RENCANA STRATEGIS. Kami PASTI! Profesional Akuntabel Sinergi Transparan Inovatif

RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 - 2019

SUMATERA

KALIMANTAN

IRIAN JAYA

JAVA

Kami PASTI ! Profesional Akuntabel Sinergi Transparan Inovatif

KATA PENGANTAR

B

erdasarkan Undang undang Nomor 25 Tahun 2014

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasonal, Meneg PPN/Kepala Bappenas mendapatkan mandat untuk menyiapkan rancangan awal RPJM Nasional sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden. Agar RPJMN bisa diimplementasikan, perlu dituangkan oleh kementerian/lembaga

dalam

bentuk

dokumen

Rencana

Strategis-

Kementerian/Lembaga (Renstra-K/L). Dalam menyusun Renstra harus konsisten

dengan

RPJMN,

sehingga

masing-masing

K/L

dapat

berkontribusi bagi pencapaian visi, misi, dan program Nawacita Presiden. Renstra Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2015-2019 merupakan panduan dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Hukum serta Pemajuan Hak Asasi Manusia, yang didasarkan pada pemetaan kondisi lingkungan, prioritas nasional, dan isu-isu strategis yang mencakup pembangunan bidang hukum dan Hak Asasi Manusia, yang diintegrasikan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian. Disamping hal tersebut Renstra

Kementerian

Hukum

dan

Hak

Asasi

Manusia

merupakan

pengejawantahan sasaran pembangunan Hukum jangka menengah 20152019 sebagaimana dituangkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005–2025 sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 yaitu kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek kehidupan berkembang makin mantap serta profesionalisme aparatur negara di pusat dan

daerah

makin

mampu

mendukung

pembangunan

nasional

menunjukan tantangan pembangunan hukum ke depan semakin berat. Oleh karena itu setiap rencana strategi difokuskan dengan sungguhsungguh pada pencapaian prioritas nasional dan standar pelayanan publik yang berkualitas.

Dengan

menterjemahkan

seluruh

amanat

Renstra

Kementerian

Hukum dan HAM tersebut ke dalam sasaran program dan kegiatan dalam 5 (lima) tahun ke depan, seluruh jajaran Kementerian Hukum dan HAM bersama-sama berkomitmen untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Kementerian Hukum dan HAM 2015-2019 serta mensukseskan program

pemerintah

dalam

memantapkan

pembangunan

secara

menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat. Akhirnya saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tinginya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Renstra Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2015-2019, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan kepada kita semua dalam pengabdian kepada Bangsa dan Negara. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2015 – 2019 RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2015 – 2019

KATA PENGANTAR ............................................................................................................................................ DAFTAR ISI ...........................................................................................................................................................

i

BAB I

:

PENDAHULUAN ..................................................................................................... 1.1. Kondisi Umum ........................................................................................................ 1.2. Potensi dan Permasalahan .................................................................................

1 1 35

BAB II

:

VISI, MISI, NILAI DAN TUJUAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ............................................................................................ .......... 2.1. Faktor Strategis Kementerian Hukum dan HAM ....................................... 2.2. Strategi Kementerian Hukum dan HAM ........................................................ 2.3. Visi Kementerian Hukum dan HAM ................................................................. 2.4. Misi Kementerian Hukum dan HAM ............................................................... 2.5. Nilai dan Tujuan Kementerian Hukum dan HAM ..................................... 2.6 Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM ..................................

45 45 46 48 48 48 50

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN .............................................................................. 3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional ........................................................... 3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Hukum dan HAM .............. 3.3. Kerangka Regulasi ................................................................................................. 3.4. Kerangka Kelembagaan ........................................................................................

51 51 54 56 60

BAB III

:

BAB IV

:

TARGET KINERJADAN KERANGKA PENDANAAN ........................................ 4.1. Target Kinerja ............................................................................................................ 4.2. Kerangka Pendanaan .............................................................................................

63 63 66

BAB V

:

PENUTUP .................................................................................................................

68

LAMPIRAN Lampiran 1 Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Hukum dan HAM .......................... Penjelasan Makna Tata Nilai (Core Value) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ..

69 110

i|Rencana

Strategis Kementerian

H ukum

dan HAM

2015-2019

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum Renstra Kementerian Hukum dan HAM tahun 2015-2019 ini adalah penjabaran RPJMN ke-3 yang ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat.Dalam mendukung prioritas Presiden program dan kegiatan Kementerian/Lembaga ditujukan untuk menciptakan supremasi hukum; memberdayakan masyarakat untuk sadar hukum dan hak asasi manusia; memperkuat manajemen dan kelembagaan secara nasional; dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, Program dan kegiatan tersebut dijadikan kerangka dasar dan arah pelaksanaan kebijakan dan kegiatan prioritas pembangunan di Kementerian Hukum dan HAM. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah salah satu Kementerian yang mempunyai peran sangat strategis antara lain sebagai: 1. Satu-satunya Kementerian yang memegang fungsi utama penyusunan dokumen perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan di lingkungan Pemerintah dan melaksanakan penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang; 2. Penanggung jawab dalam perumusan dan pelaksana kebijakan serta standarisasi teknis di bidang Peraturan Perundang-undangan; 3. Penanggung jawab dalam perumusan dan pelaksana kebijakan dan standarisasi teknis dibidang pemasyarakatan; 4. Penjaga pintu gerbang terdepan negara melalui fungsi keimigrasian terkait penegakan hukum terhadap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara; 5. Penanggung jawab dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang administrasi hukum umum; 6. Penanggungjawab dalam perumusan dan pelaksana kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kekayaan intelektual; 7. Penanggungjawab dalam merumuskan pemajuan HAM agar aparatur pemerintah dapat menerapkan norma dan standar HAM dengan melibatkan peran dan partisipasi masyarakat; 8. Penanggungjawab pelaksanaan bantuan hukum kepada orang atau kelompok masyarakat miskin. Sebelum menguraikan perencanaan strategis tahun 2015-2019, terlebih dahulu diuraikan capaian Kementerian Hukum dan HAM dalam kurun waktu 2010-2014. Capaian ini sekaligus menjadi prespektif bagi penyusunan renstra tahun 2015-2019, banyak hal yang telah dilakukan oleh kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam usaha mengartikulasikan dan menterjemahkan seluruh amanat ke dalam sasaran program dan kegiatan pada masing-masing bidang yang dapat dilihat dalam uraian berikut; 1|Rencana


H ukum

dan HAM

2015-2019

a. Sekretariat Jenderal Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sesuai dengan tugas dimaksud, capaian kinerja Sekretariat Jenderal antara lain : 1) Diterimanya 470 CPNS dari 1000 formasi (sedang mengajukan afirmasi khusus Papua dan Papua Barat. AWAL

TERISI

800

SISA 740

700 600

501

500 400 300

260

239

231

200 100

29

0 PUSAT

KANWIL

2) Pembayaran tunjangan Kinerja Pegawai di Kementerian Hukum dan HAM di Seluruh Indonesia. 3) Dokumen ORTA Kantor Wilayah (Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 28 tahun 2014, tanggal 17 Oktober 2014 tentang ORTA Kanwil) 4) Terbentuknya 9 (Sembilan) Lembaga Pemasyarakatan (Telah terbit Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-06.OT.01.01, Tanggal 17 Oktober 2014 tentang Pembentukan 9 Lapas Klas III) 5) Terbentuknya 4 (empat) Rumah Tahanan Negara (Telah terbit Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-07.OT.01.02, Tanggal 17 Oktober 2014 tentang Pembentukan Rutan Klas IIB) 6) Perubahan Nomenklatur Kanim Kotabaru menjadi Kanim Batulicin (Telah terbit Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 tanggal 3 Juli 2014 tentang Perubahan Nomenklatur Kanim Kotabaru menjadi Kanim Batulicin) 7) Pelayanan ketatausahaan Kementerian yang memenuhi standar pelayanan prima dalam ketatausahaan antara lain terlaksananya sistem persuratan elektronik SiMaya di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang tujuannya untuk mempermudah pelaksanaan penyampaian surat atau dokumen secara elektronik, penyempurnaan tata naskah dinas Kemenkumham. 8) Pembinaan mental kesehatan dan kesejahteran pegawai yang memenuhi standar pelayanan prima antara lain Peningkatan Pemahaman Pegawai terhadap nilai-nilai agama, terbentuknya karakter keteladanan pegawai, terlaksananya pelayanan kesehatan pegawai untuk meningkatkan kesehatan jasmani dalam mendukung produktifitas kinerja pegawai.

2|Rencana


H ukum

dan HAM

2015-2019

b. Direktorat Jenderal Perundang-Undangan Dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Kementerian Hukum dan HAM memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam setiap proses penyusunan mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan/penetapan, dan pengundangannya. Peran strategis tersebut dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Peraturan PerundangUndangan yang tertuang dalam program pembentukan hukum, baik yang dilaksanakan di tingkat pusat maupun daerah (fasilitasi pembentukan produk hukum di daerah). Secara garis besar capaian prioritas program pembentukan hukum yang sudah dihasilkan pada kurun waktu 2011-2014, antara lain: 1. Kegiatan Perancangan Peraturan Perundang-Undangan Program dan kegiatan perancangan peraturan perundang-undangan telah dilaksanakan berdasarkan target capaian yang telah ditetapkan. Selain melakukan Penyusunan dan Pembahasan Rancangan atas prakarsa sendiri, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia juga terlibat dalam penyusunan dan pembahasan RUU yang di prakarsai oleh Kementerian/Lembaga lain. Dalam periode 2010-2014 Rancangan Undang-Undang (RUU) prakarsa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang telah disusun sebanyak 42 (empat puluh dua) RUU, yang terdiri dari 33 (tiga puluh tiga) RUU Prioritas Program Legislasi Nasional Tahun, 6 (enam) RUU Kumulatif Terbuka, dan 3 (tiga) RUU di luar prolegnas. Dari 42 RUU tersebut 11 RUU telah menjadi UndangUndang, 2 RUU sedang dibahas di DPR, 5 RUU telah disampaikan kepada Presiden, 20 (dua puluh) RUU telah selesai disusun dan 4 (empat) RUU belum disusun. Grafik Penyusunan Rancangan Undang-Undang Tahun 2010-2014:

45 40 35 30 25 20 15 10 5 0

42

telah menjadi UU di Presiden 11 2 RUU PRAKARSA KEMKUMHAM

3|Rencana

Pembahasan DPR

20

5

selesai disusun 4

belum disusun

PENYELESAIAN RUU KEMKUMHAM


H ukum

dan HAM

2015-2019

2. Kegiatan Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Pada tahap penyusunan dan pembahasan, Kementerian Hukum dan HAM yang menjadi Panitia Antar Kementerian (PAK), pengharmonisasian peraturan perundang-undangan, dan pembahasannya. Pelaksanaan Harmonisasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan dari instansi terkait selama tahun 2010-2014 sebagai berikut: Tabel Pengharmonisasi Peraturan Perundang-undangan Tahun 2010 s/d 31Desember 2014 TAHUN 2010

TAHUN 2011

TAHUN 2012

TAHUN 2013

TAHUN 2014

BARU

140

84

171

225

224

SISA TH SEBELUMNYA

0

84

49

55

33

140 56

168 119

220 165

280 247

257 207

84

49

55

33

50

Harmonisasi PUU 2010-2014

PERMOHONAN MASUK

JUMLAH PERMOHONAN SELESAI BELUM SELESAI

3. Kegiatan Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah Pada tingkat daerah, Kementerian Hukum dan HAM sebagai instansi yang salah satu tugas dan fungsinya memfasilitasi secara substansial proses pembentukan Peraturan Perundang-undangan di daerah dengan memperkuat kelembagaan instansi vertikal Kementerian Hukum dan HAM di daerah (kantor-kantor wilayah). Bentuk kegiatan fasilitasi perancangan peraturan daerah yaitu pemetaan peraturan daerah, mediasi, konsultasi dan kajian peraturan daerah. Dalam periode 2010-2014 capaian yang telah dihasilkan Direktorat Fasilitasi Peraturan daerah diantaranya melakukan: - 1.017 (seribu tujuh belas) kegiatan fasilitasi perancangan peraturan daerah terhadap Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota; - publikasi peraturan daerah dalam sistem informasi peraturan daerah sebanyak 7.159 (tujuh ribu seratus lima puluh sembilan) Peraturan Daerah; - pembinaan teknis perancangan Peraturan Daerah kepada Kantor Wilayah sebanyak 68 kegiatan. - Penerbitan Buku Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah sebagai penjabaran teknis dalam penyusunan peraturan-peraturan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

4|Rencana


H ukum

dan HAM

2015-2019

Grafik Capaian Kegiatan Fasilitasi Peraturan Daerah Tahun 2010-2014: 3500 2994 3000 2500 2000 1500

2011 2012

1137

2013

1000 500

2010

1972

541

525

2014

136183212229257

8 17 21 18 4 0 Kegiatan fasilitasi perancangan Publikasi perda peraturan daerah Pembinaan Kantor Wilayah

c. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Sesuai dengan tugas dan fungsi di bidang administrasi hukum umum, maka pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dapat dikategorikan menjadi 4 (empat) peran strategis yang meliputi beberapa kegiatan, antara lain: 1. Kegiatan Bidang Pelayanan Jasa Hukum, antara lain meliputi: a. Pemberian Persetujuan Mempekerjakan Advokat Asing oleh Kantor Advokat Indonesia; b. Pemberian Legalisasi; c. Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas; d. Pengesahan Badan Hukum Yayasan; e. Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan; f. Penerbitan Sertifikat Jaminan Fidusia; g. Pemberian Surat Keterangan Wasiat; h. Rekomendasi ijin pelaksanaan penjualan boedel (pelaksanaan penjualan harta kekayaan orang yang dinyatakan tidak hadir) dan harta peninggalan yang tak terurus (onbeheerde nalatenschap); i. Pemberian Surat Tanda Terdaftar Kurator; j. Pengangkatan Notaris; k. Permohonan Pelayanan Administrasi dan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS); l. Penyusunan Pertimbangan Menteri Tentang Permohonan Grasi; m. Penyusunan Pertimbangan Pendapat Hukum Pidana dan Keterangan Ahli Hukum Pidana; n. Penelaahan dan Pembahasan terhadap Penerapan Hukum Pidana; o. Pendaftaran Partai Politik; p. Pemberian Analisa dan Pertimbangan Hukum Tata Negara; q. Penentuan Status Kewarganegaraan; r. Permohonan Pewarganegaraan, Perolehan, Pembatalan, dan Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia; s. Perumusan dan Identifikasi Sidik Jari (Daktiloskopi).

5|Rencana


H ukum

dan HAM

2015-2019

2. Kegiatan Bidang Hukum Internasional, antara lain meliputi: a. Melakukan Kerjasama Hukum melalui Otoritas Pusat sebagai tindak lanjut permintaan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana dan Ekstradisi dari dan kepada Negara lain; b. Penyusunan Draft Perjanjian Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana dan Ekstradisi dengan Negara lain; c. Penyusunan Kajian/Telaahan/Pendapat Hukum dan Kerjasama di bidang Hukum Ekonomi Internasional, Hukum Perdata Internasional, Lembaga Internasional, Hukum Laut, Hukum Udara, Hukum Lingkungan dan Hukum Humaniter serta Pemindahan Narapidana Internasional; 3. Kegiatan Pelaksanaan Teknis Operasional Pelayanan Hukum, antara lain meliputi: a. Pembinaan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas Balai Harta Peninggalan di seluruh Indonesia; b. Pemberian pertimbangan/tanggapan atas permasalahan di bidang hukum perdata umum; c. Penyiapan bahan atas pemberian pendapat hukum (legal opinion); d. Pemberian bimbingan dan pertimbangan mengenai masalah di bidang hukum tata negara. 4. Pelayanan Teknis dan Administrasi (Bidang Kesekretariatan), antara lain meliputi: a. Koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran; b. Pengelolaan urusan kepegawaian; c. Pengelolaan urusan keuangan; d. Pengelolaan urusan tata usaha dan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; e. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; dan Pengelolaan urusan umum Beberapa capaian Kinerja bidang Administrasi Hukum Umum sepanjang tahun 2010-2014 sebagai berikut: 1. Pelayanan Fidusia Penyelesaian pelayanan Fidusia yaitu Pendaftaran Sertifikat Jaminan Fidusia pada tahun 2013 sebesar 5.862.747 permohonan dan tahun 2014 sebesar 8.177.692 sangat jauh meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya 2010-2012. Hal ini disebabkan karena penyelesaian pelayanan Fidusia sudah secara online, sejak tanggal 15 Maret 2013.

6|Rencana


H ukum

dan HAM

2015-2019

Penyelesaian Pelayanan Fidusia Tahun 2010-2014

Tahun

Pendaftaran Sertifkat Jaminan Fidusia

2010 2011 2012 2013 2014

0 0 0 5.862.747 8.177.692

Perubahan Sertifkat Jaminan Fidusia 70 64 51 5.732 10.459

Penghapusan Sertifikat Jaminan Fidusia (Roya)

67 57 32 281 77.670

Grafik Penyelesaian Pelayanan Fidusia Tahun 2010-2014

2010

2011

2012

2013

2014

Pendaftaran Sertifikat Jaminan Fidusia Online

0

0

0

Perubahan Sertifkat Jaminan Fidusia

70

64

51

5732

10459

Penghapusan Sertifkat Jaminan Fidusia (Roya)

67

57

32

281

77670

58627478177692

2. Penyelesaian Pelayanan Jasa Hukum Pendirian PT, Yayasan, Perkumpulan dan layanan kenotariatan Penyelesaian Pelayanan Jasa Hukum SK Pendirian PT, Yayasan, Perkumpulan dan layanan Kenotariatan Tahun 2010-2014 Tahun

SK Pendirian PT

SK Yayasan

SK Perkumpulan

Kenotariatan

2010 2011 2012 2013 2014

88.432 94.513 111.280 113.579 223.685

7.155 8.560 6.421 10.780 24.077

199 297 243 341 1.840

2.305 2.241 1.329 3.659 750

7|Rencana


H ukum

dan HAM

2015-2019

Grafik Penyelesaian Pelayanan Jasa Hukum SK Pendirian PT, Yayasan, Perkumpulan dan layanan Kenotariatan Tahun 2010-2014

SK PT

2010 88432

2011 94513

2012 111280

2013 113579

2014 223685

SK Yayasan

7155

8560

6421

10780

24077

SK Perkumpulan

199

297

243

341

1840

Kenotariatan

2305

2241

1329

3659

750

3. Pelayanan Pemberian Status Kewarganegaraan RI Baik Dalam Negeri Maupun Luar Negeri Penyelesaian Pemberian Status Kewarganegaraan RI Tahun 2010-2014 Tahun

Dalam Negeri

2010 2011 2012 2013 2014

Luar Negeri

533 49 42 210 253

0 13.728 8.571 87.584 102

Grafik Masyarakat yang Memiliki Status Kewarganegaraan Tahun 2010-2014

Dalam Negeri Luar Negeri

2010 533

2011 49

2012 42

2013 210

2014 253

0

13728

8571

87584

102

Pada tahun 2013 untuk capaian penyelesaian pemberian status kewarganegaraan terkait dengan pelaksanaan pemberian legalisasi status kewarganegaraan Republik Indonesia kepada 87.584 Warga Negara Indonesia di wilayah Kerajaan Saudi Arabia. Kegiatan legalisasi ini sebagai tindak lanjut dari Program Amnesty yang diberikan oleh Kerajaaan Saudi Arabia kepada pekerja atau warga asing di Saudi Arabia yang overstayer maupun tidak memiliki dokumen kewarganegaraan (undocumented). 8|Rencana


H ukum

dan HAM

2015-2019

Sedangkan tahun 2014 diselesaikan pemberian status kewarganegaraan RI di dalam negeri sebanyak 253 permohonan dan luar negeri sebanyak 102 permohonan melalui kegiatan detasering terkait Permasalahan Kewarganegaraan Republik Indonesia di KBRI Kuala Lumpur (66 permohonan) dan KRI Tawao (36 permohonan). 4. Pelayanan Badan Hukum Partai Politik dan Pendaftaran Perubahan AD/ART dan Susunan Kepengurusan Partai Politik. Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum juga bertugas sebagai verifikator partai politik baru dan menerima perubahan AD/ART dan Susunan kepengurusan. Penyelesaian Pelayanan Badan Hukum Partai Politik dan Perubahan AD/ART dan Susunan Kepengurusan Tahun 2010-2014 Pelayanan Badan Hukum Partai Politik 19 15 32 10 9

Tahun 2010 2011 2012 2013 2014

Grafik Penyelesaian Pelayanan Badan Hukum Partai Politik Tahun 2010-2014

Penyelesaian Pelayanan Badan Hukum Partai Politik

2010

2011

2012

2013

2014

19

15

32

10

9

Adanya hambatan dalam pelayanan yaitu masih belum adanya regulasi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang verifikasi Partai Politik yang dilakukan secara administratif dan periodik untuk pelaksanaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik pada angka 4 pasal 4 ayat (1) bunyinya Penelitian dan/atau verifikasi Partai Politik dilakukan secara administratif dan periodik oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bekerjasama dengan instansi terkait. 9|Rencana


H ukum

dan HAM

2015-2019

5. Pelayanan Pemberian Pendapat Hukum di Bidang Grasi Pelayanan Pemberian Pendapat Hukum dibidang Grasi berupa pertimbangan Menteri tentang Permohonan Grasi yang diselesaikan tepat waktu dan sesuai ketentuan.

Penyelesaian Pendapat Hukum di Bidang Grasi Tahun 2010-2014 Pendapat Hukum Bidang Grasi 0 0 14 26 9

Tahun 2010 2011 2012 2013 2014

Grafik Penyelesaian Pendapat Hukum di Bidang Grasi Tahun 2010-2014

Penyelesaian Pendapat Hukum di Bidang Grasi

2010

2011

2012

2013

2014

0

0

14

26

9

Informasi penting terkait hal tersebut diatas yaitu sebagaimana yang ditetapkan dalam UUD 1945 bahwa Grasi adalah Hak Prerogatif Presiden, dan dalam pelaksanaan hak tersebut yang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, antara lain diatur tentang kewenangan Menteri Hukum dan HAM dalam meneliti dan melaksanakan proses pengajuan grasi dari Terpidana. Penyelesaian Grasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Permohonan Grasi sebagai berikut terhadap proses permohonan grasi yang diajukan berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 1950, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah mengirimkan salinan dan petikan Keppres Grasi Nomor 41/G Tahun 2011 tanggal 6 Desember 2011 ke Pengadilan Negeri dan salinan ke Kejaksaan Negeri sebanyak 489 Salinan dan petikan Keppres grasi.

10 | R e n c a n a

Strategis Kementerian H ukum

dan HAM

2015-2019

6. Permohonan Bantuan Hukum Timbal Balik dan Ekstradisi yang diteruskan dari dan kepada pihak terkait. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam menangani permintaan Mutual Legal Assistance (MLA) dan ekstradisi dari negara peminta bekerjasama dengan beberapa kementerian, lembaga dan instansi antara lain Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Penyelesaian Bantuan Timbal Balik dan Ekstradisi Yang diteruskan dari dan kepada pihak terkait Tahun 2010-2014

Tahun 2010 2011 2012 2013 2014

Bantuan Hukum Timbal Balik 61 26 39 39 57

Ekstradisi 33 37 4 70 12

Grafik Penyelesaian Bantuan Timbal Balik dan Ekstradisi yang diteruskan dari dan kepada pihak terkait Tahun 2010-2014

2010

2011

2012

2013

2014

Penyelesaian Bantuan Hukum Timbal Balik yang diteruskan dari dan kepada pihak terkait

61

26

39

39

57

Penyelesaian Ekstradisi yang diteruskan dari dan kepada pihak terkait

33

37

4

70

12

Capaian kinerja tersebut terkait dengan pelayanan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI yang mewakili negara dengan fungsi kelembagaan sebagai Otoritas Pusat.

11 | R e n c a n a


dan HAM

2015-2019

7. Pelayanan Perumusan dan Identifikasi Sidik Jari Penyelesaian Pelayanan Perumusan dan Identifikasi Sidik Jari (TNI, Warga Binaan, Pemohon Paspor, instansi internal Kementerian Hukum dan HAM, permohonan perorangan, serta insidentil) Tahun 2010-2014

Tahun

Permohonan Selesai

2010 2011 2012 2013 2014

1.149.365 121.435 61.072 52.923 18.215

Grafik Perumusan Sidik Jari Tahun 2010-2014 1149365 121435 2010

12 | R e n c a n a

2011

61072 2012


52923 2013

18215 2014

dan HAM

2015-2019

d. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Selama periode 2010-2014, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah melakukan berbagai upaya dalam rangka melaksanakan seluruh kegiatan yang telah diamanatkan melalui tugas fungsi bidang Kekayaan Intelektual. Beberapa capaian yang telah dihasilkan yaitu : 1. Pelayanan permohonan Kekayaan Intelektual sebagaimana terlihat dalam tabel dan grafik berikut: Tabel Realisasi Penerimaan Permohonan Kekayaan Intelektual dan Penyelesaian Permohonan Kekayaan Intelektual 2010-2014 JENIS PERMOHON AN Hak Cipta Paten Merek Desain Industri

2010 Permo Penyele honan saian 4.882 3.793 5.830 4.671 47.794 63.018 4047

JENIS PERMOHONAN Hak Cipta Paten Merek Desain Industri

2011 Permoh Penyele onan saian 5.542 6.308 6.130 7.712

2012 Permoh Penyele onan saian 4.782 2.401 6.274 2.310

53.196

62.813

31.876

46.672

4.196

4.256

5.300

1.566

8.221

2013 Permohon Penyelesaia an n 3.052 4.117 1.092 4.904 17.084 1.253

2014 (per 30 Desember) Permohona Penyelesai n an 6.382 7.302 7.032 5.667

59.913 5.987

62.455 4.612

39.103 7.981

Grafik Permohonan dan Penyelesaian Permohonan Hak Cipta

2014

6362

2013

3052

4117

2401

2012

7302

4782

Penyelesaian Hak…

6308 5542

2011 3793

2010 0

13 | R e n c a n a

2000

4000

4882 6000


8000

dan HAM

2015-2019

Grafik Permohonan dan Penyelesaian Permohonan Merek

39103

2014 2013

62455 59913

17084

2012

46672

31876

2011

Penyelesaian… Permohonan…

53196

2010

63018

47794 0

20000

40000

62813

60000

80000

Grafik Permohonan dan Penyelesaian Permohonan Paten

5667

2014 2013

4904

1092 2310

2012

7032

2011

6130 4671

2010 0

2000

Penyelesaian Paten Permohonan Paten

6274

4000

7712

5830

6000

8000

10000

Grafik Permohonan dan Penyelesaian Permohonan Desain Industri

2014 2013

5987

1253 1566

2012

Penyelesaian Desain Industri Permohonan Desain Industri

5300 4256 4196

2011 2010

8221

4047 0

14 | R e n c a n a

7961

4612

2000

4000

6000

8000


10000 dan HAM

2015-2019

2.

Penegakan hukum atas tindak pidana di bidang Kekayaan Intelektual antara lain berupa pemusnahan barang barang bajakan dan barang barang yang dihasilkan dari pelanggaran kekayaan intelektual. Dengan upaya penegakan hukum ini diharapkan akan tercipta iklim berusaha dan berinvestasi yang kondusif; Tabel Perkembangan Penyidikan 2011 – 2014

No

Jenis Kekayaan Intelektual

Penerimaan Laporan Pengaduan

Laporan Pengaduan Dalam Proses

Penyelesaian Laporan Pengaduan

1

Hak Cipta

14

8

6

2

Paten

3

2

1

3

Merek

71

36

35

4

Desain Industri

11

4

7

Tabel Perkembangan Penyidikan 2011 – 2014

80 60 Penerimaan Laporan Pengaduan

40

Laporan Pengaduan Dalam Proses Penyelesaian Laporan Pengaduan

20 0

Hak Cipta

Paten

Merek

Desain Industri

1. Penyebaran informasi di bidang Kekayaan Intelektual dalam bentuk pemberian sosialisasi kepada para pemangku kepentingan di antaranya kalangan perguruan tinggi, para pelaku Usaha Kecil dan menengah, serta masyarakat secara umum. Selain itu, telah ditetapkan Kawasan Berbudaya Kekayaan Intelektual kepada kawasan, wilayah dan institusi dengan kriteria tertentu serta yang dianggap mempunyai komitmen dan kepedulian terhadap kemajuan sistem Kekayaan Intelektual. Hal ini dilakukan dalam rangka peningkatan kesadaran hukum akan arti pentingnya Kekayaan Intelektual. Kementerian Hukum dan HAM telah memiliki laman www.dgip.go.id sebagai salah satu sarana memperoleh informasi terkait Kekayaan Intelektual. Adapun jumlah masyarakat yang mengakses melalui laman tersebut yakni tahun 2012 sebanyak 334.524 kunjungan, Tahun 2013 sebanyak 1.097.547 kunjungan dan 2014 sebanyak 2.701.693 kunjungan.

15 | R e n c a n a


dan HAM

2015-2019

2. Penerapan sistem Industrial Property Automation System (IPAS) untuk penerimaan permohonan Kekayaan Intelektual hingga penyelesaiannya. Hal ini bertujuan agar kualitas pelayanan publik dapat ditingkatkan serta percepatan penyelesaian permohonan Kekayaan Intelektual secara efektif dan efisien. 3. Kerja sama, baik secara internasional, regional dan bilateral di antaranya penandatanganan Beijing Treaty dan Marrakesh Treaty. Selain itu juga dilakukan berbagai kerja sama dengan instansi pemerintah maupun non pemerintah. Hal ini dilakukan dalam rangka penguatan sistem Kekayaan Intelektual. 4. Pengundangan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Permohonan, Penerbitan Izin Operasional dan Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif. Hal ini dalam rangka penyesuaian terhadap perkembangan jaman dan untuk lebih memberi perlindungan hukum yang memadai bagi para pemangku kepentingan. 5. Penyelesaian pendaftaran Indikasi Grografis (IG) sebanyak 30 IG terdaftar sebagai wujud perlindungan terhadap potensi kekayaan alam di seluruh wilayah Indonesia. e. Direktorat Jenderal Imigrasi Menjaga pintu gerbang negara Republik Indonesia serta pengawasan Keimigrasian, merupakan salah satu tanggung jawab dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui perumusan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis dibidang Keimigrasian. Penegakan hokum dan pelayanan bidang keimigrasian menjadi “core bussiness” dari tugas fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bidang keimigrasian. Beberapa capaian selama periode 2010-2014 sebagai berikut : 1. Pengesahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang telah disesuaikan dengan perkembangan Keimigrasian secara nasional dan internasional dan menggantikan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian. 2. Pengesahan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang telah mencabut Peraturan Pemerintah pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992, yang tersebar dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1994 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pencegahan dan Penangkalan, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian, dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1994 tentang Surat Perjalanan Republik Indonesia; 3. Pelaksanaan penyampaian pernyataan memilih bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda yang membuka ruang dilaksanakannya di Kantor Imigrasi sebagai wujud pelayanan prima dalam memfasilitasi secara administratif yang mendekatkan jangkauan geografis, efektif dan efisien secara fungsional dengan terintegrasinya data secara kesisteman, melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 16 | R e n c a n a


dan HAM

2015-2019

4.

5. 6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13. 14. 15. 16. 17.

Nomor M.HH-19.AH.10.01 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda. Penghapusan Arrival/Departure Card terhadap WNI dilakukan mulai tanggal 23 Maret 2012 sesuai dengan terbitnya Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-01.GR.01.06 tahun 2012. Kemudahan ini diberikan kepada WNI yang keluar dan masuk wilayah Indonesia melalui TPI yang menggunakan SIMKIM atau pos lintas batas yang menggunakan Sistem Manajemen Pengawasan Wilayah Perbatasan (Border Control Management). Penggunaan autogate untuk WNI pemegang paspor elektronik dan non elektronik di Bandara Soekarno Hatta di Jakarta dan Bandara Ngurah Rai di Denpasar, Bali. Pembentukan Tim Pengawasan Orang Asing di pusat dan daerah melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Kepala Kantor yang melaksanakan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, dan sebagai perwujudan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai leading sector dalam pelaksanaan pengawasan Orang Asing di Indonesia. Pembentukan Unit Layanan Paspor (ULP) untuk mewujudkan pelayanan prima dalam penerbitan paspor guna pendekatan pelayanan dan peningkatan kepuasan publik. Penerapan e-passport untuk meningkatkan pelayanan dan pengamanan paspor yang disesuaikan dengan rekomendasi oleh International Civil Aviation Organization (ICAO). Meningkatkan pelayanan dan pengamanan dalam pemberian dokumen Keimigrasian bagi Orang Asing berupa implementasi Penerbitan E-Kitas dan EKitap. Penerapan pelayanan sistem penerbitan paspor one stop service / Sistem Penerbitan Paspor Terpadu (SPPT) 120 (seratus dua puluh) Kantor Imigrasi pada tahun 2014. Menyederhanakan persyaratan penggantian paspor dengan tidak mewajibkan melampirkan bukti identitas diri melalui terbitnya Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-01.GR.01.01 Tahun 2012 tentang perubahan keenam atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-IZ.03.10 Tahun 1995 tentang Paspor Biasa, Paspor untuk Orang Asing, Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Warga Negara Indonesia dan Surat Perjalanan Laksana Paspor Untuk Orang Asing. Penyediaan “MAP gratis” kepada Pemohon Dokumen Perjalanan dan Izin Tinggal mulai tanggal 04 Februari 2013 dengan terbitnya Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-144.UM.01.01 Tahun 2013 tanggal 25 Januari 2013. Proses penyidikan keimigrasian yang dilaksanakan di Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kantor Imigrasi di seluruh wilayah Indonesia. Pemulangan WNI tersangka tindak pidana korupsi yang bekerja sama dengan instansi penegak hukum lainnya. Pembentukan Tim Pengawasan Orang Asing di tingkat Pusat dan Daerah baik di Divisi Keimigrasian maupun Kantor Imigrasi. Pelaksanaan fungsi Intelijen Keimigrasian sebagai tugas dan fungsi, dan juga pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara; Penerapan SIMKIM di Perwakilan RI sebanyak 14 lokasi.

17 | R e n c a n a


dan HAM

2015-2019

f.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berkewajiban untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana (UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan). Pemasyarakatan memiliki Core Business dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yaitu pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan. Core Business tersebut dilaksanakan oleh 4 (empat) Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yaitu Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara, Balai Pemasyarakatan, dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat pelaksanaan pembinaan berdasarkan putusan hakim dalam rangka mewujudkan reintegrasi sosial terhadap narapidana. Reintegrasi sosial merupakan upaya pengembalian hidup, kehidupan, dan penghidupan narapidana guna mengembalikan ikatan narapidana dengan masyarakat. Bagi seseorang yang dalam proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan ditempatkan di Rumah Tahanan Negara. Rumah Tahanan Negara adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan (PP Nomor 58 Tahun 2010 tentang perubahan atas PP Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP). Bagi seseorang yang berada dalam bimbingan Balai Pemasyarakatan atau disebut Klien Pemasyarakatan ditempatkan di Balai Pemasyarakatan. Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasyarakatan (UU No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan). Pada proses peradilan, benda sitaan dan barang rampasan Negara sebagai aset tindak pidana ditempatkan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara (Rupbasan). Rupbasan adalah tempat benda yang disita oleh Negara untuk keperluan proses peradilan (UU. No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan). Berlakunya Undang-Undang nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak membuat fungsi Pemasyarakatan lebih strategis mengingat proses peradilan pidana anak dimulai sejak penyidikan melalui upaya diversi dan restorative justice hingga pendampingan pada sidang anak yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Undang-Undang ini menuntut adanya pelaksanaan penelitian kemasyarakatan pada kasus anak yang berhadapan dengan hukum yang dijadikan pertimbangan dan rekomendasi putusan hakim sehingga peran pemasyarakatan sangat terlihat dalam penyusunan litmas. Selain itu, peran aktif Pembimbing Kemasyarakatan juga diperlukan khususnya pada pelaksanaan sidang peradilan anak. Undang-undang tersebut juga menuntut adanya pembangunan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) di tiap provinsi. LPKA adalah lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya. Sedangkan LPAS adalah tempat sementara bagi Anak selama proses peradilan berlangsung, sehingga Pemasyarakatan perlu melakukan upaya-upaya terhadap pengimplementasian UU tersebut. 18 | R e n c a n a


dan HAM

2015-2019

Selain UU SPPA, isu over crowded juga menjadi salah satu permasalahan yang belum dapat diselesaikan oleh pemasyarakatan. Sehingga perlu adanya kebijakan guna upaya untuk mengurangi tingkat over crowded yang terjadi di Lapas dan Rutan. Berikut data yang menjelaskan tentang jumlah penghuni : Tabel Data Penghuni Tahun 2010-2014 Tahun

URAIAN 2010 Penghuni Tahanan Dewasa dan Pemuda Tahanan Anak Narapidana Dewasa Anak Didik Jumlah

2011

2012

2013

2014

47.617

48,785

46.301

49.398

51.271

1.932

2,201

2.081

2.049

1.936

79.953

86,905

99.072

106.531

107.767

3.750

3,317

3.315

3.130

3.182

133.252

141,208

150.769

161.108

164.156

Data diatas menyebutkan bahwa adanya peningkatan jumlah penghuni baik tahanan dewasa dan pemuda, tahanan anak, narapidana dewasa, dan anak didik mulai dari tahun 2010 hingga tahun 2014. Jumlah penghuni pada tahun 2010 sebanyak 133.252, tahun 2011 sebanyak 141.208, tahun 2012 sebanyak 149.151, tahun 2013 sebanyak 161.108, dan pada tahun 2014 adalah sebanyak 164.156 orang. Mulai dari tahun 20102014 semuanya telah memperoleh registrasi dan klasifikasi secara tepat waktu dan sesuai standar. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi tingkat over crowded antara lain : 1.

2.

Optimalisasi pemindahan narapidana Pelaksanaan pemindahan narapidana pada dasarnya tidak mengurangi tingkat over kapasitas secara keseluruhan. Namun pelaksanaan pemindahan narapidana tersebut diharapkan agar terjadi pemerataan penghuni antara Lapas/Rutan yang mengalami over kapasitas dengan yang tidak. Optimalisasi pelaksanaan program reintegrasi Sebagai salah satu upaya mengurangi tingkat over crowded, pemasyarakatan mempunyai program reintegrasi yang dilaksanakan melalui kegiatan asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK), Cuti Menjelang Bebas (CMB), Cuti Bersyarat (CB), dan Pembebasaan Bersyarat (PB). Untuk mengetahui capaian dari indikator ini dapat diukur dari jumlah narapidana yang telah mendapat PB, CMB, CB, Asimilasi, dan CMK sampai dengan April tahun 2014 telah dilaksanakan Program Reintegrasi kepada narapidana berupa Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat, Asimilasi, dan Cuti Mengunjungi Keluarga dengan perincian sebagai berikut :

19 | R e n c a n a


dan HAM

2015-2019

GRAFIK DATA PB, CMB, CB, ASSIMILASI DAN CMK Tahun 2010 – 2014 NO

3.

4.

5.

URAIAN

1.

Pembebasan Bersyarat

2.

Cuti Menjelang Bebas

3. 4.

Cuti Bersyarat Assimilasi

5.

Cuti Mengunjungi Keluarga Jumlah

2010 25.737

2011 20.262

TAHUN 2012 24.802

2013 34.533

2014 38.710

310

1.024

622

600

305

4971 2.011

11.017 2.282

7.527 4.397

14.225 2.738

7.376 1.949

68 33.097

109 34.694

38 37.386

13 52.109

30 48.370

Rehabilitasi narapidana pengguna narkoba ke Panti Rehabilitasi Melakukan rehabilitasi terhadap narapidana pengguna narkoba merupakan tanggung jawab yang harus dijalankan oleh negara. Pada sisi lain, rehabilitasi pengguna narkoba di panti rehabilitasi berdampak langsung pada menurunnya tingkat hunian Lapas/Rutan. Terapi rehabilitasi narapidana pengguna narkoba di Panti Rehabilitasi juga merupakan salah satu kegiatan dalam kerangka untuk assimilasi. Penambahan kapasitas hunian dengan melakukan pembangunan infrastruktur (rehabilitasi dan pembangunan Lapas/Rutan) Penanganan masalah over crowded dapat dilakukan dengan pemenuhan sarana dan prasarana pada lapas/rutan dengan melakukan rehabilitasi dan pembangunan UPT Pemasyarakatan. Langkah ini diperkirakan secara signifikan akan mengurangi permasalahan over crowded. Penguatan koordinasi dengan Instansi terkait dalam hal Restoratif Justice. Peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) sebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pengadilan Anak sangat penting yaitu dalam melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana. Setiap anak yang berhadapan dengan hukum harus dilakukan pendampingan semenjak diduga melakukan tindak pidana dalam pemeriksaan di kepolisian sampai dengan putusan hakim sidang pengadilan. Karena sarandan rekomendasi PK sangat mempengaruhi putusan hakim dalam memutus perkara anak jika putusan hakim tanpa Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) maka putusan tersebut batal demi hukum. Untuk melengkapi deskripsi kinerja PK Bapas dibawah ini disajikan tabel/grafik anak yang mendapatkan pendampingan dalam sidang anak adalah sebagai berikut: Tabel Data Jumlah Anak yang Mendapatkan Pendampingan dalam Sidang Anak Diversi Tahun 2011 2012 2013 2014

20 | R e n c a n a

Akot 98 392 132 139

Sosial 11 20 31 14

Putusan Panti Akot Sosial 41 420 104 138 37 191 108


Pidana Bersyarat 384 666 275 255

dan HAM

Penjara 2217 3.712 1.520 2069

Jumlah 2.751 5.314 2.133 2.776

2015-2019

Capaian strategis lainnya di bidang pemasyarakatan yang juga sangat bersinergi dengan percepatan program reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat disebutkan berupa : 1. Program Getting to zero HALINAR di LAPAS/ RUTAN. 2. Pengendalian Isi Hunian Lapas/Rutan. 3. Pelaksanaan Layanan Pemasyarakatan berbasis Informasi dan Teknologi (IT). 4. Program Penguatan Pengawasan Internal Pemasyarakatan dan Penegakan Kode Etik. 5. Implementasi Undang-Undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 6. Program Getting to zero HIV/AIDS di Lapas, Rutan dan Bapas. 7. Program Bengkel Kerja Produktif. g. Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia 1. Pelayanan Komunikasi Masyarakat, yaitu pelayanan penanganan dugaan pelanggaran baik yang diadukan ataupun yang belum diadukan oleh masyarakat. Pelayanan Komunikasi Masyarakat ini memberikan pelayanan terhadap masyarakat yang merasa terlanggar HAM-nya melalui telaahan permasalahan yang dihadapi baik secara langsung maupun melalui focus group discussion (FGD). Hasil telaahan permasalahan tersebut ada yang di file (bukan merupakan pelanggaran HAM) dan ada yang ditindaklanjuti. Hasil telaahan dan/atau FGD tersebut ditindaklanjuti dengan melakukan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait yang diduga melanggar HAM untuk dilakukan klarifikasi dan mendorong penyelesaiannya. Capaian pelayanan komunikasi masyarakat tersebut sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 dapat digambarkan pada grafik di bawah ini. Grafik Pelayanan Komunikasi Masyarakat 1200

1100

1075

1000 819

800

636

625 558

600

450

411 335

400

265

245

235

130

200

130

165

48

53

12

0

0

12

TAHUN 2010 SURAT PENGADUAN

21 | R e n c a n a

TAHUN 2011 TELAAHAN

FILE

TAHUN 2012

TAHUN 2013

KOORDINASI/REKOMENDASI


dan HAM

TINDAK LANJUT

2015-2019

2.

Pelayanan dibidang Informasi HAM Pelayanan dibidang Informasi HAM dimulai dengan melakukan pengumpulan dan pengolahan data implementasi HAM dari Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta kondisi perkembangan HAM yang terjadi di Indonesia. Informasi HAM ini memberikan pelayanan kepada masyarakat/pemangku kepentingan terkait dengan informasi HAM. Informasi HAM ini dipublikasikan baik melalui media cetak, media elektronik dan web site Direktorat Jenderal HAM dengan alamat www.ham.go.id. Pada tahun 2015 pelayanan informasi HAM akan menyusun Indikator pembangunan HAM di Indonesia sehingga memudahkan dalam menyusun profil pembangunan HAM di Indonesia sebagaimana Indikator yang akan disusun. Dengan demikian, diharapkan informasi HAM yang dipublikasikan oleh Ditjen HAM ini akan menjadi acuan bagi pemangku kepentingan baik di dalam dan luar negeri.

3.

Pelayanan kepada Apatur Pemerintah dan masyarakat dengan memberikan/ meningkatkan pengetahuan dan pemahaman nilai-nilai HAM melalui kegiatan Diseminasi HAM dan Penguatan HAM. Diharapkan dengan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman HAM akan memberikan dampak bagi keseimbangan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Aparatur Pemerintah dan Masyarakat. Aparatur Pemerintah dapat menyusun kebijakan dan regulasi bernuansa HAM dan masyarakat mengerti hak dan kewajiban dalam bermasyarakat dan bernegara. Capaian pelaksanaan Diseminasi HAM dan Penguatan HAM sejak Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2013 dapat dilihat pada grafik di bawah ini. Grafik Capaian Kegiatan Diseminasi HAM Tahun 2010-2013 1700

1470

2000 1500

1020

1020

1000 500 0 JML PESERTA TAHUN 2010

22 | R e n c a n a

TAHUN 2011

TAHUN 2012


dan HAM

TAHUN 2013

2015-2019

Grafik Capaian Kegiatan Penguatan HAM Tahun 2010-2013 400 330

363

300 400 300 200 100 0 JML PESERTA TAHUN 2010

TAHUN 2011

TAHUN 2012

TAHUN 2013

4. Memberikan pedoman atau acuan bagi penyusunan dan perancangan produk hukum. Saat ini telah dikeluarkan Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM dengan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 20 Tahun 2012/77 Tahun 2012 tentang Paramater HAM dalam penyusunan Produk Hukum Daerah. 5.

Memberikan acuan dalam mempercepat pelaksanaan HAM di Indonesia kepada Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota melalui pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM). Saat ini RANHAM di Indonesia telah memasuki periode ke tiga. a. RANHAM generasi pertama periode 1998-2003; program aksi lebih pada pengesahan sejumlah instrumen HAM Internasional b. RANHAM generasi kedua periode 2004-2009, disusun dengan 6 (enam) pilar utama dan RANHAM ini didukung dengan adanya Kelembagaan HAM di Daerah, sehingga RANHAM dapat tersosialisasikan lebih baik dibandingkan pada periode sebelumnya. c. RANHAM generasi ketiga periode 2011-2014, disusun dengan mengidentifikasi permasalahan pada 10 kelompok hak dasar manusia yang mengacu pada UU39/tahun1999, serta menyelaraskan pada: RPJMN 2010-2014, MDG’s, dan Strategis Nasional terhadap Akses Keadilan dan Kebijakan Nasional tentang Pro Growth, Pro Poor and Pro Job. Adapun RANHAM generasi ketiga terdiri dari program: 1) pembentukan dan penguatan institusi pelaksana RANHAM; 2) persiapan pengesahan instrumen HAM internasional; 3) harmonisasi rancangan dan evaluasi peraturan perundang-undangan; 4) pendidikan HAM; 5) Penerapan norma dan standar HAM; 6) Pelayanan komunikasi masyarakat; dan 7) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

23 | R e n c a n a


dan HAM

2015-2019

Sampai dengan Tahun 2013 telah terbentuk Panitia RANHAM Nasional, Kelompok Kerja Panitia RANHAM Kementerian/Lembaga sebanyak 40 K/L dari 48 K/L (83%), 33 Panitia RANHAM Provinsi (100%), dan 339 Panitia RANHAM Kabupaten dan 94 Panitia RANHAM Kota (90%). 6.

Memberikan motivasi kepada Pemerintah Kabupaten/kota dengan memberikan penghargaan Kabupten/Kota peduli HAM yang dinilai berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 25 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kriteria Kabupaten/Kota Peduli HAM.

h. Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM memiliki fungsi strategis dalam tahapan legislasi. Badan Pembinaan Hukum Nasional memiliki kewenangan yang cukup besar dalam dua lingkup yakni tahap pra legislasi dan pasca legislasi. Pembinaan Hukum Nasional memiliki fungsi pembentukan hukum sekaligus juga fungsi pelayanan hukum. Fungsi-fungsi tersebut dilakukan melalui serangkaian tugas yang saling berkaitan. Fungsi pembentukan hukum dilakukan melalui perencanaan hukum serta analisa dan evaluasi hukum, sedangkan fungsi pelayanan hukum dilakukan melalui dokumentasi dan informasi hukum serta penyuluhan dan bantuan hukum. 1. Perencanaan Hukum Perencanaan hukum merupakan kegiatan pembenahan/pembaruan hukum agar arah pembangunan hukum selaras dengan arah pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur.Pelaksanaan perencanaan hukum tidak hanya ditujukan untuk hukum dalam arti positif berupa peraturan perundang-undangan namun juga sistem hukum dalam arti luas yang mencakup pembenahan pada aspek substansi hukum, kelembagaan hukum, budaya hukum dan pelayanan hukum. Perencanaan hukum dilakukan melalui kegiatan: a. Penyusunan Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan masukan mengenai konsep dan strategi pembangunan hukum nasional untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.Penyusunan perencanaan pembangunan hukum nasional memperhatikan/mengakomodasi perkembangan hukum nasional, perkembangan hukum internasional danperkembangan kebutuhan hukum didaerah. b. Penyusunan Program Legislasi Nasional usulan Pemerintah, Program Pembentukan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden. Perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari perencanaan hukum pada aspek substansi hukum. Kegiatan ini adalah pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Kemenkumham memiliki kedudukan sebagai koordinator penyusunan perencanaan pembentukan UU (Prolegnas) usulan Pemerintah, Program Pembentukan Peraturan Pemerintah dan Program Pembentukan Peraturan Presiden . 24 | R e n c a n a


dan HAM

2015-2019

c.

Monitoring dan Evaluasi penyusunan Program Legislasi Nasional usul Pemerintah, Program Pembentukan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden.

Data Prolegnas 2010 – 2014

REALISASI PROLEGNAS JANGKA MENENGAH 2010 - 2014

2010 73 RUU (70 RUU+3 RUU pengalihan)

Disahkan 22 UU : 11 UU Prakarsa DPR 11 UU PrakarsaPemerintah

Disahkan 12 UU: 7 UU Prakarsa DPR 5 UU PrakarsaPemerintah

2014 69 RUU (66 RUU + 3 RUU Tambahan)

2010-2014 (247 RUU + 11 RUU NON PROLEGNAS)

2013 75 RUU (70 RUU + 5 RUU Tambahan)

Disahkan 8UU : 4 UU Prakarsa DPR 4 UU Prakarsa Pemerintah

2011 91 RUU (70 RUU + 21 RUU yang Pembahasannya diluncurkan)

2012 69 RUU (64 RUU+ 5 RUU Tambahan)

Disahkan 19 UU : 13 UU Prakarsa DPR 6 UU Prakarsa Pemerintah

Disahkan 10 UU : 6 UU Prakarsa DPR 4 UU PrakarsaPemerintah

RINCIAN RUU YANG TELAH DISAHKAN DARI PROLEGNAS JANGKA MENENGAH TAHUN 2010-2014

71 RUU yang telah disahkan

Capaian hanya : 27,2%

41 RUU Prakarsa DPR

30 RUU Prakarsa Pemerintah

25 | R e n c a n a


dan HAM

2015-2019

REALISASI PROGRAM PENYUSUNAN PP PRIORITAS TAHUN 2014 :  REALISASI RPP PRIORITAS TAHUN 2014 80 RPP RPP yang sudah ditetapkan menjadi PP 18 RPP Sisa RPP Prioritas Tahun 2014  Diluncurkan pada program penyusunan PP Tahun 39 RPP 2015  Tidak dilanjutkan 23 RPP* Keterangan : *) Dari 23 RPP tersebut, terdapat 5 RPP yang dihentikan pembahasannya karena UndangUndang No 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian yang menjadi dasar penyusunan dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. REALISASI PROGRAM PENYUSUNAN PERPRES PRIORITAS TAHUN 2014 :  REALISASI RPERPRES PRIORITAS TAHUN 2014 22 RPerpres RPERPRES yang sudah ditetapkan menjadi Perpres 10 RPepres Sisa RPerpres Prioritas Tahun 2014  Diluncurkan pada program penyusunan Perpres 7 RPerpres Tahun 2015  Tidak dilanjutkan 5 RPepres d.

Fasilitasi Program Pembentukan Peraturan daerah (Perencanaan Pembangunan Hukum di Daerah) Dalam rangka pembinaan sistem hukum di daerah, Kemenkumham melakukan fasilitasi berupa penyediaan pedoman penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah serta asistensi dan evaluasi dalam rangka konsultasi permasalahan hukum dan perencanaan pembentukan hukum di daerah yang selaras dengan pembangunan hukum di Pusat.

e.

Penyusunan dan Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan UndangUndang. Penyusunan dan Penyelarasan Naskah Akademik merupakan bagian dari perencanaan peraturan perundang-undangan agar menghasilkan UndangUndang yang berkualitas. Tugas ini adalah pelaksanaan dari UU No. 12 Tahun 2011 dan Perpres No. 87 Tahun 2014. Penyusunan Naskah Akademik dilaksanakan oleh BPHN terutama Naskah Akademik yang berasal dari RUU prakarsa Kementerian Hukum dan HAM sedangkan tugas penyelarasan Naskah Akademik dilaksanakan oleh BPHN untuk seluruh Naskah Akademik yang disusun oleh Kementerian/LPNK yang RUU-nya akan dimasukan ke dalam prolegnas prioritas.

26 | R e n c a n a


dan HAM

2015-2019

I.

Penyusunan Naskah Akademik yang Disusun Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2010 – 2014

JUDUL KEGIATAN TAHUN 2010




1. RUU tentang Orga-nisasi Administrasi Penegakan Hukum 2. RUU tentang Publikasi Luar Ruang 3. RUU tentang KUHP 4. RUU tentang Hu-kum Acara Pidana 5. RUU tentang Per-ubahan UU No. 39 Tahun 2004 ten-tang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri

1. RUU tentang Pegadaian 2. RUU tentang Per-ubahan atas UU No. 14 tahun 2001 tentang Pengadil-an Pajak. 3. RUU tentang Perubahan atas UU No. 15 Tun 2003 tentang Pemberan tasan Tindak Pida-na Terorisme 4. RUU tentang Perkumpulan 5. RUU tentang Lan-das Kontinen 6. RUU tentang KUH Acara Perdata 7. RUU tentang Hu-bungan Kewenang an Pemerintah Pu-sat dan Daerah 8. RUU tentang Per-ubahan atas UU No. 1 tahun 1979 tentang Ekstradisi. 9. RUU tentang Penilaian 10. RUU tentang Hak Kekayaan Industri (integrasi UU Pa-ten, UU Merk, UU Desain Industri)

1. RUU tentang landas Kontinen (Lanjutan) 2. RUU tentang Paten 3. RUU tentang Hukum Kontrak 4. RUU tentang pemasyarakatan 5. RUU tentang Hukum acara Perdata (Small Claims Court) 6. RUU tentang Pemberantasan Pendanaan Terorisme 7. RUU tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik di Bidang Pidana (MLA) 8. RUU tentang Merk 9. RUU tentang Perubahan Atas UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM 10. RUU tentang Perampasan Aset

1. RUU tentang Pembatasan Transaksi Tunai 2. RUU tentang Pemasyarakatan 3. RUU tentang Hukum Kontrak 4. RUU tentang Senjata Api dan Bahan Peledak 5. RUU tentang Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma dan Persekutuan Komanditer 6. RUU tentang Hukum Dagang 7. RUU tentang Konvensi Jual Beli Barang Internasional PBB (United Nations Convention on Contracts for the International sale of Goods) 8. RUU tentang Desain Industri 9. RUU tentang Perubahan UU No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman 10. RUU tentang Perubahan atas UU No. 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular. 11. RUU tentang Peru-bahan atas UU No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.

5 Naskah

10 Naskah

10 Naskah

11 Naskah

27 | R e n c a n a


dan HAM

JUDUL KEGIATAN TAHUN 2014 1. RUU tentang Zona Tambahan 2. RUU tentang Hukum Perdata Internasional 3. RUU tentang Pemindahan Narapidana

3 Naskah

2015-2019

KETERANGAN

1. NA RUU Inisiatif Kemenkumham 21 Naskah 2. Tahun 2014 hanya 3 Naskah karena ada pemotongan anggaran.

39 NA

II. Naskah Akademik yang disusun oleh Kementerian Hukum dan HAM atau Instansi lain yang berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM : a. Naskah Akademik RUU Pengesahan Perjanjian Ekstradisi R.I. Vietnam; b. Naskah Akademik RUU Pengesahan Perjanjian Ekstradisi R.I. Papua Nuginie; c. Naskah Akademik RUU Pengesahan Perjanjian Timbal Balik Dalam Masalah Pidana Antara R.I. dan Vietnam; d. Naskah Akademik RUU Perubahan UU Perseroan Terbatas; e. Naskah Akademik RUU Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian; f. Naskah Akademik RUU Wabah Penyakit Menular; g. Naskah Akademik RUU Pengumpulan Uang dan Barang; h. Naskah Akademik RUU Perubahan UU No. 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Iptek; i. Naskah Akademik RUU Karantina Kesehatan; j. Naskah Akademik RUU Keantariksaan; k. Naskah Akademik RUU Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan; dan l. Naskah Akademik RUU tentang Protokol Opsional Konvensi Anti Penyiksaan. III. Kementerian Hukum dan HAM Ikut Serta Mereview Naskah Akademik RUU dan Perda : a. Naskah Akademik RUU Perubahan UU Perairan; b. Naskah Akademik RUU Koperasi; c. Naskah Akademik RUU tentang Pengelolaan Kekayaan Negara; d. Naskah Akademik Ranperda tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin Kabupaten Banten; e. Naskah Akademik Ranperda tentang Dana Cadangan Kabupaten Meranti; f. Naskah Akademik Ranperda tentang Energi dan Listrik Kabupaten Meranti; g. Naskah Akademik Ranperda tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern Kabupaten Meranti; h. Naskah Akademik Ranperda tentang Retribusi Pemeriksaan Pemadam Kebakaran Kabupaten Meranti; dan i. Naskah Akademik Ranperda tentang Sampah Kabupaten Meranti. 2. Analisa dan Evaluasi Hukum : Bentuk kegiatan analisa dan evaluasi hukum mencakup dua kegiatan yaitu kegiatan 1) analisa dan evaluasi peraturan perundang-undangan kolonial dan 2) analisa dan evaluasi hukum/peraturan perundang-undangan yang berlaku (peraturan perundang-undangan yang dibuat sejak Indonesia merdeka sampai sekarang). Kegiatan analisa dan evaluasi peraturan kolonial ini dilakukan dalam rangka untuk mengetahui berapa jumlah peraturan perundang-undangan peninggalan kolonial yang masih berlaku dan berapa peraturan perundang-undangan kolonial yang sudah diganti dengan peraturan perundang-undangan berdasarkan hukum nasional. Kegiatan ini untuk menentukan status dari peraturan perundang-undangan kolonial yang belum dicabut hingga kini untuk disesuaikan dengan cita hukum nasional. Analisa dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang berlaku sejak Indonesia merdeka sampai sekarang, berdasarkan data inventarisasi Undang-Undang tahun 1945 – 2012, terdapat 1245 UU yang secara de jure masih berlaku tetapi secara de 28 | R e n c a n a


dan HAM

2015-2019

facto daya laku UU tersebut banyak yang sudah tidak relevan lagi dengan kondisi saat ini. Maka diperlukan pembenahan peraturan perundang-undangan melalui analisa dan evaluasi secara berkala, untuk menilai daya guna dan daya laku peraturan perundangundangan tersebut. ANALISA DAN EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN JUDUL KEGIATAN

JUDUL KEGIATAN

JUDUL KEGIATAN

JUDUL KEGIATAN

JUDUL KEGIATAN

TAHUN 2010

TAHUN 2011

TAHUN 2012

TAHUN 2013

TAHUN 2014

1. AE Rahasia Dagang 2. AE Aset Negara (UU No. 51 Tahun 1960) 3. AE Pemberantasan Terorisme (UU No. 15 Tahun 2003) 4. AE Penyiaran (UU No. 33 Tahun 2002) 5. AE Pornografi (UU No. 44 Tahun 2008) 6. AE Pemekaran Wilayah (UU No. 32 Tahun 2004).

1. AE BUMN (UU No. 19 Tahun 2003) 2. AE Perubahan atas UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 3. AE Penanggulangan Bencana (UU No. 24 Tahun 2007) 4. AE Jaminan Fidusia (UU No. 42 tahun 19990 5. AE Penetapan Luas Tanah Pertanian (UU No. 56/Prp 1960) 6. AE Perkebunan (UU No. 18 Tahun 2004). 7. AE Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU No. 40 Tahun 2004) 8. AE Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU No. 28 Tahun 2009) 9. AE Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (UU No. 1/PNPS tahun 1965) 10. AE Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU No. 2 Tahun 2004).

1. AE Perumahan Rakyat 2. AE Investasi Daerah 3. AE Minerba di Kawasan Hutan Lindung ( UU No. 4 Tahun 2009) 4. AE Pajak dan Restribusi Daerah 5. AE Yayasan 6. AE Ketenaganukl iran 7. AE Kekarantinaa n

1. AE Peraturan Perundangundangan Kolonial

6 ANALISA EVALUASI

10 ANALISA EVALUASI

7 ANALISA EVALUASI

1 ANALISA EVALUASI

29 | R e n c a n a

TIDAK ADA PENYUSUNAN

-


dan HAM

2015-2019

KETERANGAN

- Karena tahun 2014 hanya ada 1 kegiatan AE maka digunakan untuk menganalisis evaluasi PerUU-an Kolonial. Menginventaris asi Peraturan Kolonial berdasarkan pembagian: 1. Hukum Tata Usaha Negara dan Administras i negara 2. Hukum Ekonomi dan Dagang 3. Hukum Perdata (Hukum keluarga, anak, perkawinan dan perceraian) 4. Hukum Hukum Pidana dan Acara Pidana 5. Hukum Internasion al 6. Hukum Acara Perdata

3.

Dokumentasi dan Informasi Hukum dilakukan melalui kegiatan :  Penyediaan pelayanan perpustakaan  Pelayanan otomasi dan dokumentasi hukum

30 | R e n c a n a


dan HAM

2015-2019

i.

Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia Capaian hasil penelitian, pengembangan dan evaluasi HAM pada tahun berjalan dan beberapa tahun terakhir yaitu pada tahun pelaksanaan rencana strategis tahun 2010-2014, dapat terlihat sebagaimana tabel berikut : Capaian Hasil Penelitian, Pengembangan dan Evaluasi

Tahun

2010 2011 2012 2013 2014

31 | R e n c a n a

Sebagai Bahan Rumusan Kebijakan.

N/A N/A 15 Rumusan 23 rumusan 6 rumusan

Sebagai Bahan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

N/A N/A 3 hasil penelitian 3 hasil penelitian 2 hasil penelitian


dan HAM

Jumlah hasilpenelitian,pengembangan dan evaluasi yang dipublikasikan dan disosialisasikan kepada masyarakat.

N/A N/A 29 penelitian 29 penilitian 5 penelitian

2015-2019

Untuk menjelaskan target dan capaian pada indikator Jumlah hasil penelitian, pengembangan dan evaluasi yang dipublikasikan dan disosialisasikan kepada masyarakat, pada tahun berjalan dan beberapa tahun terakhir yaitu pada tahun pelaksanaan rencana strategis tahun 2010-2014. Berikut tabel perbandingan capaian kinerja 2010-2014.

Grafik Perbandingan Target dan Realisasi 2010-2014 120% 120% 100% 100%

100% 100%

2013

2014

100% 80% 60% 30%

40% 20%

0%

0%

0%

0%

0% 2010

2011

2012

Target

Realisasi

Hasil penelitian, pengembangan dan evaluasi Hak-Hak Sipil dan Politik yang dipublikasikan dan disosialisasikan kepada masyarakat dilakukan melalui pengiriman buku ke instansi ditingkat provinsi. Upaya lain yang dilakukanuntuk mempublikasikan dan mensosialisasikan hasil penelitian, pengembangan dan evaluasi tersebut adalah melalui publikasi e-book secara online (www.balitbangham.go.id). j.

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 1. Tahun 2010 Bidang Pengembangan Hukum dan HAM menghasilkan output sebanyak 1.302 orang, dengan rincian sebagai berikut : a) Pusat Pengembangan Kepemimpinan dan Manajemen menghasilkan output sebanyak 459 orang pegawai; b) Jika dibandingkan dengan target yang terdapat pada RPJMN 2010-2014 sebesar 1.377 orang, maka capaian output diklat Kepemimpinan dan Manajemen sampai dengan Tahun 2010 sebesar 33,33% atau sebanyak atau sebanyak 459 orang; c) Pusat Pengembangan Teknis menghasilkan output sebanyak 465 orang pegawai; d) Jika dibandingkan dengan target yang terdapat pada RPJMN 2010-2014 sebesar 5.400 orang, maka capaian output diklat Teknis sampai dengan Tahun 2010 sebesar 8,61% atau sebanyak 465 orang; e) Pusat Pengembangan Fungsional dan HAM menghasilkan output sebanyak 378 orang pegawai;

32 | R e n c a n a


dan HAM

2015-2019

f) Jika dibandingkan dengan target yang terdapat pada RPJMN 2010-2014 sebesar.2.400 orang, maka capaian output diklat Fungsional dan HAM sampai dengan Tahun 2010 sebesar 15,75% atau sebanyak 378 orang; g) Adapun untuk pendidikan kedinasan berdasarkan laporan evaluasi yang dilakukan oleh tim evaluasi Akademi Ilmu Pemasyarakatan dan Akademi Imigrasi, didapatkan hasil sebagai berikut : 1) Dari 60 orang Taruna Akademi Ilmu Pemasyarakatan (AKIP), 100% atau 60 orang menguasai Ilmu dan Keahlian di bidang Teknis Pemasyarakatan. 2) Dari 65 orang Taruna Akademi Imigrasi (AIM), 92,30% atau 60 orang menguasai Ilmu dan Keahlian di bidang Teknis Keimigrasian. 2. Pada Tahun 2011 Bidang Pengembangan Hukum dan HAM menghasilkan output sebanyak 1.380 orang, dengan rincian sebagai berikut : a) Pusat Pengembangan Kepemimpinan dan Manajemen menghasilkan output sebanyak 375 orang pegawai; b) Jika dibandingkan dengan target yang terdapat pada RPJMN 2010-2014 sebesar 1.377 orang, maka capaian output diklat Kepemimpinan dan Manajemen sampai dengan Tahun 2011 sebesar 60,56% atau sebanyak atau sebanyak 834 orang; c) Pusat Pengembangan Teknis menghasilkan output sebanyak 460 orang pegawai; d) Jika dibandingkan dengan target yang terdapat pada RPJMN 2010-2014 sebesar 5.400 orang, maka capaian output diklat Teknis sampai dengan Tahun 2011 sebesar 19,72% atau sebanyak 1.065 orang; e) Pusat Pengembangan Fungsional dan HAM menghasilkan output sebanyak 545 orang pegawai; f) Jika dibandingkan dengan target yang terdapat pada RPJMN 2010-2014 sebesar 2.400 orang, maka capaian output diklat Fungsional dan HAM sampai dengan Tahun 2011 sebesar 38,45% atau sebanyak 923 orang; g) Adapun untuk pendidikan kedinasan berdasarkan laporan evaluasi yang dilakukan oleh tim evaluasi Akademi Ilmu Pemasyarakatan dan Akademi Imigrasi, didapatkan hasil sebagai berikut : 1) Dari 65 orang Taruna Akademi Ilmu Pemasyarakatan (AKIP), 97% atau 63 orang menguasai Ilmu dan Keahlian di bidang Teknis Pemasyarakatan. 2) Dari 65 orang Taruna Akademi Imigrasi (AIM), 95% atau 62 orang menguasai Ilmu dan Keahlian di bidang Teknis Keimigrasian. 3. Tahun 2012 Bidang Pengembangan Hukum dan HAM menghasilkan output sebanyak 2.757 orang, dengan rincian sebagai berikut : a) Pusat Pengembangan Kepemimpinan dan Manajemen menghasilkan output sebanyak 646 orang pegawai; b) Jika dibandingkan dengan target yang terdapat pada RPJMN 2010-2014 sebesar 1.377 orang, maka capaian output diklat Kepemimpinan dan Manajemen sampai dengan Tahun 2012 sebesar 107,48% atau sebanyak atau sebanyak 1.480 orang; c) Pusat Pengembangan Teknis menghasilkan output sebanyak 1.453 orang pegawai; 33 | R e n c a n a


dan HAM

2015-2019

d) Jika dibandingkan dengan target yang terdapat pada RPJMN 2010-2014 sebesar 5.400 orang, maka capaian output diklat Teknis sampai dengan Tahun 2012 sebesar 46,63% atau sebanyak 2.518 orang; e) Pusat Pengembangan Fungsional dan HAM menghasilkan output sebanyak 658 orang pegawai; f) Jika dibandingkan dengan target yang terdapat pada RPJMN 2010-2014 sebesar 2.400 orang, maka capaian output diklat Fungsional dan HAM sampai dengan Tahun 2012 sebesar 65,87% atau sebanyak 1.581 orang; g) Adapun untuk pendidikan kedinasan berdasarkan laporan evaluasi yang dilakukan oleh tim evaluasi Akademi Ilmu Pemasyarakatan dan Akademi Imigrasi, didapatkan hasil sebagai berikut : 1) Dari 65 orang Taruna Akademi Ilmu Pemasyarakatan (AKIP), 93,85% atau 61 orang menguasai Ilmu dan Keahlian di bidang Teknis Pemasyarakatan. 2) Dari 65 orang Taruna Akademi Imigrasi (AIM), 95,38% atau 63 orang menguasai Ilmu dan Keahlian di bidang Teknis Keimigrasian. 4. Pada Tahun 2013 Bidang Pengembangan Hukum dan HAM menghasilkan output sebanyak 3.136 orang, dengan rincian sebagai berikut : a) Pusat Pengembangan Kepemimpinan dan Manajemen menghasilkan output sebanyak 1.212 orang pegawai; b) Jika dibandingkan dengan target yang terdapat pada RPJMN 2010-2014 sebesar 1.377 orang, maka capaian output diklat Kepemimpinan dan Manajemen sampai dengan Tahun 2013 sebesar 195,49% atau sebanyak atau sebanyak 2.692 orang; c) Pusat Pengembangan Teknis menghasilkan output sebanyak 1.036 orang pegawai; d) Jika dibandingkan dengan target yang terdapat pada RPJMN 2010-2014 sebesar 5.400 orang, maka capaian output diklat Teknis sampai dengan Tahun 2013 sebesar 65,81% atau sebanyak 3.554 orang; e) Pusat Pengembangan Fungsional dan HAM menghasilkan output sebanyak 888 orang pegawai; f) Jika dibandingkan dengan target yang terdapat pada RPJMN 2010-2014 sebesar 2.400 orang, maka capaian output diklat Fungsional dan HAM sampai dengan Tahun 2013 sebesar 102,87% atau sebanyak 2.469 orang; g) Adapun untuk pendidikan kedinasan berdasarkan laporan evaluasi yang dilakukan oleh tim evaluasi Akademi Ilmu Pemasyarakatan dan Akademi Imigrasi, didapatkan hasil sebagai berikut : 1) Dari 65 orang Taruna Akademi Ilmu Pemasyarakatan (AKIP), 96,92% atau 63 orang menguasai Ilmu dan Keahlian di bidang Teknis Pemasyarakatan. 2) Dari 65 orang Taruna Akademi Imigrasi (AIM), 95,38% atau 62 orang menguasai Ilmu dan Keahlian di bidang Teknis Keimigrasian.

34 | R e n c a n a


dan HAM

2015-2019

k. Inspektorat Jenderal Inspektorat Jenderal dalam melaksanakan tugas dan fungsi selain mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM, juga mengikuti dan mengadopsi perkembangan terkini dan best practice mengenai peran dan fungi lembaga pengawasan internal lainnya. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi serta mengimplementasikan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal menyusun Kebijakan Pengawasan Kementerian Hukum dan HAM untuk mewujudkan system pengendalian internal yang kuat melalui : a. Pembangunan dan penguatan fungsi pengendalian internal yang berkelanjutan (sustainable); b. Pelaksana audit kinerja, audit kepatuhan (compliance) dan audit investigasi yang berfokus pada program dan kegiatan yang memiliki risiko tinggi; c. Pemberian konsultasi untuk mmperbaiki dan meningkatkan efektifitas operasi, pemerintahan yang baik dan manajemen risiko; d. Pelaksana pendampingan/rekonsiliasi penyusunan Laporan Keuangan dan reviu Laporan Keuangan dalam rangka menjamin kualitas laporan keuangan Kementerian Hukum dan HAM; e. Peningkatan kapabilitas dan kapasitas sumber daya manusia aparatur pengawasan. Beberapa keberhasilan pencapaian program pembangunan hukum dalam 5 (lima) tahun tersebut menunjukan kemampuan dan konsistensi seluruh aparatur kementerian serta dapat dijadikan acuan rencana strategis kementerian 5 (lima) tahun berikutnya (2015-2019) yang disusun sejalan dengan perkembangan isu-isu strategis terkini. Renstra Kementerian Hukum dan HAM 2015-2019 ini, disamping berdasarkan pada tugas dan fungsi Kementerian, juga berlandaskan pada pemetaan kondisi lingkungan, prioritas nasional, dan isu-isu strategis 5 (lima) tahun berikutnya dan merupakan kelanjutan pembangunan sebelumnya untuk mencapai tujuan pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025. Untuk itu, dalam 5 tahun kedepan Kementerian Hukum dan HAM melakukan penataaan kembali berbagai langkah-langkah antara lain perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidangperaturan perundang-undangan, administrasi hukum umum, pemasyarakatan, keimigrasian, hak kekayaan intelektual, hak asasi manusia, pengawasan intern, pembinaan hukum nasional, penelitian dan pengembangan bidang hak asasi manusia, pengembangan sumber daya manusia serta dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya. 1.2

Potensi dan Permasalahan

1.2.1 Potensi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Berdasarkan Tugas fungsi dan kedudukan yang diamanatkan dalam ragam Peraturan Perundang-undangan, maka baik secara strategis maupun teknis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memiliki potensi-potensi yang dapat mendukung tercapainya Tujuan Pembangunan Nasional, potensi tersebut diantaranya mencakup:

35 | R e n c a n a


dan HAM

2015-2019

a. Perencanaan dan Pembentukan Hukum Pembentukan Hukum diarahkan pada makin terwujudnya sistem hukum nasional yang bersumber pada Pancasila dan UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dan berfungsi secara efektif di masyarakat, melalui: 1. Penguatan proses pra legalisasi dan pasca legalisasi dengan mengoptimalkan kegiatan perencanaan pembangunan hukum nasional, melalui penyusunan naskah akademis dan evaluasi implementasi peraturan perundang-undangan; 2. Pembangunan substansi hukum, struktur hukum, aparat hukum, sarana dan prasarana hukum; 3. Pembaruan hukum dengan tetap memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku, demokratis, aspiratif, partisipatif, dan transparan; 4. Perwujudan masyarakat yang mempunyai kesadaran dan budaya hukum yang tinggi dalam rangka mewujudkan negara hukum; 5. Penciptaan kehidupan masyarakat yang adil dan demokratis; dan 6. Peningkatkan kepastian dan perlindungan hukum, penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia, kesadaran hukum, serta pelayanan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, ketertiban, dan kesejahteraan dalam rangka penyelenggaraan negara yang makin tertib dan teratur. b. Penyelenggaraan Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia selaku penyelenggara pelayanan publik di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia telah melakukan penyusunan, penetapan, dan penerapan standar pelayanan melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2003 tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang dijadikan sebagai pedoman pelayanan publik Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan bagi seluruh Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik yang ada di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam menyusun, menetapkan, dan menerapkan standar pelayanan untuk mewujudkan hak-hak dasar masyarakat dapat terpenuhi secara maksimal. Dalam lingkup strategis penyelenggaraan pelayanan Hukum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diantaranya mencakup : 1. Bidang Administrasi Hukum Umum a) Pelayanan Jasa Hukum, meliputi: - Permohonan Persetujuan Mempekerjakan Advokat Asing oleh Kantor Advokat Indonesia; - Permohonan Legalisasi; - Permohonan Pengesahan Perseroan Terbatas Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH); - Permohonan Pengesahan Yayasan dan Perkumpulan; - Tata Cara Pendaftaran, Perubahan, Penghapusan/Pencoretan Sertifikat Jaminan Fidusia dan Pengajuan Permohonan Sertifikat Pengganti Jaminan Fidusia; - Permohonan Surat Keterangan Wasiat; - Permohonan Pengangkatan, Perpindahan, Perpanjangan, dan Pemberhentian Notaris; 36 | R e n c a n a


dan HAM

2015-2019

-

Permohonan Pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS); Pendaftaran Partai Politik; Permohonan Kewarganegaraan Republik Indonesia; Permohonan Perumusan dan Identifikasi Sidik Jari (Daktiloskopi).

b) Pelayanan Hukum Nasional dan Internasional , meliputi: - Pembinaan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas Balai Harta Peninggalan di seluruh Indonesia; - Pemberian pertimbangan/tanggapan atas permasalahan di bidang hukum perdata umum; - Penyiapan bahan atas pemberian pendapat hukum (legal opinion); - Pemberian tanggapan/pertimbangan mengenai masalah di bidang hukum pidana; - Pemberian bimbingan dan pertimbangan mengenai masalah di bidang hukum tata negara. - Penyiapan rancangan kebijaksanaan teknis di bidang hukum internasional; - Pembinaan, pemberian bimbingan, pemberian petunjuk pelaksanaan Hukum Internasional Umum, Hukum Ekonomi dan Kelembagaan Internasional, serta Hukum Laut dan Hukum Udara; - Pemberian pertimbangan, pendapat hukum, tanggapan dan penyelesaian masalah di bidang hukum internasional, inventarisasi, sosialisasi perjanjian dan masalah internasional; - Pengembangan di bidang hukum internasional; Pelayanan yang meliputi pemberian informasi di bidang hukum internasional 2. Bidang Keimigrasian Melalui layanan keimigrasian terkait penegakan dan ketertiban hukumIndonesia, yang meliputi : - Pelayanan Dokumen Perjalanan, Visa dan Fasilitas Keimigrasian; - Pendeteksian Pelanggaran atau Kejahatan Keimigrasian; - Persetujuan Izin Tinggal dan Status Keimigrasian; - Pelaksanaan Fungsi Keimigrasian di Wilayah Perbatasan Dengan Negara Lain, perwakilan RI dan Tempat Lainnya Di Luar Negeri Serta Kerja sama Luar Negeri; - Penyidikan dan Penindakan Pelaku Tindak Pidana Keimigrasian; - Penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian; - Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Pengawasan Keimigrasian di Wilayah. 3. Bidang Pemasyarakatan Melalui layanan Pemasyarakatan ini adalah memberikan pembinaan dan pengembalian pelanggar hukum menjadi anggota masyarakat sesuai tujuan pemidanaan dalam konteks Sistem Peradilan Pidana Terpadu mencakup : - Pembinaan dan penjagaan keamanan dan ketertiban dilingkungan Lembaga Pemasyarakatan danRumah Tahanan; - Pemberian layanan Kesehatan dan Perawatan bagi Narapidana dan Tahanan; 37 | R e n c a n a


dan HAM

2015-2019

-

Pembinaan dan pelayanan Anak di LPAS dan LPKA Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara; Pemberian layanan Informasi dan Komunikasi dibidang pemasyarakatan secara transparan dan akuntabel; Pemberian Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak; dan Pembinaan Narapidana dan Pelayanan Tahanan melalui program bengkel kerja.

4. Bidang Perencanaan dan Peraturan Perundang-undangan Sebagai pemegang fungsi fasilitator bagi pembentukan peraturan perundang undangan, pelayanan di bidang peraturan perundang-undangan mencakup : - Harmonisasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang berasal dari Pemerintah; - Fasilitasi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ditingkat daerah; - Pengundangan Peraturan Perundang-undangan dan Publikasi; - Pendampingan Beracara di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung; dan - Sistem Informasi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 5. Bidang Kekayaan Intelektual Layanan Hukum bidang kekayaan intelektual dilaksanakan melalui: - Penyelenggaraan Sistem Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang; - Penyelenggaraan Kerja Sama dan Promosi KI; - Penyelenggaraan Sistem Merek dan Indikasi Geografis; - Penyelenggaraan Sistem Paten; - Penyelenggaraan Penyidikan di Bidang KI; - Penyelenggaraan Sistem Teknologi Informasi KI; - Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen KI; - Penyelenggaraan KI di Daerah (2015). 6. Bidang Hak Asasi Manusia Sebagai penanggungjawab dalam merumuskan pemajuan HAM. Pelayanan di bidang HAM mencakup : - Pelayanan Komunikasi Masyarakat, menangani dugaan pelanggaran HAM yang di komunikasikan atau yang belum/tidak dikomunikasikan oleh masyarakat termasuk dari luar negeri dengan mendorong intansi pemerintah terkait menyelesaikan dugaan pelanggaran HAM yang terjadi. - Pelayanan Informasi HAM (indikator pembangunan HAM dan profil pembangunan HAM di Indonesia serta hasil penelitian dan pengembangan HAM melalui e-book). 7. Bidang Pembinaan Hukum Nasional Sebagai bidang yang menjadi yang menjalankan program prioritas nasional dalam RPJMN 2015-2019, Badan Pembinaan Hukum Nasional berdasarkan lingkup legislasi mempunyai dua peran strategis yakni ditahap pra legislasi dan pasca legislasi. Pada tahap pra legislasi Badan memiliki kewenangan sebagai penanggungjawab utama dalam merumuskan perencanaan pembangunan hukum 38 | R e n c a n a


dan HAM

2015-2019

nasional, sedangkan pada tahap pasca legislasi badan memiliki kewenangan untuk melakukan evaluasi keberlakuan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks pelayanan pengelolaan serta pengendalian pemberian bantuan Hukum, Badan juga memiliki fungsi yang masih harus terus dikembangkan yakni fungsi layanan Jaringan Dokumentasi Hukum dan pelayanan publik yang berhubungan dengan dukungan pemberian bantuan hukum oleh lembaga bantuan hukum yang bekerja untuk masyarakat pada saat yang bersamaan penguatan pada fungsi penyuluhan hukum juga masih sangat diperlukan. c. Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Dalam mendukung penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berperan merumuskan kebijakan di bidang HAM serta mendorong aparatur pemerintah untuk menerapkan norma dan standar HAM dengan mengikut sertakan peran dan partisipasi masyarakat. Peran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia akan diarahkan pada: A. Penguatan koordinasi kelembagaan dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT) serta koordinasi dalam penanganan perkara pidana. Lembaga Pemasyarakatan merupakan salah satu komponen terpenting dalam melaksanakan sistem ini terutama yang berhubungan pencapaian tujuan pemidanaan. B. Menjalankan fungsi sebagai fasilitator dalam rangka mewujudkan keterpaduan dalam SPPT terutama dalam hal persepsi dan sikap tindak penanganan kejahatan, penjahat dan akibat kejahatan antara Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan institusi Pemasyarakatan (Rumah Tahanan, Balai Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Penyimpanan Benda sitaan dan Barang Rampasan Negara). Keterpaduan ini perlu dibangun juga dengan institusi lain yang menjalankan fungsi fungsi penegakan hukum seperti KPK, BNN, BNPT, dan lain lain. C. Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan HAM dilaksanakan dalam kerangka pembaharuan materi hukum sebagai bagian dari pembangunan hukum untuk mendukung pelaksanaan penegakan dan kepastian Hukum. D. Optimalisasi fungsi pembinaan peraturan perundang-undangan dimana peran sentral Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (di lingkungan lembaga eksekutif) dapat mewujudkan kualitas peraturan perundang-undangan nasional yang baik, antara lain dengan memaksimalkan peran evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan serta optimalisasi hasil pengkajian, penelitian dan pengembangan sebagai bahan pembentukan peraturan perundang-undangan yang berpijak pada nilai-nilai HAM; E. Memprioritaskan peningkatan pemberian bantuan hukum bagi kelompok masyarakat tidak mampu, optimalisasi pemberdayaan dan pembinaan organisasi bantuan hukum (OBH) dalam rangka menyediakan akses keadilan bagi masyarakat miskin. d. Organisasi dan Pengelolaan Sumber Daya. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terdiri dari 817 satuan kerja yang meliputi 11 Unit Eselon I, 33 Kantor Wilayah, 5 Balai Harta Peninggalan, 121 Kantor Imigrasi, 13 Rumah Detensi Imigrasi, 18 Perwakilan RI di Luar Negeri, 263 Lembaga 39 | R e n c a n a


dan HAM

2015-2019

Pemasyarakatan, 215 Rumah Tahanan Negara, 71 Balai Pemasyarakatan, 63 Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara dan 1 Rumah Sakit. Jumlah Pegawai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebanyak 44.178 orang (per juni 2014). e. Pengawasan 1. Mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia pada Inspektorat Jenderal agar dapat menjalankan tugas dan fungsi pengawasan secara optimal demi mewujudkan penerapan prinsip good governance dan clean government (WTP, WBK, AKIP, SPIP dan Pelayananan Publik) dilingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 2. Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif efisien, transparan dan akuntabel, Menteri/ Pimpinan Lembaga wajib melakukan pengendalian dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. 3. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintah yang bersih sejalan dengan amanat The Institute of Internal Auditors yang menyatakan perlunya mendorong peningkatan efektifitas manajeman risiko (risk manajement), pengendalian (control) dan tata kelola (governance) organisasi. 4. Mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia pada Inspektorat Jenderal agar dapat menjalankan tugas dan fungsi pengawasan secara optimal demi mewujudkan penerapan prinsip good governance dan clean government (WTP, WBK, AKIP dan SPIP) dilingkungan Kementerian 1.2.2 Permasalahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia meski memiliki potensi dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional. Berdasarkan pendekatan fungsi,secara faktual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia masih memiliki hambatan dan permasalahan untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki diantaranya : 1. Perencanaan dan Pembentukan Hukum. a. Proses perencanaan perundang-undangan pada kementerian belum mengoptimalkan penyusunan naskah akademis b. Masih adanya ego sektoral dan tarik ulur kewenangan dari kementerian/lembaga membuat penyelesaian penyusunan RUU/RPP/RPerpres terhambat; c. Proses Pembahasan di DPR masih tergantung jadwal di DPR sehingga penyelesaian RUU menjadi UU tidak dapat secara pasti dapat ditentukan; d. Belum maksimalnya peran perancang peraturan perundang-undangan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan; e. Belum maksimalnya pemanfaatan rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan dalam mendukung pembentukan peraturan perundang-undangan; f. Belum optimalnya proses penyusunan dan pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-undangan; g. Belum adanya evaluasi terkait peraturan perundang-undangan yang disharmonis; h. Belum sepenuhnya menerapkan teknologi informasi dalam penyusunan peraturan perundang-undangan; 40 | R e n c a n a


dan HAM

2015-2019

i.

Munculnya daerah pemekaran (daerah otonomi baru) yang belum sinergi dengan politik legislasi dan aspek geografis antar provinsi, kabupaten/kota yang berjauhan menjadi kendala dalam akses transportasi; j. Masih kurangnya sumber daya fasilitator baik secara kualitas dan kuantitas dalam memfasilitasi pembentukan peraturan daerah sehingga diperlukan penguatan secara komprehensif tidak hanya dari aspek kompetensi internal SDM termasuk pula dukungan kelembagaan secara menyeluruh; k. Masih kurangnya pemahaman Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota mengenai peran strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM sebagai instansi vertikal di daerah; l. Masih terdapat Peraturan Daerah yang belum mempedomani regulasi yang lebih tinggi baik dari segi substantif maupun teknik penyusunan peraturan perundangundangan; m. Masih kurangnya informasi yang diperoleh terkait perkembangan peraturan perundang-undangan ditingkat pusat terbaru (up to date) yang berdampak bagi daerah, salah satunya dengan belum dioptimalkannya sistem jaringan data dan informasi Hukum pada Badan Pembinaan Hukum Nasional n. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat sehingga perlu diberikan penyuluhan hukum agar masyarakat cerdas hukum 2. Penyelenggaraan Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia a. Belum optimalnya kemampuan dari unit unit pelayanan hukum pada masingmasing bidang AHU, Perundang-undangan, Pemasyarakatan, Imigrasi, HKI dan HAM, BPHN dalam membangun dan menyelenggarakan pelayanan publik yang sesuai dengan standar dalam peraturan perundang-undangan mulai dari aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian. b. Akuntabilitas kinerja dalam penyelenggaraan pelayanan hukum pada seluruh unit kerja dan mekanisme penegakan disiplin petugas juga perlu diperbaiki sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Aspek penegakan disiplin penting dalam rangka penguatan fungsi-fungsi pengendalian internal dan pengawasan internal dalam penyelenggaraan seluruh kegiatan pelayanan hukum di Kementerian Hukum dan HAM yang bermuara pada upaya pencegahan serta penindakan terhadap aktifitas yang bertendensi korupsi dan penyalahgunaan kewenangan. c. Pelayanan di bidang HKI dan AHU belum mendukung pembangunan produktifitas rakyat dan daya saing internasional. Peningkatan pelayanan HKI dan AHU belum menyentuh masyarakat di Kabupaten dan Kota sehingga belum bisa diakses masyarakat secara online dengan sistem aplikasi berbasis data yang belum akurat sehingga mempersulit masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan. d. Masih memiliki kekurangan dalam penyelenggaraan fungsi keimigrasian terkait pencegahan terjadinya tindak pidana nasional dan internasional serta antisipasi mobilitas orang antar Negara. terdapat beberapa lokasi perlintasan ilegal pada daerah perbatasan antar negara baik darat maupun laut yang sulit dipantau oleh petugas Imigrasi. Mobilitas orang antar negara menjadi semakin intens dalam rangka mengembangkan pangsa pasar dan investasi bagi pelaku ekonomi di negara-negara maju disisi lain Lembaga penerbangan sipil internasional (ICAO) merekomendasikan kepada negara-negara anggota untuk 41 | R e n c a n a


dan HAM

2015-2019

menerapkan e-passport dengan standar kualitas pelayanan, keamanan dan memenuhi tuntutan keakurasian serta kecepatan proses pemeriksaan keimigrasian bagi pemegangnya. e. Belum berhasil mendorong kejelasan politik legislasi yang terarah dan tidak tumpang tindih dengan Konstitusi, UU atau prinsip-prinsip Internasional. Problem sinkronisasi dan di masing-masing lembaga pembentuk undang-undang dengan kualitas perancangan belum dilakukan secara maksimal. 3. Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia a. Belum optimalnya peran fasilitasi dan mendorong pelaksanaan koordinasi dalam rangka pelaksanaan penghormatan perlindungan dan pemenuhan HAM. b. Belum optimalnya peran fasilitasi dan pelaksanaan koordinasi dalam rangka perumusan politik hukum pidana yang kemudian berdampak pada kurang optimalnya penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana Terpadu. c. Aspek Pembentukan Hukum pidana yang belum terselesaikan adalah kepastian Hukum bagi pelaku tindak pidana yang tergolong ekstra ordinary seperti Korupsi, Teroris, Narkotika, dan tindak pidana khusus lainnya. Kepastian hukum yang dimaksud adalah belum adanya peraturan hukum yang pasti dalam pemberian dan pembatasan hak-hak pelaku tindak pidana ekstra ordinary tersebut. d. Belum terwujudnya apa yang disebut dengan “single criminal management administration” yang melihat data penyelidikan dan penyidikan, data penuntutan, data pemeriksaan pengadilan dan data pelaksanaan putusan Hakim sebagai suatu kesatuan data administrasi peradilan sebagai upaya mewujudkan sistem administrasi peradilan pidana yang terpadu. Keterbatasan sistem ini tidak lepas dari belum adanya arah yang jelas mengenai pengaturan administrasi pidana nasional yang dikelola secara terpadu. e. Pemerintah masih kurang fokus dalam pembenahan fungsi dan wewenang pada lembaga-lembaga tertentu dalam sistem peradilan pidana. Hal yang saat ini bergeser adalah perpindahan kewenangan pengelolaan Rumah Tahanan dan Lapas yang seharusnya berada dibawah kendali dan pelaksanaan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia kedalam institusi-instusi khusus yang menyelenggarakan fungsi peradilan (misalnya Rutan Kejaksaan, Lapas Kepolisian Kelapa Dua, Rumah Tahanan Teroris di lokasi BNPT, dan Rumah Tahanan KPK). hal ini mengakibatkan penerapan fungsi check and balancies dalam prespektif administrasi Negara tidak berjalan. f. Terkait Pelaksanaan UU Sistem Peradilan Pidana Anak, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia belum optimal untuk memberikan penguatan organisasi dan Tata Kerja Bapas, LPAS dan LPKA sebagai suatu penambahan fungsi dan kewenangan institusi pemasyarakatan. g. Aspek Penyelenggaraan Bantuan Hukum juga belum optimal sehingga harapan meluaskan akses masyarakat miskin terhadap keadilan masih belum terpenuhi. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Bantuan Hukum, fokus penyelenggaraan Bantuan Hukum masih pada pengorganisasian saja padahal aspek perencanaan kegiatan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan bantuan hukum juga perlu diprioritaskan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Disisi lain program penyuluhan hukum masih perlu mendapatkan dukungan dan penguatan 42 | R e n c a n a


dan HAM

2015-2019

4. Organisasi dan Pengelolaan Sumber Daya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia a. Berdasarkan hasil pemetaan kondisi organisasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di pusat dan di wilayah sudah tidak efektif untuk mendukung pencapaian tujuan. b. Dalam kerangka tata kelola reformasi birokrasi harus diakui bahwa mekanisme pengelolaan sumber daya manusia, belum optimal. Pengelolaan sumber daya manusia mencakup penyelenggaraan rekrutmen yang professional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang berbasis kompetensi, serta peningkatan kesejahteraan melalui upaya meningkatkan persentasi penerimaan tunjangan kinerja belum maksimal. Disisi lain penyelenggaraan sistem kepegawaian Kementerian belum secara penuh disesuaikan dengan UndangUndang Aparatur Sipil Negara. c. Dalam bidang sarana prasarana Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia belum secara optimal merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana yang fokus untuk menunjang program dan kegiatan-kegiatan prioritas kementerian berdasarkan arah kebijakan dalam rencana strategis. Kendala lain adalah belum dimilikinya standar kebutuhan sarana prasarana di masing-masing layanan Kementerian. Kebutuhan sarana prasarana ini bisa diidentifikasi apabila setiap tugas dan fungsi kerja telah memiliki standar. d. Dalam bidang anggaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia akan memaksimalkan kemandirian pengelolaan anggaran dengan lebih meningkatkan kemampuan perencanaan anggaran pada masing-masing bidang yang memiliki kewenangan pengelolaan perencanaan anggaran. e. Selain itu kemampuan pendistribusian anggaran dan pengawasan pengelolaannya menjadi prioritas pembenahan pengelolaan anggaran kementerian karena pada aspek tersebut masih menjadi masalah. 5. Pengawasan a. Masih terjadinya praktek korupsi, kolusi dan nepotisme atau irregularities di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM karena kurang memadai khususnya pelayanan publik, kurangnya penegakkan aturan, lemahnya pengawasan secara berjenjangan dari atasan dan kurangnya upaya-upaya pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme. b. Belum optimalnya kualitas Laporan Keuangan kementerian Hukum dan HAM dalam hal : 1) Perlu adanya perubahan reviu dari hanya menunggu laporan Keuangan di akhir tahun menjadi pengawalan dan pendampingan proses Laporan Keuangan dari Tahap penyusunan sampai dengan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 2) Belum memadai jumlah dan kualitas sumber daya pemberi asistensi, belum memadai pedoman asisensi dan reviu Laporan Kauangan serta belum terbangunnya komunikasi yang efektif 3) Perlunya peningkatan koordinasi peningkatan kualitas Laporan Keuangan Kementerian. c. Belum optimalnya cara atau bentuk komunikaasi pengawasan yang belum berdasarkan kebutuhan stakeholders (pengguna hasil) dan belum mengacu pada kapabilitas APIP (Evaluasi BPKP); 43 | R e n c a n a


dan HAM

2015-2019

d. Kegiatan pengawasan belum sepenuhnya pada substansi permasalahan; e. Belum optimalnya komunikasi yang efektif dengan audit dalam melaksanakan pengawasan; f. Belum optimalnya alokasi sumber daya untuk menanganinya (terbatasnya anggaran dan sarana prasarana), SDM dan Aplikasi IT.

44 | R e n c a n a


dan HAM

2015-2019

BAB II VISI, MISI, NILAI DAN TUJUAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 2.1. Faktor Strategis Kementerian Hukum dan HAM Berdasarkan kondisi umum potensi dan permasalahan sebagaimana diuraikan sebelumnya disusunlah suatu kerangka identifikasi terhadap peluang dan ancaman yang memetakan perubahan perubahan yang terjadi di dalam dan di luar lingkungan organisasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Disamping itu dilakukan juga pemetaan terhadap kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh organisasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia guna menghadapi peluang dan tantangan yang dihadapi oleh Kementerian. Keempat facktor diatas dikombinasikan baik dalam Faktor strategis eksternal maupun kedalam faktor strategis internal yang akan menjadi sebuah ringkasan analisis faktor strategis. 2.1.1

Faktor Strategis Internal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kekuatan : a. Merupakan salah satu Kementerian strategis yang bersifat vertikal b. Memiliki jenis pelayanan publik yang bervariatif c. Sebagai Kementerian yang memiliki peran koordinasi dan fasilitasi dalam aspek perencanaan danpembentukan Hukum, Penyelenggaraan Pelayanan Hukum, Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia. d. Adanya dukungan pemerintah Kelemahan : a. Organisasi dan tata kelola birokrasi yang masih belum optimal b. Penyelenggaraan layanan publik kementerian yang belum optimal c. Belum memaksimalkan peran koordinasi dan fasilitasi d. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang belum memadai

2.1.2

Faktor Strategis Eksternal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Peluang : a. Tuntutan publik untuk lebih meningkatkan peran koordinasi dan fasilitasi b. Tuntutan publik untuk lebih akuntabel dan professional dalam menjalankan tugas dan fungsi dengan meningkatkan peran kementerian dalam aksi Pemberantasan korupsi c. Tuntutan publik agar memperbaiki tata kelola untuk lebih meningkatkan kinerja Kementerian d. Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang mendukung peningkatan kinerja e. Meningkatnya kontrol publik terhadap proses dan hasil kinerja Kementerian Ancaman: a. Penyelenggaraan kinerja kementerian/lembaga lain yang tidak berkesinambungan meskipun dalam program atau kegiatan yang beririsan dengan program kegiatan kerja Kementerian b. Pola dan sistem kerja yang berbeda dari Kementerian/lembaga lain atau pihak ketiga dengan pola dan sistem kerja yang diselenggarakan oleh Kementerian,

45 | R e n c a n a


dan HAM

2015-2019

2.2. Strategi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Perpaduan antara faktor strategis internal dengan faktor strategis eksternal melahirkan pilihan alternatif strategi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang menitik beratkan pada : a. Peningkatkan peran kementerian sebagai koordinator dan fasilitator dibidang hukum nasional b. Peningkatan pelaksanaan pemberantasan korupsi dengan meningkatkan peran pengendalian internal dan pengawasan internal c. Peningkatan dan pengembangan tata kelola organisasi melalui reformasi birokrasi a. Peningkatan pelayanan publik berbasis teknologi dan informasi d. Pengembangan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia Kementerian e. Pengembangan dan peningkatan model komunikasi dan model kerja yang disesuaikan dengan kepentingan dan kemampuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan membangun pola kerja berbasis kemitraan untuk mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja berbasis teknologi informasi Perpaduan yang melahirkan alternatif strategi sebagaimana diuraikan diatas dapat dilihat dalam tabel dibawah ini : TABEL 1. STRATEGI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KEKUATAN KELEMAHAN INTERNAL FAKTOR a. Merupakan salah satu a. Tata kelola organisasi Kementerian strategis yang yang masih belum bersifat vertikal optimal b. Memiliki jenis pelayanan b. Penyelenggaraan publik yang bervariatif layanan publik c. Sebagai Kementerian yang kementerian yang belum memiliki peran koordinasi sesuai standar dan fasilitasi dalam aspek c. Belum memaksimalkan pembentukan Hukum, peran koordinasi dan Penyelenggaraan Pelayanan fasilitasi secara Hukum, Penegakan Hukum berkesinambungan dan Pemajuan Hak Asasi d. Kualitas dan kuantitas Manusia. sumber daya manusia EKSTERNAL FAKTOR d. Dukungan Pemerintah yang belum memadai e. Belum memaksimalkan teknologi dan informasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian PELUANG a. Meningkatkan peran a. Peningkatan pelayanan kementerian sebagai publik berbasis teknologi a. Tuntutan publik untuk koordinator dan fasilitator dan informasi lebih meningkatkan dibidang hukum nasional b. Pengembangan kualitas peran koordinasi dan b. Mendukung pelaksanaan dan kuantitas sumber fasilitasi pemberantasan korupsi daya manusia b. Tuntutan publik untuk c. Peningkatan dan Kementerian

46 | R e n c a n a


dan HAM

2015-2019

lebih akuntabel dan professional dalam menjalankan tugas dan fungsi dengan meningkatkan peran kementerian dalam aksi Pemberantasan korupsi c. Tuntutan publik agar memperbaiki tata kelola untuk lebih meningkatkan kinerja Kementerian d. Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang mendukung peningkatan kinerja e. Meningkatnya kontrol publik terhadap proses dan hasil kinerja Kementerian

pengembangan tata kelola organisasi melalui reformasi birokrasi

ANCAMAN

Pengembangan dan peningkatan model komunikasi dan model kerja yang disesuaikan dengan kepentingan dan kemampuan Kementerian Hukum dan HAM dengan membangun pola kerja berbasis kemitraan untuk mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja

a. Penyelenggaraan kinerja kementerian/lembaga lain yang tidak berkesinambungan meskipun dalam program atau kegiatan yang beririsan dengan program kegiatan kerja Kementerian b. Pola dan sistem kerja yang berbeda dari Kementerian/lembaga lain atau pihak ketiga dengan pola dan sistem kerja yang diselenggarakan oleh Kementerian

47 | R e n c a n a


Pengembangan pola dan sistem kerja yang lebih efisien dengan mitra kerja dengan memaksimalkan penggunaan teknologi informasi

dan HAM

2015-2019

2.3. Visi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Untuk merumuskan kondisi masa depan yang ingin dicapai oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, disusunlah Visi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Penyusunan Visi dimaksudkan untuk: - Mencerminkan apa yang ingin dicapai oleh organisasi - Memberikan arah dan fokus strategi yang jelas - Menjadi perekat dan menyatukan gagasan strategis yang terdapat pada organisasi - Memiliki orientasi kepada masa depan - Mampu menumbuhkan komitmen seluruh jajaran organisasi - Menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi Berdasarkan identifikasi dan analisa lingkungan strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka Visi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah : “Masyarakat memperoleh Kepastian Hukum” Visi ini lebih menekankan pada orientasi masa depan Kementerian Hukum dan HAM dengan mengacu kepada kompetensi inti (core bussines) Kementerian Hukum dan HAM yakni fungsi Pembentukan Hukum, Fungsi Pelayanan Hukum, Fungsi Penegakan Hukum dan Fungsi Pemenuhan Hak Asasi Manusia yang dikaitkan dengan Visi Pemerintah yakni menuju Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan. 2.4. Misi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Pada dasarnya misi merupakan sesuatu yang harus diemban oleh organisasi dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai suatu uraian untuk memperjelas dan menjabarkan visi yang telah ditetapkan. Pernyataan misi ini menjawab kebutuhan penerima layanan yang harus dipenuhi oleh organisasi sesuai dengan karakteristik dan kompetensi inti organisasi. Oleh sebab itu berdasarkan analisa strategis dikaitkan dengan visi operasional organisasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia maka Misi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah: a. Mewujudkan peraturan Perundang-Undangan yang berkualitas; b. Mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas; c. Mewujudkan penegakan hukum yang berkualitas; d. Mewujudkan penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan HAM; e. Mewujudkan layanan manajemen administrasi Kementerian Hukum dan HAM; serta f. Mewujudkan aparatur Kementerian Hukum dan HAM yang profesional dan berintegritas. 2.5. Nilai dan Tujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 2.5.1. Nilai Untuk memandu pencapaian visi dan misi serta untuk mewujudkan tujuan dan sasaran diperlukan nilai-nilai yang digunakan sebagai pedoman bagi seluruh insan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Nilai ini mendukung dan memandu disaat tugas dan tanggungjawab sedang dikerjakan. Adapun nilai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah :

48 | R e n c a n a


dan HAM

2015-2019

1. Profesional Aparat Kementerian Hukum dan HAM adalah aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi. 2. Akuntabel. Setiap

kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dapat

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku. 3. Sinergi Komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi

terbaik, bermanfaat dan

berkualitas. 4. Transparan. Kementerian Hukum dan HAM menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. 5.

Inovatif Kementerian Hukum dan HAM mendukung kreativitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

2.5.2. Tujuan Dalam penyusunan rencana strategis tujuan adalah kondisi yang akan atau harus dicapai dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan apa yang telah dibayangkan sebelumnya baik dalam konteks Visi terutama dalam perspektif misi organisasi. Tujuan akan menjadi acuan dalam perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan. Sesuai dengan misi yang telah dirumuskan dikaitkan dengan analisis strategis maka tujuan yang akan dicapai oleh Kementerian adalah; a. Terwujudnya politik legislasi yang berkualitas melalui pembentukan peraturan perundangan yang terencana; b. Terwujudnya Layanan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang cepat dan murah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat; c. Terwujudnya penegakan hukum yang berkualitas di bidang Keimigrasian, Hak Kekayaan intelektual, kerjasama timbal balik dengan Negara lain, Pembinaan Pemasyarakatan serta efektifitas koordinasi antar instansi penegak hokum; d. Terwujudnya kebijakan nasional yang mendorong penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia; e. Terwujudnya manajemen organisasi yang akuntabel dengan penyelenggaraan birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang professional; 49 | R e n c a n a


dan HAM

2015-2019

f.

Terwujudnya aparat Kementerian Hukum dan HAM yang profesional dan berintegritas.

2.6. Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang menggambarkan sesuatu yang dicapai dengan menyusun kebijakan, program serta kegiatan. Sasaran merupakan serangkaian proses dan hasil yang akan dicapai oleh masing-masing unit kerja dalam rumusan yang lebih terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Agar sasaran dapat tercapai maka fokus pengerahan seluruh sumber daya kementerian yang mendukung pencapaian sasaran harus dilaksanakan sesuai skala prioritas perencanaan. a. Kesesuaian arah politik legislasi dengan arah pembangunan hukum nasional pada tahap pra legislasi, legislasi dan pasca legislasi; b. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan administrasi hukum dan layanan jasa hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; c. Efektifitas penyelenggaraan forum mahkumjakpol baik ditingkat nasional, propinsi maupun di kabupaten kota; d. Berkurangnya pelanggaran hukum di bidang keimigrasian dan HKI; e. Efektifitas peran central authority dalam mendukung kerjasama hukum timbal balik; f. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelaksanaan sistem pemasyarakatan; g. Terwujudnya masyarakat yang sadar dan cerdas hukum dan memperluas akses keadilan bagi masyarakat miskin h. Terimplimentasikannya kebijakan, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM sesuai rencana aksi nasional hak asasi manusia (RAN HAM); i. Manajemen organisasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang transparan dan akuntabel berdasarkan semangat reformasi birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia j. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia

50 | R e n c a n a


dan HAM

2015-2019

BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN 3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional 3.1.1. Prioritas Dalam rangka memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya, Pemerintah telah menetapkan dua program prioritas yakni; a. Peningkatan Penegakan Hukum Yang Berkeadilan b. Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 3.1.2. Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi Berdasarkan kedua program prioritas nasional di bidang hukum tersebut maka ditentukan sasaran, arah kebijakan dan strategi sebagai berikut; a. Peningkatan Penegakan Hukum yang Berkeadilan Sasaran 1. Meningkatnya kualitas penegakan hukum dalam rangka penanganan berbagai tindak pidana, mewujudkan sistem hukum pidana dan perdata yang efisien dan efektif, transparan, dan akuntabel bagi pencari keadilan dan kelompok rentan, dengan didukung oleh aparat penegak hukum yang profesional dan berintegritas Arah kebijakan 1.1 Meningkatkan kualitas penegakan hukum dalam rangka penanganan berbagai tindak pidana. Strategi 1.1 1) Penguatan perundang-undangan yang mendukung penegakan hukum di berbagai bidang 2) Peningkatan koordinasi antara instansi penegak hukum 3) Reformasi lembaga peradilan 4) Pemberantasan mafia peradilan (penegak hukum sebagai pelaku) Arah kebijakan 1.2 Meningkatkan keterpaduan dalam sistem peradilan pidana Strategi 1.2 1) Penyelarasan substansi KUHAP dengan peraturan perundang-undangan lainnya. 2) Penyempurnaan mekanisme koordinasi dan forum komunikasi antara instansi penegak hukum 3) Pendidikan bagi aparat penegak hukum untuk mengatasi disparitas pemahaman dalam pemberlakuan dan penegakan hukum 4) Pembangunan sarana dan prasarana yang berbasis teknologi termasuk sistem informasi manajemen penanganan perkara pidana yang terintegrasi, transparan dan akuntabel. 5) Penerapan sistem pengawasan internal dan eksternal sehingga dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan.

51 | R e n c a n a


dan HAM

2015-2019

6) Penguatan kapasitas Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara. Arah Kebijakan 1.3 Melaksanakan Sistem Peradilan Pidana Anak Strategi 1.3 1) Peningkatan koordinasi antar Kementerian/Lembaga 2) Peningkatan kemampuan aparat penegak hukum dan stakeholders 3) Penyusunan peraturan pelaksanaan; penyediaan sarana dan prasarana; serta pengembangan restoratif justice; Arah Kebijakan 1.4 Melaksanakan Reformasi Sistem Hukum Perdata yang mudah dan cepat Strategi 1.4 1) Revisi peraturan perundang-undangan dibidang keperdataan; 2) Perlindungan HKI 3) Pembentukan penyelesaian sengketa secara cepat (small claim court), dan peningkatan utilisasi lembaga mediasi. Arah Kebijakan 5.1 Meningkatkan kualitas Aparat Penegak Hukum Strategi 5.1 1) Peningkatan kesejahteraan aparat penegak hukum 2) Penyempurnaan mekanisme promosi dan mutasi 3) Rekruitmen aparat penegak hukum Sasaran 2 Terwujudnya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak atas keadilan bagi warga negara. Arah Kebijakan 2.1 Melakukan harmonisasi dan evaluasi peraturan terkait HAM Strategi 2.1 Harmonisasi peraturan nasional dan daerah berdasarkan prinsip HAM dan kesetaraan gender Arah Kebijakan 2.2 Penanganan pengaduan HAM Strategi 2.2 1) Pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan HAM 2) Optimalisasi penanganan pengaduan pelanggaran HAM Arah Kebijakan 2.3 Penyelesaian secara berkeadilan atas kasus pelanggaran HAM masa lalu Strategi 2.3 1) Konsensus bersama dalam upaya penyelesaian kasus pelanggaran HAM 2) Memfasilitasi proses pengungkapan pelanggaran HAM masa lalu

52 | R e n c a n a


dan HAM

2015-2019

3) Penanganan kasus pelanggaran HAM masa lalu akan dilakukan melalui pembentukan suatu komisi yang bersifat ad-hoc/temporer Arah Kebijakan 2.4 Optimalisasi Bantuan Hukum dan Layanan Peradilan bagi Masyarakat Strategi 2.4 1) Sosialisasi, penyelenggaran bantuan hukum 2) Penguatan institusi penyelenggaraan dan pelaksanaan pemberian bantuan hukum, dan pelibatan pemerintah daerah dalam pelaksanaan bantuan hukum 3) Optimalisasi pelaksanaan sidang keliling, pemanfaatan dan prodeo bagi masyarakat miskin 4) Peningkatan pelayanan informasi di Pengadilan dan Kejaksaan Arah Kebijakan 2.5 Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Srategi 2.5 1) Penguatan mekanisme koordinasi aparat penegak hukum dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan seksual terhadap perempuan, serta penguatan mekanisme tindak lanjut penanganan kasusnya 2) Perlakuan khusus dari aparat penegak hukum dalam penanganan kasus kekerasan dimana anak sebagai saksi maupun korban 3) Penyediaan fasilitas prasarana penunjang sehingga dapat mengurangi pra dan pasca trauma yang dihadapi oleh anak. 4) Upaya peningkatan kemampuan dan pemahaman dari aparat penegak hukum dalam menangani kasus anak sebagai korban atau saksi Arah Kebijakan 2.6 Meningkatkan pendidikan HAM Strategi 2.6 1) Pendidikan HAM bagi aparat penegak hukum 2) Sinkronisasi dan Sinergi fungsi penelitian dan pengkajian Arah Kebijakan 2.7 Membangun Budaya Hukum Strategi 2.7 Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap hukum yang diharapkan akan dapat menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam mengurangi terjadinya pelanggaran hukum serta berperan dalam proses pengawasan penegakan hukum. b. Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Sasaran 3 Menurunnya tingkat korupsi serta meningkatnya efektifitas pencegahan dan pemberantasan korupsi Arah Kebijakan 3.1 Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan di bidang tindak pidanakorupsi 53 | R e n c a n a


dan HAM

2015-2019

Strategi 3.1 Evaluasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan dibidang tindak pidana korupsi dengan mengacu pada ketentuan UNCAC Arah Kebijakan 3.2 Penguatan Kelembagaan dalam rangka Pemberantasan Korupsi Strategi 3.2 Penguatan peran KPK dalam rangka melakukan fungsi koordinasi dan supervisi Arah Kebijakan 3.3 Meningkatkan Efektifitas Implementasi Kebijakan Anti Korupsi Strategi 3.3 1) Optimalisasi penanganan kasus tindak pidana korupsi 2) Pelaksanaan kerjasama luar negeri (mutual legal assistance) dalam pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi 3) Penguatan mekanisme koordinasi dan monitoring evaluasi Strategi Arah Kebijakan 3.4 Meningkatkan Pencegahan Korupsi Strategi 3.4 1) Pendidikan anti korupsi mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. 2) Pendidikan bagi aparat penegak hukum dan penyelenggaran negara. 3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 3.2.1.

Penyelarasan Kebijakan Politik legislasi dengan arah pembangunan nasional dan peningkatan kualitas pembentukan peraturan perundang-undangan. Strategi a. Menyelaraskan prolegnas undang-undang, prolegnas peraturan pemerintah, dan prolegnas peraturan presiden dengan arah pembangunan nasional melalui penguatan pada aspek pembinaan hukum nasional dalam fungsi perencanaan hukum dan evaluasi keberlakuan perundang-undangan. b. proses pembentukan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan lebih menerapkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan mengedepankan partisipasi masyarakat dalam penyusunan. c. Mendorong diselesaikannya proses, pembahasan RUU KUHP, KUHAP dan RUU yang berkaitan dengan penegakan hukum. d. Melaksanakan harmonisasi peraturan perundang-undangan secara tepat waktu. e. Meningkatkan peran kantor wilayah Kemenkumham dalam memfasilitasi pembentukan produk hukum daerah. f. meningkatkan kompetensi sumber daya perancang peraturan perundangundangan. g. Meningkatkan kualitas fasilitasi pembentukan produk hukum daerah.

54 | R e n c a n a


dan HAM

2015-2019

h. Melaksanakan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi peraturan perundang-undangan secara tepat waktu dengan peningkatan sumber daya manusia dan tekhnologi informasi. 3.2.2. Peningkatan kualitas pelayanan hukum oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Strategi a. Peningkatan kualitas SDM dalam rangka pelayanan hukum b. Pemenuhan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan layanan hukum termasuk penggunaan teknologi informasi (e-government) c. Mendekatkan pelayanan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan cepat melalui program unggulan (quick wins) d. Mendorong implementasi UU SPPA e. Peningkatan dan efektifitas pelaksanaan bantuan hukum untuk masyarakat miskin serta penyuluhan hukum untuk masyarakat f. Peningkatan kesadaran hukum dan HAM bagi masyarakat 3.2.3

Peningkatan Peran Kementerian dalam rangka Penegakan Hukum Strategi a. Merevitalisasi forum Mahkumjakpol sebagai wadah koordinasi antar instansi penegak hukum baik di tingkat nasional maupun daerah b. Membangun sistem teknologi informasi yang menempatkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai central authority administrasi peradilan pidana dengan membangun single case management yang terpadu, dan central authority dibidang administrasi hukum umum c. Memperkuat Rupbasan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana terpadu melalui peningkatan kualitas SDM dan dukungan sarana d. Melakukan pencegahan dan peningkatan pengawasan terhadap terjadinya pelanggaraan keimigrasian dan HKI e. Penguatan Kapasitas Bapas, LPKA dan LPAS sebagai bagian dari sistem peradilan pidana terpadu melalui peningkatan kualitas SDM dan dukungan sarana f. Memperkuat Sistem Jaringan Data Dan Informasi Hukum

3.2.4

Terimplementasikannya kebijakan, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia Strategi a. Penguatan kelembagaan sekretariat RAN HAM b. Peningkatan koordinasi dalam rangka penyusunan kebijakan pemajuan, penghormatan dan penegakan hak asasi manusia antar instansi c. Sinergisitas kegiatan pendidikan dan penyuluhan hukum dan HAM dalam rangka mendorong budaya hukum baik dilingkungan instansi pemerintah maupun swasta

3.2.5. Peningkatan peran manajemen pengendalian dan pengawasan Strategi 55 | R e n c a n a

organisasi


mulai

dan HAM

tahap

perencanaan

2015-2019

a. Penguatan struktur organisasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia b. Penguatan dan peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia c. Penguatan dan peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana d. Peningkatan kualitas pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

3.3. Kerangka Regulasi Kerangka regulasi merupakan proses perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilakumasyarakat dan penyelenggaraan Negara dalam mencapai tujuan bernegara.Kerangka regulasi bertujuan untuk mengarahkan proses pembangunan, mendukung prioritas pembangunan dan efisiensi pengalokasian anggaran. Kerangka regulasi berdasarkan kajian Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut: No

Arah Kerangka Regulasi dan Atau/Kebutuhan Regulasi

1

Revisi KUHP

2

Revisi KUHAP

3

Revisi HIR/ Acara Perdata

4

Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting Kajian Dan Penelitian Evaluasi dan NA KUHP

Ditjen PP

Evaluasi dan NA Hukum Acara Perdata

Ditjen PP

Revisi Undang-Undang Pemasyarakatan

Evaluasi dan Pemasyarakatan

Ditjen PP

5

Penyusunan UU tentang Perampasan Aset Tindak Pidana

NA Perampasan Aset Tindak Pidana

Ditjen PP

6

Revisi Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Revisi UU No.15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Evaluasi dan NA Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Evaluasi dan NA Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Ditjen PP

56 | R e n c a n a

Hukum

dan

Ditjen PP

NA

7

Evaluasi KUHAP

Unit Penanggun g Jawab

NA


Ditjen PP

dan HAM

Unit Terkait/ Institusi BPHN, Polri, Kejaksaan, MA, Setneg, FHUI BPHN, Polri, Kejaksaan, MA, Setneg, FHUI Ditjen AHU, BPHN, MA, Asosiasi Kurator, Setneg Ditjen Pas, BPHN, Ditjen HAM, Polri, Kejaksaan, Setneg, Keuangan, YLBHI PPATK, Kejaksaan, Keuangan, Polri, Menpan, MA, KPK KPK, Polri, Kejaksaan, PPATK, BPHN BPHN, Polri, Kejaksaan, BNPT, Kemenhan, Kemenkopolhu kam, Setneg, Kemenlu, BIN, Densus 88 2015-2019

Target Penyelesa ian 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun

2Tahun

2 Tahun

2 Tahun 2 Tahun

No


Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting Kajian Dan Penelitian Evaluasi dan NA Paten

Ditjen PP


8

Revisi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten

9

Revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek

Evaluasi dan NA Merek

Ditjen PP

10

Revisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri

Evaluasi dan NA Desain Industri

Ditjen PP

11

Revisi Undang-Undang tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

Evaluasi dan NA Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

Ditjen PP

12

Penyusunan UndangUndang tentang Perkumpulan

NA Perkumpulan

Ditjen PP

13

Revisi Undang-Undang No.1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi

Evaluasi dan NA Ekstradisi

Ditjen PP

14

Revisi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Penyusunan UndangUndang tentang Pemindahan Narapidana Antarnegara

Evaluasi dan NA Perseroan Terbatas

Ditjen PP

NA Pemindahan Narapidana Antarnegara

Ditjen PP

15

57 | R e n c a n a


dan HAM

Unit Terkait/ Institusi Ditjen HKI, BPHN, Kemenristek, Kemenperin, LIPI, Setneg, Kemendag, BPOM Ditjen HKI, Kemendag, Kemenperin, Mabes Polri, BPOM, BPHN, Setkab Ditjen HKI, Setneg, Kemenperin, Mabes Polri, Kejaksaan, Asosiasi Desain Produk Indonesia, Dewan Kerajinan Nasional Ditjen HAM, Kejaksaan, Kepolisian, Komnas HAM, Kemenkopolhu kam, LPSK, Kemenhan, Setneg Ditjen AHU, BPHN, Kemendagri, Kemenag, Keuangan, PP INI, Setneg Ditjen AHU, BPHN, Kejaksaan, Kepolisian, KPK, Kemenlu, Ikahi, Setneg Ditjen AHU, BPHN, BKPM, BKF, PP INI, Setneg Ditjen PAS, Ditjen HAM, BPHN, Kejaksaan, Kepolisian, KPK, Kemenlu, Ikahi,

2015-2019

Target Penyelesa ian 2 Tahun

2 Tahun

2 Tahun

2 Tahun

2 Tahun

2 Tahun

2 Tahun

2 Tahun

No


Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting Kajian Dan Penelitian


16

Penyusunan UndangUndang tentang Balai Harta Peninggalan

NA Balai Harta Peninggalan

Ditjen PP

17

Revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana

Evaluasi dan NA Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana

Ditjen PP

18

Revisi Undang-Undang tentang Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Komanditer Revisi Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Evaluasi dan NA Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Komanditer Evaluasi dan NA Pengadilan Hak Asasi Manusia

Ditjen PP

Penyusunan UndangUndang tentang Pembatasan Transaksi Penggunaan Uang Kartal Revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan Revisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan

NA Pembatasan Transaksi Penggunaan Uang Kartal

Ditjen PP

Evaluasi dan NA Pembentukan Peraturan Perundangundangan

Ditjen PP

Evaluasi dan NA Kejaksaan

Ditjen PP

23

Revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Evaluasi dan NAKepolisian Negara Republik Indonesia

Ditjen PP

24

Rancangan undang terbuka

Tindak lanjut ratifikasi konvensi; putusan MK; APBN; pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah

Ditjen PP

19

20

21

22

58 | R e n c a n a

undangkumulatif


Ditjen PP

dan HAM

Unit Terkait/ Institusi FHUI, Setneg Ditjen AHU, BI, BPHN, Keuangan, FHUI, BHP JKT, Setneg Ditjen AHU, Kejaksaan, Kepolisian, PPATK, KPK, Kemenlu, Setneg Ditjen AHU, BPHN, Kemendag, BI, Setneg

Target Penyelesa ian 2 Tahun

2 Tahun

2 Tahun

Ditjen HAM, Balitbangham, LPSK, Kemenkopolhu kam, Kejaksaan, Kepolisian, Komnas HAM, MA PPATK, BPHN, BI, Keuangan, Kepolisian, Kejaksaan, OJK, KPK, Setneg BPHN, Setneg, Setkab, Kemendagri,

2 Tahun

BPHN, Kejaksaan, Kepolisian, Kemenkopolhu kam, Kompolnas, Komnas HAM BPHN, Kejaksaan, Kepolisian, Kemenkopolhu kam, Kompolnas, Komnas HAM Unit eselon I dan K/L terkait

2 Tahun

2015-2019

2 Tahun

2 Tahun

2 Tahun

No


Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting Kajian Dan Penelitian Provinsi/Kab/Kota; penetapan/pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang.


Unit Terkait/ Institusi

25

Peraturan pelaksanaan undang-undang yang telah diundangkan

Tindak lanjut perintah pelaksanaan Undangundang

Ditjen PP

Unit eselon I dan K/L terkait

26

Peraturan Menteri Hukum dan HAM

Tindak lanjut dari perintah peraturan undang-undang di atasnya atau kebijakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian hukum dan HAM

Ditjen PP

Unit eselon I terkait

27

Penyusunan Peraturan Presiden tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM

Optimalisasi fungsifungsi Kementerian Hukum dan HAM yang dilaksanakan oleh unit kerja Kementerian Hukum dan HAM

Revisi Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Eselon I di Pusat dalam mencapai sasaran strategis Nasional

Revisi Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Hukum dan HAM

Pelaksanaan tugas teknis yang berhubungan dengan penyesuaian tugas dan fungsi Kantor Wilayah dengan Eselon I di Pusat

28

29

30

Penyusunan Instruksi Pencapaian tujuan Presiden tentang dan sasaran Pengelolaan pengelolaan dan

59 | R e n c a n a


Sekjen

Ditjen PP dan seluruh unit eselon I, Menpan

Sekjen

Ditjen PP dan seluruh unit eselon I

Sekjen

Ditjen PP dan seluruh unit Eselon I, Menpan

Ditjen PAS dan HAM

Ditjen PP,Sekjen unsur 2015-2019

Target Penyelesa ian

2015

2015

2015

No


Nusakambangan

31

32

33

RUU dan RPP Pemasyarakatan

Peraturan Menteri Tentang Penempatan Auditor di Wilayah

Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Standar Pelayanan Hukum dan HAM

Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting Kajian Dan Penelitian


pengamanan pulau NK sebagai pulau terdepan

Penguatan posisi pemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan optimalisasi pelayanan pemasyarakatan Efektifitas dan efisiensi kinerja pengawasan Kementerian Hukum dan HAM Efektifitas dan efisiensi pelayanan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM

Unit Terkait/ Institusi

Kementerian/ Badan Nasional Lain, Menkopolhuk an, Pemerintah Daerah Cilacap, Menpan

Target Penyelesa ian

2015

Ditjen PAS

Ditjen PP, Sekjen

2017

Itjen

Ditjen PP, Sekjen

2019

Seluruh Unit Eselon I terkait

2015

Sekjen

3.4. Kerangka Kelembagaan Kerangka Kelembagaan merupakan perangkat Kementerian/Lembaga yang mencakup struktur organisasi, ketatalaksanaan, pengelolaan aparatur sipil Negara, yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Nasional. Tujuan dari Kerangka kelembagaan adalah meningkatkan keterkaitan dan koordinasi pelaksanaan antar bidang, mempertajam arah kebijakan dan strategi sesuai kapasitas organisasi dan dukungan sumber daya aparatur, membangun struktur organisasi yang tepat fungsi dan ukuran, memperjelas ketatalaksanaan dan meningkatkan professionalitas sumber daya aparatur. 60 | R e n c a n a


dan HAM

2015-2019

Kementerian Hukum dan HAM memiliki empat fungsi utama dan dua fungsi pendukung. Empat fungsi utama tersebut adalah : a. Fungsi Pembentukan Hukum yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan dan Badan Pembinaan Hukum; b. Fungsi Pelayanan Hukum yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Peraturan perundang-Undangan, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Direktorat Jenderal Imigrasi, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia; c. Fungsi Penegakan Hukum dan Pemajuan HAM diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Direktorat Jenderal AHU, Direktorat Jenderal Imigrasi dan Direktorat Jenderal KI, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM; d. Fungsi Dukungan Sumber Daya diselenggarakan oleh Sekretariat Jenderal dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia; e. Fungsi Pengawasan dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal. Mekanisme penataan kelembagaan di Kementerian Hukum dan HAM diarahkan untuk memperbaiki terjadinya tumpang tindih tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM, oleh sebab itu dilakukan restrukturisasi kelembagaan yang fokus kepada penguatan unit kerja melalui restrukturisasi organisasi, tata laksana internal termasuk dukungan penguatan untuk penyelenggaraan bidang pengembangan kepegawaian. Berdasarkan hasil analisa kelembagaan dan hasil audit kelembagan Kementerian Hukum dan HAM maka ada beberapa arah perubahan kerangka kelembagaan : a. Penataan tugas dan fungsi kesekretariatan serta proses bisnis termasuk keseragaman nomenklatur untuk eselon III dan IV pada setiap unit kerja eselon I; b. Dilakukan pengintegrasian biro-biro yang tugas dan fungsinya berada dibawah Sekretariat Jenderal agar tidak terdapat duplikasi pekerjaan; c. Dibentuk fungsi baru yang menangani teknologi informasi secara terpusat setingkat eselon II yang khusus menangani teknologi informasi yang berada dibawah Sekretariat Jenderal; d. Penataan kembali dan pengintegrasian secara terpadu fungsi Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM kedalam satu unit kerja eselon I agar tidak terdapat tumpang tindih dan duplikasi pekerjaan sehingga diusulkan menjadi Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM; e. Efektifitas Pengelolaan tugas Bantuan Hukum yang berada di bawah Badan Pembinaan Hukum Nasional sesuai UU Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum f. Penguatan peran dan pembinaan perancang Peraturan Perundang-Undangan pada Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan dan Kantor Wilayah; g. Terkait pengembangan Sumber Daya Manusia ditegaskan posisi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai pelaksana pendidikan, pelatihan dan penguatan kapasitas seluruh pegawai Kementerian Hukum dan HAM sehingga tidak terjadi duplikasi penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan pengembangan pegawai pada unit eselon I lain; h. Pembentukan Divisi Khusus setara eselon II untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pengelolaan Nusakambangan yang berada dibawah Direktur Jenderal Pemasyarakatan; 61 | R e n c a n a


dan HAM

2015-2019

i. j.

Penempatan Auditor di Kantor wilayah Hukum dan HAM dalam rangka mengefektifkan fungsi pengawasan Inspektorat; Penataan kembali dan pengintegrasian efektifitas dan efisiensi organisasi sesuai dengan beban kerja ke dalam satu unit eselon II yaitu Pusat Pengembangan Teknis dan Pusat Pengembangan Kepemimpinan dan Manajemen menjadi Pusat Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan dan dibentuknya nomenklatur Pusat Assessmen dan Perencanaan Pengembangan SDM yang akan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan Assessmen,Perencanaan dan Analisa Pengembangan SDM serta Pengelolaan Teknologi Informasi Pengembangan SDM Berbasis Kompetensi.

62 | R e n c a n a


dan HAM

2015-2019

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 4.1

Target Kinerja Indikator kinerja dalam hal ini diartikan sebagai ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu program atau kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran. Setiap indikator kinerja sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Proses penetapan indikator kinerja merupakan proses identifikasi, pengembangan, seleksi dan konsultasi tentang indikator kinerja atau ukuran kinerja atau ukuran keberhasilan kegiatan dan program-program instansi.Penetapan indikator kinerja program/sasaran dan kegiatan didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang harus diorganisir. Indikator kinerja dimaksud adalah: (1) spesifik dan jelas, (2) dapat diukur secara obyektif, (3) relevan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, dan (4) tidak bias. 4.1.1. Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya ; Outcome : Terwujudnya dukungan manajemen di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Indikator Kinerja 4.1.1.1. Tersusunnya dokumen perencanaan program dan anggaran yang tepat waktu 4.1.1.2. Persentase penyerapan anggaran Kementerian Hukum dan HAM 4.1.1.3. Persentase perbandingan jumlah SDM dan beban kerja di Kementerian Hukum dan HAM 4.1.1.4. Jumlah rekomendasi peningkatan kinerja dan pelayanan Kementerian Hukum dan HAM yang dijadikan dasar pengambilan kebijakan 4.1.1.5. Kepuasan unit-unit eselon I di Kementerian Hukum dan HAM terhadap fungsi-fungsi Sekretariat Jenderal. 4.1.2. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Hukum dan HAM Outcome : Peningkatan kualitas pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Indikator Kinerja : 4.1.2.1. persentase satuan kerja yang kualitas laporan keuangannya mendukung opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 4.1.2.2. indeks integritas pelayanan publik di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM

63 | R e n c a n a


dan HAM

2015-2019

4.1.3. Program Administrasi Hukum Umum Outcome : Terciptanya kepastian Layanan Jasa Administrasi Pengembangan Hukum Internasional di Indonesia

Hukum

Umum

dan

Indikator Kinerja : 4.1.3.1. Indeks kepuasan layanan jasa hukum di masyarakat 4.1.3.2. Persentase permohonan kerjasama hukum timbal balik yang diselesaikan baik di Indonesia sebagai negara penerima maupun negara pemohon. 4.1.4. Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasyarakatan Outcome : Meningkatnya kualitas peyelenggaraan pelaksanaan sistem pemasyarakatan Indikator Kinerja : 4.1.4.1. persentase layanan pemasyarakatan sesuai standar guna meningkatkan kepuasan publik dalam mendorong pelaksanaan sistem pemasyarakatan 4.1.4.2. persentase WBP dan tahanan yang taat hukum guna meningkatkan partisipasi pembinaan dan pembimbingan untuk mewujudkan reintegrasi sosial 4.1.4.3. Jumlah WBP yang bekerja dan atau mengikuti pelatihan keterampilan selama proses pembinaan dan pembimbingan dalam rangka mewujudkan manusia mandiri 4.1.5. Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian Outcome : Meningkatnya kepuasan masyarakat melalui pelayanan keimigrasian, pengawasan dan penindakan keimigrasian yang berkepastian hukum Indikator Kinerja : 4.1.5.1. Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan keimigrasian 4.1.5.2. Persentase penyelesaian pelanggaran keimigrasian sesuai ketentuan 4.1.6. Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual Outcome : Terciptanya sistem Kekayaan Intelektual yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan daya saing bangsa Indikator Kinerja : 4.1.6.1. Persentase permohonan Kekayaan Intelektual yang diselesaikan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku 4.1.6.2. Persentase masyarakat yang mengaksesinformasi Kekayaan Intelektual 4.1.6.3. Persentase penyelesaian tindak pidana di bidang Kekayaan Intelektual 4.1.6.4. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan Kekayaan Intelektual

64 | R e n c a n a


dan HAM

2015-2019

4.1.7. Program Pembentukan Hukum Outcome : Terwujdnya perturan perundang undangan yang baik dan berfungsi secara efektif di masyarakat dalam rangka sistem hukum nasional Indikator Kinerja : 4.1.7.1. Persentase pembentukan peraturan perundang-undangan yang diselesaikan sesuai dengan perencanaan dan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 4.1.7.2. Jumlah perancangan produk hukum daerah yang difasilitasi 4.1.7.3. Persentase penanganan litigasi peraturan peundang-undangan secara tepat waktu 4.1.7.4. Persentase peningkatan kompetensi pejabat fungsional perancang peraturan perundang-undangan 4.1.8. Program Pemajuan HAM Outcome : Meningkatnya pembangunan HAM di Indonesia Indikator Kinerja : 4.1.8.1. Meningkatnya jumlah institusi pusat dan daerah melaksanakan rencana tindak lanjut penguatan HAM 4.1.8.2. Meningkatnya rekomendasi penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh instansi terkait 4.1.8.3. Meningkatnya jumlah kabupaten/kota peduli HAM 4.1.9. Program Pembinaan Hukum Nasional Outcome : Terlaksananya pembinaan dan pembangunan hukum nasional Indikator Kinerja 4.1.9.1. Persentase kesesuain Program Legislasi Nasional dengan arah Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional 4.1.9.2. Persentase Naskah Akademik Peraturan Perundang-Undangan yang dijadikan Dasar penyusunan RUU Prioritas Prolegnas 4.1.9.3. Terintegrasinya anggota JDIH dalam mewujudkan database hukum nasional 4.1.9.4. persentase dan jumlah desa sadar hukum 4.1.9.5. persentase masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum. 4.1.10. Progam Penelitiandan Pengembangan Kementerian Hukum dan HAM Outcome : Terwujudnya pemanfaatan hasil penelitiandan pengembangan dibidang hakasasi manusia sebagai bahan perumusan kebijakan dan bahan pembentukan peraturan perundang-undangan. Indikator Kinerja : 4.1.10.1. Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dibidang hakasasi manusia sebagai bahan perumusan kebijakan 4.1.10.2. Persentase pemanfatan hasil penelitian dan pengembangan dibidang hak asasi manusia sebagai bahan pembentukan peraturan perundangundangan 65 | R e n c a n a


dan HAM

2015-2019

4.1.11. Program Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM. Outcome : Peningkatan kualitas pengembangan kompetensi Aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan peningkatan kompetensi aparatur penegak hukum dan petugas instansi terkait melalui diklat secara terpadu Indikator Kinerja : 4.1.11.1. Persentase jumlah Aparatur Kementerian Hukum dan HAM yang telah mengikuti pengembangan kompetensi sesuai dengan standar kompetensi jabatan 4.1.11.2. Persentase jumlah Aparatur Penegak Hukum dan Instansi terkait lainnya yang telah mendapatkan pengembangan kompetensi secara terpadu

4.2. Kerangka Pendanaan Rencana kebutuhan anggaran kedepan berdasarkan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah sebesar : NO 1

UNIT

1.904.090.097

39.487.000

20.179.895

21.168.711

22.205.978

35.425.493

37.883.878

40.935.778

43.760.104

462.528.411

506.052.334

553.671.858

605.772.379

3.830.841.483

4.081.404.580

4.329.827.790

4.563.703.890

2.967.992.855

2.436.161.143

2.529.616.227

2.628.314.447

146.343.103

175.369.291

177.210.306

178.944.076

60.594.384

58.161.018

61.385.121

62.668.506

42.886.037

44.354.536

46.002.018

47.722.395

114.585.347

98.963.103

99.180.427

101.734.052

DITJEN HAM Program Pemajuan HAM

9

1.856.350.811

DITJEN PP Program Pembentukan Hukum

8

1.796.489.666

DITJEN HKI Program Pembinaan dan Penyelenggaran HKI

7

1.839.125.627

DITJEN IMIGRASI Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian

6

2018

DITJEN PAS Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasyarakatan

5

2017

DITJEN AHU Program Administrasi Hukum Umum

4

2016

ITJEN Program Peningkatan dan Pengawasan Aparatur Kementerian Hukum dan HAM

3.

2015

SETJEN Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2

KPJM

BPHN Program Pembinaan Hukum Nasional

66 | R e n c a n a


dan HAM

2015-2019

10

BALITBANGHAM Program Penelitian dan Pengembangan Kemenkumham

11

26.701.832

27.624.711

28.586.896

29.590.085

122.161.197

92.378.781

92.783.731

96.347.899

9.688.672.769

8.934.644.397

9.199.476.790

9.515.091.546

BPSDM Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kemenkumham

JUMLAH

67 | R e n c a n a


dan HAM

2015-2019

BAB V PENUTUP Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem perencanaan Pembangunan Nasional dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional mengamanatkan agar Pimpinan Kementerian/Lembaga menyusun Rancangan Renstra K/L yang memuat visi, misi, tujuan, strategi kebijakan serta program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi K/L dengan berpedoman pada rancangan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Sebagai implementasi peraturan perundang-undangan dimaksud Kementerian Hukum dan HAM telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) berdasarkan tugas dan fungsinya sesuai arahan dari Kementerian PPN/ BAPPENAS. Penyusunan Renstra Kementerian Hukum dan HAM juga telah melalui pembahasan internal dengan mengacu kepada tiga kegiatan prioritas yakni program prioritas Nasional, kegiatan prioritas Bidang dan kegiatan prioritas Kementerian/Lembaga. Renstra ini juga disusun dengan pendekatan berbasis fungsi sehingga Kementerian Hukum dan HAM kemudian dapat memilah fungsi core bussines unit dan supporting unit. Fungsi core bussines terbagi menjadi fungsi Pembentukan Hukum, Fungsi Pelayanan Hukum, Fungsi Penegakan Hukum dan Fungsi Pemajuan HAM, sedangkan Fungsi supporting terdapat pada fungsi Organisasi dan Sumber Daya serta Fungsi Pengawasan. Keenam fungsi tersebut direfleksikan ke dalam sebelas unit eselon I yakni Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Perundang-undangan, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Direktorat Jenderal Imigrasi, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia serta Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum dan HAM. Diharapkan Renstra yang disusun ini dapat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam RPJMN nasional dan dapat dipedomani oleh sebelas unit eselon satu sebagaimana diuraikan diatas dan dilaksanakan sesuai Komitmen, Berintegritas, Responsif, Akuntabel dan Professional. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

YASONNA H. LAOLY

68 | R e n c a n a


dan HAM

2015-2019

LAMPIRAN : Matrik Kinerja dan Kerangka Pendanaan

MATRIK KINERJA DAN PENDANAAN Program/ Kegiatan

Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator

Lokasi

Target 2015

2016

2017

Alokasi (Rp 000) 2018

2019

2015

2016

2017

2018

2019

Unit Organisasi Pelaksana

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI Terwujudnya politik legislasi yang terencana dalam penyusunan peraturan perundang-undangan yang berkualitas - jumlah pembentukan Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan prolegnas - jumlah penyelesaian RUU KUHP dan RUU KUHAP yang menjadi prioritas legislasi nasional Terwujudnya layanan hukum Kementerian Hukum dan HAM yang cepat dan murah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat - persentase kepuasan masyarakat terhadap layanan publik pada kementerian Hukum dan HAM - persentase menurunnya jumlah pengaduan masyarakat terhadap pelayanan hukum pada Kementrian Hukum dan HAM Terwujudnya penegakan hukum yang berkualitas dibidang keimigrasian, hak kekayaan intelektual, kerjasama timbal balik dengan Negara lain - persentase permasalahan hukum dibidang keimigrasian, hak kekayaan intelektual, kerjasama timbal balik dengan Negara lain yang diselesaikan secara tepat waktu dan akuntabel Terwujudnya manajemen organisasi yang transparan dan akuntabel dengan didukung oleh Birokrasi Kementerian

PP, BPHN 27 RPUU

32 RPUU

32 RPUU

32 RPUU

32 RPUU

2 RUU

1 RUU

1 RUU

1 RUU

1 RUU

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

AHU, KI, IMIGRASI, PAS

70%

75%

75%

80%

58%

70%

65%

63%

60%

80%

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

AHU, KI, IMIGRASI, PAS

80%

80%

85%

85%

85%

NA

69 | R E N C A N A S T R A T E G I S K E M E N K U M H A N 2 0 1 5 - 2 0 1 9

NA

NA

NA

NA

SETJEN, ITJEN, BPSDM

K/L-NB-NSBS

Hukum dan HAM yang profesional - meningkatnya status laporan keuangan tepat waktu dan akuntabel

WTP

WTP

WTP

WTP

WTP

NA

NA

NA

NA

NA

- persentase menurunnya jumlah temuan Internal dari tahun sebelumnya - persentase menurunnya jumlah temuan Eksternal dari tahun sebelumnya Terwujudnya kebijakan nasional yang mendorong pemajuan, penghormatan dan penegakan hak asasi manusia

25%

30%

35%

40%

45%

NA

NA

NA

NA

NA

5%

10%

15%

20%

25%

NA

NA

NA

NA

NA DITJEN HAM, BALITBANG HUKUM DAN HAM

- meningkatnya jumlah institusi pusat dan daerah melaksanakan norma dan standar HAM

75

75

75

75

75

35%

35%

35%

35%

35%

50

60

70

80

90

- meningkatnya rekomendasi penanganan

dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh instansi terkait

- meningkatnya jumlah kabupaten/kota peduli HAM

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

1.839.125.627,00

2.005.007.800,0

2.074.025.700,0

2.139.757.100,0

2.246.744.955,0

Sekretariat Jenderal

K/L

5.981.841,0

3.361.700,0

3.362.000,0

3.362.300,0

3.530.415,00

Biro Humas

K/L

SEKRETARIAT JENDERAL Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenkumham Terwujudnya Dukungan Manajemen di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM - Tersusunnya dokumen perencanaan program & anggaran yang tepat waktu - Persentase penyerapan anggaran kementerian hukum dan HAM - prosentase perbandingan jumlah SDM dan beban kerja di Kementerain Hukum dan HAM - Prosentase rekomendasi peningkatan kinerja dan pelayanan kementerian hukum dan HAM yang dijadikan dasar pengambilan kebijakan - Prosentase Kepuasan unit-unit eselon I di kementerian hukum dan HAM terhadap fungsi Sekretariat Jenderal

95

95

95

95

95

92

94

94

94

95

80

80

85

85

85

80

80

85

85

85

Hubungan Masyarakat dan Hubungan Luar Negeri Kemenkumham Peningkatan Kuantitas Lembaga Pemerintah, Organisasi Kemasyarakatan, Negara dan Badan Internasional yg Berpartisipasi dlm pelaksanaan Kebijakan Kemenkumham serta Peningkatan Kualitas Distribusi Berita dan Penyelesaian Permasalahan Hukum

Pusat


- Jumlah kerjasama Kemenkumham dg K/L, negara lain, Badan Internasional dan organisasi masyarakat - Persentase informasi kebijakan Kemenkumham yg dipublikasikan dlm rangka pelayanan informasi publik serta pencitraan Kementerian melalui media elektronik dan media cetak - Persentase penyelesaian permasalahan hukum yg akuntabel

62

62

62

62

62

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Pengelolaan dan Pembinaan Kepegawaian Kementerian Hukum dan HAM Peningkatan Kualitas Data Pegawai yang Up-ToDate, Pengembangan Pegawai, Administrasi Biro Kepegawaian, Alokasi SDM Profesional dan Penyelesaian Permasalahan Disiplin dan Permohonan Pegawai Secara Tepat Waktu, Akurat dan On Line - Persentase Data Pegawai yang sudah Masuk ke Database Kepegawaian - Tersedianya Analisa Kebutuhan SDM sesuai dengan Analisa Beban Kerja

Pusat

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

- Terlaksananya Proses Seleksi Peserta Diklat

100

100

100

100

100

- Terlaksananya Diklat Prajabatan

100

100

100

100

100

- Persentase SDM yang Menduduki Jabatan (Promosi) melalui Proses Baperjakat

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

- Persentase Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Pegawai dan Persentase Penyelesaian Permohonan Pegawai - Persentase Penyelesaian Permohonan Pensiun Pegawai

35.878.326,0

35.940.400,0

35.941.000,0

35.941.700,0

37.738.785,0

Biro Kepegawaia n

K/L

18.246.720,0

9.379.300,0

9.384.700,0

9.390.100,0

9.859.605,0

Biro Keuangan

K/L

Pengelolaan Keuangan dan Pelaksanaan Anggaran Kemenkumham Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Anggaran, Pengujian Spp dan Penerbitan SPM, Administrasi Pengelolaan Keuangan, Pelaporan Keuangan yg Tepat Waktu, Terintegrasi Dengan DIPA dan Akuntabel - Persentase Pengujian SPP dan Penerbitan SPM yang Tepat Waktu, Terintegrasi Dengan DIPA dan Akuntabel - Persentase Administrasi Pengelolaan Keuangan yg Tepat Waktu dan Akuntabel - Persentase Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yg Tepat Waktu, Terintegrasi dan Akuntabel - Persentase Pengelolaan Keuangan dan Pelaksanaan Anggaran yang Tepat Waktu, Terintegrasi dan Akuntabel

Pusat

95

95

95

95

95

95

95

95

95

95

95

95

95

95

95

90

90

90

90

90


Perencanaan, Penganggaran dan Pelaksanaan Program dan dalam Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah dan Berbasis Kinerja Peningkatan Kualitas Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) K/L, Rencana Pengeluaran Jangka Menengah, Program dan Kegiatan Serta Optimalisasi Unit Kerja dan Standar Pelayanan Prima yang Terintegrasi dan Berbasis Kinerja Kegiatan Serta Optimalisasi - Persentase Perencanaan Program dan Anggaran yang Terlaksana Secara Tepat Waktu - Persentase Pelaksanaan Program dan Kegiatan Secara Terintegrasi, Tepat Waktu dan Akuntabel - Persentase Satuan Kerja yang Terstuktur Kelembagaannya dalam Organisasi dan Tata Kerja Kementerian - Jumlah SOP Unit Utama yang Tersusun sesuai Dengan Proses Bisnis yang sesuai Peraturan yang Berlaku - Jumlah Unit Kerja yang Terintegrasi dalam Jaringan Informasi Kementerian secara On Line

Pusat

95

95

95

95

95

95

95

95

95

95

95

95

95

95

95

95

95

95

95

95

50

50

50

50

50

16.830.488,0

13.953.500,0

13.963.900,0

13.983.300,0

14.682.465,0

Biro Perencanaan

K/L

32.994.420,0

13.921.000,0

13.921.500,0

13.922.000,0

14.618.100,0

Biro Perlengkapa n

K/L

Pengelolaan Barang Milik Negara Kemenkumham Peningkatan Kualitas Pemetaan Kebutuhan BMN dan Barang Persediaan, Pemenuhan Kebutuhan Unit Kerja, Pemeliharaan, Penyaluran, Inventarisasi Barang Persediaan Serta Penghapusan BMN Secara Terintegrasi dan Sesuai Standar - Persentase Unit Kerja yang Terpetakan Kebutuhan BMN dan Barang Persediaan Secara Terintegrasi dan Sesuai Standar - Persentase pemenuhan kebutuhan barang/jasa yang tepat waktu, terintegrasi dan akuntabel serta pembinaan pengelola pengadaan barang/jasa. - Persentase BMN dan Barang Persediaan yang Terpelihara Baik dan yang Disalurkan Secara Tepat Waktu dan Akuntabel - Persentase BMN dan Barang Persediaan yang Terinventarisasi Secara Terintegrasi dan Akuntabel - Persentase Penyelesaian Proses penggunaan, pemanfaatan dan Penghapusan BMN yang Terintegrasi dan Akuntabel

Pusat

100

100

100

100

100

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

Pelayanan Ketatausahaan dan Kerumah Tanggaan Kemenkumham


Peningkatan Kualitas Administrasi dan Pelayanan Biro Umum Tugas Pimpinan, Kerumah Tanggaan, Pengamanan dan Ketatausahaan Secara Tepat Waktu - Persentase Standar Pelayanan di Bidang Administrasi dan Pelayanan Pimpinan yg Akuntabel dan Tepat Sasaran - Persentase Tugas Kementerian Meliputi Sarana dan Prasarana, Ketatausahaan yg Memenuhi Target yg Direncanakan - Jumlah Kegiatan Pembinaan Sikap Mental Pegawai - Pelayanan di Bidang Keamanan

Pusat

- Persentase unit kerja Kementerian yg memenuhi standar pelayanan prima dalam ketatausahaan

1.307.883.470

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1.301.323.400

1.301.332.900

1.298.043.600

1.362.945.780

Biro Umum

K/L

Kanwil

K/L

Pusjianbang

K/L

Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kemenkumham Peningkatan Kualitas Administrasi yg Tepat Waktu dan Akuntabel - Peningkatan kualitas perencanaan program dan anggaran yang terlaksana secara tepat waktu - Peningkatan kualitas dan kuantitas fungsi kehumasan - Peningkatan kualitas fungsi keuangan

Daerah

- Peningkatan kualitas fungsi kepegawaian - Peningkatan kualitas fungsi perlengkapan

414.313.439 100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

621.108.300

690.099.300

759.093.500

797.048.175

Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kemenkumham Rekomendasi Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Pusjianbang Kemenkumham - Jumlah Rekomendasi Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Kemenkumham

Pusat 36

36

36

36

6.996.923

6.020.200

6.020.400

6.020.600

6.321.630

39.487.000

39.488.000

39.489.000

39.490.000

41.464.500

36

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kemenkumham Peningkatan Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa di Bidang Hukum dan Ham - Persentase Kebutuhan Unit Kerja utama yg terpenuhi secara tepat waktu dan akuntabel sesuai anggaran - Persentase Kebutuhan Unit Kerja di lingkungan Kanwil yg terpenuhi secara tepat waktu dan akuntabel sesuai anggaran

Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pusat


Peningkatan Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa di Bidang Hukum dan Ham - Persentase Kebutuhan Unit Kerja yg Terpenuhi Secara Tepat Waktu dan Akuntabel Sesuai Anggaran

Pusat 100

100

100

100

-

39.488.000

39.489.000

39.490.000

41.464.500

-

39.488.000

39.489.000

39.490.000

41.464.500

39.487.000

-

-

-

-

39.487.000

-

-

-

42.434.530

44.556.257

46.784.069

49.123.273

51.579.436

DITJEN HAM

2.100.000

2.205.000

2.315.250

2.431.013

2.552.563

DIT. DISEMINASI HAM

1.600.000

1.680.000

1.764.000

1.852.200

1.944.810

DIT. INFORMASI HAM

100

Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kanwil Peningkatan Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa di Bidang Hukum dan Ham - Persentase Kebutuhan Unit Kerja di lingkungan Kanwil yg Terpenuhi Secara Tepat Waktu dan Akuntabel Sesuai Anggaran

Daerah 90

90

90

90

90

DIREKTORAT JENDERAL HAM Program Pemajuan HAM Meningkat peran pemerintah dalam melaksanakan norma dan standar HAM dalam rangka pemenuhan hak asasi masyarakat termasuk masyarakat rentan dan marginal - jumlah institusi pusat dan daerah melaksanakan norma dan standar HAM

75

- prosentase rekomendasi penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh instansi terkait

35%

- jumlah kabupaten/kota peduli HAM

50

75

35%

60

75

75

75

35%

35%

35%

70

80

90

Diseminasi HAM Meningkatnya jumlah aparatur pemerintah dan masyarakat yang mengetahui substansi HAM secara tematik

Pusat

- jumlah penyuluh HAM - jumlah aparatur pemerintah dan masyarakat yang mendapat diseminasi HAM

150

150

150

150

150

1470

1470

1470

1470

1470

Informasi HAM Terwujudnya profil pembangunan HAM di Indonesia yang terintegrasi - Jumlah laporan profil pembangunan HAM di Indonesia yang terintegrasi melalui koordinasi institusi terkait -

jumlah laporan indikator pembangunan HAM di Indonesia

Pusat

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1


K/L

Kerja Sama dan Instrumen HAM Meningkatnya Kerja Sama dan implementasi instrumen HAM

Pusat

2.467.500

2.590.875

2.720.419

2.856.440

DIT. KERJA SAMA HAM

N

1.600.000

1.680.000

1.764.000

1.852.200

1.944.810

DIT. Yankomas

N

2.750.000

2.887.500

3.031.875

3.183.469

3.342.642

DIT. PENGUATA N HAM

B

22.158.403

23.266.323

24.429.639

25.651.121

26.933.677

SEKRETARI AT DITJEN HAM

2.350.000

- Prosentase Meningkatnya kerja sama HAM di dalam dan dengan pihak luar negeri

15

15

15

15

15

- jumlah rekomendasi hasil telaahan peraturan perundang-undangan dalam perspektif HAM

16

16

16

16

16

- jumlah laporan implementasi instrumen HAM Internasional

9

9

9

9

9

- jumlah bahan naskah akademik instrumen

2

2

2

2

2

Pelayanan Komunikasi Masyarakat Terwujudnya penanganan dugaan pelanggaran HAM

Pusat

- jumlah penanganan dugaan pelanggaran HAM yang dikomunikasikan

320

320

320

320

320

- jumlah penanganan dugaan pelanggaran HAM khusus

120

120

120

120

120

Penguatan HAM Meningkatnya jumlah institusi pusat dan daerah melaksanakan rencana tindak lanjut penguatan HAM

Pusat

- jumlah tenaga penguatan HAM

50

50

50

50

50

- jumlah institusi di pusat dan daerah yang mendapat penguatan HAM

75

75

75

75

75

Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya Meningkatnya Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian dan Pelaporan Secara Tepat Waktu dan Terintegrasi di Lingkungan Ditjen Ham

Pusat

- Tersusunnya Dokumen rencana program dan anggaran yang akuntabel dan tepat waktu

12

12

12

12

12

- Persentase penyerapan anggaran yang akuntabel

90

90

90

90

90

3

3

3

3

3

100

100

100

100

100

- Tersusunnya laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan - Persentase kebijakan yang dapat dipublikasikan kepada masyarakat


- Tersusunnya dokumen BMN yang akurat dan akuntabel

3

3

3

3

3

- Tersedianya data pegawai yang akurat

1

1

1

1

1

Penyelenggaraan Pemajuan HAM di Wilayah Meningkatnya Pemajuan HAM di Wilayah - Meningkatnya implementasi HAM di wilayah

Daerah

9.876.127 33

33

33

33

10.369.933

10.888.430

11.432.852

12.004.494

419.489,1

458.990,6

498.592,1

538.193,6

577.795,1

DITJEN AHU

19.938,6

22.938,6

25.938,6

28.938,6

31.938,6

DIT. DAKTILOSKOP I

33

DIREKTORAT JENDERAL AHU Administrasi Hukum Umum Terciptanya Kepastian Layanan Jasa Administrasi Hukum Umum dan Pengembangan Hukum Internasional di Indonesia - Indeks Kepuasan Layanan Jasa Hukum di Masyarakat

2,75

3

3,25

3,5

3,5

- Persentase Permohonan Kerjasama Hukum Timbal Balik yang Diselesaikan Baik Indonesia Sebagai Negara Penerima maupun Negara Pemohon

90%

90%

91%

91%

92%

Administrasi Hukum Umum Daktiloskopi Terwujudnya Kepastian Hukum Identitas Individu Melalui Sidik Jari - Jumlah data dan informasi sidik jari yang dikelola dan terintegrasi - Jumlah Penguatan kelembagaan dalam rangka penyusunan data sidik jari

120000 data sidik jari





6.646,2

7.646,2

8.646,2

9.646,2

10.646,2

12 lembag a

12 lembaga

12 lembaga

12 lembaga

12 lembaga

13.292,4

15.292,4

17.292,4

19.292,4

21.292,4

Administrasi Hukum Internasional dan Otoritas Pusat

B

Terwujudnya kerjasama hukum melalui Otoritas Pusat - Jumlah tindak lanjut terhadap permohonan timbal balik dan ekstradisi yang diteruskan dari dan kepada instansi terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan - Jumlah draft perjanjian MLA dan ekstradisi yang disusun sesuai ketentuan peraturan perundangundangan - Terwujudnya pengembangan Hukum Internasional di Indonesia

19.969,5

22.969,5

25.969,5

28.969,5

31.969,5

90%

90%

91%

91%

92%

5.988,4

6.988,4

7.988,4

8.988,4

9.988,4

2 draft

2 draft

2 draft

2 draft

2draft

10.980,3

11.980,3

12.980,3

13.980,3

14.980,3

3.000,8

4.000,8

5.000,8

6.000,8

7.000,8


DIT. HI & OP

X

- Tersedianya jumlah kajian/telaahan/pendapat hukum bidang hukum internasional

7 dok

7 dok

7 dok

7 dok

7 dok

Administrasi Hukum Perdata Terwujudnya Kepastian Hukum Memulai Usaha - Persentase Penerbitan SK PT dan Badan Hukum Sosial berdasarkan permohonan yang masuk

3.000,8

4.000,8

5.000,8

6.000,8

7.000,8

30.902,3

41.002,3

51.102,3

61.202,3

71.302,3

11.427,9

13.527,10

15.627,11

17.727,12

18.827,13

90%

91%

92%

93%

94%

5.809,3

6.809,3

7.809,3

8.809,3

9.809,3

- Persentase penerbitan Sertifikat Jaminan Fidusia berdasarkan permohonan yang masuk

90%

91%

92%

93%

94%

4.809,3

5.809,3

6.809,3

7.809,3

8.809,3

- Persentase penyelesaian kasus keperdataan yang masuk

90%

91%

92%

93%

94%

809,3

909,3

1.009,3

1.109,3

1.209,3

7.618,6

9.618,6

11.618,6

13.618,6

15.618,6

Terjaminnya Keabsahan Dokumen - Persentase Pemberian Keabsahan Dokumen Legalisasi yang tepat waktu

90%

91%

92%

93%

94%

4.809,3

5.809,3

6.809,3

7.809,3

8.809,3

- Persentase pemberian surat keterangan wasiat berdasarkan permohonan lengkap yang tepat waktu

90%

91%

92%

93%

94%

2.809,3

3.809,3

4.809,3

5.809,3

6.809,3

1.809,3

2.809,3

3.809,3

4.809,3

5.809,3

1.809,3

2.809,3

3.809,3

4.809,3

5.809,3

1.809,3

2.809,3

3.809,3

4.809,3

5.809,3

1.809,3

2.809,3

3.809,3

4.809,3

5.809,3

1.809,3

2.809,3

3.809,3

4.809,3

5.809,3

1.809,3

2.809,3

3.809,3

4.809,3

5.809,3

1.809,3

2.809,3

3.809,3

4.809,3

5.809,3

1.809,3

2.809,3

3.809,3

4.809,3

5.809,3

2.809,3

3.809,3

4.809,3

5.809,3

6.809,3

2.809,3

3.809,3

4.809,3

5.809,3

6.809,3

1.809,3

2.809,3

3.809,3

4.809,3

5.809,3

- Terjaminnya Kepastian Hukum Jual Beli Boedoel - Persentase pemberian rekomendasi ijin jual beli boedoel berdasarkan permohonan yang masuk

80%

81%

82%

83%

83%

- Terjaminnya keabsahan hasil penterjemah - Persentase penyelesaian kasus keperdataan yang masuk

70%

71%

72%

73%

73%

- Tersedianya Rekomendasi Ijin Memperkerjakan Advokat Asing - Persentase penerbitan surat persertujuan memperkerjakan advokat asing berdasarkan permohonan yang masuk

90%

91%

92%

94%

95%

- Tersedianya Daftar Kurator dan pengurus Kepailitan yang sah - Persentase pemberian surat bukti pendaftaran kurator dan kepailitan berdasarkan permohonan yang masuk

90%

91%

92%

94%

94%

- Tersedianya Notaris yang Terdistribusi Merata - Persentase pengangkatan notaris yang diajukan berdasarkan formasi jabatan notaris

90%

91%

92%

94%

94%

- Tersedianya Legal Opinion terhadap NPHLN


DIT. PERDATA

K/L

- Persentase Legal Opinion terhadap NPHLN berdasarkan permohonan

90%

91%

92%

94%

94%

Administrasi Hukum Umum Pidana

1.809,3

2.809,3

3.809,3

4.809,3

5.809,3

19.993,0

24.993,0

29.993,0

34.993,0

39.993,0

3.998,6

4.998,6

5.998,6

6.998,6

7.998,6

3.998,6

4.998,6

5.998,6

6.998,6

7.998,6

15.994,4

19,994,4

23.994,4

27.994,4

31.994,4

Terwujudnya Layanan Grasi - Persentase pertimbangan Menteri tentang permohonan grasi yang diselesaikan tepat waktu dan sesuai ketentuan - Terwujudnya Layanan Non Grasi - Persentase permohonan permintaan keterangan ahli/pendapat hukum tentang hukum pidana yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan

90%

90%

95%

95%

95%

100%

100%

100%

100%

100%

3.998,6

4.998,6

5.998,6

6.998,6

7.998,6

- Jumlah laporan penelaahan dan pembahasan terhadap penerapan hukum pidana

10 dok/lap

10 dok/lap

11 dok/lap

11 dok/lap

11 dok/lap

3.998,7

4.998,7

5.998,7

6.998,7

7.998,7

- Persentase seleksi administrasi pengangkatan, mutasi, penerbitan KT PPNS, sumpah/janji PPNS dan pemberhentian PPNS

100%

100%

100%

100%

100%

3.998,8

4.998,8

5.998,8

6.998,8

7.998,8

91%

92%

94%

95%

96%

3.998,9

4.998,9

5.998,9

6.998,9

7.998,9

22.300,5

25.300,5

28.300,5

31.300,5

34.300,5

18.500,0

19.500,0

20.500,0

21.500,0

22.500,0

18.500,0

19.500,0

20.500,0

21.500,0

22.500,0

3.800,5

5.800,5

7.800,5

9.800,5

11.800,5

- Persentase pembinaan PPNS yang sesuai ketentuan

Administrasi Hukum Tata Negara Terwujudnya kepastian hukum status Kewarganegaraan - Persentase penentuan status kewarganegaraaan

90%

91%

92%

94%

94%

- Terjaminnya kepastian hukum badan hukum partai politik - Persentase permohonan badan hukum partai politik yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku - Persentase pelayanan permasalahan di bidang hukum tata negara

90%

90%

90%

90%

90%

2.400,5

3.400,5

4.400,5

5.400,5

6.400,5

80%

81%

82%

83%

83%

1.400,0

2.400,0

3.400,0

4.400,0

5.400,0

187.648,9

200.648,9

213.648,9

226.648,9

239.648,9

20.137,6

21.137,6

22.137,6

23.137,6

24.137,6

DIT. PIDANA

DIT. HTN

Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen AHU Tersedianya dukungan perencanaan yang tepat sasaran, SDM yang berkualitas, pengelolaan pelaksanaan anggaran akuntabel, dukungan pengelolaan BMN yang tertib dan akuntabel, dukungan ketatausahaan yang tertib administrasi, dukungan kehumasan cepat, tepat - Tersusunnya dokumen rencana program dan anggaran yang akuntabel dan tepat waktu

12 dok

12 dok

12 dok

12 dok

12 dok


SEKRETARI AT DITJEN AHU

- Tersedianya data pegawai yang akurat - Persentase penyerapan anggaran yang akuntabel - Tersusunnya laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan - Persentase kebijakan yang dapat dipublikasikan kepada masyarakat

12 lap

12 lap

90% 12 lap

12 lap

90% 12 lap

90%

12 lap

90% 12 lap

90%

12 lap

90% 12 lap

90%

21.130,5

22.130,5

23.130,5

24.130,5

25.130,5

3.000,0

4.000,0

5.000,0

6.000,0

7.000,0

4.555,0

5.555,0

6.555,0

7.555,0

8.555,0

7.000,0

8.000,0

9.000,0

10.000,0

11.000,0

90% 12 lap

90%

90%

- Tersusunnya dokumen BMN yang akurat dan akuntabel

12 dok

12 dok

12 dok

12 dok

12 dok

126.342,2

132.342,2

138.342,2

144.342,2

160.342,2

- Terselenggaranya administrasi ketatausahaan yang teratur

12 lap

12 lap

12 lap

12 lap

12 lap

1.483,6

2.483,6

3.483,6

4.483,6

5.483,6

- Terbangunnya sistem informasi teknologi layanan Ditjen AHU yang tepat guna

30 aplikasi

30 aplikasi

30 aplikasi

30 aplikasi

30 aplikasi

4.000,0

5.000,0

6.000,0

7.000,0

8.000,0

118.736,3

121.137,8

123.639,3

126.140,8

128.642,3 103.178,8

Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah Terselenggaranya Administrasi Pelayanan Jasa Hukum di Wilayah - Persentase administrasi pelayanan jasa hukum di bidang fidusia, notariat dan kewarganegaraaan - Jumlah dokumen pelaksanaan kegiatan fasilitatif administrasi BHP

90%

90%

90%

90%

90%

98.869,8

99.869,8

100.969,8

102.069,8

12 laporan

12 laporan

12 laporan

12 laporan

12 laporan

19.866,5

21.268,0

22.669,5

24.071,0

2.751.125,20

2.896.956,70

DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian Meningkatnya kepuasan masyarakat melalui pelayanan, pengawasan dan penindakan keimigrasian yang berkepastian hukum

2.463.307,50

- indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan keimigrasian

70 %

75 %

75 %

80 %

80 %

- persentase (%) penyelesaian pelanggran keimigrasian sesuai dengan ketentuan

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

2.616.356,50

Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Imigrasi Meningkatnya Dukungan Manajemen dan DUkungan Teknis Lainnya di Lingkungan Ditjen Imigrasi serta citra positif Ditjen Imigrasi

3.186.652,37

174.690,1 136.803,7


143.776,3

151.105,5

158.809,2

-

- Tersusunnya dokumen rencana program dan anggaran yang akuntabel dan tepat waktu - Tersusunnya indeks kepuasan terhadap Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Imigrasi - Persentase kebijakan yang dapat dipublikasikan kepada masyarakat - Tersusunnya indeks kepuasan masyarakat - Tersusunnya dokumen BMN yang akurat dan akuntabel - Tersedianya data pegawai yang akurat - Tersusunnya laporan keuangan yang sesuai ketentuan - Persentase penyerapan anggaran yang akuntabel

3

3

3

3

3

1

1

1

1

1

75%

80%

85%

90%

95%

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

75%

80%

85%

90%

95%

Pelayanan Dokumen Perjalanan, Visa dan Fasilitas Keimigrasian

-

Peningkatan pelayanan dokumen perjalanan, visa dan fasilitas keimigrasian - Persentase (%) penerbitan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia yang sesuai ketentuan - Jumlah persetujuan izin masuk dan keluar sesuai ketentuan - Persentase (%) persetujuan visa yang sesuai ketentuan - Jumlah Penerbitan fasilitas keimigrasian sesuai ketentuan - Jumlah pembentukan ULP

75%

80%

85%

90%

95%

3,150

3,200

3,250

3,300

3,350

75%

80%

85%

90%

95%

60

65

70

75

80

5

5

5

5

5

797.668,0

847.787,7

900.438,4

956.737,6

1.052.411,4

12.618,9

13.249,8

13.912,3

14.608,0

16.068,8-

Pendeteksian Pelanggaran Atau Kejahatan Keimigrasian Meningkatnya pendeteksian pelanggaran atau kejahatan keimigrasian - Persentase (%) pengamanan intelijen keimigrasian yang terkendali

75%

80%

85%

90%

95%

- Persentase (%) kerjasama intelijen yang terlaksana sesuai ketentuan

75%

80%

85%

90%

95%

- Jumlah produk intelijen keimigrasian yang dihasilkan

12

12

12

12

12

- Jumlah operasi intelijen keimigrasian dan pendataan orang asing yang dilakukan

72

75

78

81

84


QW

N

- Persentase (%) pendeteksian pelanggaran keimigrasian oleh warga negara Indonesia dan penjamin

40%

60%

70%

80%

85%

Persetujuan Izin Tinggal dan Status Keimigrasian

-

Peningkatan pelayanan pemberian ijin tinggal dan status keimigrasian - Persentase (%) pemberian persetujuan Izin Tinggal Keimigrasian yang sesuai ketentuan

75%

80%

85%

90%

95%

- Persentase (%) pemberian persetujuan alih status Keimigrasian yang sesuai ketentuan

75%

80%

85%

90%

95%

- Persentase (%) persetujuan SKIM dan penelaahan status keimigrasian

75%

80%

85%

90%

95%

- Persentase (%) Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda

75%

80%

85%

90%

95%

- Persentase (%) penerimaan penyampaian pernyataan memilih kewarganegaraan dari Anak Berkewarganegaraan Ganda

75%

80%

85%

90%

95%

13.800,2

14.490,2

15.214,7

15.975,4

Penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian Tersedianya sistem informasi keimigrasian yang sesuai kebutuhan - Persentase (%) UPT keimigrasian yang terintegrasi dalam SIMKIM - Persentase (%) Perwakilan RI yang terintegrasi dengan SIMKIM

17.572,9

-

75%

80%

85%

90%

95%

5%

10%

20%

30%

40%

371.161,9

398.720,0

409.206,0

429.666,3

472.632,9

11.297,3

11.862,8

15.454,7

13.078,2

14.386,0-

Penyidikan dan penindakan pelaku tindak pidana keimigrasian Pelaksanaan penyidikan dan penyelesaian kasus tindak pidana keimigrasian - Jumlah penyidikan pelaku tindak pidana keimigrasian yang dilakukan - Jumlah tindakan adminstratif keimigrasian yang dilakukan - Jumlah Penindakan Keimigrasian terhadap warga negara Indonesia dan penjamin yang sesuai dengan ketentuan

32

34

36

38

40

2600

2950

3300

3650

4000

40%

60%

70%

80%

85%

Pelaksanaan Fungsi Keimigrasian di wilayah perbatasan dengan Negara lain, perwakilan RI dan tempat lainnya di luar negeri serta kerjasama luar negeri


Peningkatan kerjasama keimigrasian di luar negeri dan perbatasan

41.451,1

- Jumlah kesepakatan kerjasama lintas batas yang terlaksana dan terukur

5

5

5

5

5

- Jumlah kesepakatan kerjasama luar negeri yang terlaksana dan terukur

5

6

7

8

9

- Jumlah kerjasama dengan perwakilan asing yang terlaksana

5

5

5

5

5

- Jumlah kerjasama dengan organisasi internasional yang terlaksana

5

5

5

5

5

- Penyelenggaraan administrasi dan fungsi keimigrasian di perwakilan RI dan tempat lainnya di LN

19

19

19

19

19

- Layanan Perkantoran

12

12

12

12

12

43.523,6

45.699,9

47.984,8

Penyelenggaraan fungsi pengkoordinasian, pelayanan dan pengawasan keimigrasian di wilayah

52.783,3-

K/L

-

Terslenggaranya pengkoordinasian operasional Unit Pelaksana Teknis di wilayah kerja Divisi Keimigrasian

1.078.506,4

- Jumlah UPT yang di bina, dikendalikan, diawasi, dalam hal pelaksanaan fungsi keimigrasian Terselenggaranya pelayanan dan penegakan hukum keimigrasian - Terselenggaranya dukungan kegiatan bidang fasilitatif keimigrasian

133

133

133

133

133

133

1133

133

133

133

- Persentase (%) penerbitan dokumen keimigrasian yang sesuai ketentuan dari permohonan yang masuk

75%

80%

85%

90%

95%

- Persentase (%) kegiatan penegakan hukum keimigrasian yang sesuai ketentuan

75%

80%

85%

90%

95%

1.142.946,1

1.200.093,7

1.260.097,2

1.386.106,9

38.259.532

41.320.295

44.625.919

48.195.992

INSPEKTORAT JENDERAL Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kemenkumham Peningkatan kualitas pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM

Jakart a

35.425.493


Inspektorat Jenderal

- Persentase satuan kerja yang kualitas laporan keuangannya mendukung opini Wajar Tanpa Pengecualian

10%

12%

13%

15%

17%

- Indeks Integritas Pelayanan Publik di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM

7,20

7,25

7,30

7,35

7,40

Kegiatan Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah I

Jakart a

Terwujudnya Kegiatan Pembinaan Satuan Kerja dilingkungan kerja Inspektorat Wilayah I dalam rangka memperoleh opini WTP dan Peningkatan Indeks Integritas

65 Kegiatan

68 Kegiatan

70 Kegiatan

73 Kegiatan

75 Kegiatan

- Jumlah Kegiatan Pembinaan Satuan Kerja dilingkungan kerja Inspektorat Wilayah I dalam rangka memperoleh opini WTP dan Peningkatan Indeks Integritas

65 Kegiatan

68 Kegiatan

70 Kegiatan

73 Kegiatan

75 Kegiatan

Terwujudnya Satuan Kerja Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dilingkungan Kerja Inspektorat Wilayah I

1 Unit Kerja

1 Unit Kerja

2 Unit Kerja

2 Unit Kerja

2 Unit Kerja

- Penetapan Satuan Kerja Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dilingkungan Kerja Inspektorat Wilayah I

1 Unit Kerja

1 Unit Kerja

2 Unit Kerja

2 Unit Kerja

2 Unit Kerja

50%

60%

70%

80%

85%

50%

60%

70%

80%

85%

Terwujudnya Penanganan Pengaduan Masyarakat Yang Ditindaklanjuti secara tepat waktu, dilingkungan Kerja Inspektorat Wilayah I - Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Ditindaklanjuti secara tepat waktu, dilingkungan Kerja Inspektorat Wilayah I

Kegiatan Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah II

Jakart a

Terwujudnya Kegiatan Pembinaan Satuan Kerja dilingkungan kerja Inspektorat Wilayah II dalam rangka memperoleh opini WTP dan Peningkatan Indeks Integritas

65 Kegiatan

68 Kegiatan

70 Kegiatan

73 Kegiatan

75 Kegiatan

- Jumlah Kegiatan Pembinaan Satuan Kerja dilingkungan kerja Inspektorat Wilayah II dalam rangka memperoleh opini WTP dan Peningkatan Indeks Integritas

65 Kegiatan

68 Kegiatan

70 Kegiatan

73 Kegiatan

75 Kegiatan

1 Unit Kerja

1 Unit Kerja

2 Unit Kerja

2 Unit Kerja

2 Unit Kerja

Terwujudnya Satuan Kerja Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dilingkungan Kerja Inspektorat Wilayah II

2.585.412

2.792.245

3.015.625

3.256.875

3.517.424

2.146.612

2.318.341

2.503.808

2.704.113

2.920.442

92.700

100.116

108.125

116.775

126.117

346.100

373.788

403.691

435.986

470.865

2.585.412

2.792.245

3.015.625

3.256.875

3.517.424

2.146.612

2.318.341

2.503.808

2.704.113

2.920.442

92.700

100.116

108.125

116.775

126.117


Inspektorat Wilayah I

Inspektorat Wilayah II

B

B

- Jumlah penetapan Satuan Kerja Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dilingkungan Kerja Inspektorat Wilayah II

1 Unit Kerja

1 Unit Kerja

2 Unit Kerja

2 Unit Kerja

2 Unit Kerja

Terwujudnya Penanganan Pengaduan Masyarakat Yang Ditindaklanjuti secara tepat waktu, dilingkungan Kerja Inspektorat Wilayah II

50%

60%

70%

80%

85%

- Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Ditindaklanjuti secara tepat waktu, dilingkungan Kerja Inspektorat Wilayah II

50%

60%

70%

80%

85%

Kegiatan Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah III

Jakart a

Terwujudnya Kegiatan Pembinaan Satuan Kerja dilingkungan kerja Inspektorat Wilayah III dalam rangka memperoleh opini WTP dan Peningkatan Indeks Integritas

68 keg

71 keg

73 keg

76 keg

77 keg

- Jumlah Kegiatan Pembinaan Satuan Kerja dilingkungan kerja Inspektorat Wilayah III dalam rangka memperoleh opini WTP dan Peningkatan Indeks Integritas

68 keg

71 keg

73 keg

76 keg

77 keg

Terwujudnya Satuan Kerja Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dilingkungan Kerja Inspektorat Wilayah III

1 Unit Kerja

1 Unit Kerja

2 Unit Kerja

2 Unit Kerja

2 Unit Kerja

- Jumlah penetapan Satuan Kerja Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dilingkungan Kerja Inspektorat Wilayah III

1 Unit Kerja

1 Unit Kerja

2 Unit Kerja

2 Unit Kerja

2 Unit Kerja

Terwujudnya Penanganan Pengaduan Masyarakat Yang Ditindaklanjuti secara tepat waktu, dilingkungan Kerja Inspektorat Wilayah III

50%

60%

70%

80%

85%

- Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Ditindaklanjuti secara tepat waktu, dilingkungan Kerja Inspektorat Wilayah III

50%

60%

70%

80%

85%

Kegiatan Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah IV Terwujudnya Kegiatan PembinaanSatuan Kerja dilingkungan kerja Inspektorat Wilayah IV dalam rangka memperoleh opini WTP dan Peningkatan Indeks Integritas

Jakart a

65 keg

68 keg

70 keg

73 keg

75 keg

346.100

373.788

403.691

435.986

470.865

3.185.412

3.440.245

3.715.465

4.012.702

4.333.718

2.746.612

2.966.341

3.203.648

3.459.940

3.736.735

88.340

95.407

103.040

111.283

120.186

350.460

378.497

408.777

441.479

476.797

2.585.412

2.792.245

3.015.625

3.256.875

3.517.424

2.146.612

2.318.341

2.503.808

2.704.113

2.920.442


Inspektorat Wilayah III

B

Inspektorat Wilayah VI

B

- Jumlah Kegiatan Pembinaan Satuan Kerja dilingkungan kerja Inspektorat Wilayah IV dalam rangka memperoleh opini WTP dan Peningkatan Indeks Integritas

65 keg

68 keg

70 keg

73 keg

75 keg

Terwujudnya Satuan Kerja Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dilingkungan Kerja Inspektorat Wilayah IV

1 Unit Kerja

1 Unit Kerja

2 Unit Kerja

2 Unit Kerja

2 Unit Kerja

- Jumlah penetapan Satuan Kerja Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dilingkungan Kerja Inspektorat Wilayah IV

1 Unit Kerja

1 Unit Kerja

2 Unit Kerja

2 Unit Kerja

2 Unit Kerja

Terwujudnya Penanganan Pengaduan Masyarakat Yang Ditindaklanjuti secara tepat waktu, dilingkungan Kerja Inspektorat Wilayah IV

50%

60%

70%

80%

85%

- Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Ditindaklanjuti secara tepat waktu, dilingkungan Kerja Inspektorat Wilayah IV

50%

60%

70%

80%

85%

Kegiatan Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah V

Jakart a

Terwujudnya Kegiatan Pembinaan Satuan Kerja dilingkungan kerja Inspektorat Wilayah V dalam rangka memperoleh opini WTP dan Peningkatan Indeks Integritas

65 keg

68 keg

70 keg

73 keg

75 keg

- Jumlah Kegiatan Pembinaan Satuan Kerja dilingkungan kerja Inspektorat Wilayah V dalam rangka memperoleh opini WTP dan Peningkatan Indeks Integritas

65 keg

68 keg

70 keg

73 keg

75 keg

Terwujudnya Satuan Kerja Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dilingkungan Kerja Inspektorat Wilayah V

1 Unit Kerja

1 Unit Kerja

2 Unit Kerja

2 Unit Kerja

2 Unit Kerja

- Jumlah penetapan Satuan Kerja Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dilingkungan Kerja Inspektorat Wilayah V

1 Unit Kerja

1 Unit Kerja

2 Unit Kerja

2 Unit Kerja

2 Unit Kerja

Terwujudnya Penanganan Pengaduan Masyarakat Yang Ditindaklanjuti secara tepat waktu, dilingkungan Kerja Inspektorat Wilayah V

50%

60%

70%

80%

85%

- Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Ditindaklanjuti secara tepat waktu, dilingkungan Kerja Inspektorat Wilayah V

50%

60%

70%

80%

85%

Kegiatan Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah VI

Jakart a

92.700

100.116

108.125

116.775

126.117

346.100

373.788

403.691

435.986

470.865

2.585.412

2.792.245

3.015.625

3.256.875

3.517.424

2.146.612

2.318.341

2.503.808

2.704.113

2.920.442

92.700

100.116

108.125

116.775

126.117

346.100

373.788

403.691

435.986

470.865

2.585.412

2.792.245

3.015.625

3.256.875

3.517.424


Inspektorat Wilayah V

B

Inspektorat Wilayah VI

B

Terwujudnya Kegiatan Pembinaan Satuan Kerja dilingkungan kerja Inspektorat Wilayah VI dalam rangka memperoleh opini WTP dan Peningkatan Indeks Integritas

65 keg

68 keg

70 keg

73 keg

75 keg

2.146.612

2.318.341

2.503.808

2.704.113

- Jumlah Kegiatan Pembinaan Satuan Kerja dilingkungan kerja Inspektorat Wilayah VI dalam rangka memperoleh opini WTP dan Peningkatan Indeks Integritas

65 keg

68 keg

70 keg

73 keg

75 keg

-

-

-

-

1 Unit Kerja

1 Unit Kerja

2 Unit Kerja

2 Unit Kerja

2 Unit Kerja

92.700

100.116

108.125

116.775

1 Unit Kerja

1 Unit Kerja

2 Unit Kerja

2 Unit Kerja

2 Unit Kerja

-

-

-

-

Terwujudnya Penanganan Pengaduan Masyarakat Yang Ditindaklanjuti secara tepat waktu, dilingkungan Kerja Inspektorat Wilayah VI

50%

60%

70%

80%

85%

346.100

373.788

403.691

435.986

470.865

- Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Ditindaklanjuti secara tepat waktu, dilingkungan Kerja Inspektorat Wilayah VI

50%

60%

70%

80%

85%

-

-

-

-

-

19.313.021

20.858.063

22.526.708

24.328.844

26.275.152

852.094

920.262

993.882

1.073.393

1.159.264

53.744

58.044

62.687

67.702

73.118

5.000

5.400

5.832

6.299

6.802

2.200

2.376

2.566

2.771

2.993

Terwujudnya Satuan Kerja Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dilingkungan Kerja Inspektorat Wilayah VI - Jumlah penetapan Satuan Kerja Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dilingkungan Kerja Inspektorat Wilayah VI

2.920.442

126.117

Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya

Jakart a

- Dokumen Rencana Program dan Anggaran Yang Akuntabel dan Tepat Waktu - Persentase Penyerapan Anggaran Yang Akuntabel - Tersusunnya Laporan Keuangan Yang Sesuai Ketentuan - Tersusunnya Dokumen Barang Milik Negara (BMN) Yang Akurat dan Akuntabel - Tersedianya Data Pegawai Yang Akurat dan Aparatur Itjen Yang Memiliki Kompetensi - Jumlah Laporan Analisis Hasil Pengawasan Bagian LHP I, yang akuntabel dan tepat waktu

7 dok

7 dok

85% 1

lap

1

lap 3 dok

7 dok

87%

7 dok

90%

7 dok

92%

93%

1

lap

1

lap

1

lap

1

lap

1

lap

1

lap

1

lap

1

lap

3 dok

3 dok

3 dok

3 dok

568.610

614.099

663.227

716.285

773.588

3 dok

3 dok

3 dok

3 dok

3 dok

548.774

592.676

640.090

691.297

746.601

- Jumlah Laporan Analisis Hasil Pengawasan Bagian LHP II, yang akuntabel dan tepat waktu

3 dok

3 dok

3 dok

3 dok

3 dok

548.774

592.676

640.090

691.297

746.601

- Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran Yang Akuntabel dan Tepat Waktu

3 dok

3 dok

3 dok

3 dok

3 dok

16.733.825

18.072.531

19.518.333

21.079.800

22.766.184


Sekretariat ITJEN

BALITBANG HAM PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM Termanfaatkannya hasil penelitian dan pengembangan hak asasi manusia sebagai bahan perumusan kebijakan dan bahan pembentukan peraturan perundang-undangan

26.701.832

- Persentase (%) rekomendasi kebijakan hasil penelitian dan pengembangan hak asasi manusia sebagai bahan perumusan kebijakan

60

65

70

75

80

- Persentase (%) rekomendasi kebijakan hasil penelitian dan pengembangan hak asasi manusia sebagai bahan pembentukan peraturan perundang-undangan

60

65

70

75

80

- Persentase (%) hasil penelitian dan pengembangan hak asasi manusia yang dipublikasikan pada jurnal

60

65

70

75

80

- Persentase (%) pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan di bidang hak asasi manusia sebagai bahan perumusan kebijakan

60

65

70

75

80

- Persentase (%) pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan di bidang hak asasi manusia sebagai bahan pembentukan peraturan perundang-undangan

60

65

70

75

80

28.837.979

31.145.017

33.636.618

36.327.548

Penelitian dan Pengembangan Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya Tersusunnya bahan rekomendasi pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya sebagai bahan perumusan kebijakan dan peraturan perundangundangan - Persentase (%) pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya sebagai bahan perumusan kebijakan - Persentase (%) pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya sebagai bahan pembentukan peraturan perundang-undangan

N Pusat

1.502.980

60

65

70

75

80

60

65

70

75

80

Penelitian dan Pengembangan Hak-hak Kelompok Khusus


1.623.218

1.753.076

1.893.322

2.044.788

N

Tersusunnya bahan rekomendasi pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan hak-hak kelompok khusus sebagai bahan perumusan kebijakan dan peraturan perundang-undangan.

Pusat

1.502.980

- Persentase (%) pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan hak-hak kelompok khusus sebagai bahan perumusan kebijakan

60

65

70

75

80

- Persentase (%) pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan hak-hak kelompok khusus sebagai bahan pembentukan peraturan perundang-undangan

60

65

70

75

80

1.623.218

1.753.076

1.893.322

2.044.788

Penelitian dan Pengembangan Hak-hak Sipil dan Politik Tersusunnya bahan rekomendasi pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan hak-hak sipil dan politik sebagai bahan perumusan kebijakan dan peraturan perundang-undangan

N Pusat

1.502.980

- Persentase (%) pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan hak-hak sipil dan politik sebagai bahan perumusan kebijakan

60

65

70

75

80

- Persentase (%) pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan hak-hak sipil dan politik sebagai bahan pembentukan peraturan perundang-undangan

60

65

70

75

80

1.623.218

1.753.076

1.893.322

2.044.788

Penelitian dan Pengembangan Transformasi Konflik Tersusunnya bahan rekomendasi pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan transformasi konflik sebagai bahan perumusan kebijakan dan peraturan perundang-undangan

N Pusat

- Persentase (%) pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan transformasi konflik sebagai bahan perumusan kebijakan

60

65

70

75

80

- Persentase (%) pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan transformasi konflik sebagai bahan pembentukan peraturan perundang-undangan

60

65

70

75

80

1.502.980

1.623.218

1.753.076

1.893.322

2.044.788

18.299.118

19.763.047

21.344.091

23.051.619

24.895.748

Dukungan Manajemen dan pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Meningkatkan Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian dan Pelaporan Secara Tepat Waktu dan Terintegrasi di Lingkungan Balitbang HAM - Tersedianya data pegawai berdasarkan kompetensi yang akurat

Pusat 9

9

9

9

9


- Tersusunnya dokumen rencana program dan anggaran yang akuntabel dan tepat waktu - Tersusunnya laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu - Persentase (%) data dan informasi serta kebijakan Balitbang HAM yang dapat dipublikasikan kepada masyarakat - Persentase (%) Penyerapan Anggaran yang Akuntabel - Tersusunnya dokumen BMN, pengelolaan perlengkapan dan ketatausahaan yang akurat dan akuntabel - Layanan perkantoran - Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi - Pengadaan Peralatan dan fasilitas perkantoran

18

18

18

18

18

2

2

2

2

2

70

75

80

85

90

70

75

80

85

90

8

8

8

8

8

12

12

12

12

12

20

20

20

20

10

20

20

20

20

10

Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan HAM di Wilayah Penyiapan bahan rekomendasi kebijakan wilayah yang mendukung penelitian dan pengembangan HAM - Persentase (%) hasil kajian HAM di wilayah yang digunakan sebagai bahan rekomendasi kebijakan yang mendukung penelitian dan pengembangan HAM dan pembentukan peraturan daerah - Persentase (%) hasil penelitian dan pengembangan HAM yang disosialisasikan di Kabupaten/ Kota

Daerah

2.390.794

50

55

60

65

70

50

55

60

65

70

2.582.058

2.788.622

3.011.712

3.252.649

DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasyarakatan Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan - Persentase layanan Pemasyarakatan sesuai standar guna meningkatkan kepuasan publik dalam mendorong pelaksanaan sistem pemasyarakatan - Persentase WBP dan tahanan yang taat hukum guna meningkatkan partisipasi pembinaan dan pembimbingan untuk mewujudkan reintegrasi sosial - Jumlah WBP yang bekerja dan atau mengikuti pelatihan keterampilan selama proses pembinaan dan pembimbingan dalam rangka mewujudkan manusia mandiri

Pusat

3.830.841,4

%

70%

75%

80%

85%

90%

%

70%

75%

80%

85%

90%

orang

19,000

20,000

21,000

22,000

23,000


4.081.404,5

4.329.827,79

4.563.703,89

4.828.068,24

Penyelenggaraan kegiatan bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak Meningkatnya kualitas pelaksanaan pembimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak

N Pusat

3.941,9

4.178,4

4.429,1

4.694,9

4.976,6

Jumlah LPAS dan LPKA yang melaksanakan layanan Registrasi dan klasifikasi Anak sesuai standar (berbasis IT)

5

7

9

11

13

138.30

146.6

155.4

164.7

174.6

Jumlah Bapas yang melaksanakan layanan Registrasi, Klasifikasi Klien Pemasyarakatan sesuai standar (berbasis IT)

5

7

9

11

13

456.5

483.9

512.9

543.7

576.3

Jumlah LPAS dan LPKA yang melaksanakan Pendidikan Anak sesuai standar

10

11

12

13

14

373.8

396.2

420.0

445.2

471.9

Jumlah LPKA yang melaksanakan layanan Pembinaan,Pengentasan dan reintegrasi Anak sesuai standar

2

4

6

8

10

379.8

402.6

426.7

452.3

479.5

Jumlah Bapas yang melaksanakan pendampingan sesuai standar

5

10

15

20

30

269.8

286.0

303.1

321.3

340.6

Jumlah Bapas yang melaksanakan pemimbingan sesuai standar

8

13

18

23

30

274.5

291.0

308.4

326.9

346.5

Jumlah Bapas yang melaksanakan pengawasan sesuai standar

3

8

13

18

30

412.00

436.7

462.9

490.7

520.1

Jumlah standar pembimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak yang dibuat

5

10

15

20

25

962.50

1,020.3

1,081.5

1,146.4

1,215.1

Jumlah Bapas yang melaksanakan Penelitian Kemasyarakatan sesuai standar

5

13

18

23

30

488.10

517.4

548.4

581.3

616.2

33

33

33

33

33

186,6

197,8

209,7

222,2

235,6

Meningkatnya kualitas pelaksanaan pembimbingan, monitoring, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan standar pembimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak oleh Divisi Pemasyarakatan -

Jumlah Divisi Pemasyarakatan yang mendapatkan bimbingan teknis pelaksanaan pembimbingan, monitoring, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan standar pembimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak oleh UPT PAS di wilayah masing-masing


Penyelenggaraan kegiatan sistem layanan informasi, komunikasi berbasis IT & kerjasama di bidang pemasyarakatan

4199.8

4.451,8

4178,9

5,002.0

5,302.2

N

Meningkatnya kualitas pelaksanaan pelayanan informasi komunikasi berbasis IT oleh UPT Pemasyarakatan - Jumlah UPT Pemasyarakatan yang melaksanakan layanan informasi berbasis IT sesuai standar - Jumlah UPT Pemasyarakatan yang melaksanakan layanan komunikasi sesuai standar - Jumlah UPT Pemasyarakatan yang melaksanakan layanan kerjasama sesuai standar - Jumlah UPT Pemasyarakatan yang mengisi data pemasyarakatan di SDP sesuai standar - Jumlah standar pelaksanaan layanan informasi, komunikasi dan kerjasama berbasis IT yang dibuat - Jumlah layanan pemasyarakatan yang berbasis IT Meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai pemasyarakatan - Indeks pemahaman masyarakat mengenai pemasyarakatan meningkatnya kualitas kerja sama dalam dan luar negeri - Jumlah MoU, SKB dan bentuk kesepakatan lain terkait kerjasama dalam dan luar negeri yang ditindaklanjuti Meningkatnya kualitas pelaksanaan pembimbingan, monitoring, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan standar layanan informasi, komunikasi dan kerja sama oleh Divisi Pemasyarakatan - Jumlah Divisi Pemasyarakatan yang mendapatkan bimbingan teknis pelaksanaan pembimbingan, monitoring, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan standar layanan informasi, komunikasi dan kerjasama oleh UPT PAS di wilayah masing-masing

10

12

14

16

18

142.40

150.9

160.0

169.6

179.8

10

12

14

16

18

142.40

150.9

160.0

169.6

179.8

5

10

15

20

25

1,516.5

1,607.5

1,703.9

1,806.2

1,914.5

3

4

5

6

7

602.6

638.8

677.1

717.7

760.8

36

41

46

51

56

492.6

522.2

553.5

586.7

621.9

10

12

14

16

18

284.60

301.7

319.8

339.0

359.3

10

12

14

16

18

142.40

150.9

160.0

169.6

179.8

3

4

5

6

7

602.6

638.8

677.1

717.7

760.8

33

33

33

33

33

405,1

429,4

455,2

482,5

511,4

Penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan dan perawatan Meningkatnya kualitas pelaksanaan pelayanan kesehatan dan perawatan


1.703,7

1.805,9

1.914,3

2.029,1

2.150,9

K/L

-

-

-

-

-

-

Jumlah UPT Pemasyarakatan yang melaksanakan layanan pemberian makanan sesuai standar

30

60

90

120

150

244,0

258,6

274,2

290,6

308,0

Jumlah UPT Pemasyarakatan yang melaksanakan layanan kesehatan sesuai standar

30

60

90

120

150

258,2

273,7

290,1

307,5

326,0

Jumlah UPT Pemasyarakatan yang melaksanakan pengendalian Penyakit Menular sesuai standar

30

60

90

120

150

200,1

212,1

224,8

238,3

252,6

Jumlah UPT Pemasyarakatan yang melaksanakan pengendalian Ketergantungan Napza sesuai standar

11

12

13

14

15

214,1

226,9

240,6

255,0

270,3

Jumlah UPT Pemasyarakatan yang melaksanakan pelayanan terhadap Kelompok Rentan dan Resiko Tinggi sesuai standar

30

60

90

120

150

229,1

242,8

257,4

272,9

289,2

4

5

6

7

8

259,1

274,6

291,1

308,6

327,1

33

33

33

33

33

299,1

317,0

336,1

356,2

377,6

2.627,7

2.785,4

2.952,5

3.129,6

3.317,4

Jumlah standar pelayanan kesehatan dan perawatan yang dibuat

Meningkatnya kualitas pelaksanaan pembimbingan, monitoring, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan standar pelayanan kesehatan dan perawatan oleh Divisi Pemasyarakatan - Jumlah Divisi Pemasyarakatan yang mendapatkan bimbingan teknis pelaksanaan pembimbingan, monitoring, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan standar pelayanan kesehatan dan perawatan oleh UPT PAS di wilayah masing-masing

Penyelenggaraan kegiatan pembinaan narapidana dan pelayanan tahanan Meningkatnya kualitas pelaksanaan pembinaan narapidana dan pelayanan tahanan -

-

-

-

-

Jumlah UPT Pemasyarakatan yang melaksanakan layanan Registrasi dan Klasifikasi narapidana dan tahanan sesuai standar (berbasis IT) Jumlah UPT Pemasyarakatan yang memfasilitasi pelayanan dan Bantuan Hukum sesuai standar

5

10

15

20

25

435,9

462,1

489,8

519,2

550,3

30

60

90

120

150

272,4

288,7

306,1

324,4

343,9

5

10

15

20

25

450,8

477,8

506,5

536,9

569,1

Jumlah UPT Pemasyarakatan yang melaksanakan Pembinaan Kemandirian sesuai standar

100

120

140

160

180

322,2

341,5

362,0

383,7

406,8

Jumlah UPT Pemasyarakatan yang melaksanakan Pembinaan Kepribadian sesuai standar

100

120

140

160

180

312,2

330,9

350,8

371,8

394,1

Jumlah UPT Pemasyarakatan yang melaksanakan layanan asimilasi dan integrasi sesuai standar (berbasis IT)


K/L

-

Jumlah standar pembinaan narapidana dan pelayanan tahanan yang dibuat

3

3

3

3

3

82

87

92

97

99

33

33

33

33

33

232,1

246,0

260,8

276,4

293,0

252,0

267,1

283,1

300,1

318,1

350,1

371,1

393,4

417,0

442,0

1.730,9

1.834,8

1.944,8

2.061,5

2.185,2

Meningkatnya kualitas pelaksanaan pemberian PB oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan -

Persentase narapidana yang mendapatkan reintegrasi

Meningkatnya kualitas pelaksanaan pembimbingan, monitoring, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan standar pembinaan narapidana dan pelayanan tahanan oleh Divisi Pemasyarakatan - Jumlah Divisi Pemasyarakatan yang mendapatkan bimbingan teknis pelaksanaan pembimbingan, monitoring, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan standar pembinaan narapidana dan pelayanan tahanan oleh UPT PAS di wilayah masing-masing

Penyelenggaraan Kegiatan Pengelolaan Basan dan Baran

N

Meningkatnya kualitas pelaksanaan pengelolaan basan dan baran -

-

Jumlah Rupbasan yang melaksanakan layanan Registrasi dan Identifikasi Basan Baran sesuai standar (berbasis IT) Jumlah Rupbasan yang melaksanakan Pengamanan dan Pemeliharaan Basan Baran sesuai standar

Jumlah Rupbasan yang melaksanakan Mutasi dan Penghapusan Basan Baran sesuai standar Jumlah standar pengelolaan basan dan baran yang dibuat Meningkatnya kualitas pengelolaan aset hasil tindak pidana pada Rupbasan Jumlah Kajian tentang model penyimpanan dan pengelolaan asset hasil tindak pidana pada Rupbasan -

2

4

6

8

10

173,0

183,4

194,4

206,0

218,4

2

4

6

8

10

349,2

370,2

392,4

415,9

440,9

2

4

6

8

10

349,9

370,9

393,1

416,7

441,7

3

3

3

3

3

607,9

644,4

683,0

724,0

767,5

QW 1

1

0

0

0

173.0

173.0

0.0

0.0

0.0

32

33

33

33

33

77,9

82,6

87,5

92,8

98,3

2.336,8

2.477,0

2.625,6

2.783,2

2.950,2

Meningkatnya kualitas pelaksanaan pembimbingan, monitoring, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan standar pengelolaan basan dan baran oleh Divisi Pemasyarakatan -

Jumlah Divisi Pemasyarakatan yang mendapatkan bimbingan teknis pelaksanaan pembimbingan, monitoring, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan standar pengelolaan basan dan baran oleh UPT PAS di wilayah masing-masing

Penyelenggaraan kegiatan pengelolaan keamanan dan ketertiban


N

Meningkatnya kualitas pelaksanaan pengelolaan keamanan dan ketertiban Jumlah UPT Pemasyarakatan yang melaksanakan pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban sesuai standar Jumlah UPT Pemasyarakatan yang melaksanakan pelayanan pengaduan sesuai standar (berbasis IT) Jumlah UPT Pemasyarakatan yang memenuhi standar hunian

-

-

-

30

50

70

90

110

710.0

752.6

797.8

845.6

896.4

5

10

15

20

25

290.2

307.6

326.1

345.6

366.4

5

10

15

20

25

363.1

384.9

408.0

432.5

458.4

3

6

9

9

9

353.2

374.4

396.9

420.7

445.9

50%

55%

60%

65%

70%

285.3

302.4

320.6

339.8

360.2

33

33

33

33

33

335,0

355,1

376,4

399,0

422,9

Jumlah standar pengelolaan keamanan dan ketertiban yang dibuat

-

Meningkatkan integritas dan profesionalisme petugas pemasyarakatan -

% rekomendasi penegakan kode etik dan profesi yang ditindaklanjuti

Meningkatnya kualitas pelaksanaan pembimbingan, monitoring, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan standar pengolahan keamanan dan ketertiban oleh Divisi Pemasyarakatan - Jumlah Divisi Pemasyarakatan yang mendapatkan bimbingan teknis pelaksanaan pembimbingan, monitoring, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan standar pengelolaan keamanan dan ketertiban oleh UPT PAS di wilayah masing-masing

Penyelenggaraan kegiatan dukungan administratif dan fasilitatif pelayanan pemasyarakatan Meningkatnya kualitas penyelenggaraan kegiatan dukungan administratif dan fasilitatif pelayanan pemasyarakatan tersusunnya dokumen rencana program dan anggaran yang akuntabel dan tepat waktu

226,455.10

260,754.98

279,939.34

270,822.14

277,613.58

8

8

8

8

8

6746.10

7,150.9

7,579.9

8,034.7

8,516.8

persentase penyerapan anggaran yang akuntabel

95%

95%

95%

95%

95%

1,046.8

1,109.6

1,176.2

1,246.8

1,321.6

tersusunnya laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu

11

11

11

11

11

674.7

715.2

758.1

803.6

851.8

persentase administrasi ketatausahaan dan kerumahtanggaan sesuai standar

95%

95%

95%

95%

95%

259.5

275.1

291.6

309.1

327.6

tersusunnya dokumen BMN yang akurat dan akuntabel

6

6

6

6

6

300.0

318.0

337.1

357.3

378.7


terlaksananya pengelolaan kepegawaian pemasyarakatan sesuai standar

4

4

4

4

4

4,546.4

4,819.2

5,108.3

5,414.8

5,739.7

Terpenuhinya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan standar pelayanan pemasyarakatan -

Layanan Perkantoran

-

Kendaraan Bermotor

-

Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

-

Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

-

Gedung / Bangunan

85%

90%

95%

95%

95%

91.838,7

97.349,0

103.190,0

109.381,4

115.944,2

0

0

0

0

0

10.381,8

11.004,7

11.665,0

12.364,9

13.106,8

15

30

45

60

75

12.548,3

13.301,2

14.099,3

14.945,2

15.841,9

15

30

45

60

75

44.054,4

46.697,7

49.499,5

52.469,5

55.617,7

11

13

15

17

19

39.039,7

41.382,1

43.865,0

46.496,9

49.286,7

3.587.845,5

3.803.116,3

4.031.303,2

4.273.181,4

4.529.572,3

Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah -

Meningkatnya kualitas pelayanan Pemasyarakatan di wilayah

-

% Dokumen perencanaan Penganggaran dan Pelaporan

70%

75%

80%

85%

90%

45.938,6

45.938,6

45.938,7

45.938,8

45.938,9

-

% UPT Pemasyarakatan di wilayah yang melakukan pelayanan sesuai standar

70%

75%

80%

85%

90%

51.624,6

54.722,1

58.005,4

61.485,7

65.174,9

-

% Pelayanan Pembinaan Narapidana sesuai standar

70%

75%

80%

85%

90%

66.359,2

70.340,8

74.561,2

79.034,9

83.777,0

-

% Pelayanan Perawatan Kesehatan sesuai standar

70%

75%

80%

85%

90%

1.081.543,0

1.146.435,6

1.215.221,7

1.288.135,0

1.365.423,1

-

% Pelayanan Keamanan dan Ketertiban sesuai standar % Pelayanan Pendidikan, Perlindungan dan Pengentasan Anak sesuai standar

70%

75%

80%

85%

90%

12.315,6

13.054,5

13.837,8

14.668,1

15.548,2

70%

75%

80%

85%

90%

-

Persentase pelayanan pembimbingan klien pemasyarakatan sesuai standar

70%

75%

80%

85%

90%

-

Persentase Pelayanan Informasi dan komunikasi Pemasyarakatan sesuai standar

70%

75%

80%

85%

90%

-

Persentase Pelayanan Pengelolaan Basan Baran sesuai standar

70%

75%

80%

85%

90%

-

PersentasePelayanan Tahanan sesuai standar

70%

75%

80%

85%

90%

-

Layanan Perkantoran

85%

90%

95%

95%

95%

-

Kendaraan Bermotor

328

328

328

328

328

-


1384

1384

1384

1384

1384

645,3

684,0

725,1

768,6

814,7

46,429.6

49,215.4

52,168.3

55,298.4

58,616.3

11,307.9

11,986.4

12,705.6

13,467.9

14,276.0

5,325.0

5,644.5

5,983.2

6,342.2

6,722.7

1,282.5

1,359.5

1,441.0

1,527.5

1,619.1

2,146,856.9

2,275,668.3

2,412,208.4

2,556,940.9

2,710,357.4

5,414.5

5,739.4

6,083.7

6,448.8

6,835.7

26687.7

28,289.0

29,986.3

31,785.5

33,692.6


B

-

Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

Gedung / Bangunan

3

3

3

3

3

21

21

21

21

21

11,390.0

12,073.4

12,797.8

13,565.7

14,379.6

74,725.10

93,156.8

98,746.2

104,671.0

110,951.2

DIREKTORAT JENDERAL KI Program Pembinaan / Penyelenggaraan KI Terciptanya sistem KI yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan daya saing bangsa - Persentase permohonan KI yang diselesaikan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku - Persentase masyarakat yang mengakses informasi KI - Persentase penyelesaian tindak pidana di bidang KI - Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan KI

Penyelenggaraan Sistem Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang Peningkatan kualitas sistem Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang yang memperoleh perlindungan hukum sesuai dengan standar - Presentase Penyelesaian permohonan hak cipta yang diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku - Persentase penyelesaian permohonan desain industri yang diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku - persentase pelayanan hukum di bidang hak cipta, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu dan rahasia dagang - persentase penyelesaian permohonan desain tata letak sirkuit terpadu dan rahasia dagang yang diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

K/L 2.500

2.800

3.100

3.400

3.700

100%

100%

100%

100%

100%

700

800

900

1.000

1.100

100%

100%

100%

100%

100%

1.300

1.400

1.500

1.600

1.700

100%

100%

100%

100%

100%

500

600

700

800

900

100%

100%

100%

100%

100%

-

-

-

-

-

6.000

6.400

6.800

7.200

7.400

1.000

1.100

1.200

1.300

1.400

Penyelenggaraan Kerja Sama dan Promosi Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap perlindungan kekayaan intelektual melalui promosi serta implementasi dan aktifitas kerja sama luar negeri dan dalam negeri di bidang KI -

Jumlah permohonan pendaftaran KI

76.000

77.000

78.000

79.000

80.000


-

Persentase peserta promosi dan diseminasi yang memahami KI persentase implementasi kerja sama dalam negeri dan luar negeri Jumlah kawasan berbudaya KI yang ditetapkan

80%

80%

80%

80%

80%

1.000

1.100

1.200

1.300

1.400

80%

80%

80%

80%

80%

1.500

1.600

1.700

1.800

1.900

7

10

12

14

16

2.500

2.600

2.700

2.800

2.900

5.000

5.500

6.100

6.600

7.100

Penyelenggaraan Sistem Merek dan Indikasi Geografis Peningkatan kualitas sistem merek dan indikasi geografis yang memperoleh perlindungan hukum sesuai dengan standar - Persentase penyelesaian permohonan merek yang diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku - persentase penyelesaian permohonan Indikasi Geografis yang diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku - Persentase penyelesaian pelayanan hukum di bidang merek dan indikasi geografis - persentase rekomendasi pengawasan terhadap indikasi geografis terdaftar - persentase penyelesaian permohonan perpanjangan merek terdaftar yang diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan - persentase penyelesaian permohonan mutasi merek terdaftar dan petikan resmi sertifikat merek yang diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

100%

100%

100%

100%

100%

1.000

1.100

1.200

1.300

1.400

100%

100%

100%

100%

100%

1.000

1.100

1.200

1.300

1.400

100%

100%

100%

100%

100%

1.000

1.100

1.200

1.300

1.400

100%

100%

100%

100%

100%

500

1.100

1.200

1.300

1.400

100%

100%

100%

100%

100%

1.000

1.100

1.200

1.300

1.400

100%

100%

100%

100%

100%

1.000

1.100

1.200

1.300

1.400

K/L

Penyelenggaraan Sistem Paten Peningkatan kualitas sistem paten yang memperoleh perlindungan hukum sesuai dengan standar - Persentase penyelesaian permohonan Paten yang diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku - persentase penyelesaian pelayanan hukum di bidang Paten - persentase penyelesaian permohonan penelusuran Paten yang diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku - (Persentase Paten terdaftar yang dibayarkan biaya tahunannya - Persentase penyelesaian permohonan pencatatan mutasi dan lisensi atas paten terdaftar yang diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

2.300

2.800

3.300

3.800

4.200

100%

100%

100%

100%

100%

350

400

450

500

550

100%

100%

100%

100%

100%

400

550

650

750

850

100%

100%

100%

100%

100%

450

550

700

800

900

100%

100%

100%

100%

100%

550

650

700

800

900

100%

100%

100%

100%

100%

550

650

700

800

900

N

Penyelenggaraan Penyidikan di Bidang KI Peningkatan kualitas penyelesaian pengaduan pelanggaran di bidang Kekayaan Intelektual yang dilakukan penyidikan


2.390

2.490

2.590

2.690

2.790

-

Persentase penyelesaian pengaduan pelanggaran dibidang Kekayaan Intelektual

100%

100%

100%

100%

100%

2.390

2.490

2.590

2.690

2.790

11.000

11.100

11.200

11.300

11.400

11.000

11.100

11.200

11.300

11.400

82.767

45.000

47.500

50.000

52.500

Penyelenggaraan Sistem Teknologi Informasi KI Peningkatan jumlah layanan online kekayaan intelektual yang mudah diakses dan terintegrasi - Tersedianya sistem informasi kekayaan intelektual yang mudah diakses dan terintegrasi

1

1

1

1

1

Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen KI Pemberian Pelayanan Teknis dan administratif yang optimal kepada seluruh satuan organisasi Ditjen Kekayaan Intelektual di bidang perencanaan program dan anggaran, kepegawaian, keuangan, tata usaha dan humas, evaluasi dan pelaporan, serta sarana dan prasarana - Terlaksananya pembinaan aparatur sipil negara sesuai ketentuan - Tersusunnya dokumen rencana kerja dan anggaran, evaluasi dan pelaporan serta perundangan dan organisasi yang akuntabel dan tepat waktu - Tersusunnya laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan - Pesentase informasi dan kebijakanyang dapat dipublikasikan kepada masyarakat - Tersusunnya dokumen barang milik negara dan barang persediaan yang akurat dan akuntabel

1

1

1

1

1

3.000

3.100

3.200

3.300

3.400

5

5

5

5

5

4.000

4.100

4.200

4.300

4.400

1

1

1

1

1

2.000

2.100

2.200

2.300

2.400

90%

90%

90%

90%

90%

1.500

1.600

1.700

1.800

1.900

1

1

1

1

1

1.500

2.500

3.500

4.500

5.500

-

Jumlah layanan perkantoran.

12

12

12

12

12

1.500

1.600

1.700

1.800

1.900

-

Tersedianya peralatan dan fasilitas perkantoran

10

10

10

10

10

69.267,2

30.000

31.000

32.000

33.000

3.300

3.432

3.564

3.696

3.828

Penyelenggaraan KI di Wilayah Memudahkan dan mendekatkan layanan kekayaan intelektual di daerah - Jumlah permohonan kekayaan intelektual yang diterima kanwil Kemenkumham - Persentase Penyelenggaraan promosi dan diseminasi di daerah - Persentase penyelenggaraan penegakan hukum di daerah - Tersedianya database kekayaan intelektual komunal

2.200

2.400

2.600

2.800

3.000

825

858

891

924

957

100%

100%

100%

100%

100%

825

858

891

924

957

100%

100%

100%

100%

100%

825

858

891

924

957

1

1

1

1

1

825

858

891

924

957

DIREKTORAT JENDERAL PP


Pembentukan Hukum

N

Terwujudnya peraturan perundang-undangan yang melindungi kepentingan nasional dan berfungsi secara efektif di masyarakat dalam kerangka sistem hukum nasional -

-

Persentase (%) pembentukan peraturan perundang-undangan yang diselesaikan sesuai dengan perencanaan dan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Presentase (%) perancangan produk hukum peraturan daerah yang difasilitasi Persentase (%) penanganan litigasi peraturan perundang-undangan secara tepat waktu Persentase (%) peningkatan kompetensi pejabat fungsional perancang peraturan perundang-undangan

60.594.384

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

62.798.125

65.178.165

67.748.608

70.524.686

DITJEN PP

Perancangan Peraturan Perundangundangan Tersusunnya Rancangan Peraturan Perundangundangan, terlaksananya pembahasan RUU di DPR, meningkatnya pembinaan pejabat fungsional perancang peraturan perundangundangan serta terwujudnya pelayanan dokumentasi dan kepustakaan hukum - Jumlah rancangan undang-undang yang disusun sesuai dengan Prolegnas secara tepat waktu - Jumlah rancangan undang-undang hukum perdata dan hukum acara perata yang disusun secara tepat waktu -

Jumlah rancangan peraturan perundangundangan di bawah undang-undang yang disusun secara tepat waktu

-

Jumlah dibahasnya rancangan undang-undang yang menjadi inisiatif Kemenkumham di DPR RI Jumlah dibahasnya rancangan RUU KUHAP dan KUHP di DPR RI Jumlah tenaga fungsional perancang peraturan perundang-undangan yang mendapatkan pembinaan dan peningkatan kompetensi

-

N 13.631.130

5 RUU

5 RUU

5 RUU

5 RUU

3 RUU

1 RUU

1 RUU

1 RUU

1 RUU

1 RUU

12 RPP, RPerpr es, Rperm en

15 RPP, RPerpres , RPermen




10 RUU

12 RUU

12 RUU

12 RUU

12 RUU

2 RUU

1 RUU

1 RUU

1 RUU

1 RUU

200 Org

200 Org

200 Org

200 Org

14.721.620

15.899.350

17.171.298

18.545.002

XXX

200 Org

Harmonisasi Peraturan Perundangundangan


N

Terselesainya pengharmonisasian rancangan peraturan perundang-undangan tingkat pusat bidang politik, hukum, keamanan, keuangan, perbankan, industri, perdagangan, sumber daya alam, riset, teknologi, dan kesejahteraan rakyat -

Persentase (%) rancangan peraturan perundang-undangan yang telah diharmonisasikan berdasarkan permohonan

4.012.160

80%

80%

80%

80%

4.333.133

4.679.783

5.054.166

5.458.499

N

80%

Pengundangan, Publikasi, dan Kerjasama Peraturan Perundang-undangan Meningkatnya Kualitas pengundangan, publikasi, dan kerjasama di bidang peraturan perundangundangan - Persentase (%) peraturan perundangundangan diundangkan dalam Lembaran Negara/Tambahan Lembaran Negara atau Berita Negara/Tambahan Berita Negara secara tepat waktu - Persentase (%)peraturan perundangundangan dan bahan hukum yang dipublikasikan - Jumlah kerjasama di bidang peraturan perundang-undangan yang terealisasi - Persentase (%) peraturan perundangundangan di tingkat pusat dan bahan perancangan hukum yang didigitalisasi dan dapat diakses secara online - Jumlah peraturan perundang-undangan yang diterjemahkan

K/L

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

2 DOK

3 DOK

3 DOK

3 DOK

3 DOK

80%

80%

80%

80%

80%

3 dok

1 dok

1 dok

1 dok

1.791.390

1.934.701

2.089.477

2.256.635

2.437.166

719.975

777.573

839.779

906.961

979.518

1 dok

Litigasi Peraturan Perundang-undangan Meningkatnya kualitas keterangan pemerintah di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung dan pendampingan persidangan di MK serta penyiapan bahan pengujian peraturan perundang-undangan dan pendokumentasian - Persentase (%) keterangan pemerintah dan pendampingan persidangan di MK yang diselesaikan sesuai standar dalam persidangan - Persentase (%) keterangan pemerintah di MA yang diselesaikan sesuai standar dalam persidangan

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

N

Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah Meningkatnya fasilitasi perancangan produk hukum daerah dan pemetaan serta publikasi peraturan daerah yang akurat dan up to date - Persentase (%) pembinaan kantor wilayah dan pemerintahan daerah yang memperoleh fasilitasi perancangan produk hukum daerahnya sesuai dengan rencana dan program.

1.708.432

90%

90%

90%

90%

90%


1.845.107

1.992.715

2.152.132

2.324.303

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PP Terselenggaranya fungsi dan tugas organisasi secara optimal dengan dukungan SDM profesional, perencanan program dan anggaran yang terpadu, pengelolaan keuangan yang akuntable, ketatausahaan dan kerumahtanggaan yang baik serta pengelolaan BMN yang tepat dan akurat untuk meningkatkan citra postif DJPP - Jumlah dokumen rencana program dan anggaran yang disusun secara akuntabel dan tepat waktu - Persentase (%) penyerapan anggaran yang akuntable dan tepat waktu - Jumlah laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan -

Jumlah data pegawai yang akurat

-

Persentase (%) administrasi ketatausahaan dan urusan kerumahtanggan yang sesuai standar Prosentase (%) pelaksanaan tugas teknis lainnya yang diselesaikan secara tepat waktu, akuntable sesuai dengan standar Presentase (%) pengelolaan barang milik negara dan barang persediaan yang akuntable sesuai dengan standar Kebijakan yang dapat dipublikasikan kepada masyarakat

-

-

-

5 Dok

5 DOK

5 DOK

5 DOK

5 DOK

90%

90%

90%

90%

90%

2 LAP

2 LAP

2 LAP

2 LAP

2 LAP

2 KEG

2 KEG

2 KEG

2 KEG

2 KEG

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

33.047.626

33.047.626

33.047.626

33.047.626

33.047.626

5.683.671

6.138.365

6.629.434

7.159.789

7.732.572

116.806.800

119.007.100

121.000.000

Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Hukum di Daerah Terfasilitasinya pembentukan produk hukum daerah dan pembinaan perancang peraturan perundang-undangan di daerah - Persentase (%) pemerintahan daerah yang terfasilitasi perancangan produk hukumnya sesuai dengan rencana dan permohonan - Persentase (%) Perancang Peraturan Perundang-undangan di daerah yang mendapatkan pembinaan

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL Program Pembinaan Hukum Nasional Terlaksananya pembinaan dan pembangunan Hukum Nasional - Prosentase kesesuaian Program Legislasi Nasional dengan arah Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional

114.585.347

Pusat

15 RUU

15 RUU

15 RUU

15 RUU

15 RUU


115.082.300

- Prosentase Naskah Akademk peraturan perundang undangan yang dijadikan dasar penyusunan RUU Prioritas Prolegnas - Terintegrasinya anggota JDIH dalam mewujudkan database hukum nasional

Pusat

5 NA

5 NA

5 NA

5 NA

5 NA

Pusat/

88 unit

100 unit

110 unit

120 unit

125 unit

Daerah

Dokumentasi dan jaringan informasi Hukum Nasional Terwujudnya pelayanan informasi hukum dengan tersedianya kelengkapan database peraturan perindang-undangan dan pustaka digital didukung anggota JDIHN - Jumlah anggota jaringan hukum yang terintegrasi secara on line dalam jaringan informasi hukum nasioal - Jumlah data dokumentasi hukum baik tingkat pusat maupun daerah yang terintegrasi dan dapat di akses melalui pusat JDIHN dan pusat layanan informasi hukum di daerah

3.913.875

3.913.875

Pusat/ Daerah

Pusat

88 Unit

100 unit

110 Unit

120 Unit

130 Unit

2.730.563

1 Databa se Hukum

1 Databas e Hukum

1 Databas e Hukum

1 Databas e Hukum

1 Databas e Hukum

1.183.312

Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Tersusunnya Rekomendasi Hasil Penelitian di bidang Substansi Hukum, Kelembagaan Hukum dan Budaya Hukum dalam rangka Pengembangan Sistem Hukum Nasional - Jumlah rekomendasi hasil pengkajian dan penelitian hukum - Jumlah fungsional peneliti hukum Kementerian Hukum dan HAM yang memiliki kompetensi dan kualifikasi sesuai bidangnya

4.156.670

4.156.670

Pusat

23

15

15

15

15

3.366.140

Pusat

6

6

6

6

6

790.530 6.419.070

Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat dan terselenggaranya Bantuan Hukum kepada masyarakat miskin - Jumlah Desa Sadar Hukum dan Kelompok Kadarkum di setiap wilayah

N

6.419.070 Pusat/Da erah

275 Desa

300 Desa

325 Desa

400 Desa

400 Desa

2.216.790

-

Jumlah penyuluhan hukum yang dilaksanakan

Pusat

2

2

2

2

2

2.202.280

-

Jumlah pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Bantuan Hukum di seluruh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI

Pusat/Da erah

33 wilayah

33 wilayah

33 wilayah

33 wilayah

33 wilayah

2.000.000

10 AE

10 AE

10 AE

10 AE

10 AE

1.251.788

Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Tersusunnya konsep Perencanaan Pembangunan Nasional dan Prioritas Prolegnas Pemerintah serta Naskah Akademik Peraturan PerundangUndangan - Jumlah hasil analisa dan evaluasi hukum Peraturan Perundang Undangan sebagai bahan penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Hukum di Tingkat Nasional secara Terintegrasi

B

Pusat


K/L

-

-

Jumlah kebutuhan Peraturan Perundang undangan Tingkat Pusat yang Terintegrasi dengan Perencanaan Pembangunann Hukum Nasional Jumlah Naskah Akademik Rancangan Peraturan Perundang-Undangan

Pusat

Pusat

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya BPHN Terselenggaranya Tugas dan Fungsi Organisasi secara optimal dengan dukungan SDM yang handal, perencanaan program dan anggaran yag terpadu, pengelolaan keuangan yang akuntabel, ketatausahaan dan kerumahtanggaan yang baik serta pengelolaan BMN yang tepat waktu. - Tersususunnya dokumentasi rencana program dan anggaran yang akuntabel dan tepat waktu - Persentase (%) penyerapan anggaran yag akuntabel - Tersusunnya dokumentasi pelaksanaan anggaran yang akuntabel dan tepat waktu - Terselenggaranya pembinaan dan pengembangan aparatur BPHN dengan didukung sistem administrasi yang akuntabel dan tepat waktu - Terselenggaranya administrasi penatausahaan dan terbangunnya citra positif BPHN -

Terselenggaranya pengelolaan BMN

-

Terselenggaranya operasional dan pemeliharaan perkantpran

Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah Terselenggaranya pembinaan hukum di ting-kat Daerah dengan didukung perencanaan pembangunan hukum di tingkat Daerah; hasil penelitian dan pengkajian hukum dalam rangka pembentukan peraturan per-undang-undangan daerah; peningkatan ke-sadaran hukum masyarakat serta tersedia-nya dokumentasi dan jaringan informasi hukum

3 dok

3 Dok

3 Dok

3 Dok

3 Dok

752.827

12 NA

12 NA

12 NA

12 NA

12 NA

2.315.045 33.501.533

Pusat Pusat

33.501.533

Pusat

1 Dok

1 Dok

1 Dok

1 Dok

1 Dok

2.049.173

Pusat

1 Lap

1 Lap

1 Lap

1 Lap

1 Lap

490.470

Pusat

1 Dok

1 Dok

1 Dok

1 Dok

1 Dok

1.126.595

Pusat

1 Lap

1 Lap

1 Lap

1 Lap

1 Lap

352.938

Pusat Pusat Pusat

1 Lap

1 Lap

1 Lap

1 Lap

1 Lap

246.244

1 Lap

1 Lap

1 Lap

1 Lap

1 Lap

452.022

12 Bulan Lay

12 Bulan Layanan

12 Bulan Layanan

12 Bulan Layanan

12 Bulan Layanan

25.342.810

Daerah

62.274.539

Daerah

BPSDM Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Hukum Dan Ham PeningkatanKompetensiAparaturKementerianHuku mdan HAM - Jumlah lulusan yang MeningkatKompetensinyasetelahMengikutiDikl at

8000 orang

8500 orang

9000 orang

9500 orang

10000 orang

122.161.197

Penyelenggaraan Pendidikan dan PelatihanKepemimpinandanManajemen


131.934.093

142.488.820

153.887.926

166.198.960

PeningkatanKompetensilulusandiklatKepemimpina ndanManajemen - Jumlah lulusan yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan berbasis Kompetensi di bidang kepemimpinan dan manajemen

14.785.314 2347 orang

1200 orang

1200 orang

1200 orang

15.968.139

17.245.590

18.625.237

20.115.256

BPSDM

1200 orang

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis

N

Peningkatan Kompetensi lulusan diklatTeknis -

-

-

-

Jumlah lulusan yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan berbasis Kompetensi di bidang Teknis Jumlah lulusan yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan berbasis Kompetensi di Bidang Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Jumlah lulusan yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan berbasis Kompetensi di Bidang Pembimbing Kemasyarakatan (PK) BAPAS Jumlah lulusan yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan berbasis Kompetensi di Bidang Penanganan Sistem Pidana Terpadu

10.207.049 1412 orang

1450 orang

1450 orang

1450 orang

1450 orang

360 orang

360 orang

360 orang

360 orang

360 orang

240 orang

400 orang

400 orang

400 orang

400 orang

160 orang

200 orang

200 orang

200 orang

200 orang

11.423.613

12.305.502

13.157.942

14.186.577

N

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional dan HAM PeningkatanKompetensilulusandiklatFungsionalda n HAM - Jumlah lulusan yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan berbasis Kompetensi di Bidang Fungsional dan HAM - Jumlah lulusan yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan berbasis Kompetensi di Bidang HAM bagi Aparatur Penegak Hukum

N 1400 orang

1400 orang

1400 orang

1400 orang

1400 orang

150 orang

180 orang

180 orang

180 orang

180 orang

6.711.490

7.248.409

7.828.282

8.454.545

9.130.909

35.132.844

37.943.472

40.978.950

44.257.266

47.797.847

Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya BPSDM Hukum dan HAM Terselenggaranya fungsi dan tugas organisasi secara optimal dengan dukungan Teknologi Informasi, SDM profesional, profil kompetensi, perencanaan program dan anggaran yang terpadu, pengelolaan keuangan yang akuntabel, ketatausahaan dan kerumahtanggaan yang baik serta pengelolaan BMN yang tepat dan akurat untuk meningkatkan citra positif BPSDM - tersusunnya dokumen rencana program dan anggaran yang akuntabel dan tepat waktu - persentase penyerapan anggaran yang akuntabel - tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran yang akuntabel dan tepat waktu - Tersedianya data pegawai yang berdasarkan kompetensi yang akurat

BPSDM

2 Dok

2 Dok

2 Dok

2 Dok

2 Dok

94%

94%

94%

94%

94%

12 BLN

12 BLN

12 BLN

12 BLN

12 BLN

60%

70%

80%

90%

100%


-

Tersusunnya dokumen BMN yang akurat dan akuntabel. Tersusunnya Laporan Keuangan yang akuntabel dan tepat waktu Jumlahdokumenprofilkompetensihasil Assessment yang akuntabel

2 Dok

2 Dok

2 Dok

2 Dok

2 Dok

2 Dok

2 Dok

2 Dok

2 Dok

2 Dok

4000 Dok

4000 Dok

4000 Dok

4000 Dok

2000 Dok

-

Layanan Perkantoran

12 BLN

12 BLN

12 BLN

12 BLN

12 BLN

-


Unit

unit

Unit

unit

unit

-

Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

Unit

unit

Unit

unit

unit

Pendidikan Kedinasan Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan kedinasan bidang Pemasyarakatan - Persentase lulusan yang menguasai ilmu dan keahlian teknis Pemasyarakatan - Persentase Pengelolaan Keuangan, Perlengkapan dan Rumah Tangga, Perencanaan dan Pelaporan yang Akuntabel Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan kedinasan bidang Keimigrasian - Persentase lulusan yang menguasai ilmu dan keahlian teknis Keimigrasian - Persentase Pengelolaan Keuangan, Perlengkapan dan Rumah Tangga, Perencanaan dan Pelaporan yang Akuntabel

B 95%

95%

95%

95%

95%

12BLN

12BLN

12BLN

12BLN

12BLN

95%

95%

95%

95%

95%

12BLN

12BLN

12BLN

12BLN

12BLN

13.200.836

14.256.903

15.397.455

16.629.251

17.959.591

11.424.076

12.338.002

13.325.042

14.391.045

15.542.329

K/ L

Pengembangan Kompetensi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Penyelenggaraan pengembangan kompetensi di Kantor Wilayah - Jumlah lulusan yang mengikuti diklat berbasis Kompetensi di Kantor Wilayah

30.699.588 4800 orang

4800 orang

4800 orang

4800 orang

4800 orang


33.155.555

35.807.999

38.672.639

41.766.450

Penjelasan Makna Tata Nilai (Core Value) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Frame Lingkaran

: Aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam melaksanakan tugas dan fungsinya senantiasa mengedepankan prinsip sinergitas

Latar Belakang Merah Putih

: Aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berjiwa pemberani (merah) dan niat yang suci/tulus (putih)

Simbol Manusia berjumlah 5 : Aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia orang melompat yang memiliki semangat kerja keras dalam mencapai visi dan misi organisasi Bergandengan tangan

: Aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia senantiasa mempunyai semangat kebersamaan dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi

Warna Seragam Biru

: Biru melambangkan kekuatan dan optimisme, artinya setiap Aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai kekuatan atau potensi diri serta optimisme dalam memberikan sumbangsihnya bagi organisasi, bangsa dan negara

Kami PASTI

: Aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkarakter Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan dan Inovatif untuk mencapai Visi dan Misi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia


KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015

RENCANA STRATEGIS. Kami PASTI! Profesional Akuntabel Sinergi Transparan Inovatif

Recommend Documents