Tujuan kami. Tujuan Kami. Misi Kami Berhasil Bila. Visi Kami

Tujuan kami Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor “Tata Pemerintahan yang incididunt ut labore baik bersifat partisipatoris, et dolore magna berorientasi pada aliqua.

Tujuan Kami

kesepakatan, akuntabel, transparan, tanggap, efektif dan efisien, adil dan melibatkan semua serta tunduk pada supremasi hukum. Tata pemerintahan yang baik menjamin bahwa korupsi diminimalkan, pandanganpandangan kelompok minoritas dipertimbangkan dan aspirasi mereka yang paling rentan di masyarakat didengarkan dalam pengambilan keputusan.”

2

Laporan Tahunan 2011 Tujuan kami,Visi & Misi kami

Misi Kami Berhasil Bila Visi Kami Indonesia yang adil, demokratis dan sejahtera yang dibangun di atas landasan prinsip-prinsip dan praktek-praktek tata pemerintahan yang baik dan berkelanjutan

1

Inovasi dan upaya-upaya yang kami laksanakan berhasil meningkatkan kualitas tata pemerintahan dalam pemerintah dan masyarakat Indonesia

2

Kami dapat mempengaruhi pemerintah di semua tingkat untuk meningkatkan komitmen terhadap pembaruan tata pemerintahan para pemangku kepentingan

3

Kami melanjutkan pengembangan program bersama dan merekomendasikan kepada pihak-pihak lain

Misi Kami Menyebarluaskan dan melembagakan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik dalam masyarakat Indonesia melalui program-program pembaruan terpadu untuk memperkuat tata pemerintahan dalam sektor pelayanan publik, memperdalam demokrasi, meningkatkan keamanan dan keadilan, serta meningkatkan tata pemerintahan dalam sektor ekonomi dan lingkungan hidup. Upaya meningkatkan kesetaraan gender dan memenuhi kebutuhan kelompok-kelompok yang terpinggirkan juga merupakan bagian terpadu dari upaya untuk mencapai misi kami.

Laporan Tahunan 2011 Tujuan kami,Visi & Misi kami

3

Daftar Isi 6 8 10 12

Sambutan Teman Serikat Sambutan Dewan Eksekutif Laporan Direktur Eksekutif Pencapaian-pencapaian Penting tahun 2011

16 Meningkatkan Demokrasi Partisipatoris

16 Tinjauan Program 2011

24

Apakah Indonesia akan Dapat Mencapai Tujuan-tujuan Pembangunan Milenium?

28

Jauh dari Pusat: Membantu Membangun Pemerintahan yang Lebih Baik di Daerah dan Kawasan Terpencil

17 Membuat politik terjangkau bagi perempuan

21 Siemens ikut ambil bagian dalam memerangi korupsi

25 Kemiskinan adalah masalah tata pemerintahan

29 Mempertahankan perdamaian di kawasan pasca konflik

17 Membangun jejaring perempuan di tingkat regional

21 Pengadaan secara Elektronik – membuat pembelanjaan pemerintah transparan

25 Kemiskinan Indonesia merupakan pelanggaran hak asasi manusia

30 Mengelola kawasan perbatasan yang sensitif

26 Desa sebagai garda depan dalam pembangunan

30 Memastikan agar REDD+ mempertimbangkan kebutuhan masyarakat setempat

17 Reformasi partai politik 18 Belajar bagaimana demokrasi berjalan 18 Meningkatkan standar-standar pelayanan publik 19 Memastikan agar para politisi akuntabel

34 Operasional Partnership tahun 2011 37 Laporan Keuangan yang Telah Diaudit 43 Lampiran

4

Panjang 20 Perjuangan Melawan Korupsi

44

Partnership selayang pandang

46

Orang-orang kami tahun 2011

50

Diagram organisasi kami 2011

52

Proyek-proyek berjalan tahun 2011

57

Publikasi kami tahun 2011

58

Rencana Strategis 2012-2016

62

Daftar istilah dan singkatan

22 Menyampaikan pesan anti korupsi kepada berbagai pemirsa baru 22 Mengajarkan integritas kepada para calon pemimpin masa depan

27 Membantu pemerintah menyasar kemiskinan 27 Menjangkau mereka yang paling rentan

31 Bekerja di masyarakat bersama mereka yang terkena program REDD+ 32 Mendukung warga di Papua

23 Melatih instansi-instansi penegak hukum

33 Pengembangan kapasitas di desa-desa Papua

23 Menyusun protokol untuk mengidentifikasi kayu yang berasal dari sumber legal

33 Meningkatkan penyusunan kebijakan dan pengawasan

5

Sambutan Teman Serikat Tahun lalu dimulai dengan perkembangan-perkembangan politik yang menarik di salah satu belahan dunia: gerakan-gerakan pembebasan yang meletus di Tunisia dan Mesir dan menyebar ke seluruh Timur Tengah. Pada awal-awal pergolakan ini para komentator sering menyebutnyebut Indonesia sebagai acuan berkaitan dengan contoh negara yang mengalami demokratisasi dari pemerintahan yang otoriter. Secara umum hal ini menandai semakin dikenalnya negara kita; tampak bahwa masyarakat dunia mulai memperhatikan apa yang terjadi di Indonesia. Banyak hal menggembirakan yang kita dengar dari perekonomian Indonesia pada tahun 2011, dan pada bulan Desember, perekonomian kita masuk dalam klasifikasi peringkat investasi oleh salah satu lembaga pemeringkat internasional, berkat adanya pertumbuhan ekonomi yang stabil, berkurangnya hutang dan tercapainya stabilitas ekonomi makro secara umum. Indonesia saat ini menduduki peringkat ke-44 dari 139 perekonomian dalam Indeks Daya Saing Global, dan tahun lalu investasi asing meningkat 12,5 persen, dan Indonesia telah berada pada jalur yang tepat untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 6,5 persen. Rapor Indonesia di mata internasional dalam hampir semua hal tampaknya sudah baik, tetapi bagaimana dengan lembaga-lembaga yang ada di negara kita? Setelah berangkat dari tahun-tahun pertama reformasi melalui konsolidasi demokrasi, infrastruktur kelembagaan kita masih mengandung banyak kekurangan. Indonesia mungkin telah memiliki masyarakat sipil yang dinamis, tetapi apakah bentuk-bentuk partisipasi yang ada saat ini telah efektif? Kita telah bekerja keras menyusun dan memperbaiki undang-undang dan peraturan-peraturan yang sangat dibutuhkan, tetapi apakah perangkat-perangkat hukum ini telah ditegakkan dengan semestinya? Dan apakah ada di antara lembagalembaga kita yang cukup kuat untuk melawan kekuatan-kekuatan besar yang berupaya menghambat demokrasi di Indonesia? Dalam beberapa tahun terakhir ini kita menyaksikan meningkatnya profil Indonesia di tingkat global berkat peran penting yang dijalankannya dalam prakarsa-prakarsa perubahan iklim. Indonesia meluncurkan tiga gebrakan kebijakan pada bulan September untuk memantapkan program REDD+ dan menciptakan tata pengelolaan hutan yang akuntabel. Namun, diskusi-diskusi publik di Indonesia sampai saat ini masih terpaku pada dikotomi semu antara pertumbuhan versus kelestarian lingkungan. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono percaya bahwa kedua hal ini dapat dicapai, mempertahankan komitmen Indonesia untuk mencapai pengurangan emisi CO2 sebesar 26 persen pada tahun 2020, dan mempertahankan tingkat pertumbuhan ekonomi yang cepat. Untuk mencapai sasaran-sasaran ini dan memastikan agar manfaat pertumbuhan benar-benar dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia,

6

Laporan Tahunan 2011 Sambutan Teman Serikat

Kita telah bekerja keras menyusun dan memperbaiki undang-undang dan peraturan-peraturan yang sangat dibutuhkan, tetapi apakah perangkatperangkat hukum ini telah ditegakkan dengan semestinya? Dan apakah ada di antara lembagalembaga kita yang cukup kuat untuk melawan kekuatankekuatan besar yang berupaya menghambat demokrasi di Indonesia?

dibutuhkan adanya institusi yang kuat dan tata pemerintahan yang sehat. Partnership telah berpengalaman lebih dari 10 tahun bekerja dengan para donor internasional dan berkolaborasi dengan lembaga-lembaga pemerintah di segala tingkat, dan ini telah menempatkan kami dalam posisi strategis untuk membantu mengarahkan perjalanan Indonesia menuju masyarakat yang lebih terbuka dan adil. Kami telah mengembangkan kompetensi yang unik dalam hal advokasi dan melobi, dan kini kami juga telah memiliki banyak pengalaman dalam pengembangan kebijakan publik dengan menggunakan pendekatan yang melibatkan banyak pemangku kepentingan. Karena kami organisasi Indonesia, kami dapat membangun hubungan yang produktif dengan pemerintah di semua tingkat – dan kami juga telah menjadi mitra yang terpercaya dalam menangani isu-isu yang sensitif.

Kita perlu secara rutin mengukur kinerja kita untuk memastikan bahwa pencapaian kita tetap selaras dengan agenda pembaruan yang terus berkembang dan tetap terfokus pada isu-isu terpenting dan berdampak besar.

Proses pembaruan tata pemerintahan merupakan sebuah proses yang panjang, kompleks dan berkaitan erat dengan perkembangan politik. Agar dapat sungguh-sungguh efektif, kita perlu secara rutin mengukur kinerja kita untuk memastikan bahwa pencapaian kita tetap selaras dengan agenda pembaruan yang terus berkembang dan tetap terfokus pada isuisu terpenting dan berdampak besar. Pada tahun 2011, Partnership menyusun Rencana Strategis yang baru untuk tahun 2012-2016, yang akan mulai berlaku pada awal tahun 2012 dengan enam bulan periode transisi. Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada para anggota Teman Serikat dan Dewan Eksekutif, terutama Ketua Dewan Eksekutif, Ibu Nursyahbani Katjasungkana dan Wakil Ketua, Bapak Agus Widjojo, yang telah memberikan bimbingan dalam proses perencanaan strategis yang panjang ini. Saya juga ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh staf, di bawah kepemimpinan Bapak Wicaksono Sarosa, atas profesionalisme, dedikasi dan komitmen terhadap pembaruan terus-menerus atas tata pemerintahan di Indonesia. Terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua mitra di pemerintahan, masyarakat sipil, media massa, kalangan dunia usaha, lembaga-lembaga pelaksana program kami, serta para donor baik dari dalam maupun luar negeri, yang telah mendukung dan berkontribusi dalam memajukan agenda pembaruan tata pemerintahan. Kami berharap bahwa kami akan terus memberikan hasil program sesuai dengan kepercayaan yang anda berikan kepada kami.

Erna Witoelar Ketua Teman Serikat

Laporan Tahunan 2011 Sambutan Teman Serikat

7

Sambutan Dewan Eksekutif Tahun 2011 saya juga senang melihat Partnership memperluas model kemitraannya ke kawasan Asia Tenggara, melalui kerjasama dengan organisasi-organisasi masyarakat sipil yang bekerja untuk mengkonsolidasikan demokrasi di negara mereka masing-masing, dan membangun jejaring di tingkat ASEAN untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan. Kemampuan untuk berbagi gagasan dan menyalurkan energi akan membantu melestarikan momentum pembaruan di negara demokrasi ketiga terbesar di dunia ini.

Pada tahun 2011 kita dapat melihat bahwa agenda pembaruan tata pemerintahan masih jauh dari selesai, dan kerja Partnership dalam membangun Indonesia yang lebih adil masih tetap sangat penting. Proses demokrasi Indonesia sebagian besar masih berada pada tahap prosedural dan manfaat-manfaat yang dijanjikan oleh desentralisasi baru dinikmati oleh segelintir kecil masyarakat, dan tingkat kemiskinan masih berada pada tataran yang belum dapat diterima. Kesenjangan yang besar dalam hal kekayaan telah menciptakan keresahan, dan akses masyarakat terhadap keadilan masih sangat terbatas. Sementara itu, ancaman besar dari perubahan iklim dan potensi-potensi bencana lingkungan lainnya belum ditangani dengan baik. Undang-undang Otonomi Khusus tidak berhasil menciptakan peluang seperti dijanjikan kepada warga masyarakat Papua (dan provinsi-provinsi lainnya), dan kekerasan tampaknya terus meningkat di provinsi yang bermasalah tersebut – tetapi mereka bukanlah satu-satunya kelompok masyarakat yang mulai kehilangan kesabaran. Untuk memecahkan masalah-masalah di atas, penting bagi kami untuk mengembangkan program yang bertujuan untuk membangun kapasitas di tingkat daerah dan tingkat desa. Dalam banyak kasus desentralisasi telah memaksakan tanggung jawab yang besar kepada organisasiorganisasi yang sebenarnya tidak siap untuk melaksanakan tanggung jawab ini, terutama di kawasan-kawasan terpencil di segenap penjuru nusantara. Sebagian besar dari program kami masih tetap berupa upaya untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan praktis orang-orang yang diberi tugas untuk menyelenggarakan layanan-layanan mendasar seperti layanan kesehatan dan pendidikan, layanan yang sungguh-sungguh dibutuhkan bila Indonesia ingin mencapai Tujuan-tujuan Pembangunan Milenium. Dalam hal perjuangan melawan korupsi, toleransi harus menjadi musuh terbesar kita – terlalu banyak orang Indonesia yang beranggapan bahwa korupsi merupakan sesuatu yang wajar. Oleh karena itulah, Partnership mengembangkan program-program yang berfokus pada pelembagaan integritas, dan secara aktif melibatkan generasi muda yang akan menjadi penerus bangsa. Program-program hibah mini tahun 2011 melibatkan organisasi-organisasi masyarakat sipil yang bersama Partnership mengembangkan cara-cara yang lebih cerdas dan inovatif untuk menyampaikan pesan-pesan anti korupsi kepada para pemirsa baru. Partnership juga telah berhasil terus-menerus memfokuskan perhatian masyarakat pada pembusukan yang diakibatkan oleh korupsi di Indonesia melalui serangkaian kuliah, acara dan publikasi. Selain itu, dukungan Partnership bagi Sekolah-sekolah Demokrasi telah membantu membangun pemimpin masa depan yang memiliki pemahaman yang lebih mendalam akan pemerintahan dan akan tanggung jawab terhadap mereka yang dilayani.

8

Laporan Tahunan 2011 Sambutan Dewan Eksekutif

Dalam banyak kasus desentralisasi telah memaksakan tanggung jawab yang besar kepada organisasi-organisasi yang sebenarnya tidak siap untuk melaksanakan tanggung jawab ini, terutama di kawasan-kawasan terpencil di segenap penjuru nusantara.

Salah satu fokus lain dalam upaya advokasi dan peningkatan kesadaran yang kami lakukan adalah program REDD+.

Salah satu fokus lain dalam upaya advokasi dan peningkatan kesadaran yang kami lakukan adalah program REDD+; kami telah bekerja baik untuk mendukung mekanisme-mekanisme yang dibutuhkan untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan REDD+ maupun untuk memastikan bahwa mereka yang paling terpengaruh oleh program ini dapat memahami kebijakankebijakan yang sangat kompleks ini, serta mampu berpartisipasi aktif dalam penyusunan kebijakan-kebijakan yang akan membentuk masa depan mereka. Dalam perancangan program Partnership semakin banyak melibatkan para pemangku kepentingan dari kalangan perguruan tinggi, LSM, lembaga-lembaga riset, dan pemerintah, demi menjamin relevansi dan keberlanjutan program, dan saat ini kami bekerja bersama banyak donor termasuk lembaga-lembaga multilateral dan kalangan dunia usaha. Pada tahun 2012 Partnership merubah struktur organisasinya untuk membantu menyesuaikan kegiatan-kegiatannya dengan agenda reformasi nasional, dan saya berterima kasih kepada para Teman Serikat atas persetujuan yang diberikan pada Rencana Strategis 2012-2016. Saya percaya struktur yang baru ini akan membantu kita untuk lebih memfokuskan sumber-sumber daya di tempat-tempat yang paling membutuhkan. Saya sangat berterima kasih kepada para anggota Teman Serikat dan Dewan Eksekutif atas bimbingan dan arahan strategis berharga yang telah diberikan. Atas nama Dewan Eksekutif, saya juga ingin menyampaikan selamat kepada Kantor Partnership dan seluruh staf atas kerja keras selama ini. Terima kasih juga kepada semua mitra, para donor internasional, kelompok-kelompok masyarakat sipil, dunia usaha dan pemerintah atas dukungan yang telah diberikan terhadap upaya kami mempertahankan momentum gerakan pembaruan di Indonesia.

Nursyahbani Katjasungkana Ketua Dewan Eksekutif

Laporan Tahunan 2011 Sambutan Dewan Eksekutif

9

Laporan Direktur Eksekutif Partnership memperluas rangkaian proyeknya pada tahun 2011, menarik donordonor baru dan mengembangkan jejaring internasional untuk mengintensifkan kegiatan-kegiatan pembaruan yang dilaksanakannya. Sejalan dengan lingkup yang lebih luas ini, kami juga mengadakan sebuah peninjauan strategis untuk mencari struktur yang paling tepat untuk terus melaksanakan misi pembaruan kami dalam empat tahun ke depan ini. Pada tahun 2011 kemampuan kami membangun jaringan organisasi masyarakat sipil untuk menggalang keterlibatan masyarakat dalam pengembangan kebijakan mendapat pengakuan USAID dengan diluncurkannya prakarsa IKAT-US (Inisiatif Kerjasama Asia Tenggara-Amerika Serikat). Proyek baru yang menarik ini merupakan kerja lintas batas negara di mana kami membangun hubungan dengan negaranegara anggota ASEAN untuk berbagi pemikiran tentang bagaimana memperdalam proses demokratisasi. Konferensi pertama IKAT dihadiri 68 wakil dari 29 organisasi masyarakat sipil dari 7 negara Asia Tenggara dan Amerika Serikat, pada bulan Juni, untuk belajar bagaimana demokrasi dilaksanakan di seluruh ASEAN. Program ini menekankan pentingnya peran masyarakat sipil dalam memastikan agar negara bertanggung gugat terhadap rakyat. Tahun 2011 kami juga memulai sebuah proyek yang memberi dukungan tingkat tinggi kepada kantor Wakil Presiden dengan dukungan AusAID. Program INSPIRE yang dirancang untuk mendorong pembaruan dari tempat tertinggi dalam birokrasi antara lain berisi serangkaian seminar yang dihadiri oleh para pemimpin dalam reformasi birokrasi. Pembicara dalam seminar ini termasuk Tony Kwok dari ICAC Hong Kong tentang pemberantasan korupsi dan Dahlan Iskan, mantan Direktur PLN tentang merubah budaya pelayanan publik. Saya juga menyambut baik kehadiran Siemens dalam arena perjuangan kami melawan korupsi; sangat menggembirakan melihat adanya diversifikasi dalam basis pendukung kegiatan kami dan melihat perwakilan dunia usaha terlibat langsung dalam gerakan pembaruan Indonesia. Sejalan dengan perluasan dan perkembangan basis pendukung pendanaan kami, lingkup dan jangkauan kerja kami juga mengalami perkembangan. Tahun 2011 kami menangani 34 proyek dan menyalurkan lebih dari 10,3 juta dolar AS. Uraian terinci tentang proyek-proyek ini dapat anda lihat pada halaman-halaman berikut. Pengentasan kemiskinan adalah hal lain yang diperhatikan pada tahun 2011. Meskipun telah menjadi isu lintas sektor bagi kegiatan kami, langkah besar diambil ketika Partnership menjadi salah satu mitra dari PNPM Peduli. Seperti yang diuraikan secara rinci di laporan (hal. 27), program multi-donor ini dikelola oleh PNPM Peduli Support. Prakarsa-prakarsa baru ini membuat Partnership perlu diperbesar karena bergabungnya anggota-anggota tim proyek yang baru. Di samping kerja para manajer, hasil-hasil yang dicapai Partnership didukung oleh sumber daya utama kami lainnya seperti Tim Pemantauan dan Evaluasi serta Pusat Pengetahuan dan Sumber Daya. Salah satu bagian penting dari misi kami adalah meningkatkan kesadaran dan melibatkan masyarakat dalam diskusi-diskusi tentang isu tata pemerintahan. Pusat Pengetahuan dan Sumber Daya kami telah berperan penting dalam menyebarkan pesan-pesan kami kepada pemirsa yang lebih luas dan meningkatkan wacana publik tentang tata pemerintahan. Tahun 2011 Pusat Pengetahuan dan Sumber Daya menerbitkan empat Kertas Kebijakan dan enam Kisah Sukses berdasarkan

10

Laporan Tahunan 2011 Laporan Direktur Eksekutif

Salah satu bagian penting dari misi kami adalah meningkatkan kesadaran dan melibatkan masyarakat dalam diskusi-diskusi tentang isu tata pemerintahan.

Sejak tahun 2010 kami telah bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi untuk menggunakan sistem Jaringan Pembelajaran Pembangunan Global/ Jaringan Pendidikan Tinggi Indonesia (Global Development Learning Network/Indonesian Higher Education Network atau GDLN/ INHERENT) dalam menyampaikan kuliahkuliah umum kami kepada 300 universitas di seluruh Indonesia melalui siaran video secara langsung. tema-tema program kami. Pusat ini juga telah mengembangkan beberapa kertas kerja yang tidak diterbitkan yang digunakan sebagai data dasar dalam pengembangan dan pelaksanaan program. Pusat Pengetahuan dan Sumber Daya juga menjadi penyelenggara dari rangkaian kuliah umum kami yang populer. Partnership telah membangun sebuah lumbung pengetahuan, keahlian dan pengalaman dalam pembaruan kebijakan dan advokasi yang luar biasa, dan ini menjadi modal berharga yang dengan gembira kami bagikan kepada pihak-pihak lain.

Sejak tahun 2010 kami telah bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi untuk menggunakan sistem Jaringan Pengembangan Pembelajaran Global/Jaringan Pendidikan Tinggi Indonesia (Global Development Learning Network/ Indonesian Higher Education Network atau GDLN/INHERENT) dalam menyampaikan kuliah-kuliah umum kami kepada 300 universitas di seluruh Indonesia melalui siaran video secara langsung. Sejauh ini sudah ada 22 universitas yang bergabung dalam kuliah umum, dengan beberapa dosen telah menjadwalkan kuliah mereka di sekitar kuliah kami ini. Inilah salah satu cara yang kami tempuh untuk menjangkau para calon pemimpin Indonesia di masa depan. Di samping kegiatan-kegiatan penjangkauan ini, Pusat Pengetahuan dan Sumber Daya Partnership juga mendukung pelaksanaan proyekproyek kami. Tahun 2011 Pusat ini melaksanakan sebuah analisis pemangku kepentingan di Jawa Timur dan Aceh, memberikan dukungan teknis dalam pengembangan Indeks Toleransi Penyiksaan, dan membantu proyek IKAT-US dengan metodologi identifikasi praktek-praktek terbaik dan pembelajaran-pembelajaran yang dipetik, selain mengembangkan kerangka pemantauan dan evaluasi proyek. Karena keahliannya dalam penyebarluasan pengetahuan, Pusat Pengetahuan dan Sumber Daya juga membantu tim proyek dalam menyelenggarakan pameran, seminar, diskusi publik dan peluncuran buku – sebagai bagian penting dari banyak program kami. Sebagai respons atas penilaian dan rekomendasi pihak luar, Partnership memperkuat pemantauan, evaluasi dan pelaporan semua proyeknya dengan memberlakukan sebuah aplikasi Rencana Manajemen Kinerja (RMK) baru dan menyelesaikan Sistem Penelusuran Proyek (SPP). RMK merupakan bagian dari kerangka Pemantauan dan Evaluasi yang

membantu para perencana untuk menilai dampak strategis pada akhir periode implementasi proyek. SPP merupakan sistem internal Partnership untuk memantau kemajuan proyek, untuk memastikan agar proyek dilaksanakan dengan berhasil dan efisien, dan berfungsi sebagai dasar bagi peningkatan dampak program yang kami hasilkan. Tim Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi (PPE) telah mencapai banyak kemajuan berarti pada tahun 2011, melalui penataan ulang prosedur pelaporan, termasuk pengembangan instrumen-instrumen pelaporan yang lebih efisien. Tim Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi sekarang telah melaksanakan kegiatan-kegiatan pelaporan dan penilaian mereka secara teratur dan sejalan dengan persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh masing-masing donor. Pada tahun 2011 tim PPE telah mengadakan 30 kunjungan lapangan untuk memeriksa kegiatan proyek dan organisasi-organisasi mitra. Kunjungankunjungan ini bertujuan untuk menyelidiki masalah-masalah yang dihadapi dalam implementasi proyek serta mendokumentasikan praktekpraktek terbaik dan pembelajaranpembelajaran yang telah dipetik dari pelaksanaan proyek. Masalah-masalah yang ditemukan dari kunjungan lapangan digunakan secara konstruktif untuk pembelajaran dan perbaikan. Tim PPE juga melakukan Evaluasi Tengah Waktu atas program SIAP II dan terlibat dalam proses Perencanaan Strategis Partnership.

Wicaksono Sarosa Direktur Eksekutif

Laporan Tahunan 2011 Laporan Direktur Eksekutif

11

Pencapaian-pencapaian Penting tahun 2011 Memperkuat jaringan Organisasi Masyarakat Sipil Karena Organisasi Masyarakat Sipil memiliki peran penting dalam pembaruan tata pemerintahan, kami telah berinvestasi dalam membangun keterampilan OMS dalam advokasi dan pengawasan sepanjang tahun 2011. • Lima belas OMS dari Aceh sampai Sulawesi telah terpilih untuk menerima hibah mini untuk melaksanakan program-program pendidikan dan kampanye anti korupsi.

Untuk memerangi kemiskinan, Partnership telah memperkuat kapasitas 11 organisasi masyarakat sipil lokal, dengan bekerja di 15 provinsi melalui program PNPM Peduli.

12

Laporan Tahunan 2011 Pencapaian-pencapaian Penting tahun 2011

• Implementasi RANHAM Indonesia 2011-2014 telah dipantau oleh sebuah jaringan OMS yang bergerak dalam bidang hak asasi manusia dan pencegahan penyiksaan. • Organisasi-organisasi masyarakat sipil bekerja bersama kami untuk meningkatkan pendidikan hukum: membantu mengembangkan kurikulum di delapan Fakultas Hukum dengan membentuk Pendidikan Hukum Klinis, yang akan menciptakan lulusan-lulusan yang berintegritas. • Organisasi-organisasi masyarakat sipil berperan penting di dalam programprogram REDD+ dan perhutanan kami, terutama dalam pemetaan penguasaan tanah/tenurial, mendapatkan persetujuan di muka yang bebas dan setelah diberi informasi (free prior and informed consent/FPIC) dan kesiapan dalam implementasi REDD.

Membantu lembagalembaga negara bekerja dengan lebih baik • Untuk memerangi kemiskinan, Partnership telah memperkuat kapasitas 11 organisasi masyarakat sipil lokal, dengan bekerja di 15 provinsi melalui program PNPM Peduli. • Jaringan Kaukus Perempuan Regional antar lima negara: Indonesia, Filipina, Kamboja, Malaysia dan Timor-Leste, tengah membangun sebuah jejaring organisasi masyarakat sipil di tingkat regional untuk mendorong perempuan agar mau terlibat di dalam politik.

• Partnership telah memastikan partisipasi aktif masyarakat sipil dalam penyusunan anggaran dan program-program pembangunan. Kami telah menyelenggarakan pelatihanpelatihan dalam analisis anggaran sehingga masyarakat dapat memantau penggunaan anggaran. • Partnership mendukung organisasiorganisasi masyarakat sipil dalam peninjauan kembali atas UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Amandemen UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. • Memfasilitasi organisasi masyarakat sipil dalam perencanaan pembangunan dengan berpartisipasi dalam FKP (Forum Konsultasi Publik) Bappenas.

Lembaga-lembaga negara yang profesional dan sungguh-sungguh melayani masyarakat merupakan suatu hal mendasar dalam pembaruan tata pemerintahan. Hanya sedikit lembaga negara yang benar-benar bertanggung gugat terhadap warga masyarakat yang mereka layani. Salah satu aspek penting dari kerja kami dalam pembaruan tata pemerintahan adalah upaya untuk meningkatkan fungsi negara dengan menanamkan nilai-nilai integritas,

• Kami menyusun indikator dan parameter pengelolaan daerah dengan Kementerian Dalam Negeri. Partnership dan Universitas Tanjungpura telah menyelesaikan Desain Penataan Daerah untuk Provinsi Kalimantan Barat.

menyederhanakan peraturan dan prosesproses, dan menciptakan sistem pemilihan dan promosi pegawai berdasarkan prestasi.

• Bahan-bahan integritas yang diproduksi TIRI sekarang telah menjadi bagian dari materi pelatihan di KPK, BKN, Biro Kepegawaian dan kantor-kantor Ombudsman. • Kami tengah menangani evaluasi otonomi khusus Papua bersama dengan Kementerian Dalam Negeri, dengan bekerja bersama pemerintah desa di Pegunungan Bintang, Keerom, Kaimana, Jayawijaya, dan Mimika.

• Memprakarsai pemberian peran yang lebih besar bagi Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) dan

Inspektorat Jenderal (Itjen) dalam hal mekanisme umpan balik dalam implementasi kebijakan, terutama berkaitan dengan reformasi birokrasi.

• Kami bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri/PUM dalam meninjau implementasi Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 untuk mempercepat peraturan yang berkaitan dengan peran gubernur sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah (rancangan sudah tersedia).

• Bersama Bappenas kami mengembangkan Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi.

• Memprakarsai peninjauan atas Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dengan Tim Independen dari Tim Nasional Reformasi Birokrasi.

• Kami telah menyelesaikan Desain Besar Penataan Daerah – Desartada 2025 yang mendorong revisi atas UU No. 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2007.

• Bekerja bersama pemerintah daerah di enam kabupaten/kota untuk mempercepat pencapaian sasaransasaran Tujuan Pembangunan Milenium di Kalimantan, Jawa dan Sulawesi.

Sosialisasi dan promosi pencapaian sasaran-sasaran Tujuan Pembangunan Milenium di lima kabupaten di Papua. • Merancang penataan daerah kawasan perbatasan di Kalimantan Timur. • Mendukung kegiatan-kegiatan yang menjembatani Strategi Implementasi Standar Pelayanan di tingkat daerah, terutama untuk Jawa Timur dan Aceh.

• Mengkoordinasikan implementasi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu/SVLK, bersama Kementerian Kehutanan, Kementerian Industri, Kementerian Perdagangan, Direktorat Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, KPK, Kepolisian dan pemerintah daerah. • Menyelenggarakan Forum Iklim antar Gubernur di Kalimantan Tengah pada bulan September 2011, bersamaan dengan penyediaan Database dan Baseline untuk transparansi pendanaan karbon di tingkat sub-nasional. • Mengembangkan Analisis Pemangku Kepentingan untuk kesiapan REDD+ di Kalimantan Tengah dan mendukung penggunaan pemetaan pemangku kepentingan oleh Satgas REDD+ dalam rencana-rencana pelibatan komunitas yang mereka susun.


13

Memperbaiki kebijakan publik Keahlian dan jaringan Partnership dimanfaatkan baik di tingkat pusat dan daerah untuk mengidentifikasi, meneliti dan mengimplementasikan kebijakankebijakan praktis dalam bidang-bidang manajemen pemilu, pemberantasan korupsi, desentralisasi, dan program-program REDD+. • Memperkuat pengembangan kebijakan dan implementasi REDD+ dengan memastikan partisipasi semua pemangku kepentingan di tingkat nasional dan provinsi yang menjadi proyek percontohan.

• Mengembangkan rekomendasirekomendasi kebijakan, satu untuk tingkat nasional dan lima untuk tingkat provinsi, untuk pengelolaan kawasan-kawasan perbatasan yang sensitif untuk Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan/BNPP. • Kesepakatan dengan APINDO untuk menerapkan prinsip anti korupsi dan integritas dalam pengadaan publik pada Forum CEO Nasional. Menyampaikan analisis kesenjangan sebagai masukan terhadap rancangan undang-undang tentang pengadaan.

• Rangkaian kuliah umum kami telah menghadirkan isu-isu tata pemerintahan ke hadapan 300 universitas di seluruh Indonesia dengan difasilitasi oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. • Penyusunan buku saku tentang pencegahan penyiksaan dan peluncuran Indeks Toleransi terhadap Penyiksaan telah menghasilkan liputan utama di banyak media massa dan memicu komentar-komentar yang luas.

Kami telah memperkuat pengembangan kebijakan dan implementasi REDD+ dengan memastikan partisipasi semua pemangku kepentingan di tingkat nasional dan provinsi yang menjadi proyek percontohan. • Dalam hal tata pengelolaan perhutanan kami telah menyederhanakan proses alokasi lahan untuk kawasan CBFM dengan merevisi peraturan-peraturan menteri kehutanan (Permenhut No. 13 Tahun 2010, Permenhut No. 14 Tahun 2010, dan Permenhut No. 15 Tahun 2010). • Perluasan kawasan-kawasan yang dikategorikan sebagai Hutan Komunitas sampai 97,303 hektar dan Hutan Desa sampai 82,521 hektar. Berkontribusi pada peta gagasan untuk reformasi penguasaan lahan hutan, bersama dengan organisasi-organisasi masyarakat sipil dan kalangan perguruan tinggi.

14


Meningkatkan kesadaran dan advokasi publik Partnership telah cukup berhasil dalam membangkitkan kesadaran masyarakat dan melakukan advokasi atas isu-isu penting seperti korupsi, penyiksaan, Tujuan-tujuan Pembangunan Milenium, pemilu, tata pengelolaan hutan, REDD+, dan keterwakilan perempuan dalam politik • Pengembangan website dan penyelenggaraan konferensi untuk para mitra IKAT-US untuk saling berbagai praktek-praktek terbaik dan pembelajaran-pembelajaran yang telah dipetik di tingkat internasional, produksi informasi dan pengetahuan tentang advokasi kebijakan di tingkat regional.

• Hasil kampanye pemberantasan korupsi yang diselenggarakan oleh lima belas organisasi masyarakat sipil dipromosikan melalui sebuah seminar dan peluncuran Orang Kampung melawan Korupsi. • Distribusi film dokumenter tentang kebijakan dan peraturan-peraturan terkait REDD+ di Kalimantan Tengah. • Promosi aktif pengadaan secara elektronik di beberapa provinsi. • Mengembangkan dan menguji program Mitra 1.0 untuk saling berbagi informasi antar sesama dalam isu REDD+ di www. borneoclimate.info.


15

Tinjauan Program 2011

1

Meningkatkan Demokrasi Partisipatoris Walau telah berusia lebih dari lima belas tahun, demokrasi di Indonesia belum dapat dianggap sebagai sungguh-sungguh mewakili rakyat. Demokrasi yang berfungsi dengan baik tidak ditunjukkan dengan sekedar pemilihan umum yang rutin. Perkembangan dari demokrasi yang hanya prosedural menuntut adanya masyarakat warga yang terinformasi dan bersedia untuk berpartisipasi, yang mampu menuntut para pemimpin yang mereka pilih agar bertanggung gugat. Sepanjang tahun 2011 Partnership melanjutkan upayanya untuk memperluas kesempatan bagi warga untuk berpartisipasi dalam proses representasi – terutama dengan mendukung keterlibatan masyarakat dalam merevisi undang-undang pemilihan umum – demi untuk menciptakan negara dan lembagalembaga publik yang mewakili aspirasi seluruh masyarakat Indonesia.

16

Laporan Tahunan 2011 Tinjauan Program 2011

Membuat politik terjangkau bagi perempuan Partai-partai politik Indonesia belum memiliki sistem untuk mengembangkan dan mempromosikan para anggota mereka, terutama perempuan. Walaupun ada ketentuan hukum tentang kuota 30 persen calon perempuan bagi partai politik, keterwakilan perempuan dalam parlemen-parlemen di Indonesia baru mencapai 17,6 persen. Selama tahun lalu Partnership terus berupaya mendorong representasi perempuan yang berkualitas. Di luar isu kesetaraan, dipahami bahwa peningkatan akses perempuan terhadap kekuasaan merupakan salah satu strategi yang mendasar dalam menunjang pencapaian Tujuan-tujuan Pembangunan Milenium, karena perempuan kemungkinan besar akan lebih mementingkan kebijakan-kebijakan yang meningkatkan kesehatan dan pendidikan. Belajar tentang politik adalah fokus program Kaukus Perempuan Parlemen (KPP) yang telah mengembangkan sebuah kurikulum dan modul-modul yang akan dilatihkan pada institusiinstitusi perempuan yang baru didirikan di Jawa Barat, dan akan direplikasi di tiga provinsi lain: DIY/ DI.Yogyakarta, Sulawesi Utara dan Bali. Tujuan pelatihan ini antara lain adalah menciptakan kepercayaan diri yang lebih besar dan peningkatan keterampilan untuk memimpin serta berbicara di muka umum. Sebuah Rumah Aspirasi telah dibangun di Sulawesi Utara untuk mendorong perempuan masuk ke dalam arena politik, di samping sebuah bakal sekolah. Program ini semakin diperhatikan dan didukung oleh jaringan dan parlemen di tingkat regional serta telah berhasil mempromosikan dua belas perempuan di dalam buletin politik lokal. Anggaran pendidikan, kesehatan dan isu-isu lingkungan di provinsi ini juga telah memperoleh alokasi yang lebih besar, tanda bahwa aspirasi perempuan sudah mulai didengarkan.

“Program Partnership telah mendorong keterwakilan perempuan di dalam pemilihan umum dan pemilihan di daerah – suatu kontribusi berharga bagi budaya politik kita yang masih sangat patriarkal. Perspektif gender di dalam program telah membuka kesempatan bagi perempuan untuk memimpin dan melibatkan diri dalam proses penyusunan kebijakan di Sulawesi Utara.” Vivi George, Direktur Eksekutif Swara Parangpuan, Sulawesi Utara

Membangun jejaring perempuan di tingkat regional Kerja Partnership untuk mendukung partisipasi perempuan dalam penyusunan kebijakan dibawa ke tingkat internasional tahun ini melalui sebuah program baru yang didukung USAID. Bekerjasama dengan sebuah jaringan organisasi masyarakat sipil dari kawasan Asia Tenggara, Partnership sukses memimpin pelatihan dalam keterampilan-keterampilan berkampanye bagi 34 peserta dari Kamboja, Malaysia, Filipina, dan Timor-Leste di samping tentunya orang-orang Indonesia sendiri. Sebuah rancangan panduan dikembangkan agar para peserta dapat melatih perempuan calon anggota legislatif dan aktivis di negara mereka masing-masing. Lokakarya-lokakarya lebih lanjut diselenggarakan untuk membangun keterampilan-keterampilan dalam mengembangkan kertas-kertas kebijakan, menyusun rancangan anggaran dan menyelenggarakan dialog publik.

Prakarsa IKAT-US memberi peluang bagi organisasiorganisasi masyarakat sipil di Indonesia untuk membangun Partnership dengan rekan-rekan mereka di Amerika dan Asia Tenggara demi membangun kondisi demokrasi, tata pemerintahan dan hak asasi manusia yang lebih baik di kawasan ini. Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Maria Otero pada peluncuran prakarsa IKAT-US

Para peserta program-program ini diperkenalkan pada iKNOW Politics, sebuah jaringan interaktif para perempuan dalam politik dari seluruh dunia, yang menggunakan konferensi video skype sebagai sarana komunikasi. Jaringan iKNOW saling berbagi sumber daya dan gagasan, termasuk peningkatan kapasitas dalam menyusun kertas-kertas kebijakan, anggaran terfokus gender dan pelaksanaan dialog publik yang dapat terus berjalan. Kepemimpinan Partnership dalam mempromosikan keterwakilan politik perempuan memperoleh pengakuan dengan diundangnya Partnership untuk menyampaikan presentasi pada konferensi regional APWLD yang bertema “Amplifying the Voices of Women in Politics:The Second Asia-Pacific Conference on Women in Politics and Governance” pada bulan Oktober tahun 2011.

Reformasi partai politik Partnership percaya bahwa partai politik merupakan komponen yang sangat penting dalam demokrasi yang menggunakan sistem perwakilan. Saat ini kami tengah berupaya membuat partai-partai politik lebih transparan dan akuntabel. Salah satu kelemahan


17

kunci dalam Demokrasi Indonesia adalah pendanaan partai politik, terutama berkaitan dengan bagaimana dana diperoleh dan dikelola. Sekarang ini partai-partai politik banyak menggantungkan diri pada sekelompok elit kaya yang kemudian memanfaatkan partai untuk memperjuangkan kepentingan-kepentingan mereka sendiri. Pendanaan partai politik perlu lebih diperluas basisnya dan lebih independen agar partai politik dapat sungguh-sungguh mewakili aspirasi masyarakat. Perolehan kursi di parlemen merupakan sumber pendapatan lain bagi partai politik, karena suara dapat dijual kepada penawar tertinggi, dan sekarang hal ini merupakan pendorong utama orang mengejar jabatan politik. Kesalahan ini sebagian bersumber pada peraturan perundangan yang ada, menurut analisis publikasi Partnership terbaru yang mempelajari isu ini: Anomali Keuangan Partai Politik, yang meninjau situasi pendanaan saat ini yang lemah dan serba tidak jelas, yang secara khusus meninjau dengan lebih dekat peraturan-peraturan baru yang mengharuskan keterbukaan keuangan (walau tidak ada sanksi bagi yang tidak mematuhi). Kajian ini juga menyelidiki sumber-sumber pendanaan partai politik yang ada sekarang dan bagaimana ini dikelola. Partnership bekerja bersama Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Jakarta, Yayasan Manikaya Kauci (YMK) Bali, Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) Sulawesi Selatan, dan Kemitraan untuk Integritas dan Pembaruan Tata Pemerintahan Yogyakarta, untuk mengidentifikasikan peraturanperaturan yang lemah dan celah-celah hukum yang menyebabkan situasi yang kurang baik saat ini.

Belajar bagaimana demokrasi berjalan Demokrasi merupakan konsep yang masih baru di Indonesia, dan agar dapat berjalan dengan efektif dan berkelanjutan, demokrasi perlu berakar pada konteks lokal dan dihubungkan dengan tradisi-tradisi politik lokal. Tahun 2010 Partnership memulai kerjasama dengan Komunitas

Indonesia untuk Demokrasi (KID) untuk memperluas jangkauan mereka ke tiga provinsi baru, dengan membangun Sekolah Demokrasi (SD) di Aceh, Kalimantan Barat dan Papua, dengan proses perekrutan yang dimulai pada akhir tahun. Pendaftaran yang masuk melebihi tempat yang tersedia dan siswa yang diterima berasal dari berbagai latar belakang: kelompok-kelompok komunitas, para pengusaha dan partaipartai politik. Program ini juga telah melakukan kampanye media yang ekstensif untuk meningkatkan profil program termasuk melalui talkshows di televisi dan radio.

Tidak ada hal-hal negatif dalam Sekolah Demokrasi di Aceh Utara. Mereka telah berhasil merubah cara berpikir saya, dari eksklusivisme yang ekstrim menjadi lebih terbuka dan toleran terhadap sesama umat manusia. Muhammad Adam, mahasiswa STAIN Lhokseumawe

Tahun 2011, setelah proses seleksi panjang dan perekrutan pelatih serta fasilitator, kelas-kelas dimulai pada bulan Februari di Aceh dan Kalimantan, dan pada bulan Maret di Papua. Para siswa, yang berusia antara 20-40 tahun, mempelajari modul-modul seperti Demokrasi dan Hak Asasi Manusia, Kebijakan Publik, Sistem-sistem Politik dan Pemerintah Indonesia, Kewargaan dan Demokrasi. Di luar ruang kelas para peserta ikut ambil bagian dalam talk shows di radio dan televisi, mengamati proses perencanaan pembangunan di DPRD, dan beberapa peserta menulis artikel-artikel opini di surat kabar setempat.

Sebelum memasuki Sekolah Demokrasi saya sudah mengetahui isu-isu yang ada di Papua dan lemahnya kebijakan pemerintah, tetapi setelah memasuki sekolah ini saya menjadi lebih paham dan lebih mampu menanggapi situasi ini.

Program juga menerima dukungan dari pemerintah setempat, seperti peserta di Jayapura yang diberi fasilitas-fasilitas kelas, dan pemerintah lokal mengirim staf mereka untuk ikut ambil bagian dalam program. Partnership memberi dukungan tambahan kepada program dalam mengembangkan rencana pembelajaran dan dalam hal pelaporan keuangan.

Obed Kromsian, Pengusaha

Tahun depan prioritas akan diberikan pada upaya meningkatkan keseimbangan gender – para siswa yang diterima di sekolah tidak mencapai target 30 persen peserta perempuan. Sekolah berencana untuk menyelenggarakan kursus tentang Keadilan Gender sebagai bagian dari modul Hak Asasi Manusia.

Meningkatkan standar-standar pelayanan publik Instansi-instansi pemerintah yang responsif dan akuntabel merupakan salah satu kunci Demokrasi yang berjalan baik. Tahun 2011 Partnership memulai sebuah program baru yang didanai USAID, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui insentif yang kreatif untuk penyelenggaraan layanan publik yang baik. Program ini juga bekerjasama dengan masyarakat sipil dalam memantau kinerja pemerintah daerah dengan menggunakan serangkaian piranti seperti Kartu Rapor Warga (Citizen Report Card), dan Indeks Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Index of Public Service Delivery).

Program yang diberi nama Kinerja ini bekerja di sepuluh kabupaten untuk mengembangkan standarstandar pelayanan yang disepakati, dan selanjutnya membangun jejaring replikasi serta menyasar kabupatenkabupaten atau kota yang paling membutuhkan dukungan. Dua puluh tenaga spesialis direkrut pada bulan Februari dan Maret 2011, dari lebih dari 250 orang pendaftar, dengan wawancara di Makassar, Banda Aceh, Pontianak dan Malang. Tim Sulawesi Selatan telah mulai bekerja sejak bulan Maret sementara tim provinsi-provinsi lain segera menyusul sepanjang tahun di Kalimantan Timur, Aceh, dan Jawa Timur. Universitas Gadjah Mada membantu mengadakan analisis pemangku kepentingan untuk menentukan instansi-instansi atau layanan-layanan mana saja yang harus diprioritaskan dengan sektor Kesehatan dan Pendidikan sebagai fokus perhatian. Program-program pembaruan dimulai di empat provinsi dengan lokakarya untuk mendiskusikan berbagai standar yang relevan dan untuk membangun kesadaran serta menggalang dukungan para pengambil kebijakan. Pelatihan dan rapat-rapat koordinasi untuk para Spesialis Pelayanan Publik Lokal berlangsung sepanjang tahun dengan dukungan The Asia Foundation. Tahun 2012 kantor nasional Kinerja akan memfokuskan diri pada penyediaan klinik-klinik pendampingan dan saling berbagi informasi lebih lanjut, dan akhirnya menyusun sebuah rancangan kertas kebijakan untuk penerapan standar-standar layanan di Indonesia.

Memastikan agar para politisi akuntabel Program ini bekerja bersama FITRA (Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran) untuk meningkatkan pengawasan warga atas belanja publik dengan mengembangkan kapasitas organisasi-organisasi masyarakat sipil, media massa dan kalangan akademisi untuk membuat pemerintah akuntabel terhadap belanja negara untuk kesejahteraan sosial. Tim investigasi FITRA berhasil menarik perhatian media pada proposal pembangunan gedung DPR

baru yang sangat mewah dengan anggaran lebih dari Rp 1,8 triliun. Selama beberapa bulan tekanan terusmenerus dilakukan melalui media dan ini menimbulkan kemarahan besar dari masyarakat sehingga rencana ini akhirnya ditunda pada bulan Oktober 2011, dan anggarannya dikembalikan kepada negara. FITRA juga telah membeberkan anggaran perjalanan dinas luar negeri dan belanja publik para anggota DPR yang besarnya berlebihan. FITRA telah memanfaatkan media dengan efektif untuk menggalang dukungan publik untuk mengurangi pengeluaran berlebihan untuk kegiatan-kegiatan yang tidak penting dan menekan DPR untuk membuat komitmen merealokasikan anggaran perjalanan dinas untuk pendidikan dan kesehatan.

“Langkah pertama adalah menemukan dokumen-dokumen yang memuat rincian biaya Gedung DPR yang baru. Kami mencari-cari data pada agenda untuk tahun 2010 – dan apa saja yang belum terealisasi pada tahun 2009. Dari sini kami memperhitungkan bahwa biaya pembangunan gedung dapat mencapai lebih dari 1,8 triliun. Ketika kami membuka hal ini kepada masyarakat, muncul kemarahan yang besar dan angka biaya pembangunan terus-menerus diturunkan: menjadi 1,3 triliun, lalu 800.000 dan akhirnya nol – karena rencana pembangunan ditunda. Jadi publisitas masih mampu membuat mereka merubah rencana. Kami juga menemukan jumlah angka yang luar biasa besar berkaitan dengan anggaran tak terduga dan anggaran perjalanan dinas Ketua DPR. Bahkan pada tahun 2011 anggaran perjalanan dinas luar negeri beliau mencapai lebih dari 330,000 dolar AS. Setelah angka-angka ini dibeberkan kepada publik, para anggota DPR mengurangi perjalanan dinas internasional mereka. Para anggota Gerindra sekarang mempunyai kebijakan untuk membatasi perjalanan internasional. Salah seorang anggota DPR berkata kepada saya, “Anda telah membuat saya malu.” Sekarang sudah ada pengawasan yang lebih besar atas DPR, terutama oleh OMS atau media – dan mereka akan mendatangi kami bila mereka butuh informasi tentang anggaran. Apakah kami telah berhasil? Yah, setidaknya saat ini anggaran untuk para Menteri diberikan kepada kami dahulu untuk kami periksa. Para wartawan berkata kepada saya bahwa DPR sekarang takut kepada FITRA!” Uchok Sky Khadafi dari FITRA

18



19

2

Perjuangan Panjang Melawan Korupsi Salah satu bagian besar dari apa yang kami lakukan terfokus pada isu korupsi. Penelitian UNDP atas 100 negara menunjukkan adanya keterkaitan langsung antara tingginya tingkat korupsi di suatu negara dan rendahnya tingkat kesejahteraan publik di negara bersangkutan. Tahun 2011 Partnership bekerja keras memperkuat penolakan publik atas korupsi melalui program ekstensif peningkatan kesadaran akan dampak buruk korupsi dan dengan mendukung kelompokkelompok masyarakat serta OMS yang sama-sama berjuang memerangi korupsi. Partnership mendorong tokoh-tokoh agama untuk aktif berbicara mempromosikan kepemimpinan yang berintegritas. Pada sebuah acara di bulan November, perwakilan dari aliran keagamaan utama bersamasama mengeluarkan pernyataan bahwa pertumbuhan ekonomi yang adil merupakan sesuatu yang dimandatkan oleh Undang-Undang Dasar dan bahwa korupsi bukanlah sesuatu yang dapat dihapus dengan naik haji dan ‘karya-karya karitatif’. Kampanyekampanye anti korupsi Partnership pada tahun 2011 secara aktif menjadikan para calon pemimpin masa depan sebagai sasaran. Sebuah kampanye media sosial yang sukses melibatkan perguruan-perguruan tinggi dan kelompok-kelompok pemuda diluncurkan serta sebuah kumpulan esai bertema Students Go Anti Corruption diterbitkan pada akhir tahun.

20


Siemens ikut ambil bagian dalam memerangi korupsi

Pengadaan secara Elektronik – membuat pembelanjaan pemerintah transparan

Siemens AG menganggarkan 1,5 juta dolar AS untuk mendukung program-program pemberantasan korupsi Partnership sebagai bagian dari kerjasama Bank DuniaSiemens untuk memberantas korupsi dalam sektor pengadaan.

Penyimpangan sumber daya publik paling banyak terjadi dalam pengadaan. Oleh karena itu, segala upaya untuk memerangi korupsi perlu difokuskan pada pembelanjaan barang dan jasa yang dilakukan pemerintah.

Pada peluncuran program ini bulan Februari, Wakil Ketua KPK, Mochamad Jasin, mengatakan bahwa hampir 50 persen kasus korupsi yang terjadi dalam lima tahun terakhir berkaitan dengan korupsi dalam sektor pengadaan: “Kolusi, monopoli dan kurangnya integritas merupakan penyebab terjadinya hal ini,” katanya. “Sistem pengadaan secara elektronik akan meminimalisir peluang korupsi.”

Menurut ketua KPPU, Nawir Messi, negara kehilangan lebih dari 26 miliar dolar AS pada tahun 2011 akibat komisi dan tender-tender yang digelembungkan. “Berdasarkan pengalaman kami selama lebih dari sepuluh tahun mengawasi pengadaan barang dan jasa, kami memperkirakan adanya penggelembungan – seringkali sampai sebanyak 30 persen”.

Partnership bekerja dengan LKPP, lembaga pemerintah yang menangani pengadaan, Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada, dan Asosiasi Pengusaha Indonesia dalam mengimplementasikan program ini.

Skandal SEA Games menunjukkan pentingnya mekanisme yang transparan dalam pemberian tender dan kontrak pemerintah. Investigasi yang tengah berjalan tentang bagaimana kontrak diberikan untuk pembangunan tempat penampungan atlet menyentuh tokohtokoh senior dari Partai Demokrat dan mengungkap bagaimana para anggota DPR secara rutin menerima uang suap untuk membantu perusahaan memenangkan tender. Perusahaan pemenang tender diperkirakan menjanjikan suap terbesar kepada DPR – sampai 5 persen dari nilai proyek.

“Program ini bertujuan untuk menciptakan sistem pengadaan yang adil, transparan dan akuntabel, yang akan menjamin adanya kompetisi yang sehat dalam sektor bisnis,” kata Natalia Hera, manajer proyek Partnership.

Tahun 2011 Partnership melanjutkan dukungannya terhadap penerapan sistem pengadaan elektronik – suatu bentuk belanja publik yang transparan dan oleh karenanya mempersempit peluang korupsi. Dengan portal yang telah terbangun dan modulmodul pelatihan yang telah disusun pada tahun-tahun sebelumnya, fokus kegiatan pada tahun 2011 adalah perluasan proses pengadaan secara elektronik ke bawah sampai ke setiap tingkat pemerintahan.


21

Menyampaikan pesan anti korupsi kepada berbagai pemirsa baru

Tahun 2011 Partnership sukses mengimplementasikan sebuah program hibah mini bagi organisasi-organisasi masyarakat sipil. Lima belas proposal dipilih dari berbagai kelompok dari seluruh Indonesia, yang menggunakan berbagai saluran berbeda untuk menyebarluaskan pesan-pesan anti korupsi.

Tahun 2011 Partnership sukses mengimplementasikan sebuah program hibah mini bagi organisasi-organisasi masyarakat sipil. Lima belas proposal dipilih dari berbagai kelompok dari seluruh Indonesia, yang menggunakan berbagai saluran berbeda untuk menyebarluaskan pesan-pesan anti korupsi. Para mahasiswa jurusan komunikasi Universitas BINUS memproduksi iklan-iklan layanan masyarakat dan mengembangkan sebuah game online. MTI mengadakan sebuah lomba penulisan esai anti korupsi untuk anak sekolah, yang hasilnya diterbitkan sebagai Students Go Anti Corruption. Mereka juga menyelenggarakan sebuah perkemahan pemuda anti korupsi dan telah mendidik sekelompok duta anti korupsi. GASAK membangun sebuah jejaring para pejuang anti korupsi di tingkat masyarakat akar rumput, dengan memanfaatkan kelompok-kelompok tari tradisional rapai dan ceramahceramah keagamaan. Sebuah organisasi lain, SAHDAR, mengumpulkan para orangtua, komunitas-komunitas lokal dan para pejabat pemerintah dalam perencanaan anggaran untuk pendidikan dan dalam memantau dana Bantuan Operasional Sekolah. Di Sumatera Utara Lakpesdam NU membangun kantinkantin kejujuran di sekolah-sekolah dasar dan melatih para tokoh agama dalam menyampaikan khotbah-khotbah anti korupsi kepada masyarakat. Institut RACA melatih para petani dan buruh untuk menyebarluaskan pesan anti korupsi di tingkat masyarakat dan sebuah OMS lain melatih jejaring jurnalisme warga. Organisasi Masyarakat Sipil lainnya membantu mengembangkan pusat-pusat sumber

22


daya untuk menyebarluaskan kesadaran akan pengetahuan hukum. Perang melawan korupsi dilaksanakan dalam banyak medan pertempuran dan telah menjangkau semua sektor dalam masyarakat berkat program hibah mini ini.

Mengajarkan integritas kepada para calon pemimpin masa depan Partnership melanjutkan kerjasamanya dengan TIRI dan memperluas jejaring universitas mitra program. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah membentuk komite untuk mengembangkan kurikulum anti korupsi dan banyak anggota komite ini berasal dari Jaringan Pendidikan Integritas. Jumlah keseluruhan universitas yang tergabung dalam jaringan Integritas bertambah, dari 89 pada awal tahun, ditambah 51 anggota baru yang bergabung pada paruh kedua tahun 2011. TIRI juga menyelenggarakan rangkaian kuliah umum yang membahas isu-isu integritas sepanjang tahun, yang sering dihadiri sampai ratusan mahasiswa dan dosen, selain para pejabat pemerintah. Pada bulan November, TIRI dan Universitas Paramadina mengadakan pertemuan Koordinasi Pemangku Kepentingan nasional di Sanur untuk memperkuat jejaring dan mengidentifikasikan sasaran-sasaran dan kebijakan-kebijakan strategis. Lebih dari 100 orang peserta datang dari 54 universitas di seluruh Indonesia. Dalam pertemuan ini sebuah Nota Kesepahaman ditandatangani antara TIRI dan Ombudsman Republik Indonesia, yang berisi perjanjian kerjasama dalam pendidikan, penyebarluasan informasi dan penelitian.

dan mengadakan dialog pertama dengan para profesional pada bulan November dengan Aspikom. Pelatihan integritas dilaksanakan sepanjang tahun dan telah melatih 216 pejabat pemerintah dan lebih dari 100 orang akademisi dan perwakilan organisasiorganisasi masyarakat sipil. Peserta juga datang dari organisasi-organisasi berikut: Arsip Nasional, Komisi Pemberantasan Korupsi, Kantor Ombudsman, Badan-badan Negara yang Mengurusi Tenaga Kerja, Lembaga Administrasi Negara, Badan Pengawas Pasar Modal, Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia dan Transparency International.

Melatih instansiinstansi penegak hukum Partnership melanjutkan kerjasamanya dengan Jakarta Centre for Law Enforcement/JCLEC, dengan menyelenggarakan kursus Manajemen Peradilan Pidana pada bulan Mei yang diikuti oleh lebih dari 37 peserta di Semarang, Jawa Tengah. Para hadirin datang dari kalangan penegak hukum maupun masyarakat sipil. Pada bulan September diadakan sesi kedua: Peningkatan Peradilan Pidana Strategis yang diselenggarakan untuk kelompokkelompok seperti para hakim senior, jaksa dan ketua-ketua KPK dan PPATK. Kursus-kursus ini mendapat sambutan baik dan dapat membantu koordinasi, kerjasama dan sinergi antara berbagai instansi penegak hukum – sesuatu yang sebelumnya sulit dilakukan.

Menyusun protokol untuk mengidentifikasi kayu yang berasal dari sumber legal Rencana Aksi Penegakan Hukum Kehutanan, Tata Pengelolaan dan Perdagangan (Forest Law Enforcement, Governance and Trade/FLEGT) menetapkan serangkaian langkah bagi Uni Eropa dan Negara-negara Anggotanya dalam menangani pembalakan hutan di dunia. Perjanjian Partnership Sukarela (Voluntary Partnership Agreements/VPAs) FLEGT merupakan kesepakatan bilateral antara Uni Eropa dan negara-negara eksportir kayu, yang bertujuan untuk menjamin agar kayu yang diekspor ke Uni Eropa berasal dari sumbersumber yang sah secara hukum/ legal dan untuk mendukung negaranegara mitra meningkatkan peraturan perundangan serta tata pengelolaan yang mereka terapkan dalam sektor ini. Indonesia termasuk salah satu negara pertama yang menegosiasikan Perjanjian Partnership Sukarela dengan Uni Eropa yang diselesaikan pada bulan Mei tahun 2011.

Program FLEGT bekerja dengan Uni Eropa di Brussels untuk mengembangkan kerangka peraturan untuk mengimplementasikan Sistem Penjaminan Legalitas Kayu (Timber Legality Assurance System/TLAS) dan pada paruh pertama tahun difokuskan pada perekrutan dan finalisasi rencana kerja. Terjadi beberapa keterlambatan yang disebabkan oleh beberapa hal yang masih dianggap problematik di Kementerian Kehutanan. Partnership memutuskan untuk terus maju dengan para mitra pelaksana termasuk Kehati, Telapak dan Dewan Kehutanan Nasional, dan berhasil memperoleh persetujuan dari bidang-bidang terkait di Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan KPK untuk terus melanjutkan penyusunan rancangan penilaian atas kerangka peraturan yang sudah ada saat ini – baik di tingkat pusat maupun daerah.

Tahun 2011 TIRI juga mulai menjangkau asosiasi-asosiasi profesi


23

3

Apakah Indonesia akan Dapat Mencapai Tujuantujuan Pembangunan Milenium? Tujuan 1:

Menghapuskan kemiskinan dan kelaparan yang parah

Tujuan 2:

Mencapai pendidikan dasar universal

Deklarasi Milenium Pada tahun 2000, 189 negara sepakat mengikrarkan janji untuk membebaskan umat manusia dari kemiskinan yang ekstrim dan kesulitankesulitan hidup lainnya. Ikrar global ini selanjutnya dikenal sebagai Tujuan-tujuan Pembangunan Milenium, dan diberi tenggat waktu: tahun 2015. Pada bulan September tahun 2010, dunia sekali lagi mengulang komitmennya untuk mempercepat kemajuan dalam mencapai tujuan-tujuan ini. Tujuantujuan Pembangunan Milenium meliputi:

24


Tujuan 3:

Mendorong kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan

Tujuan 4:

Mengurangi tingkat kematian anak

Tujuan 5:

Meningkatkan kesehatan ibu

Tujuan 6:

Memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit-penyakit lainnya

Tujuan 7:

Menjamin kelestarian lingkungan hidup

Tujuan 8:

Mengembangkan Partnership global untuk pembangunan

Kemiskinan Indonesia merupakan pelanggaran hak asasi manusia “Jika kita menaati Undang-Undang Dasar, yang menyatakan bahwa sumber-sumber daya alam Indonesia merupakan milik seluruh rakyat dan harus digunakan untuk kesejahteraan mereka, kita tidak akan mengalami kemiskinan seperti yang kita alami sekarang di negara ini. Sebaliknya, kita lihat eksploitasi sumber daya alam telah menciptakan kemiskinan yang kian parah,” kata Wicaksono Sarosa, Direktur Eksekutif Partnership pada peluncuran kampanye ‘Jangan Lagi Mengabaikan Kemiskinan’ di Taman Tugu Proklamasi di Jakarta pada tanggal 23 Agustus. Acara ini diprakarsai Partnership bersama Kantor Utusan Khusus Presiden untuk Pemberantasan Korupsi, dan didukung oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Nasional anti Kekerasan terhadap Perempuan, Komisi Nasional Perlindungan Anak, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Ombudsman. “Negara telah gagal meningkatkan kesejahteraan rakyat seperti dimandatkan oleh para pendiri negara kita,” Menurut Ketua Komnas HAM Ifdal Kasim. “Setelah merdeka 66 tahun, 70 juta orang Indonesia masih tetap miskin.”

Kemiskinan adalah masalah tata pemerintahan Menurut Badan Pusat Statistik, sekitar 30 juta orang Indonesia masih hidup dalam kemiskinan. Jumlah ini dihitung berdasarkan garis kemiskinan Indonesia, yaitu kurang dari satu dolar per hari. Namun, sumber-sumber resmi lain menyatakan bahwa masih ada 76 juta orang yang berhak mendapatkan raskin, atau beras untuk kaum miskin, dan jumlah ini mencapai sepertiga dari jumlah total penduduk. Menurut Bank Dunia, 100 juta atau kira-kira 40 persen dari seluruh penduduk Indonesia masih hidup dengan di bawah dua dolar per hari. Sementara itu, data dari Kementerian Kesehatan pada tahun 2010 menunjukkan bahwa persentase anak balita yang mengalami pertumbuhan terlambat akibat kekurangan gizi mencapai lebih dari sepertiga atau 26,7 juta anak. Lebih dari separuh anak balita di Nusa Tenggara Timur memperlihatkan pertumbuhan yang terlambat. Antara tahun 2004-2009, walaupun PDB Indonesia meningkat 38 persen, perkiraan Bank Dunia tingkat kemiskinan Indonesia hanya turun sedikit, sekitar 2,5 persen. Bagaimanapun cara kita mengukur kemiskinan, bila angka-angka ini kita sandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini yang mencapai 6,5 persen, jelaslah bahwa manfaat pertumbuhan tidak dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Kemiskinan adalah isu tata pemerintahan karena penyelenggaraan layanan publik, seperti perawatan kesehatan dan beras gratis, benar-benar berarti bagi kaum miskin, karena merekalah yang paling menderita akibat penyelenggaraan pemerintahan yang tidak efisien dan tidak kompeten. Mempraktekkan tata pemerintahan yang baik berarti melibatkan kaum miskin dan masyarakat sipil dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan publik. Hal ini menuntut adanya peningkatan kapasitas dalam masyarakat sipil untuk mendorong partisipasi masyarakat baik dalam penganggaran maupun pengawasan belanja pemerintah. Salah satu bagian penting Laporan Tahunan 2011 Tinjauan Program 2011

25

dari program kami difokuskan pada pengembangan keterampilan-keterampilan seperti ini dan pembangunan kapasitas kelembagaan untuk memprioritaskan Tujuan-tujuan Pembangunan Milenium. Pengabaian atas masalah kemiskinan adalah salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia, menurut Ifdal Kasim. “Kegagalan dalam memberantas kemiskinan akan mengakibatkan 85 juta anak tidak dapat mengakses pendidikan dan layanan perawatan kesehatan,” katanya. “18 juta anak kekurangan gizi, dan dari setiap 100 bayi, 44 meninggal dunia. Kemiskinan adalah salah satu bentuk kekerasan terhadap anak,” kata Maria Ulfah Anshor, Ketua KPAI.

Desa sebagai garda depan dalam pembangunan Bekerjasama erat dengan LSM-LSM, terutama yang bekerja dalam isu pemberdayaan perempuan, Partnership mencoba memastikan agar belanja publik diarahkan untuk pemenuhan standar hidup dasar seperti air bersih dan sanitasi. Program ini didukung oleh Pemerintah Belanda dan difokuskan pada upaya memasukkan komponen-komponen pemberantasan kemiskinan ke dalam proses perencanaan dan penganggaran di tingkat desa. Untuk meningkatkan kesadaran akan kewajiban-kewajiban untuk memenuhi Tujuan-tujuan Pembangunan Milenium di tingkat desa dibutuhkan kampanye

“Melalui program ini, kami sekarang mengetahui proses perencanaan, bagaimana mengidentifikasi kaum miskin dan membuat peta sosial desa bersama tim LPSDM. Atas nama masyarakat Desa Batuyang, saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada LPSDM dan program percepatan pencapaian Tujuan-tujuan Pembangunan Milenium. Kami berharap program ini dapat membantu mewujudkan kesejahteraan warga masyarakat. Sebagai Kepala Desa, saya menganjurkan semua orang termasuk perempuan menghadiri dan berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan seperti ini.”

r

Kepala Desa Batuyang, Lombok Timu

komunikasi yang ekstensif, dengan memanfaatkan para pengambil kebijakan setempat yang telah memahami pentingnya Tujuan-tujuan Pembangunan Milenium. Salah satu kisah sukses datang dari Makassar di mana bupati menggunakan kartu rapor warga untuk menilai kemajuan dalam mencapai Tujuantujuan Pembangunan Milenium. Kabupaten ini memiliki jaringan organisasi masyarakat sipil yang aktif – salah satu komponen yang sangat penting dalam melobi proses perencanaan anggaran yang partisipatoris. Organisasi masyarakat sipil mitra kami, JARI kini telah diangkat menjadi anggota tim pemerintah provinsi untuk pencapaian Tujuan-tujuan Pembangunan Milenium di Sulawesi Selatan dan Kalimantan Barat, sehingga kami dapat berharap adanya penekanan lebih besar pada belanja untuk kesejahteraan warga dalam alokasi anggaran di provinsi-provinsi ini. Sosialisasi dengan sasaran tertentu untuk pencapaian Tujuan-tujuan Pembangunan Milenium juga dilaksanakan di Papua sebagai bagian dari serangkaian proyek untuk meningkatkan kesejahteraan di tingkat desa. Partnership bekerja membantu kepala-kepala desa di Papua untuk menguasai keterampilanketerampilan dalam manajemen keuangan yang akan dapat membantu meningkatkan pembangunan ekonomi dengan dukungan langsung dari Kabupaten-kabupaten Pegunungan Bintang, Keerom, Mimika dan Kaimana.

“Kami akan menindaklanjuti masukan terkait kekurangan tenaga kesehatan di Desa Jeruju dengan pihak-pihak berwenang, dan kami sangat berterima kasih atas forum ini dan umpan balik yang diberikan akan kami pertimbangkan dalam kebijakan dan layananlayanan kami di masa mendatang.”

Teguh, staf Dinas Kesehatan setempat

26


Kami sangat berterima kasih kepada JARI atas advokasi yang dilaksanakan kepada Bupati berkaitan dengan Standar Pelayanan Minimum. Dokumen Standar Pelayanan Minimum akan menjadi acuan dasar dalam diskusi dengan Badan Anggaran DPRD, untuk memperoleh dukungan dan komitmen mereka.” Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan

Membantu pemerintah menyasar kemiskinan Partnership telah melaksanakan kegiatankegiatan peningkatan kesadaran dan membangun kapasitas pemerintahan di pemerintah-pemerintah daerah di Sulawesi dan Kalimantan untuk menjamin agar kaum miskin menjadi pusat dalam strategi dan kebijakan-kebijakan pembangunan. Modul-modul khusus telah disusun untuk melatih badan-badan pemerintah daerah untuk memenuhi tanggung jawab mereka untuk mengurangi kemiskinan dengan memprioritaskan Pendidikan, Kesehatan dan Lingkungan Hidup dalam proses penyusunan kebijakan mereka. Kemajuan besar telah tercapai di enam kabupaten/kota: Kendari, Kutai Timur, Kubu Raya, Wonogiri, Surakarta dan Wonosobo. Dibutuhkan upaya-upaya yang lebih besar lagi untuk melibatkan kelompok-kelompok marjinal dalam proses penganggaran. Keterlibatan perempuan terutama diharapkan akan dapat mendorong alokasi anggaran yang lebih besar untuk layanan-layanan kesehatan dan pendidikan. Program juga menyebarluaskan laporan CEDAW tentang Tujuan-tujuan Pembangunan Milenium dan sebuah instrumen evaluasi untuk menilai kemajuan dalam mencapai Tujuan-tujuan Pembangunan Milenium.

Menjangkau mereka yang paling rentan PNPM Peduli merupakan sebuah program multi donor yang dikelola oleh Fasilitas Pendukung PNPM (PNPM Support Facility/ PSF), yang menjangkau orang-orang yang mungkin tidak terjaring oleh programprogram pengurangan kemiskinan lainnya. Orang-orang seperti anggota masyarakat adat yang terpencil, para istri yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, para pengemis, dan para penderita AIDs. Partnership merupakan salah satu mitra koordinator di tingkat nasional yang akan melaksanakan program di 27 kabupaten di 13 provinsi. Proyek ini bekerja melalui organisasiorganisasi masyarakat sipil setempat untuk menjangkau kelompok-kelompok yang tidak mudah dijangkau melalui kebijakan pemerintah yang biasa, dengan fokus pada perlindungan hak dan pelaksanaan keadilan bagi mereka yang paling rentan. Tahun 2011 merupakan tahun uji coba di mana ide-ide pengurangan kemiskinan digali dari rekan-rekan organisasi masyarakat sipil dan diuji apakah dapat ditingkatkan dengan dukungan organisasi-organisasi yang memiliki sumber daya lebih besar. Komponen kunci lainnya meliputi juga pengembangan kapasitas organisasiorganisasi masyarakat sipil yang lebih kecil dalam manajemen dan keberlanjutan, di samping penggunaan Penilaian Kemiskinan Partisipatoris untuk mengidentifikasikan warga masyarakat yang paling membutuhkan dukungan.

“Negara telah gagal meningkatkan kesejahteraan rakyat seperti dimandatkan oleh para pendiri negara kita. Setelah merdeka 66 tahun, 70 juta orang Indonesia masih tetap miskin. Kegagalan dalam memberantas kemiskinan akan mengakibatkan 85 juta anak tidak dapat mengakses pendidikan dan layanan perawatan kesehatan.” Ketua Komnas HAM, Ifal Kasim, pada peluncuran Kampanye Pemberantasan Kemiskinan yang diselenggarakan oleh Partnership pada Agustus 2011


27

4

Jauh dari Pusat: Membantu Membangun Pemerintahan yang Lebih Baik di Daerah dan Kawasan Terpencil Sebagai sebuah negara kepulauan yang memiliki lebih dari 13.000 pulau, kebijakan desentralisasi Indonesia akan selalu menjadi hal yang sulit untuk diterapkan dengan merata di daerah-daerah yang saling berbeda satu sama lain dan seringkali berada di kawasan sangat terpencil. Otonomi daerah merupakan sebuah upaya untuk membalik bentuk negara sangat sentralistik yang telah diciptakan oleh Rezim Orde Baru, dengan memberi provinsi dan kabupaten/kota hak untuk mengumpulkan pendapatan dan menyelenggarakan layanan-layanan mereka sendiri. Proses ini seharusnya menghasilkan pemerintahan yang lebih sesuai kebutuhan setempat dan lebih tanggap. Namun, daerah-daerah dan provinsi-provinsi baru terus bermunculan dengan lebih cepat daripada kerangka hukum yang dibutuhkan untuk membantu mereka berfungsi dengan baik. Daerah-daerah baru ini juga tumbuh dengan lebih cepat daripada kapasitas sumber daya manusia yang dimiliki – semua institusi baru ini membutuhkan tenaga-tenaga profesional yang trampil untuk menjalankannya. Program Partnership untuk mendukung proses desentralisasi difokuskan pada upaya untuk memecahkan masalah saling tumpang tindih dan duplikasi fungsi-fungsi pemerintahan, sambil pada saat yang sama membangun kapasitas untuk menciptakan staf yang trampil untuk mengelola layanan-layanan yang perlu. REDD+ menambah beban administratif yang kompleks pada pemerintah daerah yang sudah merasa kesulitan dan menuntut adanya institusi serta mekanisme-mekanisme baru agar dapat berjalan dengan baik. Kami bekerjasama erat dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk mengembangkan kapasitas kelembagaan untuk melaksanakan salah satu proyek uji coba REDD+ pertama di Indonesia.

28


Desain Besar Penataan Daerah yang dikembangkan oleh Partnership antara tahun 2007-2010 bersama Kementerian Dalam Negeri, digunakan sebagai dasar dalam merevisi UU No. 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2007. Sejak berhasil menyelesaikan Desain Besar ini pada tahun 2010, Partnership bekerja bersama dengan Kementerian Dalam Negeri menyusun parameterparameter dan indikator-indikator untuk penataan daerah yang final, dengan mempertimbangkan faktor-faktor berikut ini: geografi, demografi, administrasi publik, manajemen pemerintahan, keamanan, perekonomian, sosial dan budaya. Langkah berikutnya adalah implementasi strategi tersebut, dan Partnership bekerja dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat untuk menilai kelayakan pemekaran daerah-daerah otonom di kawasan perbatasan, selain merespons permintaan masyarakat untuk pemekaran Kalimantan Utara. Partnership juga bekerjasama degan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, untuk meninjau efektivitas supervisi keuangan negara di daerah. Manajemen keuangan yang efektif merupakan sesuatu yang sangat penting untuk memastikan agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan oleh masyarakat di bawah – dan sayangnya sampai saat ini belum banyak bukti yang menunjukkan bahwa pemekaran daerah benar-benar membawa dampak yang positif. Untuk mengkaji alasan-alasan di balik situasi ini dan untuk mengembangkan solusi yang mungkin diambil, Partnership melakukan analisis kesenjangan atas kerangka hukum yang ada. Dengan kata lain, kami mencoba melihat bagaimana reformasi peraturan perundangan terkait dapat membantu menyelesaikan masalah ketidakadilan sosial di provinsi-provinsi yang terpencil.

Local Governance Watch (Pengawas Tata Pemerintahan Daerah) yang diluncurkan pada bulan April 2011. Lembaga ini akan memantau kinerja pemerintah-pemerintah daerah – dan juga membantu meningkatkan kerja mereka.

Mempertahankan perdamaian di kawasan pasca konflik Republik Indonesia sudah mengalami konflik sipil dari sejak mulai didirikan, dan beberapa daerah tertentu telah menjadi kawasan yang terkenal dengan ketegangan dan kekerasannya. Daerah sasaran program ini meliputi Poso, Ambon dan Timor Barat. Konflik seringkali timbul ketika penduduk setempat merasa bahwa para pendatang tampaknya menikmati standar hidup yang lebih tinggi – orang-orang lain terpaksa mengungsi ketika rumah atau ladang-ladang mereka telah diserang atau direbut. Uni Eropa telah mengembangkan kegiatan-kegiatan peningkatan mata pencaharian di daerah-daerah ini dengan tingkat keberhasilan yang minim, dan mereka menemukan bahwa situasi pasca konflik membutuhkan program-program yang khusus. Proyek ini dikembangkan sebagai respons terhadap kebutuhan ini – masalahnya bukan sekedar meningkatkan kehadiran polisi, tetapi program harus menyasar pemerintah daerah dan organisasi-organisasi masyarakat dalam membangun keterampilan untuk menghindari dan menyelesaikan konflik. Dalam prosedur tetap (SOP) yang dikembangkan Partnership bersama para pemangku kepentingan lokal, media juga memiliki peran penting dalam program semacam ini.

Uni Eropa telah mengembangkan kegiatan-kegiatan peningkatan mata pencaharian di daerahdaerah ini dengan tingkat keberhasilan yang minim, dan mereka menemukan bahwa situasi pasca konflik membutuhkan program-program yang khusus.

Partnership juga telah menjalin kerjasama dengan Universitas Indonesia dalam membentuk


29

Mengelola kawasan perbatasan yang sensitif Sebagai bagian dari kerja kami dalam membantu menyusun strategi pengembangan kawasan Perbatasan Nasional, Partnership melanjutkan evaluasinya atas kebijakan dan kondisikondisi yang mempengaruhi kelima kawasan perbatasan sasaran di Papua, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Nusa Tenggara Timur. Evaluasi dan rekomendasirekomendasi disusun bersama pemerintah daerah, perguruan tinggi dan organisasi-organisasi masyarakat sipil setempat dan diserahkan kepada Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Rekomendasi yang disusun meliputi: Peningkatan kapasitas para Pejabat Pengelola Perbatasan setempat, Peningkatan akses keamanan, Pemaduan perangkat hukum antar instansi terkait dan pengelolaan lingkungan hidup serta sumber-sumber daya alam yang lebih baik. Hasil analisis juga merekomendasikan perluasan kewenangan BNPP. Partnership akan terus memperkuat BNPP dan bekerja dengan perguruan tinggi untuk mengembangkan sebuah model pengelolaan perbatasan yang sesuai.

Berkat hubungan baik kami dengan semua pemangku kepentingan, kami juga mampu mempertemukan Sekjen PBB dan Ketua Satgas REDD+ dengan komunitas-komunitas yang terkena program REDD+ dalam kunjungan mereka pada bulan November.

30


Memastikan agar REDD+ mempertimbangkan kebutuhan masyarakat setempat Partnership melanjutkan programnya dalam bidang iklim dan tata pengelolaan hutan selama tahun 2011. Sebagai bagian dari Nota Kesepahaman dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Partnership menjadi koordinator nasional Gugus Tugas Gubernur untuk Iklim dan Hutan yang diselenggarakan pada bulan September di Palangkaraya.

Lebih dari 200 delegasi hadir untuk mendiskusikan implementasi REDD+ dari 15 negara bagian dan provinsiprovinsi di Brasil, Nigeria, Meksiko, Peru, Amerika Serikat dan Indonesia. Partnership juga berperan penting dalam kunjungan delegasi Norwegia dan Inggris ke Kalimantan Tengah, yang dipimpin oleh Menteri Lingkungan Hidup Norwegia, Erik Solheim, dengan memastikan bahwa delegasi penting ini bertemu dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat adat yang terpengaruh oleh proyek-proyek REDD+. Berkat hubungan baik kami dengan semua pemangku kepentingan, kami juga mampu mempertemukan Sekjen PBB dan Ketua Satgas REDD+ dengan masyarakat yang terkena program REDD+ dalam kunjungan mereka pada bulan November.

Bekerja di masyarakat bersama mereka yang terkena program REDD+ Setelah melibatkan diri secara konsisten dalam isu-isu iklim, REDD+ sekarang sudah dipahami oleh sebagian besar organisasi masyarakat sipil terkait, tetapi analisis pemangku kepentingan yang kami lakukan menunjukkan adanya kekurangan akses terhadap informasi dan minimnya peluang berpartisipasi bagi masyarakat adat yang berdiam di tempattempat terpencil, terutama di tingkat kecamatan. Partnership melakukan sebuah penilaian pemangku kepentingan menyeluruh di Kalimantan Tengah yang antara lain merekomendasikan perlunya dukungan lebih lanjut. Untuk menangani ini kami telah memfokuskan kegiatan penjangkauan kami pada komunitas-komunitas yang berdiam di sekitar kawasan tanah gambut dan hutan, terutama mereka yang menjadi sasaran proyek-proyek REDD+. Komunitas-komunitas ini sudah mendapat sedikit informasi dari berbagai instansi pemerintah tetapi masih membutuhkan tindak lanjut dan mereka masih menyimpan banyak pertanyaan tentang dampak-dampak REDD+.

Pada bulan-bulan terakhir tahun 2011, Partnership menggunakan metodemetode kreatif dan inovatif untuk melibatkan para pemangku kepentingan, termasuk melalui update SMS tentang isu-isu kehutanan, micro blogging, dan bahkan mengadakan penerbangan lintas Kalimantan Tengah untuk mendapatkan gambaran cepat tentang batas-batas ekologis dan halhal yang mendorong deforestasi. Laporan Tahunan 2011 Tinjauan Program 2011

31

Mendukung warga di Papua

dari media datang setelah beberapa bulan berlangsung konflik yang menarik perhatian di Papua.

Pengembangan kapasitas di desa-desa Papua

Papua menerima perhatian khusus dari Partnership karena provinsi ini merupakan provinsi yang berada pada peringkat terendah dalam Indeks Pembangunan Manusia – bukti bahwa otonomi khusus belum memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar para warga Papua.

Partnership selama 2011 bekerja bersama Pusat Pengkajian dan Pembelajaran Demokrasi, Institut Tata Pengelolaan Kehutanan Indonesia, Yayasan Bina Marga Wita Waiya dan LINTAS Papua mengembangkan keterampilan-keterampilan dalam penganggaran yang memihak kaum miskin dan manajemen keuangan di antara para kepala desa di Kabupatenkabupaten Pegunungan Bintang, Keerom, Mimika, Jayawijaya dan Kaimana.

Kelembagaan dan kebijakan yang ada masih sangat jauh dari memadai untuk mengatasi kegagalan-kegagalan ini, di samping adanya dugaan penyelewengan anggaran yang diperburuk oleh modal manusia yang masih minim. Pada tahun 2011 Indonesia dan masyarakat dunia menjadi semakin sadar akan adanya masalah-masalah ini sejalan dengan merebaknya keresahan sosial dan kekerasan yang kian lama kian mendominasi headline surat-surat kabar. Partnership melanjutkan programnya di provinsi ini, dengan membangun keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan dalam manajemen keuangan dan sumber daya, meningkatkan pengawasan, dan memperbaiki lingkungan hukum untuk menjamin manfaat lebih besar yang akan dinikmati oleh warga masyarakat Papua. Partnership meneruskan kerjanya dengan Lembaga Bantuan Hukum untuk meningkatkan kepatuhan terhadap Konvensi PBB melawan Penyiksaan (UN Convention against Torture/UNCAT). Tahun 2011 Partnership bermitra dengan LBH Papua dan Ilalang – sebuah OMS lokal di Papua dalam sejumlah kegiatan yang dirancang untuk meningkatkan kesadaran akan isu-isu Hak Asasi Manusia dan untuk memantau pelaksanaan UNCAT. Instrumen Eropa untuk Demokrasi dan Hak Asasi Manusia dibangun untuk memperkuat kapasitas organisasiorganisasi masyarakat sipil dalam melaksanakan pengawasan independen.

32


Tahun 2011 Partnership memperluas Indeks Persepsi Penyiksaan ke Papua dengan bermitra dengan LBH dan menemukan bahwa penyiksaan merupakan praktek yang umum di antara para anggota Kepolisian RI. Survei terakhir menunjukkan bahwa pukulan, tendangan, penyeretan, penelanjangan, kejutan listrik, sundutan puntung rokok menyala dan serangan seksual merupakan bentuk-bentuk penyiksaan yang paling sering digunakan di Papua. 205 orang responden diwawancara dan 100 persen melaporkan adanya penyiksaan pada saat penahanan. Laporan survei ini diluncurkan dan sambutan hangat

Tahun 2011 Partnership memperluas Indeks Persepsi Penyiksaan ke Papua dengan bermitra dengan LBH dan menemukan bahwa penyiksaan merupakan praktek yang umum di antara para anggota Kepolisian RI.

Partnership juga memprakarsai rangkaian proyek untuk mempercepat pembangunan kesejahteraan komunitas di Papua, dengan berfokus pada pengembangan keterampilan di tingkat pemerintahan paling bawah: desa. Desa biasanya berisi 50-70 rumah tangga dan dipimpin oleh seorang Kepala Desa dan seorang Sekretaris Desa. Sekitar separuh dari kepala-kepala desa ini belum pernah menerima pelatihan dalam hal peraturan-peraturan baru yang akan diterapkan di tingkat desa, baik karena hambatan bahasa atau tantangan logistik, walaupun sekarang mereka telah menerima anggaran dari pemerintah provinsi untuk mengawasi prioritas-prioritas pembangunan seperti wanatani (pertanian di hutan atau agroforestry) yang akan membantu meningkatkan standar kehidupan masyarakat. Partnership juga membangun keterampilan-keterampilan dalam hal wanatani di tingkat desa, baik untuk menjamin keamanan pangan maupun untuk mengembangkan perekonomian desa, dengan menyediakan pelatihanpelatihan bagi kelompok-kelompok petani dalam hal produksi, pemasaran dan manajemen keuangan dasar. Di samping penanaman tanaman pangan dan tanaman obat, program juga

mendukung tanaman perkebunan seperti jati dan coklat, untuk memperkuat pelembagaan ekonomi dan akses terhadap pasar.

Meningkatkan penyusunan kebijakan dan pengawasan Bersama dengan Kementerian Dalam Negeri Partnership juga telah membantu mengevaluasi efektivitas Otonomi Khusus. Fokus evaluasi ini adalah mengidentifikasi kelemahankelemahan untuk kepentingan intervensi di masa mendatang, terutama dalam manajemen keuangan, manajemen publik, administrasi publik dan penyelenggaraan layanan-layanan publik.

Sebuah forum khusus yang terdiri dari para pakar tengah bekerja meningkatkan peraturan-peraturan daerah dan sebuah jaringan OMS telah dibentuk untuk memantau pengembangan kebijakan di provinsi agar benar-benar berpusat pada masyarakat. Kapasitas kelembagaan Ombudsman Daerah dan Inspektoratinspektorat juga telah ditingkatkan untuk mendukung pengawasan publik atas penggunaan sumber daya.


33

Operasional tahun 2011 Ekspansi ke luar Indonesia Pada tahun 2011 Partnership menyalurkan dana program sejumlah Dolar AS 10,4 juta, dan dari total anggaran ini hanya Dolar AS 1 juta (atau sekitar 10 persen) digunakan untuk biaya operasional, suatu rasio yang jauh lebih rendah dari standar 13-16 persen untuk organgisasi-organisasi serupa (evaluasi eksternal independen tahun 2010). Jumlah keseluruhan anggaran yang dikelola tahun ini merupakan yang tertinggi dalam perjalanan Partnership – suatu pertanda baik bahwa kepercayaan para donor kepada kami semakin meningkat. Keseluruhan dana yang diterima pada tahun 2011 berjumlah Dolar AS 10,22 juta, dan ini berasal dari donor yang lebih beragam daripada tahun-tahun sebelumnya, termasuk dari sektor swasta, perguruan tinggi, lembaga-lembaga internasional dan negara-negara donor. Selain itu, Partnership saat ini mengelola sebuah program regional di Asia Tenggara: IKAT-US (Inisiatif Partnership Asia Tenggara) program yang didanai oleh USAID dan meliputi mitra-mitra regional dari Malaysia, Timor-Leste, Filipina, Kamboja dan Indonesia – suatu bukti lagi bahwa para donor telah mempercayai kemampuan Partnership untuk mengelola program-program yang kompleks dengan efektif.

Peningkatan terus-menerus dalam pengadaan Walaupun jumlah dana yang dikelola pada tahun 2011 meningkat hampir 50 persen dari tahun sebelumnya dan nilai pembelian meningkat dua kali lipat dari tahun lalu, pelayanan yang diberikan oleh bagian umum, termasuk bagian pengadaan, dijaga agar tetap berkualitas tinggi dan mempertahankan kepatuhan terhadap standar-standar yang berlaku. Kami menggunakan praktek terbaik dalam pengadaan dan mengadakan kesepakatan-kesepakatan jangka panjang dengan para pemasok demi menjamin kualitas dan penyediaan pelayanan yang tepat waktu. Data-data Pengadaan Total pengadaan

2011 2010 2009 $963,060

Total jumlah perintah pembelian Rata-rata besar perintah pembelian Total jumlah pemasok Jumlah staf pengadaan

$ 488,578

$ 610,332

377 255 238

$ 2,569

$ 1,971

$ 2,564

209 159 158 1 1 1

Tabel di bawah ini menyajikan daftar kontribusi donor terhadap kami antara tahun 2000-2011. Jumlah keseluruhan anggaran yang telah kami terima sejak tahun 2000 sekarang telah melebihi Dolar AS 100 juta. Kontribusi donor tahun 2000-2011: $ AS 100.148.956 DONOR Total 2000-2011 Belanda 34,254,882 Uni Eropa 13,631,170 Norwegia 10,324,848 Inggris 8,943,190 Swedia 7,353,799 Denmark 5,468,728 Jepang 4,084,312 Australia 4,511,940 UNDP 2,459,736 Selandia Baru 2,164,205 Amerika Serikat 1,239,894 UNODC 798,432 Bank Dunia 747,459 Finlandia 597,812 Kanada 552,979 CLUA 530,000 RTI International 418,316 AXIS 371,208 Siemens AG 352,566 Donor-donor lain * 1,343,479

Peningkatan teknologi informasi Server-server dan komputer-komputer personal kami telah ditingkatkan dengan memori yang lebih besar sehingga dapat memproses transaksi dengan lebih efisien. Sebuah server pengembangan telah dipasang untuk ujicoba dan simulasi infrastruktur TI yang baru untuk mendukung operasi kantor program Inspire. Keamanan TI juga telah ditingkatkan dengan perangkat lunak antivirus yang baru dan sertifikat Secure Socket Layer (SSL). Sistem Penelusuran Program (SPP) terus-menerus dimodifikasi untuk memenuhi kebutuhan pemantauan dan pelaporan program yang lebih baik. Website Partnership telah ditingkatkan fungsinya, termasuk dengan penambahan buletin elektronik terpadu, format perekrutan staf baru, galeri foto-foto dan video serta tautan-tautan ke media sosial.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

* Donor-donor lain meliputi Swiss, Spanyol, Perancis, Korea, Bank Dunia, IOM, Universitas Sydney, Universitas Colorado, Chemonics International Inc, The Asia Foundation dan Siemens AG.

34

Laporan Tahunan 2011 Operasional tahun 2011


35

Pengembangan sumber daya manusia kami Bagian Sumber Daya Manusia telah mengadakan beberapa perbaikan di tahun 2011 untuk merespons kebutuhan Partnership. Sistem perekrutan staf berbasis web dan Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Oranye kami juga telah disempurnakan. Selama tahun 2011 Partnership menyelenggarakan kursus-kursus peningkatan kapasitas dalam berbagai bidang, termasuk: “Penulisan Efektif untuk Humas”, “Bagaimana Merancang Rencana Manajemen Kinerja”, dan “Teknik Penulisan Proposal”. Selain itu, seminar-seminar dengan topik-topik yang berkaitan dengan program juga telah dilaksanakan, seperti: “Manajemen Pengadaan Indonesia”, “Strategi Pemetaan Media dan Pengembangan Media Baru”, “Peraturan Perundangan tentang Pencucian Uang dan Masalah-masalah Aktual”, “Berbagi Integritas di Tempat Kerja dengan Menggunakan Film Lelang di Lelang”, “Berbahagialah dalam Hidup”, “Jadilah Positif – Capailah yang Tertinggi” dan kursus-kursus penyegaran dari Keuangan, Sumber Daya Manusia dan Teknologi Informasi.

36


Direktur

0

2

Kepala Kelompok Program

1

3

Manajer

6

8

Officer

16

26

Asisten

26

8

Advisor

0

3

Penasihat

1

1

Magang

2

1

Keamanan

0

1

Pembantu Kantor

1

4

Laporan Keuangan yang Telah Diaudit

2011 Annual Report Operations in 2011

37

No. : 404A/2-P049/FH-2/12.11 Re : Laporan Keuangan 31 Desember 2011 Laporan Auditor Independen Manajemen Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia Jakarta Kami telah mengaudit Laporan Pernyataan Posisi Keuangan (“Laporan”) Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia (“Partnership”) per tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 serta laporan kegiatan dan arus kas terkait untuk tahun-tahun yang berakhir. Laporan keuangan tersebut merupakan tanggung jawab Manajemen Partnership. Tanggung jawab kami adalah mengeluarkan pendapat atas pernyataan-pernyataan di dalam Laporan berdasarkan pengauditan yang kami lakukan. Kami melaksanakan pengauditan kami berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar-standar tersebut mengharuskan kami untuk merencanakan dan melaksanakan pengauditan untuk memperoleh keyakinan yang layak tentang apakah laporan keuangan bebas dari pernyataan-pernyataan yang salah. Pengauditan yang dilakukan mencakup pemeriksaan, dengan berdasarkan pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah uang dan penggunaannya di dalam Laporan. Audit juga mencakup penilaian atas prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan dan kewajaran anggaran yang disusun oleh manajemen, serta evaluasi keseluruhan penyajian laporan. kami percaya bahwa pengauditan yang kami lakukan menjadi dasar yang layak bagi pendapat kami. Menurut pendapat kami, Laporan Pernyataan Posisi Keuangan per tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 serta laporan kegiatan dan arus kas terkait untuk tahun-tahun yang berakhir bersifat wajar, dan secara material telah memenuhi Standar-standar Akuntansi Keuangan Indonesia. Pengauditan kami dilaksanakan dengan tujuan untuk memperoleh pendapat berdasarkan laporan keuangan dasar secara keseluruhan. Ringkasan Pendapatan dan Pengeluaran untuk setiap proyek dan informasi tambahan yang disajikan dalam Jadwal 1 sampai dengan 1-42 dicantumkan untuk memberi analisis tambahan dan bukan merupakan bagian yang harus ada dalam laporan keuangan dasar. Informasi ini tergantung pada prosedur-prosedur audit yang diterapkan pada pengauditan laporan keuangan dasar dan, menurut pendapat kami, bersifat wajar secara material berkaitan dengan keseluruhan laporan keuangan dasar.

38

39

Lembar A

Lembar B

KEMITRAAN BAGI PEMBARUAN TATA PEMERINTAHAN DI INDONESIA LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2011 DAN 2010 (Angka-angka adalah dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

ASET-ASET ASET-ASET SAAT INI Kas dan kas ekuivalen Uang muka Deposito Biaya dibayar di muka

Catatan

4 5 6 7

Jumlah Aset-aset Saat Ini ASET-ASET NON-SAAT INI Peralatan – akumulasi depresiasi netto

8

JUMLAH ASET-ASET

KEMITRAAN BAGI PEMBARUAN TATA PEMERINTAHAN DI INDONESIA LAPORAN KEGIATAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2011 DAN 2010 (Angka-angka adalah dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

2010

2011

3.665.926 315.623 30.530 292.234

3.653.297 285.413 20.000 265.256

4.303.313

4.203.966

3.651 4.307.964

Catatan PENDAPATAN-PENDAPATAN

10.222.401

7.067.248

Pendapatan dari bunga

66.819

42.198

Pendapatan lain

69.216

293.818

136.035

336.016

10.358.436

7.403.264

9.697.047

6.975.777

675.054

1.018.466 7.994.243

4.203.966

Jumlah Pendapatan

Pengeluaran pendukung operasional

Jumlah kewajiban saat ini ASET-ASET NETTO Terbatas JUMLAH KEWAJIBAN-KEWAJIBAN DAN ASET-ASET NETTO

13

Pengeluaran untuk program

KEWAJIBAN-KEWAJIBAN DAN ASET-ASET NETTO

9 10

11

441.083 42.989

365.118 1.291

Jumlah Pengeluaran

10.372.101

484.072

366.409

PENURUNAN DALAM ASET NETTO

(

3.823.892

3.837.557

4.307.964

4.203.966

Lihat catatan penyerta Laporan Keuangan ini pada Lembar D yang merupakan bagian terpadu dari Laporan Keuangan ini secara keseluruhan

2010

12

Kontribusi

PENGELUARAN-PENGELUARAN

KEWAJIBAN-KEWAJIBAN SAAT INI Biaya harus dibayar Pajak harus dibayar

2011

13.665 )

( 590.979)

ASET NETTO PADA AWAL TAHUN

3.837.557

4.428.536

ASET NETTO PADA AKHIR TAHUN

3.823.892

3.837.557


Lembar C KEMITRAAN BAGI PEMBARUAN TATA PEMERINTAHAN DI INDONESIA LAPORAN ARUS KAS UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2011 DAN 2010 (Angka-angka adalah dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

2011

2010

10.222.401

7.067.248

136.035

336.016

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI Pendapatan dari donasi – terbatas Pendapatan lain Pengeluaran

( 10.372.101) ( 7.994.243)

(Kenaikan) penurunan dalam uang muka

(

60.740)

Kenaikan dalam biaya dibayar di muka

(

26.978) (

Kenaikan dalam peralatan

(

5.055 265.256)

3.651)

-

Kenaikan dalam biaya harus dibayar

75.965

96.521

Kenaikan (penurunan) dalam pajak harus dibayar

41.698

Penurunan dalam biaya harus dibayar – Program Dana Perwalian KENAIKAN (PENURUNAN) NETTO DALAM KAS DAN KAS EKUIVALEN

(

20.543)

12.629

Partnership selayang pandang Orang-orang kami tahun 2011

(686) (

775.888)

KAS DAN KAS EKUIVALEN PADA AWAL TAHUN

3.653.297

4.429.185

KAS DAN KAS EKUIVALEN PADA AKHIR TAHUN

3.665.926

3.653.297


LAMPIRAN

Diagram organisasi kami 2011 Proyek-proyek berjalan tahun 2011 Publikasi kami tahun 2011 Rencana Strategis 2012-2016 Daftar istilah dan singkatan

Partnership selayang pandang Organisasi kami Partnership adalah organisasi multi pemangku kepentingan yang didirikan untuk mendorong pembaruan tata pemerintahan. Partnership bekerjasama dengan lembagalembaga pemerintah, organisasiorganisasi masyarakat sipil, sektor swasta dan para mitra pembangunan internasional Indonesia untuk mendorong pembaruan di tingkat nasional dan daerah. Partnership berupaya merangkul pemerintah eksekutif, legislatif dan yudikatif, beserta masyarakat sipil dan para pemangku kepentingan lainnya untuk bersama-sama meningkatkan tata pemerintahan yang baik di Indonesia secara berkelanjutan. Sebagai organisasi nasional, Partnership berada dalam kedudukan yang unik untuk memprakarsai program-program yang membutuhkan kehadiran mitra-mitra dari pihak berwenang di Indonesia.

Sejarah kami Partnership didirikan tahun 2000 setelah Pemilu bebas dan adil pertama di Indonesia pada tahun 1999. Pemilu tersebut melahirkan pemerintah yang lebih dapat dipercaya setelah Indonesia selama beberapa dasawarsa berada di bawah kekuasaan rezim otoriter Soeharto. Pada awalnya Partnership merupakan program yang didanai multi donor dan dikelola oleh Program Pembangunan PBB (UNDP). Partnership pertama-tama dibentuk sebagai platform para pemangku kepentingan yang akan menjadi pendukung utama bagi masyarakat Indonesia dalam menjalani proses pembaruan tata pemerintahan yang kompleks, memakan waktu lama dan seringkali sulit. Partnership menjadi sebuah badan hukum independen pada tahun 2003 dan terdaftar sebagai sebuah perkumpulan perdata nirlaba, sambil tetap mempertahankan statusnya sebagai proyek UNDP

44

Laporan Tahunan 2011 Partnership selayang pandang

sampai bulan Desember tahun 2009. Dalam sepuluh tahun terakhir ini, Partnership telah bertumbuh dari sebuah proyek UNDP menjadi sebuah lembaga Indonesia yang terpercaya, mandiri dan terkemuka.

Fokus kami Program Partnership difokuskan pada tujuh bidang atau kelompok program utama: Tata Pemerintahan Demokratis dan Negara; Tata Pemerintahan Desentralisasi, Reformasi Birokrasi, dan Pelayanan Publik; Hak Asasi Manusia, Keadilan dan Anti Korupsi; Pemberdayaan Masyarakat Sipil (dan Tata Pemerintahan Terbuka); Tata Pemerintahan Pengentasan Kemiskinan dan Ekonomi; Tata Pemerintahan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan; dan Tata Pemerintahan Sektor Swasta. Dalam ketujuh bidang penting ini terdapat empat isu lintas bidang yang perlu ditangani juga, yakni anti-korupsi, desentralisasi, pengarusutamaan gender dan pemberantasan kemiskinan.

Pendekatan kami Belajar dari proses reformasi Indonesia yang tidak mudah, yang terkadang mendapat tentangan dari kepentingankepentingan pribadi dan golongan, serta terdorong oleh tantangan untuk menetapkan jalan perubahan yang benar, Partnership menemukan pendekatan unik dalam pembaruan tata pemerintahan: membangun kapasitas dari dalam sambil pada saat yang sama memberikan tekanan dari luar – inilah pendekatan pembaruan kami yang multi-aspek. Pelaksanaannya melibatkan kerja pada berbagai fron secara bersamaan – mendorong pembaruan dari dalam lembaga-lembaga pemerintah, memberdayakan masyarakat sipil untuk mengadvokasi pembaruan, dan memberdayakan komunitas untuk

menuntut perencanaan pembangunan serta layanan-layanan publik yang berdasarkan kebutuhan.

Donor kami Selama 11 tahun keberadaannya, Partnership telah berpengalaman mengelola hibah sampai lebih dari Dolar AS 100 juta dari berbagai negara mitra pembangunan termasuk Australia, Kanada, Denmark, Finlandia, Perancis, Jerman, Jepang, Korea, Belanda, Selandia Baru, Norwegia, Spanyol, Swedia, Swiss, Inggris dan Amerika Serikat, serta dari lembagalembaga internasional termasuk Bank Pembangunan Asia, Komisi Eropa, Organisasi Internasional untuk Migrasi (International Organization for Migration/IOM), UNDP, dan Bank Dunia serta dari sektor swasta termasuk AXIS dan Siemens.

Aliansi dan jejaring kami Sejak tahun 2000 Partnership telah berkarya di 33 provinsi di Indonesia melalui kerjasama dengan 19 instansi pemerintah pusat, 29 instansi pemerintah daerah, 162 organisasi masyarakat sipil, 11 organisasi media, 33 lembaga penelitian dan universitas, sembilan lembaga negara independen dan lima instansi swasta. Pada tahun 2011 kami memperluas Partnership dan jejaring kami ke Asia Tenggara, mengumpulkan organisasioganisasi masyarakat sipil untuk mengkonsolidasikan demokrasi di kawasan ini. Partnership juga telah bekerjasama dengan organisasi internasional seperti TIRI-Making Integrity Work, Nordic Consulting Group (NGC), UNDP, UNODC, Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia dalam implementasi proyek, serta dengan Chemonics, Coffey International, GRM International, RTI dan ARD dalam perancangan dan pengembangan program.

Kompetensi kami Berkat kepercayaan para pemangku kepentingan, termasuk komunitas, sektor swasta, LSM dan lembagalembaga pemerintah, Partnership dapat melaksanakan programprogramnya dengan sukses. Kami juga memfasilitasi pembaruan kebijakan publik (penyusunan peraturan perundang-undangan baru atau revisi/ amandemen peraturan perundangundangan yang sudah ada), reformasi birokrasi, pembaruan dalam bidang peradilan dan demokratisasi, UU anti korupsi, strategi-strategi nasional dan pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi, penyusunan Indeks Tata Pemerintahan, mempromosikan dan memfasilitasi tata pemerintahan dalam sektor lingkungan hidup dan ekonomi, serta mendorong kesetaraan gender.

Tata kelola kami Partnership dikelola oleh dua badan: Teman Serikat dan Dewan Eksekutif. Teman Serikat adalah badan pengambil keputusan tertinggi dalam Partnership. Mereka berperan dalam menetapkan keseluruhan agenda strategis Partnership dan menyetujui laporan tahunan.

Laporan Tahunan 2011 Partnership selayang pandang

45

Orang-orang kami tahun 2011 Eksekutif Senior

Judi Rahardjo

Spesialis Pelayanan Publik Lokal – KINERJA (Luwu, Sulawesi Selatan)

Wicaksono Sarosa

Direktur Eksekutif

Agustinus Wahyu Irianto

Spesialis Pelayanan Publik Lokal – KINERJA (Luwu Utara, Sulawesi Selatan)

Ike Atika Bambang

Asisten Eksekutif

Cut Asmaul Husna

Spesialis Pelayanan Publik Lokal – KINERJA (Banda Aceh)

Kurniawan Wahid

Spesialis Pelayanan Publik Lokal – KINERJA (Singkil, Aceh)

Afrizal AR

Spesialis Pelayanan Publik Lokal – KINERJA (Simeulue, Aceh)

Yayan Surahman

Spesialis Pelayanan Publik Lokal – KINERJA (Aceh Tenggara)

Dadang Trisasongko Penasihat Anti Korupsi

Dicky Ariesandi

Spesialis Pelayanan Publik Lokal – KINERJA (Bener Meriah, Aceh)

Ramlan Surbakti Penasihat Nasional untuk Pembaruan Pemilu

Yuliana Suliyanti

Spesialis Pelayanan Publik Lokal – KINERJA (Singkawang, Kalimantan Barat)

Abdul Malik Gismar

Teguh Widodo E Yudhianto

Spesialis Pelayanan Publik Lokal – KINERJA (Melawi, Kalimantan Barat)

Mustain

Spesialis Pelayanan Publik Lokal – KINERJA (Sambas, Kalimantan Barat)

Penasihat Bambang Widjojanto

Penasihat Hukum (mengundurkan diri tahun 2011)

Penasihat Senior untuk Pusat Pengetahuan dan Sumber Daya

Program

Wasmiyati Spesialis Pelayanan Publik Lokal – KINERJA (Bengkayang, Kalimantan Barat)

Emmy Hafild

Direktur Program (mengundurkan diri tahun 2011)

Tata Pemerintahan dalam Sektor Pelayanan Publik Agung Djojosoekarto

46


(mengundurkan diri tahun 2011) Ferdinan

Spesialis Pelayanan Publik Lokal – KINERJA (Bengkayang, Kalimantan Barat)

Ardi Kusumo Wardhono

Spesialis Pelayanan Publik Lokal – KINERJA (Sekadau, Kalimantan Barat)

Bambang Widi Spesialis Pelayanan Publik Lokal – KINERJA (Kota Probolinggo, Jawa Timur)

Henry Siahaan Manajer Program

Ignatius Bovi Spesialis Pelayanan Publik Lokal – KINERJA (Bondowoso, Jawa Timur)

Rudiarto Sumarwono

Bachtiar Fitanto

Manajer Program

Spesialis Pelayanan Publik Lokal – KINERJA (Probolinggo, Jawa Timur)

Cucu Suryaman Manajer Proyek

Sukarni Spesialis Pelayanan Publik Lokal – KINERJA (Tulungagung, Jawa Timur)

Rosalia Eveline Asisten Pelaporan

Sri Rahayu Spesialis Pelayanan Publik Lokal – KINERJA (Jember, Jawa Timur)

Fajarwati

Asisten Administrasi dan Keuangan

Andri Yusuf

Asisten Manajemen Proyek – Proyek BALANCE

Tata Pemerintahan Demokratis

Nihayatun Adawiyah

Magang – PSG

Utama Sandjaja Kepala Kelompok Program

Aleksius Armanjaya

Officer Proyek untuk Integritas dan Anti Korupsi

Setio Wicaksono Soemeri

Deborah Siahaan

Asisten Proyek untuk Integritas dan Anti Korupsi

Rafaella Wulandari Asisten Program

Teresa Putri Sari

Asisten Junior untuk Administrasi Proyek SMART dan SUCCESS

Natalia Hera Manajer Proyek

Tita Rakhmita

Officer Proyek Sistem Integritas dalam Pelayanan Publik

Ratih Komala Wahyuni

Manajer Program

Officer Keuangan SIAP II

Irene Ester Asisten Proyek

Adisti Ikayanti Officer Pemantauan dan Evaluasi SIAP II (mengundurkan diri tahun 2011)

Pedro Horas

Asisten Junior untuk IsaAC LEAD Komponen 2

Camelia Tri Lestari Officer Pemantauan dan Evaluasi SIAP II

Yurifa Junior

Officer Proyek – Proyek INSPIRE

Karlina Sutaprawira

Irawaty Syamsi

Sekretaris Senior – Proyek INSPIRE

Agung Wasono Officer Program

Intan Defrina

Asisten Riset – Proyek INSPIRE

Nindita Paramastuti

Officer Program Junior untuk Pemberdayaan Politik Perempuan dan TPM

Laila Muthia Karmawati

Asisten Riset – Proyek INSPIRE

Ambun Dekesu B. Tangdilintin

Asisten Proyek

Kusuma Wardhani

Asisten Admin dan Keuangan – Proyek INSPIRE

Dhien Kausarina Asisten Proyek

Koordinator Proyek Pencapaian TPM (mengundurkan diri tahun 2011)

Suryati Ningsih

Resepsionis/Pembantu Umum – Proyek INSPIRE

Dzihnia Fatnilativia

Ahmar Djalil

Spesialis Pelayanan Publik Lokal – KINERJA (Barru, Sulawesi Selatan)

Merita Gidarjati Manajer Proyek – IKAT-US Komponen 1

Sitti Rohani

Spesialis Pelayanan Publik Lokal – KINERJA (Makassar, Sulawesi Selatan)

Theresia Joice Damayanti

M. Hatta

Spesialis Pelayanan Publik Lokal – KINERJA (Bulukumba, Sulawesi Selatan)

Lucia Fransisca Satriadi

Laporan Tahunan 2011 Orang-orang kami tahun 2011

Asisten Proyek Spesialis Pengembangan Kapasitas – IKAT-US Komponen 1

Manajer Proyek – IKAT-US Komponen 2


47

Tammy Carolina Spesialis TI – IKAT-US Komponen 2 Agus Wijayanto Spesialis Riset Kebijakan dan Legislatif – ProRep

Tata Pemerintahan dalam Sektor Keamanan dan Peradilan Laode M. Syarief


Ahmad Qisai Manajer Program M. Gaussyah Officer Manajemen Proyek Margaretha Tri Wahyuningsih

Officer Proyek – FLEGT

M Rasyidi Bakry

Officer Proyek – CEWER

Kristina Simatupang

Sisca Nasastra Gafri

Asisten Manajemen Proyek Asisten Proyek

Noni Huriati Asisten Proyek Ida Zubaida Asisten Program dan Keuangan (mengundurkan diri tahun 2011)

Riana Ekawati Petugas Perpustakaan Arif Nurdiansah

Petugas Perpustakaan

Hery Sulistio

Asisten Penelitian

Ikrar Cantya Pratama

Magang – Pengetahuan, Riset, Pemantauan dan Evaluasi

Operasional Budi Santoso Direktur Operasional Budi Setiawan

Manajer Keuangan

Noviani Dewi Utami

Officer Keuangan

Diana Ningrum Officer Keuangan Jumali Asisten Keuangan Kurniasih Paturahman Syamsu Rizal Ruri Adi Haryanto

Asisten Administrasi Junior

Asisten Administrasi Junior

Officer Bagian Umum dan SDM

Titik Wahyuningsih Asisten Bagian Umum

Tata Pemerintahan dalam Sektor Lingkungan Hidup dan Ekonomi

Siska Budianti Handayani

Asisten SDM

Avi Mahaningtyas Kepala Kelompok Program

Achadiat Dwi Brata

Hasbi Berliani Manajer Program

Shane Niken Maurytania

Magang – Keuangan, Bagian Umum dan SDM

Farah Sofa

Manajer Program (mengundurkan diri tahun 2011)

Dede Herdiana

Administrator Sistem

Fitriadi Sayuti

Officer Administrasi dan Keuangan Kelompok Program

Iwan Syamsul Ridwan

Ade Siti Barokah

Manajer Proyek PNPM Peduli

Muzakir Operator Fotokopi

Veronica Novita Handayani

Asisten Administrasi

Mei Utomo Pembantu Kantor

Resepsionis/Meja Informasi

Staf TI

Gisella Lokopessy Asisten Kelompok Program (mengundurkan diri tahun 2011)

Fajri Salim

M. Bustom

Sumardi Pembantu Kantor

Officer Proyek – PNPM Peduli

Efrizal Zein Asisten Hibah – PNPM Peduli Endang Habsari S

Asisten Proyek Junior – PNPM Peduli

Maria Radjali

Officer Pendukung Teknis

Ari Kristiani Asisten Keuangan dan Administrasi Lilik Sugiarti Officer Proyek untuk Proyek Dukungan bagi Kalimantan Tengah Nurka Cahyaningsih

Asisten Program untuk Dukungan Partnership bagi Kementerian Kehutanan

Kantor-kantor Regional Kantor Regional Papua Lili Dharmayanti Asisten Administrasi dan Keuangan (mengundurkan diri tahun 2011)

Pusat Pengetahuan dan Sumber Daya Inda Loekman Manajer Pengetahuan dan Penelitian

Pembantu Kantor

Watono Keamanan

Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Paulus Diartoko Manajer Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Diana Ariany Sabidi Officer Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan (mengundurkan diri tahun 2011) Tri Lindawati Officer Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Jasmine Pramustika Puteri

Asisten Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi

Hubungan Masyarakat dan Mobilisasi Sumber Daya Hindijani Novita Manajer Komunikasi dan Mobilisasi Sumber Daya Oscar Dinovta Asisten Komunikasi dan Mobilisasi Sumber Daya (mengundurkan diri tahun 2011) Ashep Ramdhan Asisten TI/Pengembangan Media (mengundurkan diri tahun 2011) Mariano Edwin Asisten Komunikasi Junior

48



49

Diagram organisasi kami 2011 Teman Serikat

Teman Serikat

Ketua: Erna Witoelar (Mantan Duta Besar Khusus PBB untuk Tujuantujuan Pembangunan Milenium bagi Kawasan AsiaPasifik, 2003-2007 dan mantan Menteri Pekerjaan Umum)

Dewan Eksekutif

Wakil Ketua: Azyumardi Azra (Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah)

Direktur Eksekutif

Agus Widjojo (Mantan Wakil Ketua Unit Kepresidenan untuk Pengelolaan Program-program Reformasi/UKP3R)

Noke Kiroyan (Pendiri Kiroyan Partners)

Eva Kusuma Sundari (Anggota Dewan Perwakilan Rakyat) Farouk Muhammad (Anggota Dewan Perwakilan Daerah) Felia Salim (Wakil Presiden Direktur PT Bank Negara Indonesia/BNI)

Direktur Operasional

Direktur Program

Marzuki Darusman (Direktur Eksekutif Pusat Sumber Daya Hak Asasi Manusia untuk ASEAN dan Anggota DPR 20042009) Naimah Hasan (Ketua Badan Koordinasi Organisasi Wanita/BKOW, Aceh)

Daniel Dhakidae (Mantan Kepala Penelitian dan Pengembangan Harian Kompas)

Manajer Komunikasi dan Mobilisasi Sumber Daya Manajer Perencanaan Manajer Pemantauan Asisten Eksekutif

Lukita Dinarsyah Tuwo (Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas dan Ketua Panitia Pengarah Sekretariat Bantuan untuk Efektivitas Pembangunan/A4DES).

Anggota: Agustin Teras Narang (Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah)

Benyamin Mangkoedilaga (Mantan Ketua Bersama, Komisi Kebenaran dan Persahabatan, Indonesia - Timor-Leste)

Unit Pendukung Manajemen

Auditor Internal

Kuntoro Mangkusubroto (Ketua Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan)

Alm. Frans A. Wospakrik (Wakil Ketua Dewan Rakyat Papua dan Mantan Rektor Universitas Cendrawasih, Papua)

Nursyahbani Katjasungkana (Mantan Anggota DPR dan Aktivis Perempuan) Nurul Arifin (Anggota Dewan Perwakilan Rakyat) Petrus Turang (Uskup Agung, Keuskupan Agung Kupang, NTT) Sylviana Murni (Asisten Sekretaris Tata Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta) Valina Singka Subekti (Ketua Program Pasca Sarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia dan Mantan Komisioner Komisi Pemilu) Yopie Hidayat (Juru Bicara Wakil Presiden)

Dewan Eksekutif Ketua: Kepala Kelompok Program PSG

Kepala Kelompok Program DEG

Kepala Kelompok Program SJG

Kepala Kelompok Program EEG

Kepala Pusat Pengetahuan dan Sumber Daya

Nursyahbani Katjasungkana (Mantan Anggota DPR dan Aktivis Perempuan) Wakil Ketua: Agus Widjojo (Mantan Wakil Ketua Unit Kepresidenan untuk Pengelolaan Program-program Reformasi/UKP3R)

Manajer Manajer Keuangan Operasional dan SDM

50

Laporan Tahunan 2011 Diagram organisasi kami 2011

Manajer TI

Manajer Hibah

Manajer Kantor Regional

Manajer Program

Manajer Program

Manajer Program

Manajer Program

Manajer Program

Anggota: Daniel Dhakidae (Mantan Kepala Penelitian dan Pengembangan Harian Kompas)

Farouk Muhammad (Anggota Dewan Perwakilan Daerah) Naimah Hasan (Ketua Badan Koordinasi Organisasi Wanita/BKOW, Aceh) Nurul Arifin (Anggota Dewan Perwakilan Rakyat) Valina Singka Subekti (Ketua Program Pasca Sarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia dan Mantan Komisioner Komisi Pemilu)

Laporan Tahunan 2011 Diagram organisasi kami 2011

51

Proyek-proyek berjalan tahun 2011 No PROYEK MITRA SUMBER DANA

DURASI PROYEK

FOKUS GEOGRAFIS

No PROYEK MITRA SUMBER DANA

TATA PEMERINTAHAN DEMOKRATIS (DEG) Program Dukungan Pembaruan Pemilu dan Transformasi Partai Politik (SPEAR)

IPC, Perludem, Kopel,Yayasan Manikaya Kauci

BELANDA & DENMARK

Des 2009 – Jul 2014

Nasional, Aceh,Yogyakarta

2

Penguatan Kepemimpinan Politik Perempuan dalam Proses Penyusunan Kebijakan (WOMEN)

LSIP Yogyakarta, Sapa Institute, Bali Sruti, Swara Parangpuan

BELANDA & DENMARK

Jan 2010 - Jul 2014

Nasional, Jawa Barat, Sulawesi Utara, Bali,Yogyakarta

Pencapaian TPM melalui Program Tata Pemerintahan yang Baik (MDGs)

ACE, JARI, Kapal Perempuan

BELANDA & DENMARK

4

Pembangunan Sepuluh Sekolah Demokrasi Baru

KID

BELANDA & DENMARK

Jan 2010 - Dec 2014

Aceh, Papua, Kalimantan Barat

5

Integritas dan Akuntabilitas Proses Pemilu (AIPES)

CETRO, IPC, KRHN, IPD, ASPPUK NT, Bali Sruti, Swara Parangpuan, KPI

AUSTRALIA

Mei 2010 - Jan 2011

Yogyakarta, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, Jakarta, Bali, NTB, Jawa Timur, Sulawesi Utara

6

Pemberdayaan Sipil dalam Mempromosikan Integritas dan Akuntabilitas (SIAP II)

Seknas FITRA, ASPPUK, LSPP, TIRI

AMERIKA SERIKAT

Jun 2010 – Ags 2012

Kalimantan Barat, Sumatera Utara, NTT, Jawa Tengah, Aceh

Membangun Partnership Berkelanjutan untuk Mendukung Representasi Politik Perempuan di Asia Tenggara – IKAT-US Komponen 1

NDI, KPI EMPOWER, Malaysia, Kaukus Perempuan Timor-Leste, CCHR, Kamboja, CPE Filipina

AMERIKA SERIKAT

Efektivitas Partnership Regional dalam Mendorong Demokrasi, Tata Pemerintahan yang Baik, dan Hak Asasi Manusia – IKAT-US Komponen 2

Partnership, Perhimpunan Pengembangan Media Nusantara (PPMN), IFES, ABA-ROLI, NDI, KPI

AMERIKA SERIKAT

Program Representasi (ProRep)

Partnership

Chemonics Jun 2011 – Sep 2014 International Inc. (AMERIKA SERIKAT)

7

8

9

52

Laporan Tahunan 2011 Proyek-proyek berjalan tahun 2011

FOKUS GEOGRAFIS

TATA PEMERINTAHAN DALAM SEKTOR KEAMANAN DAN PERADILAN (SJG)

1

3

DURASI PROYEK

Jan 2010 – Dec 2012

Apr 2011 – Apr 2014

Apr 2011 – Okt 2014

Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Barat, Kalimantan Selatan, NTT, NTB, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah

10

Penguatan Kapasitas Organisasi Masyarakat Sipil dalam Mempromosikan Hak Asasi Manusia dan Penghapusan Penyiksaan di Indonesia

LBH Jakarta

UNI EROPA

Jan 2010 - Feb 2011

Jakarta, Aceh

11

Dukungan untuk Peningkatan Keamanan melalui Peningkatan Kapasitas bagi Pusat Jakarta untuk Kerjasama Penegakan Hukum (JCLEC)

Komisi Negara, Lembaga Penelitian, Ormas

UNODC (UNI EROPA)

Mei 2010 - Jun 2011

Nasional

12

Penguatan Kapasitas Institusi-institusi Anti Korupsi di Indonesia

Gasak Aceh, Sahdar Medan, Lakpesdam NU,Walhi, Lembaga Titian, Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI), Raca Institute, KP2KKN Jateng, Sidak, Punden, LPS HAM Sulteng, LBH Makassar, LBH Kendari, Pukat UGM, Binus

UNODC (NORWEGIA)

Jul 2010 - Des 2011

Nasional

13

Proyek Penilaian Status Pembaruan Anti Korupsi dalam Sektor Hukum dan Peradilan

Partnership

UNI EROPA

Jun 2010 – Okt 2010

Nasional, Pekanbaru, Pontianak, Palangkaraya, Jawa Tengah, Makassar, Manokwari

14

Penguatan Kapasitas Organisasi Masyarakat Sipil dalam Mempromosikan Hak Asasi Manusia dan Penghapusan Penyiksaan di Indonesia (EIDHR II)

LBH Jakarta

UNI EROPA

Jan 2011 - Jan 2012

Jakarta, Papua

15

Penguatan Peringatan Dini Konflik dan Jaringan Respons Dini untuk Mendukung Relokasi dan Penghidupan bagi para Mantan Pengungsi di Indonesia Timur (CEWER)

Current Asia

UNI EROPA

Jan 2011 – Jan 2013

Maluku (Kepulauan Seram, Kota Ambon), Sulawesi Tengah (Poso, Tentena) Nusa Tenggara Timur (Kupang, Belu)

Kamboja, Filipina, Indonesia, Malaysia, Timor-Leste

Asia Tenggara

Nasional


53

No PROYEK MITRA SUMBER DANA 16

Pendidikan dan Pengembangan bagi Para Pembaharu Sektor

Partnership

The Asia Foundation (AMERIKA SERIKAT)

DURASI PROYEK

FOKUS GEOGRAFIS

Apr 2011 – Jul 2014

Medan, Palembang, Surabaya, Jakarta, Bandung,Yogyakarta, Makassar dan Denpasar

No PROYEK MITRA SUMBER DANA

Pembaruan Pengadaan dan Penguatan Sistem Integritas (PRISE)

LKPP

BELANDA

Des 2009 – Mar 2013

Aceh, Kalimantan Tengah, Papua

18

Meningkatkan dan Membuat Sistem dan Strategi Pemberantasan Korupsi Bertahap (SUCCESS)

Bappenas

BELANDA

Jan 2010 – Jul 2014

Bali, Jawa Tengah, Kalimantan

Program Dukungan bagi Strategi Besar Penataan Daerah (GRASP)

Kementerian Dalam Negeri

Penguatan Integritas dan Tata Pemerintahan di Kawasan-kawasan Perbatasan dan Miskin (SOBERING)

UNHAN, UNTAN, C-FORCE, BNPP, MP4,YPPN, YSDK

BELANDA

Dukungan bagi Pemberdayaan dan Pembangunan Ekonomi Papua (SPEED)

Centre for LEAD, IFGI, YABMY, LINTAS Papua

BELANDA

Penguatan Modal Integritas Indonesia

TIRI

BELANDA

23

Strategisasi TPM dan Restrukturisasi Transformasi Tata Pemerintahan (SMART)

C-FORCE, Lembaga Penelitian Haluleo, Partnership Yogyakarta, CISFORM,YSDK

BELANDA

Mar 2011 – Mar 2014

Sulawesi Tenggara, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Jawa Tengah

24

KINERJA-Perbaikan Pelayanan Publik

Partnership

RTI International (AMERIKA SERIKAT)

Okt 2010 – Feb 2015

Aceh, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan dan Jawa Timur

25

Reformasi Demokratis Proyek Inspire (INSPIRE)

Kantor Wakil Presiden

AUSTRALIA

Mei 2011 – Sep 2012

Nasional

19

20

21

22

54


BELANDA

Jan 2010 – Jul 2012

FOKUS GEOGRAFIS

26

Membangun Instansi Pemerintah Daerah yang Otoritatif melalui Jejaring Penguatan Kapasitas (BALANCE)

IPDN, JPP, UGM Tim Independen Reformasi Birokratis

BELANDA

Sep 2011 – Des 2014

Nasional

27

Pengungkitan Bersama atas Akuntabilitas Pengadaan Elektronik, Keterhubungan, dan Integritas bagi Tata Pemerintahan Baru (CLEANING)

LKPP, APINDO, MEP UGM Yogyakarta

SIEMENS AG

Jan 2011 – Des 2013

Nasional

28

Program Transformasi Pemerintah Aceh (AGTP)

Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah Aceh

UNDP

Sep – Des 2011

Aceh

TATA PEMERINTAHAN DALAM SEKTOR PELAYANAN PUBLIK (PSG) 17

DURASI PROYEK

Nasional

TATA PEMERINTAHAN DALAM SEKTOR EKONOMI DAN LINGKUNGAN HIDUP (EEG) Jan 2010 – Jul 2012

Des 2009 – Des 2012

Des 2009 – Des 2012

Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Timur, Papua

29

Proses Fasilitasi untuk Penyusunan Rencana Implementasi dan Letter of Intent (LoI) antara Pemerintah Norwegia dan Pemerintah Indonesia

Partnership

NORWEGIA

Mei 2010 - Jan 2011

Nasional

30

Dana Penjembatan untuk Fase II FGP

Partnership

NORWEGIA

Des 2010 - Feb 2011

Nasional

31

Program Tata Pemerintahan dalam Sektor Kehutanan (FGP), Fase II

Kementerian Kehutanan, Kemen. Lingkungan Hidup, UKP4/Satgas REDD+, Pemprov Kalimantan Tengah, DNPI, JAVLEC, SSS, SCF, KBCF, SAMANTA, KAMUKI, AMAN, ICEL, ICW, SILVAGAMA, JKPP, WATALA, Satgas Hutan dan Iklim

NORWEGIA

Jul 2011 – Jun 2014

Papua, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat dan Papua

Papua dan Papua Barat

Nasional


55

Publikasi kami tahun 2011 No PROYEK MITRA SUMBER DANA

DURASI PROYEK

FOKUS GEOGRAFIS

32

Membangun Tata Pengelolaan Hutan dan Iklim di Indonesia

TFD dan Program Masyarakat Hutan

CLUA

Ags 2010 – Feb 2011

Nasional

33

GCF – University of Colorado

Pembuat Kebijakan di Papua, Kalbar, Kaltim, Kalteng, Aceh

UNIVERSITAS COLORADO

Mei – Des 2011

Papua, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Aceh

34

Provinsi Uji Coba untuk Pemprov REDD+ Kalimantan Tengah, AMAN, Mitra Lingkungan Hidup, Pokker SHK,YCI, YPB, SIEJ, PT. Rimba Makmur Utama, Universitas Palangkaraya

UNDP

Jun 2011 – Jun 2012

Kalimantan Tengah

35

PNPM Peduli

PSF (Fasilitas Pendukung PNPM)

Jun 2011 – Jun 2012

Nasional

SSS,YPPN, KBCF, SCF, SAMANTA, KAMUKI, P3WGKI,YTB, MPS Muhammadiyah, YSIK

NO. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46.

JUDUL Anomali Keuangan Partai Politik: Pengaturan dan Praktek Breaking Through The Barriers of Systemic Corruption Capacity Development Assessment Desain Besar Penataan Daerah di Indonesia Tahun 2010-2025 Enhancing Sustainable Ocean Development Evaluasi pelaksanaan RANHAM 2004-2009 dan Rencana Ratifikasi Optional Pemantauan RANHAM Jalan Panjang Pemberantasan Korupsi Jalan Panjang Penghapusan Penyiksaan Membangun Sistem Kepartaian Pluralisme Moderat Memberantas Kemiskinan dari Parlemen Menebar Benih Mencegah Korupsi Menggali Korupsi Tambang Mengukur Realitas dan Persepsi Penyiksaan di Indonesia Meningkatkan Akurasi Daftar Pemilih Meningkatkan Keterwakilan Perempuan Menjaga Integritas Pemungutan dan Penghitungan Suara Menjaga Kedaulatan Pemilih Menyederhanakan Waktu Penyelenggaraan Pemilu Menyetarakan Nilai Suara Merancang Sistem Politik Demokratis Orang Kampung Melawan Korupsi Modul Criminal Justice Management Course Pedoman Umum Perencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi [RAD PK] Penguatan Kapasitas dan Strategi Caleg Perempuan Penyusunan Peraturan Perundangan Kampung Perempuan Dalam Pemilukada Potret HKM dan Hutan Desa Proceeding Forum Dewan Bisnis Sulawesi: Reformasi Sistem Pelayanan Publik Proceeding Forum Dewan Pakar Sulawesi: Reformasi Sistem Pelayanan Publik Proceeding Lokakarya Hasil Kajian Reformasi Sistem Pelayanan Publik Proceeding Seminar Konsep Pelayanan Publik Standar Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Perbatasan di Indonesia Ringkasan Perempuan Dalam Pemilukada Rumusan Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Perbatasan di Kalimantan Barat Rumusan Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Perbatasan di Kalimantan Timur Rumusan Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Perbatasan di Kepulauan Riau Rumusan Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Perbatasan di Nusa Tenggara Timur Rumusan Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Perbatasan di Papua Sowing the Seeds of Anti-Corruption Survey Profil Caleg Perempuan pemilu 2009 Sustaining the Spirit of Reform: 2010 Annual Report Tata Kelola Keuangan dan Dana Reboisasi Tata Kelola Keuangan Kampung Tata Kelola Organisasi Pemerintahan Kampung Tata Kelola Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kampung Tata Kelola Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Sipil di Kampung

PENERBIT BERSAMA Kemitraan Kemitraan Kemitraan Kemitraan Kemitraan & IPB Kemitraan & Task Force Kemitraan Kemitraan & LBH Kemitraan Kemitraan Kemitraan & BAPPENAS Partnership & Walhi Kemitraan & LBH Kemitraan Kemitraan Kemitraan Kemitraan Kemitraan Kemitraan Kemitraan Partnership Kemitraan Kemitraan & BAPPENAS Kemitraan Kemitraan Kemitraan Kemitraan & Kemenhut BKPRS & Kemitraan BKPRS & Kemitraan BKPRS & Kemitraan BKPRS & Kemitraan Kemitraan Kemitraan Kemitraan Kemitraan Kemitraan Kemitraan Kemitraan Partnership & BAPPENAS Partnership Kemitraan Kemitraan Kemitraan Kemitraan Kemitraan Kemitraan

Daftar ini merupakan publikasi tahun 2011 saja. Untuk mengakses daftar seluruh publikasi kami, silahkan mengunjungi www.kemitraan.or.id

56


Laporan Tahunan 2011 Publikasi kami tahun 2011

57

58

Laporan Tahunan 2011 Rencana Strategis 2012-2016

3

Mensinergikan dan menyelaraskan aksi-aksi strategis dalam pembaruan dan transformasi tata pemerintahan sebagai suatu jejaring Partnership – pendekatan multi pemangku kepentingan.

Manajer Program Manajer Program

Tata Kepemerintahan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan

Manajer Program

Pemberdayaan Masyarakat Sipil (Dan Tata Kepemerintahan Terbuka)

Manajer Program

Tata Kepemerintahan Pengentasan Kemiskinan Dan Ekonomi

Pemerintahan Pembangunan Berkelanjutan

Direktur Program

Manajer Program

Tata Kepemerintahan Desentralisasi, Reformasi Birokrasi, Dan Pelayanan Publik

Manajer Program

Tata Kepemerintahan Demokratis Dan Negara

Direktur Program

Pemerintahan Demokrasi dan Keadilan

Manajer Program

Hak Asasi Manusia, Keadilan Dan Anti Korupsi

Sekretaris Eksekutif Legal Komunikasi & RM Data Internal Bank

"Organisasi Sekretariat"

Perencanaan, Pemantauan & Evaluasi

Manajer Kantor Regional Manajer Hibah

Memperkuat kapasitas masyarakat sipil untuk mendorong maju pembaruan tata pemerintahan – tekanan dari luar.

Manajer TI

2

Manajer Operasional dan SDM

Memfasilitasi dan mengkonsolidasikan transformasi tata pemerintahan dalam institusi-institusi publik terkait dan para pelaku strategis – membangun kapasitas dari dalam.

Manajer Keuangan

1

Direktur Operasional

Ada tiga strategi utama dalam Rencana Strategis 2012-2016 sebagai berikut:

Auditor Internal

“menyebarluaskan, memajukan dan melembagakan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik dan bersih di kalangan pemerintah, masyarakat sipil dan dunia usaha, dengan memperhatikan hak asasi manusia, kesetaraan gender, kelompok yang terpinggirkan dan kelestarian lingkungan hidup”.

Direktur Eksekutif

Misi kami yang telah disempurnakan dan kini menjadi:

Dewan Eksekutif

“Untuk membangun tata pemerintahan yang adil, demokratis dan berkelanjutan demi kesejahteraan warga negara Indonesia.”

Teman Serikat

Sejalan dengan berakhirnya Rencana Strategis tahun 2007-2011, Partnership mengevaluasi rencana lima tahunannya dan mulai mengembangkan rencana yang baru. Evaluasi kami menunjukkan bahwa rencana tahun 2007-2011 telah benar-benar meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program kami. Hal ini telah mendapat konfirmasi dari Survei Mitra yang memperlihatkan bahwa tingkat keberlanjutan telah meningkat dari 51% menjadi 75%, yang berarti dari 255 proyek, ada 296 keluaran yang terus dianggap berguna oleh para mitra dan penerima manfaat. Kami memulai proses perencanaan strategis kami dengan peninjauan atas situasi kami saat ini. Dewan Eksekutif Partnership membentuk tim ad-hoc kecil yang beranggotakan Direktur Eksekutif dan Direktur Operasional, serta tim-tim PPE dan KRC, untuk mengumpulkan, memformulasikan dan menyusun semua data setelah berkonsultasi dengan para staf program. Dalam Rencana Strategis tahun 2012-2016, Partnership telah menyempurnakan visi dan misinya sejalan dengan mandat yang dimilikinya. Kami juga telah merumuskan ulang lingkup dan definisi tata pemerintahan,

(dari 1 Juli 2012)

Rencana Strategis Partnership yang baru: 20122016

serta menetapkan strategi-strategi dan sasaran-sasaran utama kami untuk lima tahun ke depan. Dengan mempertimbangkan juga dinamika lingkungan eksternal kami, visi yang telah disempurnakan adalah sebagai berikut:

Diagram Organisasi

Merancang mesin pembaruan tata pemerintahan yang baru

Tata Kepemerintahan Sektor Swasta

Pusat Sumber Pengetahuan

Rencana Strategis 2012-2016


59

Untuk menjamin agar sasaran-sasaran strategis kami dapat tercapai, tujuh program prioritas telah ditetapkan sebagai berikut: Rencana Strategis 2012-2016 juga menekankan pentingnya memanfaatkan daya ungkit lumbung pengetahuan, pengalaman dan kepakaran Partnership. Sebagai sebuah organisasi yang telah mempromosikan tata pemerintahan yang baik sejak awal masa reformasi, Partnership telah memiliki simpanan pengetahuan, pengalaman dan kepakaran yang sangat berharga. Kami ingin berbagi ini dengan para pemangku kepentingan yang lebih luas, sementara kami mempertahankan kedudukan kami sebagai pemimpin dalam hal pemikiran dan pusat penghubung untuk isu-isu yang berkaitan dengan tata pemerintahan. Untuk mencapai tujuan-tujuan ini, Partnership perlu memperkuat dan melembagakan lebih lanjut kapasitas dalam mengelola sumber daya pengetahuannya demi mendukung sistem manajemen dan diseminasi pengetahuannya, serta melakukan penelitian-penelitian dan analisis strategis. Alasan penekanan ini adalah sebagai berikut: • Adanya kebutuhan untuk terusmenerus mengembangkan kapasitas dari dalam • Adanya kebutuhan untuk menciptakan wacana yang lebih luas dalam pembaruan tata pemerintahan • Adanya kebutuhan untuk memfokuskan upaya pada pemberdayaan para mitra kami di semua tingkat masyarakat • Memposisikan Partnership lebih sebagai perantara yang memfasilitasi pembaruan tata pemerintahan melalui dan di antara para pemangku kepentingan • Adanya kebutuhan untuk membangun sinergi yang lebih besar antar proyekproyek kami sendiri • Kemungkinan penggunaan dana abadi memanfaatkan sumbangan-sumbangan dan/atau dana-dana dari donor yang tidak diminta • Perubahan fokus pada pemberantasan kemiskinan, keterlibatan sektor swasta, dan pemberdayaan organisasiorganisasi masyarakat sipil • Membangun hubungan lebih erat dengan komunitas donor untuk mengembangkan peluang untuk akses Islam regional dan bahkan global

60


• Mendukung manajemen pemilu yang lebih efektif termasuk sistem transmisi data dan hasil pemilu yang transparan, pendanaan yang efisien dan akuntabel, komunikasi publik yang kompeten di samping peningkatan standar-standar integritas kelembagaan dan profesional dalam lembaga-lembaga yang mengelola pemilu • Mempromosikan partisipasi setara bagi semua pemilih dalam proses politik, terutama kaum perempuan • Mendukung mitra-mitra masyarakat sipil dalam mempromosikan pesan-pesan kampanye tentang pentingnya dukungan publik bagi tata pemerintahan yang baik dan demokratis • Memfasilitasi debat antar para kandidat dan antar partai yang berjanji untuk memajukan agenda reformasi bila mereka terpilih • Mempromosikan pembaruan prosedur-prosedur keparlemenan yang akan memperkuat kapasitas warga negara secara umum dalam mempengaruhi isi rancangan-rancangan peraturan perundangan

1

TATA PEMERINTAHAN DEMOKRATIS DAN NEGARA

2

TATA PEMERINTAHAN DESENTRALISASI, REFORMASI BIROKRASI, DAN PELAYANAN PUBLIK

• Mengembangkan sistem-sistem evaluasi kinerja bagi pegawai pemerintah demi untuk meningkatkan profesionalisme mereka, termasuk mempromosikan sistem yang akuntabel berdasarkan prestasi kerja • Meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik yang berfokus pada penguatan kesejahteraan masyarakat yang lebih luas • Merampingkan sistem-sistem perijinan investasi untuk meningkatkan daya saing ekonomi dan mendorong integritas dalam komunitas dunia usaha

3

HAK ASASI MANUSIA, KEADILAN DAN ANTI KORUPSI

• Meneguhkan rasa aman bagi para warga untuk hidup berdasarkan keyakinan agama mereka masing-masing • Mendorong pembaruan-pembaruan yang perlu untuk menciptakan sistem peradilan pidana terpadu di mana kerjasama antar instansi dapat mengatasi segala bentuk pertentangan atau persaingan antar lembaga dan ego kelembagaan • Mendukung kapasitas lembaga-lembaga penegak hukum untuk dapat dengan proaktif mengantisipasi ancaman radikalisme yang penuh kekerasan dan konflik komunal

4

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SIPIL (DAN TATA PEMERINTAHAN TERBUKA)

• Memperkuat partisipasi politik warga negara dalam implementasi maupun pengawasan pemilu • Meningkatkan kapasitas warga negara dalam ikut ambil bagian dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan • Memperkuat mekanisme manajemen penyampaian keluhan yang didukung oleh pengawasan sosial dan komunikasi dari tingkat desa sampai tingkat nasional

5

TATA PEMERINTAHAN PENGENTASAN KEMISKINAN DAN EKONOMI

• Mendorong redistribusi peluang-peluang ekonomi yang secara khusus akan menguntungkan komunitas-komunitas yang terpinggirkan, termasuk melalui pengembangan strategi-strategi dan kebijakan ekonomi yang memberdayakan usahausaha kecil yang berkompetisi di tingkat global • Mendukung kerangka hukum yang akan memungkinkan pemerintah pusat untuk mengelola dan mempertahankan keadilan dan keseimbangan dalam pembangunan nasional dan daerah • Membantu pemerintah mengembangkan strategi besar yang akan menjamin ketersediaan pasokan produk-produk pangan utama

6

TATA PEMERINTAHAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BERKELANJUTAN

• Mendorong pembangunan ekonomi yang seimbang yang dapat melindungi lingkungan hidup dan berorientasi ke masa depan • Meningkatkan luas kawasan lahan yang memiliki tutupan hutan • Melembagakan mekanisme – mekanisme untuk menyelesaikan konflik-konflik penguasaan lahan • Mengharmonikan kebijakan-kebijakan pemerintah dalam merespons perubahan iklim

TATA PEMERINTAHAN SEKTOR SWASTA

• Memajukan partisipasi sektor swasta dalam program-program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (CSER) mereka • Memanfaatkan sumber-sumber daya yang dimobilisasikan melalui program-program tanggung jawab sosial perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

7


61

Daftar istilah dan singkatan AFP3 Asosiasi Fasilitator Perencanaan Pembangunan Partisipatif APINDO Asosiasi Pengusaha Indonesia ARD Agency for Reconstruction and Development (Badan Rekonstruksi dan Pembangunan) ASEAN Association of Southeast Asian Nations (Asosiasi Negara-negara Asia Tenggara) ASPPUK Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil Bappenas Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bawaslu Badan Pengawas Pemilu BINUS Bina Nusantara BKN Badan Kepegawaian Negara BNPP Badan Nasional Pengelola Perbatasan BPK Badan Pemeriksa Keuangan CBFM Community-Based Forest Management (Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat) CAGGAR Center Analysis for Good Governance Reform (Pusat Analisis Reformasi Tata Pemerintahan) CEDAW Committee on the Elimination of Discrimination against Women (Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan) Centre for LEAD Centre for Learning and Advancing Democracy (Pusat Pengkajian dan Pembelajaran Demokrasi) CEO Chief Executive Officer (Pimpinan Eksekutif Tertinggi) CETRO Center for Electoral Reform (Pusat Pembaruan Pemilu) C-FORCE Center for Community Empowerment and Economic (Pusat Pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi) CLUA Climate and Land Use Alliance (Aliansi untuk Iklim dan Penggunaan Lahan) CSOs Civil Society Organizations (Organisasi Masyarakat Sipil) CSER Corporate Social and Environmental Responsibility (Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan) CSR Corporate Social Responsibility (Tanggung Jawab Sosial Perusahaan) COCA Checklist for Organizational Capacity Assessment (Daftar Periksa Penilaian Kapasitas Kelembagaan) DEG Democratic Governance (Tata Pemerintahan Demokratis) Depdagri Departemen Dalam Negeri DPR Dewan Perwakilan Rakyat DPRD Dewan Perwakilan Rakyat Daerah EEG Economic and Environmental Governance (Tata Pemerintahan dalam Sektor Ekonomi dan Lingkungan Hidup) ELPAGAR Lembaga Pemberdayaan Pergerakan Rakyat EU European Union (Uni Eropa) FITRA Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran FLEGT-VPA Forest Law Enforcement, Governance and Trade - Voluntary Partnership Agreement (Penegakan Hukum Kehutanan, Tata Pengelolaan dan Perdagangan -Perjanjian Partnership Sukarela) FPIC Free Prior and Informed Consent (Persetujuan di muka yang bebas dan setelah diberi informasi) GASAK Gabungan Solidaritas Anti Korupsi GDLN/INHERENT Global Development Learning Network/Indonesian Higher Education (Jaringan Pembelajaran Pembangunan Global/Jaringan Pendidikan Tinggi Indonesia) GOLKAR Golongan Karya GRASP Grand Strategy of Regional Arrangement Support Program (Program Dukungan Desain Besar Penataan Daerah) GS General Services (Bagian Umum) HACT Harmonized Approach to Cash Transfers HR Human Resources (Sumber Daya Manusia) ICAC Independent Commission Against Corruption (Komisi Independen Melawan Korupsi) ICEL Indonesian Center for Environmental Law (Pusat Indonesia untuk Hukum Lingkungan Hidup) IFGI Indonesian Forestry Governance Institute (Institut Tata Pengelolaan Hutan Indonesia) IHSA Institut Hukum Sumber Daya Alam IKAT-US Inisiatif Partnership Asia Tenggara-Amerika Serikat: Masyarakat Sipil Berinovasi Bersama INTRAC Indonesian Financial Transaction Report and Analysis Center (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Indonesia) IPC Indonesian Parliamentary Center (Pusat Parlemen Indonesia) IPD Institute for Peace and Democracy (Institut Perdamaian dan Demokrasi)

62

Laporan Tahunan 2011 Daftar istilah dan singkatan

IPDN I-PIEN IT JCLEC JPP UGM KAP KAPAL Perempuan KBCF KID KOPEL KPAI KPK KPP KPU KRC KRHN LBH LEAD-Indonesia LEOC LINTAS LPSE LPSDM LPSS LSPP MDGs MK MOU MP4 MRV MTI Musrenbang Musrenbangkab NGO NPIA – UK NTB NTT NU PAN Pemda Perbup PERLUDEM Perwali PGI PKB PKS PPE RMK PNPM Polhukam PPATK PPP PR

Institut Pemerintahan Dalam Negeri Indonesia Public Integrity Education Network (Jaringan Pendidikan Integritas Publik Indonesia) Information Technology (Teknologi Informasi) Jakarta Centre for Law Enforcement Cooperation (Pusat Jakarta untuk Kerjasama Penegakan Hukum) Jurusan Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada Kantor Akuntan Publik Lingkaran Pendidikan Alternatif untuk Perempuan Kawal Borneo Community Foundation (Yayasan Komunitas Kawal Borneo) Komunitas Indonesia untuk Demokrasi Komite Pemantau Legislatif Komisi Perlindungan Anak Indonesia Komisi Pemberantasan Korupsi Kaukus Perempuan Parlemen Komisi Pemilihan Umum Knowledge and Resource Center (Pusat Pengetahuan dan Sumber Daya) Konsorsium Reformasi Hukum Nasional Lembaga Bantuan Hukum Leveraging and Educating Accountable Democracy in Indonesia (Pengungkitan dan Pendidikan Demokrasi yang Akuntabel di Indonesia) Local Economic Ombudsman Commission (Komisi Ombudsman Ekonomi Daerah) Lembaga Studi dan Penguatan Komunitas Layanan Pengadaan Secara Elektronik Lembaga Pengembangan Sumber Daya Masyarakat Spesialis Pelayanan Publik Lokal Lembaga Studi Pers dan Pembangunan Millennium Development Goals (Tujuan-tujuan Pembangunan Milenium) Mahkamah Konstitusi Memorandum of Understanding (Nota Kesepahaman) Masyarakat Pendidikan Tinggi Peduli Perbatasan Measurement, Reporting and Verification (Pengukuran, Pelaporan dan Verifikasi) Masyarakat Transparansi Indonesia Musyawarah Perencanaan Pembangunan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Non-Governmental Organization (Lembaga Swadaya Masyarakat) National Policing Improvement Agency of the United Kingdom (Badan Peningkatan Perpolisian Nasional Inggris) Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Nahdlatul Ulama Partai Amanat Nasional Pemerintah Daerah Peraturan Bupati Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi Peraturan Walikota Partnership Governance Index (Indeks Tata Pemerintahan Partnership) Partai Kebangkitan Bangsa Partai Keadilan Sejahtera Planning, Monitoring and Evaluation (Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi) Performance Management Plan (Rencana Manajemen Kinerja) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Politik, Hukum dan Keamanan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan Partai Persatuan Pembangunan Public Relations (Hubungan Masyarakat)


63

Tata Pemerintahan yang baik mendorong... PRISE Procurement Reform and Integrity System Enhancement (Pembaruan Pengadaan dan Penguatan Sistem Integritas) PSG Public Service Governance (Tata Pemerintahan dalam Pelayanan Publik) SPP Project Tracking System (Sistem Penelusuran Proyek) PTSP Pelayanan Terpadu Satu Pintu PUSHAM UII Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia RANHAM Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia RAP-CE Regional Action Plan for Corruption Eradication (Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi) REDD Reducing Emission from Deforestation and Degradation (Mengurangi Emisi dari Deforestasi dan Degradasi) RPJM Rencana Pembangunan Jangka Menengah RTI Research Triangle Institute SAHDAR Sentra Advokasi untuk Hak Pendidikan Rakyat Satgas REDD Satuan Tugas REDD SD Sekolah Demokrasi SEKNAS FITRA Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran SIAP II Strengthening Integrity and Accountability (Penguatan Integritas dan Akuntabilitas) fase II SJG Security and Justice Governance (Tata Pemerintahan dalam Sektor Keamanan dan Peradilan) SMS Short Message Service (Layanan Pesan Singkat) SOBERING Strengthening of Border and Impoverished Regions’ Integrity and Governance (Penguatan Integritas dan Tata Pemerintahan di Kawasan-kawasan Perbatasan dan Miskin). SOP Standard Operating Procedures (Prosedur Tetap) SPEED Support for Papua’s Empowerment and Economic Development (Dukungan bagi Pemberdayaan dan Pembangunan Ekonomi Papua) SSL Secure Socket Layer (Lapisan Soket Aman) SSS PUNDI Support for Sustainable Livelihood Support for Sustainable Resources Management (Dukungan bagi Bantuan Penghidupan Berkelanjutan bagi Manajemen Sumber Daya yang berkelanjutan) STAIN Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri STRANAS PK Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi SVLK Sistem Verifikasi Legalitas Kayu TIRI Making Integrity Work (Membuat Integritas Berjalan) TLAS Timber Legality Assurance System (Sistem Penjaminan Legalitas Kayu) UN United Nations (Perserikatan Bangsa-Bangsa) UNCAC United Nations Convention Against Corruption (Konvensi PBB Melawan Korupsi) UNCAT United Nations Convention Against Torture (Konvensi PBB Melawan Penyiksaan) UNDP United Nations Development Program (Program Pembangunan PBB) Unhan Universitas Pertahanan UNODC United Nations Office on Drugs and Crime (Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan) Untan Universitas Tanjungpura UK United Kingdom (Inggris) URDI Urban and Regional Development Institute (Institut Pembangunan Perkotaan dan Daerah) US United States (Amerika Serikat) Dollar AS United States Dollar (Dolar Amerika Serikat) YABMY Yayasan Bina Marga Wita Waiya YMK Yayasan Manikaya Kauci

64


PEMENUHAN HAK-HAK ASASI MANUSIA Pelaksanaan hak-hak ekonomi, budaya dan sipil Perlindungan hak-hak mereka yang kurang beruntung Kebebasan mengeluarkan pendapat Kebebasan pers

DEMOKRASI YANG TERKONSOLIDASI Pemilu yang adil dan bebas Kepatuhan terhadap hasil-hasil pemilu Penyelesaian sengketa dan masalah-masalah politik secara damai Partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan Pemerintah yang transparan Pejabat publik yang akuntabel

KEAMANAN NEGARA YANG DAPAT DIANDALKAN Badan-badan penegak hukum yang responsif dan akuntabel Anggaran negara yang memadai untuk keamanan Militer profesional yang bertanggung jawab terhadap masyarakat sipil

PERADILAN YANG TERJANGKAU Sistem peradilan yang murah dan akuntabel Kepatuhan terhadap hukum-hukum internasional Adanya mekanisme-mekanisme budaya untuk resolusi sengketa

TATA PEMERINTAHAN TERDESENTRALISASI Terakomodasinya aspirasi masyarakat lokal Pemerintah daerah yang otonom Pemerintah daerah yang memiliki kemampuan fiskal memadai

PELAYANAN MASYARAKAT YANG AKUNTABEL DAN EFEKTIF Transparansi dalam penyusunan kebijakan Sistem penyelenggaraan layanan publik yang efisien Pelayanan masyarakat yang tidak korup, responsif dan profesional

KETERLIBATAN NEGARA, PASAR DAN MASYARAKAT SIPIL Keterlibatan sektor swasta dan masyarakat sipil dalam penyusunan kebijakan ekonomi Pengakuan dan perlindungan terhadap hak cipta Kompetisi pasar yang adil Pemberdayaan usaha kecil dan menengah Peraturan perundang-undangan yang ramah terhadap pasar Perlindungan yang adil bagi buruh

Laporan Tahunan 2011 Tata Pemerintahan yang baik mendorong...

65

United Nations Office on Drugs and Crime


UNODC

UNODC

Analisis terhadap Rencana Ratifikasi Empat Konvensi Internasional di Bidang HAM

ORANG KAMPUNG MELAWAN KORUPSI Prolog : DR. Bambang Widjojanto

“Saya senang sekali kalian menangkap esensi bahwa anti korupsi itu adalah gerakan, bukan program. Dan ide-ide kalian menunjukkan gerakan muda antikorupsi.” (Anies Baswedan, Ph.D - Rektor Universitas Paramadina)

“Rakyat yang tergabung dalam ‘Orang Kampung Melawan Korupsi’ ini jelas kekuatan arus bawah yang diberkahi dalam segenap sepak terjangnya dan mumpuni lahir batinnya. Jika kekuatan ini digabung dengan KPK, maka tugas suci melawan korupsi akan dapat menimbulkan keyakinan bahwa kerja keras ini bukan ibadah tanpa makna.”

ORANG KAMPUNG MELAWAN KORUPSI

MENAGIH JANJI RATIFIKASI Analisis terhadap Rencana Ratifikasi Empat Konvensi International di Bidang HAM

MENAGIH JANJI RATIFIKASI

(Mohamad Sobary)

PEN

Penulis : M. Gaussyah Nurkholis Hidayat Rena Herdiyani Ali Akbar Tanjung Bhatara Ibnu Reza

JALAN

GHA

AN


UNODC


. Ahmad Qisai . Dadang Trisasongko

PANJA N

G

(Prof. Dr. Dra. Hj. Istibsjaroh, SH, MA) Anggota DPD RI dari Propinsi Jawa Timur

PUS

UNODC

Editor :

Laode M. Syarif

“Dalam agama Islam, pemberi dan penerima suap sama-sama berdosa. Internalisasi nilai-nilai keagamaan dan penegakan hukum yang tegas menjadi kunci penting memerangi korupsi di Indonesia. Pada saat yang sama, pendidikan dan penanaman nilai-nilai kejujuran sejak dini akan menjadi fondasi kuat membangun bangsa yang bersih dari korupsi”

PEN

YIK

SAA

N

BN: 978-979-26-9683-7

mitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan olter Monginsidi No. 3 ayoran Baru, Jakarta Selatan 12110 ONESIA +62-21-7279-9566 +62-21-720-5260, +62-21-720-4916 ://www.kemitraan.or.id

Buku e-Procurement di Indonesia cover.indd 1-3

11/4/2011 2:23:12 PM

Editor

Tim Editor : Ahmad Qisa’i – Dadang Trisasongko – Jobpie Sugiharto Laode M. Syarif – M. Gaussyah – Paulus Diartoko

ISBN: 978-979-26-9675-2 Laode M. Syarif

Dadang Trisasongko

CVR OK.indd 1

12/16/2011 5:45:14 PM

SUARA dari PINGGIRAN

JALAN PANJANG PEMBERANTASAN KORUPSI

ISBN:

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan Jl. Wolter Monginsidi No. 3 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110 INDONESIA Telp +62-21-7279-9566 Fax. +62-21-720-5260, +62-21-720-4916 http://www.kemitraan.or.id

Astana _ Membangun Sistem Integritas cover.indd

BAPPENAS RI

MEMBANGUN SISTEM INTEGRITAS DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI DI DAERAH

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan Jl. Wolter Monginsidi No. 3 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110 INDONESIA Telp +62-21-7279-9566 Fax. +62-21-720-5260, +62-21-720-4916 http://www.kemitraan.or.id

66

BAPPENAS RI

BAPPENAS RI Jl. Taman Suropati No. 2 Jakarta 10310 INDONESIA Telp. 021-31936207,3909650 Fax. 021-3145374 http: //www.bappenas.go.id

BAPPENAS RI

11 November 2011

14:53

CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

Seri Elektoral Demokrasi Buku 7

Meningkatkan Keterwakilan Perempuan Penguatan Kebijakan Afirmasi

MEMBANGUN SISTEM INTEGRITAS DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI DI DAERAH Catatan Atas Pengalaman Pengawalan Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD PK) Kemitraan Pembaruan Tata Pemerintahan Citizenbagi Report Card (CRC) dan Pelaksanaan Jl. Wolter Monginsidi No. 3 Di Lima Daerah Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110 INDONESIA Telp +62-21-7279-9566 Fax. +62-21-720-5260, +62-21-720-4916

http://www.kemitraan.or.id Editor: Agung Djojosoekarto, Diani Sadiawati dan Natalia Hera Setiyawati

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan www.kemitraan.or.id

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan Jl. Wolter Monginsidi No. 3 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110 INDONESIA Telp +62-21-7279-9566 Fax. +62-21-720-5260, +62-21-720-4916 http://www.kemitraan.or.id ISBN: 978-979-26-9670-7

Jalan Panjang

Pemberantasan

Korupsi

Peran Kemitraan Dalam Menjembatani

Negara dan Masyarakat

Alamat Jl. Wolter Monginsidi No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110 Indonesia www.kemitraan.or.id

Telepon +62 21 7279 9566 Fax +62 21 720 5260 +62 21 720 4916

Penerbitan Laporan Tahunan ini didanai melalui Dana Fasilitas Partnership yang didukung oleh Kedutaan Besar Kerajaan Belanda

Tujuan kami. Tujuan Kami. Misi Kami Berhasil Bila. Visi Kami

Recommend Documents