RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN BAB I PENDAHULUAN

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2014 - 2018 BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan

perencanaan

Daerah

pembangunan

mengamanatkan daerah.

adanya

Dokumen

dokumen

perencanaan

pembangunan daerah sebagai pedoman dalam pengalokasian program dan anggaran sesuai dengan target sasaran dan kebijakan pembangunan daerah. Salah satu dokumen yang harus disusun oleh pemerintah kabupaten adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah. Berkaitan

dengan

hal

tersebut,

RPJMD

Tahun

2014-2018

merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Jombang periode tahun 2013-2018 yang telah dilantik pada 24 September 2013.

Dokumen

RPJMD

Tahun

2014-2018

merupakan

rencana

pembangunan jangka menengah periodesasi ketiga dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jombang Tahun 2005-2025. Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati dalam penyusunannya diselaraskan dengan sasaran prioritas pembangunan nasional sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014, arah kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Timur dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014 dan RPJPD Kabupaten Jombang Tahun 2005-2025. RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018 merupakan salah satu

upaya

Pemerintah

Kabupaten

Jombang

untuk

meningkatkan

efektifitas dan efisiensi arah pembangunan yang ingin dicapai daerah RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018

I-1

dalam kurun waktu masa bakti kepala daerah. Dengan dilantiknya Drs. Ec. H. Nyono Suherli Wihandoko sebagai Bupati Jombang dan Hj. Mundjidah Wahab sebagai Wakil Bupati Jombang pada 24 September 2013,

maka

Pemerintah

Kabupaten

Jombang

menyusun

RPJMD

Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018 yang nantinya akan menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada setiap tahun dan juga dijadikan pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD. Hal ini sejalan dengan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 Pasal 25 Ayat (1) dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 69 Ayat (2). RPJMD sebagai suatu bentuk perencanaan strategis yang disusun melalui proses yang dilakukan dengan memperhatikan pendekatan dalam penyusunan perencanaan, penelaahan kondisi dan permasalahan daerah serta identifikasi potensi sumberdaya yang ada agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis dengan tetap berada dalam tatanan sistem manajemen pembangunan nasional. Dengan demikian, RPJMD Tahun 2014-2018 merupakan dokumentasi rencana pemenuhan kebutuhan nyata serta untuk mengantisipasi berbagai persoalan aktual yang akan dihadapi oleh seluruh masyarakat Kabupaten Jombang. 1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN Landasan hukum penyusunan RPJMD Tahun 2014-2018 adalah sebagai berikut: 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2003 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421); 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Lembaran

Negara

Republik

Indonesia

Nomor

4437),

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-undang

Nomor

33

Tahun

2004

tentang

Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018

I-2

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Undang-undang

Nomor

17

Tahun

2007

tentang

Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 6. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang

Tata

Cara

Pelaksanaan

Tugas

Dan

Wewenang

Serta

Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi; 11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018

I-3

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tatacara

Penyusunan,

Pengendalian,

dan

Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. 14. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010; Nomor: 0199/ MPPN/04/2010; Nomor: PMK 95/PMK07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 20102014; 15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Jawa Timur tahun 2005-2025; 16. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014; 17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031; 18. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jombang tahun 2005–2025; 19. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 21 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jombang Tahun 2009-2029; 20. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 14 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kediri Tahun 20102030; 21. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2011-2015; 22. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah

Daerah

Kabupaten

Lamongan Tahun 2011-2015; 23. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Nganjuk Tahun 2011-2031;


I-4

24. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah

Daerah

Kabupaten

Mojokerto Tahun 2011-2015; 25. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lamongan Tahun 2011-2031; 26. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Mojokerto Tahun 2012-2032; 27. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2013-2017; 1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN Sebagai konsekuensi dari landasan hukum pada penyusunan RPJMD, maka dokumen RPJMD Tahun 2014-2018 memiliki keterkaitan dengan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Adapun penjelasan keterkaitan dimaksud adalah sebagai berikut: 1. Hirarki perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam

Undang-undang

Perencanaan

Nomor

Pembangunan

25

Tahun

Nasional

2004

tentang

Sistem

menjadi

dasar

dalam

penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu, RPJMD merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional yang bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. RPJMD harus sinkron dan sinergi antar daerah, antarwaktu, antarruang dan antarfungsi pemerintah, serta menjamin

keterkaitan

dan

konsistensi

antara

perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan daerah; 2. Substansi RPJP Nasional Tahun 2005-2025, RPJM Nasional Tahun 2009-2013, RPJMD Provinsi Jawa Timur 2009-2014, dan RPJPD Kabupaten

Jombang

Tahun

2005-2025

menjadi

acuan

dalam

penyusunan RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018. Secara lebih lanjut bahwa RPJMD membentuk keterkaitan secara hirarkis dengan penyusunan RKPD setiap tahunnya; 3. Penyusunan RPJMD juga memperhatikan RTRW Kabupaten Jombang Tahun 2009-2029, terutama dari sisi pola dan struktur tata ruang,


I-5

sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang di Kabupaten Jombang; 4. Selain

berpedoman

dan

memperhatikan

ketentuan

dimaksud,

penyusunan RPJMD juga memperhatikan: (1) Rencana Aksi Daerah (RAD) Millenium Development Goals (MDGs) Tahun 2011-2015; 2) RAD Pangan dan Gizi (PG) Tahun 2013-2015; (3) Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI); (4) Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan (MP3KI); (5) Pelingkupan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS); (6) Standar Pelayanan Minimal (SPM); (9) RPJMD dan RTRW kabupaten sekitar; 5. RKPD yang merupakan penjabaran RPJMD akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Pemerintah Kabupaten Jombang untuk program/ kegiatan yang akan didanai dari APBD. Sementara program/kegiatan yang direncanakan untuk dibiayai dana APBN akan diserasikan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) melalui proses musrenbang nasional. RKP akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (RAPBN). 1.4 SISTEMATIKA PENULISAN RPJMD Tahun 2014-2018 secara teknis disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah dengan sistematika penulisan sesuai dengan Peraturan

Menteri

Pelaksanaan

Dalam

Peraturan

Negeri

Nomor

Pemerintah

Nomor

54

tahun

2010

tentang

8

tahun

2008

tentang

Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Sistematika penulisan RPJMD adalah sebagai berikut: BAB I.

PENDAHULUAN Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan RPJMD, maksud

dan

tujuan

penyusunan,

landasan

normatif

penyusunan, hubungan dengan dokumen perencanaan lainnya dan sistematika penulisan. 1.1 Latar Belakang 1.2 Dasar Hukum 1.3 Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya 1.4 Sistematika Penulisan RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018

I-6

1.5 Maksud dan Tujuan BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH Bab ini menguraikan statistik dan gambaran umum kondisi daerah saat ini, dengan maksud mengetahui keadaan daerah pada berbagai bidang dan aspek kehidupan sosial ekonomi daerah yang akan diintervensi melalui berbagai kebijakan dan program daerah dalam jangka waktu lima tahun. Bab ini diperjelas dan diperinci ke dalam sub bab-sub bab sebagai berikut: 2.1 Aspek Geografi dan Demografi; 2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat; 2.3 Aspek Pelayanan Umum; 2.4 Aspek Daya Saing Daerah BAB III. GAMBARAN UMUM KEUANGAN DAERAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN Bab ini menjelaskan gambaran umum keuangan daerah dan pembiayaan pembangunan yang pada akhirnya akan diketahui kemampuan

daerah

dalam

membiayai

program-program

pembangunan. Adapun struktur sub bab dalam bab ini adalah: 3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu; 3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu; 3.3 Kerangka Pendanaan. BAB IV. ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS Bab ini berisi uraian tentang permasalahan pembangunan yang akan dianalisa, sehingga menghasilkan isu-isu strategis dengan tujuan untuk memudahkan proses perumusan arah kebijakan, strategi dan skala prioritas. 4.1 Permasalahan Pembangunan; 4.2 Isu Strategis; BAB V.

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN Bab ini menguraikan rumusan visi dan misi Jombang

Tahun

2014-2018,

serta

tujuan

Kabupaten

dan

sasaran

pembangunan dalam kurun waktu tahun 2014-2018. Adapun struktur sub bab dalam bab ini adalah: 5.1 Visi; 5.2 Misi;


I-7

5.3 Tujuan dan Sasaran. BAB VI. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN Dalam bagian ini diuraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya serta arah kebijakan yang menjadi pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. BAB VII. KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Dalam bagian ini diuraikan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan sasarana

daerah

yang

dengan

menjadi

rumusan

acuan

indikator

penyusunan

kinerja program

pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang telah di tetapkan. BAB VIII. INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN Bab ini menguraikan hubungan urusan pemerintah daerah dengan SKPD terkait beserta program yang menjadi tanggung jawab SKPD. Pada bagian ini, disajikan pula pencapaian target indikator kinerja dan pagu indikatif masing-masing program pembangunan daerah serta pagu indikatif untuk programprogram

yang

berhubungan

dengan

pemenuhan

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Terdapat pula penjelasan target capaian pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan. BAB IX. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH Bab ini bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun, sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. BAB X.

PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN Bab ini berisi pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan RPJMD.


I-8

Bab ini bertujuan untuk tetap menjaga keberlangsungan dan kesinambungan

proses

pembangunan

daerah

yang

sudah

dilaksankan dengan masa yang akan datang. Adapun struktur sub bab dalam bab ini adalah: 10.1 Pedoman Transisi 10.2 Kaidah Pelaksanaan 1.5 MAKSUD DAN TUJUAN Maksud penyusunan dokumen RPJMD Tahun 2014-2018 adalah sebagai berikut: 1. Memberikan arah pembangunan daerah jangka menengah, sebagai pedoman penyusunan Renstra SKPD dan rencana pembangunan tahunan (RKPD); 2. Menjadi tolok ukur kinerja Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta instrumen bagi DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan; 3. Menjadi acuan dalam melaksanakan pembangunan bagi seluruh pemangku kepentingan Adapun tujuan penyusunan dokumen RPJMD Tahun 2014-2018 adalah sebagai berikut: 1. Merupakan bagian dari RPJPD Tahun 2005-2025, yang berkedudukan sebagai dokumen perencanaan induk dengan wawasan waktu 20 tahunan; 2. Merupakan arah pembangunan yang ingin dicapai daerah dalam kurun waktu Bupati/Wakil Bupati Jombang 2014 periode 2013-2018; 3. Menyediakan standar untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap SKPD; 4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur pememerintah daerah dan DPRD dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur; 5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur pemerintah daerah dan DPRD untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan.


I-9

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI A. Karakteristik Lokasi Wilayah 1) Luas dan Batas Wilayah Administrasi Luas wilayah Kabupaten Jombang adalah 1.159,50 km², atau menempati sekitar 2,5% luas wilayah Provinsi Jawa Timur. Secara administratif, Kabupaten Jombang terdiri dari 21 kecamatan, yang meliputi 302 desa dan 4 kelurahan, serta 1.258 dusun/lingkungan. Dalam skenario pengembangan sistem perwilayahan Jawa Timur, Kabupaten Jombang termasuk Wilayah Pengembangan Germakertosusila Plus, yang secara struktur maupun pola ruang lebih banyak diarahkan untuk mendukung percepatan pembangunan kawasan metropolitan sebagai pusat pertumbuhan utama di Jawa Timur. Disamping itu, untuk pengembangan sistem perdesaan diarahkan pada penguatan

hubungan

desa-kota

melalui

pemantapan

sistem

agropolitan. Peta wilayah administrasi Kabupaten Jombang tersaji dalam gambar berikut: Gambar 2.1. Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Jombang

Sumber: Bappeda, Tahun 2012 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018

II - 1

Batas wilayah administrasi Kabupaten Jombang adalah: a. Sebelah Utara

: Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Bojonegoro

b. Sebelah Timur

: Kabupaten Mojokerto

c. Sebelah Selatan : Kabupaten Kediri dan Kabupaten Malang d. Sebelah Barat

: Kabupaten Nganjuk

Luasan wilayah kecamatan dan jumlah desa/dusun pada masingmasing kecamatan tersaji dalam tabel berikut: Tabel 2.1. Letak Geografis, Luas Wilayah, dan Batas Administrasi No.

Kecamatan

Luas (Km²)

Jumlah Desa/ Kelurahan

Jumlah Dusun

1

Bandarkedungmulyo

32,50

11

42

2

Perak

29,05

13

36

3

Gudo

34,39

18

75

4

Diwek

47,70

20

100

5

Ngoro

49,86

13

82

6

Mojowarno

78,62

19

68

7

Bareng

94,27

13

50

8

Wonosalam

9

48

9

Mojoagung

60,18

18

60

10

Sumobito

47,64

21

76

11

Jogoroto

28,28

11

46

12

Peterongan

29,47

14

56

13

Jombang

36,40

20

72

14

Megaluh

28,41

13

41

15

Tembelang

32,94

15

65

16

Kesamben

51,72

14

61

17

Kudu

77,75

11

47

18

Ngusikan

34,98

11

39

19

Ploso

25,96

13

50

20

Kabuh

97,35

16

87

21

Plandaan

120,40

13

57

306

1.258

121,63

Jumlah

1.159,50

Sumber data: Bappeda, Tahun 2013

Berdasarkan data tersebut Kecamatan Wonosalam merupakan kecamatan yang memiliki wilayah terluas dengan luas 121,63 Km² dan memiliki

9

desa

dan

48

dusun.

Sedangkan

Kecamatan

Ploso

merupakan kecamatan dengan wilayah yang terkecil dengan luas 25,96 Km² dan memiliki 13 Desa dan 50 Dusun.


II - 2

B. Letak dan Kondisi Geografis 1) Posisi Geografis Secara geografis, Kabupaten Jombang memiliki letak yang sangat strategis, karena berada pada perlintasan jalur arteri primer SurabayaMadiun-Yogyakarta dan jalan provinsi Malang-Jombang-Babat, serta dilintasi ruas jalan tol Surabaya-Mojokerto-Kertosono yang kini sedang dalam tahap pembangunan. Ibukota Kabupaten Jombang berjarak 79 km dari Surabaya, Ibukota Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Jombang terletak antara 7°20’48,60”-7°46’41,26” Lintang Selatan serta antara 112°03’46,57”-112°27’21,26” Bujur Timur. 2) Kondisi Kawasan Kabupaten Jombang Berdasarkan ciri-ciri fisik tanahnya, Kabupaten Jombang dapat dibagi menjadi 3 kawasan utama yaitu: a) Kawasan

Utara,

berada

di

sebelah

utara

Sungai

Brantas,

merupakan bagian dari pegunungan kapur yang mempunyai fisiologi

mendatar

dan

berbukit-bukit,

meliputi

Kecamatan

Plandaan, Kabuh, Ploso, Kudu, dan Ngusikan. b) Kawasan Tengah, berada di sebelah selatan Sungai Brantas, sebagian besar merupakan tanah pertanian yang cocok untuk tanaman padi dan palawija karena memiliki sistem irigasi yang cukup bagus, meliputi Kecamatan Bandarkedungmulyo, Perak, Gudo,

Diwek,

Mojoagung,

Sumobito,

Jogoroto,

Peterongan,

Jombang, Megaluh, Tembelang, dan Kesamben. c) Kawasan Selatan, berada di sebelah tenggara Kabupaten Jombang, merupakan

tanah

pegunungan

yang

cocok

untuk

tanaman

perkebunan, meliputi Kecamatan Ngoro, Bareng, Mojowarno, dan Wonosalam. 3) Topografi Berdasarkan pola relief topografi, Kabupaten Jombang dapat dibagi menjadi tiga satuan morfologi, yaitu: a) Bagian Selatan, merupakan morfologi perbukitan vulkanik, yang meliputi sebagian Kecamatan Mojoagung, sebagian Kecamatan Bareng, serta Kecamatan Wonosalam, dengan puncaknya antara lain G. Gede-1 (1.629 m), G. Gentonggowok (1.942 m), G. Gede-2 (1.868 m), G. Watujuwadah (1.629 m), dan G. Tambakmerang (1.360 m);


II - 3

b) Bagian Tengah, merupakan morfologi dataran aluvial. Satuan ini menempati sebagaian besar wilayah Kabupaten Jombang, yang dicirikan oleh topografi datar dengan elevasi 21-100 meter dpal dan kemiringan lereng 0-2%, dimana terdapat aliran sungai besar yang permanen (perenial) seperti Sungai Brantas beserta anak-anak sungainya. Kawasan ini telah berkembang sebagai pemukiman dan perkotaan yang pesat, terbentuk tanah-tanah yang tebal dan subur, serta terdapat lahan pertanian beririgasi teknis. Pada satuan ini elevasi berkisar antara 21 hingga 100 meter dpal; c) Bagian Utara, merupakan perbukitan struktural lipatan, meliputi sebagian Kecamatan Kabuh, Kecamatan Ngusikan, Kecamatan Kudu, dan Kecamatan Plandaan. Satuan morfologi ini dicirikan oleh adanya pola kontur yang kasar, dengan kemiringan lereng 16-40%. Pola kontur tidak teratur, karena pengaruh proses erosi dan banyaknya puncak-puncak bukit rendah, seperti G. Selolanang (261 m), G. Guwo (231 m), G. Wadon (220 m), G. Resek (164 m), dan G. Pucangan (168 m). Sebagian besar wilayah Kabupaten Jombang terdiri dari dataran rendah, yakni 95% wilayahnya memiliki ketinggian kurang dari 500 meter, sementara 4,38% memiliki ketinggian 500-700 meter, dan 0,62% memiliki ketinggian >700 meter. Sedangkan secara morfometri, Kabupaten Jombang dapat dibagi menjadi 4 (empat) kelas kemiringan lereng, yaitu: a) Kelas kemiringan 0–2%, meliputi seluruh kecamatan di Kabupaten Jombang, kecuali Kecamatan Wonosalam, Kudu dan Ngusikan; b) Kelas kemiringan 2–5%, meliputi sebagian wilayah Kecamatan Mojowarno, Bareng, Wonosalam, Mojoagung, Jombang, Kudu, Ngusikan, Kabuh dan Plandaan; c) Kelas kemiringan 15–40%, meliputi sebagian wilayah Kecamatan Bareng, Wonosalam, Mojoagung, Kudu, Ngusikan, Kabuh dan Plandaan; d) Kelas kemiringan >40%, meliputi sebagian wilayah Kecamatan Bareng, Wonosalam, Mojoagung, Ngusikan dan Plandaan. Penyebaran kemiringan lahan di Kabupaten Jombang tersaji dalam gambar berikut:


II - 4

Gambar 2.2. Peta Penyebaran Ketinggian di Kabupaten Jombang

Sumber: Bappeda, Tahun 2012

4) Geologi a) Struktur dan Karakteristik Geologi wilayah Kabupaten Jombang secara umum tersusun atas batuan dan endapan berumur kuarter. Struktur geologi yang kompleks terdapat di kawasan utara Sungai Brantas, sedangkan kawasan selatan

Sungai

Brantas

lebih

didominasi

oleh

hasil

aktivitas

vulkanisme. Stratigrafi daerah Kabupaten Jombang bagian utara merupakan bagian dari stratigrafi Mandala Kendeng yang umumnya terdiri dari endapan turbidit klastik, karbonat dan vulkaniklastik yang merupakan endapan laut dalam, kemudian endapan laut menjadi semakin dangkal, sehingga terbentuk endapan non laut. Urutan stratigrafi Kabupaten Jombang dari yang tertua sampai termuda adalah (1) Formasi Kalibeng Bawah; (2) Formasi Kalibeng Atas; (3) Formasi Pucangan; (4)Formasi Kabuh; (5) Formasi Notopuro; (6) Endapan Vulkanik Tua; (7) Endapan Vulkanik Muda; serta (8) Aluvium. RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018

II - 5

Satuan Aluvium mendominasi sebagian besar wilayah Kabupaten Jombang, yang meliputi Kecamatan Jombang, Megaluh, Kesamben, Diwek, Peterongan, Tembelang, Sumobito, Gudo, Jogoroto, Perak dan Bandarkedungmulyo. Litologi satuan ini berupa endapan aluvial dan endapan sungai berupa material lepas dominan berukuran lempung sampai kerikil. Penyebaran geologi di Kabupaten Jombang tersaji dalam gambar berikut: Gambar 2.3. Peta Penyebaran Geologi di Kabupaten Jombang


b) Potensi Jenis struktur geologi yang paling luas adalah 56.042,8 Ha, yaitu alluvium. Tanah tersebut bercirikan warnanya kelabu dan bersifat subur. Tanah aluvium cocok bagi tanaman padi, palawija, tembakau, tebu, kelapa dan buah-buahan. Dengan demikian, sebagian besar wilayah kabupaten jombang sangat berpotensi untuk lahan pertanian dan perkebunan. Sedangkan jenis tanah di Kabupaten Jombang didominasi oleh asosiasi mediteran coklat dan grumosol kelabu, kompleks andosol coklat, andosol coklat kekuningan dan litosol, grumosol kelabu tua, RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018

II - 6

alluvial kelabu, dan asosiasi litosol dan mediteran merah. Adapun sebaran jenis tanah yang mendominasi di wilayah Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut: 1. Asosiasi mediteran coklat dan grumosol kelabu tersebar di wilayah Kecamatan Bandar Kedungmulyo, Perak, Gudo, Diwek, Mojowarno, Bareng, Mojoagung, Sumobito, Jogoroto, Peterongan, Jombang dan Ngoro; 2. Kompleks andosol coklat, andosol coklat kekuningan, dan litosol tersebar di wilayah kecamatan Bandar Kedungmulyo, Perak, Gudo, Diwek, Sumobito, Peterongan, Jombang, Megaluh, Tembelang, Kesamben, Kudu, Ngusikan, Ploso, Kabuh dan Plandaan; 3. Tanah grumosol kelabu tua di wilayah Kecamatan Ploso, Plandaan, Kabuh, Kudu dan Ngusikan; 4. Alluvial kelabu terletak di Mojowarno, Bareng dan Mojoagung; 5. Asosiasi latosol dan mediteran merah tersebar di Kecamatan Bandar Kedungmulyo, Perak, Jombang, Megaluh, Kudu, Ngusikan dan Plandaan. 5) Hidrologi Hidrogeologi wilayah Kabupaten Jombang sangat dipengaruhi oleh sebaran litologi, topografi dan struktur geologi. Pembagian wilayah hidrogeologi secara umum tercermin dari kondisi satuan-satuan morfologinya. Kondisi topografi yang khas, dimana daerah Jombang secara umum merupakan lembah antar bukit (intermountain basin) yang dapat digunakan sebagai dasar perkiraan, bahwa aliran air bawah tanah akan mengalir dari perbukitan vulkan ke arah utara dan dari perbukitan struktural ke arah selatan. Berdasarkan kondisi geologi dan hidrogeologinya, Kabupaten Jombang termasuk dalam wilayah Sub Cekungan Air Bawah Tanah Mojokerto. Sub Cekungan Air Bawah Tanah Mojokerto merupakan bagian dari Cekungan Air Bawah Tanah Brantas yang sebarannya berada di wilayah Sungai Brantas dengan luas sekitar 6.186 Km². Hampir seluruh wilayah Kabupaten Jombang termasuk dalam DAS Brantas (99,2%), dan hanya sebagian kecil saja yang masuk DAS Bengawan Solo (0,8%). Sungai-sungai utama yang melintasi wilayah Kabupaten Jombang antara lain, Sungai Brantas, Sungai Konto, Sungai Jarak, Sungai Pakel, dan Sungai Gunting. Luasan wilayah DAS dan Sub DAS di Kabupaten Jombang tersaji dalam tabel berikut:


II - 7

Tabel 2.2. Luas DAS dan Sub DAS di Kabupaten Jombang DAS

Sub DAS

Brantas

Luas Ha

%

Beng

7.923

6,8

Konto

14.402

12,4

Marmoyo

23.166

20,0

Ngotok-Ringkanal

43.352

37,4

Gunting

26.204

22,6

Solo Hilir

21

0,0

Lamongan

882

0,8

115.950

100,0

Bengawan Solo Jumlah

Sumber: BPDAS Brantas Tahun 2013

Kabupaten Jombang memiliki potensi sumber daya air untuk keperluan irigasi, yaitu sungai sepanjang 394,30 Km, saluran induk sepanjang 62,90 Km, saluran sekunder sepanjang 434,44 Km, saluran suplesi sepanjang 4,33 Km, serta saluran pembuang sepanjang 187,08 Km. Di samping itu, untuk memenuhi ketersediaan air, terdapat 20 embung dan 84 bendung. 6) Klimatologi Keadaan iklim pada suatu wilayah sangat dipengaruhi oleh faktor hujan. Wilayah Kabupaten Jombang dipengaruhi oleh iklim tropis dengan angka curah hujan rata-rata berkisar 1.800 mm/tahun dan temperatur antara 20 C - 32 C. Menurut

klasifikasi

Schmidt-Ferguson,

Kabupaten

Jombang

termasuk memiliki tipe iklim B (basah). Curah hujan rata-rata per tahun adalah 1.800 mm. Berdasarkan peluang curah hujan tahunan, wilayah Kabupaten Jombang tergolong beriklim sedang sampai basah. Di bagian tenggara dan timur, curah hujan sedikit lebih besar. Wilayah Kabupaten Jombang merupakan daerah hilir dari Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas, serta dilalui juga oleh dua aliran sungai besar yang merupakan sub DAS Brantas, yaitu Sungai Konto dan Sungai Gunting. 7) Penggunaan Lahan Penggunaan lahan di Kabupaten Jombang meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan. RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018

II - 8

Berdasarkan pola ruang dalam RTRW Kabupaten Jombang, kawasan lindung di Kabupaten Jombang meliputi kawasan hutan lindung (2.864,70 Ha), sempadan sungai (6.514,42 Ha), kawasan sekitar waduk (32,26 Ha), kawasan sekitar mata air (34,60 Ha), serta hutan kota (1.307,97 Ha). Adapun kawasan budidaya yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan sumberdaya buatan. Kawasan budidaya ini meliputi kawasan pertanian lahan basah (33.149,58 Ha), kawasan pertanian lahan kering (4.770,17 Ha), kawasan perkebunan (5.431,62 Ha), kawasan hutan produksi (20.580,80 Ha), kawasan permukiman (27.445,0 Ha), serta kawasan peruntukan industri (1.235,77 Ha). C. Potensi Pengembangan Wilayah Potensi pengembangan wilayah Kabupaten Jombang diarahkan pada penguatan 5 (lima) sektor unggulan, yaitu: pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan dan peternakan, serta pengembangan kawasan strategis

cepat

tumbuh

yang

meliputi:

Mojowarno,

Mojoagung,

Bandarkedungmulyo, Perak, Tembelang, dan Ploso. 1) Pertanian Pada

kawasan

budidaya

pertanian,

penggunaan

lahan

di

Kabupaten Jombang secara umum terdiri atas 2 bagian besar, yaitu lahan sawah dan lahan tegalan. Berdasarkan data pengolahan data yang bersumber dari dokumen RTRW Kabupaten Jombang Tahun 2009-2029, bahwa penggunaan lahan terbesar adalah untuk kegiatan budidaya pertanian dengan kisaran mencapai 43,21% dari luas wilayah Kabupaten Jombang. Berdasarkan data luas lahan sawah yang ada dan jenis pengairannya, maka dapat dikelompokkan bahwa 92,04% sawah berpengairan teknis, 2,70% sawah berpengairan ½ teknis, 4,08% sawah berpengairan tadah hujan, 1,19% sawah berpengairan non teknis. Jumlah perwilayahan komoditas unggulan pada tahun 2013 telah mencapai pada 9 lokasi kecamatan sesuai dengan jenis komoditas unggulan masing-masing. Jumlah kemitraan agrobisnis yang telah terbentuk sampai dengan tahun 2013 mencapai 188 unit. Untuk menjamin keberlangsungan produksi pertanian serta melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang


II - 9

Lahan Pertanian Abadi, Pemerintah Kabupaten Jombang sebagaimana tercantum dalam RTRW Kabupaten Jombang Tahun 2009-2029 membentuk kawasan strategis yang diwujudkan dalam Kawasan Agropolitan Kabupaten Jombang. Kawasan tersebut selain sebagai sentra produksi pertanian juga diarahkan untuk mengamankan produksi pertanian, khususnya tanaman pangan. Tahapan identifikasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sudah dilaksanakan dan direncanakan alokasi lahan seluas 33.149,58 Ha sebagai lahan pertanian abadi, dengan luasan minimal yang harus dipertahankan seluas 31.569,36 Ha. 2) Perkebunan Kawasan

perkebunan

yang

ada

di

Kabupaten

Jombang

dikembangkan berdasarkan potensi yang ada di wilayah masingmasing berdasarkan prospek ekonomi yang dimiliki. Pengembangan kawasan perkebunan diarahkan untuk meningkatkan peran serta, efisiensi, produktivitas dan keberlanjutan, dengan mengembangkan kawasan industri masyarakat perkebunan yang selanjutnya disebut Kimbun.

Berdasarkan

komoditasnya,

pengembangan

perkebunan

dibagi dalam dua kelompok, yakni perkebunan tanaman tahunan seperti cengkeh, kopi, coklat, karet, dan perkebunan tanaman semusim, antara lain berupa tebu, panili, dan tembakau. Pengembangan perkebunan rakyat di Kabupaten Jombang masih di

dominasi

oleh

komoditas

tebu

yang

pada

tahun

2013

ini

produksinya sebesar 978.023,80 ton. Selain komoditas tebu, masih terdapat beberapa potensi perkebunan yang berada di Kabupaten Jombang, antara lain tembakau yang produksinya di tahun 2013 ini sebesar 47.402,47 ton, kakao dimana bentuk produksinya dalam bentuk biji kering dan mampu berproduksi hingga 141,3 ton. 3) Kehutanan Menurut fungsinya, hutan dibagi menjadi hutan produksi, hutan lindung dan hutan konservasi. Hutan produksi yang ada di wilayah Kabupaten Jombang dikelola oleh Perum Perhutani KPH Jombang dan KPH Mojokerto. Hutan konservasi yang ada berbentuk hutan wisata dan taman hutan raya. Sedangkan hutan lindung lebih diarahkan untuk fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan dalam upaya mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, dan memelihara kesuburan tanah. Selain ketiga fungsi hutan tersebut, juga


II - 10

terdapat hutan rakyat yang pengelolaan dan pemeliharaannya berada di lahan milik masyarakat. Berdasarkan data dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Jombang tahun 2012, bahwa kawasan hutan produksi di wilayah administrasi Kabupaten Jombang seluas 18.754,9 Ha, yang terbagi atas KPH Jombang seluas 14.900,7 Ha dan KPH Mojokerto seluas 3.854,2 Ha, Hutan lindung seluas 873,1 Ha. Sedangkan kawasan konservasi yang berbentuk hutan wisata seluas 11,4 Ha dan Taman Nasional (Tahura) seluas 2.864,70 Ha. Perkembangan produksi hasil hutan, khususnya yang berasal dari hutan rakyat pada tahun 2013 mencapai 2.209 m³. Produksi hasil hutan rakyat yang berbentuk kayu mengalami perkembangan yang fluktuatif. Dalam pembangunan

upaya bidang

konservasi kehutanan

hutan

dan

dilaksanakan

lahan,

kegiatan

melalui

kegiatan

rehabilitasi hutan dan lahan yang berupa kegiatan penanaman vegetatif serta pembangunan sipil teknis. Pada tahun 2012, realisasi kegiatan vegetatif sudah terlaksana dengan capaian seluas 2.465,82 Ha dan kegiatan sipil teknis yang dilaksanakan berupa pembangunan dam penahan, dam pengendali, biopori, gully plug dan penyelamat tebing. 4) Peternakan dan Perikanan Penyebaran pengembangan kawasan peternakan yang ada di Kabupaten Jombang, yaitu: 1) Pengembangan ternak besar jenis sapi potong di Kecamatan Kudu, Kabuh, Bareng dan Plandaan. Sedangkan jenis sapi perah di Kecamatan Wonosalam, Ngoro, Diwek dan Mojoagung; 2) Ternak kecil (kambing dan domba) diarahkan di sisi utara Kabupaten

Jombang,

yang

meliputi

Kecamatan

Kesamben,

Tembelang, Kudu, Plandaan, dan Ngusikan. Sedangkan di wilayah Selatan dikembangkan di Kecamatan Wonosalam; 3) Unggas (ayam petelur, ayam potong, itik) diarahkan tidak terlalu berdekatan dengan permukiman, yakni di Kecamatan Plandaan, Kudu, Ngusikan dan Kabuh. Untuk pengembangan perikanan, yang dikembangkan di wilayah Kabupaten Jombang adalah perikanan budidaya. Pengembangan kawasan perikanan budidaya di Kabupaten Jombang dialokasikan pada

kawasan

sekitar

sungai-sungai


besar.

Sementara

ini

II - 11

perkembangan perikanan budidaya, khususnya kolam, sebagian besar berada di Kecamatan Diwek dan Kecamatan Ngoro. Dalam upaya pengembangan perikanan budidaya, pembentukan kawasan perikanan diarahkan di wilayah Kecamatan Perak dan Bandarkedungmulyo. 5) Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Kawasan strategis cepat tumbuh merupakan daerah yang mempunyai pertumbuhan melebihi dari daerah-daerah yang lain, baik dari segi sosial maupun ekonomi. Kawasan strategis menjadi fokus pengembangan wilayah dalam RTRW Kabupaten Jombang Tahun 2009-2029.

Berdasarkan

RTRW

Tahun

2009-2009,

beberapa

kecamatan yang masuk dalam pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh,

diantaranya

Kecamatan

Mojoagung,

Kecamatan

Ploso,

Kecamatan Bandarkedungmulyo dan Kecamatan Mojowaro. Daerahdaerah tersebut dalam rencana pengembangannya secara fungsi pemanfaatan

maupun

penggunaan

lahannya

diarahkan

untuk

memberikan pelayanan kepada wilayah yang ada disekitarnya dengan segala aspek potensi yang telah dimiiki. Rencana pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh di dalam RTRW, yaitu: 1. Kawasan Ekonomi Khusus Mojowarno a) Merupakan

wilayah

pengembangan

kegiatan

agrobisnis

kabupaten. Agrobisnis tersebut mencakup sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan agrowisata. b) Didukung

dengan

pengembangan

fasilitas

pergudangan,

perbankan, pusat penelitian dan pelatihan pengembangan SDA khususnya disektor agrobisnis, dan pasar agribisnis Kabupaten Jombang. 2. Kawasan Ekonomi Terpadu Mojoagung Merupakan kawasan untuk kegiatan ekonomi perdagangan, berupa pasar induk yang terpadu dengan keberadaanterminal penumpang, terminal cargo dan rest area. 3. Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh Bandarkedungmulyo dan Perak Keberadaan kawasan ini sebagai respon keberadaan ruas Jalan Tol Surabaya-Bandarkedungmulyo,

dimana

interchange

(simpang

susun) pintu tol terletak di Kecamatan Bandarkedungmulyo dan Tembelang.

Pengembangan

pengembangan

industri


kawasan manufaktur

ini

diarahkan

yang

non

untuk polutif.

II - 12

Pengembangan kegiatan industri menengah dan manufaktur akan didukung dengan kegiatan perdagangan, hotel dan restoran yang dikembangkan di Perkotaan Perak dan Bandarkedungmulyo. 4. Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh Tembelang Keberadaan exit tol yang berada di wilayah Kecamatan Tembelang akan memberikan dukungan terhadap pengembangan wilayah Kecamatan

Tembelang

kecamatan

disekitarnya.

Tembelang

dan

merupakan

tarikan

Kawasan Kawasan

pada

beberapa

strategis

Strategis

wilayah

cepat

tumbuh

Kabupaten

(KSK).

Pengembangan Kecamatan Tembelang pada masa mendatang dapat berfungsi

sebagai

merupakan

pusat

pintu

masuk

koleksi

dan

Kabupaten distribusi

Jombang barang.

yang

Dengan

pengembangan Perkotaan Tembelang sebagai kawasan strategis cepat tumbuh, maka Perkotaan Tembelang dapat dikembangkan sebagai

salah

satu

pusat

pengembangan

wilayah

perkotaan

Jombang yang fungsi utamanya adalah pusat kegiatan perumahan, perdagangan dan pemerintahan. 5. Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh Ploso Peran dan fungsi utama perkotaan Ploso merupakan kawasan pertumbuhan baru di bagian utara Kabupaten Jombang. Oleh karena

itu

Kecamatan

Ploso

direncanakan

sebagai

Kawasan

Strategis Kabupaten (KSK). Perkotaan Ploso merupakan wilayah pengembangan kegiatan industri skala besar di Kabupaten Jombang dan pusat distribusi hasil perkebunan dan kehutanan. Lokasi Perkotaan Ploso yang terdapat pada lahan yang kurang subur dan berdekatan dengan pusat kegiatan industri di Lamongan dan Tuban. Arahan pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh Ploso

adalah

kawasan

industri

yang

dilengkapi

dengan

pergudangan, permukiman industri, green belt dan ruang publik, pusat pengolahan limbah industri, frontage road untuk kawasan industri dan kegiatan perdagangan. Untuk memperlancar akses pada jalan kolektor primer direncanakan akan dibangun jembatan baru Ploso yang dapat membantu aksesibilitas distribusi barang dan jasa.


II - 13

D. Wilayah Rawan Bencana 1) Banjir Kawasan rawan bencana banjir berikut adalah wilayah yang secara historis merupakan wilayah banjir atau genangan yang ada di Kabupaten Jombang: 1. Kecamatan Sumberjo,

Plandaan,

meliputi

Jipurapah,

Pojoklitih,

Desa

Plandaan,

Bangsri,

Tondowulan,

Gebangbunder

dan

Kampungbaru; 2. Kecamatan Ngusikan, meliputi Desa Kedungbogo, Ketapangkuning, dan Keboan yang berasal dari luapan sungai Marmoyo; 3. Kecamatan

Kudu,

meliputi

Desa

Katemas,

Sidokaton,

Bakalanrayung, Made, Kepuhrejo, Sumberteguh dan Kudubanjar yang berasal dari luapan sungai. Marmoyo dan menimbulkan tanah longsor; 4. Kecamatan Ploso, meliputi Desa Ploso, Rejoagung, Jatigedong, Gedongombo,

Losari,

Tanggungkramat

Pagertanjung,

Bawangan,

dan

akibat luapan sungai Marmoyo dan sungai

Brantas; 5. Kecamatan Kesamben, meliputi desa Pojokrejo, Jombok, Carangrejo, Watudakon, Kedungmlati, Podoroto, Jombatan, Kedungbetik, dan Pojokkulon; 6. Kecamatan Tembelang, meliputi Desa Kalikejambon, Kedunglosari, Kedungotok,

Mojokrapak,

Pesantren,

Tembelang,

Sentul

dan

Gabusbanaran serta pernah terjadi angin puyuh/puting beliung; 7. Kecamatan Megaluh, meliputi Desa Balongsari, Sumbersari, Ngogri dan Sidomulyo; 8. Kecamatan

Peterongan,

Tengaran,

meliputi

Sumberagung,

Desa

Ngrandulor,

Dukuhklopo,

Bongkot,

Kebontemu,

Morosunggingan, Tugusumberjo, dan Peterongan; 9. Kecamatan

Jombang,

meliputi

Desa

Jombang,

Sumberjo,

Banjardowo, Plosogeneng, Pulolor dan Dapurkejambon; 10. Kecamatan Bandarkedungmulyo, meliputi Desa Karangdagangan, Tinggar, Banjarsari, Gondangmanis, dan Barongsawahan; 11. Kecamatan Sumobito, meliputi Desa Brudu, Badas, Nglele, Sebani, Segodorejo, Kedungpapar, Sumobito, Budug, Kendalsari, Talunkidul dan Madiopuro;


II - 14

12. Kecamatan Mojoagung, meliputi Desa Kademangan, Mancilan, Miagan,

Betek,

Karobelah,

Mojotrisno,

Janti,

Gambiran

Dan

Kedunglumpang, 13. Kecamatan

Gudo,

meliputi

Desa

Gudo,

Pucangro,

Bugasur

Kedaleman, Plumbon Gambang, Godong dan Krembangan; 14. Kecamatan Jogoroto, meliputi Desa Jogoroto, Ngumpul, Jarakkulon, Sawiji dan Mayangan; 15. Kecamatan Mojowarno, meliputi Desa Karanglo, Gondek, Mojojejer, Selorejo, Catakgayam dan Grobogan. 16. Kecamatan Diwek di Desa Keras. 2) Tanah Longsor Kawasan rawan bencana yang berupa gerakan tanah/tanah longsor/erosi berada di wilayah Kecamatan Bareng, Wonosalam, Mojoagung, Ngusikan dan Kecamatan Plandaan. Beberapa bagian wilayah di kecamatan tersebut

mempunyai

kelerengan diatas 40%

dengan luas sekitar 7.753,6 Ha. 3) Puting Beliung Wilayah di Kabupaten Jombang yang secara historis merupakan wilayah yang pernah terkena bahaya angin puting beliung adalah: 1. Kecamatan

Bandarkedungmulyo,

meliputi

Desa

Mojokambang

(Dusun Mojotengah, Kemendung, Krembung, Wonorejo) 2. Kecamatan Perak, meliputi Desa Plosogenuk (Dusun Sukorejo), Desa Kalangsemanding dan Desa Glagahan. 3. Kecamatan Ngoro, meliputi Desa Genukwatu (Dusun Genukwatu dan Godong), Desa Sugihwaras (Dusun Cermenan ), Desa Gajah (Dusun Gandan), Desa Ngoro (Dusun Pandean dan Ngoro Kidul), Desa Kauman (Dusun Kauman dan Genggeng), Desa Rejoagung (Dusun Genggeng. 4. Kecamatan Tembelang, meliputi Desa Gabusbanaran, Desa Sentul dan Desa Pesantren. 4) Gempa Bumi Kawasan rawan bencana berupa gempa tektonik terjadi akibat adanya patahan Ploso yang walaupun sudah lama tidak aktif, namun perlu diwaspadai berada di wilayah Kecamatan Plandaan, Kabuh, Ngusikan, sebagian Kecamatan Megaluh dan Bandarkedungmulyo.


II - 15

E. Demografi Kondisi

demografi

Kabupaten

Jombang

berdasarkan

perkembangan jumlah penduduk yang tercatat sepanjang tahun 20092012 menunjukkan adanya peningkatan sebanyak 226.165 jiwa. Kenaikan penduduk tertinggi terjadi pada periode tahun 2011-2012 yang sebanyak 104.444 jiwa atau mengalami pertumbuhan sebesar 7,62% dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan penduduk Kabupaten

Jombang

rata-rata

berada

pada

kisaran

4-5%.

Perkembangan jumlah penduduk secara detail disajikan dalam tabel berikut: Tabel 2.3. Perkembangan Jumlah Penduduk di Kabupaten Jombang No

Tahun

Jumlah Laki-laki

Jumlah Perempuan

Jumlah Penduduk

1

2009

611.765

601.342

1.213.107

2

2010

636.773

625.962

1.262.735

3

2011

671.563

659.804

1.331.367

4

2012

722.832

709.979

1.432.811

5

2013

726.118

713.154

1.419.137

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tahun 2013 *. Tribulan I 2013

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat A. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi 1) Pertumbuhan PDRB Pertumbuhan PDRB Kabupaten Jombang pada kurun waktu 2009-2013 selalu dalam trend yang positif dan terus naik, baik berdasarkan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) maupun Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). Pertumbuhan PDRB ADHK pada tahun 2009 sebesar 5,962,262,390.000 meningkat menjadi 6,327,278,130,000 pada

tahun

2010,

6,759,495,410,000, 7,226,418,360,000,

pada pada

dan

tahun tahun

pada

2011 2012

tahun

2013

meningkat

menjadi

meningkat

menjadi

meningkat

menjadi

7,746,278,090,000. PDRB ADHB juga mengalami peningkatan, yaitu pada tahun 2009 sebesar 12,519,634,460,000, pada tahun 2010 meningkat menjadi sebesar 14,060,872,140,000, pada tahun 2011 meningkat menjadi sebesar 15,945,609,060,000, pada tahun 2012 meningkat menjadi sebesar 18,045,848,600,000, dan pada tahun 2013 meningkat menjadi sebesar 20,770,318.25. RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018

II - 16

Peningkatan PDRB terbesar berada ada periode tahun 20122013, yaitu sebesar 519,859,730,000 untuk ADHB dan sebesar 2,724,469.65 untuk ADHK. Perkembangan PDRB ADHB dan ADHK tersaji dalam grafik berikut: Grafik 2.1. Perkembangan PDRB ADHK dan ADHB Tahun 2009-2013 30000,000.00 20770,318.25 18045,848.60

25000,000.00 15945,609.06 14060,872.14

20000,000.00 12519,634.46 15000,000.00 10000,000.00

7226,418.36

6327,278.13

5000,000.00

7746,278.09

6759,495.41

5962,262.39

,0.00 2009

2010

2011

2012* ADHB

2013**

ADHK

Sumber: BPS Kabupaten Jombang, Tahun 2013 * Angka sementara ** Angka sangat sementara

Capaian PDRB ADHB secara lebih rinci didukung oleh 9 sektor lapangan usaha,yaitu: pertanian, pertambangan, industri pengolahan, listrik, gas dan air bersih, bangunan,perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan

dan

perusahaan,serta

komunikasi,

jasa-jasa

keuangan,

lainnya.

persewaan

Capaian

PDRB

dan

jasa

Kabupaten

merupakan agregat dari kontribusi sektor-sektor lapangan usaha. Sumbangan atau kontribusi dari masing-masing sektor lapangan usaha berdasarkan PDRB ADHB tersaji dalam tabel berikut: Tabel 2.4. Kontribusi PDRB ADHB Kabupaten Jombang Tahun 2009-2013 No.

Sektor / Sub Sektor

2009

2010

2011

2012*

2013**

29,91

28,87

28,36

28,08

27,47

1,42

1,41

1,32

1,24

1,15

12,14

11,85

11,64

11,60

11,58

1.

Pertanian

2.

Pertambangan dan Penggalian

3.

Industri Pengolahan

4.

Listrik, Gas dan Air Bersih

1,03

0,97

0,94

0,91

0,88

5.

Bangunan

2,55

2,50

2,54

2,48

2,45


II - 17

No.

Sektor / Sub Sektor

2009

2010

2011

2012*

2013**

34,29

35,92

36,91

37,54

38,41

6.

Perdagangan, Hotel dan Restoran

7.

Pengangkutan dan Komunikasi

3,76

3,82

3,79

3,77

3,81

8.

Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan

3,69

3,85

3,95

4,11

4,22

9.

Jasa-Jasa

11,21

10,81

10,55

10,29

10,04

Sumber: BPS Kabupaten Jombang, Tahun 2013

Sektor yang memiliki kontribusi tertinggi terhadap PDRB ADHB adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran dengan persentase kontribusi 34,29 pada tahun 2009, 35,92 pada tahun 2010, 36,91 pada tahun 2011, 37,54 pada tahun 2012 dan 38,41 pada tahun 2013. Sedangkan sektor yang memiliki kontribusi paling rendah adalah listrik, gas dan air bersih dengan persentase kontribusi sebesar 1,03 pada tahun 2009, 0,97 pada tahun 2010, 0,94 pada tahun 2011, 0,91 pada tahun 2012 dan 0,88 pada tahun 2013. Dalam perkembangan kontribusi sektor lapangan usaha dalam PDRB ADHB terlihat bahwa sektor pertanian kontribusinya mengalami penurunan. Secara besaran/nilai capaian dari sektor pertanian pada periode tahun 2009 sampai tahun 2013 menunjukkan peningkatan, namun secara kontribusi mengalami penurunan. Data tersebut menunjukkan bahwa sektor pertanian peningkatannya lebih lambat dibanding sektor lapangan usaha lainnya, sehingga kontribusinya juga mengalami

penurunan.

Namun

demikian,

pada

tahun

2013

pertumbuhan sektor pertanian menguat, demikian juga tiga sektor besar lainnya (Industri Pengolahan, Perdagangan, Hotel dan Restoran serta Jasa-Jasa). Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran selalu tumbuh subur, sehingga dapat dikatakan bahwa keyakinan sebagian pakar bahwa sektor ini yang paling luwes sekaligus paling cepat berubah, terutama untuk yang kecil dan informal, makin menemukan buktinya. Mudah sekali orang masuk pasar sektor ini, sehingga banyak pakar yang memuji perdagangan kecil informal merupakan bumper ketika terjadi krisis ekonomi yang baru lalu karena keluwesannya menyerap pengangguran dan tenaga kerja tak terdidik. Andil penting sektor ini dalam

perekonomian

Kabupaten

Jombang

tak

dapat

diingkari

siapapun. RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018

II - 18

2) Perkembangan PDRB Perkapita Indikator PDRB perkapita dapat digunakan untuk melihat kondisi kesejahteraan masyarakat suatu daerah. PDRB Perkapita adalah indikator makro yang secara agregat dihitung dari PDRB (ADHB) dibagi jumlah penduduk pada pertengahan tahun. Hal ini penting untuk mengetahui pertumbuhan pendapatan masyarakat dalam

hubungannya dengan kemajuan

sektor

ekonomi. PDRB

Perkapita pada umumnya selain dipengaruhi oleh faktor produksi juga sangat dipengaruhi oleh harga barang dan jasa yang berlaku dipasar. Dengan demikian, maka pengaruh inflasi menjadi cukup dominan dalam pembentukan pendapatan regional suatu daerah. Perkembangan PDRB Perkapita Kabupaten Jombang pada tahun 2011 dan 2012 tersaji dalam tabel berikut: Tabel 2.5. PDRB Perkapita ADHB Kabupaten Jombang Tahun 2011-2012 No.

Tahun 2011*) (Rp. 000)

Tahun 2012**) (Rp. 000)

16.007.787.360

18.045.848.60 0

1.209.501

1.217.560

13.235,034

14.821,321

1.102,920

1.235,110

13,18

11,98

Uraian

1.

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)

2.

Penduduk Pertengahan Tahun

3.

PDRB Per Kapita

4.

Rata-Rata PDRB Perkapita per bulan

5.

Pertumbuhan (%)

Sumber: BPS Kabupaten Jombang, Tahun 2013, diolah *) Angka sementara **) Angka sangat sementara

Sedangkan

perkembangan

pendapatan

per

kapita

dengan

pendekatan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku di Kabupaten Jombang selama 5 tahun terakhir tersaji dalam grafik berikut: Grafik 2.2. Perkembangan PDRB Perkapita ADHB Kabupaten Jombang Tahun 2008-2012

9497,677

2008

10411,474

2009


11693,937

2010

13235,034

2011 *)

14821,321

2012 **)

II - 19

Sumber: BPS Kabupaten Jombang, Tahun 2013 diolah

*) 2011 adalah angka sementara **) 2012 adalah angka sangat sementara Dari grafik di atas dapat dijelaskan bahwa selama lima tahun terakhir ini, PDRB Perkapita ADHB mengalami peningkatan yang cukup berarti. Pada tahun 2008, PDRB Perkapita ADHB sebesar Rp.9.497.677,- meningkat menjadi Rp.10.411.474,- pada tahun 2009, tahun

2010

menjadi

Rp.11.693.937,-

dan

meningkat

menjadi

Rp.13.235.034,- pada tahun 2011. Tahun 2012, pendapatan per kapita telah mencapai Rp.14.821.321 atau meningkat sebesar 11,98%. 3) Laju Inflasi Inflasi adalah kenaikan harga barang-barang secara umum. Laju inflasi

yang tidak terkendali dapat memicu penurunan daya beli

masyarakat, terutama oleh masyarakat miskin yang tidak memiliki tabungan. Selain itu, tingginya laju inflasi juga memberikan dampak semakin melebarnya tingkat distribusi pendapatan di masyarakat. Inflasi yang tinggi juga berpotensi menghambat investasi produktif. Hal ini karena tingginya tingkat ketidakpastian (mendorong investasi jangka pendek) dan tingginya bunga. Secara makro, dalam jangka panjang inflasi yang tinggi dapat menyebabkan pertumbuhan ekonomi terhambat. Laju

inflasi

harus

dikendalikan

agar

tercipta

kondisi

perekonomian yang stabil dan mendorong pertumbuhan ekonomi, laju inflasi dalam kurum waktu 2009-2013 secara terperinci adalah sebesar 5,21% pada tahun 2009, sebesar 5,83% pada tahun 2010, sebesar 6,15% pada tahun 2011, sebesar 5,92% pada tahun 2012 (angka sementara) dan sebesar 7, 31% pada tahun 2013 (angka sangat sementara). Secara rinci disajikan dalam tabel sebagai berikut: Grafik 2.3. Laju Inflasi Kabupaten Jombang Tahun 2009-2013 8 6

5.21

6.81

6.15

5.83

5.92

4 2 0 2009

2010

2011

2012*

2013**

Sumber: BPS Kabupaten Jombang, Tahun 2013 * Angka sementara ** Angka sangat sementara RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018

II - 20

Beberapa sektor yang menyebabkan menguatnya inflasi pada tahun 2012, diantaranya: 1. Naiknya

kontribusi

sektor

pertanian,

industri

pengolahan,

pengangkutan dan komunikasi, dan sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan terhadap PDRB; 2. Turunnya kontribusi sektor pertambangan dan penggalian, sektor listrik, gas dan air bersih, sektor bangunan, sektor perdagangan, hotel dan restoran, serta sektor jasa-jasa. Sedangkan pada tahun 2013, inflasi mengalami lonjakan cukup signifikan yang disebabkan oleh kenaikan harga BBM, depresiasi nilai rupiah, kenaikan suku bunga bank, kenaikan tarif dasar listrik, serta momentum tahunan, seperti hari raya, pergantian musim, yang memicu lonjakan permintaan akan barang dan jasa sehingga harga mengalami kenaikan. Lonjakan

yang

cukup

signifikan

membutuhkan

regulasi

kebijakan moneter yang cukup kuat dan efektif. Penguatan harga komoditas pokok yang dipengaruhi supply dari luar negeri sangat dipengaruhi keberhasilan dalam penguatan nilai rupiah. Selain itu, kemampuan dasar untuk menghasilkan produk yang dapat memenuhi kebutuhan

pasar

merupakan

upaya

prioritas

dalam

rangka

pengendalian dan stabilisasi inflasi. B. Fokus Kesejahteraan Sosial 1) Urusan Pendidikan a) Angka Melek Huruf Angka Melek Huruf

(AMH) merupakan salah satu bagian dari

Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yakni pada komponen indeks pendidikan bersama dengan angka rata-rata lama sekolah. IPM adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan Pemerintah Kabupaten Jombang dalam meningkatkan kesejahteraan penduduknya. Angka melek huruf (AMH) adalah angka yang menunjukkan tingkat kemampuan baca tulis penduduk yang berusia 15 tahun ke atas. AMH Kabupaten Jombang mengalami peningkatan dari 92,86 pada tahun 2009 menjadi 94,35 pada tahun 2013 atau meningkat sebesar 1,49. Perkembangan AMH Kabupaten Jombang tahun 2009 sampai tahun 2013 tersaji dalam grafik berikut:


II - 21

Grafik 2.4. Perkembangan Angka Melek Huruf (AMH) Kabupaten Jombang Tahun 2010-2012

94.35

94.5 93.79

94 93.5 92.92

92.89

92.86 93 92.5 92 2009

2010

2011

2012

2013


Pertumbuhan AMH pada periode tahun 2009-2011 menunjukkan peningkatan

linier

dan

mengalami

lonjakan

pada

tahun

2012.

Perkembangan yang signifikan pada tahun 2012 merupakan suatu indikasi bahwa program dalam upaya peningkatan angka melek huruf yang dilaksanakan pada tahun sebelumnya, berjalan cukup efektif. Capaian AMH kabupaten merupakan agregat capaian AMH kecamatan. Perkembangan capaian AMH sampai dengan tahun 2012 untuk masing-masing kecamatan tersaji pade grafik berikut: Grafik 2.5 Angka Melek Huruf per Kecamatan Tahun 2012


Grafik di atas menunjukkan bahwa angka melek huruf tertinggi secara

berurutan

terdapat

di

Kecamatan

Gudo,

Jombang

dan

Peterongan, sedangkan untuk yang terendah mulai dari Kecamatan RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018

II - 22

Kabuh, Ngusikan dan Megaluh. Bila dilihat angka melek huruf kabupaten yang sebesar 93,79, maka terdapat jarak yang cukup besar dengan angka yang ada di kecamatan terendah, yakni Kabuh. Oleh karena itu diperlukan langkah-langkah cepat dan tepat untuk memacu peningkatan angka melek huruf khususnya di kecamatan-kecamatan yang angkanya masih di bawah 90,00. b) Angka Rata-rata Lama Sekolah Komponen lainnya dari indeks pendidikan adalah rata-rata lama sekolah atau mean years of schooling (MYS). Rata-rata lama sekolah adalah

sebuah

seseorang

dari

angka

yang

menunjukkan

masuk

sekolah

dasar

lamanya

sampai

bersekolah

dengan

Tingkat

Pendidikan Terakhir (TPT). Angka rata-rata lama sekolah (MYS) di Kabupaten Jombang dalam tiga tahun terakhir ada peningkatan. Pada tahun 2010 angka rata-rata lama sekolah adalah sebesar 7,40 tahun, sedangkan pada tahun

2011

sebesar

7,40

tahun

berarti

tidak

ada

kenaikan.

Selanjutnya pada tahun 2012 meningkat menjadi sebesar 7,47 atau mengalami peningkatan sebesar 0,95 % dari tahun 2010, dan menjadi 7,67 pada tahun 2013. Peningkatan angka rata-rata lama sekolah di tahun 2013 menunjukkan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan. Namun demikian peningkatan ini perlu dibarengi dengan peningkatan kualitas dan kuantitas, baik sarana prasarana

maupun

mutu

pendidikan

di

Kabupaten

Jombang.

Perkembangan angka-angka rata-rata lama sekolah untuk masingmasing kecamatan, dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 2.6. Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Jombang Tahun 2010-2013 No.

Kecamatan

Tahun 2010

2011

2012

2013

1

Perak

8,73

8,73

7,77

8,96

2

Gudo

8,85

8,85

8,93

8,93

3

Ngoro

6,36

6,36

7,22

7,32

4

Bareng

6,58

6,68

6,53

6,72

5

Wonosalam

5,47

5,47

5,61

6,18

6

Mojoagung

7,32

7,32

6,67

7,41

7

Mojowarno

7,40

7,40

7,39

7,45


II - 23

No.

Tahun

Kecamatan

8

Diwek

9

Jombang

2010

2011

2012

2013

7,70

7,70

7,23

7,98

10,26

10,26

10,35

10,32

10 Peterongan

8,09

8,09

8,81

9,21

11 Sumobito

7,17

7,17

7,82

8,24

12 Kesamben

6,31

6,31

7,47

7,20

13 Tembelang

6,47

6,47

6,64

6,52

14 Ploso

6,71

6,71

6,07

6,71

15 Plandaan

6,02

6,02

6,82

6,03

16 Kabuh

4,65

5,56

5,52

6,92

17 Kudu

5,56

5,56

6,41

6,12

18 Bandarkedungmulyo

6,76

6,76

6,77

7,21

19 Jogoroto

7,75

7,75

8,16

7,96

20 Megaluh

7,15

7,15

5,61

7,42

21 Ngusikan

6,61

6,61

6,37

6,66

7,40

7,40

7,47

7,67

Kabupaten Jombang Sumber: Bappeda, Tahun 2013

Dari tabel di atas dapat diketahui perkembangan angka rata-rata lama sekolah untuk masing-masing kecamatan selama periode 3 (tiga) tahun

terakhir.

Dari

21

kecamatan

di

Kabupaten

Jombang,

perkembangan angka rata-rata lama sekolah pada semua keamatan mengalami

peningkatan.

Sedangkan

kecamatan

yang

mengalami

fluktuasi capaian adalah Kecamatan Perak, Bareng, Mojoagung, Mojowarno, Diwek, Jombang, Kesamben, Tembelang, Ploso, Plandaan, Kabuh, Kudu, Jogoroto, Megaluh dan Ngusikan. Pencapaian rata-rata lama sekolah yang belum begitu besar diantaranya disebabkan karena masih cukup besarnya penduduk yang tingkat pendidikannya tidak tamat SD maupun yang tidak sekolah. Perlu kiranya disusun intervensi strategis dalam upaya menaikkan kualitas SDM ini. Program pendidikan dasar 9 tahun masih perlu dipacu disamping terus digalakkan pendidikan luar sekolah (PLS) seperti, program Paket A, B dan C. c) Angka Partisipasi Kasar (APK) Indikator pendidikan selanjutnya yang juga sangat mendukung tingkat pencapaian indeks pendidikan adalah Angka Partisipasi Kasar (APK). APK adalah perbandingan jumlah siswa pada tingkat pendidikan RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018

II - 24

SD/SLTP/SLTA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun atau rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. APK Kabupaten Jombang dalam kurun waktu tahun 2009-2012 tidak banyak mengalami perubahan dan cenderung stabil dan untuk tingkat SD dan SMP, sedangkan untuk

tingkat

SMA

secara

konsisten

mengalami

peningkatan.

Perkembangan APK tahun 2009-2012 tersaji dalam tabel berikut: Tabel 2.7. Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) KabupatenJombang Tahun 2009-2012 No. 1

Jenjang Pendidikan

2009

2010

2011

2012

SD/MI

1.1. Jumlah siswa usia 7-12 thn bersekolah di SD/MI

124.810 125.712 126.653 127.556

1.2. Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun

120.260 119.760 119.610 120.460

1.3. APK SD/MI

103,78

104,97

105,89

105,89

2.1. Jumlah siswa usia 13-15 thn bersekolah di SMP/MTS

66.028

65.231

64.220

67.445


64.377

63.877

63.377

65.322

2.3. APK SMP/MTs

102,56

102,12

101,33

103,25

3.1 Jumlah siswa usia 16-18 thn bersekolah di SMA/SMK/MA

54.155

54.662

56.595

60.588

3.2 Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun

58.197

57.697

57.197

61.046

93,05

94,74

98,95

99,25

2

3

SMP/MTs

SMA/MA/SMK

3.3 APK SMA/MA/SMK Sumber: Dinas Pendidikan,Tahun 2013

Meskipun terjadi stagnasi APK pada tingkat SD, namun APK pada tingkat SMP dan SMA masih secara kontinyu dan signifikan. Hal ini mencerminkan semakin tingginya tingkat kesadaran masyarakat


II - 25

akan pentingnya arti pendidikan. Jika ditinjau per kecamatan, APK per kecamatan di Kabupaten Jombang tersaji dalam tabel berikut: Tabel 2.8. Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Jombang Tahun 2012 Menurut Kecamatan SD/MI No. Kecamatan

Jumlah Jumlah murid penddk usia 7- usia 712 th 12 th

SMP/MTs Jumlah Jumlah murid penddk usia usia 1313-15 15 th th

APK

SMA/MA/SMK

APK

Jumlah Jumlah murid penddk usia usia 1616-18 18 th th

1

Bandarkdm

4.524

5.075

89,14

1.404

1.736

80,88

815

2

Perak

5.328

4.969 107,22

3.476

3.414 101,82

4.694

3

Gudo

5.060

5.452

92,81

1.412

2.168

65,13

741

4

Diwek

10.723

9.795 109,47

7.206

5.763 125,04

6.594

4.761 138,50

5

Ngoro

11.198

7.976 140,40

3.832

4.181

91,65

3.089

3.708

83,31

6

Mojowarno

9.125

9.294

98,18

3.154

3.350

94,15

849

4.458

19,04

7

Bareng

4.713

5.690

82,83

2.139

2.221

96,31

674

2.845

23,69

8

Wonosalam

3.238

3.487

92,86

1.293

1.496

86,43

415

1.786

23,24

9

Mojoagung

8.282

8.271 100,13

4.259

4.243 100,38

5.407

3.948 136,96

10 Somobito

7.690

8.075

95,23

3.198

3.436

93,07

1.465

3.796

38,59

11 Jogo Roto

7.085

6.909 102,55

3.876

3.968

97,68

2.097

2.699

77,70

12 Peterongan

6.284

5.768 108,95

4.623

3.774 122,50

4.593

2.867 160,20

15.174

8.862 171,23

11.405

9.009 126,60

21.621

6.447 335,37

14 Megaluh

3.538

3.510 100,80

1.737

1.839

94,45

339

1.530

22,16

15 Tembelang

5.230

4.914 106,43

2.838

3.457

82,09

1.160

1.927

60,20

16 Kesamben

5.858

6.302

92,95

3.928

2.339 167,94

924

3.115

29,66

17 Kudu

2.678

2.916

91,84

1.426

1.498

95,19

1.167

1.715

68,05

18 Ploso

3.443

3.850

89,43

1.647

2.166

76,04

2.711

2.353 115,21

19 Kabuh

3.335

3.719

89,67

1.417

1.681

84,30

631

2.204

28,63

20 Plandaan

3.057

3.429

89,15

1.461

1.773

82,40

362

2.045

17,70

21 Ngusikan

1.993

2.197

90,71

1.714

1.810

94,70

240

1.222

19,64

127.556 120.460 105,89

67.445

65.322 103,25

60.588

61.046

99,25

13 Jombang

Jumlah

2.248

APK

2.723 172,38 2.649

Sumber: Dinas Pendidikan, Tahun 2013

d) Angka Pendidikan yang Ditamatkan Perkembangan

angka

pendidikan

yang

ditamatkan

sampai

dengan akhir tahun 2012, menunjukkan bahwa untuk tingkat pendidikan TK/RA sebesar 87.920 orang, tingkat pendidikan SD/MI sebesar 490.618 orang, tingkat pendidikan SMP/MTs sebesar 259.742 orang, tingkat pendidikan SMA/MA sebesar 261.186 orang, tingkat pendidikan Perguruan Tinggi sebesar 43,646 orang dan untuk yang lain-lain sebesar 32,950 orang. RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018

36,25

II - 26

27,97

e) Angka Partisipasi Murni Indikator pendidikan lainnya yang sangat mempengaruhi tingkat pencapaian indeks pendidikan adalah Angka Partisipasi Murni (APM). APM adalah perbandingan penduduk usia antara 7 hingga 18 tahun yang terdaftar sekolah pada tingkat pendidikan SD/SLTP/SLTA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun. APM Kabupaten Jombang pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 terus mengalami peningkatan, di tingkat SD (usia 7-12 tahun)

pada 2009 sebesar 92,39, baru kemudian pada tahun 2010

naik menjadi 94,16, dan pada tahun 2011 mengalami kenaikan menjadi 95,37, sedangkan di tahun 2012 mengalami kenaikan menjadi 95,57. Sedangkan untuk tingkat SMP (usia 13-15 tahun) pada tahun 2009 sebesar 78,74 meskipun di tahun 2008 sebesar 83,95, sehingga mengalami penurunan. Akan tetapi di tahun 2010 mengalami kenaikan menjadi 80,75, dan pada tahun 2011 turun menjadi 78,03, sedangkan pada tahun 2012 mengalami kenaikan menjadi 85,04. Untuk tingkat SMA (usia 16-18 tahun) menunjukkan tren yang menggembirakan

karena

secara

terus

menerus

mengalami

peningkatan. Tahun 2009 sebesar 68,18 sedangkan pada tahun 2010, naik lagi menjadi sebesar 69,85, dan meningkat lagi menjadi 73,27 pada tahun 2011 dan pada tahun 2012 mengalami kenaikan sebesar 75,27. Peningkatan APM pada tingkat SMA ini mencerminkan semakin tingginya

tingkat

kesadaran

masyarakat

akan

pentingnya

arti

pendidikan disamping juga peran aktif pemerintah dalam menyediakan fasilitas sekolah yang memadai, baik kualitas maupun kuantitasnya. Perkembangan APM tahun 2009 sampai dengan 2012 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut: Tabel 2.9. Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Jombang Tahun 2009-2012 No. 1

Jenjang Pendidikan

2009

2010

2011

2012

SD/MI

1.1. Jumlah siswa usia 7-12 thn bersekolah di SD/MI

111.113 112.761 114.078 115.124


120.260 119.760 119.610 120.460


II - 27

No.

Jenjang Pendidikan

2009

1.3. APM SD/MI 2

2011

2012

92,39

94,16

95,37

95,57

50.688

51.581

49.456

55.551

64.377

63.877

63.377

65.322

78,74

80,75

78,03

85,04

SMP/MTs

2.1. Jumlah siswa usia 13-15 thn bersekolah di SMP/MTs 2.2. Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun 2.3. APM SMP/MTs 3

2010

SMA/MA/SMK

3.1

Jumlah siswa usia 16-18 thn bersekolah di SMA/SMK/MA

39.677

40.301

41.909

45.947

3.2

Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun

58.197

57.697

57.197

61.046

3.3

APM SMA/MA/SMK

68,18

69,85

73,27

75,27


Jika

ditinjau

per

kecamatan,

perkembangan

APM

di

KabupatenJombang pada tahun 2012 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut: Tabel 2.10. Angka Partisipasi Murni (APM) Tahun 2012 Menurut Kecamatan Di Kabupaten Jombang SD/MI No.

Kecamatan

Jumlah murid usia 712 th

Jumlah penddk usia 712 th

SMP/MTs

APM

Jumlah Jumlah penddk murid usia usia 1313-15 15 th th

SMA/MA/SMK

APM

Jumlah murid usia 1618 th

Jumlah penddk usia 1618 th 2.248

APM

1

Bandarkdm

4.113

5.075

81,04

1.344

1.736

77,42

805

2

Perak

4.823

4.969

97,06

2.615

3.414

76,60

4.036

3

Gudo

4.600

5.452

84,37

1.403

2.168

64,71

737

2.649

27,82

4

Diwek

9.624

9.795

98,25

5.639

5.763

97,85

2.928

4.761

61,50

5

Ngoro

10.114

7.976 126,81

3.272

4.181

78,26

1.932

3.708

52,10

6

Mojowarno

8.031

9.294

86,41

2.555

3.350

76,27

773

4.458

17,34

7

Bareng

4.251

5.690

74,71

1.833

2.221

82,53

626

2.845

22,00

8

Wonosalam

2.946

3.487

84,49

1.299

1.496

86,83

546

1.786

30,57

9

Mojoagung

7.476

8.271

90,39

3.392

4.243

79,94

4.030

3.948 102,08

10

Somobito

6.984

8.075

86,49

2.548

3.436

74,16

1.165

3.796

30,69

11

Jogoroto

6.430

6.909

93,07

3.282

3.968

82,71

1.613

2.699

59,76

12

Peterongan

5.622

5.768

97,47

3.524

3.774

93,38

3.321

2.867 115,84

13

Jombang

13.588

8.862 153,33

9.057

9.009

100,53

16.261

6.447 252,23

14

Megaluh

3.236

3.510

92,19

1.471

1.839

79,99

402

1.530

26,27

15

Tembelang

4.821

4.914

98,11

2.293

3.457

66,33

1.082

1.927

56,15

16

Kesamben

5.369

6.302

85,20

3.151

2.339

134,72

776

3.115

24,91


35,81

2.723 148,22

II - 28

No.

Kecamatan

SD/MI Jumlah Jumlah murid 2.421 penddk 2.916 usia 7usia 7123.092 th 123.850 th

SMP/MTs APM

17

Kudu

18

Ploso

19

Kabuh

3.004

3.719

80,77

20

Plandaan

2.810

3.429

81,95

1.433

21

Ngusikan

1.769

2.197

80,52

115.124 120.460

95,57

Jumlah

83,02

Jumlah Jumlah murid 1.098 penddk 1.498 usia 13usia 2.166 151.509 th 13-15 th 1.323 1.681

80,31

SMA/MA/SMK APM 73,30 69,67

Jumlah Jumlah APM murid penddk 1.057 1.715 61,63 usia 16- usia 16103,10 182.426 th 182.353 th

78,70

680

2.204

30,85

1.773

80,82

440

2.045

21,52

1.510

1.810

83,43

311

1.222

25,45

55.551

65.322

85,04

45.947

61.046

75,27


2) Urusan Kesehatan a) Angka Harapan Hidup Angka harapan hidup pada waktu lahir adalah perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur. Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Perkembangan angka harapan hidup selama 3 tahun terakhir mengalami peningkatan sebesar 0,75 tahun, dari sebesar 71,18 tahun pada 2010 menjadi 71,29 tahun pada 2011 kemudian meningkat lagi menjadi 71,93 tahun pada 2012. Capaian pada tahun 2012 mengalami penurunan sebesar 0,01 pada tahun 2013, sehingga menjadi 71,92. Peningkatan tersebut bisa merupakan dampak dari peningkatan kesejahteraan masyarakat serta meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. Perkembangan angka harapan hidup tahun 2010-2012 seperti digambarkan pada grafik sebagai berikut: Grafik 2.7. Perkembangan Angka Harapan Hidup Kabupaten Jombang Tahun 2010-2012 72

71.93

71.5 71.18

71.29

71 70.5 2010

2011

2012


Jika dilihat masing-masing kecamatan, maka AHH tertinggi tahun 2013 adalah di Kecamatan Jombang sebesar 74,35 tahun disusul Kecamatan Kudu sebesar 74,20 dan Ploso sebesar 73,40. RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018

II - 29

Sedangkan AHH terendah terdapat di Kecamatan Wonosalam sebesar 64,88 diikuti Megaluh sebesar 67,31 dan Ngusikan sebesar 67,67. Hal ini bisa menjadi sebuah indikasi bahwa akses menuju layanan kesehatan yang lebih mudah terjangkau berdampak terhadap Angka Harapan Hidup. Kecamatan Jombang, Kecamatan Gudo, Kecamatan Peterongan dan Kecamatan Mojoagung, yang secara kewilayahan termasuk di kawasan perkotaan, tentunya akses hingga sarana kesehatan lebih terjangkau daripada kecamatan-kecamatan yang memiliki Angka Harapan Hidup lebih rendah. Untuk lebih lengkapnya berikut ditampilkan data AHH di setiap Kecamatan di Kabupaten Jombang: Grafik 2.8. Angka Harapan Hidup per Kecamatan di Kabupaten Jombang Tahun 2012 Jombang 69.94 69.45

Diwek

72.13 73.22 72.32 73.12

Sumobito Mojowarno 64.88

Wonosalam

69.22 69.32

Gudo Bandarkedungmulyo

67.91

Kesamben

74.35

71.16

71.27

72.54

71.19

67.31

Ploso

71.78

Kudu

67.67 62

64

66

68

74.2 73.2

Plandaan 60

73.4

70

72

74

76


b) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 Kelahiran Hidup Kematian bayi adalah kematian yang terjadi antara saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun. Angka kematian bayi (AKB) menggambarkan banyaknya kematian bayi berusia di bawah satu tahun per 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu. Perkembangan angka kematian bayi di Kabupaten Jombang menunjukkan angka yang kurang stabil setiap tahunnya. Dari data yang tersedia pada tahun 2010 mengalami sedikit penurunan dari tahun 2009 yaitu sebesar 10,2. Kekhawatiran mulai muncul ketika memasuki tahun 2011 terjadi peningkatan kematian bayi yang RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018

II - 30

signifikan di Kabupaten Jombang. Peningkatan tersebut di tunjukkan dengan data yang tersedia yang mencapai angka 14,5 pada tahun 2011. Peningkatan drastis tersebut memberikan tekanan tersendiri bagi Pemerintah Kabupaten Jombang pada umumnya dan Dinas Kesehatan pada khususnya. Dengan berbagai langkah strategis akhirnya pada tahun 2012 angka kematian bayi akhirnya dapat diturunkan kembali pada angka 12,11. Namun capaian pada tahun 2013 mengalami tekanan menjadi 14,25. Upaya

menekan

angka

kematian

bayi

ditempuh

melalui

peningkatan pelayanan terhadap kesehatan bayi. Upaya tersebut dilaksanakan dengan pemeriksaan kesehatan dan penimbangan berat badan secara rutin, dan pemberian makanan tambahan di Posyandu. Keberhasilan dalam penurunan angka kematian bayi seharusnya terus dijaga agar angka kematian bayi dapat terus ditekan pada tahun-tahun berikutnya. Berikut grafik angka kematian bayi kabupaten Jombang dibandingkan dengan pencapaian Provinsi Jawa Timur: Grafik 2.9. Perkembangan Angka Kematian Bayi (AKB) Kabupaten Jombang Tahun 2009-2013

Chart Title 35 30

Axis Title

25 20 15 10 5 0

2009

2010

2011

2012

2013

Jombang

10.3

10.2

14.5

12.11

14.25

Jawa Timur

31.41

29.99

29.24

26.95

#REF!

1

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang Tahun 2013

c) Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup Angka kematian ibu (AKI) di Kabupaten Jombang dari tahun 2009-2012 cenderung fluktuatif, hal itu bisa dilihat dari angka kematian ibu pada tahun 2009 sebesar 69 meningkat menjadi 78,8 pada tahun 2010 dan di tahun 2011 juga mengalami peningkatan sebesar 128,5 dan mengalami penurunan di tahun 2012 sebesar RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018

II - 31

102,99. Hal itu terjadi karena sebagian besar penyebab kematian berasal dari penyakit penyerta, misalnya jantung, gagal ginjal, sesak dan lain-lain, hanya sebagian kecil akibat langsung dari proses kehamilan dan persalinan. Upaya yang dapat dilakukan untuk menekan AKI, diantaranya melalui peningkatan monitoring selama kehamilan (ANC) yang lebih optimal dan melakukan konsultasi sedini mungkin setiap kelainan yang ditemukan di luar kasus Obgyn kepada dokter spesialis terkait, serta minimal satu kali konsultasi ke dokter umum selama kehamilan. Lebih lengkapnya berikut data angka kematian ibu Kabupaten Jombang di bandingkan dengan Provinsi jawa Timur. Grafik 2.10 Perkembangan Angka Kematian Ibu (AKI) Kabupaten Jombang dibanding Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2012

Sumber: Dinas Kesehatan, Tahun 2013

d) Status Gizi Masyarakat Status

gizi

menggambarkan

balita tingkat

merupakan status

salah

gizi

satu

masyarakat.

indikator

yang

Perkembangan

prosentasebalita gizi buruk di Kabupaten Jombang selama tiga tahun terakhir menunjukkan tren yang menurun, yakni pada tahun 2010 sebesar 0,04%, tahun 2011 sebesar 0,04%, tahun 2012 sebesar 0,03%, dan tahun 2013 sebesar 0,02%. Perkembangan persentase balita gizi buruk sebagaimana tersaji pada grafik berikut: Grafik 2.11 Persentase Balita Gizi Buruk di Kabupaten Jombang


II - 32

Tahun 2010-2012 0.04

0.04

0.04

0.03

0.03 0.02 0.01 0 2010

2011

2012


e) Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Warga Miskin Sesuai dengan semangat otonomi daerah dimana berusaha mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Begitu juga dalam urusan kesehatan, pemerintah daerah berupaya mempermudah dan meningkatkan akses pelayanan dan pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat, tidak terkecuali warga miskin. Pemerintah Pusat maupun pemerintah provinsi berupaya memberikan jaminan pemeliharaan kesehatan

masyarakat,

begitu

juga

halnya

yang

dilaksanakan

Pemerintah Kabupaten Jombang. Berikut data kepesertaan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat di Kabupaten Jombang: Tabel2.11 Perkembangan Peserta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Warga Miskin Kabupaten Jombang Tahun 2009-2013 Jumlah Kepesertaan Kategori

2013

2009

2010

2011

2012

255.130

255.130

255.130

255.130

517.348

57.332

57.332

57.332

57.332

57.332

SPM

-

4.064

8.329

9.600

2.081

Total

312.462

316.526

320.791

322.062

576.761

Jamkesmas Jamkesda

(Tribulan I)


C. Fokus Seni Budaya dan Olahraga 1) Urusan Seni Budaya a) Jumlah Grup Kesenian Untuk menopang pelestarian seni dan budaya daerah diperlukan adanya upaya untuk menjaga eksistensi kelompok seni dan budaya yang ada di masyarakat. Kelompok seni dan budaya yang berperan RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018

II - 33

sebagai

penyelenggara

kesenian

memberikan

dukungan

dalam

pelestarian seni dan budaya. Perkembangan jumlah kelompok kesenian pada kurun 4 tahun terakhir terus mengalami penurunan. Pada tahun 2008 jumlah grup kesenian ada di Kabupaten Jombang sebanyak 458 kelompok, pada tahun 2009 menurun menjadi sebanyak 457 kelompok, tahun 2010 sebanyak 440 kelompok, tahun 2011 sebanyak 391 kelompok, tahun 2012 sebanyak 490 kelompok, dan tahun 2013 meningkat menjadi 503 kelompok. Perkembangan kelompok seni dan budaya secara rinci dapat disampaikan bahwa pada tahun 2009 menurun sejumlah 1 kelompok, menurun 17 kelompok pada tahun 2010, menurun drastis sejumlah 49 kelompok pada tahun 2011, naik drastis di tahun 2012 sebanyak 99 kelompok, dan naik sebanyak 13 kelompok pada tahun 2013. b) Jumlah Gedung Kesenian Jumlah gedung kesenian saat ini di Kabupaten Jombang masih belum tersedia, sehingga perlu adanya pengadaan gedung kesenian untuk menjaga dan melestarikan kesenian daerah. Keberadaan gedung kesenian diharapkan dapat menjadi media segenap lapisan masyarakat dalam mengaktualisasi kebudayaan daerah dan sekaligus menjadi sarana dalam pengenalan maupun pelestarian seni dan budaya daerah. Berdasarkan Kabupaten

data

Jombang,

peningkatan

seharusnya

jumlah

kedepan

grup mampu

kesenian

di

mendukung

peningkatan dan eksistensi grup kesenian dengan memfasilitasi sarana dan prasarana pendukung, salah satunya adalah penyediaan gedung kesenian. Dengan tersedianya gedung kesenian diharapkan pelestarian kesenian dan kebudayaan lokal dapat berkembang dengan baik. c) Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya Sampai dengan tahun 2012, penyelenggaraan festival seni dan budaya dilaksanakan di 4 tempat, yaitu GOR Kabupaten Jombang, stadion, alun-alun, dan pendopo kabupaten. Dengan dukungan tempat penyelenggaraan tersebut diharapkan akan semakin meningkatkan jumlah kegiatan seni dan budaya yang dilaksanakan. Untuk menopang pelestarian seni dan budaya perlu upaya menjaga eksistensi kelompok seni dan budaya yang ada di masyarakat. d) Benda Budaya Daerah di Kabupaten Jombang


II - 34

Kabupaten Jombang merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang memiliki banyak peninggalan arkeologi (purbakala). Hal ini dikarenakan Kabupaten Jombang pada masa lalu memiliki peranan yang penting sebagai daerah pemukiman, pusat keagamaan, pusat pemerintahan dan pusat perekonomian dari masa ke masa. Letak Kabupaten Jombang yang berada di daerah aliran Sungai Brantas dan ujung timur Pegunungan Kendeng membawa Kabupaten Jombang sebagai tempat hunian manusia purba masa prasejarah. Pada masa selanjutnya, peninggalan-peninggalan penguasa seperti Mpu Sindok dan Airlangga ada di Jombang. Pada masa Majapahit Kabupaten Jombang merupakan bagian dari ibukota Majapahit, sebagai salah satu pintu masuk ibukota Majapahit. Upaya

pelestarian

yang

telah

dilakukan

oleh

Kabupaten

Jombang sebagai langkah awal dalam perlindungan secara fisik adalah dengan melakukan inventarisasi dan registrasi benda budaya yang ada bekerjasama dengan Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Jawa Timur pada tahun 2010. Hasil inventarisasi dan registrasi benda budaya tercatat terdapat 21 buah benda budaya tidak bergerak dan 159 benda budaya bergerak, tersebar di 15 kecamatan, yaitu Kecamatan Jombang, Kecamatan Diwek, Kecamatan Peterongan, Kecamatan

Mojoagung,

Kecamatan

Ngoro,

Kecamatan

Ngusikan,

Kecamatan Kabuh, Kecamatan Mojowarno, Kecamatan Tembelang, Kecamatan Jogoroto, Kecamatan Perak, Kecamatan Bareng, Kecamatan Sumobito, Kecamatan Ploso dan Kecamatan Kesamben. Benda budaya tidak bergerak terdiri dari 1 buah Lapas (Jombang), 3 buah Menara air (Ringin Contong, Peteongan dan Mojoagung), 4 buah Candi (Pundong, Sumber Boto, Ngrimbi dan Tampingmojo), 2 buah Gereja (Kristen Jawi Wetan Ngoro dan Kristen Jawi wetan Mojowarno), 1 buah Gua (Made), 5 buah Situs (Jladri, Grobogan, watumiring, Watukucur, Mbah Hadi Mulyo, 2 buah Pabrik Gula (Tjoekir dan Djombang Baru), 1 buah Rumah Sakit Kristen (Mojowarno), 1 buah Gardu (Papak) dan 1 buah Stasiun KA (Jombang). Sedangkan benda budaya bergerak terdiri atas arca (batu dan terakota), anak timbangan batu, basi porselin, bata, cermin kuningan, cupu porselin, fosil kerang, Fr. arca batu, Fr. pipisan, Fr. pipisan batu, Fr. yoni batu, gelang tangan, perunggu, genta perunggu, guci porselin,


II - 35

kelat bahu perunggu, kepala arca logam, kowi terakota, lampu perunggu, lemari buku kayu, lonceng besi, lumping batu, mangkuk porselin, mata tombak besi, meja kenap kayu dan meja mimbar kayu, piring porselin, tangkai cermin logam, tombak besi, topeng, topeng perunggu, tugu (batu dan menturo), tutup cupu porselin, umpak batu, yoni batu dan tempat lampu (blencong). 2) Urusan Kepemudaan dan Olah Raga a) Jumlah Pemuda Berprestasi Pada Berbagai Bidang di Tingkat Nasional Jumlah pemuda berprestasi pada berbagai bidang di tingkat nasional

dari

Kabupaten

tribulan I sebanyak

Jombang

sepanjang

tahun

2009-2013

120 orang, yaitu pada tahun 2009 sebanyak 5

orang, 2010 sebanyak 10 orang, 2011 sebanyak 40 orang, 2012 sebanyak 65 orang, dan tahun 2013 sebanyak 101 orang. Untuk lebih meningkatkan prestasi pemuda di masa datang diperlukan upaya pembinaan

yang

lebih

terfokus

pada

bidang

unggulan

yang

teridentifikasi berpotensi meraih prestasi di tingkat nasional. Perkembangan jumlah pemuda berprestasi pada berbagai bidang di tingkat nasional selama periode 2009 sampai dengan tahun 2012 tersaji dalam grafik berikut: Grafik 2.12 Jumlah Pemuda Berprestasi pada Berbagai Bidang di Tingkat Nasional Tahun 2009-2012

65

80 60

40

40 5

20

10

0 2009

2010

2011

2012

Sumber: Disporabudpar, Tahun 2013

b) Jumlah

Cabang

Olahraga

yang

Berprestasi

di

Tingkat

Provinsi/Nasional Indikator ini mengukur tingkat keberhasilan pembinaan olahraga di Kabupaten Jombang dengan menghitung jumlah cabang olahraga yang berprestasi di tingkat provinsi/nasional. Perkembangan prestasi RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018

II - 36

cabang olahraga yang dibina oleh Pemerintah Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut : Grafik 2.13 Jumlah Cabang Olahraga Berprestasi Tingkat Provinsi/Nasional Tahun 2009-2013 11

12 10 8 6

6

5

4

4

4 2 0 2009

2010

2011

2012

2013

Sumber: Disporabudpar, Tahun 2013

b) Lapangan Olahraga Sampai dengan tahun 2012, jumlah lapangan olahraga sebanyak 932 buah terdiri dari lapangan volley sebanyak 388 buah, lapangan sepak bola sebanyak 349 buah, lapangan basket sebanyak 91 buah, lapangan bulutangkis sebanyak 79 buah dan kolam renang sebanyak 25 buah. Dengan

ketersediaan jumlah lapangan olahraga

yang ada

tersebut, maka yang perlu untuk ditingkatkan adalah peningkatan kualitas

lapangan

olah

raga

sesuai

standar

nasional,

serta

pemanfaatan dan pemeliharaannya. Dengan tersedianya lapangan olahraga

yang

memenuhi

standar,

maka

diharapkan

mampu

mendukung peningkatan potensi dan prestasi olahraga di Kabupaten Jombang. 2.3 Aspek Pelayanan Umum A. Fokus Layanan Urusan Wajib 1) Urusan Pendidikan a) Angka Partisipasi Sekolah APS merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Angka tersebut memperhitungkan adanya perubahan penduduk terutama usia muda. APS adalah jumlah murid kelompok usia pendidikan dasar (7-12 tahun dan 13-15 tahun) yang masih menempuh pendidikan dasar per jumlah penduduk usia pendidikan dasar. Perkembangan APS di Kabupaten Jombang dapat dilihat dalam dua tabel sebagai berikut: RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018

II - 37

Tabel 2.12 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) KabupatenJombangTahun 2009-2012 No.

Jenjang Pendidikan

1

2009

2010

2011

2012

SD/MI

1.1.

Jumlah siswa usia 7-12 thn bersekolah di SD/MI

123.252 123.144 121.239 122.192

1.2.


120.260 119.760 119.610 120.460

1.3.

APS SD/MI

102,49

2

102,83

101,36

101,44

SMP/MTs

2.1.

Jumlah siswa usia 13-15 thn bersekolah di SMP/MTS

64.953

66.196

63.920

66.139

2.2.


64.377

63.877

63.377

65.322

2.3.

APS SMP/MTs

3

SMA/MA/SMK

100,89

103,63

100,86

101,22

3.1

Jumlah siswa usia 16-18 thn bersekolah di SMA/SMK/MA

42.344

43.490

46.686

50.516

3.2


58.197

57.697

57.197

61.046

3.3

APS SMA/MA/SMK

72,76

75,38

81,62

82,75


Dari tabel di atas dapat dilihat perkembangan angka partisipasi sekolah

pendidikan

dasar

untuk

SD/MI

cenderung

fluktuasi.

Memperhatikan perkembangan mulai tahun 2009 yang sebesar 102,49, tahun 2010 sebesar 102,83 dan menjadi 101,36 tahun 2011, akan tetapi di tahun 2012 ada kenaikan meski tidak signifikan menjadi 101,44. Untuk tingkat SMP/MTs juga mengalami perkembangan yang fluktuasi, yakni dari sebesar 100,89 pada tahun 2009, turun menjadi sebesar 103,63 pada tahun 2010 dan pada tahun 2011 mengalami penurunan kenaikan

menjadi menjadi

sebesar 101,22

100,86, pada

tapi

kemudian

mengalami

tahun

2012.

Selanjutnya

perkembangan angka partisipasi sekolah tingkat SMA/MA/SMK setiap tahun mengalami kenaikan yang signifikan menjadi 82,75 di tahun 2012. Sedangkan

perkembangan

APS

menurut

kecamatan

di

Kabupaten Jombang pada tahun 2012 tersaji dalam tabel berikut: Tabel2.13 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018

II - 38

Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kecamatan di Kabupaten JombangTahun 2012 SD/MI No. Kecamatan

Jumlah Jumlah murid penddk usia 7- usia 712 th 12 th

SMP/MTs

APS


SMA/MA/SMK

APS


APS

1

Bandarkdm

4.269

5.075

84,12

1.342

1.736

77,30

1.333

2.248

2

Perak

5.073

4.969 102,09

3.414

3.414 100,00

3.114

2.723 114,36

3

Gudo

4.805

5.452

88,13

1.350

2.168

62,27

806

4

Diwek

10.468

9.795 106,87

7.144

5.763 123,96

4.794

4.761 100,69

5

Ngoro

10.943

7.976 137,20

3.770

4.181

90,17

3.035

3.708

81,85

6

Mojowarno

8.870

9.294

95,44

3.092

3.350

92,30

1.140

4.458

25,57

7

Bareng

4.458

5.690

78,35

2.077

2.221

93,52

625

2.845

21,97

8

Wonosalam

2.983

3.487

85,55

1.231

1.496

82,29

315

1.786

17,64

9

Mojoagung

8.027

8.271

97,05

4.197

4.243

98,92

1.992

3.948

50,46

10 Somobito

7.435

8.075

92,07

3.136

3.436

91,27

2.913

3.796

76,74

11 Jogoroto

6.830

6.909

98,86

3.814

3.968

96,12

2.510

2.699

93,00

12 Peterongan

6.029

5.768 104,52

4.561

3.774 120,85

3.018

2.867 105,27

13 Jombang

14.910

8.862 168,25

11.339

9.009 125,86

8.790

6.447 136,34

14 Megaluh

3.283

3.510

93,53

1.675

1.839

91,08

563

15 Tembelang

4.975

4.914 101,24

2.776

3.457

80,30

8.898

1.927 461,75

16 Kesamben

5.603

6.302

88,91

3.866

2.339 165,28

1.251

3.115

40,16

17 Kudu

2.423

2.916

83,09

1.364

1.498

91,05

785

1.715

45,77

18 Ploso

3.188

3.850

82,81

1.585

2.166

73,18

2.907

19 Kabuh

3.080

3.719

82,82

1.355

1.681

80,61

572

2.204

25,95

20 Plandaan

2.802

3.429

81,71

1.399

1.773

78,91

617

2.045

30,17

21 Ngusikan

1.738

2.197

79,11

1.652

1.810

91,27

538

1.222

44,03

122.192 120.460 101,44

66.139

65.322 101,22

50.516

61.046

82,75

Jumlah

2.649

1.530

30,43

36,80

2.353 123,54


Jika dilihat per kecamatan, APS cenderung tinggi untuk kecamatan-kecamatan di wilayah perkotaan, dan sebaliknya untuk wilayah kecamatan yang pinggiran cenderung rendah. Hal ini bisa dipahami dengan banyaknya fasilitas pendidikan di wilayah perkotaan baik secara jumlah maupun mutu. b) Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018

59,30

II - 39

Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan SD/Mi, SMP/Mts dan SMA/MA.SMK per jumlah penduduk usia

pendidikanSD/Mi,

SMP/Mts

dan

SMA/MA.SMK.

Rasio

ini

mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia

pendidikan

SD/Mi,

SMP/Mts

dan

SMA/MA.SMK.

Untuk

mengetahui rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah tersaji pada tabel sebagai berikut: Tabel 2.14 Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Kabupaten Jombang Tahun 2009-2012 No. 1

Jenjang Pendidikan

2010

2011

2012

834

832

822

824

SD/MI

1.1.

Jumlah gedung sekolah

1.2.


1.3.

Rasio

2

2009

120.260

119.760 119.610 120,460

144,20

143,94

145,51

146,00

240

243

237

241

SMP/MTs

2.1.


2.2.


64.377

63.877

63.377

65,322

2.3.

Rasio

268,24

262,87

267,41

271

176

181

178

181

3

SMA/MA/SMK

3.1


3.2


58.197

57.697

57.197

61,046

3.3

Rasio

330,66

318,77

321,33

337


Dari tabel di atas dapat dilihat kecenderungan rasio ketersediaan sekolah menunjukkan tren yang semakin menurun, utamanya tahun 2011, akan tetapi pada tahun 2012 mengalami kenaikan disemua jenjang

pendidikan.

terfasilitasinya

Hal

kegiatan

ini

menunjukkan

pendidikan

melalui

bahwa

peningkatan

semakin jumlah

sarana gedung sekolah di Kabupaten Jombang. Jika dibandingkan dengan standar nasional, maka pada tahun 2012 rasio ketersediaan sekolah untuk tingkat SD sebesar 1:146 atau masih dibawah standar nasional yang sebesar 1:170. Untuk tingkat SMP rasio ketersediaan sekolah sebesar 1:271 atau masih dibawah standar nasional yakni RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018

II - 40

sebesar 1:306. Sedangkan untuk tingkat SMA rasio ketersediaan sekolah sebesar 1:337 Memperhatikan kecamatan,

rasio

perkembangan

ketersediaan

kecamatan-kecamatan

di

ketersediaan

sekolah

wilayah

sekolah

cenderung

perkotaan,

per

kecil

untuk

sebaliknya

untuk

kecamatan di wilayah pinggiran cenderung besar. Hal ini menunjukkan masih terpusatnya sarana pendidikan di wilayah perkotaan, terutama dalam

hal

kuantitasnya.

Rasio

ketersediaan

sekolah

menurut

kecamatan sebagaimana tersaji dalam tabel berikut: Tabel 2.15 Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Tahun 2012 Menurut Kecamatan di Kabupaten Jombang SD/MI

SMP/MTs

SMA/MA/SMK

Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah penddk No. Kecamatan penddk penddk gedung Rasio gedung Rasio gedung usia Rasio usia 7usia 13sekolah sekolah sekolah 16-18 12 th 15 th th 1 Bandarkdm 32 5.075 159 1.736 2.248 1.124 6 289 2 2

Perak

36

4.969

138

10

3.414

341

10

3

Gudo

32

5.452

170

5

2.168

434

2

4

Diwek

71

9.795

138

30

5.763

192

29

4.761

164

5

Ngoro

53

7.976

150

17

4.181

246

16

3.708

232

6

Mojowarno

52

9.294

179

18

3.350

186

10

4.458

446

7

Bareng

43

5.690

132

6

2.221

370

3

2.845

948

8

Wonosalam

27

3.487

129

6

1.496

249

3

1.786

595

9

Mojoagung

47

8.271

176

18

4.243

236

13

3.948

304

10 Somobito

50

8.075

162

13

3.436

264

5

3.796

759

11 Jogo Roto

37

6.909

187

18

3.968

220

9

2.699

300

12 Peterongan

36

5.768

160

14

3.774

270

14

2.867

205

13 Jombang

75

8.862

118

30

9.009

300

36

6.447

179

14 Megaluh

32

3.510

110

6

1.839

307

5

1.530

306

15 Tembelang

37

4.914

133

9

3.457

384

6

1.927

321

16 Kesamben

41

6.302

154

10

2.339

234

3

3.115 1.038

17 Kudu

21

2.916

139

4

1.498

375

5

1.715

343

18 Ploso

24

3.850

160

5

2.166

433

5

2.353

471

19 Kabuh

30

3.719

124

6

1.681

280

2

2.204 1.102

20 Plandaan

29

3.429

118

6

1.773

296

1

2.045 2.045

21 Ngusikan

19

2.197

116

4

1.810

453

2

1.222

611

120.460

146

241

65.322

271

181

61.046

337

Jumlah

824

2.723

2.649 1.325


c) Rasio Guru/Murid Rasio

guru

terhadap

murid

adalah

jumlah

guru

tingkat

pendidikan SD/Mi, SMP/Mts dan SMA/MA.SMK per jumlah murid pendidikan

SD/Mi,

SMP/Mts

dan

SMA/MA.SMK.

Rasio

ini

mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar, disamping juga untuk RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018

272

II - 41

mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran. Untuk mengetahui rasio guru terhadap murid dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.16 Rasio Guru dan Murid Semua Jenjang Pendidikan Tahun 2009-2012 No. 1

Jenjang Pendidikan

2010

2011

2012

SD/MI

1.1.

Jumlah Guru

1.2.

Jumlah Murid

1.3.

Rasio

2

2009

8.941

9.101

9.018

9,179

124.709 125.718 126.653 127.556 13,95

13,81

14,04

14,00

SMP/MTs

2.1.

Jumlah Guru

5.714

5.742

5.645

5724

2.2.

Jumlah Murid

65.555

65.245

64.220

67.445

2.3.

Rasio

11,47

11,36

11,38

12,00

3

SMA/MA/SMK

3.1

Jumlah Guru

3.2 3.3

5.271

5.333

5.371

5.369

Jumlah Murid

53.435

54.664

56.595

60.588

Rasio

10,14

10,25

10,54

11,00


Dari tabel diatas dapat dilihat kecenderungan rasio jumlah guru dan murid menunjukkan tren yang stabil dalam periode 4 tahun terakhir, baik untuk tingkat SD maupun SMP. Hal ini menunjukkan tetap terjaganya perbandingan jumlah ideal antara guru dan murid di Kabupaten Jombang, sehingga mutu pengajaran tetap terjaga. Rasio jumlah guru dan murid tidak terpengaruh oleh kondisi wilayah kecamatan di perkotaan ataupun di pinggiran, karena bisa jadi yang di pinggiran lebih rendah rasionya. Sedangkan jika dibandingkan dengan standar nasional, maka pada tahun 2012 rasio jumlah guru dan murid sebesar 1:14 masih di bawah standar nasional sebesar 1:23. Demikian juga pada tingkat SMP rasio jumlah guru dan murid sebesar 1:12 masih di bawah standar nasional yang sebesar 1:16. Sedangkan rasio jumlah guru dan murid sebesar 1:11. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah guru untuk jenjang pendidikan

dasar,

baik

SD

maupun

SMP,

telah

mencukupi

perbandingan ideal yang ditetapkan secara nasional. Rasio jumlah


II - 42

guru dan murid tingkat SD/Mi, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK menurut kecamatan tersaji dalam tabel berikut: Tabel 2.17 Rasio Guru dan Murid Semua Jenjang Pendidikan Tahun 2012 Menurut Kecamatan di Kabupaten Jombang SD/MI

SMP/MTs

SMA/MA/SMK

No. Kecamatan Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Rasio Rasio Rasio Guru Murid Guru Murid Guru Murid 1

Bandarkdm

359

4.524

13

111

1.404

13

69

815

12

2

Perak

368

5.328

14

261

3.476

13

250

4.694

19

3

Gudo

334

5.060

15

116

1.412

12

61

741

12

4

Diwek

803

10.723

13

714

7.206

10

713

6.594

9

5

Ngoro

851

11.198

13

341

3.832

11

345

3.089

9

6

Mojowarno

640

9.125

14

348

3.154

9

160

849

5

7

Bareng

346

4.713

14

143

2.139

15

61

674

11

8

Wonosalam

245

3.238

13

96

1.293

13

61

415

7

9

Mojoagung

493

8.282

17

357

4.259

12

370

5.407

15

10 Somobito

515

7.690

15

260

3.198

12

151

1.465

10

11 Jogo Roto

553

7.085

13

399

3.876

10

389

2.097

5

12 Peterongan

419

6.284

15

369

4.623

13

611

4.593

8

13 Jombang

1.002

15.174

15

897

11.405

13

1.343

21.621

16

14 Megaluh

316

3.538

11

152

1.737

11

125

339

3

15 Tembelang

385

5.230

14

225

2.838

13

171

1.160

7

16 Kesamben

399

5.858

15

315

3.928

12

76

924

12

17 Kudu

193

2.678

14

127

1.426

11

155

1.167

8

18 Ploso

251

3.443

14

127

1.647

13

128

2.711

21

19 Kabuh

248

3.335

13

113

1.417

13

55

631

11

20 Plandaan

296

3.057

10

121

1.461

12

36

362

10

21 Ngusikan

163

1.993

12

132

1.714

13

39

240

6

9.179 127.556

14

5.724

67.445

12

5.369

60.588

11

Jumlah


d) Fasilitas Pendidikan Dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan terbaik kepada masyarakat diperlukan sarana dan prasarana sekolah yang memadai. Untuk

itu

Pemerintah

Kabupaten

Jombang

bersama

seluruh

stakeholder yang ada berupaya menjamin ketersediaan bangunan sekolah dalam kondisi baik. Perkembangan jumlah bangunan sekolah dalam kondisi baik selama dua tahun terakhir menunjukan tren yang naik. Untuk SD/MI mengalami kenaikan yang cukup signifikan pada tahun 2011 yakni


II - 43

dari 63% meningkat menjadi 81,98%. Demikian pula untuk SMP/MTs menunjukan tren yang meningkat, dari 76,61% pada tahun 2009 naik menjadi 97,68% pada tahun 2012. Adapun untuk SMA/SMK/MA cenderung stabil yakni dari 91,95% pada tahun 2009 turun sedikit menjadi 90,21% pada tahun 2010, kemudian pada tahun 2011 naik lagi menjadi 91,25% dan di tahun 2012 tetap 91,25%. Perkembangan jumlah bangunan sekolah kondisi baik tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 tersaji pada grafik berikut: Grafik 2.14 Perkembangan Bangunan Sekolah Kondisi Baik di Kabupaten Jombang Tahun 2010-2012 120.00 100.00 80.00 60.00 40.00 20.00 0.00

SD/MI

SMP/MTS

SMA/SMK/MA

2010

63.00

82.58

90.21

2011

57.47

83.99

91.25

2012

81.98

97.68

91.25

Sumber: Dinas Pendidikan, Tahun 2010-2012

Terjadinya kenaikan signifikan atas prosentase bangunan sekolah kondisi baik pada SD/MI pada tahun 2012 lebih dipengaruhi oleh terealisasinya rehabilitasi gedung SD dan SMP yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK). 2) Urusan Pekerjaan Umum a) Sanitasi Salah satu aspek yang penting dalam menjaga kualitas lingkungan adalah dengan menjaga kondisi sanitasi masyarakat. Berdasarkan Profil Kesehatan Kabupaten Jombang rumah tangga dengan akses sanitasi layak, yang ditinjau dari kepemilikan jamban sehat sehat, mengalami peningkatan dari 60,28% pada tahun 2009, menjadi 84,19% pada tahun 2012. Jika ditinjau dari tingkat timbulan sampah pada tahun 2012 mencapai 116,71 ton/hari, sedangkan sampah yang terangkut mencapai 67,69 ton/hari atau sebesar 58%. Memperhatikan hal tersebut dari total timbulan sampah per hari selain yang terangkut RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018

II - 44

untuk sampah yang diolah per harinya sebesar 14,23% atau 16,61 ton/hari, dari total sampah yang diolah tersebut yang diolah untuk dijadikan kompos sebesar 10,96% atau 12,79 ton/hari dan untuk di daur ulang sebesar 3,84% atau 3,82 ton/hari. Selain itu dari total timbulan sampah per harinya, masih terdapat yang tidak terangkut maupun diolah yaitu sebesar 27,77% atau 32,41 ton/hari. Meninjau dari tingkat pelayanan persampahan mencapai 83,22%, hal ini mengandung makna bahwa dari total wilayah yang harus dilayani yaitu seluas 3.479 Ha baru dapat direalisasikan di wilayah perkotaan saja yaitu seluas 2.895 Ha. Sedangkan untuk jumlah penduduk yang harus terlayani sampai dengan tahun 2012 mencapai 58%, atau dari total jumlah penduduk di wilayah perkotaan sebesar 96.704 jiwa baru bisa melayani penduduk sebesar 56.088 jiwa. Terkait dengan penanganan sanitasi lingkungan khususnya drainase lingkungan untuk wilayah perkotaan Jombang, bahwa dengan semakin meningkatnya perkembangan kawasan pemukiman mengakibatkan sering terjadinya genangan di beberapa lokasi dengan luasan mencapai 7.111 m² pada tahun 2013. b) Air Bersih Untuk memenuhi kebutuhan air minum sehari-hari masyarakat di Kabupaten Jombang memperoleh air dari berbagai sumber baik dengan

menggunakan

sistem

perpipaan

maupun

sistem

non

perpipaan. Sarana air bersih perpipaan diperoleh dari PDAM dan non PDAM yang dikelola masyarakat. Sistem air minum non perpipaan menggunakan sumur gali, penangkap air hujan serta dari mobil tangki. Penggunaan penangkap air hujan sebagai sumber air bersih terutama dilakukan oleh masyarakat yang kesulitan mendapatkan sumber air minum, dimana alternatif sumber air lainnya baik sistem perpipaan maupun sistem lain tidak memungkinkan. Di Kabupaten Jombang penduduk dengan akses air minum ”Aman” sebesar 73,845% penduduk. Prosentase penggunaan sumber air minum penduduk kategori ”Aman” masing-masing jenis sumber di Kabupaten Jombang. Tabel 2.18. Prosentase Penduduk Dengan Akses Air Minum “Aman” No

Sumber air

1

PDAM

2

SGL


Prosentase 7,84% 38,71% II - 45

3

SPT

26,95%

4

Lainnya

0,00%

5

HIPPAM

2,23%

Total Sumber : Hasil Analisa

Menurut

hasil

proyeksi

73,845%

menunjukkan

jumlah

penduduk

Kabupaten Jombang secara berturut-turut adalah 1.261.051 jiwa (tahun 2013), 1.365.215 jiwa (tahun 2017), 1.477.984 jiwa (tahun 2022) dan 1.600.067 (tahun 2027). Penduduk sejumlah tersebut harus semuanya (100%) terlayani oleh air minum yang aman. Di

wilayah-wilayah

khususnya

perkotaan

atau

kecamatan

dengan jumlah penduduk besar harus mendapat prioritas yang lebih besar dalam pemenuhan air minum, dilihat dari data proyeksi jumlah penduduk menunjukkan bahwa Kecamatan Jombang memiliki jumlah penduduk paling besar yaitu 143.926 jiwa (tahun 2013), 155.815 jiwa (tahun 2017), 168.685 jiwa (tahun 2022) dan 182.619 (tahun 2027). Kedua adalah Kecamatan Diwek, secara berturut-turut yaitu 105.893 jiwa (tahun 2013), 114.640 jiwa (tahun 2017), 124.110 jiwa (tahun 2022) dan 134.361 (tahun 2027). Di Kabupaten Jombang secara garis besar, terdapat 2 jenis kebutuhan air yaitu untuk memenuhi kebutuhan domestik (rumah tangga) dan kebutuhan non domestik (memenuhi kebutuhan non rumah tangga), kebutuhan air bersih untuk kebutuhan domestik (rumah tangga) merupakan kebutuhan penduduk untuk masak, mandi, cuci dan kakus. Besarnya pemakaian untuk keperluan ini bervariasi untuk setiap wilayah. Standart yang biasa digunakan sebagai dasar perkiraan adalah “Kategori Kota dan Standar

kebutuhan

Air

Bersih

Untuk

Rumah

Tangga”

yang

dikeluarkan oleh Ditjen Cipta Karya. Selain dari standar tersebut, kebutuhan air bersih juga dapat

diambil berdasar

pemakaian

konsumen yang tercatat dalam rekening bulanan PDAM. Berdasar data pemakaian air dan data jumlah rekening yang ada di PDAM Kabupaten Jombang Bulan Juni tahun 2013 dari data jumlah

pemakaian

air

dan

jumlah

rekening

diketahui

bahwa

pemakaian air rata-rata di PDAM sebesar 122 L/orang/hari dengan asumsi

satu

sambungan

digunakan

oleh

enam

jiwa.

Jumlah

pemakaian ini bervariasi di masing - masing unit yang berkisar antara 81 – 115 L/orang/hari. Pemakaian air tertinggi berada di BNA Jombang dan IKK Diwek yaitu 115 L/orang/hari dan konsumsi


II - 46

terendah

di

IKK

Kabuh

sebesar

81

L/orang/hari.

Sedangkan

kebutuhan air non domestik adalah kebutuhan air untuk memenuhi kebutuhan non rumah tangga, yaitu untuk kegiatan ekonomi dan perkotaan misalnya untuk industri, perkantoran, pertokoan, hotel, penginapan, rumah makan, rumah sakit, puskesmas, sekolah, rumah ibadah, dan lain-lain. Perhitungan secara pasti untuk mengetahui kebutuhan air jenis ini sangat sulit dilakukan, karena beragamnya jenis fasilitas serta setiap sambungan akan memerlukan air yang berbeda

dengan

sambungan

lainnya.

Untuk

memperkirakan

kebutuhan non domestik, dilakukan dengan mengambil prosentase dari kebutuhan domestik. Berdasar data pemakaian air di PDAM Kabupaten Jombang, jumlah pemakaian air non domestik Kabupaten Jombang pada bulan Agustus 2012 sebanyak 25.237 m3 sedang pemakaian total pada bulan yang sama sebesar 257.328 m3. Jika dibandingkan dengan jumlah pemakaian total, Konsumsi air non domestik ini sekitar 8,26% dari total konsumsi air di Kabupaten Jombang. Dalam penyusunan Rencana Induk ini direncanakan kebutuhan air non domestik dialokasikan sebesar 15 % dari kebutuhan domestik. Angka 15% ini tetap sampai dengan akhir perencanaan dengan asumsi bahwa perkembangan

kebutuhan

air

non

domestik

sebanding

dengan

peningkatan kebutuhan air domestik. Disamping itu untuk pembangunan dan penyediaan air bersih diarahkan pada daerah-daerah yang masuk kategori rawan air bersih, dengan harapan masyarakat dapat memperoleh kebutuhan air bersih yang cukup sesuai baku mutu air dan memenuhi syarat kesehatan, karena dengan semakin banyak masyarakat yang memperoleh air bersih

maka

akan

semakin

baik

kondisi

kesehatannya,

memperhatikan hal tersebut ukuran air bersih dikatakan sehat apabila memenuhi kelayakan secara fisik, kimia dan bakteriologis. Merujuk dari ketentuan tersebut maka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat

akan

air

bersih

khususnya

pada

wilayah

yang

dikategorikan sering mengalami kerawanan ketersediaan air bersih bagi wilayah perdesaan dan wilayah sekitar hutan, berdasarkan data di wilayah Kabupaten Jombang terdapat 48 desa pada 9 kecamatan. Realisasi yang telah dicapai sampai dengan tahun 2013 adalah dengan melakukan kegiatan penyusunan studi geolistrik pada 23 titik lokasi


II - 47

dan pengeboran air bersih pada 35 lokasi pada daerah rawan air bersih. 3) Urusan Perumahan Kabupaten Jombang sesuai arahan RTRW Provinsi Jawa Timur bahwasannya berdasarkan rencana struktur ruang khususnya dalam rencana sistem perkotaan adalah sebagai Pengembangan Kegiatan Lokal, atau masuk dalam bagian Wilayah Pengembangan dari Germakertasusila Plus yang diarahkan untuk pengembangan tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, kehutanan, perikanan, peternakan, pertambangan, perdagangan, jasa, pendidikan, kesehatan, pariwisata, transportasi, dan industri. Disamping hal itu Kabupaten Jombang juga dilewati jalur jalan tol trans jawa yang memungkinkan Kabupaten Jombang akan menjadi daerah tujuan investasi di Jawa Timur, memperhatikan hal tersebut Kabupaten Jombang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan perlu mempersiapkan prasarana, sarana serta utilitas

yang

diselenggarakan

salah secara

satunya mandiri

adalah oleh

perumahan masyarakat

baik

maupun

yang oleh

pengembang. Jika ditinjau dari data yang ada saat ini yaitu sampai dengan tahun 2013 jumlah rumah sebanyak 394.202 unit, dengan rata-rata pertambahan rumah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir sebesar 7,5%. Dari kondisi tersebut apabila dikaitkan dengan jumlah backlog rumah yang ada di Kabupaten Jombang dengan asumsi 1 Kepala Keluarga menempati 1 Rumah dimana sampai dengan akhir tahun 2013 jumlah Kepala Keluarga sebanyak 442.054 KK, maka pada tahun 2013 masih terdapat adanya kekurangan hunian sebesar 47.852 unit. Dalam rencana penataan kawasan permukiman di wilayah Kabupaten Jombang, disamping hal-hal sebagaimana tersebut diatas, maka yang dipandang perlu untuk menjadi perhatian adalah berkenaan dengan keberadaan kawasan permukiman yang tertata maupun yang tidak tertata. Makna dari kawasan permukiman yang tertata disini adalah kawasan permukiman yang tertib baik konfigurasi tapaknya yaitu kondisi bangunan, kondisi jaringan jalan dan lahan yang tidak melanggar aturan dan kaidah tata ruang dan ketentuan zonasi serta memiliki legalitas. Dari data yang ada saat ini kawasan permukiman di Kabupaten Jombang seluas 27.862,05 Ha, berdasarkan total luasan


II - 48

permukiman tersebut dari 21 kecamatan maka prosentase luas permukiman tertata yang paling kecil berada di kecamatan jombang yaitu

mencapai

54,30%

atau

seluas

1.049,98

Ha

dari

total

keseluruhan luas permukiman yaitu 1.933,81 Ha, sehingga masih terdapat 45,7% atau seluas 883,83 Ha pada kondisi belum tertata yaitu yang berada di desa Jombang, desa Sambong Dukuh dan desa Candimulyo. Disamping itu berdasarkan hasil pendataan terhadap kondisi rumah masyarakat di Kabupaten Jombang, masih terdapat 11.400 rumah dari total rumah tangga miskin di Kabupaten Jombang sebesar 74.300 rumah tangga. Untuk memfasilitasi kebutuhan masyarakat akan rumah yang layak huni dan lingkungan permukiman yang sehat, Pemerintah Kabupaten Jombang melaksanakan kegiatan rehabilitasi rumah yang tidak layak huni maupun peningkatan lingkungan permukiman, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Realisasi Pelaksanaan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2009 – 2013 Anggaran 2009 2010 2011 2012 2013 Total

APBD 400 190 448 119 381

APBN 50 50 605 708 2.000

1.538

3.413

KODAM

CSR

1.000 100 1.000 2.000

100

4) Urusan Penanaman Modal Pada tahun 2013 Kabupaten Jombang mampu mengukir prestasi untuk urusan penanaman modal dengan diperolehnya penghargaan Investment Award peringkat 3 se-Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Jombang menjadi sasaran lokasi investasi PMA dan PMDN peringkat ke 7 dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur. Berdasarkan ijin prinsip yang

dikeluarkan

Pemerintah

Propinsi

Jawa

Timur,

Kabupaten

Jombang memberikan kontribusi investasi sebesar 2,79% dari seluruh nilai investasi di Jawa Timur. Hal ini berarti Kabupaten Jombang merupakan Kabupaten yang kondusif untuk berinvestasi. Berikut ini indikator yang bisa menjadi acuan terhadap iklim investasi dan penanaman modal di Kabupaten Jombang: a) Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)


II - 49

Perkembangan jumlah PMA dan PMDN di Kabupaten Jombang dalam periode tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 tribulan pertama menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Jumlah PMA dan PMDN yang tercatat di Kantor Penanaman Modal Kabupaten Jombang pada tahun 2009 sebanyak 9 perusahaan dan meningkat menjadi

sebanyak

19

perusahaan

pada

tahun

2012.

Capaian

peningkatan jumlah investor pada kurun waktu lima tahun mencapai 111,11% Untuk lebih meningkatkan investasi di daerah, maka perlu dilakukan peningkatan upaya promosi potensi daerah secara efektif serta memberikan kepastian perizinan kepada investor, baik dalam maupun

luar

negeri,

yang

akan

menginvestasikan

dananya

di

Kabupaten Jombang. Peningkatan investasi dan usaha di Kabupaten Jombang akan menambah perluasan dan penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat Jombang. Grafik 2.15

Jumlah Perusahaan

Perkembangan Jumlah PMA dan PMDN Tahun 2009–2013

2009

2010

2011

2012

2013*)

Jumlah PMDN

,1

,1

,5

,6

,6

Jumlah PMA

8

9

10

11

11

Jumlah PMA/PMDN

,9

,10

,15

,17

,17

Sumber: Kantor Penanaman Modal, Tahun 2013 * Tribulan 1 - 2013

b) Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) Perkembangan

investasi

di

daerah

yang

bersumber

dari

PMA/PMDN pada periode tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 tribulan pertama menunjukkan tren peningkatan namun dengan pertumbuhan yang fluktuatif. Nilai investasi PMA/ PMDN pada tahun 2009

sebesar

Rp.275.050.499.000,-

meningkat

menjadi

Rp.

10.665.767.195.712,- atau naik sebesar Rp. 10.390.716.696.712,Grafik 2.16 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018

II - 50

Perkembangan Kinerja Penanaman Modal/Investasi Tahun 2009-2013 10000000000,000 9000000000,000 8000000000,000 7000000000,000 6000000000,000 5000000000,000 4000000000,000 3000000000,000 2000000000,000 1000000000,000 Realisasi Investasi PMA/PMDN 2009

2010

Investasi PMA/PMDN

2011

2012

2013*)

Sumber: Kantor Penanaman Modal, Tahun 2013 * Tribulan 1 – 2013

Dari grafik di atas terlihat bahwa perkembangan nilai investasi daerah

secara

akumulatif

menunjukkan

peningkatan.

Lonjakan

investasi terjadi pada tahun 2010 dan pada tahun-tahun berikutnya. Rencana pembangunan infrastruktur strategis nasional di Kabupaten Jombang serta kesiapan Kabupaten Jombang dalam memfasilitasi pembangunan

kawasan

industri

akan

dapat

mendongkrak

pertumbuhan investasi di masa mendatang. 5) Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah a) Meningkatnya persentase koperasi sehat Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau

badan

hukum

yang

kekeluargaan

guna

kesejahteraan

anggota

kegiatannya

mencapai pada

berdasarkan

tujuan

khususnya

untuk dan

atas

asas

meningkatkan

masyarakat

pada

umumnya. Pada dasarnya koperasi merupakan organisasi yang menyisyaratkan kemandirian yaitu koperasi akan berkembang dalam suasana kemandirian. Artinya, berkembang atau tidaknya koperasi sangat tergantung seberapa kuat fundamen internal mendukung ketercapaian tujuan berkoperasi. Adanya kesamaan kepentingan ekonomi

dari

para

anggota-anggotanya,

adanya

pengurus

yang

memiliki motivasi kuat dan sanggup amanah serta tersedianya manajemen

yang

profesional

merupakan

kunci

keberhasilan

pembangunan koperasi.


II - 51

Pengelolaan koperasi sebaiknya berpedoman pada Tiga Sehat, yaitu sehat organisasi, sehat usaha, dan sehat mental. Pembinaan koperasi dengan berpedoman pada Tiga Sehat tersebut diharapkan jumlah koperasi sehat di Kabupaten Jombang meningkatkan dan memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UMKM menunjukkan bahwa dalam 5 (lima) tahun terakhir terjadi peningkatan baik jumlah koperasi maupun prosentase koperasi sehat di Kabupaten Jombang. Hasil pengembangan kinerja koperasi di Kabupaten Jombang tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 sebagaimana tabel berikut : Tabel 2.18 Perkembangan Kelembagaan Koperasi Tahun 2009–Tahun 2013 Uraian

2009

2010

2011

2012

2013

205

235

265

294

325

12,22

33,94

29,16

32,48

35,94

39,59

4,53

57

58

55

55

55

-0,86

547

748

761

763

766

9,79

5) % Koperasi Aktif

90,56

92,80

93,26

93,28

93,30

0,75

6) Jumlah Koperasi

604

806

816

818

821

8,83

1) Koperasi Sehat 2) % Koperasi sehat 3) Koperasi Tidak Aktif 4) Koperasi Aktif

R%

Sumber data : Dinas Koperasi, UMKM Grafik 2.17 Perkembangan Kinerja Peningkatan Kualitas Kelembagaan KoperasiTahun 2009-2013 100 90 80 70

2009

60

2010

50

2011

40

2012

30

2013

20 10 0 % Koperasi sehat

% Koperasi Aktif

Sumber Data : Dinas Koperasi UMKM

Berdasarkan data di atas diketahui bahwa perkembangan jumlah koperasi

tahun

2009

sampai


dengan

tahun

2013

mengalami II - 52

peningkatan sebanyak 217 unit dari sebanyak 604 unit pada tahun 2009 menjadi sebanyak 821 unit pada tahun 2013. Perkembangan jumlah koperasi selama lima tahun terakhir dapat tumbuh rata-rata 8,83% per tahun. Sedangkan prosentase Koperasi sehat mengalami peningkatan rata-rata 4,53% per tahun dari sebesar 33,94% pada tahun 2009 meningkat menjadi 39,59% pada tahun 2013. Hal ini menunjukkan bahwa semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan manfaat koperasi dalam menunjang aktivitas perekonomian masyarakat

melalui

usaha

ekonomi

produktif.

Diharapkan

perkembangan jumlah koperasi tersebut mempunyai korelasi positif terhadap peningkatan kesejahteraan anggota koperasi khususnya dan masyarakat secara umum. Sedangkan untuk prosentase koperasi aktif rata-rata meningkat 0,75% per tahun dari sebesar 90,56% pada tahun 2009 meningkat menjadi

93,30%

pada

tahun

2013.

Masih

rendahnya

progres

peningkatan prosentase koperasi aktif tersebut menunjukan masih banyak koperasi yang membutuhkan pendampingan baik dari segi manajerial,

pengelolaan

keuangan,

hingga

penyusunan

laporan

pembukuan menuju terlaksanana Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang tepat waktu. b) Persentase Koperasi wanita aktif Dari jumlah koperasi sebanyak 821 unit di Kabupaten Jombang tersebut terdapat 312 unit Koperasi Wanita di 306 desa/kelurahan sebagai bentuk revitalisasi lembaga keuangan mikro di tingkat desa/kelurahan dan diharapkan dapat menjadi wadah pengembangan ekonomi lokal berbasis pada usaha rumah tangga yang banyak dikelola oleh kaum wanita. Selain itu, juga sebagai upaya mengurangi ketergantungan masyarakat perdesaan khususnya pelaku usaha mikro terhadap rentenir dan atau Usaha Simpan Pinjam/Koperasi Simpan Pinjam liar. Berkembangnya koperasi wanita tersebut diharapkan bukan saja memotong jalur kemiskinan di lingkungan wanita saja, namun juga untuk menanamkan jiwa wirausaha dan nilai-nilai berkoperasi di lingkungan generasi yang akan datang melalui media keluarga. 6) Urusan Kependudukan Dan Catatan Sipil a) Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018

II - 53

Pelayanan kependudukan yang telah dilakukan sepanjang tahun 2009 – 2013 tribulan I meliputi pelayanan KTP, KK, dan mutasi kependudukan. Sampai dengan tahun 2013 tribulan I telah dilakukan pelayanan sebanyak 969.486 lembar yaitu untuk pelayanan KTP sebanyak 445.066 lembar, pelayanan KK sebanyak 309.835 lembar, dan pelayanan mutasi sebanyak 214.585 lembar. Sampai dengan akhir tahun 2012, jumlah warga yang wajib memiliki KTP sebanyak 1.058.322 orang. Dari jumlah tersebut 991.263 orang atau 93,66% telah memiliki KTP dan sisanya hanya sebanyak 67.059 orang atau 6,34% belum memiliki KTP. Capaian ini didorong oleh meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap

pentingnya

tertib

administrasi

kependudukan

dan

banyaknya kemudahan bagi masyarakat yang mengurus KTP dan KK. Selain pelayanan KTP dan KK, Pemerintah Kabupaten Jombang juga

telah

penduduk

melayani yang

administrasi

memerlukan

mutasi

perubahan

kependudukan data

bagi

kependudukan.

Pelayanan mutasi kependudukan sampai dengan tahun 2013 tribulan I sebanyak 1639 orang Keberhasilan pelayanan di bidang kependudukan ini ditunjang oleh

terbentuknya

Tim

Penyuluhan

Pengurusan

Kartu

Tanda

Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) di Kabupaten Jombang. Perkembangan pelayanan kependudukan di Kabupaten Jombang sebagaimana grafik berikut : Grafik 2.18 Pelayanan Kependudukan Tahun 2009-2013 250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 KTP

2010 85,453

2011 71,424

2012 211,788

2013 50,310

KK

74,579

59,708

101,129

41,892

Mutasi

23,359

106,397

19,683

23,835

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018

II - 54

b) Cakupan Penerbitan Akte Pencatatan Sipil Akta Kelahiran adalah Bukti Sah mengenai Status dan Peristiwa Kelahiran Seseorang yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Bayi yang dilaporkan kelahirannya akan terdaftar dalam Kartu Keluarga dan diberi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai dasar untuk memperoleh pelayanan masyarakat Lainnya. Pelayanan akta pencatatan sipil bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap setiap warga negara khususnya yang berada di wilayah Kabupaten Jombang. Jumlah pelayanan akta pencatatan sipil yang diberikan sampai dengan tahun 2013 tribulan I sebanyak 207.807 lembar akta. Pelayanan terbanyak terjadi pada tahun 2010 dimana dalam satu tahun telah diterbitkan sebanyak 100.892 akta yang terdiri dari 100.386 akta kelahiran dan sisanya adalah akta catatan sipil lainnya. Melonjaknya jumlah pelayanan akta kelahiran ini disebabkan oleh berakhirnya program pelayanan akta melalui program dispensasi berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2009 tanggal 24 Juli 2009 pada Desember 2010, sehingga masyarakat berduyun-duyun untuk mendapatkan akte kelahiran gratis pada tahun tersebut. Perkembangan pelayanan akta pencatatan sipil selama 5 tahun terakhir sebagaimana tergambar dalam grafik berikut : Grafik 2.19 Perkembangan Pelayanan Akta Pencatatan Sipil Tahun 2009-2013 Tribulan Pertama

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

7) Urusan Ketenagakerjaan a) Tingkat Pengangguran Terbuka


II - 55

Pengangguran Terbuka merupakan bagian dari angkatan kerja yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan (baik bagi mereka yang belum pernah bekerja sama sekali maupun yang sudah penah berkerja), atau sedang mempersiapkan suatu usaha, mereka yang tidak

mencari

pekerjaan

karena

merasa

tidak

mungkin

untuk

mendapatkan pekerjaan dan mereka yang sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Proporsi atau jumlah pengangguran terbuka dari angkatan kerja berguna sebagai acuan pemerintah bagi pembukaan lapangan kerja baru. Disamping itu, trend indikator ini akan menunjukkan keberhasilan progam ketenagakerjaan dari tahun ke tahun. Jumlah angkatan kerja di Kabupaten Jombang sepanjang tahun 2009 – 2012 mengalami tren turun naik, turun pada tahun 2010 kemudian naik pada tahun 2011 dan turun lagi pada tahun 2012. Secara akumulasi, selama 5 tahun terakhir jumlah angkatan kerja mengalami penurunan sebanyak 91.373 orang atau turun sebesar 13,18%. Penduduk yang bekerja di Kabupaten Jombang sepanjang tahun 2009 – 2012 mengalami tren turun naik. Secara keseluruhan terjadi penurunan sebanyak 88.738 orang, yaitu dari sebanyak 650.361 orang pada tahun 2009 menjadi sebanyak 561.623 orang pada tahun 2012 atau turun sebanyak 13,64%. Jumlah penganggur di Kabupaten Jombang selama tahun 2009 – 2012

mengalami

pengangguran

tren

selama

turun 5

naik.

tahun

Secara

terakhir

akumulatif

mengalami

jumlah

penurunan

sebanyak 2.635 orang, yaitu dari sebanyak 42.926 orang pada tahun 2009 menjadi sebanyak 40.291 orang pada tahun 2012 atau turun sebesar 6,14%. Grafik 2.20 Perkembangan Angkatan Kerja Kabupaten Jombang Tahun 2009 - 2012


II - 56

Sumber : Hasil Survei Angkatan Kerja Nasional, diolah Tingkat pengangguran terbuka selama tahun 2009 – 2011 mengalami tren menurun yang sangat signifikan, yaitu dari sebesar 6,19% pada tahun 2009, kemudian menurun menjadi 5,27% pada tahun 2010, dan menurun menjadi 4,24% pada tahun 2011. Namun pada tahun 2012 terjadi peningkatan jumlah pengangguran yang signifikan, sehingga mengakibatkan peningkatan TPT menjadi sebesar 6,69%. Jika dilihat bahwa jumlah pengangguran terbesar pada tahun 2012 didominasi oleh penduduk golongan umur 15 – 19 tahun (sebesar 9.984 orang atau 24,78%) dan golongan umur 20 – 24 tahun (sebesar 12.520 orang atau 31,07%) maka peningkatan TPT pada tahun 2012 ini diduga disebabkan oleh anak-anak usia sekolah SMA dan lulusan SMA yang tidak sekolah lagi dan mencari pekerjaan. Pada tahun 2012 jumlah pencari kerja yang terdaftar mencapai 5.648, sementara lowongan pekerjaan yang tersedia mencapai 5.306 orang, akan tetapi pencari kerja yang berhasil ditempatkan hanya mencapai 2.147 orang, maka dapat disimpulkan bahwa kapasitas tenaga kerja belum mampu memenuhi kebutuhan pasar kerja yang ada. Grafik 2.21 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Jombang Tahun 2009-2013


II - 57

7 5.6

6.69

6 6.19 5

5.27

4.24

2010

2011

4 3 2 1 2009

2012

2013

Sumber : Hasil Survei Angkatan Kerja Nasional, diolah 8) Ketahanan Pangan a) Kecukupan protein per kapita Protein adalah suatu senyawa organik yang digunakan oleh tubuh sebagai zat pembangun atau pertumbuhan dan pemeliharaan tubuh seperti pengatur serta mempertahankan daya tahan tubuh terhadap serangan penyakit. Oleh karena itu, kecukupan protein cukup berpengaruh terhadap tingkat kualitas kesehatan masyarakat.Selain itu, protein juga sebagai cadangan energi jika karbohidrat dan lemak sudah habis. Karena adanya fungsi inilah maka penentuan kecukupan protein dilakukan pada saat kecukupan energi terpenuhi. Ketersediaan energi dan protein penduduk Kabupaten Jombang selama tahun 2009 – 2013 telah melampaui angka kecukupan energi dan

protein

yang

ditetapkan

pada

Standar

Pelayanan

Minimal

ketahanan pangan yaitu angka kecukupan energi sebesar 2200 kalori/kapita/hr dan protein sebesar 57 gr/kapita/hr (Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi Tahun 2004). Perkembangan Ketersediaan dan Angka Kecukupan Protein (AKP) sebagaimana dapat dilihat pada grafik berikut: Grafik 2.22 Perkembangan Ketersediaan dan Angka Kecukupan Protein Tahun 2009-2013


II - 58

300 275.08 SPM AKP

250

150

Ketersediaa n Protein

210.82

200

AKP Hewani 140.92 115.1 101.47

100

50

58.77 45.47

101.46

46.1

44.2

0 2009

2010

2011

2012

2013

SPM AKP 57 gr/kap/hr

Sumber data : Kantor Ketahanan Pangan Pemenuhan kecukupan protein hewani tiga tahun terakhir masih kurang dari SPM Ketahanan Pangan sebesar 57 gram/kapita/hari walaupun jika dilihat dari ketersediaan protein sudah jauh melampaui SPM AKP. Hal ini antara lain disebabkan mahalnya harga bahan pangan asal ternak khususnya daging sehingga tidak terjangkau oleh sebagian besar penduduk. Kekurangan protein banyak terdapat pada masyarakat sosial ekonomi rendah. Perkembangan ketersediaan Energi dan Angka Kecukupan Energi (AKE) selama lima tahun terakhir sebagaimana grafik berikut:

Grafik 2.24 Perkembangan Ketersediaan dan Angka Kecukupan Energi Tahun 2009-2013


II - 59

7000 6000

5918.27

5000

4852.9814 4907

4000

SPM AKE

4023.74

4000

3520.26

3280

3000

AKE

4293

4000

3280

Ketersediaan Energi

2000

SPM AKE 2.200 kal/kap/hr

1000 0 2009

2010

2011

2012

2013

Sumber data: Kantor Ketahanan Pangan

Baik ketersediaan energi maupun Angka Kecukupan Energi (AKE) masyarakat di Kabupaten Jombang selama 5 (lima) tahun terakhir sudah jauh melampaui SPM AKE sebesar 2.200 kalori/kapita/hari. Ke depan perlu lebih digiatkan lagi aplikasi program diversifikasi pangan dan pola pangan yang bergizi, beragam, berimbang dan aman. b) Pencapaian skor pola pangan harapan (PPH) Penyelenggaraan urusan pangan di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 pengganti UndangUndang Pangan Nomor 7 Tahun 1996. Dalam Undang-Undang Pangan ini ditekankan pemenuhan kebutuhan pangan di tingkat perorangan, dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi dan kearifan lokal secara bermanfaat. Dewasa ini situasi kualitas konsumsi pangan masyarakat masih dirasakan kurang beragam dan bergizi seimbang. Padahal konsumsi pangan dengan gizi cukup dan seimbang merupakan salah satu faktor penting yang menentukan tingkat kesehatan dan intelegensia manusia. Volume dan kualitas komsumsi pangan dan gizi di dalam rumah tangga juga dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, pengetahuan dan budaya masyarakat. Indikator kualitas komsumsi pangan ditunjukan oleh

skor

Pola

Pangan

Harapan

(PPH)

yang

dipengaruhi

oleh

keragaman dan keseimbangan konsumsi antar kelompok makanan. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) adalah komposisi kelompok pangan utama yang bila dikonsumsi dapat memenuhi kebutuhan energi

dan

zat

gizi

lainnya

dan

menggambarkan

keragaman

ketersediaan pangan untuk dikonsumsi penduduk. Semakin tinggi RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018

II - 60

skor PPH semakin beragam pangan yang dikonsumsi dan semakin baik zat gizi yang diperoleh. PPH biasanya digunakan untuk perencanaan konsumsi, kebutuhan dan penyediaan pangan yang ideal di suatu wilayah. Menurut Susenas 2011, Tingkat Pola Pangan Harapan (PPH) di Indonesia pada periode tahun 2009-2011 mengalami fluktuasi mulai dari 75,7 pada tahun 2009 naik menjadi 77,5 pada tahun 2010, kemudian turun lagi pada tahun 2011 menjadi 77,3 dan tingkat PPH pada tahun 2012 bahkan cenderung mengalami penurunan lagi. Perkembangan capaian indikator diversifikasi pangan di Kabupaten Jombang yang ditunjukan dengan skor PPH selama tahun 2009 - 2012 menunjukan adanya penurunan rata-rata 3,16% per tahun. Realisasi pencapaian skor Pola Pangan Harapan tahun 2012 sebesar 81,7% lebih rendah dari standart pelayanan minimal 90%. Dari trend skor pola pangan harapan tersebut maka mutu dan keragaman pangan serta keseimbangan gizi sudah cukup baik, namun ada beberapa kelompok pangan yang belum mencapai target skor maksimal yaitu kelompok pangan umbi-umbian, pangan hewani, buah/biji berminyak, kacangkacangan, gula, buah dan sayur. Selanjutnya upaya diversifikasi pangan non beras harus lebih diintensifkan dan terintegrasi dengan program-program lainnya. Perkembangan skor Pola Pangan Harapan (PPH) selama tahun 2009 - 2012 sebagaimana grafik berikut: Grafik 2.25 Perkembangan Skor Pola Pangan Harapan Tahun 2009-2012 92.00% 90.00%

Axis Title

88.00%

SPM PPH 90%

86.00% 84.00% 82.00% 80.00% 78.00% 76.00% Skor PPH

2009

2010

2011

2012

90.20%

90.40%

89.50%

81.70%

Sumber data: Kantor Ketahanan Pangan


II - 61

Diversifikasi pangan menjadi salah satu pilar utama dalam mewujudkan ketahanan pangan. Diversifikasi konsumsi pangan tidak hanya sebagai upaya mengurangi ketergantungan pada beras tetapi juga upaya peningkatan perbaikan gizi untuk mendapatkan manusia yang berkualitas dan mampu berdaya saing dalam percaturan globalisasi. c) Menurunnya jumlah daerah rawan pangan Penanganan

kerawanan

pangan

adalah

penanganan

kondisi

ketidakcukupan pangan yang dialami daerah, masyarakat, atau rumah tangga, pada waktu tertentu untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologi bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat. Kerawanan pangan sangat dipengaruhi oleh daya beli masyarakat yang ditentukan oleh

tingkat

pendapatannya,

rendahnya

tingkat

pendapatan

memperburuk konsumsi energi dan protein. Di Kabupaten Jombang tidak terdapat daerah rawan pangan, namun masih ditemukan 8 Desa di 4 Kecamatan yang hampir rawan pangan yaitu Desa Mundusewu dan Desa Ngrimbi Kecamatan Bareng, Desa Jipurapah dan Desa Gebangbunder Kecamatan Plandaan, Desa Pandan Blole dan Desa Gedongombo Kecamatan Ploso serta Desa Munungkerep dan Desa Genengan Jasem Kecamatan Kabuh. Kebijakan urusan Ketahanan Pangan Pemerintah Kabupaten Jombang dalam rangka meningkatkan pengamanan ketahanan pangan diarahkan untuk: a. Mempertahankan tingkat produksi beras dengan ketersediaan minimal yang cukup untuk mendukung kemandirian pangan; b. Meningkatkan ketersediaan pangan ternak dan ikan dari dalam negeri, melalui peningkatan populasi hewan dan produksi pangan hewani dari produksi dalam negeri agar ketersediaan dan keamanan

pangan

hewani

dapat

lebih

terjamin

untuk

mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia; c. Melakukan

diversifikasi

pangan

untuk

menurunkan

ketergantungan pada beras, dengan konsumsi pangan alternatif berbahan lokal. Diversifikasi pangan saat ini adalah kunci keberhasilan dalam mempertahankan ketahanan pangan. Program Diversifikasi Pangan ini


II - 62

merupakan langkah jitu untuk meredam gejolak pangan dunia dan nasional ditengah ancaman perubahan iklim. Selain itu, diversifikasi pangan

menjadi

cara

mengembangkan

kearifan

lokal

melalui

pengoptimalan sumber daya yang ada. Implementasi diversifikasi pangan berbasis kearifan lokal memerlukan strategi dan komitmen yang kuat dari pemerintah, petani, pengusaha, dan masyarakat. Keberhasilan program ini memerlukan kerjasama dan koordinasi yang dikuat dari berbagai pemangku kepentingan. Dimana pemerintah memegang peranan penting dalam membuat kebijakan yang pro pertanian lokal. 9) Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak a) Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, selama kurun waktu 2009-2013 sebagaimana table berikut : Tabel 2.20 Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Jombang Tahun 2009-2012 CAPAIAN NO

1.

INDIKATOR

Jumlah kejadian

SAT 2009

2010

2011

2012

71

92

70

65

Kasus

Sumber : BPPKB Masih banyaknya kejadian kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat untuk melaporkan tindak kekerasan yang terjadi semakin meningkat. Selain itu juga menunjukkan bahwa lembaga P2TP2A yang dibentuk telah menjadi lembaga rujukan yang mendapat kepercayaan tinggi dari masyarakat. 10)

Urusan Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera

a) Laju Pertumbuhan Penduduk Laju

pertumbuhan

penduduk

(LPP)

adalah

Angka

yang

menunjukan tingkat pertambahan penduduk pertahun dalam jangka waktu tertentu. Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Jombang sepanjang tahun 2009 – 2012 mengalami penurunan yang sangat


II - 63

signifikan, yaitu dari sebesar 0,94% pada tahun 2009 menjadi sebesar 0,69% pada tahun 2012. Dengan capaian ini, maka target LPP yang ditetapkan secara nasional pertumbuhan penduduk 1,1% pada tahun 2014, telah terlampaui. Perkembangan

LPP

Kabupaten

Jombang

sebagaimana

grafik

berikut : Grafik 2.24 Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Jombang Tahun 2009-2012

Sumber : BPPKB, 2013

11)

Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi

Keuangan

Daerah,

Perangkat

Daerah,

Kepegawaian,

dan

Persandian a) Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan publik oleh aparatur pemerintah dewasa ini masih banyak dijumpai kelemahan sehingga belum dapat memenuhi kualitas yang diharapkan masyarakat. Hal ini ditandai dengan masih adanya berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media massa, sehingga dapat menimbulkan citra yang kurang baik terhadap aparatur pemerintah. Mengingat fungsi utama pemerintah adalah melayani

masyarakat

maka

pemerintah

perlu

terus

berupaya

meningkatkan kualitas pelayanan. Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS), perlu disusun indeks kepuasan masyarakat sebagai tolok


II - 64

ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan. Di samping itu data indeks kepuasan masyarakat akan dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih perfu perbaikan dan menjadi pendorong setiap unit penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya. Kinerja masyarakat

pelayanan dinilai

pemerintah

Kabupaten

menggunakan

indikator

Jombang Indeks

kepada

Kepuasan

Masyarakat (IKM). IKM diukur pada SKPD penyelenggara pelayanan masyarakat dan urusan pemerintahan yang penilaiannya berdasarkan 14 unsur pelayanan. Semakin tinggi IKM menunjukkan semakin baiknya pencapaian sasaran meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan pemerintah daerah. Realisasi selama 5 tahun terakhir pada kelompok dinas dan kelompok kecamatan menunjukkan trend naik, sementara pada kelompok

badan

menunjukkan

kecenderungan

turun.

Hasil

pengukuran IKM sampai dengan tahun 2012 pada semua kelompok termasuk dalam kategori BAIK, dengan nilai

rata-rata IKM pada

kelompok Badan Daerah sebesar 75,55; kelompok Dinas Daerah sebesar 76,42; dan kelompok kecamatan sebesar 74,33. Secara keseluruhan, sepanjang tahun 2009 – 2012 terdapat peningkatan ratarata IKM sebesar 0,87. Artinya pelayanan yang diberikan pada masyarakat pada dari tahun ke tahun telah mengalami peningkatan. Perkembangan IKM Kabupaten Jombang sepanjang tahun 2009 – 2012 sebagaimana grafik berikut : Grafik 2.25 IKM Kabupaten JombangTahun 2009 - 2012

Sumber : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018

II - 65

12)

Urusan Sosial

a) Jumlah Penyandang Masalah Sosial dan Kesejahteraan Jumlah PMKS di Kabupaten Jombang yang terdiri dari 28 jenis PMKS selama tahun 2009 – 2012 mengalami penurunan sebanyak 90 orang yaitu dari sebanyak 107.026 orang pada tahun 2009 menjadi sebanyak 106.936 orang pada tahun 2012. Untuk lebih jelasnya berikut

gambaran

jumlah

PMKS

di

Kabupaten

Jombang

yang

tergambar dalam grafik: Grafik 2.26 Jumlah PMKS Kabupaten Jombang Tahun 2009 – 2012

Sumber : Dinsosnakertrans Kabupaten Jombang

13)

Urusan Kebudayaan

a) Jumlah Prestasi Seni dan Budaya Pada

tahun

2012

Kabupaten

Jombang

telah

memiliki

490

kelompok seni dan budaya dan telah melahirkan banyak prestasi. Sepanjang tahun 2009-2013 Pemerintah Kabupaten Jombang telah melakukan upaya-upaya pembinaan terhadap seluruh potensi budaya yang ada. Hal ini di lakukan dalam rangka memelihara nilai-nilai kearifan lokal yang sudah tumbuh dan berkembang di masyarakat. Hasil dari pembinaan seluruh potensi budaya yang ada, selama 5 tahun terakhir telah tercapai prestasi budaya sebanyak 38 prestasi pada 20 event. Perkembangan jumlah prestasi Budaya di Kabupaten Jombang sebagaimana grafik berikut:


II - 66

Grafik 2.27 Perkembangan Jumlah Prestasi Budaya Tahun 2009-2013 13

14 12

9

10

7

8

5

6

4

4 2 0 2009

2010

2011

2012

2013

Sumber : Disporabudpar, diolah

14)

Urusan Kearsipan

a) Meningkatnya

persentase

instansi

yang

telah

menerapkan

pengelolaan arsip secara baku Untuk

lebih

meningkatkan

informasi

pembangunan

yang

berkualitas maka salah satu perangkat yang dibutuhkan adalah sistem kearsipan yang baik. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Jombang melaksanakan pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip berupa boks arsip, mesin penghancur kertas, rak arsip, yang dibutuhkan oleh seluruh SKPD se-Kabupaten Jombang serta

melakukan

pelaksanaan,

pembinaan

pertanggungjawaban,

(perencanaan, pelaporan,

penganggaran, monitoring

dan

evaluasi) kepada arsiparis (pengelola arsip) terutama di desa. Sampai

dengan

tahun

2012

seluruh

SKPD

telah

dapat

melaksanakan tertib administrasi kearsipan sesuai standar Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2012 tentang Tata Naskah Dinas. Capaian ini didorong oleh telah meningkatnya kapasitas pengelola kearsipan dan meningkatnya pemahaman tentang pentingnya nilai arsip bagi SKPD tersebut. Pengelolaan Sistem kearsipan yang baik ini ditunjang oleh kelengkapan alat kearsipan yang memadai di seluruh SKPD serta dukungan Tim Pemilah Arsip yang telah dibentuk.


II - 67

Aspek

daya

dukung

pengelolaan

arsip

di

Kecamatan

mempengaruhi kinerja Kecamatan dalam memberikan pelayanan kepada

masyarakat.

Pemerintah

Kabupaten

Jombang

menaruh

perhatian khusus atas aspek tersebut. Dari jumlah seluruh Kecamatan yang ada, pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2013, seluruhnya sebanyak 21 Kecamatan telah memenuhi ketentuan penyimpanan arsip daerah secara baik atau 100%. 15)

Urusan Perpustakaan

a) Jumlah pengunjung perpustakaan Kabupaten Jombang Pada zaman global sekarang, pendidikan merupakan sesuatu hal yang penting. Karena pendidikan merupakan akar dari peradaban sebuah bangsa. Pendidikan sekarang telah menjadi kebutuhan pokok yang harus dimiliki setiap orang agar bisa menjawab tantangan kehidupan. Untuk memperoleh pendidikan, banyak cara yang dapat tercapai, diantaranya melalui perpustakaan. Karena di perpustakaan berbagai sumber informasi bisa diperoleh, selain itu banyak juga manfaat lain yang dapat diperoleh melalui perpustakaan. Dalam arti tradisional, perpustakaan adalah sebuah koleksi buku dan majalah. Walaupun dapat diartikan sebagai koleksi pribadi perseorangan, namun perpustakaan lebih umum dikenal sebagai sebuah koleksi besar yang dibiayai dan dioperasikan oleh sebuah kota atau institusi, dan dimanfaatkan oleh masyarakat yang rata-rata tidak mampu membeli sekian banyak buku atas biaya sendiri. Perpustakaan dapat juga diartikan sebagai kumpulan informasi yang bersifat ilmu pengetahuan, hiburan, rekreasi, dan ibadah yang merupakan kebutuhan hakiki manusia. Oleh karena itu perpustakaan modern telah didefinisikan kembali sebagai tempat untuk mengakses informasi dalam format apa pun, apakah informasi itu disimpan dalam gedung perpustakaan tersebut atau tidak. Dalam perpustakaan modern ini selain kumpulan buku tercetak, sebagian buku dan koleksinya ada dalam perpustakaan digital (dalam bentuk data yang bisa diakses lewat jaringan komputer). Keberadaan Perpustakaan tentunya sangat bermanfaat unutk perkembangan keilmuan di suatu daerah. Dengan semboyan buku adalah jendela dunia tentunya sudah sewajarnya perpustakaan menjadi

tempat

yang

menarik


untuk

di

kunjungi.

Pengunjung II - 68

perpustakaan adalah pemakai perpustakaan yang berkunjung ke perpustakaan untuk mencari bahan pustaka dalam satu (1) tahun. Selama

kurun

waktu

tahun

2009-2012

perkembangan

jumlah

pengunjung perpustakaan milik Pemerintah Kabupaten Jombang sangat

menggembirakan.

mencapai

19.614

Pada

tahun

pengunjung,

2009

tahun

jumlah

2010

pengunjung

mencapai

44.900

pengunjung, tahun 2011 mencapai 86.666 pengunjung, tahun 2012 mencapai 73.230 pengunjung, dan pada tahun 2013 mencapai 87.355 pengunjung. Perkembangan pengunjung perpustakaan selama 5 tahun terakhir

mengalami

peningkatan

pengunjung

sebesar

273,26%.

Perkembangan jumlah pengunjung perpustakaan pemda selama 5 tahun terakhir sebagaimana terlihat pada grafik berikut: Grafik 2.27 Jumlah Pengunjung Perpustakaan Kabupaten Jombang Tahun 2009-2013 100000 80000

86.666 73.230

60000

87.355

44.900

40000 20000

19.614

0 2009

2010

2011

2012

2013

Sumber data : Kantor Arsip, PDE dan Perpustakaan

Dalam upaya meningkatkan jumlah kunjungan masyarakat ke Perpustakaan Daerah maupun untuk memperluas akses informasi bacaan telah dilakukan beberapa upaya, beberapa diantaranya yaitu sebagai berikut : 1. Peningkatan jumlah sarana dan prasarana perpustakaan daerah yaitu berupa penambahan buku setiap tahun yang dilakukan melalui dana APBD Kab. Jombang dan bantuan buku dari Pemerintah Pusat. Peningkatan tersebut yakni dari sebanyak 8.236

judul

buku

dengan

jumlah

buku

sebanyak

15.063

eksemplar pada tahun 2009, menjadi sebanyak 12.430 judul buku dengan jumlah buku sebanyak 24.775 eksemplar. Peningkatan judul buku ini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yaitu RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018

II - 69

buku untuk peningkatan usaha/kewirausahaan, serta buku yang dikarang oleh putra Jombang. 2. Pengembangan

perpustakaan

keliling

yang

menjangkau

masyarakat hingga ke pelosok desa sehingga meningkatkan akses masyarakat untuk mendapatkan informasi melalui buku bacaan. 3. Penambahan jam pelayanan perpustakaan yang sebelumnya pukul 10.00 pagi sampai dengan pukul 15.00 sore selama 5 hari kerja, diperpanjang menjadi 6 hari kerja mulai pukul 7.00 pagi sampai dengan pukul 20.00 malam. 4. Pameran buku yang diselenggarakan setiap satu tahun sekali. 5. Peningkatan

kapasitas

pustakawan

dengan

memfasilitasi

Musyawarah Pustakawan Sekolah (MPS) 6. Peningkatan kapasitas Perpustakaan Umum dengan adanya ruang baca anak. 7. Peningkatan rasa aman dan nyaman dengan terbangunnya tempat parkir beserta peralatan pengamanannya (CCTV). B. Fokus Layanan Urusan Pilihan 1. Urusan Kelautan dan Perikanan a) Peningkatan Produksi dan Produktifitas Hasil Perikanan Perikanan adalah kegiatan manusia yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hayati perairan dimulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan atau disebut sebagai

usaha

agribisnis.

Pada

umumnya

usaha

perikanan

dimaksudkan untuk kepentingan penyediaan pangan bagi manusia. Di Kabupaten Jombang yang tidak memiliki wilayah perairan laut hanya

mengandalkan hasil perikanan

capaian

kinerja

menunjukan

produksi

trend

perikanan

meningkat

air tawar. Perkembangan selama

sebagaimana

tahun

terlihat

2009–2013 pada

grafik

berikut:

Grafik 2.28 Perkembangan Jumlah Produksi Perikanan RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018

II - 70

Tahun 2010-2013 18,000.00 15,746.60

15,945.95

16,000.00 15,747.90

14,000.00 12,000.00 10,000.00 9,158.60 8,000.00

9,060.40

6,000.00 4,000.00 2,000.00 2009

2010

2011

2012

2013

Sumber data: Dinas Peternakan dan Perikanan

Perkembangan

produksi

perikanan

tahun

2009

–

2013

meningkat rata-rata 18,57% per tahun dari sebesar 9.060,4 ton pada tahun

2009

menjdi

sebesar

15.945,95

ton

pada

tahun

2013.

Pencapaian target produksi tersebut antara lain ditentukan oleh keberhasilan

intensifikasi

program

perikanan

budidaya,

adanya

program restocking ikan yaitu penebaran benih ikan di perairan umum seperti embung, serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan petani ikan dalam teknis budidaya ikan sehingga kematian ikan dapat ditekan dan akhirnya produksi dapat meningkat. 2. Urusan Pertanian a) Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan Subsektor tanaman pangan sebagai bagian dari sektor pertanian memiliki peranan yang sangat penting dalam ketahanan nasional, baik dikala kondisi ekonomi normal maupun saat menghadapi krisis. Tanaman pangan sangat relevan untuk di jadikan pilar ekonomi di daerah, mengingat sumber daya ekonomi yang dimiliki setiap daerah yang siap didayagunakan untuk membangun ekonomi adalah sumber daya pertanian tanaman pangan. Begitu juga halnya di Kabupaten Jombang, dengan produksi tanaman pangan dijadikan andalan daerah, sehingga peningkatan produksi dan produktifitas tanaman pangan harus menjadi prioritas utama.


II - 71

Secara umum produksi tanaman pangan utama (padi, jagung dan kedelai) di Kabupaten Jombang selama tahun 2009 - 2013 dapat dikatakan

mengalami

peningkatan

jika

dibandingkan

produksi

tanaman pangan utama pada tahun 2009. Perkembangan produksi tanaman pangan utama (padi, jagung dan kedelai) sebagaimana grafik berikut: Grafik 2.29 Perkembangan Produksi Tanaman Pangan Utama di Kabupaten Jombang Tahun 2009-2013

Ton

Produksi Tanaman Pangan Utama (Ton) 500,000 450,000 400,000 350,000 300,000 250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 2009

Padi 426,092

Jagung 180,820

Kedelai 7,070

2010

464,833

188,392

8,886

2011

382,588

186,873

8,707

2012

462,385

242,666

13,000

2013

418,050

193,842

9,017

Sumber: Dinas Pertanian

Berdasarkan data tersebut di atas diketahui bahwa produksi padi selama lima tahun terakhir mengalami peningkatan dengan pertumbuhan rata-rata 0,67% per tahun dari sebanyak 426.092 ton pada tahun 2009 menjadi sebanyak 418.050 ton pada tahun 2013. Namun pada tahun 2011 mengalami penurunan akibat serangan organisme pengganggu tanaman karena dampak anomali iklim pada tahun 2010. Produksi beras tahun 2012 mengalami peningkatan cukup besar yaitu 20,86% dari produksi tahun 2011, keberhasilan ini mendapatkan apresiasi dari Presiden sebagai Kabupaten yang berhasil meningkatkan produksi beras di atas 5%. Perkembangan produksi jagung selama lima tahun terakhir dapat dikatakan meningkat dengan pertumbuhan rata-rata 3,28% per tahun dari sebesar sebesar 180.820 ton pada tahun 2009 menjadi sebesar 193.842 ton pada tahun 2013. Sedangkan perkembangan produksi

kedelai

selama

lima


tahun

terakhir

dapat

dikatakan II - 72

meningkat dengan pertumbuhan rata-rata 10,59% per tahun dari sebesar sebesar 7.070 ton pada tahun 2009 menjadi sebesar 9.017 ton pada tahun 2013. Produksi tanaman pangan utama baik padi, jagung maupun kedelai tahun 2013 mengalami menurunan jika dibandingkan produksi tahun 2012. Hal ini disebabkan selain turunnya luas panen juga disebabkan adanya perubahan iklim (anomali iklim) dimana terjadi kemarau basah yaitu masih terjadi hujan pada musim kemarau. Hal ini berakibat berkurangnya intensitas penyinaran matahari yang dibutuhkan untuk proses fotosintesis / pengisian bulir padi, jagung maupun kedelai. Satu yang tidak bisa luput ketika membahas usaha tani tanaman pangan (padi, jagung dan kedelai) adalah produktivitas tanaman. Produktivitas adalah kemampuan suatu tanah untuk menghasilkan suatu tanaman yang sedang diusahakan dengan system pengelolaan tertentu. Produktivitas disebut juga dalam faktor produksi, karena dapat menunjang pertumbuhan tanaman yang dibudidayakan. Produktivitas tanaman biasa dijadikan sebagai tolok ukur keberhasilan usaha tani. Suatu daerah yang rata-rata produktivitas tanamannya tinggi dipersepsikan telah berhasil dalam menerapkan teknologi usaha taninya atau dianggap teknik budidayanya lebih maju daripada daerah lain yang memiliki produktivitas lebih rendah. Secara umum produktivitas tanaman pangan utama (padi, jagung dan kedelai) di Kabupaten Jombang tahun 2013 menunjukan adanya peningkatan jika dibandingkan tahun 2009. Perkembangan produktivitas tanaman pangan utama selama 5 (lima) tahun terakhir sebagaimana terlihat pada grafik berikut:


II - 73

Produktivitas (Kw/Ha)

Grafik 2.32 Perkembangan Produtivitas Tanaman Pangan Utama (Padi, Jagung dan Kedelai) di Kabupaten Jombang Tahun 2009-2012

2009

padi ,61.44

jagung ,48.15

kedelai ,10.12

2010

,64.78

,58.87

,11.45

2011

,53.85

,67.59

,13.83

2012

,65.33

,79.03

,19.21

2013

,57.97

,68.23

,17.67

Sumber: Dinas Pertanian

Produktivitas padi selama kurun waktu lima tahun terakhir turun rata-rata 0,35% per tahun dari sebesar 61,44 kw/Ha pada tahun 2009 menjadi 57,97 kw/Ha pada tahun 2013. Untuk komoditi jagung meningkat rata-rata 10,08% per tahun dari sebesar 48,15 kw/Ha pada tahun 2009 menjadi 68,23 kw/Ha pada tahun 2013. Sedang untuk komoditi kedelai meningkat rata-rata 16,2% dari sebesar 10,12 kw/Ha pada

tahun

2009

menjadi

17,67

Kw/Ha

pada

tahun

2013.

Produktivitas tanaman pangan utama baik padi, jagung maupun kedelai tahun 2013 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan produktivitas tahun 2012, disebabkan perubahan iklim yaitu terjadi kemarau basah. b) Produksi dan Produktivitas Tanaman Hortikultura Tanaman hortikultura utama di kabupaten Jombang adalah Cabai,

Durian

dan

Mangga.

Secara

umum

produksi

tanaman

holtikultura utama di Kabupaten Jombang selama tahun 2009 – 2013 cenderung mengalami peningkatan sebagaimana terlihat pada grafik berikut:


II - 74

Grafik 2.33 Perkembangan Produksi Tanaman Hortikultura Utama (Cabai, Durian dan Mangga) di Kabupaten Jombang Tahun 2009-2013

Produksi (ton)

Perkembangan Produksi Hortikultura Tahun 2009 - 2013

2009

Cabai 1,135.90

Durian 10,881.40

Mangga 5,092.60

2010

,665.00

7,879.00

7,543.00

2011

1,936.00

11,409.00

39,451.00

2012

2,943.00

7,332.00

32,520.00

2013

4,569.00

10,197.00

23,985.00

Sumber: Dinas Pertanian Produksi tanaman hortikultura (cabai, durian dan mangga) selama tahun 2009 - 2013 menunjukkan trend yang meningkat, dengan peningkatan produksi cabai rata-rata 64,23% per tahun dari sebesar 1.135,9 ton pada tahun 2009 menjadi sebesar 4.569 ton pada tahun 2013. Untuk komoditi durian terjadi peningkatan rata-rata 5,14% per tahun dari sebesar 10.881,4 ton pada tahun 2009 menjadi sebesar 10.197 ton pada tahun 2013. Sedangkan untuk komoditi mangga meningkat rata-rata 106,83% per tahun dari sebesar 5.092,6 ton pada tahun 2009 menjadi sebesar 23.985 ton pada tahun 2013. Namun Produksi mangga pada tahun 2013 terjadi penurunan jika dibandingka tahun 2012, hal ini disebabkan karena pada saat tanaman berbunga terjadi hujan dan angin yang menyebabkan bunga gugur dan gagal menjadi buah. Secara umum produktivitas tanaman hortikultura utama (Cabai, Durian dan Mangga) di Kabupaten Jombang selama tahun 2009 2013menunjukan trend yang meningkat. Perkembangan produktivitas tanaman hortikultura utama di Kabupaten Jombang sebagaimana grafik berikut:


II - 75

Grafik 2.34 Perkembangan Produktivitas Hortikurkura Utama (Cabai, Durian dan Mangga) di Kabupaten Jombang Tahun 2009-2012 Produktivitas Hortikultura Tahun 2009 - 2013

2009

Cabai (Kw/Ha) ,20.95

Durian (Kg/pohon) ,127.34

Mangga (Kg/pohon) ,25.00

2010

,19.62

,122.20

,24.35

2011

,20.36

,124.20

,62.34

2012

,69.87

,105.60

,83.40

2013

,25.15

,108.00

,65.00

Sumber: Dinas Pertanian Produktivitas tanaman Cabai selama tahun 2009

- 2013

menunjukkan peningkatan dengan pertumbuhan rata-rata 44,15% per tahun dari sebesar 20,95 kw/Ha pada tahun 2009 menjadi sebesar 25,15 Kw/Ha pada tahun 2013. Untuk komoditi mangga meningkat rata-rata 41,28% per tahun dari sebesar 25 Kg/pohon pada tahun 2009 menjadi sebesar 65 Kg/pohon pada tahun 2013. Sedang produktivitas durian mengalami penurunan rata-rata 3,78% per tahun dari sebesar 127,34 Kg/pohon pada tahun 2009 menjadi sebesar 108 Kg/pohon pada tahun 2013. Sebenarnya

upaya

untuk

meningkatkan

produksi

dan

produktivitas tanaman pangan dan hortikultura tahun 2013 sudah banyak dilaksanakan antara lain melalui upaya-upaya intensifikasi dan ekstensifikasi usaha tani, penyediaan sarana prasarana produksi serta emanfaatan teknologi tepat guna dalam sistem usaha tani namun hal tersebut belum mampu meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman pangan.


II - 76

c) Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan Perkebunan

adalah

segala

kegiatan

yang

mengusahakan

tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai meliputi mengolah, memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi,

permodalan

kesejahteraan

bagi

serta pelaku

manajemen

untuk

usaha

mewujudkan

perkebunan

dan

masyarakat.Tanaman yang ditanam bukanlah tanaman yang menjadi makanan pokok maupun sayuran melainkan tanaman yang umumnya berukuran besar dengan waktu penanaman yang relatif lama. Tanaman perkebunan di Kabupaten Jombang yang utama adalah Tebu, Tembakau dan Cengkeh. Secara umum perkembangan produksi tanaman perkebunan selama lima tahun terakhir dapat dikatakan mengalami peningkatan sebagaimana terlihat pada grafik berikut: Grafik 2.34 Perkembangan Produksi Tanaman Perkebunan (Tebu, Tembakau dan Cengkeh) di Kabupaten Jombang Tahun 2009-2013 Produksi Tanaman Perkebunan (ton) 1200,000.00 1000,000.00 Ton

800,000.00 600,000.00 400,000.00 200,000.00 -

Tebu

2009

1008,056.25

Tembakau (daun basah) 20,012.83

Kakao

2010

1038,943.30

5,775.64

,134.82

2011

787,974.53

47,509.00

,136.47

2012

974,115.80

66,896.78

,141.30

2013

1137,084.30

47,402.47

,141.30

,177.83

Sumber data: Dinas Kehutanan dan Perkebunan Perkembangan produksi tebu selama lima tahun terakhir meningkat rata-rata 4,82% per tahun dari sebesar 1.008.056,25 ton tahun 2009 menjadi sebesar 1.137.084,3 ton pada tahun 2013. Untuk produksi tembakau meningkat rata-rata 165,78% per tahun dari


II - 77

sebesar 20.012,83 ton pada tahun 2009 menjadi sebesar 47.402,47 ton pada tahun 2013. Sedangkan untuk produksi kakao mengalami penurunan rata-rata 4,86% per tahun dari sebesar 177,83 ton pada tahun 2009 menjadi 141,3 ton pada tahun 2013. Sedangkan

gambaran

produktivitas

tanaman

perkebunan

selama lima tahun terakhir sebagaimana grafik berikut: Grafik 2.34 Perkembangan Produktivitas Tanaman Perkebunan (Tebu, Tembakau dan Cengkeh) di Kabupaten Jombang Tahun 2009-2013

Kg/Ha

Produktivitas tanaman perkebunan (Kg/Ha) 16,000.00 14,000.00 12,000.00 10,000.00 8,000.00 6,000.00 4,000.00 2,000.00 -

Tebu

2009

,886.24

Tembakau (daun basah) 5,199.80

Kakao

2010

,883.00

1,290.00

,174.86

2011

,692.59

11,500.00

,177.00

2012

,795.92

14,100.00

,183.27

2013

,871.02

11,116.00

,183.27

,186.25

Sumber data: Dinas Kehutanan dan Perkebunan Perkembangan produktivitas tebu selama lima tahun terakhir meningkat rata-rata 0,61% per tahun dari sebesar 886,24 Kg/Ha tahun 2009 menjadi sebesar 871,02 Kg/Ha pada tahun 2013. Untuk produktivitas tembakau meningkat rata-rata 179,43% per tahun dari sebesar 5.199,8 Kg/Ha pada tahun 2009 menjadi sebesar 11.116 Kg/Ha pada tahun 2013. Sedangkan untuk produktivitas kakao mengalami penurunan rata-rata 0,34% per tahun dari sebesar 186,25 Kg/Ha pada tahun 2009 menjadi 183,27 Kg/Ha pada tahun 2013. d) Populasi dan Produksi Hasil Peternakan Peternakan

adalah

kegiatan

mengembangbiakan

dan

membudidayakan hewan ternak untuk mendapatkan manfaat dan hasil dari kegiatan tersebut. Tujuan peternakan adalah mencari keuntungan RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018

II - 78

dengan

penerapan

prinsip-prinsip

manajemen

pada

faktor-faktor

produksi yang telah dikombinasikan secara optimal. Kegiatan di bidang peternakan dapat dibagi atas dua golongan, yaitu peternakan ternak ruminansia seperti sapi, kerbau, kuda, babi, kambing dan dombadan ternak unggas yaitu ayam pedaging, ayam petelur, ayam buras dan itik. Secara umum populasi ternak ruminansia dan unggas di Kabupaten Jombang selama tahun 2009 - 2013 sebagaimana grafik berikut: Grafik 2.36 Perkembangan Populasi Ternak Kabupaten Jombang

Populasi (ekor)

Tahun 2009-2013

2009

Ternak ruminansia 217,291.00

Ternak unggas 7910,135.00

2010

245,512.00

8175,214.00

2011

262,029.00

7884,475.00

2012

302,632.00

8065,500.00

2013

315,170.00

8390,564.00

Sumber: Dinas Peternakan dan Perikanan Perkembangan populasi ternak ruminansia selama tahun 2009 – 2013 menunjukkan trend yang terus meningkat dengan peningkatan rata-rata 9,84% per tahun dari sebanyak 217.291 ekor pada tahun 2009 menjadi sebanyak 315.170 ekor pada tahun 2013. Untuk populasi ternak unggas mengalami peningkatan rata-rata 1,53% per tahun dari sebanyak 7.910.135 ekor pada tahun 2009 menjadi sebanyak 8.390.564 ekor pada tahun 2013. e) Produksi Hasil Peternakan (Daging, telur dan susu) Perkembangan produksi daging, telur dan susu di Kabupaten Jombang selama tahun 2009 - 2012 secara umum mengalami peningkatan sebagaimana grafik 2.37 Grafik 2.37 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018

II - 79

Perkembangan Produksi Daging, Telur dan Susu Di Kabupaten Jombang Tahun 2009-2013

Produksi

Perkembangan Produksi Daging, Telur dan Susu Tahun 2009 - 2012 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 2009

Daging (ton) 15,851

Telur (ton) 14,600

Susu (000 liter) 5,104.46

2010

16,311

11,931

5,824.85

2011

17,640

12,207

5,591.61

2012

17,222

13,116

6,452.00

Sumber: Dinas Peternakan dan Perikanan Perkembangan produksi daging selama tahun 2009 – 2012 meningkat rata-rata 2,89% per tahun dari sebanyak 15.851 ton pada tahun 2009 menjadi sebanyak 17.222 ton pada tahun 2012. Sedang untuk produksi telur mengalami penurunan rata-rata 2,84% per tahun dari sebesar 14.600 ton pada tahun 2009 menjadi sebanyak 13.116 ton pada tahun 2012 hal ini disebabkan karena adanya penurunan populasi ternak ayam ras petelur rata-rata 2,79% per tahun. Untuk produksi susu meningkat rata-rata 8,5% dari sebanyak 5.104.460 liter pada tahun 2009 menjadi sebanyak 6.452.000 liter pada tahun 2012. 3. Urusan Kehutanan a) Produksi dan Produktivitas Kehutanan a) Produksi dan Produktivitas Kehutanan Kehutanan adalah suatu praktik untuk membuat, mengelola, menggunakan dan melestarikan hutan untuk kepentingan manusia. Pengelolaan hutan sebaiknya diselaraskan dengan pengelolaan sumber daya alam yang lainnya, sehingga pemanfaatan sumber daya hutan dapat terjalin dengan baik dan menguntungkan.Kehutanan bukan hanya berfungsi sebagai pelestari ekosistem, tetapi juga menghasilkan sesuatu hal yang produktif. Perkembangan produksi hasil hutan di Kabupaten Jombang selama tahun 2009 - 2012 secara umum terlihat pada grafik berikut: Grafik 2.38 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018

II - 80

Perkembangan Produksi hasil hutan Kabupaten Jombang Tahun 2009-2012 Perkembangan Produksi Hasil Hutan Kayu Tahun 2009 - 2013 4,918.77 5,000.00 4,500.00

3,609.95

4,000.00 3,500.00

3,173.05

m3

3,000.00

2,209.18

2,500.00

1,762.28

2,000.00

Produksi Hasil hutan Kayu

1,500.00 1,000.00 ,500.00 2009

2010

2011

2012

2013

Produksi Hasil Hutan Kayu

Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Perkembangan produksi hasil hutan kayu tahun 2009 – 2013 meningkat rata-rata 2,8% per tahun dari sebesar 3.173,05 m3 pada tahun 2009 menjadi sebesar 2.209,18 m3 pada tahun 2013. Produksi hasil hutan kayu tahun 2012 mengalami penurunan dibandingkan produksi tahun 2011 yaitu hanya tercapai 1.762,28 m3 disebabkan karena rata-rata kepemilikan kayu rakyat belum mencapai umur layak untuk ditebang (sudah masa tebang) pada jenis tanaman keras berumur pendek. Selain itu penurunan produksi hasil hutan secara tidak langsung didukung oleh adanya peningkatan kemampuan sumber

daya

manusia

secara

administratif

dan

teknis

dari

pelaksanaan Diklat tenaga teknis pengelolaan hutan produksi lestari (Ganis PHPL) di Kabupaten Jombang dan prioritas pengembangan hutan

rakyat

diarahkan

pada

upaya-upaya

pelestarian

dan

perlindungan sumber daya alam dengan penekanan implementasi pada tahapan mewujudkan sertifikasi hutan rakyat. Pencapaian target produksi hasil hutan rakyat ditempuh dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian hutan, dengan cara: 1. Melaksanakan rehabilitasi hutan dan lahan dengan penanaman pohon pada lahan kritis, lahan kosong dan lahan kurang produktif;


II - 81

2. Meningkatkan teknik budidaya tanaman kayu-kayuan dan tanaman bawah tegakan yang berumur panjang dan pendek serta Multi Purphose Trees Species (MPTS) sesuai dengan fungsi alam karakteristik masing-masing wilayah. 3. Penguatan

kelembagaan

kelompok

hutan

rakyat

melalui

sertifikasi (ecolabelling) hutan rakyat 4. Penguatan SDM melalui Diklat tenaga teknis pengelolaan hutan produksi lestari (Ganis PHPL) b) Luas Lahan Kritis Lahan kritis adalah lahan yang tidak produktif, bersifat tandus, gundul, tidak dapat digunakan untuk usaha pertanian, karena tingkat kesuburannya sangat rendah meskipun dikelola, produktivitasnya sangat rendah. Bahkan, dapat terjadi jumlah produksi yang diterima jauh lebih sedikit daripada biaya pengelolaannya. Faktor-Faktor yang menyebabkan terjadinya lahan kritis, antara lain sebagai berikut: a. Kekeringan, biasanya terjadi di daerah-daerah bayangan hujan. b. Genangan air yang terus-menerus. c. Erosi tanah dan masswasting yaitu gerakan masa tanah menuruni lereng yang biasanya terjadi di daerah dataran tinggi, pegunungan, dan daerah yang miring. d. Pengolahan

lahan

yang

kurang

memperhatikan

aspek-aspek

kelestarian lingkungan. e. Masuknya material yang tak dapat diuraikan oleh bakteri (misalnya plastik)dan dapat bertahan lama masuk ke lahan pertanian sehingga sangat mengganggu kelestarian kesuburan tanah. Lahan kritis memiliki kondisi lingkungan yang sangat beragam tergantung pada penyebab kerusakan lahan. Secara umum dapat dikatakan bahwa kondisi lahan kritis menyebabkan tanaman tidak cukup mendapatkan air dan unsur hara, kondisi fisik tanah yang tidak memungkinkan akar berkembang dan proses infiltrasi air hujan, kandungan garam yang tinggi akibat akumulasi garam sekunder atau tanaman keracunan oleh unsur toksik yang tinggi. Lahan kritis ditandai oleh rusaknya struktur tanah, menurunnya kualitas dan kuantitas bahan organik, defisiensi hara dan terganggunya siklus hidrologi, perlu direhabilitasi dan ditingkatkan produktivitasnya agar


II - 82

lahan dapat kembali berfungsi sebagai suatu ekosistem yang baik atau menghasilkan sesuatu yang bersifat ekonomis bagi manusia. Lahan

Kritis

yang

tidak

memberikan

atau

meningkatkan

produktifitas lahan seharusnya di rehabilitasi agar menjadi lahan potensial. Perkembangan luasan rehabilitasi hutan dan lahan di Kabupaten

Jombang

selama

tahun

2009-2012

secara

umum

menunjukan trend meningkat. Secara umum produksi hasil hutan sebagaimana terlihat pada grafik berikut: Grafik 2.35 Perkembangan Luasan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2009-2012

3,138.77

3,500.00

2,748.87

3,000.00 2,500.00

2,465.82

2,066.50

2,000.00 1,500.00

1,097.03

Rehabilitasi hutan dan lahan

1,000.00 ,500.00 2009

2010

2011

2012

2013

Sumber data: Dinas Kehutanan dan Perkebunan Perkembangan luasan rehabilitasi hutan dan lahan selama tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 mengalami penurunan ratarata 6,59% per tahun dari sebesar 2.066,5 Ha pada tahun 2009 menjadi sebesar 1.097,03 Ha pada tahun 2013 disebabkan oleh prioritas rehabilitasi hutan dan lahan tidak hanya pada aspek penanaman vegetatif namun juga kepada pembangunan bangunan sipil teknis berupa dam penahan, dam pengendali, gully plug, penyelamat tebing, sumur resapan, biopori, dan rorak. 4. Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral a. Energi Listrik Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007

tentang

Energi,

salah

satu

tujuannya

adalah

untuk

meningkatkan akses masyarakat yang tidak mampu dan atau RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018

II - 83

masyarakat yang tinggal di daerah terpencil terhadap energi untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan

merata

meningkatkan

dengan

cara

ketersediaan

menyediakan energi

kepada

bantuan

untuk

masyarakat

tidak

mampuserta membangun infrastruktur energi untuk daerah belum berkembang sehingga dapat mengurangi disparitas antar daerah. Dalam upaya mewujudkan peningkatan akses masyarakat yang tidak mampu dan/atau terpencil terhadap energi, maka Pemerintah Kabupaten Jombang mengembangkan jaringan listrik pedesaan, yang dilakukan untuk: (1) Meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat yang kurang mampu; (2) Menurunkan pengeluaran keluarga miskin dalam penggunaan minyak

tanah

untuk

lampu

penerangan;

(3)

Memperkecil

pembiayaan pembangunan dalam rangka pengembangan energi listrik bagi daerah-daerah terpencil. Dalam kurun waktu 2 tahun, telah terealisasi penyambungan Listrik Perdesaan untuk 197 Rumah Tangga Miskin. Tabel 2.21. Perkembangan Pemasangan Listrik Perdesaan Bagi RTM Tahun 2011-2012 No 1 2 3

Lokasi Kecamatan Bareng Wonosalam Kabuh

Realisasi (RTM)

Desa

Dusun

2011

Jenisgelaran

Ngadirejo

Pakel

Curahparas

Wonosalam

Ampelgading

25

Pengampon

Pucangrejo Jatirajah Lor

33 19

Mangunan

Jatirajah Kidul

43

57

Tanjungwadung Tanjungbaru 4

5

Plandaan

Ngusikan

2012

23

Jipurapah

Tambak Kulon

11

Klitih

Tambak Wetan

8

Sumbernongko

Papringan

32

Candilor

15

TOTAL

127

139

Sumber data: Dinas PU Bina Marga dan Pengairan

b. Potensi Pertambangan Berdasarkan

hasil

kajian,

bahwa

Kabupaten

Jombang

memiliki cadangan sumber daya mineral, yang terdiri atas bahan galian tanah urug, lempung, pasir batu, dan andesit. Berdasarkan


II - 84

hasil kajian dimaksud, didapatkan data bahwa potensi tambang yang layak untuk dilakukan eksplorasi dengan memperhatikan situs budaya, RTRW, dan lingkungan, terdapat empat jenis bahan galian, yakni: (1) Lempung, dengan volume 510.078 m³ yang tersebar di Kecamatan Tembelang, Kesamben, Sumobito, Jogoroto, Ngoro,

Diwek,

dan

Gudo;

(2)

Pasir

batu,

dengan

volume

1.690.050m³ yang tersebar di Kecamatan Ngoro dan Mojowarno; (3) Andesit, dengan volume 1.369.722 m³ yang tersebar di Kecamatan Bareng dan Wonosalam; (4) Tanah urug, dengan volume 9.642.696 m³

yang

tersebar

di

Kecamatan

Jombang,

Ngoro,

Bareng,

Wonosalam, Perak, Plandaan, Kabuh, dan Ngusikan. 5. Urusan Perindustrian a) Volume Usaha Industri Kecil dan Menengah Sebagian besar kegiatan industri kecil berlokasi di daerah pedesaan dengan sifat dan metode pengusahaan yang tradisional, dan masih sangat tergantung pada pasaran lokal. Jenis industri kecil, menengah serta industri kerajinan rumah tangga mendapatkan perhatian yang cukup besar dari pemerintah sebagai salah satu alternative dalam mengupayakan penciptaan dan perluasan tenaga kerja,

serta

meningkatkan

pendapatan

seluruh

rakyat,

guna

mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur. Penciptaan dan perluasan tenaga kerja melalui peningkatan persentase

volume

usaha

industri

kecil

dan

menengah

mulai

digalakkan di Kabupaten Jombang. Hal tersebut tergambar jelas dari data

Dinas

Perindustrian,

Perdagangan

dan

Pasar

yang

menggambarkan trend positif perkembangan volume usaha industri kecil dan menengah. Berikut ini adalah grafik perkembangan volume usaha industri kecil dan menengah selama 5 tahun terakhir: Grafik 2.37 Perkembangan Volume Usaha Industri Kecil dan Menengah Tahun 2009-2013


II - 85

Volume Usaha IKM (Rp.) 415436911,000 384693807,300 271714351,000

298885786,100

2009

315752080,000

2010

2011

2012

2013

Sumber data : Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Berdasarkan

grafik

tersebut

di

atas

diketahui

bahwa

perkembangan pencapaian volume usaha industri kecil dan menengah selama

tahun

2009

sampai

dengan

2013

meningkat

sebesar

Rp.143.722.560.000,00 atau tumbuh rata-rata 11,37% per tahun dari volume usaha IKM tahun 2009 sebesar Rp.271.714.351.000,00 menjadi

Rp.415.436.911.000,00

pada

tahun

2013.

Hal

ini

menunjukan adanya peningkatan kapasitas usaha industri kecil dan menengah karena iklim usaha yang kondusif dan industri yang berdaya saing, sehingga diharapkan dapat mewujudkan jejaring agribisnis yang kuat dan kokoh serta mampu menyumbang PDRB Kabupaten Jombang tahun 2012 dari sektor industri pengolahan sebesar 11,6% dengan sumbangan terbesar dari sub sektor makanan, minuman dan tembakau, diikuti sub sektor tekstil, barang kayu dan hasil hutan lainnya serta barang kulit dan alas kaki. Jumlah industri yang memiliki izin selama tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 meningkat sebanyak 37 industri atau tumbuh rata-rata 18,14% per tahun dari sebanyak 210 industri pada tahun 2009 menjadi sebanyak 407 industri pada tahun 2013. Industri yang diterbitkan izin usahanya selama tahun 2013 tersebut terdiri dari 20 industri dengan permodalan antara Rp.6.000.000,00 sampai dengan Rp.200.000.000,00, sebanyak 16 industri dengan permodalan antara Rp.201.000.000,00 sampai dengan

Rp.10.000.000.000,00 dan 1

industri dengan permodalan lebih besar dari Rp.10.000.000.000,00. Perkembangan jumlah industri yang memiliki izin selama tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 sebagaimana terlihat pada grafik berikut: Grafik 2.38 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018

II - 86

Perkembangan Jumlah Industri yang memiliki Izin Selama tahun 2009 - 2013

Jumlah IKM yg memiliki izin (Kumulatif) 407

450 370

400 322

350 262

300 210

250

Jumlah IKM yg memiliki izin (Kumulatif)

200 150 100 50 0 2009

2010

2011

2012

2013

Sumber data: Badan Pelayanan Perizinan 6. Urusan Pariwisata b) Jumlah Kunjungan Wisata Wisata Religi merupakan salah satu jenis wisata yang menjadi andalan

di

Kabupaten

Jombang.

Keberadaan

makam

Presiden

Abdurahman Wahid pahlawan Nasional turut andil memberikan dampak signifikan terhadap jumlah wisatawan yang mengunjungi Kabupaten

Jombang.

Jumlah

kunjungan

wisata

ke

Kabupaten

Jombang sepanjang tahun 2009 – 2012 mengalami peningkatan yang signifikan, yaitu dari sebanyak 146.548 orang pada tahun 2009, menjadi sebanyak 1.424.404

orang wisatawan pada tahun 2012.

Perkembangan kunjungan wisata ke Kabupaten Jombang selama 5 tahun terakhir sebagaimana grafik berikut : Grafik 2.39 Capaian Indikator Kinerja Urusan Pariwisata Tahun 2009-2013 Tribulan I


II - 87

Sumber : Disporabudpar Kabupaten Jombang 2.4 Aspek Daya Saing Daerah A. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah 1) Urusan Pertanian a) Nilai Tukar Petani Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur hasil pembangunan sektor pertanian adalah Nilai Tukar Petani (NTP). Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan rasio indeks harga yang diterima oleh petani dengan indeks harga yang dibayar oleh petani. Tahun dasar yang digunakan di dalam perhitungan NTP ini adalah tahun 2007. Perkembangan realisasi capaian NTP sampai dengan tahun 2012 adalah sebesar 104,16 atau naik dari NTP tahun 2011 yang hanya sebesar 97,87. Perkembangan capaian nilai NTP pada periode tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 tersaji dalam grafik berikut: Grafik 2.40 Perkembangan Nilai Tukar Petani Kabupaten Jombang Tahun 2009-2012


II - 88

105 104 103 102 101 100 99 98 97 96 95 94

104.16 103.29

NTP minimal

98.12

2009

97.87

2010

2011 Nilai Tukar Petani NTP Kabupaten Jombang 2009 - 2012

2012


Secara umum, capaian indikator tersebut menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan petani pada tahun 2012 lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2007 sebagai tahun dasar maupun dibandingkan dengan tahun 2011. Jika ditinjau lebih mendalam, ini menunjukkan bahwa tingkat pendapatan petani pada tahun 2012 mampu mencukupi kebutuhan petani baik untuk proses produksi ataupun untuk mencukupi kebutuhan pokoknya sehari-hari. Meskipun NTP tahun ini lebih tinggi dari tahun sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Jombang masih terus berupaya meningkatkan NTP hingga mencapai 115 di akhir tahun 2018 sebagaimana tertuang dalam

dokumen

RPJMD

tahun

2014-2018.

Upaya

tersebut

dilaksanakan melalui kebijakan-kebijakan sektor pertanian yang terintegrasi dengan sektor lainnya. Salah satu upaya dalam rangka mendorong

peningkatan

NTP

antara

lain

melalui

peningkatan

efektifitas dan efisiensi sistem usaha tani, penumbuhan dan penguatan peran lembaga pertanian di perdesaan sekaligus peningkatan kapasitas sumber daya manusia petani serta upaya perlindungan kepada petani terhadap persaingan usaha yang tidak sehat. Secara umum, kebijakan Pemerintah Kabupaten Jombang yang telah diupayakan dalam rangka peningkatan NTP pada periode tersebut antara lain: 1) Dari sisi indeks yang diterima, upaya yang dilakukan antara lain: a) Peningkatan produksi dan produktivitas hasil pertanian; b) Peningkatan efektifitas dan efisiensi sistem usaha tani sehingga dapat menurunkan biaya produksi;


II - 89

c) Penumbuhan perdesaan

dan

penguatan

sekaligus

peran

peningkatan

lembaga

kapasitas

pertanian sumber

di

daya

manusia petani; d) Perlindungan kepada petani terhadap persaingan usaha yang tidak sehat; e) Stabilisasi harga produk pertanian; 2) Dari sisi indeks yang dibayar, upaya yang dilakukan antara lain melalui penurunan biaya produksi dengan subsidi pupuk dan penurunan pengeluaran konsumsi dengan kebijakan-kebijakan antara lain biaya pendidikan murah, biaya kesehatan murah serta stabilisasi harga pangan. B. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur 1) Urusan Pekerjaan Umum a) Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Berdasarkan data hasil evaluasi pemanfaatan lahan yang telah dilakukan pada tahun 2013, bahwasannya rencana penggunaan lahan yang direncanakan dalam dokumen Rencana Tatat Ruang Wilayah Kabupaten Jombang Tahun 2009-2029, penggunaan lahan terbesar adalah untuk kegiatan budidaya pertanian dengan kisaran mencapai 32,70% dari luas wilayah Kabupaten Jombang. Berdasarkan data luas lahan sawah yang ada, berdasarkan jenis pengairannya, maka 92,04% berpengairan teknis, 2,70% sawah ½ teknis, 4,08% sawah tadah hujan, 1,19% sawah non teknis. Untuk menjamin keberlangsungan produksi pertanian, maka Pemerintah

Kabupaten

Jombang

sebagaimana

tercantum

dalam

Rencana Tata Ruang Wilayah membentuk kawasan strategis yang diwujudkan dalam Kawasan Agropolitan Kabupaten Jombang. Langkah lain yang ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Jombang untuk mengamankan produksi pertanian, khususnya tanaman pangan, yaitu dengan mulai menginvetarisir lahan pertanian tanaman pangan untuk selanjutnya ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Hal ini selaras dengan kebijakan Pemerintah Pusat yang menerbitkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Lahan Pertanian Abadi. Untuk mewujudkan kebijakan tersebut, Kabupaten Jombang berencana mengalokasikan lahan seluas 40.676 Ha sebagai


II - 90

lahan

pertanian

abadi,

dengan

luasan

minimal

yang

harus

dipertahankan seluas 31.569,36 Ha. b) Luas wilayah produktif (Ha) Penggunaan lahan di Kabupaten Jombang meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan. Berdasarkan pola ruang dalam RTRW Kabupaten Jombang, kawasan lindung di Kabupaten Jombang meliputi kawasan hutan lindung (2.864,70 Ha), sempadan sungai (1.212 Ha), kawasan sekitar waduk (26,0 Ha), kawasan sekitar mata air (34,60 Ha), serta hutan kota (1.271,97 Ha). Adapun kawasan budidaya yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan sumberdaya buatan. Kawasan budidaya ini meliputi

kawasan pertanian lahan basah (40.676 Ha),

kawasan pertanian lahan kering (14.284,90 Ha), kawasan perkebunan (5.431,62 Ha), kawasan hutan produksi (20.580,80 Ha), kawasan permukiman (27.445,0 Ha), serta kawasan peruntukan industri (2.122,30 Ha). c) Luas Wilayah Industri Kawasan berkembang dimohonkan

peruntukan

cukup untuk

pesat

industri dimana

kegiatan

di

pada

industri

Kabupaten

Jombang

beberapa

lokasi

terutama

di

telah

Wilayah

Pengembangan Ploso. Kawasan peruntukan industri di Wilayah Pengembangan Ploso pada tahun 2029 direncanakan seluas 899,87 Ha. Di Wilayah Pengebangan Ploso telah berdiri industri dengan luasan 60 Ha di Desa Jatigedong Kecamatan Ploso yang dimiliki oleh PT. Plant Cheil Jedang Indonesia (CJI) Sedangkan potensi pengembangan lahan untuk kegiatan industri yang telah direncanakan oleh 2 (dua) perusahaan yaitu PT. Java Fortis Corporindo dan PT. Kawasan Jombang luasnya mencapai 2.000 Ha. Kawasan yang telah dibebaskan untuk kegiatan industri pada Wilayah Pengembangan Ploso ini luasnya mencapai 800 Ha dimana masing-masing perusahaan mengajukan ijin seluas 400 Ha untuk tahap pertama. Gambaran

kawasan

industri

dan

potensi

pengembangan

kawasan industri yang berada di WP Ploso adalah sebagai berikut:


II - 91

1) Rencana Pengembangan Kawasan Industri oleh PT. Java Fortis Corporindo: o

Rencana pengembangan 1.200 Ha;

o

Izin tahap pertama seluas 400 Ha, meliputi: Kecamatan Ploso dan Kabuh;

o

Gambaran lokasi yang telah dibebaskan, yaitu:  Kecamatan Ploso (Desa Jatigedong);  Kecamatan Kabuh (Desa Karangpakis, Desa Sumberingin, Desa Sumbergondang, Desa Genengan Jasem)

2) Rencana Pengembangan Kawasan Industri oleh PT. Kawasan Jombang: o

Rencana Pengembangan 800 Ha

o

Izin tahap pertama seluas 400 Ha meliputi wilayah Kec. Kabuh dan Kudu

o

Gambaran lokasi yang telah dibebaskan berada di :  Kecamatan

Kabuh

(Desa

Munungkerep,

Desa

Genengan

Jasem, Desa Kauman);  Kecamatan Kudu (Desa Katemas, Desa Sidokaton dan Desa Bendungan) d) Luas Wilayah Kebanjiran Pada umumnya banjir disebabkan oleh curah hujan yang tinggi di atas normal, sehingga sistim pengaliran air yang terdiri dari sungai dan anak sungai alamiah serta sistem saluran drainase dan kanal penampung banjir buatan yang ada tidak mampu menampung akumulasi air hujan tersebut dan terjadi luapan. Kemampuan/daya tampung sistem pengaliran air dimaksud tidak selamanya sama, tetapi berubah akibat sedimentasi, penyempitan sungai akibat phenomena alam dan ulah manusia, tersumbat sampah serta hambatan lainnya. Penggundulan hutan di daerah tangkapan air hujan (catchment area) juga menyebabkan peningkatan debit banjir karena debit/pasokan air yang masuk ke dalam sistem aliran menjadi tinggi sehingga melampaui kapasitas pengaliran dan menjadi pemicu terjadinya erosi pada lahan curam yang menyebabkan terjadinya sedimentasi di sistem pengaliran air dan wadah air lainnya. Wilayah yang paling berpotensi terjadi banjir di Kabupaten Jombang terdapat di Kecamatan Mojoagung, karena wilayah tersebut menjadi pertemuan tiga sungai, yaitu S. Gunting, S. Catakgayam dan


II - 92

S. Jiken. Secara historis, hampir 50% dari jumlah kecamatan yang ada di Kabupaten Jombang pernah mengalami banjir. e) Luas Wilayah Perkotaan Kabupaten Jombang memiliki letak yang sangat strategis, karena berada pada perlintasan jalan arteri primer Surabaya-Solo-Jakarta dan jalan kolektor primer Malang-Jombang-Babat. Selain itu, Kabupaten Jombang juga dilintasi ruas jalan tol Surabaya-Mojokerto-Kertosono yang kini sedang dalam tahap konstruksi, sebagai bagian dari jalan tol Trans Jawa. Dalam skenario pengembangan sistem perwilayahan Jawa Timur,

Kabupaten

Pengembangan ditetapkan

Jombang

termasuk

Germakertosusila

sebagai

Pusat

Plus,

Kegiatan

dalam dan

Lokal

kawasan

Wilayah

Perkotaan

Jombang

(PKL),yakni

kawasan

perkotaan yang memiliki fungsi pelayanan dalam lingkup lokal (skala kabupaten atau beberapa kecamatan) Luas

wilayah

Kabupaten

Jombang

1.159,50

km²,

atau

menempati sekitar 2,5% luas wilayah Provinsi Jawa Timur. Secara administratif, Kabupaten Jombang terdiri dari 21 kecamatan, yang meliputi 302 desa dan 4 kelurahan, serta 1.258 dusun/lingkungan. Dari 21 Kecamatan tersebut terdapat beberapa kecamatan dengan wilayah perkotaan, yaitu: Kecamatan Jombang (36,40 Km²), Kecamatan Diwek

(47,70

Peterongan

Km²)

(29,47

Kecamatan Km²),

Perak

Kecamatan

(29,05

Km²),

Mojoagung

Kecamatan

(60,18

Km²),

Kecamatan Tembelang (32,94 Km²) dan Kecamatan Ploso (25,96 Km²).


II - 93

BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

Keuangan

daerah

merupakan

faktor

strategis

yang

turut

menentukan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat kemampuannya mencerminkan daya dukung manajemen pemerintahan daerah terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawabnya. Tingkat kemampuan keuangan daerah dapat diukur dari kapasitas pendapatan asli daerah, rasio pendapatan asli daerah terhadap jumlah penduduk dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Untuk memahami tingkat kemampuan keuangan daerah, maka perlu dicermati kondisi kinerja keuangan daerah, baik kinerja keuangan masa lalu maupun kebijakan yang melandasi pengelolaannya. Seperti yang tersebut dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah keduakalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 dan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, bahwa kabupaten mempunyai kewenangan yang didasarkan pada azas otonomi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab, serta azas tugas pembantuan yang merupakan penugasan daerah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan. Otonomi daerah yang

diwujudkan

dalam

bentuk

desentralisasi,

diharapkan

akan

menghasilkan dua manfaat nyata, yaitu: 1. Mendorong

peningkatan

partisipasi,

prakarsa,

dan

kreativitas

masyarakat dalam pembangunan, serta mendorong pemerataan hasil– hasil

pembangunan

(keadilan)

di

seluruh

daerah

dengan

memanfaatkan sumber daya dan potensi yang tersedia di masing – masing daerah 2. Memperbaiki alokasi sumber daya produktif melalui pergeseran peran pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintah yang paling rendah yang memiliki informasi yang paling lengkap. Pelaksanaan otonomi daerah secara langsung akan berpengaruh terhadap sistem pembiayaan, pengelolaan, dan pengawasan keuangan daerah. Daerah diharapkan dapat meningkatkan kapasitas fiskal (fiscal capacity) agar mampu mencukupi kebutuhan fiskalnya (fiscal need) RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018

III - 1

sehingga tidak mengalami defisit fiskal (fiscal gap). Salah satu upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah tersebut adalah dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sumber pembiayaan lainnya dari masyarakat atau swasta. Sinergi dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pada pasal 2, maka prinsip desentralisasi fiskal adalah: 1. Desentralisasi fiskal harus memperhatikan dan merupakan bagian pengaturan yang tidak terpisahkan dari sistem keuangan negara sebagai konsekuensi pembagian tugas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah; 2. Pemberian sumber keuangan negara kepada pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi didasarkan atas penyerahan tugas pemerintah daerah dengan memperhatikan stabilitas perekonomian nasional dan keseimbangan fiskal antara pusat dengan daerah dan antar daerah; 3. Perimbangan

keuangan

negara

antara

pemerintah

pusat

dan

pemerintah daerah merupakan suatu sistem yang menyeluruh dalam rangka pendanaan penyelenggaraan atas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Sehubungan dengan hal tersebut, pengelolaan keuangan daerah merupakan pelaksanaan,

keseluruhan

kegiatan

penatausahaan,

yang

pelaporan,

meliputi

perencanaan,

pertanggungjawaban

dan

pengawasan keuangan daerah. Pada 5 (lima) tahun terakhir, pengelolaan keuangan daerah telah mengalami perubahan yang sangat mendasar. Ini terkait diberlakukannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Dari undang-undang keuangan negara tersebut, kemudian diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang implementasinya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah keduakalinya


III - 2

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan

dan

Penyusunan

Laporan

Pertanggungjawaban

Bendahara serta Penyampaiannya. Dengan memperhatikan hal tersebut, maka dalam penyusunan RPJMD

2014–2018

harus

meningkatkan

penerapan

penganggaran

berbasis kinerja (Performance Based Budgeting), berjangka menengah (Medium Term Expenditure Framework) dan terpadu (Unified Budgeting) serta penyusunan anggaran yang berbasis data. A. KINERJA KEUANGAN MASA LALU Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kinerja keuangan pemerintah daerah sangat terkait dengan aspek kinerja pelaksanaan APBD dan aspek kondisi neraca daerah. Kinerja pelaksanaan APBD tidak terlepas dari perkembangan struktur APBD yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Sementara itu, neraca daerah akan mencerminkan perkembangan dari kondisi asset pemerintah daerah, kondisi kewajiban pemerintah daerah serta kondisi ekuitas dana yang tersedia. 1. Kinerja Pelaksanaan APBD Pada seluruh komponen pendapatan yang meliputi pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, perbandingan anggaran dan realisasi selalu mencapai di atas 100%. Ini menggambarkan

kinerja pemerintah daerah yang baik dalam rangka

merealisasikan target pendapatannya. Dari tahun ke tahun Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Kabupaten Jombang selalu mengalami peningkatan. Namun peningkatan pendapatan tersebut tidak diiringi dengan pertumbuhan yang stabil, sehingga nampak bahwa secara besaran menunjukkan peningkatan, tetapi secara pertumbuhan mengalami penurunan. Hal ini perlu mendapatkan perhatian, khususnya dalam skenario perencanaan pendapatan daerah. Perkembangan rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah dari tahun 2009-2012 tersaji dalam tabel berikut:


III - 3

Tabel 3.1 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2009-2012 No.

Uraian

1

PENDAPATAN

1.1.

Pendapatan Asli Daerah

1.1.1.

2009

2010

882.158.477.743

2011

2012

1.019.280.049.808 1.212.775.368.903 1.439.221.547.803

Rata-rata Pertumbuhan (%) 17,73

90.214.137.927

109.154.035.428

124.799.217.856

164.389.353.735

22,35

Pajak daerah

17.784.228.520

19.023.022.752

24.705.170.574

31.887.920.746

21,97

1.1.2.

Retribusi daerah

61.399.604.458

18.311.819.028

21.945.014.078

25.495.452.458

(11,39)

1.1.3.

Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan

1.161.751.135

1.608.669.797

2.191.500.008

2.322.379.159

26,89

1.1.4.

Lain-lain PAD yang sah

9.868.553.815

70.210.523.850

75.957.533.196

104.683.601.371

166,44

1.2.

Dana Perimbangan

712.635.849.237

729.721.735.088

783.742.826.668

997.447.923.900

12,36

1.2.1.

Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak

61.877.483.237

72.499.335.088

76.207.639.668

93.684.408.900

15,07

1.2.2.

Dana alokasi umum

601.450.366.000

606.942.500.000

664.465.787.000

809.295.635.000

10,73

1.2.3.

Dana alokasi khusus

49.308.000.000

50.279.900.000

43.069.400.000

94.467.880.000

35,66

1.3.

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

79.308.490.579

180.404.279.292

304.233.324.379

277.384.270.168

62,43

1.3.1

Hibah

-

1.000.000.000

5.999.311.000

1.137.805.600

209,45

1.3.3

Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya

46.242.165.579

58.140.920.288

68.189.780.233

66.214.842.515

13,37

1.3.4

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

16.368.225.000

79.343.720.073

185.658.353.640

175.386.824.000

171,07

1.3.5

Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

16.698.100.000

17.907.380.000

44.205.880.000

34.517.420.000

44,06

1.3.6

Bantuan Keuangan Dari Pemerintah Pusat

1.3.7

Pendapatan Bagi Hasil Lainnya dari Propinsi

179.999.506

127.378.053

(35,28)

23.705.454.000 306.804.931

Sumber: DPPKAD, Tahun 2013


III - 4

Berdasarkan

tabel

diatas

rata-rata

pertumbuhan

pendapatan

tertinggi ada pada komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah, yang tumbuh sebesar 62,43%, diikuti oleh pendapatan asli daerah tumbuh sebesar 22,35 % dan dana perimbangan tumbuh sebesar 12,36%. Pertumbuhan yang cukup tinggi pada komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah selama kurun waktu tiga tahun tersebut disebabkan oleh perubahan kebijakan pemerintah pusat terkait pengalokasian tunjangan penghasilan dan profesi guru PNSD yang pembayarannya melalui daerah, Belanja operasional sekolah (BOS) yang pembayarannya dilakukan daerah (pada tahun 2011), adanya alokasi dana insentif daerah, dana penunjang pembangunan infrastruktur daerah, dan bantuan keuangan daerah dari propinsi. Pertumbuhan realisasi Pendapatan Asli Daerah selama kurun waktu yang sama, menunjukkan kenaikan rata-rata sebesar 22,35%. Selain itu, rata-rata realisasi pendapatan yang dicapai melampaui ratarata target yang telah ditetapkan dengan rasio efektivitas PAD mencapai kisaran 107,65% sampai 117,75%. Perkembangan PAD pada periode tahun 2009-2012 tersaji dalam tabel dan gambar berikut: Tabel 3.2 Realisasi dan Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2009-2012 Target Tahun

PAD

Realisasi

Pertumbuhan (%)

PAD

Pertumbuhan (%)

2009

83.553.261.780

2010

101.264.900.929

21,20

109.154.035.428

20,99

107,79

2011

115.926.490.812

14,48

124.799.217.856

14,33

107,65

2012

139.612.120.593

20,43

164.389.353.735

31,72

117,75

22,35

110,29

Rata-rata Per Tahun

90.214.137.927

Rasio Efektivitas

18,70

107,97

Sumber: DPPKAD, Tahun 2013.

Sedangkan perkembangan realisasi dan target pendapatan asli daerah dalam APBD Kabupaten Jombang pada periode tahun 2009-2012 yang ditampilkan dalam grafik tersaji pada grafik berikut:


III - 5

Grafik 3.1 Grafik Realisasi dan Target Pendapatan Asli Daerah Tahun 2009-2013


Dari tabel dan gambar di atas dapat dijelaskan bahwa realisasi capaian PAD mulai tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 berada di atas target. Pemerintah Kabupaten Jombang sudah efektif dalam melakukan penggalian sumber-sumber pendapatan daerah. Selain itu, sumbersumber potensi pendapatan daerah masih cukup banyak yang dapat digali dan dikembangkan sebagai sumber pendanaan bagi pembangunan daerah dengan tetap mengacu pada UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Hal intensifikasi

dan

penyederhanaan

yang perlu terus ditingkatkan adalah

ekstensifikasi prosedur

pendapatan

pemungutan

yang

asli

daerah

dipadukan

serta dengan

penerapan sanksi yang efektif serta pengendalian dan pengawasan. Peningkatan

laba

asset

daerah

berkorelasi

positif

terhadap

peningkatan PAD dari unsur pemakaian kekayaan daerah, sehingga kedepan PAD tidak lagi dipungut dari pelayanan kesehatan ataupun pengurusan hak kewarganegaraan seperti Akte dan KTP. PAD meningkat apabila pemerintah daerah dikelola dengan jiwa entrepreneurship. Perlu diketahui bahwa kinerja peningkatan Peneriman Daerah yang berkualitas indikatornya bukan dari kontribusi pendayagunaan cash idle seperti terlihat pada penerimaan laba deposito atau yang dicerminkan dari silpa riil yang terus meningkat tetapi dari hasil perencanaan yang baik dari sisi penentuan target pendapatan dan efisiensi serta efektivitas belanja. Perkembangan kinerja kapasitas fiskal daerah Kabupaten Jombang dapat dilihat kinerjanya dengan pendekatan rasio PAD terhadap DAU dalam APBD. Perkembangan rasio PAD terhadap DAU pada APBD TA. 2004-2014 tersaji pada tabel dan grafik berikut:


III - 6

Tabel 3.3 Rasio PAD Terhadap DAU Dalam APBD TA. 2004-2014 Perbandingan DAU dan PAD Tahun Anggaran

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dana Alokasi Umum (DAU)

Rasio PAD terhadap DAU

2004

44.534.969.610,13

292.095.000.000

15,25

2005

48.990.312.932,06

328.521.000.000

14,91

2006

66.303.981.352,24

465.429.000.000

14,25

2007

80.438.355.306,38

537.081.999.400

14,98

2008

97.601.053.792,45

591.773.863.400

16,49

2009

90.214.137.927,09

601.450.366.000

15,00

2010

109.154.035.427,00

606.942.500.000

17,98

2011

115.654.150.812,00

664.825.242.000

17,40

2012

139.612.120.593,18

809.295.635.000

17,25

2013

173.214.032.229,00

920.097.938.000

18,83

2014

199.570.361.830,00

1.007.166.193.000

19,82


Grafik 3.2 Perbandingan DAU Terhadap PAD Pada APBD TA. 2004-2014


Melihat data trend kenaikan DAU dan PAD dapat dilihat bahwa gapnya sangat lebar, artinya bahwa prosentase kenaikan PAD masih belum sebesar prosentase kenaikan DAU.


III - 7

2. Neraca Daerah Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntasi Pemerintah, Neraca Daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah. Laporan ini sangat penting bagi manajemen pemerintah daerah, tidak hanya

dalam

undangan

rangka

yang

memenuhi

berlaku

saja,

kewajiban

tetapi

juga

peraturan sebagai

perundang-

dasar

untuk

pengambilan keputusan yang terarah dalam rangka pengelolaan sumbersumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif. Kinerja Neraca Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang selama kurun waktu 2009-2012 mengalami tingkat pertumbuhan yang positif dari tahun ke tahun seperti terlihat pada Tabel III.2 dan dapat dijelaskan secara rinci, sebagai berikut: Tabel 3.4 Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2009-2012 No.

Rata-rata Pertumbuhan (%)

Uraian

1.

ASET

4,87

1.1.

ASET LANCAR

33,21

1.1.1.

Kas

37,61

1.1.2.

Piutang

1.1.3.

Persediaan

1.2.

ASET TETAP

3,10

1.2.1.

Tanah

0,14

1.2.2.

Peralatan dan mesin

1.2.3.

Gedung dan bangunan

6,13

1.2.4.

Jalan, irigasi, dan jaringan

1,55

1.2.5.

Aset tetap lainnya

(1,29)

1.2.6.

Konstruksi dalam pengerjaan

1.3.

ASET LAINNYA

1.3.1.

Tagihan penjualan angsuran

1.3.2.

Tagihan daerah

1.3.3.

Kemitraandengan pihak kedua

1.3.4.

Aset tak berwujud

471,41

1.3.5.

Aset Lain-lain

(72,41)

5,97

tuntutan

37,66

12,51

ganti

JUMLAH ASET DAERAH 2.

KEWAJIBAN


kerugian

5.772,64

32,54 -

4,87 60,09 III - 8

No.

Rata-rata Pertumbuhan (%)

Uraian

2.1.

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

60,09

2.1.1.

Utang perhitungan pihak ketiga

376,13

2.1.2.

Uang muka dari kas daerah

-

2.1.3.

Pendapatan diterima di muka

-

2.1.4.

Utang Jangka Pendek Lainnya

80,04

3.

EKUITAS DANA

3.1.

EKUITAS DANA LANCAR

33,42

3.1.1.

SILPA

38,70

3.1.2.

Cadangan piutang

3.1.3.

Cadangan persediaan

37,66

3.1.4.

Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek

80,04

3.1.5

Pendapatan yang ditangguhkan

2,24

3.2.

EKUITAS DANA INVESTASI

3,50

3.2.1.

Diinvestasikan dalam asset tetap

3,10

3.2.2.

Diinvestasikan dalam asset lainnya

3.2.3.

Diinvestasikan Jangka Panjang

4,84

5,97

Dalam

Investasi

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA

1.663,75 19,98 4,87


Aset daerah merupakan aset yang memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi yang dimiliki dan dikuasai pemerintah daerah, memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah maupun masyarakat di masa mendatang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam uang. Selama kurun waktu 2009-2012, pertumbuhan rata-rata jumlah aset daerah Pemerintah Kabupaten Jombang mencapai 4,87% yang berarti bahwa jumlah aset Pemerintah Kabupaten Jombang meningkat sebesar 4,87% setiap tahun. Aset daerah terdiri dari aset lancar, aset tetap dan aset lainnya. Pertumbuhan

rata-rata

pertumbuhan

aset

aset

lancar

ini

lancar

mencapai

menunjukkan

33,21%. bahwa

Tingginya

kondisi

aset

Pemerintah Kabupaten Jombang berada pada kondisi yang sehat. Sedangkan untuk aset tetap, rata-rata pertumbuhannya mencapai 3,10%. Aset tetap tersebut berupa tanah, gedung dan bangunan serta sarana mobilitas dan peralatan kantor yang

dipergunakan untuk pelayanan

kepada masyarakat dan menunjang kelancaran tugas pemerintahan. RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018

III - 9

Kinerja peningkatan asset daerah tidak hanya dari penambahan atau mutasi asset hasil pembelian tiap tahun, tetapi juga dari hasil identifikasi aset daerah yang belum memiliki legalitas, sehingga belum dapat dimasukkan dalam neraca daerah. Kewajiban,

baik

jangka

pendek

maupun

jangka

panjang,

memberikan informasi tentang utang pemerintah daerah kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas pemerintah daerah. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang. Kewajiban Pemerintah Kabupaten Jombang dalam kurun waktu 3 tahun (2010-2012) dengan rata-rata sebesar 60,09% yang didominasi oleh utang perhitungan pada pihak ketiga. Tingginya rata-rata kewajiban ini menunjukan bahwa Pemerintah Kabupaten Jombang selama kurun waktu tersebut belum optimal dalam melaksanakan kewajiban finansial jangka pendek yang cukup tinggi. Ekuitas dana yang

meliputi ekuitas dana lancar, ekuitas dana

investasi, dan ekuitas dana cadangan, merupakan selisih antara aset dengan

kewajiban

Kabupaten

pemerintah

Jombang

selama

daerah. kurun

Ekuitas

waktu

3

Dana

Pemerintah

tahun

mengalami

pertumbuhan rata-rata sebesar 4,84%, yang berarti bahwa ekuitas dananya terbilang cukup. Berdasarkan data tersebut, maka dapat digambarkan analisis rasio keuangan Kabupaten Jombang sebagaimana tabel berikut: Tabel 3.5 Analisis Rasio Keuangan Kabupaten Jombang Tahun 2011-2012 No.

2011

Uraian

2012

1.

Rasio lancar (current ratio)

16,42

32,06

2.

Rasio quick (quick ratio)

15,41

30,28

3.

Rasio total hutang terhadap total asset

0,003

0,002

4.

Rasio hutang terhadap modal

0,003

0,002

5.

Rata-rata umur piutang

3,01

3,00


Selanjutnya, tingkat kualitas pengelolaan keuangan daerah dapat diketahui

berdasarkan

analisis

rasio

atau

perbandingan

antara

kelompok/elemen laporan keuangan yang satu dengan kelompok yang


III - 10

lain. Beberapa rasio yang dapat diterapkan di sektor publik adalah rasio likuiditas, rasio solvabilitas dan rasio utang. Rasio likuiditas terdiri rasio lancar (current ratio), rasio kas (cash ratio) dan rasio cepat (quick ratio). Sedangkan rasio lancar (current ratio) adalah rasio standar untuk menilai kesehatan organisasi. Rasio ini menunjukkan apakah pemerintah daerah memiliki aset yang cukup untuk melunasi kewajiban yang jatuh tempo. Kualitas pengelolaan keuangan daerah dikategorikan baik apabila nilai rasio lebih dari satu. Hasil analisis rasio menunjukkan bahwa rasio lancar Kabupaten Jombang selama kurun waktu tahun 2010-2012 mempunyai nilai lebih dari 1 (satu), yang berarti bahwa pemerintah daerah Kabupaten Jombang dapat memenuhi kewajiban yang jatuh tempo. Rasio lancar pada tahun 2011 mencapai 16,42 yang berarti bahwa aset lancar pemerintah Kabupaten Jombang adalah 16,42 kali lipat bila dibandingkan dengan kewajiban yang jatuh tempo dan naik mencapai 32,06 pada tahun 2012. ini

berarti

setiap

Rp.1

hutang,

pemerintah

Pemerintah

Daerah

mempunyai Rp. 16,42 aktiva lancar pada tahun 2011 dan Rp.32,06 pada tahun

2012.

Kondisi

ini

menunjukkan

bahwa

kondisi

keuangan

Pemerintah Daerah sangat likuid. Sama

seperti

halnya

rasio

lancar,

rasio

quick

(quick

ratio)

Pemerintah Kabupaten Jombang juga mempunyai nilai yang baik, yaitu mencapai 15,41 pada tahun 2011 dan menjadi 30,28 pada tahun 2012. Rasio quick merupakan salah satu ukuran likuiditas terbaik, karena mengindikasikan

apakah

pemerintah

daerah

dapat

membayar

kewajibannya dalam waktu dekat yang mengurangkan persediaan pada total aset lancar.

Meskipun

Persediaan masuk dalam kategori aset

lancar, namun memerlukan tahap untuk menjadi kas. Apalagi persediaan di pemerintah daerah bukan merupakan barang dagangan, sehingga sebagai faktor pengurang dalam aset lancar pada saat penghitungan quick ratio. Rasio solvabilitas, yaitu perbandingan total aset dengan total utang, dapat digunakan untuk melihat kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi seluruh kewajibannya, baik kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang. Pada tabel diatas menunjukkan bahwa rata-rata rasio total kewajiban terhadap total aset dan rasio kewajiban terhadap modal adalah 0,003 pada tahun 2011 dan 0,002 pada tahun 2012. Hal ini menunjukan bahwa total kewajiban Pemerintah Kabupaten Jombang


III - 11

dapat ditutupi oleh total aset ataupun oleh modal Pemerintah Kabupaten Jombang. Rata-rata

umur

piutang

Pemerintah

Kabupaten

Jombang

menunjukkan penurunan, yaitu dari 3,01 hari pada tahun 2011 menjadi 3 hari pada tahun 2012. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Jombang semakin baik karena mampu melunasi piutang atau merubah piutang menjadi kas hanya dalam waktu 3 hari pada tahun 2012. 3. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu Kebijakan pengelolaan keuangan daerah, secara garis besar akan tercermin pada kebijakan pendapatan, belanja serta pembiayaan APBD. Pengelolaan keuangan daerah yang baik menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah. Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, mencantumkan bahwa sumber penerimaan daerah terdiri atas: (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah; (2) Dana Perimbangan yang meliputi Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak yang terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Pajak Penghasilan (PPh) Perorangan, Sumber Daya Alam (SDA); Dana Alokasi Umum; dan Dana Alokasi Khusus; dan (3) Kelompok-lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi Pendapatan Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Kab/Kota, Dana Penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus, dan Dana Bantuan Keuangan. Sedangkan peneriman pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA), Penerimaan Pinjaman Daerah, Dana Cadangan Daerah (DCD), dan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan. Pengelolaan

pendapatan

daerah

diarahkan

pada

peningkatan

penerimaan daerah melalui: (1) Optimalisasi pendapatan daerah sesuai peraturan yang berlaku dan kondisi daerah; (2) Peningkatan kemampuan dan keterampilan SDM Pengelola Pendapatan Daerah; (3) Peningkatan intensitas

hubungan perimbangan keuangan pusat dan daerah secara


III - 12

adil dan proporsional berdasarkan potensi dan Peningkatan kesadaran

masyarakat

Untuk itu digariskan sejumlah

untuk

kebijakan

pemerataan; dan (4)

memenuhi kewajibannya. yang

terkait

dengan

pengelolaan pendapatan daerah, yaitu: a. Melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah, melalui: o

Koordinasi yang intensif dengan SKPD dan instansi terkait, peningkatan sosialisasi dan penyuluhan, peningkatan pelayanan kepada

masyarakat,

peningkatan

pengawasan

serta

penyederhanaan proses administrasi pemungutan. Beberapa upaya tersebut ditujukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pencapaian target pendapatan daerah; o

Meningkatkan kualitas layanan publik yang lebih efektif dan maksimal, sehingga masyarakat merespon secara positif produk layanan publik yang ditawarkan ke masyarakat;

o

Meningkatkan

dan

memperbaiki

infrastruktur

prasarana

dan

sarana umum yang mampu menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi yang dapat memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan daerah, khususnya PAD; o

Melakukan pengawasan dan evaluasi secara rutin dan berjenjang, mulai dari tingkat bawah sampai atas, dalam pemungutan terhadap wajib pajak dan wajib retribusi, serta penerapan sanksi yang efektif bagi wajib pajak maupun wajib retribusi yang melanggar aturan;

o

Meningkatkan pengendalian terhadap data base potensi pajak dan retribusi dengan melakukan pembentukan tim intensifikasi PAD, melakukan pemeliharaan dan update data wajib pajak/retribusi daerah dan pendataan bagi wajib pajak/wajib retribusi baru, dan Memperluas basis pajak daerah dan retribusi daerah

o

Mengoptimalkan

kinerja

BUMD/Perusahaan

Daerah

untuk

memberikan kontribusi secara signifikan terhadap pendapatan daerah; o

Mengevaluasi Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah, disesuaikan seiring dengan perkembangan peraturan dan pembangunan, agar dalam pelaksanaannya lebih efisien dan efektif, serta sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan memperhatikan kemampuan masyarakat wajib pajak daerah maupun wajib retribusi daerah;


III - 13

o

Memberikan insentif kepada instansi pemungut pajak dan retribusi daerah

sesuai

dengan

peraturan

perundang-undangan

yang

berlaku; o

Melakukan penertiban atau penegakan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah dengan memberikan teguran secara lisan dan tertulis pada wajib pajak atau wajib retribusi yang tidak kooperatif;

o

Melakukan secara intensif pendataan aset daerah dan legalisasi kepemilikan aset daerah, guna tertib administrasi aset daerah dan sebagai dasar pemanfaatan aset daerah;

o

Mengintensifkan dimanfaatkan

pemanfaatan secara

optimal

kekayaan (idle)

daerah untuk

yang dikelola

belum atau

dikerjasamakan dengan pihak ketiga; b. Melakukan persiapan secara bertahap, baik dari sisi sarana dan prasarana, sumberdaya manusia maupun kelembagaan, terkait dengan pendaerahan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan pada tahun 2014; c. Meningkatkan koordinasi, informasi dan pelaporan pendapatan daerah kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dengan memberikan dukungan data yang cepat, tepat dan akurat, sehingga diperoleh dana perimbangan maupun dana lain sesuai kebutuhan daerah; d. Melakukan kerjasama dengan investor sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam rangka membuka lapangan kerja yang mampu mendorong peningkatan pendapatan daerah. Selanjutnya,

dengan

berpedoman

pada

prinsip-prinsip

penganggaran, belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan. Sesuai Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, bahwa setiap penganggaran harus berbasis kinerja (Performance Based Budgeting). Kebijakan pengelolaan keuangan daerah diarahkan pada pemenuhan belanja belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung dipergunakan untuk belanja gaji dan tunjangan,


III - 14

belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Sedangkan belanja langsung diarahkan pada: a. Menopang proses pembangunan daerah yang berkelanjutan sesuai dengan visi dan misi daerah; b. Menjamin ketersediaan pendanaan pelayanan dasar secara memadai bagi kesejahteraan masyarakat, dengan memberikan fokus pembiayaan secara proporsional; c. Menjamin ketersediaan pendanaan, khususnya untuk membiayai program pembangunan yang memiliki potensi besar bagi penyerapan tenaga kerja dan pengurangan kemiskinan; d. Meminimalkan resiko fiskal, sehingga kesinambungan anggaran daerah dapat terjamin; e. Peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan perencanaan dan penganggaran. 4. Proporsi Penggunaan Anggaran Dengan semakin bertambahnya jumlah pegawai di Kabupaten Jombang, maka berakibat pada proporsi belanja tidak langsung yang semakin besar apabila dibandingkan dengan belanja langsung. Proporsi belanja pemenuhan aparatur tersaji dalam tabel berikut: Tabel 3.6 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Jombang

No.

Uraian

Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (Rp)

Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp)

Prosentase

(a)

(b)

(a)/(b) x 100%

1

Tahun 2010

654,434,877,974

1,005,454,919,162

65,09

2

Tahun 2011

717,799,586,658

1,146,937,496,234

62,58

3

Tahun 2012

802,547,495,510

1,386,166,896,546

57,90


Selama

periode

tahun

2010-2012,

rata-rata

belanja

untuk

memenuhi kebutuhan belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur adalah sebesar 61,85%. Hal ini menunjukkan bahwa alokasi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur relatif besar persentasenya apabila dibandingkan dengan belanja untuk pelayanan publik. RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018

III - 15

Apabila dianalis lebih lanjut dari sisi jenis belanja, kontribusi ratarata terbesar belanja daerah selama tahun anggaran 2009 sampai dengan tahun 2012 masih ada pada belanja tidak langsung. Trend proporsi belanja

langsung

menunjukkan

terhadap

peningkatan

belanja positif,

daerah akan

secara

tetapi

penganggaran

secara

realisasi

menunjukkan penurunan. Proporsi belanja langsung pada tahun 2009 yang mencapai 35,54% mengalami penurunan pada tahun 2012 menjadi sebesar 35,44%. Hal ini menunjukkan komposisi yang kurang ideal, mengingat belanja tidak langsung masih menempati porsi yang cukup besar jika dibandingkan dengan belanja langsung. Kondisi ideal yang diharapkan adalah belanja langsung (terutama yang bermanfaat langsung bagi publik) yang lebih besar dari belanja tidak langsung. Meskipun dalam komponen belanja tidak langsung, selain belanja pegawai terdapat belanja hibah dan belanja bantuan sosial yang merupakan kerangka regulasi daerah dalam mendukung

pencapaian

tujuan

pembangunan

daerah,

namun

prosentasenya tetap jauh lebih kecil dibandingkan dengan belanja pegawai. Pelaksanaan kegiatan dalam belanja hibah dan belanja bantuan sosial adalah oleh kelompok masyarakat, sehingga kemanfaatan atas hasil kegiatan tentunya secara langsung dirasakan oleh masyarakat. Untuk mengetahui porsi DAU yang digunakan untuk membiayai selain belanja pegawai setiap tahunnya, bisa dilihat dari rasio antara DAU dengan belanja pegawai sebagaimana tabel berkut ini: Tabel 3.7 Tren Realisasi DAU dengan Gaji dan Tunjangan PNSD No.

Tahun Anggaran

1

2007

537,081,999,400

315,999,265,797

2

2008

591,773,863,400

436,080,773,176

3

2009

601,450,366,000

472,813,342,353

4

2010

606,942,500,000

493,802,074,118

5

2011

664,825,242,000

550,064,134,051

6

2012

809,295,635,000

618,707,667,330

7

2013

920,097,938,000

646,272,344,488

8

2014

1,007,166,193,000

670,870,214,052

DAU

Gaji Pegawai

Sumber: DPPKAD, Tahun 2012 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018

III - 16

Adapun untuk grafik tren kenaikan DAU dan Belanja Gaji dan Tunjangan PNSD bisa kita lihat pada grafik berikut ini: Grafik 3.3 Tren Kenaikan DAU dengan Belanja Gaji dan Tunjangan PNSD


Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa selisih DAU yang digunakan untuk membiayai belanja langsung mulai tahun 2012 sudah mulai melebar, hal itu bisa dilihat dari celah grafik garis di atas. Apabila tren kedua garis ternyata masih sejajar, artinya kenikan belanja gaji selalu diikuti kenaikan DAU minimal sama. Apabila tren kedua garis di atas mengarah pada satu titik, maka artinya suatu saat bertemu berarti semua DAU digunakan untuk belanja gaji pegawai. Apabila diteruskan suatu saat dalam waktu yang tidak terlalu lama, pemerintah kabupaten akan kesulitan dalam pembiayaan pembangunan. Perkembangan proporsi realisasi belanja langsung dan belanja tidak langsung terhadap total belanja pada periode tahun 2009-2012 serta rencana tahun 2013 tersaji dalam grafik berikut: Grafik 3.4 Proporsi Realisasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Tahun 2009-2012 dan Rencana Tahun 2013 100 80

35.54

28.82

31.34

35.44

41.05

60 40

64.45

71.18

68.66

20

64.56

58.95

0 2009

2010

2011 Belanja Tidak Langsung

2012 2013*) Belanja Langsung


III - 17

Pada komponen belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal. Adapun rata-rata proporsi masing-masing komponen belanja langsung terhadap total belanja langsung dapat dilihat pada tabel berikut: Grafik 3.5 Proporsi Komponen Belanja Langsung Tahun 2009-2012 dan Rencana Tahun 2013


Pada komponen belanja tidak langsung, terdiri dari belanja pegawai, hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Proporsi belanja terbesar adalah untuk gaji pegawai, dimana pada tahun 2009 proporsinya sebesar 77,96% menjadi sebesar 85,42% pada tahun 2012. Urutan rata-rata proporsi komponen lainnya yang ada di belanja tidak langsung adalah belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa sebesar 7,01%, belanja hibah sebesar 5,83% belanja bantuan sosial sebesar 4,38% dan belanja tidak terduga sebesar 0,03% (DPPKAD Kab. Jombang 2009-2013). Sedangkan untuk perkembangan defisit APBD setiap tahunnya dari tahun 2009-2012 bisa kita lihat pada table berikut: Tabel 3.8 Perkembangan Defisit APBD dan Realisasinya Tahun 2009-2012 Tahun

Surplus (Defisit) APBD

Realisasi Surplus (Defisit) APBD

2009

(124.580.156.852)

(41.859.369.924)

2010

(79.883.914.771)

17.325.130.646

2011

(93.752.130.667)

69.337.022.029

2012

(138.196.419.653)

75.839.156.056


III - 18

Dengan demikian, kebijakan pengelolaan keuangan daerah akan difokuskan untuk pembiayaan pembangunan yang berorientasi kepada masyarakat,

sedangkan

pembiayaan

dalam

rangka

pemenuhan

kebutuhan aparatur lebih pada fungsi-fungsi pemerintah yaitu sebagai fasilitator

pembangunan.

Adapun

beberapa

langkah

yang

perlu

diupayakan diantaranya adalah: o

Mensinergikan alokasi belanja dari berbagai sumberdana pembiayaan program dan kegiatan, agar semaksimal mungkin dapat mendukung pencapaian target yang ditetapkan pemerintah pusat pada masingmasing urusan;

o

Mengevaluasi efektivitas pelaksanaan belanja hibah agar kemampuan keuangan yang ada semaksimal mungkin dapat dimanfaatkan untuk pembangunan;

o

Penyusunan anggaran belanja daerah yang dituangkan dalam program dan kegiatan harus didasarkan pada asas manfaat dan data capaian kinerja

B. ANALISIS PEMBIAYAAN Kondisi

pembiayaan

daerah

dalam

kurun

tahun

2010-2012

menunjukkan bahwa defisit riil anggaran Pemerintah kabupaten Jombang pada tahun 2011 mencapai Rp.65.837.872.669,00, kemudian turun menjadi Rp.53.054.651.256,00 pada tahun 2012. Untuk menutup defisit riil anggaran tersebut, pada kurun tahun yang sama dialokasikan Silpa tahun anggaran sebelumnya. Perkembangan kondisi defisit riil APBD Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2011-2012 dan komposisi penutupnya tersaji dalam tabel berikut: Tabel 3.8 Defisit Riil APBD Kabupaten Jombang Tahun 2011-2012 No. 1.

2011 (Rp)

2012 (Rp)

1.212.775.368.903

1.439.221547.803

Uraian Realisasi Pendapatan Daerah Dikurangi realisasi:

2.

Belanja Daerah

3.

Pengeluaran Pembiayaan Daerah

1.143.438.346.874 1.363.382.391.746

Defisit riil*

3.499.149.361

22.784.504.800

65.837.872.669

53.054.651.256

Sumber: DPPKAD, Tahun 2013 * Pembiayaan dalam kondisi surplus pada tahun 2011 dan 2012 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018

III - 19

Tabel 3.9 Komposisi Penutup Defisit Riil APBD Kabupaten Jombang Proporsi dari total defisit riil No.

Uraian

1.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya

2.

Pencairan Dana Cadangan

-

-

3.

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

-

-

4.

Penerimaan Pinjaman Daerah

-

-

5.

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah

314,446,050

182,141,239

6.

Penerimaan Piutang Daerah

-

-

7.

Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen

51,573,500

-

2011 (%)

2012 (%)

94,627,032,234 160,830,924,453


Selama tahun anggaran 2011 dan 2012, realisasi APBD mengalami surplus anggaran yang digunakan sebagai pembiayaan tahun berikutnya. Untuk realisasi sisa lebih perhitungan APBD Kabupaten Jombang dengan kurun waktu yang sama pada tahun 2010-2012, gambarannya tersaji dalam pada tabel berikut: Tabel 3.10 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan APBD TA. 2011 dan 2012 2011 No.

Uraian

2012

Rp.

% dari SiLPA

Rp.

% dari SiLPA

160,830,924,453

100.00

214,067,716,949

100.00

8,872,727,044

5.52

24,777,233,142

11.57

1.

Jumlah SiLPA

2.

Pelampauan penerimaan PAD

3.

Pelampauan penerimaan dana perimbangan

13,666,650,996

8.50

14,989,855,407

7.00

4.

Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah

14,989,178,511

9.32

2,004,027,652

0.94

5.

Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya

123,302,367,902

76.67

172,296,600,748

80.49

6.

Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan

-

-

-

-

7.

Kegiatan lanjutan

-

-

-

-



III - 20

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa selama 3 tahun terakhir (2010-2012), terlihat adanya kecenderungan peningkatan SiLPA (Sisa Lebih Hasil Perhitungan Anggaran) pada setiap tahunnya. Merujuk pada ketentuan pasal 62 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Kondisi ini, sumber terjadinya SiLPA berasal dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain

pendapatan

daerah

yang

sah,

pelampauan

penerimaan

pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada fihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan. Dari uraian SiLPA yang ada, dari 7 (tujuh) item terdapat 4 (empat) item yang berkontribusi terhadap bertambahnya penerimaan SiLPA selama tahun 2011-2012, yakni dari: a. Pelampauan penerimaan PAD yang secara keseluruhannya jika dirataratakan mengalami kenaikan konstribusinya sebesar 8,54 %. Namun jika diperbandingan terhadap kondisi SiLPA tahun bersangkutan, pelampauan penerimaan PAD paling besar kontribusinya terjadi pada tahun

anggaran

2012

yang

mencapai

11,57

%.

Lonjakan

ini

merupakan reaksi atas pemulihan kondisi ekonomi nasional terutama imbas industri manufaktur kendaraan bermotor, yang berdampak pada penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Namanya. b. Pelampauan

penerimaan Dana Perimbangan pada SiLPA mengalami

penurunan dengan

rata-rata

kontribusinya sebesar 7,75 %.

Penerimaan dana perimbangan terhadap jumlah keseluruhan SiLPA, baik nilai konstribusi maupun proporsi tahunannya, mengalami penurunan. Penurunan ini dapat disimpulkan bahwa perencanaan alokasi dana perimbangan oleh pemerintah daerah yang dituangkan dalam RAPBD Tahun berkenaan semakin cermat dengan realisasi penetapannya oleh pemerintah pusat. c. Pelampauan dengan

penerimaan

rata-rata

lain-lain

konstribusinya

pendapatan sebesar

5%;

daerah Jika

yang

dilihat

sah nilai

nominalnya, kontribusi terbesar terhadap SiLPA diperoleh pada tahun anggaran 2011 yaitu

14,989,178,511 dengan kontribusi 9,32%

terhadap SILPA. d. Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya dengan rata-rata kenaikan

konstribusinya

sebesar

78,5%.

Dari

pertumbuhan

kontribusinya secara nominal terus meningkat, bahkan untuk tahun


III - 21

2012, baik nominal maupun proporsinya memberi kontribusi yang meningkat besar dan cenderung menjadi dominan. Kondisi ini, merupakan perencanaan

fakta

yang

kurang

pembangunan

yang

relevan harus

dengan makin

pendekatan

akurat

dalam

perencanaan alokasi kegiatan. C. KERANGKA PENDANAAN Pada bagian ini akan dijelaskan berkaitan dengan pengeluaran keuangan yang harus dilakukan pemerintah daerah, baik terkait dengan pembelanjaan

pada

katagori

kewajiban

maupun

pengeluaraan

pembiayaan. Pengeluaran keuangan pemerintah daerah sepenuhnya mengacu pada pedoman pengelolaan keuangan daerah, sebagaimana ketentuan normatifnya telah disampaikan dalam uraian sebelumnya. Selanjutnya, pada bagian ini dijelaskan gambaran kerangka pendanaan dari hasil analisis yang mencakup: 1. Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama Dalam penyelenggaraan pemerintahan, dibutuhkan kemampuan pendanaan untuk memenuhi pengeluaran daerah, baik berupa belanja maupun pembiayaan. Untuk mengetahui perkembangan pengeluaran periodik yang wajib dan mengikat, serta pengeluaran periodik prioritas utama dapat tersaji pada tabel berikut:


III - 22

Tabel 3.11 Pengeluaran Periodik, Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Dalam APBD KabupatenJombang TA. 2009-2012 No.

Uraian

A

Belanja Tidak Langsung

1

Belanja Gaji dan Tunjangan

2

2009

2010

2011

2012

(Rp)

(Rp)

(Rp)

(Rp)

Rata-rata pertumbuhan

505.646.388.120

544.351.934.031

609.086.810.229

662.092.331.111

38,87

458.935.825.627

496.572.200.415

552.556.904.362

594.091.170.712

9,00

2.747.400.000

2.893.600.000

2.890.200.000

4.154.400.000

3

Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH Belanja Bunga

22.658.706

-

-

-

4

Belanja bagi hasil (bantuan keu pemerintah desa)

43.940.503.787

44.886.133.616

53.639.705.867

63.846.760.399

13,56

B

Belanja Langsung

20.797.158.197

18.516.152.415

18.611.414.637

17.626.620.875

26,50

1

Belanja honorarium PNS khusus untuk guru dan tenaga medis.

7.734.460.000

2.884.075.000

2.973.077.000

1.694.920.000

(34,21)

2

Belanja Beasiswa Pendidikan PNS

30.578.000

96.712.000

60.904.000

49.591.000

53,56

3

Belanja Jasa Kantor (khusus tagihan bulanan kantor seperti listrik, air, telepon dan sejenisnya)

13.032.120.197

15.535.365.415

15.577.433.637

15.882.109.875

4

Belanja sewa gedung kantor (yang telah ada kontrak jangka panjangnya)

-

-

-

-

-

5

Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor (yang telah ada kontrak jangka panjangnya)

-

-

-

-

-

C

PembiayaanPengeluaran

278.987.930

-

2.500.000.000

15.000.000.000

400,00

1

Pembentukan Dana Cadangan

-

-

2.500.000.000

15.000.000.000

500,00

2

Pembayaran pokok utang

278.987.930

-

526.722.534.247

562.868.086.446

TOTAL (A+B+C)

16,31 -

7,14

(100,00) 630.198.224.866

694.718.951.986

465,37



III - 23

2. Penghitungan Kerangka Pendanaan Perhitungan

kerangka

pendanaan

berpedoman

pada

analisa

penerimaan dan pengeluaran APBD pada tahun-tahun sebelumnya dengan memperhatikan kebijakan pembangunan pemerintah pusat dan pemerintah propinsi. Analisa tersebut digunakan sebagai acuan untuk proyeksi target pendapatan dan proyeksi belanja ke depan. Rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah selama tahun 2009-2012 sebesar 17,73% dengan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya selalu mengalami kenaikan sebesar 16,21%. Untuk tahun 2014-2018, pendapatan daerah diproyeksikan naik sebesar 5%-7% tiap tahunnya dari pendapatan tahun 2013 dengan memperhatikan

APBD

tahun

2014.

Pendapatan

tahun

2014-2018

diproyeksikan naik hanya pada kisaran tersebut, meskipun rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah sebesar 17,73% pada empat tahun terakhir.

Hal

ini

disebabkan

karena

sumbangan

pertumbuhan

pendapatan yang paling besar ada pada komponen lain-lain pendapatan daerah

yang

sah,

dimana

dengan

adanya

perubahan

kebijakan

Pemerintah Pusat terkait pembayaran dana tunjangan profesi guru PNSD melalui APBD

dan dana Belanja Operaional Sekolah

(BOS) yang

disalurkan melalui kas daerah. Penentuan besaran proyeksi pendapatan tersebut juga mempertimbangkan pertumbuhan pendapatan pada APBD Tahun Anggaran 2014 yang hanya sebesar 5,02% dan diproyeksikan sebesar 6,9% pada P-APBD Tahun Anggaran 2014 jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun sebelumnya. Sedangkan untuk sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya diproyeksikan menurun sebesar 5% tiap tahunnya, karena diharapkan perencanaan dan penganggaran yang telah dilakukan dapat dilaksanakan. Dari rata-rata pertumbuhan belanja daerah, maka belanja daerah pada tahun 2014-2018 diproyeksikan mengalami kenaikan rata-rata sebesar 5%-8%. Komposisi besaran kenaikan belanja tidak langsung dan belanja langsung memperhatikan kebijakan belanja pemerintah daerah tiap tahunnya. Realisasi pendapatan daerah dan silpa tahun 2009-2012, proyeksi kerangka pendapatan APBD tahun 2014-2018, pertumbuhan Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung tahun 2009-2012 serta proyeksi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Tahun 2014-2018 tersaji dalam tabel berikut:


I - 24

Tabel 3.12 Pertumbuhan Pendapatan dan Silpa Tahun 2009-2012 Uraian

2009

PENDAPATAN

882.158.477.743

Pertumbuhan

2010 1.019.280.049.808 15,54

SILPA

128.709.144.782

Pertumbuhan

82.733.914.771 (35,72)

2011

Rata-rata Pertumbuhan

2012

1.212.775.368.903

1.439.221.547.803

18,98

18,67

94.627.032.234

17,73

160.830.924.453

14,38

69,96

16,21


Tabel 3.13 Proyeksi Pendapatan dan Silpa Tahun 2014-2018* Uraian

Rata-rata Pertumbuhan

Tahun Dasar (2013)

2014

2015

2016

2017

2018

PENDAPATAN

17,73 1.567.596.757.747 1.676.352.219.466 1.781.124.233.183 1.895.116.184.106 2.020.193.852.257 2.155.546.840.359

SILPA

16,21

214.000.000.000

235.468.644.157

223.695.211.949

212.510.451.351

201.884.928.784

191.790.682.345

Sumber: DPPKAD, Data Diolah


I - 25

Tabel 3.14 Pertumbuhan Belanja Langsung dan Tidak Langsung Tahun 2009-2012 Pertumbuhan Belanja Belanja Langsung

Tahun 2009

Tahun 2010

Tahun 2011

Tahun 2012

328.415.263.917

288.760.922.054

358.389.968.642

483.218.896.445

Pertumbuhan Belanja Tidak Langsung

(12,07)% 595.602.583.749

Pertumbuhan

24,11%

713.193.997.107

34,83%

785.048.378.231

19,74 %

Rata-rata

15,62%

880.163.495.301

10,08 %

12,12 %

13,98 %

Sumber: DPPKAD, Tahun 2013 Tabel 3.15 Proyeksi Belanja Langsung dan Tidak Langsung Tahun 2014-2018 Uraian Belanja Langsung Belanja Tidak Langsung

tahun dasar (2013)

rata-rata pertumbuhan

681.838.260.482 1.115.226.420.414

15,62

2014 835.599.808.173

2015 820.986.842.025

2016 858.958.239.181

2017 879.428.200.217

2018 916.858.630.892

13,98 1.069.721.055.450 1.178.832.603.106 1.243.668.396.277 1.312.650.580.824 1.450.478.891.810

Sumber Data : DPPKAD, Data diolah


I - 26

3. Kapasitas Kemampuan Keuangan Daerah Setelah menganalisis kondisi pengelolaan keuangan daerah masa lalu sebagai kerangka keuangan yang telah dimasukkan dalam laporan keuangan daerah, selanjutnya akan digambarkan kapasitas riil keuangan daerah untuk mendanai kebutuhan pembangunan daerah tahun 2014-2018 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut: Tabel 3.16 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mendanai Pembangunan Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018 No.

Uraian

2014 (Rp)

1.

Pendapatan

2.

Pencairan dana cadangan (sesuai Perda)

3.

Sisa Lebih Anggaran

2015 (Rp)

Proyeksi 2016 (Rp)

2017 (Rp)

2018 (Rp)

1.676.352.219.466 1.781.124.233.183 1.895.116.184.106 2.020.193.852.257 2.155.546.840.359

Riil

Perhitungan

Total penerimaan

25.000.000.000 235.468.644.157

223.695.211.949

212.510.451.351

201.884.928.784

191.790.682.345

1.911.820.863.623 2.004.819.445.131 2.107.626.635.458 2.222.078.781.041 2.372.337.522.703

Dikurangi: 4.

Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama

967.285.645.084 1.018.239.680.751 1.074.891.244.224 1.161.075.440.352 1.202.154.314.906

Kapasitas keuangan

944.535.218.538

riil

kemampuan

986.579.764.380 1.032.735.391.234 1.061.003.340.690 1.170.183.207.797



I - 27

Dengan melihat proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah di atas, maka dalam mengalokasikan anggaran harus benar-benar sesuai prioritas daerah agar keterbatasan kemampuan keuangan daerah tersebut dapat dimanfaatkan seefektif mungkin. Pada tabel berikut disajikan rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah selama 5 (lima) tahun kedepan (2014-2018). Tabel 3.17 Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018 No. I

Uraian Kapasitas riil kemampuan keuangan

2014 (Rp)

2015 (Rp)

Proyeksi 2016 (Rp)

2017 (Rp)

2018 (Rp)

944.535.218.538

986.579.764.380 1.032.735.391.234 1.061.003.340.690 1.170.183.207.797

835.599.808.173

820.986.842.025

858.958.239.181

879.428.200.217

916.858.630.892

6.500.000.000

5.000.000.000

5.000.000.000

30.000.000.000

5.000.000.000

Rencana alokasi pengeluaran prioritas I II.a

Belanja Langsung

II.b

Pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal Dikurangi:

II.c

Belanja langsung yang wajib dan mengikat serta prioritas utama

18.666.020.316

19.790.578.834

21.006.306.985

22.319.800.965

23.738.317.201

II.d

Pengeluaran pembiayaan yang wajib mengikat serta prioritas utama

6.500.000.000

5.000.000.000

5.000.000.000

30.000.000.000

5.000.000.000

II

Total rencana pengeluaran prioritas I (II.a+II.bII.c-II.d)

816.933.787.857

801.196.263.191

837.951.932.196

857.108.399.252

893.120.313.692


I - 28

No.

Uraian Sisa kapasitas riil kemampuan keuangan daerah setelah menghitung alokasi pengeluaran prioritas I (I-II)

2014 (Rp)

Proyeksi 2016 (Rp)

2015 (Rp)

127.601.430.682

185.383.501.189

2017 (Rp)

194.783.459.038

2018 (Rp)

203.894.941.438

277.062.894.106

Rencana alokasi pengeluaran prioritas II III.a Belanja Tidak Langsung

1.069.721.055.450 1.178.832.603.106 1.243.668.396.277 1.312.650.580.824 1.450.478.891.810

Dikurangi: III.b Belanja tidak langsung yang wajib dan mengikat serta prioritas utama

942.119.624.768

993.449.101.917 1.048.884.937.239 1.108.755.639.386 1.173.415.997.705

III

127.601.430.682

185.383.501.188

194.783.459.038

203.894.941.438

277.062.894.105

0

0

0

0

0

Total rencana pengeluaran prioritas II (III.a-III.b) Surplus anggaran riil atau Berimbang (I-II-III)*


Dari tabel di atas dapat diproyeksikan bahwa kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Jombang untuk 5 Tahun ke depan hingga berakhirnya masa berlaku RPJMD 2014-2018, yaitu : 1. Proyeksi Tahun 2014 sebesar Rp. 944.535.218.538,00 atau sebesar 56,34% dari total penerimaan; 2. Proyeksi Tahun 2015 sebesar Rp. 986.579.764.380,00 atau sebesar 55,39% dari total penerimaan; 3. Proyeksi Tahun 2016 sebesar Rp. 1.032.735.391.234,00 atau sebesar 54,49% dari total penerimaan; 4. Proyeksi Tahun 2017 sebesar Rp.1.061.003.340.690,00 atau sebesar 52,52% dari total penerimaan; 5. Proyeksi Tahun 2018 sebesar Rp. 1.170.183.207.797,00 atau sebesar 54,29% dari total penerimaan.


I - 29

Jumlah kapasitas riil kemampuan keuangan yang ada tersebut merupakan modal pemerintah daerah dalam membiayai: a. Rencana alokasi pengeluaran prioritas I, digunakan untuk membiayai program

peningkatan infrastruktur jalan kabupaten dan jalan desa,

alokasi percepatan pembangunan desa 500 juta per desa yang dialokasikan melalui belanja langsung, serta untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan bidang pendidikan minimal 20% (duapuluh persen) dan pelayanan kesehatan sebesar 10% (sepuluh persen) serta pembiayaan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat. Disamping itu juga untuk membiayai program prioritas SKPD yang merupakan penjabaran pelaksanaan masing-masing urusan yang berdampak luas pada masing-masing segmentasi masyarakat yang dilayani sesuai dengan layanan dasar serta tugas dan fungsi SKPD termasuk peningkatan kapasitas kelembagaannya. Program prioritas tersebut diantaranya adalah: o Pembangunan pasar cukir; o Pengadaan tanah untuk sport center dalam rangka penyiapan penyelenggaraan Pekan Olah Raga Provinsi Jawa Timur Tahun 2017; o Pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana pelayanan pemerintah daerah; o Pemenuhan proporsi Ruang Terbuka Hijau (RTH); o Pengurangan gas emisi rumah kaca melalui pengelolaan TPA yang sesuai ketentuan; o Pengadaan tanah untuk Jembatan Ploso Baru; o Penyelesaian pembangunan pergudangan Tunggorono; b. Rencana

alokasi

pengeluaran

prioritas

II,

direncanakan

untuk

membiayai alokasi percepatan pembangunan desa 500 juta per desa yang dialokasikan melalui belanja tidak langsung yakni berupa alokasi dana desa dan program penguatan produk unggulan desa. Adapun

perhitungan

pemenuhan

fungsi

pendidikan

sebagaimana

diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 bahwa proporsi untuk fungsi pendidikan minimal 20%. Pemenuhan proporsi tersebut dalam APBD Kabupaten Jombang mulai tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 telah terpenuhi. Perkembangan perhitungan proporsi fungsi pendidikan dalam APBD Kabupaten Jombang tersaji dalam tabel berikut:


I - 30

Tabel 3.18 Perhitungan Proporsi Fungsi Pendidikan Dalam APBD Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2012-2014 No.

Komponen Perhitungan

P-APBD 2012

P-APBD 2013

APBD 2014

1

Belanja Langsung Pada Dinas Pendidikan

182,345,542,664.00

144,746,703,108.00

111,742,332,612.00

2

A. Belanja Tidak Langsung pada Dinas Pendidikan

577,098,073,556.00

693,770,641,494.00

686,557,090,787.00

16,707,934,490.00

18,221,648,594.00

19,251,648.00

560,390,139,066.00

675,558,992,900.00

667,305,442,243.00

47,293,805,000.00

29,011,285,400.00

18,637,209,483.00

44,586,805,000.00

28,811,285,400.00

18,437,209,483.00

2,707,000,000.00

200,000,000.00

200,000,000.00

Jumlah A+B

624,391,878,556.00

722,781,926,894.00

705,194,300,270.00

3

Anggaran Fungsi Pendidikan termasuk Gaji Pendidik (1+2)

806,737,421,220.00

867,528,630,002.00

816,936,632,882.00

4

Total Belanja Daerah

1) Gaji PNS Dinas Pendidikan 2) Gaji PNS Tenaga Kependidikan B. Belanja Tidak Langsung pada SKPD 1) Bantuan keuangan kabupaten untuk fungsi pendidikan 2) Hibah untuk fungsi pendidikan 3) Bantuan sosial (beasiswa untuk masyarakat)

1,535,646,851,255.47

1,797,064,680,896.77 1,800,547,786,879.00

Pekerjaan lanjutan 5

Rasio Anggaran Pendidikan

52.53

48.27

45.37

14.95

9.67

7.24

Butir 3/Butir 4 x 100% 6

Rasio Anggaran Pendidikan Tanpa Belanja Gaji



I - 31

Sedangkan perhitungan pemenuhan fungsi kesehatan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 proporsi Belanja untuk fungsi kesehatan minimal 10%, di mana di Kabupaten Jombang sudah mencapai 10,09% sebagaimana perhitungan berikut : Tabel 3.19 Perhitungan Proporsi Fungsi Kesehatan Dalam APBD Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2012-2014 No.

Komponen Perhitungan

1

Belanja Langsung pada Dinas Kesehatan dan RSUD

2

P-APBD 2012

P-APBD 2013

APBD 2014

131,064,635,370.99

154,274,993,793.73

176,921,147,670.00

Belanja Tidak Langsung pada SKPD

5,439,521,000.00

5,103,849,000.00

4,750,936,000.00

1) Bantuan keuangan kabupaten untuk fungsi kesehatan

3,706,600,000.00

2,506,600,000.00

2,506,600,000.00

2) Hibah untuk fungsi kesehatan

1,399,421,000.00

2,262,249,000.00

1,909,336,000.00

333,500,000.00

335,000,000.00

335,000,000.00

136,504,156,370.99

159,378,842,793.73

181,672,083,670.00

1,535,646,851,255.47

1,797,064,680,896.77

1,800,547,786,879.00

8.89

8.87

10.09

3) Bantuan sosial 3

Anggaran fungsi kesehatan tidak termasuk Gaji PNS Dinas Kesehatan dan RSUD (UU Nomor 36 Tahun 2009) (1+2)

4

Total Belanja Daerah

5

Rasio Anggaran Kesehatan (butir 3/butir 4 x100%)



I - 32

BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

4.1 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN KABUPATEN JOMBANG Tujuan pembangunan daerah adalah untuk meningkatkan kondisi perekonomian pelindungan kemampuan

daerah, nilai-nilai dan

kesejahteraan budaya

masyarakat,

daerah,

penguatan

keamanan

kelembagaan

pelestarian dan

untuk

dan

ketertiban, mewujudkan

kemandirian. Dalam konteks nasional, pembangunan daerah merupakan upaya untuk mendukung pemerintah pusat dalam mempertahankan, memelihara, meningkatkan persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Upaya untuk mewujudkan tujuan pembangunan daerah telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Jombang melalui serangkaian kebijakan dan program serta sumber pendanaan secara sinergis dan berkelanjutan. Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat berbagai aspek pembangunan yang telah mengalami kemajuan atau keberhasilan, namun di sisi lain terdapat pula berbagai permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi dan perlu ditangani melalui serangkaian kebijakan dan program secara terencana, sinergis, dan berkelanjutan. Pesatnya kemajuan teknoogi informasi dan interaksi kerjasama internasional

telah

mendukung

komitmen

internasional

untuk

mewujudkan perdagangan yang lebih luas. Perjanjian internasional seperti Asean Economy Community, Konvensi Rio De Jenairo, dan Tujuan Pembangunan Millenium (Millenium Development Goals/ MDG’s, adalah ratifikasi internasional yang disepakati pada tingkat nasional dan harus diimplementasikan di tingkat daerah. Keberagaman

kondisi

daerah

tentunya

akan

mempengaruhi

responsivitas daerah terhadap dampak ratifikasi tersebut. Kondisi daerah yang belum memiliki daya saing produk berskala internasional serta daya saing sumberdaya manusia bersertifikasi internasional harus bersaing dan berkompetisi dalam perdagangan bebas lintas negara. Keberadaan ini tentunya akan menjadi salah satu pemicu permasalahan di daerah. Permasalahan pembangunan daerah yang ada di Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut:


IV - 1

A. Kemiskinan Angka penduduk miskin di Kabupaten Jombang dari tahun ke tahun cenderung turun. Banyak program bantuan untuk warga miskin yang

telah

kemiskinan

diimplementasikan merupakan

salah

di satu

masyarakat. prioritas

Penanggulangan

pembangunan

yang

dicanangkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten. Berbagai program dan strategi dalam upaya penanggulangan kemiskinan telah dilaksanakan. Pemerintah Pusat melalui program PNPM, PKH, serta program bantuan sosial. Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah mengupayakan berbagai program, diantaranya Gerdutaskin, Jalinkesra, BKSM, serta program bantuan sosial. Pemerintah Kabupaten Jombang turut mendukung pelaksanaan program pusat maupun provinsi melalui sharing pendanaan maupun fasilitasi implementasi program. Berdasarkan evaluasi pelaksanaan program, menunjukkan bahwa penanggulangan kemiskinan yang telah diupayakan masih belum efektif dalam mengurangi angka kemiskinan. Memperhatikan kondisi tersebut, merupakan tantangan terbesar bagi Kabupaten Jombang untuk dapatnya menekan angka kemiskinan melalui program yang efektif dan efisien dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. B. Belum Meratanya Akses dan Kualitas Pendidikan Pendidikan merupakan salah satu pondasi dalam memberikan sumbangan terhadap kualitas sumber daya manusia (SDM). Manakala kualitas pendidikan bagus, maka kualitas SDM akan sekaligus bagus. Pendidikan menjadi bagian penting dari sasran pembangunan dalam MDG’s, sehingga negara dan pemerintah daerah menaruh perhatian yang serius terhadap permasalahan pendidikan. Di Kabupaten Jombang, kualitas SDM masih menjadi permasalahan yang cukup serius. Salah satu pendekatan untuk mengukur kinerja pembangunan pendidikan melalui pengukuran Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM Kabupaten Jombang secara agregat berada di atas IPM Jawa Timur, namun pertumbuhan indeks pendidikan mengalami perlambatan. Untuk meningkatkan kualitas SDM, masalah-masalah yang berkaitan dengan pendidikan harus diatasi. Secara umum, permasalahan dalam pembangunan pendidikan adalah belum meratanya akses dan kualitas pendidian. Pemerataan akses dan kualitas pendidikan belum maksimal karena ketersediaan sarana dan


IV - 2

prasana pendidikan serta kualitas mutu pendidikan yang belum seimbang antar kecamatan di Kabupaten Jombang. Hal ini ditunjukkan dengan APM pada setiap jenjang pendidikan yang tinggi pada wilayah kecamatan yang berdekatan dengan wilayah perkotaan, yakni Kecamatan Jombang, Peterongan, Mojoagung, Ploso dan Ngoro. Sedangkan kecamatan yang tidak berdekatan dengan pusat pendidikan, seperti Plandaan, Ngusikan dan Wonosalam, capaian APM lebih rendah. Disamping indikator APM, hampir seluruh indikator pendidikan seperti angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, angka partisipasi sekolah (APS), serta rasio guru dan murid pada semua jenjang pendidikan di Kecamatan Bandarkedungmulyo, Wonosalam, Ngusikan, Kudu, dan Kabuh, menunjukkan angka yang cenderung rendah jika dibandingkan dengan kecamatan di wilayah perkotaan. C. Masih tingginya AKB dan AKI Pondasi lainnya dalam memberikan sumbangan terhadap kualitas sumber daya manusia (SDM) adalah kesehatan. Permasalahan kesehatan di Kabupaten Jombang adalah: o Tingginya Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI); o Belum terkendalinya penyakit menular; o Angka kesakitan dan kematian penyakit tidak menular dan degeneratif (diabetes, jantung, kanker) cenderung meningkat. Penyebab utama AKB di Kabupaten Jombang secara umum adalah Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), asfiksia neonatal, trauma lahir, infeksi, kelainan bawaan. Kondisi tersebut lebih disebabkan karena masih rendahnya pengetahuan ibu mengenai upaya menjaga kesehatan bayi, penanganan proses persalinan yang dilakukan bukan oleh tenaga medis dan rendahnya konsumsi suplemen pada masa kehamilan. Penyebab kematian ibu sebagian besar berasal dari penyakit penyerta, misalnya jantung, gagal ginjal, sesak nafas dan lain-lain, hanya sebagian kecil akibat langsung dari proses kehamilan dan persalinan. Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Jombang sepanjang tahun 20092012 juga meningkat sebesar 33,99 per 100.000 kelahiran hidup atau naik sebesar 49,26%. Kenaikan terbesar terjadi pada tahun 2011 dimana pada tahun tersebut Angka Kematian Ibu mencapai 128,5 per 100.000 kelahiran hidup.


IV - 3

D. Kerusakan Infratruktur Penunjang Pertumbuhan Ekonomi Panjang jaringan jalan yang berada di wilayah Kabupaten Jombang, terdiri dari status Jalan Nasional (38,98km), Jalan Provinsi (60,35 Km), serta Jalan Kabupaten (1.193,400 Km). Dari keseluruhan total panjang jalan yang menjadi kewenangan kabupaten, terbagi atas: 1. Jalan kabupaten sepanjang 664,794, dengan kondisi: a. Jalan dengan kondisi baik sebesar 55,20% atau 366,942 Km; b. Jalan dengan kondisi sedang sebesar 17,76% atau 118,09 Km; c. Jalan dengan kondisi rusak ringan sebesar 11,62% atau 77,22 Km; d. Jalan dengan kondisi rusak berat sebesar 15,42% atau 102,54 Km; 2. Untuk jalan desa sepanjang 528,606 Km, dengan kondisi: a. Jalan dengan kondisi baik sebesar 41,89% atau 221,427 Km; b. Jalan dengan kondisi sedang sebesar 20,73% atau 109,554 Km; c. Jalan dengan kondisi rusak ringan sebesar 16,60% atau 87,755 Km; d. Jalan dengan kondisi rusak berat sebesar 20,78% atau 109,870 Km. Dalam menunjang kelayakan pengoperasian jaringan jalan perlu didukung dengan adanya bangunan pelengkap jalan, berupa jembatan yang layak dan memadai sebagai satu kesatuan sistem transportasi. Guna mewujudkan

kelayakan

transportasi

tersebut,

bahwa

total

jumlah

jembatan yang ada di Kabupaten Jombang sampai dengan tahun 2013 sebanyak 934 buah dengan kondisi rusak 7 buah. Infrastruktur

merupakan

faktor

kunci

dalam

mendukung

pembangunan Kabupaten Jombang yang berperan vital tidak hanya sebagai penggerak roda ekonomi di daerah, namun turut membentuk perkembangan

wilayah

serta

melayani

masyarakat

dalam

mengartikulasikan kehidupan sosial masyarakat Kondisi infratruktur jalan yang mengalami kerusakan hampir mencapai 50% menghambat kelancaran arus distribusi barang dan jasa. Kondisi jalan yang rusak juga mempengaruhi ongkos angkut maupun pemeliharaan kendaraan. E. Revitalisasi Pertanian Sektor pertanian merupakan sektor penyumbang terbesar dalam PDRB Kabupaten Jombang. Dalam perkembangannya sektor pertanian mengalami perlambatan pertumbuhan. Sektor pertanian merupakan penyumbang terbesar dalam hal penyerapan angatan kerja, karena sektor industri olahan belum berkembang secara optimal. Sektor pertanian di Kabupaten Jombang menghadapi tantangantantangan yang tidak ringan. Para petani menghadapi turunnya kualitas


IV - 4

kesuburan

tanah,

banyaknya

hama

dan

penyakit

tanaman,

dan

perubahan iklim yang tidak menentu. Selain itu, para petani belum mampu mengoah hasilnya untuk mendapatkan nilai tambah. Sebagian besar, produk pertanian dijual dalam bentuk bahan mentah. Produkproduk pertanian belum dimanfaatkan secara lebih baik menjadi produkproduk olahan, baik setengah jadi maupun jadi. Dalam pengelolaan budidaya, sektor pertanian masih belum mampu menggunakan sistem pertanian secara profesional atau modern. Hampir sebagian besar sektor pertanian di Kabupaten Jombang dikerjakan secara tradisional. Oleh karena itu, perlu adanya revitalisasi sektor pertanian, dengan harapan sektor ini mampu untuk menjawab permasalahan pertanian yang diakibatkan oleh permasalahan ekonomi. F. Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Infrastruktur Dasar Total panjang jaringan drainase di wilayah perkotaan Jombang adalah sepanjang 60,52 Km dengan luas Daerah Aliran Sungai 520,01 Km2. Intensitas genangan di wilayah perkotaan Jombang masih terdapat beberapa lokasi yang apabila ditinjau dari standart pelayanan yang harus dipenuhi, belum dapat mengatasi genangan secara optimal.

Lama

genangan di 12 lokasi masih di atas 3 jam dengan tinggi genangan antara 30-50 Cm. Masih terdapat beberapa indikasi yang menunjukkan bahwa lemahnya kualitas infrastruktur mengindikasikan penanganan sektor sanitasi dipandang masih rendah. Hal tersebut terlihat dari: a. Tingginya Angka kesakitan (Morbidity Rate) yang disebabkan oleh penyakit yang bersarang di air kotor; b. Masih terdapat masyarakat yang memanfaatkan sungai sebagai tempat buang air besar, pembuangan sampah rumah tangga, bahkan sebagai sumber air untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari; c. Masih banyak masyarakat menggunakan sanitasi dengan pilihan teknologi yang tidak sesuai dengan standart dan kualitas yang memadai. G. Belum Stabilnya Tingkat Pengangguran Terbuka Tingkat pengangguran terbuka (TPT) selama tahun 2009-2011 mengalami tren menurun yang sangat signifikan, yaitu dari sebesar 6,19% pada tahun 2009, kemudian menurun menjadi 5,27% pada tahun 2010, dan menurun menjadi 4,24% pada tahun 2011. Namun pada tahun 2012


IV - 5

terjadi peningkatan jumlah pengangguran yang signifikan, sehingga mengakibatkan peningkatan TPT menjadi sebesar 6,69%. Jika dilihat bahwa jumlah pengangguran terbesar pada tahun 2012 didominasi oleh penduduk golongan umur 15-19 tahun (sebesar 9.984 orang atau 24,78%) dan golongan umur 20-24 tahun (sebesar 12.520 orang atau 31,07%), maka peningkatan TPT pada tahun 2012 ini diduga disebabkan oleh anak-anak usia sekolah SMA dan lulusan SMA yang tidak sekolah lagi dan mencari pekerjaan. Trend

TPT

yang

fluktuatif

menunjukkan

ketenagakerjaan

di

Kabupaten

Jombang

Ketidakstabilan

TPT

disebabkan

diantaranya

masih oleh

bahwa

kondisi

belum

stabil.

ketidaksesuaian

keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan lapangan pekerjaan serta belum adanya intervensi yang nyata oleh pemerintah terhadap pasar kerja dan investor di Kabupaten Jombang untuk bisa lebih membuka peluang dan kesempatan bekerja ataupun berusaha. 4.2 ISU-ISU STRATEGIS Untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas dan mampu mengakomodir dinamika yang berkembang, analisa SWOT dapat menjadi dasar guna menghasilkan isu-isu strategis Kabupaten Jombang. Jika melihat pemahaman di atas, diperlukan analisa terhadap lingkungan

eksternal

dan

lingkungan

internal.

Langkah

ini

perlu

mendapat perhatian sebagai pertimbangan untuk mempertajam arah kebijakan pembangunan ke depan. Berikut analisa lingkungan eksternal dan lingkungan internal di Kabupaten Jombang: 1. Internal a) Kekuatan 1) Tingginya Produksi Pertanian Berdasarkan data RTRW Kabupaten Jombang Tahun 2009-2029, penggunaan lahan terbesar adalah untuk kegiatan budidaya pertanian dengan kisaran mencapai 43,21% dari luas wilayah Kabupaten Jombang. Berdasarkan data luas lahan sawah yang ada serta jenis pengairannya, teridentifikasi bahwa 92,04% sawah berpengairan teknis, 2,70% sawah ½ teknis, 4,08% sawah tadah hujan, 1,19% sawah non teknis. Dengan kondisi tersebut, potensi produksi dan produktivitas sektor pertanian Kabupaten Jombang cukup tinggi.


IV - 6

2) Posisi Strategis dan Pembangunan Jalan tol Kertosono-Mojokerto Transportasi merupakan salah satu kebutuhan yang penting dalam menggerakkan

roda

perekonomian

mempersingkat

waktu

tempuh

dan

masyarakat.

Selain

memindahkan

suatu

untuk objek,

transportasi juga berfungsi untuk melancarkan hubungan antara satu lokasi dengan lokasi yang lain dan kebutuhan akan sarana dan prasarana transportasi di Indonesia dilihat dari tahun ke tahun mengalami fase perkembangan

dan

peningkatan.

Untuk

mendukung

peningkatan

kebutuhan sarana dan prasarana dalam akses transportasi tersebut, jalan raya merupakan salah satu hal yang selalu beriringan dengan kemajuan teknologi dan pemikiran manusia yang menggunakannya, karenanya jalan merupakan fasilitas penting bagi manusia supaya dapat mencapai suatu tujuan daerah yang ingin dicapai. Proyek Pembangunan Jalan Tol Kertosono - Mojokerto memberi dampak positif terhadap pengembangan Kabupaten Jombang, khususnya terhadap perkembangan ekonomi Kabupaten Jombang. Dengan posisi strategis di wilayah transit jalur Surabaya-Solo, Kabupaten Jombang memiliki fungsi penghubung yang sangat besar pengaruhnya.Dengan kelebihan tersebut tentunya menjadi sebuah kelebihan tersendiri bagi Kabupaten Jombang untuk dapat lebih maju dan lebih berdaya saing daripada daerah sekitar. b) Kelemahan 1) Tidak terkendalinya Inflasi Inflasi adalah kenaikan harga barang-barang secara umum. Laju inflasi

yang tidak terkendali dapat memicu penurunan daya beli

masyarakat,

terutama oleh masyarakat miskin yang tidak memiliki

tabungan. Selain itu, tingginya laju inflasi juga memberikan dampak semakin melebarnya tingkat distribusi pendapatan di masyarakat. Inflasi yang tinggi juga berpotensi menghambat investasi produktif. Hal ini karena tingginya tingkat ketidakpastian (mendorong investasi jangka pendek) dan tingginya bunga. Dan secara makro, dalam jangka panjang inflasi yang tinggi dapat menyebabkan pertumbuhan ekonomi terhambat. Laju inflasi harus dikendalikan agar tercipta kondisi perekonomian yang stabil dan mendorong pertumbuhan ekonomi, laju inflasi dalam kurum waktu 2009-2013 secara terperinci adalah sebesar 5,21% pada tahun 2009, sebesar 5,83% pada tahun 2010, sebesar 6,15% pada tahun


IV - 7

2011, sebesar 5,92% pada tahun 2012 (angka sementara) dan sebesar 7, 31% pada tahun 2013 (angka sangat sementara). 2. Eksternal a) Peluang 1) Jaminan Kesehatan Nasional Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN), dirancang untuk memberikan landasan mewujudkan amanat UUD 1945. Didalamnya, terkandung semangat untuk mengakui jaminan sosial sebagai hak seluruh warga negara, untuk memperoleh " rasa aman" sosial, sejak lahir hingga meninggal dunia, sebagaimana prinsip sistem jaminan sosial yang dikenal.Bahkan awal tahun 2014 Pemerintah meluncurkan Jaminan Kesehatan bagi seluruh warga Negara melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Program jaminan kesehatan nasional (JKN) sebagai implementasi dari amanah UndangUndang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) merupakan implementasi nyata keinginan pemerintah pusat untuk mewujudkan jaminan kesehatan bagi setiap warganya. Dengan adanya jaminan sosial dan jaminan kesehatan tentunya memberikan motivasi bagi warga Negara untuk mampu meningkatkan kualitas pembangunan manusia dan berperan aktif dalam pembangunan daerah.Jaminan tersebut memberikan keamanan untuk meningkatkan kualitas SDM serta derajat kesehatan masyarakat. 2) Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Perkembangan

IPTEK

mampu

membantu

manusia

dalam

beraktifitas. Terutama yang berhubungan dengan kegiatan perindustrian dan telekomunikasi. Namun, dampak dari perkembangan IPTEK juga berdampak ke berbagai hal seperti kegiatan pertanian, yang dulunya membajak sawah dengan menggunakan alat tradisional, kini sudah menggunakan peralatan mesin.sehingga aktifitas penanaman dapat lebih cepat di laksanakan tanpa memakan waktu yang lama dan tidak pula terlalu membutuhkan tenaga yang banyak. b) Ancaman 1) Terbukanya Persaingan Ekonomi Global Era Global saat ini sungguh syarat dengan berbagai persaingan yang begitu ketat dari berbagai bidang didalamnya.Persaingan itu tidak lepas dari semua unsur kebutuhan ummat manusia yang selalu berkembang setiap detiknya.Disini sangatlah jelas harus adanya upaya


IV - 8

reformasi untuk sebuah perubahan yang dapat menjawab semua tantangan perkembangan era global, terlebih bagi Indonesia wajib untuk melakukannya. Era Globalisasi ini sungguh memiliki banyak tantangan yang harus siap dan sigap dilakukan oleh segenap umat manusia untuk bisa berbenah

diri

dalam

peningkatan

SDM

(Sumber

Daya

Manusia)

didalamnya, termasuk pula ada upaya meningkatan kualitas dan kuantitas ekonomi.Ekonomi abad ke-21, yang ditandai dengan globalisasi ekonomi, merupakan suatu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan, di mana negara-negara di seluruh dunia menjadi satu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi dengan tanpa rintangan batas teritorial negara. Globalisasi yang sudah pasti dihadapi oleh bangsa Indonesia menuntut adanya efisiensi dan daya saing dalam dunia usaha.Hal ini menjadi sebuah ancaman tersendiri bagi perekonomian dalam negeri khususnya perekonomian lokal. Jika tidak siap dan tidak mampu bersaing dapat di pastikan kedepan perekonomian lokal akan lumpuh dan di kuasai oleh asing. 2) Pengaruh perubahan iklim terhadap sektor Pertanian Sektor pertanian merupakan sektor penting dalam menyediakan bahan pangan dan menyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia. Perubahan

iklim

memberikan

dampak

pada

kenaikan

suhu

dan

perubahan curah hujan sehingga membawa dampak negatif bagi sektor pertanian. Output sektor pertanian turun seiring dengan adanya dampak perubahan iklim. Selain itu, pengaruh kenaikan harga output pertanian di luar negeri sebagai dampak dari adanya perubahan iklim di luar negeri, juga memberi dampak pada sektor pertanian di Indonesia. Diperkirakan

produktivitas

pertanian

di

daerah

tropis

akan

mengalami penurunan bila terjadi kenaikan suhu rata-rata global antara 1-20 C sehingga meningkatkan risiko bencana kelaparan. Meningkatnya frekuensi kekeringan dan banjir diperkirakan akan memberikan dampak negatif pada produksi lokal, terutama pada sektor penyediaan pangan di daerah subtropis dan tropis. Terjadinya perubahan musim di mana musim kemarau menjadi lebih panjang sehingga menyebabkan gagal panen, krisis air bersih dan kebakaran hutan. Terjadinya pergeseran musim dan perubahan pola hujan, akibatnya Indonesia harus mengimpor beras.


IV - 9

Berdasarkan permasalahan pembangunan dan analisa SWOT tersebut

maka

berpengaruh

selanjutnya

terhadap

disajikan

perencanaan

Isu-isu

strategis

pembangunan

yang

Kabupaten

Jombang. A. Isu Internasional 1. 12 Tujuan Pembangunan Pasca MDG’s Menjelang berakhirnya masa berlaku MDGs, Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon menunjuk Panel Tingkat Tinggi yang dipimpin bersama oleh Presiden Yudhoyono, Presiden Liberia Ellen Johnson Sirleaf dan Perdana Menteri Inggris David Cameron untuk menyusun agenda pembangunan global menggantikan MDGs. Rancangan Agenda Pembangunan

Pasca

MDGs

tersebut

berisikan

12

butir

target

penghapusan kemiskinan ekstrim. Ke-12 tujuan pembangunan itu adalah : a) Mengakhiri kemiskinan b) Pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender c) Pendidikan yang berkualitas dan pembelajaran seumur hidup d) Memastikan kehidupan yang sehat. e) Menjamin ketahanan pangan dan gizi yang baik f) Akses universal terhadap air dan sanitasi g) Perlunya ketahanan energi secara berkelanjutan. h) Menciptakan lapangan kerja, penghidupan yang berkelanjutan, dan pertumbuhan yang adil i) Mengelola aset sumber daya alam secara berkelanjutan j) Memastikan tata kelola pemerintahan dan institusi yang efektif k) Memastikan masyarakat yang stabil dan damai l) Menciptakan lingkungan hidup dan katalisator pembiayaan jangka panjang secara global. Kedua

belas

tujuan

pembangunan

tersebut

merupakan

sebuah keberlanjutan dari program internasional MDGs yang berisi delapan

tujuan

untuk

mencapai

kesejahteraan

rakyat

yaitu

menanggulangi kemiskinan dan kelaparan, pendidikan dasar untuk semua, mendorong kesetaraan gender, menurunkan angka kematian anak,

dan

meningkatkan

kesehatan

ibu.

Kemudian

memerangi

HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya. Lalu, memastikan kelestarian

lingkungan

hidup

dan

mengembangkan

kemitraan

global.Tentunya dalam perjalanannya ke-12 tujuan pembangunan


IV - 10

pasca

MDG’s

ini

berimplikasi

terhadap

pembangunan

jangka

menengah maupun jangka panjang di Kabupaten Jombang. Urusan kesejahteraan tetap menjadi poin utama dalam pembahasannya dan hal tersebut sesuai dengan upaya yang dilakukan oleh Kabupaten Jombang

5

tahun

kedepan

dimana

mengupayakan

pemerataan

kesejahteraan sesuai dengan visi misi Bupati Jombang. 2. AEC (Asean Economy Community) Komunitas ekonomi asean (AEC) akan menjadi tujuan dari integrasi ekonomi regional pada 2015. Adapun berikut karakteristik kunci dari perwujudan Komunitas Ekonomi ASEAN 2015: a) Pasar tunggal dan produksi dasar, b) Sebuah ekonomi yang sangat kompetitif wilayah, c) Sebuah wilayah ekonomi yang adil pengembangan, dan d) Sebuah wilayah sepenuhnya terintegrasi ke dalam perekonomian global. Bidang kerjasama AEC meliputi pengembangan sumber daya manusia dan kapasitas; pengakuan kualifikasi profesional; konsultasi mengenai kebijakan makroekonomi dan keuangan; langkah-langkah pembiayaan

dalam

perdagangan;

peningkatan

infrastruktur

dan

konektivitas komunikasi; perkembangan elektronik transaksi melalui eASEAN;

mengintegrasikan

industri

di

seluruh

wilayah

untuk

mempromosikan sumber di daerah; dan meningkatkan keterlibatan sektor swasta untuk bangunan AEC. Singkatnya, AEC akan mengubah ASEAN ke wilayah dengan pergerakan bebas dari barang, Jasa, investasi, tenaga kerja terampil, dan lebih bebas aliran modal. Asean economy community ini menjadi sebuah jalan baru untuk Kabupaten

Jombang

membuka

arus

investasi.

Sesuai

dengan

pernyataan Bupati Jombang yang menginginkan Jombang menjadi Kabupaten yang ramah terhadap investor. Penguatan pasar lokal dan regional menjadi perhatian utama guna mempersiapkan pasar bebas yang berimplikasi pada eksistensi pengusaha lokal untuk dapat berdaya saing dengan pengusaha asing. B. Isu Nasional dan Regional 1. Pelaksanaan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) Masterplan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia

(MP3EI)

diluncurkan


oleh

Presiden

Susilo

Bambang

IV - 11

Yudhoyono pada 27 Mei 2011. MP3EI merupakan langkah awal untuk mendorong Indonesia menjadi Negara maju dan termasuk sepuluh besar Negara di dunia pada tahun 2025. Selain itu, MP3EI merupakan perwujudan transformasi ekonomi nasional dengan orientasi berbasis pada

pertumbuhan

berkualitas mampu

dan

yang

berkelanjutan.

menjadi

penciptaan

ekonomi

mesin

lapangan

inklusif,

Pelaksanaan

penggerak

kerja,

tinggi,

MP3EI

pertumbuhan

sekaligus

berkeadilan, diharapkan

ekonomi

mendorong

dan

pemerataan

pembangunan wilayah di seluruh wilayah tanah air. Dalam kurun waktu 15 tahun ke depan akan dikembangkan klaster-klaster industry, baik untuk meningkatkan keterkaitan antara industry hulu dan hilir maupun antara pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah penyangganya. Industri unggulan di berbagai wilayah di bangun untuk memperkuat struktur perekonomian domestic. Dalam kaitan itu ditawarkan insentif yang tepat kepada dunia usaha dan dengan memperbaiki iklim investasi di daerah-daerah. Tujuan dari pelaksanaan MP3EI adalah untuk mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi melalui pengembangan delapan program utama yang meliputi sektor manufaktur, pertambangan, pertanian,

kelautan,

pariwisata,

telekomunikasi,

energy

dan

pengembangan kawasan strategis nasional. Sementara focus dari delapan program utama tersebut mencakup 22 kegiatan ekonomi utama, yaitu industry besi baja, makanan-minuman, tekstil, peralatan transportasi, perkapalan, perkayuan, nikel, tembaga, bauksit, kelapa sawit, karet, kakao, peternakan, perikanan, food estate, pariwisata, telematika,

batubara,

alutsista,

minyak

dan

gas

bumi,

serta

pengembangan metropolitan Jabodetabek dan pembangunan kawasan selat Sunda. 2. Masterplan Percepatan dan Perluasan Penurunan Kemiskinan Indonesia (MP3KI) Dokumen MP3EI bertujuan mempercepat dan memperluas pembangunan investasi sedangkan

yang

ekonomi

mendorong

MP3KI

pembangunan

Indonesia

yang

melalui

pertumbuhan

bertujuan inklusif

untuk dan

peningkatan ekonomi

memastikan

berkeadilan,

beragam

yang

tinggi,

terwujudnya

khususnya

bagi

masyarakat miskin dan marjinal untuk dapat terlibat secara langsung dan menerima manfaat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Kedua


IV - 12

dokumen ini dirancang sebagai dokumen kebijakan afirmatif dalam rangka mewujudkan pembangunan ekonomi yang pro-growth, propoor, pro-job dan pro-environment. MP3KI merupakan dokumen perencanaan yang menjabarkan konsep

dan

kemiskinan,

desain,

arah

kebijakan,

strategi

Rencana

Kerja

Pemerintah

dan

penanggulangan

sebagainya.

MP3KI

menitikberatkan pada pengembangan livelihood melalui berbagai kebijakan peningkatan kapasitas masyarakat untuk mewujudkan taraf hidup masyarakat yang lebih baik. Transformasi program-program penanggulangan kemiskinan yang ada saat ini dilakukan dengan tiga strategi utama, yaitu: pengembangan sistem perlindungan social secara menyeluruh, peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat miskin dan rentan, dan pengembangan penghidupan (sustainable livelihood) masyarakat miskin dan rentan. 3. Pembangunan Jalan tol Kertosono-Jombang-Mojokerto Transportasi merupakan salah satu kebutuhan yang penting dalam menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Selain untuk mempersingkat

waktu

tempuh

dan

memindahkan

suatu

objek,

transportasi juga berfungsi untuk melancarkan hubungan antara satu lokasi dengan lokasi yang lain dan kebutuhan akan sarana dan prasarana transportasi di Indonesia dilihat dari tahun ke tahun mengalami fase perkembangan dan peningkatan. Untuk mendukung peningkatan

kebutuhan

sarana

dan

prasarana

dalam

akses

transportasi tersebut. Jalan raya merupakan salah satu hal yang selalu beriringan dengan kemajuan teknologi dan pemikiran manusia yang menggunakannya, karenanya jalan merupakan fasilitas penting bagi manusia supaya dapat mencapai suatu tujuan daerah yang ingin dicapai. Proyek

Pembangunan

Jalan

Tol

Kertosono

-

Mojokerto

merupakan rangkaian dari program Trans Java Tollway System, Yaitu Jalan Tol yang dimulai dari Merak, Jawa Barat sampai dengan bagian timur Pulau Jawa yaitu Banyuwangi, Jawa Timur. Ada 10 ruas jaringan jalan tol di jawa timur diantaranya Tol Waru – Juanda (13,6 km), Jalan Tol Surabaya – Mojokerto (37 km) dan Jalan tol Kertosono – Mojokerto ini (41 km) dan masih ada 7 ruas jalan tol lainnya yang masih berkendala. Pembangunan Tol Kertosono - Mojokerto ini ditangani pihak seperti PT. Marga Harjaya Infrastruktur selaku investor


IV - 13

(Owner), PT. Tata Guna Patria selaku Konsultan Perencana, PT. Virama Karya sebagai Konsultan Pengawas dan PT. Hutama Karya sebagai Kontraktor Pelaksana. Panjang total tol Kertosono - Mojokerto adalah 40,5 km dengan nilai investasi mencapai Rp 2,3 Triliun. Diperkirakan Tol Kertosono - Mojokerto ini akan beroperasi pada tahun 2013. Jika di kaji dari segi ekonomi, dengan adanya jalan tol ini tentunya mempercepat arus perpindahan barang dan jasa. Dengan begitu arus perputaran uang juga akan lebih cepat dan berdampak positif bukan hanya bagi para pengusaha tapi juga bagi masyarakat sebagai konsumen dan pemerintah sebagai regulator. Jalan Tol Kertosono – Mojokerto ini merupakan jalan arteri primer yang merupakan Jalan Nasional dimana fungsinya sangat penting sebagai jalan alternatif yang menghubungkan Kertosono – Mojokerto. Sehingga diharapkan transportasi akan lebih cepat dan efisien. 4. Jaminan Kesehatan Nasional dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 di tegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau. Sebaliknya, setiap orang juga mempunyai kewajiban turut serta dalam program jaminan kesehatan social.Untuk mewujudkan komitmen global dan konstitusi di atas, pemerintah bertanggung jawab atas pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat melalui Jaminan kesehatan Nasional (JKN) bagi kesehatan perorangan. Undang-Undang nomor 24 tahun 2011 juga menetapkan, jaminan Sosial Nasional akan di selenggarakan oleh BPJS yang terdiri atas

BPJS

kesehatan

dan

BPJS

Ketenagakerjaan.

Mendukung

pelaksanaan tersebut, Kementrian Kesehatan memberikan prioritas kepada jaminan kesehatan dalam reformasi kesehatan. Kementrian Kesehatan tengah mengupayakan suatu regulasi berupa Peraturan Menteri, yang akan menjadi payung hukum untuk mengatur antara lain pelayanan kesehatan, pelayanan kesehatan tingkat pertama dan pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan. Peraturan Menteri juga akan mengatur jenis dan plafon harga alat bantu kesehatan dan pelayanan obat dan bahan medis habis pakai untuk Peserta Jaminan Kesehatan Nasional.


IV - 14

5. Undang-Undang Desa Substansi isi Undang-Undang Desa, yaitu dianggarkannya dana alokasi desa (DAD) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Undang-Undang Desa menginginkan adanya pembangunan di mulai dari Desa, atau dengan kata lain Undang-undang tersebut merupakan titik awal pelaksanaan otonomi desa. Poin penting lain dalam Undang-Undang Desa yaitu soal penghasilan kepala desa dan perangkat desa. Di dalam UndangUndang Desa diatur penganggaran penghasilan tetap kades dan perangkat desa di APBN.Bahkan mekanisme atau standar nilainya mengacu pegawai negeri sipil (PNS).Namun di dalam Undang-Undang Desa

belum

bisa

menjelaskan

detail

yang

dimaksud

dengan

penghasilan mengacu PNS.Yang tidak kalah penting ketentuan yang mengatur masa maksimal jabatan kades selama tiga periode.Masa satu periode ditetapkan selama enam tahun.Setelah Undang-Undang Desa ditetapkan,

selanjutnya

pemerintah

tinggal

membuat

peraturan

pemerintah (PP).Tahap selanjutnya yaitu setiap kabupaten harus membuat peraturan daerah (perda) tentang ketentuan tersebut. 6. Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang

Nomor

23

tahun

2006

tentang

Administrasi

Kependudukan Diterapkannya undang-undang sistem kependudukan baru yaitu Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, membuat Pendapatan Asli Daerah setiap daerah akan berkurang karena aturan UU baru tersebut, seluruh Dinas Dukcapil di Indonesia tidak boleh lagi memungut

retribusi

untuk

semua

pembuatan

administrasi

kependudukan. Retribusi yang dihapuskan di antaranya pembuatan KTP baru, perpanjangan KTP, pembuatan kartu keluarga (KK), akta kelahiran, akta kematian. C. Isu Kabupaten Jombang 1. Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan dan peningkatan kualitas pendidik merupakan solusi untuk mengurangi ketimpangan akses dan kualitas pendidikan antar wilayah kecamatan di Kabupaten Jombang. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan dan peningkatan kualitas pendidik akan menjadi pemicu


IV - 15

peningkatan capaian indikator-indikator pendidikan di seluruh wilayah kecamatan

Kabupaten

perbatasan seperti

Jombang

khususnya

wilayah

kecamatan

Kecamatan Bandarkedung Mulyo, Kecamatan

Wonosalam, Kecamatan Ngusikan, Kecamatan Kudu, Kecamatan Ploso dan Kecamatan Kabuh. 2. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat Upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang baik adalah melalui penyediaan berbagai fasilitas kesehatan dan penyuluhan kesehatan agar masyarakat dapat berperilaku hidup sehat. Adapun upaya untuk menilai keberhasilan pembangunan dibidang kesehatan salah satunya adalah dengan berdasarkan situasi derajat kesehatan. Oleh karena itu derajat kesehatan merupakan keharusan guna menilai hasil pelaksanaan program kesehatan yang dijalankan.

Guna

menilai

keberhasilan

pembangunan

kesehatan

maupun sebagai dasar dalam menyusun rencana untuk masa yang akan datang mutlak diperlukan analisa situasi derajat kesehatan tersebut. Upaya peningkatan derajat kesehatan dilakukan melalui program pembinaan kesehatan keluarga yang meliputi upaya peningkatan kesehatan Ibu dan Bayi, Anak Pra Sekolah dan Anak Usia Sekolah, Kesehatan Reproduksi Remaja, dan Kesehatan Usia Subur 3. Peningkatan Kesempatan Kerja Meningkatnya

tingkat

pengangguran

terbuka

berpotensi

menimbulkan berbagai permasalahan sosial. Kerja merupakan fitrah manusia yang asasi. Ekspresi diri diwujudnyatakan dalam bekerja. Apabila dicermati

pergolakan dan ketidakamanan yang timbul di

berbagai daerah dan tempat sering bersumber dari sulitnya mencari kerja bagi suatu kehidupan yang layak. Peningkatan kesempatan kerja harus

dilakukan

dengan

berbagai

upaya

dan

inovasi

sehingga

pemerintah kabupaten jombang mampu memberikan informasi dan kesempatan kerja kepada masyarakat semaksimal mungkin. 4. Pengoptimalan Penanggulangan Kemiskinan Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain: tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi, geografis, gender, dan kondisi lingkungan.


IV - 16

Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi,

tetapi

juga

perbedaan perlakuan

kegagalan

memenuhi

hak-hak

dasar

dan

bagi seseorang atau sekelompok orang dalam

menjalani kehidupan secara bermartabat. Hak-hak dasar yang diakui secara umum meliputi terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan,

pekerjaan,

perumahan,

air

bersih,

pertanahan,

sumberdaya alam, dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakukan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik, baik bagi perempuan maupun laki-laki. Upaya

yang

dapat

ditempuh

untuk

mengoptimalkan

penganggulangan kemiskinan adalah: Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan dalam pemanfaatan sumber daya setempat; Pengembangan industri perdesaan yang didukung oleh pembinaan fasilitasi

kemampuan,

akses

pasar;

regulasi

yang

Pengembangan

tidak pusat

menghambat, layanan

dan

informasi

perdesaan berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat miskin; dan Revitalisasi kelembagaan koperasi perdesaan

yang berbasis

masyarakat. 5. Peningkatan Infrastruktur Dasar Pertanian Isu strategis yang dihadapi pertanian di kabupaten jombang saat ini adalah masalah menurunnya tingkat kesuburan tanah yang disebabkan oleh penggunaan pupuk kimia yang berlebihan. Dari masalah tersebut kemudian mengakibatkan terjadinya penurunan tingkat produktivitas tanaman. Dari kasus tersebut, Dinas Pertanian Kabupaten Jombang mencoba menyusun visi yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah tersebut, yakni “Menuju Budaya Pertanian Organik

2013”

membiasakan

yang

para

berusaha

petani

dengan

untuk

membudayakan

budidaya

pertanian

atau

berbasis

organik. Visi yang ditetapkan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Jombang tersebut adalah bertujuan untuk menyelesaikan isu strategis yang ada, yaitu masalah penurunan tingkat kesuburan tanah. Kabupaten Jombang sebagai salah satu kabupaten yang terletak di bagian tengah Provinsi Jawa Timur dengan luas wilayah sebesar 1.159,50 km² dari tahun ke tahun didominasi di peruntukan lahan pertanian sebesar 43,21

%

dari

luas

wilayah

Kabupaten

Jombang

keseluruhan.

Kabupaten Jombang memiliki keunggulan dalam sektor pertanian


IV - 17

sehingga perekonomiannya masih dititikberatkan pada kegiatan pada sektor pertanian. Oleh karena itu perlu adanya revitalisasi sector pertanian, dengan harapan sector ini mampu untuk menjawab permasalahan pertanian yang diakibatkan oleh permasalahan ekonomi. Revitalisasi sector pertanian meliputi pembangunan infrastruktur pertanian, Pembangunan akses jalan kelahan pertanian, Kontrol laju degradasi lahan pertanian produktif, Modernisasi system pertanian, serta Pembukaan sekolah kejuruan pertanian. 6. Implementasi Kartu Jombang Sehat Kartu Jombang Sehat merupakan sebuah terobosan baru Bupati dan Wakil Bupati dalam upaya mempermudah aksesibilitas dan keterjangkauan

masyarakat

Kabupaten

Jombang

mendapatkan

pelayanan kesehatan yang layak. Format Kartu Jombang sehat nantinya akan di sesuaikan dengan Sistem Jaminan kesehatan Nasional yaitu pelayanan berjenjang. Pelayanan berjenjang memiliki makna Pelayanan Kuratif dan Pemulihan (UKP)

sedangkan UKM

dilakukan secara terencana, terarah dan azas prioritas atau vulnerable group. Selain itu juga mulai di galakkan kembali system dokter keluarga guna mempermudah kontroling pemerintah atas kualitas kesehatan

masyarakat

Jombang

sebelum

memanfaatkan

kartu

Jombang Sehat. Perlu dipahami bersama Kartu Jombang Sehat memiliki pemahaman dimana masyarakat mendapatkan hak untuk Upaya Pelayanan Medis/Perorangan (UKP) dan Upaya Pelayanan Kesehatan (UKM) secara berimbang. Sekaligus menjadi indikator keterjangkauan pelayanan kesehatan kepada kelompok beresiko tinggi. Kartu Jombang Sehat nantinya di khususkan kepada para ibu hamil, bayi, balita, lansia atau penyandang resiko tinggi yang lain. 7. Penyelenggaraan

Pelayanan

Administrasi

Terpadu

Kecamatan

(PATEN) Modal awal dalam implementasi pelayanan administrasi terpadu kecamatan adalah pelimpahan wewenang dari Bupati/Walikota kepada camat untuk menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan dan pembangunan. Dengan adanya pelimpahan wewenang ini diharapkan beberapa pelayanan publik seperti pemberian ijin dan pelayanan non perijinan dapat diselesaikan secara langsung di kecamatan. Hal ini jelas akan memberikan semangat yang cukup kuat kepada pemerintah kecamatan untuk meningkatkan kinerjanya terutama dalam pemberian


IV - 18

pelayanan kepada masyarakat dan memudahkan warga masyarakat untuk memperoleh pelayanan yang murah, cepat dan berkualitas. Hal ini sejalan juga dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu

Kecamatan

meningkatkan

yang

kualitas

mengamanatkan

dan

mendekatkan

bahwa

untuk

pelayanan

kepada

masyarakat serta memperhatikan kondisi geografis daerah, perlu mengoptimalkan peran kecamatan sebagai perangkat daerah terdepan dalam memberikan pelayanan publik. Secara substantif penempatan kecamatan sebagai unit layanan terdepan atau pusat pelayanan masyarakat

harus

didasari

oleh

adanya

pelimpahan

sebagian

wewenang bupati kepada camat. 8. Percepatan penanganan infrastruktur jalan kabupaten dan jalan desa Infrastruktur di setiap kabupaten merupakan hal yang sangat penting guna meningkatkan kesejahteraan rakyat, begitu pula di Kabupaten Jombang, sebagai contoh: tersedianya jalan-jalan (baik jalan biasa maupun jalan tol) akan sangat membantu berkembangnya masyarakat di suatu wilayah, kegiatan bisnis atau usaha di suatu wilayah akan semakin berkembang seiring dengan semakin baiknya ketersediaan infrastruktur jalan yang merupakan akses ke wilayah tersebut. Begitu pula jenis-jenis infrastruktur lain seperti stasiun kereta api, infrastruktur tenaga listrik, penyediaan air minum, infrastruktur persampahan, dan juga infrastruktur telekomunikasi. Memperhatikan kondisi infrastruktur jalan khususnya jalan kabupaten dan jalan desa yang saat ini membutuhkan adanya prioritas penanganan secara optimal, karena menjadi kebutuhan mendesak untuk

mendukung

meningkatkan

pelaksanaan

kinerja

pembangunan

pemerintahan

daerah,

dalam

rangka

meningkatkan

pertumbuhan ekonomi dan wilayah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal itu perlu untuk dilakukan mengingat berdasarkan kondisi pelayanan jaringan jalan yang ada saat ini untuk jalan kabupaten yang dalam kondisi sedang sampai dengan rusak berat mencapai 44,80% atau sepanjang 297,852 Km dari total jalan kabupaten saat ini sepanjang 664,794 Km, sedangkan untuk jalan desa yang dalam kondisi sedang sampai dengan rusak berat mencapai 58,11% atau sepanjang 307,179 Km dari total jalan desa saat ini


IV - 19

sepanjang 528,606 Km. guna memenuhi kualitas pelayanan kondisi jalan sebagaimana dimaksud, maka dari jaringan jalan yang saat ini dalam kondisi sedang sampai dengan rusak berat akan dilakukan peningkatan yang ditargetkan tuntas untuk periode 2 (dua) tahun kedepan.


IV - 20

BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

5.1 V I S I Visi dalam RPJMD merupakan visi Bupati/Wakil Bupati terpilih, sebagaimana yang telah disampaikan pada saat penyampaian visi dan misi calon Bupati/Wakil Bupati di sidang DPRD, yang diintegrasikan dengan arah kebijakan pembangunan daerah, sebagaimana tahapan ketiga dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jombang Tahun 2005-2025, RTRW Kabupaten Jombang Tahun 2009-2029, RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2014 serta RPJM Nasional Tahun 2010-2014. Dari hasil integrasi dan harmonisasi beberapa kebijakan tersebut ditetapkan visi Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018, yaitu: ” Jombang Sejahtera Untuk Semua ” Makna dari visi tersebut: ” JOMBANG ” adalah mewakili seluruh masyarakat/kelompok orang yang hidup bersama di Kabupaten Jombang dalam satu komunitas yang teratur. ” SEJAHTERA UNTUK SEMUA ” adalah tatanan kehidupan masyarakat Jombang yang terpenuhi kebutuhan dasarnya meliputi antara lain pemenuhan kecukupan energi dan protein, terpenuhinya rumah yang layak huni, tersedianya jaminan pemerliharaan kesehatan masyarakat, terwujudnya

keamanan

dan

ketertiban

masyarakat,

terpenuhinya

kebutuhan pendidikan, meningkatnya kemampuan daya beli masyarakat secara berkelanjutan. 5.2 MISI Sesuai dengan harapan dari visi “Jombang Sejahtera Untuk Semua”, maka ditetapkan misi pembangunan Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018 sebagai upaya yang ditempuh dalam mewujudkan visi, antara lain dijelaskan sebagaimana berikut: Misi 1 Meningkatkan Kualitas Kehidupan Sosial dan Beragama, dengan penjelasan sebagai berikut:


V-1

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan karakter masyarakat yang

agamis,

masyarakat

bermoral

yang

pemerintahan,

dan

aman,

politik

berbudi

tertib

dan

dan

sosial

luhur

dalam

damai

budaya.

tatanan

didukung

Dengan

sosial

stabilitas

latar

belakang

masyarakat Jombang yang egaliter dan memiliki kedewasaan dalam menyikapi setiap dinamika yang terjadi serta dukungan pondok pesantren yang ada, maka memungkinkan terwujudnya peningkatan kualitas kehidupan sosial dan beragama. Misi 2 Mewujudkan Layanan Dasar yang Terjangkau, dengan penjelasan: Misi ini dimaksudkan untuk memenuhi hak-hak dasar masyarakat, diantaranya

hak

dasar

untuk

memperoleh

pelayanan

kesehatan,

pendidikan, dan hak atas pangan. Pembangunan kesehatan merupakan suatu investasi guna mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan ekonomi, serta memiliki peran penting dalam upaya mewujudkan keluarga sejahtera. Sedangkan

pelayanan

pendidikan

bertujuan

untuk

mencapai

pemerataan, perluasan kesempatan belajar dan peningkatan mutu pendidikan. Pemerataan kesempatan belajar lebih ditekankan pada akses masyarakat untuk memperoleh pendidikan, sedangkan peningkatan kualitas pendidikan mengarah pada kualitas anak didik. Pemerataan kesempatan belajar dapat dicapai melalui peningkatan dan pemeliharaan gedung sekolah, peningkatan pelayanan pendidikan luar sekolah serta bantuan biaya pendidikan. Peningkatan kualitas pendidikan dapat dicapai melalui peningkatan kualitas guru serta peningkatan sarana penunjang belajar. Kebutuhan atas kecukupan pangan merupakan kebutuhan dasar masyarakat

untuk

kesejahteraan.

dapat

Pemenuhan

terus hak

tumbuh atas

dan

berkembang

pangan

bertujuan

menuju untuk

mewujudkan ketahanan pangan daerah. Misi 3 Meningkatkan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Merata, dengan penjelasan: Misi ini dimaksudkan untuk mencapai peningkatan perekonomian daerah

untuk

mewujudkan

stabilitas

perekonomian

daerah.

Ketidakstabilan perekonomian daerah akan menyebabkan ekonomi biaya


V-2

tinggi

yang

pada

akhirnya

memberikan

efek

terhadap

tingginya

pengangguran dan kemampuan daya beli masyarakat. Misi 4 Menyediakan Infrastruktur Dasar yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan, dengan penjelasan: Misi ini dimaksudkan untuk penyediaan infrastruktur dasar permukiman serta sarana penunjang produksi barang dan jasa yang berupa jalan, jembatan, informasi dan komunikasi yang keseluruhannya akan menunjang akses perekonomian. Penyediaan infrastruktur dasar dimaksud dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan melalui peningkatan kualitas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Misi 5 Mewujudkan Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik dan Bersih, dengan penjelasan: Misi

ini

pemerintahan

dimaksudkan dan

untuk

pembangunan,

menjamin

mulai

dari

penyelenggaraan

proses

perencanaan,

pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan sesuai dengan prinsipprinsip

good

governance,

sehingga

mampu

meningkatkan

kualitas

pelayanan kepada masyarakat secara berkelanjutan. 5.3 Tujuan dan sasaran Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang

menunjukkan

tingkat

prioritas

tertinggi

dalam

perencanaan

pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar

penyusunan

arsitektur

kinerja

pembangunan

daerah

secara

keseluruhan yang mencakup strategi, arah kebijakan, kebijakan umum, program dan kegiatan prioritas. Penyusunan tujuan pembangunan daerah diselaraskan dengan tujuan pebangunan nasional dan provinsi. Untuk merealisasikan pelaksanaan misi Pemerintah Kabupaten Jombang, perlu ditetapkan tujuan pembangunan daerah (goals) yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Tujuan pembangunan daerah ini ditetapkan adalah untuk memberikan arah terhadap program pembangunan kabupaten secara umum. Sementara, sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan (goals) yang telah ditetapkan.


V-3

Dalam

rangka

memberikan

kepastian

operasionalisasi

dan

keterkaitan terhadap peran visi, misi, sampai dengan tujuan dan sasaran yang ditargetkan, berikut dijelaskan secara lebih detail keterkaitan misi, tujuan dan sasaran. Misi 1. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Sosial Dan Beragama, memiliki tujuan: 1. Memperbaiki sikap dan perilaku masyarakat sesuai dengan norma yang berlaku dalam kehidupan beragama dan bernegara. Sasaran dari tujuan dimaksud adalah: a. Terwujudnya toleransi di dalam kehidupan bermasyarakat, dengan indikator terjaganya kondisi tidak pernah terjadi konflik SARA di Jombang; b. Terpeliharanya keamanan dan ketertiban umum, dengan indikator menurunnya angka kriminalitas; c. Meningkatnya kesadaran politik masyarakat, dengan indikator meningkatnya partisipasi politik masyarakat. 2. Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani

masalah

kesejahteraan

sosial.

Sasaran

dari

tujuan

dimaksud adalah: a. Memulihkan

fungsi

sosial

masyarakat

penyandang

masalah

kesejahteraan masyarakat, dengan indikator menurunnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS); b. Menurunnya dampak bencana, dengan indikator menurunnya persentase

ancaman

bencana

dan

meningkatnya

pemenuhan

kebutuhan bagi korban bencana; 3. Meningkatkan kapasitas pemuda dan olah raga. Sasaran dari tujuan dimaksud adalah: a. Meningkatnya

prestasi

kepemudaan

dan

olah

raga,

dengan

indikator meningkatnya jumlah pemuda pelopor dan jumlah

atlit

berprestasi di tingkat provinsi dan nasional; 4. Melestarikan seni dan budaya daerah. Sasaran dari tujuan dimaksud adalah: a. Meningkatnya pengembangan seni dan budaya daerah, dengan indikator meningkatnya persentase prestasi seni dan budaya; 5. Meningkatkan pemberdayaan, kualitas hidup, serta perlindungan perempuan dan anak. Sasaran dari tujuan dimaksud adalah:


V-4

a. Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender, dengan indikator meningkatnya Indeks Pembangunan Gender dan menurunnya jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Misi 2. Mewujudkan Layanan Dasar yang Terjangkau, memiliki tujuan: 1. Meningkatkan akses dan mutu layanan pendidikan bagi masyarakat Jombang. Sasaran dari tujuan dimaksud adalah: a. Terwujudnya pelayanan pendidikan yang terjangkau bagi seluruh masyarakat, dengan indikator APK seluruh jenjang pendidikan dan APM seluruh jenjang pendidikan; b. Meningkatnya kualitas pendidikan, dengan indikator meningkatnya persentase sekolah terakreditasi A di semua jenjang pendidikan; c. Meningkatnya minat baca masyarakat, dengan indikator persentase pengunjung perpustakaan pemerintah kabupaten; 2. Meningkatkan akses layanan kesehatan bagi masyarakat Jombang. Sasaran dari tujuan dimaksud adalah: a. Meningkatnya

Usia

Harapan Hidup, dengan indikator

Angka

Harapan Hidup (AHH); 3. Mengendalikan

pertumbuhan

penduduk.

Sasaran

dari

tujuan

dimaksud adalah: a. Terkendalinya pertumbuhan penduduk, dengan indikator laju pertumbuhan penduduk; 4. Mewujudkan ketahanan pangan daerah. Sasaran dari tujuan dimaksud adalah: a. Terwujudnya ketersediaan dan cadangan pangan daerah, dengan indikator kecukupan energi dan protein per kapita; b. Terjaminnya distribusi dan akses pangan daerah, dengan indikator ketersediaan informasi pasokan, harga, dan akses pangan di daerah; c. Terwujudnya penganekaragaman dan keamanan pangan daerah, dengan indikator pencapaian skor pola pangan harapan dan tertanganinya kasus keamanan pangan; d. Penanganan kerawanan pangan, dengan indikator menurunnya luasan daerah rawan pangan. Misi 3. Meningkatkan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Merata, memiliki tujuan: 1. Menjadikan

agribisnis

sebagai

penyangga

perekonomian

daerah.

Sasaran dari tujuan dimaksud adalah:


V-5

a. Meningkatkan

produktivitas

pertanian

untuk

mendukung

perekonomian daerah, dengan indikator terwujudnya peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan, tanaman perkebunan, hasil perikanan, serta peningkatan populasi dan produksi hasil peternakan; b. Memantapkan kawasan agropolitan, dengan indikator meningkatnya produksi

dan

produktifitas

komoditas

unggulan

di

kawasan

agropolitan, meningkatnya kinerja layanan pemenuhan kebutuhan air irigasi, meningkatnya ketersediaan infrastruktur penunjang agropolitan,

tersedianya

kelembagaan

penunjang

agribisnis,

tersedianya pasar pengumpul distribusi, terbangunnya jaringan pemasaran, dan meningkatnya nilai tambah produk agribisnis; c. Meningkatkan kesejahteraan petani, dengan indikator NTP (indeks harga yang diterima petani dan indeks harga yang dibayar petani); 2. Meningkatkan pertumbuhan wilayah di kawasan strategis cepat tumbuh. Sasaran dari tujuan dimaksud adalah: a. Terwujudnya penataan kawasan strategis cepat tumbuh, dengan indikator tersedianya sarana dan prasarana penunjang pada kawasan prioritas, tersedianya kawasan siap bangun (kasiba) pada kawasan

Industri

Ploso

dan

terkendalinya

kawasan

sekitar

interchange tol; 3. Mewujudkan sentra-sentra industri. Sasaran dari tujuan dimaksud adalah: a. Tumbuhkembangnya

sentra-sentra

industri

olahan,

dengan

indikator terwujudnya sentra industri olahan dan meningkatnya persentase volume usaha industri kecil dan menengah; b. Meningkatnya

jaringan

pemasaran

industri,

dengan

Indikator

terwujudnya kemitraan usaha pemasaran industri; 4. Mengembangkan pariwisata daerah. Sasaran dari tujuan dimaksud adalah: a. Meningkatnya potensi wisata, dengan indikator meningkatnya jumlah kunjungan wisata; 5. Penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat desa. Sasaran dari tujuan dimaksud adalah: a. Meningkatnya keberdayaan ekonomi masyarakat desa, dengan indikator pembentukan dan pengembangan BUMDes; 6. Memperluas kesempatan kerja. Sasaran dari tujuan dimaksud adalah:


V-6

a. Menurunnya jumlah pengangguran, dengan indikator menurunnya tingkat Pengangguran Terbuka (TPT); 7. Meningkatnya kesempatan berusaha. Sasaran dari tujuan dimaksud adalah: a. Peningkatan kesempatan dalam berwirausaha, dengan indikator meningkatnya akses permodalan wirausaha, terwujudnya one village one product, dan meningkatnya persentase koperasi sehat; b. Mewujudkan kemandirian perempuan dalam perekonomian, dengan indikator persentase koperasi wanita aktif; c. Terwujudnya kerjasama, promosi, dan pelayanan penanaman modal dengan indikator terselenggaranya promosi potensi penanaman modal dan tercapainya nilai investasi (PMDN/PMA). Misi 4. Menyediakan Infrastruktur Dasar yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan, memiliki tujuan: 1. Terwujudnya infrastruktur dasar yang memadai. Sasaran dari tujuan dimaksud adalah: a. Meningkatnya kualitas infrastruktur yang andal, dengan indikator persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik dan persentase rumah tangga miskin yang menggunakan listrik sebagai sumber penerangan; b. Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman, dengan indikator meningkatnya panjang jalan lingkungan yang dibangun, jumlah lokasi perumahan yang tertata, meningkatnya jumlah sarana sanitasi komunal, meningkatnya fasilitas sarana penyediaan air minum pada desa rawan air bersih, rasio layanan persampahan, tertanganinya daerah rawan genangan, rasio rumah layak huni, rasio makam yang tertata dan rasio permukiman kawasan kumuh; c. Terwujudnya

pembinaan

dan

pengawasan

di

bidang

jasa

konstruksi, dengan indikator indeks pembinaan jasa konstruksi; 2. Mewujudkan pelayanan transportasi yang handal. Sasaran dari tujuan dimaksud adalah: a. Terwujudnya pelayanan transportasi yang handal, berdaya saing, dan

memberikan

nilai

tambah,

dengan

indikator

tingkat

keterjangkauan pelayanan transportasi umum bagi masyarakat luas, tingkat kelayakan (representatif, kapasitas, kesesuaian fungsi) terminal

penumpang,

tingkat

ketersediaan

halte

dan

shelter

penumpang angkutan umum;


V-7

3. Meningkatkan kualitas pelaksanaan penataan ruang yang mendorong keterpaduan pembangunan infrastruktur wilayah. Sasaran dari tujuan dimaksud adalah: a. Terwujudnya

kesesuaian

pembangunan

yang

dan

keterpaduan

berkelanjutan,

dengan

perwujudkan

indikator

jumlah

dokumen rencana tata ruang dan rencana rinci tata ruang yang ditetapkan

dalam

produk

hukum

daerah

dan

meningkatnya

proporsi ruang terbuka hijau kawasan perkotaan; 4. Mewujudkan pengelolaan komunikasi dan informatika yang akuntabel. Sasaran dari tujuan dimaksud adalah: a. Terselenggaranya informatika

pengelolaan

yang

optimal,

sumber dengan

daya

komunikasi

indikator

dan

meningkatnya

pengelolaan sumber daya komunikasi dan informatika yang optimal; 5. Meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Sasaran dari tujuan dimaksud adalah: a. Meningkatnya kualitas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup,

dengan

indikator

menurunnya

tingkat

pencemaran

lingkungan, meningkatnya jumlah kader lingkungan, menurunnya luasan lahan kritis; 6. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Sasaran dari tujuan dimaksud adalah: a. Meningkatnya

sistem

pengelolaan

sumber

daya

alam

dan

lingkungan hidup, dengan indikator meningkatnya produksi dan produktivitas kehutanan serta meningkatnya persentase industri hasil hutan yang bersertifikat Sistem Verifikasi Legalitas Kayu. Misi 5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih, memiliki tujuan: 1. Menciptakan

tata

kelola

penyelenggaraan

pemerintahan

yang

profesional. Sasaran dari tujuan dimaksud adalah: a. Mewujudkan organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran, dengan indikator berkurangnya tumpang tindih tugas pokok dan fungsi antar SKPD; b. Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif, dengan indikator menurunnya jumlah regulasi yang tumpang tindih. c. Sumberdaya aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, capable, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera, dengan indikator


V-8

persentase aparatur mempunyai sasaran kerja pegawai (SKP) berkategori baik; d. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, dengan indikator

menurunnya

penyimpangan

korupsi,

meningkatnya

jumlah dan kompetensi auditor, dan meningkatnya jumlah instansi yang menerapkan tata kelola kearsipan secara baku; e. Mewujdkan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang handal, dengan

indikator

peningkatan

opini

BPK

terhadap

Laporan

Keuangan Daerah, penetapan Perda APBD dan penyampaian laporan keuangan daerah tepat waktu, dan meningkatnya kapasitas fiskal daerah setiap tahunnya; f. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kinerja birokrasi, dengan indikator

persentase

capaian

kinerja

program

dan

kegiatan

pembangunan; g. Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat, dengan indikator meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat dan meningkatnya persentase dokumentasi dan visualisasi kegiatan pembangunan; h. Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi, dengan indikator persentase realisasi capaian kinerja dengan kategori baik; 2. Meningkatkan

kualitas

layanan

perijinan.

Sasaran

dari

tujuan

dimaksud adalah: a. Terwujudnya kepastian pelayanan perizinan bidang usaha, dengan indikator persentase layanan perizinan tepat waktu, tersedianya akses

informasi

pelayanan

perijinan

bidang

usaha

serta

terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal; 3. Peningkatan kualitas layanan kependudukan. Sasaran dari tujuan dimaksud adalah: a. Meningkatnya

cakupan

layanan

administrasi

kependudukan,

dengan indikator cakupan penerbitan kartu keluarga dan akte kelahiran; 4. Meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan desa. Sasaran dari tujuan dimaksud adalah: a. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintahan desa, dengan indikator peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat Desa terhadap pelayanan pemerintah desa.


V-9

Dari uraian di atas, keterkaitan visi, misi, tujuan dan sasaran secara sistematis disajikan dalam tabel berikut:


V - 10

Tabel 5.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran VISI: “JOMBANG SEJAHTERA UNTUK SEMUA” Misi 1. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Sosial Dan Beragama Tujuan

Sasaran

1 Memperbaiki sikap 1 Terwujudnya dan perilaku toleransi di dalam masyarakat sesuai kehidupan dengan norma bermasyarakat yang berlaku dalam kehidupan 2 Terpeliharanya beragama & keamanan dan bernegara ketertiban umum 3 Meningkatnya kesadaran politik masyarakat

Indikator (Uraian)

Target 2014

2015

2016

2017

2018

Kondisi Akhir (2018)

SKPD

1 Terjaga kondisi tidak pernah terjadi konflik SARA di Jombang

0 (tidak pernah terjadi konflik SARA)

-

-

-

-

-

0 (tidak pernah terjadi konflik SARA)

Bag. Adm. Kesra

1 Menurunnya angka kriminalitas (kasus)

8.377

8.361

8.345

8.329

8.313

8.313

8.313

Bakesbang pollinmas

81

83

85

87

89

90

90

Bakesbang pollinmas

58.142

57.705

57.268

56.831

56.394

55.957

55.957

Dinsos Nakertrans

59,12

54,12

49,12

44,12

39,12

34,0

34,0

BPBD

83

83

85

87

89

90

90

BPBD

1 Meningkatnya partisipasi politik masyarakat (%)

2 Meningkatkan 1 Memulihkan fungsi 1 Menurunnya ketahanan sosial sosial masyarakat jumlah Penyandang masyarakat dalam penyandang masalah Masalah mencegah dan kesejahteraan Kesejahteraan menangani masyarakat Sosial (orang) masalah 2 Menurunnya 1 Menurunnya kesejahteraan dampak bencana persentase sosial ancaman bencana (%) 2 Meningkatnya pemenuhan kebutuhan bagi


Kondisi Awal (2013)

V - 11

Tujuan

Sasaran

Indikator (Uraian)

Kondisi Awal (2013)

2014

2015

2016

2017

2018


-

16

34

50

67

84

84

Dispora budpar

40

72

104

136

168

200

200

Dispora budpar

9

9

10

12

12

13

13

Dispora budpar

65,22

68

71

73

74

75

75

BPPKB

65

63

60

56

53

50

50

BPPKB

Target

SKPD

korban bencana (%) 3 Meningkatkan 1 Meningkatnya kapasitas pemuda prestasi dan olah raga kepemudaan dan olah raga

1 Meningkatnya jumlah pemuda pelopor (orang)

4 Melestarikan seni dan budaya daerah

1 Meningkatnya prestasi seni dan budaya (prestasi)

1 Meningkatnya pengembangan seni dan budaya daerah

5 Meningkatkan 1 Meningkatnya pemberdayaan, kesetaraan dan kualitas hidup, keadilan gender serta perlindungan perempuan dan anak


2 Meningkatnya jumlah atlit berprestasi di tingkat provinsi dan nasional (atlit)

1 Meningkatnya Indeks pembangunan gender 2 Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (kasus)

V - 12

Misi 2. Mewujudkan Layanan Dasar yang Terjangkau Tujuan 1 Meningkatkan akses dan mutu layanan pendidikan bagi masyarakat jombang

Sasaran 1 Terwujudnya pelayanan pendidikan yang terjangkau bagi seluruh masyarakat

Indikator (Uraian) 1 APK seluruh jenjang pendidikan -. PAUD (%) -. SD (%) -. SMP (%) -. SMA (%) 2 APM seluruh jenjang pendidikan -. SD (%) -. SMP (%) -. SMA (%)

2 Meningkatnya kualitas pendidikan

1 Meningkatnya persentase sekolah terakreditasi A di semua jenjang (%)

3 Meningkatnya minat 1 Meningkatnya baca masyarakat jumlah pengunjung perpustakaan pemkab (orang)

Kondisi Awal (2013)

2014

2015

2016

2017

2018


95,51 105,89 103,25 99,25

95,90 105.90 103,25 99,35

96,30 105.91 103,30 99,45

96,70 105.92 103,35 99,50

96,80 105.92 103,40 99,60

97,01 105,93 103,45 99,65

97,01 105,93 103,45 99,65

Target

SKPD

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan 95,37 85,04 75,27

95,70 85,30 75,37

96,00 85,50 75,50

96,30 85,70 75,60

96,50 85,90 75,65

96,57 86,04 75,77

96,57 86,04 75,77

12,58

14,60

16,60

18,60

20,60

22,58

22,58

73.230

74.630

76.030

77.430

78.830

80.230

80.230

Dinas Pendidikan

Kantor Perpustakaa n dan PDE

2 Meningkatkan akses layanan kesehatan bagi masyarakat Jombang

1 Meningkatnya Angka 1 Angka Harapan Harapan Hidup Hidup (tahun)

70,32

70,65

70,99

71,33

71,66

72,00

72,00

Dinas Kesehatan

3 Mengendalikan pertumbuhan penduduk

1 Terkendalinya pertumbuhan penduduk

1 Laju pertumbuhan penduduk (%)

0,587

0,567

0,547

0,527

0,500

0,489

0,489

BPPKB

4 Mewujudkan

1 Terwujudnya

1 Tercukupinya

4.100

4.150

4.200

4.250

4.300

4.350

4.350

Kantor


V - 13

Tujuan ketahanan pangan daerah

Sasaran ketersediaan dan cadangan pangan daerah

Indikator (Uraian)

Kondisi Awal (2013)

Target 2014


2017

2018

SKPD Ketahanan Pangan

110

110

3 Tercukupinya 100 dan 250 100 dan cadangan pangan 250 pemerintah (ton/th) dan masyarakat (kg/tribulan)

3 Terwujudnya penganekaragaman dan keamanan pangan daerah

2016

ketersediaan energi perkapita per hari (kal/kap/hr) 2 Tercukupinya ketersediaan protein per kapita perhari (gr/kap/hr)

2 Terjaminnya distribusi dan akses pangan daerah

2015


110

100 dan 250

110

100 dan 250

110

100 dan 250

110

100 dan 250

110

100 dan 250

Kantor Ketahanan Pangan Kantor Ketahanan Pangan

1 Meningkatnya persentase ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan (%)

80

85

90

90

95

95

95

Kantor Ketahanan Pangan

2 Menurunnya prosentase fluktuasi harga dan pasokan pangan (%)

15

15

15

10

10

10

10


1 Pencapaian skor pola pangan harapan (PPH)

80

82

84

86

88

90

90


1.804

1.875

1.945

2.015

2.085

2.150

2.150


2 Tercukupinya konsumsi energi perkapita per hari (kal/kap/hr)

V - 14

Tujuan

Sasaran

4 Penanganan kerawanan pangan


Kondisi Awal (2013)

2014

2015

2016

2017

2018


3 Tercukupinya konsumsi protein perkapita perhari (gr/kap/hr)

44,2

47,0

50,0

53,0

55,0

57,0

57,0


4 Tertanganinya kasus keamanan pangan (%)

50

85

85

90

90

90

90


- (tidak ada)

-

-

-

-

-

- (tidak ada)


Indikator (Uraian)

1 Menurunnya luasan daerah rawan pangan

Target

SKPD

V - 15

Misi 3. Meningkatkan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Merata Tujuan 1 Menjadikan agribisnis sebagai penyangga perekonomian daerah

Sasaran 1 Meningkatkan produktivitas pertanian untuk mendukung perekonomian daerah

Indikator (Uraian) 1 Terwujudnya peningkatan produksi: -. Padi (ton) -. Jagung (ton) -. Kedelai (ton) produktivitas tanaman pangan -. Padi (kw/ha) -. Jagung (kw/ha) -. Kedelai (kw/ha) 2 Terwujudnya peningkatan produksi:  Tebu (ton)  Tembakau (ton daun basah)  Kopi (ton ose kering)  Cengkeh (ton bunga kering)  Kakao (ton biji kering) dan produktivitas tanaman perkebunan:  Tebu (kg/ha/th/batang tebu)  Kopi (kg/ha/th


Kondisi Awal (2013)

Target 2014

2015

2016

2017

2018


SKPD Dinas Pertanian

415.560 197.353 8.258

57,62 69,47 16,18

425.567 201.300 8.341

58,00 70,00 16,50

436.207 205.326 8.424

59,00 70,50 17,00

444.931 207.379 8.508

60,00 71,00 17,50

453.829 209.453 8.593

61,00 71,50 18,00

462.906 211.548 8.679

62,00 72,00 18,50

2.223.440 982.949 46.643

62,00 72,00 18,50

978.023,8 47.402,47

924.467 47.403

961.446 52.142

970.000 54.750

977.000 56.400

990.000 57.000

990.000 57.000

474,79

475

520

541

562

565

565

765,82

766

842

880

850

853

853

141,3

139

153

161

165

167

167

82.600

82.600

82.650

83.000

85.000

85.600

85.600

404

404

635

636

637

640

640

Dinas Kehutanan dan Perkebunan

V - 16

Tujuan

Sasaran

Indikator (Uraian) ose kering)  Cengkeh (kg/ha/th bunga kering)  Kakao (kg/ha/th biji kering) 3 Terwujudnya peningkatan populasi dan produksi hasil peternakan:  Daging (ton)  Telur (ton)  Susu (ton) Tercapainya populasi ternak ruminansia (ekor) Tercapainya populasi unggas (ekor)

Kondisi Awal (2013)

2014

2015

2016

2017

2018


400

400

418

430

443

450

450

528,45

528,45

567

583

601

619

619

SKPD

Dinas Peternakan dan Perikanan 17.459 12.641 6.502

17.695 13.484 6.632

17.951 13.712 6.708

18.275 13.875 6.943

18.533 14.069 7.105

18.878 14.263 7.248

18.878 14.263 7.248

276.619

285.044

291.934

297.143

304.215

312.025

312.025

8.143.389

4 Terwujudnya 15.551,4 peningkatan dan 15,20 produksi hasil perikanan (ton) dan kecukupan konsumsi makan ikan (kg/kap/th)


Target

8.344.000 8.499.000 8.694.000 8.848.000 9.058.000 9.058.000

15.758 dan 16,6

15.769 dan 16,7

15.759 dan 16,8

15.760,5 dan 16,9

15.761 dan 17,0

15.761 dan 17,0

Dinas Peternakan dan Perikanan

V - 17

Tujuan

Sasaran

Indikator (Uraian) 5 Meningkatnya kinerja layanan pemenuhan air irigasi (%)

2 Memantapkan 1 Meningkatnya kawasan agropolitan produksi di kawasan agropolitan:  Padi (ton)  Jagung (ton)  Kedelai (ton)  Cabe (ton)  Tomat (ton)  Durian (ton)  Kopi (ton)  Cengkeh (ton)  Kakao (ton)    

Daging (ton) Telur (ton) Susu (ton) Populasi Ruminansia (ekor)  Unggas (ekor)  Ikan (ton)


Kondisi Awal (2013)

2014

2015

2016

2017

2018


100

100

100

100

100

100

100

103.568 50.221 431

106.885 57.486 432

108.712 57.893 445

110.540 58.301 457

112.367 58.709 470

114.194 59.117 483

114.194 59.117 483

Dinas Pertanian

181 51 553

185 52 564

189 53 569

191 54 575

191 54 575

Dinas Pertanian

Target

174 49 531

SKPD Dinas PU Bina Marga dan Pengairan

474,79 765 141,3

500 942 140

520 979 145

541 1.018 151

562 1.059 157

585 1.102 163

585 1.102 163


3.393 152 5.562 458.227

3.585 163 5.835 463.920

3.710 170 6.121 466.794

3.860 178 6.423 474.859

4.010 186 6.793 476.135

4.167 195 7.701 481.640

49.332 892 32.873 481.640


1.776.700 7.930

1.862.434 1.952.447 2.046.958 2.146.192 2.250.388 2.250.388 7.930

7.930,5

7.931,5

7.932

7.933,5

7.933,5


V - 18

Tujuan

Sasaran

Indikator (Uraian) dan produktifitas komoditas unggulan di kawasan agropolitan:  Padi (kw/ha)  Jagung (kw/ha)  Kedelai (kw/ha)  Cabe (ku/ha)  Tomat (ku/ha)  Durian (kg/pohon)

2014

2015

2016

2017

2018


57,62 69,47 16,18

58,5 70,5 17,0

59,5 71,0 17,5

60,5 71,5 18,0

61,5 72,0 18,5

62,5 72,5 19,0

62,5 72,5 19,0

Dinas Pertanian

40,32 31,67 53,09

41,13 32,30 54,16

41,95 32,62 54,70

42,37 32,95 55,24

42,37 32,95 55,24

Dinas Pertanian

Target

38,76 30,44 51,03

SKPD

 Kopi (kg/ha/th)  Cengkeh (kg/ha/th)  Kakao (kg/ha/th)

404 400 528,45

-

635 418 567

636 430 583

637 443 601

640 456 619

640 456 619


 Ikan (ton)

233,56

233.56

233.56

233.62

233.65

233.68

233,68


-

12

5

4

-

10

31

2 Meningkatnya ketersediaan infrastruktur penunjang kawasan agropolitan a. Ruas jalan kabupaten yang dilaksanakan pemeliharaan/pe ningkatan (ruas)


Kondisi Awal (2013)

Dinas PU Bina Marga dan Pengairan

V - 19

Tujuan

Kondisi Awal (2013)

2014

2015

2016

2017

2018


b. Ruas jalan desa yang dilaksanakan pemeliharaan/ peningkatan (ruas)

-

52

2

22

20

35

131

Dinas PU Bina Marga dan Pengairan dan Dinas PU Cipta Karya

3 Tersediannya kelembagaan penunjang agribisnis (lembaga)

121

121

121

121

121

121

121

Dinas Koperasi dan UMKM

4 Tersedianya pasar pengumpul distribusi (pasar)

-

-

-

-

-

1

1

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar

5 Terbangunnya jaringan pemasaran (pola kemitraan)

1

2

4

6

8

10

10

Dinas Pertanian

6 Meningkatnya nilai tambah produk agribisnis (ton)

100

500

1.000

1.500

2.000

2.000

Dinas Pertanian

3 Meningkatkan 1 NTP (indeks harga kesejahteraan petani yang diterima petani dan indeks harga yang dibayar petani)

108

110,8

112,2

113,6

115

115

Sasaran


Indikator (Uraian)

Target

109,4

SKPD

Dinas Pertanian; Dinas Kehutanan dan Perkebunan; Dinas Peternakan dan Perikanan

V - 20

Tujuan 2 Meningkatkan pertumbuhan wilayah di kawasan strategis cepat tumbuh

Sasaran 1 Terwujudnya penataan kawasan strategis cepat tumbuh

Indikator (Uraian) 1 Tersedianya sarana dan prasarana penunjang pada kawasan prioritas  Jumlah dokumen  Konstruksi (%) 2 Tersedianya sarana dan prasarana penunjang pada Kawasan Industri Ploso (%) 3 Tersedianya sarana dan prasarana penunjang pada kawasan sekitar interchange tol:  Infrastruktur penunjang (%)  Tertatanya manajemen transportasi di wilayah interchange tol (%)

3 Mewujudkan sentra-sentra industri

1 Tumbuh1 Terwujudnya sentra kembangnya sentraindustri olahan sentra industri (sentra IKM) olahan 2 Meningkatnya volume usaha


Kondisi Awal (2013)

Target 2014

2015

2016

2017

2018


SKPD Dinas PU Cipta Karya

0 0

0 0

2 0

3 0

3 10

2 50

10 50

0

0

0

10

40

50

50

Dinas PU Cipta Karya

0

0

0

10

40

50

50

0

10

20

30

40

50

50

Dinas PU Cipta Karya Dinas Hubinkom

145

149

154

159

164

169

169

415.436.911 415.436. 911

432.054. 387

449.336. 562

467.310. 024

486.002. 424


1.314.801. Dinas 322 Perindustrian,

V - 21

Tujuan

Sasaran

Indikator (Uraian)

Kondisi Awal (2013)

Target 2014

2015

2016

2017

2018


industri kecil dan menengah (Rp. 000)

SKPD Perdagangan dan Pasar

3 Meningkatnya persentase volume usaha industri kecil dan menengah (%)

2

2

4

4

4

4

4


2 Meningkatnya jaringan pemasaran industri

1 Terwujudnya kemitraan usaha pemasaran industri (kemitraan)

2

3

4

5

6

7

7


4 Mengembangkan pariwisata daerah

1 Meningkatnya potensi wisata daerah

1 Meningkatnya jumlah kunjungan wisata (orang)

1.425.000

5 Penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat desa

1 Meningkatnya 1 Pembentukan dan keberdayaan pengembangan ekonomi masyarakat BUMdes desa

0

0

306

306

306

306

306

BPMPD

6 Memperluas kesempatan kerja

1 Menurunnya jumlah 1 Menurunnya pengangguran Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)

5,60

5,30

5,00

4,60

4,30

4,04

4,04

Dins Nakertrans

7 Meningkatnya kesempatan berusaha

1 Peningkatan kesempatan dalam berwirausaha

1 Meningkatnya akses permodalan wirausaha (WUB)

75

96

128

128

128

128

128


2 Terwujudnya one village one product (jenis)

10

10

10

10

10

10

10



2.665.000 3.905.000 5.145.000 6.385.000 7.625.000 7.625.000 Dispora budpar

V - 22

Tujuan

Kondisi Awal (2013)

2014

2015

2016

2017

2018


3 Meningkatnya persentase koperasi sehat (%)

1

-

1,25

1,50

1,75

2

2


2 Mewujudkan kemandirian perempuan dalam perekonomian

1 Persentase koperasi wanita aktif (%) dari 319 koperasi wanita

99,69

99,75

99,81

99,87

99,94

100

100


3 Terwujudnya kerjasama, promosi, dan pelayanan penanaman modal

1 Terselenggaranya promosi potensi penanaman modal  PMA (buah)  PMDN (buah)

Sasaran

Indikator (Uraian)

2 Tercapainya nilai investasi (PMDN/ PMA) (Rp. 000)


Target

11 6

12 8

13 9

14 10

15 11

17 11

17 11

11.260.185. 021

12.010. 185.021

12.760. 185.021

13.510. 185.021

14.260. 185.021

15.010. 185.021

15.010. 185.021

SKPD

Kantor Penanaman Modal dan PPD Kantor Penanaman Modal dan PPD

V - 23

Misi 4. Menyediakan Infrastruktur Dasar yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan Tujuan 1 Terwujudnya infrastruktur dasar yang memadai

Sasaran 1 Meningkatnya kualitas infrastruktur yang andal

2 Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman

Kondisi Awal (2013)

2014

2015

2016

2017

2018


1 Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (%)

55,2

58

67

76

85

88

88


2 Rasio panjang jalan desa dalam kondisi baik (%)

41,9

45

55

65

75

80

80


3 Rumah tangga miskin yang menggunakan listrik sebagai sumber penerangan (RTM)

98

202

105

105

105

105

622


1 Meningkatnya ruas jalan lingkungan yang dibangun (ruas)

-

77

126

69

10

5

288


2 Meningkatnya ruas jalan lingkungan yang direhabilitasi

-

93

60

15

5

9

149


3 Jumlah lokasi perumahan yang tertata (lokasi)

-

2

2

2

2

2

10


Indikator (Uraian)

4 Meningkatnya jumlah sarana sanitasi komunal: a. MCK Komunal (unit) b. IPAL Komunal


Target

SKPD

Dinas PU Cipta Karya 76

53

14

6

3

20

92

13

9

1

1

1

1

13

V - 24

Tujuan

Sasaran

Indikator (Uraian)

Kondisi Awal (2013)

2014

2015

2016

2017

2018


24

9

6

6

6

9

36

Target

SKPD

(unit) 5 Meningkatnya fasilitas sarana penyediaan air minum pada desa rawan air bersih (unit) 6 Meningkatnya layanan persampahan: a. Terwujudnya sanitary landfill yang optimal b. Meningkatnya layanan pengelolaan persampahan (lokasi) 7 Tertanganinya daerah rawan genangan: a Tertatanya saluran drainase/ trotoar di perkotaan dan perdesaan (lokasi) b Optimalisasi fungsi drainase/ trotoar di perkotaan dan perdesaan (lokasi)



Dinas PU Cipta Karya -

DED

37

38

Pembang Operasion Operasion Operasion Operasion unan fisik al 30% al 70% al 100% al 100% 100% 39 40 41 42 42

Dinas PU Cipta Karya 20

40

87

50

16

35

229

12

8

25

8

10

15

57

V - 25

Tujuan

Sasaran

Indikator (Uraian) 8 Penanganan rumah layak huni (rumah) 9 Meningkatnya pengelolaan areal pemakaman a. Lokasi pemakaman yang tertata (lokasi) b. Penyediaan makam milik daerah

2 Mewujudkan pelayanan transportasi yang handal

Kondisi Awal (2013)

2014

2015

2016

2017

2018


5.740

120

250

250

250

250

1.120

Target

5

5

-

-

DED

1 Rasio permukiman 0 kawasan kumuh (kawasan)

-

1

1

1

3 Terwujudnya pembinaan dan pengawasan di bidang jasa konstruksi

1 Indeks pembinaan jasa konstruksi (penyedia)

20

20

20

1 Terwujudnya pelayanan transportasi yang handal, berdaya saing, dan memberikan nilai tambah

1 Tingkat keterjangkauan pelayanan transportasi umum bagi masyarakat luas (trayek)

25

25

25


Dinas PU Cipta Karya Dinas PU Cipta Karya

5

2 Tingkat kelayakan (representatif, kapasitas, kesesuaian fungsi) terminal penumpang:

SKPD

5

5

5

25

-

Pembang unan 100%

1

1

5


20

20

20

100


25

25

25

25

Pembebas Pembang an tanah unan 100%

Dishub inkom

Dishub inkom

V - 26

Tujuan

Sasaran

Indikator (Uraian) a. Jumlah halte yang dibangun/ dikembangkan b. Terminal direhabilitasi/ dipelihara c. Halte yang direhabilitasi/dip elihara 3 Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana transportasi a. Jumlah rambu yang disediakan (rambu) b. Traffic light yang dibangun (unit) c. Jumlah ZOSS yang disediakan (unit) d. Jumlah rambu elektronik yang dibangun (unit)

3 Meningkatkan kualitas pelaksanaan penataan ruang yang mendorong keterpaduan pembangunan

1 Terwujudnya kesesuaian dan keterpaduan perwujudkan pembangunan yang berkelanjutan


1 Jumlah dokumen rencana tata ruang dan rencana rinci tata ruang yang ditetapkan dalam produk hukum daerah (perda)

Kondisi Awal (2013)

2014

2015

2016

2017

2018


10

2

2

2

2

2

2

4

4

4

4

4

4

4

10

10

12

14

16

18

18

Target

SKPD

Dishub inkom

1.500

160

160

160

160

160

800

20

3

1

1

1

1

7

6

3

3

3

3

3

15

29

2

6

6

6

6

26

1

-

1

-

1

-

2

Bappeda

V - 27

Tujuan

Sasaran

infrastruktur wilayah

Indikator (Uraian) 2 Meningkatnya proporsi ruang terbuka hijau kawasan perkotaan: a. Meningkatnya proporsi ruang terbuka hijau kawasan perkotaan yang dikembangkan (ha) b. Meningkatnya proporsi ruang terbuka hijau kawasan perkotaan yang dikelola (ha)

4 Mewujudkan pengelolaan komunikasi dan informatika yang akuntabel

1 Terselenggaranya pengelolaan sumber daya komunikasi dan informatika yang optimal

1 Meningkatnya pengelolaan sumber daya komunikasi dan informatika yang optimal (kelompok)

5 Meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup

1 Meningkatnya kualitas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

1 Menurunnya tingkat pencemaran lingkungan


a. Pengawasan kegiatan industri yang telah memiliki dokumen

Target

Kondisi Awal (2013)

2014

2015

2016

2017

2018


SKPD Dinas PU Cipta Karya

106,27

-

1

0,5

-

-

4

6,25

7,25

7,25

8,25

8,75

8,75

9,75

1

2

3

3

3

12

Dishub inkom

BLH

-

10

10

10

10

10

10

V - 28

Tujuan

Sasaran

Kondisi Awal (2013)

2014

2015

2016

2017

2018


b. Fasilitasi penyusunan dokumen UKL/ UPL bagi kegiatan usaha kecil/ menengah (dokumen)

-

5

5

5

5

5

25

c. Beban pencemaran air sungai di 18 titik pantau sesuai baku mutu parameter kunci (%)

39

50

61

72

83

94

94

d. Kualitas udara ambien di 10 titik pantau sesuai baku mutu (titik)

10

10

10

10

10

10

10

e. Meningkatnya kualitas emisi dari sumber bergerak (kendaraan dinas operasional) (%)

-

60

70

70

80

90

90

f. Prosentase ketaatan penyampaian laporan periodik bagi 50 pemegang

20

30

40

60

80

100

100

Indikator (Uraian)

Target

SKPD

lingkungan hidup (industri)


V - 29

Tujuan

Sasaran

Kondisi Awal (2013)

2014

2015

2016

2017

2018


3

4

5

6

7

8

8

h.Tersusunnya dokumen kajian lingkungan hidup (dokumen)

10

1

1

1

1

2

2

i. Tersusunnya naskah akademis dan draft raperda pengelolaan lingkungan hidup (dokumen)

8

1

1

1

1

2

2

Indikator (Uraian)

Target

SKPD

dokumen lingkungan (%) g. Meningkatnya jenis parameter uji laboratorium lingkungan (parameter)

2 Meningkatnya jumlah kader lingkungan: - Jumlah pokmas - Jmlah kader 3 Terwujudnya desa mandiri energi berbasis biogas (desa) 4 Terlaksananya kawasan pertambangan yang


BLH 4 40

5 50

6 60

7 70

8 80

9 90

9 90

8 desa berpotensi sebagai Desa Mandiri Energi

1

-

-

-

1

2

BLH

-

4

4

4

4

4

4

BLH

V - 30

Tujuan

Sasaran

Indikator (Uraian)

Kondisi Awal (2013)

2016

2017

2018


1.200

850

500

500


Target 2014

2015

SKPD

diawasi (laporan) 5 Luas lahan kritis (ha)

6 Meningkatkan 1 Meningkatnya sistem 1 Meningkatnya pengelolaan pengelolaan sumber produksi dan sumber daya alam daya alam dan produktivitas dan lingkungan lingkungan hidup kehutanan (m3) hidup 2 Meningkatnya jumlah industri hasil hutan bersertifikat Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (industri)


1.600

2.209,18

2.200

2.200

2.200

2.200

2.200

11.000


-

1

1

1

1

1

5


V - 31

Misi 5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Tujuan 1 Menciptakan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang profesional

Kondisi Awal (2013)

2014

2015

2016

2017

2018


1 Mewujudkan 1 Berkurangnya organisasi yang tepat tumpang tindih fungsi dan tepat tugas pokok dan ukuran fungsi antar SKPD (SKPD)

6

-

6

-

-

-

6

Bag. Organisasi

2 Tersusunnya sistem, 1 Tersusunnya SOP proses dan prosedur seluruh SKPD kerja (SKPD)

14

-

20

30

40

44

44

Bag. Organisasi

-

-

-

-

-

-

-

90

90

90

90

90

90

90

4.400

4.365

4.330

4.295

4.260

4.226

4.226

Inspektorat

22

26

30

34

38

40

40

Inspektorat

-

111

132

153

174

195

195

Sasaran

3 Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif

Indikator (Uraian)

1 Menurunnya jumlah regulasi yang tumpang tindih

4 SDM aparatur yang 1 Persentase aparatur berintegritas, netral, mempunyai kompeten, capable, sasaran kerja profesional, pegawai (SKP) berkinerja tinggi dan berkategori baik (%) sejahtera 5 Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih

1 Menurunnya penyimpangan korupsi (temuan) 2 Meningkatnya jumlah dan kompetensi auditor (auditor) 3 Meningkatnya jumlah instansi yang menerapkan tata kelola


Target

SKPD

Bag. Hukum

BKD

Kantor Arsip PDE dan Perpustakaan

V - 32

Tujuan

Sasaran

Indikator (Uraian)

Kondisi Awal (2013)

Target 2014

2015

2016

2017

2018


SKPD

kearsipan secara baku (instansi) 6 Mewujdkan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang handal

1 Peningkatan opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah

Wajar Wajar Wajar Wajar Wajar Wajar Wajar DPPKAD Dengan Tanpa Tanpa Tanpa Tanpa Tanpa Tanpa Pengecualian Pengecual Pengecual Pengecual Pengecual Pengecual Pengecual ian ian ian ian ian ian

2 Penetapan Perda APBD dan penyampaian laporan keuangan daerah tepat waktu

Tepat waktu

3 Meningkatnya kapasitas fiskal daerah setiap tahunnya (Rp.)

143.932.387 205.761.1 158.325.6 226.337.2 174.158.1 248.971.0 191.574.0 DPPKAD .639 58.411 26.403 74.252 89.043 01.677 07.948

7 Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kinerja birokrasi

1 Persentase capaian kinerja program dan kegiatan pembangunan (%)

8 Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat

1 Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat

9 Birokrasi dengan integritas dan


Tepat waktu

Tepat waktu

Tepat waktu

Tepat waktu

Tepat waktu

Tepat waktu

DPPKAD

70

70

75

80

90

90

90

Bappeda

74,41

75,20

76,00

76,80

77,60

78,50

78,50

Kecamatan

2 Meningkatnya persentase dokumentasi dan visualisasi kegiatan pembangunan

69

75,2

81,4

87,6

93,8

100

100

Bag. Humas

1 Persentase realisasi capaian kinerja (%)

75

80

83

85

87

90

90

Bappeda

V - 33

Tujuan

Sasaran kinerja yang tinggi

2 Meningkatkan kualitas layanan perijinan

3 Peningkatan kualitas layanan kependudukan

Indikator (Uraian)

Kondisi Awal (2013)

4 Meningkatkan 1 Meningkatnya kualitas pelayanan kapasitas aparatur pemerintahan pemerintahan desa desa


2015

2016

2017

2018

88

91

94

97

100

100

SKPD

dengan kategori baik

1 Terwujudnya 1 Persentase layanan 85 kepastian pelayanan perizinan tepat perizinan bidang waktu (%) usaha 2 Tersedianya akses 1 aplikasi informasi simyanis pelayanan perijinan bidang usaha

1 Meningkatnya cakupan layanan administrasi kependudukan

2014


Target

BPP

1 aplikasi 1 aplikasi 1 aplikasi 1 aplikasi 1 aplikasi 1 aplikasi BPP simyanis simyanis simyanis simyanis simyanis simyanis

3 Terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal (izin)

1.000

-

1.200

1.300

1.400

1.500

1.500

1 Cakupan penerbitan KK (%)

80

90

100

100

100

100

100

Dispenduk Capil

64,18

76

79

82

85

88

88

Dispenduk Capil

-

-

-

-

-

-

-

2 Cakupan penerbitan Akte Kelahiran (%) 1 Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat Desa terhadap pelayanan pemdes

BPP

BPMPD

V - 34

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan tranformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan stratejik selain mengagendakan aktivitas pembangunan, juga mengakomodasi segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat yang dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memberbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi. Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan programprogram indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi menjadi salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (strategy focussed-management). Sedangkan arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu kewaktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Dapat

disimpulkan

bahwa

strategi

dan

arah

kebijakan

pembangunan merupakan rumusan perencanaan komprehensif dalam mencapai tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 20142018 dengan efektif dan efisien. Untuk mewujudkan visi pembangunan jangka

menengah

Kabupaten

Jombang

Tahun

2014-2018,

yang

dilaksanakan melalui 5 (lima) misi, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran, maka dirumuskan strategi dan arah kebijakan kurun waktu 2014-2018 per Misi, adalah sebagai berikut


VI - 1

MISI 1. MENINGKATKAN KUALITAS KEHIDUPAN SOSIAL DAN BERAGAMA Tujuan

Sasaran

1 Memperbaiki sikap 1 Terwujudnya dan perilaku toleransi di dalam masyarakat sesuai kehidupan dengan norma yang bermasyarakat berlaku dalam kehidupan beragama dan bernegara

2 Terpeliharanya keamanan dan ketertiban umum

Arah Kebijakan

Strategi Pernyataan


SKPD

1 Peningkatan kualitas 1 Fasilitasi peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan sarana dan prasarana ibadah dan agama masyarakat lembaga keagamaan

V

V

V

V

V Kesra

2 Peningkatan peran serta masyarakat dalam menjaga kondusifitas daerah

V

V

V

V

V Linmas

1 Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan 2 Melestarikan nilai-nilai kepahlawanan dan keperintisan

1 Peningkatan kualitas SDM Linmas dan Satpol PP

Bag. Adm.

Bakesbangpol

Bakesbangpol Linmas, Dinsosnakertrans

V

V

V

V

V

1 Meningkatkan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah

V

V

V

V

V Linmas

2 Meningkatkan kemampuan aparatur satpol PP

V

V

V

V

V

2 Peningkatan pemberdayaan 1 Meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat masyarakat terhadap peraturan dalam pemeliharaan perundangan yang berlaku keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum

3 Meningkatnya kesadaran politik

2014 2015 2016 2017 2018

Bakesbangpol

Satpol PP Bakesbangpol Linmas

V

V

V

V

V

3 Peningkatan kepatuhan 1 Memantau pelanggaran dan masyarakat terhadap penegakan perda dan perkada peraturan perundangan yang 2 Meningkatkan kewaspadaan dini berlaku dan pengendalian gangguan dan ketentraman umum

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V Linmas

1 Peningkatan kesadaran politik dan berdemokrasi

V

V

V

V

V Linmas

1 Meningkatkan peran partai politik dan organisasi kemasyarakatan

Satpol PP Bakesbangpol

Bakesbangpol

VI - 2

Tujuan

Sasaran masyarakat

Arah Kebijakan bagi masyarakat

2 Meningkatkan 1 Memulihkan fungsi 1 Peningkatan upaya ketahanan sosial sosial masyarakat pencegahan permasalahan masyarakat dalam penyandang sosial mencegah dan masalah 2 Peningkatan aksesibilas menangani masalah kesejahteraan PMKS dalam memperoleh kesejahteraan sosial masyarakat pelayanan dan rehabilitasi

2 Menurunnya dampak bencana

3 Meningkatkan kapasitas pemuda dan olah raga

1 Meningkatnya prestasi kepemudaan dan olah raga

1 Peningkatan kapasitas kelembagaan dan masyarakat dalam penanggulangan bencana

1 Peningkatan budaya dan prestasi olah raga

2 Peningkatan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam pembangunan 4 Melestarikan seni 1 Meningkatnya 1 Pelestarian dan dan budaya daerah pengembangan seni pengembangan seni dan


Strategi Pernyataan

2014 2015 2016 2017 2018

SKPD

dalam kehidupan berdemokrasi 1 Meningkatkan kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

V

V

V

V

V Nakertrans

Dinsos

1 Meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana dan sarana pelayanan sosial

V

V

V

V

V Nakertrans

2 Meningkatkan pemberdayaan, rehabilitasi, pemberian jaminan dan perlindungan PMKS

V

V

V

V

V Nakertrans

1 Penyusunan data dan informasi dalam rangka identifikasi daerah potensi bencana

V

V

V

V

V

Dinsos

Dinsos

BPBD

2 Meningkatkan kapasitas manajemen penanggulangan bencana (mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi)

BPBD

V

V

V

V

V

1 Meningkatkan pembinaan olah raga prestasi dan olahraga rekreasi

V

V

V

V

V Porabudpar

2 Meningkatkan sarana dan prasarana olah raga

V

V

V

V

V Porabudpar

1 Pembinaan pemuda dan organisasi kepemudaan

V

V

V

V

V Porabudpar

1 Penguatan terhadap kelompok dan pelaku seni budaya lokal

V

V

V

V

V Porabudpar

Dinas

Dinas Dinas

Dinas

VI - 3

Tujuan

Sasaran dan budaya daerah

5 Meningkatkan pemberdayaan, kualitas hidup, serta perlindungan perempuan dan anak

1 Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender


Arah Kebijakan budaya daerah

1 Peningkatan kualitas hidup serta penguatan perlindungan terhadap perempuan dan anak

Strategi Pernyataan

2014 2015 2016 2017 2018

SKPD

2 Meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap seni dan budaya lokal

V

V

V

V

V

3 Peningkatan sarana dan prasarana kesenian

V

V

V

V

V Porabudpar

1 Meningkatkan KIE tentang pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 2 Pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak

Dinas Porabudpar Dinas

BPPKB

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

3 Fasilitasi kelembagaan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak

V

V

V

V

V

4 Pembinaan dan pemberdayaan organisasi perempuan

V

V

V

V

V

BPPKB

BPPKB

BPPKB

VI - 4

MISI 2. MEWUJUDKAN LAYANAN DASAR YANG TERJANGKAU Tujuan

Sasaran

Arah Kebijakan

1 Meningkatkan 1 Terwujudnya 1 Peningkatan akses layanan akses dan mutu pelayanan pendidikan anak usia dini, layanan pendidikan pendidikan yang pendidikan dasar, dan bagi masyarakat terjangkau bagi pendidikan menengah Jombang seluruh masyarakat

Strategi Pernyataan 1 Meningkatkan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 2 Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah dalam jumlah dan kualitas yang memadai 3 Menyelenggarakan pendidikan non formal yang bermutu bagi masyarakat yang tidak mempunyai kesempatan mengikuti pendidikan formal 4 Menyediakan beasiswa pendidikan dasar dan menengah bagi siswa dari keluarga tidak mampu

2 Meningkatnya 1 Peningkatan kualitas lulusan 1 Meningkatkan kompetensi kualitas pendidikan pendidikan dasar dan pendidik dan tenaga menengah kependidikan 2 Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang mutu pendidikan dalam jumlah dan kualitas yang memadai 3 Mengembangkan kurikulum yang disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perkembangan global, nasional,


2014 2015 2016 2017 2018

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

SKPD Dinas

V Pendidikan V

V

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V Pendidikan

V

V

V

V

V

V

V

V

Dinas

V

V

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

VI - 5

Tujuan

Sasaran

Arah Kebijakan

Strategi Pernyataan

2014 2015 2016 2017 2018

SKPD

regional, maupun lokal 4 Penataan manajemen pelayanan pendidikan 5 Mengembangkan jiwa kewirausahaan di lembagalembaga pendidikan baik formal maupun non formal

2 Meningkatkan akses layanan kesehatan bagi masyarakat Jombang

3 Meningkatnya minat baca masyarakat

1 Peningkatan kualitas dan kapasitas perpustakaan

1 Meningkatkan jumlah dan koleksi buku perpustakaan daerah serta Pembinaan perpustakaan yang dikelola oleh masyarakat

1 Meningkatnya angka Harapan Hidup

1 Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan

1 Meningkatkan kesehatan ibu, bayi dan balita, perbaikan status gizi masyarakat, pengendalian penyakit menular dan penyakit tidak menular serta penyehatan lingkungan, pengembangan sumber daya manusia kesehatan 2 Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, keamanan, mutu dan penggunaan obat serta pengawasan obat dan makanan 3 Pengembangan sistem jaminan pembiayaan kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan masalah kesehatan


V V

V

V V

V

V V

V

V V

V

Dinas

V Pendidikan V

V

Dinas Pendidikan

Kantor Perpustakaan dan KPDE

Dinas Kesehatan

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

VI - 6

Tujuan

Sasaran

Arah Kebijakan

Strategi Pernyataan 4 Peningkatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan

3 Mengendalikan pertumbuhan penduduk

4 Mewujudkan ketahanan pangan daerah


1 Terwujudnya ketersediaan dan cadangan pangan daerah


2014 2015 2016 2017 2018

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

2 Meningkatkan komunikasi, informasi, dan edukasi pengendalian penduduk

V

V

V

V

V

3 Meningkatkan pembinaan ketahanan keluarga

V

V

V

V

V

4 Meningkatkan ketersediaan dan kualitas data dan informasi kependudukan

V

V

V

V

V

1 Pengendalian pertumbuhan 1 Meningkatkan pembinaan, penduduk tumbuh seimbang kepesertaan, dan kemandirian ber-KB

1 Penguatan pasokan pangan 1 Penyusunan dan pembuatan untuk memenuhi kebutuhan peta ketersediaan pangan seluruh penduduk, dari segi daerah, sentra produksi pangan kuantitas, kualitas, lokal spesifik daerah; keragaman dan 2 Pembinaan dan pelatihan dalam keamanannya rangka peningkatan ketersediaan pangan berbahan baku lokal;

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

SKPD Dinas Kesehatan, RSUD Jombang, RSUD Ploso BPPKB

BPPKB

BPPKB BPPKB

Kantor Ketahanan Pangan Kantor Ketahanan Pangan

3 Pengembangan cadangan pangan pemerintah daerah kabupaten dan cadangan pangan masyarakat;

V

V

V

V

V


4 Penguatan kelembagaan cadangan pangan pemerintah

V

V

V

V

V

Kantor Ketahanan

VI - 7

Tujuan

Sasaran

Arah Kebijakan

Strategi Pernyataan

2014 2015 2016 2017 2018

desa dan masyarakat 2 Terjaminnya distribusi dan akses pangan daerah

1 Penyediaan informasi harga, 1 Pengumpulan, pemantauan dan pasokan, akses pangan serta pengolahan data/informasi terjaminnya Stabilisasi harga pasokan, ketersediaan, harga dan pasokan pangan di pangan di tingkat produsen dan daerah konsumen di pasar besar dan menengah, distribusi dan akses pangan 2 Mengidentifikasi wilayah yang sering mengalami kelangkaan pasokan pangan dan daerah yang masyarakatnya mengalami kesulitan akses pangan (rawan pangan) 3 Menyediakan sarana dan prasarana (alat transportasi, gudang, cold storage) untuk dapat mengangkut dan menyimpan bahan pangan

3 Terwujudnya 1 Mewujudkan pola konsumsi penganekaragaman dan pemanfaatan pangan dan keamanan yang memenuhi kaidah


SKPD Pangan

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

4 Penguatan peran dan fungsi kelembagaan Dewan Ketahanan Pangan dalam merumuskan kebijaksanaan intervensi jika terjadi kelangkaan pasokan, gejolak harga, gangguan distribusi dan akses pangan

V

V

V

V

V

1 Penyediaan data pendukung konsumsi pangan (data dan peta Pola Konsumsi Pangan)

V

V

V

V

V






VI - 8

Tujuan

Sasaran pangan daerah

Arah Kebijakan mutu, keanekaragaman, kandungan gizi, keamanan dan kehalalan

2 Meningkatkan pengawasan dan pembinaan keamanan pangan

Strategi Pernyataan 2 Peningkatan PKS (Pengetahuan, Keterampilan, dan Sikap) konsumsi pangan pada masyarakat

V

V

V

V

V

SKPD Kantor Ketahanan Pangan

3 Penyuluhan, Pembinaan dan pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan

V

V

V

V

V


1 Penyusunan petunjuk teknis operasional informasi tentang keamanan pangan

V

V

V

V

V


2 Pemantauan, pengawasan dan pengendalian peredaran bahan kimia berbahaya yang disalahgunakan untuk pangan

V

V

V

V

V

3 Analisis mutu, gizi dan keamanan produk pangan masyarakat

V

V

V

V

V


V


4 Pembinaan dan pengawasan keamanan pangan segar


2014 2015 2016 2017 2018

V

V

V

V

5 Penyuluhan/pembinaan/pelatihan keamanan pangan di sekolah dalam rangka peningkatan pengetahuan dan pemahaman terhadap keamanan pangan bagi murid sekolah dasar dan penjual jajanan anak sekolah

V

V

V

V

V

6 Pembinaan dan pelatihan keamanan produk pabrikan skala kecil/rumah tangga pada

V

V

V

V

V




VI - 9

Tujuan

Sasaran

Arah Kebijakan

Strategi Pernyataan

2014 2015 2016 2017 2018

SKPD

kelompok produsen

4 Penanganan 1 Peningkatan Sistem kerawanan pangan Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) di daerah

7 Pembinaan penerapan standar Batas Minimum Residu (BMR)

V

V

V

V

V


8 Pengembangan kelembagaan sertifikasi produk pangan

V

V

V

V

V


9 Pembinaan sistem manajemen laboratorium uji mutu dan keamanan pangan kabupaten

V

V

V

V

V


1 Fasilitasi sertifikasi dan 0 pelabelan prima wilayah kabupaten

V

V

V

V

V


V

V

V

V

V


V

V

V

V

V


1 Pengembangan sistem isyarat dini 2 Penguatan kelembagaan untuk Pencegahan dan penanganan rawan pangan


3 Penangulangan kerawanan pangan;

V

V

V

V

V


4 Peningkatan dan pengembangan desa mandiri pangan

V

V

V

V

V


VI - 10

MISI 3. MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DAERAH YANG BERDAYA SAING DAN MERATA Tujuan 1 Menjadikan agribisnis sebagai penyangga perekonomian daerah

Sasaran 1 Meningkatkan produktivitas pertanian untuk mendukung perekonomian daerah

Arah Kebijakan 1 Meningkatkan daya dukung lahan dan lingkungan bagi usahatani

Strategi Pernyataan

SKPD

1 Peningkatan penambahan bahan organik ke lahan pertanian melalui pengembalian limbah pertanian

V

V

V

V

V

2 Peningkatan pemanfaatan tanaman pupuk hijau dan agen hayati oleh petani

V

V

V

V

V Pertanian

3 Peningkatan populasi musuh alami

V

V

V

V

V Pertanian

V

V

V

V

V Pertanian

V

V

V

V

V Pertanian

2 Meningkatkan efisiensi usaha 1 Substitusi tanaman tembakau tani yang kurang produktif dengan tanaman hortikultura 2 Diseminasi pemanfaatan teknik budidaya dengan produktivitas tinggi yang berkelanjutan


2014 2015 2016 2017 2018

Dinas Pertanian

Dinas

Dinas Dinas

Dinas

3 Fasilitasi permodalan dan sarana produksi pertanian serta pembinaan penanganan pasca panen

Dinas Pertanian

V

V

V

V

V

4 Pendampingan dan pengawasan distribusi pupuk dan pestisida

V

V

V

V

V Pertanian

5 Membangun dan merehabilitasi prasarana pertanian

V

-

-

-

-

6 Fasilitasi alat mesin pertanian penunjang penerapan teknologi tepat guna spesifik lokasi

V

V

V

V

V Pertanian

Dinas

Dinas Pertanian Dinas

VI - 11

Tujuan

Sasaran

Arah Kebijakan

Strategi Pernyataan

SKPD

7 Membangun dan merehabilitasi infratruktur lahan pertanian

V

V

V

V

V Pertanian

3 Meningkatkan efisiensi usaha 1 Diseminasi pemanfaatan teknik tani perkebunan budidaya produktivitas tinggi yang berkelanjutan

V

V

V

V

V

2 Menggali dan mengoptimalkan potensi perkebunan

V

V

V

V

V

Dinas Hutbun

3 Fasilitasi sarana dan prasarana produksi perkebunan

V

V

V

V

V

Dinas Hutbun

4 Fasilitasi alat mesin perkebunan penunjang penerapan teknologi tepat guna spesifik lokasi

V

V

V

V

V

5 Membangun dan merehabilitasi sarana prasarana infratruktur lahan perkebunan

V

V

V

V

V

6 Pembinaan, pelatihan dan fasilitasi permodalan, sarana prasarana usaha untuk meningkatkan kualitas bahan baku komoditi tembakau dan cengkeh 4 Meningkatkan produksi dan 1 Optimalisasi penerapan teknologi produktivitas sub sektor peningkatan produksi peternakan peternakan berbasis teknologi 2 Peningkatan kerjasama dengan dan keunggulan sumberdaya balai penelitian dalam rangka lokal tranfer teknologi untuk peningkatan produktivitas hasil ternak


2014 2015 2016 2017 2018

Dinas

Dinas Hutbun

Dinas Hutbun

Dinas Hutbun

Dinas Hutbun

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

Dinas Nakkan Dinas Nakkan

V

V

V

V

V

VI - 12

Tujuan

Sasaran

Arah Kebijakan

Strategi Pernyataan 3 Penggalian potensi sumberdaya lokal yang dapat dikembangkan melalui teknologi terapan

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

3 Peningkatan pengetahuan dan keterampilan usaha budiday ternak

V

V

V

V

V

4 Penerapan standarisasi untuk produk peternakan

V

V

V

V

V

5 Fasilitasi akses jaringan pemasaran produk peternakan di dalam dan luar daerah

V

V

V

V

V

5 Mengembangkan usaha 1 Penyediaan sarana produksi peternakan sebagai usaha peternakan komoditas ekonomi produktif 2 Peningkatan posisi tawar dan yang mandiri dan berdaya daya saing produk unggulan saing berbasis agribisnis peternakan

6 Meningkatkan kesehatan hewan dan kualitas produk peternakan

7 Meningkatkan produksi dan produktivitas sub sektor


2014 2015 2016 2017 2018

6 Pembinaan, pelatihan dan fasilitasi akses permodalan, sarana prasarana usaha budidaya ternak/ikan

V

V

V

V

V

1 Pengawasan, pencegahan, dan pengendalian penyakit hewan menular

V

V

V

V

V

SKPD Dinas Nakkan


Dinas Nakkan


Dinas Nakkan

2 Pengawasan, pengendalian, peredaran dan peningkatan kualitas produk hasil ternak (kesehatan masyarakat veteriner)

V

V

V

V

V

1 Optimalisasi penerapan teknologi peningkatan produksi,

V

V

V

V

V

Dinas Nakkan

Dinas Nakkan

Dinas Nakkan

VI - 13

Tujuan

Sasaran

Arah Kebijakan perikanan berbasis teknologi dan keunggulan sumberdaya lokal

8 Peningkatan dan pengembangan parasarana dan sarana ketersediaan air irigasi serta kondisi jaringan irigasi

Strategi Pernyataan


1 Meningkatkan fungsi dan peran kawasan agropolitan sebagai sentra produksi, pemasaran dan kunjungan agrowisata

SKPD

produktivitas perikanan dan pengolahan pasca panen 2 Penggalian potensi sumberdaya lokal yang dapat dikembangkan melalui teknologi terapan

V

V

V

V

V

3 Penyediaan sarana dan prasarana usaha perikanan dan pembenihan ikan

V

V

V

V

V

4 Penggunaan dan produksi induk/benih unggul untuk usaha budidaya perikanan

V

V

V

V

V

5 Optimalisasi akses pemasaran dan informasi pasar produk perikanan

V

V

V

V

V

1 Meningkatkan kualitas dan kapasitas prasarana dan sarana jaringan irigasi secara berkelanjutan

2 Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan irigasi partisipatif 2 Memantapkan kawasan agropolitan

2014 2015 2016 2017 2018

1 Peningkatan fungsi dan peran cluster perikanan di kawasan agropolitan

V

V

V

V

V

V

V

V

Dinas Nakkan

Dinas Nakkan

Dinas Nakkan

Dinas Nakkan

V

Dinas PU Bina Marga dan Pengairan, Dinas Pertanian, Dinas Hutbun

V

Dinas PU Bina Marga dan Pengairan, Dinas Pertanian Dinas Nakkan

V

V

V

V

V

VI - 14

Tujuan

Sasaran


Arah Kebijakan

Strategi Pernyataan

2014 2015 2016 2017 2018

SKPD

2 Peningkatan fungsi dan peran cluster tanaman pangan di kawasan agropolitan

V

V

V

V

V Pertanian

Dinas

3 Peningkatan fungsi dan peran cluster holtikultura di kawasan agropolitan

V

V

V

V

V Pertanian

Dinas

4 Peningkatan fungsi dan peran cluster perkebunan di kawasan agropolitan

V

V

V

V

V

5 Peningkatan fungsi dan peran cluster Peternakan di Kawasan agropolitan

V

V

V

V

V

6 Pemberdayaan lembaga ekonomi masyarakat di Kawasan agropolitan

V

V

V

V

V dan UMKM

2 Peningkatan dan pengembangan prasarana dan sarana ketersediaan air irigasi serta kondisi jaringan irigasi

1 Meningkatkan kualitas dan kapasitas prasarana dan sarana jaringan irigasi secara berkelanjutan di kawasan agropolitan

3 Peningkatan kualitas dan kapasitas penanganan jalan dan jembatan sebagai infrastruktur penunjang di kawasan agropolitan

1 Meningkatkan struktur, rehabilitasi, pemeliharaan, dan penanganan bangunan pelengkap jalan di kawasan agropolitan

4 Revitalisasi kelembagaan koperasi 5 Meningkatkan perencanaan

V

V

V

V

Dinas Hutbun

Dinas Nakkan

Dinas Koperasi

V

Dinas PU Bina Marga dan Pengairan, Dinas Pertanian Dinas PU Bina Marga dan Pengairan, Dinas PU Cipta Karya

V

V

V

V

V

1 Peningkatan peran dan fungsi kelembagaan koperasi di kawasan agropolitan

V

V

V

V

V dan UMKM

1 Penyediaan sarana dan prasarana

V

V

V

V

V Dinas

Dinas Koperasi

VI - 15

Tujuan

Sasaran

Arah Kebijakan pembangunan dan pengembangan pasar pengumpul distribusi

3 Meningkatkan kesejahteraan petani


Strategi Pernyataan

2014 2015 2016 2017 2018

penunjang pasar pengumpul distribusi serta akses informasi pasar, ketersediaan produk, dan jadwal panen komoditas/produk

SKPD Perindagpas

6 Membangun dan memperkuat 1 Fasilitasi pola kemitraan antara pola kemitraan dan akses pelaku utama dan pelaku usaha pasar produk pertanian serta penyediaan informasi pasar dan pasokan

V

V

V

V

V

7 Mengembangkan produk turunan/olahan komoditas pertanian

1 Peningkatan penerapan teknologi pengolahan hasil pasca panen pertanian

V

V

V

V

V Pertanian

2 Fasilitasi akses informasi pengolahan hasil pertanian

V

V

V

V

V Pertanian

3 Fasilitasi sarana prasarana pengolahan hasil produksi pertanian

V

V

V

V

V Pertanian

1 Aktualisasi data kelembagaan petani tanaman pangan

V

V

V

V

V Pertanian

2 Pembinaan kelembagaan petani tanaman pangan

V

V

V

V

V Pertanian

3 Bimbingan teknis bagi petani tanaman pangan

V

V

V

V

V Pertanian

4 Aktualisasi data kelembagaan petani tanaman perkebunan

V

V

V

V

V

Dinas Hutbun

5 Pembinaan kelembagaan petani tanaman perkebunan

V

V

V

V

V

Dinas Hutbun

6 Bimbingan teknis bagi petani tanaman perkebunan

V

V

V

V

V

Dinas Hutbun

1 Menjadikan kelembagaan petani sebagai basis penyuluhan

Dinas Pertanian, Dinas Nakkan Dinas

Dinas Dinas

Dinas Dinas Dinas

VI - 16

Tujuan

Sasaran

Arah Kebijakan 2 Mengoptimalkan kegiatan penyuluhan pertanian

2 Meningkatkan 1 Terwujudnya pertumbuhan penataan kawasan wilayah di kawasan strategis cepat


1 Penyediaan infrastruktur penunjang pada kawasan prioritas

Strategi Pernyataan

2014 2015 2016 2017 2018

SKPD

1 Peningkatan fungsi dan peran Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) sub sektor perkebunan

V

V

V

V

V

Dinas Hutbun

2 Pelaksanaan pembinaan teknis bagi petugas penyuluh pertanian lapangan sub sektor perkebunan

V

V

V

V

V

3 Penyediaan prasarana dan sarana penyuluhan tanaman perkebunan

V

V

V

V

V

4 Peningkatan fungsi dan peran Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) sub sektor pertanian

V

V

V

V

V Pertanian

5 Pelaksanaan pembinaan teknis bagi petugas penyuluh pertanian lapangan sub sektor pertanian

V

V

V

V

V Pertanian

6 Penyediaan prasarana dan sarana penyuluhan sub sektor pertanian

V

V

V

V

V Pertanian

7 Peningkatan fungsi dan peran Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) sub sektor peternakan perikanan

V

V

V

V

V

8 Pelaksanaan pembinaan teknis bagi petugas penyuluh lapangan peternakan/perikanan

V

V

V

V

V

9 Penyediaan prasarana dan sarana penyuluhan peternakan/ perikanan

V

V

V

V

V

1 Pengembangan prasarana dan sarana penunjang pada kawasan prioritas

V

V

V

V

V Karya

Dinas Hutbun

Dinas Hutbun Dinas

Dinas

Dinas

Dinas Nakkan

Dinas Nakkan

Dinas Nakkan

Dinas PU Cipta

VI - 17

Tujuan strategis cepat tumbuh

Sasaran tumbuh

Arah Kebijakan

Strategi Pernyataan

1 Tumbuhkembangnya sentra-sentra industri olahan

1 Penataan dan pengembangan infrastruktur penunjang pada Kawasan Industri Ploso

V

V

V

V

V Karya

3 Penyediaan infrastruktur penunjang kawasan pada sekitar interchange tol

1 Penataan dan pengembangan infrastruktur penunjang pada kawasan sekitar interchange tol

V

V

V

V

V Karya

1 Membangun dan memperkuat sentra-sentra industri


Dinas PU Cipta

Dinas Hubkom

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

2 Membangun jaringan dan sentra industri

V

V

V

V

V Perindagpas

V

V

V

V

V Perindagpas

2 Penyediaan informasi pasar dan pasokan bagi industri kecil menengah (IKM)

V

V

V

V

V Perindagpas

1 Meningkatkan potensi wisata 1 Mengembangkan dan daerah membangun pusat-pusat wisata unggulan

V

V

V

V

V Porabudpar

V

Dinas Porabudpar

2 Meningkatkan pemasaran dan jaringan pariwisata serta kerjasama antar daerah


Dinas PU Cipta

1 Peningkatan daya saing (kualitas dan keberagaman produk) serta penyediaan sarana dan prasarana produksi industri kecil menengah (IKM)

2 Meningkatnya 1 Membangun dan memperkuat 1 Fasilitasi pola kemitraan antara jaringan pemasaran pola kemitraan dan akses pelaku utama dan pelaku industri industri pasar produk kecil menengah (IKM)

4 Mengembangkan pariwisata daerah

SKPD

2 Penyediaan infrastruktur penunjang Kawasan Industri Ploso

2 Penataan dan pengembangan manajemen sistem transportasi pada kawasan sekitar interchange tol 3 Mewujudkan sentra-sentra industri

2014 2015 2016 2017 2018

V

V

V

Dinas Perindagpas

Dinas Dinas

Dinas

Dinas

V

VI - 18

Tujuan

Sasaran

Arah Kebijakan

Strategi Pernyataan 3 Menguatkan SDM pariwisata melalui pelatihan yang relevan dan berkelanjutan

V

V

V Porabudpar

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V Sosnakertrans

2 Mengembangkan kewirausahaan

V

V

V

V

V Sosnakertrans

2 Meningkatkan hubungan industrial

1 Meningkatkan kondisi dan mekanisme hubungan industrial

V

V

V

V

V Sosnakertrans

3 Meningkatkan kapasitas, ketrampilan, dan sikap perilaku pencari kerja

1 Pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja

V

V

V

V

V Sosnakertrans

2 Meningkatkan peran dan fungsi lembaga ketenagakerjaan

V

V

V

V

V Sosnakertrans

1 Menciptakan iklim kelembagaan dan usaha UMKM yang kompetitif dan kondusif

1 Penguatan kelembagaan dan peningkatan daya saing produk UMKM

V

V

V

V

V dan UMKM

2 Fasilitasi sarana dan prasarana pengembangan UMKM

V

V

V

V

V dan UMKM

3 Fasilitasi peluang pangsa pasar dan kemitraan UMKM

V

V

V

V

V dan UMKM

1 Peningkatan sosialisasi peran dan fungsi kelembagaan koperasi

V

V

V

V

V dan UMKM

1 Meningkatkan pemberdayaan 1 Penguatan perekonomian desa dan penguatan lembaga melalui BUMDes dan lembaga ekonomi desa dan lembaga ekonomi desa kemasyarakatan desa 2 Peningkatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa

6 Memperluas kesempatan kerja

1 Menurunnya jumlah pengangguran

1 Mendorong terciptanya kesempatan kerja yang seluas-luasnya

2 Revitalisasi kelembagaan koperasi


Dinas

V

1 Meningkatnya keberdayaan ekonomi masyarakat desa

1 Peningkatan kesempatan dalam berwirausaha

SKPD

V

5 Penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat desa

7 Meningkatnya kesempatan berusaha

2014 2015 2016 2017 2018

1 Meningkatkan ketersediaan dan kualitas data dan informasi ketenagakerjaan

BPMPD

BPMPD Dinas

Dinas Dinas Dinas Dinas

Dinas Koperasi

Dinas Koperasi Dinas Koperasi Dinas Koperasi

VI - 19

Tujuan

Sasaran

2 Mewujudkan kemandirian perempuan dalam perekonomian

3 Terwujudnya kerjasama, promosi, dan pelayanan penanaman modal

Arah Kebijakan

1 Penguatan kelembagaan dan pemberdayaan koperasi wanita

1 Meningkatkan efektivitas promosi potensi penanaman modal daerah

2 Meningkatkan iklim investasidan realisasi investasi di daerah

Strategi Pernyataan

SKPD

2 Peningkatan kapasitas dan volume usaha Koperasi

V

V

V

V

V dan UMKM

3 Fasilitasi akses permodalan dan pasar bagi koperasi

V

V

V

V

V dan UMKM

1 Peningkatan sosialisasi peran dan fungsi kelembagaan koperasi wanita

V

V

V

V

V dan UMKM

2 Peningkatan kapasitas dan volume usaha koperasi wanita

V

V

V

V

V dan UMKM

3 Fasilitasi akses permodalan dan pasar bagi koperasi wanita

V

V

V

V

V dan UMKM

Dinas Koperasi

Kantor Penanaman Modal

Dinas Koperasi Dinas Koperasi

Dinas Koperasi Dinas Koperasi

1 Peningkatan kuantitas dan kualitas promosi potensi penanaman modal daerah (gelar potensi daerah, gathering, dsb)

V

V

V

V

V

2 Penyediaan informasi dan akses informasi potensi penanaman modal daerah

V

V

V

V

V Penanaman Kantor Penanaman Modal

1 Peningkatan pelayanan bidang penanaman modal yang kualitas dan kuantitasnya memadai 2 Fasilitasi diklat aparatur bidang penanaman modal 3 Peningkatan akses berinvestasi di daerah 4 Pemberian kemudahan


2014 2015 2016 2017 2018

Kantor Modal

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V Penanaman

V

V

V

V

V Penanaman

V

V

V

V

V Kantor

Kantor Modal

Kantor Modal

VI - 20

Tujuan

Sasaran

Arah Kebijakan

Strategi Pernyataan

2014 2015 2016 2017 2018

berinvestasi aman dan nyaman di daerah 5 Penyediaan sistem investasi yang handal di daerah


SKPD Penanaman Modal

V

V

V

V

Kantor

V Penanaman Modal

VI - 21

MISI 4. MENYEDIAKAN INFRASTRUKTUR DASAR YANG BERKUALITAS DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN Tujuan

Sasaran

1 Terwujudnya 1 Meningkatnya infrastruktur dasar kualitas yang memadai infrastruktur yang andal

Arah Kebijakan

Pernyataan

2014 2015 2016 2017 2018

SKPD

1 Peningkatan penanganan 1 Mengoptimalkan percepatan kondisi jalan kabupaten dan rehabilitasi jalan, peningkatan jalan desa yang mengalami struktur jalan strategis dan rusak ringan dan rusak berat pemeliharan berkala

V

V

V

V

V

2 Peningkatan kondisi jalan 1 Meningkatkan struktur jalan yang menghubungkan pusatstrategis kabupaten melalui pusat pertumbuhan pelebaran dan overlay

V

V

V

V

V Marga dan

Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Dinas PU Bina Pengairan

3 Peningkatan keberlangsungan 1 Meningkatkan pembangunan pengoperasian fungsi jalan bangunan pelengkap jalan serta kabupaten pemeliharaan jalan kabupaten untuk menambah umur manfaat dan umur ekonomis jalan

V

V

V

V

V

4 Peningkatan ketersediaan prasarana dan sarana kebinamargaan

1 Meningkatkan ketersediaan peralatan dan perbekalan penunjang fungsi kebinamargaan

V

V

V

V

V Marga dan

5 Peningkatan kecukupan dan kelayakan atribut persandangan jalan

1 Meningkatkan pengawasan kondisi struktur jalan dan pengendalian pemanfaatan aset jalan mellalui sistem informasi manajemen jalan

V

V

V

V

V

2 Meningkatkan rehabilitasi dan pemeliharaan lampu penerangan jalan

V

V

V

V

V Marga dan

1 Meningkatkan penyediaan energi listrik bagi masyarakat miskin di wilayah desa sekitar hutan

V

V

V

V

V Marga dan

1 Meningkatkan rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan

V

V

V

V

V Karya

6 Peningkatan pengembangan energi listrik perdesaan 2 Meningkatnya 1 Peningkatan prasarana dan kualitas lingkungan sarana permukiman yang


Strategi


Dinas PU Bina Pengairan




Dinas PU Cipta

VI - 22

Tujuan

Sasaran permukiman

Arah Kebijakan berkualitas

Pernyataan

2014 2015 2016 2017 2018

SKPD

sarana di lingkungan permukiman perkotaan

2 Peningkatan penataan 1 Meningkatkan rehabilitasi dan Prasarana dan Sarana Utilitas pemeliharaan PSU pada (PSU) perumahan formal perumahan formal

V

V

V

V

V Karya

3 Peningkatan ketersediaan sarana sanitasi komunal di wilayah rawan akses sanitasi

1 Meningkatkan penyediaan MCK komunal di kawasan perkotaan dan perdesaan

V

V

V

V

V Karya

2 Meningkatkan penyediaan prasarana dan sarana sanitasi dasar bagi masyarakat miskin

V

V

V

V

V Karya

3 Mendorong terwujudnya sistem pengelolaan air limbah terpusat di kawasan perkotaan

V

V

V

V

V Karya

4 Peningkatan cakupan pelayanan air minum di daerah rawan air bersih

5 Peningkatan cakupan layanan persampahan dan penanganan limbah cair domestik


Strategi

Dinas PU Cipta

Dinas PU Cipta

Dinas PU Cipta

Dinas PU Cipta

1 Meningkatkan eksplorasi dan eksploitasi air bersih di daerah rawan air bersih serta pemeliharaan sambungan distribusi air bersih perdesaan


V

V

V

V

V

2 Meningkatkan pembinaan dan pengembangan kelembagaan pengelolah air bersih perdesaan

V

V

V

V

V Karya

1 Meningkatkan pengelolaan persampahan dari control landfill menjadi sanitary landfill

V

V

V

V

V Karya

2 Meningkatkan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan

V

V

V

V

V Karya

3 Meningkatkan volume sampah

V

V

V

V

V Dinas PU Cipta

Dinas PU Cipta

Dinas PU Cipta

Dinas PU Cipta

VI - 23

Tujuan

Sasaran

Arah Kebijakan

Strategi Pernyataan

2014 2015 2016 2017 2018

yang tereduksi

6 Peningkatan penataan drainase perkotaan

V

V

V

V

V Karya

1 Meningkatkan penataan serta operasi dan pemeliharaan drainase perkotaan

V

V

V

V

V Karya

2 Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan drainase

V

V

V

V

V Karya

V

V

V

V

V Karya

V

V

V

V

V Karya

V

V

V

V

V Karya

7 Peningkatan kuantitas dan kualitas rumah yang layak huni

1 Meningkatkan hunian yang layak bagi masyarakat miskin

8 Peningkatan penyediaan pemakaman umum daerah

1 Meningkatkan jumlah serta luasan pemakaman umum daerah


1 Peningkatan kapasitas jasa konstruksi daerah

1 Terwujudnya pelayanan transportasi yang handal, berdaya

1 Pengembangan manajemen 1 Meningkatakan pengembangan tranportasi massal yang angkutan masal menuju ke terintegrasi antar pusat-pusat pusat-pusat pendidikan dan layanan daerah terpencil


Karya

4 Meningkatkan cakupan daerah layanan penanganan persampahan

9 Peningkatan penataan 1 Meningkatkan perencanaan dan kawasan permukiman kumuh revitalisasi kawasan kumuh perkotaan perkotaan

2 Mewujudkan pelayanan transportasi yang handal

SKPD

1 Meningkatkan pembinaan dan pengawasan bagi pengusaha jasa konstruksi

V

V

V

V

Dinas PU Cipta

Dinas PU Cipta

Dinas PU Cipta

Dinas PU Cipta

Dinas PU Cipta

Dinas PU Cipta

V


Dinas Hubkom

V

V

V

V

V

VI - 24

Tujuan

Sasaran saing, dan memberikan nilai tambah

Arah Kebijakan

Strategi Pernyataan

2 Peningkatan kualitas prasarana penunjang transportasi daerah

1 Meningkatkan penyediaan prasarana transportasi yang layak bagi pengguna angkutan massal

V

V

V

V

V

3 Peningkatan sarana penunjangan keamanan dan keselamatan pengguna jalan

1 Meningkatkan pemasangan fasilitas dan rambu jalan pada ruas-ruas jalan kabupaten

V

V

V

V

V

2 Meningkatkan penataan dan penertiban sempadan jalan yang digunakan untuk fasilitas parkir

3 Meningkatkan kualitas pelaksanaan penataan ruang

1 Terwujudnya kesesuaian dan keterpaduan perwujudkan


2014 2015 2016 2017 2018

4 Peningkatan prasarana dan sarana penunjang uji kir kendaraan

1 Meningkatkan rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana di tempat uji kir kendaraan

5 Peningkatan pembinaan dan pengawasan teknis bagi operator dan pengusaha transportasi daerah

1 Meningkatkan koordinasi dan singkronisasi penyelenggaraan manajemen transportasi di daerah

6 Peningkatan kemudahan aksesibilitas bagi pengguna transportasi umum massal

1 Meningkatkan pengembangan transportasi yang berkelanjutan, bagi pengguna transportasi umum masal di perkotaan yang padat dan terjangkau serta efisien, berbasis masyarakat dan terpadu dengan rencana pengembangan wilayah

1 Peningkatan penyelenggaraan 1 Meningkatkan perencanaan, pemanfaatan ruang dalam pengendalian dan pengawasan rangka menunjang dalam pemanfaatan pengunaan pembangunan yang lahan sesuai dengan arahan pola

SKPD Dinas Hubkom

V

V

V

V

V

Dinas Hubkom

Dinas Hubkom

Dinas Hubkom

V

V

V

V

V Dinas Hubkom

V

V

V

V

V Dinas Hubkom

V

V

V

V

V

Bappeda

V

V

V

V

V VI - 25

Tujuan yang mendorong keterpaduan pembangunan infrastruktur wilayah

Sasaran pembangunan yang berkelanjutan

Arah Kebijakan berkelanjutan

Strategi Pernyataan

3 Meningkatkan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang sesuai dengan arahan rencana detail tata ruang

4 Mewujudkan pengelolaan komunikasi dan informatika yang akuntabel


V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

Bappeda


4 Meningkatkan kualitas dokumen rencana detil tata ruang sesuai dengan rencana pedoman pemanfaatan ruang

V

V

V

V

V

1 Meningkatkan penyedian ruang terbuka hijau publik di kawasan perkotaan

V

V

V

V

V Karya

2 Meningkatkan operasi dan pemeliharaan ruag terbuka hijau publik di kawasan perkotaan

V

V

V

V

V Karya

1 Terselenggaranya 1 Peningkatan manajemen 1 Meningkatkan pembinaan dan pengelolaan sumber penyelenggaraan komunikasi pengawasan bagi pengguna daya komunikasi dan informasi yang terpadu di komunikasi dan informatika serta dan informatika seluruh wilayah kabupaten partisipasi aktif kelompok yang optimal informasi masyarakat

5 Meningkatnya daya 1 Meningkatnya dukung dan daya kualitas tampung perlindungan dan lingkungan hidup pengelolaan lingkungan hidup

SKPD

maupun struktur ruang 2 Meningkatkan koordinasi dalam perencanaan dan pengawasan pemanfaatan ruang

2 Peningkatan kuantitas dan kualitas ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan

2014 2015 2016 2017 2018

1 Peningkatan penerapan 1 Meningkatkan pengendalian prinsip-prinsip pembangunan pencemaran dan perusakan yang berkelanjutan lingkungan pada air serta udara di wilayah saluran irigasi primer dan sekunder serta simpulsimpul kepadatan transportasi


Dinas PU Cipta

Dinas PU Cipta

Dinas Hubkom

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

Badan Lingkungan Hidup

VI - 26

Tujuan

Sasaran

Arah Kebijakan

Strategi Pernyataan

2014 2015 2016 2017 2018

SKPD

maupun perusahaan 2 Meningkatkan upaya penegakan hukum lingkungan melalui pembinaan dan pengawasan yang konsisten 3 Meningkatkan upaya perlindungan dan konservasi sumberdaya alam untuk pembangunan berkelanjutan 2 Peningkatan peran serta lembaga dan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup

V

V

V

V

V

V

V

V

V

Badan Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup

1 Meningkatkan pemberdayaan dan pelatihan bagi lembaga serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup

V

V

V

V

V

3 Peningkatan kemandirian 1 Penyediaan saran dan prasarana desa dalam penyediaan energi pengembangan energi terbarukan terbarukan

V

V

V

V

V Lingkungan

4 Peningkatan pengawasan dan 1 Penyiapan regulasi serta pengendalian kegiatan usaha penerapan insentif bagi kegiatan pertambangan usaha pertambangan

V

V

V

V

V Lingkungan

V

V

V

V

V

5 Penurunan luas lahan kritis


V

Badan Lingkungan Hidup

1 Penetapan lokasi prioritas rehabilitasi hutan dan lahan serta dengan model pelaksanaannya

Badan Hidup

Badan Hidup

2 Optimalisasi rehabilitasi hutan dan lahan kritis di luar kawasan hutan dan lahan rawan bencana serta lahan hutan rakyat dengan fungsi penyangga

V

V

V

V

V

3 Pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)

V

V

V

V

V

Dinas Hutbun

Dinas Hutbun

Dinas Hutbun

VI - 27

Tujuan

Sasaran

Arah Kebijakan

Strategi Pernyataan 4 Penguatan kelembagaan petani hutan rakyat 5 Pelatihan dan pendampingan pada kelompok tani hutan tentang penanaman dan pengelolaan hutan

6 Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup

1 Meningkatnya 1 Optimalisasi pemanfaatan 1 Pelatihan dan pendampingan sistem pengelolaan hasil hutan penerapan teknik agroforestry sumber daya alam 2 Optimalisasi dan pengawasan 1 Pelatihan dan pendampingan dan lingkungan industri hasil hutan kemampuan manajerial dan hidup teknis pelaku usaha industri hasil huan


2014 2015 2016 2017 2018

V

V

V

V

V

SKPD Dinas Hutbun Dinas Hutbun

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

Dinas Hutbun Dinas Hutbun

V

V

V

V

V

2 Penyediaan dan diseminasi data potensi bahan baku kayu dan hasil hutan non kayu

V

V

V

V

V

3 Fasilitasi perijinan dan kepastian usaha bidang industri hasil hutan kayu

V

V

V

V

V

4 Pengawasan dan pemantauan illegal logging

V

V

V

V

V

5 Penguatan kapasitas dan Koordinasi instansi terkait, baik pemerintah maupun nonpemerintah yang terlibat dalam SVLK

V

V

V

V

V

6 Fasilitasi persiapan SVLK bagi industri hasil hutan

V

V

V

V

V

Dinas Hutbun

Dinas Hutbun


Dinas Hutbun

VI - 28

Tujuan

Sasaran

Arah Kebijakan

Strategi Pernyataan 7 Transparansi Penguatan Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu /SVLK

V

V

V

V

V

8 Fasilitasi penilaian SVLK bagi industri hasil hutan

V

V

V

V

V

9 membangun dan memperkuat jaringan pasar baik regional maupun internasional komoditas hasil hutan ber SVLK


2014 2015 2016 2017 2018

SKPD Dinas Hutbun


V

V

V

V

V

VI - 29

MISI 5. MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH Tujuan

Sasaran

1 Menciptakan tata 1 Mewujudkan kelola organisasi yang penyelenggaraan tepat fungsi dan pemerintahan yang tepat ukuran profesional

Arah Kebijakan

Strategis Pernyataan

1 Penataan sistem dan kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat ukuran

1 Penataan kelembagaan sesuai dengan kebutuhan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang ada

2 Penyusunan SOP SKPD

2 Standarisasi sistem tata kerja SKPD

2 Regulasi yang lebih 1 Penataan regulasi daerah dan 1 Meningkatkan ketersediaan tertib, tidak produk hukum daerah produk hukum yang tumpang tindih dan implementatif kondusif 2 Meningkatkan komunikasi dan sinkronisasi antara Pemerintah Daerah, DPRD, dan masyarakat 3 SDM aparatur yang 1 Meningkatkan kualitas berintegritas, manajemen SDM aparatur netral, kompeten, capable, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera

1 Mengembangkan sistem pengangkatan, penempatan dan pemberhentian sesuai dengan kompetensi, dengan menggunakan pendekatan merit sistem 2 Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan daerah melalui pendidikan dan pelatihan, serta peningkatan jenjang pendidikan pegawai yang disesuaikan dengan kebutuhan unit kerja 3 Peningkatan disiplin aparatur


2014 2015 2016 2017 2018

SKPD Bagian Organisasi

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V Organisasi

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V DPRD

V

V

V

V

Bagian

Bagian Hukum

Sekretariat

V

Badan Kepegawaian Daerah

Badan Kepegawaian Daerah

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V Kepegawaian

Badan

Daerah

VI - 30

Tujuan

Sasaran

Arah Kebijakan

4 Meningkatkan 1 Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan keuangan dan kinerja pemerintahan yang pemerintah daerah bersih

2 Meningkatkan tata kelola kearsipan

5 Mewujdkan 1 Meningkatkan efisiensi dan pengelolaan efektivitas penggunaan keuangan dan aset anggaran yang seimbang daerah yang handal



2014 2015 2016 2017 2018

SKPD

1 Meningkatkan pengawasan akuntabilitas keuangan dan kinerja pemerintah daerah

V

V

V

V

V

Inspektorat

2 Meningkatkan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

V

V

V

V

V

1 Meningkatkan penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah

V

V

V

V

V PDE dan

2 Meningkatkan pembinaan dan ketersediaan sarana dan prasarana kearsipan

V

V

V

V

V PDE dan

Inspektorat

Kantor Arsip, Perpustakaan Kantor Arsip, Perpustakaan

1 Peningkatan pelayanan perbendaharaan dengan terbitnya SPD dan SP2D sesuai perencanaan anggaran kas SKPD

DPPKAD

V

V

V

V

V

2 Pengendalian tingkat liquiditas kas daerah minimal 1 bulan gaji ditambah 10%

V

V

V

V

V

DPPKAD

3 Penyusunan laporan keuangan daerah yang akurat dan memenuhi standar serta penyampaian laporan keuangan daerah yang tepat waktu setiap tahunnya

DPPKAD

V

V

V

V

V

4 Peningkatan prosentase pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa

V

V

V

V

V

5 Standarisasi harga satuan barang

V

V

V

V

V Bagian

DPPKAD

VI - 31

Tujuan

Sasaran

Arah Kebijakan


2014 2015 2016 2017 2018

SKPD Perlengkapan

2 Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan aset daerah yang berorientasi pada kepentingan publik

6 Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kinerja birokrasi

1 Peningkatan kualitas monitoring, evaluasi dalam implementasi program dan kegiatan

6 Penetapan Perda APBD tepat waktu

V

V

V

V

V

DPPKAD

7 Peningkatan PAD, khususnya pajak daerah

V

V

V

V

V

DPPKAD

1 Peningkatan prosentase keakuratan data neraca aset

V

V

V

V

V

DPPKAD

2 Peningkatan jumlah tanah asset daerah yang telah bersertifikat

V

V

V

V

V

DPPKAD

3 Peningkatan jumlah pemanfaatan asset daerah guna peningkatan PAD

V

V

V

V

V

1 Meningkatkan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah

V

V

V

V

V

2 Meningkatkan ketersediaan data dan informasi statistik yang lengkap, akurat, dan tepat waktu

V

V

V

V

V Bagian

4 Meningkatkan fasilitasi penyelenggaraan peringatan hari besar agama dan nasional

Bappeda

Bappeda, Pembangunan

3 Meningkatkan koordinasi administrasi pemerintahan


DPPKAD

Bagian Adm. Pemerintahan, Bagian Adm. Perekonomian, Bagian Humas, Bagian Adm. SDA

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V Kesra

Bagian Adm.

VI - 32

Tujuan

Sasaran

Arah Kebijakan

Strategis Pernyataan 5 Meningkatkan fasilitasi pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah secara elektronik 6 Membangun komunikasi dan kerjasama dengan berbagai kekuatan yang ada di masyarakat


1 Peningkatan kualitas layanan 1 Fasilitasi dan koordinasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan penyelenggaraan pemerintahan 2 Meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi pembangunan daerah

8 Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi


1 Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas dan aspiratif

2014 2015 2016 2017 2018

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

SKPD Bagian Perlengkapan

Bagian Umum

Semua SKPD

V

V

V

V

V

1 Meningkatkan kerjasama informasi dengan mass media dan lembaga lainnya

V

V

V

V

V

2 Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi

V

V

V

V

V

3 Mengembangkan teknologi komunikasi dan informasi dalam penyebarluasan informasi pembangunan daerah

V

V

V

V

V

1 Meningkatkan koordinasi perencanaan pembangunan daerah

V

V

V

V

V

2 Meningkatkan ketersediaan dokumen perencanan pembangunan daerah

V

V

V

V

V

Bagian Humas

Bagian Humas

Kantor Arsip, PDE dan Perpustakaan Bappeda

Bappeda

VI - 33

Tujuan

2 Meningkatkan kualitas layanan perijinan

Sasaran

Arah Kebijakan

Strategis Pernyataan 3 Meningkatkan ketersediaan dokumen kajian pendukung perencanaan pembangunan daerah

V

V

V

V

V

2 Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan

1 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa

V

V

V

V

V

3 Meningkatkan kinerja SKPD

1 Melaksanakan evaluasi dan penilaian terhadap kinerja SKPD

V

V

V

V

V Organisasi

1 Peningkatan mutu perijinan dan validasi dokumen perijinan

V

V

V

V

V

1 Terwujudnya 1 Meningkatkan efektivitas kepastian pelayanan perizinan pelayanan perizinan bidang usaha

2 Penyusunan dan pemanfaatan sistem informasi layanan publik, aplikasi perijinan dan meningkatkan SDM pelayanan perizinan 3 Pengawasan perijinan, penyelesaian pengaduan masyarakat dan pendataan, sosialisasi dan kajian peraturan perizinan 4 Peningkatan tertib administrasi perizinan dan meningkatan partisipasi masyarakat di bidang perizinan

3 Peningkatan kualitas layanan kependudukan

1 Meningkatnya cakupan layanan administrasi kependudukan


SKPD

2014 2015 2016 2017 2018

1 Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

1 Mengembangkan sistem pemeliharaan data kependudukan dan pencatatan sipil

Bappeda

BPMPD

Bagian BPP BPP

V

V

V

V

V BPP

V

V

V

V

V BPP

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

Dinas Kependudukan dan Capil

VI - 34

Tujuan

Sasaran

Arah Kebijakan

Strategis Pernyataan 2 Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil

4 Meningkatkan 1 Meningkatnya kualitas pelayanan kapasitas aparatur pemerintahan desa pemerintahan desa


1 Meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah desa

2014 2015 2016 2017 2018

V

V

V

V

SKPD

V

Dinas Kependudukan dan Capil Dinas Kependudukan dan Capil

3 Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan dan pencatatan sipil

V

V

V

V

V

1 Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan desa

V

V

V

V

V

2 Fasilitasi penyerahan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten ke desa.

V

V

V

V

V

BPMPD BPMPD

VI - 35

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN

7.1 KEBIJAKAN UMUM Perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan. Melalui kebijakan umum diperoleh kesinambungan strategi serta programprogram yang saling terkait dan rasional dalam mendukung pencapaian indikator dan target sasaran yang ditetapkan. Melalui rumusan kebijakan umum, diperoleh sarana untuk menghasilkan atau diperolehnya berbagai program yang paling efektif mencapai sasaran. Agar kebijakan umum dapat dijadikan pedoman dalam menentukan program prioritas yang tepat, kebijakan umum dibuat dalam empat perspektif sesuai strateginya, yaitu: 1. Kebijakan pada perspektif masyarakat/layanan adalah kebijakan yang dapat mengarahkan kejelasan segmentasi masyarakat yang akan dilayani, kebutuhan dan aspirasi mereka dan layanan apa yang harus diberikan. Kebijakan pada persepektif masyarakat ini di arahkan pada: memberikan

jaminan

pelayanan

dasar

kesehatan

dengan

mengutamakan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, lansia dan berkebutuhan khusus; Meningkatkan efisiensi usaha tani; serta Mendorong terciptanya kesempatan kerja yang seluas-luasnya. 2. Kebijakan pada perspektif proses internal adalah kebijakan bagi operasionalisasi birokrat dan lembaga pemerintahan yang mendorong proses penciptaan nilai dari proses inovasi, pengembangan barang/jasa publik, dan penyerahan layanan pada segmentasi masyarakat yang sesuai. Kebijakan pada perspektif proses internal ini di arahkan pada: pelaksanaan reformasi birokrasi berbasis kompetensi; meningkatkan sistem pelayanan publik yang prima; Peningkatan kualitas monitoring, evaluasi dalam implementasi program dan kegiatan; serta Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas dan aspiratif. 3. Kebijakan

pada

perspektif

kelembagaan

yaitu

kebijakan

yang

mendorong upaya-upaya yang mengungkit kinerja masa depan berupa RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018

VII - 1

investasi pada perbaikan SDM, sistem, dan pemanfaatan teknologi informasi bagi peningkatan kinerja operasional pemerintahan daerah. Kebijakan pada perspektif kelembagaan ini di arahkan pada: Penataan sistem dan kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat ukuran; Meningkatkan kualitas manajemen SDM aparatur; serta Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi. 4. Kebijakan pada perspektif keuangan yaitu kebijakan yang memberi jalan bagi upaya untuk mengefektifkan alokasi anggaran, efisiensi belanja, dan upaya-upaya untuk meningkatkan kapasitas keuangan daerah demi mendukung strategi pembangunan daerah. Kebijakan pada

perspektif

keuangan

ini

diarahkan

pada:

Meningkatkan

akuntabilitas keuangan dan kinerja pemerintah daerah; Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran yang seimbang; serta Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan aset daerah yang berorientasi pada kepentingan publik. Agar kebijakan umum dapat dijadikan pedoman dalam menentukan program prioritas yang tepat, maka dipermudah dengan penentuan tema kebijakan umum per tahun. Tema kebijakan umum per tahun tersebut disusun guna memudahkan pemerintah kabupaten dalam menentukan titik berat prioritas pemerintah kabupaten dalam menjalankan strategistrategi yang telah disusun. Tema kebijakan umum Kabupaten Jombang per tahun adalah: 1. Pemantapan reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik, merupakan tema kebijakan umum Pemerintah Kabupaten Jombang di tahun pertama (2014); 2. Pemantapan kualitas infrastruktur dasar dan infrastruktur penunjang pertumbuhan kawasan, merupakan tema kebijakan umum Pemerintah Kabupaten Jombang di tahun kedua (2015); 3. Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan daya saing daerah, merupakan tema kebijakan umum pemerintah Kabupaten Jombang di tahun Ketiga (2016); 4. Pemantapan kawasan strategis dan kemandirian pangan, merupakan tema kebijakan umum Pemerintah Kabupaten Jombang di tahun keempat (2017); 5. Perwujudan

jombang

sejahtera

untuk

semua,

merupakan

tema

kebijakan umum Pemerintah Kabupaten Jombang di tahun kelima (2018).


VII - 2

5.2 Program Pembangunan Daerah Suatu program pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah. Program pembangunan daerah dapat berupa

pernyataan

yang

disamakan

atau

sekurang-kurangnya

mengandung program kepala daerah terpilih yang didalamnya berisi program prioritas yang bersifat strategis. Kesinambungan sasaran sampai dengan program dan SKPD penanggungjawabnya tersaji dalam tabel berikut.


VII - 3

Tabel 7.1 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Kabupaten Jombang MISI 1. MENINGKATKAN KUALITAS KEHIDUPAN SOSIAL DAN BERAGAMA Sasaran 1 Terwujudnya toleransi di dalam kehidupan bermasyarakat

Arah Kebijakan

Strategi

1 Peningkatan 1 Fasilitasi kualitas peningkatan pemahaman dan kualitas sarana dan pengamalan prasarana ibadah agama masyarakat dan lembaga keagamaan

Program Pembangunan

Peningkatan sarana 1 Persentase sarana prasarana ibadah, yang dibantu lembaga dan kegiatan keagamaan 2 Persentase lembaga dan kegiatan keagamaan yang difasilitasi

2 Peningkatan peran 1 Meningkatkan Pengembangan serta masyarakat pemahaman wawasan dalam menjaga masyarakat tentang kebangsaan kondusifitas wawasan daerah kebangsaan 2 Melestarikan nilainilai kepahlawanan dan keperintisan

2 Terpeliharanya keamanan dan ketertiban umum

1 Peningkatan 1 Meningkatkan kualitas SDM kapasitas aparat Linmas dan Satpol dalam rangka PP pelaksanaan siskamswakarsa di daerah


Indikator Kinerja Program

1 Tidak terjadi konflik SARA di Jombang

Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan

1 Jumlah kenakalan remaja

Partisipasi sosial masyarakat

Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

Capaian Kinerja Kondisi Awal Kondisi Akhir

Bidang Urusan

SKPD Penanggung Jawab

80%

92%

Otonomi Daerah

Bag. Adm. Kesra

86,97%

92,00%

Otonomi Daerah

Bag. Adm. Kesra

Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat

Bakesbangpol Linmas

Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat

Bakesbangpol Linmas

Sosial

Dinas sosial, tenaga kerja dan transmigrasi

Tidak terjadi konflik SARA

Tidak terjadi konflik SARA

Data belum tersedia

Menurun 5%

1 Jumlah tokoh perintis kepahlawanan yang teridentifikasi

Belum terdapat tokoh yang teridentifikasi

Terdapat 2 tokoh pahlawan yang diakui

1 Jumlah linmas terlatih

841 total anggota terlatih

1.971 anggota Kesatuan terlatih Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat

Bakesbangpol Linmas

VII - 4

Sasaran

Arah Kebijakan

Strategi 2 Meningkatkan kemampuan aparatur satpol PP

Program Pembangunan Peningkatan SDM aparatur satuan polisi pamong praja

Indikator Kinerja Program 1 Persentase polisi pamong praja terlatih


Bidang Urusan


31 latsar, 20 jambore, 6 ppns dari 194 personil

95%

Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindugan Masyarakat

Satpol PP

2 Peningkatan 1 Meningkatkan pemberdayaan dan pemahaman partisipasi masyarakat masyarakat dalam terhadap peraturan pemeliharaan perundangan yang keamanan, berlaku ketentraman, dan ketertiban umum

Peningkatan 1 Angka kriminalitas pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)

8,38

8,33


Bakesbangpol Linmas

Peningkatan 1 Kasus pelanggaran pemahaman HAM aparatur pemerintah dan masyarakat terhadap peraturan perundangundangan

117 pelanggaran

78 Pelanggaran


Bakesbangpol Linmas

3 Peningkatan 1 Memantau kepatuhan pelanggaran dan masyarakat penegakan perda terhadap dan perkada peraturan perundangan yang berlaku

Peningkatan 1 Tingkat kepatuhan terhadap penyelesaian Peraturan Daerah pelanggaran perda dan Peraturan dan peraturan Kepala Daerah kepala daerah

10%

40%


Satpol PP

2 Meningkatkan kewaspadaan dini dan pengendalian gangguan dan ketentraman umum


Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum

1 Persentase penyelesaian gangguan ketentraman dan ketertiban umum

_

90%


Satpol PP

Pemeliharaan kamtribmas dan pencegahan tindak kriminal

1 Tidak terjadi kerawanan daerah

Tidak terjadi

Tidak terjadi


Bakesbangpol Linmas

Pemeliharaan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat

1 Tidak terjadi AGHT

-

Tidak terjadi AGHT


Bakesbangpol Linmas

VII - 5

Sasaran 3 Meningkatnya kesadaran politik masyarakat

4 Memulihkan fungsi sosial masyarakat penyandang masalah kesejahteraan masyarakat

Arah Kebijakan 1 Peningkatan kesadaran politik dan berdemokrasi bagi masyarakat

Strategi 1 Meningkatkan peran partai politik dan organisasi kemasyarakatan dalam kehidupan berdemokrasi

Program Pembangunan Pendidikan politik masyarakat



Bidang Urusan


1 Persentase pemilih 70.26% menggunakan hak menggunakan pilihnya hak pilih

85%


Bakesbangpol Linmas

2 Organisasi kemasyarakatan yang aktif

-

44%


Bakesbangpol Linmas

1 Persentase PMKS yang mendapatkan pemberdayaan

10%

50%

Sosial

Dinsos Nakertrans

1 Peningkatan upaya 1 Meningkatkan pencegahan kapasitas Potensi permasalahan Sumber sosial Kesejahteraan Sosial (PSKS)

Penanganan PMKS

2 Peningkatan 1 Meningkatkan aksesibilas PMKS kuantitas dan dalam memperoleh kualitas prasarana pelayanan dan dan sarana rehabilitasi pelayanan sosial

Penyediaan sarana 1 Kapasitas dan prasarana sosial pelayanan kesejahteraan sosial

1.540 orang yang mendapatkan pelayanan

2.575 orang Sosial yang mendapatkan pelayanan

Dinsos Nakertrans

Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial

1 Persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial akftif melakukan pelayanan kesejahteraan sosial

59% dari 100 LKS

75% dari 100 Sosial LKS

Dinsos Nakertrans

Pembinaan lingkungan sosial bidang sosial

1 Persentase PMKS yang mendapatkan pemberdayaan dari anggaran DBHCHT

2 Meningkatkan pemberdayaan, rehabilitasi, pemberian jaminan dan perlindungan PMKS


-

3,27

Sosial

Dinsos Nakertrans

VII - 6

Sasaran 5 Menurunnya dampak bencana

6 Meningkatnya prestasi kepemudaan dan olah raga

Arah Kebijakan

Strategi

Program Pembangunan


1 Peningkatan 1 Penyusunan data kapasitas dan informasi kelembagaan dan dalam rangka masyarakat dalam identifikasi daerah penanggulangan potensi bencana bencana 2 Meningkatkan kapasitas manajemen penanggulangan bencana (mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi)

Pencegahan dini dan 1 Persentase kesiapsiagaan ancaman bencana penanggulangan bencana dan kebakaran

1 Peningkatan budaya dan prestasi olah raga

2 Peningkatan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam pembangunan

1 Meningkatkan pembinaan olah raga prestasi dan olahraga rekreasi

Kondisi Awal Kondisi Akhir

Bidang Urusan

34,12%


BPBD

BPBD

1 Pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana

80%

100%


Rehabilitasi dan rekonstruksi daerah terdampak bencana

1 Persentase kerusakan yang terehabilitasi (struktural/nonstruktural) dan terekonstruksi (struktural)

20% daerah terdampak bencana rekonstruksi



Pembinaan dan pemasyarakatan olah raga

1 Jumlah atlit berprestasi olah raga

40 atlit

40 atlit

1 Jumlah sarana dan prasarana OR

1 Pembinaan pemuda Peningkatan peran dan organisasi serta kepemudaan kepemudaan

1 Persentase organisasi pemuda yang mendapatkan pembinaan


59,12%

Tanggap darurat penanggulangan bencana

2 Meningkatkan Peningkatan sarana sarana dan dan prasarana olah prasarana olah raga raga


Capaian Kinerja

Kepemudaan dan Dispora budpar Olahraga

1 stadion 1 stadion Kepemudaan dan Dispora budpar belum representatif, Olahraga representatif, 1 GOR, 1 1 GOR, 1 kolam renang kolam renang memenuhi belum standar, 1 memenuhi lapangan tenis standar indoor 40%

48%

Kepemudaan dan Dispora budpar Olahraga

VII - 7

Sasaran 7 Meningkatnya pengembangan seni dan budaya daerah

8 Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender

Arah Kebijakan 1 Pelestarian dan pengembangan seni dan budaya daerah

1 Peningkatan kualitas hidup serta penguatan perlindungan terhadap perempuan dan anak

Strategi

Program Pembangunan



Bidang Urusan


1 Penguatan terhadap Pengembangan nilai kelompok dan budaya pelaku seni dan budaya lokal

1 Persentase kelompok seni dan budaya yang mendapatkan fasilitasi

5%

8%

kebudayaan dan pariwisata

Dispora budpar

2 Meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap seni dan budaya lokal

1 Jumlah event seni dan budaya

50 event

250 event

kebudayaan dan pariwisata

Dispora budpar

3 unit sarpras kebudayaan dan kesenian dan pariwisata 8 kali kerjasama budaya

Dispora budpar

Pengelolaan keragaman budaya

3 Peningkatan sarana Pengembangan dan prasarana kerjasama kesenian pengelolaan kekayaan budaya

1 Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya, serta kerjasama budaya

Belum ada data

1 Meningkatkan KIE tentang pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan

1 Persentase SKPD yang teradvokasi gender

-

100%

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

BPPKB

2 Pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak

Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak

1 Persentase penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan dan jumlah lembaga pemerhati perempuan dan anak

72,4%

100%


BPPKB


VII - 8

Sasaran

Arah Kebijakan

Strategi

Program Pembangunan


3 Fasilitasi kelembagaan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak

Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan

4 Pembinaan dan pemberdayaan organisasi perempuan

Peningkatan peran 1 Persentase serta dan kesetaraan organisasi jender dalam perempuan yang pembangunan dibina


1 Cakupan SPM layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan


Bidang Urusan


-

8 layanan


BPPKB

100%

100%


BPPKB

VII - 9

MISI 2. MEWUJUDKAN LAYANAN DASAR YANG TERJANGKAU Sasaran 1 Terwujudnya pelayanan pendidikan yang terjangkau bagi seluruh masyarakat

Arah kebijakan

Strategi

Program Pembangunan


Capaian Kinerja Kondisi awal Kondisi Akhir

Bidang Urusan


1 Peningkatan akses 1 Meningkatkan layanan Pendidikan Anak pendidikan anak Usia Dini (PAUD) usia dini, 2 Meningkatkan pendidikan dasar, ketersediaan dan pendidikan sarana dan menengah prasarana pendidikan dasar dan menengah dalam jumlah dan kualitas yang memadai

Pendidikan Anak Usia Dini

1 APK PAUD

95,25%

96,25%

Pendidikan

Dinas Pendidikan

Pendidikan Non Formal

1 Angka Melek Huruf

94,35%

97,35%

Pendidikan

Dinas Pendidikan

3 Menyelenggarakan pendidikan non formal yang bermutu bagi masyarakat yang tidak mempunyai kesempatan mengikuti pendidikan formal

Pendidikan Luar Biasa

1 Persentase SLB mendapatkan fasilitasi

100%

100%

Pendidikan

Dinas Pendidikan

4 Menyediakan beasiswa pendidikan dasar dan menengah bagi siswa dari keluarga tidak mampu

Peningkatan akses layanan pendidikan dasar 6 tahun (rehabilitasi ringan)

1 Persentase jumlah sekolah dasar yang dilakukan rehabilitasi ringan

90,00%

92,50%

Pendidikan

Dinas Pendidikan

Pembangunan/peningkatan lapangan olah raga sekolah dasar

1 Meningkatnya sarana dan prasarana sekolah dasar

-

200

Pendidikan

Dinas Pendidikan

Peningkatan akses layanan pendidikan dasar 6 tahun (rehabilitasi sedang/berat)

1 Persentase sekolah dasar dalam kondisi baik

90%

92,39%

Pendidikan

Dinas Pendidikan


VII - 10

Sasaran

2 Meningkatnya kualitas pendidikan

Arah kebijakan

1 Peningkatan kualitas lulusan pendidikan dasar dan menengah

Strategi

Program Pembangunan


Peningkatan akses layanan pendidikan dasar 6 Tahun (Pembangunan)

1 Rasio kelas per siswa

Peningkatan akses layanan pendidikan dasar 9 tahun


Kondisi awal Kondisi Akhir

Bidang Urusan


1:28

1:28

Pendidikan

Dinas Pendidikan

1 Persentase sekolah SMP dalam kondisi baik

97,68%

97,84%

Pendidikan

Dinas Pendidikan

Peningkatan akses layanan pendidikan menengah

1 Persentase SMA dalam kondisi baik

91,25%

96,75%

Pendidikan

Dinas Pendidikan

Pengembangan pendidikan inklusi

1 Persentase anak berkebutuhan khusus mendapatkan layanan pendidikan

69,75%

79,25

Pendidikan

Dinas Pendidikan

Peningkatan prasarana penunjang sekolah dasar

1 Rasio bangku per siswa

1:2

1:2

Pendidikan

Dinas Pendidikan

14,20%

39,20%

Pendidikan

Dinas Pendidikan

50,13

75,13

Pendidikan

Dinas Pendidikan

1 Meningkatkan Peningkatan mutu 1 Persentase guru kompetensi pendidik dan tenaga PAUD yang pendidik dan tenaga kependidikan bersertifikasi kependidikan 2 Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang mutu pendidikan dalam jumlah dan kualitas yang memadai

Capaian Kinerja

2 Persentase guru SD yang bersertifikasi

VII - 11

Sasaran

Arah kebijakan

Strategi

Program Pembangunan

3 Mengembangkan kurikulum yang disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perkembangan global, nasional, regional, maupun lokal



Bidang Urusan


3 Persentase guru SMP yang bersertifikasi

59,47

80,47

Pendidikan

Dinas Pendidikan

4 Persentase guru SMA/SMK yang bersertifikasi

40,99

74,29

Pendidikan

Dinas Pendidikan

4 Penataan manajemen pelayanan pendidikan

Peningkatan mutu pendidikan dasar 6 tahun

1 Angka kelulusan SD

99,89%

99,89%

5 Mengembangkan jiwa kewirausahaan di lembaga pendidikan, baik formal maupun non formal

Peningkatan mutu pendidikan dasar 9 tahun

1 Angka kelulusan SMP

98,02%

98,02%

Pendidikan

Dinas Pendidikan

Peningkatan mutu pendidikan menengah

1 Angka kelulusan SMA

98,62%

98,62%

Pendidikan

Dinas Pendidikan

7,91

7,85

Pendidikan

Dinas Pendidikan

Manajemen pelayanan pendidikan

1 Persentase sekolah yang terakreditasi A

12,58%

22,58%

Pendidikan

Dinas Pendidikan

2 Persentase sekolah yang terakreditasi B

67,14

77,14%

Pendidikan

Dinas Pendidikan

3 Persentase sekolah yang terakreditasi C

20,28

0,28%

Pendidikan

Dinas Pendidikan

48,39%

68,39%

Pendidikan

Dinas Pendidikan

Pembangunan/ peningkatan perpustakaan sekolah dasar


2 Rata-rata Nilai UAN/UAS

1 Persentase SD mempunyai perpustakaan

Pendidikan

Dinas Pendidikan

VII - 12

Sasaran

3 Meningkatnya minat baca masyarakat

Arah kebijakan

1 Peningkatan kualitas dan kapasitas perpustakaan

Strategi

1 Meningkatkan jumlah dan koleksi buku perpustakaan daerah serta pembinaan perpustakaan yang dikelola oleh masyarakat

Program Pembangunan


1 Peningkatan akses 1 Meningkatkan dan kualitas kesehatan ibu, bayi pelayanan dan balita, kesehatan perbaikan status gizi masyarakat, Pengendalian penyakit menular



Bidang Urusan


Peningkatan sarana penunjang mutu pendidikan dasar 6 tahun

1 Rata-rata Nilai UASBN/UAS SD

7,56

7,67

Pendidikan

Dinas Pendidikan

Peningkatan prasarana penunjang mutu pendidikan dasar 9 tahun

1 Persentase SMP yang memenuhi standar sarpras

60,68%

75,84%

Pendidikan

Dinas Pendidikan

Peningkatan sarana penunjang mutu pendidikan dasar 9 tahun


7,12

7,50

Pendidikan

Dinas Pendidikan

Peningkatan prasarana penunjang mutu pendidikan menengah

1 Persentase sekolah SMA memenuhi standar sarpras

55,25%

71,75%

Pendidikan

Dinas Pendidikan

Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan

1 Jumlah pengunjung perpustakaan daerah

78.730 orang

94.230 orang Perpustakaan


2 Jumlah buku perpustakaan perpustakaan daerah

12.180 judul buku

17.180 judul buku

Perpustakaan


24.307 eksemplar

42.775 eksemplar

Perpustakaan


1 Kepuasan masyarakat terhadap layanan kesehatan

75,98%

80%

Kesehatan

Dinas Kesehatan

2 Persentase puskesmas yang terakreditasi

0%

100%

3 Jumlah koleksi perpustakaan daerah 4 Meningkatnya Angka Harapan Hidup

Capaian Kinerja

Standarisasi pelayanan kesehatan

VII - 13

Sasaran

Arah kebijakan

Strategi

Program Pembangunan

dan penyakit tidak menular serta penyehatan lingkungan, Pengembangan sumber daya manusia kesehatan


90%

4 Cakupan rawat inap

0,8%

15%

0%

100%

Kesehatan

Dinas Kesehatan

1 Dokter yang mempunyai kompetensi kegawatdaruratan PPGD/GELS/ATLS /ACLS

18 org

59 org

Kesehatan

Dinas Kesehatan

2 Perawat yang mempunyai kompetensi kegawatdaruratan PPGD/GELS/ATLS /ACLS

18 orang

102 org

Kesehatan

Dinas Kesehatan

3 Terpenuhinya kebutuhan tenaga administrasi perkantoran

4 Org

64 org

Kesehatan

Dinas Kesehatan

85,29%

100%

Kesehatan

Dinas Kesehatan

25,6%

20%

Kesehatan

Dinas Kesehatan

3 Pengembangan sistem jaminan pembiayaan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan masalah kesehatan

Peningkatan aparatur kesehatan



42,64%

Pengadaan, 1 Persentase peningkatan dan puskesmas perbaikan sarana memenuhi standar dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya

Obat dan perbekalan 1 Tersedianya obat kesehatan untuk pelayanan kesehatan dasar Pengawasan obat dan makanan


Bidang Urusan

3 Cakupan rawat jalan

2 Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, keamanan, mutu dan penggunaan obat serta pengawasan obat dan makanan

4 Peningkatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan

Capaian Kinerja

1 Menurunnya penyalahggunaan

VII - 14

Sasaran

Arah kebijakan

Strategi

Program Pembangunan



Bidang Urusan


bahan berbahaya pada makanan Upaya kesehatan masyarakat


1 Cakupan jaminan pemeliharaan kesehatan pra bayar (non maskin)

53,1%

75%

Kesehatan

Dinas Kesehatan

2 Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin

81,3%

100%

Kesehatan

Dinas Kesehatan

3 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

0,37%

100%

Kesehatan

Dinas Kesehatan

4 Cakupan pemeriksaan kesehatan siswa SD dan setingkat oleh nakes, tenaga terlatih/guru UKS/ dokter kecil

95,86%

100%

Kesehatan

Dinas Kesehatan

5 Cakupan pelayanan kesehatan remaja

82,18%

85%

Kesehatan

Dinas Kesehatan

6 Persentase pelayanan gangguan jiwa di sarana pelayanan kesehatan umum

2,09%

4%

Kesehatan

Dinas Kesehatan

7 Cakupan pelayanan kesehatan kerja pada pekerja formal

3,28%

50%

Kesehatan

Dinas Kesehatan

VII - 15

Sasaran

Arah kebijakan

Strategi

Program Pembangunan Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat

Perbaikan gizi masyarakat

Indikator Kinerja Program 1 Cakupan desa siaga aktif


Bidang Urusan


100%

100%

Kesehatan

Dinas Kesehatan

2 Cakupan Posyandu Purnama

70%

75%

Kesehatan

Dinas Kesehatan

3 Cakupan penyuluhan P3 Napza oleh petugas kesehatan

5,57%

23%

Kesehatan

Dinas Kesehatan

4 Cakupan rumah tangga sehat

47,8%

58%

Kesehatan

Dinas Kesehatan

1 Persentase balita gizi buruk yang mendapat perawatan

100%

100%

Kesehatan

Dinas Kesehatan

2 Menurunkan prevalensi bumil KEK

4,06

2,00

Kesehatan

Dinas Kesehatan

3 Menurunkan prevalensi balita stunting

10,6

7,5

Kesehatan

Dinas Kesehatan

4 Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 – 24 bulan

100%

100%

Kesehatan

Dinas Kesehatan

5 Menurunkan prevalensi gizi kurang

5,87

1,8

Kesehatan

Dinas Kesehatan

6 Menurunkan prevalensi gizi buruk

0,58

0,2

Kesehatan

Dinas Kesehatan

91,05%

95%

Kesehatan

Dinas Kesehatan

7 Cakupan balita mendapat kapsul Vit A 2 kali per tahun


Capaian Kinerja

VII - 16

Sasaran

Arah kebijakan

Strategi

Program Pembangunan

Indikator Kinerja Program 8 Cakupan Bumil mendapat 90 tablet Fe



92%

Kesehatan

Dinas Kesehatan

71,9%

85%

Kesehatan

Dinas Kesehatan

83,37%

88%

Kesehatan

Dinas Kesehatan

0%

30%

Kesehatan

Dinas Kesehatan

2 Cakupan rumah sehat

71,41%

76%

Kesehatan

Dinas Kesehatan

1 Angka kesakitan (Insindens Rate) DBD

38,71/ 100.000 pddk

36,00/ Kesehatan 100.000 pddk

Dinas Kesehatan

2 Persentase angka kematian (CFR) kasus DBD

1,59%

< 1%

Kesehatan

Dinas Kesehatan

3 Persentase rumah/bangunan yang bebas jentik nyamuk Aides

86,47%

95%

Kesehatan

Dinas Kesehatan

4 Persentase penemuan dan penanganan penderita DBD

100%

100%

Kesehatan

Dinas Kesehatan

5 Persentase penemuan baru penderita TB paru (BTA +)

49,8%

60%

Kesehatan

Dinas Kesehatan

6 Persentase angka kesembuhan TB paru (BTA +)

90,40%

92%

Kesehatan

Dinas Kesehatan

7 Persentase suspek penderita TB MDR yang mendapat pengobatan

100%

100%

Kesehatan

Dinas Kesehatan

1 Cakupan Kadarzi 0

Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular


Bidang Urusan

70,43%

9 Cakupan ASI Eksklusif

Pengembangan lingkungan sehat

Capaian Kinerja

1 Penerapan tatanan desa sehat

VII - 17

Sasaran

Arah kebijakan

Strategi

Program Pembangunan



Bidang Urusan


8 Menurunnya prevalensi kasus HIV

0,012

< 0,5

Kesehatan

Dinas Kesehatan

9 Persentase penderita HIV/AIDS yang mendapat pengobatan

100%

100%

Kesehatan

Dinas Kesehatan

1 Persentase 0 penderita malaria yang mendapat pengobatan

100%

100%

Kesehatan

Dinas Kesehatan

1 Persentase 1 penderita kusta PB yang selesai berobat (RFT rate)

100%

> 90%

Kesehatan

Dinas Kesehatan

1 Persentase 2 penderita kusta MB yang selesai berobat (RFT rate)

88,9%

> 90%

Kesehatan

Dinas Kesehatan

1 Persentase 3 pemeriksaan kontak insentif kusta

100%

100%

Kesehatan

Dinas Kesehatan

1 Persentase 4 penemuan penderita pneumonia balita

8,35%

20%

Kesehatan

Dinas Kesehatan

75,10%

80%

Kesehatan

Dinas Kesehatan

100%

> 90%

Kesehatan

Dinas Kesehatan

1 Persentase 5 penemuan dan penanganan anak balita dengan diare 1 Persentase 6 pencegahan dan pemberantasan filariasis


Capaian Kinerja

VII - 18

Sasaran

Arah kebijakan

Strategi

Program Pembangunan

Peningkatan pelayanan kesehatan anak balita




Bidang Urusan


1 Meningkatnya 7 pengobatan penyakit infeksi menular seksual

-

100%

Kesehatan

Dinas Kesehatan

1 Cakupan desa/ 8 kelurahan UCI

89,87%

100%

Kesehatan

Dinas Kesehatan

1 Cakupan desa/kel 9 mengalami KLB yang dilakukan PE < 24 jam

100%

100%

Kesehatan

Dinas Kesehatan

2 AFP rate per 0 100.000 penduduk usia < 15th

1,98

≥ 2

Kesehatan

Dinas Kesehatan

8 per 1000 KH Kesehatan

Dinas Kesehatan

1 Angka kematian anak balita

15,22 per 1000 KH

2 Cakupan pelayanan anak balita

72,95%

90%

3 Cakupan deteksi dini tumbuh anak balita

69,65%

74%

4 Cakupan deteksi dini tumbuh prasekolah

67,67%

73%

Peningkatan pelayanan kesehatan lansia

1 Cakupan pelayanan kesehatan pra lansia dan lansia

21,13%

70%

Kesehatan

Dinas Kesehatan

Pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan

1 Jumlah industri rumah tangga pangan (IRTP) yang mempunyai sertifikat penyuluhan keamanan pangan (SPKP) sebanyak

1.160

1.556

Kesehatan

Dinas Kesehatan

VII - 19

Sasaran

Arah kebijakan

Strategi

Program Pembangunan



Bidang Urusan


816 IRTP pada akhir tahun 2018

Peningkatan kesehatan dan keselamatan ibu

Peningkatan kesehatan dan


2 Persentase TPM yang diawasi

62%

80%

Kesehatan

Dinas Kesehatan

3 Persentase TPM yang memenuhi syarat

50%

70%

Kesehatan

Dinas Kesehatan

4 Pengawasan bahan berbahaya pada makanan

2 kali

2 kali

Kesehatan

Dinas Kesehatan

96,72 per 100.000 KH

88 per 100.000 KH

Kesehatan

Dinas Kesehatan

2 Cakupan kunjungan ibu hamil K4

86%

95%

Kesehatan

Dinas Kesehatan

3 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

94%

95%

Kesehatan

Dinas Kesehatan

4 Cakupan pelayanan nifas

90%

95%

Kesehatan

Dinas Kesehatan

5 Cakupan ibu hamil resti/komplikasi yang ditangani

88,31%

95%

Kesehatan

Dinas Kesehatan

6 Cakupan persalinan oleh bidan/nakes yang memiliki kompetensi kebidanan

90%

95%

Kesehatan

Dinas Kesehatan

7 Cakupan peserta KB aktif

79%

80%

Kesehatan

Dinas Kesehatan

1 Angka kematian bayi

14,25 per 1000 KH

11,50 per 1000 KH

Kesehatan

Dinas Kesehatan

1 Angka kematian ibu

VII - 20

Sasaran

Arah kebijakan

Strategi

Program Pembangunan keselamatan anak




Bidang Urusan


2 Cakupan kunjungan bayi

97%

100%

Kesehatan

Dinas Kesehatan

3 Cakupan BBLR yang ditangani

100%

100%

Kesehatan

Dinas Kesehatan

4 Cakupan neonatus resiko tinggi/ komplikasi yang ditangani dan dirujuk

78%

83%

Kesehatan

Dinas Kesehatan

Program peningkatan kualitas layanan kesehatan rujukan RSUD Jombang

1 Persentase capaian SPM layanan kesehatan rujukan RSUD Jombang

75%

100%

Kesehatan

RSUD Jombang

Pengadaan, peningkat sarana dan prasarana RSUD Jombang

1 Persentase capaian Standar Minimal Sarana Prasarana Penunjang layanan rujukan di RSUD Jombang

70%

95%

Kesehatan

RSUD Jombang

Pembinaan lingkungan sosial pada RSUD Jombang

1 Persentase capaian standard sarana dan prasarana kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok

75%

100%

Kesehatan

RSUD Jombang

Program Jaminan Kesehatan Daerah bagi masyarakat

1 Persentase capaian pelayanan kesehatan rujukan bagi pasien KJS di RSUD Jombang

100%

100%

Kesehatan

RSUD Jombang

Pelayanan kesehatan RSUD Ploso

1 Persentase capaian SPM layanan kesehatan rujukan di RSUD Ploso

60%

100%

Kesehatan

RSUD Ploso

VII - 21

Sasaran


Arah kebijakan

Strategi


Bidang Urusan


1 Persentase capaian jumlah kunjungan rawat jalan dan rawat inap RSUD Ploso

kunjungan rawat inap 4.157 dan rawat jalan 34.850


Kesehatan

RSUD Ploso

Pengadaan, peningkat sarana dan prasarana RSUD Ploso

1 Persentase capaian Standar Minimal Sarana Prasarana Penunjang layanan rujukan di RSUD Ploso

90%

100%

Kesehatan

RSUD Ploso

1 Rasio peserta KB dengan pasangan usia subur

76,60%

77,10%

Keluarga berencana dan keluarga sejahtera

BPPKB

1 Rasio persentase perkawinan pertama wanita < 20 tahun

100,00%

100,00%


BPPKB

3 Meningkatkan Pembinaan peran 1 Persentase anggota pembinaan serta masyarakat keluarga tribina ketahanan keluarga dalam pelayanan dan UPPKS yang KB/KR yang mandiri ber-KB

100%

100%


BPPKB

4 Meningkatkan ketersediaan dan kualitas data dan informasi kependudukan

1 Pengendalian 1 Meningkatkan Program Keluarga pertumbuhan pembinaan, Berencana penduduk tumbuh kepesertaan, dan seimbang kemandirian ber-KB

1 Penguatan pasokan pangan


Pendukung pelayanan kesehatan RSUD Ploso

2 Meningkatkan komunikasi, informasi, dan edukasi pengendalian penduduk

6 Terwujudnya ketersediaan dan

Program Pembangunan

1 Penyusunan dan pembuatan peta


Program Kesehatan Reproduksi Remaja

Pengembangan model operasional Bina Keluarga Balita-PosyanduPendidikan Anak Dini Usia

1 Persentase Bina Keluarga BalitaPosyanduPendidikan Anak Dini Usia

100%

100%


BPPKB

Pengendalian penduduk

1 Rata-rata jumlah jiwa dalam keluarga

1,74%

1,70%


BPPKB

Penguatan ketersediaan dan

1 Tercukupinya ketersediaan energi

4.100 kal/kap/hr

4.350 kal/kap/hr

Ketahanan Pangan


VII - 22

Sasaran cadangan pangan daerah

Program Pembangunan


dan cadangan ketersediaan cadangan pangan pangan pangan daerah, pemerintah dan sentra produksi masyarakat untuk pangan lokal memenuhi spesifik daerah; kebutuhan 2 Pembinaan dan seluruh penduduk pelatihan dalam baik kuantitas, rangka peningkatan kualitas dan ketersediaan keamanannya pangan berbahan baku lokal;

perkapita per hari

Arah kebijakan

Strategi

3 Pengembangan cadangan pangan pemerintah daerah kabupaten dan cadangan pangan masyarakat;


Bidang Urusan


2 Tercukupinya ketersediaan protein per kapita perhari

110 gr/kap/hr

110 gr/kap/hr

Ketahanan Pangan


3 Tercukupinya cadangan pangan pemerintah dan masyarakat

100 ton/th dan 250 kg/tri bulan


Ketahanan Pangan


80%

95%

Ketahanan Pangan


4 Penguatan kelembagaan cadangan pangan pemerintah desa dan masyarakat 7 Terjaminnya distribusi dan akses pangan daerah

1 Penyediaan informasi harga, pasokan, akses pangan serta terjaminnya Stabilisasi harga dan pasokan pangan di daerah

1 Pengumpulan, Peningkatan pemantauan dan distribusi dan akses pengolahan pangan data/informasi pasokan, ketersediaan, harga pangan di tingkat produsen dan konsumen di pasar besar dan menengah, distribusi dan akses pangan


1 Persentase ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan

VII - 23

Sasaran

Arah kebijakan

Strategi

Program Pembangunan

2 Mengidentifikasi wilayah yang sering mengalami kelangkaan pasokan pangan dan daerah yang masyarakatnya mengalami kesulitan akses pangan (rawan pangan);

Indikator Kinerja Program 2 Persentase fluktuasi harga harga dan pasokan pangan


Bidang Urusan


15%

10%

Ketahanan Pangan


80

90

Ketahanan Pangan


3 Menyediakan sarana dan prasarana (alat transportasi, gudang, cold storage) untuk dapat mengangkut dan menyimpan bahan pangan; 4 Penguatan peran dan fungsi kelembagaan Dewan Ketahanan Pangan dalam merumuskan kebijaksanaan intervensi jika terjadi kelangkaan pasokan, gejolak harga, gangguan distribusi dan akses pangan 8 Terwujudnya penganekaragama n dan keamanan pangan daerah

1 Mewujudkan pola konsumsi dan pemanfaatan pangan yang memenuhi kaidah

1 Penyediaan data pendukung konsumsi pangan (Data dan peta Pola Konsumsi Pangan)


Penganekaragaman Pangan

1 Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

VII - 24

Sasaran

Arah kebijakan mutu, keanekaragaman, kandungan gizi, keamanan dan kehalalan

Strategi

Program Pembangunan



2 Peningkatan PKS (Pengetahuan, Keterampilan, dan Sikap) konsumsi pangan pada masyarakat

2 Tercukupinya konsumsi energi per kapita per hari

1.804 Kal/kap/hr

2.150 Kal/kap/hr

3 Penyuluhan, Pembinaan dan pengembangan penganekaragam-an konsumsi pangan

3 Tercukupinya konsumsi protein per kapita perhari

44,2 gr/kap/hr

57,0 gr/kap/hr

1 Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan

50%

90%

2 Meningkatkan 1 Penyusunan pengawasan dan petunjuk teknis pembinaan operasional keamanan pangan informasi tentang keamanan pangan

Peningkatan Keamanan Pangan

Bidang Urusan

Ketahanan Pangan



2 Pemantauan, pengawasan dan pengendalian peredaran bahan kimia berbahaya yang disalahgunakan untuk pangan; 3 Analisis mutu, gizi dan keamanan produk pangan masyarakat; 4 Pembinaan dan pengawasan keamanan pangan segar 5 Penyuluhan / Pembinaan / Pelatihan keamanan pangan di sekolah dalam rangka


VII - 25

Sasaran

Arah kebijakan

Strategi

Program Pembangunan



Bidang Urusan


peningkatan pengetahuan dan pemahaman terhadap keamanan pangan bagi murid sekolah dasar dan penjual jajanan anak sekolah; 6 Pembinaan dan pelatihan keamanan produk pabrikan skala kecil/rumah tangga pada kelompok produsen; 7 Pembinaan penerapan standar Batas Minimum Residu (BMR); 8 Pengembangan kelembagaan sertifikasi produk pangan 9 Pembinaan sistem manajemen laboratorium uji mutu dan keamanan pangan kabupaten 1 Fasilitasi sertifikasi 0 dan pelabelan prima wilayah kabupaten 9 Penanganan 1 Peningkatan kerawanan pangan Sistem

1 Pengembangan sistem isyarat dini


Penanganan Kerawanan Pangan

1 Persentase penanganan

50%

80%

Ketahanan Pangan


VII - 26

Sasaran

Arah kebijakan

Strategi

Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) di daerah

2 Penguatan kelembagaan untuk Pencegahan dan penanganan rawan pangan

Program Pembangunan



Bidang Urusan


daerah rawan pangan

3 Penangulangan kerawanan pangan 4 Peningkatan dan pengembangan desa mandiri pangan


VII - 27

MISI 3. MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DAERAH YANG BERDAYA SAING DAN MERATA Sasaran 1 Meningkatkan produktivitas pertanian untuk mendukung perekonomian daerah

Arah Kebijakan 1 Meningkatkan daya dukung lahan dan lingkungan bagi usahatani

Strategi 1 Peningkatan penambahan bahan organik ke lahan pertanian melalui pengembalian limbah pertanian

Program Peningkatan daya dukung lahan, air dan lingkungan pertanian

Indikator Kinerja


Bidang Urusan

SKPD Penanggung jawab

1 Luas sawah yang ditingkatkan kadar BO 1%

-

40 Ha

Pertanian

Dinas Pertanian

1 Substitusi tanaman Pembinaan tembakauyang lingkungan sosial kurang produktif bidang pertanian dengan tanaman hortikultura

1 Luas lahan tembakau yang disubstitusi menjadi lahan holtikultura

-

200 ha

Pertanian

Dinas Pertanian

2 Diseminasi Peningkatan pemanfaatan teknik produksi pertanian budidaya dengan produktivitas tinggi yg berkelanjutan

1 Produksi pertanian tanaman pangan

Padi 415.560 padi Pertanian ton; jagung 2.223.440 ton; 197.353 ton; jagung kedelai 8.258 982.949 ton; ton kedelai 46.643 ton

Dinas Pertanian

2 Peningkatan pemanfaatan tanaman pupuk hijau dan agen hayati oleh petani 3 Peningkatan populasi musuh alami 2 Meningkatkan efisiensi usaha tani

3 Fasilitasi permodalan dan sarana produksi pertanian serta pembinaan penanganan pasca panen 4 Pendampingan dan pengawasan distribusi pupuk dan pestisida


VII - 28

Sasaran

Arah Kebijakan

3 Meningkatkan efisiensi usaha tani Perkebunan

Strategi

Program

Indikator Kinerja


1 Tercapainya Indeks pertanaman

6 Fasilitasi alat mesin Peningkatan pertanian penerapan teknologi penunjang pertanian penerapan teknologi tepat guna spesifik lokasi

1 Produktivitas tanaman pangan

7 Membangun dan merehabilitasi infrastruktur lahan pertanian

Pengelolaan lahan tanaman pertanian

1 Peningkatan jalan usaha tani dalam kondisi baik

8%

11,75%

Pertanian

Dinas Pertanian

Pengelolaan lahan tanaman perkebunan

1 Peningkatan panjang jalan usaha tani dalam kondisi baik

2 km

46 km

Kehutanan

Dinas Kehutanan dan Perkebunan (2014)

1 Produksi tanaman perkebunan

Peningkatan 1 Tercapainya produksi pertanian/ produksi benih perkebunan tanaman perkebunan 2 Menggali dan Peningkatan mengoptimalkan penerapan teknologi potensi perkebunan perkebunan


1 Produktivitas tanaman perkebunan

210


5 Membangun dan Pengelolaan lahan merehabilitasi dan air tanaman prasarana pertanian pangan

1 Diseminasi Peningkatan pemanfaatan teknik produksi budidaya dengan perkebunan produktivitas tinggi yg berkelanjutan

205

Bidang Urusan Pertanian

Dinas Pertanian (2014)

padi 57,62 padi 62 Pertanian ku/Ha; jagung ku/Ha; jagung 69,47 Ku/Ha; 72 Ku/Ha; kedelai 16,18 kedelai 18,5 Ku/Ha Ku/Ha

Dinas Pertanian

Tebu tebu 990.000 Pertanian 978.023,8 ton; ton; tembakau tembakau 57.000 ton; 47.402,47 ton kopi 565 ton; daun basah; cengkeh 853 kopi 474,79 ton; kakao ton ose 167 ton kering; cengkeh 765,82 ton bunga kering; kakao 141,3 ton biji kering


Kelapa 8.000 btg, Nilam 50.000 stek


Tebu 82.600 kg/ha/tahun batang tebu;

Kakao 10.000 Pertanian btg, kelapa 10.000 btg, pala 1.400 btg tebu 85.600 kg/ha/th; kopi 640

Pertanian


VII - 29

Sasaran

Arah Kebijakan

Strategi

Program

Indikator Kinerja

3 Fasilitasi sarana dan prasarana produksi perkebunan 4 Fasilitasi alat mesin perkebunan penunjang penerapan teknologi tepat guna spesifik lokasi


Bidang Urusan


Kopi 404 kg/ha/thn ose kering, Cengkeh 400 kg/ha/th bunga kering, Kakao 528,45 kg/ha/thn biji kering

kg/ha/th; cengkeh 450 kg/ha/th; kakao 619 kg/ha/th

2 Km

156 km

Pertanian


6 Membangun dan merehabilitasi sarana prasarana infrastruktur lahan Perkebunan

Pengelolaan lahan tanaman perkebunan

1 Peningkatan panjang jalan usaha tani dalam kondisi baik di kawasan perkebunan

7 Pembinaan, pelatihan dan fasilitasi permodalan, sarana prasarana usaha untuk meningkatkan kualitas bahan baku komoditi tembakau dan cengkeh

Pembinaan lingkungan sosial bidang perkebunan

1 Jumlah petani yang meningkat pendapatannya melalui usaha tani tembakau dan cengkeh

260 petani

750 petani

Pertanian


Pembinaan lingkungan sosial

1 Jumlah petani yang meningkat pendapatannya melalui usaha tani tembakau dan cengkeh

260 petani

150 petani

Pertanian


11.116 kg/ha/tahun daun basah

15.628 kg/ha/th

Pertanian


2.000 ekor

2.500 ekor

Pertanian


Peningkatan 1 Produktivitas kualitas bahan baku . tembakau yang berkualitas 4 Meningkatkan produksi dan produktivitas sub sektor peternakan berbasis teknologi

Capaian Kinerja

1 Optimalisasi Peningkatan penerapan teknologi penerapan teknologi peningkatan peternakan produksi peternakan


1 Jumlah sapi potong yang teregister/KTP ternak

VII - 30

Sasaran

Arah Kebijakan dan keunggulan sumberdaya lokal

Strategi

Program

Indikator Kinerja


2 Peningkatan kerjasama dengan balai penelitian dalam rangka tranfer teknologi untuk peningkatan produktivitas hasil ternak

2 Kualitas pelayanan inseminasi buatan SC (Service Per Conception)

1,5 ekor

1,48 ekor

3 Kelahiran Hasil IB

21.333 ekor

28.675 ekor

17 bulan

15 bulan

3 Penggalian potensi sumberdaya lokal yang dapat dikembangkan melalui teknologi terapan

5 Pelayanan IB

40.000 straw

55.000 straw

6 Akseptor

26.600 ekor

37.000 ekor

5 Mengembangkan 1 Penyediaan sarana usaha peternakan produksi usaha sebagai komoditas peternakan ekonomi produktif 2 Peningkatan posisi yang mandiri dan tawar dan daya berdaya saing saing produk berbasis agribisnis unggulan peternakan 3 Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan usaha budidaya ternak 4 Penerapan standarisasi untuk produk peternakan 5 Fasilitasi akses jaringan pemasaran produk peternakan di dalam dan luar daerah

4 Calving Interval (jarak kelahiran)

Peningkatan produksi hasil peternakan

1 Produksi hasil ternak: a. Daging b. Telur c. Susu d. Populasi ternak ruminansia e. Populasi unggas f. Kecukupan protein hewani dari bahan asal hewan g. Nilai tukar petani sub sektor peternakan h. Konsumsi hasil peternakan: -. Daging: -. Telur: -. Susu:


Bidang Urusan

Pertanian 17.459 ton 12.641 ton 6.502 ton 276.619 ekor

18.878 ton 14.263 ton 7.248 ton 312.025 ekor

8.143.389 ekor 7,17 gr/kap/hr

9.058.000 ekor 7,95 gr/kap/hr

141,74

172,93

11,57 kg/kap/th 8,46 kg/kap/th 3,94

12,20 kg/kap/th 9,11 kg/kap/th 3,00



VII - 31

Sasaran

Arah Kebijakan

Strategi

Program

Indikator Kinerja

Capaian Kinerja Kondisi Awal Kondisi Akhir kg/kap/th

6 Meningkatkan kesehatan hewan dan kualitas produk peternakan

7 Meningkatkan produksi dan produktivitas sub sektor perikanan berbasis teknologi dan keunggulan sumberdaya lokal


kg/kap/th

6 Pembinaan, pelatihan dan fasilitasi akses permodalan, sarana prasarana usaha budidaya ternak/ ikan

Pembinaan lingkungan sosial bidang peternakan dan perikanan

1 Terciptanya lapangan usaha baru melalui pembinaan kemampuan dan keterampilan usaha budidaya ternak dan bantuan sarana produksi

160 petani

1 Pengawasan, pencegahan dan pengendalian penyakit hewan menular

Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak

1 Angka kejadian penyakit ternak

35%

18%

2 Angka kematian ternak

12%

5%;

2 Pengawasan, pengendalian peredaran dan peningkatan kualitas produk hasil ternak (kesehatan masyarakat veteriner)

3 Tercapainya peningkatan prosentase daging berkualitas yang beredar di masyarakat

70%

85%

1 Optimalisasi Pengembangan penerapan teknologi budidaya perikanan peningkatan produksi, produktivitas perikanan dan pengolahan pasca panen

1 Tercapainya produksi ikan budidaya

15.551,4 ton

15.761 ton

74

84

2 NTP sub sektor perikanan

Bidang Urusan

800 peternak Pertanian


Pertanian


Kelautan dan Perikanan


2 Penggalian potensi sumberdaya lokal yang dapat dikembangkan


VII - 32

Sasaran

Arah Kebijakan

Strategi

Program

Indikator Kinerja


Bidang Urusan


melalui teknologi terapan 3 Penyediaan sarana dan prasarana usaha budidaya perikanan dan pembenihan ikan 4 Penggunaan dan produksi induk/ benih unggul untuk usaha budidaya perikanan

8 Peningkatan dan pengembangan prasarana dan sarana ketersediaan air irigasi serta kondisi jaringan irigasi

5 Optimalisasi akses pemasaran dan informasi pasar produk perikanan

Optimalisasi 1 Tercapainya pengelolaan dan konsumsi makan pemasaran produksi ikan perikanan

15,20 kg/kap/thn

17,00 kg/kap/th

1 Meningkatkan kualitas dan kapasitas prasarana dan sarana jaringan irigasi secara berkelanjutan

Perencanaan umum jaringan irigasi

15 dokumen

15 dokumen

Pekerjaan Umum Dinas PU Bina Marga dan Pengairan

Pengelolaan jaringan 1 Persentase air irigasi irigasi untuk pertanian pada sistem irigasi

100%

100%


Pemeliharaan berkala jaringan irigasi

1 dam

5 dam


2 Jumlah embung yang dipelihara

1 embung

1 embung

3 Jumlah saluran irigasi yang dipelihara

90 saluran irigasi

73 saluran irigasi

18 dam

10 dam

1 Tersediannya dokumen perencanaan jaringan irigasi

1 Jumlah bangunan irigasi yang dipelihara

Rehabilitasi jaringan 1 Jumlah bangunan irigasi irigasi yang direhabilitasi


Kelautan dan Perikanan



VII - 33

Sasaran

Arah Kebijakan

Strategi

Program

Pengembangan, pengelolaan, dan konservasi sumber daya air


Indikator Kinerja


2 Jumlah embung yang direhabilitasi

1 embung

7 embung

3 Jumlah saluran irigasi yang direhabilitasi

21 saluran irigasi

69 saluran irigasi

1 Jumlah embung yang dibangun

-

4 embung

2 Jumlah waduk yang dibangun

-

1 waduk

3 Tersedianya tanah untuk pembangunan embung/waduk

-

3,45 ha

4 Tersusunnya dokumen studi kelayakan

-

1 dokumen

5 Tersusunnya dokumen DED

-

1 dokumen

Bidang Urusan



Pembangunan infrastruktur pengelolaan air tanaman pertanian


205

230

Pertanian

Dinas Pertanian

Pembangunan infrastruktur pengelolaan air tanaman perkebunan


205

210

Pertanian


Rehabilitasi infrastruktur pengelolaan air tanaman pertanian

1 Persentase jaringan irigasi yang ditingkatkan kualitasnya

-

40%

Pertanian

Dinas Pertanian

Pembangunan/ rehabilitasi sarana dan prasarana sumur dangkal pertanian

1 Peningkatan sarana prasarana air (sumur dangkal)

5 unit

306 unit

Pertanian

Dinas Pertanian

VII - 34

Sasaran

Arah Kebijakan

Strategi


Program

Indikator Kinerja


Bidang Urusan


Pembangunan/ rehabilitasi sarana dan prasarana sumur dangkal pertanian/ perkebunan


5 unit

18 unit

Pertanian


Pembangunan/ rehabilitasi sarana dan prasarana sumur dalam pertanian/ perkebunan

1 Terbangunnya sumur dalam

3 unit

4 unit

Pertanian


Pembangunan/ rehabilitasi sarana dan prasarana sumur dalam pertanian

1 Peningkatan sarana prasarana air (sumur dalam)

-

5 unit

Pertanian

Dinas Pertanian

Pembangunan/reha 1 Jumlah dam parit bilitasi sarana dan yang terbangun/ prasarana dam parit terehabilitasi pertanian

_

3 unit

Pertanian

Dinas Pertanian

Pembangunan/reha bilitasi sarana dan prasarana embung pertanian

_

1 unit

Pertanian

Dinas Pertanian

Pembangunan/ 1 Peningkatan rehabilitasi sarana sarana prasarana dan prasarana air (sumur sumur dangkal dangkal) pertanian/perkebun an

23 unit

102

Pertanian


Pembangunan/ rehabilitasi sarana dan prasarana sumur dangkal perkebunan

23 unit

103 unit

Pertanian


1 Tercapainya jumlah embung dalam kondisi baik


VII - 35

Sasaran

Arah Kebijakan

Strategi

2 Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi partisipatif

2 Memantapkan kawasan agropolitan

1 Meningkatkan fungsi dan peran kawasan agropolitan sebagai sentra produksi, pemasaran dan kunjungan agrowisata

Pembangunan infrastruktur pengelolaan air tanaman perkebunan

1 Panjang saluran irigasi tersier yang dibangun

-

7 km

Pertanian


Rehabilitasi infrastruktur pengelolaan air tanaman perkebunan

1 Panjang JITUT yang terehabilitasi

-

137 m

Pertanian


Pembangunan/ rehabilitasi sarana prasarana sumur dalam perkebunan


3 unit

3 unit

Pertanian


Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya air

1 GHIPPA yang mendapatkan pembinaan

20 lembaga

79 lembaga


Peningkatan pengelolaan irigasi partisipatif

1 Kelembagaan P3A yang mampu mengelola irigasi secara partisipatif

30 lembaga

84 lembaga

Pertanian

Pengembangan 1 Persentase Kawasan Agropolitan produksi dan cluster Perikanan produktivitas ikan di kawasan agropolitan

2 Peningkatan fungsi dan peran cluster Tanaman Pangan di Kawasan agropolitan

Pengembangan 1 Produksi dan Kawasan Agropolitan produktivitas Cluster Tanaman tanaman pangan Pangan di kawasan agropolitan


Bidang Urusan


Indikator Kinerja

1 Peningkatan fungsi dan peran cluster perikanan di kawasan agropolitan


Capaian Kinerja

Program

produksi ikan produksi ikan Kelautan dan 7.930 ton; 7.933,5 ton; Perikanan produktivitas produktivitas 233,56 ton/ha 233,68 ton/ha padi 103.568 ton ; jagung 50.221 Ton ; kedelai 431 Ton;

padi 114.194 ton ; jagung 59.117 Ton ; kedelai 483 Ton;

Pertanian

Dinas Pertanian


Dinas Pertanian

VII - 36

Sasaran

Arah Kebijakan

Strategi

Program

Indikator Kinerja 2 Produktivitas tanaman pangan di kawasan agropolitan

3 Peningkatan fungsi dan peran cluster Holtikultura di Kawasan agropolitan


Kondisi Awal Kondisi Akhir padi 57,62 ku/Ha; jagung 69,47 Ku/Ha; kedelai 16,18 Ku/Ha

Bidang Urusan


padi 62,5 ku/Ha; jagung 72,5 Ku/Ha; kedelai 19 Ku/Ha

Pengembangan 1 Produksi tanaman padi 103.568 Kawasan Agropolitan pangan di kawasan ton; jagung Cluster Tanaman agropolitan 50.221 ton; Pangan di kedelai 431 Mojowarno, Bareng, ton dan Ngoro 2 Produktivitas padi 57,62 tanaman pangan ku/Ha; jagung di kawasan 69,47 ku/Ha; agropolitan kedelai 16,18 ku/Ha

padi 106.885 ton; jagung 57.486 ton; kedelai 432 ton;

Pertanian

Dinas pertanian (2014)

Pengembangan 1 Produktivitas kawasan agropolitan hortikultura di cluster hortikultura kawasan agropolitan

Cabe 42,37 Pertanian ku/ha, tomat 32,95 ku/Ha; durian 55,24 kg/pohon

Dinas Pertanian

2 Produksi hortikultura di kawasan agropolitan 4 Peningkatan fungsi dan peran cluster Perkebunan di Kawasan agropolitan

Capaian Kinerja

Pengembangan 1 Produksi dan Kawasan Agropolitan produktivitas Cluster Perkebunan tanaman di wonosalam, perkebunan di bareng, ngoro dan kawasan mojowarno agropolitan

Cabe 38,76 ku/ha, tomat 30,44 ku/Ha; durian 51,03 kg/pohon

padi 58,5 ku/Ha; jagung 70,5 Ku/Ha; kedelai 17 Ku/Ha

Cabe 174 ton; Cabe 191 ton; tomat 49 ton, tomat 54 ton, Durian 531 Durian 575 ton ton kopi 404 kg/ha/th; cengkeh 400 kg/ha/th; kakao 528,45 kg/ha/th

kopi 634 kg/ha/th; cengkeh 406 kg/ha/th; kakao 550 kg/ha/th

kopi 474,79 ton; cengkeh 765 ton; kakao 141,3 ton

kopi 500 ton; cengkeh 942 ton; kakao 140 ton

Kehutanan


VII - 37

Sasaran

Arah Kebijakan

Strategi

Program

Indikator Kinerja

Pengembangan 1 Produksi dan Kawasan Agropolitan produktivitas Cluster Perkebunan tanaman perkebunan di kawasan agropolitan

5 Peningkatan fungsi dan peran cluster Peternakan di Kawasan agropolitan

Pengembangan 1 Populasi dan Kawasan Agropolitan produksi hasil cluster Peternakan ternak dan unggas di kawasan agropolitan

6 Pemberdayaan lembaga ekonomi masyarakat di Kawasan agropolitan

Pemberdayaan 1 Jumlah koperasi di lembaga ekonomi wilayah masyarakat di agropolitan kawasan agropolitan 2 Jumlah koperasi aktif di wilayah agropolitan;

2 Peningkatan dan 1 Meningkatkan pengembangan kualitas dan prasarana dan kapasitas prasarana sarana dan sarana jaringan ketersediaan air irigasi secara irgasi serta kondisi berkelanjutan di jaringan irigasi kawasan


Pemeliharaan berkala jaringan irigasi di kawasan agropolitan

Capaian Kinerja Kondisi Awal Kondisi Akhir kopi 404 kg/ha/th; cengkeh 400 kg/ha/th; kakao 528,45 kg/ha/th


kopi 474,79 ton; cengkeh 765 ton; kakao 141,3 ton


Bidang Urusan


Pertanian


daging 3.393 daging 49.332 Pertanian ton; telur 152 ton; telur 892 ton; susu ton; susu 5.562 ton; 32.873 ton; populasi populasi ruminansia ruminansia 458.227 ekor; 481.640 ekor; unggas unggas 1.776.700 2.250.388 ekor ekor

Dinas peternakan dan perikanan

123

121

121

121

3 Jumlah koperasi sehat

1 Kop

10 Kop

1 Jumlah bangunan irigasi yang dilaksanakan operasi dan pemeliharaan di kawasan agropolitan

5 dam

4 dam

Koperasi dan UMKM



VII - 38

Sasaran

Arah Kebijakan

Strategi agropolitan

Program

Indikator Kinerja 2 Panjang saluran irigasi yang dilaksanakan operasi dan pemeliharaan di kawasan agropolitan

7 dam

5 dam

5 saluran irigasi

41 saluran irigasi

0%

25%

Pertanian

Dinas Pertanian

Pembangunan 1 Peningkatan infrastruktur infrastruktur kawasan agropolitan pertanian di cluster tanaman kawasan pangan agropolitan dalam kondisi baik

10%

35%

Pertanian

Dinas Pertanian

Pemeliharaan 1 Panjang jalan berkala jalan di yang dipelihara di kawasan agropolitan kawasan agropolitan

13 ruas

21 ruas

Rehabilitasi 1 Persentase infrastruktur infrastruktur kawasan agropolitan pertanian yang cluster tanaman ditingkatkan pangan kualitasnya di kawasan agropolitan



28 saluran irigasi

2 Panjang saluran irigasi yang direhabilitasi/ dipelihara di kawasan agropolitan

1 Meningkatkan struktur, rehabilitasi, pemeliharaan, dan


Bidang Urusan

5 saluran

Rehabilitasi jaringan 1 Jumlah bangunan irigasi di kawasan irigasi yang agropolitan direhabilitasi/ dipelihara di kawasan agropolitan

3 Peningkatan kuaitas dan kapasitas penanganan jalan

Capaian Kinerja



VII - 39

Sasaran

Arah Kebijakan dan jembatan sebagai infrastruktur penunjang di kawasan agropolitan

Strategi penanganan bangunan pelengkap jalan di kawasan agropolitan

Program

Indikator Kinerja



Rehabilitasi jalan di 1 Panjang jalan kawasan agropolitan yang direhabilitasi di kawasan agropolitan

-

10 ruas


Rekonstruksi/ 1 Panjang jalan yang peningkatan ditingkatkan di struktur jalan di kaawasan kawasan agropolitan agropolitan

1 ruas

61 ruas


3 duiker

1 duiker


2 ruas

8 ruas tembok penahan jalan

-

8 buah


1 buah


12 ruas

7 ruas


-

3 ruas


Penanganan 1 Jumlah Duiker bangunan pelengkap yang dibangun di jalan di kawasan kawasan agropolitan agropolitan 2 Panjang tembok penahan jalan yang dibangun di kawasan agropolitan Pembangunan 1 Panjang jembatan jembatan di dibangun di kawasan agropolitan kawasan agropolitan Rehabilitasi/ 1 Panjang jembatan pemeliharaan direhabilitasi di jembatan di kawasan kawasan agropolitan agropolitan Pemeliharaan 1 Panjang jalan desa berkala jalan desa di yang dilakukan kawasan agropolitan pemeliharaan berkala di kawasan agropolitan Rekonstruksi/ peningkatan struktur jalan desa di kawasan agropolitan


Bidang Urusan

1 Panjang jalan desa yang dilakukan peningkatan berkala di kawasan agropolitan

VII - 40

Sasaran

Arah Kebijakan

Strategi

Program

Indikator Kinerja


Bidang Urusan


Penanganan 1 Panjang jalan desa bangunan pelengkap yang dibangun jalan desa di pelengkapnya di kawasan agropolitan kawasan agropolitan

-

Pemeliharaan 1 Ruas jalan desa berkala jalan desa yang dilakukan penghubung antar pemeliharaan permukiman di berkala di kawasan kawasan agropolitan agropolitan

19 ruas

15 ruas

Pekerjaan umum Dinas PU Cipta Karya

0

8 ruas


Rekonstruksi/ 1 Ruas jalan desa peningkatan yang dilakukan struktur jalan desa peningkatan di penghubung antar kawasan permukiman di agropolitan kawasan agropolitan

3 ruas

31 ruas


Penanganan 1 Ruas jalan desa bangunan pelengkap yang dibangun jalan desa perlengkapannya penghubung antar di kawasan permukiman di agropolitan kawasan agropolitan

8 ruas

4 ruas


Pembangunan jalan 1 Ruas jalan dan jembatan di lingkungan yang lingkungan terbangun di permukiman kawasan kawasan agropolitan agropolitan

0

40 ruas


Rehabilitasi jalan desa penghubung antar permukiman di kawasan agropolitan

1 Ruas jalan desa yang dilakukan rehabilitasi di kawasan agropolitan

2 Jumlah jembatan yang dibangun di kawasan agropolitan


Capaian Kinerja

8 ruas tembok Pekerjaan Umum Dinas PU Bina penahan jalan Marga dan Pengairan

1 unit

VII - 41

Sasaran

Arah Kebijakan

Strategi

Program

Indikator Kinerja

Rehabilitasi/pemelih 1 Ruas jalan yang araan jalan dan direhabilitasi di jembatan di kawasan lingkungan agropolitan permukiman kawasan agropolitan 4 Revitalisasi kelembagaan koperasi

1 Peningkatan peran dan fungsi kelembagaan koperasi di Kawasan Agropolitan

Revitalisasi koperasi berbasis agribisnis di kawasan agropolitan SKPP I

1 Jumlah koperasi . aktif di wilayah agropolitan;

5 Meningkatkan 1 Penyediaan sarana perencanaan dan prasarana pembangunan dan penunjang pasar pengembangan pengumpul pasar pengumpul distribusi serta distribusi akses informasi pasar, ketersediaan produk, dan jadwal panen komoditas/ produk

Sistem resi gudang

1 Berfungsinya program sistem resi gudang

6 Membangun dan memperkuat Pola kemitraan dan akses pasar produk pertanian

1 Fasilitasi pola kemitraan antara pelaku utama dan pelaku usaha serta Penyediaan informasi pasar dan pasokan

Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian

7 Mengembangkan produk turunan/ olahan komoditas pertanian

1 Peningkatan Penerapan teknologi pengolahan hasil pasca panen pertanian

Pengembangan produk hasil agribisnis menjadi bahan jadi atau setengah jadi


Penataan dan 1 Rasio produk penyediaan pasar agropolitan yang pengumpul didistribusikan distribusi di Kawasan Agropolitan 1 Jumlah pola kemitraan jaringan pemasaran hasil produksi pertanian

Peningkatan 1 Jumlah kemitraan pemasaran hasil jaringan produksi peternakan pemasaran hasil produksi peternakan 1 Terwujudnya produk beras oleh kelompok tani


Bidang Urusan


0

11 ruas


121

-

Koperasi dan UMKM


_

1 SRG

Perdagangan

Dinas Perindagpas

0%

26 : 26

Perdagangan

Dinas Perindagpas

1 Pola kemitraan

10 pola

Pertanian

Dinas Pertanian

5 inti dan 100 5 inti dan 130 Pertanian plasma plasma

100 ton

2.000 ton

Pertanian


Dinas Pertanian

VII - 42

Sasaran

Arah Kebijakan

Strategi

Program

Indikator Kinerja


Bidang Urusan


2 Fasilitasi akses informasi pengolahan hasil pertanian 3 Fasilitasi sarana prasarana pengolahan hasil produksi pertanian 3 Meningkatkan kesejahteraan petani

1 Menjadikan kelembagaan petani sebagai basis penyuluhan

1 Aktualisasi data Peningkatan 1 NTP subsektor kelembagaan petani kesejahteraan petani Tanaman Pangan tanaman pangan tanaman pangan

108

115

Pertanian

Dinas Pertanian

106,45

108,5

Pertanian


2 Pembinaan kelembagaan petani tanaman pangan 3 Bimbingan teknis bagi petani tanaman pangan 4 Aktualisasi data Peningkatan 1 NTP Subsektor kelembagaan petani kesejahteraan petani Perkebunan tanaman perkebunan perkebunan 5 Pembinaan kelembagaan petani tanaman perkebunan 6 Bimbingan teknis bagi petani tanaman perkebunan


VII - 43

Sasaran

Arah Kebijakan 2 Mengoptimalkan kegiatan penyuluhan pertanian

Strategi 1 Peningkatan fungsi dan peran Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) sub sektor Perkebunan

Program

Indikator Kinerja

Pemberdayaan penyuluh perkebunan lapangan

1 Jumlah kelompok binaan yang bermitra 2 Peningkatan status kelompok binaan: Kel. Lanjut Kel. Mandiri

2 Pelaksanaan pembinaan teknis bagi petugas penyuluh pertanian lapangan sub sektor perkebunan 3 Penyediaan prasarana dan sarana penyuluhan tanaman perkebunan

Pemberdayaan 1 Jumlah kelompok penyuluh pertanian/ binaan yang perkebunan bermitra lapangan 2 Peningkatan status kelompok binaan: -. Klp. lanjut: -. Klp. mandiri: Pemberdayaan penyuluh pertanian lapangan

4 Peningkatan fungsi dan peran Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) sub sektor pertanian 5 Pelaksanaan pembinaan teknis bagi petugas penyuluh pertanian lapangan sub sektor pertanian 6 Penyediaan prasarana dan sarana penyuluhan sub sektor pertanian


Pemberdayaan penyuluh peternakan/ perikanan lapangan

1 Rasio penyuluh pertanian yang mendapatkan pelatihan : Pelatihan 1 kali Pelatihan 2 kali Pelatihan > 3 kali

Capaian Kinerja Kondisi Awal Kondisi Akhir 32 kelompok

16 kelp

1.096 kelompok 32 kelompok

1.101 Kelompok 27 Kelompok

32 kelompok

34 kelompok

1.096 klp 32 klp

1.093 klp 35 klp

40% 30% 30%

15% 30% 55%

1 Jumlah kelompok ternak/ikan binaan

9 kelompok

21 kelompok

2 Jumlah kelompok binaan yang bermitra

20%

20%

201 klp 4 klp 1 klp

206 klp 14 klp 4 klp

3 Klasifikasi kelompok ternak: a. Pemula b. Madya c. Mandiri

Bidang Urusan


Pertanian


Pertanian


Pertanian


Pertanian

Dinas Pertanian

Pertanian


VII - 44

Sasaran

Arah Kebijakan

Strategi

Program

7 Peningkatan fungsi dan peran Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) sub sektor peternakan/ perikanan

Indikator Kinerja 4 Tercapainya klasifikasi kelompok ikan: a. Pemula b. Madya c. Mandiri


Bidang Urusan


41 klp 11 klp 1 klp

86 klp 20 klp 3 klp

1 Terfasilitasinya dokumen penunjang percepatan penanganan infrastruktur jalan desa

-

10 dokumen

2 Terfasilitasinya sarana dan prasarana pada kawasan perbatasan antar daerah

-

Pembangunan Pekerjaan Umum Dinas PU Cipta 50% Karya

1 Terwujudnya optimalisasi pengembangan infrastruktur penunjang pada Kawasan Industri Ploso

-


8 Pelaksanaan pembinaan teknis bagi petugas penyuluh lapangan peternakan/ perikanan 9 Penyediaan prasarana dan sarana penyuluhan peternakan/ perikanan 4 Terwujudnya 1 Penyediaan penataan kawasan infrastruktur strategis cepat penunjang pada tumbuh Kawasan Prioritas

2 Penyediaan infrastruktur penunjang pada kawasan industri ploso

1 Pengembangan prasarana dan sarana penunjang pada kawasan prioritas

1 Penataan dan pengembangan infrastruktur penunjang pada Kawasan Industri Ploso


Pengembangan kawasan prioritas

Pengembangan infrastruktur penunjang pada kawasan industri ploso

Pekerjaan Umum Dinas PU Cipta Karya

VII - 45

Sasaran

Arah Kebijakan 3 Penyediaan infrastruktur penunjang kawasan pada sekitar interchange tol

5 Tumbuhkembangnya sentra-sentra industri olahan

1 Membangun dan memperkuat sentra-sentra industri

Strategi

Program

Indikator Kinerja


Pengembangan infrastruktur penunjang pada kawasan sekitar interchange tol

1 Terwujudnya optimalisasi pengembangan infrastruktur penunjang pada Kawasan Sekitar Interchange Tol

-

2 Penataan dan pengembangan manajemen sistem transportasi pada kawasan sekitar interchange tol

Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan pada kawasan sekitar interchange tol

1 Tertatanya manajemen transportasi di wilayah interchange tol

-

50%

Perhubungan

Dishubkom

1 Peningkatan daya saing (kualitas dan keberagaman produk) ; serta penyediaan sarana dan prasarana produksi IKM

Peningkatan kapasitas iptek sistem produksi

1 Meningkatnya kapasitas iptek sistem produksi

145 sentra IKM

169 sentra IKM

Perindustrian

Dinas Perindagpas

Pengembangan industri kecil dan menengah

1 Volume usaha industri kecil dan menengah

415.436.911. 486.002.424. 000 000

Perindustrian

Dinas Perindagpas

2 Membangun Pengembangan jaringan dan sentra sentra-sentra industri industri potensial

1 Pengembangan sentra-sentra industri potensial

4 sentra

24 sentra

Perindustrian

Dinas Perindagpas

1 Penataan struktur industri yang baik

88 IKM

100 IKM

Perindustrian

Dinas Perindagpas

158.329.464 Perindustrian batang (5 PR)

Dinas Perindagpas

Pembinaan industri 1 Jumlah produksi rokok dan industri hasil tembakau yang berproduksi 1 Membangun dan memperkuat Pola kemitraan dan akses pasar produk


Bidang Urusan

1 Penataan dan pengembangan infrastruktur penunjang pada Kawasan Sekitar Interchange Tol

Penataan struktur industri

6 Meningkatnya jaringan pemasaran industri

Capaian Kinerja

1 Fasilitasi pola kemitraan antara pelaku utama dan pelaku IKM


Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan

1 Persentase kualitas barang yang berdar di masyarakat sesuai standar yang berlaku

37.713.600 batang (7 PR)

65%


95%

Perdagangan

Dinas Perindagpas

VII - 46

Sasaran

Arah Kebijakan

Strategi

Program

Indikator Kinerja 2 Persentase akurasi alat ukur/ timbangan melalui tera ulang UTTP

Pembinaan 1 Jumlah IKM yang lingkungan sosial mendapatkan bidang perindustrian pembinaan/ dan perdagangan bantuan di lingkungan IHT/ daerah penghasil bahan baku IHT 2 Penyediaan Peningkatan dan informasi pasar dan pengembangan pasokan bagi IKM ekspor


1 Meningkatkan potensi

1 Tercapainya nilai ekspor

Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri

1 Tercapainya volume perdagangan

Pembinaan pedagang kakilima dan asongan

1 Jumlah PKL dan asongan yang terbina

Pengelolaan Pasar Daerah

1 Tercapainya PAD pasar daerah


Bidang Urusan


66%

80%

125 IKM

700 IKM IHT

Perdagangan

Dinas Perindagpas

US$ 94.351.272

US$ 110.361.924

Perdagangan

Dinas Perindagpas

US$ 231.713.339

US$ 397.136.826

Perdagangan

Dinas Perindagpas

835 PKL

1015 PKL

Perdagangan

Dinas Perindagpas

3.487.126.950 3.641.155.000 Perdagangan

Dinas Perindagpas

2 Jumlah pedagang dalam pasar daerah

8.998 pedagang

9.331 pedagang

1.425.000 Orang

1.525.000 Orang

Kebudayaan dan pariwisata

Dispora budpar

1 lokasi (tirta wisata)

3 lokasi (tirta wisata, air terjun tretes, air terjun sekar pudaksari,


Dispora budpar

1 Mengembangkan dan membangun pusat-pusat wisata unggulan

Pengembangan pemasaran pariwisata

1 Meningkatnya jumlah kunjungan wisata

2 Meningkatkan pemasaran dan jaringan pariwisata serta kerjasama antar daerah

Pengembangan destinasi pariwisata

1 Meningkatnya jumlah obyek wisata


Capaian Kinerja

VII - 47

Sasaran

Arah Kebijakan

Strategi

Program

Indikator Kinerja


Bidang Urusan


kedung cinet 3 Menguatkan SDM pariwisata melalui pelatihan yang relevan dan berkelanjutan 8 Meningkatnya keberdayaan ekonomi masyarakat desa

9 Menurunnya jumlah pengangguran

Pengembangan Kemitraan

1 Meningkatnya jumlah media promosi pariwisata

3 media (cetak, elektronik, dan event)


Pembentukan/ pengembangan BUMdes

1 Persentase desa memiliki BUMDes

0

100%

Pemberdayaan BPMPD Masyarakat Desa

Pengembangan lembaga ekonomi masyarakat desa

1 Persentase LKM yang mendapat pelatihan, meningkatnya persentase LKM yang mendapatkan bantuan permodalan

75%

100%


2 Peningkatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa

Peningkatan Keberdayaan lembaga kemasyarakatan desa

1 Pengurus LPMD yang terlatih, jumlah posyandu aktif

75

80%


1 Meningkatkan ketersediaan dan kualitas data dan informasi ketenagakerjaan

Peningkatan 1 Persentase peserta kualitas dan pelatihan yang produktivitas tenaga mendapatkan kerja pekerjaan

70%

100%

2 Mengembangkan kewirausahaan

Peningkatan kesempatan kerja

1 Persentase pencari kerja yang ditempatkan

31%

38%

Ketenagakerjaan Dinsos dan transmigrasi Nakertrans

2 Meningkatkan hubungan industrial

1 Meningkatkan kondisi dan mekanisme hubungan industrial

Perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan

1 Jumlah kasus perselisihan hubungan industrial

10 kasus

5 kasus

Ketenagakerjaan Dinsos dan transmigrasi Nakertrans

3 Meningkatkan

1 Pelatihan

Pembinaan

1 Persentase pencari

1%

5%

1 Meningkatkan 1 Penguatan pemberdayaan dan perekonomian desa penguatan melalui BUMDes lembaga ekonomi dan lembaga desa dan lembaga ekonomi desa kemasyarakatan desa

1 Mendorong terciptanya kesempatan kerja yang seluasluasnya



Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan

Dispora budpar

Dinsos Nakertrans

Dinsos

VII - 48

Sasaran

Arah Kebijakan

Strategi

kapasitas, keterampilan, dan sikap perilaku pencari kerja

keterampilan bagi pencari kerja

2 Meningkatkan peran dan fungsi lembaga ketenagakerjaan 1 Peningkatan 1 Menciptakan iklim 1 Penguatan 0 Kesempatan dalam kelembagaan dan kelembagaan dan berwirausaha usaha UMKM yang peningkatan daya kompetitif dan saing produk kondusif UMKM

2 Fasilitasi sarana dan prasarana pengembangan UMKM 3 Fasilitasi peluang pangsa pasar dan kemitraan UMKM 2 Revitalisasi kelembagaan koperasi

1 Peningkatan sosialisasi peran dan fungsi kelembagaan koperasi

Program lingkungan sosial bidang tenaga kerja



kerja yang mendapatkan pemberdayaan dari anggaran DBHCHT

Bidang Urusan


dan transmigrasi Nakertrans

Pengembangan kerjasama dengan wilayah pengiriman transmigran

1 Meningkatnya jumlah transmigran yang ditempatkan

35 org

160 org

Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah

1 Meningkatnya jumlah wirausaha baru

75 WUB

608 WUB

Koperasi dan UMKM


Penciptaan iklim UMKM yang kondusif

1 Terwujudnya produk UMKM berdaya saing

10 produk UMKM

10 produk UMKM

Koperasi dan UMKM


Pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah

1 Tersedianya jaringan pemasaran hasil (kemitrran usaha)

0 UMKM

25 UMKM

Koperasi dan UMKM


Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

1 Tercapainya jumlah koperasi aktif

766 kop aktif

526 kop aktif

Koperasi dan UMKM


2 Tercapainya jumlah koperasi sehat

7 Kop

26 Kop

1 Meningkatnya jumlah koperasi sehat

150 Kop

230 Kop

Koperasi dan UMKM


2 Peningkatan kapasitas dan volume usaha koperasi 3 Fasilitasi akses permodalan dan pasar bagi koperasi

Indikator Kinerja

Peningkatan Kualitas Usaha Koperasi

Ketenagakerjaan Dinsos dan Transmigrasi Nakertrans

VII - 49

Sasaran 1 Mewujudkan 1 kemandirian perempuan dalam perekonomian

Arah Kebijakan 1 Penguatan kelembagaan dan pemberdayaan koperasi wanita

Strategi 1 Peningkatan sosialisasi peran dan fungsi kelembagaan koperasi wanita

Program Pemberdayaan perempuan melalui koperasi wanita

Indikator Kinerja 1 Persentase koperasi wanita yang diberdayakan


Bidang Urusan


319 Kopwan

319 Kopwan

Koperasi dan UMKM


17 PMA dan PMDN (11 PMA dan 6 PMDN)

28 PMA/PMDN

Penanaman Modal


2 Peningkatan kapasitas dan volume usaha koperasi wanita 3 Fasilitasi akses permodalan dan pasar bagi koperasi wanita 1 Terwujudnya 1 Meningkatkan 1 Peningkatan Peningkatan Promosi 1 Meningkatnya 2 kerjasama, efektivitas promosi kuantitas dan dan Kerjasama jumlah investor promosi, dan potensi kualitas promosi Investasi yang masuk pelayanan penanaman modal potensi penanaman (PMDN/PMA) penanaman modal daerah modal daerah (Gelar 2 Tercapainya nilai potensi daerah, Investasi (PMDN gathering) dan PMA) 2 Penyediaan informasi dan akses informasi potensi penanaman modal daerah

3 Persentase tenaga kerja yang terserap di sektor industri

5% (14.104 pekerja)

5,05% (total tambahan orang yang bekerja sejumlah 14.814 orang)

4 Rasio daya serap tenaga kerja

38,98

48,00

5 Tersedianya potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah

_

100%

6 Tercapainya Nilai Investasi (PMDN dan PMA)


Rp. Rp. 11.260.185.02 15.010.185.02 1.678 1.678

Rp. Rp. 11.260.185.02 15.010.185.02 1.678 1.678

VII - 50

Sasaran

Arah Kebijakan

Strategi

2 Meningkatkan 1 Peningkatan iklim investasi pelayanan bidang dan realisasi penanaman modal investasi di daerah yang kualitas dan kuantitas memadai

Program Peningkatan iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Indikator Kinerja 1 Meningkatnya jumlah investor yang masuk (PMDN/PMA)

Capaian Kinerja Kondisi Awal Kondisi Akhir 17 PMA dan PMDN (11 PMA dan 6 PMDN)

28 PMA/PMDN

Bidang Urusan Penanaman Modal

SKPD Penanggung jawab Kantor Penanaman Modal

2 Fasilitasi diklat aparatur bidang penanaman modal 3 Peningkatan akses berinvestasi di daerah 4 Pemberian kemudahan berinvestasi aman dan nyaman di daerah 5 Penyediaan sistem investasi yang handal di daerah


VII - 51

MISI 4. MENYEDIAKAN INFRASTRUKTUR DASAR YANG BERKUALITAS DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN Sasaran

Arah Kebijakan

1 Meningkatnya kualitas infrastruktur yang andal

1 Peningkatan penanganan kondisi jalan yang menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan serta peningkatan keberlangsungan pengoperasian fungsi jalan kabupaten

Strategi 1 Mengoptimalkan percepatan rehabilitasi jalan, peningkatan struktur jalan strategis, dan pemeliharaan berkala jalan

Program Pembangunan Perencanaan umum jalan dan jembatan

Indikator Kinerja


Bidang Urusan

SKPD

1 Jumlah dokumen perencanaan teknis yang disusun

9 dokumen

5 dokumen


2 Tersedianya kebutuhan aspal

800 drum

6.396 drum


3 Terwujudnya pembebasan lahan untuk pembangunan jalan

0,4962 Ha

0,25 ha


4 Jumlah dokumen studi kelayakan dan kajian lingkungan yang disusun

-

10 dokumen


20 ruas

104 ruas


Pemeliharaan rutin 1 Panjang jalan jalan kabupaten yang dilakukan pemeliharaan rutin Rekontruksi/ peningkatan struktur jalan

1 Panjang jalan kabupaten yang dilakukan peningkatan

4 ruas

209 ruas


Penanganan bangunan pelengkap jalan

1 Panjang jalan kabupaten yang dengan patok ruang milik jalan

112.500 m rumija

20.450 m rumija


-

12 duiker


2 Jumlah duiker yang dibangun pada jalan kabupaten


Capaian Kinerja

VII - 52

Sasaran

Arah Kebijakan

Strategi

Program Pembangunan

Indikator Kinerja


Bidang Urusan

SKPD

3 Volume tembok penahan yang dibangun pada jalan kabupaten

4 ruas

28 ruas


1 Jumlah jembatan yang dibangun

4 buah

18 buah


Rehabilitasi/pemeli 1 Jumlah jembatan haraan jembatan yang direhabilitasi/ dipelihara

3 buah

5 buah


Pembangunan jalan desa

1 Panjang jalan desa yang dilakukan pembangunan

20 ruas

3 ruas


Pemeliharaan berkala jalan desa

1 Panjang jalan desa yang dilakukan pemeliharaan berkala

20 ruas

43 ruas


-

9 ruas


Pembangunan jembatan

Rekonstruksi/peni 1 Panjang jalan desa ngkatan struktur yang dilakukan jalan desa rehabilitasi Penanganan bangunan pelengkap jalan desa

1 Volume tembok penahan yang dibangun pada jalan desa

4 ruas

24 ruas


Pembangunan jalan desa penghubung antar pemukiman

1 Ruas jalan desa yang dilakukan pembangunan

23 ruas

3 ruas


-

10 ruas


63 ruas

77 ruas


Pemeliharaan rutin 1 Ruas jalan desa jalan desa yang dilakukan penghubung antar pemeliharaan rutin pemukiman Pemeliharaan berkala jalan desa penghubung antar


Capaian Kinerja

1 Ruas jalan desa yang dilakukan pemeliharaan

VII - 53

Sasaran

Arah Kebijakan

Strategi

Program Pembangunan pemukiman

Indikator Kinerja


Bidang Urusan

SKPD

berkala

Rehabilitasi jalan 1 Ruas jalan desa desa penguhubung yang dilakukan antar pemukiman rehabilitasi

0

4 ruas


Rekonstruksi/peni 1 Ruas jalan desa ngkatan struktur yang dilakukan jalan desa peningkatan/ penghubung antar rekonstruksi pemukiman struktur

7 ruas

145 ruas


1 Ruas jalan desa yang dibangun tembok penahan

24 ruas

5 ruas


Penanganan bangunan pelengkap jalan desa penghubung antar pemikiman 2 Peningkatan kondisi jalan yang menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan

1 Meningkatkan Pemeliharaan struktur jalan berkala jalan strategis kabupaten melalui pelebaran dan overlay

1 Panjang jalan kabupaten yang dilakukan pemeliharaan berkala

25 ruas

102 ruas


3 Peningkatan keberlangsungan pengoperasian fungsi jalan kabupaten

1 Meningkatkan pembangunan bangunan pelengkap jalan serta pemeliharaan jalan kabupaten untuk menambah umur manfaat dan umur ekonomis jalan

Rehabilitasi jalan

1 Panjang jalan kabupaten yang dilakukan rehabilitasi

-

32 ruas


4 Peningkatan ketersediaan prasarana dan sarana kebinamargaan

1 Meningkatkan ketersediaan peralatan dan perbekalan penunjang fungsi kebinamargaan

Penyelenggaraan laboratorium kebinamargaan

1 Terwujudnya pelayanan laboratorium kebinamargaan yang optimal

100%

100%



VII - 54

Sasaran

Arah Kebijakan

Strategi

Program Pembangunan Peningkatan peralatan dan perbekalan


Bidang Urusan

SKPD

1 Tersedianya peralatan dan perbekalan yang optimal

100%

100%


1 Meningkatkan Pengawasan dan pengawasan kondisi pengendalian struktur jalan dan pengendalian pemanfaatan aset jalan melalui sistem informasi manajemen jalan

1 Tersusunnya dokumen laporan pengawasan dan pengendalian

1 dokumen

5 dokumen


2 Meningkatkan rehabilitasi dan pemeliharaan lampu penerangan jalan

Penerangan jalan umum

1 Jumlah penerangan jalan umum yang terpasang

465 titik

742 titik

Perhubungan


2 Jumlah penerangan jalan umum yang diperbaiki/ berfungsi kembali

795 titik

4.041 titik

Perhubungan


6 Peningkatan pengembangan energi listrik perdesaan

1 Meningkatkan penyediaan energi listrik bagi masyarakat miskin di wilayah desa sekitar hutan

Pembangunan, pengembangan dan pengelolaan energi tidak terbarukan

1 Jumlah rumah tangga yang mendapatkan layanan sambungan listrik

98 RTM

622 RTM

ESDM


1 Peningkatan prasarana dan sarana permukiman yang berkualitas

1 Meningkatkan rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana di lingkungan permukiman perkotaan

Pembangunan 1 Ruas jalan jalan dan jembatan lingkungan di lingkungan permukiman yang permukiman dibangun

-

288 ruas


5 Peningkatan kecukupan dan kelayakan atribut persandangan jalan

2 Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman

Indikator Kinerja


VII - 55

Sasaran

Arah Kebijakan

Strategi

Program Pembangunan

Indikator Kinerja


Bidang Urusan

SKPD

2 Ruas jembatan di lingkungan permukiman yang dibangun

-

2 unit


Rehabilitasi/ 1 Ruas jalan pemeliharaan jalan lingkungan dan jembatan di permukiman yang lingkungan dilakukan permukiman pemeliharaan

-

109 ruas


8 lokasi

Perumahan

-

2 lokasi


78 lokasi

92 lokasi


13 unit

26 unit


3 lokasi

24 lokasi


2 Peningkatan penataan Prasarana dan Sarana Utilitas (PSU) perumahan formal

1 Meningkatkan rehabilitasi dan pemeliharaan Prasarana dan Sarana Utilitas (PSU) pada perumahan formal

Pengembangan dan pengelolaan perumahan

1 Jumlah lokasi pengembangan prasarana, sarana dan utilitas perumahan formal

Pengembangan perumahan

1 Jumlah lokasi pengembangan prasarana, sarana dan utilitas perumahan (PSU)

3 Peningkatan ketersediaan sarana sanitasi komunal di wilayah rawan akses sanitasi

1 (a) Meningkatkan penyediaan MCK komunal di kawasan perkotaan dan pedesaan; (b) Meningkatkan penyediaan prasarana dan sarana sanitasi dasar bagi masyarakat miskin; (c) Mendorong terwujudnya sistem pengelolaan air limbah terpusat di kawasan perkotaan

Pengembangan 1 Jumlah MCK kinerja pengelolaan komunal yang air limbah dibangun domestik 2 Jumlah IPAL komunal yang dibangun

4 Peningkatan cakupan

1 (a) Meningkatkan eksplorasi dan

Pengembangan 1 Tereksplorasinya kinerja pengelolaan sumber air di


Capaian Kinerja

-


VII - 56

Sasaran

Arah Kebijakan pelayanan air minum di daerah rawan air bersih

5 Peningkatan cakupan layanan persampahan dan pelayanan air limah domestik

Strategi

Program Pembangunan

eksploitasi air air minum/air bersih di daerah bersih rawan air bersih serta pemeliharaan sambungan distribusi air bersih perdesaan; (b) Meningkatkan pembinaan dan pengembangan kelembagaan pengelola air bersih perdesaan

1 (a) Meningkatkan pengelolaan persampahan dari control landfill menjadi sanitary landfill; (b) Meningkatkan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan; (c) Meningkatkan volume sampah yang tereduksi; (d) Meningkatkan cakupan daerah layanan penanganan persampahan

6 Peningkatan 1 (a) Meningkatkan penataan drainase penataan serta perkotaan operasi dan pemeliharaan


Indikator Kinerja


Bidang Urusan

SKPD

kawasan rawan air bersih 2 Tereksploitasinya sumber air di kawasan rawan air bersih

24 lokasi

36 lokasi


3 Terpeliharanya sarana dan prasarana air bersih

8 lokasi

22 lokasi


4 Terfasilitasinya kelembagaan pengelolaan air bersih

0

2 lembaga


-

Operasional 85%


35 unit

4 unit


5 ton

7 ton


4 Cakupan layanan pengelolaan persampahan

37 lokasi

42 lokasi


1 Tertatanya saluran drainase/trotoar diperkotaan dan pedesaan

20 lokasi

229 lokasi


Pengembangan 1 Terwujudnya TPA kinerja pengelolaan sanitary landfill persampahan yang optimal 2 Jumlah TPS/TPST yang dibangun 3 Volume sampah yang tereduksi

Pembangunan drainase/trotoar

Capaian Kinerja

VII - 57

Sasaran

Arah Kebijakan

Strategi

Program Pembangunan

drainase perkotaan; Rehabilitasi/ (b) Meningkatkan pemeliharaan partisipasi drainase/ trotoar masyarakat dalam pengelolaan drainase

4 Terwujudnya pelayanan transportasi yang handal, berdaya saing, dan memberikan nilai tambah

1 Pengembangan 1 Meningkatakan manajemen pengembangan tranportasi massal angkutan masal yang terintegrasi menuju ke pusatantar pusat-pusat pusat pendidikan layanan dan daerah terpencil


SKPD


Rehabilitasi rumah 1 Jumlah RTLH yang tidak layak huni direhabilitasi

5.740 rtlh

1.120 rtlh

Perumahan


5 lokasi

25 lokasi

Perumahan


2 Luasan makam milik daerah

-

1 ha

Perumahan


Pengembangan kinerja penataan bangunan dan lingkungan permukiman

1 Permukiman kawasan kumuh yang dilakukan penataan

-

5 kawasan

2 Terfasilitasinya pelayanan di bidang penataan bangunan dan lingkungan

-

21 kecamatan Pekerjaan Umum Dinas PU Cipta Karya

Pengembangan jasa konstruksi

1 Jumlah penyedia jasa konstruksi yang dilakukan pembinaan

20 penyedia

100 penyedia Pekerjaan Umum Dinas PU Cipta Karya

Peningkatan pelayanan angkutan

1 Pengembangan/ peremajaan trayek angkutan masal

1 Meningkatkan Pengelolaan areal jumlah serta luasan pemakaman pemakaman umum daerah

1 Meningkatkan pembinaan dan pengawasan bagi pengusaha jasa konstruksi

Bidang Urusan

57 lokasi

8 Peningkatan penyediaan pemakaman umum daerah

1 Peningkatan kapasitas jasa konstruksi daerah

Kondisi Awal Kondisi Akhir 12 lokasi

1 Meningkatkan hunian yang layak bagi masyarakat miskin


Capaian Kinerja

1 Optimalisasi fungsi drainase/trotoar di perkotaan dan pedesaan

7 Peningkatan kuantitas dan kualitas rumah layak huni

9 Peningkatan 1 Meningkatkan penataan kawasan perencanaan dan permukiman revitalisasi kawasan kumuh perkotaan kumuh perkotaan

Indikator Kinerja

1 Jumlah lokasi pemakaman yang tertata

25 trayek

25 trayek


Perhubungan

Dishubkom

VII - 58

Sasaran

Arah Kebijakan

Strategi

Program Pembangunan

Indikator Kinerja

2 Peningkatan 1 Meningkatkan kualitas prasarana penyediaan penunjang prasarana transportasi transportasi yang daerah layak bagi pengguna angkutan massal

Peningkatan prasarana dan fasilitas transportasi LLAJ

3 Peningkatan sarana penunjang keamanan dan keselamatan pengguna jalan

Pengendalian, 1 Prosentase fasilitas pengamanan lalu perlengkapan jalan lintas dan yang terpasang peningkatan - Jumlah rambufasilitas rambu dan RPPJ perlengkapan jalan yang disediakan

1 Meningkatkan pemasangan fasilitas dan rambu jalan pada ruasruas jalan kabupaten


Bidang Urusan

SKPD

1 Jumlah terminal/ subterminal/halte yang dibangun/ dikembangkan

10 unit halte

20 unit halte

Perhubungan

Dishubkom

2 Jumlah terminal/ subterminal/ halte yang rehabilitasi/ dipelihara

4 unit terminal dan 10 unit halte


Perhubungan

Dishubkom

30%

60%

Perhubungan

Dishubkom

1.500 rambu lalin dan 96 RPPJ

160 rambu lalin dan 12 RPPJ

- Marka jalan yang tersedia

8.000 m2

10.000 m²

- Traffic Light yang dibangun

20 unit

7 unit traffic light

- Panjang guardrail yang dipasang

200 m

500 m

47 flashing

19 flashing

- Jumlah ZOSS yang disediakan

6 unit ZOSS

15 Unit ZOSS

- Jumlah traffic light dan flashing yang direhabilitasi

2 Unit Traffic Light

20 unit traffic light dan 25 Flasing

- Jumlah rambu yang direhabilitasi

1.500 buah

250 buah

- Jumlah Zona Selamat sekolah yang direhabilitasi

6 unit ZOSS

42 Unit ZOSS

8.000 m2

14.200 m2

- Flashing yang dibangun

- Jumlah Marka Jalan yang direhabilitasi


Capaian Kinerja

VII - 59

Sasaran

Arah Kebijakan

4 Peningkatan prasarana dan sarana penunjang uji kir kendaraan

Strategi

Indikator Kinerja


- Jumlah Rambu Elektronik yang dibangun

29 unit Countdown Timer


- Jumlah Rambu Elektronik yang direhabilitasi



Bidang Urusan

SKPD

2 Meningkatkan Pengelolaan penataan dan perparkiran penertiban sempadan jalan yang digunakan untuk fasilitas parkir

1 Tertatanya ruang parkir yang memadai bagi pengguna jalan

Perkotaan Jombang

Perkotaan Jombang

Perhubungan

Dishubkom

1 Meningkatkan rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana di tempat uji kir kendaraan

Peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor

1 Kendaraan yang dilayani pengujian kendaraan bermotor tepat waktu

100%

100%

Perhubungan

Dishubkom

Peningkatan kesadaran dan keselamatan lalu lintas

1 Koordinasi Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pengelolaan Kebijakan Transportasi

-

100%

Perhubungan

Dishubkom

-

5 dokumen

Perhubungan

Dishubkom

5 Peningkatan 1 Meningkatkan pembinaan dan koordinasi dan pengawasan teknis sinkronisasi bagi operator dan penyelenggaraan pengusaha manajemen transportasi daerah transportasi di daerah 6 Peningkatan kemudahan aksesibilitas bagi pengguna transportasi umum massal

Program Pembangunan

1 Meningkatkan Pembinaan dan 1 Terciptanya sistem pengembangan pengelolaan sistem dan manajemen transportasi yang transportasi darat pelayanan berkelanjutan, bagi transportasi yang pengguna memadai transportasi umum masal di perkotaan dan terjangkau serta efisien, berbasis masyarakat dan terpadu dengan rencana


VII - 60

Sasaran

Arah Kebijakan

Strategi

Program Pembangunan

Indikator Kinerja


Bidang Urusan

SKPD

pengembangan wilayah 7 Optimalisasi penataan, pengembangan, dan pengelolaan terminal barang

5 Terwujudnya kesesuaian dan keterpaduan perwujudkan pembangunan yang berkelanjutan

1 Penataan dan pengembangan terminal barang

1 Peningkatan 1 Meningkatkan penyelenggaraan perencanaan, pemanfaatan pengendalian dan ruang dalam pengawasan dalam rangka menunjang pemanfaatan pembangunan pengunaan lahan yang sesuai dengan berkelanjutan arahan pola maupun struktur ruang

Pengelolaan dan 1 Terkelolanya pengembangan fasilitasi bongkar sarana dan muat barang prasarana terminal sesuai fungsinya barang 2 Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana bongkar muat barang

1 terminal angkutan barang -

1 terminal angkutan barang

Perhubungan

Dishubkom

1 unit Perhubungan jembatan, 2 unit Forklift dan peralatan pendukung, pembebasan lahan dan pembangunan gudang

Dishubkom

Perencanaan tata ruang

1 Terkendalinya 21 kecamatan 21 kecamatan Penataan Ruang pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang

Bappeda

2 Meningkatkan koordinasi dalam perencanaan dan pengawasan pemanfaatan ruang

Pengendalian pemanfaatan ruang

1 Tersedianya pedoman dalam kebijakan penataan ruang wilayah

3 Meningkatkan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang sesuai dengan arahan rencana detail tata ruang

Pemanfaatan ruang

1 Rekomendasi keterangan rencana kota yang diterbitkan


70%

80%

Penataan Ruang

Bappeda

842 berkas

1.250 berkas

Penataan Ruang


VII - 61

Sasaran

Arah Kebijakan

Strategi 4 Meningkatkan kualitas dokumen rencana detil tata ruang sesuai dengan rencana pedoman pemanfaatan ruang

2 Peningkatan kuantitas dan kualitas ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan

Program Pembangunan Pengendalian rencana rinci tata ruang

1 a) Meningkatkan Pengelolaan ruang penyedian ruang terbuka hijau terbuka hijau publik di kawasan perkotaan; (b) Meningkatkan operasi dan pemeliharaan ruang terbuka hijau publik di kawasan perkotaan

6 Terselenggaranya pengelolaan sumber daya komunikasi dan informatika yang optimal

1 Peningkatan 1 Meningkakan manajemen pembinaan dan penyelenggaraan pengawasan bagi komunikasi dan pengguna informasi yang komunikasi dan terpadu di seluruh informatika serta wilayah kabupaten partisipasi aktif kelompok informasi masyarakat

Pengembangan komunikasi dan informatika

7 Meningkatnya kualitas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

1 Peningkatan 1 Meningkatkan penerapan prinsippengendalian prinsip pencemaran dan pembangunanyang perusakan berkelanjutan lingkungan pada air serta simpul-simpul

Peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup


Indikator Kinerja


Bidang Urusan

SKPD

1 Sarana dan prasarana informasi rencana pemanfaatan ruang

24 desa/peta

96 desa/peta

Penataan Ruang


2 Teridentifikasinya jumlah dan fungsi peruntukan bangunan kawasan perkotaan

-

6 Kel/Desa

Penataan Ruang


1 Luasan RTH yang dikembangkan

106,27 ha

4 ha

Penataan Ruang


2 Luasan RTH yang dikelola

6,25 ha

9,75 ha

Penataan Ruang


1 Pengembangan komunikasi dan informatika

-

1 dokumen

Komunikasi & Informatika

Dishubkom

2 Kelompok KIM dilombakan dalam Pekan KIM Jawa Timur

-

12 kelompok

Komunikasi & Informatika

Dishubkom

1 Dokumen informasi lingkungan hidup yang disusun

10 dokumen

11 dokumen

Lingkungan Hidup

BLH

VII - 62

Sasaran

Arah Kebijakan

Strategi

Program Pembangunan

Indikator Kinerja


Bidang Urusan

SKPD

kepadatan transportasi maupun perusahaan 2 Meningkatkan upaya penegakan hukum lingkungan melalui pembinaan dan pengawasan yang konsisten


Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

1 Persentase kegiatan usaha yang memiliki rekomendasi izin lingkungan

0%

100%

Lingkungan Hidup

BLH

2 Pengawasan kegiatan industri yang telah memiliki dokumen lingkungan hidup

0%

10 industri

Lingkungan Hidup

BLH

3 Pengelolaan limbah industri hasil tembakau yang berwawasan lingkungan

0%

0%

Lingkungan Hidup

BLH

4 Fasilitasi penyusunan dokumen UKL/ UPL bagi kegiatan usaha kecil/ menengah

0%

25 dokumen

Lingkungan Hidup

BLH

5 Pelayanan penceahan pencemaran air dalam rangka memenuhi SPM bidang LH

0%

100%

Lingkungan Hidup

BLH

6 Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak dalam rangka memenuhi SPM bidang LH

0%

100%

Lingkungan Hidup

BLH

VII - 63

Sasaran

Arah Kebijakan


Strategi

Program Pembangunan

Indikator Kinerja


Bidang Urusan

SKPD

7 Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa dalam rangka memenuhi SPM bidang LH

0%

100%

Lingkungan Hidup

BLH

8 Pelayanan tindaklanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup

0%

100%

Lingkungan Hidup

BLH

9 Menurunnya beban pencemaran air sungai di 18 titik pantau berdasarkan baku mutu parameter kunci

39%

94%

Lingkungan Hidup

BLH

1 Terkendalinya 0 kualitas udara ambien di 10 titik pantau sesuai baku mutu

10 titik

10 titik

Lingkungan Hidup

BLH

1 Kualitas emisi dari 1 sumber bergerak (kendaraan dinas operasional)

0%

90%

Lingkungan Hidup

BLH

1 Persentase 2 ketaatan penyampaian laporan periodik bagi 50 pemegang

20%

100%

Lingkungan Hidup

BLH

VII - 64

Sasaran

Arah Kebijakan

Strategi

Program Pembangunan

Indikator Kinerja


Bidang Urusan

SKPD

dokumen lingkungan 1 Tersedianya 3 sarana dan prasarana pengelolaan persampahan untuk menunjang program adipura, adiwiyata dan desa berseri

0%

100%

Lingkungan Hidup

BLH

1 Jenis parameter uji 4 laboratorium lingkungan

3 parameter

8 parameter

Lingkungan Hidup

BLH

-

5 kegiatan

Lingkungan Hidup

BLH

1 Dokumen kajian 6 lingkungan hidup

10 dokumen

6 dokumen

Lingkungan Hidup

BLH

1 Naskah akademis 7 dan draft raperda pengelolaan lingkungan hidup

8 dokumen

6 dokumen

Lingkungan Hidup

BLH

1 Monitoring dan 8 evaluasi kegiatan DAK bidang Lingkungan Hidup

0%

100%

Lingkungan Hidup

BLH

0

100%

Lingkungan Hidup

BLH

0

15 sumur resapan dan 4000 lubang biopori

Lingkungan Hidup

BLH

1 Sosialisasi 5 penurunan gas rumah kaca

3 Meningkatkan Perlindungan dan 1 Rasio ketaatan upaya perlindungan konservasi sumber pemegang izin dan konservasi daya alam SIPA sumber daya alam untuk 2 Imbuhan air tanah pembangunan berkelanjutan


VII - 65

Sasaran

Arah Kebijakan

Strategi

Program Pembangunan

Penataan Lingkungan

Indikator Kinerja

Capaian Kinerja Kondisi Awal Kondisi Akhir 0

1 dokumen

Lingkungan Hidup

BLH

4 Dokumen profil Kehati

0

3 dokumen

Lingkungan Hidup

BLH

5 Sarana dan prasarana serta pengelolaan taman kehati

0

1 lokasi

Lingkungan Hidup

BLH

6 Perlindungan sumber mata air

10 lokasi

8 lokasi

Lingkungan Hidup

BLH

1 Keikutsertaan Kabupaten Jombang dalam program adipura

10 lokasi

10 lokasi

Lingkungan Hidup

BLH

2 Sekolah yang mengikuti program adiwiyata

48 sekolah

223 sekolah

Lingkungan Hidup

BLH

3 Dokumen standar gedung kantor yang berwawasan lingkungan

0

4 SKPD

Lingkungan Hidup

BLH

4 Failitasi sarana penunjang ruang terbuka hijau

0

1 lokasi

Lingkungan Hidup

BLH

9 pokmas; 90 Lingkungan kader Hidup

BLH

Peningkatan peran 1 Kelompok serta masyarakat masyarakat yang bidang lingkungan berperan serta hidup dalam pengelolaan lingkungan hidup

4 pokmas; 40 kader

3 Peningkatan kemandirian desa dalam penyediaan energi terbarukan

Pembangunan, pengembangan energi terbarukan

8 desa memiliki potensi sebagai Desa


SKPD

3 Pedoman pengelolaan taman Kehati

2 Peningkatan peran 1 Meningkatkan serta lembaga dan pemberdayaan dan masyarakat dalam pelatihan bagi pengelolaan lembaga serta lingkungan hidup masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup 1 Penyediaan sarana dan prasarana pengembangan energi terbarukan

Bidang Urusan

1 Terwujudnya desa mandiri energi berbasis biogas

2 desa

Energi SDM

BLH

VII - 66

Sasaran

Arah Kebijakan

Strategi

Program Pembangunan

Indikator Kinerja


Bidang Urusan

SKPD

Mandiri Energi 4 Peningkatan pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan

1 Penyiapan regulasi serta penerapan insentif bagi kegiatan usaha pertambangan

Peningkatan pengelolaan lingkungan pertambangan

1 Dokumen hasil pengawasan PETI

-

4 laporan

Energi SDM

BLH

5 Penurunan Luas Lahan Kritis

1 Penetapan lokasi prioritas rehabilitasi hutan dan lahan serta design model pelaksanaannya

Rehabilitasi hutan dan lahan

1 Berkurangnya lahan kritis

1.600 Ha

1.100 Ha

Kehutanan


Rehabilitasi hutan dan lahan (tebing)

1 Tercapainya penyelamatan tebing

7 tebing

11 tebing

Kehutanan


Rehabilitasi hutan dan lahan (resapan)

1 Tersedianya Sumur Resapan (unit)

115 sumur resapan

50 suur resapan

Kehutanan


2 Optimalisasi Perlindungan dan 1 Rehabilitasi hutan dam penahan rehabilitasi hutan konservasi sumber dan lahan dengan 7 unit, gully dan Lahan Kritis di daya hutan pembangunan sipil plug 2 unit, luar kawasan hutan teknis dan vegetatif pembgn dan Lahan rawan vegetatif 400 bencana serta ha Lahan hutan rakyat dengan fungsi penyangga

dam penahan Kehutanan 20 unit, gully plug 20 unit, vegetatif 800 ha


3 Pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)

10 kelompok


4 Penguatan kelembagaan petani hutan rakyat

Pembinaan dan peningkatan kelembagaan kelompok tani hutan rakyat (KTHR)

1 Kapasitas pengelola kelembagaan kelompok

1 kelompok

Kehutanan

5 Pelatihan dan pendampingan pada kelompok tani hutan tentang


VII - 67

Sasaran

Arah Kebijakan

Strategi

Program Pembangunan

Indikator Kinerja


Bidang Urusan

SKPD

penanaman dan pengelolaan hutan 8 Meningkatnya 1 Optimalisasi 1 Pelatihan dan sistem pengelolaan pemanfaatan hasil pendampingan sumber daya alam hutan penerapan teknik dan lingkungan agroforestry hidup 2 Optimalisasi dan 1 Pelatihan dan Pengawasan pendampingan Industri Hasil kemampuan Hutan manajerial dan teknis pelaku usaha industri hasil hutan 2 Penyediaan dan diseminasi data potensi bahan baku kayu dan hasil hutan non kayu

Pemanfaatan potensi sumber daya hutan

1 Produksi hasil hutan kayu

Pembinaan dan 1 Terwujudnya penertiban industri industri hasil hasil hutan hutan yang berkelanjutan

2 Industri hasil hutan bersertifikat SVLK

2.209,18 m3

11.000,00 m3 Kehutanan

53 industri

5 unit

1 industri

3 industri

Kehutanan



3 Fasilitasi perijinan dan kepastian usaha bidang industri hasil hutan kayu 4 Pengawasan dan pemantauan illegal logging 5 Penguatan kapasitas dan koordinasi instansi terkait, baik pemerintah maupun nonpemerintah yang terlibat dalam SVLK 6 Fasilitasi persiapan SVLK bagi industri hasil hutan


VII - 68

Sasaran

Arah Kebijakan

Strategi

Program Pembangunan

Indikator Kinerja


Bidang Urusan

SKPD

7 Transparansi Penguatan Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu / SVLK 8 Fasilitasi penilaian SVLK bagi industri hasil hutan 9 Membangun dan memperkuat jaringan pasar baik regional maupun internasional komoditas hasil hutan ber SVLK


VII - 69

MISI 5. MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH Sasaran 1 Mewujudkan organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran

2 Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindiih dan kondusif

Arah Kebijakan

Strategi

Program Pembangunan

Capaian Kinerja Indikator Kinerja

1 Penataan sistem dan kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat ukuran

1 Penataan Pembinaan dan kelembagaan sesuai penataan dengan kebutuhan kelembagaan dengan berpedoman pada peraturan perundangundangan yang ada

1 Persentase hasil evaluasi kelembagaan yang ditindaklanjuti

2 Penyusunan SOP SKPD

2 Standarisasi sistem tata kerja SKPD

2 Jumlah SKPD yang memiliki SOP

1 Penataan regulasi 1 Meningkatkan daerah dan produk ketersediaan hukum daerah produk hukum yang implementatif

Penataan peraturan perundangundangan

3 SDM aparatur 1 Meningkatkan yang berintegritas, kualitas netral, kompeten, manajemen SDM capable, aparatur profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera

1 Mengembangkan Pembinaan sistem aparatur pengangkatan, penempatan dan pemberhentian sesuai dengan kompetensi, dengan menggunakan



100%

100%

Otonomi Daerah

Bagian Organisasi

19 SKPD

65 SOP SKPD

Otonomi Daerah

Bagian Organisasi

90%

90%

Otonomi Daerah

Bag. Hukum

-

100%

Otonomi Daerah

Setwan

1 Rasio perda yang ditetapkan terhadap program legislasi daerah

75%

100%

Otonomi Daerah

Setwan

1 Persentase aparatur mempunyai sasaran kerja pegawai (SKP) berkategori baik

80%

90%

Kepegawaian

BKD

1 Persentase ketersediaan produk hukum yang ditetapkan

2 Meningkatkan Fasilitasi 1 Persentase kajian komunikasi dan perumusan produk naskah akademik sinkronisasi antara hukum DPRD terhadap Pemerintah Daerah, rancangan DPRD, dan peraturan daerah masyarakat inisiatif Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah


Bidang Urusan

VII - 70

Sasaran

Arah Kebijakan

Strategi

Program Pembangunan



Bidang Urusan


pendekatan merit system 2 Meningkatkan Pengembangan kapasitas aparatur aparatur pemerintahan daerah melalui pendidikan dan pelatihan, serta peningkatan jenjang pendidikan pegawai yang disesuaikan dengan kebutuhan unit kerja

1 Persentase ketersediaan pegawai berdasarkan analisis beban kerja

80%

90%

Kepegawaian

BKD

3 Peningkatan disiplin aparatur 4 Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih

1 Meningkatkan 1 Meningkatkan akuntabilitas pengawasan keuangan dan akuntabilitas kinerja pemerintah keuangan dan daerah kinerja pemerintah daerah 2 Meningkatkan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

1 Meningkatkan tata 1 Meningkatkan kelola kearsipan penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah


Peningkatan 1 Bobot dan sistem pengawasan jumlah temuan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

4.400 temuan 4.190 temuan Otonomi Daerah

Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

1 Pejabat fungsional auditor yang jenjang kariernya meningkat berdasar sertifikasi keahlian

22 Org Auditor

38 Org Auditor

Penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah

1 Persentase instansi yang telah menerapkan pengelolaan arsip secara baku

90 instansi

195 instnsi

Inspektorat

Otonomi Daerah

Inspektorat

Kearsipan

Kantor Arsip PDE Perpustakaan

VII - 71

Sasaran

Arah Kebijakan

Strategi

Program Pembangunan

2 Meningkatkan pembinaan dan ketersediaan sarana dan prasarana kearsipan 5 Mewujdkan pengelolaan keuangan & aset daerah yang handal

1 Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran yang seimbang

1 Peningkatan pelayanan perbendaharaan dengan terbitnya SPD dan SP2D sesuai perencanaan anggaran kas SKPD

Peningkatan dan pengembangan pengelolaan manajemen perbendaharaan daerah

2 Pengendalian tingkat liquiditas kas daerah minimal 1 bulan gaji ditambah 10%



2 Persentase sarpras kearsipan dalam kondisi baik

5%

100%

1 Pelayanan perbendaharaan dengan terbitnya SPD dan SP2D sesuai perencanaan anggaran kas SKPD

70%

95%

2 Terkendalinya tingkat liquiditas kas daerah minimal 1 bulan gaji ditambah 10%

70%

95%

Bidang Urusan


Kearsipan


Otonomi Daerah

DPPKAD

3 Penyusunan Laporan keuangan daerah yang akurat dan memenuhi standar serta Penyampaian laporan keuangan daerah yang tepat waktu setiap tahunnya.

Peningkatan dan pengembangan pelaporan keuangan daerah

1 Laporan Tersusunnya Tersusunnya Otonomi Daerah keuangan daerah Laporan Laporan yang akurat dan Keuangan Keuangan memenuhi Daerah Tahun Daerah Tahun standar serta 2012 2017 Penyampaian laporan keuangan daerah yang tepat waktu setiap tahunnya.

DPPKAD

4 Peningkatan persentase pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa

Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa

1 Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa

DPPKAD


302 Desa

302 Desa

Otonomi Daerah

VII - 72

Sasaran

Arah Kebijakan

Strategi 5 Standarisasi harga satuan barang

2 Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan aset daerah yang berorientasi pada kepentingan publik

Program Pembangunan Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

Capaian Kinerja Indikator Kinerja 1 Standarisasi harga


Bidang Urusan


90%

90%

Otonomi Daerah

Bag. Perlengkapan

6 Penetapan Perda Peningkatan dan APBD Tepat Waktu; pengembangan perencanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD)

1 Penetapan Perda APBD Tepat Waktu;

Tepat waktu (5 Bulan dari awal proses sampai disahkan)

Tepat waktu (5 bulan dari awal proses sampai disahkan)

Otonomi Daerah

DPPKAD

7 Peningkatan PAD khususnya pajak daerah

Peningkatan dan pengembangan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah

1 PAD khususnya pajak daerah

Rp. 143.932.387. 639

Rp. Otonomi Daerah 301.254.912. 030

DPPKAD

1 Peningkatan Prosentase keakuratan data neraca aset

Peningkatan dan pengembangan pengelolaan aset/ barang milik daerah

1 Persentase keakuratan data neraca aset

65%

90%

Otonomi Daerah

DPPKAD

Pengendalian dan evaluasi kinerja program

1 Persentase kesesuaian rencana program dengan realisasi program

70%

90%

Perencanaan Pembangunan

Bappeda

2 Peningkatan jumlah tanah asset daerah yang telah bersertifikat 3 Peningkatan jumlah pemanfaatan asset daerah guna peningkatan PAD

6 Meningkatkan 1 Peningkatan kapasitas dan kualitas kapabilitas kinerja monitoring, birokrasi evaluasi dalam implementasi program dan

1 Meningkatkan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah


VII - 73

Sasaran

Arah Kebijakan kegiatan

Strategi

Program Pembangunan



Bidang Urusan


2 Meningkatkan ketersediaan data dan informasi statistik yang lengkap, akurat, dan tepat waktu

Program pengembangan data/informasi/ statistik daerah

1 Tersedianya data statistik untuk perencanaan daerah

_

90%


Bappeda

Fasilitasi/ koordinasi bidang administrasi pembangunan

1 Persentase tertib administrasi pembangunan

80%

90%

Otonomi Daerah

Bag. Adm. Pembangun-an

3 Meningkatkan koordinasi administrasi pemerintahan

Peningkatan Fasilitasi/ Koordinasi Administrasi Pemerintahan

1 Presentase kecamatan yang berkinerja baik

90%

Otonomi Daerah

Bag. Adm. Pemerintahan

Otonomi Daerah

Bag. Adm. Perekonomian

Otonomi Daerah


Peningkatan dan 1 Total capaian pengembangan laba BUMD pengelolaan BUMD 2 Capaian laba PDAM Jombang

Koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pemerintah dan pembangunan


Rp 5.799.022.747

Rp 15.699.419. 738

Rp Rp 1.639.664.000 1.113.132.302

3 Capaian laba PD. Aneka Usaha Seger

Rp 507.767.500

Rp 1.491.581.902

4 Capaian laba PD. BPR Bank Jombang

Rp 3.293.000. 000

Rp 12.226.678. 000

5 Capaian laba PD. Perkebunan Panglungan

Rp 358.591.246

Rp 868.027.534

1 Terkendalinya tingkat inflasi daerah

4,0% – 5,0%

5,0% - 6,0%

VII - 74

Sasaran

Arah Kebijakan

Strategi

Program Pembangunan


Pemberantasan barang kena cukai ilegal

1 Persentase rokok yang dilekati atau tidak dilekati cukai ilegal

Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai

1 Informasi ketentuan di bidang cukai

Fasilitasi/ koordinasi pengembangan dan pengelolaan bidang sumber daya alam


Bidang Urusan


Otonomi Daerah


30 media

30 media

Otonomi Daerah

Bag. Humas

1 Persentase ketersediaan laporan rekomendasi bidang sumber daya alam

80%

100%

Otonomi Daerah

Bag. Adm. SDA

Fasilitasi/ koordinasi pengembangan dan pengelolaan bidang energi

1 Persentase ketersediaan laporan rekomendasi bidang energi

80%

100%

Otonomi Daerah

Bag. Adm. SDA

Fasilitasi/ koordinasi pengembangan dan pengelolaan bidang pertanian

1 Persentase ketersediaan laporan rekomendasi bidang pertanian

80%

100%

Otonomi Daerah

Bag. Adm. SDA

4 Meningkatkan fasilitasi penyelenggaraan peringatan hari besar agama dan nasional

Fasilitasi administrasi kesejahteraan masyarakat

1 Fasilitasi penyelenggaraan hari besar agama dan nasional

80%

100%

Otonomi Daerah

Bag. Adm. Kesejahteraan Rakyat

5 Meningkatkan fasilitasi pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah

Pengadaan barang dan jasa melalui ULP

1 Realisasi pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah secara

97%

97%

Otonomi Daerah

Bag. Perlengkapan


VII - 75

Sasaran

Arah Kebijakan

Strategi

Program Pembangunan

secara elektronik


1 Peningkatan kualitas layanan dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan



Bidang Urusan


elektronik

6 Membangun komunikasi dan kerjasama dengan berbagai kekuatan yang ada di masyarakat

Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah

1 Persentase tingkat pelayanan kedinasan KDH/ WKDH

80%

90%

Otonomi Daerah

Bag Umum

1 Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan

Fasilitasi dan 1 Persentase koordinasi ketersediaan penyelenggaraan laporan pemerintahan pelaksanaan wilayah kecamatan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan wilayah kecamatan

90%

100%

Otonomi Daerah

Kecamatan


Pelayanan administrasi perkantoran

Tercapainya pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran

100%

100%

Semua Urusan

Semua SKPD

Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Tercapainya dukungan sarana dan prasarana pelayanan

100%

100%

Semua Urusan

Semua SKPD

Peningkatan disiplin aparatur

Tercapainya disiplin aparatur

100%

100%

Semua Urusan

Semua SKPD

Perencanaan strategis dan pelaporan capaian kinerja serta keuangan SKPD

Tercapainya perencanaan dan pelaporan kinerja dan keuangan

100%

100%

Semua Urusan

Semua SKPD

VII - 76

Sasaran

Arah Kebijakan

Strategi

1 Meningkatkan 1 Meningkatkan akses masyarakat kerjasama informasi terhadap informasi dengan mass media pembangunan dan lembaga daerah lainnya

8 Birokrasi dengan 1 Mewujudkan integritas dan perencanaan kinerja yang tinggi pembangunan yang berkualitas dan aspiratif

Program Pembangunan



Bidang Urusan


Pengembangan komunikasi, informasi dan media massa

1 Persentase dokumentasi dan visualisasi kegiatan pembangunan

69,4%

100%

Komunikasi dan Informatika

Bag. Humas

2 Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi

Kerjasama informasi dengan mass media

1 Persentase kerjasama informasi dengan mass media

11 media

12 media


Bag. Humas

3 Mengembangkan teknologi komunikasi dan informasi dalam penyebarluasan informasi pembangunan daerah

Peningkatan Jaringan Komunikasi dan Informasi

1 Persentase instansi terkoneksi internet

_

500 instansi



Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi

1 Persentase kajian koneksi internet

276 Titik Koneksi

500 Titik Koneksi



1 Meningkatkan koordinasi perencanaan pembangunan daerah

Perencanaan pembangunan daerah

1 Dokumen pedoman perencanaan daerah (RPJMD, RKPD, dan KUA/PPAS)

70%

90%


Bappeda

2 Meningkatkan ketersedian dokumen perencanan pembangunan daerah

Perencanaan pembangunan ekonomi

1 Persentase ketersediaan laporan koordinasi perencanaan bidang ekonomi

90%

90%


Bappeda

3 Meningkatkan ketersediaan dokumen kajian pendukung

Perencanaan pembangunan sosial budaya

1 Persentase ketersediaan laporan koordinasi

90%

90%


Bappeda


VII - 77

Sasaran

Arah Kebijakan

Strategi

Program Pembangunan

perencanaan pembangunan daerah

2 Meningkatkan 1 Peningkatan keterlibatan partisipasi masyarakat dalam masyarakat dalam pembangunan musyawarah perencanaan pembangunan desa




Bidang Urusan


perencanaan bidang sosial budaya Perencanaan prasarana sarana wilayah dan sumber daya alam

1 Persentase ketersediaan laporan koordinasi perencanaan bidang fisik prasarana

80%

90%


Bappeda

Penelitian dan pengembangan

1 Persentase ketersediaan dokumen penelitian yang dihasilkan

70%

90%


Bappeda

Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah

1 Persentase ketersediaan laporan hasil peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan

80%

93%


Bappeda

Kerjasama Pembangunan

1 Persentase kerjasama pembangunan

80%

93%


Bappeda

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

1 Persentase desa menetapkan RPJMDes dan RKPDes

85%

85%


VII - 78

Sasaran

9 Terwujudnya kepastian pelayanan perizinan bidang usaha

Arah Kebijakan

Strategi

Program Pembangunan


3 Meningkatkan kinerja SKPD

1 Melaksanakan evaluasi dan penilaian terhadap kinerja SKPD

Peningkatan 1 Indeks Kepuasan kinerja pemerintah Masyarakat daerah

1 Meningkatkan efektivitas pelayanan perizinan

1 Peningkatan mutu perijinan dan validasi dokumen perizinan

Peningkatan mutu pelayanan perizinan

1 Teraplikasinya ISO 9001 2008 dalam peningkatan mutu perizinan

Validasi dokumen perizinan

Pelayanan perizinan penanaman modal


Bidang Urusan


76,59

78,5

Otonomi Daerah

Bag. Organisasi

sertifikasi ISO 9001 2008

5 monev

Otonomi Daerah

BPP

1 Tingkat akurasi persyaratan yang diajukan pemohon

75%

100%

Otonomi Daerah

BPP

1 Penyelesaian izin penanaman modal

1.000 izin

5.300 izin

Otonomi Daerah

BPP

Teraksesnya 1 Teraksesnya 1 Otonomi Daerah aplikasi aplikasi SimYaniz SimYaniz

BPP

2 Penyusunan dan Optimalisasi 1 Tersusunnya pemanfaatan sistem pemanfaatan sistem informasi informasi layanan teknologi informasi perzinan publik, aplikasi 2 Rata-rata perizinan dan penyelesaian izin meningkatkan SDM 20 hari kerja pelayanan perizinan

30 hari kerja

20 hari

3 Pengawasan perijinan, penyelesaian pengaduan masyarakat dan pendataan, sosialisasi dan kajian peraturan perizinan

Peningkatan tertib administrasi perizinan

1 Tertibnya administrasi perizinan

70%

100%

Otonomi Daerah

BPP

4 Peningkatan tertib

Peningkatan

1 Partisipasi

65%

90%

Otonomi Daerah

BPP


VII - 79

Sasaran

Arah Kebijakan

Strategi administrasi perizinan dan meningkatan partisipasi masyarakat di bidang perizinan

1 Meningkatnya 0 cakupan layanan administrasi kependudukan

1 Meningkatkan 1 Mengembangkan kualitas pelayanan sistem administrasi pemeliharaan data kependudukan kependudukan dan dan pencatatan pencatatan sipil sipil

Indikator Kinerja

partisipasi masyarakat di bidang perizinan

masyarakat untuk mengajukan izin

Penataan administrasi kependudukan

2 Meningkatkan Penataan ketersediaan sarana administrasi prasarana pencatatan sipil pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil 3 Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan dan pencatatan sipil 1 Meningkatnya 1 Meningkatkan 1 Meningkatkan 1 kapasitas aparatur kualitas pelayanan kapasitas aparatur pemerintahan desa pemerintah desa pemerintahan desa


Capaian Kinerja

Program Pembangunan


1 Cakupan Penerbitan KK,

80%

100%

2 Cakupan penerbitan KTP,

93%

100%

3 Cakupan Penerbitan Surat Keterangan Kependudukan

100%

100%

1 Cakupan Penerbitan AktaAkta Pencatatan Sipil, yang meliputi: Akta kelahiran: Akte Kematian: Akte Perkawinan: Akte Perceraian: Akte Pengakuan Anak:

Peningkatan 1 Persentase kapasitas aparatur aparatur desa pemerintah desa yang terlatih

18,70% 2,20% 100% 100% 100%

80% 60% 100% 100% 100%

80%

80%

Bidang Urusan


Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dispendukcapil

Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dispendukcapil


VII - 80

Sasaran

Arah Kebijakan

Strategi 2 Fasilitasi penyerahan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten ke Desa.


Program Pembangunan


Penyerahan 1 Fasilitasi urusan penyerahan pemerintahan yang urusan menjadi pemerintahan kewenangan yang menjadi Kabupaten ke Desa kewenangan Kabupaten ke Desa

Kondisi Awal Kondisi Akhir 80%

80%

Bidang Urusan



VII - 81

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Indikasi rencana program prioritas Kabupaten Jombang berisi program-program

prioritas

baik

untuk

mencapai

visi

dan

misi

pembangunan jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan SKPD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Adapun pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan untuk memenuhi kebutuhan program prioritas dalam 5 (lima) tahun kedepan. Programprogram prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif

selanjutnya

dijadikan

sebagai

acuan

bagi

SKPD

dalam

penyusunan Rencana Strategis SKPD,termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Dalam bagian ini diuraikan hubungan urusan pemerintah dengan SKPD terkait beserta program yang menjadi tanggung jawab SKPD. Pada bagian ini, disajikan pula pencapaian target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan. Program-program

yang

akan

dilaksanakan

oleh

pemerintah

Kabupaten Jombang dalam jangka waktu 2014-2018 secara teperinci dapat dilihat pada tabel berikut ini:

VIII - 1

PROGRAM, INDIKATOR SERTA TARGET DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2014-2018

Kode

1

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja Program (outcome)

Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013)

2

3

4

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2014 Tahun 2014

Tahun 2015 Rp

Target

Rp

Target

5

Tahun 2016 Rp

Target

6

Tahun 2017 Rp

Target

7

Tahun 2018 Rp

Target

8

9

URUSAN PENDIDIKAN 1.01.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.01.02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.01.03

Program peningkatan disiplin aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD

1.01.05

1.01.07

1 Tercapainya pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran 1 Tercapainya dukungan sarana dan prasarana pelayanan

100%

100%

5,540,519,000

100%

5,540,519,000

100%

5,540,519,000

100%

5,540,519,000

100%

5,540,519,000

100%

100%

1,182,036,000

100%

1,182,036,000

100%

1,182,036,000

100%

1,182,036,000

100%

1,182,036,000

1 Tercapainya disiplin aparatur

100%

100%

38,000,000

100%

38,000,000

100%

38,000,000

100%

38,000,000

100%

38,000,000

1 Tercapainya dukungan aparatur dalam pelayanan

100%

100%

140,000,000

100%

140,000,000

100%

140,000,000

100%

140,000,000

100%

140,000,000

1 Tercapainya perencanaan dan pelaporan kinerja dan keuangan

100%

100%

40,000,000

100%

40,000,000

100%

40,000,000

100%

40,000,000

100%

40,000,000

1.01.15

Program pendidikan anak usia dini

1 APK PAUD

95.25%

95.25%

480,000,000

95.51%

408,000,000

95.75%

408,000,000

96.00%

387,600,000

96.25%

436,050,000

1.01.18

Program pendidikan non formal

1 Angka Melek Huruf

94.35%

95.35%

632,000,000

95.85%

537,200,000

96.35%

537,200,000

96.85%

510,340,000

97.35%

574,132,500

1.01.19

Program pendidikan luar biasa

100%

100%

327,949,500

100%

278,757,075

100%

278,757,075

100%

264,819,221

100%

297,921,624

1.01.29

Peningkatan akses layanan pendidikan dasar 6 tahun (rehabilitasi ringan)

1 Persentase SLB mendapatkan fasilitasi 1 Peningkatan jumlah sekolah dasar yang dilakukan rehabilitasi ringan

90.00%

92.50%

110,000,000

-

1.01.30

Peningkatan akses layanan pendidikan dasar 6 tahun (rehabilitasi sedang/berat) Peningkatan akses layanan pendidikan dasar 6 Tahun (Pembangunan) Peningkatan akses layanan pendidikan dasar 6 tahun (rehabilitasi ringan)


90.00%

92.39%

9,260,859,000

1:28

1:28

15,874,917,800

1 Peningkatan jumlah sekolah dasar yang dilakukan rehabilitasi ringan

90.00%

92.00%

110,000,000

93.00%

110,000,000

94.00%

300,000,000

95.00%

337,500,000

Peningkatan akses layanan pendidikan dasar 6 tahun (rehabilitasi sedang/berat) Peningkatan akses layanan pendidikan dasar 6 Tahun (Pembangunan) Program peningkatan akses layanan pendidikan dasar 9 tahun Program peningkatan akses layanan pendidikan menengah Program Pembangunan/penin gkatan lapangan olah raga sekolah dasar


90.00%

93.00%

3,171,200,000

93.50%

3,171,200,000

94.00%

3,012,640,000

95.00%

3,389,220,000

1:28

1:28

8,277,876,300

1:28

8,277,876,300

1:28

7,863,982,485

1:28

8,846,980,296

1.01.31

1.01.43

1.01.44

1.01.45

1.01.25

1.01.27

1.01.34



-

-

-

-

-

-

-

1 Persentase sekolah SMP dalam kondisi baik

97.68%

97.75%

30,194,583,180

97.78%

27,694,583,180

97.80%

27,694,583,180

97.82%

30,090,995,671

97.84%

33,852,370,130

1 Meningkatnya prosentase SMA dalam kondisi baik

94.72%

94.75%

8,589,415,700

95.25%

8,429,415,700

95.75%

8,589,415,700

96.25%

8,159,944,915

96.75

9,179,938,029

1 Meningkatnya sarana dan prasarana sekolah dasar

-

50 lembaga

2,500,000,000

50 lembaga

2,500,000,000

50 lembaga

2,500,000,000

50 lembaga

2,500,000,000

1

Kode

1 1.01.40

1.01.41

1.01.20

1.01.24

1.01.26

1.01.28

1.01.22

1.01.33

1.01.35

1.01.36

1.01.37

1.01.38

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan 2 Program pengembangan pendidikan inklusi


3 1 Persentase anak berkebutuhan khusus mendapatkan layanan pendidikan 1 Rasio bangku per siswa

4 69.75%

71.7

30,000,000

75.75

20,000,000

76.5

1:2

1:2

900,000,000

1:2

460,000,000

1:2

14.20%

19.20%

2 Meningkatnya presentase guru SD yang bersertifikasi

50.13

55.13

60.31

65.13

70.31

75.13

3 Meningkatnya presentase guru SMP yang bersertifikasi 4 Meningkatnya presentase guru SMA/SMK yang bersertifikasi 1 Meningkatnya angka kelulusan SD

59.47

70.11

72.47

74.47

77.47

80.47

40.99

54.29

59.29

64.29

69.29

74.29

99.89%

99.89%

7,292,137,310

99.89%

7,292,137,310

99.89%

7,248,676,510

99.89%

7,427,635,616

99.89%

8,356,090,068

1 Meningkatnya angka kelulusan SMP

98.02%

98.02%

8,687,428,062

98.02%

9,287,428,062

98.02%

9,287,428,062

98.02%

11,574,910,078

98.02%

13,021,773,837

1 Meningkatnya angka kelulusan SMA

98.62%

98.62%

2,714,982,200

98.62%

2,834,982,200

98.62%

2,714,982,200

98.62%

2,667,483,090

98.62%

3,000,918,476

2 Rata-rata Nilai UAN/UAS 1 Persentase sekolah yang terakreditasi A

7.91

7.83

Program manajemen pelayanan pendidikan

12.58%

14.58%

2 Persentase sekolah yang terakreditasi B

67.14%

69.14%

71.14%

73.14%

75.14%

77.14%

3 Persentase sekolah yang terakreditasi C

20.28%

16.28%

12.28%

8.28%

4.28%

0.28%

Program pembangunan/ peningkatan perpustakaan sekolah dasar Program peningkatan sarana penunjang mutu pendidikan dasar 6 tahun Program peningkatan prasarana penunjang mutu pendidikan dasar 9 tahun Program peningkatan sarana penunjang mutu pendidikan dasar 9 tahun Program peningkatan prasarana penunjang mutu pendidikan menengah

1 Persentase SD mempunyai perpustakaan

48.39%

48.39%

1,391,745,180

54.39%

1 Meningkatnya ratarata Nilai UASBN/ UAS SD

7.56

7.6

6,455,995,200

7.60

1 Jumlah sekolah SMP yang memenuhi standar sarpras/ jumlah seluruh sekolah SMP 1 Rata-rata Nilai UAN/UAS

60.68%

63.75%

66.78%

7.12

7.2

7,114,000,000

7.25

7,414,000,000

7.3

7,414,000,000

7.35

7,088,300,000

7.50

7,974,337,500

1 Persentase sekolah SMA memenuhi standar sarpras

55.25%

58.55%

1,490,170,680

62.60%

1,790,170,680

65.25%

1,820,170,680

68.75%

1,778,662,146

71.75%

1,951,306,636

Tahun 2014

Tahun 2015 Rp

Target

Program peningkatan prasarana penunjang sekolah dasar Program 1 Meningkatnya peningkatan mutu presentase guru pendidik dan tenaga PAUD yang kependidikan bersertifikasi

Program peningkatan mutu pendidikan dasar 6 tahun Program peningkatan mutu pendidikan dasar 9 tahun Program peningkatan mutu pendidikan menengah

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2014


Rp

Target

5

Tahun 2016

2,308,075,200

24.20%

2,408,075,200

410,516,600

16.58%

29.20%

225,000,000

900,000,000

2,408,075,200

1,391,363,213

18.58%

77.3

1:2

34.20%

9 250,000,000

855,000,000

2,287,671,440

7.85 1,067,090,000

20.58%

Rp

Target

8

7.85 1,067,090,000

Tahun 2018 Rp

Target

7

7.85 1,067,090,000

Rp

Target

6

Tahun 2017

79.25

25,000,000

1:2

866,400,000

39.20%

2,402,055,012

7.85 1,013,735,500

22.58%

1,013,735,500

59.39%

1,391,363,213

65.39%

1,321,795,052

68.39%

1,487,019,434

150,000,000

7.60

6,049,456,000

7.60

6,620,995,200

7.67

7,448,619,600

119,088,600

69.80%

119,088,600

72.82%

113,134,170

75.84%

127,275,941

2

Kode

1




2

3

4

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2014 Tahun 2014

Tahun 2015 Rp

Target

Rp

Target

5

Tahun 2016 Rp

Target

6

Tahun 2017 Rp

Target

7

Tahun 2018 Rp

Target

8

9

URUSAN KESEHATAN 1.02.01



100%

100%

2,565,808,885

100%

2,565,808,885

100%

2,565,808,885

100%

2,565,808,885

100%

2,565,808,885

1.02.02


100%

100%

247,890,000

100%

247,890,000

100%

247,890,000

100%

247,890,000

100%

247,890,000

1.02.03

Program peningkatan disiplin aparatur Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD


100%

100%

27,825,000

100%

27,825,000

100%

27,825,000

100%

27,825,000

100%

27,825,000


100%

100%

40,000,000

100%

40,000,000

100%

40,000,000

100%

40,000,000

100%

40,000,000

1.02.01


100%

100%

1,275,425,700

100%

1,275,425,700

100%

1,275,425,700

100%

1,275,425,700

100%

1,275,425,700

1.02.02



100%

100%

146,675,000

100%

146,675,000

100%

146,675,000

100%

146,675,000

100%

146,675,000

1.02.03



100%

100%

33,675,000

100%

33,675,000

100%

33,675,000

100%

33,675,000

100%

33,675,000


100%

100%

40,000,000

100%

40,000,000

100%

40,000,000

100%

40,000,000

100%

40,000,000

1 Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan kesehatan 2 Meningkatnya jumlah puskesmas yang terakreditasi 3 Meningkatnya cakupan rawat jalan

75,98%

77

523,378,850

78

569,000,000

79

610,000,000

80

737,000,000

80

370,000,000

0%

14

35

60

76

100

42,64%

50

60

70

80

90

4 Meningkatnya cakupan rawat inap

0,8%

3

6

9

12

15

1 Meningkatnya persentase puskesmas memenuhi standar

0%

14

6,023,737,900

35

1,100,000,000

60

700,000,000

76

800,000,000

100

1,750,000,000

1 Jumlah tenaga dokter yang mempunyai kompetensi kegawatdaruratan PPGD/GELS/ATLS/ ACLS 2 Jumlah tenaga perawat yang mempunyai kompetensi kegawatdaruratan PPGD/GELS/ATLS/ ACLS

18 org

10

285,235,000

20

252,000,000

30

262,000,000

40

279,000,000

59

392,500,000

18 orang

20

1.02.07

1.02.07

1.02.23

1.02.25

1.02.43

Program standarisasi pelayanan kesehatan

Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya Program peningkatan aparatur kesehatan

40

60

80

102

3

Kode

1



1.02.17

1.02.16

Program obat dan perbekalan kesehatan Program pengawasan obat dan makanan

1

Program upaya kesehatan masyarakat

1

Rp

Target

6 18

Rp

Target

7

Tahun 2018

34

Rp

Target

8

9

50

64

100

6,045,287,430

100

6,243,833,750

100

6,402,380,069

100

6,545,000,000

25,6%

25

29,918,800

24

29,918,800

23

29,918,800

22

29,918,800

20

29,918,800

53,1%

55

22,999,741,000

60

24,417,925,400

65

26,924,908,199

70

28,103,635,064

75

30,647,373,840

81,3%

100

100

100

100

100

0,37%

100

100

100

100

100

95,86%

100

100

100

100

100

82,18%

83

83,5

84

84,5

85

2,09%

2

2.5

3

3.5

4

3,28%

10

20

30

40

50

1 Cakupan desa siaga aktif

100%

100

2 Meningkatnya cakupan Posyandu Purnama 3 Meningkatnya cakupan penyuluhan P3 Napza oleh petugas kesehatan

70%

71

72

73

74

75

5,57%

15

17

19

21

23

47,8%

50

52

54

56

58

100%

100

4,06

4

3,5

3

2,5

2

10,6

9,5

9

8,5

8

7,5

100%

100

1

5

6

7

Program perbaikan gizi masyarakat

Rp

Target

Tahun 2017

7,215,926,389

4

1.02.20

Rp 5

4 4 Org

Tahun 2016

100

3

Program promosi dan pemberdayaan masyarakat

3 Terpenuhinya kebutuhan tenaga administrasi perkantoran Tersedianya Obat untuk pelayanan kesehatan dasar Menurunnya penyalahggunaan bahan berbahaya pada makanan Meningkatnya cakupan jaminan pemeliharaan kesehatan pra bayar (non maskin) Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin Meningkatnya cakupan pemeriksaan kesehatan siswa SD dan setingkat oleh nakes, tenaga terlatih/ guru UKS/ dokter kecil Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan remaja Pelayanan gangguan jiwa di sarana pelayanan kesehatan umum Cakupan pelayanan kesehatan kerja pada pekerja formal

Tahun 2015

85,29%

2

1.02.19

Tahun 2014 Target

2 3

1.02.15



4 Meningkatnya cakupan rumah tangga sehat 1 Balita gizi buruk yang mendapat perawatan 2 Menurunkan prevalensi bumil KEK 3 Menurunkan prevalensi balita stunting 4 Meningkatnya cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 – 24 bulan

1,006,000,000

454,000,050

100

781,203,000

100

334,580,000

100

100

808,113,700

100

457,561,201

100

100

807,525,070

100

540,080,000

100

100

888,277,577

100

440,920,000

100

4

Kode

1

1.02.21

1.02.22

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan 2

Program pengembangan lingkungan sehat

Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular




3 5 Menurunkan Prevalensi Gizi Kurang 6 Menurunkan Prevalensi Gizi Buruk 7 Cakupan Balita mendapat kapsul Vit A 2 kali per tahun

4 5.87

5

0.58

0,5

91,05%

91

92.0

93

94

95

8 Meningkatkan cakupan Bumil mendapat 90 tablet Fe 9 Meningkatkan Cakupan ASI Eksklusif 10 Meningkatnya Cakupan Kadarzi 1 Penerapan tatanan desa sehat

70,43%

88

89

90

91

92

71,9%

73

76

79

82

85

83,37%

84

85

86

87

88

0%

10%

2 Meningkatnya cakupan rumah sehat 1 Menurunnya angka kesakitan (Insindens Rate) DBD

71,41%

72%

38,71/100.000 pddk

38

1,59%

<1

<1

<1

<1

<1

86,47%

88

90

92

93

95

100%

100

100

100

100

100

49,8%

51

53

55

57

60

90.40%

91%

92%

92%

92%

92%

7 Persentase suspek penderita TB MDR yang mendapat pengobatan 8 Menurunnya prevalensi kasus HIV 9 Persentase penderita HIV/AIDS yang mendapat pengobatan

100%

100

100

100

100

100

0.012

< 0,5

< 0,5

< 0,5

< 0,5

< 0,5

100%

100

100

100

100

100

10 Persentase penderita malaria yang mendapat pengobatan 11 Meningkatnya penderita kusta PB yang selesai berobat (RFT rate) 12 Meningkatnya penderita kusta MB yang selesai berobat (RFT rate) 13 Meningkatnya pemeriksaan kontak insentif kusta

100%

100

100

100

100

100

100%

> 90

> 90

> 90

> 90

> 90

88,9%

> 90

> 90

> 90

> 90

> 90

100%

100

100

100

100

100

Tahun 2014 Rp

Target

2 Menurunkan angka kematian (CFR) kasus DBD 3 Meningkatnya rumah/ bangunan yang bebas jentik nyamuk Aides 4 Meningkatnya penemuan dan penanganan penderita DBD 5 Meningkatnya penemuan baru penderita TB paru (BTA +) 6 Meningkatnya angka kesembuhan TB paru (BTA +)

Tahun 2015

Tahun 2016 Rp

Target

5

61,260,000

73%

1,324,932,000

38/100.000 pddk

20%

74%

2,046,101,893

37/100.000 pddk

9 1.8

0,25

76,200,000

25%

0,2

91,970,000

75%

1,957,602,688

37/100.000 pddk

Rp

Target

8 2.6

0,35

15%

Tahun 2018 Rp

Target

7 3.4

0,45

389,634,500

Rp

Target

6 4.2

Tahun 2017

30%

112,700,000

76%

2,435,666,866

36/100.000 pddk

2,485,822,029

5

Kode

1

1.02.29

1.02.30

1.02.31

1.02.34





3 14 Meningkatnya penemuan penderita pneumonia balita

4 8,35%

10

12

14

16

20

15 Meningkatnya penemuan dan penanganan anak balita dengan diare 16 Meningkatnya pencegahan dan pemberantasan filariasis 17 Meningkatnya pengobatan penyakit infeksi menular seksual 18 Cakupan desa/ kelurahan UCI 19 Cakupan desa/kel mengalami KLB yang dilakukan PE < 24 jam 20 Meningkatnya AFP rate per 100.000 penduduk usia<15th

75,10%

75

75

80

80

80

100%

> 90

> 90

> 90

> 90

> 90

100

100

100

100

100

89,87%

100

100

100

100

100

100%

100

100

100

100

100

1,98 %

≥ 2

≥ 2

≥ 2

≥ 2

≥ 2

1 Menurunkan angka kematian anak balita

15,22 per 1000 KH

12 per 1000 KH

2 Meningkatnya cakupan pelayanan anak balita 3 Meningkatnya cakupan deteksi dini tumbuh anak balita

72,95%

75%

80%

85%

90%

90%

69,65%

70

71

72

73

74

4 Meningkatnya cakupan deteksi dini tumbuh prasekolah

67,67%

69

70

71

72

73

Program 1 Cakupan pelayanan peningkatan kesehatan pra pelayanan lansia dan lansia kesehatan lansia Program 1 Meningkatnya pengawasan dan jumlah industri pengendalian rumah tangga kesehatan makanan pangan (IRTP) yang mempunyai sertifikat penyuluhan keamanan pangan (SPKP) sebanyak 816 IRTP pada akhir tahun 2018

21,13%

30

1160 IRTP

1,236

62%

63

65

70

75

80

50%

52

55

60

65

70

2 kali

2

2

2

2

2

96,72 per 100.000 KH

92

2

Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita

Program peningkatan kesehatan dan keselamatan ibu

Tahun 2014 Rp

Target

2 Meningkatnya TPM yang diawasi 3 Meningkatnya TPM yang memenuhi syarat 4 Meningkatnya Pengawasan bahan Berbahaya pada makanan 1 Menurunnya angka kematian ibu 2 Meningkatnya cakupan kunjungan ibu hamil K4 3 Meningkatkan cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

Tahun 2015 Rp

Target

5

Tahun 2016

-

-

63,375,600

68,754,000

11 per 1000 KH

Rp

Target

6

Tahun 2017

55,378,000

10 per 1000 KH

Rp

Target

7

Tahun 2018

63,720,000

9 per 1000 KH

Rp

Target

8

9

85,920,000

8 per 1000 KH

96,380,000

40

53,900,000

50

54,950,000

60

55,750,000

70

61,200,000

1316

66,400,000

1396

68,100,000

1476

69,200,000

1556

71,200,000

91

137,560,000

90

149,675,000

89

162,225,000

88

178,992,000

86%

87

88

89

90

95

94%

95

95

95

95

95

6

Kode

1

1.02.35

1.02.45

1.02.39


Program peningkatan kesehatan dan keselamatan anak




3 4 Meningkatnya cakupan pelayanan nifas 5 Meningkatnya cakupan ibu hamil resti/komplikasi yang ditangani 6 Meningkatnya cakupan persalinan oleh bidan/nakes yang memiliki kompetensi kebidanan

4 90%

5 92

6 93

7 94

8 95

9 95

88,31%

90

91

93

94

95

90%

95

95

95

95

95

Tahun 2014 Rp

Target

7 Meningkatnya Cakupan Peserta KB aktif 1 Menurunnya angka kematian bayi

2 Meningkatnya cakupan kunjungan bayi 3 Meningkatnya cakupan BBLR yang ditangani 4 Meningkatnya cakupan neonatus resiko tinggi/ komplikasi yang ditangani dan dirujuk Program 1 Persentase capaian peningkatan kualitas SPM layanan layanan kesehatan kesehatan rujukan rujukan RSUD RSUD Jombang Jombang Program Persentase capaian pengadaan, Standar Minimal peningkat sarana Sarana Prasarana dan prasarana Penunjang layanan RSUD Jombang rujukan di RSUD Jombang

Tahun 2015

Tahun 2016 Rp

Target

80

Tahun 2017 Rp

Target

Rp

Target

80

14,25 per 1000 KH

12

97%

98

99

100

100

100

100%

100

100

100

100

100

78%

79

80

81

82

83

75%

80%

107,017,248,000

85%

114,000,000,000

90%

122,000,000,000

95%

130,000,000,000

100%

138,000,000,000

70%

75%

7,500,000,000

80%

10,000,000,000

85%

12,500,000,000

90%

12,500,000,000

95%

12,500,000,000

11.9

79,905,000

11.7

80

Rp

Target

79%

-

80

Tahun 2018

87,650,000

11.6

80

96,775,000

11.5

117,035,000

1.02.40

Program pembinaan 1 Persentase capaian lingkungan sosial standard sarana dan pada RSUD prasarana Jombang kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok

75%

80%

3,726,297,000

85%

4,000,000,000

90%

4,000,000,000

95%

5,000,000,000

100%

1.02.44

Program Jaminan Kesehatan Daerah bagi masyarakat

100%

100%

6,000,000,000

100%

4,000,000,000

100%

3,000,000,000

100%

2,000,000,000

0%

1.02.36

Program pelayanan kesehatan RSUD Ploso

60%

70%

10,048,167,785

80%

9,591,305,820

90%

10,368,145,232

100%

10,449,163,135

100%

10,156,163,135

1.02.37

Program pendukung 1 Persentase capaian pelayanan jumlah kunjungan kesehatan RSUD rawat jalan dan Ploso rawat inap RSUD Ploso Program 1 Persentase capaian pengadaan, Standar Minimal peningkatan sarana Sarana Prasarana dan prasarana Penunjang layanan RSUD Ploso rujukan di RSUD Ploso



2,721,935,500


2,127,073,000


1,942,073,000


2,220,940,250


2,613,940,150

90%

100%

1.02.46

1 Persentase capaian pelayanan kesehatan rujukan bagi pasien KJS di RSUD Jombang 1 Persentase capaian SPM layanan kesehatan rujukan di RSUD Ploso

-

100%

4,500,000

100%

4,950,000

100%

5,445,000

100%

5,000,000,000

-

5,989,500

URUSAN PEKERJAAN UMUM

7

Kode


1 1.03.01

2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.03.02


1.03.03




Tahun 2014

Tahun 2015 Rp

Target

Rp

Target

5

Tahun 2016 Rp

Target

6

Tahun 2017 Rp

Target

7

Tahun 2018 Rp

Target

8

9

3 1 Tercapainya pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran 1 Tercapainya dukungan sarana dan prasarana pelayanan

4 100%

100%

14,319,584,000

100%

14,319,584,000

100%

14,319,584,000

100%

14,319,584,000

100%

14,319,584,000

100%

100%

573,500,000

100%

573,500,000

100%

573,500,000

100%

573,500,000

100%

573,500,000



100%

100%

110,900,000

100%

110,900,000

100%

110,900,000

100%

110,900,000

100%

110,900,000


100%

100%

45,000,000

100%

45,000,000

100%

45,000,000

100%

45,000,000

100%

45,000,000

1.03.01


100%

100%

1,684,292,000

100%

1,684,292,000

100%

1,684,292,000

100%

1,684,292,000

100%

1,684,292,000

1.03.02



100%

100%

3,362,250,000

100%

3,362,250,000

100%

3,362,250,000

100%

3,362,250,000

100%

3,362,250,000

1.03.03



100%

100%

159,250,000

100%

159,250,000

100%

159,250,000

100%

159,250,000

100%

159,250,000


100%

100%

90,000,000

100%

90,000,000

100%

90,000,000

100%

90,000,000

100%

90,000,000

15 dokumen

3 dokumen

155,000,000

3 dokumen

155,000,000

3 dokumen

155,000,000

3 dokumen

155,000,000

3 dokumen

178,250,000

100%

100%

2,661,000,000

100%

1,661,000,000

100%

1,661,000,000

100%

2,661,000,000

100%

3,060,150,000

1 dam

1 dam;

4,520,853,000

1 dam;

3,035,253,000

1 dam;

3,050,853,000

1 dam;

5,549,805,090

1 dam;

6,228,980,950

1 embung

1 embung;

-

-

-

-

90 saluran irigasi

29 saluran irigasi

12 saluran irigasi

11 saluran irigasi

13 saluran irigasi

11 saluran irigasi

18 dam

7 dam;

1 embung

1 embung;

2 embung;

2 embung;

1 embung;

1 embung;

21 saluran

19 saluran irigasi

9 saluran irigasi

9 saluran irigasi

12 saluran irigasi

20 saluran irigasi

20 lembaga

10 Lembaga

1,139,557,500

15 Lembaga

1,139,557,500

20 Lembaga

1,139,557,500

20 Lembaga

1,139,557,500

5 dam

4 dam

1,375,000,000

1 dam

1,575,000,000

-

1,375,000,000

-

1,375,000,000

1.03.07

1.03.07

1.03.72

1.03.75

1.03.76

1.03.77

1.03.42

1.03.96

Program 1 Tersediannya Perencanaan Umum dokumen Jaringan Irigasi perencanaan jaringan irigasi Program 1 Persentase air Pengelolaan irigasi untuk Jaringan Irigasi pertanian pada sistem irigasi Program 1 Jumlah bangunan Pemeliharaan irigasi yang Berkala Jaringan dipelihara Irigasi 2 Jumlah embung yang dipelihara 3 jumlah saluran irigasi yang dipelihara Program 1 jumlah bangunan Rehabilitasi irigasi yang Jaringan Irigasi direhabilitasi 2 jumlah embung yang direhabilitasi 3 jumlah saluran irigasi yang direhabilitasi Program 1 Jumlah GHIPPA Peningkatan yang dilakukan Partisipasi pembinaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air Program 1 Jumlah bangunan Pemeliharaan irigasi yang Berkala Jaringan dilaksanakan Irigasi di Kawasan operasi dan Agropolitan pemeliharaan di kawasan agropolitan

10,711,054,000

2 dam;

4,680,516,700

4,002,373,100

1 dam

9,611,054,000

1 dam;

14 Lembaga

12,862,655,600

1,310,491,125

1,581,250,000

8

Kode

1

1.03.97

1.03.89

1.03.98

1.03.90

1.03.91

1.03.92

1.03.99

1.03.93


Program Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Kawasan Agropolitan

Program Pemeliharaan Berkala Jalan di Kawasan Agropolitan Program Rehabilitasi Jalan di Kawasan Agropolitan Program Rekonstruksi/Pening katan Struktur Jalan di Kawasan Agropolitan Program Penanganan Bangunan Pelengkap Jalan di Kawasan Agropolitan




3 2 Panjang saluran irigasi yang dilaksanakan operasi dan pemeliharaan di kawasan agropolitan

4 5 saluran

4 saluran irigasi

1 Jumlah bangunan irigasi yang direhabilitasi/ dipelihara di kawasan agropolitan

7 dam

3 dam;

2 Panjang saluran irigasi yang direhabilitasi/ dipelihara di kawasan agropolitan

5 saluran irigasi

9 saluran irigasi

1 Panjang jalan yang dipelihara di kawasan agropolitan

13 ruas

11 ruas

4,641,632,000

1 Panjang jalan yang direhabilitasi di kawasan agropolitan

-

1 ruas

42,000,000

1 ruas

17 ruas

9,236,745,000

1 Jumlah Duiker yang dibangun di kawasan agropolitan

3 duiker

-

2 Panjang tembok penahan jalan yang dibangun di kawasan agropolitan

2 ruas


-

7 buah

Tahun 2014 Rp

Target

1 Panjang jalan yang ditingkatkan di kaawasan agropolitan

Program 1 Panjang jembatan Pembangunan dibangun di Jembatan di kawasan agropolitan Kawasan Agropolitan Program 1 Panjang jembatan Rehabilitasi/Pemelih direhabilitasi di araan Jembatan di kawasan agropolitan Kawasan Agropolitan Program 1 Panjang jalan desa Pemeliharaan yang dilakukan Berkala Jalan Desa pemeliharaan di Kawasan berkala di kawasan Agropolitan agropolitan

Tahun 2015

358,681,000

2,338,728,000

12 ruas

7 ruas

1,761,362,000

876,963,000

Program 1 Panjang jalan desa Rekonstruksi/Pening yang dilakukan katan Struktur Jalan peningkatan berkala Desa di Kawasan di kawasan Agropolitan agropolitan

-

3 ruas

1.03.95

Program 1 Panjang jalan desa Penanganan yang dibangun Bangunan pelengkapnya di Pelengkap Jalan kawasan agropolitan Desa di Kawasan Agropolitan Program 1 Jumlah dokumen Perencanaan Umum perencanaan teknis Jalan dan Jembatan yang disusun

-


1,498,864,000

9 buah

1 dokumen

14,850,000,000

800 drum

1196 drum


1 dam;

9

6 saluran irigasi

2,000,335,010

1 dam;

3 saluran irigasi

4,023,335,010

5,316,835,300

7 saluran irigasi

7 saluran irigasi

8 saluran irigasi

10 saluran irigasi

-

-

-

10 ruas

-

5 ruas

2,335,738,000

4 ruas

7,519,938,000

-

17 ruas

39,721,904,500

11 ruas

22,174,190,000

6 ruas

-

180,000,000

-

100,000,000

-

Rp

Target

8

7 saluran irigasi

2,443,019,820

Tahun 2018 Rp

Target

7

7 saluran irigasi

4,623,335,010

Tahun 2017 Rp

Target

6

1.03.94

1.03.43

Rp

Target

5

Tahun 2016

6,034,121,600

25,221,965,500

10 ruas

11,321,173,500

100,000,000

1 duiker;

412,483,150





-

-

-

1 buah

2,689,537,200

1 buah

1,200,000,000

1 dokumen

2,350,000,000

1 dokumen

1300 drum

2,350,000,000

1 dokumen

1300 drum

2,350,000,000

1 dokumen

1300 drum

2,350,000,000

1300 drum

9

Kode

1




3 3 Terwujudnya pembebasan lahan untuk pembangunan jalan

4 0,4962 Ha

1.03.60

1.03.61

1.03.62

1.03.63

1.03.64

1.03.65

1.03.66

1.03.68

1.03.70

1.03.71

1.03.78

1.03.79

Tahun 2014

Program Pemeliharaan Rutin Jalan

1 Panjang jalan kabupaten yang dilakukan pemeliharaan rutin Program 1 Panjang jalan Pemeliharaan kabupaten yang Berkala Jalan dilakukan pemeliharaan berkala Program 1 Panjang jalan Rehabilitasi Jalan kabupaten yang dilakukan rehabilitasi Program 1 Panjang jalan Rekonstruksi/Pening kabupaten yang katan Struktur Jalan dilakukan peningkatan Program 1 Panjang jalan Penanganan kabupaten yang Bangunan dengan patok ruang Pelengkap Jalan milik jalan 2 Jumlah duiker yang dibangun pada jalan kabupaten 3 Volume tembok penahan yang dibangun pada jalan kabupaten Program 1 Jumlah jembatan Pembangunan yang dibangun Jembatan Program 1 Jumlah jembatan Rehabilitasi/Pemelih yang direhabilitasi/ araan Jembatan dipelihara Program 1 Panjang jalan desa Pembangunan Jalan yang dilakukan Desa pembangunan Program 1 Panjang jalan desa Pemeliharaan yang dilakukan Berkala Jalan Desa pemeliharaan berkala Program 1 Panjang jalan desa Rekonstruksi/Pening yang dilakukan katan Struktur Jalan rehabilitasi Desa Program 1 Volume tembok Penanganan penahan yang Bangunan dibangun pada jalan Pelengkap Jalan desa Desa Program 1 Terwujudnya Penyelenggaraan pelayanan Laboratorium laboratorium Kebinamargaan kebinamargaan yang optimal Program 1 Jumlah embung Pengembangan, yang dibangun 2 Jumlah wadukyang Pengelolaan, dan dibangun Konservasi Sumber 3 Tersedianya tanah Daya Air untuk pembangunan embung/waduk 4 Tersusunnya dokumen Studi Kelayakan 5 Tersusunnya dokumen DED

Tahun 2015 Rp

Target

4 Jumlah dokumen studi kelayakan dan kajian lingkungan yang disusun 1.03.59


Rp

Target

5

Tahun 2016

0,25 Ha

Rp

Target

6

Tahun 2017

-

Rp

Target

7

Tahun 2018

-

Rp

Target

8

9

-

-

10 dokumen

20 ruas

47 ruas

2,790,000,000

14 ruas

25 ruas

20 ruas

11,689,474,000

-

-

4 ruas

154,350,000

16 ruas

10,568,924,000

12 ruas

38,146,835,750

-

4 ruas

67 ruas

31,858,507,800

45 ruas

124,282,373,509

42 ruas

92,606,953,750

24 ruas

112.500 m rumija

20.000 m Rumija;

2,801,982,000

-

-

-

3 duiker

3 duiker

3 duiker

3 duiker

4 ruas






4 buah

15 buah

7,525,000,000

-

-

-

3 buah

9,782,500,000

3 buah

3 buah

1,700,000,000

-

-

-

2 buah

1,955,000,000

20 ruas

3 ruas

988,889,000

20 ruas

43 ruas

11,764,712,200

-

9 ruas

6,049,192,000

4 ruas


3,916,522,000

100%

100%

100%

99,417,500

-

3,900,000,000

14 ruas

2,750,000,000

-

580,000,000

-

14 ruas

2,750,000,000

-

300,000,000

-

86,450,000

100%

86,450,000

100%

86,450,000

100%

400,000,000

1 embung

700,000,000

1 embung

800,000,000

1 embung

-

109,695,743,000

300,000,000

86,450,000

5,500,000,000

15 ruas

3,162,500,000

81 ruas

15,196,316,200

-

-

31 ruas

39,086,042,562

450 m rumija;

3,222,279,300

1 embung

6,500,000,000

1 waduk 0,25 ha

3,2 ha

1 dokumen

1 dokumen

10

Kode

1 1.03.45

1.03.38

1.03.39

1.03.40

1.03.41

1.03.49

1.03.55

1.03.58

1.03.74

1.03.46

1.03.47

1.03.87





Tahun 2014 Rp

Target 3 1 Tersedianya peralatan dan perbekalan yang optimal 1 Ruas jalan desa yang dilakukan pemeliharaan berkala

Program Peningkatan Peralatan dan Perbekalan Program Pemeliharaan Berkala Jalan Desa Penghubung antar permukiman Program 1 Ruas jalan desa Rehabilitasi Jalan yang dilakukan Desa Penghubung rehabilitasi antar permukiman Program 1 Ruas jalan desa Rekonstruksi/Pening yang dilakukan katan Struktur Jalan peningkatan Desa Penghubung /rekonstruksi Antar Permukiman struktur

4 100%

Tahun 2015

100%

Rp

Target

5

Tahun 2016

715,664,000

63 ruas

100%

4,800,000,000

-

100%

22 ruas

2 ruas

101,145,830

2 ruas

3,476,473,695

-

7 ruas

17 ruas

670,347,267

73 ruas

20,807,070,961

122 ruas

1 Ruas jalan desa yang dibangun tembok penahan

24 ruas

-

-

-

-

-

1 Ruas jalan desa yang dilakukan pemeliharaan berkala di kawasan agropolitan

19 ruas

-

-

-

-

3 ruas

1 Ruas jalan desa yang dilakukan rehabilitasi di kawasan agropolitan

0

-

-

-

-

-

1 Ruas jalan desa yang dilakukan peningkatan di kawasan agropolitan

3 ruas

5 ruas

Program 1 Ruas jalan desa Penanganan yang dibangun Bangunan perlengkapannya di Pelengkap Jalan kawasan agropolitan Desa Penghubung Antar Permukiman di Kawasan Agropolitan Program 1 Ruas jalan Pembangunan Jalan lingkungan dan Jembatan Di permukiman yang Lingkungan dibangun Permukiman

8 ruas

-

0

77 ruas

2 Ruas jembatan di lingkungan permukiman yang dibangun Program 1 Ruas jalan Rehabilitasi/Pemelih lingkungan araan Jalan dan permukiman yang Jembatan Di dilakukan Lingkungan pemeliharaan Permukiman Program 1 Ruas jalan Pembangunan Jalan lingkungan yang dan Jembatan Di terbangun di Lingkungan kawasan agropolitan Permukiman Kawasan Agropolitan

213,625,320

-

14,516,182,442

16 ruas

-

126 ruas

6,994,758,795

-

14,026,245,000

23 ruas

-

69 ruas

Tahun 2018 Rp

Target

7

0

Program Penanganan Bangunan Pelengkap Jalan Desa Penghubung Antar Permukiman Program Pemeliharaan Berkala Jalan Desa Penghubung Antar Permukiman di Kawasan Agropolitan Program Rehabilitasi Jalan Desa Penghubung Antar Permukiman di Kawasan Agropolitan Program Rekonstruksi/Pening katan Struktur Jalan Desa Penghubung Antar Permukiman di Kawasan Agropolitan

Rp

Target

6

Tahun 2017

715,664,000

5,448,524,169

100%

20 ruas

9 715,664,000

4,746,059,535

-

750,000,000

-

11,762,794,951

-

6,985,800,886

1 unit

66 ruas

-

4 ruas

-

12 ruas

-

10 ruas

100%

823,013,600

35 ruas

10,512,907,116

2 ruas

3,529,368,960

33 ruas

6,500,000,000

5 ruas

1,000,000,000

8 ruas

2,000,000,000

3 ruas

1,000,000,000

3 ruas

1,000,000,000

4 ruas

1,600,000,000

1,014,917,129

5 ruas

500,000,000

-

68,282,153,249

Rp

Target

8

93,156,757,206

-

1,000,000,000

-

14,036,348,735

-

1 unit

0

71 ruas

14,156,219,950

50 ruas

4,701,050,000

11 ruas

2,274,769,018

2 ruas

330,484,948

3 ruas

500,000,000

0

22 ruas

3,680,192,402

5 ruas

428,000,000

4 ruas

213,928,904

3 ruas

201,080,203

6 ruas

500,000,000

11

Kode

1


1.03.88

Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Di Lingkungan Permukiman Kawasan Agropolitan

1.03.35

Program Pengembangan Perumahan

1.03.48

1.03.51


3 2 Jumlah jembatan yang dibangun di kawasan agropolitan

4

1 Ruas jalan yang direhabilitasi di kawasan agropolitan

0

0

-

2 lokasi

500,000,000

78 lokasi

52 lokasi

2,420,000,000

13 unit

9 unit

3 lokasi

5 lokasi

24 lokasi

9 lokasi

6 lokasi

6 lokasi

6 lokasi

9 lokasi

8 lokasi

4 lokasi

4 lokasi

4 lokasi

4 lokasi

6 lokasi

0

-

1 lembaga

-

DED

35 unit

-

1 unit

1 unit

1 unit

1 unit

5 ton

5,2 ton

5,525 ton

5,85 ton

6,365 ton

7 ton

37 lokasi

37 lokasi

38 lokasi

39 lokasi

40 lokasi

41 lokasi

1.03.80

20 lokasi

40 lokasi

9,215,873,122

87 lokasi

8,309,200,000

50 lokasi

7,227,395,096

16 lokasi

1,614,168,048

35 lokasi

4,000,000,000

1.03.81

12 lokasi

8 lokasi

2,773,808,160

25 lokasi

4,604,978,082

8 lokasi

1,656,444,342

10 lokasi

1,095,370,111

15 lokasi

2,500,000,000

1.03.52

-

1 kawasan

-

21 kecamatan

Tahun 2014

1 Jumlah lokasi pengembangan prasarana, sarana dan utilitas perumahan (PSU) Program 1 Jumlah MCK Pengembangan komunal yang Kinerja Pengelolaan dibangun Air Limbah Domestik 2 Jumlah IPAL komunal yang dibangun Program 1 Tereksplorasinya Pengembangan sumber air di Kinerja Pengelolaan kawasan rawan air Air Minum/Air Bersih bersih

4 Terfasilitasinya kelembagaan pengelolaan air bersih Program 1 Terwujudnya TPA Pengembangan sanitary landfill Kinerja Pengelolaan yang optimal Persampahan 2 Jumlah TPS/TPST yang dibangun 3 Meningkatnya volume sampah yang tereduksi 4 Meningkatnya cakupan layanan pengelolaan persampahan Program 1 Tertatanya saluran Pembangunan drainase/trotoar Drainase/Trotoar diperkotaan dan pedesaan Program 1 Optimalisasi fungsi Rehabilitasi/Pemelih drainase/trotoar di araan perkotaan dan Drainase/Trotoar pedesaan Program 1 Permukiman Pengembangan kawasan kumuh Kinerja Penataan yang dilakukan Bangunan dan penataan Lingkungan Permukiman 2 Terfasilitasinya Pelayanan di bidang penataan bangunan dan lingkungan

Tahun 2015 Rp

Target

2 Tereksploitasinya sumber air di kawasan rawan air bersih 3 Terpeliharanya sarana dan prasarana air bersih

1.03.50



Rp

Target

5

Tahun 2016

-

2 ruas

14 lokasi

1,330,000,000

1 unit

3,111,971,800

6 lokasi

10,598,420,000 Pembangunan Fisik 100 %

205,000,000

1 kawasan

21 kecamatan

2,701,500,000

9

1 unit

-

2 ruas

211,088,082

2 ruas

216,139,194

5 ruas

6 lokasi

614,911,961

3 lokasi

388,487,167

20 lokasi

1 unit

4 lokasi

1 unit

3,643,471,800

4 lokasi

Rp

Target

8 -

222,250,000

Tahun 2018 Rp

Target

7 -

1,240,000,000

Rp

Target

6

Tahun 2017

500,000,000

2,420,000,000

1 unit

3,189,189,640

4 lokasi

3,111,971,800

1 lembaga

10,598,420,000

555,000,000

Operasional 30%

1 kawasan

21 kecamatan

10,598,420,000

205,000,000

Operasional 75%

1 kawasan

21 kecamatan

10,598,420,000

205,000,000

Operasional 85%

1 kawasan

11,598,420,000

205,000,000

21 kecamatan

12

Kode

1 1.03.54

1.03.82

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan 2 Program Pengembangan Jasa Konstruksi Program Pengembangan Kawasan Prioritas

1.03.85

Program Pengembangan Infrastruktur Penunjang pada Kawasan Industri Ploso

1.03.84

Program Pengembangan Infrastruktur Penunjang pada Kawasan Sekitar Interchange Tol

URUSAN PERUMAHAN 1.04.21

1.04.23

1.04.22


3 1 Jumlah penyedia jasa konstruksi yang dilakukan pembinaan 1 Terfasilitasinya dokumen penunjang percepatan penanganan infrastruktur jalan desa

4 20 penyedia

20 penyedia

50,000,000

-

10 dokumen

500,000,000

2 Terfasilitasinya sarana dan prasarana pada kawasan perbatasan antar daerah

-

1 Terwujudnya optimalisasi pengembangan infrastruktur penunjang pada Kawasan Industri Ploso 1 Terwujudnya optimalisasi pengembangan infrastruktur penunjang pada Kawasan Sekitar Interchange Tol

-

-

DED

250,000,000

Pembebasan Tanah

1,000,000,000

Pembangunan 50%

1,000,000,000

Pembebasan Tanah

1,000,000,000

-

-

DED

250,000,000

Pembebasan Tanah

1,000,000,000

Pembangunan 50%

1,000,000,000

Pembebasan Tanah

1,000,000,000

Tahun 2014

1 Jumlah lokasi pemakaman yang tertata 2 Luasan Makam Milik Daerah

Tahun 2015 Rp

Target

Program 1 Jumlah lokasi Pengembangan dan pengembangan Pengelolaan prasarana, sarana Perumahan dan utilitas perumahan formal Program 1 Jumlah RTLH yang Rehabilitasi Rumah direhabilitasi Tidak Layak Huni Program Pengelolaan Areal Pemakaman



Rp

Target

5

Tahun 2016

20 penyedia

Rp

Target

6

Tahun 2017

50,000,000

20 penyedia

50,000,000

Studi Kelayakan

Rp

Target

7

Tahun 2018

50,000,000

20 penyedia

100,000,000

DED

Rp

Target

8

9 50,000,000

20 penyedia

1,500,000,000

Pembebasan Tanah

50,000,000

2,000,000,000

Pembangunan 50%

DED

50,000,000

2 lokasi

550,000,000

2 lokasi

550,000,000

2 lokasi

550,000,000

2 lokasi

550,000,000

5740 rtlh

120 rtlh

250,000,000

250 rtlh

250,000,000

250 rtlh

250,000,000

250 rtlh

250,000,000

250 rtlh

250,000,000

5 lokasi

5 lokasi

300,000,000

5 lokasi

300,000,000

5 lokasi

2,750,000,000

5 lokasi

460,000,000

5 lokasi

250,000,000

-

DED

Pembebasan Tanah 1 ha

Pembangunan 100%

URUSAN PENATAAN RUANG 1.05.17

Program pengendalian pemanfaatan ruang

1.05.18

Program perencanaan tata ruang

1.05.19

Program 1 Rekomendasi Pemanfaatan Ruang keterangan rencana kota yang diterbitkan

1.05.21

Program Pengendalian Rencana Rinci Tata Ruang

1.05.22

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

1 Terkendalinya pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang 1 Tersedianya pedoman dalam kebijakan penataan ruang wilayah

1 Meningkatnya sarana dan prasarana informasi rencana pemanfaatan ruang 2 Teridentifikasinya jumlah dan fungsi peruntukan bangunan kawasan perkotaan 1 Luasan RTH yang dikembangkan 2 Luasan RTH yang dikelola

21 kecamatan

21 kecamatan

75,000,000

21 kecamatan

75,000,000

21 kecamatan

75,000,000

21 kecamatan

75,000,000

21 kecamatan

75,000,000

70%

75%

750,000,000

78%

500,000,000

80%

500,000,000

80%

500,000,000

80%

500,000,000

842 berkas

250 berkas

75,000,000

250 berkas

75,000,000

250 berkas

75,000,000

250 berkas

75,000,000

250 berkas

75,000,000

61,580,000

24 desa/ peta

261,580,000

24 desa/ peta

261,580,000

24 desa/ peta

261,580,000

24 desa/ peta

261,580,000

24 desa/peta

-

2 Kel/Desa

106,27 ha

6,25 ha

1 Kel/Desa

3,575,000,000

7,25 ha

1 ha

7,25 ha

1 Kel/Desa

11,075,000,000

0,5 ha

8,25 ha

1 Kel/Desa

8,575,000,000

1 Kel/Desa

3,575,000,000

8,75 ha

3,575,000,000

8,75 ha

URUSAN PERENCANAAN

13

Kode


1 1.06.01


1.06.02


1.06.03


1.06.07




Tahun 2014

Tahun 2015 Rp

Target

Rp

Target

5

Tahun 2016 Rp

Target

6

Tahun 2017 Rp

Target

7

Tahun 2018 Rp

Target

8

9


4 100%

100%

580,713,500

100%

580,713,500

100%

580,713,500

100%

580,713,500

100%

580,713,500

100%

100%

122,100,000

100%

122,100,000

100%

122,100,000

100%

122,100,000

100%

122,100,000


100%

100%

7,200,000

100%

7,200,000

100%

7,200,000

100%

7,200,000

100%

7,200,000


100%

100%

40,000,000

100%

40,000,000

100%

40,000,000

100%

40,000,000

100%

40,000,000

1.06.21

Program perencanaan pembangunan daerah

1 Tersediannya dokumen pedoman perencanaan daerah (RPJMD, RKPD, dan KUA/PPAS)

70%

70%

871,256,000

75%

614,823,360

80%

620,971,594

90%

627,181,310

90%

827,252,741

1.06.22

Program perencanaan pembangunan ekonomi

90%

90%

984,700,000

90%

1,020,000,000

90%

975,000,000

90%

700,000,000

90%

725,000,000

1.06.23

Program perencanaan pembangunan sosial budaya

1 Meningkatnya persentase ketersediaan laporan koordinasi perencanaan bidang ekonomi 1 Meningkatnya persentase ketersediaan laporan koordinasi perencanaan bidang sosial budaya

90%

90%

920,000,000

90%

960,000,000

90%

995,000,000

90%

1,030,000,000

90%

1,065,000,000

1.06.31

Program perencanaan prasarana sarana wilayah dan sumber daya alam

1 Meningkatnya persentase ketersediaan laporan koordinasi perencanaan bidang fisik prasarana

80%

80%

848,760,000

90%

1,020,000,000

90%

975,000,000

90%

700,000,000

90%

725,000,000

1.06.32

Program pengendalian evaluasi kinerja program


70%

70%

248,500,000

75%

614,823,360

80%

620,971,594

90%

627,181,310

90%

827,252,741

1.06.26

Program penelitian dan pengembangan

1 Meningkatnya persentase ketersediaan dokumen penelitian yang dihasilkan

70%

70%

762,043,500

75%

49,500,000

80%

54,450,000

90%

59,995,000

90%

65,994,500

1.06.20

Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah

80%

80%

246,050,000

82.5%

62,500,000

85%

72,000,000

87.5%

83,000,000

90%

95,000,000

1.06.16

Program kerjasama pembangunan

1 Meningkatnya persentase ketersediaan laporan hasil peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan 1 Meningkatnya persentase kerjasama pembangunan

80%

80%

50,000,000

82.5%

62,500,000

85%

72,000,000

87.5%

83,000,000

90%

95,000,000

1 Tercapainya pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran

100%

100%

1,889,506,000

100%

1,889,506,000

100%

1,889,506,000

100%

1,889,506,000

100%

1,889,506,000

URUSAN PERHUBUNGAN 1.07.01


14

Kode

1 1.07.02

1.07.03

1.07.05

1.07.07

1.07.27

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program peningkatan disiplin aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD Program Penerangan Jalan Umum


Tahun 2015 Rp

Target

Rp

Target

5

Tahun 2016 Rp

Target

6

Tahun 2017 Rp

Target

7

Tahun 2018 Rp

Target

8

9

4 100%

100%

845,980,000

100%

845,980,000

100%

845,980,000

100%

845,980,000

100%

845,980,000


100%

100%

105,255,000

100%

105,255,000

100%

105,255,000

100%

105,255,000

100%

105,255,000

1 Tercapainya dukungan aparatur dalam pelayanan

100%

100%

35,000,000

100%

35,000,000

100%

35,000,000

100%

35,000,000

100%

35,000,000


100%

100%

19,160,000

100%

19,160,000

100%

19,160,000

100%

19,160,000

100%

19,160,000


465 titik

47 titik

5,638,000,000


795 titik

476 titik

25 trayek

25 trayek

270,890,000

25 trayek

410,000,000

25 trayek

410,000,000

25 trayek

425,000,000

25 trayek

455,000,000

10 unit halte

2 Halte

671,000,000

2 Halte

710,000,000

2 Halte

780,000,000

2 Halte

641,000,000

2 Halte

641,000,000



30%

40%

Program 1 Pengembangan/ Peningkatan peremajaan trayek Pelayanan Angkutan angkutan masal

1.07.22

Program Peningkatan Prasarana dan Fasilitas Transportasi LLAJ

Program Pengendalian, Pengamanan Lalu Lintas dan Peningkatan Fasilitas Perlengkapan Jalan

Tahun 2014

3 1 Tercapainya dukungan sarana dan prasarana pelayanan

1.07.21

1.07.23



1 Jumlah terminal/ subterminal/ halte yang dibangun/ dikembangkan 2 Jumlah terminal/ subterminal/ halte yang rehabilitasi/ dipelihara 1 Prosentase fasilitas perlengkapan jalan yang terpasang

120 titik

2,185,000,000

600 titik

45%

2,835,986,318

865 titik

4 unit terminal dan 12 unit halte 2,075,520,000

150 titik

50%

3,935,000,000

1000 titik


200 titik

55%


60%

- Jumlah rambu1500 rambu lalin dan 96 160 rambu lalin dan 12 rambu dan RPPJ RPPJ RPPJ yang disediakan - Marka jalan yang 8000 m2 2000 m² tersedia - Traffic Light yang 20 unit 3 Unit traffict light dibangun - Panjang guardrail 200 m 100 m yang dipasang - Flashing yang 47 flashing 3 flashing dibangun - Jumlah ZOSS yang 6 unit ZOSS 3 Unit ZOSS disediakan - Jumlah traffic light 2 Unit Traffic Light 4 unit traffic light dan 5 dan flashing yang Flasing direhabilitasi - Jumlah Rambu yang 1500 buah 50 buah direhabilitasi - Jumlah Zona 6 unit ZOSS 6 unit ZOSS Selamat sekolah yang direhabilitasi - Jumlah Marka Jalan 8000 m2 200 m2 yang direhabilitasi





2000 m²

2000 m²

2000 m²

2000 m²





100 m

100 m

100 m

100 m

4 flashing

4 flashing

4 flashing

4 flashing

3 Unit ZOSS

3 Unit ZOSS

3 Unit ZOSS

3 Unit ZOSS





50 buah

50 buah

50 buah

50 buah

9 unit ZOSS

9 unit ZOSS

9 unit ZOSS

9 Unit ZOSS

3500 m2

3500 m2

3500 m2

3500 m2

- Jumlah Rambu Elektronik yang dibangun





29 unit Countdown Timer 2 unit Countdown Timer

4,525,250,000

1100 titik


225 titik

2,080,000,000

15

Kode

1

1.07.25

1.07.20

1.07.28

1.07.29

1.07.30

1.07.32





Tahun 2014

Target 5 3 4 - Jumlah Rambu 29 unit Countdown Timer 5 unit Countdown Timer Elektronik yang direhabilitasi Program 1 Tertatanya ruang Perkotaan Jombang Perkotaan Jombang Pengelolaan parkir yang Perparkiran memadai bagi pengguna jalan Program 1 Jumlah Kendaraan 100% 100% peningkatan yang dilayani kelaikan pengujian pengoperasian kendaraan bermotor kendaraan bermotor tepat waktu

Tahun 2015 Rp

1 Terlaksananya Koordinasi Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pengelolaan Kebijakan Transportasi Program Pembinaan 1 Terciptanya sistem dan Pengelolaan dan manajemen Sistem Transportasi pelayanan Darat transportasi yang memadai Program 1 Tertatanya manajen Pembangunan transportasi Sarana dan diwilayah Prasarana interchange tol Perhubungan pada Kawasan Sekitar Interchange Tol Program 1 Terkelolanya Pengelolaan dan fasilitasi bongkar Pengembangan muat barang sesuai Sarana dan fungsinya Prasarana Terminal Barang 2 Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana bongkar muat barang

Rp

Target 6

2

Program Peningkatan Kesadaran dan Keselamatan Lalu Lintas

Tahun 2016

Perkotaan Jombang

Rp

7 10 unit Countdown Timer

10 unit Countdown Timer 1,178,600,000

Target

Tahun 2017

1,700,000,000

Perkotaan Jombang

Target

Tahun 2018 Rp


1,800,000,000

Perkotaan Jombang

Target

Rp


1,980,000,000

Perkotaan Jombang

2,150,000,000

847,000,000

100%

450,000,000

100%

475,000,000

100%

500,000,000

100%

475,000,000

-

100%

130,000,000

100%

130,000,000

100%

160,000,000

100%

160,000,000

100%

160,000,000

-

1 dokumen tatralok

200,000,000

1 dokumen evaluasi

50,000,000

1 dokumen evaluasi

50,000,000

1 dokumen evaluasi

50,000,000

1 dokumen evaluasi

50,000,000

-

10%

325,000,000

20%

375,000,000

30%

300,000,000

40%

50,000,000

50%

50,000,000



400,000,000



450,000,000

1unit Forklift dan peralatan pendukung

1,300,000,000

- 1 unit Jembatan, 1 unit Forklift dan peralatan pendukung


5,350,000,000

pembebasan lahan


3,650,000,000

pembangunan gudang

URUSAN LINGKUNGAN HIDUP 1.08.01


1.08.02


1.08.03


1.08.07

1.08.27

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup


100%

100%

495,335,900

100%

495,335,900

100%

495,335,900

100%

495,335,900

100%

495,335,900

100%

100%

304,504,000

100%

304,504,000

100%

304,504,000

100%

304,504,000

100%

304,504,000


100%

100%

5,250,000

100%

5,250,000

100%

5,250,000

100%

5,250,000

100%

5,250,000


100%

100%

15,000,000

100%

15,000,000

100%

15,000,000

100%

15,000,000

100%

15,000,000

1 Persentasi kegiatan usaha yang memiliki rekomendasi izin lingkungan

0%

0%

1,235,643,300

100%

634,000,000

100%

697,830,000

100%

729,498,070

100%

971,490,000

2 Terlaksananya pengawasan kegiatan industri yang telah memiliki dokumen lingkungan hidup

0%

10 industri

10 industri

10 industri

10 industri

10 industri

16

Kode

1





3 3 Terlaksananya pengelolaan limbah industri hasil tembakau yang berwawasan lingkungan 4 Fasilitasi penyusunan dokumen UKL/UPL bagi kegiatan usaha kecil/menengah

4 0%

1 paket

0%

0%

0%

0%

0%

5 dokumen

5 dokumen

5 dokumen

5 dokumen

5 dokumen

5 Terlaksananya pelayanan penceahan pencemaran air dalam rangka memenuhi SPM bidang LH 6 Terlaksananya pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak dalam rangka memenuhi SPM bidang LH 7 Terlaksananya pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa dalam rangka memenuhi SPM bidang LH 8 Terlaksananya pelayanan tindaklanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup

0%

20%

40%

60%

80%

100%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

9 Menurunnya beban pencemaran air sungai di 18 titik pantau berdasarkan baku mutu parameter kunci

39%

50%

61%

72%

83%

94%

10 Terkendalinya kualitas udara ambien di 10 titik pantau sesuai baku mutu 11 Meningkatnya kualitas emisi dari sumber bergerak (kendaraan dinas operasional) 12 Prosentase ketaatan penyampaian laporan periodik bagi 50 pemegang dokumen lingkungan

10 titik

10 titik

10 titik

10 titik

10 titik

10 titik

0%

50%

60%

70%

80%

90%

20%

30%

40%

60%

80%

100%

Tahun 2014

Tahun 2015 Rp

Target

Rp

Target

5

Tahun 2016 Rp

Target

6

Tahun 2017 Rp

Target

7

Tahun 2018 Rp

Target

8

9

17

Kode

1

1.08.26

1.08.28

1.08.25


Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Program Perlindungan dan Konservasi dan Sumber Daya Alam

Program Penataan Lingkungan




3 13 Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan untuk menunjang program adipura, adiwiyata dan desa berseri

4 0%

100%

0%

0%

0%

0%

14 Meningkatnya jenis parameter uji laboratorium lingkungan 15 Terlaksananya sosialisasi penurunan gas rumah kaca 16 Tersusunnya dokumen kajian lingkungan hidup 17 Tersusunnya naskah akademis dan draft raperda pengelolaan lingkungan hidup 18 Terlaksananya monitoring dan evaluasi kegiatan DAK bidang Lingkungan Hidup 1 Jumlah dokumen informasi lingkungan hidup yang disusun

3 parameter

4 parameter

5 parameter

6 parameter

7 parameter

8 parameter

-

2 kegiatan

2 kegiatan

3 kegiatan

3 kegiatan

5 kegiatan

10 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

2 dokumen

8 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

2 dokumen

0%

100%

100%

100%

100%

100%

10 dokumen

3 dokumen

1 Meningkatnya rasio ketaatan pemegang izin SIPA

0

20%

40%

60%

80%

100%

2 Meningkatnya imbuhan air tanah 3 Tersusunnya pedoman pengelolaan taman Kehati 4 Tersusunnya dokuemn profil Kehati 5 Tersedianya sarana dan prasarana serta pengelolaan taman kehati

0

0

0

0

0

0

15 sumur resapan dan 4000 lubang biopori 1 dokumen

0

0

0

0

0

1 dokumen

0

0

0

1 dokumen

0

1 lokasi

1 lokasi

1 lokasi

1 lokasi

1 lokasi

6 Terlaksananya perlindungan sumber mata air 1 Terlaksananya keikutsertaan kabupaten jombang dalam program adipura 2 Jumlah sekolah yang mengikuti program adiwiyata 3 Tersusunnya dokumen standart gedung kantor yang berwawasan lingkungan 4 Failitasi sarana penunjang ruang terbuka hijau

10 lokasi

8 lokasi

8 lokasi

8 lokasi

8 lokasi

8 lokasi

10 lokasi

10 lokasi

48 sekolah

75 sekolah

100 sekolah

125 sekolah

150 sekolah

175 sekolah

0

1 dokumen

1 SKPD

1 SKPD

1 SKPD

1 SKPD

0

1 lokasi

0

0

0

0

Tahun 2014

Tahun 2015 Rp

Target

Rp

Target

5

Tahun 2016

1,085,110,100

969,000,000

2 dokumen

10 lokasi

Rp

Target

6

Tahun 2017

236,000,000

525,000,000

2 dokumen

10 lokasi

Rp

Target

7

Tahun 2018

265,000,000

600,000,000

2 dokumen

10 lokasi

Rp

Target

8

9

272,500,000

640,000,000

2 dokumen

10 lokasi

352,000,000

700,000,000

18

Kode

1 1.08.30

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan 2 Program Peningkatan Peranserta Masyarakat Bidang Lingkungan Hidup




3 1 Jumlah kelompok masyarakat yang berperan serta dalam pengelolaan lingkungan hidup

4 4 pokmas; 40 kader



100%

Tahun 2014 Target

Tahun 2015 Rp

Target

365,000,000


100%

795,287,000

100%

100%

Tahun 2016 Rp

Target

303,500,000


100%

795,287,000

762,685,000

100%

Tahun 2017 Rp

Target

310,000,000


100%

795,287,000

762,685,000

100%

Tahun 2018 Rp

Target

Rp

322,000,000


337,000,000

100%

795,287,000

100%

795,287,000

762,685,000

100%

762,685,000

100%

762,685,000

URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 1.10.01


1.10.02


1.10.03



100%

100%

9,275,000

100%

9,275,000

100%

9,275,000

100%

9,275,000

100%

9,275,000


100%

100%

40,000,000

100%

40,000,000

100%

40,000,000

100%

40,000,000

100%

40,000,000

Program penataan administrasi kependudukan

1 Cakupan Penerbitan KK,

80%

90%

931,751,200

100%

665,926,000

100%

741,449,510

100%

981,751,200

100%

981,751,200

2 Cakupan penerbitan KTP, 3 Cakupan Penerbitan Surat Keterangan Kependudukan

93%

95%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

1.10.07

1.10.15

1.10.15 1.10.15

1.10.16

Program penataan administrasi pencatatan sipil

1.10.16 1.10.16 1.10.16 1.10.16 1.10.16

1 Cakupan Penerbitan Akta-Akta Pencatatan Sipil, yang meliputi : Akta kelahiran; Akta kematian; Akta perkawinan; Akta perceraian; Akta pengakuan anak.

642,000,000

19% 2% 100% 100% 100%

60% 20% 100% 100% 100%

345,500,000

65% 30% 100% 100% 100%

458,000,000

70% 40% 100% 100% 100%

462,175,695

75% 50% 100% 100% 100%

462,175,695

80% 60% 100% 100% 100%

URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.11.15

Program keserasian 1 Persentase SKPD kebijakan yang teradvokasi peningkatan kualitas gender anak dan perempuan

1.11.16

Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak

1.11.17

Program peningkatan kualitas layanan terpadu hidup dan bagi perempuan dan perlindungan anak korban perempuan kekerasan Program 1 Meningkatknya peningkatan peran persentase serta dan organisasi kesetaraan jender perempuan yang dalam dibina pembangunan

1.11.18

1 Meningkatnya persentase penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan dan jumlah lembaga pemerhati perempuan dan 1 anak Cakupan SPM

-

-

-

85%

42,500,000

90%

38,250,000

95%

40,375,000

100%

42,500,000

72.4%

100%

813,700,000

100%

751,645,000

100%

772,330,000

100%

793,015,000

100%

813,700,000

-

8 layanan

60,000,000

8 layanan

51,000,000

8 layanan

54,000,000

8 layanan

57,000,000

8 layanan

60,000,000

100%

100%

140,000,000

100%

119,000,000

100%

127,400,000

100%

142,500,000

100%

140,000,000

URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

19

Kode


1 1.12.01


1.12.02


1.12.03


1.12.07

1.12.15

Program keluarga berencana

1.12.16

Program kesehatan reproduksi remaja

1.12.18




Tahun 2014

Tahun 2015 Rp

Target

Rp

Target

5

Tahun 2016 Rp

Target

6

Tahun 2017 Rp

Target

7

Tahun 2018 Rp

Target

8

9


4 100%

100%

508,500,000

100%

508,500,000

100%

508,500,000

100%

508,500,000

100%

508,500,000

100%

100%

137,000,000

100%

137,000,000

100%

137,000,000

100%

137,000,000

100%

137,000,000


100%

100%

24,500,000

100%

24,500,000

100%

24,500,000

100%

24,500,000

100%

24,500,000


100%

100%

39,999,900

100%

39,999,900

100%

39,999,900

100%

39,999,900

100%

39,999,900

1 Meningkatnya rasio peserta KB dengan pasangan usia subur 1 Menurunnya rasio persentase perkawinan pertama wanita < 20 tahun

76.60%

76.70

1,922,506,000

76,80%

1,634,130,100

76,90%

1,732,005,400

77.00%

1,826,381,000

77,10%

1,852,576,000

100.00%

234,224,450

100.00%

227,700,000

100.00%

240,350,000

100%

259,519,150

100.00%

100%

253,000,000

Program pembinaan 1 Persentase anggota peran serta keluarga tribina dan masyarakat dalam UPPKS yang ber-KB pelayanan KB/KR yang mandiri

100%

100%

1,660,497,500

100%

1,645,497,500

100%

1,650,497,500

100%

1,655,497,500

100%

1,664,997,500

1.12.24

Program pengembangan model operasional BKB-PosyanduPADU

100%

100%

39,000,000

100%

35,150,000

100%

30,510,000

100%

32,205,200

100%

35,425,720

1.12.25

Program pengendalian penduduk

1.74%

1.74%

374,988,500

1.73%

318,800,000

1.72%

337,093,140

1.71%

356,403,870

1.70%

374,988,500


100%

100%

299,990,000

100%

299,990,000

100%

299,990,000

100%

299,990,000

100%

299,990,000

100%

100%

304,810,000

100%

304,810,000

100%

304,810,000

100%

304,810,000

100%

304,810,000

1 Meningkatnya persentase Bina Keluarga BalitaPosyanduPendidikan Anak Dini Usia 1 Menurunnya ratarata jumlah jiwa dalam keluarga

URUSAN SOSIAL 1.13.01


1.13.02


1.13.03

Program peningkatan disiplin aparatur


100%

100%

8,500,000

100%

8,500,000

100%

8,500,000

100%

8,500,000

100%

8,500,000

1.13.07

Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD


100%

100%

30,000,000

100%

30,000,000

100%

30,000,000

100%

30,000,000

100%

30,000,000

1.13.22

Program partisipasi sosial masyarakat

Belum terdapat tokoh yang teridentifikasi

Kajian sejarah dan semminar

30,000,000

Sosialisasi terhadap nama tokoh

30,000,000

Peningkatan sarana prasarana makan pahlawan

100,000,000

1.13.23

Program penanganan PMKS

10%

10%

877,500,000

10%

926,000,000

10%

975,000,000

1 Jumlah tokoh perintis kepahlawanan yang teridentifikasi 1 Meningkatnya persentase PMKS yang mendapatkan pemberdayaan

100,000,000 Pengusulan nama tokoh

975,000,000

10%

25,000,000 Munculnya 2 nama tokoh pahlawan 728,000,000

10%

20

Kode

1 1.13.24

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan 2 Program penyediaan sarana dan prasarana sosial




Tahun 2014 Rp

Target 3 4 1 Meningkatnya 1540 orang yang kapasitas pelayanan mendapatkan pelayanan kesejahteraan sosial

Tahun 2015 Rp

Target

5

Tahun 2016 Rp

Target

6

Tahun 2017 Rp

Target

7

Tahun 2018 Rp

Target

8

9

265 orang yang mendapatkan pelayanan

95,000,000


556,250,000


593,000,000


647,750,000


95,000,000

60%

290,250,000

65%

293,000,000

70%

325,250,000

75%

535,000,000

1.13.25

Program 1 Meningkatnya pemberdayaan persentase kelembagaan Lembaga kesejahteraan sosial Kesejahteraan Sosial akftif melakukan pelayanan kesejahteraan sosial

59% dari 100 LKS

60%

535,000,000

1.13.26

Program pembinaan 1 Persentase PMKS lingkungan sosial yang mendapatkan bidang sosial pemberdayaan dari anggaran DBHCHT

-

3%

250,000,000

URUSAN KETENAGAKERJAAN 1.14.15

Program 1 Persentase peserta peningkatan kualitas pelatihan yang dan produktivitas mendapatkan tenaga kerja pekerjaan

70%

80%

165,000,000

85%

90,750,000

87%

99,000,000

90%

102,250,000

100%

165,000,000

1.14.16

Program peningkatan kesempatan kerja

31%

31%

165,000,000

31%

240,750,000

34%

199,000,000

38%

235,250,000

38%

165,000,000

1.14.17

Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan Program pembinaan 1 Meningkatnya lingkungan sosial persentase pencari bidang tenaga kerja kerja yang mendapatkan pemberdayaan dari anggaran DBHCHT

10 kasus

9 kasus

480,000,000

9 kasus

414,000,000

7 kasus

448,000,000

5 kasus

462,000,000

5 kasus

480,000,000

1%

1%

500,000,000

1%

500,000,000

1%

500,000,000

1%

500,000,000

1%

500,000,000


100%

100%

504,976,000

100%

504,976,000

100%

504,976,000

100%

504,976,000

100%

504,976,000

100%

100%

191,250,000

100%

191,250,000

100%

191,250,000

100%

191,250,000

100%

191,250,000


100%

100%

8,750,000

100%

8,750,000

100%

8,750,000

100%

8,750,000

100%

8,750,000


100%

100%

40,000,000

100%

40,000,000

100%

40,000,000

100%

40,000,000

100%

40,000,000

75 WUB

96 WUB

128 WUB

633,413,800

128 WUB

599,873,800

128 WUB

634,073,800

128 WUB

832,976,000

10 produk UMKM

2 produk UMKM

2 produk UMKM

281,959,500

2 produk UMKM

326,019,500

2 produk UMKM

326,019,500

2 produk UMKM

412,740,000

1.14.18

1 Meningkatnya persentase pencari kerja yang ditempatkan 1 menurunnya jumlah kasus perselisihan hubungan industrial

URUSAN KOPERASI dan USAHA KECIL dan MENENGAH 1.15.01


1.15.02


1.15.03


1.15.07

1.15.16

1.15.15

Program 1 Meningkatnya Pengembangan jumlah wirausaha Kewirausahaan dan baru Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Program penciptaan Terwujudnya produk iklim usaha Usaha UMKM berdaya Kecil Menengah saing yang kondusif

1,032,431,000

412,740,000

21

Kode

1 1.15.17

1.15.18

1.15.20

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan 2 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Program Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Masyarakat di Kawasan Agropolitan

1.15.21

Revitalisasi Koperasi berbasis Agribisnis di Kawasan Agropolitan SKPP I

1.15.23

Peningkatan Kualitas Usaha Koperasi Pemberdayaan perempuan melalui koperasi wanita

1.15.22



3 1 Tersedianya jaringan pemasaran hasil (kemitrran usaha)

4 0 UMKM

1 Tercapainya jumlah Koperasi aktif;

766 kop aktif

2 Tercapainya jumlah Koperasi sehat 1 Jumlah koperasi di wilayah agropolitan

7 Kop

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2014 Tahun 2014 Rp

Target

2

Jumlah koperasi aktif di wilayah agropolitan; 3 Jumlah koperasi sehat 1. Jumlah koperasi aktif di wilayah agropolitan;

1 Meningkatnya jumlah koperasi sehat 1 persentase Koperasi wanita yang diberdayakan

Tahun 2015

5 UMKM

686/0 kop aktif; kop berkualitas

Rp

Target

5

Tahun 2016

624,935,000

1,099,660,000

121

121

121

1 Kop

2 Kop

121

121

150 Kop

-

319 Kopwan

Rp

Target

8

9

5 UMKM

528,662,500

5 UMKM

588,362,500

5 UMKM

528,662,500

5 UMKM

653,630,000

686 kop aktif

598,347,500

606 kop aktif

598,347,500

606 kop aktif

598,347,500

526 kop aktif

669,025,000

11,500,000

18 Kop 121

40,000,000

121

4 Kop 6,000,000

Tahun 2018 Rp

Target

7

14 Kop

123

Rp

Target

6

Tahun 2017

-

-

121

22 Kop 54,047,500

121

26 Kop 79,547,500

121

121

121

121

6 Kop

8 Kop

10 Kop

-

-

-

-

-

79,547,500

-

-

50 Kop

322,000,000

50 Kop

322,000,000

50 Kop

322,000,000

50 Kop

374,697,500

-

319 Kopwan

99,770,000

319 Kopwan

196,762,500

319 Kopwan

196,762,500

319 Kopwan

155,770,000

URUSAN PENANAMAN MODAL 1.15.01


1.15.02


1.15.03


1.15.07

1.16.15


100%

100%

165,343,500

100%

165,343,500

100%

165,343,500

100%

165,343,500

100%

165,343,500

100%

100%

189,844,000

100%

189,844,000

100%

189,844,000

100%

189,844,000

100%

189,844,000


100%

100%

2,100,000

100%

2,100,000

100%

2,100,000

100%

2,100,000

100%

2,100,000


100%

100%

37,666,500

100%

37,666,500

100%

37,666,500

100%

37,666,500

100%

37,666,500

Program 1 Meningkatnya 17 PMA dan PMDN (11 Peningkatan jumlah investor yang PMA dan 6 PMDN) Promosi dan masuk (PMDN/PMA) Kerjasama Investasi 2 Tercapainya nilai Investasi (PMDN dan PMA) 3 Meningkatnya persentase tenaga kerja yang terserap di sektor industri 4 Meningkatnya rasio daya serap tenaga kerja

20 PMA dan PMDN (12 PMA dan 8 PMDN)

1,030,938,500 22 PMA dan PMDN (13 PMA dan 9 PMDN)

856,514,525 24 PMA dan PMDN (14 PMA dan 10 PMDN)



Rp. 11.260.185.021.678 Rp. 12.010.185.021.678

Rp. 12.760.185.021.678

Rp. 13.510.185.021.678

Rp. 14.260.185.021.678

Rp. 15.010.185.021.678

0,01% (terdapat tambahan 142 orang yang bekerja, total pekerja pada tahun 2014 sejumlah 14.388 orang) 42.59

0,01% (terdapat tambahan 142 orang yang bekerja, total pekerja pada tahun 2014 sejumlah 14.530 orang)



44.39

46.2

48.00

5% (14.104 pekerja)

38.98

0,01% (terdapat tambahan 142 orang yang bekerja, total pekerja pada tahun 2014 sejumlah 14.246 orang) 40.79

1,025,925,000

22

Kode

1

1.16.16


Program peningkatan Iklim investasi dan realisasi investasi



3 5 Tersedianya potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah

4 _


Target

Tercapainya Nilai Investasi (PMDN dan PMA)

Tahun 2015

100%

62,854,000

Rp. 12.760.185.021.678

Tahun 2017 Rp

Target

6

100%

Rp. 11.260.185.021.678 Rp. 12.010.185.021.678

Rp

Target

5

Tahun 2016

45,000,000

100%

78,750,000 Rp. 13.510.185.021.678

Rp

Target

7

Tahun 2018

47,500,000

100%

Rp

Target

8

9 48,000,000

100%

49,500,000

117,199,825 Rp. 14.260.185.021.678

117,199,825 Rp. 15.010.185.021.678

239,761,025

URUSAN KEBUDAYAAN 1.17.15

1.17.17

1.17.18

Program 1 Meningkatnya pengembangan nilai persentase budaya kelompok seni dan budaya yang mendapatkan fasilitasi Program 1 Meningkatnya pengelolaan jumlah event seni keragaman budaya dan budaya Program 1 Meningkatnya pengembangan jumlah sarana kerjasama penyelenggaraan pengelolaan seni dan budaya, kekayaan budaya serta kerjasama budaya

5%

5%

455,000,000

6%

376,000,000

8%

362,000,000

8%

396,000,000

8%

430,000,000

50 event

50 event

495,000,000

50 event

450,000,000

50 event

780,000,000

50 event

480,000,000

50 event

520,000,000

Belum ada data

1 unit sarpras dan 2 kali kerjasama udaya


100%

100%

782,400,000

100%

782,400,000

100%

782,400,000

100%

100%

475,800,000

100%

475,800,000

100%


100%

100%

15,000,000

100%

15,000,000


100%

100%

40,000,000

100%

40 atlit

40 atlit

632,415,000

40 atlit

1 stadion belum representatif, 1 GOR, 1 kolam renang belum memenuhi standar

1 lapangan tenis

40%

40%

350,000,000

40%

350,000,000

43%

350,000,000

45%

360,000,000

48%

375,000,000

130,000,000 2 kali kerjasama budaya

60,000,000 1 kali kerjasama budaya

50,000,000 1 unit sarpras kesenian dan 1 kali kerjasama budaya

130,000,000 1 unit sarpras kesenian dan 2 kali kerjasama budaya

145,000,000

100%

782,400,000

100%

782,400,000

475,800,000

100%

475,800,000

100%

475,800,000

100%

15,000,000

100%

15,000,000

100%

15,000,000

40,000,000

100%

40,000,000

100%

40,000,000

100%

40,000,000

610,500,000

40 atlit

470,000,000

40 atlit

756,000,000

40 atlit

540,000,000

URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 1.18.01


1.18.02


1.18.03


1.18.07

1.18.20

1.18.21

1.18.16

Program pembinaan 1 Meningkatnya dan Jumlah atlit pemasyarakatan berprestasi olah olah raga raga Program 1 Meningkatnya peningkatan sarana jumlah sarana dan dan prasarana olah prasarana OR raga Program peningkatan peran serta kepemudaan

1 Meningkatnya persentase organisasi pemuda yang mendapatkan pembinaan

1,939,500,000

4 sarana cabor

2,195,000,000

4 sarana cabor

174,000,000 4 sarana cabor + 1 paket DED Stadion + 1 paket lahan stadion

25,807,000,000

4 sarana cabor + 1 stadion

19,235,000,000

URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI 1.19.01


1.19.02


1.19.03



100%

100%

372,051,000

100%

372,051,000

100%

372,051,000

100%

372,051,000

100%

372,051,000

100%

100%

76,950,000

100%

76,950,000

100%

76,950,000

100%

76,950,000

100%

76,950,000


100%

100%

3,500,000

100%

3,500,000

100%

3,500,000

100%

3,500,000

100%

3,500,000

23

Kode

1 1.19.07

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan 2 Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD




Tahun 2014

Tahun 2015 Rp

Target

Rp

Target

5

Tahun 2016 Rp

Target

6

Tahun 2017 Rp

Target

7

Tahun 2018 Rp

Target

8

9

3 1 Tercapainya perencanaan dan pelaporan kinerja dan keuangan

4 100%

100%

40,000,000

100%

40,000,000

100%

40,000,000

100%

40,000,000

100%

40,000,000


100%

100%

386,344,400

100%

386,344,400

100%

386,344,400

100%

386,344,400

100%

386,344,400

100%

100%

119,600,000

100%

119,600,000

100%

119,600,000

100%

119,600,000

100%

119,600,000

1.19.01


1.19.02


1.19.03



100%

100%

208,835,000

100%

208,835,000

100%

208,835,000

100%

208,835,000

100%

208,835,000


100%

100%

40,000,000

100%

40,000,000

100%

40,000,000

100%

40,000,000

100%

40,000,000

1.19.01


100%

100%

462,303,500

100%

462,303,500

100%

462,303,500

100%

462,303,500

100%

462,303,500

1.19.02



100%

100%

147,730,000

100%

147,730,000

100%

147,730,000

100%

147,730,000

100%

147,730,000

1.19.03



100%

100%

25,250,000

100%

25,250,000

100%

25,250,000

100%

25,250,000

100%

25,250,000


100%

100%

39,996,000

100%

39,996,000

100%

39,996,000

100%

39,996,000

100%

39,996,000

Program pengembangan wawasan kebangsaan Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Program peningkatan sdm aparatur satuan polisi pamong praja

1 Tidak terjadi konflik SARA di Jombang

Tidak terjadi konflik SARA di Jombang

Tidak ada kasus SARA

1 Menurunnya jumlah kenakalan remaja

Data belum tersedia

menurun 1%

1 Meningkatnya jumlah linmas terlatih


150 orang

1 Meningkatnya persentase polisi pamong praja terlatih

31 latsar, 20 jambore, 6 ppns dari 194 personil

45%

8.38

8.37

1.19.07

1.19.07

1.19.17

1.19.18

1.19.15

1.19.28

1.19.20

Program 1 Menurunnya angka peningkatan kriminalitas pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)

143,408,000 Tidak ada kasus SARA

65,000,000




285,000,000

menurun 1%

30,000,000

menurun 1%

64,000,000

menurun 1%

65,000,000

menurun 1%

140 orang

145,000,000

200 orang

225,000,000

240 orang

265,000,000

400 orang

101,500,000

55%

104,400,000

65%

110,940,000

75%

118,134,000

95%

133,847,400

175,000,000

8.36

165,000,000

8.35

175,000,000

8.34

180,000,000

8.33

400,000,000

4,622,832,500

80,000,000

5,256,767,500

24

Kode

1 1.19.25

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan 2 Program peningkatan pemahaman aparatur pemerintah dan masyarakat terhadap peraturan perundangundangan




3 1 Menurunnya kasus pelanggaran HAM

4 117 pelanggaran

109 pelanggaran

123,000,000

101 pelanggaran

120,000,000

93 pelanggaran

125,000,000

85 pelanggaran

126,000,000

78 pelanggaran

130,000,000

Tahun 2014

Tahun 2015 Rp

Target

Rp

Target

5

Tahun 2016 Rp

Target

6

Tahun 2017 Rp

Target

7

Tahun 2018 Rp

Target

8

9

1.19.26

Program peningkatan kepatuhan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah

1 Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Perda dan Peraturan Kepala Daerah

10%

20%

68,250,000

25%

64,482,500

30%

71,680,000

35%

73,977,500

40%

125,011,000

1.19.27

Program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum

_

70%

516,500,000

75%

485,255,000

80%

485,870,000

85%

486,485,000

90%

634,520,000

1.19.16

Program pemeliharaan kamtribmas dan pencegahan tindak kriminal Program pemeliharaan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat Program pendidikan politik masyarakat

1 Persentase penyelesaian gangguan ketentraman dan ketertiban umum 1 Tidak terjadi kerawanan daerah

1.19.24

1.19.21

1.19.21

1.19.29

Program pencegahan dini dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana dan kebakaran

1.19.30

Program tanggap darurat penanggulangan bencana dan kebakaran Program rehabilitasi dan rekonstruksi daerah terdampak bencana

1.19.31

Tidak terjadi kerawanan Tidak terjadi kerawanan daerah daerah

636,376,000 Tidak terjadi kerawanan daerah




642,000,000

332,500,000

195,000,000

198,000,000

Tidak terjadi AGHT

210,000,000

390,000,000

85%

630,000,000

1 Tidak terjadi AGHT

0

Tidak terjadi AGHT

289,064,000

1 Meningkatnya persentase pemilih menggunakan hak pilihnya 2 Prosentase organisasi kemayarakatan yang aktif 1 Menurunnya persentase ancaman bencana (Jumlah Kejadian bencana/Desa rawan bencana) > 103/175= 58,86% 1 Meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana 1 Meningkatnya prosentase kerusakan yang terehabilitasi (struktural/nonstruktural) dan terekonstruksi (struktural)

70.26% menggunakan hak pilih

60 % menggunakan hak pilih

553,292,000

15%

Tidak terjadi AGHT

Tidak terjadi AGHT

265,000,000

22%

Tidak terjadi AGHT

330,000,000

30%

37%

44%

59.12%

54%

1,494,009,500

49%

1,095,269,000

44%

1,285,000,000

39%

1,117,000,000

34%

850,000,000

80%

80%

780,780,000

90%

885,000,000

100%

888,000,000

100%

890,000,000

100%

945,000,000



34,470,000 60% daerah terdampak bencana rekonstruksi




40,000,000

URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 1.20.01


1.20.02


1.20.03

Program peningkatan disiplin aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1.20.05


100%

100%

3,345,657,460

100%

3,345,657,460

100%

3,345,657,460

100%

3,345,657,460

100%

3,345,657,460

100%

100%

2,986,201,488

100%

2,986,201,488

100%

2,986,201,488

100%

2,986,201,488

100%

2,986,201,488


100%

100%

503,100,000

100%

503,100,000

100%

503,100,000

100%

503,100,000

100%

503,100,000

1 Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

100%

100%

56,045,000

100%

56,045,000

100%

56,045,000

100%

56,045,000

100%

56,045,000

25

Kode

1 1.20.07





Tahun 2014

Tahun 2015 Rp

Target

Rp

Target

5

Tahun 2016 Rp

Target

6

Tahun 2017 Rp

Target

7

Tahun 2018 Rp

Target

8

9


4 100%

100%

40,000,000

100%

40,000,000

100%

40,000,000

100%

40,000,000

100%

40,000,000


100%

100%

262,000,000

100%

262,000,000

100%

262,000,000

100%

262,000,000

100%

262,000,000

100%

100%

28,500,000

100%

28,500,000

100%

28,500,000

100%

28,500,000

100%

28,500,000

1.20.01


1.20.02


1.20.03



100%

100%

2,975,000

100%

2,975,000

100%

2,975,000

100%

2,975,000

100%

2,975,000


100%

100%

20,000,000

100%

20,000,000

100%

20,000,000

100%

20,000,000

100%

20,000,000

1.20.01


100%

100%

132,500,000

100%

132,500,000

100%

132,500,000

100%

132,500,000

100%

132,500,000

1.20.02



100%

100%

31,500,000

100%

31,500,000

100%

31,500,000

100%

31,500,000

100%

31,500,000

1.20.03



100%

100%

2,625,000

100%

2,625,000

100%

2,625,000

100%

2,625,000

100%

2,625,000


100%

100%

15,000,000

100%

15,000,000

100%

15,000,000

100%

15,000,000

100%

15,000,000

1.20.01


100%

100%

190,454,055

100%

190,454,055

100%

190,454,055

100%

190,454,055

100%

190,454,055

1.20.02



100%

100%

18,850,000

100%

18,850,000

100%

18,850,000

100%

18,850,000

100%

18,850,000

1.20.03



100%

100%

2,700,000

100%

2,700,000

100%

2,700,000

100%

2,700,000

100%

2,700,000


100%

100%

20,000,000

100%

20,000,000

100%

20,000,000

100%

20,000,000

100%

20,000,000

1.20.01


100%

100%

128,205,520

100%

128,205,520

100%

128,205,520

100%

128,205,520

100%

128,205,520

1.20.02



100%

100%

51,000,000

100%

51,000,000

100%

51,000,000

100%

51,000,000

100%

51,000,000

1.20.07

1.20.07

1.20.07

26

Kode

1 1.20.03

1.20.07

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan 2 Program peningkatan disiplin aparatur Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD




3 1 Tercapainya disiplin aparatur

4 100%

100%

2,800,000

100%

2,800,000

100%

2,800,000

100%

2,800,000

100%

2,800,000


100%

100%

15,000,000

100%

15,000,000

100%

15,000,000

100%

15,000,000

100%

15,000,000


100%

100%

269,096,000

100%

269,096,000

100%

269,096,000

100%

269,096,000

100%

269,096,000

100%

100%

39,000,000

100%

39,000,000

100%

39,000,000

100%

39,000,000

100%

39,000,000

Tahun 2014

Tahun 2015 Rp

Target

Rp

Target

5

Tahun 2016 Rp

Target

6

Tahun 2017 Rp

Target

7

Tahun 2018 Rp

Target

8

9

1.20.01


1.20.02


1.20.03



100%

100%

1,750,000

100%

1,750,000

100%

1,750,000

100%

1,750,000

100%

1,750,000

1.20.07



100%

100%

13,875,000

100%

13,875,000

100%

13,875,000

100%

13,875,000

100%

13,875,000

1.20.01


100%

100%

218,619,700

100%

218,619,700

100%

218,619,700

100%

218,619,700

100%

218,619,700

1.20.02



100%

100%

32,300,000

100%

32,300,000

100%

32,300,000

100%

32,300,000

100%

32,300,000

1.20.03



100%

100%

1,750,000

100%

1,750,000

100%

1,750,000

100%

1,750,000

100%

1,750,000


100%

100%

10,000,000

100%

10,000,000

100%

10,000,000

100%

10,000,000

100%

10,000,000

1.20.01


100%

100%

358,142,600

100%

358,142,600

100%

358,142,600

100%

358,142,600

100%

358,142,600

1.20.02



100%

100%

99,450,000

100%

99,450,000

100%

99,450,000

100%

99,450,000

100%

99,450,000

1.20.03



100%

100%

9,150,000

100%

9,150,000

100%

9,150,000

100%

9,150,000

100%

9,150,000


100%

100%

20,000,000

100%

20,000,000

100%

20,000,000

100%

20,000,000

100%

20,000,000



100%

100%

82,180,000

100%

82,180,000

100%

82,180,000

100%

82,180,000

100%

82,180,000

1.20.07

1.20.07

1.20.01

27

Kode

1 1.20.02




Tahun 2014

Tahun 2015 Rp

Target

Rp

Target

5

Tahun 2016 Rp

Target

6

Tahun 2017 Rp

Target

7

Tahun 2018 Rp

Target

8

9


4 100%

100%

26,210,000

100%

26,210,000

100%

26,210,000

100%

26,210,000

100%

26,210,000



100%

100%

1,575,000

100%

1,575,000

100%

1,575,000

100%

1,575,000

100%

1,575,000


100%

100%

20,000,000

100%

20,000,000

100%

20,000,000

100%

20,000,000

100%

20,000,000

1.20.01


100%

100%

1,941,170,000

100%

1,941,170,000

100%

1,941,170,000

100%

1,941,170,000

100%

1,941,170,000

1.20.02



100%

100%

60,413,050,000

100%

5,413,050,000

100%

5,413,050,000

100%

5,413,050,000

100%

5,413,050,000

1.20.03



100%

100%

2,061,275,000

100%

2,061,275,000

100%

2,061,275,000

100%

2,061,275,000

100%

2,061,275,000


100%

100%

6,476,000

100%

6,476,000

100%

6,476,000

100%

6,476,000

100%

6,476,000

1.20.01


100%

100%

6,417,125,000

100%

6,417,125,000

100%

6,417,125,000

100%

6,417,125,000

100%

6,417,125,000

1.20.02



100%

100%

3,093,000,000

100%

3,093,000,000

100%

3,093,000,000

100%

3,093,000,000

100%

3,093,000,000

1.20.03



100%

100%

73,875,000

100%

73,875,000

100%

73,875,000

100%

73,875,000

100%

73,875,000


100%

100%

20,000,000

100%

20,000,000

100%

20,000,000

100%

20,000,000

100%

20,000,000

1.20.01


100%

100%

625,500,000

100%

625,500,000

100%

625,500,000

100%

625,500,000

100%

625,500,000

1.20.02



100%

100%

3,972,525,000

100%

3,972,525,000

100%

3,972,525,000

100%

3,972,525,000

100%

3,972,525,000

1.20.03



100%

100%

10,000,000

100%

10,000,000

100%

10,000,000

100%

10,000,000

100%

10,000,000


100%

100%

25,864,500

100%

25,864,500

100%

25,864,500

100%

25,864,500

100%

25,864,500

1.20.03

1.20.07

1.20.07

1.20.07

1.20.07

2



28

Kode


1 1.20.01


1.20.02


1.20.03




Tahun 2014

Tahun 2015 Rp

Target

Rp

Target

5

Tahun 2016 Rp

Target

6

Tahun 2017 Rp

Target

7

Tahun 2018 Rp

Target

8

9


4 100%

100%

542,939,900

100%

542,939,900

100%

542,939,900

100%

542,939,900

100%

542,939,900

100%

100%

183,271,000

100%

183,271,000

100%

183,271,000

100%

183,271,000

100%

183,271,000



100%

100%

20,000,000

100%

20,000,000

100%

20,000,000

100%

20,000,000

100%

20,000,000


100%

100%

44,125,000

100%

44,125,000

100%

44,125,000

100%

44,125,000

100%

44,125,000

1.20.01


100%

100%

467,520,000

100%

467,520,000

100%

467,520,000

100%

467,520,000

100%

467,520,000

1.20.02



100%

100%

387,852,000

100%

387,852,000

100%

387,852,000

100%

387,852,000

100%

387,852,000

1.20.03



100%

100%

23,625,000

100%

23,625,000

100%

23,625,000

100%

23,625,000

100%

23,625,000


100%

100%

34,200,000

100%

34,200,000

100%

34,200,000

100%

34,200,000

100%

34,200,000

1.20.01


100%

100%

2,227,088,700

100%

2,227,088,700

100%

2,227,088,700

100%

2,227,088,700

100%

2,227,088,700

1.20.02



100%

100%

489,285,000

100%

489,285,000

100%

489,285,000

100%

489,285,000

100%

489,285,000

1.20.03

Program peningkatan disiplin aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD


100%

100%

30,850,000

100%

30,850,000

100%

30,850,000

100%

30,850,000

100%

30,850,000

1 Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 Tercapainya perencanaan dan pelaporan kinerja dan keuangan

100%

100%

169,858,000

100%

169,858,000

100%

169,858,000

100%

169,858,000

100%

169,858,000

100%

100%

68,000,000

100%

68,000,000

100%

68,000,000

100%

68,000,000

100%

68,000,000

1.20.01


100%

100%

89,765,014

100%

89,765,014

100%

89,765,014

100%

89,765,014

100%

89,765,014

1.20.02



100%

100%

54,945,000

100%

54,945,000

100%

54,945,000

100%

54,945,000

100%

54,945,000

1.20.03



100%

100%

4,500,000

100%

4,500,000

100%

4,500,000

100%

4,500,000

100%

4,500,000

1.20.07

1.20.07

1.20.05

1.20.07

29

Kode

1 1.20.07





Tahun 2014

Tahun 2015 Rp

Target

Rp

Target

5

Tahun 2016 Rp

Target

6

Tahun 2017 Rp

Target

7

Tahun 2018 Rp

Target

8

9


4 100%

100%

20,000,000

100%

20,000,000

100%

20,000,000

100%

20,000,000

100%

20,000,000


100%

100%

114,819,399

100%

114,819,399

100%

114,819,399

100%

114,819,399

100%

114,819,399

100%

100%

43,500,000

100%

43,500,000

100%

43,500,000

100%

43,500,000

100%

43,500,000

1.20.01


1.20.02


1.20.03



100%

100%

3,600,000

100%

3,600,000

100%

3,600,000

100%

3,600,000

100%

3,600,000


100%

100%

20,000,000

100%

20,000,000

100%

20,000,000

100%

20,000,000

100%

20,000,000

1.20.01


100%

100%

113,330,079

100%

113,330,079

100%

113,330,079

100%

113,330,079

100%

113,330,079

1.20.02



100%

100%

60,942,500

100%

60,942,500

100%

60,942,500

100%

60,942,500

100%

60,942,500

1.20.03



100%

100%

3,450,000

100%

3,450,000

100%

3,450,000

100%

3,450,000

100%

3,450,000


100%

100%

20,000,000

100%

20,000,000

100%

20,000,000

100%

20,000,000

100%

20,000,000

1.20.01


100%

100%

118,887,264

100%

118,887,264

100%

118,887,264

100%

118,887,264

100%

118,887,264

1.20.02



100%

100%

51,600,000

100%

51,600,000

100%

51,600,000

100%

51,600,000

100%

51,600,000

1.20.03



100%

100%

3,150,000

100%

3,150,000

100%

3,150,000

100%

3,150,000

100%

3,150,000


100%

100%

20,000,000

100%

20,000,000

100%

20,000,000

100%

20,000,000

100%

20,000,000

1.20.01


100%

100%

107,144,800

100%

107,144,800

100%

107,144,800

100%

107,144,800

100%

107,144,800

1.20.02



100%

100%

48,481,000

100%

48,481,000

100%

48,481,000

100%

48,481,000

100%

48,481,000

1.20.07

1.20.07

1.20.07

30

Kode

1 1.20.03

1.20.07






4 100%

100%

2,850,000

100%

2,850,000

100%

2,850,000

100%

2,850,000

100%

2,850,000


100%

100%

20,000,000

100%

20,000,000

100%

20,000,000

100%

20,000,000

100%

20,000,000


100%

100%

112,361,000

100%

112,361,000

100%

112,361,000

100%

112,361,000

100%

112,361,000

100%

100%

116,842,500

100%

116,842,500

100%

116,842,500

100%

116,842,500

100%

116,842,500

Tahun 2014

Tahun 2015 Rp

Target

Rp

Target

5

Tahun 2016 Rp

Target

6

Tahun 2017 Rp

Target

7

Tahun 2018 Rp

Target

8

9

1.20.01


1.20.02


1.20.03



100%

100%

5,000,000

100%

5,000,000

100%

5,000,000

100%

5,000,000

100%

5,000,000


100%

100%

20,000,000

100%

20,000,000

100%

20,000,000

100%

20,000,000

100%

20,000,000

1.20.01


100%

100%

98,267,729

100%

98,267,729

100%

98,267,729

100%

98,267,729

100%

98,267,729

1.20.02



100%

100%

456,979,918

100%

456,979,918

100%

456,979,918

100%

456,979,918

100%

456,979,918

1.20.03



100%

100%

3,000,000

100%

3,000,000

100%

3,000,000

100%

3,000,000

100%

3,000,000


100%

100%

20,000,000

100%

20,000,000

100%

20,000,000

100%

20,000,000

100%

20,000,000

1.20.01


100%

100%

110,052,272

100%

110,052,272

100%

110,052,272

100%

110,052,272

100%

110,052,272

1.20.02



100%

100%

23,453,895

100%

23,453,895

100%

23,453,895

100%

23,453,895

100%

23,453,895

1.20.03



100%

100%

3,600,000

100%

3,600,000

100%

3,600,000

100%

3,600,000

100%

3,600,000


100%

100%

20,000,000

100%

20,000,000

100%

20,000,000

100%

20,000,000

100%

20,000,000



100%

100%

88,614,000

100%

88,614,000

100%

88,614,000

100%

88,614,000

100%

88,614,000

1.20.07

1.20.07

1.20.07

1.20.01

31

Kode

1 1.20.02




Tahun 2014

Tahun 2015 Rp

Target

Rp

Target

5

Tahun 2016 Rp

Target

6

Tahun 2017 Rp

Target

7

Tahun 2018 Rp

Target

8

9


4 100%

100%

50,970,000

100%

50,970,000

100%

50,970,000

100%

50,970,000

100%

50,970,000



100%

100%

3,325,000

100%

3,325,000

100%

3,325,000

100%

3,325,000

100%

3,325,000


100%

100%

20,000,000

100%

20,000,000

100%

20,000,000

100%

20,000,000

100%

20,000,000

1.20.01


100%

100%

91,489,287

100%

91,489,287

100%

91,489,287

100%

91,489,287

100%

91,489,287

1.20.02



100%

100%

50,700,000

100%

50,700,000

100%

50,700,000

100%

50,700,000

100%

50,700,000

1.20.03



100%

100%

3,150,000

100%

3,150,000

100%

3,150,000

100%

3,150,000

100%

3,150,000


100%

100%

20,000,000

100%

20,000,000

100%

20,000,000

100%

20,000,000

100%

20,000,000

1.20.01


100%

100%

105,077,618

100%

105,077,618

100%

105,077,618

100%

105,077,618

100%

105,077,618

1.20.02



100%

100%

61,500,000

100%

61,500,000

100%

61,500,000

100%

61,500,000

100%

61,500,000

1.20.03



100%

100%

4,025,000

100%

4,025,000

100%

4,025,000

100%

4,025,000

100%

4,025,000


100%

100%

20,000,000

100%

20,000,000

100%

20,000,000

100%

20,000,000

100%

20,000,000

1.20.01


100%

100%

117,816,533

100%

117,816,533

100%

117,816,533

100%

117,816,533

100%

117,816,533

1.20.02



100%

100%

55,110,000

100%

55,110,000

100%

55,110,000

100%

55,110,000

100%

55,110,000

1.20.03



100%

100%

3,000,000

100%

3,000,000

100%

3,000,000

100%

3,000,000

100%

3,000,000


100%

100%

20,000,000

100%

20,000,000

100%

20,000,000

100%

20,000,000

100%

20,000,000

1.20.03

1.20.07

1.20.07

1.20.07

1.20.07

2



32

Kode


1 1.20.01


1.20.02


1.20.03




Tahun 2014

Tahun 2015 Rp

Target

Rp

Target

5

Tahun 2016 Rp

Target

6

Tahun 2017 Rp

Target

7

Tahun 2018 Rp

Target

8

9


4 100%

100%

114,656,000

100%

114,656,000

100%

114,656,000

100%

114,656,000

100%

114,656,000

100%

100%

54,940,057

100%

54,940,057

100%

54,940,057

100%

54,940,057

100%

54,940,057



100%

100%

3,450,000

100%

3,450,000

100%

3,450,000

100%

3,450,000

100%

3,450,000


100%

100%

20,000,000

100%

20,000,000

100%

20,000,000

100%

20,000,000

100%

20,000,000

1.20.01


100%

100%

87,695,000

100%

87,695,000

100%

87,695,000

100%

87,695,000

100%

87,695,000

1.20.02



100%

100%

49,199,651

100%

49,199,651

100%

49,199,651

100%

49,199,651

100%

49,199,651

1.20.03



100%

100%

2,700,000

100%

2,700,000

100%

2,700,000

100%

2,700,000

100%

2,700,000


100%

100%

20,000,000

100%

20,000,000

100%

20,000,000

100%

20,000,000

100%

20,000,000

1.20.01


100%

100%

99,957,930

100%

99,957,930

100%

99,957,930

100%

99,957,930

100%

99,957,930

1.20.02



100%

100%

42,792,000

100%

42,792,000

100%

42,792,000

100%

42,792,000

100%

42,792,000

1.20.03



100%

100%

3,450,000

100%

3,450,000

100%

3,450,000

100%

3,450,000

100%

3,450,000


100%

100%

20,000,000

100%

20,000,000

100%

20,000,000

100%

20,000,000

100%

20,000,000

1.20.01


100%

100%

97,740,000

100%

97,740,000

100%

97,740,000

100%

97,740,000

100%

97,740,000

1.20.02



100%

100%

34,100,000

100%

34,100,000

100%

34,100,000

100%

34,100,000

100%

34,100,000

1.20.03



100%

100%

3,450,000

100%

3,450,000

100%

3,450,000

100%

3,450,000

100%

3,450,000

1.20.07

1.20.07

1.20.07

33

Kode

1 1.20.07





Tahun 2014

Tahun 2015 Rp

Target

Rp

Target

5

Tahun 2016 Rp

Target

6

Tahun 2017 Rp

Target

7

Tahun 2018 Rp

Target

8

9


4 100%

100%

16,407,000

100%

16,407,000

100%

16,407,000

100%

16,407,000

100%

16,407,000


100%

100%

101,555,000

100%

101,555,000

100%

101,555,000

100%

101,555,000

100%

101,555,000

100%

100%

51,844,000

100%

51,844,000

100%

51,844,000

100%

51,844,000

100%

51,844,000

1.20.01


1.20.02


1.20.03



100%

100%

2,850,000

100%

2,850,000

100%

2,850,000

100%

2,850,000

100%

2,850,000


100%

100%

20,000,000

100%

20,000,000

100%

20,000,000

100%

20,000,000

100%

20,000,000

1.20.01


100%

100%

100,818,246

100%

100,818,246

100%

100,818,246

100%

100,818,246

100%

100,818,246

1.20.02



100%

100%

42,150,000

100%

42,150,000

100%

42,150,000

100%

42,150,000

100%

42,150,000

1.20.03



100%

100%

3,300,000

100%

3,300,000

100%

3,300,000

100%

3,300,000

100%

3,300,000


100%

100%

20,000,000

100%

20,000,000

100%

20,000,000

100%

20,000,000

100%

20,000,000

1.20.01


100%

100%

110,396,168

100%

110,396,168

100%

110,396,168

100%

110,396,168

100%

110,396,168

1.20.02



100%

100%

58,900,000

100%

58,900,000

100%

58,900,000

100%

58,900,000

100%

58,900,000

1.20.03



100%

100%

3,450,000

100%

3,450,000

100%

3,450,000

100%

3,450,000

100%

3,450,000


100%

100%

20,000,000

100%

20,000,000

100%

20,000,000

100%

20,000,000

100%

20,000,000

1.20.01


100%

100%

108,134,000

100%

108,134,000

100%

108,134,000

100%

108,134,000

100%

108,134,000

1.20.02



100%

100%

46,000,000

100%

46,000,000

100%

46,000,000

100%

46,000,000

100%

46,000,000

1.20.07

1.20.07

1.20.07

34

Kode

1 1.20.03

1.20.07






4 100%

100%

3,300,000

100%

3,300,000

100%

3,300,000

100%

3,300,000

100%

3,300,000


100%

100%

20,000,000

100%

20,000,000

100%

20,000,000

100%

20,000,000

100%

20,000,000


100%

100%

96,379,850

100%

96,379,850

100%

96,379,850

100%

96,379,850

100%

96,379,850

100%

100%

49,397,000

100%

49,397,000

100%

49,397,000

100%

49,397,000

100%

49,397,000

Tahun 2014

Tahun 2015 Rp

Target

Rp

Target

5

Tahun 2016 Rp

Target

6

Tahun 2017 Rp

Target

7

Tahun 2018 Rp

Target

8

9

1.20.01


1.20.02


1.20.03



100%

100%

3,000,000

100%

3,000,000

100%

3,000,000

100%

3,000,000

100%

3,000,000


100%

100%

20,000,000

100%

20,000,000

100%

20,000,000

100%

20,000,000

100%

20,000,000

Program peningkatan sarana prasarana ibadah, lembaga dan kegiatan keagamaan

1 Meningkatnya persentase sarana yang dibantu 2 Meningkatnya persentase lembaga dan kegiatan keagamaan yang difasilitasi

1.20.55

Program penyediaan beasiswa perguruan tinggi bagi keluarga tidak mampu yang berprestasi

1 Meningkatnya persentase fasilitasi penyaluran beasiswa

1.20.69

Program pembinaan 1 Persentase hasil dan penataan evaluasi kelembagaan kelembagaan yang ditindaklanjuti 2 Jumlah SKPD yang memiliki SOP Program penataan 1 Meningkatnya peraturan persentase perundangketersediaan undangan produk hukum yang ditetapkan Program fasilitasi 1 Meningkatnya perumusan produk persentase kajian hukum DPRD naskah akademik terhadap rancangan peraturan daerah inisiatif

1.20.07

1.20.70

1.20.69 1.20.26

1.20.51

1.20.15

1.20.57

Program 1 Meningkatnya rasio peningkatan perda yang kapasitas lembaga ditetapkan terhadap perwakilan rakyat program legislasi daerah daerah Program pembinaan 1 persentase aparatur aparatur mempunyai sasaran kerja pegawai (SKP) berkategori baik

80%

-

86.97%

83%

44,625,000

83%

0%

0%

100%

100%

19 SKPD 90%

31 SOP SKPD 90%

-

80%

75%

80%

85%

47,250,000

85%

87%

47,250,000

87%

90%

52,500,000

90%

-

70%

44,625,000

80%

47,250,000

85%

47,250,000

90%

52,500,000

320,311,000

100%

296,000,000

100%

304,000,000

100%

306,000,000

100%

320,311,000

38 SOP SKPD 90%

716,019,430

47 SOP SKPD 90%

758,138,220

56 SOP SKPD 90%

800,257,010

65 SOP SKPD 90%

842,375,800

438,528,000

85%

325,125,440

90%

321,110,000

95%

391,896,000

100%

438,528,000

80%

20,361,199,200

85%

20,361,199,200

90%

20,361,199,200

95%

20,361,199,200

100%

20,361,199,200

90%

563,790,500

90%

479,221,925

90%

507,411,450

90%

507,411,450

90%

917,190,931

842,375,800

35

Kode

1 1.20.58

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan 2 Program pengembangan aparatur




3 1 Meningkatnya persentase ketersediaan pegawai berdasarkan analisis beban kerja

4 80%

90%

4,310,322,000

90%

3,663,773,700

90%

3,879,289,800

90%

3,879,289,800

90%

6,939,099,900

Tahun 2014

Tahun 2015 Rp

Target

Rp

Target

5

Tahun 2016 Rp

Target

6

Tahun 2017 Rp

Target

7

Tahun 2018 Rp

Target

8

9

1.20.20

Program 1 Menurunnya bobot peningkatan sistem dan jumlah temuan pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

4.400 temuan

4.365 temuan

1,707,905,000

4.320 temuan

1,356,050,000

4.275 temuan

1,460,000,000

4.235 temuan

1,582,000,000

4.190 temuan

1,657,000,000

1.20.21

Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

1 Bertambahnya jumlah pejabat fungsional auditor yang jenjang kariernya meningkat berdasar sertifikasi kealian, sehingga meningkatkan kualitas pengawasan

22 Org Auditor

25 Org Auditor

240,000,000

28 Org Auditor

203,000,000

31 Org Auditor

225,000,000

34 Org Auditor

230,000,000

38 Org Auditor

235,000,000

1.20.17

Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Program peningkatan fasilitasi/koordinasi administrasi pemerintahan Program fasilitasi administrasi kesejahteraan rakyat

1 Meningkatnya standarisasi harga

90%

90%

27,450,000

90%

20,900,000

90%

21,350,000

90%

21,800,000

90%

22,250,000

1 Presentase kecamatan yang berkinerja baik

90%

90%

1,555,586,250

90%

405,504,000

90%

440,055,000

90%

487,061,000

90%

526,769,000

1 Meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan hari besar agama dan nasional Program Pengadaan 1 Meningkatnya barang dan jasa realisasi pengadaan melalui ULP barang dan jasa pemerintah daerah secara elektronik

80%

90%

3,125,500,000

90%

2,590,800,000

100%

2,743,200,000

100%

2,743,200,000

100%

3,048,000,000

97%

97%

657,619,000

97%

843,319,000

97%

843,769,000

97%

844,219,000

97%

844,669,000

Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah Program fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan wilayah kecamatan

80%

90%

1,750,000,000

90%

1,750,000,000

90%

1,820,000,000

90%

1,950,000,000

90%

1,950,000,000

90%

90%

2,757,492,000

90%

2,757,492,000

90%

2,757,492,000

100%

2,757,492,000

100%

2,757,492,000

30 media

30 media

150,000,000

30 media

150,000,000

30 media

150,000,000

30 media

150,000,000

30 media

150,000,000

76.59

76.97

705,627,500

77.35

571,300,000

77.73

615,500,000

78.12

665,500,000

78.5

705,626,500

1.20.49

1.20.37

1.20.54

1.20.16

1.20.50

1.20.52

Program sosialisasi ketentuan di bidang cukai

1.20.48

Program peningkatan kinerja pemerintah daerah

1 Meningkatnya persentase tingkat pelayanan kedinasan KDH/ WKDH 1 Meningkatnya persentase ketersediaan laporan pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan wilayah kecamatan 1 Meningkatnya informasi ketentuan di bidang cukai 1 Indeks Kepuasan Masyarakat

36

Kode

1 1.20.62

1.20.62

1.20.63

1.20.19

1.20.60

1.20.59

1.20.61

1.20.38

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan 2 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Manajemen Perbendaharaan Daerah




Tahun 2014 Rp

Target 75%

2 Terkendalinya Terkendalinya tingkat 75% tingkat liquiditas kas liquiditas kas daerah daerah minimal 1 minimal 1 bulan gaji bulan gaji ditambah ditambah 10% 10% Program 1 Tersusunnya Tersusunnya Laporan Tersusunnya Laporan peningkatan dan Laporan keuangan Keuangan Daerah Tahun Keuangan Daerah pengembangan daerah yang akurat 2012 Tahun 2013 Pelaporan keuangan dan memenuhi daerah standar serta Penyampaian laporan keuangan daerah yang tepat waktu setiap tahunnya. Program pembinaan 1 Meningkatnya 302 Desa 302 Desa dan fasilitasi prosentase pengelolaan pembinaan dan keuangan desa fasilitasi pengelolaan keuangan desa Program 1 Penetapan Perda Tepat waktu (5 Bulan Tepat waktu (5 Bulan Peningkatan dan APBD Tepat Waktu; dari awal proses sampai dari awal proses sampai Pengembangan disahkan) disahkan) Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Program 1 Meningkatnya PAD 143,932,387,639 205,761,158,411 Peningkatan dan khususnya pajak Pengembangan daerah Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Program 1 Meningkatnya 65% 70% Peningkatan dan Prosentase Pengembangan keakuratan data Pengelolaan neraca aset Aset/Barang Milik Daerah Program 1 Total capaian laba Rp5,799,022,747.20 Rp5,534,617,464.41 peningkatan dan BUMD pengembangan pengelolaan BUMD

3 Capaian labaPD. Aneka Usaha Seger

1.20.43

Program koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pemerintah dan pembangunan

1.20.53

Program pemberantasan barang kena cukai ilegal

Rp1,639,664,000.00

Rp

4 Capaian laba PD. BPR Bank Jombang

Rp3,293,000,000

5 Capaian laba PD. Perkebunan Panglungan 1 terkendalinya tingkat inflasi daerah

Rp358,591,246.61

Prosentase rokok yang dilekati atau tidak dilekati cukai ilegal

4 - 5 pada tahun 2013

215,000,000

80%

85%

205,500,000

85%

90%

Rp

Target

8

9 200,600,000

90%

95%

763,659,952

Tersusunnya Laporan Keuangan Daerah Tahun 2015

892,527,662


881,782,127


291,541,100

305,000,000

302 Desa

294,428,284

302 Desa

323,871,111

302 Desa

302 Desa

204,000,000

95%

794,386,300 Tersusunnya Laporan Keuangan Daerah Tahun 2014

1,079,788,470

356,258,222

1,358,990,275 Tepat waktu (5 Bulan dari awal proses sampai disahkan)




1,537,290,503

3,790,000,000

226,337,274,252

3,447,600,000

3,612,656,715

3,675,075,000

4,150,119,886

1,015,780,000

75%

542,200,000

Rp7,140,030,925.40

70,820,000

79,820,000

354022284.21

651,031,505.70

Rp

839,049,404.55

50,000,000

5,0 - 6,0

80%

Rp

9,884,911,949.05

Rp

1,045,104,194.25

50,000,000

5,0 - 6,0

301,254,912,030

80%

544,000,000

90%

571,837,500

79,820,000

Rp12,621,694,416.19

79,820,000

Rp15,517,419,739.09

83,990,000

477,236,546

266,075,000

273,868,101,845

544,000,000

Rp7,234,721,000

381,789,237

278,715,000

248,971,001,677

1,127,850,209

5,565,170,000

331,990,640.56

4,5 - 5,5

203,600,000

Tahun 2018 Rp

Target

7

80%

Rp420,900,000

Rp

Tahun 2017 Rp

Target

6

270,695,318.15

507,767,500.59 Rp

Tahun 2016 Rp

Target

5

3 4 1 Peningkatan Peningkatan Pelayanan pelayanan Perbendaharaan dengan perbendaharaan terbitnya SPD dan SP2D dengan terbitnya sesuai perencanaan SPD dan SP2D anggaran kas sesuai perencanaan anggaran kas SKPD

2 Capaian laba PDAM Kab Jombang

Tahun 2015

278,075,000

50,000,000

Rp1,370,707,647.52

Rp1,113,132,302.34

Rp1,297,027,741

Rp1,491,581,902.17

9,405,137,000

12,226,678,000

548,822,028

686,027,535

5,0 - 6,0

278,075,000

50,000,000

5,0 - 6,0

316,355,000

50,000,000

37

Kode



2 Program validasi dokumen perizinan

1.20.65

Program peningkatan mutu pelayanan perizinan

1.20.67

Program Peningkatan Tertib Administrasi Perizinan Program 1 Meningkatnya Peningkatan partisipasi Partisipasi masyarakat untuk masyarakat dibidang mengajukan izin perizinan Program 1 Tersusunnya sistem optimalisasi informasi perzinan pemanfaatan teknologi informasi 2 Rata-rata penyelesaian izin 20 hari kerja Program pelayanan 1 Penyelesaian izin perizinan penanaman modal penanaman modal

1.20.23

1.20.66

Tahun 2014

3 4 1 Tercapainya tingkat 75% akurasi persyaratan yang diajukan pemohon 1 Teraplikasinya ISO sertifikasi ISO 9001 2008 9001 2008 dalam peningkatan mutu perizinan 1 Tertibnya 70% administrasi perizinan

Tahun 2015 Rp

Target

1 1.20.64

1.20.68



Rp

Target

5

Tahun 2016 Rp

Target

6

Tahun 2017 Rp

Target

7

Tahun 2018 Rp

Target

8

9

0.75

137,500,000

80%

137,500,000

85%

137,500,000

95%

137,500,000

100%

137,500,000

1 monev

263,500,000

1 monev

273,500,000

1 monev

273,500,000

1 monev

273,500,000

1 monev

285,000,000

75%

150,000,000

80%

130,000,000

85%

130,000,000

90%

135,000,000

95%

150,000,000

65%

70%

100,000,000

75%

100,000,000

80%

100,000,000

85%

125,000,000

90%

125,000,000

Teraksesnya 1 aplikasi SimYaniz


30 hari kerja

30 hari

285,229,500 Teraksesnya 1 aplikasi SimYaniz


25 hari

1000 izin

-


25 hari


20 hari

250,000,000

20hari

1200 izin

50,000,000

1300 izin

50,000,000

1400 izin

50,000,000

1500 izin

50,000,000

1.20.44.

Program fasilitasi/ koordinasi pengembangan dan pengelolaan bidang sumber daya alam

1 Meningkatnya persentase ketersediaan laporan rekomendasi bidang sumber daya alam

80%

90%

103,275,000

90%

106,160,000

90%

109,320,000

100%

109,310,000

100%

103,885,000

1.20.45.

Program fasilitasi/ koordinasi pengembangan dan pengelolaan bidang energi

80%

90%

22,825,000

90%

21,552,000

90%

22,650,000

100%

24,350,000

100%

25,360,000

1.20.46.

Program fasilitasi/ koordinasi pengembangan dan pengelolaan bidang pertanian

80%

90%

15,028,600

90%

16,230,000

90%

17,550,000

100%

19,250,000

100%

21,360,000

1.20.47.

Program Fasilitasi/Koordinasi Bidang Administrasi Pembangunan

1 Meningkatnya persentase ketersediaan laporan rekomendasi bidang energi 1 Meningkatnya persentase ketersediaan laporan rekomendasi bidang pertanian 1 Meningkatnya persentase tertib administrasi pembangunan

80%

80%

702,000,000

85%

702,000,000

85%

702,000,000

85%

702,000,000

90%

702,000,000


100%

100%

217,312,000

100%

217,312,000

100%

217,312,000

100%

217,312,000

100%

217,312,000

100%

100%

81,500,000

100%

81,500,000

100%

81,500,000

100%

81,500,000

100%

81,500,000


100%

100%

3,000,000

100%

3,000,000

100%

3,000,000

100%

3,000,000

100%

3,000,000


100%

100%

33,750,000

100%

33,750,000

100%

33,750,000

100%

33,750,000

100%

33,750,000

4100 kal/kap/hr

4150 kal/kap/hr

4250 kal/kap/hr

1,891,768,900

4300 kal/kap/hr

1,891,768,900

4350 kal/kap/hr

1,903,600,000

URUSAN KETAHANAN PANGAN 1.21.01


1.21.02


1.21.03


1.21.07

1.21.16

Penguatan ketersediaan dan cadangan pangan

1 Tercukupinya Ketersediaan energi perkapita per hari

3,863,569,000

4200 kakl/kap/hr

1,767,600,000

38

Kode

1 1.21.16

1.21.16

1.21.17

1.21.17

1.21.18

1.21.18

1.21.18

1.21.20

1.21.19




3 2 Tercukupinya Ketersediaan protein per kapita perhari

4 110 gr/kap/hr


Target

Tahun 2016 Rp

Target

5

25,000,000

Tahun 2018 Rp

Target

7

Rp

Target

8

9

110 gr/kap/hr

110 gr/kap/hr

110 gr/kap/hr

110 gr/kap/hr





90%

216,500,000

15%

234,250,000

Tahun 2017 Rp

Target

6

110 gr/kap/hr

3 Tercukupinya 100 ton/th dan 250 kg/tri 100 ton/th dan 250 kg/tri cadangan pangan bulan bulan pemerintah dan masyarakat Program 1 Meningkatnya 80% 85% Peningkatan persentase Distribusi dan Akses ketersediaan Pangan informasi pasokan, harga dan akses pangan 2 Menurunnya 15% 15% prosentase fluktuasi harga harga dan pasokan pangan Program 1 Meningkatnya Penganekaragaman persentase Skor Pangan Pola Pangan Harapan (PPH) 2 Tercukupinya konsumsi energi per kapita per hari 3 Tercukupinya konsumsi protein per kapita perhari Program 1 Meningkatnya Peningkatan persentase Keamanan Pangan pengawasan dan pembinaan keamanan pangan Program 1 Meningkatnya Penanganan persentase Kerawanan Pangan penanganan daerah rawan pangan

Tahun 2015

84

90%

145,000,000

10%

227,597,200

86

95%

145,000,000

10%

265,000,000

88

95%

150,000,000

10%

80

82

265,000,000

90

285,000,000

1804 Kal/kap/hr

1875 Kal/kap/hr

1945 Kal/kap/hr

2015 Kal/kap/hr

2085 Kal/kap/hr

2150 Kal/kap/hr

44,2 gr/kap/hr

47 gr/kap/hr

50 gr/kap/hr

53 gr/kap/hr

55 gr/kap/hr

57 gr/kap/hr

50%

85%

335,450,000

85%

290,000,000

90%

320,000,000

90%

320,000,000

90%

330,000,000

50%

60%

215,700,000

65%

258,000,000

70%

190,000,000

75%

190,000,000

80%

280,000,000


100%

100%

382,782,000

100%

382,782,000

100%

382,782,000

100%

382,782,000

100%

382,782,000

100%

100%

82,180,000

100%

82,180,000

100%

82,180,000

100%

82,180,000

100%

82,180,000


100%

100%

6,300,000

100%

6,300,000

100%

6,300,000

100%

6,300,000

100%

6,300,000


100%

100%

40,000,000

100%

40,000,000

100%

40,000,000

100%

40,000,000

100%

40,000,000


0

100%

21,000,000

100%

42,500,000

100%

42,500,000

100%

40,375,000

100%

21,000,000

75%

100%

23,200,000

100%

29,750,000

100%

26,775,000

100%

22,040,000

100%

23,200,000

URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1.22.01


1.22.02


1.22.03


1.22.07

1.22.20

1.22.21

Program pembentukan/ pengembangan BUMDes Program pengembangan lembaga ekonomi masyarakat desa

1 Meningkatnya persentase LKM yang mendapat pelatihan, meningkatnya persentase LKM yang mendapatkan bantuan permodalan

39

Kode

1 1.22.23

1.22.17

1.22.18

1.22.25

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan 2 Program peningkatan keberdayaan lembaga kemasyarakatan desa Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa Program penyerahan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten ke Desa

URUSAN STATISTIK 1.23.15 Program pengembangan data/ informasi/statistik daerah




3 1 Pengurus LPMD yang terlatih, jumlah posyandu aktif (meningkatnya persentase partisipasi masyarakat dalam aktifitas sosial) 1 Meningkatnya persentase desa menetapkan RPJMDes dan RKPDes 1 Meningkatnya persentase aparatur desa yang terlatih

4 75

80%

457,650,000

80%

390,000,000

80%

493,200,000

80%

468,540,000

80%

457,650,000

85%

85%

626,400,000

85%

641,750,000

85%

598,460,000

85%

604,995,000

85%

626,400,000

80%

80%

1,590,609,000

80%

1,417,868,000

80%

1,564,272,000

80%

1,527,768,650

80%

1,590,609,000

Tahun 2014

Tahun 2015 Rp

Target

1 Fasilitasi penyerahan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten ke Desa

80%

1 Tersedianya data statistik untuk perencanaan daerah

_

90%


100%

Rp

Target

5

Tahun 2016 Rp

Target

6

Tahun 2017 Rp

Target

7

Tahun 2018 Rp

Target

8

9

80%

75,000,000

80%

75,000,000

80%

75,000,000

80%

75,000,000

743,100,000

90%

610,000,000

90%

610,000,000

90%

610,000,000

90%

760,000,000

100%

1,096,930,982

100%

1,096,930,982

100%

1,096,930,982

100%

1,096,930,982

100%

1,096,930,982

100%

100%

209,000,004

100%

209,000,004

100%

209,000,004

100%

209,000,004

100%

209,000,004


100%

100%

15,050,000

100%

15,050,000

100%

15,050,000

100%

15,050,000

100%

15,050,000


100%

100%

20,000,000

100%

20,000,000

100%

20,000,000

100%

20,000,000

100%

20,000,000

1 Meningkatnya persentase instansi yang telah menerapkan pengelolaan arsip secara baku 2 Persentase sarpras kearsipan dalam kondisi baik

90 instansi

111 instansi

216,654,494

132 instansi

226,940,000

153 instansi

226,940,000

174 instansi

226,940,000

195 instnsi

226,940,000

5%

10%

69.4%

75.72%

877,380,000

81.00%

URUSAN KEARSIPAN 1.24.01


1.24.02


1.24.03


1.24.07

1.24.16

Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah

25%

50%

75%

100%

URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1.25.15

Program 1 Meningkatnya pengembangan persentase komunikasi, dokumentasi dan informasi dan media visualisasi kegiatan massa pembangunan

1.25.18

Program kerjasama informasi dengan mas media

1 Meningkatnya persentase kerjasama informasi dengan mass media

11 media

12 media

953,104,000

12 media

1.25.20

Program peningkatan jaringan komunikasi dan informasi

1 Meningkatnya persentase instansi terkoneksi internet

_

276 instansi

351,062,532

332 instansi

658,966,000

1,069,434,000

357,225,660

87.00%

12 media

388 instansi

728,650,000

1,118,434,000

423,186,160

93.00%

791,218,000

100.00%

869,450,000

12 media

113,634,000

12 media

1,131,634,000

444 instansi

489,146,660

500 instansi

555,107,160

40

Kode





Tahun 2014 Rp

Target

1 1.25.16

2 Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi

3 1 Meningkatnya persentase kajian koneksi internet

1.25.19

Program Pengembangan Komunikasi dan Informatika

Tahun 2015 Rp

Target

5

Tahun 2016 Rp

Target

6

Tahun 2017 Rp

Target

7

Tahun 2018 Rp

Target

8

9

4 276 Titik Koneksi

332 Titik Koneksi

1 Pengembangan komunikasi dan informatika

-

1 dokumen

2 Jumlah kelompok KIM dilombakan dalam Pekan KIM Jawa Timur

-

1 kelompok KIM

1 Meningkatnya jumlah pengunjung perpustakaan daerah

78.730 orang

80.230 Orang

12.180 judul buku

13.180 judul buku

14.180 judul buku

15.180 judul buku

16.180 judul buku

17.180 judul buku

24.307 eksemplar

30.775 eksemplar

33.775 eksemplar

36.775 eksemplar

39.775 eksemplar

42.775 eksemplar


100%

100%

1,048,347,000

100%

1,048,347,000

100%

1,048,347,000

100%

1,048,347,000

100%

1,048,347,000

100%

100%

223,592,500

100%

223,592,500

100%

223,592,500

100%

223,592,500

100%

223,592,500


100%

100%

38,850,000

100%

38,850,000

100%

38,850,000

100%

38,850,000

100%

38,850,000


100%

100%

40,000,000

100%

40,000,000

100%

40,000,000

100%

40,000,000

100%

40,000,000

_

338 Titik Koneksi

215,000,000

50,000,000

444 Titik Koneksi

480,000,000

2 kelompok KIM

50,000,000

500 Titik Koneksi

210,000,000

3 kelompok KIM

50,000,000

500 Titik Koneksi

475,000,000

3 kelompok KIM

50,000,000

210,000,000

3 kelompok KIM

URUSAN PERPUSTAKAAN 1.26.15

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

2 Meningkatnya Jumlah buku perpustakaan perpustakaan daerah 3 Meningkatnya Jumlah Koleksi perpustakaan daerah

280,001,100

83.730 Orang

295,100,000

87.230 orang

301,500,000

90.730 orang

313,700,000

94.230 orang

324,700,000

URUSAN PILIHAN URUSAN PERTANIAN 2.01.01


2.01.02


2.01.03


2.01.07

2.01.68

2.01.59

2.01.47

2.01.50

2.01.60

Program peningkatan produksi pertanian Program Pengelolaan Lahan Tanaman Pertanian Program Pengelolaan Lahan dan Air Tanaman Pangan Program Pembangunan Infrastruktur Pengelolan Air Tanaman Perkebunan Program Pembangunan Infrastruktur Pengeloaan Air Tanaman Pertanian

1 Meningkatnya Padi 415.560 ton; jagung produksi pertanian 197.353 ton; kedelai tanaman pangan 8.258 ton Tercapainya 8% peningkatan jalan usaha tani dalam kondisi baik 1 Tercapainya Indeks 205 pertanaman 1 Tercapainya Indeks pertanaman

205


205

padi 425.567 ton ; jagung 201.300 Ton ; kedelai 8.341 Ton -

-

5,066,786,773

-

210

61,650,240

210

3,993,240,000

-

padi 436.207 ton ; jagung 205.326 Ton ; kedelai 8.424 Ton 2.76%

5,249,500,000

3,245,000,000

8,419,480,000


215

3,245,000,000

7,369,480,000


6,335,210,000

220

3,700,000,000

6,889,480,000


5,975,210,000

225

5,990,210,000

230

4,905,210,000

6,679,480,000

41

Kode

1 2.01.70

2.01.55

2.01.62

2.01.64

2.01.71

2.01.72

2.01.85

2.01.86

2.01.87

2.01.67

2.01.52

2.01.37



3 1 Tercapainya Prosentase jaringan irigasi yang ditingkatkan kualitasnya

4 0%

Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Sumur Dangkal Pertanian / Perkebunan Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Sumur Dangkal Pertanian Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Sumur Dalam Pertanian Pembangunan / Rehabilitasi sarana dan prasarana dam parit Pertanian

1 Tercapainya peningkatan sarana prasarana air (sumur dangkal)

5 unit

18 unit

1 Tercapainya peningkatan sarana prasarana air (sumur dangkal)

5 unit

-

Tercapainya peningkatan sarana prasarana air (sumur dalam)

0

_

Jumlah Dam parit yang terbangun/terehabilit asi

_

3 unit

311,047,000

Pembangunan / Rehabilitasi sarana dan prasarana Embung Pertanian Program Peningkatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif

Tercapainya jumlah embung dalam kondisi baik

_

1 unit

203,517,000

21 lembaga

236,250,000

21 lembaga

236,250,000

21 lembaga

252,000,000

21 lembaga

252,000,000

40 Ha naik 0,25%

225,000,000

40 Ha naik 0,5%

225,000,000

40 Ha Naik 0,75%

260,974,000

40 Ha naik 1%

444,725,000

50 ha

600,000,000

100 ha

650,000,000

150 ha

700,000,000

200 ha

750,000,000

500,000,000 padi 60 ku/Ha; jagung 71 Ku/Ha; kedelai 17,5 Ku/Ha

510,000,000

padi 61 ku/Ha; jagung 71,5 Ku/Ha; kedelai 18 Ku/Ha

200,000,000

185,000,000

padi 112.367 ton ; jagung 58.709 Ton ; kedelai 470 Ton ;

2 Program Rehabilitasi Infrastruktur Pengelolaan Air Tanaman Pertanian

Peningkatan daya dukung lahan, air dan lingkungan pertanian Pembinaan lingkungan sosial bidang pertanian

Tahun 2014

Meningkatnya jumlah kelembagaan P3A yang mampu mengelola irigasi secara partisipatif 1 Luas sawah yang ditingkatkan kadar BO 1% 1 Luas lahan tembakau yang disubstitusi menjadi lahan holtikultura

30 lembaga

Pembangunan Infrastruktur Kawasan Agropolitan cluster tanaman pangan

Tahun 2015 Rp

Target

2 Tercapainya padi 57,62 ku/Ha; jagung produktivitas 69,47 Ku/Ha; kedelai tanaman pangan 16,18 Ku/Ha Tercapainya 10% peningkatan infrastruktur pertanian di kawasan agropolitan dalam kondisi baik

-

13 unit

1,336,000,000

_

-

-

810,880,000 padi 59 ku/Ha; jagung 70,5 Ku/Ha; kedelai 17 Ku/Ha

10%

960,000,000

Rp

Target

8

9

20%

1,860,000,000

10%

960,000,000

26 unit

2,080,000,000

25 unit

2,000,000,000

12 unit

960,000

1,750,000,000

_

_

5 unit

_

_

_

510,000,000 padi 62 ku/Ha; jagung 72 Ku/Ha; kedelai 18,5 Ku/Ha

895,000,000

185,000,000

325,000,000

2,586,182,300

-

-

-

884,600,000

Rp

Target

7

Tahun 2018

1,273,657,000

0%

0%

Tahun 2017 Rp

Target

6 5%

-

Tahun 2016 Rp

Target

5

Program 1 Tercapainya padi 57,62 ku/Ha; jagung padi 58 ku/Ha; jagung peningkatan produktivitas 69,47 Ku/Ha; kedelai 70 Ku/Ha; kedelai 16,5 penerapan teknologi tanaman pangan 16,18 Ku/Ha Ku/Ha pertanian Pengembangan 1 Tercapainya padi 103.568 ton ; padi 106.885 ton ; Kawasan produksi dan jagung 50.221 Ton ; jagung 57.486 Ton ; Agropolitan cluster produktivitas kedelai 431 Ton; kedelai 432 Ton; tanaman pangan di tanaman pangan di Mojowarno, Bareng kawasan agropolitan dan Ngoro 2 Tercapainya padi 57,62 ku/Ha; jagung padi 58,5 ku/Ha; jagung produktivitas 69,47 Ku/Ha; kedelai 70,5 Ku/Ha; kedelai 17 tanaman pangan 16,18 Ku/Ha Ku/Ha Pengembangan 1 Tercapainya padi 103.568 ton ; Kawasan produksi dan jagung 50.221 Ton ; Agropolitan cluster produktivitas kedelai 431 Ton; tanaman pangan tanaman pangan di kawasan agropolitan

2.01.37

2.01.61



-


padi 59,5 ku/Ha; jagung 71 Ku/Ha; kedelai 17,5 Ku/Ha 20%


padi 60,5 ku/Ha; jagung 71,5 Ku/Ha; kedelai 18 Ku/Ha 2,656,000,000 25%

padi 61,5 ku/Ha; jagung 72 Ku/Ha; kedelai 18,5 Ku/Ha 1,910,000,000 30%


padi 62,5 ku/Ha; jagung 72,5 Ku/Ha; kedelai 19 Ku/Ha 1,130,000,000 35%

2,250,000,000

42

Kode


1 2.01.53

2 Rehabilitasi Infrastruktur Kawasan Agropolitan cluster tanaman pangan

2.01.88

Pengembangan kawasan agropolitan cluster hortikultura

2.01.88

Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian

2.01.26

Peningkatan Kesejahteraan Petani Tanaman Pangan Program pemberdayaan penyuluh pertanian lapangan

2.01.89

2.01.36

2.01.54

2.01.45

2.01.74

2.01.55

2.01.63



Tahun 2014 Rp

Target 3 Tercapainya Prosentase infrastruktur pertanian yang ditingkatkan kualitasnya di kawasan agropolitan

4 0%

Tahun 2015

-

1 Rasio penyuluh pertanian yang mendapatkan pelatihan : Pelatihan 1 kali Pelatihan 2 kali Pelatihan > 3 kali Terwujudnya produk beras oleh kelompok tani

Tahun 2017 Rp

Target

6

1 Tercapainya Cabe 38,76 ku/ha, tomat produktivitas 30,44 ku/Ha; durian hortikultura di 51,03 kg/pohon kawasan agropolitan

1 Tercapainya jumlah pola kemitraan jaringan pemasaran hasil produksi pertanian 1 Tercapainya NTP Subsektor Tanaman Pangan

Tahun 2016 Rp

Target

5

453,500,000

15%

Rp

Target

7

Tahun 2018

380,000,000

20%

Rp

Target

8

9

-

10%

-


195,000,000 Cabe 41,13 ku/ha, tomat 32,30 ku/Ha; durian 54,16 kg/pohon



Cabe 181 ton; tomat 51 ton, Durian 553 ton




2 Tercapainya Cabe 174 ton; tomat 49 produksi hortikultura ton, Durian 531 ton di kawasan agropolitan

2.01.90

2.01.30


320,000,000

25%

990,000,000

755,000,000

1 Pola kemitraan

2 pola kemitraan

214,780,000

4 pola kemitraan

145,000,000

6 pola kemitraan

145,000,000

8 pola kemitraan

145,000,000

10 pola kemitraan

190,000,000

108

109

212,238,000

110

500,000,000

111

500,000,000

113

500,000,000

115

724,500,000

2,486,155,534

40% 30% 30% 100 ton

Pengembangan produk hasil agribisnis menjadi bahan jadi atau setengah jadi Peningkatan 1. Tercapainya 11.116 Kg/ha/tahun daun kualitas bahan baku peningkatan basah produktivitas tembakau yang berkualitas Pembinaan Tercapainya jumlah 260 petani lingkungan sosial petani yang meningkat pendapatannya melalui usaha tani tembakau dan cengkeh Pembinaan Tercapainya jumlah 260 petani lingkungan sosial petani yang bidang Perkebunan meningkat pendapatannya melalui usaha tani tembakau dan cengkeh Program 1 Meningkatnya Tebu 82.600 peningkatan produktivitas Kg/ha/Tahun batang penerapan teknologi tanaman tebu; Kopi 404 perkebunan perkebunan Kg/Ha/Thn ose kering, Cengkeh 400 Kg/Ha/Th bunga kering, Kakao 528,45 Kg/Ha/Thn biji kering Pembangunan / 1 Tercapainya 23 unit Rehabilitasi Sarana peningkatan sarana dan prasarana prasarana air Sumur Dangkal (sumur dangkal) Pertanian / Perkebunan Pembangunan / 1 Tercapainya 23 unit Rehabilitasi Sarana peningkatan sarana dan prasarana prasarana air Sumur Dangkal (sumur dangkal) Perkebunan

35% 30% 35% _

_

12.500 kg/ha/th

3,618,043,000

150 petani

3,264,225,000

-

-

-

102 unit

-

1,075,000,000

30% 30% 40% 500 ton

100,000,000

1,075,000,000

25% 30% 45% 1000 ton

100,000,000

1,075,000,000

20% 30% 50% 1500 ton

100,000,000

1,337,500,000

15% 30% 55% 2000 ton

150,000,000

13.500 kg/ha/th

3,591,223,000

14.175 kg/ha/th

3,618,043,000

14.884 kg/ha/th

3,618,043,000

15.628 kg/ha/th

3,618,043,000

150 petani

3,291,045,000

150 petani

3,291,045,000

150 petani

3,291,045,000

150 petani

3,291,045,000

tebu 82.650 kg/ha/th; kopi 635 kg/ha/th; cengkeh 418 kg/ha/th; kakao 567 kg/ha/th

370,583,000


4 unit

171,000,000

34 unit

300,000,000


300,000,000


370,583,000

3,274,200,000

-

1,275,000,000

33 unit

1,275,000,000

32 unit

1,275,000,000

43

Kode

1 2.01.19



2 Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebun an Peningkatan produksi perkebunan

3 Tercapainya produksi benih tanaman perkebunan 1 Meningkatnya produksi tanaman perkebunan

2.01.49

Program Pengelolaan Lahan Tanaman Perkebunan

1 Tercapainya peningkatan panjang jalan usaha tani dalam kondisi baik di kawasan perkebunan

2.01.50

pembangunan infrastruktur pengelolaan air tanaman perkebunan Rehabilitasi infrastruktur pengelolaan air tanaman perkebunan pembangunan/ rehabilitasi sarana prasarana sumur dalam pertanian / perkebunan pembangunan/ rehabilitasi sarana prasarana sumur dalam perkebunan Pengembangan Kawasan Agropolitan Cluster Perkebunan


2.01.34

2.01.84

2.01.56

2.01.65

2.01.83

2.01.83

2.01.40

Pengembangan Kawasan Agropolitan cluster Peternakan

2.01.20

Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian / Perkebunan Lapangan

2.01.35

2.01.21

Program Pemberdayaan Penyuluh Perkebunan Lapangan

Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak




Tahun 2014

Target 5 4 Kelapa 8.000 btg, Nilam Kakao 10.000 btg, 50.000 stek kelapa 10.000 btg, pala 1.400 btg tebu 978.023,8 ton; tembakau 47.402,47 ton daun basah; kopi 474,79 ton ose kering; cengkeh 765,82 ton bunga kering; kakao 141,3 ton biji kering 2 Km

tebu 924.467,65 ton; tembakau 47.402,47 ton; kopi 474,49 ton; cengkeh 765,82 ton; kakao 139,67 ton 46 km

Tahun 2015 Rp

Rp

Target

601,500,000

1,662,618,250

_

-

tebu 961.446 ton; tembakau 52.142,72 ton; kopi 520 ton; cengkeh 842,4 ton; kakao 153,64 ton

3,586,575,000

2 km

400,000,000

2 km

500,000,000

1 km

550,000,000

-

-


137 m

_

-

1,370,000,000

1 unit



kopi 541 ton; cengkeh 1.018 ton; kakao 151 ton

- daging 3.710 ton; telur 170 ton; susu 6.121 ton; populasi ruminansia 466.794 ekor; unggas 1.952.447 ekor

105,000,000 daging 3.860 ton; telur 178 ton; susu 6.423 ton; populasi ruminansia 474.859 ekor; unggas 2.046.958 ekor

-

_

-

_

-

360,000,000

1,692,789,030

1 unit


365,000,000

1,875,068,000

kopi 562 ton; cengkeh 1.059 ton; kakao 157 ton 110,000,000

daging 4.010 ton; telur 186 ton; susu 6.793 ton; populasi ruminansia 476.135 ekor; unggas 2.146.192 ekor

1 unit


370,000,000

2,052,374,700

kopi 585 ton; cengkeh 1.102 ton; kakao 163 ton 117,000,000


125,000,000

560,804,600

2 Kelompok

10%;

59,400,000

1,059,300,000

kopi 474,79 ton; kopi 500 ton; cengkeh cengkeh 765 ton; kakao 942 ton; kakao 140 ton 141,3 ton 1 Meningkatnya daging 3.393 ton; telur daging 3.585 ton; telur populasi dan 152 ton; susu 5.562 ton; 163 ton; susu 5.835 ton; produksi hasil ternak populasi ruminansia populasi ruminansia dan unggas di 458.227 ekor; unggas 463.920 ekor; unggas kawasan agropolitan 1.776.700 ekor 1.862.434 ekor

12%

671,625,000

4,13 km

kopi 404 kg/ha/th; cengkeh 400 kg/ha/th; kakao 528,45 kg/ha/th

2 Angka kematian ternak;

tebu 990.000 ton; tembakau 57.000 ton; kopi 565 ton; cengkeh 853 ton; kakao 167 ton

4,240,000,000

_

30%

549,000,000

34 km

-

1.096 kelompok 32 kelompok 35%


4,240,000,000

-

2. Peningkatan status kelompok binaan: Kel. Lanjut Kel. Mandiri 1 Angka kejadian penyakit ternak

549,000,000

35 km

3 unit

1.093 kelompok 35 kelompok


4,240,000,000


1.096 kelompok 32 kelompok 32 kelompok

317,000,500

35 km

4 unit

2. Peningkatan status kelompok binaan: Kel. Lanjut Kel. Mandiri 1. Jumlah kelompok binaan yang bermitra

9

1,834,000,000

3 unit

2 Kelompok

Rp

Target

8

23 km


32 kelompok

Rp

Target

7

Tahun 2018

278,243,500

_

1. Jumlah kelompok binaan yang bermitra

Tahun 2017 Rp

Target

6

-

1 Meningkatnya produksi dan produktivitas tanaman perkebunan di kawasan agropolitan

Tahun 2016

413,539,000

1.090 kelompok 38 kelompok 25%

8%;

200,000,000

2 Kelompok

297,440,000

-

1087 kelompok 41 kelompok 23%

7%;

235,000,000

2 Kelompok

468,088,800

-


6%;

235,000,000

2 Kelompok

468,546,576

-


5%;

250,000,000

469,013,507

-

44

Kode

1

2.01.22


Program peningkatan produksi hasil peternakan


e f

g

h

2.01.46

2.01.23

2.01.31

2.01.25

2.01.25

2.01.25

Program 1 peningkatan penerapan teknologi peternakan

Daging Telur Susu Tercapainya populasi ternak ruminansia Tercapainya populasi unggas Tercapainya kecukupan protein hewani dari bahan asal hewan Tercapinya nilai tukar petani sub sektor peternakan Konsumsi hasil peternakan: a) daging b) telur c) susu Tercapainya jumlah sapi potong yang teregister/KTP ternak

2 Meningkatnya kualitas pelayanan inseminasi buatan SC (Service Per Conception) 3 Kelahiran Hasil IB 4 Calving Interval (jarak kelahiran) 5 Pelayanan IB 6 Akseptor Program Pembinaan 1 Terciptanya Lingkungan Sosial lapangan usaha Bidang Peternakan baru melalui dan Perikanan pembinaan kemampuan dan keterampilan usaha budidaya ternak dan bantuan sarana produksi Program 1 Tercapainya jumlah peningkatan kemitraan jaringan pemasaran hasil pemasaran hasil produksi peternakan produksi peternakan Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Perkebunan Pemberdayaan Penyuluh Peternakan/Perikan an Lapangan

Tahun 2014

1 NTP Subsektor Perkebunan 1 Tercapinya jumlah kelompok ternak/ ikan binaan

4 70%

Tahun 2015 Rp

Target 3 3 Tercapainya peningkatan prosentase daging berkualitas yang beredar di masyarakat 1 Meningkatnya Capaian produksi hasil ternak: a b c d

2.01.24



Rp

Target

5

Tahun 2016

75%

78%

3,154,540,760

_

Rp

Target

6

Tahun 2017

-

900,000,000

80%

_

Rp

Target

7

Tahun 2018

-

832,020,000

82%

_

Rp

Target

8

9 -

1,828,445,000

85%

_

-

2,559,337,058

17.459 ton 12.641 ton 6502 ton 276.619 ekor

17.695 ton 13.484 ton 6.632 ton 285.044 ekor

17.951 ton 13.712 ton 6.708 ton 291.934 ekor

18.275 ton 13.875 ton 6.943 ton 297.143 ekor

18.533 ton 14.069 ton 7.105 ton 304.215 ekor

18.878 ton 14.263 ton 7.248 ton 312.025 ekor

8.143.389 ekor

8.344.000 ekor

8.499.000 ekor

8.694.000 ekor

8.848.000 ekor

9.058.000 ekor

7,17 gr/kap/hr

7,76 gr/kap/hr

7,79 gr/kap/hr

7,89 gr/kap/hr

7,95 gr/kap/hr

7,95 gr/kap/hr

141.74

158.15

162.93

165.38

170.37

172.93

11,57 kg/kap/th 8,46 kg/kap/th 3,94 kg/kap/th 2000 ekor





12,20 kg/kap/th 9,11 kg/kap/th 3 kg/kap/th 2500 ekor

1,5 ekor

1.5

1.5

1.48

1.48

1.48

21.333 ekor 17 bulan






40.000 straw 26.600 ekor 160 petani


2,559,084,006


2,559,084,006

52.000 straw 33.000ekor 160 petani

2,559,084,006



2,559,084,006

5 inti dan 100 plasma


2,638,564,000


1,488,789,700


1,488,789,700


310,000,000


1,888,789,700

106.45

106.5

120,000,000

107.0

80,000,000

107.5

68,000,000

108.0

68,000,000

108.5

9 kelompok

10 kelompok

165,650,000

11 kelompok

40,000,000

14 kelompok

84,118,835

18 kelompok

85,022,175

21 kelompok

2 Tercapinya jumlah 20% 20% kelompok binaan yang bermitra 3 Tercapainya 201 kelompok pemula, 4 202 kelompok Pemula, klasifikasi kelompok kelompok Madya dan 1 6 kelompok Madya dan ternak: a. Pemula b. kelompok Mandiri 2 kelompok Mandiri Madya c. Mandiri

1,097,600,000

3,922,589,780

3,850,000,000

4,000,000,000

2,559,084,006

20%

20%

20%

20%

203 kelompok Pemula, 8 kelompok Madya dan 2 kelompok Mandiri




1,182,445,668

78,200,000

1,573,730,197

45

Kode

1 2.01.25





Tahun 2014

Target 5 3 4 Tercapainya 41 kelompok Pemula, 11 50 kelompok Pemula, klasifikasi kelompok kelompok Madya dan 1 12 kelompok Madya ikan: a. Pemula b. kelompok Mandiri dan 1 kelompok Mandiri Madya c. Mandiri

2 4

Tahun 2015 Rp

Target

Tahun 2016 Rp

6 59 kelompok Pemula, 14 kelompok Madya dan 2 kelompok Mandiri

Target

Tahun 2017 Rp


Target

Tahun 2018 Rp


Target

Rp


URUSAN KEHUTANAN 2.02.01



100%

100%

486,600,000

100%

486,600,000

100%

486,600,000

100%

486,600,000

100%

486,600,000

2.02.02


100%

100%

342,910,000

100%

342,910,000

100%

342,910,000

100%

342,910,000

100%

342,910,000

2.02.03



100%

100%

15,000,000

100%

15,000,000

100%

15,000,000

100%

15,000,000

100%

15,000,000


100%

100%

40,000,000

100%

40,000,000

100%

40,000,000

100%

40,000,000

100%

40,000,000

2.02.31

Program Pengelolan Lahan Tanaman Perkebunan

2 km

46 km

5,632,730,580

2.02.29

Pengembangan Kawasan Agropolitan cluster Perkebunan di Wonosalam, Bareng, Ngoro dan Mojowarno

Peningkatan panjang jalan usaha tani dalam kondisi baik Meningkatnya produksi dan produktivitas tanaman perkebunan di kawasan agropolitan

kopi 404 kg/ha/th; cengkeh 400 kg/ha/th; kakao 528,45 kg/ha/th


1,176,966,000

2.02.07

2.02.29

kopi 474,79 ton; cengkeh 765 ton; kakao 141,3 ton 1 Berkurangnya lahan 1.600 Ha lahan kritis kritis

2.02 .16

Program rehabilitasi hutan dan lahan

2.02.23

Program rehabilitasi hutan dan lahan (TEBING)

Tercapainya penyelamatan tebing

2.02.24

Program rehabilitasi hutan dan lahan (RESAPAN)

Terseianya Sumur Resapan (unit)

2.02.34

Pembinaan dan 1 peningkatan kelembagaan kelompok tani hutan rakyat (KTHR)

Meningkatnya kapasitas pengelola kelembagaan kelompok

2.02.17

Program 1 perlindungan dan konservasi sumber daya hutan Program 1 pemanfaatan potensi sumber daya hutan Program pembinaan 1 dan penertiban industri hasil hutan

Rehabilitasi hutan dam penahan 7 unit, dan lahan dengan gully plug 2 unit, pembgn pembangunan sipil vegetatif 400 ha teknis dan vegetatif Produksi hasil hutan 2.209,18 m3 kayu

2.02.15

2.02.19

2.02.19

1,350,231,750

kopi 500 ton; cengkeh 942 ton; kakao 140 ton 0

1,155,976,000

-

784,882,500

400 ha

7 tebing

2

232,000,000

2

200,000,000

2

200,000,000

2

200,000,000

3

250,000,000

115 sumur resapan

10

317,544,000

10

270,000,000

10

270,000,000

10

270,000,000

10

270,000,000

-

2 kelompok

50,000,000

2 kelompok

50,000,000

2 kelompok

50,000,000

2 kelompok

60,000,000

-

dam penahan 5 unit, gully plug 5 unit, vegetatif 200 ha

1 kelompok

Terwujudnya industri hasil hutan yang berkelanjutan

53 industri

2 Jumlah industri hasil hutan bersertifikat SVLK

1 industri

0

1,500,000,000


350 Ha

1,500,000,000 dam penahan 5 unit, gully plug 5 unit, vegetatif 200 ha

1,176,966,000

350 Ha

1,500,000,000 dam penahan 5 unit, gully plug 5 unit, vegetatif 200 ha

1,359,967,500

1,500,000,000

2.200 m3

685,690,000

2.200 m3

601,337,500

2.200 m3

673,249,375

2.200 m3

673,249,375

2.200 m3

617,977,000

1 unit

300,000,000

1 unit

255,000,000

1 unit

216,750,000

1 unit

216,750,000

1 unit

249,262,500

1 industri

1 industri

1 industri

URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 2.03.18

Program Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Pertambangan

1 Tersusunnya dokumen hasil pengawasan PETI

-

4 Laporan

20,000,000

4 laporan

42,000,000

4 laporan

50,000,000

4 laporan

70,000,000

4 laporan

105,000,000

46

Kode

1 2.03.19

2.03.20





Tahun 2014 Rp

Target

2

3 Program 1 Terwujudnya desa Pembangunan, mandiri energi Pengembangan dan berbasis biogas Pengelolaan Energi Terbarukan Program 1 Jumlah rumah Pembangunan, tangga yang Pengembangan dan mendapatkan Pengelolaan Energi layanan sambungan Tidak Terbarukan listrik

4 8 desa memiliki potensi sebagai Desa Mandiri Energi

Tahun 2015 Rp

Target

5

Tahun 2016 Rp

Target

6

Tahun 2017

-

-

Rp

Target

7

Tahun 2018

-

-

Rp

Target

8

9

1 desa

468,000,000

-

-

1 desa

-

98 RTM

202 RTM

880,000,000

105 RTM

700,000,000

105 RTM

700,000,000

105 RTM

700,000,000

105 RTM

805,000,000

1.425.000 Orang

1.425.000 Orang

150,000,000

1,430,000 orang

130,000,000

1.435.000 orang

145,000,000

1.450.000 Orang

160,000,000

1.525.000 Orang

200,000,000

140,000,000

URUSAN PARIWISATA 2.04.15

2.04.16

2.04.17

Program pengembangan pemasaran pariwisata Program pengembangan destinasi pariwisata

1 Meningkatnya jumlah kunjungan wisata 1 Meningkatnya jumlah obyek wisata



150,000,000


145,000,000


135,000,000


Program pengembangan kemitraan




200,000,000


205,000,000


190,000,000



100%

100%

586,229,500

100%

586,229,500

100%

586,229,500

100%

100%

463,920,000

100%

463,920,000

100%


100%

100%

24,600,000

100%

24,600,000


100%

100%

37,570,000

100%

15,20 kg/kap/thn

16,6 Kg/kap/thn

97,000,000

15.551,4 ton

15.758 ton

3 lokasi (tirta wisata, air terjun tretes, air terjun sekar pudaksari, kedung cinet-plandaan) 195,000,000 3 media (cetak, elektronik, dan event)

280,000,000

100%

586,229,500

100%

586,229,500

463,920,000

100%

463,920,000

100%

463,920,000

100%

24,600,000

100%

24,600,000

100%

24,600,000

37,570,000

100%

37,570,000

100%

37,570,000

100%

37,570,000

16,7 kg/kap/th

80,000,000

16,8 kg/kap/th

80,000,000

16,9 kg/kap/th

80,000,000

17 kg/kap/th

80,000,000

15.769 ton

484,672,500

15.759 ton ikan

889,980,678

15.760,5 ton ikan

816,623,300

15.761 ton

235,000,000

URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 2.05.01


2.05.02


2.05.03


2.05.07

2.05.23

2.05.20

2.05.26

Program 1 Tercapainya Optimalisasi konsumsi makan pengelolaan dan ikan pemasaran produksi perikanan Program 1 Tercapainya pengembangan produksi ikan budidaya perikanan budidaya

Pengembangan Kawasan Agropolitan cluster Perikanan

2 Tercapainya 74 80 peningkatan NTP Tercapainya Produksi ikan 7.930 ton; Produksi ikan 7.930 ton; persentase produksi produktivitas 233,56 Produktivitas 233.56 dan produktivitas ton/ha ton/ha ikan di kawasan agropolitan

1,568,791,306

81 - Produksi ikan 7.930,5 ton; Produktivitas 233.56 ton/ha

82 105,000,000

Produksi ikan 7.931,5 ton; Produktivitas 233.62 ton/ha

83 30,000,000 Produksi ikan 7.932 ton; Produktivitas 233.65 ton/ha

1,089,492,198

84 117,000,000

Produksi ikan 7.933,5 ton; Produktivitas 233.68 ton/ha

125,000,000

URUSAN PERDAGANGAN 2.06.01


2.06.02


2.06.03



100%

100%

957,957,000

100%

957,957,000

100%

957,957,000

100%

957,957,000

100%

957,957,000

100%

100%

292,370,000

100%

292,370,000

100%

292,370,000

100%

292,370,000

100%

292,370,000


100%

100%

19,775,000

100%

19,775,000

100%

19,775,000

100%

19,775,000

100%

19,775,000

47

Kode

1 2.06.07





Tahun 2014



_

2.06.23

Penataan dan 1 Meningkatnya rasio penyediaan pasar produk agropolitan pengumpul distribusi yang didistribusikan di Kawasan Agropolitan

0%

_

2.06.15

Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan

1 Meningkatnya persentase kualitas barang yang berdar di masyarakat sesuai standar yang berlaku

65%

70%

2 Meningkatnya prosentase akurasi alat ukur / timbangan melalui tera ulang UTTP 1 Tercapainya nilai ekspor

66%

68%

$94,351,272

88.326.922 (US$)

2.06.18

2.06.19

2.06.20

Berfungsinya program sistem resi gudang

_

Program Sistem Resi Gudang

2.06.17

1

100%

Program peningkatan dan pengembangan ekspor Program 1 Tercapainya volume peningkatan perdagangan efisiensi perdagangan dalam negeri Program pembinaan 1 Peningkatan jumlah pedagang kakilima PKL dan asongan dan asongan yang terbina Program Pengelolaan Pasar Daerah

2.06.20

1 Tercapainya PAD pasar daerah

$231,713,339

835 PKL

3,487,126,950

$

326,725,451.00

835 PKL

3,499,080,000

2 Jumlah Pedagang dalam pasar daerah

8.998 pedagang

9.152 pedagang

1 Meningkatnya kapasitas iptek sistem produksi

145 sentra IKM

149 sentra IKM

Tahun 2016 Rp

Target

5

4 100%

2.06.24

2.06.15

Rp

Target

2

Tahun 2015

39,999,600

Rp

Target

6

Tahun 2017 Rp

Target

7

Tahun 2018 Rp

Target

8

9

100%

39,999,600

100%

39,999,600

100%

39,999,600

100%

39,999,600

3 kali

50,000,000

3 kali

52,500,000

3 kali

57,750,000

3 kali

63,525,000

-

26%

209,000,000

31%

229,900,000

19%

252,890,000

23%

254,189,000

63,500,000

75%

67,199,000

80%

70,008,000

85%

73,516,500

95%

77,191,000

70%

-

74%

-

76%

-

80%

55,425,000

92.743.268 (US$)

355,301,500 $

44,930,000

5,732,899,350

343,061,723.00

876 PKL

3,534,070,000

58,196,250

97.380.431 (US$)

393,066,600 $

47,176,500

3,941,146,682

9.196 pedagang

360,214,809.00

920 PKL

3,569,410,000

61,106,500

102.249.452 (US$)

413,720,700 $

49,353,000

10,548,667,607

9.234 pedagang

378,225,549.00

966 PKL

3,605,104,000

64,161,825

435,308,000 $

51,012,000

11,404,289,695

9.278 pedagang

110.361.924 (US$)

397,136,826.00

1015 PKL

3,641,155,000

68,369,900

457,872,500

53,742,000

11,133,802,831

9.331 pedagang

URUSAN INDUSTRI 2.07 .15

2.07.16

2.07.18

2.07.19

2.07.21

Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi Program pengembangan industri kecil dan menengah Program penataan struktur industri

1 Tercapainya volume usaha industri kecil dan menengah 1 Tercapainya penataan struktur industri yang baik

Program 1 Tercapainya pengembangan pengembangan sentra-sentra sentra-sentra industri potensial industri potensial Program Pembinaan 1 Tercapainya jumlah Industri produksi rokok dan industri hasil tembakau yang berproduksi

415,436,911,000

415,436,911,000

279,100,000

458,559,000

154 sentra IKM

432,054,387,000

293,055,000

481,486,950

159 sentra IKM

449,336,562,000

307,707,750

505,563,000

164 sentra IKM

467,310,024,000

323,437,000

531,205,250

169 sentra IKM

486,002,424,000

339,609,000

557,765,250

88 IKM

88 IKM

74,500,000

100 IKM

78,225,000

100 IKM

82,136,250

100 IKM

86,245,000

100 IKM

90,557,250

4 sentra

4 sentra

147,150,000

5 Sentra IKM

154,508,000

5 Sentra IKM

162,234,000

5 Sentra IKM

170,345,700

5 Sentra IKM

178,863,000

37.713.600 batang (7 PR)

26.769.600 batang (5 PR)

567,232,500

29.446.560 batang (5 PR)

595,594,125

32.391.216 batang (5 PR)

625,374,125

34.010.772 batang (S)

656,634,000 35.711.316 batang (5 PR)

689,466,000

48

Kode

1 2.07.22

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan 2 Program Pembinaan Lingkungan Sosial bidang Perindustrian dan Perdagangan




Tahun 2014 Rp

Target 3 Tercapainya jumlah IKM yang mendapatkan pembinaan / bantuan di lingkungan IHT/daerah penghasil bahan baku IHT

Tahun 2015

140 IKM IHT

35 org

40 org

Rp

Target

5

4 125 IKM

Tahun 2016

1,094,760,000

140 IKM IHT

Rp

Target

6

Tahun 2017

1,193,983,500

140 IKM IHT

Rp

Target

7

Tahun 2018

1,264,447,750

140 IKM IHT

Rp

Target

8

9 1,327,670,138

140 IKM IHT

1,406,487,326

URUSAN KETRANSMIGRASIAN 2.08.18

Pengembangan kerjasama dengan wilayah pengiriman transmigran

1 meningkatnya jumlah Transmigran yang ditempatkan TOTAL

100,000,000

835,599,808,173

40 org

55,000,000

820,986,842,025

40 org

60,000,000

858,958,239,181

40 org

65,000,000

879,428,200,217

40 org

100,000,000

916,858,630,892

49

RGET DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2014-2018 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2014 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Rp Target 10

SKPD Penanggung Jawab 11

100%

27,702,595,000 Dinas Pendidikan

100%


100%

190,000,000 Dinas Pendidikan

100%


100%


96.25%


97.35%


100%


92.50%


92.39%


6.11%


95.00%


95.00%


1:28


97.84%


96.75%


200 lembaga


50



Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Rp Target 10 11 79.25 550,000,000 Dinas Pendidikan

1:2


39.20%


75.13

80.47

74.29

99.89%


98.02%


98.62%


7.85

Dinas Pendidikan 5,228,741,000 Dinas Pendidikan

22.58%

77.14%

0.28%

68.39%


7.67


75.84%


7.50


71.75%


51

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2014 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Rp Target 10


100%

12,829,044,425 Dinas Kesehatan

100%


100%

139,125,000 Dinas Kesehatan

100%


100%

6,377,128,500 RSUD PLOSO

100%

733,375,000 RSUD PLOSO

100%


100%


80


100

90

15

100


59


102

52


Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2014 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Rp Target 10 64

11

100


20


75


100

100

100

-

85

-

4

50

100


75

23

-

58

100


2

7,5

100

53

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2014 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Rp Target 10 1.8 -


0,2

95

92

85

-

88 30%


76%

36/100.000 pddk


<1

95

100

60

-

92%

100

< 0,5

-

100

100

> 90

-

> 90

100

54


Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2014 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Rp Target 10 20

80

11

-

> 90

100

100 100

-

≥ 2

8 per 1000 KH


90%

74

73

70


1556


80 70

2

88


95

Dinas Kesehatan

95

Dinas Kesehatan

55



Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Rp Target 10 11 95 Dinas Kesehatan

95

Dinas Kesehatan

95

Dinas Kesehatan

80

11.5

Dinas Kesehatan


100

100

83

100%

611,017,248,000 RSUD Jombang

95%

55,000,000,000 RSUD Jombang

100%


100%


100%

50,612,945,107 RSUD Ploso


11,625,961,900 RSUD Ploso

100%

20,884,500

RSUD Ploso

56



Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Rp Target 10 11 100% 71,597,920,000 Dinas PU Bina Marga dan Pengairan 100%

2,867,500,000 Dinas PU Bina Marga dan Pengairan

100%

554,500,000 Dinas PU Bina Marga dan Pengairan 225,000,000 Dinas PU Bina Marga dan Pengairan

100%

100%

8,421,460,000 Dinas PU Cipta Karya

100%


100%

796,250,000 Dinas PU Cipta Karya

100%


15 dokumen

798,250,000 Dinas PU Bina Marga dan Pengairan

100%


5 dam


1 embung 73 saluran irigasi

10 dam


7 embung 69 saluran irigasi

79 lembaga


4 dam


57

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2014 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Rp Target 10 28 saluran irigasi

5 dam



41 saluran irigasi

21 ruas


10 ruas


61 ruas


1 duiker



8 buah


1 buah


7 ruas


3 ruas

876,963,000 Dinas PU Bina Marga dan Pengairan



5 dokumen


6.396 drum

58

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2014 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Rp Target 10 0,25 ha


10 dokumen

104 ruas


102 ruas


32 ruas


209 ruas


20.450 m rumija


12 duiker

28 ruas tembok penahan jalan 18 buah

5 buah

3 ruas

43 ruas

17,307,500,000 Dinas PU Bina Marga dan Pengairan 3,655,000,000 Dinas PU Bina Marga dan Pengairan 988,889,000 Dinas PU Bina Marga dan Pengairan 11,764,712,200 Dinas PU Bina Marga dan Pengairan

9 ruas




100%

4 embung 1 waduk

445,217,500 Dinas PU Bina Marga dan Pengairan 13,900,000,000 Dinas PU Bina Marga dan Pengairan

3,45 ha

1 dokumen

1 dokumen

59



Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Rp Target 10 11 100% 7,770,005,600 Dinas PU Bina Marga dan Pengairan 77 ruas


4 ruas


145 ruas


5 ruas


15 ruas


8 ruas


31 ruas


4 ruas


288 ruas


2 unit

-

109 ruas


40 ruas


60

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2014 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Rp Target 10 1 unit


11 ruas


2 lokasi


92 lokasi


26 unit

24 lokasi


36 lokasi

22 lokasi

2 lembaga

Operasional 85%


4 unit 7 ton

42 lokasi

229 lokasi


57 lokasi


5 kawasan


21 kecamatan

61



Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Rp Target 10 11 100 penyedia 250,000,000 Dinas PU Cipta Karya 10 dokumen


Pembangunan 50%

Pembangunan 50%


Pembangunan 50%


8 lokasi


1120 rtlh


25 lokasi


1 ha

21 kecamatan

80%

375,000,000

Bappeda

2,750,000,000

Bappeda

1250 berkas


96 desa/peta


6 Kel/Desa

4 ha



9,75 ha

62



Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Rp Target 10 11 100% 2,903,567,500 Bappeda

100%

610,500,000 Bappeda

100%

36,000,000 Bappeda

100%

200,000,000 Bappeda

90%

3,561,485,004 Bappeda

90%

4,404,700,000 Bappeda

90%

4,970,000,000 Bappeda

90%

4,268,760,000 Bappeda

90%

2,938,729,004 Bappeda

90%

991,983,000 Bappeda

93%

558,550,000 Bappeda

93%

362,500,000 Bappeda

100%

9,447,530,000

Dishubkom

63

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2014 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Rp Target 10 100% 4,229,900,000

SKPD Penanggung Jawab 11 Dishubkom

100%

526,275,000

Dishubkom

100%

175,000,000

Dishubkom

100%

95,800,000

Dishubkom

742 titik


4.041 titik

25 trayek

1,970,890,000

Dishubkom

20Halte

3,443,000,000

Dishubkom

4 unit terminal dan 18 unit halte 60%

-

10,395,520,000


-

10000 m²

-


-

500 m

-

19 flashing

-

15 Unit ZOSS

-


-

250 buah

-

42 Unit ZOSS

-

14200 m2

-


-

Dishubkom

64

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2014 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Rp Target 10 45 unit Countdown Timer -


Perkotaan Jombang

8,808,600,000

Dishubkom

100%

2,747,000,000

Dishubkom

100%

740,000,000

Dishubkom

5 dokumen

400,000,000

Dishubkom

50%

1,100,000,000

Dishubkom


11,150,000,000

Dishubkom

100%

2,476,679,500

BLH

100%

1,522,520,000

BLH

100%

26,250,000

BLH

100%

75,000,000

BLH

100%

8,398,922,740

BLH

1 unit Jembatan, 2 unit Forklift dan peralatan pendukung, pembebasan lahan dan pembangunan gudang

10 industri

BLH

65

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2014 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Rp Target 10 0%

SKPD Penanggung Jawab 11 BLH

25 dokumen

BLH

100%

BLH

100%

BLH

100%

BLH

100%

BLH

94%

BLH

10 titik

BLH

90%

BLH

100%

BLH

66

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2014 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Rp Target 10 100%


8 parameter

BLH

5 kegiatan

BLH

6 dokumen

BLH

6 dokumen

BLH

100%

BLH

11 dokumen

2,210,610,100

BLH

100%

BLH

15 sumur resapan dan 4000 lubang biopori 1 dokumen

BLH

3 dokumen

BLH

1 lokasi

BLH

8 lokasi

BLH

10 lokasi

BLH

3,434,000,000

BLH

223 sekolah

BLH

4 SKPD

BLH

1 lokasi

BLH

67

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2014 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Rp Target 10 9 pokmas; 90 kader 1,637,500,000


100%

3,976,435,000 Dispenduk-capil

100%


100%

46,375,000 Dispenduk-capil

100%

200,000,000 Dispenduk-capil

100%


100%

Dispenduk-capil

100%


80% 60% 100% 100% 100%

-

100%

163,625,000 BPPKB

100%

3,944,390,000 BPPKB

8 layanan

222,060,000 BPPKB

100%

668,900,000 BPPKB

68



Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Rp Target 10 11 100% 2,542,500,000 BPPKB

100%

685,000,000 BPPKB

100%

122,500,000 BPPKB

100%

199,999,500 BPPKB

77,10%

7,047,015,006 BPPKB

100.00%

962,046,600 BPPKB

100%

8,276,987,500 BPPKB

100%

172,290,920 BPPKB

1.70%

1,762,274,010 BPPKB

100%

1,499,950,000 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

100%


100%

42,500,000 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 150,000,000 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

100%

Terdapat 2 tokoh pahlawan yang diakui 50%

285,000,000 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 4,481,500,000 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

69



Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Rp Target 10 11 2575 orang yang 1,987,000,000 Dinas Sosial, mendapatkan pelayanan Tenaga Kerja dan Transmigrasi 75% dari 100 LKS


3.27%

250,000,000 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

100%

622,000,000 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

38%

1,005,000,000 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2,284,000,000 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

5 kasus

5%


100%

2,524,880,000 Dinas Koperasi dan UMKM

100%

956,250,000 Dinas Koperasi dan UMKM

100%


100%


608 WUB


10 produk UMKM


70



Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Rp Target 10 11 25 UMKM 2,924,252,500 Dinas Koperasi dan UMKM

526 kop aktif

26 Kop 121



121

10 Kop -

230 Kop

319 Kopwan

- Dinas Koperasi dan UMKM

1,340,697,500 Dinas Koperasi dan UMKM 649,065,000 Dinas Koperasi dan UMKM

100%

826,717,500 Kantor Penanaman Modal

100%


100%

10,500,000 Kantor Penanaman Modal 188,332,500 Kantor Penanaman Modal

100%

28 PMA/PMDN

Rp. 15.010.185.021.678

5,05% (total tambahan orang yang bekerja sejumlah 14.814 orang)

48.00

4,698,382,075 Kantor Penanaman Modal Kantor Penanaman Modal Kantor Penanaman Modal


71



Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Rp Target 10 11 100% 190,000,000 Kantor Penanaman Modal Rp. 15.010.185.021.678


8%

2,019,000,000 Dispora budpar

250 event


3 unit sarpras kesenian dan 8 kali kerjasama budaya

515,000,000 Dispora budpar

100%


100%


100%


100%


40 atlit


1 stadion representatif, 1 GOR, 1 kolam renang memenuhi standar, 1 lapangan tenis indoor


48%


100%

1,860,255,000 Bakesbangpol Linmas

100%

384,750,000 Bakesbangpol Linmas

100%


72



Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Rp Target 10 11 100% 200,000,000 Bakesbangpol Linmas

100%

1,931,722,000 Satuan Polisi Pamong Praja

100%

598,000,000 Satuan Polisi Pamong Praja

100%


100%


100%

2,311,517,500 BPBD

100%

738,650,000 BPBD

100%

126,250,000 BPBD

100%

199,980,000 BPBD

Tidak ada kasus SARA


Menurun 5%


1971 anggota linmas terlatih


95%


8.33


73



Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Rp Target 10 11 78 Pelanggaran 624,000,000 Bakesbangpol Linmas

40%


90%


Tidak terjadi kerawanan daerah


Tidak terjadi AGHT


85%


44%

34.12%

5,841,278,500 BPBD

100%

4,388,780,000 BPBD


179,470,000 BPBD

100%

16,728,287,300 Sekretariat Dewan

100%


100%


100%

280,225,000 Sekretariat Dewan

74



Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Rp Target 10 11 100% 200,000,000 Sekretariat Dewan

100%

1,310,000,000 Bag. Adm. Kesra

100%

142,500,000 Bag. Adm. Kesra

100%


100%


100%

662,500,000 Bag. Adm. Pembangunan

100%


100%


100%


100%

952,270,275 Bag. Adm. Pememerintahan

100%


100%


100%


100%

641,027,600 Bag. Adm. Perekonomian

100%


75



Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Rp Target 10 11 100% 14,000,000 Bag. Adm. Perekonomian 100%


100%

1,345,480,000 Bag. Adm. SDA & Ketahanan pangan

100%

195,000,000 Bag. Adm. SDA & Ketahanan pangan

100%


100%


100%

1,093,098,500 Bag. Hukum

100%

161,500,000 Bag. Hukum

100%

8,750,000 Bag. Hukum

100%

50,000,000 Bag. Hukum

100%

1,790,713,000 Bag. Humas

100%

497,250,000 Bag. Humas

100%

45,750,000 Bag. Humas

100%

100,000,000 Bag. Humas

100%

410,900,000 Bag. Organisasi

76



Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Rp Target 10 11 100% 131,050,000 Bag. Organisasi

100%


100%


100%

9,705,850,000 Bag. Perlengkapan

100%


100%


100%

32,380,000 Bag. Perlengkapan

100%

32,085,625,000 Bag. Umum

100%

15,465,000,000 Bag. Umum

100%

369,375,000 Bag. Umum

100%

100,000,000 Bag. Umum

100%

3,127,500,000

Inspektorat

100%

19,862,625,000

Inspektorat

100%

50,000,000

Inspektorat

100%

129,322,500

Inspektorat

77

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2014 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Rp Target 10 100% 2,714,699,500

SKPD Penanggung Jawab 11 BKD

100%

916,355,000

BKD

100%

100,000,000

BKD

100%

220,625,000

BKD

100%

2,337,600,000

BPP

100%

1,939,260,000

BPP

100%

118,125,000

BPP

100%

171,000,000

BPP

100%

11,135,443,500

DPPKAD

100%

2,446,425,000

DPPKAD

100%

154,250,000

DPPKAD

100%

849,290,000

DPPKAD

100%

340,000,000

DPPKAD

100%

448,825,070 Kec. Bandar KM

100%


100%


78



Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Rp Target 10 11 100% 100,000,000 Kec. Bandar KM

100%

574,096,995

Kec. Bareng

100%

217,500,000

Kec. Bareng

100%

18,000,000

Kec. Bareng

100%

100,000,000

Kec. Bareng

100%

566,650,395

Kec. Diwek

100%

304,712,500

Kec. Diwek

100%

17,250,000

Kec. Diwek

100%

100,000,000

Kec. Diwek

100%

594,436,320

Kec. Gudo

100%

258,000,000

Kec. Gudo

100%

15,750,000

Kec. Gudo

100%

100,000,000

Kec. Gudo

100%

535,724,000

Kec. Diwek

100%

242,405,000

Kec. Diwek

79

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2014 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Rp Target 10 100% 14,250,000

SKPD Penanggung Jawab 11 Kec. Diwek

100%

100,000,000

Kec. Diwek

100%

561,805,000

Kec. Jombang

100%

584,212,500

Kec. Jombang

100%

25,000,000

Kec. Jombang

100%

100,000,000

Kec. Jombang

100%

491,338,645

Kec. Kabuh

100%

2,284,899,590

Kec. Kabuh

100%

15,000,000

Kec. Kabuh

100%

100,000,000

Kec. Kabuh

100%

550,261,360 Kec. Kesamben

100%


100%


100%


100%

443,070,000

Kec. Kudu

80


SKPD Penanggung Jawab 11 Kec. Kudu

100%

16,625,000

Kec. Kudu

100%

100,000,000

Kec. Kudu

100%

457,446,435

Kec. Megaluh

100%

253,500,000

Kec. Megaluh

100%

15,750,000

Kec. Megaluh

100%

100,000,000

Kec. Megaluh

100%

525,388,090 Kec. Mojoagung

100%


100%


100%


100%

589,082,665 Kec. Mojowarno

100%


100%


100%


81


SKPD Penanggung Jawab 11 Kec. Ngoro

100%

274,700,285

Kec. Ngoro

100%

17,250,000

Kec. Ngoro

100%

100,000,000

Kec. Ngoro

100%

438,475,000

Kec. Ngusikan

100%

245,998,255

Kec. Ngusikan

100%

13,500,000

Kec. Ngusikan

100%

100,000,000

Kec. Ngusikan

100%

499,789,650

Kec. Perak

100%

213,960,000

Kec. Perak

100%

17,250,000

Kec. Perak

100%

100,000,000

Kec. Perak

100%

488,700,000 Kec. Peterongan

100%


100%


82



Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Rp Target 10 11 100% 82,035,000 Kec. Peterongan

100%

507,775,000

Kec. Plandaan

100%

259,220,000

Kec. Plandaan

100%

14,250,000

Kec. Plandaan

100%

100,000,000

Kec. Plandaan

100%

504,091,230

Kec. Plloso

100%

210,750,000

Kec. Plloso

100%

16,500,000

Kec. Plloso

100%

100,000,000

Kec. Plloso

100%

551,980,840

Kec. Sumobito

100%

294,500,000

Kec. Sumobito

100%

17,250,000

Kec. Sumobito

100%

100,000,000

Kec. Sumobito

100%

540,670,000 Kec. Tembelang

100%


83



Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Rp Target 10 11 100% 16,500,000 Kec. Tembelang

100%


100%

481,899,250 Kec. Wonosalam

100%


100%


100%


92%


92%

90%

100%

65 SOP SKPD 90%

-


1,546,622,000 Bagian Organisasi - Bagian Organisasi 3,959,166,260 Bag. Hukum

100%


100%


90%

2,975,026,256 BKD

84



Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Rp Target 10 90% 22,671,775,200 BKD

11

4.190 temuan

7,762,955,000 Inspektorat

38 Org Auditor

1,133,000,000 Inspektorat

90%

113,750,000 Bag Perlengkapan

3,414,975,250 Bag. Adm. Pemerintahan

100%

14,250,700,000 Bag. Adm. Kesra

97%

4,033,595,000 Bag Perlengkapan

90%

9,220,000,000 Bag Umum

100%

13,787,460,000 Kecamatan

30 media

78.5

750,000,000 Bag. Humas

3,263,554,000 Bagian Organisasi

85



Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Rp Target 10 11 95% 1,028,700,000 DPPKAD

95%


4,412,144,511 DPPKAD

302 Desa

1,571,098,717 DPPKAD

Tepat waktu (5 bulan dari awal proses sampai disahkan)

6,661,559,862 DPPKAD

301,254,912,030

18,675,451,601 DPPKAD

90%

3,217,817,500 DPPKAD

Rp15,699,419,738.00

Rp1,113,132,302



Rp

1,491,581,902


Rp

12,226,678,000


Rp

868,027,534.00


5,0 - 6,0

1,417,295,000 Bag. Adm. Perekonomian


86



Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Rp Target 10 100% 687,500,000 BPP

5 monev

1,369,000,000 BPP

100%

695,000,000 BPP

90%

550,000,000 BPP


1,190,229,500 BPP

20 hari

5.300 izin

11

BPP

200,000,000 BPP

100%

531,950,000 Bag. Adm. SDA

100%

116,737,000 Bag. Adm. SDA

100%

89,418,600 Bag. Adm. SDA

90%

3,510,000,000

Bag. Adm. Pembangunan

100%

1,086,560,000 Kantor Ketahanan Pangan

100%

407,500,000 Kantor Ketahanan Pangan

100%

15,000,000 Kantor Ketahanan Pangan 168,750,000 Kantor Ketahanan Pangan

100%

4350 kal/kap/hr


87

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2014 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Rp Target 10 110 gr/kap/hr


100 ton/th dan 250 kg/tri bulan 95%

681,500,000 Kantor Ketahanan Pangan

10%

90


2150 Kal/kap/hr

57 gr/kap/hr

90%


80%


100%

1,913,910,000 BPMPD

100%

410,900,000 BPMPD

100%

31,500,000 BPMPD

100%

200,000,000 BPMPD

100%

167,375,000 BPMPD

100%

124,965,000 BPMPD

88



Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Rp Target 10 11 80% 2,267,040,000 BPMPD

85%

3,098,005,000 BPMPD

80%

7,691,126,650 BPMPD

80%

300,000,000 BPMPD

90%

3,333,100,000 Bappeda

100%

5,484,654,910 Kantor Arsip PDE Perpustakaan

100%


100%

75,250,000 Kantor Arsip PDE Perpustakaan 100,000,000 Kantor Arsip PDE Perpustakaan

100%

195 instnsi

100%



100%

3,925,664,000 Bag. Humas

12 media

4,386,240,000 Bag. Humas

500 instansi


89



Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Rp Target 10 11 500 Titik Koneksi 200,000,000 Kantor Arsip PDE Perpustakaan 1 dokumen

1,590,000,000

Dishubkom

12 kelompok

94.230 orang

1,515,001,100 Kantor Arsip, PDE,dan Perpustakaan

17.180 judul buku

Kantor Arsip, PDE,dan Perpustakaan

42.775 eksemplar

Kantor Arsip, PDE,dan Perpustakaan

100%

5,241,735,000 Dinas Pertanian

100%


100%

194,250,000 Dinas Pertanian

100%


padi 2.223.440 ton ; jagung 982.949 Ton ; kedelai 46.643 Ton 11.75%

210



Dinas Pertanian

210

Dinas Pertanian

230


90



Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Rp Target 10 11 40% 4,664,600,000 Dinas Pertanian

18 unit


306 unit


5 unit


3 unit


1 unit


84 lembaga


40 Ha naik 1%


200 ha


padi 62 ku/Ha; jagung 72 Ku/Ha; kedelai 18,5 Ku/Ha




padi 58,5 ku/Ha; jagung 70,5 Ku/Ha; kedelai 17 Ku/Ha padi 114.194 ton ; jagung 59.117 Ton ; kedelai 483 Ton;

padi 62,5 ku/Ha; jagung 72,5 Ku/Ha; kedelai 19 Ku/Ha 35%

- Dinas Pertanian


Dinas Pertanian


91



Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Rp Target 10 11 25% 2,143,500,000 Dinas Pertanian




Dinas Pertanian

10 pola

115




15% 30% 55% 2.000 ton

15.628 kg/ha/th


18,063,395,000 Dinas Kehutanan dan Perkebunan Dinas Kehutanan dan Perkebunan (2014)

750 petani

13,164,180,000 Dinas Kehutanan dan Perkebunan



102 unit


103 unit


92



Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Rp Target 10 11 278,243,500 Dinas Kehutanan dan Perkebunan tebu 990.000 ton; tembakau 57.000 ton; kopi 565 ton; cengkeh 853 ton; kakao 167 ton


156 km


7 km


137 m

59,400,000 Dinas Kehutanan dan Perkebunan

4 unit

1,059,300,000

3 unit




kopi 585 ton; cengkeh 1.102 ton; kakao 163 ton daging 49.332 ton; telur 892 ton; susu 32.873 ton; populasi ruminansia 481.640 ekor; unggas 2.250.388 ekor 34 kelompok

1.093 kelompok 35 kelompok 16 kelp

1.101 Kelompok 27 Kelompok 18%

5%;

- Dinas Kehutanan dan Perkebunan 457,000,000 Dinas peternakan dan perikanan


920,000,000 Dinas Kehutanan dan Perkebunan

2,116,627,883 Dinas peternakan dan perikanan - Dinas peternakan dan perikanan

93



Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Rp Target 10 11 85% - Dinas peternakan dan perikanan

_

9,274,342,818 Dinas peternakan dan perikanan

18.878 ton 14.263 ton 7.248 ton 312.025 ekor

-

9.058.000 ekor

-

7,95 gr/kap/hr

-

172.93

-

12,20 kg/kap/th 9,11 kg/kap/th 3 kg/kap/th 2500ekor


1.48

-


-

55.000 straw 37.000 ekor 800 peternak




108.5

21 kelompok

20%


414,200,000 Dinas Kehutanan dan Perkebunan 1,948,521,207 Dinas peternakan dan perikanan Dinas peternakan dan perikanan Dinas peternakan dan perikanan

94



Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Rp Target 10 11 86 kelompok Pemula, 20 Dinas kelompok Madya dan 3 peternakan dan kelompok Mandiri perikanan

100%


100%


100%


100%



kopi 500 ton; cengkeh 942 ton; kakao 140 ton 1100 Ha

11

50

10 kelompok

Dinas Kehutanan dan Perkebunan (2014) 1,350,231,750 Dinas Kehutanan dan Perkebunan (2014)

-

5,654,758,000 Dinas Kehutanan dan Perkebunan 1,082,000,000 Dinas Kehutanan dan Perkebunan 1,397,544,000 Dinas Kehutanan dan Perkebunan 210,000,000 Dinas Kehutanan dan Perkebunan



11.000 m3


5 unit


3 industri

4 laporan

Dinas Kehutanan dan Perkebunan 287,000,000

BLH

95

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2014 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Rp Target 10 2 desa 468,000,000


622 RTM


1.525.000 Orang


3 lokasi (tirta wisata, air terjun tretes, air terjun sekar pudaksari, kedung cinet-plandaan) 3 media (cetak, elektronik, dan event)



100%


100%


100%

123,000,000 Dinas peternakan dan perikanan 187,850,000 Dinas peternakan dan perikanan

100%

17 kg/kap/th

15.761 ton

produksi ikan 7.933,5 ton; produktivitas 233,68 ton/ha

417,000,000 Dinas peternakan dan perikanan 4,849,559,982 Dinas peternakan dan perikanan

377,000,000 Dinas peternakan dan perikanan

100%

4,789,785,000 Dinas perindustrian, perdagangan dan pasar

100%

1,461,850,000 Dinas perindustrian, perdagangan dan pasar

100%

98,875,000 Dinas perindustrian, perdagangan dan pasar

96



Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Rp Target 10 11 100% 199,998,000 Dinas perindustrian, perdagangan dan pasar

1 SRG

223,775,000 Dinas perindustrian, perdagangan dan pasar 945,979,000 Dinas perindustrian, perdagangan dan pasar

26 : 26

95%

351,414,500 Dinas perindustrian, perdagangan dan pasar

80%

Dinas perindustrian, perdagangan dan pasar

110.361.924 (US$)

$

397,136,826.00

1015 PKL

3,641,155,000

9.331 pedagang

169 sentra IKM

486,002,424,000

100 IKM

24

158.329.464 batang (5 PR)

307,259,475 Dinas perindustrian, perdagangan dan pasar 2,055,269,300 Dinas perindustrian, perdagangan dan pasar 246,213,500 Dinas perindustrian, perdagangan dan pasar 42,760,806,165 Dinas perindustrian, perdagangan dan pasar Dinas perindustrian, perdagangan dan pasar 1,542,908,750 Dinas perindustrian, perdagangan dan pasar 2,534,579,450 Dinas perindustrian, perdagangan dan pasar 411,663,500 Dinas perindustrian, perdagangan dan pasar 813,100,700 Dinas perindustrian, perdagangan dan pasar 3,134,300,750 Dinas perindustrian, perdagangan dan pasar

97



Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Rp Target 10 11 700 IKM IHT 6,287,348,714 Dinas perindustrian, perdagangan dan pasar

160 org

380,000,000 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 4,311,831,720,488

98

BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati/Wakil

Bupati

pada

akhir

periode

masa

jabatan

dari

sisi

penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini ditunjukan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun, sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. lndikator

kinerja

daerah

secara

teknis

dirumuskan

dengan

mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan. Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan. Indikator kinerja daerah dibuat untuk menjadi panduan bagi kinerja SKPD

dalam

menjalankan

program-programnya.

Dengan

demikian,

indikator kinerja daerah merupakan akumulasi kinerja SKPD. Indikator kinerja daerah merupakan target Bupati/Wakil Bupati periode tahun 2014-2018 yang harus diwujudkan dan didukung SKPD. Indikator kinerja daerah merupakan target selama lima tahun yang dicapai secara bertahap setiap tahunnya, sehingga untuk kesinambungan dan evaluasi pencapaian target, maka ditetapkan target tahunan. Memperhatikan kondisi tersebut, indikator kinerja daerah memiliki karakter yang berbeda sesuai aspek, fokus dan urusannya. Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah periode 20142018. Ukuran keberhasilan/pencapaian suatu daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah tersebut. Selanjutnya, indikator kinerja daerah dibagi menjadi 3 (tiga) aspek, yaitu: aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, serta aspek daya saing daerah. Aspek kesejahteraan masyarakat diukur melalui indikator makro yang

merupakan

indikator

gabungan

dari

berbagai

kegiatan

pembangunan ekonomi sosial, seperti laju pertumbuhan ekonomi, inflasi, RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018

IX - 1

indeks pembangunan manusia, indeks kesenjangan wilayah, tingkat pengangguran terbuka, dan nilai tukar petani. Aspek pelayanan umum merupakan segala bentuk pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan atau urusan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah. Indikator kinerja aspek pelayanan umum tersaji dalam indikator kinerja per kelompok urusan pemerintah daerah. Aspek daya saing daerah merupakan indikator yang mengukur kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang meningkat dan berkelanjutan. Indikator yang diukur antara lain produktivitas total daerah, fasilitas infrastruktur wilayah, pelayanan investasi, dan penguatan sumberdaya manusia. Indikator kinerja daerah sebagian bersifat dampak langsung, tetapi sebagian lainnya bersifat dampak tidak langsung dari program-program yang dilaksanakan SKPD. Karakter indikator yang berbeda tersebut menjadikan sejumlah indikator memiliki tingkat validitas yang berbeda pula sesuai dengan tingkat kedekatan indikator kinerja tersebut dengan tujuannya. Tingkat validitas indikator kinerja dimaksud, terdiri atas: a. Langsung, artinya indikator secara langsung untuk mengukur hasil pencapaian sasaran strategis yang diharapkan; b. Pendekatan, artinya indikator yang mengukur hasil tidak secara langsung, tetapi sesuatu yang mewakili hasil tersebut; c. Aktivitas, artinya indikator kinerja yang mengukur jumlah, biaya, dan waktu dari kegiatan-kegiatan yang berdampak pada sasaran strategis yang bersangkutan. Disadari

bahwa

penentuan

indikator

kinerja

RPJMD

dengan

sejumlah target tertentu bukanlah hal yang mudah, karena dipengaruhi keterpaduan capaian program dan sasaran tertentu yang dilaksanakan SKPD maupun lintas SKPD. Selain itu, penyusunan capaian indikator bersifat timbal balik, dimana meski menjadi acuan SKPD tetapi penentuan indikator kinerja RPJMD juga memperhatikan kemampuan sumberdaya aparatur,

ketersediaan

anggaran,

dukungan/partisipasi

masyarakat,

dinamika tantangan dan hambatan yang ada, serta dukungan DPRD. Penetapan indikator kinerja daerah RPJMD Tahun 2013-2018 tersaji dalam tabel berikut:


IX - 2

Tabel 9.1

Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten J ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA No. PEMBANGUNAN DAERAH ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 1 Pertumbuhan PDRB/Laju pertumbuhan ekonomi 2 Laju inflasi 3 Indeks ketimpangan Williamson

Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD (2013)

2014

2015

2016

2017

6, 98

7.05

7.12

7.15

7.22

4,5 - 5,5

4,5 - 5,5

4-5

4-5

3,4 - 4,5

0.42

0.41

0.40

0.40

0.39

Target Capaian Setiap Tahun

4 Laju pertumbuhan penduduk

0.59%

5 Paritas Daya Beli

67.60

68.28

68.96

69.65

70.34

6 ICOR

5,0

5,0

4,5

4,0

3,2

7 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

3,2

3,0

2,9

2,9

2,8

99.48

99.50

99.52

99.54

99.56

95.01%

95.51%

96.01%

96.51%

97.01%

100%

100%

100%

100%

100%

7.8

7.83

7.85

7.9

7.94

Fokus Kesejahteraan Masyarakat Pendidikan 1 Angka melek huruf 2 Angka Melek Huruf 3 Angka partisipasi kasar APK PAUD

105.89%

APK SD

103.25%

APK SMP

99.25%

APK SMA 4 Angka Partisipasi Murni

95.37%

APM SD APM SMP

85.04%

APM SMA

75.27%

5 Persentase SLB mendapatkan fasilitasi 6 Rata-rata Nilai UAN/UAS

IX - 3

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA No. PEMBANGUNAN DAERAH 7 Meningkatnya persentase sekolah terakreditasi A di semua jenjang


Target Capaian Setiap Tahun 2014

2015

2016

2017

12, 58 %

Persentase sekolah yang terakreditasi A

12.58

14.58

16.58

18.58

20.58

Persentase sekolah yang terakreditasi B

67.14

69.14

71.14

73.14

75.14

Persentase sekolah yang terakreditasi C

20.28

16.28

12.28

8.28

4.28

48.39

50.39

54.39

59.39

65.39

8 Persentase SD mempunyai perpustakaan 9 Rata-rata Nilai UASBN/UAS

50

50

50

50

10 Jumlah bangku per kelas

50

50

50

50

11 Meningkatnya rata-rata Nilai UASBN/UAS SD

7.65

7.7

7.75

7.80

7.85

12 Persentase sekolah memenuhi standar sarpras

97.68

97.75

97.78

97.8

97.82


97.68

97.75

97.78

97.8

97.82

14 Meningkatnya angka kelulusan SMA

99.98

99.98

99.98

99.99

99.99

15 Persentase sekolah memenuhi standar sarpras

91.25

91.55

91.6

92.25

92.75

42/100.000 pddk

42

42

41

41

2 Menurunkan angka kematian (CFR) kasus DBD

<1

<1

<1

<1

3 Meningkatnya angka kesembuhan paru (BTA+)

100

100

100

100

4 Menurunnya prevalensi kasus HIV

100

100

100

100

70

72

74

75

75

75

75

75

75

1178

1236

1316

1396

1476

100.2

100

99.2

98.2

12

11.9

11.7

11.6

16 Rata-rata Nilai UAN/UAS Kesehatan 1 Menurunnya Angka kesakitan (Insindens Rate) DBD

5 Menurunnya angka kematian anak balita 6 Meningkatnya cakupan pelayanan anak balita 7 Cakupan kesehatan lansia 8 Meningkatnya persentase Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang mempunyai Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan (SPKP) 9 persentase Tempat Umum dan Pengelolaan Makanan (TUPM) yang memenuhi syarat kesehatan 10 Menurunnya angka kematian ibu 11 Menurunnya angka kematian bayi

IX - 4

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA No. PEMBANGUNAN DAERAH



2015

2016

2017

pembentukan 1 organisasi dengan perbaikan 1 sarana kesenian 5%





4 Meningkatnya persentase organisasi pemuda yang dibina

40%

40%

40%

43%

45%

5 Meningkatnya persentase tenaga keolahragaan yang bersertifikat

13%

13%

13%

13%

13%

1 ; 19

1 ; 19

1 ; 19

1 ; 19

1 ; 19

3 Meningkatnya presentase guru PAUD yang bersertifikasi

31.52

36.52

41.52

46.52

51.52

4 Meningkatnya presentase guru SD yang bersertifikasi

50.31

55.31

60.31

65.31

70.31

5 Meningkatnya presentase guru SMP yang bersertifikasi

59.47

64.47

69.47

74.47

79.47

6 Meningkatnya presentase guru SMA/SMK yang bersertifikasi

35.99

40.99

45.99

50.99

55.99

Persentase sekolah SMP dalam kondisi baik

97.68

97.75

97.78

97.8

97.82

Meningkatnya prosentase SMA dalam kondisi baik

91.25

91.55

91.6

92.25

92.75

Peningkatan jumlah sekolah dasar yang dilakukan rehabilitasi ringan

90

91

92

93

94

12 13 Angka usia harapan hidup

70,32 tahun

Fokus Seni Budaya dan Olahraga Kebudayaan 1 Meningkatnya persentase sarana penyelenggaraan seni dan budaya, jumlah kerjasama budaya

2 Meningkatnya persentase kelompok seni dan budaya yang mendapatkan fasilitasi 3 Pemuda dan Olahraga

6 Meningkatnya jumlah pemuda pelopor

0 Pemuda

ASPEK PELAYANAN UMUM Fokus Layanan Urusan Wajib Pendidikan 1 Rasio kelas per siswa 2 Rasio bangku per siswa

7 Fasilitas Pendidikan:

IX - 5


2014

2015

2016

2017

90

91

92

93

94

Meningkatnya angka kelulusan SD

99.99

99.99

99.99

99.99

99.99

Meningkatnya angka kelulusan SMP

99.9

99.92

99.94

99.96

99.98

Meningkatnya angka kelulusan SMA

99.98

99.98

99.98

99.99

99.99

150

200

150

200

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA No. PEMBANGUNAN DAERAH Persentase sekolah dasar dalam kondisi baik


8 AngkaKelulusan:

Kesehatan 1 Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di puskesmas 2 Tersedianya dokumen perkembangan pembangunan bidang kesehatan 3 Meningkatnya persentase puskesmas memenuhi standar kemenkes 4 Persentase capaian layanan kesehatan rujukan RSUD Jombang

75%

80%

85%

90%

95%

5 Persentase capaian standard minimal sarana dan prasarana penunjang layanan rujukan di RSUD Jombang

70%

75%

80%

85%

90%

6 Persentase capaian standard sarana dan prasarana kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok

75%

80%

85%

90%

95%

7 Persentase capaian SPM layanan kesehatan rujukan di RSUD Ploso

60%

70%

80%

90%

100%

8 Jumlah kunjungan rawat Inap 9 Jumlah Kunjungan rawat jalan

Kunjungan rawat inap Kunjungan rawat inap Kunjungan rawat inap Kunjungan rawat inap Kunjungan rawat inap 4.157 5.280 6.072 6.982 8.029 rawat jalan 34.850

rawat jalan 11.220

rawat jalan 12.903

rawat jalan 12.903

rawat jalan 17.063

90%

100%

100%

100%

100%

12 Persentase ketersediaan obat layanan kesehatan dasar

100%

100%

100%

100%

100%

13 Menurunnya penyalahgunaan bahan berbahaya pada pangan dan makanan

27

26

25

24

22

34,31%

40

50

60

70

10 Persentase capaian SPM sarana dan prasarana pendukung pelayanan RSUD Ploso 11 Jumlah tenaga kesehatan yang mempunyai kompetensi khusus

14 Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin

IX - 6


2014

2015

2016

2017

15 Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

72,36%

100

100

100

100

16 Terpenuhinya sarana, prasarana Puskesmas dan jaringannya

21,71%

100

100

100

100

100%

100

100

100

100

18 Meningkatnya cakupan Posyandu Purnama

62,38%

65

67

69

71

19 Menurunkan prevalensi gizi buruk

0,58%

0,5

0,45

0,35

0,25

10,6

9,5

9

8,5

8

40

60

70

80


17 Cakupan Desa Siaga Aktif

20 Menurunkan prevalensi balita stunting 21 Jumlah Desa Sehat


Pekerjaan Umum 1 Tersediannya dokumen perencanaan umum jaringan irigasi

_

3 dokumen

3 dokumen

3 dokumen

3 dokumen

2 Jumlah embung/ waduk yang dibangun

_

_

_

_

_

3 Panjang saluran irigasi yang dibangun

_

_

_

_

_

4 Persentase air irigasi untuk pertanian pada sistem irigasi yang sudah ada

_

100%

100%

100%

100%

5 Jumlah bangunan irigasi yang dipelihara

_

1 dam; 2 embung; 7105 saluran irigasi

1 dam; 4140 saluran irigasi

2930 saluran irigasi


6 Jumlah embung yang dipelihara

_

_

_

_

_

7 Jumlah saluran irigasi yang dipelihara

_

_

_

_

_

8 Jumlah bangunan irigasi yang direhabilitasi

_



2 embung; 6550 saluran irigasi

1 dam;1 embung; 4600 saluran irigasi

9 Jumlah embung yang direhabilitasi

_

_

_

_

_

10 Jumlah saluran irigasi yang direhabilitasi

_

_

_

_

_

11 Meningkatnya GHIPPA yang dibina

_

10 Lembaga

15 Lembaga

20 Lembaga

20 Lembaga

12 Jumlah bangunan irigasi yang dilaksanakan operasi dan pemeliharaan di kawasan agropolitan

_





13 Panjang saluran irigasi yang dilaksanakan operasi dan pemeliharaan di kawasan agropolitan

_

_

_

_

_

14 Jumlah bangunan irigasi yang direhabilitasi/dipelihara di kawasan agropolitan

_





IX - 7


2014

2015

2016

2017

15 Panjang saluran irigasi yang direhabilitasi/dipelihara di kawasan agropolitan

_

_

_

_

_

16 Panjang jalan yang dipelihara di kawasan agropolitan

_

18.75

42.8

45.86

33.8

17 Panjang jalan yang ditingkatkan di kawasan agropolitan

_

7.6

13.65

13.35

9.5

18 Jumlah Duiker yang dibangun di kawasan agropolitan

_

525 m tembok penahan jalan

19 Panjang tembok penahan jalan yang dibangun di kawasan agropolitan

_

_

_

_

_

20 Panjang jembatan dibangun di kawasan agropolitan

_

7

3

1

1

21 Panjang jalan dilaksanakan operasi dan pemeliharaan di kawasan agropolitan

_

4.1

22 Panjang jalan desa yang direkonstruksi di kawasan agropolitan

_

2.35

25.181

35.2335

17.7025

23 Panjang jalan desa yang dibangun pelengkapnya di kawasan agropolitan

_

1,600

_

_

_

403.343 meter

40%

25 Jumlah jembatan yang dibangun di kawasan agropolitan

0

_

_

_

_

26 Panjang jalan yang direhabilitasi di kawasan agropolitan

201.670 meter

10%

10%

10%

10%

27 Meningkatnya persentase fasilitasi kawasan strategis cepat tumbuh

_

60%

70%

80%

90%

28 Tersedianya dokumen perencanaan teknis kawasan industri ploso

_

_

_

_

_

5,467.5

5,467.5

9,083.5

8,683.5


24 Panjang jalan lingkungan yang terbangun di kawasan agropolitan

29 Terwujudnya pembangunan infrastruktur penunjang pada kawasan industri ploso

1,233,930,807


3 duiker; 650 m 1 duiker; 650 m 3 duiker; 600 m tembok penahan jalan tembok penahan jalan tembok penahan jalan

30 Tersediannya dokumen perencanaan teknis kawasan sekitar interchange tol

_

1 Dokumen

1 Dokumen

31 Terwujudnya penunjang infrastruktur kawasan sekitar interchange tol

_

_

_

30%

30%

32 Tersedianya jaringan jalan yang menghubungkan akses interchange Tol

_

_

1 dokumen FS

_

_

33 Meningkatnya umur manfaat jalan

_

69,620

69,620

69,620

69,620

IX - 8


2014

2015

2016

2017


_

33.095

123.36

88.715

54.6


_

8

4.2

36 Meningkatnya kapasitas daya tampung jalan

_

45

37

41.31

31.65

37 Meningkatnya jumlah jembatan yang dibangun

_

15

4

6

3

38 Meningkatnya jembatan yang dilaksankan rehabilitasi/ pemeliharaan

_

3

39 Meningkatnya panjang jalan yang sudah memiliki patok rumija

_

20 km Rumija; 1800 m tembok penahan jalan

40 Meningkatnya jumlah diuker yang dibangun

_

_

41 Meningkatnya panjang tembok penahan jalan yang dibangun

_

_

_

_

_

42 Meningkatnya panjang jalan desa yang dibangun

_

2,800

_

_

_

43 Meningkatnya panjang jalan desa yang dipelihara rutin

_

69,620

69,620

69,620

69,620

44 Meningkatnya panjang jalan desa yang dipelihara berkala 45 Panjang jalan desa yang ditingkatkan struktur perkerasannya 46 Meningkatnya penanganan bangunan pelengkap jalan desa (tembok penahan)

_

28.702

1.93

2.05

0.89

_

6.3

129.7245

116.3625

84.3545

_

4.020 m

_

_

_

47 Tersusunnya dokumen perencanaan umum, jalan dan jembatan

_

1196 drum, 1 buah, 0,25 Ha

1300 drum, 1 buah

1300 drum, 1 buah

1300 drum, 1 buah


_

_

_

_

_

49 Terwujudnya pembebasan lahan seluas

_

_

_

_

_

50 Tersusunnya dokumen laporan pengawasan dan pengendalian

_

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

51 Optimalnya pelayanan laboratorium kebinamargaan

_

100%

100%

100%

100%

52 Tersedianya peralatan dan perbekalan

_

1 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

53 Meningkatnya panjang jalan lingkungan yang dibangun

_

48,221 m'

50000 m'

50000 m'

50000 m'

unit

1

1

1

1

30.925 m'

40,000

40,000

40,000


54 Meningkatnya jumlah jembatan yang dibangun di lingkungan permukiman dalam kondisi baik 55 Meningkatnya panjang jalan lingkungan yang dipelihara


2

-

-

450 m rumija; 3 450 m rumija; 4 450 m rumija; 1 duiker; 1200 m duiker; 950 m tembok duiker;1100 m tembok penahan jalan penahan jalan tembok penahan jalan _ _ _

IX - 9


2014

2015

2016

2017

unit

1

1

1

1

2 lokasi perum

2 lokasi perum

2 lokasi perum

2 lokasi perum

2 lokasi perum

58 Meningkatnya MCK komunal yang dibangun

unit

51

46

32

30

59 Meningkatnya IPAL Komunal yang dibangun

unit

8 unit

8 unit

8 unit

6 unit

60 Tereksplorasinya sumber air di kawasan rawan air bersih

lokasi

0

3

2

2

61 Tereksploitasinya sumber air di kawasan rawan air bersih

lokasi

9

6

7

7

62 Terpeliharanya sarana dan prasarana air bersih

lokasi

4

4

4

4

63 Terfasilitasinya kelembagaan pengelolaan air bersih

lokasi

0

3

3

3

unit

DED

FISIK

OPERASIONAL 25 %

OPERASIONAL 75 %

65 Meningkatnya jumlah TPST yang dibangun

38 unit

0

1

1

1

66 Meningkatnya volume sampah yang tereduksi

5 TON

5.2

5.525

5.85

6.365

38 TPS di 6 Kecamatan

38

39

40

41

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA No. PEMBANGUNAN DAERAH 56 Terpeliharanya jumlah jembatan di lingkungan permukiman 57 Meningkatnya pengembangan prasarana, sarana dan utilitas perumahan

64 terwujudnya TPA Sanitary Landfill yang dibangun

67 Meningkatnya cakupan layanan pengelolaan persampahan


68 Meningkatnya Panjang saluran drainase/trotoar yang dibangun

m'

58,313

69 Meningkatnya Panjang saluran drainase/trotoar yang dipelihara

lokasi

70 Menurunnya luas permukiman kawasan kumuh

200 ha

40 ha

40 ha

40 ha

40 ha

71 Meningkatnya persentase penyedia jasa konstruksi yang dilakukan pembinaan

20

20

40

60

80

72 Meningkatnya rasio pemenuhan kebutuhan air irigagasi

76%

_

_

_

85%

73 Meningkatnya ketersediaan infrastruktur penunjang agribisnis

_

_

_

_

1 kawasan

74 Tersedianya sarana dan prasarana penunjang pada kawasan prioritas

_

_

_

_

Terwujudnya kawasan prioritas

75 Tersedianya kawasan siap bangun (kasiba) pada kawasan industri Ploso

_

_

_

_

Terwujudnya Kasiba

76 Terkendalinya kawasan sekitar interchange tol

_

_

_

_

1 kawasan

-

3

3

3

IX - 10



2014

2015

2016

2017

77 Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik

485,94 km

_

_

_

_

78 Meningkatnya panjang jalan yang dibangun di permukiman

988.150 m

_

_

_

_

35

_

_

_

_

83,22%

_

_

_

_

40%

_

_

_

_

-

_

_

_

_

_

_

_

1849

500

500

500

500

5 lokasi

5 lokasi

5 lokasi

5 lokasi

5 lokasi

0

_

2 ha

_

_

2 perumahan

_

_

_

_

5 Rasio rumah layak huni

0,966

_

_

_

_

6 Rasio makam yang tertata

14%

_

_

_

_

200/115000

_

_

_

_

1 Tersusunnya perumusan kebijakan rencana tata ruang wilayah dan rencana detail tata ruang bagian wilayah 2 perkotaan Rekomendasi ijin pemanfaatan ruang yang tepat waktu

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

3 Rekomendasi keterangan rencana kota yang diterbitkan

250 buah

250 buah

250 buah

250 buah

250 buah

4 Tersusunnya perumusan kebijakan rencana rinci tata ruang

_

_

_

_

_

5 Meningkatnya sarana dan prasarana informasi rencana pemanfaatan ruang

_

24 desa/ peta

6 desa/ peta

17 desa/ peta

13 desa/ peta

107.27

108.27

109.27

79 Meningkatnya fasilitas sarana penyediaan air minum pada desa rawan air bersih 80 Rasio layanan persampahan 81 Tertanganinya daerah rawan genangan 82 Indeks pembinaan jasa konstruksi Perumahan 1 Meningkatnya jumlah rumah layak huni bagi Masyarakat berpenghasilan rendah 2 Meningkatnya sarana dan prasarana pemakaman 3 meningkatnya jumlah lokasi pemakaman 4 Jumlah lokasi perumahan yang tertata

7 Rasio permukiman kawasan kumuh


Penataan Ruang

6 Meningkatnya persentase RTH yang dikembangkan

106.27

7 Meningkatnya persentase RTH yang dikelola

6.25

7.25

8.25

9.25

10.25

8 Meningkatnya proporsi ruang terbuka hijau kawasan perkotaan

30%

_

_

_

_


IX - 11


2014

2015

2016

2017

1 Tersediannya dokumen RPJMD, RKPD, dan KUA/PPAS yang disusun

100%

100%

100%

100%

100%

2 Meningkatnya persentase ketersediaan laporan koordinasi perencanaan bidang ekonomi

100%

100%

100%

100%

100%

3 Meningkatnya persentase ketersediaan laporan koordinasi perencanaan bidang sosial budaya

100%

100%

100%

100%

100%

4 Meningkatnya persentase ketersediaan laporan koordinasi perencanaan bidang fisik prasarana

100%

100%

100%

100%

100%

5 Meningkatnya persentase ketersediaan dokumen penelitian yang dihasilkan

100%

100%

100%

100%

100%

6 Meningkatnya persentase ketersediaan laporan hasil peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan 7 pembangunan Meningkatnya persentase kerjasama pembangunan

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%


100%

100%

100%

100%

100%

9 Meningkatnya Persentase dokumentasi dan visualisasi Kegiatan pembangunan

69%

100%

100%

100%

100%


_

248 titik

1 tahun

1800 titik

1 tahun


_

3 Pengembangan/ peremajaan trayek angkutan massal

_

20%

40%

60%

80%

4 Meningkatnya persentase fasilitas perlengkapan jalan yang terpasang

_

60%

70%

80%

90%

5 Persentase ruang parkir yang tersedia (diperoleh dari akumulasi jumlah kendaraan pada selang waktu tertentu : ruang parkir tersedia) 6 Terlaksananya Koordinasi Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pengelolaan Kebijakan Transportasi

_

12 bulan

_

100%

100%

100%

100%

7 Pengembangan/ peremajaan trayek angkutan massal

_

1 dokumen

1 dokumen evaluasi

1 dokumen evaluasi

1 dokumen evaluasi

8 Tingkat keterjangkauan pelayanan transportasi umum bagi masyarakat luas

20%

_

_

_

_



Perhubungan

IX - 12


2014

2015

2016

2017

9 Tingkat kelayakan (representatif, kapasitas, kesesuaian fungsi) terminal penumpang

75%

_

_

_

_

10 Tingkat ketersediaan halte dan shelter penumpang angkutan umum

60%

_

_

_

_

_

_

_

_

75%

70%

65%

60%

55%

10 lokasi

15 lokasi

20 lokasi

25 lokasi

30 lokasi

3 Meningkatnya kualitas emisi dari sumber bergerak

50%

50%

60%

70%

80%

4 Terlaksananya pelayanan pencegahan pencemaran air dalam rangka memenuhi SPM Bidang LH

20%

20%

40%

60%

100%

5 Terlaksananya pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak dalam rangka memenuhi SPM Bidang LH 6 Terlaksananya pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa dalam rangka memenuhi SPM Bidang LH 7 Terlaksananya pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dalam rangka memenuhi SPM Bidang LH 8 Persentase ketaatan penyampaian laporan periodik bagi pemegang rekomendasi/ izin lingkungan

50%

100%

100%

100%

100%

10%

20%

40%

80%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

20%

30%

40%

50%

60%

0%

60%

75%

80%

85%

2 kegiatan/ usaha

7 kegiatan/ usaha

7 kegiatan/ usaha

7 kegiatan/ usaha

7 kegiatan/ usaha

3 parameter

5 parameter

6 parameter

7 parameter

8 parameter

2 dokumen

3 dokumen

3 dokumen

2 dokumen

2 dokumen


Lingkungan Hidup 1 Menurunnya beban pencemar air sungai berdasarkan parameter kunci 2 Terpantaunya kualitas udara ambien

9 Persentase kegiatan usaha yang memiliki izin lingkungan 10 Jumlah kegiatan/ usaha yang mendapat fasilitasi penyusunan dokumen lingkungan 11 Terlaksananya jenis analisis parameter yang dapat dilakukan oleh laboratorium lingkungan dengan mengacu pada dokumen sistem mutu laboratorium lingkungan 12 Dokumen Status Lingkungan Hiudp Daerah, Menuju Indonesia Hijau, dan Inventarisasi Potensi Sumber Daya Alam


IX - 13



2014

2015

2016

2017

7 lokasi

7 lokasi

7 lokasi

7 lokasi

8 lokasi

8 lokasi

8 lokasi

8 lokasi

3 dokumen

2 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

_

3

_

_

_

4 perusahaan

6 perusahaan

8 perusahaan

10 perusahaan

12 perusahaan

70 sekolah

80 sekolah

90 sekolah

100 sekolah

13 Meningkatnya sarana imbuhan air tanah 14 Meningkatnya upaya konservasi dan perlindungan pada sumber-sumber mata air

104 mata air

15 Dokumen kajian lingkungan hidup 16 Terselenggaranya pengelolaan Kehati secara optimal 17 Jumlah perusahaan mengikuti program penilaian peringkat kinerja perusahaan 18 Jumlah sekolah yang mengikuti program adiwiyata 19 Jumlah kelompok masyarakat yang berperan serta dalam pengelolaan lingkungan hidup 20 Menurunnya tingkat pencemaran lingkungan 21 Meningkatnya jumlah kader lingkungan


4 pokmas & 40 kader 4 pokmas & 50 kader 4 pokmas & 50 kader 4 pokmas & 60 kader 70%

_

_

_

_

40 kader

_

_

_

_

_

_

_

Kependudukan dan Catatan Sipil 1 Cakupan Penerbitan KK,

80%

90%

100%

100%

100%

2 Cakupan Penerbitan Akta-Akta Pencatatan Sipil, yang meliputi :

_

_

_

_

_

3 Akta kelahiran;

_

60%

65%

70%

75%

4 Akta kematian;

2%

20%

30%

40%

50%

5 Akta perkawinan;

100%

70%

72%

75%

78%

6 Akta perceraian;

100%

100%

100%

100%

100%

7 Akta pengakuan anak.

100%

100%

100%

100%

100%

_

_

85%

90%

95%

100%

100%

100%

100%

100%

3 Meningkatnya persentase Cakupan SPM layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan

100%

100%

100%

100%

100%

4 Meningkatknya persentase organisasi perempuan yang dibina

100%

100%

100%

100%

100%

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1 Meningkatnya jumlah peraturan terkait kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak 2 Persentase penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan

IX - 14


2014

2015

2016

2017

5 Meningkatnya persentase perempuan mendapatkan bimbingan usaha

_

13 klp

14 klp

15 klp

16 klp

6 Meningkatnya jumlah lembaga pemerhati perempuan dan anak

_

100%

100%

100%

100%

65.22

_

_

_

_

65 Kasus

_

_

_

_

1 Meningkatnya rasio peserta KB dengan pasangan usia subur

76.60%

80%

76.80%

76.90%

77%

2 Menurunnya rasio persentase perkawinan pertama wanita < 20 tahun

8.84%

8.50%

8%

7.50%

7%

3 Persentase anggota keluarga tribina dan UPPKS yang berKB

41.60%

100%

_

_

_

_

_

_

0.563%

0.551%

0.534%

0.512%

1 Jumlah tokoh perintis kepahlawanan yang teridentifikasi Belum terdapat tokoh yang teridentifikasi

Kajian sejarah dan semminar

Pengusulan nama tokoh

Munculnya 2 nama tokoh pahlawan

Sosialisasi terhadap nama tokoh

2 Meningkatnya persentase PMKS yang mendapatkan 10% pemberdayaankapasitas pelayanan kesejahteraan sosial 1540 orang yang baru 3 Meningkatnya terbedayakan

10%

10%

10%

10%

265 orang yang mendapatkan pelayanan 60%




3.27%

3.27%

3.27%

3.27%

_

_

_

_


7 Meningkatnya Indeks pembangunan gender 8 Menurunnya jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak


Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

4 Meningkatnya persentase Bina Keluarga Balita-PosyanduPendidikan Anak Dini Usia 5 Menurunnya rata-rata jumlah jiwa dalam keluarga

0.569%

Sosial

4 Meningkatnya persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial akftif melakukan pelayanan kesejahteraan sosial

59% dari 100 LKS

5 Persentase PMKS yang mendapatkan pemberdayaandari anggaran DBHCHT

3825 PMKS yang mendapatkan pemberdayaan dari 58.142 orang

6 Menurunnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Ketenagakerjaan

IX - 15


2014

2015

2016

2017

1 Persentase peserta pelatihan yang mendapatkan pekerjaan

70%

80%

85%

87%

90%

2 Meningkatnya persentase pencari kerja yang ditempatkan

31%

31%

31%

34%

38%

10 kasus

9 kasus

9 kasus

7 kasus

5 kasus

8.240 pencari kerja

1%

1%

1%

1%

1 Tercapainya jumlah koperasi di kawasan agropolitan

123 Kop

121 Kop

121 Kop

121 Kop

121 Kop

2 Tercapainya jumlah koperasi aktif di kawasan agropolitan

121 Kop

121 Kop

121 Kop

121 Kop

121 Kop

1 Kop

2 Kop

4 Kop

6 Kop

8 Kop

4 Jumlah koperasi di wilayah agropolitan

123 Kop

121 Kop

121 Kop

121 Kop

121 Kop

5 Jumlah koperasi aktif di wilayah agropolitan;

121 Kop

121 Kop

121 Kop

121 Kop

121 Kop

1 Kop

2 Kop

4 Kop

6 Kop

8 Kop

7 Terwujudnya produk UMKM berdaya saing

10 produk UMKM

2 produk UMKM

2 produk UMKM

2 produk UMKM

2 produk UMKM

8 Meningkatnya jumlah wirausaha baru

75 wirausaha baru

96 wirausaha baru

128 wirausaha baru

128 wirausaha baru

128 wirausaha baru

0

5 UMKM

5 UMKM

5 UMKM

5 UMKM

766 Kop

686 Kop

686 Kop

606 Kop

606 Kop

3 Kop

3 Kop

3 Kop


3 Menurunnya jumlah kasus perselisihan hubungan industrial 4 Meningkatnya persentase pencari kerja yang mendapatkan pemberdayaan dari anggaran DBHCHT


Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

3 Tercapaianya jumlah koperasi sehat di kawasan agropolitan

6 Jumlah koperasi sehat

9 Tersedianya jaringan pemasaran hasil (kemitrran usaha) 10 Meningkatnya persentase koperasi aktif 11 Meningkatnya persentase koperasi berkualitas

0 Kop

12 Meningkatnya persentase jumlah koperasi sehat

7 Kop

10 Kop

14 Kop

18 Kop

22 Kop

13 Persentase koperasi wanita yang diberdayakan

319 Kopwan

319 Kopwan

319 Kopwan

319 Kopwan

319 Kopwan

14 Tersediannya Kelembagaan penunjang agribisnis

121 koperasi 75 wirausaha baru

_

_

_

_

10 jenis produk unggulan

_

_

_

_

1%

_

_

_

_

99.69%

_

_

_

_

15 Meningkatnya akses permodalan wirausaha 16 Terwujudnya one village one product 17 Meningkatnya persentase koperasi sehat 18 Persentase koperasi wanita aktif Penanaman Modal

IX - 16

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA No. PEMBANGUNAN DAERAH 1 Meningkatnya jumlah investor yang masuk (PMDN/PMA)



2015

17 PMA dan PMDN 20 PMA dan PMDN 22 PMA dan PMDN (11 PMA dan 6 PMDN) (12 PMA dan 8 PMDN) (13 PMA dan 9 PMDN)

2 Tercapainya nilai Investasi (PMDN dan PMA)

11,260,185,021,678

3 Meningkatnya persentase tenaga kerja yang terserap di sektor industri

5% (14.104 pekerja)

12,010,185,021,678

12,760,185,021,678

2016

2017

24 PMA dan PMDN (14 PMA dan 10 PMDN) 13,510,185,021,678

26 PMA dan PMDN (15 PMA dan 11 PMDN) 14,260,185,021,678

0,01% (terdapat 0,01% (terdapat 0,01% (terdapat 0,01% (terdapat tambahan 142 orang tambahan 142 orang tambahan 142 orang tambahan 142 orang yang bekerja, total yang bekerja, total yang bekerja, total yang bekerja, total pekerja pada tahun pekerja pada tahun pekerja pada tahun pekerja pada tahun 2014 sejumlah 14.246 2014 sejumlah 14.388 2014 sejumlah 14.530 2014 sejumlah 14.672 orang) orang) orang) orang) _ _ _ _

4 Meningkatnya rasio daya serap tenaga kerja

_

5 Tersedianya potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah

_

100%

100%

100%

100%

6 Terselenggaranya promosi potensi penanaman modal

17 PMDN/PMA

_

_

_

_

50 event

50 event

50 event

50 event

50 event

8 lapangan

1 lapangan

Perbaikan Stadion dan Gor Kabupaten

DED pembangunan kolam renang

Paket Kolam renang

Kebudayaan 1 Meningkatnya jumlah event seni dan budaya Kepemudaan dan Olahraga 1 Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana OR

Kesatuan Bangsadan Politik Dalam Negeri 1 Tidak terjadi konflik SARA di Jombang

Tidak terjadi konflik SARA di Jombang

2 Menurunnya jumlah kenakalan remaja

Data belum tersedia

80%

85%

90%

95%


150 orang

300 orang

450 orang

600 orang

31 latsar, 20 jambore, 6 ppns dari 194 personil Belum ada data

50

60 Linmas

70 Linmas

80 Linmas

125 orang

150 orang

200 orang

250 orang

3 Meningkatnya persentase linmas terlatih 4 Meningkatnya persentase polisi pamong praja terlatih 5 Menurunnya angka kriminalitas

Tidak ada kasus SARA Tidak ada kasus SARA Tidak ada kasus SARA Tidak ada kasus SARA

tersedia 6 Menurunnya kasus pelanggaran HAM

96 pelanggaran

turun 8 kasus

88 pelanggaran

80 pelanggaran

72 pelanggaran

7 Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Perda dan Peraturan Kepala Daerah

belum ada data

70%

75%

80%

85%

IX - 17




2015

2016

2017

Belum ada data tersedia

20%

25%

30%

3500%

701.741 Pemilih / 81%

60 % menggunakan hak pilih

70%

80%

90%

11 Menurunnya persentase ancaman bencana

59%

54%

49%

44%

39%

12 Meningkatkan pemenuhan kebutuhan bagi korban bencana

80%

80%

90%

100%

100%

13 Meningkatnya persentase kerusakan yang terehabilitasi dan terekonstruksi

80%

80%

90%

100%

100%

14 Meningkatnya partisipasi politik masyarakat

81%

_

_

_

_

100%

100%

100%

100%

100%

0

44 SOP SKPD

13 SOP SKPD

13 SOP SKPD

13 SOP SKPD

3 Meningkatnya persentase ketersediaan produk hukum yang ditetapkan

90%

90%

90%

90%

90%

4 Meningkatnya persentase kajian naskah akademik terhadap rancangan peraturan daerah inisiatif

80%

80%

85%

90%

95%

5 Meningkatnya rasio perda yang ditetapkan terhadap program legislasi daerah

70%

80%

85%

90%

95%

6 Meningkatnya prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan/aset daerah ; Pembangunan Proyek fisik ; serta disiplin kepegawaian, sesuai sesuai peraturan yang berlaku. (Menurunnya bobot dan jumlah temuan) 7 Bertambahnya jumlah pejabat fungsional auditor yang jenjang kariernya meningkat berdasar sertifikasi keahlian 8 Peningkatan pelayanan perbendaharaan dengan terbitnya SPD dan SP2D sesuai perencanaan anggaran kas SKPD

4400

4365

4320

4275

4235

22 Org Auditor

25 Org Auditor

28 Org Auditor

32 Org Auditor

36 Org Auditor

SKPD

75%

80%

85%

90%

8 Persentase peningkatan penyelesaian gangguan ketentraman dan ketertiban umum 9 Meningkatnya persentase pemilih menggunakan hak pilihnya 10 Prosentase orkesmas yang aktif

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 1 Persentase hasil evaluasi kelembagaan yang ditindaklanjuti 2 Persentase SKPD yang memiliki SOP

IX - 18

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA No. PEMBANGUNAN DAERAH 9 Terkendalinya tingkat liquiditas kas daerah minimal 1 bulan gaji ditambah 10% 10 Tersusunnya laporan keuangan daerah yang akurat dan memenuhi standar serta penyampaian laporan keuangan daerah yang tepat waktu setiap tahunnya 11 Meningkatnya prosentase pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa


Tersusunnya laporan keuangan daerah Tahun 2012 302 Desa


2015

2016

2017

75%

80%

85%

90%





12 Penetapan Perda APBD Tepat Waktu;

Tepat Tepat waktu waktu(5 (5 BulanTepat dari awal waktu proses (5 sampai BulanTepat dari disahkan) awal waktu proses (5 sampai BulanTepat dari disahkan) awal waktu proses (5 sampai Bulan dari disahkan) awal proses sampai disahkan) Bulan dari awal proses sampai disahkan) 13 Meningkatnya prosentase keakuratan data neraca aset 65% 70% 75% 80% 85% 14 Meningkatnya jumlah pemanfaatan asset daerah guna peningkatan PAD

65%

70%

75%

80%

85%

15 Meningkatnya persentase capaian kinerja program dan kegiatan pembangunan

90%

100%

100%

100%

100%

16 Meningkatnya persentase kecamatan mempunyai kinerja yang baik

90%

90%

90%

90%

100%

4 - 5 pada tahun 2013

4,5 - 5,5

5,0 - 6,0

5,0 - 6,0

5,0 - 6,0

18 Menurunya persentase rokok cukai ilegal

4%

4%

3%

3%

2%

19 Terfasilitasinya penyelenggaraan hari besar, agama dan nasional

4%

4%

3%

3%

2%

20 Meningkatnya persentase ketersediaan laporan rekomendasi bidang sumber daya alam

80%

90%

90%

90%

100%

21 Meningkatnya persentase ketersediaan laporan rekomendasi bidang energi

80%

90%

90%

90%

100%

22 Meningkatnya persentase ketersediaan laporan rekomendasi bidang pertanian

80%

90%

90%

90%

100%

210 paket

220 paket

230 paket

240 paket

250 paket

80%

90%

90%

90%

90%

17 terkendalinya tingkat inflasi daerah

23 Meningkatnya realisasi pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah secara elektronik 24 Meningkatnya persentase tingkat pelayanan kedinasan KDH/WKDH

IX - 19


2014

2015

2016

2017

25 Meningkatnya persentase ketersediaan laporan pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan wilayah kecamatan 26 Meningkatnya prasarana pelayanan kecamatan

90%

90%

90%

90%

100%

_

_

4 kecamatan

4 kecamatan

4 kecamatan

27 Meningkatnya persentase sarana yang dibantu

80%

90%

90%

100%

100%

86.97%

90%

90%

100%

100%

29 Tercapainya tingkat akurasi persyaratan yang diajukan pemohon

75%

0.75

80%

85%

95%

30 Teraplikasinya ISO 9001 2008 dalam peningkatan mutu perizinan


1 monev

1 monev

1 monev

1 monev

31 Tertibnya administrasi perizinan


1 monev

1 monev

1 monev

1 monev

1000 izin

2.500 izin

1300 izin

1400 izin

1500 izin


28 Meningkatnya persentase lembaga keagamaan yang difasilitasi

32 Meningkatnya jumlah izin yang diajukan masyarakat 33 Tersusunnya sistem informasi perizinan 34 Rata-rata penyelesaian izin 20 hari kerja


Teraksesnya 1 aplikasi Teraksesnya 1 aplikasi Teraksesnya 1 aplikasi Teraksesnya 1 aplikasi Teraksesnya 1 aplikasi SimYaniz SimYaniz SimYaniz SimYaniz SimYaniz 30 hari kerja

30 hari

25 hari

25 hari

20 hari

35 Penyelesaian izin penanaman modal

1000 izin

2.500 izin

1300 izin

1400 izin

1500 izin

36 Meningkatnya jumlah izin yang diajukan masyarakat

1000 izin

2.500 izin

1300 izin

1400 izin

1500 izin

76.59%

76.97%

77.35%

77.73%

78.12%

38 persentase aparatur mempunyai sasaran kerja pegawai (SKP) berkategori baik

80%

90%

90%

90%

90%

39 Meningkatnya persentase ketersediaan pegawai berdasarkan analisis beban kerja

80%

90%

90%

90%

90%

40 Berkurangnya tumpang tindih tugas pokok dan fungsi antar SKPD

6 SKPD

_

_

_

_

41 Tersusunya SOP seluruh SKPD

14 SKPD

_

_

_

_

90%

_

_

_

_

Jumlah temuan 4.400 Kasus

_

_

_

_

37 Indeks Kepuasan Masyarakat

42 Persentase aparatur mempunyai sasaran kerja pegawai ( SKP) berkategori baik 43 Menurunnya Penyimpangan Korupsi

IX - 20




2015

2016

2017

Wajar Dengan Pengecualian

_

_

_

_

1 Meningkatnya persentase ketersediaan energi per kapita per hari

4.300 Kal/kap/hr

4.245 Kal/kap/hr

4.265 Kal/kap/hr

4.245 Kal/kap/hr

4.225 Kal/kap/hr

2 Meningkatnya persentase ketersediaan protein per kapita per hari

110 gr/kap/hr

112 gr/kap/hr

114 gr/kap/hr

116 gr/kap/hr

118 gr/kap/hr



100 ton/th dan 350 kg/tribulan



4 Meningkatnya persentase ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan

85%

85%

90%

90%

95%

5 Menurunnya prosentase fluktuasi harga harga dan pasokan pangan

15%

15%

15%

10%

10%

6 Meningkatnya persentase Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

80%

82%

84%

86%

88%

7 Meningkatnya persentase penanganan daerah rawan pangan

55%

60%

65%

70%

75%

8 Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah

80%

_

_

_

_

9 Tertanganinya kasus keamanan pangan

50%

_

_

_

_

0 (tidak ada daerah rawan pangan)






_

20%

40%

60%

80%

2 Meningkatnya persentase lembaga usaha ekonomi masyarakat yang mendapatkan pemberdayaan

_

20%

40%

60%

80%

3 Meningkatnya persentase Pengurus LPMD yang terlatih

_

80%

80%

80%

80%

4 Meningkatnya persentase desa menetapkan RPJMDes dan RKPDes

80%

80%

80%

80%

80%

5 Meningkatnya persentase aparatur desa yang terlatih

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

44 Peningkatan Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah serta mempertahankan opini baik yang telah dicapai Ketahanan Pangan

3 Meningkatnya persentase cadangan pangan pemerintah dan masyarakat

10 Menurunnya luasan daerah rawan pangan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

6 Persentase penyerahan urusan pemerintah daerah kepada desa

IX - 21

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA No. PEMBANGUNAN DAERAH 7 Pembentukan dan pengembangan BUMdes


2014

2015

2016

2017

28 BUMDes

_

_

_

306 BUMDes

100%

100%

100%

100%

100%

90 instansi

111 instansi

132 instansi

153 instansi

174 instansi

belum berjalan dengan baik

10%

25%

50%

75%

1 dokumen

3 kelompok KIM

76

2 kelompok KIM; dilombakan pekan KIM JATIM 81

87%

3 kelompok KIM; dilombakan pekan KIM JATIM 93

11

13

16

19


Statistik 1 Tersedianya data statistik untuk perencanaan daerah Kearsipan 1 Meningkatnya persentase instansi yang telah menerapkan pengelolaan arsip secara baku 2 Persentase sarpras kearsipan dalam kondisi baik Meningkatnya jumlah instansi yang menerapkan tata kelola kearsipan secara baku Komunikasi dan Informatika 1 Meningkatnya persentase pengembangan komunikasi dan informatika 2 Meningkatnya persentase dokumentasi dan visualisasi kegiatan pembangunan

69%

3 Meningkatnya persentase kerjasama informasi dengan mass media 4 Meningkatnya persentase instansi terkoneksi internet

Belum diketahui

276 instansi

332 instansi

388 instansi

444 instansi

5 Meningkatnya persentase kajian koneksi internet

276 Titik Koneksi

332 Titik Koneksi

338 Titik Koneksi

444 Titik Koneksi

500 Titik Koneksi

70%

_

_

_

_

1 Meningkatnya jumlah pengunjung perpustakaan daerah

78.730 orang

80.230 Orang

83.730 Orang

87.230 orang

90.730 orang

2 Meningkatnya Jumlah buku perpustakaan perpustakaan daerah

12.180 judul buku

13.180 judul buku

14.180 judul buku

15.180 judul buku

16.180 judul buku

3 Meningkatnya jumlah koleksi perpustakaan daerah

24.307 eksemplar

30.775 eksemplar

33.775 eksemplar

36.775 eksemplar

39.775 eksemplar

4 Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah Fokus Layanan Urusan Pilihan Pertanian 1 Meningkatnya produksi pertanian tanaman pangan

_

6 Meningkatnya pengelolaan sumber daya komunikasi dan informatika yang optimal Perpustakaan

padi 425.567 ton ; padi 436.207 ton ; padi 444.931 ton ; padi 453.829 ton ; jagung 175.459 Ton ; jagung 185.987 Ton ; jagung 197.146 Ton ; jagung 207.003 Ton ; kedelai 7.640 Ton kedelai 8.404 Ton kedelai 9.244 Ton kedelai 10.169 Ton

IX - 22


2014

2015

2016

2017

2 Tercapainya indeks pertanaman

_

2.3

2.3

2.3

2.3

3 Panjang jalan usaha tani yang terbangun/terehabilitasi

_

20.000 m

32.800 m

60.400 m

59.200 m

4 Panjang JIDES tanaman pangan yang dibangun

_

_

600 m

600 m

600 m

5 Panjang JITUT tanaman pangan yang dibangun

_

_

8.400 m

16.800 m

16.800 m

6 Panjang JIDES tanaman pangan yang direhabilitasi

_

_

_

_

_

7 Panjang JITUT tanaman pangan yang direhabilitasi

_

_

_

12.600 m

25.200 m

8 Jumlah sumur dangkal yang terbangun/terehabilitasi

_

18 unit

45 unit

99 unit

96 unit

9 Jumlah sumur dalam yang terbangun/terehabilitasi

_

_

_

_

_

10 Jumlah dam parit yang terbangun/terehabilitasi

_

3 unit

_

_

_

11 Jumlah embung yang terbangun/terehabilitasi

_

1 unit

_

_

12 Luas sawah yang ditingkatkan kadar BO 1%

_

10 ha

10 ha

10 ha

13 Luas lahan tembakau yang disubstitusi menjadi lahan holtikultura 14 Tercapainya produktivitas tanaman pangan

_

50 ha

100 ha

150 ha

padi 62,76 ku/Ha; jagung 58,04 Ku/Ha; kedelai 13.62 Ku/Ha tebu 82,5 kg/ha/th; tembakau 13,5 kg/ha/th; kopi 635 kg/ha/th; cengkeh 418 kg/ha/th; kakao 567 kg/ha/th 40 unit

padi 63,07 ku/Ha; jagung 60,91 Ku/Ha; kedelai 14,27 Ku/Ha tebu 85 kg/ha/th; tembakau 14,175 kg/ha/th; kopi 636 kg/ha/th; cengkeh 430 kg/ha/th; kakao 583 kg/ha/th 30 unit

padi 63,69 ku/Ha; jagung 63,32 Ku/Ha; kedelai 14,95 Ku/Ha tebu 87,5 kg/ha/th; tembakau 14,884 kg/ha/th; kopi 637 kg/ha/th; cengkeh 443 kg/ha/th; kakao 601 kg/ha/th 10 unit

1 unit

1 unit

1 unit


16 Terbangun/ terehabilitasinya sumur dangkal

_

padi 62,45 ku/Ha; jagung 55,30 Ku/Ha; kedelai 13.00 Ku/Ha tebu 80 kg/ha/th; tembakau 12,5 kg/ha/th; kopi 634 kg/ha/th; cengkeh 406 kg/ha/th; kakao 550 kg/ha/th 40 unit

17 Terbangun/ terehabilitasinya embung

_

0 unit

18 Meningkatnya produksi dan produktivitas tembakau

_

tembakau 66.000 ton tembakau 66.660 ton tembakau 67.327 ton tembakau 68.000 ton dan 15,628 kg/ha/th dan 15,628 kg/ha/th dan 15,628 kg/ha/th dan 15,628 kg/ha/th

19 Meningkatnya produksi dan produktivitas cengkeh

_

cengkeh 942 ton dan cengkeh 979 ton dan 456 kg/ha/th 456 kg/ha/th

20 Meningkatnya produksi tanaman perkebunan

_

tebu 924.468 ton; tebu 961.446 ton; tebu 999.904 ton; tembakau 66.000 ton; tembakau 66.660 ton; tembakau 67.327 ton; kopi 500 ton; cengkeh kopi 520 ton; cengkeh kopi 541 ton; cengkeh 942 ton; kakao 140 979 ton; kakao 145 1.018 ton; kakao 151 ton ton ton

15 Meningkatnya produktivitas tanaman perkebunan

_


Tebu 79,592 Kg/ha/Tahun batang tebu; tembakau 15,628 Kg/ha/tahun daun basah

cengkeh 1.018 ton dan 456 kg/ha/th

cengkeh 1.059 ton dan 456 kg/ha/th tebu 1.039.900 ton; tembakau 68.000 ton; kopi 562 ton; cengkeh 1.059 ton; kakao 157 ton

IX - 23


2014

2015

2016

2017

21 Panjang jalan usaha tani yang dibangun di kawasan perkebunan

_

46 km

46 km

35 km

15 km


_

0

2 km

2 km

2 km


_

500 m

_

_


_

4 unit

_

_

_

populasi ternak ruminansia 276.619 ekor 2.12%

285.044 ekor

291.934 ekor

297.143 ekor

304.215 ekor

10%;

8%;

7%;

6%;

3. 70%

75%

78%

80%

82%

28 Tercapainya jumlah bibit sapi unggul bersertifikat

350 ekor

500 ekor

500 ekor

600 ekor

600 ekor

29 Meningkatnya kualitas pelayanan inseminasi buatan SC (Service Per Conception)

1,5 ekor

1.5

1.5

1.48

1.48

21.333 ekor

19.800 ekor

19.800 ekor

22.750 ekor

22,750

17 bulan

16 bulan

16 bulan

16 bulan

15 bulan

32 Pelayanan IB

40.000 straw

50.000 straw

50.000 straw

52.000 straw

52.000 straw

33 Akseptor

26.600 ekor

33.000 ekor

33.000 ekor

33.000ekor

35.000 ekor

_

_

_

_

_

35 Daging

17.459 ton

17.695 ton

17.951 ton

18.275 ton

18.533 ton

36 Telur

12.641 ton

13.484 ton

13.712 ton

13.875 ton

14.069 ton

37 Susu

7.206 ton

5.362 ton

5.468 ton

5.632 ton

5.749 ton

314.909 ekor

357.200 ekor

364.200 ekor

371.400 ekor

379.500 ekor

39 Tercapainya populasi unggas

8.143.389 ekor

8.344.000 ekor

8.499.000 ekor

8.694.000 ekor

8.848.000 ekor

40 Tercapainya kecukupan protein hewani dari bahan asal hewan

7,73 gr/kap/hr

17,2 gr/kap/hr

17,7 gr/kap/hr

18,3 gr/kap/hr

18,8 gr/kap/hr

141.74

158.15

162.93

165.38

170.37


25 Angka kejadian penyakit ternak

26 Angka kematian ternak 27 Tercapainya peningkatan prosentase daging berkualitas yang beredar di masyarakat

30 Kelahiran Hasil IB 31 Calving Interval (jarak kelahiran)

34 Meningkatnya Capaian produksi hasil ternak:

38 Tercapainya populasi ternak ruminansia

41 Tercapinya nilai tukar petani sub sektor peternakan 42 Konsumsi hasil peternakan a) daging b) telur c) susu


a) 11,57 kg/kap/th b) a) 11,62 kg/kap/th b) a) 11,92 kg/kap/th b) a) 12,02 kg/kap/th b) a) 12,08 kg/kap/th b) 8,46 kg/kap/th c) 8,96 kg/kap/th c) 2,82 9,02 kg/kap/th c) 2,85 9,04 kg/kap/th c) 2,91 9,08 kg/kap/th c) 2,94 3,94 kg/kap/th kg/kap/th kg/kap/th kg/kap/th kg/kap/th

IX - 24


2014

2015

2016

2017

43 Terciptanya lapangan usaha baru melalui pembinaan kemampuan dan keterampilan usaha budidaya ternak dan bantuan sarana produksi 44 Tercapainya produksi dan produktivitas tanaman pangan di kawasan agropolitan

160 petani

160 petani

160 petani

160 petani

160 petani

_

45 Tercapaina produktivitas hortikultura di kawasan 46 agropolitan Konservasi pohon induk tanaman unggul

20 kw/ha

padi 127.670 ton ; jagung 52.638 Ton ; kedelai 2.292 Ton; padi 62,45 ku/Ha; jagung 55,30 Ku/Ha; kedelai 13.00 Ku/Ha 20,02 ku/ha

padi 130.862 ton ; jagung 55.796 Ton ; kedelai 2.521 Ton ; padi 62,76 ku/Ha; jagung 58,04 Ku/Ha; kedelai 13.62 Ku/Ha 20,04 ku/ha

padi 133.479 ton ; jagung 59.144 Ton ; kedelai 2.773 Ton ; padi 63,07 ku/Ha; jagung 60,91 Ku/Ha; kedelai 14,27 Ku/Ha 20,06 ku/ha

padi 136.149 ton ; jagung 62.101 Ton ; kedelai 3.051 Ton ; padi 63,69 ku/Ha; jagung 63,32 Ku/Ha; kedelai 14,95 Ku/Ha 20,08 ku/ha

_

_

_

_

_

47 Perbanyakan populasi Durian Bido

_

_

_

_

_

48 Meningkatnya produksi dan produktivitas tanaman perkebunan di kawasan agropolitan

_


49


kopi 634 kg/ha/th; kopi 635 kg/ha/th; cengkeh 406 cengkeh 418 kg/ha/th; kakao 550 kg/ha/th; kakao 567 kg/ha/th kg/ha/th kopi 500 ton; kopi 520 ton; cengkeh cengkeh 942 ton; 979 ton; kakao 145 kakao hasil 140 ton Produksi hutan Produksiton hasil hutan 3 kayu 450 m kayu 450 m3 500 kg 500 kg

kopi 636 kg/ha/th; kopi 637 kg/ha/th; cengkeh 430 cengkeh 443 kg/ha/th; kakao 583 kg/ha/th; kakao 601 kg/ha/th kg/ha/th kopi 541 ton; cengkeh kopi 562 ton; 1.018 ton; kakao 151 cengkeh 1.059 ton; kakao hasil 157 ton Produksiton hasil hutan Produksi hutan 3 kayu 450 m kayu 450 m3 500 kg 500 kg

50 Meningkatnya persentase produksi dan produktivitas hasil hutan kayu dan non kayu di kawasan agropolitan

_

51 Produksi madu

_

52 Produksi bambu

_

5.000 btng

5.000 btng

5.000 btng

5.000 btng

daging 3.393 ton; telur 152 ton; susu 5.562 ton; populasi ruminansia 458.227 ekor; unggas 1.776.700 ekor _

daging 3.585 ton; telur 163 ton; susu 5.835 ton; populasi ruminansia 463.920 ekor; unggas 1.862.434 ekor 4 pola kemitraan




53 Meningkatnya populasi dan produksi hasil ternak dan unggas di kawasan agropolitan

54 Tercapainya pola kemitraan jaringan pemasaran hasil produksi pertanian 55 Tercapainya pola kemitraan jaringan pemasaran hasil produksi perkebunan 56 Tercapainya pola kemitraan jaringan pemasaran hasil produksi peternakan 57 Terwujudnya produk beras oleh kelompok tani

_

1 1 1 1 kemitraan/kelompok kemitraan/kelompok kemitraan/kelompok kemitraan/kelompok

5 inti dan 100 plasma 5 inti dan 110 plasma 5 inti dan 115 plasma 5 inti dan 120 plasma 5 inti dan 125 plasma _

_

1 produk

1 produk

1 produk

IX - 25


2014

2015

2016

2017

58 NTP Subektor Tanaman Pangan

_

103

106

109

112

59 Rasio penyuluh pertanian yang mendapatkan pelatihan

_

11%

11%

11%

11%

60 NTP Subsektor Perkebunan

_

106.5

107.0

107.5

108.0

61 Jumlah kelompok binaan yang bermitra

_

1 kelompok

1 kelompok

1 kelompok

1 kelompok

62 Meningkatnya kapasitas pengelola kelembagaan kelompok

_

2 kelompok

2 kelompok

2 kelompok

2 kelompok

padi 396.980 ton dan 57,60 ku/Ha

_

_

_

_

jagung 207 193 Ton dan 63,41 Ku/Ha

_

_

_

_

kedelai 10.359 Ton dan 15,64 Ku/Ha

_

_

_

_

Tebu 974.115,8 ton dan 795,92 Ku/ha/th

_

_

_

_

tembakau 66.896,8 ton daun basah dan 156,28 Ku/ha/tahun daun basah populasi ternak ruminansia 276.619 ekor Populasi ternak unggas 8.143.389 Ekordaging Produksi 17.459 ton Produksi susu 7.206 ton Produksi telur 12.641 ton Produksi ikan (ton), produktifitas ikan..(ton/Ha)

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_


63 Terwujudnya peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan

64 Terwujudnya peningkatan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan

64 Terwujudnya peningkatan populasi dan produksi hasil peternakan

67 Meningkatnya produksi & produktifitas komoditas unggulan di kawasan agropolitan


IX - 26


68 Meningkatnya nilai tambah produk agribisnis



2015

2016

2017

Produksi Padi…. (ton), produktifitas padi.....(Kw/Ha), Produksi Jagung..(ton), produktifitas jagung…(Kw/Ha), Produksi Kedelai…(ton), produktifitas Produksi Cabai…. (ton), produktifitas cabai.....(Kw/Ha), Produksi Durian..(ton), produktifitas Durian…(pKw/pohon) kopi .........kg/ha/th; cengkeh ..... kg/ha/th; kakao ........ kg/ha/th kopi .......... ton; cengkeh ......... ton; kakao ......... ton Produksi hasil hutan kayu...m3 Produksi madu 200 Kg

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

Produksi bambu 5.000 btng

_

_

_

_

500 ton Beras

_

_

_

_

IX - 27




2015

2016

2017


_

_

_

_

108.2

_

_

_

_

1 Produksi hasil hutan kayu

_

1,500

1,500

1,500

1,500

2 Jumlah industri yang terbina

_

10

10

10

10

1 industri

_

1 industri

1 industri

4 Luas lahan kritis yang terehabilitasi

_

0

0

400 ha

350 Ha

5 Penurunan luas lahan kritis

_

_

_

400 ha

350 Ha

1.600 Ha

_

_

_

_

1.500 m3 belum ada

_

_

_

_

_

_

_

_

122 RTM

105 RTM

105 RTM

105 RTM

29 lokasi PETI

20%

60%

100%

8 desa memiliki potensi sebagai DME

1 desa

1 desa

1 desa

1 desa

364

_

_

_

_

1.425.000 wisatawan

1.425.000 Orang

1.450.000 Orang

1.475.000 Orang

1.500.000 Orang

69 NTP (indeks harga yang diterima petani dan indeks harga yang dibayar petani) Kehutanan

3 Jumlah industri hasil hutan bersertifikat SVLK

6 Luas lahan kritis 7 Meningkatnya produksi dan produktivitas kehutanan 8 Meningkatnya persentase industri hasil hutan bersertifikat Sistem Verifikasi Legalitas Kayu Energi dan Sumber Daya Mineral 1 Meningkatnya persentase KK yang mendapatkan layanan sambungan listrik 2 Persentase kawasan pertambangan yang diawasi 3 Meningkatnya persentase desa mandiri energi 4 Rumah tangga miskin yang menggunakan listrik sebagai sumber penerangan Pariwisata 1 Meningkatnya jumlah kunjungan wisata

IX - 28




2015

2016

2017

2 Meningkatnya jumlah obyek wisata

3 lokasi (tirta wisata., 3 lokasi (tirta wisata., 4 lokasi (tirta wisata., 5 lokasi (tirta wisata., 6 lokasi (tirta wisata., air terjun tretes, air air terjun tretes, air air terjun tretes, air air terjun tretes, air air terjun tretes, air terjun sekar terjun sekar terjun sekar terjun sekar terjun sekar pudaksari) pudaksari) pudaksari, kedung pudaksari, kedung pudaksari, kedung cinet-plandaan) cinet-plandaan, cinet-plandaan, Gusdur) Gusdur, makam sayid Sulaiman)


3 media (cetak, 3 media (cetak, 3 media (cetak, 3 media (cetak, 3 media (cetak, elektronik, dan event) elektronik, dan event) elektronik, dan event) elektronik, dan event) elektronik, dan event)

Kelautan dan Perikanan 1 Meningkatnya persentase konsumsi ikan 2 Meningkatnya persentase produksi ikan budidaya

3 Meningkatnya persentase produksi dan produktivitas ikan di kawasan agropolitan 4 Terwujudnya peningkatan produksi dan produktivitas hasil perikanan

16,6 Kg/kap/thn

16,7 kg/kap/th

16,8 kg/kap/th

16,9 kg/kap/th

NTP =74, 18 KELOMPOK , 1 ANGKATAN

15.758 ton ikan; 2.280 15.769 ton ikan; 2285 15.759 ton ikan; 2290 15.760,5 ton ikan; petani ikan, angka petani ikan, angka petani ikan, angka 2295 petani ikan, NTP 80, 15 kelompok, NTP 81, 15 kelompok, NTP 82, 15 kelompok, angka NTP 83, 20 1 angkatan 1 angkatan 1 angkatan kelompok, 1 angkatan _ Produksi ikan 7.929 Produksi ikan 7.930 Produksi ikan 7.931 Produksi ikan 7.932 ton; Produktivitas ton; Produktivitas ton; Produktivitas ton; Produktivitas 233.56 ton/ha 233.56 ton/ha 233.62 ton/ha 233.65 ton/ha Tercapainya produksi _ _ _ _ ikan 15.551,4 ton Tercapainya produktivitas budidaya ikan 255,36 ton/Ha

_

_

_

_

1 Berfungsinya program sistem resi gudang

_

_

_

_

_

2 Meningkatnya rasio produk agropolitan yang didistribusikan

_

_

_

10%

10%

3 Meningkatnya persentase kualitas barang yang berdar di masyarakat sesuai standar yang berlaku

65%

70%

75%

80%

85%

4 Meningkatnya prosentase akurasi alat ukur / timbangan melalui tera ulang UTTP

66%

68%

70%

74%

76%

86,396,294,290

90,716,109,000

95,251,914,450

100,014,510,100

Perdagangan

5 Tercapainya nilai ekspor

IX - 29

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA No. PEMBANGUNAN DAERAH 6 Meningkatnya persentase volume perdagangan dalam negeri 7 Peningkatan jumlah PKL dan asongan yang terbina 8 Tersedianya sarana dan prasarana pasar daerah


2014

2015

2016

2017

60%

60%

70%

80%

90%

835 PKL

835 PKL

876 PKL

920 PKL

966 PKL

18 pasar daerah

18 pasar daerah

18 pasar daerah

18 pasar daerah

18 pasar daerah

9 Tercapainya PAD pasar daerah 10 Tersedianya pasar pengumpul distribusi


3,499,080,000

3,534,070,000

3,569,410,000

3,605,104,000

0 (Tidak ada pasar pengumpul) 25 Kemitraan (inti)

_

_

_

_

_

_

_

_

18 sentra IKM menjadi 37 sentra IKM 4%

90%

90%

90%

90%

4%

4%

5%

5%

3 Meningkatnya persentase penataan struktur industri yang baik

70%

80%

80%

80%

80%

4 Meningkatnya pengembangan sentra-sentra industri potensial

80%

90%

90%

90%

90%

5 Meningkatnya persentase kualitas industri hasil tembakau/bahan baku industri hasil tembakau

60%

60%

65%

70%

75%

145 sentra IKM

_

_

_

_

4%

_

_

_

_

2 Kemitraan

_

_

_

_

35 org

40 org

40 org

40 org

40 org

143,932,387,639

199,570,361,830

229,505,916,105

263,931,803,502

303,521,574,048

11 Terbangunnya jaringan pemasaran Perindustrian 1 Meningkatnya kapasitas iptek sistem produksi 2 Meningkatnya persentase volume usaha industri kecil dan menengah

6 Terwujudnya sentra industri olahan 7 Meningkatnya persentase volume usaha industri kecil dan menengah 8 Terwujudnya kemitraan usaha pemasaran industri Ketransmigrasian 1 Meningkatnya jumlah transmigran yang ditempatkan ASPEK DAYA SAING DAERAH Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 1 Meningkatnya PAD khususnya pajak daerah

IX - 30

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA No. PEMBANGUNAN DAERAH 2 Peningkatan jumlah tanah asset daerah yang telah bersertifikat

Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD (2013) Tanah Pemkab Jombang sejumlah 1218 Bidang. Sudah sertifikat 407 bidang. Masih dalam Proses 161 Bidang. Belum sertifikat 650 Bidang


2015

2016

2017

98 Sertifikat

200 Sertifikat

150 Sertifikat

125 Sertifikat

3 Capaian laba BUMD 4 PDAM Kab Jombang 5 PD. Aneka Usaha Seger 6 PD. BPR Bank Jombang 7 PD. Perkebunan Panglungan

Rata-rata pertumbuhan Laba: Rp. Laba: Rp. 270.695.318,15 Laba: Rp. 354.022.284,21 Laba: Rp. 1.045.104.194,25 Laba: Rp. 1.370.707.647,52 1.639.664.000,00 Rata-rata pertumbuhan Laba: Rp. 507.767.500,59

Laba: Rp. 651.031.505,70 Laba: Rp. 839.049.404,55 Laba: Rp. 1.127.850.209 Laba: Rp. 1.297.027.741,00

Pertanian 1 Nilai tukar petani

108.0

109.0

110.0

110.5

111.0

1 Tertatanya manajemen transportasi di wilayah tolterminal kargo dan sub terminal 2 interchange Terbangunnya

_

20%

40%

60%

80%

_

_

_

_

_

3 Meningkatnya persentase terminal/subterminal/halte yang dibangun/dikembangkan

_

75%

80%

85%

90%

4 Jumlah kendaraan yang dilayani pengujian kendaraan bermotor tepat waktu

_

100%

100%

100%

100%

8,377

_

_

_

_

85%

_

_

_

_

Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastuktur Perhubungan

Fokus Iklim Berinvestasi 1 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 2 Menurunnya angka kriminalitas 3 Persentase layanan perizinan tepat waktu

IX - 31


2014

2015

2016

2017

4 Tersedianya akses informasi pelayanan perijinan bidang usaha

1 aplikasi simyanis

_

_

_

_

5 Terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal

20 izin bidang penanaman modal (berlaku sejak Oktober 2013 sesuai

_

_

_

_

40 atlit

40 atlit

40 atlit

40 atlit


Fokus Sumber Daya Manusia 1 Meningkatnya persentase prestasi seni dan budaya 2 Meningkatnya jumlah atlet berprestasi


9 Prestasi 40 atlit

IX - 32

merintahan Kabupaten Jombang

2018

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD

_

_

_

_

_

_ 0.49%

_

_

_

_

_

_

99.56

99.56

97.01%

95.51% 105.93% 103.45% 99, 65 % 96.57% 86.04% 75.77%

100%

100%

7.99

7.99%

IX - 33

2018

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 22, 58 %

22.58

22.58%

77.14

77.14%

0.28

0.28%

68.39

68.39%

50

50

50

50

7.90

7.90

97.84

97.84%

97.84

97.84

99.99

99.99

93.00

93.00 7.99

40

40

<1

<1

100

> 85

100

< 0,5

75

75

75

75%

1556

1.556 IRTP

70% 98

98

11.5

11.5

IX - 34

2018


72 tahun


pembentukan 5 organisasi dan perbaikan 5 sarana kesenian 8%

48%

48%

13%

66%

84 Pemuda

84 Pemuda

1 ; 19

1:19 1:1

56.52

56.52

100%

100%

92.75

92.75%

95

95 lembaga

IX - 35

2018


95

95%

99.99

99.99%

99.98

99.98%

99.99

99.99% 80%

250

34 Puskesmas 100%

100%

100%

95%

95%

100%

100%

100.000

100%

Kunjungan rawat inap 9.233

9.233 kunjungan

rawat jalan 19.622

19.622 kunjungan

100%

100%

28

257 orang

100%

100%

20

20%

80

100%

IX - 36

2018


100

100%

100

100%

100

90%

73

60%

0,2

0.2

7,5

25.8

100

30 desa

3 dokumen

15 dokumen

_

2 embung

_

500 m

100%

100%


2 dam

_

2 embung

_


1 embung; 1950 saluran irigasi

11 dam

_

7 embung

_


14 Lembaga

79 lembaga

750 saluran irigasi

4 dam

_

7.855 m saluran irigasi

400 saluran irigasi

4 dam

IX - 37

2018


_

14.320 m saluran irigasi

28.7

161,71 km

4.7

48,8 km

1 duiker; 400 m tembok penahan jalan

8 duiker

_


1

13 4,1 km

13.755

94,222 km

_

1.600 m 564.600 m

_

4 unit

10%

301.670 m

100%

100%

_

1 dokumen

28,702.0

28.702 m 2 dokumen

30%

75%

1 dokumen perencanaan

1 dokumen perencanaan

69,620

69.620 m

IX - 38

2018


62.72

362.040 m 12.200 m

1

155.960 m

3

31 unit -

5

450 m rumija; 3 duiker; 200 m tembok penahan jalan _

21.000 m rumija

_


_

2.800 m

69,620

69.620 m

2.62

36.192 m

93.8495

430.591 m

_

4.020 m tembok penahan jalan

1300 drum, 1 buah

5 dokumen

_

6.396 drum

_

0,25 ha

1 dokumen

5 dokumen

100%

100%

1 tahun

100%

50000 m'

248.221 m'

1

5 unit

40,000

190.925 m'

11 duiker

IX - 39

2018


1

5

2 lokasi perum

10 lokasi perum

22

22

6 unit

36

0

7

7

36

4

20

3

12

OPERASIONAL 100 %

100%

1

5

7

7

42

42 58,313 3

12

40 ha

200 ha

100

100

85% 1 kawasan Terwujudnya kawasan prioritas Terwujudnya Kasiba 1 kawasan

IX - 40

2018


1.058,492 km

1.058,492 km

1.236.371 m

1.236.371 m

42

42

90%

90%

60%

60%

300

300

500

2.500 rumah

5 lokasi

25 lokasi

2 ha

4ha

10 perumahan

10 perumahan

0,980

0,980

19%

19%

150/115000

150/115000

_

…..Dokumen

_

100%

250 buah

1250 buah

_

4 dokumen

4 desa/ peta

54 peta

110.27

110,27 ha

11.25

11,25 ha

100%

100%

IX - 41

2018


100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

80%

100%

85%

100%

100%

1 tahun

1.250 titik 6.000 titik

100%

100%

100%

100% 100%

100%

100%

1 dokumen evaluasi

5 dokumen

100%

100%

IX - 42

2018


95%

95%

100%

100%

50%

50%

35 lokasi

35 lokasi

90%

90%

120%

120%

100%

100%

120%

120%

100%

100%

70%

70%

90%

90%

7 kegiatan/ usaha

7 kegiatan/ usaha

9 parameter

9 parameter

2 dokumen

12 dokumen

IX - 43

2018


7 lokasi

7 titik

8 lokasi

40 lokasi

1 dokumen

9 dokumen

_

5 dokumen

15 perusahaan

15 perusahaan

110 sekolah

110 sekolah

4 pokmas & 60 kader

20 pokmas dan 260 kader

100%

100%

260 kader

260 kader

100%

100%

_

_

80%

80%

60%

60%

80%

80%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

IX - 44

2018


17 klp

75 klp

100%

100%

75

75

50 Kasus

50 Kasus

77.10%

84%

7%

6.50% 100% 100%

0.489%

1.45

Peningkatan sarana prasarana makan pahlawan 10%

2 tokoh


2.575 orang yang mendapatkan pelayanan 75%

3.27%

16.4%

55.957 orang

55.957 orang

50%

IX - 45

2018


100%

100%

38%

38%

5 kasus

5 kasus

1%

5%

121 Kop

121 Kop

121 Kop

121 Kop

10 Kop

10 Kop

121 Kop

121 Kop

121 Kop

121 Kop

10 Kop

10 Kop

2 produk UMKM

10 produk UMKM

128 wirausaha baru

608 wirausaha baru

5 UMKM

25 UMKM

526 Kop

526 Kop

3 Kop

12 Kop

26 Kop

K26 op

319 Kopwan

319 Kopwan

121 koperasi

121 koperasi

608 wirausaha baru

608 wirausaha baru



2%

2%

100%

100%

IX - 46

2018 28 PMA dan PMDN (17 PMA dan 11 PMDN) 15,010,185,021,678

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 28 PMA/PMDN 15,010,185,021,678

0,01% (terdapat 5,05% (total tambahan 142 orang tambahan orang yang yang bekerja, total bekerja sejumlah pekerja pada tahun 14.814 orang) 2014 sejumlah 14.814 orang) _ _ 100%

100%

28 PMDN/PMA

28 PMDN/PMA

50 Kali

250 event

Terdapatnya penambahan sapras layak pakai

Penambahan sapras olah raga

Tidak ada kasus SARA Tidak ada kasus SARA 100%

Menurun 5%

750 orang

17.68%

80 Linmas

70.62%

350 orang

8.31

64 pelanggaran

64 Pelanggaran

90%

90%

IX - 47

2018


40%

40%

100%

90%

34%

34%

100%

90%

100%

90%

90%

90%

100%

100%

13 SOP SKPD

13 SOP SKPD

90%

90%

100%

100%

100%

100%

4190

4190

40 Org Auditor

40 Org Auditor

95%

1

IX - 48

epat waktu

2018


95%

95%

Tersusunnya laporan Tersusunnya Laporan keuangan daerah Keuangan Daerah Tahun 2017 Tahun 2017 302 Desa 302 Desa (5 Bulan dari awal proses sampai Tepat waktu disahkan) (5 bulan dari awal proses sampai disahkan) 90% 90% 90%

90%

100%

100%

100%

100%

5,0 - 6,0

5,0 - 6,0

2%

2%

2%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

260 paket

260 paket

90%

90%

IX - 49

2018


100%

100%

4 kecamatan

16 kecamatan

100%

100%

100%

100%

100%

100%

1 monev

5 monev

1 monev

100%

1600 izin

10.000 izin

Teraksesnya 1 aplikasi Teraksesnya 1 aplikasi SimYaniz SimYaniz 20hari

20 hari

1600 izin

5800 izin

1600 izin

10.000 izin

78.50%

78.50%

90%

90%

90%

90%

Tidak ada

Tidak ada

44 SKPD

44 SKPD

90%

90%

Jumlah Temuan 4.226 Jumlah Temuan 4.226 Kasus Kasus

IX - 50

2018


Wajar Tanpa Pengecualian

Wajar Tanpa Pengecualian

4.200 kal/kap/hr

4.200 kal/kap/hr

120 gr/kap/hr

120 gr/kap/hr

100 ton/th dan 500 kg 100 ton/th dan 500 kg 95%

95%

10%

10%

90%

90%

80%

80%

_

95%

_

80%



100%

100%

100%

100%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

IX - 51

2018


306 BUMDes 100%

80%

195 instnsi

195 instnsi

100%

100%

195 instansi

195 instansi

3 kelompok KIM

100

12 Kelompok KIM; 2 kali Lomba Pekan KIM Jatim 100%

21

21 media massa

500 instansi

500 instansi

500 Titik Koneksi

500 Titik Koneksi

100%

100%

94.230 orang

94.230 orang

17.180 judul buku

17.180 judulbuku

42.775 eksemplar

42.775 eksemplar

padi 462.906 ton ; padi 2.223.440 ton ; jagung 217.354 Ton ; jagung 982.949 Ton ; kedelai 11.186 Ton kedelai 46.643 Ton

IX - 52

2018


2.3

2.3

29.600 m

202.000 m

400 m

2.200 m

8.400 m

50.400 m

_

_

12.600 m

50.400 m

48 unit

306 unit

5 unit

5 unit

_

3 unit%

_

1 unit

10 ha

40 ha

200 ha

200 ha



1 unit

4 unit

tembakau 68.680 ton tembakau 68.680 ton dan 15,628 kg/ha/th dan 15,628 kg/ha/th cengkeh 1.102 ton dan 456 kg/ha/th

cengkeh 1.102 ton dan 456 kg/ha/th

tebu 1.081.496 ton; tembakau 68.680 ton; kopi 585 ton; cengkeh 1.102 ton; kakao 163 ton

tebu 1.081.496 ton; tembakau 68.680 ton; kopi 585 ton; cengkeh 1.102 ton; kakao 163 ton

IX - 53

2018


14 km

156 km

1 km

7 km

_

500 m

_

4 unit

312.025 ekor

5%;

populasi ternak ruminansia 312.025 ekor 5%;

85%

85%

750 ekor

750 ekor

1.48

1.48

23,680

23,680

15 bulan

15 bulan

55.000 straw

55.000 straw

7.000 ekor

37.000 ekor

_

_

18.878 ton

18.878 ton

14.263 ton

14.263 ton

5.918 ton

5.918 ton

388.700 ekor

388.700 ekor

9.058.000 ekor

9.058.000 ekor

19,4 gr/kap/hr

19,4 gr/kap/hr

172.93

172.93

a) 12,20 kg/kap/th b) a) 12,20 kg/kap/th b) 9,11 kg/kap/th c) 3 9,11 kg/kap/ th c) 3 kg/kap/th kg/ kap/th

IX - 54

2018


160 petani

800 peternak

padi 138.872 ton ; padi 667.032 ton ; jagung 65.206 Ton ; jagung 294.885 Ton ; kedelai 3.356 Ton; kedelai 13.993 Ton; padi 64,32 ku/Ha; padi 64,32 ku/Ha; jagung 65,83 Ku/Ha; jagung 65,83 Ku/Ha; kedelai 15,66 Ku/Ha kedelai 15,66 Ku/Ha Cabai 21 ku/ha Cabai 21 ku/ha _

8 pohon induk

_

20.000 tanaman

kopi 640 kg/ha/th; kopi 640 kg/ha/th; cengkeh 456 cengkeh 456 kg/ha/th; kakao 619 kg/ha/th; kakao 619 kg/ha/th kg/ha/th kopi 585 ton; cengkeh kopi 585 ton; 1.102 ton; kakao 163 cengkeh 1.102 ton; 3 kakao 163 Produksiton hasil hutan 2.250 mton kayu 450 m3 500 kg 2.500 kg 5.000 btng

25.000 btng

daging 4.167 ton; daging 49.332 ton; telur 195 ton; susu telur 892 ton; susu 7.701 ton; populasi 32.873 ton; populasi ruminansia 4.481.640 ruminansia 481.640 ekor; unggas ekor; unggas 2.250.388 ekor 2.250.388 ekor 4 pola kemitraan 20 pola 1 kemitraan/kelompok

5 kemitraan/ kelompok

5 inti dan 130 plasma 5 inti dan 130 plasma 1 produk

4 produk/2.000 ton

IX - 55

2018


115

115

11%

55%

108.5

108.5

1 kelompok

5 kelompok

2 kelompok

10 kelompok

padi 462.906 ton dan padi 462.906 ton dan 64,32 ku/Ha 64,32 ku/Ha jagung 217.354 Ton dan 65,83 Ku/Ha

jagung 217.354 Ton dan 65,83 Ku/Ha



Tebu 1.081.496,4 ton Tebu 1.081.496,4 ton dan 880 Ku/ha/th dan 880 Ku/ha/th tembakau 68.679,9 ton daun basah dan 149 Ku/ha/tahun daun basah Populasi ternak ruminansia 312.025 Ekor Populasi ternak unggas 9.058.000 Ekordaging Produksi 18.878 ton Produksi susu 5.918 ton Produksi telur 14.263 ton Produksi ikan 39.657 ton, produktifitas ikan 233,68 ton/Ha

tembakau 68.679,9 ton daun basah dan 149 Ku/ha/tahun daun basah Populasi ternak ruminansia 312.025 Ekor Populasi ternak unggas 9.058.000 Ekordaging Produksi 18.878 ton Produksi susu 5.918 ton Produksi telur 14.263 ton Produksi ikan 39.657 ton, produktifitas ikan 233,68 ton/Ha

IX - 56

2018


Produksi Padi…. (ton), produktifitas padi 64,82 Kw/Ha, Produksi Jagung..(ton), produktifitas jagung 66 Kw/Ha, Produksi Kedelai...(ton), produktifitas kedelai 15,86 Kw/Ha. Produksi Cabai…. (ton), produktifitas cabai 21 Kw/Ha, Produksi Durian..(ton), produktifitas Durian…(pKw/pohon) kopi 640 kg/ha/th; cengkeh 456 kg/ha/th; kakao 619 kg/ha/th kopi 585 ton; cengkeh 1.102 ton; kakao 163 ton Produksi hasil hutan kayu 2.250 m3 Produksi madu 2.500 Kg

Produksi Padi…. (ton), produktifitas padi 64,82 Kw/Ha, Produksi Jagung..(ton), produktifitas jagung 66 Kw/Ha, Produksi Kedelai...(ton), produktifitas kedelai 15,86 Kw/Ha. Produksi Cabai…. (ton), produktifitas cabai 21 Kw/Ha, Produksi Durian..(ton), produktifitas Durian…(pKw/pohon) kopi 640 kg/ha/th; cengkeh 456 kg/ha/th; kakao 619 kg/ha/th kopi 585 ton; cengkeh 1.102 ton; kakao 163 ton Produksi hasil hutan kayu 2.250 m3 Produksi madu 2.500 Kg



_

2.000 ton

IX - 57

2018




115

115

1,500 10

1.500 m3 10 unit

1 industri

3 industri

350 Ha

1100 Ha

350 Ha

1100 Ha

500 Ha

500 Ha

_ _

7.500 m3 5 unit

105 RTM

542 RTM 100%

1 desa

1 desa

906

906

1.525.000 Orang

7.625.000.000 Wisatawan

IX - 58

2018


7 lokasi (tirta wisata., 7 lokasi (tirta wisata., air terjun tretes, air air terjun tretes, air terjun sekar terjun sekar pudaksari, kedung pudaksari, kedung cinet-plandaan, cinet-plandaan, Gusdur, makam sayid Gusdur, makam sayid Sulaiman, sendang Sulaiman, sendang made) made) 3 media (cetak, 3 media (cetak, elektronik, dan event) elektronik, dan event) 17 kg/kap/th

17 kg/kap/th

15761 ton ikan; 2300 petani ikan, angka NTP 84, 20 kelompok, 1 angkatan Produksi ikan 7.933,5 ton; Produktivitas 233.68 ton/ha Tercapainya produksi ikan 15.799 ton

15761 ton ikan; 2300 petani ikan, angka NTP 84, 20 kelompok, 1 angkatan produksi ikan 39657 ton; produktivitas 233,68 ton/ha Tercapainya produksi ikan 15.799 ton

Tercapainya Tercapainya produktivitas produktivitas budidaya ikan 260,10 budidaya ikan 260,10 ton/Ha ton/Ha 1 SRG

1 SRG

10%

30%

95%

95%

80%

80%

105,015,235,600

105,015,235,600

IX - 59

2018


100%

100% (160 milyar)

1015 PKL

1.015 PKL

18 pasar daerah

18 pasar daerah

3,641,155,000

17,848,819,000

Terbangunnya pasar Terbangunnya pasar pengumpul distribusi pengumpul distribusi _ 125 kemitraan (20 Mitra/tahun) 90%

164 IKM

6%

6%

80%

80%

90%

164 sentra IKM

80%

80%

164 sentra IKM

164 sentra IKM

6%

6%

7 Kemitraan

7 Kemitraan

40 org

160 org

349,049,810,155

Rp. 22.948.000. 000

IX - 60

2018 100 Sertifikat

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Pensertifikat- an tanah pemkab sejumlah 138 bidang

Rp. 15.517.419. 738 Rp. 1.113.132. 302 Laba: Rp. 1.113.132.302,34Rp. 1.491.581. 902 Rp. 12.226.678. 000 Laba: Rp. 1.491.581,902,17 Rp. 868.027. 534

_

_

100%

2 dokumen

_ 95%

1 unit terminal cargo, 1 unit subterminal 95%

100%

100%

8,313

8,313

100%

100%

IX - 61

2018


1 aplikasi simyanis

1 aplikasi simyanis

_

1.250 Izin bidang penanaman modal

13 Prestasi

13 Prestasi

40 atlit

200 atlit

IX - 62

BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

RPJMD Tahun 2014-2018 merupakan dokumen yang strategis bagi pembangunan daerah lima tahun ke depan. Dokumen RPJMD merupakan dokumen yang menerjemahkan visi dan misi Bupati/Wakil Bupati Jombang

periode

2013-2018

yang

dipadukan

dengan

tahapan

pembangunan jangka panjang daerah serta kebijakan pembangunan nasional maupun provinsi. Keterpaduan langkah dalam mencapai tujuan, upaya-upaya yang akan dilakukan serta penentuan keterlibatan berbagai pihak serta pemangku kepentingan dijabarkan dalam dokumen RPJMD. Pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan dari RPJMD Tahun 20142018, antara lain sebagai berikut: 9.1 PEDOMAN TRANSISI Dokumen RPJMD Tahun 2014-2018 menjadi panduan dalam merencanakan dan mewujudkan pembangunan yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk tahun 2014 hingga tahun 2018. Setelah berakhirnya RPJMD Tahun 2014-2018, perlu disusun RPJMD Tahun 2019-2023 yang menjadi acuan bagi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan lima tahun berikutnya. Pada masa transisi tersebut, diperlukan sebuah acuan bagi penyusunan perencanaan pembangunan

tahun

2019.

Acuan

penyusunan

perencanaan

pembangunan tahun 2019 akan mendasarkan pada RPJPD Kabupaten Jombang Tahun 2005-2025 dan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2019. 9.2 KAIDAH PELAKSANAAN RPJMD Tahun 2014-2018 ini merupakan panduan bagi Pemerintah Kabupaten

Jombang

serta

pemangku

kepentingan

lainnya

dalam

melakukan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan. Oleh karena itu, konsistensi, kerjasama, transparansi dan inovasi serta rasa tanggung jawab tinggi diperlukan guna pencapaian target-target

yang telah

ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2014-2018 dengan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut: a) Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemerintah Kabupaten

Jombang,

Pemerintah


Desa

dan

seluruh

pemangku

X-1

kepentingan agar mendukung pencapaian target-target sebagaimana yang telah ditetapkan RPJMD Tahun 2014-2018; b) Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemerintah Kabupaten

Jombang,

Pemerintah

Desa

dan

seluruh

pemangku

kepentingan agar melaksanakan program-program yang tercantum di dalam RPJMD Tahun 2014-2018 dengan sebaik-baiknya; c) Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemerintah Kabupaten

Jombang

agar

segera

menyusun

Rencana

Strategis

(Renstra) SKPD dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2014-2018; d) Seluruh Pemerintah Desa dalam menyusun RPJM Desa harus mempedomani RPJMD Tahun 2014-2018; e) Penyusunan RPJMD telah dilakukan melalui penjaringan aspirasi dan konsultasi publik, dengan harapan program-program yang tertuang dalam RPJMD sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Diharapkan kerjasama dan peran serta para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan target-target RPJMD Tahun 2014-2018. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) selaku institusi yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam melakukan perencanaan pembangunan daerah, bertugas untuk melakukan fasilitasi, monitoring dan evaluasi terhadap SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Jombang dalam implementasi RPJMD Tahun 2014-2018.

BUPATI JOMBANG,

NYONO SUHERLI WIHANDOKO


X-2

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN BAB I PENDAHULUAN

Recommend Documents