REFORMASI BIROKRASI (Presentasi Materi Subtansi Instansi)
Jakarta, 18 Juli 2017
Kegiatan Belajar 1
Reformasi Birokrasi
Pengertian Reformasi Birokrasi • Salah satu cara untuk membangun kepercayaan masyarakat. • Perubahan pokok dalam suatu sistem yang bertujuan mengubah struktur, tingkah laku, dan keberadaan atau kebiasaan yang sudah lama. • Tidak hanya terbatas pada proses dan prosedur, tetapi juga mengaitkan perubahan pada tingkat struktur dan sikap serta tingkah laku.
Latar Belakang dilakukan Reformasi Birokrasi Aspek Peraturan Perundang-undangan di bidang aparatur negara. Pola pikir (mind set) dan budaya kerja (culture-set) birokrasi. Praktik manajemen SDM. Distribusi PNS.
Fungsi dan kewenangan antar instansi pemerintah. Sistem pengawasan internal.
Permasalahan Tumpang tindih, tidak sesuai dengan kondisi saat ini. Belum sepenuhnya mendukung birokrasi yang professional. Belum optimal meningkatkan professional. Belum merata dan profesional secara geografis. Tumpang tindih, berbenturan, terlalu besar.
KKN.
Belum mampu berperan sebagai quality assurance. Masih tinggi pada semua sektor.
Kualitas pelayanan publik.
Masih belum memenuhi harapan publik.
Sistem monitoring, evaluasi, dan penilaian. Belum dibangun dengan baik.
Perbandingan Reformasi Birokrasi Gelombang I dan II RB Gelombang I (2004-2009) Sifat: Nasional.
RB Gelombang II (2010-2014) Sifat: Nasional dan Internasional.
Sasaran: 1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
Sasaran: 1. Terwujudnya pemerintahan yang bersih & bebas KKN. 2. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. 3. Meningkatnya kapasitas & akuntabilitas kinerja birokrasi. Area Perubahan: 1. Organisasi. 2. Tata Laksana. 3. Peraturan Perundang-Undangan. 4. SDM Aparatur. 5. Pengawasan. 6. Akuntabilitas. 7. Pelayanan Publik. 8. Pola Pikir (mind set) & Budaya Kerja (culture set) Aparatur.
Area Perubahan: 1. Kelembagaan (organisasi). 2. Budaya Organisasi. 3. Ketatalaksanaan. 4. Regulasi - Deregulasi. 5. SDM.
Kondisi yang Diinginkan dari Reformasi Birokrasi 2025
2014
Jumlah PNS yang proporsional. Pemerintahan bersih dan bebas KKN. Peningkatan kualitas pelayanan public. Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Peningkatan profesionalisme SDM Aparatur. Peningkatan mobilitas aparatur antar daerah, antar pusat, dan antar pusat dengan daerah. Peningkatan gaji dan jaminan kesejahteraan.
Telah terwujud tata pemerintahan yang baik dengan birokrasi pemerintah yang professional, berintegritas tinggi, menjadi pelayan masyarakat dan abdi negara.
Memberikan kontribusi nyata pada capaian kinerja pemerintahan dan pembangunan nasional dan daerah.
Grand Design Reformasi Birokrasi • Pengertian = rancangan induk yang berisi arah kebijakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Nasional untuk kurun waktu 2010-2025 berisi langkah-langkah umum penataan organisasi, penataan tata laksana, penataan manajemen SDM aparatur, penguatan sistem pengawasan intern, penguatan akuntabilitas, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan pemberantasan praktek KKN. • Tujuan = memberikan arah kebijakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Nasional selama kurun waktu 2010-2025 agar Reformasi Birokrasi di K/L dan Pemda dapat berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga, dan berkelanjutan.
Grand Design Reformasi Birokrasi Grand Design RB. Rancangan induk yang berisi arah kebijakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Nasional untuk kurun waktu 2010-2025. Berisi langkah-langkah umum penataan organisasi, penataan tata laksana, penataan manajemen SDM aparatur, penguatan sistem pengawasan intern, penguatan akuntabilitas, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan pemberantasan praktek KKN. Bertujuan memberikan arah kebijakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Nasional selama kurun waktu 2010-2025 agar Reformasi Birokrasi di K/L dan Pemda dapat berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga, dan berkelanjutan. Dapat diubah sesuai dengan perkembangan, oleh Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional yang penetapannya dilakukan dengan Peraturan Presiden.
Road Map Reformasi Birokrasi Road Map RB. Ditetapkan setiap 5 tahun sekali oleh MenPANRB. Bentuk operasionalisasi Grand Design Reformasi Birokrasi yang disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan rencana rinci pelaksanaan Reformasi Birokrasi dari 1 (satu) tahapan ke tahapan selanjutnya selama 5 (lima) tahun dengan sasaran per tahun yang jelas.
Bertujuan untuk memberikan arah pelaksanaan Reformasi Birokrasi di K/L dan Pemda agar berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga, dan berkelanjutan.
Grand Design Reformasi Birokrasi Grand Design RB 2010-2025. Peraturan Presiden RI Nomor 81 Tahun 2010.
Visi Pembangunan Nasional. Arah Kebijakan Reformasi Birokrasi. Visi dan Misi Reformasi Birokrasi.
Permasalahan
Tujuan dan Sasaran Reformasi Birokrasi. Sasaran Lima Tahunan Reformasi Birokrasi.
Road Map RB 2015-2019.
Sasaran Tahunan Reformasi Birokrasi.
PerMenPANRB Nomor 11 Tahun 2015.
Agenda dan Target-Target Reformasi Birokrasi.
Visi Pembangunan Nasional Visi pembangunan nasional INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL, DAN MAKMUR.
Arah Kebijakan Reformasi Birokrasi 1. Pembangunan aparatur negara dilakukan melalui Reformasi Birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, baik di pusat maupun di daerah agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan di bidang lainnya. 2. Kebijakan pembangunan di bidang hukum dan aparatur diarahkan pada perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pemantapan pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
Visi Reformasi Birokrasi • Visi RB Terwujudnya Pemerintahan Kelas Dunia yaitu pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi yang mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan manajemen pemerintahan yang demokratis.
Misi Reformasi Birokrasi 1. Membentuk/menyempurnakan peraturan perundangundangan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. 2. Melakukan penataan dan penguatan organisasi, tata laksana, manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur, pengawasan, akuntabilitas, kualitas pelayanan publik, pola pikir (mind set), dan Budaya Kerja (culture set). 3. Mengembangkan mekanisme kontrol yang efektif. 4. Mengelola sengketa administratif secara efektif dan efisien.
Tujuan Reformasi Birokrasi
Sasaran Reformasi Birokrasi 1. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. 2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. 3. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.
Prinsip-Prinsip Reformasi Birokrasi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Outcomes oriented. Terukur. Efisien. Efektif. Realistik. Konsisten. Sinergi. Inovatif. Kepatuhan. Dimonitor.
Tingkat Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tingkat Pelaksanaan Nasional
Makro Meso
Tingkat Pelaksanaan K/L/ Pemda
Mikro
Keterangan Menyangkut penyempurnaan regulasi nasional yang terkait dengan upaya pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Menjalankan fungsi manajerial, yakni menerjemahkan kebijakan makro dan mengkoordinir (mendorong dan mengawal) pelaksanaan Reformasi Birokrasi di tingkat K/L dan Pemda.
Keterangan Menyangkut implementasi kebijakan /program Reformasi Birokrasi sebagaimana digariskan secara nasional yang menjadi bagian dari upaya percepatan Reformasi Birokrasi pada masingmasing K/L/Pemda.
Pengorganisasian Reformasi Birokrasi Mengarahkan kebijakan, strategi, dan standar bagi pelaksanaan RB dan kinerja operasi birokrasi.
Merumuskan kebijakan dan strategi operasional Reformasi Birokrasi.
Melaksanakan monitoring dan evaluasi RB.
• •
Memastikan pelaksanakan RB.
Penggerak, pelaksana, dan pengawal pelaksanaan RB di masing-masing K/L/ Pemda.
Ketua Tim RBN bertanggung jawab kepada Ketua Komite Pengarah RBN. Tim Independen dan Tim QA bertanggung jawab kepada Ketua Komite Pengarah RBN pelaksanaan sehari-hari dikoordinasikan oleh Ketua Tim RBN.
Pola Pikir Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
PENGAWASAN INTERNAL
ORGANISASI
SDM
TATA LAKSANA
AKUNTABILITAS KINERJA PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
MENINGKATNYA KAPASITAS DAN AKUNTABILITAS KINERJA BIROKRASI
HASIL
PELAYANAN PUBLIK
POLA PIKIR DAN BUDAYA KERJA
PENGUNGKIT
INOVASI & PEMBELAJARAN
TERWUJUDNYA PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN BEBAS KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME
MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
Kegiatan Belajar 2
Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara Online
PMPRB secara Online • Metode untuk melakukan penilaian serta analisis yang menyeluruh terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi dan kinerja instansi pemerintah. • Merupakan sebuah instrumen bantu berupa aplikasi teknologi informasi (TI) berbasis Web. • Mempercepat proses PMPRB yang dilakukan oleh masingmasing K/L dan Pemda, dalam hal Pengumpulan Data, Pengolahan Data, Evaluasi Data, dan Monitoring, serta memudahkan proses saling belajar (bench learning) secara real time online.
Juknis PMPRB secara Online • Tujuan: 1. Memudahkan dan meningkatkan efektifitas serta efisiensi implementasi. 2. Dijadikan sebagai dasar menilai kesiapan, monitoring, dan evaluasi serta penjaminan kualitas. • Meliputi mekanisme pengoperasian, pengelolaan, dan penyajian informasi, serta proses pencapaian tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.
Proses PMPRB secara Online
Lanjutan ….
Proses PMPRB secara Online
PMPRB secara Online • K/L dan Pemda menyampaikan hasil penilaian kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi secara online kepada KemenPANRB / Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional (UPRBN) minimal sekali dalam setahun pada akhir bulan Maret untuk periode tahun sebelumnya.
Kegiatan Belajar 3
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Badan POM
RB di Badan POM • Badan POM mengajukan usulan Reformasi Birokrasi pada tahun 2009, 2011 dan 2014. • Tim Reformasi Birokrasi di Badan POM dari tahun 2016, terdiri atas: 1. Tim Pengarah. 2. Tim Pelaksana. 3. Tim Monitoring dan Evaluasi. 4. Tim Asessor PMPRB.
= Terima Kasih =
