REVIU LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERITAH (LKjIP) 2015 PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT KELAS IA KHUSUS

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Tahun 2015

REVIU LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERITAH (LKjIP) 2015 PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT KELAS IA KHUSUS

JALAN BUNGUR BESAR RAYA NOMOR 24, 26, 28 JAKARTA PUSAT 10610

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus

1


IKHTISAR EKSEKUTIF Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) merupakan pertanggung jawaban dari tugas dan fungsi yang diemban oleh suatu Instansi atau lembaga. Dengan landasan pemikiran tersebut Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKj IP) satuan kerja Pengadilan Negeri/ Niaga/ HAM/ TPKOR dan Hubungan Industrial Jakarta Pusat Tahun 2015 ini disusun. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus Tahun 2015 ini menyajikan capaian kinerja Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus pada tahun 2015 dan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus sesuai dengan visi dan misinya serta tugas pokok dan fungsinya sebagai Pengadilan Tingkat Pertama. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus telah menetapkan 6 (enam) sasaran strategis yang akan dicapai dalam tahun 2015 berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus yang telah dilakukan reviu. Secara umum dapat disimpulkan bahwa tingkat pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus adalah sebesar 92,51%. Rincian pencapain masing-masing indikator tiap sasaran strategis dapat diilustrasikan dalam tabel berikut : SASARAN STRATEGIS 1 MENINGKATNYA PENYELESAIAN PERKARA Target

Realisasi

2015 5

2015 3

Capaian Kinerja 2015 60

- Perdata

70

66

94,2

92

- Pidana

91

97

100,6

99,63

- TPKOR

95

80

84,2

78,3

- Niaga

99

97,8

98,7

99

- PHI

80

66

82,5

84,5

Indikator Kinerja a. Persentase mediasi yang berhasil

Capaian 2014 49

b. Persentase sisa perkara tahun sebelumnya yang diselesaikan


2


c. Persentase perkara masuk yang diselesaikan. - perdata

60

64

100,6

66,8

- pidana

94

99

100,5

69,7

- tpkor

81

61

75,3

50

- niaga

97

95,1

98,04

77,8

- phi

80

67

83,7

100

- perdata

65

92

141,5

87,8

- pidana

94

100

106,3

71,3

- tpkor

100

100

100

71,6

- niaga

100

98,9

98,9

77,8

- phi

80

100

125

10,1

d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan

SASARAN STRATEGIS 2 PENINGKATAN AKSEPTABILITAS PUTUSAN HAKIM Sasaran Strategis

Target 2015

Realisasi 2015

Capaian 2015

*Perdata

66

88

133,3

*Pidana

96

98,3

102,3

*TPKOR

40

35

87,5

*Perdata

75

98

130

*Pidana

98

97,8

131,6

*TPKOR

48

63

131,2

*Niaga

93

71,6

76,9

*PHI

80

100

125

Indikator Kinerja Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum - Banding

Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim

- Kasasi


3


- Peninjauan Kembali *Perdata

93

99

106,4

*Pidana

99

99,9

100,9

*TPKOR

89

76

85,3

*Niaga

97

98,6

101,6

*PHI

20

21

105

SASARAN STRATEGIS 3 PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA Capaian

Target

Realisasi

Capaian Kinerja ( %)

2015

2015

2015

2014

- perdata

95

98

103,1

86,3

- pidana

97

52,3

53,9

76,6

- tpkor

100

100

100

93

- niaga

100

100

100

59,6

- phi

100

100

100

- perdata

100

100

100

100

- pidana

100

100

100

100

- tpkor

100

100

100

100

- niaga

100

100

100

100

- phi

100

100

100

100

Indikator Kinerja

a. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap.

b. Persentase berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis.

c. Persentase penyampaian pemberitahuan putusan kepada para pihak.


4


- perdata

95

96

101

100

- pidana

96

100

104,1

100

- tpkor

100

100

100

100

- niaga

96

100

104,1

100

- phi

95

100

100

100

- perdata

95

94

98,9

100

- pidana

96

0

0

0

- Phi

95

94

98,9

100

- pidana

1:50

1:77

154

130

- tpkor

1:50

1:61

122

140

- niaga

1:5

1:9

180

50

- phi

1:7

1:10

142

142

1:20

1:29

145

120

d. Persentase sita jaminan yang terlaksana

e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara. - perdata

SASARAN STRATEGIS 4 PENINGKATAN AKSESBILITAS MASYARAKAT TERHADAP PERADILAN (ACCESS

TO JUSTICE)

Capaian

Target 2015 (%)

Realisasi 2015 (%)

Capaian 2015 (%)

2014 (%)

100%

100%

100

100

- perdata

92

86

93,4

100

- pidana

92

64

69,5

100

- tpkor

95

55

57,8

100

- niaga

95

96

101,05

100

- phi

92

90

97,8

100

Indikator Kinerja a. Persentase perkara bagi masyarakat yang tidak mampu yang diselesaikan b. Persentase putusan perkara yang dipublikasikan


5


SASARAN STRATEGIS 5 MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN Target 2015

Realisasi 2015

Capaian 2015 (%)

Capaian 2014 (%)

98%

98%

100%

100%

TARGET 2015

REALISASI 2015

CAPAIAN 2015 %

CAPAIAN 2014 %

12%

12%

100

100

12%

12%

100

100

Indikator Kinerja Persentase permohonan eksekusi putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap SASARAN STRATEGIS 6 MENINGKATNYA KUALITAS PENGAWASAN INDIKATOR KINERJA a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal dan internal yang ditindaklanjuti SASARAN STRATEGIS 7

MENINGKATNYA KEPUSASAN MASYARAKAT Target 2015

Realisasi 2015

Capaian 2015 (%)

Perdata

55%

64,87%

117,9%

Pidana

70%

94,6%

172%

TPKOR

60%

74,04%

123,4%

Niaga

20%

17,25%

86,25%

PHI

20%

9,47%

47,35%

Indikator Kinerja

Capaian 2014 (%)

Persentase Kepuasan Masyarakat terhadap Putusan yang dihasilkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat


100%

6


BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG Pengadilan Negeri/ Niaga/ HAM/ TPKOR dan Hubungan Industrial Jakarta Pusat adalah salah satu pelaksana tugas pokok kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum, diantaranya : 1. Mengadili, dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; 2. Menyelenggarakan Administrasi perkara dan Administrasi umum lainnya. Sebagai Peradilan Umum yang menangani perkara Perdata dan Pidana, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memiliki Pengadilan Khusus yang dibentuk dilingkungan Peradilan Umum berdasarkan Pasal 27 Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang sampai saat ini terdapat 4 (empat) Pengadilan Khusus yaitu, Pengadilan Niaga, Pengadilan HAM, Pengadilan TPKOR dan Pengadilan Hubungan Industrial. Setiap Pengadilan Khusus ini memiliki kompetensi Absolute dan Kompetensi Relative untuk mengadili perkara berdasarkan Undang-Undang yang membentuknya. Pengadilan Negeri/ Niaga/ HAM/ TPKOR dan Hubungan Industrial Jakarta Pusat masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Memiliki Daerah hukum yang meliputi wilayah kotamadya Jakarta Pusat dengan luas wilayah kurang lebih 48.17 Km2, terdiri dari 8 kecamatan sebagai berikut ; 1. Kecamatan Gambir. 2. Kecamatan Sawah Besar. 3. Kecamatan Kemayoran. 4. Kecamatan Senen. 5. Kecamatan Cempaka putih. 6. Kecamatan Menteng. 7. Kecamatan Tanah Abang 8. Kecamatan Johar Baru.


7


Sedangkan wilayah hukum 4 (empat) Lingkungan Pengadilan khusus pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah sebagai berikut ; 

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. o DKI Jakarta o Jawa barat o Sumatera selatan o Kepulauan Bangka Belitung o Lampung o Kalimantan barat o Banten



Pengadilan HAM pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, meliputi wilayah: o DKI Jakarta o Jawa Barat o Banten o Sumatera Selatan o Kepulauan Bangka Belitung o Lampung o Bengkulu o Kalimantan Barat o Kalimantan Tengah



Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TPKOR) yang dibentuk di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memiliki yurisdiksi DKI Jakarta. Namun, jika terdapat perkara korupsi penting yang menarik perhatian masyarakat luas, maka dengan pertimbangan dapat dilimpahkan ke Pengadilan TPKOR Jakarta Pusat.



Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat daerah hukumnya meliputi wilayah Daerah Khusus Ibu kota Jakarta. Sebagai instansi pemerintah menurut Peraturan Presiden RI Nomor 29

Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), berkewajiban untuk mempertangungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta peranannya dalam pengelolaan sumberdaya, anggaran maupun kewenangan dalam melayani pencari keadilan. Untuk itulah Pengadilan Negeri/ Niaga/ HAM/ TPKOR dan Hubungan Industrial Jakarta Pusat menyusun Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKjIP) Tahun 2015. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus

8




Gedung Lama Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jalan Gajah Mada Nomor 17



Gedung Baru Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jalan Bungur Besar Nomor 24, 26, 28


9


B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI Dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Jo UndangUndang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo KEPPRES No. 21 Tahun 2004 tentang ” Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di

lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung” dapat disimpulkan bahwa kedudukan Peradilan Negeri adalah sederajat dengan tiga badan peradilan lainya di Mahkamah Agung. Artinya tidak membedakan bahwa salah satu dari badan peradilan ada yang lebih di istimewakan, karena setiap badan peradilan itu mempunyai peran dan fungsi masing-masing, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Pengadilan Negeri/ Niaga/ HAM/ TPKOR dan Hubungan Industrial Jakarta Pusat berkedudukan di Kotamadya Jakarta Pusat yang dulu beralamat di Jalan Gajah Mada Nomor 17 Jakarta Pusat, dan saat ini sudah pindah ke Gedung baru yang beralamat di Jalan Bungur Besar Raya Nomor 24, 26, 28, Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat. Sebagai salah satu Badan Pelaksana Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan Negeri mempunyai tugas, yaitu : 1. Menerima, 2. Memeriksa, 3. Memutus dan 4. Menyelesaikan setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan Negeri/ Niaga/ HAM/ TPKOR dan Hubungan Industrial Jakarta Pusat selalu diproses sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa tugas dari Pengadilan Negeri adalah mengadili yaitu menerima, memeriksa dan memutuskan perkara-perkara yang masuk/ diterima oleh Pengadilan Negeri baik perkara pidana maupun perdata, selain itu terhadap perkara-perkara yang telah diputus maka Pengadilan Negeri akan segera menyelesaikan pemberkasan atau yang lebih dikenal dengan minutasi. Artinya keempat hal diatas merupakan tugas pokok karena didalam dunia peradilan kita menganut azaz bahwa ”hakim tidak boleh menolak setiap perkara yang diajukan dengan alasan hukum tidak jelas atau tidak ada yang mengaturnya”. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus

10


Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, maka Pengadilan Negeri mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut : 1. Fungsi Mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa dan memutuskan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri pada tingkat pertama, 2. Fungsi Pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada masyarakat, karena hakim di Pengadilan Negeri merupakan hakim di mata Undang-undang dan ulama dimasyarakat. 3. Fungsi sebagai Mediator, Sebelum hakim memutus suatu perkara yang diajukan oleh para pihak maka maka hakim harus melakukan upaya mediasi untuk perdamaian (PERMA 01 Tahun 2008). 4. Fungsi

Administratif,

yakni

menyelenggarakan

administrasi

pemerintahaan baik administrasi yang menyangkut administrasi umum, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian serta administrasi lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan. STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI/ NIAGA/ HAM/ TPKOR dan HUBUNGAN INDUSTRIAL JAKARTA PUSAT KETUA WAKIL KETUA

MAJELIS HAKIM

--------------------------------PANITERA

SEKRETARIS KEPALA BAGIAN UMUM

PANITERA MUDA PERDATA

PANITERA MUDA

PANITERA MUDA KHUSUS

PIDANA

- NIAGA

PANITERA

k

KEPALA SUB BAGIAN

KEPALA SUB

MUDA

PERENCANAAN,

BAGIAN

BAGIAN

HUKUM

TEKNOLOGI

KEPEGAWAIAN,

TATA USAHA DAN

INFORMASI DAN

ORGANISASI DAN

KEUANGAN

PELAPORAN

TATA LAKSANA

- TPKOR - PHI KELOMPOK FUNGSIONAL KEPANITERAAN : - PANITERA PENGGANTI

KEPALA SUB

KELOMPOK FUNGSIONAL KESEKRETARIATAN

- JURU SITA


11


Tugas Pokok dan Fungsi Pejabat Struktural dan Fungsional Pengadilan Negeri/ Niaga/ HAM/ TPKOR dan Hubungan Industrial Jakarta Pusat adalah sebagai berikut: 1. Ketua, adalah sebagai kawal depan (voorpost) Mahkamah Agung RI, yaitu dalam hal melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan, para hakim dan pejabat kepaniteraan, masalah-masalah hukum yang timbul, masalah tingkah laku/perbuatan hakim dan pejabat kepaniteraan, masalah eksekusi yang berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri/ Niaga/ HAM/ TPKOR dan Hubungan Industrial Jakarta Pusat untuk diselesaikan dan dilaporkan kepada Pengadilan Tinggi Jakarta, menerima laporan penanganan perkara dan mengevaluasinya untuk dilaporkan kepada Pengadilan Tinggi Jakarta, meminta keterangan tentang hal yang berkaitan dengan teknis pengadilan, membina dan memberikan petunjuk, teguran atau peringatan bila dipandang perlu, dan membagi perkara kepada hakim, 2. Wakil Ketua, mempunyai tugas melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan dan melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Ketua kepada Wakil Ketua. Ketua / Wakil Ketua Pengadilan Negeri/ Niaga/ HAM/ TPKOR dan Hubungan Industrial Jakarta Pusat membawahi : 2.a. Majelis Hakim, mempunyai tugas menetapkan hari sidang, menerima dan mengadili berkas perkara yang diberikan padanya, kemudian dalam hal Pengadilan Negeri/ Niaga/ HAM/ TPKOR dan Hubungan Industrial Jakarta Pusat melakukan pemeriksaan tambahan untuk mendengar sendiri para pihak dan saksi, maka hakim bertanggung jawab atas pembuatan

dan

kebenaran

berita

acara

persidangan

serta

menandatanganinya, mengemukakan pendapat dalam musyawarah, hakim wajib menandatangani putusan yang sudah diucapkan dalam persidangan, melaksanakan pembinaan dan mengawasibidang hukum, perdata, dan pidana tertentu yang ditugaskan kepadanya dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di Pengadilan Negeri/ Niaga/ HAM/ TPKOR dan Hubungan Industrial Jakarta Pusat yang ditugaskan serta mengurus kepustakaan hukum yang diterima dari Mahkamah Agung RI kepada hakim-hakim


12


Pengadilan Negeri/ Niaga/ HAM/ TPKOR dan Hubungan Industrial Jakarta Pusat yang bersangkutan. 2.b.1 Panitera, mempunyai tugas membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan, bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan dokumen, buku daftar, biaya perkara, dan surat-surat lainnya yang disimpan di kepaniteraan, menyelenggarakan

administrasi

perkara,

mengatur

tugas

Wakil

Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti, Jusu Sita, membuat daftar semua perkara yang diterima di kepaniteraan, dan mengeluarkan salinan putusan. Panitera membawahi :  Panitera Muda Perdata, mempunyai tugas membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan, melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dengan urusan lain yang berhubungan dengan perkara perdata, memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di kepaniteraan, mencatat setiap perkara yang diterima ke dalam buku daftar disertai catatan singkat tentang isinya, menyiapkan berkas perkara yang telah diputus untuk diserahkan sebagai arsip berkas perkara kepada Panitera Muda Hukum.  Panitera Muda Pidana, mempunyai tugas membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan, melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara pidana, memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di kepaniteraan serta memberikan nomor register dan mencatat setiap perkara yang diterima ke dalam buku register, disertai catatan singkat tentang isinya.  Panitera Muda Hukum, mempunyai tugas membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan, mengumpulkan, mengolah, dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara, menyusun laporan perkara, menyimpan arsip berkas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus

13


perkara, dan tugas lainnya yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan mengolah serta mengkaji hasil evaluasi dan laporan periodik untuk dilaporkan kepada Pimpinan Pengadilan.  Panitera Muda Khusus (Niaga, Tindak Pidana Korupsi, PHI), mempunyai tugas membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan Khusus, melaksanakan administrasi perkara Khusus, mempersiapkan persidangan perkara Khusus, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara Niaga, Tipikor, PHI, memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di kepaniteraan serta memberikan nomor register dan mencatat setiap perkara yang diterima ke dalam buku register, disertai catatan singkat tentang isinya. 2.b.2.Sekretaris, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Ketua dalam pengurusan surat-surat, penyusunan arsip dan pembinaan administrasi kepegawaian, keuangan, dan umum di Pengadilan Negeri/ Niaga/ HAM/ TPKOR dan Hubungan Industrial Jakarta Pusat. Sekretaris membawahi: 

Kepala Bagian Umum, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Ketua dalam pengurusan surat-surat, penyusunan arsip dan pembinaan administrasi kepegawaian, keuangan, dan umum di Pengadilan Negeri/ Niaga/ HAM/ TPKOR dan Hubungan Industrial Jakarta Pusat. Wakil Sekretaris membawahi:  Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dalam mengelola dan membina administrasi kepegawaian di Pengadilan Negeri/ Niaga/ HAM/ TPKOR dan Hubungan Industrial Jakarta Pusat, seta perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan kepegawaian berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.  Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan, mempunyai tugas membina dan melaksankaan urusan tata usaha dan kearsipan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang


14


berlaku, melaksanakan sebagian tugas di bidang pengelolaan dan pembinaan keuangan di lingkungan Pengadilan Negeri/ Niaga/ HAM/ TPKOR dan Hubungan Industrial Jakarta Pusat, serta perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan pengelolaan keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan, mempunyai tugas membuat Perencanaan, Mengelola Teknologi Informasi dan Membuat Pelaporan yag berhubungan dengan Pengadilan Negeri/ Niaga/ HAM/ TPKOR dan Hubungan Industrial Jakarta Pusat, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2.b.3.Panitera Pengganti, mempunyai tugas membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang perngadilan, bertugas membantu hakim dalam hal membuat penetapan hari sidang, membuat penetapan terdakwa tetap ditahan, dikeluarkan dari tahanan atau diubah jenis penahanannya, mengetik putusan perkara yang sudah putus berikut amar putusannya dan menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda apabila telah selesai diminutasi. C. SISTEMATIKA PENYAJIAN Pada dasarnya Laporan Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pengadilan Negeri/ Niaga/ HAM/ TPKOR dan Hubungan Industrial Jakarta Pusat selama tahun 2014. Capaian kinerja (performance results) 2014 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (performance agreement) 2014 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan Kinerja Pengadilan Negeri/ Niaga/ HAM/ TPKOR dan Hubungan Industrial Jakarta Pusat tahun 2014 adalah sebagai berikut :


15


Ikhtisar Eksekutif menyajikan ringkasan isi dari LKj IP Pengadilan Negeri/ Niaga/ HAM/ TPKOR dan Hubungan Industrial Jakarta Pusat tahun 2014. Bab I – Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, aspek strategis Pengadilan Negeri/ Niaga/ HAM/ TPKOR dan Hubungan Industrial Jakarta Pusat; Bab II –

Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, menjelaskan muatan rencana

strategis Pengadilan Negeri/ Niaga/ HAM/ TPKOR dan Hubungan Industrial Jakarta Pusat untuk periode 2010 - 2014, rencana kinerja untuk tahun 2015 dan perjanjian kinerja ( penetapan kinerja ) tahun 2014; Bab III – Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan tentang pengukuran kinerja selama tahun 2014, serta analisis terhadap pencapaian kinerja Pengadilan Negeri/ Niaga/ HAM/ TPKOR dan Hubungan Industrial Jakarta Pusat dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis; Bab IV– Penutup, menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari laporan akuntabilitas kinerja Pengadilan Negeri/ Niaga/ HAM/ TPKOR dan Hubungan Industrial Jakarta Pusat tahun 2014 ini dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang. Bab V – Lampiran, menguraikan tentang struktur organisasi Pengadilan Negeri/ Niaga/ HAM/ TPKOR dan Hubungan Industrial Jakarta Pusat, indikator kinerja utama, rencana kinerja tahun 2014, matriks rencana strategis 2010 – 2014.


16


BAB II PERENCANAAN KINERJA Rencana Strategis Pengadilan Negeri/ Niaga/ HAM/ TPKOR dan Hubungan Industrial Jakarta Pusat merupakan perangkat untuk mencapai harmonisasi pencapaian pembangunan yang menyeluruh, terpadu, efisien dan sinergi dengan prioritas pembangunan lainnya yang tertuang dalam RPJM 2015-2019, sehingga dapat memberikan kontribusi pencapaian tujuan pembangunan nasional. Renstra Pengadilan Negeri/ Niaga/ HAM/ TPKOR dan Hubungan Industrial Jakarta Pusat ditujukan untuk digunakan sebagai arahan kebijakan dan strategi pembangunan dalam menyusun program dan kegiatan tahun 2015-2019 serta untuk memberikan pemahaman yang sama tentang tantangan dan komitmen Pengadilan Negeri/ Niaga/ HAM/ TPKOR dan Hubungan Industrial Jakarta Pusat dalam mengembangkan dan meningkatkan pelayanan bagi para pengguna serta memenuhi tuntutan stakeholder pada khususnya dan pembangunan nasional pada umumnya. Dokumen Rencana Strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka pendek) setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran). A. VISI DAN MISI Dalam menyatukan persepsi untuk mencapai tujuan dan program, Pengadilan Negeri/ Niaga/ HAM/ TPKOR dan Hubungan Industrial Jakarta Pusat menyusun suatu pola kerangka berpikir guna memacu pelaksanaan program yang akan dijalankan, persepsi tersebut juga digunakan untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai barometer kinerja dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Pengadilan Negeri/ Niaga/ HAM/ TPKOR dan Hubungan Industrial Jakarta Pusat yang tersusun dalam bentuk Visi dan Misi. Visi dan misi merupakan panduan yang memberikan pandangan dan arah kedepan sebagai dasar acuan dalam menjalankan program dalam bentuk tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan.


17


Visi Pengadilan Negeri/ Niaga/ HAM/ TPKOR dan Hubungan Industrial Jakarta Pusat dapat dirumuskan sebagai berikut : “ Terwujudnya

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas 1A Khusus yang Agung” Untuk mencapai visi tersebut, perlu disinergikan dengan misi Pengadilan Negeri/ Niaga/ HAM/ TPKOR dan Hubungan Industrial Jakarta Pusat yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu : 1. Mejaga kemandirian Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas 1A

Khusus; 2. Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan; 3. Meningkatkan kualitas kepempimpinan di Pengadilan Negeri Jakarta

Pusat Kelas 1A Khusus ; 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Jakarta

Pusat Kelas 1A Khusus ; Untuk menselaraskan misi Pengadilan Negeri/ Niaga/ HAM/ TPKOR dan Hubungan Industrial Jakarta Pusat dengan Mahkamah Agung yang pada dasarnya telah ada pada nomor 5 dalam misi MA tersebut diatas, maka misi Pengadilan Negeri/ Niaga/ HAM/ TPKOR dan Hubungan Industrial Jakarta Pusat tentunya untuk mewujudkan institusi peradilan tingkat pertama yang

efektif, efisien, bermartabat dan dihormati. B. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan

visi dan misi Pengadilan Negeri/ Niaga/ HAM/ TPKOR dan

Hubungan Industrial Jakarta Pusat. Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri/ Niaga/ HAM/ TPKOR dan Hubungan Industrial Jakarta Pusat adalah sebagai berikut : 1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi 2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan 3. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusatdan Pengadilan Negeri/ Niaga/ HAM/ TPKOR dan Hubungan Industrial Jakarta Pusat di bawahnya memenuhi butir 1 dan 2 di atas


18


Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri/ Niaga/ HAM/ TPKOR dan Hubungan Industrial Jakarta Pusat adalah sebagai berikut : 1. Meningkatnya penyelesaian perkara 2. Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim 3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara 4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan ( acces to

justice) 5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan 6. Meningkatnya kualitas pengawasan Rencana Strategis Pengadilan Negeri/ Niaga/ HAM/ TPKOR dan Hubungan Industrial Jakarta Pusat Tahun 2015-2019 dimaksudkan sebagai dasar penyusunan kebijakan, program, kegiatan, untuk lima tahun mendatang sekaligus merupakan bahan evaluasi terhadap semua program kegiatan yang dilaksanakan, dan penyusunan Rencanaan Strategis (Renstra) bertujuan untuk : 1. Menjadikan dasar acuan penyusunan kebijakan dalam pelaksanaan program kerja yang telah disusun. 2. Menciptakan kesamaan gerak dan persepsi yang bersinergi dalam pelaksaan program

kegiatan

pembangunan

menuju

aparatur

peradilan

yang

bertanggungjawab dan memiliki akuntabilitas tinggi. 3. Memberikan pedoman sebagai sarana kontrol terhadap kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan lima tahunan dan pelaksanaanya dilakukan setiap tahun dan dievaluasi setiap tahun secara berkala mulai 2015-2019. Pengadilan Negeri/ Niaga/ HAM/ TPKOR dan Hubungan Industrial Jakarta Pusat telah menetapkan Rencana Strategis untuk jangka menengah atau jangka lima tahunan dari tahun 2015 s/d 2019 dan program jangka pendek atau tahunan yang harus diwujudkan dalam mencapai visi dan misi dalam merumuskan tujuan dan sasaran. Tujuan dan sasaran dirumuskan dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan strategis dan faktor-faktor penentu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus

19


keberhasilan. Penyusunan juga mempertimbangkan keselarasan (alignment) antara tujuan dan sasaran dengan visi dan misi. Program kegiatan strategi pembangunan Pengadilan Negeri/ Niaga/ HAM/ TPKOR dan Hubungan Industrial Jakarta Pusat yang disusun secara cermat dan dituangkan dalam program jangka menengah dan pelaksanaan dalam penjabaran kegiatan dilakukan secara bertahap pertahun. Agar dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi merupakan tindakan nyata yang akan dilakukan di masa mendatang yang terdiri dari kebijakan dan program

operasional.

Hal

ini

menjadi

landasan

operasional

dalam

melaksanakan kegiatan di masa mendatang. Strategi Pembangunan Pengadilan Negeri/ Niaga/ HAM/ TPKOR dan Hubungan Industrial Jakarta Pusat disusun dengan mempertimbangkan kebijakan dan program yang akan dilaksanakan. Rincian kebijakan dan program yang akan dilaksanakan sebagai berikut: 1. Strategi memobilisasikan

serta meningkatkan

seluruh

potensi

dan

kemampuan untuk mencapai tujuan. 2. Strategi meningkatkan kebijakan yang kooperatif dengan Instansi lain yang terkait dalam bidang non Yustisial dengan menjadi teladan dan meningkatkan percaya diri. 3. Strategi memanfaatkan peluang yang terbuka dalam mengantisipasi tantangan sejalan dengan bertambahnya kewenangan Pengadilan Negeri. Adapun dasar penyusunan pencapaian strategi tersebut dapat di implementasikan melalui 4 (empat) strategi yaitu : 1 Strategi Stabilitas : a) Strategi stabilitas bertujuan untuk menunjukan dan mempertegas arah bahwa kegiatan Pengadilan Negeri/ Niaga/ HAM/ TPKOR dan Hubungan Industrial Jakarta Pusat, menghindar dari segala yang menjadi penghambat di masa lalu. b) Meningkatkan

bahwa

segala

daya

dan

dana,

diarahkan

pada

peningkatan efesiensi agar terwujud kondisi Pengadilan Negeri/ Niaga/ HAM/ TPKOR dan Hubungan Industrial Jakarta Pusat pada posisi yang stabil dan berjalan sebagaimana yang diharapkan.


20


2 Strategi pembangunan Strategi ini berorientasi untuk menambah sarana dan parasarana serta skala prioritas bagi kegiatan oprasional Pengadilan Negeri/ Niaga/ HAM/ TPKOR dan Hubungan Industrial Jakarta Pusat, dengan melengkapi segala fasilitas yang kurang dengan mengusulkan penambahan anggaran pembangunan dalam DIPA setiap tahun secara berkesinambungan. 3 Strategi efesiensi Strategi ini berorientasi kepada prioritas dengan memilah kebutuhan yang paling mendesak dan mendasar yang harus didahulukan serta pengurangan skala operasional Pengadilan Negeri/ Niaga/ HAM/ TPKOR dan Hubungan Industrial

Jakarta

Pusat

yang

tidak

mungkin

lagi

dipertahankan

keberadaanya. 4 Strategi kombinasi. Strategi ini merupakan perpaduan dari tiga kombinasi diatas, dengan tetap memprioritaskan program mana yang harus didahulukan, mengingat adanya keterbatasan dana dan sarana dengan tetap berpegang kepada prinsip proporsionalitas. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Pengadilan Negeri/ Niaga/ HAM/ TPKOR dan Hubungan Industrial Jakarta Pusat telah menetakan Indikator Kinerja Utama yang telah di Reviu untuk mempertajam sasaran strategis. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut : Tabel 1. Hubungan Tujuan Sasaran dan Indikator Kinerja Utama NO

SASARAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA

1.

Meningkatnya penyelesaian

a. Persentase mediasi yang berhasil

perkara



-

Perdata

-

Pidana 21


c. Persentase perkara masuk yang diselesaikan : -

Perdata

-

Pidana

d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan 2.

Peningkatan

aksepabilitas Persentase perkara yang tidak mengajukan

putusan Hakim

upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali

3.

Peningkatan

efektifitas

a. Persentase berkas perkara yang diajukan

pengelolaan

penyelesaian

Banding, kasasi dan PK yang dinyatakan

perkara

lengkap. b. Persentase

berkas

perkara

yang

didistribusikan ke Majelis Hakim c. Persentase

penyampaian

pemberitahuan

putusan kepada para pihak d. Persentase sita jaminan yang terlaksana e. Ratio

jumlah

majelis

Hakim

terhadap

perkara 4.

Peningkatan masyarakat

aksesibilitas a. Persentase perkara bagi masyarkat yang terhadap

peradilan (acces to justice)

tidak mampu yang diselesaikan b. Persentase

putusan

perkara

yang

dipublikasikan. 5.

Meningkatnya terhadap

kepatuhan Persentase

Meningkatnya

eksekusi

putusan

putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum

pengadilan 6.

permohonan

tetap. kualitas a. Persentase pengaduan masyarakat yang

pengawasan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus

ditindaklanjuti 22


b. Persentase

temuan

hasil

pemeriksaan

eksternal dan Internal yang ditindaklanjuti. Meningkatnya kepuasan masyarakat

7.

Persentase Kepuasan Masyarakat terhadap putusan Yang di Hasilkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat - Perdata - Pidana - Tpkor - Niaga - PHI

PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK Program merupakan kumpulan kegiatan untuk mencapai sasaran dengan menggunakan target selama kurun waktu tertentu. Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Pengadilan Negeri/ Niaga/ HAM/ TPKOR dan Hubungan Industrial Jakarta Pusat, perlu menetapkan berbagai program dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Adapun program-program dan kegiatan pokok tersebut adalah: 1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis : a.

Peningkatan penyelesaian perkara. Kegiatan pokok untuk mencapai sasaran peningkatan penyelesaian perkara adalah: ◊ Penyelesaian sisa perkara ◊ Penyelesaian perkara ◊ Penyelesaian perkara dalam jangka waktu maksimal 5 bulan

b.

Peningkatan Akseptabilitas Putusan Hakim.

c. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara. Kegiatan pokok untuk mencapai sasaran peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara adalah: ◊ Penyampaian berkas perkara upaya hukum secara lengkap. ◊ Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis Hakim tepat waktu. 2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung RI. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus

23


Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung RI dibuat untuk mencapai sasaran strategis: a. Peningkatan Kualitas Pengawasan. Kegiatan pokok untuk mencapai sasaran strategis: ◊ Menindaklanjuti pengaduan. ◊ Menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan eksternal. 3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis : a. Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat terhadap peradilan (acces to justice). Kegiatan pokok untuk mencapai sasaran peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) adalah : ◊ Publikasi perkara yang telah diselesaikan dan di putus. ◊ Penyelesaian terhadap perkara masyarakat tidak mampu. KEBIJAKAN Beberapa kebijakan yang dibuat untuk melaksanakan program dan kegiatan di atas adalah : 1. Kebijakan peningkatan penyelesaian putusan perkara. 2. Kebijakan pengembangan sistem informasi berbasis IT untuk meningkatkan pelayanan publik. 3. Kebijakan peningkatan kualitas dan kuantitas pengawasan. Hubungan antara sasaran, Indikator Kinerja Utama, kebijakan, program dan kegiatan Pengadilan Negeri/ Niaga/ HAM/ TPKOR dan Hubungan Industrial Jakarta Pusat dapat dilihat pada tabel di bawah ini: RENCANA KINERJA TAHUN 2015 Tabel Rencana Kinerja Tahun 2015


24


PENETAPAN KINERJA TAHUN 2015 Penetapan Kinerja Pengadilan Negeri/ Niaga/ HAM/ TPKOR dan Hubungan Industrial Jakarta Pusat tahun 2015 merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada tahun 2015. Penetapan kinerja disusun berdasarkan Rencana Kinerja Tahun 2015 yang disusun pada awal tahun 2014. Namun dengan adanya review renstra 2015-2019 dari Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri/ Niaga/ HAM/ TPKOR dan Hubungan Industrial Jakarta Pusat pada awal tahun 2015, maka Penetepan Kinerja Pengadilan Negeri/ Niaga/ HAM/ TPKOR dan Hubungan Industrial Jakarta Pusat tahun 2015 menyelaraskan sasaransasaran hasil reviu yang akan dicapai Pengadilan Negeri/ Niaga/ HAM/ TPKOR dan Hubungan Industrial Jakarta Pusat Tahun 2015. Tabel Penetapan Kinerja Tahun 2015 (Reviu) N O 1.

KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA

TARGET

Meningkatnya

a. Persentase mediasi yang berhasil

penyelesaian perkara

b. Persentase

sisa

perkara

4%

tahun

sebelumnya yang diselesaikan -

Perdata

-

Pidana

94%

c. Persentase perkara masuk yang diselesaikan : -

Perdata

-

Pidana

d. Persentase

94% perkara

yang

diselesaikan dalam jangka waktu

94%

maksimal 5 bulan e. Persentase

perkara

yang

diselesaikan dalam jangka waktu

100%

lebih dari 5 bulan


25


Persentase 2.

Peningkatan aksepabilitas

yang

tidak

mengajukan upaya hukum: putusan - Banding

Hakim 3.

perkara

80%

- Kasasi

90%

- Peninjauan Kembali

94%

Peningkatan efektifitas a. Persentase berkas perkara yang pengelolaan

diajukan Banding, kasasi dan PK


yang dinyatakan lengkap.

94%

b. Persentase berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis Hakim c. Persentase

100%

penyampaian

pemberitahuan

putusan

kepada

94%

para pihak d. Persentase

sita

jaminan

yang

terlaksana e. Ratio jumlah majelis Hakim terhadap perkara 4.

Peningkatan

peradilan

yang terhadap (acces

yang

to b. Persentase putusan perkara yang Persentase

terhadap putusan

putusan pengadilan 6.

mampu

dipublikasikan.

Meningkatnya kepatuhan

tidak

100%

diselesaikan

justice) 5.

1:45

a. Persentase perkara bagi masyarkat

aksesibilitas masyarakat

94%

permohonan perkara

perdata

100%

eksekusi yang

98%

berkekuatan hukum tetap.

Meningkatnya kualitas a. Persentase pengaduan masyarakat pengawasan

yang ditindaklanjuti b. Persentase

temuan

12%

hasil

pemeriksaan eksternal dan Internal

12%

yang ditindaklanjuti.


26


Meningkatnya kepuasan masyarakat

7.


55% 70% 60% 20% 20%

Anggaran DIPA Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/TPKOR dan Hubungan Industrial Jakarta Pusat tahun 2015 adalah sebesar Rp. 84.297.198.000,- (delapan puluh empat milyar dua ratus sembilan puluh tujuh juta seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) bersumber dari APBN yang terdiri dari DIPA Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI dengan jumlah sebesar Rp. 83.381.775.000,- (delapan puluh tiga milyar tiga ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI dengan jumlah sebesar Rp. 915.414.000,- (sembilan ratus lima belas juta empat ratus empat belas ribu rupiah).

No

Jenis Program

1

Program Dukungan Manejemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung RI Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

2 3

Pagu Rp. 32.805.657.000,50.576.100.000,915.414.000,-

Jenis program berdasarkan pagu anggaran yang telah direncanakan, untuk program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung sebesar Rp. 32.805.657.000,- (tiga puluh dua milyar delapan ratus lima juta enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah, program peningkatan manajemen peradilan umum sebesar Rp. 915.414.000,- (sembilan ratus lima belas juta empat ratus empat belas ribu rupiah), dan untuk program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung pada tahun 2014 adalah Rp. 50.576.100.000,- (lima puluh milyar lima ratus tujuh puluh enam juta seratus ribu rupiah)


27


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2015 A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI Pencapaian kinerja Pengadilan Negeri/ Niaga/ HAM/ TPKOR dan Hubungan Industrial Jakarta Pusat tahun 2015 merupakan pencapaian atas target kinerja tahun ke lima dari rencana strategis Pengadilan Negeri/ Niaga/ HAM/ TPKOR dan Hubungan Industrial Jakarta Pusat 2015-2019. Dalam

pembuatan pertanggungjawaban terhadap jalannya organisasi,

manajemen lembaga Peradilan perlu dilakukan pengukuran kinerja setiap tahunnya. Pengukuran kinerja merupakan evaluasi atas kinerja dengan membandingkan antara rencana atau standar yang ditetapkan pada rencana strategis dengan realisasinya. Dengan perbandingan ini akan diketahui tingkat capaian kinerja setiap program. Pengukuran kinerja Pengadilan Negeri/ Niaga/ HAM/ TPKOR dan Hubungan Industrial Jakarta Pusat dilakukan meliputi capaian kinerja atas indikator utama, capaian kinerja atas setiap sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis dan capaian kinerja setiap kegiatan. Pelaporan atas capaian kinerja tersebut selanjutnya akan dituangkan melalui laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri/ Niaga/ HAM/ TPKOR dan Hubungan Industrial Jakarta Pusat. PENGUKURAN KINERJA Unit Organisasi

: Pengadilan Negeri/ Niaga/ HAM/ TPKOR dan

Hubungan

Industrial Jakarta Pusat Tahun Anggaran

: 2015

Realisasi Tingkat capaian kinerja =

X

100

% Rencana

Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2015


28


Perhitungan capaian kinerja ini membutuhkan dukungan Sistem Informasi Data Kinerja yang memadai.

Setiap data kinerja, baik rencana maupun

realisasinya harus disediakan secara memadai agar informasi kinerja yang dihasilkan dapat memenuhi kriteria informasi yang baik yaitu valid, lengkap, tepat dan cepat. Rincian tingkat capaian kinerja masing‐masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel di bawah ini : Tabel Hasil Pengukuran Kinerja Target No

Sasaran Strategis

Realisasi

Indikator Kinerja

Capaian Kinerja ( %)

a. Persentase mediasi

5

3

60

- Perdata

70

66

94,2

- Pidana

91

97

100,6

- TPKOR

95

80

84,2

- Niaga

99

97,8

98,7

- PHI

80

66

82,5

- perdata

60

64

100,6

- pidana

94

99

100,5

- tpkor

81

61

75,3

- niaga

97

95,1

98,04

- phi

80

67

83,7

yang berhasil b. Persentase sisa perkara tahun sebelumnya yang diselesaikan

Meningkatnya 1.


c. Persentase perkara masuk yang diselesaikan.


29


d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan - perdata

65

92

141,5

- pidana

94

100

106,3

- tpkor

100

100

100

- niaga

100

98,9

98,9

- phi

80

100

125

*Perdata

66

88

133,3

*Pidana

96

98,3

102,3

*TPKOR

40

35

87,5

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum - Banding

- Kasasi 2.

Peningkatan

*Perdata

75

98

130

aksepbilitas

*Pidana

98

97,8

131,6

putusan Hakim

*TPKOR

48

63

131,2

*Niaga

93

71,6

76,9

*PHI

80

100

125

*Perdata

93

99

106,4

*Pidana

99

99,9

100,9

*TPKOR

89

76

85,3

*Niaga

97

98,6

101,6

*PHI

20

21

105



30


a. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap. - perdata

95

98

103,1

- pidana

97

52,3

53,9

- tpkor

100

100

100

- niaga

100

100

100

- phi

100

100

100

b. Persentase berkas perkara yang didistribusikan ke Peningkatan 3.

Majelis.

efektifitas

- perdata

100

100

100

pengelolaan

- pidana

100

100

100

penyelesaian

- tpkor

100

100

100

perkara

- niaga

100

100

100

- phi

100

100

100

- perdata

95

96

101

- pidana

96

100

104,1

- tpkor

100

100

100

- niaga

96

100

104,1

- phi

95

100

100

c. Persentase penyampaian pemberitahuan putusa kepada para pihak.

d. Persentase sita jaminan yang terlaksana Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus

31


- perdata

95

94

98,9

- pidana

96

0

0

- Phi

95

94

98,9

- perdata

1:50

1:77

154

- pidana

1:50

1:61

122

- tpkor

1:5

1:9

180

- niaga

1:7

1:10

142

- phi

1:20

1:29

145

100%

100%

100%

- perdata

92

86

93,4

- pidana

92

64

69,5

- tpkor

95

55

57,8

- niaga

95

96

101,05

- phi

92

90

97,8

90

94

104,4

10%

10%

100%

e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara.

a. Persentase perkara bagi masyarakat yang tidak mampu Peningkatan aksesibilitas 4.

masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

yang diselesaikan b. Persentase putusan perkara yang dipublikasikan

a. Persentase

5.

Meningkatnya

permohonan eksekusi

kepatuhan

putusan perkara

terhadap

putusan

pengadilan.

perdata yang berkekuatan hukum tetap.

6.

a. Persentase pengaduan


32


masyarakat yang Meningkatnya kualitas pengawasan

ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan

10%

10%

100%

eksternal yang ditindaklanjuti.

7.

Meningkatnya kepuasan masyarakat


55% 70% 60% 20% 20%

70% 97% 61% 67% 50%

100% 100% 100% 100% 100%

ANALISIS CAPAIAN KINERJA Analisis pencapaian kinerja pada dasarnya diarahkan untuk mengukur tingkat keberhasilan visi yang telah ditetapkan dan dijabarkan dalam misi. Selanjutnya untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan tujuan, sasaran, kebijakan, program, dan kegiatannya. Oleh karena itu maka analisis pencapaian kinerja selanjutnya secara rinci dilaksanakan berdasarkan tingkat keberhasilan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan. Berdasarkan evaluasi kinerja yang diolah diperoleh kesimpulan sementara bahwa pada Tahun 2015 semua Program dan Kegiatan telah memberikan Kontribusi kepada Visi dan Misi Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Namun mengingat anggaran yang terbatas dan kurangnya sumberdaya manusia, maka kinerja Pengadilan Negeri Jakarta Barat Tahun 2015 masih belum Optimal. Usaha-usaha terus dilakukan untuk meningkatkan pencapaian visi dan misi menyusun perencanaan yang lebih matang dan terpadu mengalokasikan dana kepada kegiatan yang sangat prioritas dengan pengalokasian dana merujuk kepada rencana hasil yang akan didapat. Selanjutnya melalui peningkatan koordinasi dengan pihak-


33


pihak terkait

dalam rangka

peningkatan profesionalisme kerja terus menerus

dilakukan. Dengan adanya peningkatan kualitas SDM, sarana prasarana, dan dukungan dari semua pihak diharapkan kinerja Pengadilan Negeri Jakarta Barat

dapat

meningkat. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat juga telah memperoleh sertifikasi ISO 9001:2008 dari MSI pada tanggal 28 September 2015 untuk jenis Perkara Permohonan, menunjukan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat selalu berkeinginan untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi dan meningkatkan pelayanan masyarakat para pencari keadilan dengan sebaik-baiknya, terkelola, dan dapat dipertanggung jawabkan, sehingga para pencari keadilan dapat terpuaskan dengan seadil-adilnya; Dengan adanya Reformasi Birokrasi di tubuh lembaga Peradilan di Indonesia diharapkan seluruh pencari keadilan mendapatkan hukum yang adil, bijaksana dan agung, sehingga jargon “ Hukum terkadang buta, namun Keadilan harus dapat melihat dalam kegelapan” dapat di terapkan menjadi Hukum dan Keadilan mampu melihat sesuatu yang tidak kasat mata menjadi suatu keadilan yang agung dan luhur serta berwibawa, sehingga rasa keadilan masyarakat dapat terpenuhi dan hukum tidak hanya sepihak seperti bilah pisau yang tumpul keatas namun tajam kebawah, tetapi menjadi pemenuh dahaga bagi pemilik alas hak yang hakiki; Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2015 dengan tahun 2014 Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri/ Niaga/ HAM/ TPKOR dan Hubungan Industrial Jakarta Pusat menggunakan indikator asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Indikator ini meliputi beberapa variabel penentu yaitu ketepatan dan kecepatan dalam memutus dan menyelesaikan perkara dan kemapanan/efektifitas dan efesiensi administrasi perkara. Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri/ Niaga/ HAM/ TPKOR dan Hubungan Industrial Jakarta Pusat sebagai alat ukur tingkat keberhasilan kemajuan dalam mewujudkan misi Pengadilan Negeri/ Niaga/ HAM/ TPKOR dan Hubungan Industrial Jakarta Pusat.


34


SASARAN 1 : MENINGKATNYA PENYELESAIAN PERKARA Capaian

Target

Realisasi

2015

2015

2015

2014

5

3

60

49

- Perdata

70

66

94,2

92

- Pidana

91

97

100,6

99,63

- TPKOR

95

80

84,2

78,3

- Niaga

99

97,8

98,7

99

- PHI

80

66

82,5

84,5

- perdata

60

64

100,6

66,8

- pidana

94

99

100,5

69,7

- tpkor

81

61

75,3

50

- niaga

97

95,1

98,04

77,8

- phi

80

67

83,7

100

- perdata

65

92

141,5

87,8

- pidana

94

100

106,3

71,3

- tpkor

100

100

100

18,5

- niaga

100

98,9

98,9

- phi

80

100

125

Indikator Kinerja c. Persentase mediasi yang

Kinerja

Capaian

berhasil d. Persentase sisa perkara tahun sebelumnya yang diselesaikan

d. Persentase perkara masuk yang diselesaikan.

e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan

Keempat indikator sasaran ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan masyarakat pencari keadilan dalam rangka azas peradilan yang cepat, murah, dan sederhana.


35


Perbandingan data diambil dari Laporan Tahunan tahun 2014 dan 2015 sebagai alat ukur perbandingan pengukuran kinerja tahun 2016. Analisis kelima indikator kinerja dari sasaran pertama ini sebagai berikut: a.

Indikator Kinerja Persentase Mediasi Yang Berhasil. Indikator kinerja persentase mediasi yang berhasi tahun sebelumnya yang diselesaikan adalah alat ukur mediasi yang berhasil tahun 2015 berjumlah 5% Indikator kinerja ini dipergunakan untuk menentukan target persentase mediasi yang berhasil di tahun 2015

Indikator Kinerja Persentase mediasi yang berhasil

Capaian

Target

Realisasi

2015

2015

2015

2014

5%

3

60

49

Kinerja

Capaian

Ukuran capaian Indikator Kinerja persentase mediasi yang berhasil adalah perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan secara mediasi kemudian dibagi dengan jumlah perkara gugatan perdata yang masuk dikali dengan 100%. b.

Indikator Kinerja Persentase sisa perkara tahun sebelumnya yang diselesaikan. Indikator kinerja persentase sisa perkara tahun sebelumnya yang diselesaikan adalah alat ukur penyelesaian sisa perkara tahun 2015 berjumlah 70% perdata, 91% pidana, 95% tpkor, 99% niaga, 80% phi perkara yang harus diselesaikan pada tahun 2015. Indikator kinerja ini dipergunakan untuk mengukur tingkat penyelesaian sisa perkara tahun 2014 yang selesai di tahun 2015.

Indikator Kinerja


Target

Realisasi

2015

2015

Capaian Kinerja 2015

Capaian 2014

36



-

- Perdata

70

66

94,2

92

- Pidana

91

97

100,6

99,63

- TPKOR

95

80

84,2

78,3

- Niaga

99

97,8

98,7

99

- PHI

80

66

82,5

84,5

Persentase sisa perkara perdata tahun 2015 yang diselesaikan 70% sejumlah (300 Perkara) dapat direalisasikan 66% maka capaian kinerjanya 94,2%.

-

Persentase sisa perkara pidana tahun 2015 yang diselesaikan 91% sejumlah (366 Perkara) dapat direalisasikan 97% maka capaian kinerjanya 100,6%.

-

Persentase sisa perkara tipikor tahun 2015 yang diselesaikan 95% sejumlah (96 Perkara) dapat direalisasikan 80% maka capaian kinerjanya 84,2%.

-

Persentase sisa perkara Niaga tahun 2015 yang diselesaikan 99% sejumlah (45 Perkara) dapat direalisasikan 97,8% maka capaian kinerjanya 98,7%.

-

Persentase sisa perkara PHI tahun 2015 yang diselesaikan 80% sejumlah (200 Perkara) dapat direalisasikan 66% maka capaian kinerjanya 82,5%.

Perbandingan persentase sisa perkara yang diselesaikan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 selalu mencapai 100%. Keberhasilan ini dapat dijelaskan bahwa sisa perkara yang belum diselesaikan pada triwulan ke empat pada tahun sebelumnya harus diselesaikan pada triwulan pertama tahun berikutnya (karena terikat SEMA Nomor 2 Tahun 2014). Perbandingan data capaian kinerja tahun 2013 dan 2014 didapat dari Laporan Tahunan tahun 2013 dan 2014. Penyelesaian sisa perkara pada tahun 2015 yang mencapai target sebesar 94,2% perdata, 100,6% pidana, 84,2% tpkor, 98,7% niaga, 82,5% phi, keberhasilan ini menunjukan bahwa sistem kinerja yang berlaku di lingkungan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan Mahkamah Agung, sehingga tidak ada sisa perkara tahun 2014 yang tidak selesai di tahun 2015. Keberhasilan ini juga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus

37


dikarenakan adanya monitoring dan evaluasi penyelesaian perkara yang diadakan setiap bulan dalam rapat bulanan yang dipimpin oleh Ketua/ Wakil Ketua dan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang

menekankan

penyelesaian perkara harus diselesaikan tepat waktu. Tabel Perbandingan Penyelesaian Sisa Perkara Tahun 2014-2015 Sisa Masuk Putus Sisa Perkara Jumlah 2014 2015 2015 2015 Perkara 151 623 774 700 74 Perdata Perkara Perkara Perkara Perkara Perkara Target 70 % Realisasi 66 % Capaian 94,2%

Perkara Perkara Pidana Target Realisasi Capaian Perkara Perkara Tipikor Target Realisasi Capaian Perkara Perkara Niaga Target Realisasi Capaian Perkara Perkara PHI Target Realisasi

Sisa Perkara 2014 376 Perkara 91 % 97 % 100,6.%

Masuk 2015

Jumlah

1.775 Perkara

2.151 Perkara

Sisa 2014 24 Perkara 95 % 80 % 84,2 %

Masuk 2015 163 Perkara

Sisa 2014 46 Perkara 99 % 97,8 % 98,7 %

Masuk 2015 245 Perkara

Sisa

Masuk

2014

2015

104 Perkara 80 % 66 %

318 Perkara


Sisa Perkara 2015 2.131 20 Perkara Perkara Putus 2015

Jumlah 187 Perkara

Jumlah 291 Perkara

Jumlah 422 Perkara

Putus Sisa 2015 2015 100 87 Perkara Perkara

Putus Sisa 2015 2015 278 13 Perkara Perkara

Putus

Sisa

2015

2015

214 208 Perkara Perkara

38


Capaian

82,5 %

Berdasarkan realisasi dan capaian kinerja pada tahun 2015 diharapkan dapat mempertahankan capaian kinerjanya sebesar 94,2% perdata, 100,6% pidana, 84,2% tpkor, 98,7% niaga, 82,5% phi, untuk tahun 2015 - 2019 sesuai dengan Rencana Strategis Jangka Menengah Ke Dua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. c.

Indikator Kinerja Persentase perkara masuk yang diselesaikan. Indikator kinerja persentase perkara masuk yang selesai adalah alat ukur penyelesaian perkara masuk tahun 2015 yang berjumlah 623 perkara perdata, 1775 perkara pidana, 163 perkara tpkor, 245 perkara niaga, 318 perkara phi. Indikator kinerja ini dipergunakan untuk mengukur tingkat penyelesaian perkara masuk tahun 2015. Capaian

Target

Realisasi

2015

2015

2015

2014

- Perdata

60

64

100,6

100

- Pidana

94

99

100,5

100

- TPKOR

81

61

75,3

100

- Niaga

97

95,1

98,04

100

- PHI

80

67

83,7

100

Indikator Kinerja

Kinerja

Capaian

c. Persentase sisa perkara tahun sebelumnya yang diselesaikan

Persentase Penyelesaian Perkara Masuk Yang selesai Perkara Perdata, Perkara Pidana, Perkara Tipikor, Perkara Niaga dan Perkara PHI: -

Persentase perkara yang diselesaikan untuk perkara perdata ditargetkan 60% (623 Perkara) dari total perkara perdata yang harus diselesaikan 400 perkara, direalisasikan 64% (400 perkara), maka capaian kinerja 100,6%.

-

Persentase perkara yang diselesaikan untuk perkara pidana ditargetkan 94 % (1.775 Perkara) dari total perkara pidana yang harus diselesaikan 1.765 perkara, direalisasikan 99 % (1.765 perkara), maka capaian kinerja 100,5%.


39


-

Persentase perkara yang diselesaikan untuk perkara tipikor ditargetkan 81% (163 Perkara) dari total perkara tipikor yang harus diselesaikan 100 perkara, direalisasikan 61% (100 perkara), maka capaian kinerja 75,3%

-

Persentase perkara yang diselesaikan untuk perkara Niaga ditargetkan 97% (245 Perkara) dari total perkara niaga yang harus diselesaikan 233 perkara, direalisasikan 95,1% (233 perkara), maka capaian kinerja 98,04%.

-

Persentase perkara yang diselesaikan untuk perkara PHI ditargetkan 80% (318 Perkara) dari total perkara PHI yang harus diselesaikan 214 perkara, direalisasikan 67% (214 perkara), maka capaian kinerja 83,7%.

Dalam Pencapaian target perkara yang diselesaikan telah dilakukan pemantauan pencapaian target dari pernyataan kinerja tahun 2015 antara Panitera Pengadilan dengan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Per Triwulan : TRIWULAN I

PEMANTAUAAN PERKARA PER

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

(%)

(%)

(%)

Perdata

60

7,85

13

Pidana

94

27,43

29,18

Tipikor

81

22,22

27,43

Niaga

97

9,38

9,67

PHI

80

20,81

26,01

TRIWULAN

-

Perkara Perdata pada triwulan I ditargetkan 60 % dari 1082 perkara, dapat direalisasikan 7,85 % (85 perkara) sehingga capaiannya sebesar 13 %.

-

Perkara Pidana pada triwulan I ditargetkan 94 % dari 1775 perkara, dapat direalisasikan 27,43 % sehingga capaiannya sebesar 29,18 %.

-

Perkara Tipikor pada triwulan I ditargetkan 81 % dari 163 perkara, dapat direalisasikan 22,22 % sehingga capaiannya sebesar 27,43 %.

-

Perkara Niaga pada triwulan I ditargetkan 97 % dari 245 perkara, dapat direalisasikan 9,38 % sehingga capaiannya sebesar 9,67 %.

-

Perkara PHI pada triwulan I ditargetkan 80 % dari 318 perkara, dapat direalisasikan 20,81 % sehingga capaiannya sebesar 26,01 %.


40


TRIWULAN II

PEMANTAUAAN PERKARA PER

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

(%)

(%)

(%)

Perdata

60

7,85

13

Pidana

94

27,43

29,18

Tipikor

81

22,22

27,43

Niaga

97

9,38

9,67

PHI

80

20,81

26,01

TRIWULAN

-

Perkara Perdata pada triwulan I ditargetkan 60 % dari 1082 perkara, dapat direalisasikan 7,85 % (85 perkara) sehingga capaiannya sebesar 13 %.

-

Perkara Pidana pada triwulan I ditargetkan 94 % dari 1775 perkara, dapat direalisasikan 27,43 % sehingga capaiannya sebesar 29,18 %.

-

Perkara Tipikor pada triwulan I ditargetkan 81 % dari 163 perkara, dapat direalisasikan 22,22 % sehingga capaiannya sebesar 27,43 %.

-

Perkara Niaga pada triwulan I ditargetkan 97 % dari 245 perkara, dapat direalisasikan 9,38 % sehingga capaiannya sebesar 9,67 %.

-

Perkara PHI pada triwulan I ditargetkan 80 % dari 318 perkara, dapat direalisasikan 20,81 % sehingga capaiannya sebesar 26,01 %.

d.

Indikator Kinerja Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan Ukuran realisasi indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan adalah perbandingan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan dengan perkara yang masuk. Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan dengan target yang ditetapkan.

Indikator Kinerja


Target

Realisasi

Capaian Kinerja

Capaian

41


2015

2015

2015

2014

- perdata

65

92

141,5

93

- pidana

94

100

106,3

- tpkor

100

100

100

- niaga

100

98,9

98,9

- phi

80

100

125

Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan

SASARAN 2 : PENINGKATAN AKSEPTABILITAS PUTUSAN HAKIM Sasaran Strategis Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian

*Perdata

66

88

133,3

*Pidana

96

98,3

102,3

*TPKOR

40

35

87,5

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum - Banding

- Kasasi Peningkatan

*Perdata

75

98

130

aksepbilitas

*Pidana

98

97,8

131,6

putusan Hakim

*TPKOR

48

63

131,2

*Niaga

93

71,6

76,9

*PHI

80

100

125

*Perdata

93

99

106,4

*Pidana

99

99,9

100,9

*TPKOR

89

76

85,3

*Niaga

97

98,6

101,6

*PHI

20

21

105



42


1. Indikator Kinerja Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding. Ukuran realisasi indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hokum banding adalah perbandingan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hokum banding dengan jumlah perkara yang sudah putus. Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hokum banding dengan target yang ditetapkan. Indikator persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hokum banding bertujuan untuk mengukur kepuasan para pencari keadilan berdasarkan kinerja hakim dalam mengadili perkara. Capaian

Target

Realisasi

(%)

(%)

2015

2015

2015

2014

*Pidana

66

88

133,3

97

*Perdata

96

98,3

102,3

65,9

*TPKOR

40

35

87,5

42,85

Indikator Kinerja

Persentase mengajukan

perkara

yang

upaya

Kinerja ( %)

Capaian (%)

tidak hukum

Banding

-

-

-

Persentase perkara Pidana yang tidak mengajukan upaya hukum banding pada tahun 2015 ditargetkan sebesar 66%, direalisasikan sebesar 88% maka capaian kinerja berdasarkan perhitungan 88 : 66 dikalikan 100% adalah sebesar 133,3%. Persentase perkara Perdata yang tidak mengajukan upaya hukum banding pada tahun 2015 ditargetkan sebesar 96%, direalisasikan sebesar 98,3%, maka capaian kinerja berdasarkan perhitungan 96 : 98,3 dikalikan 100% adalah sebesar 102,3%. Persentase perkara TPKOR yang tidak mengajukan upaya hukum banding pada tahun 2015 ditargetkan sebesar 40%, direalisasikan sebesar 35%, maka capaian kinerja berdasarkan perhitungan 40 : 35 dikalikan 100% adalah sebesar 87,5%.


43


2. Indikator Kinerja Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi. Capaian

Target

Realisasi

(%)

(%)

2015

2015

2015

2014

*Pidana

75

98

130

98,4

*Perdata

98

97,8

131,6

74,76

*TPKOR

48

63

131,2

50,8

*Niaga

93

71,6

76,9

47,9

*PHI

80

100

125

38,9

Indikator Kinerja

Kinerja ( %)

Capaian (%)

- Kasasi

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi pada perkara Pidana pada tahun 2015 ditargetkan sebesar 75% dari total perkara yang putus dengan realisasinya sebesar 98% maka capaian kinerja berdasarkan perhitungan adalah 130%. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi pada perkara Perdata pada tahun 2015 ditargetkan sebesar 98% dari total perkara yang putus dengan realisasinya sebesar 97,8% maka capaian kinerja berdasarkan perhitungan adalah 131,6%. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi pada perkara TPKOR pada tahun 2015 ditargetkan sebesar 48% dari total perkara yang putus dengan realisasinya sebesar 63% maka capaian kinerja berdasarkan perhitungan adalah 131,2%. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi pada perkara Niaga pada tahun 2015 ditargetkan sebesar 93% dari total perkara yang putus dengan realisasinya sebesar 71,6 maka capaian kinerja berdasarkan perhitungan adalah 76,9%. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi pada perkara PHI pada tahun 2015 ditargetkan sebesar 80% dari total perkara yang putus dengan realisasinya sebesar 100% maka capaian kinerja berdasarkan perhitungan adalah 125%.


44


-Peninjauan Kembali *Pidana

93

99

106,4

99,6

*Perdata

99

99,9

100,9

93

*TPKOR

89

76

85,3

89,6

*Niaga

97

98,6

101,6

71,88

*PHI

20

21

105

89,4

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali pada perkara Pidana pada tahun 2015 ditargetkan sebesar 93% dari total perkara yang putus dengan realisasinya sebesar 99% maka capaian kinerja berdasarkan perhitungan adalah 106,4%. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali pada perkara Perdata pada tahun 2015 ditargetkan sebesar 99% dari total perkara yang putus dengan realisasinya sebesar 99,9% maka capaian kinerja berdasarkan perhitungan adalah 100,9%. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali pada perkara TPKOR pada tahun 2015 ditargetkan sebesar 89% dari total perkara yang putus dengan realisasinya sebesar 76% maka capaian kinerja berdasarkan perhitungan adalah 85,3%. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali pada perkara Niaga pada tahun 2015 ditargetkan sebesar 97% dari total perkara yang putus dengan realisasinya sebesar 98,6 maka capaian kinerja berdasarkan perhitungan adalah 101,6%. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali pada perkara PHI pada tahun 2015 ditargetkan sebesar 20% dari total perkara yang putus dengan realisasinya sebesar 21% maka capaian kinerja berdasarkan perhitungan adalah 105%. 3. SASARAN

3

PENINGKATAN

EFEKTIFITAS

PENGELOLAAN

PENYELESAIAN PERKARA Sasaran peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada para pencari keadilan yang sesuai dengan azas peradilan cepat, biaya ringan dan sederhana. Peningkatan efektifitas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus

45


pengeloaan penyelesaian perkara bertujuan untuk mengukur kinerja Majelis Hakim dan Kepaniteraan dalam melaksanakan administrasi perkara sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Kepaniteraan (Buku II Bindalmin). Capaian sasaran Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara pada tahun 2015 dan dibandingkan dengan tahun 2014 adalah sebagai berikut: Capaian Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian

Kinerja ( %)

2015

2015

2015

2014

- perdata

95

98

103,1

86,3

- pidana

97

52,3

53,9

76,6

- tpkor

100

100

100

93

- niaga

100

100

100

59,6

- phi

100

100

100

- perdata

100

100

100

100

- pidana

100

100

100

100

- tpkor

100

100

100

100

- niaga

100

100

100

100

- phi

100

100

100

100

- perdata

95

96

101

100

- pidana

96

100

104,1

100

- tpkor

100

100

100

100

f. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap.

g. Persentase berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis.

h. Persentase penyampaian pemberitahuan putusan kepada para pihak.


46


- niaga

96

100

104,1

100

- phi

95

100

100

100

- perdata

95

94

98,9

100

- pidana

96

0

0

0

- Phi

95

94

98,9

100

- perdata

1:50

1:77

154

130

- pidana

1:50

1:61

122

140

- tpkor

1:5

1:9

180

50

- niaga

1:7

1:10

142

142

- phi

1:20

1:29

145

120

i. Persentase sita jaminan yang terlaksana

j. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara.

Analisis Kelima Indikator tersebut adalah sebagai berikut : a. Indikator

Kinerja

persentase

berkas

perkara

banding,

kasasi,

peninjauan kembali yang dinyatakan lengkap. Indikator kinerja persentase berkas perkara yang dinyatakan lengkap adalah alat ukur kelengkapan berkas perkara banding yang diajukan ke Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Indikator ini bertujuan untuk mengukur kinerja kepaniteraan dalam melaksanakan tugas administrasi perkara yang diajukan upaya hukum banding, kasasi dan Peninjauan Kembali.

Indikator Kinerja

Capaian

Target

Realisasi

(%)

(%)

2015

2015

2015

2014

95

98

103,1

100

Kinerja (%)

Capaian (%)

Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap. - perdata


47


-

- pidana

97

52,3

53,9

100

- tpkor

100

100

100

100

- niaga

100

100

100

100

- phi

100

100

100

100

persentase berkas perkara Perdata tahun 2015 yang diajukan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap ditargetkan sebesar 95% dengan realisasi sebesar 98% sehingga capaian kinerjanya sebesar 103,1%.

-

persentase berkas perkara Pidana tahun 2015 yang diajukan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap ditargetkan sebesar 97%

dengan

realisasi sebesar 52,3% sehingga capaian kinerjanya sebesar 53,9%. -

persentase berkas perkara TPkor tahun 2015 yang diajukan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap ditargetkan sebesar 100%

dengan

realisasi sebesar 100% sehingga capaian kinerjanya sebesar 100%. -

persentase berkas perkara Niaga tahun 2015 yang diajukan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap ditargetkan sebesar 100%

dengan

realisasi sebesar 100% sehingga capaian kinerjanya sebesar 100%. -

persentase berkas perkara PHI tahun 2015 yang diajukan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap ditargetkan sebesar 100% dengan realisasi sebesar 100% sehingga capaian kinerjanya sebesar 100%.

b. Indikator Kinerja persentase berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis. Indikator kinerja perkara yang didistribusikan ke Majelis Hakim adalah alat ukur perkara yang didistribusikan ke Majelis Hakim. Indikator kinerja ini bertujuan untuk mengukur tingkat kinerja kepaniteraan dalam melaksanakan administrasi perkara sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Kepaniteraan (Buku II Bindalmin).

Indikator kinerja


Target (%)

Realisasi (%)

2015

2015

Capaian Kinerja (%) 2015

Capaian (%) 2014 48


Persentase perkara yang didistribusikan ke Majelis - Perdata

100

100

100

100

- Pidana

100

100

100

100

- Tpkor

100

100

100

100

- Niaga

100

100

100

100

- phi

100

100

100

100

Pada tahun 2015 persentase perkara yang didistribusikan ke Majelis Hakim ditargetkan sebesar 100% dan direalisasikan sebesar 100% dengan capaian kinerja 100% baik untuk perkara perdata, pidana, tpkor, niaga dan phi. Capaian kinerja 100% ini juga diperoleh pada tahun 2014. Capaian Indikator kinerja persentase berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis Hakim pada tahun 2015 dapat mencapai target 100%. Hal ini tercapai karena seluruh perkara yang masuk pada tahun 2015 yaitu 623 perkara perdata, 1775 perkara pidana, 163 perkara tipikor, 155 perkara niaga dan 318 perkara phi seluruhnya telah didistribukan ke Majelis Hakim. Berdasarkan realisasi dan capaian pada tahun 2015 maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akan berusaha untuk mempertahankan capaian kinerja yang berhasil dicapai tahun yang akan datang. Keberhasilan ini merupakan wujud kerjasama dan koordinasi yang terjalin baik antara Pimpinan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Majelis Hakim dan kepaniteraan. Ukuran realisasi indikator kinerja perkara yang didistribusikan ke Majelis Hakim merupakan perbandingan antara berkas perkara yang diterima di Kepaniteraan dengan berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis Hakim. Sedangkan ukuran capaiannya merupakan perbandingan antara persentase berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis Hakim dengan target yang telah ditetapkan. Capaian target 100% pada persentase perkara yang didistribusikan ke Majelis Hakim pada tahun 2015 sama dengan tahun 2014. Hal ini menggambarkan bahwa proses administrasi perkara yang berlaku di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah berjalan dengan sangat baik langsung diregister di dalam Buku Induk Perkara maupun Buku Register Bantu.


49


c. Indikator Kinerja persentase penyampaian pemberitahuan putusan kepada para pihak. Ukuran realisasi indikator kinerja persentase penyampaian pemberitahuan putusan kepada para pihak adalah perbandingan antara jumlah relaas pemberitahuan putusan yang disampaikan kepada para pihak dibandingkan dengan jumlah putusan. Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara rasio relaas pemberitahuan putusan terhadap jumlah putusan dengan target yang ditetapkan. Capaian Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Kinerja

Capaian

( %) 2015

2015

2015

2014

- perdata

95

96

101

100

- pidana

96

100

104,1

100

- tpkor

100

100

100

100

- niaga

96

100

104,1

100

- phi

95

100

105,26

100

Persentase penyampaian pemberitahuan putusan kepada para pihak.

-

Pada tahun 2015 persentase penyampaian pemberitahuan putusan kepada para pihak untuk perkara Perdata ditargetkan sebesar 95% dan direalisasikan sebesar 96% dengan capaian kinerja 101%.

-

persentase penyampaian pemberitahuan putusan kepada para pihak untuk perkara Pidana ditargetkan sebesar 96% dan direalisasikan sebesar 100% dengan capaian kinerja 104,1%.

-

persentase penyampaian pemberitahuan putusan kepada para pihak untuk perkara Tpkor ditargetkan sebesar 100% dan direalisasikan sebesar 100% dengan capaian kinerja 100%.

-

persentase penyampaian pemberitahuan putusan kepada para pihak untuk perkara Niaga ditargetkan sebesar 96% dan direalisasikan sebesar 100% dengan capaian kinerja 104,1%.


50


-

persentase penyampaian pemberitahuan putusan kepada para pihak untuk perkara Phi ditargetkan sebesar 95% dan direalisasikan sebesar 100% dengan capaian kinerja 105,26%.

Capaian Indikator kinerja persentase pemberitahuan putusan kepada para pihak untuk perkara perdata, pidana, tpkor, niaga dan phi patda tahun 2015 telah mencapai dan melebihi target yang ditetapkan dalam Rancangan Kinerja Tahunan tahun 2015 yaitu sebesar 100% d. Indikator Kinerja persentase sita jaminan yang terlaksana. Capaian Target

Indikator Kinerja

Realisasi

Kinerja

Capaian

(%) 2015

2015

2015

2014

- perdata

95

94

98,9

100

- pidana

96

0

0

100

- Phi

95

94

98,9

100

Persentase

sita

jaminan

yang

terlaksana

-

Pada tahun 2015 persentase sita jaminan yang terlaksana untuk perkara Perdata ditargetkan sebesar 95% dan direalisasikan sebesar 94% dengan capaian kinerja 98,9%.

-

persentase sita jaminan yang terlaksana untuk perkara Pidana ditargetkan sebesar 96% dan direalisasikan sebesar 0% dengan capaian kinerja 0%.

-

persentase sita jaminan yang terlaksana untuk perkara Tpkor ditargetkan sebesar 95% dan direalisasikan sebesar 94% dengan capaian kinerja 98,9%.

e. Indikator Kinerja Ratio Majelis Hakim terhadap perkara. Indikator kinerja ratio majelis hakim terhadap perkara adalah perbandingan antara jumlah Majelis Hakim dengan perkara yang diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Indikator kinerja ini bertujuan untuk mengukur kinerja Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara.


51


No.

Perkara

Tahun 2015

Tahun 2014

Rata-rata Target

1.

Pidana

1:77

1:65

1:71

2.

Perdata

1:61

1:70

1:65

3.

Tipikor

1:9

1:25

1:17

4.

Niaga

1:10

1:10

1:10

5.

PHI

1:29

1:24

1:26

Ukuran realisasi indikator kinerja ratio Majelis Hakim terhadap perkara merupakan perbandingan antara ratio Majelis Hakim dibandingkan dengan perkara masuk. Sedangkan ukuran capaiannya merupakan perbandingan antara ratio Majelis Hakim terhadap perkara yang telah ditetapkan. SASARAN 4 : PENINGKATAN AKSESIBILITAS MASYARAKAT TERHADAP PERADILAN (ACCES TO JUSTICE). Sasaran peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) adalah terpenuhinya pelayanan peradilan bagi para pencari keadilan dalam memperoleh informasi dan pelayanan peradilan bagi masyarakat yang tidak mampu. Sasaran peningkatan ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada para pencari keadilan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Perma Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Pencapaian sasaran peningkatan aksesibilitas mayarakat terhadap peradilan (acces

to justice) pada tahun 2015 dan dibandingkan dengan tahun 2014 dan 2013 sebagai berikut: Tabel Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat terhadap Peradilan. Indikator Kinerja


Target

Realisasi

Capaian

2015

2015

2015

(%)

(%)

(%)

Capaian 2014 (%)

52


a. Persentase perkara bagi masyarakat yang tidak

100%

100%

100

100

- perdata

92

86

93,4

100

- pidana

92

64

69,5

100

- tpkor

95

55

57,8

100

- niaga

95

96

101,05

100

- phi

92

90

97,8

100

mampu yang diselesaikan b. Persentase putusan perkara yang dipublikasikan

Analisis kedua indikator kinerja pada sasaran 4 sebagai berikut: a. Indikator Kinerja Persentase Perkara Bagi Masyarakat Tidak Mampu Yang Diselesaikan. Indikator kinerja persentase perkara prodeo yang selesai adalah alat ukur penyelesaian perkara yang biaya proses perkaranya ditanggung negara dan diselesaikan tepat waktu. Indikator ini bertujuan untuk mengukur kinerja Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara yang tidak dibebani biaya pekara. Tabel Indikator 1 Sasaran 4 indikator kinerja

Persentase perkara bagi masyarakat tidak mampu yang diselesaikan.

target

realisasi

Capaian

Capaian

2015

2015

2015

2014

(%)

(%)

100

100

100%

100%

Persentase perkara bagi masyarakat tidak mampu yang diselesaikan yang selesai pada tahun ini ditargetkan 100% dan direalisasikan seluruhya 100% sehingga capaian perkara bagi masyarakat tidak mampu yang diselesaikan pada tahun 2015 adalah 100% Layanan hukum secara prodeo merupakan pembebasan biaya perkara untuk masyarakat yang tidak mampu. Hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri


53


Jakarta Pusat berusaha terus untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan termasuk kepada masyarakat yang tidak mampu. Sejak dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, bahwa prosedur pemberian izin beracara secara prodeo cukup dimohonkan di Pengadilan Tingkat Pertama, baik untuk perkara di Tingkat Pertama, Banding maupun Kasasi. Prosedur tersebut bertujuan untuk memberikan layanan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi. Perbandingan persentase perkara prodeo yang diselesaikan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 selalu mencapai 100%. Namun pada tahun 2015 tidak ada perkara banding yang diajukan secara prodeo. Ukuran realisasi indikator kinerja persentase perkara prodeo yang diselesaikan merupakan perbandingan perkara prodeo yang diselesaikan dengan perkara prodeo yang masuk. Sedangkan untuk ukuran capaiannya merupakan perbandingan antara persentase perkara prodeo yang diselesaikan dengan target yang ditetapkan. b. Indikator Kinerja Persentase Putusan Perkara Yang Dipublikasikan. Indikator kinerja persentase proses penyelesaian perkara yang dipublikasikan adalah alat ukur perkara yang putus dan dipublikasikan dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung RI. Indikator ini bertujuan untuk mengukur kinerja kepaniteraan dalam mempublikasikan putusan.

Tabel Indikator 2 Sasaran 4 INDIKATOR KINERJA


TARGET 2015

REALISASI 2015

CAPAIAN 2015 (%)

CAPAIAN 2014 (%)

54


Persentase putusan perkara yang dipublikasikan - perdata

92

86

93,4

100

- pidana

92

64

69,5

100

- tpkor

95

55

57,8

100

- niaga

95

96

101,05

100

- phi

92

90

97,8

100

Perbandingan persentase perkara tahun 2015 yang dipublikasikan dengan tahun 2014 mengalami penurunan capaian sebesar: -

6,6% untuk Perkara perdata ;

-

30,5% untuk perkara pidana ;

-

42,2% untuk perkara tipikor ; dan

-

2,2% untuk perkara phi

-

Sedangkan untuk perkara niaga capaian perkara yang dipublikasikan mengalami kenaikan sebesar 1,5%.

Ketidak berhasilan capaian kinerja memenuhi target yang telah ditetapkan dikarenakan kurangnya Sumber Daya Manusia di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai petugas pengelola website. Namun demikian, upaya yang akan dilakukan dengan menambah tenaga honorer yang mempunyai keahlian dibidang teknologi informasi.

Tidak tercapainya publikasi putusan melalui

SIPP/CTS disebabkan oleh proses minutasi yang belum selesai dari panitera penganti ke bagian kepaniteraan dan terdapat perkara-perkara yang membutuhkan waktu lama dalam penyelesaiiannya. Ukuran realisasi indikator kinerja persentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan adalah perbandingan jumlah proses perkara yang sudah diminutasi dan dapat dilihat di website Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (melalui SIPP/CTS), dengan perkara yang sudah diminutasi. Sedangkan ukuran

capaiannya

adalah

perbandingan

antara

persentase

proses

penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan dengan target yang ditetapkan.


55


SASARAN 5 : MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN Ukuran capaian indikator kepatuhan terhadap putusan hakim adalah persentase permohonan eksekuasi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti. Jumlah eksekusi yang masuk tahun 2015 adalah 76 perkara sementara jumlah yang sudah ditindaklanjuti adalah 3 perkara sehingga persentase meningkatnya kepatuhan terhadap putusan hakim adalah sebesar 3,97%.

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian

Capaian

2015

2015

2015

2014

(%)

(%)

100%

100%

Persentase permohonan eksekusi putusan perkara perdata yang

98%

98%

berkekuatan hukum tetap SASARAN 6: PENINGKATAN KUALITAS PENGAWASAN Sasaran peningkatan kualitas pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan dalam upaya menindaklanjuti pengaduan masyarakat dan temuan berdasarkan laporan hasil pemeriksaan eksternal (Badan Pemeriksa Keuangan). Indikator ini bertujuan untuk mengukur kinerja pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan perlindungan hukum yang sesuai dengan azas transparansi, akuntabilitas dan profesional. Pencapaian sasaran peningkatan kualitas pengawasan pada tahun 2014 dibandingkan dengan tahun 2013 dan tahun 2012 sebagai berikut: Pencapaian sasaran peningkatan kualitas pengawasan pada tahun 2015, dan dibandingkan dengan tahun 2014 adalah sebagai berikut : Tabel Sasaran 5 : Peningkatan Kualitas Pengawasan INDIKATOR KINERJA

TARGET 2015


REALISASI 2015

CAPAIAN 2015 %

CAPAIAN 2014 %

56


a. Persentase pengaduan masyarakat yang

12%

12%

100

100

12%

12%

100

100

ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal dan internal yang ditindaklanjuti Analisis kedua indikator pada sasaran 5 adalah sebagai berikut : a. INDIKATOR

PERSENTASE

PENGADUAN

MASYARAKAT

YANG

DITINDAKLANJUTI Tabel Indikator 1 Sasaran 5 INDIKATOR KINERJA

TARGET 2015

REALISASI 2015

CAPAIAN 2015 %

CAPAIAN 2014 %

95%

100%

105

100

Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti adalah perbandingan perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan. Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dengan target yang ditetapkan. Indikator kinerja persentase pengaduan yang ditindak lanjuti tahun 2015 yang ditargetkan 95% realisasinya mencapai 100%. Sehingga capaian realisasi terhadap target sebesar 105 %. Adapun data pengaduan tersebut adalah sebagai berikut:

Analisis atas efisiensi penggunaan Sumber Daya Manusia Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik menyatakan bahwa adanya

otonomi daerah diharapkan memberikan dampak yang luas teradap

peningkatan pelayanan terhadap masyarakat. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus

57


Transparansi dan akuntabilitas juga terus diupayakan pada sistem keuangan di Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang dimaksud dengan Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Undang-Undang tersebut mengatur pengelolaan keuangan mulai dari kekuasaan pengelolaan keuangan negara (penyusunan APBN dan APBD), pelaksanaan APBN dan APBD, hingga pertanggungjawaban pelaksanaan di tingkat pusat maupun daerah. Paradigma mengenai kinerja pemerintah dahulu dianggap semakin baik apabila penyerapan APBN/APBD makin mendekati angka 100%. Namun paradigma tersebut tidak tepat karena penyerapan APBN/APBD tidak mencerminkan kinerja pemerintah. Upaya pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan adalah dengan menyusun Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang berfungsi sebagai salah satu tolok ukur kinerja pelayanan pemerintah pada satu periode dan agar pemerintah termotivasi untuk meningkatkan lagi kinerja tersebut pada periode selanjutnya. Konsep Indeks Kepuasan Masyarakat pertama kali dicanangkan dalam UndangUndang Nomor 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (periode 2000-2004) dalam poin Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan cerminan kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diperoleh dari aparatur penyelenggara pelayanan publik yang disusun tiap semester oleh tiap-tiap instansi pelayanan di tingkat Pusat, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara mengeluarkan Keputusan mengenai pedoman pelayanan dan penyusunan IKM beserta unsur perhitungannya ke dalam dua Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, yaitu Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum

Pelayanan Publik lalu disusul tahun 2004

mengeluarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.


58


Rumusan Masalah Berdasarkan penjelasan di atas, maka ‘Bagaimana efisiensi belanja dan jumlah pegawai serta sarana dan prasarana yang tersedia terhadap Indeks Kepuasan Masyarakat pada Satuan Kerja Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Metode Analisis Data Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. Sugiyono (2009:206) analisis deskriptif adalah statistik yang digunakan

untuk

menganalisa

data

dengan

cara

mendeskripsikan

atau

memnggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Tingkat efektifitas diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja dengan target anggaran belanja. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 tahun 1996, kriteria tingkat efektifitas anggaran belanja sebagai berikut : 1.

Jika hasil perbandingan lebih dari 100%, maka anggaran belanja dikatakan sangat efektif.

2.

Jika hasil pencapaian antara 90% - 100%, maka anggaran belanja dikatakan efektif.

3.

Jika hasil pencapaian antara 80% - 90%, maka anggaran belanja dikatakan cukup efektif.

4.

Jika hasil pencapaian antara 60% - 80%, maka anggaran belanja dikatakan kurang efektif.

5.

Jika hasil pencapaian dibawah 60%, maka anggaran belanja dikatakan tidak efektif.

Tingkat efisiensi diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja langsung dengan total realisasi anggaran belanja. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 tahun 1996, kriteria tingkat efisiensi anggaran belanja sebagai berikut


59


1.

Jika hasil perbandingan lebih dari 100%, maka anggaran belanja dikatakan tidak efisien.

2.

Jika hasil pencapaian antara 90% - 100%, maka anggaran belanja dikatakan kurang efisien.

3.

Jika hasil pencapaian antara 80% - 90%, maka anggaran belanja dikatakan cukup efisien.

4.

Jika hasil pencapaian antara 60% - 80%, maka anggaran belanja dikatakan efisien.

5.

Jika hasil pencapaian dibawah 60%, maka anggaran belanja dikatakan sangat efisien

Analisis tingkat efektifitas anggaran Tahun 2015

Jumlah

Target

Realisasi

Tingkat

Kriteria

efektifitas Program Dukungan Manejemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

83.381.757.000

100 %

81.342.839.736

97,55

Efektif

50.576.100.000

100 %

98.997.900

98,99

Efektif

915.414.000

100 %

93,94

Efektif

Lainnya Mahkamah Agung RI Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program Peningkatan Manajemen

859.917.895

Peradilan Umum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus

60


Penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan secara umum efektif dalam penggunaannya,

sehingga tujuan yang diinginkan dalam proses

penyelesaian perkara dan penyelesaian administrasi sudah terlaksanan dengan baik. Analisis tingkat efisiensi penggunaan anggaran antara tahun 2014 dan 2015 Tahun 2015

Jumlah

Target

Realisasi

Tingkat

Kriteria

efektifitas 2014

27.462.403.000

100 %

26.909.599.765

97,99 %

Efisien

2015

84.297.198.000

100 %

83.381.775.000

98,9 %

Efisien

7. ANALISIS PROGRAM / KEGIATAN 1. Program Dukungan

Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Dari ketiga program atau kegiatan pada tahun 2015 pada umumnya sudah berjalan dengan baik, namun ada beberapa kekuatan dan kendala dalam melaksanakan program ini. Pada analisis ini menggunaan analisis SWOT anatar lain ;

1. Kekuatan (Strengthness) Kekuatan

mencakup

hal-hal

yang

memang

sudah

diatur

dalam

peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, hal tersebut mencakup :  Adanya undang undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Tingkat banding  Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memiliki hubungan baik dengan pemerintah daerah serta jajaran instansi pemerintah lainnya di propinsi DKI Jakarta.  Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai bagian dari Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat Pertama. 2. Kelemahan (Weakness) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus

61


Kelemahan-kelemahan yang terdapat pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di rinci dalam beberapa aspek; 1. Aspek Proses Peradilan 

Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan

masyarakat

pencari

keadilan

di

wilayah

hukum

Pengadilan Negeri Jakarta PusatNamun saat ini sedang dilakukan penelitian. 2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan 

Pengadilan Negeri Jakarta Pusatbelum mempunyai kewenangan untuk merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhan Pengadilan.



Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Tinggi

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan 

Belum diterapkannya evaluasi penilaian kerja

4. Aspek tertib administrasi dan manajemen peradilan 

Masih kurangnya pemahaman alur administrasi serta manajemen peradilan yg ada

5. Aspek Sarana dan Prasarana 

Anggaran yang diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat belum seluruhnya sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan;

3. Peluang (Opportunities) Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek : 1. Aspek Proses Peradilan  Adanya website Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara serta hasil putusan dan jadwal perkara 2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan  Adanya tunjangan kinerja/remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja


62


 Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat  Adanya kemitraan dari seluruh Hakim, Panitera Pengganti, serta karyawan

karyawati

Pengadilan

Negeri

Jakarta

Pusat

untuk

melakukan perubahan 3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan  Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik dari internal maupun eksternal pada lingkungan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 4.

Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan  Dukungan dan koordinasi yang baik di dalam lingkungan internal Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

5. Aspek Sarana dan Prasarana  Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berupa internet, dgn alamat website 4. Tantangan yang dihadapi (Threats) Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan. 1. Aspek Proses Peradilan  Belum tersedianya suatu alat pengukuran kepuasan pengguna jasa pengadilan pada Pengadilan Tinggi 2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan  Personil di Pengadilan Tinggi belum seluruhnya menguasai visi, misi dan Renstra dalam menjabarkan dan melaksanakannya 3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan  Belum adanya sistem reward & punishment untuk mengontrol kinerja aparat peradilan pada Pengadilan Tinggi 4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan


63


 Upaya Peningkatan alur administrasi dan manajemen peradilan yang tertib, bersih dan transparan bagi para sumber daya manusia pada Pengadilan Tinggi Jakarta 5. Aspek Sarana dan Prasarana  Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana tidak sesuai dengan kebutuhan Bertolak dari pembahasan di atas, ada beberapa faktor yang urgen dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Aspek Kompetensi Arsitektur strategi SDM yang bertumpu pada kompetensi terdiri dari tiga mata rantai nilai strategi, yaitu fungsi SDM, sistem SDM, dan perilaku SDM. 2. Aspek Budaya Organisasi Budaya organisasi memiliki kontribusi besar dalam membentuk perilaku pegawai. Budaya organisasi merupakan nilai-nilai dan sikap-sikap yang diyakini pegawai, sehingga menjadi kebiasaan. Nilai dan sikap yang telah mengkristal dalam organisasi menuntun pegawai melakukan apa yang telah diyakini, maka budaya organisasi dapat mempengaruhi anggota untuk mencapai tujuan organisasi. budaya organisasi merupakan komponen kunci dalam pencapaian misi dan strategi organisasi secara efektif dan manajemen perubahan. Budaya dapat menciptakan lingkungan kerja yang kondusif untuk perbaikan kerja dan manajemen perubahan. 3. Aspek Sistem Penghargaan (Reward System) Sistem penghargaan merupakan cara organisasi memberikan pengakuan dan imbalan kepada pegawai dalam rangka menjaga keselarasan kebutuhan individu dengan tujuan organisasi. Sistem penghargaan dapat mendorong perilaku pegawai atau pengukuhan atas perilaku yang telah dilakukan pegawai. Sistem penghargaan dapat meningkatkan kinerja individu dan kinerja organisasi, mendorong pencapaian misi dan strategi organisasi, dan membantu mencapai keberlangsungan keuntungan kompetitif dan meningkatkan nilai

shareholder. Inilah aspek strategis yang paling utama dalam membangun peradilan yang agung, dengan menanamkan karakter pegawai antara lain : Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus

64


1.

Rasa kebersamaan dan

keihlasan yang harus tertanam

pada diri

pegawai 2.

Tidak berpihak kepada siapapun dalam menentukan keadilan kecuali kepada Tuhan dan Kebenaran

3.

Independen

4.

Integritas

5.

Tranparans

6.

Kepastian

7.

Harus ada ketepatan waktu

Dalam melaksanakan tugasnya, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpedoman pada perencanaan strategis yang dalam pendekatannya dilakukan melalui pencermatan Iingkungan strategis, baik internal maupun eksternal sedangkan dalam mewujudkan visi, tujuan dan sasarannya, Pengadilan Tinggi telah merumuskan langkah-Iangkah strategis berbentuk misi, kebijakan, program dan kegiatan yang tersusun secara Iebih sistemik, lebih terukur dan tepat sasaran.


65


BAB IV PENUTUP

A.

KESIMPULAN Pencapaian kinerja Pengadilan Negeri/ Niaga/ HAM/ TPKOR dan Hubungan Industrial Jakarta Pusat tahun 2015 merupakan pencapaian atas target kinerja dari Rencana Strategis (RENSTRA) Pengadilan Negeri/ Niaga/ HAM/ TPKOR dan Hubungan Industrial Jakarta Pusat tahun 2015-2019 yang di telah dilakukan reviu. Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri/ Niaga/ HAM/ TPKOR dan Hubungan Industrial Jakarta Pusat tahun 2015, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan selama tahun 2015 dan pelaksanaan tugas pada Pengadilan Negeri/ Niaga/ HAM/ TPKOR dan Hubungan Industrial Jakarta Pusat sudah terlaksana dengan baik dan sebagaimana mestinya. Hal ini dapat dilihat dari berbagai aspek yang telah dilaksanakan berkaitan dengan pengelolaan administrasi perkara, administrasi umum, dan dalam hal pembinaan dan pengawasan. Capaian kinerja pada tahun 2015 secara keseluruhan tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri/ Niaga/ HAM/ TPKOR dan Hubungan Industrial Jakarta Pusat adalah sebesar 92,51%. Pengadilan Negeri/ Niaga/ HAM/ TPKOR dan Hubungan Industrial Jakarta Pusat pada tahun 2015 berupaya meningkatkan pengembangan teknologi informasi untuk mengimplementasikan keterbukaan informasi publik di Pengadilan. Secara bertahap informasi yang disajikan kepada masyarakat semakin lengkap mencakup putusan pengadilan. Penyajian informasi yang menggunakan medium website dan sistem informasi perkara yang dikembangkan oleh Pengadilan Negeri/ Niaga/ HAM/ TPKOR dan Hubungan Industrial Jakarta Pusat sendiri maupun yang dibuat oleh Mahkamah Agung yang dikenal dengan nama Sistem Informasi Penulusuran Perkara (SIPP) atau Case Traking System (CTS). Keterbukaan informasi pengadilan ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik lembaga peradilan.


66


Untuk mengatasi kendala-kendala dalam melaksanakan tugas dan menunjang peningkatan kinerja di Pengadilan Negeri/ Niaga/ HAM/ TPKOR dan Hubungan Industrial Jakarta Pusat maka diperlukan : 1. Penambahan Sumber Daya Manusia yang ahli dan sesuai dengan formasi yang dibutuhkan. 2. Penambahan alokasi anggaran untuk belanja modal dalam upaya pemenuhan standarisasi kebutuhan sarana dan prasarana aparatur peradilan. Laporan Kinerja Pengadilan Negeri/ Niaga/ HAM/ TPKOR dan Hubungan Industrial Jakarta Pusat tahun 2015 merupakan gambaran capaian kinerja yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, sekaligus sebagai tolok ukur dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) melaksanakan amanah yang diberikan berdasarkan peraturan yang berlaku. Secara umum hasil capaian kinerja Pengadilan Negeri/ Niaga/ HAM/ TPKOR dan Hubungan Industrial Jakarta Pusat tahun 2014 telah dapat memenuhi target sesuai rencana kinerja yang telah ditetapkan. B.

SARAN Untuk lebih mengoptimalkan kinerja dari Pengadilan Negeri/ Niaga/ HAM/ TPKOR dan Hubungan Industrial Jakarta Pusat dibutuhkan peningkatan sarana dan prasarana dalam menunjang Visi dan Misinya. Serta penambahan pegawai untuk mengisi formasi tenaga staf, dikarenakan telah banyak staf yang telah di romosikan sebagai Panitera Pengganti dan Juru Sita ke Pengadilan Negeri lain, dan

mengadakan

pelatihan-pelatihan

yang

dapat

membantu

didalam

pengelolaan administrasi perkantoran modern


67

REVIU LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERITAH (LKjIP) 2015 PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT KELAS IA KHUSUS

Recommend Documents