AYO KERJA, KAMI PASTI

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

GERAKAN REVOLUSI MENTAL

“AYO KERJA, KAMI PASTI” Profesional Akuntabel Sinergi Transparan Inovatif

LATAR BELAKANG 1. Menindaklanjuti Hasil Rapat Koordinasi Perencanaan Penganggaran pada tanggal 10-13 Mei 2015; 2. Direktif Presiden melalui jalan perubahan JOKOWI-JK untuk rakyat Indonesia, yang berisikan 3 (tiga) aspek perubahan yaitu :  menghadirkan negara yang bekerja  kemandirian yang mensejahterakan  dan revolusi mental

TUJUAN 1.

Senantiasa meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

2.

Mengutamakan kejujuran dan pengabdian dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sebagai bentuk dukungan dalam menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.

3.

Menjunjung tinggi integritas dan kehormatan sebagai aparatur negara dalam rangka memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, martabat, dan terpercaya.

4.

Membangun karakter bangsa dengan semangat kerja keras, kerja cerdas, inovatif dan berkepribadian.

5.

Menciptakan semangat Bhinneka Tunggal Ika dalam setiap sendi-sendi kehidupan bermasyarakat dan bernegara serta senantiasa berdikari dan bergotong-royong guna menguatkan nilai-nilai Persatuan Indonesia.

Profesional Akuntabel Sinergi Transparan Inovatif

MANFAAT Manfaat yang diperoleh dari kegiatan ini adalah seluruh aparatur Kementerian Hukum dan HAM menjadi manusia yang sehat, cerdas, dan berkepribadian, sehingga mampu berperan aktif dalam mensukseskan sasaran pembangunan nasional yang diemban oleh Kementerian Hukum dan HAM.


MEKANISME PELAKSANAAN

1. Gerakan “Ayo Kerja, Kami PASTI” sudah dilaksanakan secara menyeluruh dan dimulai serentak pada tanggal 1 Juni 2015 di 817 satuan kerja Kementerian Hukum dan HAM di seluruh Indonesia. 2. Pencanangan awal adalah melalui Apel Serentak di seluruh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dipimpin oleh para pejabat eselon I.


3. Selanjutnya dikeluarkan Instruksi Menteri untuk masingmasing satuan kerja untuk melakukan : • Penyerahan dokumen pedoman kerja antara lain : Peraturan Menteri tentang Target Kinerja Tahun 2015, Surat Keputusan Menteri tentang Petunjuk Pelaksanaan Penganggaran, Pengelolaan Keuangan, dan Barang Milik Negara serta Laporan Kinerja, dan Instruksi Menteri tentang Pelaksanaan Kesepakatan Bersama Unit Eselon I dan Kantor Wilayah dalam Penyusunan Anggaran Tahun 2016. • Penandatanganan pakta integritas “Ayo Kerja, Kami PASTI” oleh seluruh pegawai Kementerian Hukum dan HAM; • Melaksanakan Target Kinerja Kementerian Hukum dan HAM yang disahkan melalui Peraturan Menteri .


PA S T I • Profesional : - Bekerja dengan Kerangka Acuan yang jelas - Jadwal yang tepat - Mekanisme yang Benar

• Akuntabel

: - Pertanggungjawaban yg Akuntabel - Prinsip Efektivitas dan Efisiensi - Mendahulukan yang strategis dan Prioritas

• Sinergi

: - Kembangkan Kompetensi Sesuai TUSI - Satukan Energi - Komunikasi yang Efektif

• Transparan : - Prosedur Permohonan

- Proses Pelayanan - Kejelasan Tarif - Kejelasan Waktu Penyelesaian - Fasilitas lain yang mendukung Standar Pelayanan Prima

• Inovatif

: - Mengoptimalkan diri untuk Berkreatif - Pengembangan Inisiatif - Melakukan Pembaharuan dalam Pelaksanaan TUSI

Kementerian Hukum dan Ham Mempunyai Peran yang Sangat Strategis, yaitu : 1. Memegang fungsi utama menyusun dokumen perencanaan peraturan perundangundangan & melaksanakan penyelaransan Naskah Akademik RUU; 2. Penanggung jawab dalam perumusan dan pelaksana kebijakan serta standarisasi teknis di bidang Peraturan Perundang-undangan; 3. Penanggung jawab dalam perumusan dan pelaksana kebijakan dan standarisasi teknis dibidang pemasyarakatan; 4. Penjaga pintu gerbang terdepan negara melalui fungsi keimigrasian (keluar dan masuknya orang di wilayah Indonesia) dan pengawasan dalam rangka menjaga kedaulatan negara. 5. Penanggungjawab perumusan dan pelaksana kebijakan dan standarisasi teknis di bidang AHU 6. Penanggungjawab perumusan dan pelaksana kebijakan dan standarisasi teknis di bidang kekayaan intelektual 7. Penanggungjawab merumuskan pemajuan HAM. 8. Penanggungjawab pelaksanaan bantuan hukum kepada orang atau kelompok masyarakat miskin.


8 AREA PERUBAHAN CAPAIAN REFORMASI BIROKRASI KEMENKUMHAM

1. Pola pikir dan budaya kerja (manajemen perubahan) 2. Penataan peraturan perundang-undangan 3. Penataan dan penguatan organisasi 4. Penataan tata laksana 5. Penataan sistem manajemen SDM Aparatur 6. Penguatan Pengawasan 7. Penguatan Akuntabilitas Kinerja 8. Peningkatan kualitas Pelayanan Publik


MONITORING DAN EVALUASI 1. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan pada bulan ke-6 (enam), ke-9 (sembilan) dan bulan ke-12 (dua belas) oleh unit eselon I terkait. 2. Evaluasi dilakukan oleh Tim Terpadu, untuk mengetahui dampak dan hasil dari aktivitas pembinaan intensif, serta untuk mengetahui sejauh mana kegiatan ini diimplementasikan dengan baik.


AYO KERJA, KAMI PASTI

Recommend Documents