pelaksanaan manajemen kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil, baik berupa output maupun outcome dan juga sebagai pengejawantahan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang merupakan pilar penting dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dalam mewujudkan visi yang sudah ditetapkan yaitu “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung”. Langkah strategis Mahkamah Agung sebagai Pengadilan tertinggi di Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 secara organisasi, administrasi dan finansial yang membawahi 4 (empat) lingkungan peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer) telah melakukan review Rencana Strategis (Renstra) Mahkamah Agung Tahun 2015 – 2019 disesuaikan antara tujuan dan sasaran dengan Indikator Kinerja Utama (IKU). Berdasarkan review oleh Tim dalam Surat Keputusan Kepala Badan Pengawasan No. 13A/BP/SK/I/2016, hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian,

berbagai

pencapaian

target

indikator

kinerja

Mahkamah

Agung

memberikan gambaran bahwa keberhasilan capaian kinerja tersebut secara keseluruhan sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif


70

segenap komponen aparatur peradilan, masyarakat, dan civil society sebagai bagian integral dari pembaharuan peradilan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) diharapkan benar-benar menjadi salah satu instrument objektif yang tidak berpihak dan juga mata rantai yang tidak terpisahkan dari kesempurnaan instrumen lainnya (renstra, indikator kinerja utama, perjanjian kinerja dan evaluasi LKjIP). Dalam rangka peningkatan kinerja Mahkamah Agung, informasi capaian dan permasalahan yang dituangkan dalam laporan kinerja akan menjadi bahan perbaikan di tahun berikutnya.


71

LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 MAHKAMAH AGUNG RI No

Sasaran Strategis

1

Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel


Target


95%


90%


35%

d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:

e.

2

3



4

Meningkatnya kepatuhan putusan pengadilan

5


6

terhadap


1) Banding

90%

2) Kasasi

50%


70%

Persentase Perkara Pidana Diselesaikan dengan diversi

Anak

yang

5%

f. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

75


20%


20%

c. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi

5%


100%


90%

a. Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum

100%

d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum

100%


70%


100%

b. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti dan dipublikasikan

selesai

100%


90%

b. Persentase Hakim yang telah sertifikasi spesialisasi keahlian

memiliki

95%


90%


72

No

7

Sasaran Strategis

Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien


Target


95%


60%

b. Persentase peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja)

90%


0%


95%


73


74


70


71


72


73


74


75


76

Sasaran Strategis I Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel. Indikator Kinerja Target Realisasi

Recommend Documents