REPUBLIK INDONESIA
NOTA KESEPAHAMAN ANT ARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH PAPUA NUGINI TENTANG KERJA SAMA PENCE GAHAN DAN PEMBERANTASAN KEJAHATAN TRANSNASIONAL DAN PENINGKATAN KAPASITAS
PEMBUKAAN
Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Papua Nugini selanjutnya disebut sebagai "Para Pihak"; Memperhatikan hubungan bilateral dan persahabatan yang penting di antara kedua negara berdasarkan "Treaty of Mutual Respect, Friendship and Cooperation between Republic of Indonesia and the Independent State of Papua New Guinea of October 1986"; Berkeinginan untuk meningkatkan dan memperkuat hubungan baik yang telah ada di antara kedua negara; Menyadari pentingnya peningkatan kerja sama antara Para Pihak dalam bidang penegakan hukum dan keamanan khususnya dalam mencegah dan memberantas kejahatan transnasional dan melaksanakan peningkatan kapasitas; Memperhatikan lebih lanjut hak dan kewajiban Para Pihak berdasarkan konvensi internasional terkait mengenai kejahatan transnasional yang berlaku bagi kedua Pihak;
Mengakui prinsip kedaulatan, kemerdekaan, keutuhan wilayah, kesetaraan, non-intervensi dan keuntungan bersama; dan Berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku di negara masing-masing serta instrumen hukum internasional yang terkait dimana Para Pihak telah menjadi pihak; Telah mencapai kesepahaman sebagai berikut: PASALI Maksud dan Tujuan
Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah untuk membentuk pengaturan guna memfasilitasi peningkatan kerja sama antara Para Pihak melalui pertukaran informasi dan pengalaman dalam bidang pendidikan dan pelatihan serta melalukan kegiatan penegakan hukum secara bilateral untuk mencegah dan memberantas kejahatan transnasional. PASAL II Ruang Lingkup dan Penerapan
Nota Kesepahaman ini menyediakan fasilitasi kerja sama antara Para Pihak dan lembaga terkait yang turut serta dalam batas kewenangannya, dalam pencegahan dan pemberantasan kejahatan-kejahatan sebagai berikut: a. b.
c. d. e. f. g. h. i. j. k. I.
terorisme dan pendanaan terorisme; perdagangan gelap obat-obatan narkotika dan zat psikotropika dan prekursornya, beradasarkan Single Convention on Narcotic Drugs of 1961, the Convention on Psychotropic Substance of 1971 , dan the Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substance of 1988; penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur; pembalakan liar; penambangan ilegal; perdagangan gelap senjata dan peledak; korupsi ; pencucian uang; pemalsuan uang kertas dan koin, dokumen dan surat berharga; penyelundupan manusia dan perdagangan orang; perampokan bersenjata di laut dan perompakan di laut; kejahatan transnasional lainnya yang disepakati oleh Para Pihak.
PASAL Ill Bentuk Kerja Sama
Bentuk kerja sama dalam Nota Kesepahaman ini adalah sebagai berikut: 1.
Pertukaran informasi dan pengalaman dalam upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan transnasional;
2.
Pembentukan kegiatan operasional yang terkoordinasi dalam upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan, termasuk kejahatan yang terjadi di daerah perbatasan kedua negara;
3.
Peningkatan kapasitas melalui pertukaran personil, program pendidikan dan pelatihan, partisipasi dalam seminar, konferensi, studi banding, dan kegiatan terkait lainnya yang disepakati bersama oleh Para Pihak. PASAL IV Pengaturan Pelaksana
Para Pihak dan/atau lembaga yang turut serta dapat membentuk pengaturan terpisah untuk melaksanakan Nota Kesepahaman ini. Lembaga yang turut serta dapat melibatkan lembaga pemerintah, kementerian dan otoritas berwenang Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Papua Nugini. PASAL V Mekanisme Kerja Sama
1.
Para Pihak sepakat bahwa koordinator (penghubung) dari Nota Kesepahaman ini adalah: a) Untuk Pemerintah Papua Nugini: The Royal Papua New Guinea Constabulary b) Untuk Pemerintah Republik Indonesia: Kepolisian Negara Republik Indonesia
2.
Guna implementasi efektif dari Neta Kesepahaman ini, Para Pihak dapat berkomunikasi melalui kontak poin sebagai berikut:
a)
Untuk Kepolisian Negara Republik Indonesia: Divisi Hubungan lnternasional Gedung TNCC lantai 11 , Markas Besar Kepolisian Negara RI Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12110 Tip: +62 21 7218471 ; Fax: +62 21 7201402; Email:
[email protected]. atau NCB Interpol Indonesia; Email:
[email protected]
b)
Untuk Kepolisian Papua Nugini: Mr. Gari L. Baki, QBE, DPS, CSTJ Commissioner of Police P.O. Box 85 KONEDOBU National Capital District Ph: (+675) 322 6112/ (+675) 322 6111 Email :
[email protected]
PASAL VI Pendanaan
Para Pihak akan menentukan pengaturan keuangan terkait kegiatan kerja sama berdasarkan pengaturan yang dibuat menurut Nota Kesepahaman ini. PASAL VII Kerahasiaan dan Pemberian lnformasi
1.
Para Pihak akan menjamin tingkat kerahasiaan informasi yang diberikan berdasarkan Nota Kesepahaman ini serta pemberian dan pengiriman informasi tersebut kepada pihak ketiga. Setiap pemberian informasi rahasia kepada pihak ketiga hanya dapat dilakukan dengan persetujuan tertulis dari Pihak lainnya.
2.
Lembaga yang turut serta akan saling berkoordinasi dalam pemberian informasi kepada media.
PASAL VIII Komunikasi
1.
Para Pihak akan membentuk saluran kemunikasi antara lembaga yang turut serta untuk menjamin keakuratan dan efektifitas pengiriman informasi.
2.
lnformasi dapat dikirimkan secara langsung antara lembaga yang turut serta untuk tujuan pelaksanaan eperasi yang efisien dan efektif untuk mencegah dan memberantas kejahatan transnasienal atau melalui saluran diplematik bila memungkinkan, tepat dan diperlukan. PASAL IX Amandemen
Neta Kesepahaman ini dapat diamandemen setiap saat melalui persetujuan bersama tertulis eleh Para Pihak dan akan berlaku sejak tanggal penandatanganannya. PASAL X Penyelesaian Perselisihan Setiap perselisihan yang timbul di antara Para Pihak berkaitan dengan penafsiran atau pelaksanaan dari Neta Kesepahaman ini akan diselesaikan secara damai melalui kensultasi dan negesiasi. PASAL XI Pemberlakuan, Durasi dan Penghentian 1.
Nota Kesepahaman 1rn akan mulai berlaku sejak tanggal penandatanganan eleh kedua Pihak dan akan berlaku selama lima (5) tahun dan dapat diperpanjang selama lima (5) tahun melalui kesepakatan tertulis Para Pihak.
2.
Neta Kesepahaman ini dapat dihentikan eleh salah satu Pihak dengan memberikan pemberitahuan tertulis enam bulan sebelumnya kepada Pihak lainnya melalui saluran diplematik.
3.
Terlepas dari ayat 3 Pasal ini, kecuali disepakati lain, penghentian Neta Kesepahaman ini tidak akan mempengaruhi pelaksanaan program dan kegiatan yang sedang berjalan yang telah disepakati ketika Neta Kesepahaman ini masih berlaku.
SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan di bawah ini telah menandatangani Nota Kesepahaman ini. DIBUAT rangkap dua, di Port Moresby pada tanggal dua belas bulan Mei tahun 2015 dalam Bahasa Indonesia dan lnggris, semua naskah memiliki keabsahan yang sama.
UNTUK PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
UNTUK PEMERINTAH PAPUA NUGINI
HON. I BE, LLB, MP MENTER! LUAR NEGERI DAN IMIGRASI I
REPUBLIK INDONESIA
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE INDEPENDENT STATE OF PAPUA NEW GUINEA ON COOPERATION IN PREVENTING AND COMBATING TRANSNATIONAL CRIMES AND CAPACITY BUILDING
PREAMBLE
The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Independent State of Papua New Guinea hereinafter referred to as the "' Parties"; Noting the important bilateral relationship and friendship between the two countries under the "Treaty of Mutual Respect, Friendship and Cooperation between the Independent State of Papua New Guinea and Republic of Indonesia 1986"; Noting further the rights and oblig~tio ns of the Parties under the international conventions on transnational organized crimes applicable to the Parties; Desiring to further enhance and strengthen the existing friendly relations between the two countries; Realizing the great importance of enhancing cooperation between the Parties in the area of law enforcement and security particularly in preventing and combating transnational crimes and conducting capacity building;
Recognizing the principle of sovereignty, independence, territorial integrity, equality, non-interference and mutual benefit; and Pursuant to the prevailing laws and regulations in their respective countries and relevant international laws instruments that the Party to: Have reached the understanding as follows:
ARTICLE 1 Purpose and Objective The purpose of this Memorandum of Understanding is to set out arrangements to facilitate enhancement of cooperation between the Parties by exchanging information and experience in the area of education and training as well as conducting bilateral law enforcement activities to prevent and combat transnational crimes.
ARTICLE II Scope and Application THI~ Memorandum of Understanding provides for the facilitation of cooperation -;b1tween the Parties and their respective participating agencies within the limit of their competence, in preventing and combating of the following crimes: a. b.
terrorism and financing of terrorism; illicit trafficfdng in narcotic drugs and psychotropic substances and their precursors, in accordance with Single Conventions on Narcotic Drugs of 1961 , the Convention on Psychotropic Substance of 1971 , and the Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substance of 1988; c. illegal, unreported and unregulated fishing ; d. illegal logging; e. illegal mining; f. illicit trafficking in weapons and explosives; g. corruption; h. money laundering; i. forgery of currency notes and coins, documents and securities; j. people smuggling and human trafficking ; k. armed robbery at sea and sea piracy; and I. any other type of transnational crimes as mutually agreed by the Parties.
ARTICLE Ill Forms of Cooperation
The forms of cooperation in this Memorandum of Understanding are as follows: 1. Exchange of information and share of experience in the efforts of preventing an combating transnational crimes; 2.
Establish coordinated operational activities in an effort to preventing and combating crimes, including crimes occurring in the border area of the two countries;
3.
Enhance capacity building through personal exchange, education and training programs, participating in seminars, conference, comparative study, research and other relevant activities mutually agreed by the Parties. ARTICLE IV Implementing Arrangement
The Parties and/or participating agencies may conclude separate arrangement to implement this Memorandum of Understanding. The participating agencies may include the governmental departments, ministries and statutory authorities of the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Independent State of Papua New Guinea. ARTICLE V Mechanism for Cooperation
1. The Parties agree that the coordinators (liaisons) of this Mou are:
2.
a)
For the Government of Papua New Guinea: The Royal Papua New Guinea Constabulary.
b)
For the Government of the Republic of Indonesia: The Indonesian National Police;
For the effective implementation of this MoU, the Parties may communicate through the following contact points:
a) The Indonesian National Police is: International Relations Division; TNCC Building, 11th floor, the Indonesian National Police HQ, Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110; Tip: +62 21 7218471 ; Fax: +62 21 7201402; Email:
[email protected]. Or NCB Interpol Indonesia; Email:
[email protected]
b) The Royal Papua New Guinea Constabulary is Mr. Gari L. Saki, QBE, DPS, CSTJ Commissioner of Police P.O. Box 85 KONEDOBU National Capital District Ph: (+675) 322 6112/ (+675) 322 6111 Email:
[email protected]
ARTICLE VI Financing The Parties will determine the financial arrangements of any cooperative activities under the Facilitative Arrangements made pursuant to this Memorandum of Understanding.
ARTICLE VII Confidentiality and Transfer of Information 1. The Parties will guarantee the level of confidentiality of the information provided under this Memorandum of Understanding as well as the transfer and transmission of the said information to a third Party. Any release of confidential information to a third party will be done with prior written consent of the other Party. 2.
The Participating agencies will mutually coordinate in the release of information to the media.
ARTICLE VIII Communication
1. The Parties will establish communication channels between the participating agencies to ensure accurate and effective transmission of information. 2.
Information may be transmitted directly between the participating agencies for purpose of conducting efficient and effective operation to prevent or combat transnational crimes or through diplomatic channel whenever possible, appropriate and necessary. ARTICLE IX Amendment
This Memorandum of Understanding may be amended at any time by mutual written consent of both Parties and will take effect on the date of its signature. ARTICLE X Settlement of Disputes
Any disputes arising between the Parties regarding the interpretation or implementation of this Memorandum of Understanding will be settled amicably through consultation and negotiation. ARTICLE XI Entry into Force, Duration and Termination 1. This Memorandum of Understanding will come into effect on the date of signature of both Parties and will remain effective for a period of five (5) years and may be extended for the period of five (5) years by mutual written consent by Parties.
2.
This Memorandum of Understanding may be terminated by either Party after giving six months written notice of its intention to the other Party through diplomatic channels.
3.
Notwithstanding paragraph 3 of this Article, unless otherwise agreed, the termination of this Memorandum of Understanding will not affect the implementation of ongoing programs and activities that have been agreed upon while this Memorandum of Understanding was in force.
IN WITNESS WHEREOF, the Undersigned have signed this Memorandum of Understanding.
Done in duplicate, at Port Moresby this twelfth day of May year 2015 in Bahasa Indonesia and English languages, all texts being equally authentic.
FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
FOR THE GOVERNMENT OF INDEPENDENT STATE OF PAPUA NEW GUINEA
HON. PAT OBE LLB MP MINISTER FOR FOREIGN AFFAIRS AND !MIGRATION
