( REPUBl.JK INDONESIA
MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANT ARA PEMERINTAH KOTA JAY AP URA, REPUBLIK INDONESIA AND PEMERINTAH KOTA WEWAK, PAPUA NUGINI MENGENAI KERJASAMA KOT A KEM BAR
Pemerintah Kata Jayapura, Republik Indonesia dan Pemerintah Kata Wewak, Papua Nugini, selanjutnya disebut sebagai para "Pihak";
Berkeinginan untuk mendorong hubungan kemitraan dan kerjasama yang erat antara masyarakat kedua kota;
Mengakui pentingnya prinsip-prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan, yang akan diperoleh para pihak dari kerjasama ini;
Merujuk pada Surat Pernyataan Kehendak antara Kota Jayapura, Republik Indonesia dan Kata Wewak, Papua Nugini mengenai Kerjasama Kota Kembar yang ditandatangani di Jayapura pada 18 Mei 2015;
Persetujuan bersama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara masing-masing;
Telah menc apai pemahaman bersama, sebagai berikut:
PASAL 1 TUJUAN
Tujuan dari Memorandum Saling Pengertian ini adalah untuk membangun kerjasama Kota Kembar antara para pihak dalam mempromosikan dan memperluaskan kerjasama yang efektif dan saling menguntungkan dalam pengembangan kedua kota.
PASAL 2 LINGKUP KERJA SAMA
Masing-masing pihak akan melaksanakan Memorandum Saling Pengertian ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing negara pada bidang: 1. lnvestasi, Perdagangan, dan Pariwisata; 2. Pendidikan, Olah Raga, dan Pertukaran Budaya; 3. Kesehatan; 4. Transportasi; 5. Pertanian dan Perikanan: 6. Bidang lain yang akan disepakati bersama.
PASAL 3 PENGATURAN TEKNIS
1. Untuk memfasilitasi pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini, para Pihak dapat menyusun pangaturan teknis sesuai Memorandum Saling Pengertian ini, yang meliputi bidang-bidang sebagaimana diatur dalam Pasal 2. 2. Pengaturan dimaksud wajib menjabarkan program kegiatan, para Pihak yang terlibat. jadwal kegiatan, pembiayaan, dan tanggungjawab yang dilakukan oleh para Pihak serta hal-hal yang diperlukan yang tidak tercantum dalarn Memorandum Saling Pengertian ini.
PASAL 4 PENDANAAN DAN PERSONEL
Pelaksanaan kegiatan di dalam Memorandum Saling Pengertian ini disesuaikan dengan ketersediaan dana dan personel dari para Pihak.
PASAL 5 KELOMPOK KERJA BERSAMA
1. Para Pihak dapat membentuk Kelompok Kerja Bersama untuk kegiatan sesuai dengan Memorandum Saling Pengertian ini dan wajib mengevaluasi perkembangan kerjasama dan merekomendasikan kegiatan selanjutnya. 2. Anggota Kelompok Kerja Bersama terdiri dari perwakilan dari masingmasing kota dan pejabat pemerintah. Kelompok Kerja Bersama dapat melibatkan sektor swasta apabila diperlukan dan disepakati bersama antara para Pihak.
3. Kelompok Kerja Bersama wajib mengadakan pertemuan apabila dianggap perlu secara bergantian di Kota Jayapura dan di Kota Wewak.
PASAL 6 HAK KEKAY AAN INTELEKTUAL
1. Para pihak wajib melindungi hak kekayaan intelektual dari masing-masing pih3k, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing negara. 2 . Dalam hal pengaturan khusus, program atau proyek pada kekayaan
intelektual,
para Pihak wajib menyertakan pengaturan terpisah selaras
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara masingmasing. 3. Jika salah satu Pihak berkeinginan untuk mengungkapkan data dan
informasi rahasia yang disediakan oleh Pihak lainnya dalam pelaksanaan Me,morandum Saling Pengertian ini, maka pihak yang mengungkapkan wajib
menyampaikan
permohonan
secara
tertulis
untuk
mendapat
persetujuan tertuiis dari Pihak lainnya sebelum pengungkapan data dan informasi rahasia tersebut.
PASAL 7 PEMBATASAN KEGIATAN
Para Pihak harus memastikan bahwa personil yang terlibat dalam
kegiatan
Memorandum Saling Pengertian ini wajib menghormati dan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku di pihak tuan rumah. Para Pihak tidak akan ikut campur urusan dalam negeri pihak tuan rumah dan wajib menahan diri dari melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan tujuan Memorandum Saling Pengertian ini.
PASAL 8 PENYELESAIAN PERBEDAAN
Setiap perbedaan penafsiran yang timbul dari pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini akan diselesaikan secara damai melalui konsultasi atau negosiasi antar para Pihak.
PASAL 9 AMANDEMEN
Memorandum Saling Pengertian ini dapat diubah atau diperbaiki setiap saat sesuai dengan kesepakatan tertulis dari para Pihak. Setiap perubahan akan berlaku sejak tanggal yang ditetapkan oleh para Pihak dan wajib menjadi satu bagian dari Memorandum Saling Pengertian ini.
PASAL10 MASA BERLAKU, JANGKA WAKTU , DAN PENGAKHIRAN
1. Pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini akan berlaku sejak tanggal penandatanganan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat
diperpanjang 5 (lima) tahun berikutnya melalui persetujuan bersama para Pihak. 2. Memorandum Saling Pengertian ini dapat diakhiri oleh salah satu Pihak dengan menyampaikan pemberitahuan 6 (enam) bulan sebelumnya. 3. Jika Memorandum Saling Pengertian ini diakhiri, maka pangaturan program atau kegiatan yang sedang berlangsung akan tetap dilaksanakan hingga selesai kecuali disepakati sebaliknya oleh para Pihak.
Sebagai Bukti, yang
bertandatangan di bawah ini, dengan diberikan kuasa
oleh masing-masing Pemerintah telah menandatangani Memorandum Saling Pengertian ini.
Dibuat dalam rangkap 2 (dua) di Jayapura pada 27 April 2016 dalam Bahasa
Indonesia dan Bahasa lnggris, semua naskah memiliki kekuatan hukum yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran dari Memorandum Saling Pengertian ini, maka naskah Bahasa lnggris yang berlaku.
Untuk Pemerintah Kota Jayapura Republik Indonesia
Untuk Pemerintah Kota Wewak Papua Nugini
Dr. Ors. BENHUR TOMI MANO, MM Walikota Jayapura
CHARLES MALENKI Walikota Wewak
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE CITY OF JAYAPURA, REPUBLIC OF INDONESIA AND THE CITY OF WEWAK, INDEPENDENT STATE OF PAPUA NEW GUINEA CONCERNING SISTER CITY COOPERATION
The City of Jayapura. Republic of Indonesia and the city of Wewak, Independent State of Papua New Guinea, hereinafter referred to as the "Parties";
Desiring to promote favourable relation of Partnership and Cooperation between the the Parties;
Recognizing the importance of the principles of equity and mutual benefit, to be derived by the Parties from close cooperation;
Referring to the Letter of Intent concerning Sister City Cooperation between
The Jayapura City of Papua. the Republic of Indonesia and the City of Wewak of the Province of East Septk, the Independent State of Papua New Guinea. signed in Jayapura on May 181h, 2015.
Persuant to the prevailing laws and regulation of their respect countries;
Have reached an understanding as follows:
ARTICLE 1 OBJECTIVE
The objective of this Memorandum of Understanding is to establish Sister City Cooperation between the Parties in order to promote and to expand an effective and mutually benefecial cooperation in the development of both cities.
ARTICLE 2 SCOPE OF COOPERATION
Each party shall undertake to implement this Memorandum of Understanding in accordance with the laws and regulation of their respective countries in the following fields: 1. Economic Development and Trade; 2. Education, Sports, and Culture Exchange; 3. Tourism; 4. Other Fields that will be mutually agreed upon by the Parties.
ARTICLE 3 TECHNI CAL ARRANGEMENTS
1. To facilitate the implementation of this Memorandum of Understanding, the Parties may conclude technical arrangements within the terms of this Memorandum of Understanding, which shall cover the field as provided in the Article 2. 2. Such arrangement shall describe program, activities, personal involved, schedule, financial arrangement, and
responsibility undertaken by the
Parties as well as the necessary matters that are not covered by Memorandum of Understanding.
ARTICLE 4 FUNDING AND PERSONNEL
The implementation of the activities under this Memorandum of Understanding subject to the availability of fund and personnel of the Parties.
ARTICLES 5 JOINT WORKING GROUP
1. The Parties may establish a Joint Working Group for activities within the terms of this Memorandum of Understanding and shall evaluate the progress of cooperation and recommendation for further activities. 2. The member of the Joint Work Group consist of the representative of the respective city and government officials. The Working Group may include private sectors if necessary and subject to mutual consent between the Parties. 3. The Joint Working Group shall meet as deemed necessary alternatively in the City of Jayapura and the City of Wewak.
ARTICLE 6 INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS
1. Each Party shall protect intellectual property rights of the Party in accordance with its domestic laws in force in their respective countries. 2. In case of specific arrangement, programs or projects in intellectual property, the Parties shall include separate arrangements in accordance with their respective countries' laws and regulations. 3. If either Party wishes to disclose confidential data and Information furnished by the other Party for and created by the Parties in the implementation of this Memorandum of Understanding, the disclosing Party shall obtain written consent by the other Party prior to the disclosure of such data and information.
ARTICLE 7 LIMITATION OF PERSONNEL ACTIVITIES
Each Party shall ensure that its personnel enganged in the activities under this Memorandum of Understanding shall respect and comply with the laws and regulation of the country of the host Party. The Parties shall not interfere the internal affairs of the country of the host party and shall refrain from conducting activities inconsistent with the objective of this Memorandum of Understanding.
ARTICLE 8 SETTLEMENT OF DIFFERENCES
Any differences ansmg out of the interpretation or implementation of this Memorandum of Understanding shall settled amicably through consultation or negotiation between the Parties.
ARTICLE 9 AMANDMENT
This Memorandum of Understanding may be revised or amanded at any time by mutual written consent of the Parties. Such revision amanded shall come into effect on such date as may be determine by the Parties and shall form as an intergral part of the Memorandum of Understanding.
ARTICLE 10 ENTRY INTO FORCE, DURATION, AND TERMINATION
1. This Memorandum of Understanding shall come into effect on the date of its signing, and shall be in effect for a periode of (five) years, and may be extended through mutual consent between the Parties for another period of 5 (five) years. 2. This Memorandum of Understanding may be terminated by either Party by giving 6 (six) months notice in advance.
3. Should this Memorandum of Understanding be terminate, the arrangements or on going program and activities made under Memorandum of Understanding shall remain in effect untill the completion unless agreed otherwise by the Parties. IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duty authorized there to by their respective Government, have signed this Memorandum of Understanding. DONE in duplicate in Jayapura on 27 April 2016 in Indonesian and English languages, all text being equally authentic. In case of any divergence in interpretation of this Memorandum of Understanding, the English text shall prevail. For The City Government of Jayapura Republic of Indonesia
For The City Government of Wewak Independent State of Papua New Guinea
Dr. Ors. BENHUR TOMI MANO, MM Mayor of Jayapura City
CHARLES MALENKI Mayor of Wewak City
