..
.
'
P E N G A T U RA N ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK PERANCIS TENT ANG KERJ ASAMA DI BIDANG RISET DAN TEKNOLOGI KELAUTAN SERTA _INDUSTRI MARITIM .
Republik
Pernerintah
Indonesia
dan
Pemerintah
Repu bli k Pe rancis (selanjutnya disebut "Para Pihak"): Me ngingat
,• I
Kerjasama
l,i
((
dan
Persetujuan
rnengenai •Kebudayaan
Teknik antara Pernerintah
Republik
dan
Indonesia
Pernerintah Republik Perancis yang ditandatangani di
Jakarta pada tanggal 20 September 1969; Me ngingat Republik tentang
Pasal 2 Persetujuan antara
In donesia kerjasama
dan di
Pemerintah
Republi~
bidang-bidang Rise t
Penge rnbangan . Teknologi,
Pemerintah Perancis
Ilmiah
yang ditandatangani di
dan
Jakarta
pada tanggal 8 Mei 1979; Mengingat I
•
Pengaturan
..
pula
perlunya
mengganti
dengan
'
baru,
Indonesia
dan
Kerjas ama
di
Pengaturan antara Pernerintah Republik
Pemerintah
Repub l ik
Perancis
t e n tang
'
,
Jakar t a
pada
diperpanjang
Bidang tanggal rnasa
Kelautan yang 13
Oktober
ditandatangani 1980
berlakunya dari tanggal
1985 sampai d e ngan tanggal 13 Oktober 1986;
1
yang 13
di
tel ah Oktober
'
Me mperhatikan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa te n ta ng Hukum Laut yang telah ditandatangani di Bay , Ja ma i c a,
10 Desember 1982;
Ber keinginan kedua
•
negara
Montego
di
untuk meningkatkan kerjasama an tara bidang riset dan
teknologi
kelautan
se rta industri maritim; Telah menyetujui sebagai berikut
Pasal Pemeri ntah Re publik riset
di
teknologi kelautan
Pemerintah
serta
industri
mariti m
Teknol o g i
dan dan
n e gara,
di bawah koordinasi Menteri Negara
Tek n ologi / Ketua
Hi set
dan
Jembaga-lembaga nasional masing-masing
Indo n esi a
dan
Indonesia
Perancis akan meningkatkan kerjasama di bidang
clan
me laJui
Republik
1
Badan
Pe ngkajian
dan
Pen er a pan
di Perancis di bawah koordinasi Pendidikan
Tinggi
dan
Riset
Me n t eri
Kementerian
PP.ri_ndu stri an.
Pasal
2
... 1•
Su atu
Ko m it~
Menteri
Ber sama,
Negara
yang terdiri dari wakil-wakil
Riset
dan
.,
Teknologi/Ketua
Sadan
Pe n g kajian dan Pene f apan Teknologi dan Menteri Riset dan
Pendidikan Tinggi dan Kementerian Perindustrian
2
dan pejabat-pejabat dari Lernbaga-lembaga
Pemerintah
ya ng berkepentingan dari Para Pihak, akan dibentuk;
2.
Komite
Bersama
membuat
kerjasama, diaj ukan
kepada
merundingkan
•
ini
akan
meneliti
pelaksanaan
program kerja tahunan yang akan
Para
Pihak
untuk
hal-hal lain yang
disetujui
berhubungan
dan
dengan
perkembangan kerjasama Pengaturan ini; 3.
Ko mjte
Bersama
Indonesia Komjte
dan
akan bertemu secara di
Bersama
bergantian
Perancis sekali
bertanggungjawab
dalam atas
di
setahun.
pelaksanaan
program tersebut pada ayat 2; 4.
Seseorang atau suatu Lembaga, pada tingkat nasional, akan
diangkat
secara tertulis
oleh
masing-masing
Pihak untuk pelaksanaan setiap program kerja khusus. Ko mi te
Bersama
k e lo mpo k-kelompok
dapat
menunjuk
kerja
bila
diperlukan,
khusus untuk
melaksanakan
program kerja khusus; 5.
Ko nli te
B ersarna melaporkan pada Komisi Bersama
dibentuk
berdasarkan
Ker j asama
Teknik
me mbantu
memperlancar
me ngkaji
atau
Persetujuan
yang
Kebudayaan
clan
tertanggal 20 September 1969 ~erjasama
mengusulkan
diperlukan.
3
ekonomi
langkah-langkah
dan
dengan yang
Pasal 1.
Para
Pihak
memperkuat
menyetujui kerjasama
3 untuk
untuk
menciptakan
peningkatan
dan
kemampuan
dalam bidang riset dan teknologi dalam bidang-b i dang s e bagai berikut
•
2.
a.
Perikanan.
b.
Geo logi dan Geofisika.
G·
Energi Laut.
d.
Ekologi pantai (biologi, fisika, kimia).
e.
Rekayasa kelautan.
Dalam rangka kerjasama bidang-bidang tersebut aya t
1
Pasal ini Para Pihak bersepakat
dalam
mendukung
kerjasama antara Badan Usaha Milik Negara dan Swasta Para
Pihak
dengan
mengutamakan
kegiatan
sebagai
berikut : a.
Budidaya laut.
b.
Penangkapan dan pengolahan ikan.
c.
Teknologi bawah air.
d.
Pela y anan jasa-jasa industri lepas pantai.
e.
Tek nologi Perkapalan.
f.
Penyelamatan Kapal karam, arkeologi.
4
kecuali
benda-benda
· Pasal Berdasarkan
4
Pasal 2 Pengaturan ini,
Para
Pihak
bersepakat untuk : a.
Sal in.g menukar informas i.
b.
Mengadakan
pertemuan-perternu~n
dan pertukaran tenaga
ilmiah dan teknisi .
• c.
Me nunjuk satu
tenaga-tenaga ahli dan teknisi dari
salah
Pihak untuk bekerja dalam instalasi pihak lain
sebagai pelaksanaan Pen·gaturan ini. d.
Mengadakan
bentuk
yang
kerjasama
lain
atas
persetujuan bersama.
Pasal 1.
5
Ri set ilrniah kelautan di dalarn laut teritoria l dj
perairan
kepulauan
dari
suatu
Pihak
a t au harus
d i lakukan dengan ijin dari Pihak tersebut. 2.
Co ntoh-contoh ris e t Pas a l
dan
data-data yang diperoleh
ilmiah · sebagaimana disebutkan dalam ini
t eri t o rial
adalah
milik
Pihak
yang
dan perairan kepulauannya
d a n data dip e rol e h.
dari
se l ama a ya t
1
laut
contoh-contoh
Contoh-contoh dan data tersebut
h a rus te r sedia bagi Pihak lainnya.
5
3.
P e ngalihan
pada
Pihak
Ketiga
atas
yang
data
diperoleh selama riset ilmiah sebagaimana disebutkan dalam yang
ayat
1 Pasal ini harus mendapat
ijin
Pihak
dari laut teritorial dan perairan kepulauannya
data t e rsebut diperoleh. 4.
Riset ilmiah kelautan di zona ekonomi eksklusif atau di
landas kontinen dari suatu Pihak harus
d e ng an
ij i n Pihak tersebut.
dilakukan
Dalam hal proyek riset
iJm]ah kelautan akan mempunyai,
menurut Pihak
yang
me laksanakan yurisdiksinya di zona ekonomi eksklusif a t au
landas
kontinen,
hubungan
langsung
untuk
e ksp l orasi dan eksploitasi dari sumber-sumber
alam,
Pihak tersebut boleh tidak memberikan p e rsetujuannya untuk
melakukan
proyek
riset
ilmiah
kelau t an
tersebut . 5.
Contoh - contoh
dan data yang diperoleh selama
riset
i l miah sebagaimana disebutkan dalam ayat 4 Pasal i ni adalah milik kedua belah Pihak. Pihak yang melakukan ri set
ilmiah wajib memberikari kepada pihak y ang
di
zo n a e konomi eksklusif atau landas kontinennya riset ilmiah
tersebut dilakukan,
co n t oh
dan
Pih a k
data yang diperoleh
tersebut
cont oh- c ontoh
akses terhadap
data
yang dapat
yang
dapat
me mp e ngaruhi nilai ilmiahnya.
6
maupun
contoh-
memberikan
direproduksi diuraikan
dan t anpa
6.
Co ntoh- c ontoh e k o nomi
dan
data yang
eksklusif
me r11pakan
conto h
atau
diperoleh
di
Landas
dari
zona
kontinen
yang
unik harus diserahkan pada
y ang member ikan persetujuan atas riset akses
dari
7.
Transfer atas
pada
data
sebagaimana mendapa t
yang
diperoleh
Hak pada
harus dijamin.
Pihak Ketiga oleh salah selama
satu
riset
Pihak ilmiah
disebutkan pada ayat 4 Pasal ini
harus
ijin dari Pihak lainnya .
Pasal 1.
ilmiah.
Pihak yang melakukan riset ilmiah
conto h-contoh dan data tersebu t
Pihak
6
Setiap penemuan ilmiah atau penemuan teknologi dihasilkan
secara bersama dari data yang
yang
diperoleh
dalam kerjasama tersebut menjadi milik Para Pihak . 2.
Pemanfaatan hasil-hasil penemuan
ilmiah yang diper-
oleh dari data kerjasama ini oleh pihak wilayah yurisdiksi Indonesia dapat dengan
persetujuan
Lembaga - lembaga
Pemerintah
yang
Perancis di
dilakukan Indonesia,
bersan gkutan
hanya yaitu
sebagaimana
disebutkan pada Pasal 2 ayat 4 . 3.
Pemanfaatan hasil - hasil penemuan ilmiah
yang d i per-
oleh dari data kerjasama ini oleh pihak [ndone si a di wilayah yurisdiksi Perancis, deng a n
persetujuan
sebagai mana
dapat dilakukan
Lembaga- lembaga
di~ebu t kan
yang
pada Pasal 2 ayat 4. 7
hanya
terlibat
4.
Para
dapat
Pihak
rnendaftarkan
hasil
pen emu an
teknologi bersarna tersebut atas persetujuan
bersarna
sebagai paten bersarna. Pasal 1.
kegiatan
Sernua
pelaksanaan
yang
7 dalam
dilakukan
Pengaturan
ini
di salah
rangka
satu
negara
Pjhak t unduk kepada Peraturan dan perundang-undangan negara tersebut. 2.
Setiap
Pihak
perijinan
berjanji untuk
membantu
yang diperlukan sesuai
mendapatkan
dengan
peraturan
dan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing negara.
Pasal 1.
8
Sesuai
dengan peraturan perundang-undangan
masing
negara,
pajak
impor
setiap Pihak rnemberikan
bagi . bahan-bahan dan
masing-
pembebasan
peralatan
yang
seluruh
at au
diperlukan untuk pelaksanaan program. 2.
Pada
saat selesainya suatu
sebagian
.
b erasal Indonesia
dari dari
peralatan pihak
program, dan
Perancis
akan di reekspor,
perlengkapan dan
digunakan
di
kecuali jika peralatan
terse but diserahkan kepada Pemerintah Indonesia.
8
yang
Pasal Perbedaan pelaksanaan bersahabat
pendapat
dalam
Pengaturan melalui
9 penafsiran
a ta u
diselesaikan
ini
secara
musyawarah atau perundingan
antara
Para Pihak.
Pasal Pengaturan
10
in1 dapat diamendir atas
persetujuan
bersama. Pasal 1.
Pengaturan
ini
11
mulai
tang gal
pad a
berlaku
penandatanganan dan tetap berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) ta h1..m. Atas
kes epakatan
diperpanjang
bersama
untuk
Pengaturan
ini
dapat
suatu jangka waktu yang
saling
disetujui. 2.
Pengaturan Pihak lain
tidak
berhenti berlaku
memberita hukan mengenai
sebelumnya .
•
ini
bila
salah
secara tertulis kepada
keinginannya
itu,
6
(enam)
satu Pihak bulan
Pemberhentian berlakunya Pengaturan ini
me mp e ngaruhi
masa
berlakunya
pro y ek-proyek
yang sedang dalam pelaksanaan. 3.
Dengan berlakunya Pengaturan ini, Pemerintah
Republik
Indonesia
9
Pengaturan antara dan
Pemerintah
Kelautan
tentang
P~ran c is
Republik
Kerjasama
di
tertanggal 13 Oktober 1980 dan yang
diperpanjang
masa berlakunya sampai dengan
Bi dang telah tanggal
13 Oktober 1986 , tidak berlaku lagi.
SEllAGAI BUKTI,
yang
bertandatangan di bawah ini,
yang dikuasakan Pemerintah masing-masing,
menandatangani
Pengaturan ini .
DIBUAT d i Jakarta pada hari "'.1~ 6~ bulan
c:Ju4 ·
tahun seribu sembilan ratus delapan puluh delapan, dalam rangkap
2
(dua)
dalam
bahasa
Indonesia
dan
bahasa
Peran cis . Kedua naskah ini mempunyai kekuatan hukum yang sama.
U TUK PEMERINTAH
UN TUK PEMERINTAH
REPUBLIK
REPUBLIK I NDONESIA
PERANCIS
Signed
Signed
LOIC HENNE KINN E
MUDHAHAM TAUFICK ZEN
10
ARRANGDENT ENTRE LE GOUVERNDENT DE LA REPl.8LIQtE ' Itl>OtESIEM: ET LE GOUVERNDENT DE LA REPlD...IQtE FRANCAISE RELATIF A LA COOPERATION DANS LES DOHAINES DE LA RECIERCIE ET DE LA TECtH>L.OGIE OCEANOLOGIQtES ET DE L'Itl>USTRIE MARITitE
Le Gouvernement de la Republique Indonesienne et le Gouvernement de la Republique Fran<;aise (ci-apres denommes "Les Deux Parties"). Vu l'Accord de Cooperation Culturelle et Technique entre Gouvernement Indonesien et le Gouvernement Fran<;ais signe a Jakarta 20 Septembre 1969; Se
referant
a
!'article 2 de l'Accord de
Cooperation
le le
dans
les domaines de la recherche scientifique et du developpement technologique entre .le Gouvernement de la Republique Indonesienne et le Gouvernement de la Republique Fran<;aise, signe a Jakarta le 8 mai 1979; Rappelant en outre la necessite de remplacer !'Arrangement entre le Gouvernement de la Republique Indonesienne et le Gouvernement de la Republique Fran<;aise dans le domaine de l'oceanologie signe le 13 octobre 1980 et reconduit le 13 octobre 1985 jusq~'au 13 octobre 1986; Prenant en consideration la Convention des Nations Unies sur le Droit de la Mer signee a Montego Bay, Jamaique le 10 decembre 1982; Desireux de promouvoir la cooperation entre les deux nements dans les domaines de la recherche et de la technologie logiques et de l'industrie maritime;
gouver, oceano-
Sont convenus de ce qui suit ••• 2 I . ..
•
- page 2 -
ARTICLE I
ment
de
Le Gouvernement de la Republique Indonesienne et le Gouvernela Republique Fran9aise f avorisent la cooperation dans les
domaines de la recherche et de la technologie oceanologiques l' industrie ma.ritime par l '~ntermediaire de leurs institutions nales,
a savoir
Ministre
d'Etat
et de natio-
respectivement : en Indonesie, sous la coordination pour
la Recherche et la
Technologie,
du
President
de
l'Agence pour !'Evaluation et !'Application de la Technologie et France, sous la coordination du Ministre charge de la Recherche et Ministre ·charge de l'Industrie.
en du
ARTICLE II 1.
11 est institue un Comite Mixte constitue, pour l'lndonesie de representants du Ministre d'Etat pour la Recherche et la Technologie, President de l'Agence pour !'Evaluation et !'Application de la Technologie, et pour la France de representants du Ministre charge de la Recherche et du Ministre charge de l'lndustrie, et
de
representants des organismes publics interesses des deux Parties. 2.
Le Comite Mixte examine l'etat d'avancement de la cooperation, elabore les programmes de travail annuels qui sont soumis a !'approbation des deux Parties et discute de toute autre question relative au developpement de la cooperation dans le cadre du present Arrangement.
3.
Le
Comite
Mixte
se reunit une fois par
an,
alternativement
Indonesie et en France. 11 est responsable de la mise des programmes prevus au paragraphe 2.
en
en
oeuvre
. .. 3/ ...
- page 3 -
4.
Chaque Partie designe, par ecrit, une personne OU une institution au niveau national chargee de la mise en oeuvre de chaque programme particulier. le Comite Mixte, si necessaire, peut constituer des groupes de travail specialises pour la mise en oeuvre de programmes specifiques.
5.
le Comite Mixte fait rapport a la Commission Mixte prevue par !'Accord de Cooperation Culturelle et Technique du 20 septembre 1969 et facilite la cooperation economique en examinant ou en les actions appropriees.
proposant
ARTICLE III 1. Les deux Parties sont convenues d'etablir et de renforcer leur cooperation afin d'accroltre leur capacite en matiere de recherche et de technologie dans les domaines suivants : a. peche; b. c. d. e.
geologie et geophysique; energie marine; ecologie cotiere (biologie, physique, chimie); ingenierie marine.
2. Dans le cadre de la cooperation dans les domaines definis au para, graphe 1, les deux Parties sont convenues d'encourager la cooperation entre les entreprises publiques ou privees des deux Parties, dans l'ordre suivant de priorite : a. b. c. d. e.
mariculture; peche et traitement des produits de la peche; industrie sous-marine; services a l'industrie en mer; technologie de la construction navale;
f. sauvetage des epaves,
a !'exclusion
du domaine archeologique .
. . . 4/ ...
- page 4 -
ARTICLE IV Conformement
a !'Article
II du present
Arrange~ent,
les
deux
Parties conviennent : a. d'echanger des informations; f
b. d'organiser
des
reunions et des echanges de
scientifiques
et
de
techniciens; c. de designer des experts et des techniciens de l'une ou l'autre
Par-
tie qui seront affectes dans les installations de l'autre Partie
en
vue de la mise en oeuvre du present Arrangement; d. d'entreprendre
d'autres formes de cooperation dont
elles
convien-
dront.
ARTICLE V 1.
La les
recherche scientifique marine dans la mer territoriale ou eaux
archipelagiques
d'une Partie doit etre
,
menee
dans
avec
le
consentement expresse de cette Partie. 2.
Les
echantillons
scientifique propriete
de
et donnees recueillis au cours de
definie la
la
au paragraphe 1 du present Article
Partie
dans la mer
territoriale
ou
recherche sont les
la eaux
archipelagiques de laquelle ils ont ete recueillis. Les donnees echantillons doivent etre mis 3.
La
communication
a une
a la
et
disposition de l'autre Partie.
tierce Partie des donnees
recueillies
au ,
cours de la recherche scientifique definie au paragraphe l du
pre-
sent Article doit etre soumise au consentement expresse de la
Par-
tie
dans
la mer territoriale ou les eaux archipelagiques
de
la-
quelle elles ont ete recueillies.
. .• 5 I . ..
- page 5 -
4.
La recherche scientifique marine dans la zone economique exclusive OU sur le plateau continental d'une Partie doit etre menee avec le consentement de cette Partie. Dans le cas ou un projet de recherche scientifique aurait, de l'avis de la Partie qui exerce la juridic-
•
tion dans la zone economique exclusive ou sur le plateau continental, une incidence directe sur !'exploration et !'exploitation des
'
ressources naturelles, cette Partie peut retirer son consentement a la conduite d'un tel projet de recherche scientifique marine. 5.
Les
echantillons
scientifique propriete sur
f ique
definie
des
deux Parties. La Partie qui
conduit
Partie dahs la zone
le plateau continental de laquelle la a
la
recherche
au paragraphe 4 du present Article
a donner, a la
s'engage ou
et donnees recueillis au cours de
ete menee, acces aux echantillons et
sont
la
la
recherche
economique
exclusive
recherche donnees
scientirecueillis
ainsi qu'a lui fournir des donnees pouvant etre reproduites et des echantillons pouvant etre fractionnes sans que cela nuise a leur valeur scientifique. 6. Les
echantillons
et
donnees recueillis dans
la
zone
economique
exclusive ou sur le plateau continental et qui constituent des exemplaires uniques sont conf ies
a la
Partie qui consent
a la
recherche
scientifique. Un droit d'acces a ces echantillons et a ces donnees est garanti a la Partie qui conduit la recherche scientifique. 7. La
communication
recueillies
par une Partie
a une
tierce
Partie
des
donnees
au cours de la recherche scientifique definie au
graphe 4 du present Article est subordonnee
a !'accord
para-
prealable
de
l'autre Partie.
. •• 6/ ...
- page 6 -
ARTICLE VI 1. Toute decouverte ou invention scientifique obtenue conjointement sur la base de donnees reunies dans le cadre de cette cooperation est la propriete des deux Parties.
I
2. L'utilisation des resultats d'une decouverte scientifique provenant de donnees reunies dans le cadre de cette cooperation par la Partie fran~aise dans les espaces maritimes sous juridiction de l'Indo-. nesie ne peut avoir lieu qu'avec le consentement des organismes interesses, designes a !'article II, paragraphe 4. 3. L'utilisation des resultats d'une decouverte scientifique provenant de donnees reunies dans le cadre de cette cooperation par la Partie indonesienne dans l'espace maritime sous juridiction de la France ne peut avoir lieu qu'avec le consentement des organismes interesses, designes a !'article II paragraphe 4. 4. Par consentement mutuel, les deux Parties peuvent deposer un conjoint sur toute invention faite en commun.
brevet
ARTICLE VII
•
•
1. Toute activite me~e dans le cadre du present Arrangement par l'une OU l'autre des Parties est soumise aux lois et reglements de la Partie dans les eaux de laquelle l'activite a lieu • 2. Chaque Partie convient de faciliter l'obtention des autorisations necessaires demandees par l'autre Partie, dans le respect de ses lois et reglements en vigueur.
. •• 7 I . ..
- page 7 -
ARTICLE VIII 1. Chaque Partie, conformement a ses lois et reglements nationaux, autorise !'importation en franchise de droits et taxes des materiels et equipements necessaires
a la
mise en oeuvre des programmes.
2. Apres l'achevement d'un programme, tout OU partie des equipements et materiels de provenance fran~aise utilises en Indonesie sera reexporte, a mains que ces equipements et materiels ne soient remis gracieusement au Gouvernement Indonesien.
ARTICLE IX Tout differend intervenant a propos de !'interpretation de !'application du present Arrangement sera regle a !'amiable par voie consultations OU negociations entre les deux Parties.
OU de
ARTICLE X Le present Arrangement peut etre modifie d'un COlllllUn accord.
I
ARTICLE XI
a
1. Le present Arrangement entre en vigueur la date de sa signature et demeure valable durant une periode de 3 (trois) ans. Par consentement mutuel, le present Arrangement pourra etre reconduit pour une duree a determiner d'un COITlllUn accord;
... 8/ ...
- page 8 -
2. Le present Arrangement peut etre denonce par l'une OU Parties avec un preavis ecrit de 6 (six) mois. Cette
ne pourra affecter la realisation des projets leur achevement.
,
en
l'autre des denonciation
cours,
jusqu'a
3. Le
present Arrangement met fin a !'arrangement entre le Gouvernement de la Republique Indonesienne et le Gouvernement de la Republique Frangaise dans le domaine de l'oceanologie signe a JAKARTA le 13 octobre 1980 et proroge le 13 octobre 1985 jusqu'au 13 octobre 1986.
En foi de quoi les soussignes, dGment autorises par leur vernement respectif ont signe le present Arrangement.
Gou-
Fait a Jakarta le treize juillet mil neuf cent quatre huit en deux exemplaires originaux, chacun en langues frangaise, les deux textes faisant egalement fol .
vingt et
•
l
I
Pour le Gouvernement de la Republique Indonesienne
Signed
Mudhaham Taufick ZEN
Pour le Gouvernement de la Republique Frangaise
Signed
Loic HENNEKINNE
