RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KABUPATEN LAMANDAU TAHUN ANGGARAN 2014 NO
NAMA PROGRAM / KEGIATAN
SASARAN
2
1
3
VOLUME / TARGET
LOKASI
4
5
SUMBER PEMBIAYAAN APBD PROV
DAK
TP
DEKON
UB
6
7
8
9
10
11
1 DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH TOTAL BELANJA
Rp 11.025.876.750
BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai
100%
Nanga Bulik
BELANJA LANGSUNG A
Rp
4.656.362.344
Rp
4.656.362.344
Rp
6.369.514.406
Rp
654.540.250
PROGRAM PRIORITAS Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Meningkatnya Kualitas Laporan
Pelaporan Capian Kinerja dan Keuangan
Keuangan dan Capaian Kinerja dan Keuangan
1 Penyusunan Laporan Realisasi Belanja Modal Daerah
Tersedianya laporan realisasi belanja
2 Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan
Laporan keuangan yang handal dan
1 tahun / 100%
DPPKAD
Rp
26.815.000
2 kali / 100%
DPPKAD
Rp
350.000.000
1 tahun / 100%
DPPKAD
Rp
18.193.750
modal daerah
tepat waktu penyelesaiannya 3 Rekonsiliasi Realisasi Anggaran SKPD dan PPKD
Kesesuaian data yang ada pada SKPD dan PPKD dengan data yang ada DPPKAD
4 Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban APBD
Laporan pertanggungjawaban APBD
1 dokumen / 100%
DPPKAD
Rp
98.762.500
5 Pelaporan Keuangan untuk Tingkat Provinsi dan Pusat
Tertibnya pelaporan keuangan untuk
12 bulan/100%
DPPKAD
Rp
43.624.000
6 Verifikasi, Analisis Data dan Pembuatan SPJ
SPJ yang tepat penggunaan dan pencatatan
12 bulan/100%
DPPKAD
Rp
27.145.000
Data inventarisasi aset dan laporan
1 tahun / 100%
DPPKAD
Rp
SKPD dan PPKD 7 Inventarisasi Aset dan Penyusunan Laporan
KETERANGAN
APBD
tingkat provinsi dan pusat
90.000.000
12
NO
NAMA PROGRAM / KEGIATAN
SASARAN
2
1 Barang Milik Daerah
3
VOLUME / TARGET
LOKASI
4
5
SUMBER PEMBIAYAAN APBD PROV
DAK
TP
DEKON
UB
6
7
8
9
10
11
BMD yang akuntabel
Program Peningkatan dan Pengembangan
Meningkatnya Pengelolaan
Pengelolaan Keuangan Daerah
Keuangan Daerah
1 Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
Tersedianya sisdur pengelolaan
2 Pekan Panutan Pembayaran PBB
Rp
2.487.282.144
100%
DPPKAD
Rp
20.000.000
Peningkatan PAD
1 kali / 100%
Kab. Lamandau
Rp
200.000.000
3 Intensifikasi Pemungutan dan Penyampaian Ketetapan Pajak Daerah
Peningkatan PAD
1 tahun / 100%
Kab. Lamandau
Rp
160.000.000
4 Pemuktahiran Sistem Informasi Perpajakan Daerah
Peningkatan PAD
1 tahun / 100%
DPPKAD
Rp
800.000.000
5 Penyusunan Rancangan APBD TA. 2015
Tersedianya RKA dan DPA TA. 2015
100%
DPPKAD
Rp
180.000.000
6 Penyusunan Rancangan Perubahan APBD TA. 2014
Tersedianya RKPA dan DPPA TA. 2014
100%
DPPKAD
Rp
119.050.000
7 Penatausahaan, Pelayanan Administrasi Keuangan dan Rekonsiliasi PFK
Tersedianya SP2D
1 tahun / 100%
DPPKAD
Rp
150.000.000
8 Pengelolaan dan Pengembangan Jaringan Online
Lancarnya akses online dan cepatnya
100%
DPPKAD
Rp
60.000.000
100%
DPPKAD
Rp
60.000.000
100%
DPPKAD
Rp
260.000.000
100%
DPPKAD
Rp
100.935.500
100%
DPPKAD
Rp
218.451.644
12 bulan/100%
DPPKAD
Rp
Keuangan Daerah
penyelesaian pekerjaan 9 Pengelolaan dan Pengembangan Aplikasi SIMDA Keuangan dan SIMDA Gaji
Lancarnya pemakaian aplikasi
10 Pengelolaan dan Pengembangan Aplikasi SIMDA BMD
Berfungsi dan up to date-nya aplikasi
11 Pengelolaan Kas Daerah
Terkelolanya kas daerah yang rapi dan
SIMDA Keuangan dan SIMDA Gaji
SIMDA BMD
tertib 12 Penyusunan Standar Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK), Harga Satuan Bangunan Gedung
Terbitnya buku standar harga satuan pokok kegiatan
Negara (HSBGN), dan Harga Barang/Jasa (HSBJ) 13 Pengelolaan Administrasi Pelaksanaan Anggaran (SPD)
Terbitnya SPD
KETERANGAN
APBD
20.000.000
12
NO
NAMA PROGRAM / KEGIATAN 2
1
14 Pengelolaan Administrasi Belanja Tidak Langsung PPKD
LOKASI
4
5
12 bulan/100%
DPPKAD
Rp
39.845.000
1 kali / 100%
DPPKAD
Rp
19.000.000
1 tahun / 100%
DPPKAD
Rp
3 Tertib dan lancarnya pelayanan
SUMBER PEMBIAYAAN
VOLUME / TARGET
SASARAN
APBD PROV
DAK
TP
DEKON
UB
6
7
8
9
10
11
administrasi keuangan kepada masyarakat
15 Penyerahan DPA TA. 2015
Terlaksananya kegiatan penyerahan DPA 2015
16 Penghapusan Barang Milik Daerah/Aset Daerah
Tersedianya data BMD yang dihapus
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan
Meningkatnya kualitas Sumber Daya
Keuangan Desa
Aparatur Desa Masyarakat yang taat membayar pajak
1 Penyuluhan dan Sosialisasi Pajak dan Retribusi Daerah (PM2L) 2 Pelatihan Penataan dan Pengelolaan Aset Desa (PM2L)
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Rp 3 desa / 100%
Kab. Lamandau
3 desa / 100%
Kab. Lamandau
Rp
80.000.000 174.980.000 100.000.000
demi meningkatnya PAD Aparatur desa yang cakap dalam
Rp
74.980.000
administrasi dan pengelolaan aset daerah Meningkatnya Pemenuhan Sarana
Rp
1.154.530.000
dan Prasarana Aparatur 1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Tersedianya perlengkapan aula DPPKAD
AC 5 PK 2 unit
Rp
46.000.000
Gorden 1 paket
Rp
50.000.000
Teralis 1 paket
Rp
35.000.000
Kipas Angin 4 unit
Rp
4.000.000
Layar Proyektor 2 buah
Rp
20.000.000
Sound System 1 paket
Rp
55.000.000
Tiang Bendera 2 buah
Rp
600.000
Lambang Garuda 1 buah
Rp
230.000
Gambar Presiden, wakil
Rp
600.000
Rp
2.000.000
Rp
10.000.000
DPPKAD
Presiden 2 buah Gambar Gubernur, wakil gubernur, Bupati dan wakil bupati 4 buah Infocus 2 buah Tersedianya perlengkapan gedung kantor
2 Pengadaan Meubelair
Tersedianya meubelair aula DPPKAD
Bendera 4 buah
Rp
1.200.000
Umbul-umbul
Rp
4.000.000
Spanduk
Rp
4.000.000
Rp
35.000.000
Meja Rapat 20 buah
DPPKAD
DPPKAD
KETERANGAN
APBD
12
NO
NAMA PROGRAM / KEGIATAN
SASARAN
2
1
3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
VOLUME / TARGET
LOKASI
4
5
3
SUMBER PEMBIAYAAN APBD PROV
DAK
TP
DEKON
UB
6
7
8
9
10
11
Kursi Rapat 100 buah
Rp
36.400.000
Podium 1 buah
Rp
50.000.000
Sofa 2 set
Rp
16.000.000
Kursi eselon II 4 buah
Rp
20.000.000
Rak Besi
Rp
25.000.000
Terpeliharanya kondisi gedung kantor
1 tahun / 100%
DPPKAD
Rp
50.000.000
DPPKAD 4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Terpeliharanya peralatan kantor DPPKAD
1 tahun / 100%
DPPKAD
Rp
95.000.000
5 Penataan Halaman Aula DPPKAD (penimbunan) dan Finishing aula (Pasang keramik dan Pengecatan)
Tertatanya halaman sekitar aula DPPKAD
1 paket / 100%
DPPKAD
Rp
500.000.000
6 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Tersedianya peralatan gedung kantor
DPPKAD
dan selesainya aula DPPKAD Printer Canon 4 unit
Rp
8.000.000
Mesin Faximili 2 buah
Rp
5.000.000
Mesin Penghancur Kertas
Rp
12.000.000
Rp
19.500.000
Rp
50.000.000
2 buah AC 1,5 PK 3 buah 7 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Tersedianya kendaraan dinas /
Kendaraan roda dua 2 unit
DPPKAD
operasional B
PROGRAM RUTIN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Rp Rp
Meningkatnya pelayanan administrasi
1.898.182.012 1.666.982.012
perkantoran 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Tersedianya kebutuhan surat menyurat
12 bulan / 100%
DPPKAD
Rp
7.500.000
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Terpenuhinya kebutuhan akan telepon,
12 bulan / 100%
DPPKAD
Rp
180.000.000
3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Terpelihara dan terjaminnya
28 unit / 100%
DPPKAD
Rp
200.000.000
4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Terpenuhinya dana jasa administrasi
41 orang / 100%
DPPKAD
Rp
494.008.800
18 orang / 100%
DPPKAD
Rp
53.064.000
air dan listrik
kendaraan dinas/operasional
keuangan 5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Terpenuhinya dana jasa kebersihan kantor
KETERANGAN
APBD
12
NO
NAMA PROGRAM / KEGIATAN
SASARAN
2
1
3
VOLUME / TARGET
LOKASI
4
5
SUMBER PEMBIAYAAN APBD PROV
DAK
TP
DEKON
UB
6
7
8
9
10
11
6 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya alat tulis kantor
12 bulan / 100%
DPPKAD
Rp
50.000.000
7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan
12 bulan / 100%
DPPKAD
Rp
90.000.000
12 bulan / 100%
DPPKAD
Rp
47.079.212
penggandaaan 8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
Terpenuhinya komponen instalasi listrik/
9 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga
12 bulan / 100%
DPPKAD
Rp
20.000.000
10 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan
12 bulan / 100%
DPPKAD
Rp
34.000.000
11 Penyediaan Makanan dan Minuman
Terpenuhinya makan minum harian
12 bulan / 100%
DPPKAD
Rp
124.880.000
Jakarta
Rp
250.000.000
Rp
116.450.000
penerangan bangunan kantor
perundang-undangan
pegawai, makan minum rapat dan tamu 12 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Adanya persamaan persepsi terhadap
12 bulan / 100%
pelaksanaan peraturan perundang-
Palangkaraya
undangan yang berlaku
Pangkalanbun Surabaya Jogyakarta dll
13 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
Adanya persamaan persepsi terhadap
12 bulan / 100%
Kab. Lamandau
24 orang / 100%
DPPKAD
Rp
19.200.000
55 orang / 100%
DPPKAD
Rp
22.000.000
pelaksanaan peraturan perundangundangan yang berlaku
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Rp
Meningkatnya disiplin aparatur Tersedianya pakaian PSH untuk eselon II,
41.200.000
eselon III dan eselon IV 2 Pengadaan Pakaian Olahraga Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Tersedianya pakaian olahraga
Rp
Meningkatnya pengetahuan dan kualitas
150.000.000
SDM aparatur 1 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
Meningkatnya pengetahuan aparatur
10 orang / 100%
DPPKAD
Rp
150.000.000
DPPKAD
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama
Meningkatnya Promosi dan Kerjasama
Investasi
Investasi
Rp
KETERANGAN
APBD
20.000.000
12
NO
NAMA PROGRAM / KEGIATAN
SASARAN
2
1
1 Penyelenggaraan Pameran Tingkat Kabupaten
3 Terselenggaranya partisipasi dalam
VOLUME / TARGET
SUMBER PEMBIAYAAN
LOKASI
APBD PROV
DAK
TP
DEKON
UB
6
7
8
9
10
11
4
5
1 kali / 100%
Nanga Bulik
Rp
20.000.000
Rp
20.000.000
1 kali / 100%
Kab. Lamandau
Rp
20.000.000
pameran pembangunan tingkat kabupaten Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat
Meningkatnya Partisipasi dalam
Dalam Membangun Desa
membangun desa
1 Penyelenggaraan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
partisipasi dalam membangun desa
KETERANGAN
APBD
12
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ..................................................................................
i
DAFTAR ISI .................................................................................................
ii
PENDAHULUAN .........................................................................................
1
1.1. Latar Belakang . ...................................................................
1
1.2. Landasan Hukum ...............................................................
3
1.3. Maksud dan Tujuan ...........................................................
8
1.4. Sistematika Penulisan .......................................................
10
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU .....
11
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD. ....................................................
11
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD..................................
12
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD..................................................................................
18
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....................
23
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUPOKSI ....................
12
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD ....................................................
12
3.2. Telaahan, Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .........................................
13
3.3. Isu-Isu Strategis ...................................................................
15
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRAGTEGI DAN KEBIJAKAN ..................................................................................
17
4.1. Visi dan Misi.................................................................... ...
17
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD............. .
18
4.3. Strategi dan Kebijakan.................................................. ...
19
Rencana BAB
V RENCANA PROGRAM. KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN
PENDANAAN INDIKATIF.........................................................
21
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD..............................................................
22
BAB VII PENUTUP.................................................................................. ..
23
KATA PENGANTAR
Rencana Kerja SKPD (RENJA SKPD) adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah
maupun
yang
ditempuh
dengan
mendorong
partisipasi
masyarakat. Program dan kegiatan yang ada adalah usulan dari semua bidang yang ada pada Dinas PPKAD Kabupaten Lamandau serta usulan dari masyrakat Kabupaten Lamandau, sesuai dengan tugas pokok serta fungsi dari Dinas PPKAD Kabupaten Lamandau sebagimana
yang
disebutkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 10 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lamandau. Dengan tersusunnya Renja Tahun 2014 ini, harapan Kami apa yang dituangkan dalam Renja Dinas PPKAD) Kabupaten Lamandau dapat terealisasi.
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamandau
Drs. ABISUA Pembina Utama Muda NIP. 19641115 199003 1 015
DAFTAR ISI
Halaman KATA PENGANTAR ..................................................................................
i
DAFTAR ISI ................................................................................................
ii
BAB. I PENDAHULUAN ..........................................................................
1
A. UMUM .....................................................................................
1
B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ............................................
1
C. APARATUR ............................................................................
2
D. SISTEMATIKA ........................................................................
3
BAB. II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2007 ....
4
BAB. III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ...............
6
A. TUJUAN ..................................................................................
6
B. SASARAN ...............................................................................
6
C PROGRAM DAN KEGIATAN ...............................................
7
BAB. IV INDIKATOR KINERJA DAN KELOMPOK SASARAN YANG MENGGAMBARKAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD ..........
12
BAB. V SUMBER DANA YANG DIBUTUHKAN UNTUK MENJALANKAN PROGRAM KEGIATAN ................................
19
BAB. VI PENUTUP ......................................................................................
26
PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Alamat : Komplek Perkantoran PEMDA Lamandau, Bukit Hibul Nanga Bulik 74162
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LAMANDAU NOMOR : 050/ /DPPKAD-A.1/VII/2013 TENTANG RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2014
KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LAMANDAU Menimbang
: a. bahwa untuk memberikan gambaran dalam pelaksanaan kegiatan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2014, perlu disusun Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamandau yang menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2014; b. bahwa Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamandau.
Mengingat
: 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180); 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33); 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 Nomor 15);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 04 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 04, Tambahan Lembaran Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34); 14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 01 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 – 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011 Nomor 01); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 02 Tahun 2004 Tentang Rincian Kewenangan Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 01 seri D); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 09 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2006 Nomor 18 Seri E); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lamandau; 18. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 36 Seri E); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 10 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lamandau; 20. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 21 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2013 Nomor 294).
MEMUTUSKAN Menetapkan
: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TENTANG RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2014
KESATU
:
Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2014 adalah pedoman atau arah kebijakan, prioritas dan sasaran dalam pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan tupoksi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamandau;
KEDUA
:
Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamandau sebagaimana dimaksud pada pasal (1) bertujuan mewujudkan visi dan misi Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2018;
KETIGA
:
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Pada tanggal
: :
Nanga Bulik 01 Juli 2013
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamandau,
Drs. ABISUA Pembina Utama Muda NIP. 19641115 199003 1 015
RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2014
Alamat : Komplek Perkantoran Bukit Hibul Nanga Bulik 74611
