SAMBUTAN MENTERI KEUANGAN LOKAKARYA PERAN BADAN LITBANG DAN PENGEMBANGAN IRJEN DALAM REFORMASI BIROKRASI DI JAKARTA 12 JULI 2011

SAMBUTAN MENTERI KEUANGAN LOKAKARYA PERAN BADAN LITBANG DAN PENGEMBANGAN IRJEN DALAM REFORMASI BIROKRASI DI JAKARTA 12 JULI 2011 Yang kami hormati Pak Eli Liana; Yang kami hormati Pak Ismail; Yang kami hormati Bapak Prof. Mardiasmo, Bapak-Bapak/Ibu-Ibu Irjen, Bapak/Ibu-Ibu dari Biro Penelitian dan Perkembangan, atau yang setara dengannya, dan Hadirin sekalian. Assalammu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Selamat pagi salam sejahtera untuk kita semua. Bapak/Ibu yang saya hormati, Kami sungguh berterima kasih dan bersyukur bahwa pada hari ini kami diundang untuk hadir dalam Lomba Karya Peran Badan Penelitian dan Pengembangan dan Inspektur Jendral dalam proklamasi dan demokrasi. Ini semua untuk memperluas prospektif kita sebagai ajang tukar pikiran dalam rangka kontribusi aktif bagi kemajuan bangsa. Bapak/Ibu sekalian, Dalam lokakarya ini kami diminta untuk memberikan pandangan mengenai urgency, reformasi birokrasi dan pentingnya strategi yang jitu untuk melaksanakan reformasi birokrasi itu. Urgency menurut kami itu adalah kata kuncinya. Jadi dalam setiap perubahan dalam semua basis change management itu pasti diawal dimulai dengan langkah pertama. Create sensor urgency itu harus bisa dibagi, dirasakan, oleh seluruh insan di organisasi yang paling utama insan tertinggi sampai insan yang terendah. Jadi dalam kesempatan ini kalau secara normatif kita bisa bilang bahwa urgency itu kalau di Indonesia meliputi tuntutan masyarakat karena semakin berkembangnya era keterbukaan dan iklim demokrasi semakin tinggi tuntutan masyarakat pada pemerintahan juga semakin tinggi ada juga urgency karena Indonesia saat ini mengalami pertumbuhan ekonomi yang positif sehingga perlu ada aksi orasi dari penggerakan mesin pemerintahannya. Birokrasinya harus diperbaiki supaya tidak menjadi demokrasi yang lambat, lumpuh, boros, beban bagi pembangunan nasional. Atau karena kita ada di iklim global di mana untuk melakukan usaha investor itu punya pilihan dia akan invest dimana. Dan ternyata International Finance Corporation mengatakan bahwa Indonesia rankingnya nomornya 121 di bandingkan 183 negara. Dan ternyata posisi Indonesia ada diurutan ke-6 di negara Asian, bahkan dibawah Vietnam. Jadi kalau kita sudah bicara seperti itu, kita menciptakan sense of urgency tapi yang sifatnya normatif, yang tentu semua orang bisa sesuatu yang bisa diterima, ada juga yang dikatakan tadi untuk bisa menciptakan Indonesia sebagai negara tujuan investasi karena sekarang investor melihat negara di dunia yang menjadi sumber pertumbuhan adalah negara berkembang. Negara-negara maju justru sekarang konsolidasi kalau negara berkembang itu ada di Asia dan khususnya Asia Timur. Asia Timur itu adalah China, India dan Asia Tenggara. Kalau dilihat Asia Tenggara : Indonesia, negara tujuan investasi. Tetapi kalau kita bicara sense of urgency yang lebih khusus, kita bicara di-intern, kita merasa tidak diorganisasi itu, organisasi sailo-sailo,

LOKAKARYA PERAN BADAN LITBANG DAN PENGEMBANGAN ITJEN DALAM REFORMASI BIROKRASI

1

antara dirjen 1 sama dirjen yang lain semua hanya fokus di pekerjaannya, birokrasi mengikat kita, tidak ada 1 standar pelayanan yang tinggi, respon yang tinggi, dan istilahnya harusnya organisasi ini kesempatan seperti sekarang ini, mohon maaf waktu yang cukup padat, kami tidak cukup waktu untuk mempersiapkan materi untuk sharing tetapi kita harus selalu mengumpamakan diri kita ada di persimpangan jalan. Kita ada di persimpangan jalan, kita punya 2 altenatif : apakah kita ingin seperti sekarang bekerja seperti sekarang biasa-biasa saja, tidak akan collapse (kalau negara tidak akan bangkrut), tapi kalau dibandingkan dengan negara tetangga, negara tetangga tumbuh dengan lebih cepat dari kita, lebih maju daripada kita, dan kita kalah maju dan kalah dibandingkan mereka artinya kita tertinggal, atau kita ingin berubah ingin menjadi negara yang bisa betul-betul mengalahkan paling tidak negara tetangga kita Malaysia, Thailand, Singapur. Kita harus akui, kita dibandingkan Malaysia, Singapur, Thailand, jauh bahwa kalau kita lihat etik kerja, values kerja di Vietnam kalau untuk saya pribadi, saya cukup gentar, karena semangat komitmen dari pada masyarakat Vietnam untuk maju terasa sekali bahwa mereka itu punya niat yang tinggi. Jadi Ibu/Bapak sekalian, kami mulai mengatakan bahwa nanti yang kami akan soroti mungkin urgency dan strategi. Tapi sense of urgency ini sangat utama mulai dari yang normatif tapi yang paling jelas tadi, kita ini kedepan apa yang kita berikan kepada Indonesia di tahun 2045 yaitu seratus tahun sejak Indonesia merdeka, karena kita merdeka tahun 1945 orang biasanya langsung mengerti, setelah 100 tahun Indonesia merdeka mau jadi apa. Maaf, itu ada study yang mengatakan agak keras hasilnya, Indonesia kalau tidak melakukan perubahan, kalau kita tidak melakukan reform, Indonesia bisa masuk terperangkap kedalam posisi kemiskinan. Tetapi itu apabila kita tidak berubah. Jadi menurut kami, kita harus bangun itu sense of urgency. Dan sense of urgency itu harus dimulai dengan kita yang ada di posisi tertinggi di organisasi. Setelah itu kita tentukan visi kita, tentukan tujuan yang ingin capai, kita bangun budaya yang kita yakini akan bisa menciptakan visi kita, dan kemudian kita tetapkan strategi bagaimana kita akan ingin mencapai. Tetapi kunci utamanya adalah manusia. Kami malah ingin menyampaikan bahwa yang disebut dengan reformasi mungkin kurang kuat, mungkin kita perlu transformasi, karena inform itu ada unsur bertahap, berevolusi. Tapi kalau kita tahu transformasi ini memang betul-betul kita tinggalkan praktek-praktek yang lama, kita berubah, kita masuk kedalam satu environment yang baru. Kualitas birokrasi negara merupakan fungsi dari berbagai faktor yang saling mempengaruhi. Faktor-faktor tersebut dapat diklasifikasikan dalam 3 faktor utama, ada faktor budaya, ada faktor organisasi manajemen, dan faktor individu. Faktor budaya sebetulnya bukan budaya dalam arti sempit tetapi dalam arti luas, culture. Jadi memang kita harus bangun new culture di birokrasi kita. Dan new culture di dalam orgainsasi kita itu adalah intinya performance base culture. Jadi kita membangun organisasi dimana masing-masing individunya itu dinilai prestasinya atas dasar kinerja. Dia dianggap perform atau tidak perform karena kinerjanya. Kita harus membangun organisasi yang tidak saja performance base culture tetapi kita harus meyakini bahwa kita mempunyai budaya-budaya yang benar dalam menjalankan birokrasi : budaya melayani, budaya memberikan respon yang tepat waktu, budaya melakukan evaluasi kinerja individu secara professional, sehingga tidak lagi kita kemudian masuk ke alam bahwa ada seorang yang kerja kemudian dia tidak yakin bahwa apakah mungikn dia bisa mempunyai masa


2

depan karir yang baik bukan karena kinerja. Yang kita khawatirkan adalah kalau organisasi kemudian mengatakan “saya punya impian baru, saya punya menteri baru, saya punya irjen baru. Apa yang dia kira menjadi minat dari pimpinan ini , apa yang membuat dia senang, apa yang bisa membuat dia memberikan kesempatan saya untuk maju”. Padahal yang kita inginkan adalah performance base culture, yaitu budaya dimana kita dihargai atas dasar kinerja kita. Oleh karena itu sangat penting dalam melakukan penilaian kinerja dimulai dengan setiap awal tahun kita menetapkan goal sighting kita, menetapkan KPI kita, menetapkan apa yang kita akan capai diakhir tahun. Dan ketika sudah menetapkan itu, kita fokus untuk wujudkan dan nanti kalau memang tidak bisa mencapai itu kita dianggap gagal, kalau seandainya mencapai itu kita berhasil. Nah, kalau kita di dalam menjalankan keseharian dan ternyata tidak membangun budaya itu, orang bisa betul-betul karena suka dan tidak suka kemudian menjadi tidak bisa berkarir dengan baik itu, menciptakan birokrasi sangat lemah dan yang tidak diharapkan akan bisa membuat transformasi di Indonesia. Kami pada kesempatan ini, ingin menyampaikan bahwa banyaknya penyakit birokrasi yang menimbulkan ekonomi biaya tinggi dalam pembangunan dan pemerintahan. Individual perilaku menyimpang dalam birokrasi seperti korupsi, kolusi, nepotisme sering sekali dianggap sangat fungsional untuk mengatasi problem penggajian gaji pegawai negeri. Tentunya hal ini merupakan pandangan yang keliru karena perilaku tersebut dapat merugikan kepentingan rakyat. Perilaku menyimpang dalam birokrasi yang dikenal sebagai mal-administrasi pada akhirnya merupakan prinsip zero-zero game. Dimana apabila ada pihak yang diuntungkan maka selalu ada pihak yang dirugikan. Biaya yang harus ditanggung akibat perilaku koruptif birokrat pada akhirnya merupakan beban pada masyarakat sebagai pengguna layanan publik. Dalam hal ini masyarakat menanggung biaya ganda yaitu pembayaran legal dalam bentuk pajak dan pembayaran illegal dalam bentuk pungutan liar dan sogokan-sogokan yang merupakan dari perilaku korupsi. Uraian diatas jelas bahwa kita memang harus mereformasi birokrasi kita. Dan Indonesia harus kita jadikan satu negara yang bermartabat, negara yang besar. Dan adalah tugas kita semasa kita bertugas untuk reformasi birokrasi kita agar dapat menjadi penggerak dan agar tidak menjadi rente dalam perekonomian kita melalui biaya tinggi. Kami lihat disini bahwa memang kata kuncinya adalah manusia. Dan bagaiman kita bisa membangun komitmen paling tidak dimulai dari jajaran tertinggi di instansi kita, bahwa kita akan menjadi anutan. Karena seorang pemimpin itu bukan dilihat dari pandainya dia bicara, pandainya dia menyampaikan sambutan, tapi dilihat dari apa yang dia lakukan. Dan saya yakin, forum ini adalah forum yang paling tepat untuk saya terima kasih untuk organizer yang menyusun acara ini, karena disini Bapak/Ibu Irjen dan dari penelitian dan pengembangan berkumpul, dan kita bisa menjadi change leader. Kita adalah leader dari perubahan. Kalau kita sebagai Irjen bicara dengan menteri kita, bicaralah dan minta komitmen bahwa kita memang harus lakukan reformasi birokrasi. Dan reformasi birokrasi itu tidak perlu waktu 3 tahun. Informasi birokrasi dalam satu tahun sudah akan bisa berubah. Tapi yang paling utama adalah para pemimpinya harus jadi role model, harus work the top, harus tunjukan bahwa dia betulbetul menjalankan apa yang dia ucapkan, dan cara berfikir, berucap, dan mengambil decision, mengambil tindakan harus konsistem. Kalau berfikir, berucap dan tindakan sudah tidak sama tentu akan sulit.


3

Tetapi di Indonesia apalagi di lingkungan pegawai negeri sipil, kita memang dari awal bekerja dilatih untuk menjadi orang yang taat asas. Kita selalu ditekankan untuk menjadi dari orang yang taat peraturan, taat undang-undang, taat asas. Jadi sebetulnya memimpin di organisasi pegawai negeri sipil itu jauh lebih mudah, apabila kita bisa mendapatkan komitmen di tingkat atas, bagaimana kita melakukan perubahan ini. Dan pentingnya culture, selain culture yang di sepakati, culture itu kita harapkan tidak lagi kemudian ada pegawai kita yang kemudian harus masih menebak “kira-kira Pak Menteri itu senengnya apa ya? Oh, Pak Mentri senengnya kalau di panggil selamat pagi ‘Bapak’. Jangan ‘Pak’ tapi ‘Bapak’”. Bukan begitu, kalau kita bisa sepakati values kita, culture kita, misalnya kita bicara trust, intregrity. Kalau kita bicara bahwa trust dan intregrity adalah values kita, jadi dia sudah tahu bahwa jangan bicara yang tidak menjaga trust, jangan bicara yang tidak menjaga integritas. Karena sudah menjadi culture kita bahwa integritas itu nomor 1. Jangan sampai melakukan tindakan dan jangan even berfikir untuk melakukan tindakan tidak terpuji, karena hal itu tidak bisa di terima. Jadi mereka mudah membaca, tidak perlu kemudian mencari homework makanan apa yang disenangi, karena kita bukan bicara makanan. Kita juga bukan bicara tentang bagaimana menyenangkan, tapi kita bicara bagaimana kita kinerja dengan baik di organisasi. Sedikit tentang strategi Bapak/Ibu sekalian, Kami memang ingin sharing di Kementrian Keuangan misalnya, melalui proyek pencontohan informasi birokrasi telah merencanakan sejumlah perubahan. Banyak yang sudah dilakukan, telah dilakukan pembentukan assessment center, proses pengisian jabatan yang dilakukan secara terbuka melalui fit and proper test, penerapan reward dan punishment yang lebih tegas, perbaikan pengukuran kinerja individu, melakukan evaluasinya, kinerja instansi maupun kinerja daripada individu, serta banyak hal dimulai dari selection, penetapan job grading, penetapan carrier path, dan sampai ke sistem remunerasi. Saya menyadari bahwa implementasi reformasi birokrasi di Kementrian Keuangan jauh dari sempurna. Tetapi saya yakin hal ini akan menjadi pendorong bagi pelaksanaan reformasi di kementrian-kementrian, lembaga lainnya. Saatnya bagi kami, Kementerian Keuangan melakukan evalusi secara komprehensif mengenai pelaksanaan reformasi birokrasi tersebut, melalui perbaikan dan penyempurnaan. Bagi kami Kementrian Keuangan esensi terutama dari informasi birokrasi adalah memberikan layanan publik secara lebih baik, serta berupaya meningkatkan supaya terus-menerus implementasinya melalui beberapa pilar. Paling tidak ada 5 pilar : kenapa un-organisation, penyempurnaan proses business (proses business wujud terus diperbaiki), peningkatan kualitas dan disiplin sumber daya manusia, peningkatan standar pelayanan minimum, dan pembentukan budaya atau perubahan budaya. Output-outcome yang diharapkan dari ketiga pilar itu adalah terwujudnya tata pola yang baik atau good governance, kedua peningkatan kinerja, ketiga peningkatan pelayanan publik, keempat peningkatan kepercayaan publik. Dalam pelaksanaan reformasi di lingkungan Kementerian Keuangan memang tiga bagian yang besar menjadi perhatian besar dan selalu ditekankan adalah pemahaman perihal tupoksi : tugas pokok dan fungsi. Dan pemahaman ini juga menjadi kunci untuk menentukan peta strategi dan juga dalam penetapan key performance indicator. Kita juga akan melakukan perbaikan proses business dan juga penetapan ukuran-ukuran pada sumber daya manusia. Kami merasa di sumber daya


4

manusia memang kuncinya adalah kita perlu ada keterbukaan. Dan memang ada banyak hal mungkin tidak bisa di share oleh eselon 1, eselon 2. Tetapi keterbukaan itu perlu bahwa secara berkala pimpinan, menteri, berbagi tentang apa saja yang menjadi hal-hal terkait dengan tugas pokok dan fungsi daripada kementrian sehingga semua merasa menjadi bagian dalam satu instansi kementerian, membangun kementrian yang bermatabat, meyakinkan bahwa kita terus bisa memberikan nilai tambah performance dengan lebih baik itu terus menjadi komitmen kita. Kita tentu punya hambatan, di orgainsasi kita hambatan yang paling utama adalah kita tidak dibekali cukup kewenangan untuk melakukan firing and hiring. Firing and hiring itu sebetulnya adalah kita didukung oleh aturan presiden tentang kalau seandainya ada pelanggaran-pelanggaran kita bias melakukan punishment dan lain-lain. Tetapi sebetulnya masih ada peluang untuk perbaikan. Karena kadang-kadang yang sifatnya administratif sederhana, pegawai itu sudah memperoleh hukuman, tetapi kadang-kadang untuk masalah yang lebih berat seharusnya mendapatkan hukuman yang berat, malah mungkin pegawai itu tidak dihukum yang berat. Jadi, hal ini istilahnya kita harus bisa membedakan dari pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya administratif, datang terlambat, dan lain-lain, atau ketidakhadiran di training karena suatu dan lain hal yang disebut sebagai aspek administratif. Tetapi tidak perlu sampai kemudian nanti harus memperoleh punishment yang mungkin agak terlalu berat. Tetapi dilain pihak, apabila ada fraud, apabila ada penyelewengan, sedikit saja penyelewengan harusnya diambil tindakan tegas. Karena bila tidak diambil tindakan yang tegas akan membawa penyakit kepada organisasi. Dan organisasi yang sudah terkena penyakit virus tidak menghukum tindakan fraud susah sekali melakukan reform atau perbaikan kinerja. Masalah sumber daya manusia kami melihat mungkin sama-sama dilihat aspek bagaimana melakukan recruitment. Di beberapa instansi kita lihat masih recruitment itu mungkin masih menggunakan seleksi recruitment awal dengan tes bahasa Inggris. Padahal kita tahu sekarang ini metode recruitment sekarang ini sudah sedemikian jauh. Bahkan sudah sampai kepada bukan hanya psikotes tapi sudah mulai proses di assessment center. Kemudian ada forum bentuk-bentuk seleksi lebih baik dan lebih maju lagi. Kita perlu secara terus-menerus meningkatkan kualitas sumber daya manusia kita. Kita di pegawai negeri sipil beruntung bisa dikatakan kita bisa menerima putra-putri terbaik dari perguruan tinggi, dari instansi-instansi pendidikan. Tetapi setelah masuk program pendidikan yang berkesinambungan kita kurang memadai, dan kita menitipkan kepada instansi intern kita, tetapi menurut kami training kurikuklum dan dari training kurikulum itu bukan hanya untuk meningkatkan know-how dan skillsnya, tetapi juga meningkatkan kemampuan pribadi, kemampuan manajerial, dan kemampuan leadership itu penting sekali. Kami melihat area-area itu harus ditingkatkan terutama di area kepemimpinan. Karena dengan kepemimpinan yang baik seorang bukan hanya jadi manajer yang baik tetapi menjadi tokoh perubahan, tokoh reformasi, dan itu dibutuhkan oleh Indonesia. Yang juga kita perlukan juga adalah renumerasi yang lebih


5

kompetitif. Pada saat ini kami mempunyai sistem gaji pokok yang relatif terbatas dan tidak mencerminkan kondisi dari keseimbangan dengan biaya hidup yang wajar dan dalam bentuk implementasinya akhirnya dibentuk suatu forum tidak saja sesuatu program untuk meningkatkan take home pay yang minimum itu akhirnya dibuat sistem honorarium-honorarium, pembuatan tim-tim kerja, sehingga akhirnya kita terbiasa untuk menerima banyak sekali honorarium-honorarium dari tim-tim untuk menunjang gaji pokok kita. Tetapi secara tidak sadar membuat kita membatasi diri kita dan kadang kalau seandainya ada koordinasi yang harus dilakukan kita tidak mau lakukan seandainya tidak dibuat tim. Justru sesuatu yang betul-betul tidak sehat. Padahal kita sebetulnya semua sebagai pegawai negeri sipil adalah insan yang terpilih untuk mengabdi kepada negara. Orang tua kita istilahnya mengabdi menyerahkan jiwanya untuk negara. Kita pun mempunyai background seperti itu, tapi dengan jalannya waktu karena kita selalu harus menambah penerimaan kita dengan cara honorarium-honorarium di belanja barang, di belanja lain-lain, menjadi kurang sehat. Ini tantangan untuk kita supaya kita bisa rubah menjadi suatu sistem penggajian yang sehat juga berdasarkan zoning yang sehat karena di Indonesia zoning beda-beda, biaya kemahalan daerah-daerah tertentu sangat mahal dibandingkan dengan daerah yang lain. Kita harus bisa wujudkan sistem penggajian, dan sistem yang sekarang kita miliki ini adalah sistem one size fits all. Jadi orang yang perform dan orang yang tidak perform sama. Sama-sama sudah sampai eselon satu, kalau pensiun nanti pensiunnya terima Rp. 2.100.000. Bapak tinggal di Medan saya undang untuk reuni ke Jakarta, tidak bisa bayar pesawat. Ini yang namanya sense of urgency. Saya rencana akan bicara dengan Menpan, kita bisa di depan mata kita punya harapan masa tua kita nanti setelah kita purna tugas setelah pensiun. Dan pensiun itu diharapkan Taspen bisa menjalinkan fungsinya. Tapi Taspen harus kita akui bahwa sekarang THT ini dalam kondisi unfunded, dan itu harus diperbaiki. Kita bisa melakukan belanja segala macam dengan anggaran yang besar-besar tapi untuk menyehatkan instansi penting seperti itu kita belum lakukan. Apalagi kita punya sistem pensiun yang langsung menjadi beban kepada negara. Saat sistem ini semua belum bisa kita dudukan Insya Allah bisa dirapikan karena kami sudah berapa kali melakukan pertemuan, kami sudah bicara dengan Pak Mandaan, nanti kita akan rapikan masalah Taspen ini, tapi kita punya tantangan yang baru yaitu ingin diwujudkannya BPJS. BPJS ini perluasan yang lebih luas dan tentu akan membuat konsekuensi fiskal yang juga tinggi. Dan hal-hal seperti ini menurut kami, ingin kami sharing untuk kita di forum ini untuk menjadi catatan-catatan kita yang harus kita perbaiki. Sistem promosi, sistem carrier path, dan sistem values, memang tidak resmi. Hal yang lain tentu yang tadi disampaikan adalah keterlibatan daripada pimpinan, engagement, dan dilakukan sistem monitoring. Mungkin hal ini yang ingin kami sampaikan, mohon maaf kalau tidak terlalu sistematis apa yang kami sampaikan, kami juga selaku anggota pengamat Reformasi Birokrasi Nasional menyambut baik Wakalsatim Independen, mungkin bantuan Tata Kelola Pemerintah, Kantor Wakil Presiden, penyelenggara kantor memfungsikan tugas monitoring dan evaluasi tupoksi pengawasan. Ini yang kami sampaikan mohon maaf kalau ada yang kurang. Terima kasih. Wassalammu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh


6

SAMBUTAN MENTERI KEUANGAN LOKAKARYA PERAN BADAN LITBANG DAN PENGEMBANGAN IRJEN DALAM REFORMASI BIROKRASI DI JAKARTA 12 JULI 2011

Recommend Documents