AYO PEDULI LINDUNGI ANAK

Tabloid Setda Provinsi Jawa Tengah

12 Jalan-Jalan

EDISI DESEMBER TAHUN 2015

Kawasan Dieng

Tabloid Setda Provinsi Jawa Tengah


Pesona “Negeri di Atas Awan” Kawah Sikidang

K

AWASAN perbukitan berketinggian 2.093 meter di atas permukaan laut (mdpl), dengan bentangan alam hijau dan memesona, menjadikan siapa pun akan betah menikmati keelokan dataran tinggi Dieng. Dengan kisaran suhu 15 sampai 20 derajat celcius dan hamparan kabut yang melayang-layang di antara pepohonan, seolah berada pada kehidupan di atas awan. Selain dikenal sebagai tempat wisata alam yang eksotik, dataran tinggi yang berada di antara Kabupaten Banjarnegara dan Wonosobo ini, juga merupakan kawasan kental spiritual. Menurut sejarah, nama Dieng diambil dari bahasa Kawi “Di” yang artinya tempat atau gunung dan “Hyang” berarti dewa. Sehingga Dieng berarti daerah pegunungan tempat dewa dewi bersemayam. Anugerah alam yang elok dan beragam tradisi yang masih dilakukan turun temurun, menjadikan kawasan Dieng magnet bagi wisatawan dan petualang alam. Bahkan pada momenmomen tertentu, pengunjung yang datang dapat menikmati bermacam hiburan yang sengaja disuguhkan oleh masyarakat Dieng. Antara lain ruwatan pemotongan rambut gimbal, festival jazz di atas awan, Dieng Culture Festival, yang rutin digelar setiap tahun di kawasan Dieng Banjarnegara. Ritual potong rambut gimbal yang merupakan tradisi warisan leluhur itu, dipercaya sebagai bentuk tolak bala atau menghindarkan anak-anak berambut gimbal dari musibah. “Pada 31 Juli-2 Agustus 2015, kami menyelenggarakan Dieng Culture Festival tahun ke-6. Ada tradisi pemotongan rambut gimbal, pagelaran musik jazz di atas awan, dan penanaman pohon," kata Ketua Kelompok Sadar Wisata Pandawa Dieng Kulon Alif Fauzi. Menurut dia, persiapan agenda tahunan tersebut telah matang jauh-jauh hari. Bahkan pada sebulan sebelum acara, sebanyak 3.000 lembar tiket Dieng Culture Festival seharga Rp 200 ribu telah habis terjual. Kegiatan bertujuan melestarikan sekaligus memopulerkan budaya asli Dieng itu tidak hanya dikunjungi wisatawan dari berbagai kota di Indonesia, namun juga wisatawan asing dari Singapura, Malaysia, Jepang, serta beberapa duta besar. Pada Dieng Culture Festival 2015, kata Fauzi, sedikitnya tujuh anak berambut gimbal mengikuti ritual cukur rambut. Para peserta merupakan anak dari keluarga tidak mampu karena ada sejumlah mahar atau permintaan yang wajib dipenuhi saat pelaksanaan ritual tersebut. Prosesi ruwatan biasanya diawali dengan mengarak anakanak yang akan dicukur keliling kampung menuju Candi Arjuna. Dengan kepala diikat kain putih sampai menutupi jidat, anak-anak berambut gimbal itu dikirab dengan iringan musik dan tarian tradisonal. Sementara itu, beberapa saat sebelum mulainya prosesi ruwatan, segala macam sesaji telah disiapkan di Candi Arjuna.

Telaga Warna

Selain ritual potong rambut, berbagai permintaan dari anak yang dicukur juga harus dipenuhi. Karena bila permintaan anak-anak berambut gimbal tidak dipenuhi dan tanpa ada ruwatan terlebih dahulu, maka meskipun rambut gimbal anak yang bersangkutan sudah dipotong, nantinya akan tetap tumbuh gimbal dan anak tersebut sakit-sakitan. Seusai penyerahan mahar dan pemotongan rambut, para abdi upacara selanjutnya melarung atau menghayutkan potongan rambut gimbal ke Telaga Warna. Meskipun perkembangan zaman telah berubah, masyarakat Dieng masih memegang teguh tradisi nenek moyang mereka dengan tetap menggelar ruwatan rambut gimbal setiap tahun.

Komplek Candi Arjuna

Candi Kuno hingga Desa Tertinggi Saat memasuki kawasan Dieng, ada banyak tempat yang wajib dikunjungi. Mulai dari candi-candi kuno bercorak Hindu dengan arsitektur yang tersebar di beberapa lokasi, hamparan kawah, dan kawasan perbukitan yang menarik siapa pun untuk mendaki dan melihat panorama alam “Negeri di Atas Awan”. Candi adalah sebuah simbol bahwa Dieng merupakan kawasan yang sakral. Nama candi-candi yang berdiri kokoh di kawasan Dieng sesuai dengan tokoh Mahabarata. Yakni Candi Bima, Arjuna, Gatotkaca, Srikandi, dan lain-lain, lengkap dengan arca dan relief candi berciri khas Hindu. Salah satu candi yang selalu menyedot perhatian pengunjung adalah komplek Candi Arjuna. Bangunan candi yang dibangun pada masa Dinasti Sanjaya tersebut, terdiri atas lima candi. Empat Candi berderet menghadap ke arah barat, yaitu Candi Sembadra, Candi Srikandi, dan Candi Puntadewa, Candi Arjuna, dan satu candi menghadap ke arah timur adalah

Candi Semar. Kelima candi yang berada berdekatan di Kompleks Candi Arjuna memiliki perbedaan bentuk satu dengan lainnya. Candi Arjuna sebagai candi utama, merupakan sebuah candi yang berdenah dasar persegi dengan luas ukuran sekitar enam meter persegi. Atap Candi Arjuna berbentuk serupa kerucut, semakin ke atas semakin mengecil dengan yoni berbentuk meja di dalam bangunan candi. Seusai mengitari komplek Candi Arjuna, berkunjung ke Telaga Warna yang merupakan salah satu landmark dari wisata kawasan Dieng tidak boleh terlewatkan. Air telaga yang berwarna-warni akibat adanya pembiasan cahaya pada endapan belerang di dasar telaga, membuat pengunjung betah duduk santai di tepian telaga yang teduh dan sejuk. Tempat wisata yang tidak kalah menawan adalah Sumur Jalatunda yang berlokasi di Desa Pekasiran, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara atau berjarak kurang lebih sekitar 12 kilometer di sebelah barat lokasi utama wisata Dieng. Untuk mencapai sumur yang dulunya sebuah ceruk rekahan kawah, kemudian tergenang air dengan diameter 90 meter dan kedalaman lebih dari 200 meter, pengunjung harus menyiapkan fisik untuk menaiki 257 anak tangga. Menurut mitos masyarakat setempat, orang yang dapat melempar kerikil dari seberang sumur ke seberang yang berlawanan, harapannya bisa terkabul. Di dataran tinggi Dieng juga terdapat beberapa kawah belerang yang masih aktif. Yakni Kawah Sikidang, Candradimuka, dan Sileri dengan perpaduan hamparan bukit hijau dan tanah kapur di sekitar tanah kawah. Kawah Sikidang adalah salah satu kawah yang banyak memikat pengunjung. Kawah yang berada di wilayah Dieng timur ini diberi nama Sikidang karena kolam magma di kawah ini sering berpindahpindah seperti Kijang atau dalam bahasa Jawa disebut Kidang. Kawah Sileri merupakan kawah terbesar di dataran tinggi Dieng dengan luas sekitar empat hektare. Kawah yang berjarak sekitar tujuh kilometer dari kawasan wisata utama Dieng ini disebut Sileri karena warna air kawah putih dan aromanya seperti leri atau air bekas mencuci beras. Sedangkan Kawah Candradimuka merupakan kawah yang popular dalam cerita legenda pewayangan. Dalam legenda diceritakan, kawah ini adalah tempat di mana Gatotkaca dimandikan, sehingga memiliki kesaktian yang luar biasa. Bagi pengunjung yang ingin melihat keindahan matahari muncul di antara hijaunya alam Dieng, wajib mendaki Bukit Sikunir. Bukit yang terletak di Desa Sembungan dengan ketingggian 2.200 mdpl ini, merupakan lokasi ideal para pemburu sunrise karena merupakan desa tertinggi di Jawa Tengah. Semburat sinar matahari yang kekuningan tampak seperti warna kunyit atau kunir, sehingga masyarakat setempat menyebutnya sikunir. Bukit Sikunir tak pernah sepi dari wisatawan yang ingin melihat eksotisme matahari terbit berlatar belakang jernihnya langit Pegunungan Dieng dan Sindoro. (marnie)

Tradisi Pemotongan Rambut Gimbal

AYO PEDULI LINDUNGI ANAK Dari Kekerasan

2 Liputan Utama


AYO PEDULI Lindungi Anak dari Kekerasan Kekerasan Berpotensi Ganggu Aspek Kognitif Anak

'Nggak' Zamannya Guru 'Killer’

KASUS KEKERASAN TERHADAP ANAK merupakan potret memilukan bagi bangsa ini. Ibarat fenomena gunung es, kekerasan anak banyak yang tersembunyi dan tidak mudah untuk diakhiri. Setiap hari selalu saja ada pemberitaan mengenai kekerasan pada anak. Mulai dari perkosaan, pelecehan seksual/ pencabulan, penganiayaan, penelantaran, dan sebagainya. Sayangnya, sebagian besar pelaku kekerasan pada anak justru berasal dari orang terdekatnya. Baik orang tua, saudara, guru, tetangga, hingga teman. Karenanya, kekerasan pada anak dapat terjadi di rumah, sekolah, ruang publik, bahkan di lembaga pengasuhan anak. Data yang dirilis oleh Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Provinsi Jawa Tengah menunjukkan kasus kekerasan pada anak yang terjadi di provinsi ini masih tergolong tinggi. Pada 2011, dilaporkan 1.084 kasus, kemudian meningkat menjadi 1.352 kasus pada 2012. Tahun berikutnya, kekerasan pada anak sempat turun menjadi 1.035 kasus, tapi kemudian meningkat lagi menjadi 1.114 kasus pada 2014. Sementara, per September 2015 sudah terjadi 1.046 kasus kekerasan pada anak. Kekerasan fisik, psikis, maupun seksual rentan dialami oleh anak. Dari beberapa jenis kekerasan tersebut, kekerasan seksuallah yang paling banyak dialami oleh anak. Kepala BP3AKB Provinsi Jawa Tengah, Sri Kusuma Astuti mengatakan kekerasan pada anak menjadi ancaman terbesar dalam pembangunan bangsa. Anak yang mengalami tindak kekerasan berpotensi terganggu aspek kognitifnya. Fakta ilmiah menyebutkan, bentakan pada anak mampu membunuh satu miliar sel otak yang siap tumbuh. Satu cubitan, pukulan, jeweran, juga mampu membunuh lebih dari sepuluh miliar sel otak saat itu juga. Sebaliknya, satu pujian atau pelukan akan membangun kecerdasan lebih dari sepuluh triliun sel otak anak seketika. Oleh sebab itu, isu tentang kekerasan pada anak menjadi perhatian setiap negara dan dicantumkan ke dalam rancangan agenda Sustainable Development Goals (SDG's). Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah melakukan berbagai upaya untuk melindungi para tunas bangsa. Salah satunya dengan menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2013 tentang Sistem Perlindungan Anak dan Pencanangan Kabupaten/ Kota Layak Anak. Upaya ini ditempuh agar hak-hak para tunas bangsa dapat terjamin dan terpenuhi. "Anak memiliki 31 hak. Beberapa di antaranya hak untuk bermain, berkreasi, berpartisipasi, kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, hak untuk memperoleh nama, identitas, kewarganegaraan, pendidikan, perlindungan dari perlakuan kejam, hukuman, dan perlakuan tidak manusiawi. Selain itu mereka harus terlindung dari siksaan fisik dan nonfisik, eksploitasi seksual dan kegunaan seksual dan masih ada beberapa yang lain," terangnya, pada Seminar Ayo Peduli, Lindungi Anak dari Kekerasan, di Hotel Grand Candi Semarang, Jumat (20/11). Kampanye Antikekerasan tersebut juga merupakan inisiasi yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui BP3AKB Provinsi Jawa Tengah, bermitra dengan UNICEF perwakilan Jawa-Nusa Tenggara, LP2M UNNES, Yayasan Setara, dan beberapa instansi lainnya. Kampanye yang dilaksanakan serentak di 35 kabupaten/ kota sejak 20 November hingga 10 Desember 2015 itu untuk mengedukasi masyarakat agar mendukung perlindungan anak.

Kampanye Antikekerasan Terhadap Anak memberi catatan tersendiri bagi Gubernur Jawa Tengah H Ganjar Pranowo SH MIP. Orang nomor satu di Jawa Tengah itu menjadi gubernur pertama di Indonesia yang ikut mendukung perlindungan anak dari kekerasan melalui online dengan cara meregistrasi dan sign up ke www.pelindunganak.org. Melalui situs tersebut, masyarakat yang sudah mendaftarkan diri dapat melakukan laporan dan aduan kekerasan SRI KUSUMA ASTUTI Kepala BP3AKB Provinsi Jateng terhadap anak yang terjadi di sekitar mereka. Para anggota yang sudah bergabung juga dapat melihat langsung laporan dan aduan yang masuk dengan membuka situs tersebut. Dengan begitu, mereka dapat berpartisipasi secara langsung maupun tidak langsung dalam menghapus kekerasan terhadap anak. Menurut Ganjar, situs itu merupakan bentuk komitmen yang serius dari para aktivis perlindungan anak. Karenanya, dia berharap para pemimpin daerah mau mengikuti langkahnya dalam mendukung gerakan tersebut. “Saya kira itu bagian keseriusan dari pemikiran para aktivis untuk mendorong bahwa pimpinan siapa pun dia harus serius,” katanya usai menghadiri program 'Gubernur Mengajar' di Halaman Kantor DPRD Provinsi Jawa Tengah, Minggu (29/11). Ganjar berpendapat, Kampanye Antikekerasan Terhadap Anak harus difokuskan kepada para orang tua dan masyarakat luas karena anak-anak biasanya masih belum dapat membedakan apakah dirinya sedang disayang atau disakiti. “Hari ini kita ingatkan pada seluruh dunia, khususnya masyarakat yang ada di Jawa Tengah, yuk kita peduli, atas siapa pun mereka yang tidak mengerti, mereka yang kita tidak tahu siapa orang tuanya, semua harus berkomitmen bahwa kami harus mengaku kami orang tuanya. Itulah spirit untuk melindungi anakanak,” tandas Ganjar. (arifa/ kukuh)

GUBERNUR JAWA TENGAH H Ganjar Pranowo mendapat curhatan (curahan hati) dari dua orang siswi SMP Negeri 2 Klaten saat menggelar program 'Gubernur Mengajar' dalam acara Kampanye Antikekerasan Terhadap Anak di halaman Kantor DPRD Jawa Tengah, Minggu (29/11). Dalam curhatannya, dua siswi yang bernama Zhafira kelas delapan dan Lutfia kelas sembilan bercerita, sekolah tidak lagi menjadi tempat menyenangkan karena waktu sekolah yang lama dan banyak tugas yang diberikan oleh bapak-ibu guru mereka. “Senep-nya itu tugasnya banyak, terus masuknya jam enam pagi (pukul 06.00). Masih ngantuk dikasih pelajaran, apalagi matematika. Pulang jam dua (pukul 14.00), pulang masih les sampai rumah setengah enam sore (pukul 17.30) ngerjain tugas di internet. Belum lagi bantuin orang tua. Itu kan capek pak,” kata Lutfia. Lutfia kemudian diminta Ganjar untuk memberikan tiga kritikan kepada bapak-ibu guru agar proses belajar mengajar dapat sesuai dengan yang diinginkan para siswa. Ketiga kritikan yang disampaikan adalah, bapak-ibu guru tidak boleh killer (menakutkan) terhadap siswa, cara mengajar harus tidak ketinggalan zaman, dan lebih memperhatikan siswa-siswanya. “Jangan killer, mendidik sesuai zamannya kita (karena sekarang) gurunya banyak yang tua-tua. Jadi kan cara ngajarnya zamannya bapak-ibu guru. Mengajar itu harus yang enjoy tapi tetap masuk gitu,” ujarnya. Lain halnya dengan Zhafira. Dia lebih mengomentari tentang waktu belajar di sekolah dari pukul enam pagi hingga pukul dua siang. Menurutnya, lamanya proses belajar-mengajar tersebut merupakan kekerasan psikologis terhadap siswa. Terlebih lagi setelah sekolah banyak siswa yang les dan harus mengerjakan tugas di warnet tanpa pengawasan orang tua. “Anak SMP setiap hari pulang jam dua siang dan dikasih tugas oleh guru pasti suruh nyari di internet dan anak tersebut ke warnet tanpa pengawasan orang tua, Itu kan bahaya pak,” tuturnya. Menanggapi curhatan itu, Ganjar sepakat, les-les yang diberikan oleh bapak-ibu guru kadang terasa memberatkan bagi para siswa. Karenanya, dia berpesan agar para guru tidak memberikan les terlalu banyak. Ganjar meminta guru lebih inovatif dan kreatif dalam mengajar. Mengajar tidak hanya dilakukan di dalam kelas namun dapat juga dilakukan di luar kelas. Misalnya ke pasar untuk belajar matematika. “Bapak-ibu guru dengarkan murid-murid kita. Ojo keakehan les, les e mbayar meneh. Lesnya berat, maka saya mangajak bapak ibu guru tolong anak-anak kita ajak mereka belajar, ajak mereka sekolah dengan menggembirakan. Ajak mereka bernyanyi, ajak mereka melihat secara langsung di lapangan,” imbaunya Senada dengan pernyataan Gubernur Ganjar Pranowo, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan pada peringatan Hari Guru Nasional (25/11) lalu mengamanatkan sekolah harus terasa menyenangkan. Sekolah yang menyenangkan adalah sekolah di mana semua pihak ikut terlibat, baik guru, siswa maupun orangtua ikut mendukung pembelajaran dan menjadi teladan bagi komunitasnya. Sekolah yang menyenangkan hanya bisa terjadi bila guru terus belajar dan berkarya. Karya para guru akan membentuk anak-anak yang kreatif dan inovatif. (kukuh/rita)

Gubernur Jawa Tengah H Ganjar Pranowo SH MIP memberikan tiga kritikan kepada bapak-ibu guru agar proses belajar mengajar dapat sesuai dengan yang diinginkan para siswa yaitu, bapak-ibu guru tidak boleh killer terhadap siswa, cara mengajar harus tidak ketinggalan zaman, dan lebih memperhatikan siswa-siswanya.

Diterbitkan Oleh: Biro Humas Setda Provinsi Jawa Tengah; Pelindung: Gubernur Jawa Tengah H. Ganjar Pranowo, SH, MIP; Penasehat: Sekda Provinsi Jawa Tengah Dr. Ir. Sri Puryono KS, MP; Penanggung Jawab: Kepala Biro Humas Drs. Sinoeng N. Rachmadi, MM; Pemimpin Redaksi: Kabag Publikasi Ir. Tjiptyono Lukito R, MPPM; Wakil Pemimpin Redaksi: Kasubag Publikasi dan Penerbitan Dra. Nurheni Siswati; Sekretaris Redaksi: Arifin Katili; Redaktur Pelaksana: Ully Fitriarti; Reporter: Rita, Kukuh, Arifa, Marnie, Hery, Haris; Fotografer: Sigit Suwarno, Andi Rinto, M. Febrina, Hendy, Bintoro; Distribusi: Unggul Widjajanto; Alamat Redaksi: Kantor Gubernur Jawa Tengah, Gedung A Lantai 11 Jl. Pahlawan No. 9 Semarang Telp. (024) 8311174 Pswt. 351 Fax. (024) 8441013 Email: [email protected]


MASYARAKAT MEMPUNYAI HAK untuk mengkritik dan mengawal berbagai kebijakan pemerintah. Kekritisan mereka akan membuat pemerintah lebih terbuka, transparan, dan responsif terhadap beragam persoalan yang terjadi. "Rakyat adalah mitra pemerintah. Masyarakat cerewet akan memberikan pengaruh baik untuk pemerintah. Karena dengan adanya kritik, kita menjadi tahu adanya permasalahan yang sepele hingga besar yang terjadi di masyarakat," ujar Gubernur Jawa Tengah H Ganjar Pranowo SH MIP pada dialog interaktif di Studio Mini Kantor Gubernur, Kamis (26/11). Pada dialog dalam rangka menyambut HUT ke-44 Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) dengan tema "Ayo Kerja untuk Kualitas Pelayanan Publik dan Kesejahteraan Masyarakat" itu, gubernur menjelaskan, di era reformasi birokrasi seperti sekarang, pemerintah harus terbuka, transparan, mau mendengarkan suara rakyat, dan mampu melaksanakan tugas-tugasnya lebih efisien dan efektif sehingga bisa terwujud good governance. Menurutnya, kritik dan keluh kesah masyarakat terhadap kebijakan pemerintah tidak harus disampaikan secara langsung kepada pihak yang bersangkutan, namun cukup memanfaatkan teknologi, seperti sms, call center dan media sosial. Masyarakat juga bisa memanfaatkan media massa atau kanal yang disediakan pemerintah. Dengan begitu, komunikasi antara rakyat dengan pemerintah lebih efektif. Misalnya mengadu tentang pembuatan e-KTP dan plat nomor kendaraan bermotor yang tak kunjung jadi. Keluhan yang diterima dari masyakat itu, selanjutnya ditinjaklanjuti pemerintah daerah ke pemerintah pusat karena pengadaannya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Di sisi lain, pemerintah daerah juga memberikan edukasi kepada masyarakat. ”Karena pengadaannya dari pusat, maka tugas gubernur untuk menjembatani komunikasi antara rakyat dengan pemerintah pusat. Saya yang harus mengogok-ogok agar kendala pembuatan eKTP segera diatasi," tandasnya. Lebih lanjut, gubernur mengatakan, pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemprov Jateng selama sekitar dua tahun terakhir, merupakan proses hijrah atau perubahan luar biasa. Meski ada beberapa keresahan atau keluhan masyarakat yang tidak dapat diselesaikan dalam waktu itu juga, setidaknya ada respon dari pemerintah untuk menindaklanjuti persoalan masyarakat. “Kemarin untuk menyusun PP Integritas yang diselenggarakan, KPK mengambil Jawa Tengah sebagai contoh. Ini seperti mengembalikan marwah pemerintah melayani rakyat dengan dahsyat. Termasuk pelayanan melalui berbagai kanal pemerintah,” katanya. Sementara itu, Wakil Ketua I Dewan Pengurus KORPRI

PRESIDEN RI JOKO WIDODO meminta anggota Korpri melakukan percepatan reformasi birokrasi di semua tingkatan tanpa basa-basi dan mencari terobosan baru dengan menghindari business as usual. Berbagai upaya perbaikan harus terus dilakukan dari hulu sampai hilir, baik pada area perubahan mental aparatur, kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM aparatur, akuntabilitas, maupun area perubahan pelayanan publik. “Rakyat ingin segera melihat terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif, efisien, birokrasi melayani bukan dilayani, serta memberikan pelayanan publik berkualitas,” kata Gubernur Jateng H Ganjar Pranowo SH MIP saat membacakan sambutan Presiden RI pada Upacara Peringatan HUT ke-44 Korpri Tingkat Provinsi Jateng di Halaman Kantor Gubernur, Senin (30/11). Dengan etos kerja, imbuhnya, akan menegaskan kembali Korpri sebagai abdi masyarakat dan pelayan rakyat yang tangguh. Sementara dengan gotong-royong, akan menegakkan kembali eksistensi Korpri sebagai motor penggerak pembangunan nasional. “Bongkar pola pikir dan mentalitas-mentalitas lama yang negatif. Jadikan revolusi mental sebagai gerakan bersama seluruh anggota Korpri, bukan sebatas program atau proyek yang digerakkan oleh anggaran. Dengan integritas, kita kembalikan jatidiri Korpri sebagai abdi negara yang terpercaya,” tandasnya. Birokrasi harus adaptif dan inovatif dengan tantangantantangan baru. Pelayanan publik mesti bisa dilakukan dengan lebih efisien dan kompetitif. Untuk itu, mekanisme kerja birokrasi perlu berubah ke arah sistem pemerintahan elektronik atau e-Government. Mulai dari budgeting, procurement, audit, catalog, purchasing, cash flow management system, dan lainnya. Presiden juga mengingatkan dalam pesta demokrasi pada 9 Desember nanti, para anggota Korpri wajib menjaga netralitas. Para abdi Negara diharapkan netral, dan tidak menggunakan fasilitas pemerintah untuk kepentingan kampanye. Mereka harus fokus pada tugas dan fungsinya agar dapat memberikan pelayanan publik terbaik kepada masyarakat tanpa ada diskriminasi kepada siapapun. Lebih lanjut Presiden mengatakan, dirinya bangga, di usianya yang mencapai 44 tahun, Korpri mau terus berusaha untuk menguatkan eksistensinya, kompetensinya dan kinerjanya dalam melayani masyarakat. Diakui, hal itu bukan perkara mudah. Namun bila dilakukan dengan bersungguhsungguh pasti akan membuahkan hasil dan manfaat. “Baik dan buruknya pelayanan pemerintah kepada masyarakat berada di tangan para anggota Korpri. Pengharapan masyarakat saat ini terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik sangat besar,” imbuhnya. Sementara itu, seusai upacara, Gubernur Ganjar Pranowo kepada wartawan mengatakan, birokrasi yang profesional

Liputan Khusus 3 KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KORPRI)

Dulu Raja, Kini 'Ngemong’

Gubernur Jawa Tengah H Ganjar Pranowo SH MIPmenyampaikan bahwa di era reformasi birokrasi seperti sekarang, pemerintah harus terbuka, transparan, mau mendengarkan suara rakyat, pada acara dialog interaktif di Studio Mini Kantor Gubernur, Kamis (26/11) Jateng Ir Tegoeh Wynarno Haroeno MM mengatakan, kata kunci bagi pemerintahan saat ini adalah reformasi birokrasi hingga tingkat daerah. Berbagai upaya dilakukan pemerintah melalui serangkaian program untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. “Dahulu Korpri memang raja, namun sekarang ngemong, harus melayani masyarakat dengan sepenuh hati, dan profesional. Apalagi TPP di lingkungan Pemprov Jateng sudah dinaikkan dua kali lipat, sehingga PNS dapat bekerja dengan tenang dan tidak lagi mengharapkan honor lain," tuturnya. Hal senada diungkapkan Rektor Universitas Undip Prof Dr Yos Johan Utama SH MHum. Menurutnya, dampak dari reformasi birokrasi di Jateng selama sekitar dua tahun terakhir memang luar

biasa. Terutama menyangkut keterbukaan dan transparansi berbagai kebijakan pemerintah. Seiring berjalannya program reformasi birokrasi hingga tingkat daerah, lanjutnya, pemerintah dituntut memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat. Tidak ada lagi pelayanan publik yang lamban, berbelit-belit, sulit, serta menghapus budaya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di semua instansi pemerintah. “Memang ada beberapa PNS yang terlibat korupsi, namun tidak semuanya karena murni mencuri uang rakyat. Korupsi ada dua, yaitu korupsi hitam yang memang memang bertujuan mencuri uang rakyat. Sedangkan korupsi putih terjadi karena adanya kesalahan prosedur atau administratif yang merugikan uang negara,” jelasnya. (marnie)

Laksanakan Reformasi Birokrasi

TANPA BASA-BASI adalah memberikan pelayanan yang paling baik, reformasi melayani dengan cepat, terukur, dan mudah. Jika birokrasi mengalami kesulitan melayani masyarakat, maka cukup menggunakan teknologi untuk mempermudah dan menjadikan pelayanan lebih baik. “Alhamdulillah apa yang disampaikan Presiden RI telah dilakukan Pemprov Jawa Tengah. Menjaga integritas, soal loyalitas dan komitmen itu menjadi penting. Termasuk pada Jumat kemarin, saya ngecek pelaksanaan peraturan larangan menggunakan kendaraan bermotor di lingkungan Setda Jateng. Pemilik kendaraan yang dititipkan kita ajak ke jalan yang benar, akan saya cari, saya undang lalu ditanya alasannya apa. Jika tidak mengerti atau tidak siap sampaikan saja,” beber Ganjar. Pada kesempatan tersebut, juga diserahkan penghargaan Satyalencana Karya Satya kepada 150 PNS yang telah mengabdi selama 30 tahun, 20 tahun, dan 10 tahun. Terdiri

dari 25 orang penerima Satyalencana Karya Satya 30 tahun, 110 orang penerima Satyalencana Karya Satya 20 tahun, dan 15 orang penerima Satyalencana Karya Satya 10 tahun. Penghargaan secara simbolis diberikan Gubernur Jawa Tengah kepada kepada Hendro Sulistiyono dari Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jateng (30 tahun), Retno Panca Indah Wiyatni dari UP3AD Kabupaten Demak pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jateng (20 tahun), dan Eni Dwi Lestari dari Dinas Kelautan dan Perikanan Jateng (10 tahun). Selain memberikan penghargaan dari negara terhadap PNS yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, UUD 1945, negara dan pemerintah, serta penuh dengan pengabdian, kejujuran dan kedisiplinan, gubernur juga menyerahkan bantuan untuk siswa tidak mampu dari tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. (Marnie)

Gubernur Jawa Tengah H Ganjar Pranowo SH MIP menyerahkan penghargaan Satyalencana Karya Satya kepada 150 PNS yang telah mengabdi selama 30 tahun, 20 tahun, dan 10 tahun pada pada Upacara Peringatan HUT ke-44 Korpri Tingkat Provinsi Jateng di Halaman Kantor Gubernur, Senin (30/11).

4 Liputan Khusus

BEDA GENERASI Tapi Nyambung dan Gayeng SENYUM SOEPARTO TJITRODIHARDJO mengembang, wajahnya sumringah, dan matanya berbinar bahagia, ketika melihat Gubernur Jawa Tengah H Ganjar Pranowo SH MIP dan rombongan memasuki ruang tamu rumahnya di kawasan Tanah Putih, Kota Semarang, Minggu siang (29/11). Sembari mempersilakan para tamu, tangan mantan Wakil Gubernur KDH Tingkat I Jawa Tengah periode 1985-1990 tersebut, menyalami Gubernur Jawa Tengah, Wakil Gubernur Drs H Heru Sudjatmoko MSi, Sekda yang sekaligus Ketua Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia (Korpri) Jawa Tengah Dr Ir Sri Puryono KS MP, Sekretaris Dewan Pengurus Korpri Jawa Tengah Peni Rahayu, Asisten II Ir Djoko Sutrisno MSi, dan sejumlah pejabat di lingkungan Pemprov Jateng. Dengan suara lirih namun lancar, pria kelahiran Semarang, 31 Juli 1929 itu bercerita tentang perjalanan pendidikan dan pengalaman karirnya. Mulai dari menyelesaikan Sekolah Rakyat Ungaran tahun 1944 dan Departement of Political Science, College of Liberal Arts, Wyne State University, Amerika, hingga menjabat Ketua DPRD Jateng periode 1992-1997. “Sebagai orangtua saya sangat senang. Maturnuwun untuk semuanya yang datang mengunjungi saya. Dahulu saya bekerja sering pindah-pindah daerah, begitu juga sekolah.Sekarang saya banyak istirahat di rumah,” ucapnya. Kunjungan ke rumah Soeparto itu dilakukan rangka peringatan HUT ke-44 Korpri. Beberapa pejabat Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga mendapat giliran dikunjungi gubernur dan jajarannya. Yakni, mantan Sekretaris Korpri Jateng Drs H AH Syubandono, mantan Wakil Gubernur sekaligus mantan Gubernur Jateng Drs H Ali Mufiz MPA, mantan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jateng Agus Setianto, mantan Wakil Gubernur Jateng Soesmono, mantan Sekda Jateng Drs Mardijono, serta mantan Wakil Gubernur Jateng Drs H Achmad. Rasa haru dan bahagia juga juga terpancar dari wajah Drs H AH Syubandono. Mantan Sekretaris Korpri Jateng tersebut tidak menyangka bakal dikunjungi orang nomor satu di Jawa Tengah beserta jajarannya. Dengan suara pelan dan terbata-bata, mantan pejabat di lingkungan Pemprov Jateng itu, bercerita tentang keluarga, perjalanan karir, serta berbagai kegiatan yang digeluti sejak masa pensiun, termasuk sebagai konsultan sosial yang kini ditekuninya. “Terima kasih atas perhatian dan kepedulian Pak Gubernur. Saya tahu bapak sangat sibuk dengan agenda kerja yang banyak, namun bersedia menyempatkan diri bersilahturahmi ke rumah saya. Kami sekeluarga sangat bahagia,” tuturnya. Sementara itu, mantan Wakil Gubernur Jawa Tengah Drs H Achmad, mengaku sempat kaget saat mendapat kabar bahwa Gubernur Jawa Tengah dan Ketua Korpri akan bersilahturahmi ke rumahnya di Jalan Papandayan Raya. Namun menjelang petang, Gubernur Jateng tiba di depan pintu dan menyapa mantan wakil gubernur era sebelum reformasi itu. Sambutan ramah dan hangat dari tuan rumah menjadikan suasana akrab dan kekeluargaan semakin terasa. Sembari berbincang berbagai hal, secangkir teh hangat dan camilan ringan yang disuguhkan para tuan rumah menambah suasana semakin gayeng. Gelak tawa dan kalimat-kalimat lucu kerap terlontar menambah ramai suasana. Meski pertemuan beda generasi itu hanya berlangsung antara 15-30 menit, namun obrolan tetap nyambung dan sangat berkesan bagi tamu maupun tuan rumah. “Bertepatan dengan HUT ke-44 Korpri, kami mengunjungi para senior di Jawa Tengah. Kami ingin mentradisikan kegiatan ini, sowan kepada para tokoh yang telah berjasa, turut membangun, serta memajukan Jawa Tengah. Kunjungan ini untuk mengetahui keadaan para senior sekaligus mempererat silahturahmi,” jelas Ganjar. Pada kesempatan tersebut, gubernur berharap semuanya selalu sehat sehingga dapat terus berkarya. Selain berbincang dengan tematema ringan, dalam kunjungannya itu, gubernur juga mendapat bermacam saran, masukan, kritik, dan motivasi untuk membangun dan memajukan Jawa Tengah dari para tuan rumah. “Saya berharap semuanya tetap menjaga silahratuhmi dengan teman-teman di provinsi. Saya mohon koreksi, ditegur kalau ada hal-hal atau kebijakan yang kurang sesuai,” pintanya. (marnie)

Gubernur Jawa Tengah H Ganjar Pranowo SH MIP dan rombongan mengunjungi mantan Wakil Gubernur KDH Tingkat I Jawa Tengah periode 1985-1990 Soeparto Tjitrodihardjo di kawasan Tanah Putih, Kota Semarang, Minggu siang (29/11).


JADI JOKO TINGKIR Ganjar Pukau Masyarakat

Gubernur Jawa Tengah H Ganjar Pranowo SH MIP (tengah) menunjukkan kepiawaiannya dalam berakting saat bermain Ketoprak Jreng di TBRS Semarang dengan lakon 'Karebet Ngratu', Senin (30/11).

GUBERNUR JAWA TENGAH H Ganjar Pranowo SH MIP menunjukkan kepiawaiannya dalam berakting saat bermain Ketoprak Jreng di TBRS Semarang dengan lakon 'Karebet Ngratu', Senin (30/11). Pagelaran ketoprak tersebut merupakan rangkaian kegiatan dalam memperingati HUT ke-44 Korpri Jawa Tengah. Ganjar yang berperan sebagai Mas Karebet alias Joko Tingkir mampu membuat para penonton terpukau. Dirinya tidak hanya mampu mendalami karakter yang diperankannya, namun juga bisa membuat para penonton tertawa terbahak-bahak dengan guyonan yang dibuatnya. Ketoprak dengan lakon 'Karebet Ngratu' ini menceritakan perjalanan Joko Tingkir dalam memperebutkan puteri Sultan Trenggana, Ratu Mas Cempaka. Setelah berhasil mempersunting Ratu Mas Cempaka, Joko Tingkir kemudian diangkat menjadi Raja Demak dan memindah pusat pemerintahan Kerajaan Demak ke Pajang. Gubernur Ganjar Pranowo yang sudah bermain dalam tiga judul ketoprak ini mengatakan, nilai filosofis yang dapat diambil dari cerita Joko Tingkir adalah perjuangan seorang pemuda yang tidak punya apa-apa hingga menduduki tahta Kerajaan Demak. Selain itu,

setelah berhasil mendapatkan tahta, ada ulama yang memberikan wejangan kepada pemimpin agar siap melindungi dan dapat menerima kritikan serta membuat kebijakan-kebijakan yang adil bagi rakyatnya. "Ceritanya menunjukkan satu perjuangan dari yang wong deso tidak punya apa-apa sampai kepada satu tahta dengan rintangan yang sangat luar biasa," katanya usai bermain ketoprak. Ganjar berharap pesan-pesan yang ditampilkan dalam ketoprak yang dimainkannya bisa menginspirasi masyarakat untuk meniru dan mencontoh apa yang dilakukan oleh Joko Tingkir. Yakni, melaksanakan tugas dan kewajiban yang dimiliki dengan cara-cara yang baik dan benar. Para pemain Ketoprak Jreng ini adalah para pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Diantaranya, Sekda Provinsi Jawa Tengah Dr Ir Sri Puryono KS MP sebagai Sultan Trenggana, Kepala Disnakertransduk Jawa Tengah Wika Bintang sebagai permaisuri, Kepala Balitbang Jawa Tengah Ir Teguh Winarno Haruno sebagai Sunan Kalijaga, Kepala Biro Bina Produksi Peni Rahayu sebagai Ratu Mas Cempaka, dan Kepala BP3AKB Sri Kusuma Astuti sebagai ibu angkat Joko Tingkir, Nyi Ageng Tingkir. (katili)

Kilas Liputan 5


Kerja Sama Dongkrak Pendapatan PETANI KLATEN – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meluncurkan program peningkatan produksi serta pemasaran beras unggul, bekerja sama dengan pemerintah Belanda dan pihak swasta. Melalui kerja sama konsorsium Facility for Sustainable Enterpreneurship and Food Security (FDOV) tersebut diharapkan semakin memperkuat Jawa Tengah sebagai lumbung padi nasional sekaligus menyejahterakan petani. Peluncuran ditandai dengan penanaman padi menggunakan mesin penanam (transplanter) oleh Gubernur Jawa Tengah H Ganjar Pranowo SH MIP di Desa Towangsan Kecamatan Gantiwarno Kabupaten Klaten, Rabu (18/11). Tanpa canggung Ganjar turun ke sawah yang dipenuhi lumpur. “Kita mau mengajak mekanisasi pertanian, semua harus menggunakan itu. Saya bukan petani, tapi tidak sulit menggunakan (mesin) itu,” ujarnya setelah menanam padi menggunakan transplanter dan penandatanganan kesepakatan kerja sama konsorsium FDOV. Program tersebut, imbuh Ganjar, bertujuan meningkatkan pendapatan sepuluh ribu keluarga petani padi anggota dari 58 gabungan kelompok tani (Gapoktan) penerima program lembaga distribusi pangan masyarakat (LDPM) di 29 kabupaten se-Jawa Tengah. Program itu ditargetkan akan meningkatkan pendapatan petani hingga 30 persen. Gubernur membeberkan, tujuh lembaga yang bekerja sama meluncurkan program pertanian ini adalah PT Smart Berdikari, ICCO South East Asia Pasific, Yayasan Jawa

Tengah Berdikari, Badan Ketahanan Pangan Jateng, Bank Jateng, PT Unggul Niaga Selaras, dan VECO. Seluruh lembaga itu membentuk konsorsium dan bergotong royong dalam bentuk tenaga dan dana yang jika dikumpulkan nilainya mencapai 1,9 juta Euro untuk pelaksanaan program selama 4,5 tahun. Pemerintah Belanda bahkan mau mensubsidi dana program hingga 49 persen. Menariknya, modernisasi pertanian ini memanfaatkan teknologi smartphone. Setiap pendamping di satu gapoktan akan memasukkan koordinat lahan ke aplikasi google map dan dalam jangka waktu tertentu, dari layanan gratis itu akan diperoleh ratusan data yang meliputi nama petani, luas lahan, kondisi tanah dan cuaca, serta kebutuhan pupuk. Program ini merupakan rintisan model pertanian nasional dan sistem ini baru pertama kali diterapkan di Indonesia. (herry/rita)

JANGAN ADA YANG NYUSUL LAGI Ketua Dewan Pengurus Korpri Provinsi Jawa Tengah DR Ir Sri Puryono KS MP dan jajarannya mengunjungi anggotanya yang tengah tersandung kasus hukum di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang (Kedungpane), Rabu (18/11).

APA JADINYA jika Ketua Dewan Pengurus Korpri Provinsi Jawa Tengah DR Ir Sri Puryono KS MP dan jajarannya mengunjungi anggotanya yang tengah tersandung kasus hukum di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang (Kedungpane), Rabu (18/11)? Sambutan hangat langsung diberikan mereka yang sebagian besar mantan pejabat. Bahkan, mereka menyuguhkan kudapan untuk Sekda yang juga Ketua Dewan Pengurus Korpri Provinsi Jawa Tengah. Suasana akrab juga terlihat saat dialog, yang dihadiri oleh Jarot Nugroho, HM Tamsil, Joko Suryanto, Jumari, Joko Mardianto, Agus Soeranto, Sumardi, dan Bambang Santoso. Tampak pula mantan Bupati Sragen Untung Wiyono. Tidak ada satu pun yang mengeluhkan proses hukum yang sedang dihadapi. Para narapidana tindak pidana korupsi (tipikor) itu justru meminta agar pemerintah provinsi membantu fasilitas yang dirasa sangat penting bagi para penghuni lapas. Antara lain, genset, sumur dalam, hingga menambah keterampilan bagi narapidana. "Kalau dimungkinkan pemerintah bisa memberi genset melalui dana hibah antarinstansi. Air sebenarnya ada, tapi masih kurang," kata Agus Soeranto yang diamini oleh Jarot. Menurutnya, genset sangat diperlukan mengingat aliran listrik di tempat tersebut sering padam. Sementara, genset yang ada sudah tidak berfungsi lagi. Sumber air dari sumur dalam pun dibutuhkan karena air dari dua sumur yang tersedia masih kurang mencukupi kebutuhan penghuni lapas yang jumlahnya lebih dari 1.000 orang. Kondisi anggota Korpri yang terlihat sehat membuat Sri Puryono merasa lega, meski ada rasa prihatin dengan

persoalan hukum yang tengah dihadapi anggotanya. Dia berharap kedatangan pengurus Korpri Jawa Tengah dalam rangkaian HUT ke-44 Korpri, mampu menguatkan mental mereka. "Bagaimana pun bapak-bapak pernah berjasa di Jawa Tengah. Tidak mungkin kami lupakan. Kami harap bapak-bapak selalu menjaga kesehatan. Kalau pusingpusing, mlayu ning masjid. Kembalikan di atas sajadah masjid. Semoga proses hukum yang dijalani segera clear dan cepat keluar dari sini," bebernya. Tidak hanya itu, kedatangan Sri Puryono bersama rombongan juga sekaligus mengingatkan seluruh anggota Korpri agar berhati-hati dalam mengelola anggaran negara. Sehingga, persoalan hukum, khususnya menyangkut tipikor, tidak lagi menimpa para pegawai. "Saya harap ini yang terakhir. Jangan ada yang nyusul-nyusul lagi," tegas dia. Dalam kesempatan tersebut, pengurus Korpri memberikan tali asih kepada anggotanya yang berada di LP. Sri Puryono juga menyempatkan untuk menyapa para penghuni LP yang tengah dikunjungi keluarganya. Tampak di antara mereka mantan Walikota Salatiga John Manopo dan mantan Walikota Tegal Ikmal Jaya. Sementara itu, Kepala LP Kelas I Semarang Dedi Handoko BC IP SSos MH menyampaikan tidak ada spesifikasi pembinaan kepada tahanan tipikor meski sebagian besar adalah para pejabat. Justru pihaknya memberdayakan mereka untuk memberikan pengajaran kepada narapidana lainnya. Baik di pengetahuan agama, bahasa, serta pengetahuan umum lain. Namun, pihaknya tetap memantau kondisi kesehatan, termasuk psikologis para narapidana tipikor dengan menyediakan layanan kesehatan dokter umum dan psikolog. (ully)

Kalau 'ON THE TRACK', Kenapa Takut? SUKOHARJO - Wakil Gubernur Jawa Tengah Drs Heru Sudjatmoko MSi mengimbau agar Aparatur Sipil Negara (ASN) tertib administrasi saat melaksanakan program kerja yang telah dicanangkan. Tak hanya itu, setiap ASN harus memastikan bahwa mereka telah bekerja sesuai peraturan. Jika taat hukum, mereka tidak perlu khawatir terjerat tindak pidana korupsi. "Kita sedang berusaha dari sisi preventif supaya jangan sampai kita kerja, tetapi justru bermasalah. Kalau semua sudah on the track, kenapa takut. Kalau on the track, saya rasa aparat pengawasan tidak akan kecewa (saat melakukan pemeriksaan) karena ini berarti pelaksanaan (program kerja) berlangsung efektif. Pemimpin SKPD harus mengawal jajaran di bawahnya agar laju pelaksanaan ini on the track," tegasnya saat menghadiri acara Gelar Pengawasan Daerah Provinsi Jawa Tengah bertajuk Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah di Best Western Hotel, Kamis (12/11). Integritas dalam hal pengawasan, lanjutnya, melibatkan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) yakni Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal, Inspektorat Pemerintah Provinsi, Inspektorat Kabupaten/ Kota, dan Aparat Penegak Hukum (APH).

Pada kesempatan tersebut, Heru juga mengapresiasi beberapa SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dinilai akuntabel dalam melaksanakan program kerja. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jawa Tengah meraih peringkat pertama sebagai instansi pemerintah dengan akuntabilitas kerja kategori baik. Instansi lainnya adalah BKP, BP3AKB, Satpol PP, BPMD Jawa Tengah, Badan Arsip dan Perpustakaan, serta Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Tengah. "Selamat bagi teman-teman di jajaran pemprov yang akuntabilitasnya sudah dinilai baik. Begitu pula dengan temanteman di jajaran pemkab/ pemkot," ujarnya. Sementara itu, Kepala Seksi Penyidikan Kejaksaan Tinggi Provinsi Jawa Tengah Imam Marsudi SH MH mengatakan saat ini masyarakat aktif menyoroti ada atau tidaknya indikasi tindak pidana korupsi di kalangan ASN saat melaksanakan program kerja. Masyarakat tidak ragu untuk melaporkan dugaan penyimpangan tersebut kepada Kejaksaan Tinggi. Namun, laporan dari masyarakat itu direspons secara hati-hati oleh jaksa penelaah, sehingga tidak merugikan ASN. (arifa)

T E R BA I K Penghematan Energi dan Air JAKARTA - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kembali meraih penghargaan di bidang energi. Setelah tahun lalu mendapatkan penghargaan Energi Prabawa, tahun ini Pemprov Jateng menerima penghargaan utama untuk kategori Penghematan Energi dan Air pada pemerintah daerah dalam ajang Penghargaan Efisiensi Energi Nasional (PEEN) yang diselenggarakan Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral. Dalam sambutannya, Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (DJEBTKE) Kementerian ESDM Rida Mulyana mengatakan penghargaan yang diberikan kepada instansi pemerintah, industri, dan pengelola bangunan gedung adalah atas keberhasilan mereka dalam menerapkan efisiensi dan konservasi energi di lingkungannya masing-masing. "Penghargaan ini kami berikan kepada Pemprov Jateng karena selama ini dinilai telah ikut aktif dalam upaya melakukan penghematan energi dan air sebagaimana tertuang di dalam Inpres Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penghematan Energi dan Air," katanya pada Malam PEEN 2015 di Hotel JS Luwansa Kuningan Jakarta, Selasa (24/11) malam. Pada kesempatan tersebut Rida Mulyana juga mengimbau kepada masyarakat untuk melakukan penghematan energi. Caranya dapat dimulai dengan mengubah perilaku dalam menggunakan peralatan atau teknologi secara efisien. Ditemui usai menerima penghargaan, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Dr Ir Sri Puryono KS MP mengatakan penghargaan yang diraih adalah hasil jerih payah masyarakat di bawah komando Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah. Untuk itu dirinya berharap penghargaan tersebut tidak hanya menstimulasi pemerintah pusat dan daerah untuk aktif melakukan upaya-upaya penghematan energi dan air, tapi juga sekaligus menumbuhkan kepedulian masyarakat untuk mau berhemat. "Energi fosil sudah mulai berkurang sehingga perlu adanya terobosan baru. Sementara menunggu hasilnya kita harus mau menghemat. Jangan sampai kita mengalami krisis," pungkasnya. (haris)

6 Kilas Liputan


Kilas Liputan 7


29 Perusahaan Daerah BKK Dimerger

RPJMD 2013-2018

Perlu Direvisi SEMARANG – Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013-2018 Provinsi Jawa Tengah perlu direvisi. Revisi itu diperlukan untuk disesuaikan dengan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda). “Revisi RPJMD untuk penyesuaian, sinkronisasi dan sinergitas. Karena dengan adanya UU Pemda ada beberapa urusan atau kewenangan yang mestinya urusan kabupaten ditarik menjadi urusan provinsi, atau urusan kabupaten/ kota dan pusat menjadi urusan provinsi,” terang Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Dr Ir Sri Puryono KS MP dalam Konsultasi Publik Penyusunan Evaluasi RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2013-2018 dan Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Tengah 2009-2029 di Kantor Bappeda Provinsi Jawa Tengah, Senin (23/11). Sri Puryono menyebut, beberapa urusan pusat atau kabupaten/ kota yang kini menjadi urusan provinsi adalah pengelolaan pendidikan menengah, pengelolaan pendidikan khusus SLB, pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas kabupaten, pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi, dan pengembangan metode dan materi penyuluhan. Sementara, urusan provinsi yang kini menjadi urusan kabupaten atau pusat di antaranya adalah penetapan lokasi dan pengoperasian atau penutupan penimbangan kendaraan bermotor, penyelenggaraan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, dan pemberian izin usaha pertambangan panas bumi pada wilayah lintas kabupaten/ kota. “Tolong dipersiapkan betul bahwa program legislasi daerah (prolegda) mengenai urusan kewenangan menjadi prioritas pada 2016. Jadi pimpinan SKPD harus betulbetul menyiapkan. Jangan sampai nanti kita sudah menyusun rancangan peraturan daerah (raperda) urusan kewenangan, kita tidak siap. Tapi saya yakin kalau bidang kita sendiri, mampu melakukannya,” paparnya. Selain penyesuaian dengan UU Pemda, revisi juga perlu dilakukan karena beberapa indikator target Jawa Tengah 2013-2018 tidak sesuai target Perpres Nomor 2 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Berdasar hasil evaluasi terhadap MDG's dan RPJMD 2013-2018 ada beberapa indikator yang sulit dicapai. Antara lain tingkat kemiskinan dan pengangguran. (rita)

Canangkan Sekolah Berwawasan Kebangsaan

SEMARANG – Sebanyak 29 Perusahaan Daerah (PD) Badan Kredit Kecamatan (BKK) yang ada di 29 kabupaten/kota di Jawa Tengah sepakat untuk dimerger menjadi satu dengan nama PT BPR BKK Jawa Tengah. Kesepakatan itu dicapai dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa (LB) di Ruang Rapat Gedung A Lantai II Kantor Gubernur Jawa Tengah, Selasa (17/11). Merger tersebut sebagai tindak lanjut dari Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang menyebutkan, kepemilikan saham minimal 60 persen harus dimiliki pemerintah daerah kabupaten atau kota atau badan usaha milik desa atau kelurahan. Sementara, saat ini saham yang dimiliki baik pemerintah provinsi maupun kabupaten/ kota tidak mencapai 60 persen, yakni 51 persen saham yang dipegang Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan 49 persen saham dipegang pemerintah kabupaten/kota. Merger tersebut rencananya dilakukan pada 2016 nanti. Gubernur Jawa Tengah H Ganjar Pranowo SH MIP berharap merger tersebut dapat lebih mendekatkan BKK kepada masyarakat. Akses modal yang mudah dan cepat dari

BKK dapat membuat masyarakat lebih memiliki daya juang untuk menjadi pengusaha. “Kita tidak bisa memandang remeh BKK-BKK kita ini. Mereka kita harapkan betul-betul bisa menempel ketat dengan masyarakat yang memang membutuhkan permodalan,” katanya saat memberikan pengarahan dalam RUPS LB. Menurut Ganjar, saat ini masyarakat lebih memilih menjadi pegawai ataupun PNS sebagai mata pencaharian mereka. Karenanya, agar masyarakat mau beralih menjadi pengusaha, pemerintah perlu memberikan pelayanan berupa modal, pasar, pengetahuan, dan pendampingan. “Supaya masyarakat kita punya daya survive yang tinggi, kan tidak harus jadi pegawai. Dia bisa menjadi pengusaha. Nah pengusaha ini biasanya problemnya adalah modal, pasar, pengetahuan, dan pendampingan kalau skalanya masih kecil,” ujarnya. Selain melakukan merger 29 BKK, Ganjar juga berencana menghubungkan dengan Bank Jateng. Sehingga, kebutuhan modal BPR BKK Jawa Tengah terpenuhi dan pada akhirnya dapat lebih cepat menyelesaikan persoalan kemiskinan dan pengangguran. (kukuh)

Saatnya Kembali ke KHITAH

action tidak akan efektif. Sebaliknya, kalau upaya yang dilakukan terlambat, tidak akan bisa memanfaatkan momentum yang ada. Dan pengembangan kawasan industri merupakan salah satu cara untuk menarik investor. "Jika tata ruang belum cukup untuk membuat kawasan industri, ini waktunya untuk mengevaluasi. Kalau akan dibuat, sekaligus diproyeksikan tempatnya di mana saja. Waktunya kapan? Ya sekarang. Cepat saja agar tidak kehilangan momentum. Coba di-schedule supaya lebih cepat," bebernya pada Rapat Koordinasi Pengembangan Penanaman Modal Wilayah Utara dan Timur Jawa Tengah, di Hotel Amantis Kabupaten Demak, Rabu (2/12). Diakui, persoalan investasi tidak hanya ditentukan oleh keberadaan tempat atau kawasan, namun tidak bisa lepas dari proses perizinan yang diberlakukan. Mengenai perizinan juga pernah mendapat sorotan dari Ombudsman Republik Indonesia, yang menyatakan perizinan di Jawa Tengah masih kurang. Di tingkat provinsi, sebenarnya proses perizinan sudah cukup baik. Tapi di sejumlah kabupaten/ kota masih perlu dilakukan pembenahan. "Satu pintu iya, tapi di balik pintu ada banyak meja. Saya tidak menunjuk hidung. Tapi ini saatnya kembali ke khitah," tegas Wagub. (ully)

DEMAK - Pemerintah kabupaten/ kota se-Jawa Tengah diminta memanfaatkan momentum pergerakan investasi ke provinsi ini dengan sebaik-baiknya. Salah satunya, dengan merencanakan pembentukan kawasan industri secara serius. Wakil Gubernur Jawa Tengah Drs H Heru Sudjatmoko MSi menyampaikan sekarang ini momentum yang bagus untuk menarik investasi, mengingat investasi di Jakarta dan Bekasi sudah jenuh. Sudah semestinya seluruh pemerintah daerah memanfaatkan momentum dengan melakukan pembenahan pada banyak hal, khususnya menyangkut perizinan dan rencana tata ruang wilayah (RTRW). Ditambahkan, sukses ditentukan dari momentum dan action. Dalam hal ini, momentum sudah terbuka. Sementara, action dilakukan melalui cara yang tepat, di tempat yang tepat, dan waktu yang tepat pula. Jika terlalu awal dilakukan,

SALATIGA - Terjadinya krisis kebangsaan yang melanda generasi muda menjadi perhatian serius pemerintah Kota Salatiga. Berbagai upaya dilakukan untuk membangun generasi muda yang berwawasan kebangsaan. Salah satunya dengan mencanangkan Sekolah Berwawasan Kebangsaan. “Kita menyadari sekarang terjadi krisis kebangsaan di antara para pelajar. Berangkat dari itulah, Kota Salatiga yang mempunyai potensi Bhinneka Tunggal Ika berani mencanangkan sekolah berwawasan kebangsaan, mulai tingkat SD hingga SMA/ SMK,” kata Wakil Walikota Salatiga Muhammad Haris SS MSi usai melakukan pencanangan Sekolah Berwawasan Kebangsaan bersama Gubernur Jawa Tengah H Ganjar Pranowo SH MIP di SMAN 3 Salatiga, Kamis (12/11). Pencanangan tersebut akan diwujudkan dalam berbagai kegiatan di sekolah, baik intrakurikuler maupun ekstrakurikuler, termasuk dalam kegiatan lomba melalui pesan-pesan yang sederhana. Pesan itu diharapkan dapat mengingatkan setiap anak bahwa mereka adalah bagian yang tak terpisahkan dari bangsa Indonesia.

“Melalui pesan-pesan sederhana yang disampaikan kita harapkan anak-anak selalu ingat bahwa mereka merupakan bagian tak terpisahkan dari bangsa Indonesia, sehingga ketika mereka menjadi orang penting, pejabat dan pimpinan, betul-betul punya kesadaran yang baik untuk menjaga keutuhan NKRI. Negara ini negara besar, negara yang punya potensi untuk maju dan berkembang. Tinggal kita berusaha meningkatkan kesadaran berkebangsaan,” paparnya. Gubernur Ganjar Pranowo memberikan apresiasi yang tinggi pada pemerintah Kota Salatiga yang berani mencanangkan Sekolah Berwawasan Kebangsaan. Apalagi, Kota Salatiga merupakan miniaturnya Indonesia yang berada di Jawa Tengah. Masyarakatnya terdiri dari berbagai suku,agama, dan golongan namun mampu menjaga kerukunan. “Wani mencanangkan Sekolah Berwawasan Kebangsaan niku top. Tur Salatiga sampun luar biasa. Suku, agama, golongan tumplek blek dhateng mriki. Ning kerukunan lan kebangsaane top. Antaragamane nggih top. Dadi bocah mulai seko cilik wis ngerti, nek Indonesia ki pancen lair beda-beda,” ucapnya. (rita)

Perizinan Ribet, Momok Pelayanan Publik MAGELANG – Ketua Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Jawa Tengah Achmad Said menilai pelayanan publik di Indonesia, termasuk di Jawa Tengah belum optimal. Terutama pada pelayanan perizinan usaha yang hingga kini menjadi momok bagi masyarakat karena prosesnya ribet dan berbelit. “Yang masih menjadi momok adalah perizinan. Karena proses perizinan sebagian besar dilakukan di bawah meja. Harus ada perombakan, salah satunya dilakukan di atas meja sehingga tidak ada lagi kong-kalikong,” ujar Achmad Said pada Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah Tahun 2015 sekaligus Penandatanganan Peta Pengawasan oleh 35 Inspektur, di Atria Hotel, Kota Magelang, Selasa (1/12). Pada rakor bertema “Penguatan Peran Inspektorat Selaku Quality Assurance dan Consulting Partner” itu, Achmad Said menjelaskan, hampir setiap hari ada sekitar 10-12 keluhan masyarakat tentang beragam pelayanan publik yang buruk. Termasuk pelayanan perizinan yang tidak tepat harga, tepat syarat, dan tepat waktu. Selain itu juga menyangkut pemberantasan pungli di kantor Samsat yang belum maksimal karena masih banyak terjadi

bermacam pungutan tidak jelas. Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Tengah Drs H Heru Sudjatmoko MSi dalam sambutannya mengatakan, titik berat pelaksanaan tugas pengawasan Inspektorat adalah melakukan tindakan preventif. Yaitu mencegah terjadinya kesalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan oleh SKPD, serta memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah terjadi untuk dijadikan pelajaran agar tidak terulang. Melalui pelaksanaan rakorwasda yang berlangsung Selasa (1/12) dan Rabu (2/12) itu, wakil gubernur berharap Inspektorat di tingkat provinsi, kabupaten, maupun kota mampu melaksanakan pengawasan guna mendukung peningkatan kinerja organisasi yang semakin baik dan benar, agar memperoleh opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan. “Alhamdulillah di 2015, Pemprov Jateng mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Sedangkan untuk tingkat kabupaten dan kota di Jateng, ada 11 daerah yang meraih WTP. Ini kita syukuri tapi juga harus ngrumangsani. Artinya kita tetap rendah hati, karena cukup banyak yang harus kita perbaiki,” ucapnya. (marnie/ kukuh)

PENGEMBANGAN Tak Bisa Seketika SEMARANG – Selama ini Pelabuhan Tanjung Emas sebagai gerbang perekonomian Jawa Tengah identik dengan kondisi lingkungan yang kumuh, langganan rob, minim fasilitas, dan tidak representatif. Karenanya, serangkaian pengembangan dan pembenahan mendesak dilakukan sebagai upaya peningkatan daya saing di tingkat nasional maupun global. Pembenahan yang perlu dilakukan antara lain perbaikan sejumlah sarana-prasarana fisik yakni, penanganan rob dengan pembuatan polder, pembangunan jalur rel kereta api barang menuju pelabuhan, dan jalur transportasi darat. Tak kalah penting, revolusi mental dengan meningkatkan sumber daya manusia (SDM) dan pelayanan prima. “Yang kita pikirkan adalah hari ini dan seterusnya tidak ada lagi rob di Tanjung Emas, transportasi masuk ke TPKS beres dan gampang. Baik melalui jalan raya dengan truk-truk kontainer atau melalui rel kereta. Maka reaktivasi beberapa rel KA kita lakukan, sehingga sistem logistik manajemen lebih mudah,” ujar Gubernur Jawa Tengah H Ganjar Pranowo SH MIP saat berdialog interaktif di Halaman Terminal Peti Kemas Semarang (TPKS), Kompleks Pelabuhan Tanjung Emas, Selasa (17/11). Pada program Mas Ganjar Menyapa dengan tema Mengemas Peti Kemas itu, gubernur mengatakan, pembenahan transportasi di Pelabuhan Tanjung Emas yang selama ini merupakan kawasan bisnis langganan rob tidak dapat dilakukan seketika. Termasuk, peningkatan kualitas jalan dan aktivasi rel kereta api dilakukan secara bertahap atau membutuhkan waktu dua hingga tiga tahun. “Itu tidak semua kewenangan provinsi tapi bukan berarti provinsi diam saja. Kita harus proaktif dan berinisiatif untuk melakukan pembenahan semua sektor. PR utama di kawasan pelabuhan ini adalah penanganan rob, pembuatan jalur rel kereta api barang, dan peningkatan kualitas jalan. Nanti kita juga minta pemberesan jalan yang masih tergenang, kebersihan lingkungan, serta dialog dengan masyarakat membahas pembebasan lahan untuk rel,” katanya. (marnie)

8 Kilas Liputan


Hindari Stress Saat Pembelajaran SEMARANG - Guru memiliki tanggung jawab besar dalam mencerdaskan generasi bangsa. Bahkan, orangtua pun memercayakan guru untuk mendidik anak-anaknya, setelah mendapat pendidikan di tingkat keluarga. “Mari kita ingat pula anak-anak yang dititipkan bukan sekadar anak-anak, namun mereka adalah wajah masa depan

bangsa. Ibu dan bapak gurulah orang pertama yang berkesempatan melihat dari dekat wajah masa depan negeri ini,” kata Gubernur Jawa Tengah H Ganjar Pranowo SH MIP saat membacakan sambutan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan pada Upacara Hari Guru Nasional di Halaman Kantor Gubernur, Rabu (25/11). Tidak dipungkiri, ada banyak tantangan yang harus dihadapi guru dalam proses pembelajaran. Namun, pendidikan tetap tidak boleh terasa sebagai penderitaan. Sekolah harus terasa menyenangkan. Sekolah yang menyenangkan adalah sekolah di mana semua pihak ikut terlibat, baik guru, siswa maupun orangtua ikut mendukung pembelajaran dan menjadi teladan bagi komunitasnya. “Sekolah yang menyenangkan juga mampu memberikan pembelajaran bermakna, bermanfaat dan relevan dengan kehidupan siswa serta kebutuhan masyarakat. Sekolah yang menyenangkan bukan yang tanpa tantangan, tapi justru memberikan ragam pilihan dan tingkatan tantangan kepada guru dan siswa yang juga beragam,” tuturnya. Sekolah yang menyenangkan hanya bisa terjadi bila guru terus belajar dan berkarya. Karya para guru akan membentuk anak-anak yang kreatif dan inovatif. Untuk mengimbangi tuntutan itu, pemerintah akan terus berupaya memberikan ruang bagi guru untuk berkarya dan mengembangkan diri. Gubernur Ganjar Pranowo sangat sepakat dengan Menteri Anies Baswedan, di mana sekolah harus menyenangkan. Siswa jangan sampai stress saat menjalani proses pembelajaran. “Dalam hari guru ini kita harapkan terjadi relasi antara guru dan murid yang asyik, yang menyenangkan. Murid tidak stress dan bebannya tidak terlalu tinggi. Dan tentu saja kecerdasan-kecerdasan yang dimiliki oleh anak yang ditugaskan menjemput masa depan bangsa ini lengkap. Ya intelektual, emosional, maupun spiritual,” kata orang nomor satu di Jawa Tengah itu saat ditemui usai menjadi inspektur upacara Hari Guru Nasional. (rita)

RAIH JUARA I

Lomba Siswa Berprestasi PEMPROV Rangkul Semua Umat Beragama SEMARANG - Muhammad Zinedine Alam Ganjar, siswa SMPN 2 Semarang berhasil meraih juara pertama kategori putra dalam Lomba Siswa Berprestasi SMP tingkat Kota Semarang. Alam, panggilan akrabnya, berhasil mengalahkan 44 peserta lomba lainnya yang berasal dari SMP negeri dan swasta se-Kota Semarang dengan total nilai 976,82. Lomba dilangsungkan pada 1 dan 2 Desember 2015 di SMPN 13. "Lomba Siswa Berprestasi lebih bergengsi karena materi yang dilombakan tidak hanya fokus satu bidang lomba. Tapi beberapa bidang sekaligus," kata Alam panggilan akrabnya, saat ditemui di Gama Candi Resto, Rabu (2/12). Putra semata wayang Gubernur Jawa Tengah H Ganjar Pranowo SH MIP dan Atikoh Ganjar Pranowo itu menceritakan ada tujuh tes yang harus dilalui, meliputi tes akademik dan nonakademik. "Tesnya ada tujuh. Yaitu ujian tertulis, nilai raport, piagam, wawancara kepribadian, pidato, komputer dan keterampilan pilihan. Dari tes itu yang paling sulit tes komputer dan ujian tertulis pengetahuan umum karena materinya belum diajarkan," bebernya. Sedangkan untuk pidato, imbuh Alam, kebetulan dirinya mendapatkan tema tentang budaya lokal sebagai aset nasional yang perlu dijaga kelestariannya. Saat itu, dia mengambil contoh budaya yang tumbuh di Kota Semarang. Baik dari segi tarian, makanan hingga bangunan. Selain Alam, siswa SMPN 2 lain yang membanggakan adalah Fanya Tarrisa Anindita Wirawan. Gadis manis yang kini duduk di kelas 9 itu juga menyabet juara I putri Siswa Berprestasi dengan total nilai 1040,65. Sama seperti yang dirasakan Alam, putri pasangan Dwipa Wirawan dan Miki Fariyanti itu juga merasa kesulitan mengerjakan soal komputer. Dia bahkan tidak menyangka akan menyabet gelar juara karena persiapan yang dia lakukan terhitung mepet. Guru pembimbing Alam dan Fanya, Sudaryono SPd menjelaskan dalam lomba ini, yang disebut siswa berprestasi bukanlah siswa yang hanya menguasai satu bidang, atau yang selalu meraih ranking satu di sekolah. Tapi, mereka adalah siswa-siswi yang mampu menguasai segala bidang. Sehingga, yang terpilih mewakili sekolah dalam ajang yang diselenggarakan Dinas Pendidikan ini sudah pasti anak-anak yang cerdas. (rita)

SEMARANG - Pluralitas tak lantas memecah belah bangsa. Potret kerukunan hidup antarumat beragama tercermin dari keseharian masyarakat Indonesia, termasuk Jawa Tengah. Hal ini disampaikan oleh Wakil Gubernur Jawa Tengah Drs H Heru Sudjatmoko MSi saat menerima kunjungan perwakilan Darul Fatwa Republik Lebanon di Ruang Kerja Wakil Gubernur, Rabu (2/12). "Secara konstitusi, Pemprov Jateng punya kewajiban untuk melindungi dan melayani semua warga, baik muslim dan nonmuslim, serta mengajak hidup rukun," terangnya. Seperti halnya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Republik Lebanon juga sebagian besar terdiri atas penduduk beragama Islam. Bahkan, kelompok-kelompok Islam mudah dijumpai di negara tersebut. Mereka dirangkul melalui sebuah lembaga resmi bernama Darul Fatwa. Di bawah kepemimpinan Grand Mufti, Darul Fatwa menjalankan fungsi layaknya Kementerian Agama.

"Darul Fatwa merupakan satu-satunya lembaga resmi yang memperhatikan dan menampung aspirasi kaum muslim di Lebanon. Barangkali ada organisasi-organisasi lain yang mengatasnamakan Lebanon, tetapi tidak memiliki legalitas dari Darul Fatwa, maka organisasi itu tidak merepresentasikan kaum muslim di Lebanon. Memang banyak kelompok di tubuh Islam di Lebanon, namun Mufti Lebanon merangkul mereka sepenuhnya, terutama kaum Muslim Suni," jelas Wakil Grand Mufti Republik Lebanon Sheikh Amine el-Kurdi. Darul Fatwa, imbuhnya, memiliki instansi pendidikan (universitas), pusat-pusat kesehatan, Pengadilan Tinggi Suni, dan beberapa instansi lainnya. Mereka mengoptimalkan kunjungan yang dilaksanakan sejak 26 November lalu untuk menggali potensi kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, baik di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan sebagainya. (arifa)

Kilas Liputan 9


CEK PENERAPAN Larangan Penggunaan Kendaraan SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah H Ganjar Pranowo SH MIP, Jumat pagi (27/11) mengecek langsung penerapan aturan larangan menggunakan motor dan mobil bagi PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dalam pengecekan itu, Gubernur Ganjar Pranowo memotret beberapa mobil yang diparkir di sekitar Taman KB. Selanjutnya, orang nomor satu di Jawa Tengah itu meninggalkan pesan yang ditandatanganinya untuk para pemilik mobil, agar menemuinya di ruang kerja pada Senin (30/11). “Saya tidak tahu yang di luaran sana apakah itu mobil dari orang yang sedang aktivitas di sini atau pegawai pemprov yang ada di sana. Tapi tadi sudah saya ambil gambarnya untuk kita cek. Ini soal ketaatan saja, soal teladan, soal komitmen untuk melaksanakan aturan,” terangnya saat diwawancarai wartawan di halaman parkir Kantor Gubernur. Meski menemukan mobil yang diduga milik pegawai pemprov di sekitar lokasi kantor, gubernur juga mendapati pegawai yang mulai menggunakan sepeda. Lulusan UGM itu

Prasaja DEMI RAKYAT SEMARANG - Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemerintah dan badan publik guna memenuhi hak masyarakat untuk tahu, sekaligus mewujudkan good governance dan clean government. Kewajiban itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. "Salah satu tujuan dari Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap pengambilan kebijakan publik, sekaligus upaya untuk mencegah tindak pidana korupsi," terang Ketua Komisi Informasi Provinsi (KIP) Jawa Tengah H Rahmulyo Adiwibowo SH MH saat menghadiri acara Penganugerahan Badan Publik 2015 bertajuk Keterbukaan Informasi Publik Jalan Menuju Jawa Tengah Berdikari di Sky Pool Star Hotel, Jumat malam (4/12).

menghargai pula pegawai yang sudah bersedia naik angkutan umum. Dia pun mengaku lega, tidak ada pegawai yang nekad masuk di lingkungan kantor menggunakan kendaraan pribadi. “Naik kendaraan umum juga tidak apa-apa. Wong ini gerakan tanpa kendaraan bermotor, mestinya mereka nggak usah diantar, dan naik angkutan umum,” ujarnya. Saat ini, penerapan aturan larangan menggunakan kendaraan pribadi memang masih dalam tahap uji coba. Selanjutnya, gubernur akan memonitor hasil uji coba yang diterapkannya. Apakah jajarannya mau diajak serius menerapkan aturan itu atau tidak. Ganjar menegaskan, pihaknya mengeluarkan aturan larangan masuk kerja menggunakan kendaraan pribadi untuk mengurangi pencemaran udara dari emisi gas buang. Gubernur Ganjar Pranowo sendiri pada hari ini berangkat ke kantor dengan menggunakan sepeda. Dia bersepeda melintasi Jalan Tumpang, Kelud, Kaligarang, Tugumuda, Pandanaran, Stadion Tri Lomba Juang dan berakhir di halaman belakang Kantor Gubernur. (rita)

Senada dengan Rahmulyo, Wakil Gubernur Jawa Tengah Drs Heru Sudjatmoko MSi menegaskan bahwa pemerintah dan badan publik harus bersikap 'prasaja' demi rakyatnya. Prasaja dalam istilah Jawa, lanjutnya, dimaknai sebagai upaya untuk memegang teguh kejujuran, apa adanya, terbuka, dan sederhana. "Dengan transparansi, artinya kita siap bertanggung jawab atas apa yang kita informasikan kepada publik. Siap untuk dikoreksi, siap juga untuk memperbaiki diri. Dengan demikian akan menimbulkan kepercayaan masyarakat. Masyarakat juga akan sukarela berpartisipasi, bahkan merasa ikut memiliki, merasa ikut bertanggung jawab, dan mawas diri. Sehingga masyarakat tidak selalu meminta apa yang bisa mereka terima, tetapi juga apa yang bisa mereka berikan," bebernya. Heru mencontohkan, kini masyarakat mudah untuk mengetahui bagaimana postur anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang diusulkan oleh pemerintah daerah dan disetujui oleh DPRD. Masyarakat juga dapat mengetahui apakah APBD tersebut sudah prorakyat atau belum, dan bagaimana manfaat yang mereka yang rasakan. "Di sinilah kami merasa bahwa keberadaan Komisi Informasi Provinsi yang mendorong terus transparansi di berbagai badan publik," tuturnya. (arifa)

Terapkan Filosofi

'Nandur’ SEMARANG - Wakil Gubernur Jawa Tengah Drs Heru Sudjatmoko MSi, Jumat (20/11) melantik tiga pejabat pengawas di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Ketiga pejabat yang dilantik adalah Moch Syaiful Anwar SE yang diangkat sebagai Kepala Sub Bidang Industri, Perdagangan dan Keuangan pada Bidang Ekonomi Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Provinsi Jawa Tengah, Luky Yudhia Perwira SH sebagai Kepala Seksi Pajak dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada UP3AD Kabupaten Temanggung, dan Rusman Sayoga SIP MM diangkat menjadi Kepala Seksi Keselamatan Jalan Dinhubkominfo Provinsi Jawa Tengah. Kepala Biro Humas Setda Provinsi Jawa Tengah Drs Sinoeng N Rachmadi MM dan Kepala Balitbang Provinsi Jawa Tengah Ir Tegoeh Wynarno Haroeno MM bertindak sebagai saksi dalam pelantikan yang dilangsungkan di ruang rapat Gedung A lantai II Kantor Gubernur. Saat memberikan sambutan, Heru berpesan agar ketiga pejabat yang baru saja dilantik menerapkan filosofi nandur (menanam) dalam konteks menanamkan kebaikan. Melalui penerapan filosofi secara ikhlas tersebut, setidaknya pemimpin saat ini sudah menyiapkan masa depan yang baik kepada generasi penerus. “Nandur itu ya di sawah, ya di tengah-tengah masyarakat, ya di tempat kerja. Tanamlah berbagai kebaikan. Motivasinya nandur. Kalau motivasinya nandur, filosofinya nandur, orangtua mengajarkan pada kita, Insya Allah kita mempunyai harapan ke depan. Hasilnya tidak harus sekarang, tapi setidaknya bisa menjadi contoh bagi yang muda,” terang mantan Bupati Purbalingga itu. Dalam ilmu manajemen, imbuhnya, menanam bisa diartikan bagaimana kita bekerja bersama tim dengan baik. Apalagi, pemerintahan adalah sebuah sistem. Sehingga, segala pekerjaan mesti dilakukan dengan bekerja sama. Jika sudah menanam hal-hal baik, tentu saat pensiun akan merasa bahagia karena yakin sudah meninggalkan sesuatu yang berharga bagi generasi penerus. “Maknanya kalau di manajemen, kita harus senantiasa bekerja sama, bahkan kerja tim. Kita saling membutuhkan. Apalagi pemerintahan ini sebuah sistem. Kita tidak (bekerja) sendiri,” tutupnya. (rita)

10 Perempuan dan Anak


Ketua TP PKK Provinsi Jawa Tengah Hj Atikoh Ganjar Pranowo minta masyarakat tidak mengabaikan pengurusan akta kelahiran bagi anaknya pada acara Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Penuntasan Kepemilikan Akta Kelahiran dan Akta Perkawinan di Aula Gedung PKK Jateng, Kamis (19/11)

TANPA AKTA KELAHIRAN Identitas Anak Rentan Dipalsukan Perusahaan Diminta

FASILITASI TES IVA TES INSPEKSI VISUAL dengan Asam Asetat (IVA) untuk mendeteksi dini penyakit kanker leher rahim (serviks) masih ditakuti bagi sebagian besar kaum perempuan. Biasanya, mereka takut karena dibayangi rasa sakit saat menjalani tes atau mendapati hasil tes yang buruk. Padahal, dengan deteksi itu justru akan mencegah perempuan dari penyakit yang tidak diinginkan. “Saya mengalami keputihan. Rasanya gatal-gatal di organ kewanitaan saya. Saya kira itu pertanda kanker. Tapi setelah saya mengikuti penyuluhan IVA dan menjalani tesnya, baru tahu kalau itu bisa disembuhkan. Kebetulan perusahaan memberikan fasilitas secara gratis,” tutur buruh PT Sritex bernama Kuswahyuni saat memberikan testimoni dalam Program Nasional Aksi “Peningkatan Kesehatan Tenaga Kerja Wanita dalam Pencegahan dan Deteksi Dini Kanker pada Perempuan Indonesia,” di PT Sritex, Senin (30/11). Sementara buruh lain bernama Sri Susanti mengaku, awalnya dia tidak tahu apa itu penyakit kanker yang membahayakan perempuan. Setelah mendapat sosialisasi, dia menjadi mengerti dan mau menjalani tes IVA meski awalnya sempat takut sakit. Presiden Direktur PT Sritex Iwan Setiawan Lukminto menyampaikan, dirinya memiliki sekitar 50.000 karyawan yang sebagian besar adalah perempuan. Keberadaan mereka adalah aset penting bagi kemajuan dan kelangsungan perusahaan. Sehingga, pihaknya mendukung dilaksanakannya pemeriksaan tes IVA sebagai upaya melindungi kesehatan perempuan. Pada tahap ini, yang dimulai sejak 24 November hingga 30 November, perusahaan memfasilitasi tes IVA kepada 4.000 buruh perempuan. “Kanker serviks ancaman kematian nomor satu bagi wanita tanpa memandang umur. Karenanya, IVA merupakan upaya promotif dan preventif. Bila terdeteksi sejak dini bisa ditangani dengan cepat dan tepat. Mereka selain penting bagi kami, juga bagi keluarganya,” katanya. Istri Wakil Presiden Republik Indonesia Mufidah Jusuf Kalla yang hadir didampingi Ketua TP PKK Provinsi Jawa Tengah Hj Siti Atikoh Ganjar Pranowo menyampaikan, perempuan sangat penting menjalani tes IVA agar dapat melakukan deteksi dini terhadap penyakit kanker serviks. Mereka tidak perlu takut, terlebih sudah ada testimoni dari sejumlah buruh perempuan di Sritex yang sudah menjalani tes IVA. “Apa yang disampaikan perempuan yang menyampaikan pengalamannya tadi dari karyawan PT Sritex sangat menarik. Dikatakannya pemeriksaan tidak sakit dan itu memang betul. Jadi perempuan jangan takut dulu saat melakukan pemeriksaan tes IVA karena memang sangat penting,” ujarnya. Dirinya berharap, kegiatan yang diselenggarakan PT Sritex bisa menjadi contoh bagi perusahaan-perusahaan lain. Sebab, itu merupakan bentuk kepedulian terhadap upaya pencegahan yang akan menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat kanker serviks. Kemauan perusahaan untuk terlibat juga akan mendorong pembangunan manusia Indonesia secara menyeluruh. Usai meninjau pelaksanaan tes IVA, Mufidah juga meresmikan pengoperasionalan gedung human resources and learning center dan poliknik PT Sritex. (rita)

Mufidah Jusuf Kalla didampingi Ketua TP PKK Provinsi Jawa Tengah Hj Siti Atikoh Ganjar Pranowo menyampaikan, perempuan sangat penting menjalani tes IVA agar dapat melakukan deteksi dini terhadap penyakit kanker serviks, Senin (30/11).

MASYARAKAT DIMINTA tidak mengabaikan pengurusan akta kelahiran bagi anaknya. Sebab, dokumen tersebut digunakan untuk mengurus berbagai hal. “Sekarang ini mengurus apa pun membutuhkan akta kelahiran. Seperti sekolah, melamar pekerjaan, menikah, pengurusan hak waris, mendapatkan beasiswa, dan lainnya,” kata Ketua Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Jateng Hj Atikoh Ganjar Pranowo pada Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Penuntasan Kepemilikan Akta Kelahiran dan Akta Perkawinan di Aula Gedung PKK Jateng, Kamis (19/11). Ditambahkan, meski akta kelahiran penting dimiliki oleh setiap warga, namun sampai saat ini belum seluruh anak di Provinsi Jateng memiliki akta kelahiran. Bahkan cakupan akta kelahiran anak usia 0-18 tahun yang tersebar di 35 kabupaten dan kota hingga Juni 2015, baru mencapai 62,17 persen. Dalam hal ini, TP PKK bisa menjadi komponen penting sekaligus mitra kerja pemerintah dalam mendukung penyelenggaraan administrasi kependudukan. “Dibutuhkan peran aktif TP PKK dalam upaya mengedukasi masyarakat Jawa Tengah supaya tertib administrasi kependudukan. Khususnya kepemilikan akta kelahiran. Kegiatan penyuluhan dan sosialisasi dapat melalui ceramah, simulasi, sarasehan, pengajian, arisan, ataupun saat ngobrol bareng tetangga

atau teman. Terutama saat ada warga yang melahirkan, jangan segan-segan untuk menanyakan kepada orangtua bayi, apakah sang anak sudah dibuatkan akta kelahiran,” bebernya. Atikoh berharap, sosialisasi yang dilakukan PKK dari tingkat kelurahan hingga provinsi mengenai pentingnya dokumen kependudukan akan membuat seluruh anak di Jawa Tengah memiliki akta kelahiran. Apalagi sesuai pasal 27 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menyebutkan, identitas diri anak harus diberikan sejak lahir dan dituangkan dalam akta kelahiran. Anak yang belum memiliki akta kelahiran berarti belum tercatat identitasnya. Artinya, anak tersebut tidak memiliki kewarganegaraan, tidak mempunyai posisi hukum, dan tidak memiliki hak dasar. Sehingga anak tanpa akta kelahiran rentan terhadap sejumlah risiko, seperti dipalsukan identitasnya untuk berbagai kepentingan. Antara lain perdagangan anak, pekerja anak, dan hak waris. Berbagai langkah strategis dan inovatif diterapkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil baik di daerah maupun provinsi, untuk mendorong sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat agar tertib melaksanakan administrasi kependudukan, termasuk mengurus akta kelahiran dan akta pernikahan. Seperti inovasi yang diterapkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sragen, yakni Semedi atau Sehari Mesti Jadi dan Terpana Doa yang merupakan singkatan dari Tertib Penyimpanan Dokumen Akta. Dengan Semedi dan Terpana Doa, capaian kepemilikan akta kelahiran anak di Sragen hingga Oktober 2015 mencapai 97 persen. “Selama ini masyarakat kurang menyadari pentingnya akta kelahiran. Sebagian besar masyarakat enggan membuat akta kelahiran karena persyaratan tidak lengkap, seperti surat nikah hilang dan sebagainya. Bahkan seringkali mereka mengurus hanya saat membutuhkan,” terang Amri Mulyana, perwakilan Disdukcapil Sragen. (marnie)

BATIK JUMPUTAN

Pikat Istri Gubernur Sumsel

Ketua TP PKK Provinsi Jawa Tengah Hj Atikoh Ganjar Pranowo foto bersama Hj Eliza Alex Noerdin beserta rombongan TP PKK Sumatera Selatan saat berkunjung ke showroom UMKM di lantai dasar Kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan Jawa Tengah, Jalan Pahlawan Semarang, Selasa (24/11) JAWA TENGAH merupakan daerah yang kaya beragam jenis dan corak batik. Hampir setiap kabupaten dan kota di Jawa Tengah memiliki ciri khas motif batik nan unik dan memikat siapa pun. Salah satunya Ketua Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Sumatera Selatan, Hj Eliza Alex Noerdin. Istri Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin itu, mengagumi beragam motif batik yang unik, cantik, dan khas dari berbagai daerah di Jateng. Tidak hanya motif flora, fauna, dan abstrak, namun gradasi warna batik jumputan juga menjadi daya tarik tersendiri. Jenis motif batik ini dikerjakan tidak dengan menggoreskan cairan malam, tapi hanya dengan teknik ikat celup untuk menciptakan warna dan motif pada kain. “Motif batik jumputan ini motifnya unik dan warnanya cantik. Selain itu harganya sangat terjangkau. Tadi saya mengira harganya selembar Rp 1,5 juta, ternyata hanya Rp 150 ribu per lembar. Mungkin karena ini bukan batik tulis ya. Tapi saya suka corak dan warnanya yang terang,” ucap Eliza saat berkunjung ke showroom UMKM di lantai dasar Kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan Jawa Tengah, Jalan Pahlawan Semarang, Selasa (24/11). Selama di Semarang, Eliza bersama sekitar 20 TP PKK Sumatera Selatan diajak Ketua TP PKK Jateng Hj Atikoh Ganjar Pranowo mengunjungi beberapa showroom produk unggulan UMKM Jawa Tengah di Kota Semarang. Antara lain ruang pamer Dekranasda, Showroom Disperindag, serta Kampoeng Semarang

yang berlokasi di Jalan Galigawe, serta berwisata kuliner di Kampoeng Laut. Mengunjungi Galeri Kampoeng Semarang yang merupakan pusat belanja oleh-oleh lengkap di Kota Semarang, para pengunjung tertarik dengan konsep bangunan yang menyatukan wisata belanja produk UMKM berkualitas dan wisata kuliner. Sehingga, pengunjung dapat berbelanja batik produk berbagai daerah di Jateng yang berkualitas, beragam souvenir cantik, stand WeBe Fashion Bags, sekaligus menikmati aneka kuliner khas Semarang. Seusai berwisata belanja produk kerajinan, Atikoh mengajak rombongan berwisata kuliner di RM Kampoeng Laut Semarang. Di rumah makan apung dan pemancingan dengan desain bangunan klasik itu, rombongan TP PKK Sumsel dimanjakan dengan aneka menu olahan khas Jateng berbahan dasar ikan dan biota laut lainnya. Eliza mengaku sangat senang selama berada di Semarang. Sambutan tuan rumah, terutama Gubernur Jawa Tengah H Ganjar Pranowo SH MIP dan Ketua TP PKK Provinsi Jawa Tengah Atikoh Ganjar Pranowo yang hangat dan ramah, semakin membuat rombongan TP PKK Sumsel betah menikmati suasana Jawa Tengah. “Pengalaman sehari di Semarang sangat menyenangkan. Sambutan tuan rumah luar biasa, termasuk Bapak Gubernur ikut menyambut tadi malam di Puri Gedeh. Kami merasa sangat dihargai sekali,” kata Eliza. (marnie)


Sastra dan Budaya 11

Kearifan Lokal Ana Ing Budaya Jawa:

Wigatine Kepemimpinan Linambaran Nilai-nilai Luhur Ana Ing Pancasila Dening: Ki Sutadi, Pangarsa PEPADI Jawa Tengah

ANA ING RANAH KABUDAYAN JAWA, tinemu anane kearifan budaya sing cacahe akeh banget. Kearifan budaya sing kawengku ana ing kabudayan Jawa dadi perangan wigati, amarga duweni nilai sing adiluhur, utawa adiluhung. Sinebut adiluhur amarga ora bisa dipisahake karo Sing Maha Luhur. Sinebut adiluhung amarga kebabar lelandhesan cipta, rasa, lan karsa sing duweni sipat edi, peni, onjo lan unggul. Tembunge manca sinebut 'local genius'. Jenenge wae kearifan lokal, mula akeh tinemu ana ing tataran 'lokal'. Kalebu ana ing kene, kearifan lokal ana ing desa lan kelurahan. Munggahe, bisa tinemu ana ing tataran Kabupaten utawa Kutha. Tebane jembar, tinemu akeh, bisa dadi gujengan kanggo nanggapi kahanan. Kearifan lokal bisa nenuntun kanggo ngudhari prekara ana ing tataran desa, kecamatan, kabupaten lan kutha. Nanging uga bisa dadi pancadan kanggo ngudhari prekara gedhe, umpamane prekara ana ing ranah nagara. Tuladhane, kearifan lokal anggitane Mpu Prapanca, yaiku sesanti 'Bhineka Tunggal Ika'. Sesanti iki duweni surasa sing ngedab-edabi, amarga duweni sipat universal. Pawadane, kahanan 'bhineka' utawa 'multi etnik' ora mung tinemu ana ing bumi Nuswantara, nanging uga tinemu ana negara - negara ing donya iki. Sumber Kearifan Lokal Kearian lokal duweni sumber, yakuwi tradhisi sing diuri-uri. Tembung tradhisi dumadi saka tembung ing basa Inggris tradition, transmit, handing down, sing tegese 'sing diparingake'. Isine, babagan wigati sing diparingake saka ndhuwur mengisor. Sapa sing maringake lan apa sing diparingake? Sing maringi yakuwi Gusti Allah Ingkang Maha Luhur; babagan kang diparingake arupa wisdom, kawicaksanan, tuntunan, lan liya - liyane. Tebane jembar nyakup tradhisi sing sumbere saka ajaran agama. Akeh tradhisi sing ngemot wulangan, wewaler, utawa tuntunan sing diprenahake dening para Nabi lan Wali. Ana ing budaya Jawa tinemu tradhisi sing cacahe akeh banget. Isine ngemot wulangan sing dibiwarakake dening para Mpu lan Pujangga. Tradhisi sing dituntun dening ajaran agama dadi sumber kearifan lokal sing paedahe migunani tumrap panguripan. Mupangate ora mung kanggo ana ing alam donya, nanging tumeka alam akherat. Lumakune tradhisi akeh sing wujud ritual lan

spiritual. Tuladhane, tradhisi Suran, Merti Desa, Bersih Desa, Grebeg, Sadranan utawa Ruwahan, lan liya - liyane. Kabeh tradhisi mau ora bisa pisah karo panguripan ana ing budaya Jawa. Ana sing nyambung karo perangan religi, kapercayan marang leluhur, seni budaya ing kraton, ngelmu ana ing basa utawa sastra, lan liya-liyane. Gumelare tradhisi banjur diuri-uri lan dilestarekake amarga duweni spirit sing sipat filosofis, etis, pedhagogis, lan kosmis sing raket utawa caket karo gumelare alam. Kearifan Lokal lan Kepemimpinan Linambaran Sila-Sila Ana Ing Pancasila Ana ing budaya Jawa, tinemu kearifan lokal lan wulangan kanggo para pemimpin ana ing ranah pemerintahan, pendhidhikan, lan lingkungan masyarakat. Ana ing pendhidhikan tinemu wulangan saka sawargi Ki Hajar Dewantoro, yakuwi: 'ing ngarsa sung tuladha, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani'. Sesanti iki dadi kawentar ora mung ana ing pawiyatan, nanging trep menawa dicakake ana ing pemerintahan. Para pemimpin utawa pangarsa ing pemerintahan diprayogakake bisa ngecakake kanthi becik. Menawa lagi ana ing ngarep sing bisa menehi tuladha, menawa ana ing satengahing bebrayan, sing bisa nggugah semangat; menawa ana ing wuri sing bisa ndayani sing dipimpin. Nyambung karo babagan iki, ana unen-unen Jawa sing bisa dadi referensi, yaiku 'pinilih, piniji, lan

pinuji'. Surasane, sawise pinilih ana ing PILKADA wewaton tatacara demokrasi, prelu diugemi menawa nampa amanah saka rakyat. Sabanjure, prelu duweni tekad, semangat, budi lan pakarti, yaiku mbudi daya supaya pinuji, merbawani, diurmati lan ditresnani dening masyarakat. Akeh banget ajaran utawa wulangan ana ing budaya Jawa sing bisa dadi tuntunan utawa wulangan kepemimpinan ana ing ranah birokrasi pemerintahan. Wulang kepemimpinan liyane yaiku wewaton nilai-nilai luhur sing ana ing Pancasila. Ana ing perangan iki, Pancasila prelu dadi landhesan kanggo mujudake kahanan masyarakat sing luwih sejahtera, luwih adil lan luwih makmur. Kanggo mujudake gegayuhan luhur iki, kridhaning para pemimpin wiwit tataran ndhuwur tumeka ing tataran ngisor prelu ngecakake kepemimpinan Pancasila. Kuwajiban sing wigati tumrap pemimpin ana ing ranah iki, yaiku nyurung lan nyengkuyung kabeh warga negara supaya eling, nguwasani, lan mumpuni tata gelaring pemerintahan lan pembangunan, adhedhasar Pancasila lan UUD 1945. Surasa ana ing kepemimpinan Pancasila nyakup lan ngukup wulangan ngenani sila-sila ana ing Pancasila. Sila sepisan mengku surasa, yaiku supaya duweni akhlak lan watak: (1) iman lan taqwa marang Allah SWT; (2) duweni watak ngurmati marang sapa wae; (3) ngecakake kamardikan tumrap bebrayan nindakake ngibadah. Surasa ana ing sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, nenuntun supaya padha duweni watak: (1) nyadhari anane hak lan kuwajiban sing timbang, (2) rukun lan toleran; (3) bisa nyambut gawe bebarengan . Surasa ana ana ing sila Persatuan Indonesia, ngajab supaya duweni semangat lan watak tresna marang nusa lan bangsa kang sinebut: (1) nasionalisme lan patriotisme; (2) nengenake persatuan lan kesatuan bangsa; 3) memundhi lan bisa mujudake sesanti: 'bhineka tunggal ika'. Surasa ana ing sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, nenuntun supaya luwih nengenake watak: (1) arif lan waicaksana; (2) musyawarah lan mufakat; (3) ngecakake apa wae sing wis dadi putusan. Surasa ana ing sila Keadilan Sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia, nenuntun supaya duweni watak: (1) mujudake utawa njejegake pranatan supaya kahanan bisa luwih adil, (2) warata kanggo kabeh rakyate; lan (3) nindakake gotong royong. (*)

AYO PEDULI LINDUNGI ANAK

Recommend Documents