RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( R K P D )

PERATURAN BUPATI KENDAL NOMOR : 35 TAHUN 2009

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KENDAL TAHUN 2010

PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL 2009

BUPATI KENDAL PERATURAN BUPATI KENDAL NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD ) KABUPATEN KENDAL TAHUN 2010 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KENDAL, Menimbang

:

a.

b.

Mengingat

:

1.

2.

3.

4.

bahwa untuk melaksanakan pasal 29 Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan pasal 18 Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yunto Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah dan pasal 2 Peraturan Bupati Kendal Nomor 54 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kendal Tahun 2006-2010, perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2010; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kendal Tahun 2010. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757); Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. Undang-undang…….

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079); Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023); Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4095); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); 16. Peraturan Pemerintah…….

16.

17.

18.

19. 20. 21.

22.

23.

24.

25.

26.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundangundangan; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ( RPJPD ) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 - 2025; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008–2013 ; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2006 Nomor 6 Seri E No.4 ); Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 2 Seri E No.1 ); Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 14 Seri E No. 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12); Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2009 Nomor 1 Seri A No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 44).

MEMUTUSKAN Menetapkan

:

PERATURAN BUPATI KENDAL TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KENDAL TAHUN 2010. BAB I ………..

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Kendal. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 3. Bupati adalah Bupati Kendal. 4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 ( satu ) tahun. 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Unit Kerja Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang daerah. 6. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja – SKPD adalah Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 ( satu ) tahun. 7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kendal sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di Kabupaten Kendal. BAB II SISTEMATIKA PENYUSUNAN Pasal 2 Sistematika Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2010 terdiri dari:

(RKPD)

BAB I :

PENDAHULUAN

BAB II :

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2008

BAB III :

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA KERANGKA PENDANAAN

BAB IV :

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2010

BAB V :

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2010

BAB VI :

PENUTUP Pasal 3 .............

Pasal 3 (1)

RKPD Tahun 2010 adalah Dokumen Rencana Daerah untuk periode 1 ( satu ) yaitu tahun 2010 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2010 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2010.

(2)

RKPD Tahun 2010 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 20062010 serta mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah, yang memuat evaluasi pelaksanaan tahun lalu, rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

(3)

RKPD Tahun 2010 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini berfungsi sebagai : a. Pedoman dalam penetapan Kebijakan Umum Anggaran ( KUA ); b. Pedoman dalam menetapkan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara ( PPAS ); c. Bahan Pedoman dalam menyusun APBD Kabupaten Kendal Tahun 2010. Pasal 4 Dalam rangka penyusunan RAPBD Tahun 2010, SKPD menggunakan RKPD Tahun 2010 untuk : a. Bahan pembahasan dalam penetapan Kebijakan Umum APBD ( KUA ) Tahun 2010; b. Bahan pembahasan dalam penetapan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara ( PPAS ) Tahun 2010; c. Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD Tahun 2010. Pasal 5 Pelaksanaan lebih lanjut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kendal Tahun 2010 dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kendal, serta sebagai bahan usulan ke APBD Provinsi Jawa Tengah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pasal 6 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ( BAPPEDA ) Kabupaten Kendal menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja SKPD dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2010. BAB IV...........

BAB IV PENUTUP Pasal 7 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal Pada tanggal 26 Juni 2009 BUPATI KENDAL WAKIL BUPATI ,

SITI NURMARKESI Diundangkan di Kendal Pada tanggal 26 Juni 2009 Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KENDAL

BACHTIAR NURONO Asisten Ekonomi dan Pembangunan

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2009 NOMOR 35 SERI E NO.30

PENJELASAN ATAS PERATURAN BUPATI KENDAL NOMOR 35 TAHUN 2009

TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD ) KABUPATEN KENDAL TAHUN 2010

I.

PENJELASAN UMUM Kabupaten Kendal dengan keaneka ragaman karakter penduduk mempunyai tujuan pembangunan yang hendak diwujudkan bersama – sama. Pembangunan adalah rangkaian upaya untuk mencapai kondisi yang lebih baik yang dilakukan secara berkesinambungan melalui kegiatan pembangunan. Untuk mencapai tujuan pembangunan diperlukan suatu perencanaan yang dapat merumuskan secara lebih konkrit, melalui proses koordinasi antar instansi pemerintah dan proses partisipasi seluruh pelaku pembangunan dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah. Sebagai pelaksanaan pasal 29 ayat (2) Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2006 – 2010. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2010 merupakan pedoman dalam penyusunan APBD Tahun 2010, yang mempunyai fungsi pokok sebagai : 1. Acuan bagi seluruh SKPD dalam menjabarkan kebijakan publik. 2. Pedoman dalam penyusunan APBD Tahun 2010 sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah selama satu (1) tahun. 3. Jaminan kepastian kebijakan sebagai wujud nyata komitmen Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan. Adapun prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Kendal tahun 2010 diarahkan pada: 1. Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan dan Kualitas Pendidikan. 2. Percepatan Pertumbuhan yang berkualitas dalam rangka mengantisipasi dampak krisis Global dengan Memperkuat Daya Tahan Ekonomi yang didukung oleh Pembangunan Infrastruktur Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh, Agribisnis dan Energi. 3. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Pemantapan Kinerja Pemerintahan Daerah serta Pemantapan Keamanan dan Ketertiban. Prioritas pembangunan tersebut ditetapkan atas dasar permasalahan yang ada dengan memperhatikan Program dan Kegiatan pokok yang disusun oleh pemerintah daerah. Prioritas tersebut bersifat realistis dan mendesak untuk dilaksanakan serta memiliki dampak yang nyata, terukur dan langsung dirasakan oleh masyarakat. Selain itu, prioritas pembangunan tersebut merupakan upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah dalam tahun transisi dari proses Pemilihan Umum Tahun 2009, sekaligus sebagai dasar pertimbangan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2011 – 2015. Tujuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah untuk mewujudkan sinergitas pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar bidang dalam urusan pembangunan dan antar Satuan Kerja Perangkat Daerah.

II.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup Jelas Pasal 2 Cukup Jelas Pasal 3 Cukup Jelas Pasal 4 Cukup Jelas Pasal 5 Cukup Jelas Pasal 6 Cukup Jelas Pasal 7 Cukup Jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 110

LAMPIRAN :

PERATURAN BUPATI KENDAL NOMOR : 35 / 2009 TANGGAL : 26 Juni 2009

BAB I PENDAHULUAN

I.1.

Latar Belakang Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD ) Kabupaten Kendal Tahun 2010 merupakan pelaksanaan tahun kelima atau tahun terakhir dari Peraturan Bupati Kendal Nomor 54 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Kendal Tahun 2006 – 2010. Penyusunan RKPD didasarkan pelaksanaan dari : 1. Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Adapun penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD ) dengan memperhatikan aspirasi masyarakat yang diformulasikan melalui Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa/Kelurahan, Kecamatan, dan Kabupaten yang berfungsi sebagai acuan dan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten serta seluruh jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah selama 1 (satu) tahun. Rencana

Kerja

Pemerintah

Daerah

(RKPD)

disusun

dengan

mengintegrasikan prioritas pembangunan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, dengan memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2013 dengan visi pembangunan ”Terwujudnya Masyarakat Jawa

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2010

I- 1

Tengah

Yang

Semakin

Sejahtera”

serta

mempertimbangkan

asas

keberlanjutan ( sustainibilitas ) program dan kegiatan pembangunan. Di

samping itu, juga mempertimbangkan arah pembangunan

kewilayahan yang telah ditetapkan sebelumnya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah serta

Peraturan

Daerah Kabupaten Kendal Nomor 23 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2010 dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kendal Tahun 2006–2010, juga telah mempertimbangkan pula hasil kajian Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kendal Tahun 2005–2025. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) mempunyai kedudukan yang strategis,

yaitu

menengah

memfasilitasi

dengan

antara

perencanaan

perencanaan dan

strategis

penganggaran

jangka tahunan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) berfungsi menjabarkan rencana strategis ke dalam perencanaan regional dengan memuat arah kebijakan umum pembangunan, prioritas pembangunan daerah, rancangan kebijakan ekonomi daerah dan indikasi anggaran per program. Oleh karena itu, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang disusun diharapkan dapat

mengakomodasikan

mempertimbangkan

kebutuhan

kemampuan

dan

masyarakat koridor

dengan

perencanaan

tetap jangka

menengah dan jangka panjang. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kendal tahun 2010 disusun dengan menerapkan prinsip good governance, yaitu konsepkonsep

perencanaan

yang

partisipatif,

transparan,

akuntabel,

dan

didasarkan pada pengembangan serta perumusan berbagai kebijakan publik yang taktis, strategis, serta mampu memberdayakan semua pelaku utama pembangunan.


I- 2

Di samping itu, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) disusun berdasarkan kriteria sebagai berikut: 1. Disesuaikan dengan visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan yang ditetapkan oleh Daerah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2006-2010). 2. Disesuaikan dengan aspirasi masyarakat yang berkembang dan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan Daerah. 3. Bersifat fleksibel untuk dijabarkan lebih lanjut dan memberi peluang untuk kreativitas pelaksananya. Seluruh Satuan Kerja di jajaran Pemerintah Kabupaten Kendal berkewajiban

menyusun

Rencana

Kerja

sebagai

manifestasi

dari

pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal. Dengan demikian dokumen ini akan bermanfaat bagi Satuan Kerja dalam rangka

mewujudkan

keterpaduan

dan

mensinergikan

pembiayaan

pembangunan dari berbagai sumber. Oleh karena itu secara normatif penyusunan RKPD Kabupaten Kendal Tahun 2010 didasarkan pada fungsi anggaran dan sebagai rencana operasional RKPD merupakan pedoman dalam penyusunan KUA – PPAS (Kebijakan Umum APBD – Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara) Kabupaten Kendal Tahun 2010. I.2.

Landasan Hukum Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2010 adalah : 1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3.

Undang-Undang

Nomor

15

Tahun

2004

tentang

Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);


I- 3

4.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5.

Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Lembaran

Negara

Republik

Indonesia

Nomor

4437)

sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 - 2025;

8.

Peraturan

Pemerintah

Nomor

3

Tahun

2007

tentang

Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada

Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah Kepada Masyarakat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 9.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);


I- 4

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025 ; 18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana

Jangka

Menengah

Daerah

Provinsi

Jawa

Tengah

Tahun 2008–2013 ;


I- 5

19. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Penyusunan

Pelaksanaan

Perencanaan

Musyawarah

Pembangunan

Perencanaan

Daerah

Pembangunan

dan

Daerah

Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2006 Nomor 6 Seri E No.4 ); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang menjadi

Kewenangan

Pemerintahan

Daerah

Kabupaten

Kendal

(Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 14 Seri E No. 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12); 21. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kendal Tahun 2005-2025. I.3.

Maksud dan Tujuan 1.

Maksud Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran

dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD) sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Kendal dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( RAPBD ) Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2010, serta untuk memberikan arah dan pedoman kepada seluruh pemangku kepentingan pembangunan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Berdasarkan Peraturan Bupati Kendal Nomor 54 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD) Kabupaten Kendal Tahun 2006 – 2010 Visi Pembangunan Kabupaten Kendal yaitu : “Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kualitas sumber daya manusia, pengembangan dan pemerataan pemanfaatan sumber daya alam, terwujudnya Good Governance dan Clean Goverment yang bebas KKN, dan penegakan supremasi hukum dan hak asasi manusia.”


I- 6

Dalam mewujudkan visi tersebut ditetapkan lima misi sebagai berikut: 1.

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat lahir, batin, dan mandiri dalam suasana aman dan damai;

2.

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, berdaya saing, inovatif berdasarkan iman dan taqwa;

3.

Mengoptimalkan pengembangan pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan;

4.

Mewujudkan Good Governance dan Clean Goverment yang bebas KKN;

5.

Menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia. Kelima misi di atas selanjutnya dijabarkan melalui Program dan

Kegiatan Pembangunan Daerah, yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat, mewujudkan masyarakat yang demokratis dan pelaksanaan pemerintahan yang baik. 2.

Tujuan a.

Mewujudkan

kepastian

dan

sinergitas

perencanaan

dan

pelaksanaan pembangunan daerah antarwilayah, antarbidang pembangunan dan antar Satuan Kerja Perangkat Daerah; b.

Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

I.4.

Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kendal Tahun 2010 disusun dengan sistematika sebagai berikut : BAB I

PENDAHULUAN Memuat tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penyusunan


I- 7

BAB II

EVALUASI

PELAKSANAAN

RENCANA

KERJA

PEMERINTAH DAERAH TAHUN LALU Memuat tentang Evaluasi terhadap Kebijakan RKPD dan tentang

pelaksanaan

RKPD

Program/Kegiatan

pada

Prioritas Pembangunan Tahun 2009 BAB III

RANCANGAN

KERANGKA

EKONOMI

DAERAH

BESERTA KERANGKA PENDANAAN Memuat tentang Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2008 dan Perkiraan Tahun 2009, Tantangan dan Prospek Ekonomi Daerah Tahun 2010, Arah Kebijakan Ekonomi Daerah dan Arah Kebijakan Keuangan Daerah BAB IV

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2010 Memuat Perumusan Sinkronisasi Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah dengan Prioritas Pembangunan Nasional serta Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2010 Memuat Rencana Program Pembangunan Tahun 2010 berdasarkan Urusan Wajib dan Pilihan

BAB VI

PENUTUP Berisi kesimpulan , kaidah dan harapan agar RKPD berjalan dengan baik


I- 8

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN LALU Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu RKPD Kabupaten Kendal tahun 2008 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap RKPD tahun 2008 meliputi 3 hal, yaitu kebijakan

perencanaan

pembangunan

daerah,

pelaksanaan

rencana

pembangunan daerah, dan hasil rencana pembangunan daerah. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2010, memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai mana berikut : a. Masalah – masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya; b. Tujuan yang dikehendaki; c. Sasaran – sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya; d. Kebijakan – kebijakan untuk melaksanakannya serta SKPD pelaksana; Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2010 juga memperhatikan hal – hal sebagai berikut : a. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2008 sebagai entry point dalam penyusunan perencanaan tahun 2010; b. Memperhatikan keberlanjutan ( sustainable development ) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan.Masalah – masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;

2.1. Evaluasi Pencapaian Kinerja Indikator Makro Pembangunan Daerah Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2008 dapat dilihat dari berbagai indikator makro pembangunan daerah sebagai berikut:


II -1

Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Indikator Makro Pembangunan Daerah Kabupaten Kendal NO (1) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

11.

12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

Indikator*) (2) Pertumbuhan PDRB Laju inflasi Kabupaten PDRB berlaku PDRB konstan PDRB per kapita berdasarkan harga konstan Jumlah Penduduk (Jiwa) Jumlah Penduduk (RT) Persentase penduduk dl bawah garis kemiskinan Laju Pertumbuhan Penduduk/LPP (%) Angka Partisipasi Mumi (APM) a. SD b. SMP c. SMU Angka Partisipasi Kasar (APK) a. SD b. SMP c. SMU Angka melek huruf Angka rata-rata lama sekolah Angka kelangsungan hidup bayi Angka usia harapan hidup Jumlah Penyandang Masalah Sosial Jumlah Pengangguran (orang) Jumlah KK Miskin Angka partisipasi angkatan kerja Tingkat pengangguran terbuka

Kondisi Tahun 2007 (3) 4,31

6,96

Kondisi yang dlcapai Tahun 2008 (4) 3,95

7.705.181,53 4.625.437,33 4.985.172,35

6,78 8,716,113.65 4.807.044,75 5.092.494,34

937.420

1.045.103

248.698

254.782

20,70 % 2,06

1,49

79,16% 80,64% 39,68%

85,22% 79,92% 39,30%

100,43% 103,85% 55,24% 88,93 6,69 14.256

102,37% 100,15% 53,58%

67,40 464 482.970 192.700 436.581 46.389

74.19 487 485.095

15.395

438.502 46.593

Jumlah penduduk Kabupaten Kendal pada pertengahan tahun 2008 mencapai 1.045.103 jiwa terdiri dari laki-laki 520.589 jiwa (49,81 %) dan perempuan 524.514 jiwa (50,19%), atau meningkat 0,89 % dibandingkan tahun 2007 sebanyak 937.420 jiwa. Berdasarkan jumlah penduduk tersebut, penduduk miskin pada tahun 2008 tercatat sebanyak 75.147 rumah tangga sasaran setara 300.588 jiwa, yang tersebar dalam 226 desa dan 20 kelurahan. Sehingga diperlukan Program dan Kegiatan akselerasi untuk


II -2

mempercepat penanggulangan kemiskinan berdasarkan pengembangan kemandirian masyarakat melalui peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaan dalam penyelenggaraan pembangunan kelurahan dan desa serta peningkatan penyediaan sarana dan prasarana sosial ekonomi sesuai kebutuhan masyarakat Berdasarkan perkembangannya, selama kurun waktu lima tahun terakhir yaitu dari tahun 2004 sampai dengan pertengahan tahun 2008 jumlah penduduk Kabupaten Kendal dari tahun ke tahun mengalami perkembangan

dengan tingkat pertumbuhan yang fluktuatif dengan

pertumbuhan rata-rata 0,80 persen per tahun , pada tahun 2006 1,44% dan 2007 sebesar 2,06 % serta pada tahun 2008 sebesar 1,46% dengan kepadatan rata-rata 921 jiwa per kilometer persegi. Komposisi penduduk Kabupaten Kendal menurut jenis kelamin menyebutkan jumlah penduduk laki –

laki

lebih

kecil

dibandingkan

perempuan

yang

ditunjukkan oleh

angka sex ratio sebesar 974 per 1000. Kondisi perekonomian makro Kabupaten Kendal ditunjukkan antara lain oleh laju pertumbuhan ekonomi dan laju inflasi berkembang. Berdasarkan hasil perhitungan PDRB tahun 2007, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kendal tahun 2007 adalah 4,28 persen, lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yaitu hanya 3,66 persen. Sedangkan laju inflasi Kabupaten Kendal tahun 2007 dapat bertahan dengan tingkat inflasi sebesar 1,47 persen sama dengan tahun 2006. Berdasarkan harga konstan tahun 2000, Produk Domestik Regional Bruto ( PDRB ) atas dasar harga berlaku tahun 2008 mencapai 4.807 triliun rupiah, jika dibandingkan tahun 2007 yaitu 4.625 triliun rupiah mengalami peningkatan sebesar 0,182 triliun rupiah. Berdasarkan harga berlaku, Produk Domestik Regional Bruto ( PDRB ) atas dasar harga berlaku tahun 2008 mencapai 8.716 triliun rupiah, jika dibandingkan tahun 2007 yaitu 7.705 triliun rupiah mengalami peningkatan sebesar 1.011 triliun rupiah. Sedangkan PDRB perkapita Kabupaten Kendal pada tahun 2008 sebesar 9.233 juta rupiah mengalami kenaikan sebesar 11,18 persen dibanding tahun 2007 atau sebesar 9.29 juta rupiah. Apabila berdasarkan harga konstan nilai PDRB perkapita pada tahun 2008 secara riil mengalami


II -3

peningkatan sebesar 2.21 persen yaitu dari 4.98 juta rupiah menjadi 5,09 juta rupiah. Lapangan usaha industri pengolahan merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang mempunyai keterkaitan luas dengan sektor lainnya dan diharapkan mampu berperan sebagai salah satu penggerak utama (prime move) perekonomian di Kabupaten Kendal, dalam rangka mendorong peningkatan pendapatan masyarakat serta mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran. Industri pengolahan memberikan kontribusi terbesar terhadap pembentukan PDRB atas dasar harga berlaku pada tahun 2003 sebesar 38,46 % dan menjadi 35,48 % pada tahun 2007. Kegiatan ekspor pada lima tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2004 nilai ekspor non migas Kabupaten Kendal sebesar 79.615 Juta US dolar dan tahun 2008 meningkat 90.200 Juta US dolar. Di samping itu, berdasarkan data yang bersumber dari Kantor Penanaman Modal Kabupaten Kendal tahun 2008 diperoleh gambaran realisasi investasi PMDN

pada tahun 2008 tercatat 11 proyek dengan nilai

investasi proyek mencapai Rp 2,28 triliun dan PMA tercatat 13 proyek dengan nilai investasi proyek mencapai Rp 702,25 milyar. Jumlah

sarana

pasar

di

Kabupaten

Kendal

sampai

dengan

tahun 2008 yang tersedia sebanyak 54 unit terdiri dari pasar tradisional 24 unit, pasar lokal 11 unit , pasar swalayan 13 unit, pasar grosir 2 buah dan pasar hewan 4 buah. Berdasarkan

data

dari

Dinas

Perdagangan,

Perindustrian

dan

Pertambangan Energi Kabupaten Kendal pada tahun 2008 tercatat jumlah industri kecil sebanyak 17.518 unit dan mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 43.741 orang dengan nilai produksi mencapai Rp 11.342.886.332. Sedang jumlah jumlah industri besar sebanyak 36 unit dan mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 20.580 orang dengan nilai produksi mencapai Rp 1.832.825.312. Sedangkan industri rumah tangga sebanyak sebanyak 5.951 unit usaha. Sarana perdagangan yang tersedia sebanyak 25 pasar tradisional;

11 pasar umum; 20 pasar swalayan serta 4 pasar hewan.

Ditunjang pula

4 tempat pusat pemasaran ikan dalam bentuk Tempat

Pelelangan Ikan ( TPI ) yakni TPI Tawang dan TPI Sendang Sikucing


II -4

Kecamatan Rowosari; TPI Bandengan Kecamatan Kendal dan TPI Pidodo Kulon Kecamatan Patebon. Di bidang ketenagakerjaan, jumlah angkatan kerja tahun 2007 sebanyak 637.435 , jumlah pengangguran 482.970 jiwa, kesempatan kerja 436.581 jiwa dan pengangguran terbuka 46.389 jiwa. Tahun 2008 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2007 yang tercatat jumlah angkatan kerja sebanyak 640.240 jiwa, kesempatan kerja 438.502 jiwa dan pengangguran terbuka 46.593 jiwa. Selama kurun waktu lima tahun (tahun 2003 sampai dengan tahun 2008) jumlah pencari kerja selalu didominasi oleh perempuan. Apabila dilihat dari tingkat pendidikan sebagian besar pencari kerja di Kabupaten Kendal berpendidikan relatif rendah, hal ini ditandai dengan tingginya jumlah pencari yang berpendidikan SD dan SLTP yaitu sebanyak 20.925 orang. Sementara yang berpendidikan SLTA sebanyak 19.995 orang dan yang berpendidikan perguruan tinggi (Sarjana Muda/Diploma/Sarjana) 17.605 orang. Berdasarkan piramida penduduk tahun 2008, maka kelompok umur produktif lebih besar jika dibandingkan dengan penduduk usia tidak produktif. Jumlah penduduk usia produktif (berumur 15-64 tahun) sebanyak 607.943 jiwa atau 64,80 % dari jumlah penduduk, sedang jumlah penduduk tidak produktif (berumur dibawah 15 tahun dan 65 tahun keatas) sebanyak 279.444 jiwa atau 35,20 %. Dengan membandingkan antara jumlah penduduk usia produktif dengan penduduk usia non produktif, maka diketahuni bahwa “angka beban tanggungan” atau “angka ketergantungan” (dependency ratio). Angka beban tanggungan penduduk Kabupaten Kendal tahun 2006 sebesar 48, artinya bahwa setiap seratus orang yang produktif harus menanggung 48 orang tidak produktif. Tingkatan rata – rata Upah Minimum Kabupaten ( UMK ) meningkat dari Rp 615.000 pada tahun 2007 menjadi Rp 662.500 pada tahun 2008. Rata – rata UMK tersebut baru mencapai 87,61 % dari rata – rata Kebutuhan Hidup layak yang tercatat sebesar Rp Rp 702.000. Keberadaan Koperasi sangat strategis dalam menggerakkan roda ekonomi di wilayah perdesaan. Perkembangan jumlah koperasi dalam kurun waktu 4 tahun terakhir jumlah Koperasi tidak mengalami peningkatan. Sedangkan koperasi primer mengalami peningkatan yang cukup baik.


II -5

Peningkatan jumlah koperasi primer ini juga dibarengi dengan meningkatnya jumlah koperasi yang aktif, sedang koperasi yang tidak aktif menurun dari 131 unit pada tahun 2005 berkurang menjadi 121 unit pada tahun 2008, sedang jumlah koperasi unit desa tidak mengalami perubahan yaitu 19 unit. Di masa mendatang perlu diberi kesempatan yang lebih luas untuk menangani penyaluran pupuk, karena keberadaannya merupakan wadah bagi para petani dalam memenuhi semua kebutuhan yang diperlukan di bidang pertanian. Dalam

bidang

pendidikan,

keberhasilan

program

pembangunan

pendidikan dapat dilihat melalui beberapa aspek, yakni : Aspek pemeratan dan perluasan akses pendidikan, di antaranya diukur dari Angka Partisipasi Kasar ( APK ), Angka Partisipasi Murni ( APM ), dan Angka Transisi ( AT ). Pada jenjang pendidikan dasar, APK SD / MI tahun 2007 / 2008 sebesar 102,37 %. Kondisi APK SMP / MTs pada tahun 2007 / 2008 mencapai 100,15%. Dengan telah tercapainya APK SMP / MTs sebesar 100,15 % melebihi target nasional sebesar 95 % pada tahun 2007 / 2008, berarti program penuntasan Wajib Belajar 9 tahun di Kabupaten Kendal telah dapat diselesaikan. Atas kondisi tersebut Kabupaten Kendal mendapat penghargaan WIDYA

KRAMA

dari

Presiden

Republik

Indonesia

pada

tanggal

12 April 2008. Sedangkan pencapaian APK jenjang SMA / MA / SMK pada tahun 2007 / 2008 sebesar 53,58 % masih berada di bawah target nasional yakni sebesar 68,02 %. Angka Partisipasi Murni ( APM ) untuk SD / MI mencapai 85,22 %, pada jenjang SMP / MTs 79,92 % sedangkan jenjang SMA / MA / SMK 39,30 %. Angka Transisi ( AT ) jenjang SD / MI ke SMP / MTs mencapai 93,38 %

dan

AT SMP / MTs ke SMA / MA / SMK 63,86 %. Data di atas menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun APK dan APM meningkat, namun masih banyak lulusan jenjang SMP / MTs yang belum memperoleh layanan pendidikan menengah. Sehingga pada kurun waktu 2010 – 2014 akses pendidikan menengah perlu memperoleh prioritas dalam rangka memberikan kesempatan belajar minimal 12 tahun. Sarana pendidikan formal yang tersedia di Kabupaten Kendal pada tahun 2007/ 2008 meliputi sekolah dasar (SD dan Madrasah Ibtidaiyah)


II -6

sebanyak 561 sekolah berstatus negeri dengan jumlah murid 93.505 orang dan 11 sekolah dikelola oleh Swasta dengan jumlah murid 1.782 orang, sekolah lanjutan pertama (SLTP dan Madrasah Tsanawiyah) sebanyak 45 sekolah

berstatus negeri dengan jumlah murid 24.019 orang dan

39 sekolah swasta dengan jumlah murid 10.880 orang, sedangkan untuk sekolah menengah lanjutan atas (SMA dan SMK serta Madrasah Aliyah) berjumlah 14 sekolah negeri dengan jumlah murid 8.245 orang dan 16 sekolah swasta dengan jumlah murid 4.462 orang serta 4 SMK negeri dengan jumlah murid 2.525 orang dan 16 SMK swasta dengan jumlah murid 7.288

orang.

Sedangkan

jumlah

Perguruan

Tinggi

yang

ada

di Kabupaten Kendal sebanyak 6 Perguruan Tinggi yang keseluruhannya dikelola oleh Swasta. Di bidang keagamaan, mayoritas penduduk Kabupaten Kendal beragama Islam, yaitu sebesar 927.935 jiwa (98,94%). Penduduk yang beragama Kristen 4.610 jiwa (0,46 %); Katolik 4.063 jiwa (0,44 %) Hindu 493 (0,05 %). Sedangkan penduduk yang beragama Budha merupakan jumlah terkecil yaitu sejumlah 319 orang atau sekitar 0,03% dari keseluruhan jumlah pemeluk agama yang ada di Kabupaten Kendal. Untuk menunjang kelancaran masyarakat dalam menunaikan ibadah sesuai dengan agama masing – masing, maka fasilitas peribadatan di Kabupaten Kendal sudah tersedia dan tergolong lengkap dengan persebaran yang dirasa sudah merata, sehingga diharapkan adanya toleransi dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan. Adapun jumlah sarana peribadatan pada tahun 2008 terdiri dari masjid sebanyak 837 unit; langgar/musholla 3.238 unit; gereja 81 unit; pura 6 unit serta vihara sebanyak 6 unit. Sementara jumlah sarana pendidikan dan pengajaran Agama Islam terdapat 193 pondok pesantren dengan jumlah santri sebanyak 24.263 orang. Berkenaan dengan pelaksanaan ibadah haji, terdapat perkembangan jumlah jamaah haji yang diberangkatkan pada tahun 2008 mencapai 1.046 jamaah. Di bidang kesehatan masyarakat di Kabupaten Kendal tahun 2008 berdasarkan Usia Harapan Hidup tercatat 74,19 tahun. Angka Kematian Bayi sebesar 33 per 1000 kelahiran hidup. Sedangkan Angka Kematian Ibu mencapai 5 per 100.000 kelahiran hidup.


II -7

Jumlah fasilitas kesehatan meliputi Rumah Sakit Pemerintah bertipe B sebanyak 1 ( satu ) unit, Rumah Sakit Umum Swasta bertipe C sebanyak 2 ( dua ) unit, serta Puskesmas sebanyak 106 unit yang terdiri dari Puskesmas Induk 28 unit yang masing-masing dilengkapi dengan 28 unit mobil Puskesmas Keliling, sedangkan Puskesmas Pembantu sebanyak 50 unit, serta ditunjang dengan tersedianya 47 Apotik dan 6 buah Toko Obat serta gudang farmasi sebanyak 1 ( satu ) unit yang diharapkan dapat mendukung kelancaran proses pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Di samping itu, terdapat produsen obat tradisional

pada tahun 2007

sebanyak 18 buah meningkat menjadi 43 buah pada tahun 2008. Kondisi kesehatan masyarakat pada tahun 2008 khususnya Kabupaten Kendal didukung oleh tenaga kesehatan di Kabupaten Kendal pada tahun 2007 sebanyak 1.219 orang Di tingkat pedesaan terdapat sarana pelayanan kesehatan (Polindes) yang jumlahnya mencapai 103 unit. Disamping fasilitas-fasilitas kesehatan seperti tersebut diatas, masyarakat juga berpartisipasi didalam peningkatan pelayanan kesehatan.

Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu) merupakan

wadah keterlibatan masyarakat di dalam kerangka peningkatan kualitas kesehatan. Jumlah Posyandu yang ada pada tahun 2008 sebanyak 1.398 kelompok dan tersebar hampir di setiap dusun atau RW. 2.2. Evaluasi terhadap Kebijakan RKPD 2008 RKPD Kabupaten Kendal merupakan bagian dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sistem perencanaan pembangunan provinsi, serta bagian dari sistem perencanaan Kabupaten Kendal sendiri. Oleh karena itu, RKPD Kabupaten Kendal seharusnya sinergi dengan dokumen perencanaan lain, baik di tingkat Pusat, seperti RPJP Nasional, RPJM Nasional, RKP Nasional; maupun di tingkat Provinsi, seperti RPJP Provinsi Jawa Tengah 2005 – 2025, RPJM Provinsi Jawa tengah 2008 – 2013, RKPD Provinsi Jawa Tengah 2008; dan RPJP Kabupaten Kendal dan RPJMD Kabupaten Kendal 2006 - 2010.


II -8

2.3. Evaluasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan RKPD Tahun Lalu Dan Realisasi RPJMD Pada Lingkup Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya 2.3.1

Urusan Wajib Bidang Pendidikan Berdasarkan agenda pembangunan sebagaimana disebutkan dalam

RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2006-2010, program pembangunan bidang pendidikan ditujukan untuk mewujudkan kualitas SDM yang berdaya saing dan inovatif berdasarkan iman dan taqwa. Agenda tersebut dijabarkan dalam sasaran sebagai berikut : 1. Meningkatnya

secara

nyata

persentase

penduduk

yang

dapat

menyelesaikan program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun; 2. Meningkatnya angka partisipasi kasar (APK) jenjang SD termasuk SDLB, MI dan kejar paket A; 3. Meningkatnya angka transisi lulusan SD termasuk SDLB, MI, Paket A ke jenjang SMP/MTs/Paket B; 4. Meningkatnya angka penyelesaian pendidikan dengan menurunkan angka putus sekolah pada jenjang SD termasuk SDLB, MI dan Paket A; 5. Menurunnya rata-rata lama penyelesaian pendidikan pada semua jenjang dengan

menurunkan

angka

mengulang

kelas

pada

jenjang

SD/MI/SDLB/Paket A; 6. Meningkatnya Angka Partisipasi Sekolah (APS) penduduk usia 7-12 tahun; 7. Meningkatnya secara signifikan partisipasi penduduk yang mengikuti pendidikan menengah; 8. Meningkatnya proporsi anak yang terlayani pada pendidikan anak usia dini; 9. Meningkatnya akses orang dewasa untuk mendapatkan pendidikan kecakapan hidup; 10. Meningkatnya keadilan dan kesetaraan pendidikan antar kelompok masyarakat termasuk antara wilayah maju dan tertinggal, antara perkotaan dan pedesaan, antara daerah maju dan tertinggal, antara penduduk kaya dan miskin, serta antara penduduk laki-laki dan perempuan;


II -9

11. Tersedianya standar pelayanan minimal

pendidikan untuk tingkat

SD/SMP/ SMA/SMK; 12. Meningkatnya proporsi pendidikan pada jalur pendidikan formal maupun non formal yang memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai jenjang kewenangan mengajar; 13. Meningkatnya proporsi satuan pendidikan baik negeri maupun swasta yang terakreditasi baik; 14. Meningkatnya prestasi siswa lulus ujian akhir pada setiap jenjang pendidikan; 15. Meningkatnya minat baca penduduk; 16. Meningkatnya efektivitas pendidikan kecakapan hidup pada semua jalur dan jenjang pendidikan; 17. Meningkatnya hasil penelitian pengembangan dan penciptaan ilmu pengetahunan dan teknologi oleh perguruan tinggi serta penyebarluasan dan penerapannya pada masyarakat; 18. Efektifitas pelaksanaan manajemen berbasis sekolah; 19. Meningkatnya anggaran pendidikan baik yang bersumber dari APBN maupun APBD sebagai prioritas nasional yang tinggi didukung oleh terwujudnya sistem pembiayaan yang adil, efisien, efektif, transparan dan akuntabel; 20. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan pendidikan; 21. Meningkatnya

efektivitas

pelaksanaan

otonomi

dan

desentralisasi

pendidikan termasuk otonomi keilmuan; 22. Meningkatnya kualitas pendidikan; 23. Meningkatnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan pembangunan; 24. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi manajemen pelayanan pendidikan. Adapun program kerja yang dipilih pada tahun 2008/2009 guna mewujudkan agenda dan sasaran tersebut adalah : 1. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur; 2. Program peningkatan disiplin aparatur; 3. Program peningkatan pelayanan dan kinerja aparatur pemerintahan; 4. Program pendidikan anak usia dini; 5. Program wajib belajar 9 tahun;


II -10

6. Program pendidikan non formal; 7. Program peningkatan mutu pendidikan dan non kependidikan; 8. Program manajemen pelayanan pendidikan; 9. Program peningkatan peran serta kepemudaan. Beberapa indikator akses pemanfaatan pelayanan pendidikan : a.

APK SD tidak termasuk Paket A setara untuk laki – laki 108,15 dan perempuan 95,15;

b.

APM SD tidak termasuk Paket A setara sekitar 85,21;

c.

APK SMP tidak termasuk Paket B setara untuk laki – laki 98,05 dan perempuan 95,89;

d.

APM SMP tidak termasuk Paket B setara 70,8 Adapun capaian kinerja sebagaimana angka tersebut di atas adalah

pada kondisi tahun 2008 (n-2), sedangkan pada tahun berjalan (n-1) yaitu pada perkiraan tahun 2009 diperkirakan masih akan meningkat lagi. Namun di sisi lain sektor pendidikan masih menghadapi masalah dalam hal sarana dan prasarana pendidikan, yaitu kondisi infrastruktur (bangunan sekolah) khususnya SD. Pelaksanaan DAK 2009 yang digunakan untuk merehabilitasi bangunan SD di Kabupaten Kendal, baru mampu menjangkau 290 buah SD dari 573 SD dengan tingkat kerusakan ringan hingga berat. Berdasarkan 24 sasaran pembangunan bidang pendidikan yang akan dicapai sebagaimana yang disebutkan dalam RPJMD Kendal Tahun 2006 - 2010 dibandingkan dengan kondisi capaian target kinerja sector pendidikan pada tahun 2008 (n-2) dan tahun 2009 (n-1), perlu dilakukan percepatan pencapaian target kinerja pembangunan pendidikan. Memperhatikan masalah capaian kinerja bidang pendidikan dengan segenap

aspeknya,

maka

kebijakan

yang

perlu

ditetapkan

dalam

perencanaan tahun 2010 adalah sebagai berikut : 1. Tetap memprioritaskan tercapainya target program wajib belajar belajar pendidikan dasar sembilan tahun. 2. Melanjutkan rehabilitasi bangunan SD/MI (dalam mewujudkan akses pemerataan) 3. Mendorong tercapainya target indikator kunci kinerja bidang pendidikan sebagaimana yang digariskan oleh pemerintah pusat.


II -11

2.3.2

Urusan Wajib Bidang Kesehatan Sasaran pembangunan bidang kesehatan sebagaimana disebutkan

dalam RPJMD Kendal Tahun 2006-2010 adalah : 1.

Meningkatnya

standar

pelayanan

kesehatan

untuk

masyarakat

Kabupaten Kendal; 2.

Meningkatnya

kemandirian

masyarakat

untuk

memelihara

dan

memperbaiki keadaan kesehatannya baik kesehatan pribadi maupun kesehatan lingkungan sekitar tempat tinggal; 3.

Meningkatnya

kemampuan

masyarakat

menjangkau

pelayanan

kesehatan yang bermutu, efektif dan efisien; 4.

Terciptanya lingkungan fisik dan sosial yang sehat;

5.

Menurunnya prevalensi empat masalah gizi utama terutama pada kelompok ibu hamil, ibu menyusui, bayi dan anak balita. Guna mewujudkan sasaran tersebut diatas, program kesehatan yang

dilaksanakan sebagai berikut ; 1. Program Upaya Kesehatan Masyarakat 2. Program Perbaikan Gizi Masyarakat 3. Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit 4. Program Pengembangan Lingkungan Sehat 5. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 6. Program Pengawasan Obat dan Makanan Adapun realisasi pencapaian target kinerja keluaran dalam tahun 2008 (n-2) dan tahun 2009 (n-1), sebagai berikut: 1. Program perbaikan gizi masyarakat, dengan indikator persentase balita yang datang dan ditimbang, persentase balita yang tidak naik timbangannya, persentase balita di bawah garis merah (BGM), persentase cakupan bayi yang mendapat kapsul vitamin A satu kali, persentase cakupan balita mendapatkan kapsul vitamin A dua kali pertahun, persentase cakupan ibu nifas mendapat kapsul vitamin A, persentase cakupan ibu hamil mendapat 90 tablet Fe, persentase cakupan pemberian makanan pendamping ASI bagi BGM dan keluarga miskin, persentase balita gizi buruk mendapat perawatan, telah


II -12

dilaporkan pada kondisi tahun 2008 sebesar 80 % dan perkiraan pada tahun 2009 (n-1) adalah 90 %. 2. Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit, dengan indikator persentase desa/kelurahan UCI, persentase desa/kelurahan mengalami KLB yang ditangani kurang dari 24 jam, persentase kecamatan bebas rawan gizi, dan berbagai indikator lain sesuai SPM bidang pencegahan dan pemberantasan penyakit, pada kondisi tahun 2008 sebesar 75 % dan pada tahun 2009 diperkirakan 85 %. 3. Program Pengembangan Lingkungan Sehat, dengan indikator antara lain; persentase institusi yang dibina, persentase rumah sehat, persentase

rumah

yang

mempunyai

SPAL

pada

tahun

2009

diperkirakan sebesar 90 %. 4. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, dengan indikator antara lain, persentase rumah tangga sehat, persentase criteria Posyandu, pada tahun 2008 sebesar 60 %, perkiraan tahun 2009 sebesar 75 %. 5. Program Pengawasan Obat dan Makanan, dengan indikator persentase ketersediaan obat sesuai kebutuhan, persentase pengadaan obat esensial dan lain-lain dilaporkan pada tahun 2008 sebesar 80% dan perkiraan tahun 2009 sebesar 80%. Realisasi rencana kerja bidang kesehatan telah cukup memadai bila dilihat capaian indikator kinerjanya baik pada tahun 2008 (n-2), maupun kondisi pada tahun berjalan (n-1), atau tahun 2009. diperkirakan pada tahun akhir pelaksanaan RPJMD target pencapaian kinerja bidang kesehatan akan dapat terpenuhi. Kecuali satu program yaitu Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, yang perlu diperkuat lagi. Berkenaan dengan hal tersebut, maka kebijakan perencanaan pada tahun 2010 adalah : 1. Meneruskan program-program kesehatan berdasarkan SPM yang ada. 2. Memberikan

perhatian

perhatian

khusus

pada

program

promosi

kesehatan dan pemberdayaan masyarakat sebagai manifestasi dari paradigma sehat.


II -13

3. Dan lebih mengefektifkan dan efisiensi program jamkesmas baik kuota pusat maupun daerah. 2.3.3

Urusan Wajib Pemerintahan Bidang Perencanaan Daerah Program

perencanaan

daerah

sebagaimana

disebutkan

dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, dan disebutkan pula dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, secara eksplisit tidak tercantum dalam dokumen RPJMD Kendal 2006-2010. Realisasi Program / Kegiatan perencanaan daerah yang telah dilakukan oleh BAPPEDA pada tahun 2008 (n-2) dan tahun 2009 (n-1) adalah sebagai berikut : 1. Program pengembangan wilayah perbatasan 2. Program perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh 3. Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar 4. Program perencanaan prasarana wilayah dan Sumber Daya Alam 5. Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana 6. Program perencanaan social dan budaya 7. Program perencanaan pembangunan ekonomi 8. Program perencanaan data dan informasi Adapun seluruh program / kegiatan perencanaan daerah sebagaimana tersebut di atas telah dilaksanakan dan dirangkum dalam berbagai dokumen antara lain, dokumen master plan, rencana induk, maupun studi kelayakan atas berbagai program perencanaan. Dilaporkan bahwa kondisi tahun 2008 (n-2), dokumen perencanaan bidang yang mencakup seluruh sektor baru mencapai 60 %. Sedangkan perkiraan tahun berjalan n-1 yaitu tahun 2009 sebsar 80 %. Adapun dikembalikan

kebijakan perencanaan daerah pada tahun 2010 harus kepada

urusan

wajib

bidang


perencanaan

yang

II -14

implementasinya mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun

2006

tentang

Pedoman

Pengelolaan

Keuangan

Daerah

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan dilaksanakan oleh BAPPEDA Kabupaten Kendal, dan melengkapinya dengan indikator capaian kinerjanya. 2.3.4

Urusan Wajib Pemerintahan Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil Program bidang kependudukan dan catatan sipil ada dua, yaitu :

(1) Program Penataan Administrasi Kependudukan dan (2) Program Kependudukan dan Catatan Sipil. Di dalam dokumen RPJMD Kendal tahun 2006 - 2010 program kependudukan dan catatan sipil belum diuraikan secara lengkap dan baru sebatas program kependudukan secara parsial serta belum mencakup program catatan sipil. Adapun realisasi pelaksanaan program kependudukan dan catatan sipil yang dilaporkan pada tahun 2008 adalah pelaksanaan kegiatan Sistem Informasi Administrasi kependudukan (SIAK), yang telah menjangkau pada 10 kecamatan (50 %) dan perkiraan tahun 2009 mencapai 80 % atau 15 kecamatan. Sedangkan pelaksanaan kegiatan pencatatan sipil melalui penerbitan akte kelahiran terus dilaksanakan, tetapi belum ada data secara kuantitatif. Faktor-faktor penyebabnya adalah terjadinya perubahan kelembagaan, termasuk tugas pokok fungsi dan kelengkapan sarana dan prasarana. Kebijakan tahun 2010 adalah terus membenahi program kependudukan dan catatan sipil serta melanjutkan kerjasama dengan pihak lembaga asing ( GTZ) yang sudah ada MOU nya. 2.3.5

Urusan Wajib Pemerintahan Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera meliputi

(1) program keluarga berencana (2) program penguatan Pengarus Utamaan Gender dan anak (3) program peningkatan peran serta dan kesetaraan


II -15

gender dalam pembangunan. Dalam RPJMD Kendal tahun 2006-2010 program pembangunan keluarga berencana di arahkan dalam rangka pengendalian laju pertumbuhan penduduk dengan target pertumbuhan pada tahun 2010 berkisar sebesar 0,40 – 0,50 %, menurunnya tingkat kelahiran (Total Fertlity Rate) menjadi 2,4, menurunnya angka kematian kasar menjadi 6,5 per 1000 penduduk, meningkatnya usia harapan hidup menjadi 67,9 tahun, dan menurunnya buta huruf serta meningkatnya angka partisipasi murni SD 85,22 %, SMP/MTs 79,92 %, SMA/MA 39,30 %. Dilaporkan pada tahun 2008 (n-2) telah melaksanakan kegiatan di 10 kecamatan dan menggarap 14 organisasi dalam rangka program Pengarus Utamaan Gender. Sedangkan pada tahun berjalan (2009) diperkirakan akan menggarap 15 kecamatan dan 44 organisasi. Faktor-faktor penyebab masalah pencapaian target kinerja Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera adalah di samping aspek perubahan kelembagaan (organisasi dan tata kerja) juga program KB dari sisi perencanaan

dan

pelaksanaan

Program

pengendalian

pertumbuhan

penduduk agak menurun. Kebijakan perencanaan pada tahun 2010, reorientasi terhadap program KB yang disinergikan dengan program sektor terkait. 2.3.6

Urusan Wajib Pemerintahan Bidang Sosial dan Teanaga Kerja Transmigrasi Sasaran pembangunan bidang sosial sebagaimana disebutkan dalam

RPJMD Kabupaten Kendal tahun 2006-2010 adalah : (1) Meningkatnya potensi dan kesejahteraan sosial masyarakat dalam menangani dan menurunkan masalah kesejahteraan sosial (2) Meningkatnya mutu pelayanan dan tersedianya kemudahan untuk mengakses pelayanan sosial dan fasilitas umum (3) Tersedianya perlindungan dan meningkatnya kesejahteraan penduduk rentan, seperti anak jalanan dan terlantar, penduduk yang terpaksa berpindah, penduduk lanjut usia, dan masyarakat terpencil. Peningkatan pelayanan sosial kepada masyarakat dan pembinaan kesejahteraan masyarakat

agar memiliki harkat

dan martabat

hidup

yang layak,

mengentaskan anggota masyarakat yang menyandang masalah sosial dan


II -16

cacat fisik serta menanggulangi dan mencegah timbulnya malapetaka bencana alam yang disebabkan oleh perbuatan manusia, maupun musibah lainnya. Sedangkan sasaran pembangunan bidang ketenagakerjaan meliputi : (1) menurunnya tingkat pengangguran terbuka dan produktivitas tenaga kerja perlindungan

tenaga

kerja

(2) meningkatnya kualitas

(3) meningkatnya kesejahteraan dan

(4)

menurunnya

angka

pengangguran

di Kabupaten Kendal dalam lima tahun kedepan (2006-2010). Guna mewujudkan sasaran tersebut program yang dilaksanakan meliputi : (1) program pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya; (2)

program

pelayanan

dan

rehabilitasi

kesejahteraan

sosial;

(3) program pembinaan anak terlantar (4) program pembinaan para penyandang cacat dan trauma (5) program pembinaan panti asuhan/jompo (6) program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks Napi, PSK, narkoba

dan

penyakit

sosial

lainnya);

(7)

program

pemberdayaan

kelembagaan kesejahteraan sosial; (8) program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja; (9) program peningkatan kesempatan kerja (10) program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan (11) program transmigrasi. Adapun tingkat capaian realisasi terhadap target capaian program dan keluaran kegiatan sebagaimana dilaporkan telah tercapai 100 %. Perkiraan target capaian program (RPJMD) sampai dengan tahun 2009 (n-1) rata-rata 75 %. Pelaksanaan program pada Dinsosnakertras pada tataran indikator capaian keluaran cukup baik pada tahun 2008 dan perkiraan tahun 2009. Akan tetapi perlu dilihat lebih dalam lagi dengan membandingkannya dengan indikator kinerja makro, seperti : (1) Angka TPAK (2) angka pengangguran terbuka (3) angka kemiskinan, dsb. Faktor-faktor yang menyebabkan munculnya masalah bidang sosial dan ketenagakerjaan adalah faktor pertumbuhan ekonomi, baik dalam skala lokal, regional maupun nasional bahkan global. Krisis keuangan yang mengglobal sekarang ini merupakan tantangan berat bagi pembangunan bidang sosial dan ketenagakerjaan.


II -17

Kebijakan

perencanaan

pada

tahun

2010,

diharapkan

masih

meneruskan program jarring pengaman sosial, baik yang berupa BLT, PNPM dan program pemberdayaan masyarakat lainnya. Di samping itu sektor informal juga perlu mendapatkan perhatian yang memadai. 2.3.7

Urusan Wajib Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pedesaan Sasaran

penanggulangan

kemiskinan

terkait

dengan

sasaran

pembangunan yang tercantum dalam agenda lain. Sasaran penanggulangan kemiskinan dalam kurun waktu lima tahun (2006-2010) adalah menurunnya jumlah penduduk miskin laki-laki dan perempuan dan terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat miskin, secara rinci sebagai berikut : a. Menurunnya persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan pada tahun 2010 menjadi 8,2 %; b. Terpenuhinya kecukupan pangan yang bermutu dan terjangkau; c. Terbukanya kesempatan kerja dan berusaha; d. Terpenuhinya kebutuhan perumahan dan sanitasi yang layak dan sehat; e. Terpenuhinya kebutuhan air bersih dan aman bagi masyarakat miskin; f.

Terbukanya akses masyarakat miskin dalam pemanfaatan Sumber Daya Alam dan terjaganya kualitas lingkungan hidup;

g. Terjaminnya dan terlindunginya hakperorangan dan hak komunal atas tanah; h. Terjaminnya rasa aman dari tindakan kekerasan; i.

Meningkatnya partisipasi masyarakat miskin;

j.

Meningkatnya peran gender dalam pembangunan. Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai salah satu SKPD

yang menangani masalah kemiskinan program dan kegiatan yang menjadi urusan wajib sebagaimana diatur dalam antara lain : (1) program perbaikan gizi masyarakat (2) program pengembangan perumahan, peningkatan kualitas hidup dan perlindungan mayarakat dan (3) program peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.


II -18

Adapun program dan kegiatan tahunan yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal adalah : (1)

program

pendayagunaan

teknologi

tepat

guna

(2)

program

pengembangan perumahan peningkatan kualitas hidup dan perlindungan masyarakat. Dilaporkan bahwa pelaksanaan program/kegiatan tersebut dalam tahun 2008 telah mencakup pada 20 kecamatan. Artinya semua kecamatan di Kabupaten Kendal telah tersentuh program / kegiatan pemberdayaan masyarakat. Hanya saja indikator capaian kinerja secara kuantitatif belum dapat ditampilkan. Kebijakan perencanaan bidang pemberdayaan masyarakat pada tahun 2010 agar lebih fokus dalam kerangka pengentasan kemiskinan dengan semua parameter sektoral dan mengkordinasikannya sehingga sinergitas program pengentasan kemiskinan akan lebih optimal, efektif dan efisien. 2.3.8

Urusan Wajib Pemerintahan Bidang Pemerintahan Umum Pelaksanaan urusan wajib bidang pemerintahan umum sesuai dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerahdilakukan oleh berbagai SKPD sebagai berikut : (1) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (2) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (3) Sekretariat Daerah (4) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (5) Badan Pengawas Daerah (6) Kecamatan dan Kelurahan. Agenda pembangunannya sebagaimana tersebut dalam RPJMD Kendal

tahun

2006-2010

adalah

dalam

rangka mewujudkan

Good

Governance dan Clean Government dimana program-programnya meliputi : (1) program penerapan kepemerintahan yang baik; (2) program peningkatan dan pengawasan akuntabilitas aparatur; (3) program penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan; (4) program pengelolaan sumberdaya aparatur; (5) program peningkatan kualitas pelayanan publik; (6) program peningkatan


II -19

sarana

dan

prasarana

pemerintahan

daerah;

dan

(7) program penyelenggaraan pimpinan pemerintahan daerah. Adapun sasaran yang akan dicapai pada tahun 2010 adalah sebagai berikut; 1.

Terwujudnya profesionalisme aparatur penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Kendal dalam rangka menciptakan pemerintahan yang bersih;

2.

Meningkatnya peran dan kapasitas lembaga legislatif, yaitu DPRD Kabupaten Kendal sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab serta kewenangannya yang mengacu pada tata aturan yang berlaku dalam hubungannya dengan lembaga pemerintahan (eksekutif);

3.

Terwujudnya sumber daya aparatur pemerintah Kabupaten Kendal baik unsur eksekutif maupun unsur legislatif yang mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat;

4.

Semakin mantapnya peran pemerintah daerah Kabupaten Kendal dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;

5.

Terwujudnya kepastian hukum dalam penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Kendal;

6.

Terwujudnya

iklim

pembangunan

yang

kondusif

yang

mampu

memberikan rasa aman kepada para pelaku pembangunan; 7.

Terwujudnya sistem manajemen pemerintahan dan pembangunan yang baik dan operasional untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang baik;

8.

Terwujudnya sistem pengawasan kinerja aparatur daerah yang efektif dan efisien;

9.

Terwujudnya pelayanan dan akses informasi dan komunikasi antar stakeholder pembangunan di Kabupaten Kendal, baik unsur eksekutiflegislatif (pemerintah), unsur swasta dan unsur masyarakat;

10. Terwujudnya struktur kelembagaan perangkat daerah Kabupaten Kendal yang miskin struktur tapi kaya fungsi untuk mewujudkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dalam rangka mewujudkan pelayanan prima, sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku;


II -20

11. Tersedianya prasarana dan sarana pemerintahan yang mampu mendukung

pelaksanaan

tugas

pemerintahan

dan

pelayanan

masyarakat, baik berupa perangkat keras maupun perangkat lunak; 12. Terwujudnya sistem perencanaan pembangunan daerah yang baik yang mampu mengintegrasikan kepentingan sektoral maupun wilayah agar dapat berkoordinasi dengan sinergis, sistematis dan terencana sesuai dengan kebutuhan dan anggaran yang tersedia; 13. Terwujudnya sistem perencanaan terpadu; terdapatnya sinkronisasi kegiatan perencanaan pembangunan, dan sinergi baik antar wilayah, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah; 14. Terwujudnya kepastian hukum produk perencanaan sehingga menjamin keterkaitan

dan

konsistensi antara perencanaan,

penganggaran,

pelaksanaan dan pengawasan; mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan; 15. Terwujudnya efisiensi pengelolaan keuangan daerah; 16. Terwujudnya peningkatan penerimaan daerah dari sumber-sumber pendapatan daerah baik sumber konvensional maupun sumber non konvensional; 17. Terwujudnya sistem pengelolaan dan pelayanan pertanahan yang baik; 18. Terwujudnya sistem pengendalian dan pengawasan pengelolaan aset daerah yang berdaya guna dan berhasil guna agar mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan daerah Kabupaten Kendal; 19. Terwujudnya peran serta masyarakat dalam pembangunan, sehigga mampu

mengembangkan

diri

dengan

memanfaatkan

ilmu

pengetahunan dan lingkungannya; 20. Terwujudnya sumber daya manusia yang terampil untuk dapat mengolah potensi yang ada secara efisien sehingga mempunyai dampak sosial ekonomi, pemberdayaan dan pengembangan kapasitas organisasi/kelompok sehingga mampu mengelola potensi yang ada melalui penggunaan teknologi tepat guna;


II -21

21. Peningkatan peran Kesbangpol dan linmas dalam upaya mempererat persatuan dan kesatuan bangsa serta menciptakan rasa aman kepada masyarakat dalam berkehidupan dan bermasyarakat dan sekaligus mengatasi permasalahan yang ada serta menghadapi tantangan yang ada; 22. Terwujudnya rasa aman di masyarakat. Pelaksanaan program/kegiatan pada tahun 2008 dan perkiraan tahun 2009, indikator capaian kinerja secara kuantitatif belum dapat diperoleh, baik meliputi indikator sasaran, indikator program / kegiatan maupun indikator keluaran serta indikator outcomenya. Akan tetapi semua SKPD telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan RKA-DPA yang ada. Kebijakan perencanaan pada tahun 2010 agar memperhatikan terwujudnya 22 sasaran yang harus dicapai seperti tersebut di atas, dan lebih memprioritaskan terhadap hal-hal yang terkait dengan masalah / isu – isu aktual lokal,

regional, maupun nasional. Adapun prioritas program

hendaknya disertai tolok ukuran capaian kinerja yang jelas sebaimana diatur dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 640/751/SJ tentang Penyusunan RKPD dan Musrenbang Tahun 2010.

2.4. Evaluasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan RKPD Tahun Lalu Dan Realisasi RPJMD Pada Lingkup Bidang Fisik Dan Prasarana 2.4.1

Urusan Wajib Bidang Pekerjaan Umum Berdasarkan agenda pembangunan sebagaimana disebutkan dalam

RPJMD Kebupaten Kendal Tahun 2006-2010 Program Pembangunan di Bidang Pekerjaan Umum ditujukan untuk mewujudkan Infrastruktur yang memadai. Agenda tersebut dijabarkan dalam sasaran sebagai berikut : 1. Terwujudnya

jaringan

transportasi

sebagai

serangkaian

simpul

transportasi dan/atau ruang kegiatan yang dihubungkan oleh ruang lalulintas sehingga membentuk satu kesatuan sistem jaringan untuk keperluan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan. Jaringan trasportasi


II -22

ini

diwujudkan

dengan

menetapkan

Rencana

Umum

Jaringan

Transportasi; 2. Pemeliharaan, rehabilitasi, peningkatan jalan dan jembatan, serta dikembangkannyaprinsip komersialisasi jalan ( road fund ). Dimana biaya penggunaan jalan dihitung sesuai dengan tingkat pemakaiannya; 3. Tercapainya pola pengelolaan sumber daya air yang terpadu dan berkelanjutan ; 4. Terkendalinya potensi konflik air; 5. Terkendalinya pemanfaatan air tanah; 6. Meningkatnya kemampuan pemenuhan kebutuhan air bagi rumah tangga, permukiman, pertanian, dan industri dengan prioritas utama untuk kebutuhan pokok masyarakat dan pertanian rakyat; 7. Berkurangnya dampak bencana banjir dan kekeringan; 8. Terkendalinya pencemaran air; 9. Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat; 10. Terciptanya pola pembiayaan yang berkelanjutan; 11. Tersedianya data dan sistem informasi yang aktual, akurat.mudah diakses, dan 12. Pulihnya kondisi sumber-sumber air, sarana dan prasarana sumber daya air, ketersediaan air baku bagi masyarakat dan pengendalian banjir. Adapun program kerja yang dipilih pada tahun 2008 / 2009 guna mewujudkan agenda dan sasaran tersebut adalah : 1. Program pembangunan Jalan dan Jembatan: 2. Program rehabilitasi /pemeliharaan Jalan dan Jembatan: 3. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi rawa dan jaringan pengairan lainnya; 4. Program penyediaan dan pengelolaan air baku; 5. Program pengendalian banjir; 6. Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh: 7. Program pembangunan Infrastruktur pedesaan. Hasil evaluasi terhadap capaian kinerja berdasarkan indikator masingmasing program adalah sebagai berikut :


II -23

a. Program pembangunan Jalan dan Jembatan Realisasi tahun 2008 program ini dapat dicapai 100% (sesuai rencana), implikasi terhadap capaian program RPJMD, maka sampai dengan akhir tahun 2009 diperkirakan akan mencapai 72,87 % ( peningkatan jalan ) dan 92,86 % (pembangunan jembatan), hal ini berarti pada tahun 2010 nanti untuk mencapai target sesuai RPJM masih perlu dilaksanakan program tersebut sebesar 27,13 % (peningkatan jalan) dan

7,14 %

(pembangunan jembatan). b. Program rehabilitasi /pemeliharaan Jalan dan Jembatan Realisasi tahun 2008 program ini dapat dicapai 100% (sesuai rencana), implikasi terhadap capaian program RPJMD, maka sampai dengan akhir tahun 2009 diperkirakan akan mencapai 93,75 % ( pemeliharaan jalan ) dan 93,75 % (pemeliharaan jembatan), hal ini berarti pada tahun 2010 nanti untuk mencapai target sesuai RPJM masih perlu dilaksanakan program tersebut sebesar 6,25 % (pemeliharaan jalan) dan

6,25 %

(pemeliharaan jembatan). c. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi rawa dan jaringan pengairan lainnya. Realisasi tahun 2008 program ini dapat dicapai 100% (sesuai rencana), implikasi terhadap capaian program RPJMD, maka sampai dengan akhir tahun 2009 diperkirakan akan mencapai 80,59 % ( rehabilitasi saluran irigasi ), 80,00 % (rehabilitasi bendung), dan 100% (rehabilitasi bangunan air) hal ini berarti pada tahun 2010 nanti untuk mencapai target sesuai RPJM masih perlu dilaksanakan program tersebut sebesar 19,41% (rehabilitasi saluran irigasi ) ,

20,00 % (rehababilitasi bendung) dan

rehabilitasi bangunan air tidak perlu ada kegiatan. d. Program penyediaan dan pengelolaan air baku Realisasi tahun 2008 program ini dapat dicapai 100% (sesuai rencana), implikasi terhadap capaian program RPJMD, maka sampai dengan akhir tahun 2009 diperkirakan akan mencapai 92,00 % ( pemeliharaan saluran irigasi ), 100,00 % (pemeliharaan bendung), dan 100% (pemeliharaan bangunan air) hal ini berarti pada tahun 2010 nanti untuk mencapai target sesuai RPJMD masih perlu dilaksanakan program tersebut sebesar


II -24

8,00 % (pemeliharaan saluran irigasi ). Sedangkan pemeliharaan bendung dan pemeliharaan bangunan air tidak perlu ada kegiatan. e. Program pengendalian banjir Realisasi tahun 2008 program ini dapat dicapai 100% (sesuai rencana), implikasi terhadap capaian program RPJMD, maka sampai dengan akhir tahun 2009 diperkirakan akan mencapai 83,11 % ( normalisasi sungai ), 72,95 % dan (perkuatan tebing), hal ini berarti pada tahun 2010 nanti untuk mencapai target sesuai RPJMD masih perlu dilaksanakan program tersebut sebesar 16,89 % (normalisasi sungai ) , dan 27,05 % ( perkuatan tebing). f.

Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh Realisasi tahun 2008 program ini dapat dicapai 100% (sesuai rencana), implikasi terhadap capaian program RPJMD, maka sampai dengan akhir tahun 2009 diperkirakan akan mencapai 100,00 % ( pematangan tanah untuk Terminal Kayu Terpadu ), hal ini berarti pada tahun 2010 nanti untuk mencapai target sesuai RPJMD tidak perlu dilaksanakan program tersebut.

g.

Program pembangunan Infrastruktur pedesaan Realisasi tahun 2008 program ini dapat dicapai 100% (sesuai rencana), implikasi terhadap capaian program RPJMD, maka sampai dengan akhir tahun 2009 diperkirakan akan mencapai 67,31 % ( pembangunan jalan ) dan 85,71 % (pembangunan jembatan), hal ini berarti pada tahun 2010 nanti untuk mencapai target sesuai RPJMD masih perlu dilaksanakan program tersebut sebesar 32,69 % (pembangunan jalan) dan 14,29 % (pembangunan jembatan).

2.4.2

Urusan Wajib Bidang

Perumahan dan Penataan Ruang

Berdasarkan agenda pembangunan sebagaimana disebutkan dalam RPJMD Kebupaten Kendal Tahun 2006-2010 Program Pembangunan di Bidang Perumahan dan Penataan Ruang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan perumahan dan permukiman serta mewujudkan penataan ruang yang terkendali dengan menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan keseimbangan antar fungsi.


II -25

Agenda tersebut dijabarkan dalam sasaran sebagai berikut : 1. Terwujudnya pemenuhan kebutuhan masyarakat akan hunian yang layak dan sehat; 2. Terwujudnya keterlibatan swasta dan masyarakat dalam penyediaan perumahan; 3. Terbentuknya pola subsidi yang tepat sasaran dan pola pembiayaan untuk perbaikan dan pembangunan rumah baru; 4. Tercapainya penurunan luasan kawasan kumuh; 5. Terwujudnya pengembangan teknologi tepat guna dalam

bidang

perumahan dan permukiman; 6. Tercapainya peningkatan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah; 7. Terwujudnya sistem air limbah terpusat dengan pemanfaatan instalasi pengolah limbah di perkotaan; 8. Tercapainya

peningkatan

cakupan

pelayanan

prasarana

sanitasi

perdesaan; 9. Meningkatnya akses sanitasi dasar; 10. Meningkatnya volume sampah yang dapat diangkut dan dioleh menjadi pupuk kompos; 11. Tercapainya peningkatan peran serta swasta dalam pembangunan dan pengelolaan sampah; 12. Tercapainya fungsi saluran drainase sebagai pematus air hujan sihingga dapat mengurangi luasan daerah genangan; 13. Terkendalinya penataan ruang sesuai dengan rencana dengan berprinsip pembangunan yang berkelanjutan, dan peningkatan keseimbangan pembangunan antar fungsi; 14. Terlaksanya sosialisasi penataan ruang dan pelayanan informasi pada masyarakat. Adapun program kerja yang dipilih pada tahun 2008 / 2009 guna mewujudkan agenda dan sasaran tersebut adalah : 1. Program Lingkungan Sehat Perumahan; 2. Program Pembangunan Infrastuktur Pedesaan; 3. Program Pengembangan Perumahan; 4. Program Penataan ruang;


II -26

5. Program Pengelolaan Areal Pemakaman; 6. Program Peningkatan kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran; 7. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau; 8. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas. Hasil evaluasi terhadap capaian kinerja berdasarkan indikator masingmasing program adalah sebagai berikut : a. Program Lingkungan Sehat Perumahan Realisasi tahun 2008 program ini dapat dicapai 100% (sesuai rencana), implikasi terhadap capaian program RPJMD, maka sampai dengan akhir tahun 2009 diperkirakan akan mencapai 73,91 % ( rumah ) dan 81,48 % (air bersih), hal ini berarti pada tahun 2010 nanti untuk mencapai target sesuai RPJM masih perlu dilaksanakan program tersebut sebesar 26,09 % (rumah) dan 18,52 % (air bersih). b. Program Pembangunan Infrastuktur Pedesaan. Realisasi tahun 2008 program ini dapat dicapai 100% (sesuai rencana), implikasi terhadap capaian program RPJMD, maka sampai dengan akhir tahun 2009 diperkirakan akan mencapai 73,00 % ( drainase kota ), 67,00 % (jalan lingkungan), 85,71% (pamsimas), 85,00% ( rumah) dan 91,85 (air bersih) hal ini berarti pada tahun 2010 nanti untuk mencapai target sesuai RPJM masih perlu dilaksanakan program tersebut sebesar 27,00

%

(drainase

kota),

33,00%

(jalan

lingkungan),

14,29% (PAMSIMAS), 15,00% (rumah) dan 8,15 % (air bersih); c. Program Pengembangan Perumahan Realisasi tahun 2008 program ini dapat dicapai 100% (sesuai rencana), implikasi terhadap capaian program RPJMD, maka sampai dengan akhir tahun 2009 diperkirakan akan mencapai 93,02 % ( gedung ),

hal ini

berarti pada tahun 2010 nanti untuk mencapai target sesuai RPJM masih perlu dilaksanakan program tersebut sebesar 6,98 % (gedung); d. Program Penataan ruang Realisasi tahun 2008 program ini dapat dicapai 100% (sesuai rencana), implikasi terhadap capaian program RPJMD, maka sampai dengan akhir tahun

2009

diperkirakan

akan

mencapai

66,66

%

( penyusunan studi tata ruang ), hal ini berarti pada tahun 2010 nanti


II -27

untuk mencapai target sesuai RPJMD masih perlu dilaksanakan program tersebut sebesar 33,34 % (penyusunan studi tata ruang); e. Program Pengelolaan Areal Pemakaman Realisasi tahun 2008 program ini dapat dicapai 100% (sesuai rencana), implikasi terhadap capaian program RPJMD, maka sampai dengan akhir tahun 2009 diperkirakan akan mencapai 88,00 % ( sarana pemakaman ), hal ini berarti pada tahun 2010 nanti untuk mencapai target sesuai RPJMD masih perlu dilaksanakan program tersebut sebesar 22,00 % (sarana pemakaman). f.

Program Peningkatan kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran Realisasi tahun 2008 program ini dapat dicapai 100% (sesuai rencana), implikasi terhadap capaian program RPJMD, maka sampai dengan akhir tahun 2009 diperkirakan akan mencapai 75,00% ( kesiapan dan kesiagaan PMK ), hal ini berarti pada tahun 2010 nanti untuk mencapai target sesuai RPJM masih perlu dilaksanakan program tersebut sebesar 25,00 % (kesiapan dan kesiagaan PMK).

g. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Realisasi tahun 2008 program ini dapat dicapai 100% (sesuai rencana), implikasi terhadap capaian program RPJMD, maka sampai dengan akhir tahun 2009 diperkirakan akan mencapai 75,00% ( RTH ), hal ini berarti pada tahun 2010 nanti untuk mencapai target sesuai RPJMD masih perlu dilaksanakan program tersebut sebesar 25,00 % ( RTH ). h. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas. Realisasi tahun 2008 program ini dapat dicapai 100% (sesuai rencana), implikasi terhadap capaian program RPJMD, maka sampai dengan akhir tahun 2009 diperkirakan akan mencapai 100,00% ( Lampu penerangan jalan / LPJU ), hal ini berarti pada tahun 2010 tidak perlu dilaksanakan kegiatan tersebut. 2.4.3 Urusan Wajib Bidang Perencanaan Pembangunan Berdasarkan agenda pembangunan sebagaimana disebutkan dalam RPJMD Kebupaten Kendal Tahun 2006-2010 Program Pembangunan di

Bidang Perencanaan

Pembangunan ditujukan


untuk mewujudkan

II -28

perencanaan

yang

baik

sesuai

dengan

aturan

yang

berlaku.

Agenda tersebut dijabarkan dalam sasaran sebagai berikut : 1. Terwujudnya perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh ; 2. Terwujudnya perencanaan pengembangan wilayah perbatasan; 3. Terwujudnya perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar; 4. Terwujudnya perencanaan prasara wilayah dan Sumber Daya Alam; 5. Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah rawan bencana; 6. Terwujudnya perencanaan sosial budaya; 7. Terwujudnya perencanaan pembangunan ekonomi; 8. Terwujudnya pengembangan data dan informasi. Adapun program kerja yang dipilih pada tahun 2008 / 2009 guna mewujudkan agenda dan sasaran tersebut adalah : 1. Program Pembangunan Wilayah Perbatasan; 2. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh; 3. Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar; 4. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam; 5. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana; 6. Program Perencanaan Sosial Budaya; 7. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi; 8. Program Pengembangan Data dan Informasi. Hasil evaluasi terhadap capaian kinerja berdasarkan indikator masingmasing program adalah sebagai berikut : a. Program Pembangunan Wilayah Perbatasan Realisasi tahun 2008 program ini dapat dicapai 100% (sesuai rencana), implikasi terhadap capaian program RPJMD, maka sampai dengan akhir tahun 2009 diperkirakan akan mencapai 80,00 % ( koordinasi ), hal ini berarti pada tahun 2010 nanti untuk mencapai target sesuai RPJMD masih perlu dilaksanakan program tersebut sebesar 20,00 % (koordinasi); b. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh


II -29

Realisasi tahun 2008 program ini dapat dicapai 100% (sesuai rencana), implikasi terhadap capaian program RPJMD, maka sampai dengan akhir tahun 2009 diperkirakan akan mencapai 80,00 % ( penyusunan studi ), hal ini berarti pada tahun 2010 nanti untuk mencapai target sesuai RPJMD masih perlu dilaksanakan program tersebut sebesar 20,00 % (penyusunan studi). c. Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar. Realisasi tahun 2008 program ini dapat dicapai 100% (sesuai rencana), implikasi terhadap capaian program RPJMD, maka sampai dengan akhir tahun 2009 diperkirakan akan mencapai 80,00 % (penyusunan studi), hal ini berarti pada tahun 2010 nanti untuk mencapai target sesuai RPJMD masih

perlu

dilaksanakan

program

tersebut

sebesar

20,00

%

(penyusunan studi ). d. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam. Realisasi tahun 2008 program ini dapat dicapai 100% (sesuai rencana), implikasi terhadap capaian program RPJMD, maka sampai dengan akhir tahun 2009 diperkirakan akan mencapai 80,00 % (penyusunan studi), hal ini berarti pada tahun 2010 nanti untuk mencapai target sesuai RPJMD masih

perlu

dilaksanakan

program

tersebut

sebesar

20,00

%

(penyusunan studi). e. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana Realisasi tahun 2008 program ini dapat dicapai 100% (sesuai rencana), implikasi terhadap capaian program RPJMD, maka sampai dengan akhir tahun 2009 diperkirakan akan mencapai 80,00 % ( koordinasi ), hal ini berarti pada tahun 2010 nanti untuk mencapai target sesuai RPJMD masih perlu dilaksanakan program tersebut sebesar 20,00 % (koordinasi). f.

Program Perencanaan Sosial Budaya Realisasi tahun 2008 program ini dapat dicapai 100% (sesuai rencana), implikasi terhadap capaian program RPJMD, maka sampai dengan akhir tahun 2009 diperkirakan akan mencapai 80,00 % ( koordinasi ), hal ini berarti pada tahun 2010 nanti untuk mencapai target sesuai RPJMD masih perlu dilaksanakan program tersebut sebesar 20,00 % (koordinasi).


II -30

g. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Realisasi tahun 2008 program ini dapat dicapai 100% (sesuai rencana), implikasi terhadap capaian program RPJMD, maka sampai dengan akhir tahun 2009 diperkirakan akan mencapai 80,00 % ( koordinasi ), hal ini berarti pada tahun 2010 nanti untuk mencapai target sesuai RPJMD masih perlu dilaksanakan program tersebut sebesar 20,00 % (koordinasi); h. Program Pengembangan Data dan Informasi Realisasi tahun 2008 program ini dapat dicapai 100% (sesuai rencana), implikasi terhadap capaian program RPJMD, maka sampai dengan akhir tahun 2009 diperkirakan akan mencapai 80,00 % (penyusunan data), hal ini berarti pada tahun 2010 nanti untuk mencapai target sesuai RPJMD masih

perlu

dilaksanakan

program

tersebut

sebesar

20,00

%

(penyusunan data). 2.4.4 Urusan Wajib Bidang Perhubungan Berdasarkan agenda pembangunan sebagaimana disebutkan dalam RPJMD Kebupaten Kendal Tahun 2006-2010 Program Pembangunan di Bidang Perhubungan ditujukan untuk meningkatkan kondisi dan kualitas prasarana

dan

saran

perhubungan,

komonikasi

dan

informasi.

Agenda tersebut dijabarkan dalam sasaran sebagai berikut : 1. Terwujudnya

jaringan

transportasi

sebagai

serangkaian

simpul

transportasi; 2. Pengembangan sistem angkutan umum; 3. Pengembangan sistem telekomonikasi perdesaan; 4. Pengembangan sistem informasi pembangunan perdesaan. Adapun program kerja yang dipilih pada tahun 2008 / 2009 guna mewujudkan agenda dan sasaran tersebut adalah : 1. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas; 2. Program Pembangunan Sarana Prasarana Perhubungan; 3. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan. Hasil evaluasi terhadap capaian kinerja berdasarkan indikator masingmasing program adalah sebagai berikut : a. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas


II -31

Realisasi tahun 2008 program ini dapat dicapai 100% (sesuai rencana), implikasi terhadap capaian program RPJMD, maka sampai dengan akhir tahun 2009 diperkirakan akan mencapai 80,00 % ( patroli ) , hal ini berarti pada tahun 2010 nanti untuk mencapai target sesuai RPJMD masih perlu dilaksanakan program tersebut sebesar 20,00 % (patroli). b. Program Pembangunan Sarana Prasarana Perhubungan Realisasi tahun 2008 program ini dapat dicapai 100% (sesuai rencana), implikasi terhadap capaian program RPJMD, maka sampai dengan akhir tahun 2009 diperkirakan akan mencapai 77,00 % ( alat uji ) , hal ini berarti pada tahun 2010 nanti untuk mencapai target sesuai RPJM masih perlu dilaksanakan program tersebut sebesar 33,00 % (alat uji); c. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Realisasi tahun 2008 program ini dapat dicapai 100% (sesuai rencana), implikasi terhadap capaian program RPJMD, maka sampai dengan akhir tahun 2009 diperkirakan akan mencapai 75,00 % ( Sarana Prasarana ) , hal ini berarti pada tahun 2010 nanti untuk mencapai target sesuai RPJMD masih perlu dilaksanakan program tersebut sebesar 25,00 % (Sarana Prasarana). 2.4.5

Urusan Wajib Bidang Lingkungan Hidup Berdasarkan agenda pembangunan sebagaimana disebutkan dalam

RPJMD Kebupaten Kendal Tahun 2006-2010 Program Pembangunan di Bidang Lingkungan Hidup ditujukan untuk mencapai keseimbangan antara aspek pemanfaatan Sumber Daya Alam sebagai modal pertumbuhan ekonomi

dengan

aspek

perlindungan

terhadap

lingkungan.

Agenda tersebut dijabarkan dalam sasaran sebagai berikut : 1. Meningkatnya kualitas air sungai disertai pengendalian dan pemantauan secra kontinyu; 2. Berkurangnya pencemaran air dan tanah disertai pengendalian dan pemantauan terpadu antar sektor; 3. Membaiknya kualitas udara didukung oleh perbaikan manajemen dan sistem transportasi yang ramah lingkungan;


II -32

4. Terwujudnya fasilitas pengelolaan limbah B3 di sekitar pusat kegiatan industri; 5. Tersusunnya aturan pendanaan lingkunngan yang inovatif sebagai terebosan untuk mengatasi kecilnya pembiayaan sektor lingkungan hidup; 6. Meningkatnya kesadaran masyarakat dan pentingnya memelihara Sumber Daya Alam dan lingkungan hidup; 7. Terlaksananya pengelolaan TPA secara profesional untuk mengantisipasi keterbatasan lahan. Adapun program kerja yang dipilih pada tahun 2008 / 2009 guna mewujudkan agenda dan sasaran tersebut adalah : 1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan; 2. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup; 3. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam; 4. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Sumber Daya Alam; 5. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; 6. Program Peningkatan Pengendalian Polusi; 7. Program Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan di Kawasan Konservasi laut dan Hutan; 8. Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut; 9. Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; Hasil evaluasi terhadap capaian kinerja berdasarkan indikator masingmasing program adalah sebagai berikut : a. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan. Realisasi tahun 2008 program ini dapat dicapai 100% (sesuai rencana), implikasi terhadap capaian program RPJMD, maka sampai dengan akhir tahun 2009 diperkirakan akan mencapai 75,00 % ( pelatihan) , hal ini berarti pada tahun 2010 nanti untuk mencapai target sesuai RPJMD masih perlu dilaksanakan program tersebut sebesar 25,00 % (pelatihan). b. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Realisasi tahun 2008 program ini dapat dicapai 100% (sesuai rencana), implikasi terhadap capaian program RPJMD, maka sampai dengan akhir


II -33

tahun 2009 diperkirakan akan mencapai 80,00 % ( monev) , hal ini berarti pada tahun 2010 nanti untuk mencapai target sesuai RPJMD masih perlu dilaksanakan program tersebut sebesar 20,00 % (monev). c. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Realisasi tahun 2008 program ini dapat dicapai 100% (sesuai rencana), implikasi terhadap capaian program RPJMD, maka sampai dengan akhir tahun 2009 diperkirakan akan mencapai 80,00 % ( penanaman vegetasi) , hal ini berarti pada tahun 2010 nanti untuk mencapai target sesuai RPJMD masih perlu dilaksanakan program tersebut sebesar 20,00 % (penanaman vegetasi). d. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Sumber Daya Alam Realisasi tahun 2008 program ini dapat dicapai 100% (sesuai rencana), implikasi terhadap capaian program RPJMD, maka sampai dengan akhir tahun 2009 diperkirakan akan mencapai 70,00 % ( penanaman vegetasi) , hal ini berarti pada tahun 2010 nanti untuk mencapai target sesuai RPJMD masih perlu dilaksanakan program tersebut sebesar 30,00 % ( penanaman vegetasi). e. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Realisasi tahun 2008 program ini dapat dicapai 100% (sesuai rencana), implikasi terhadap capaian program RPJMD, maka sampai dengan akhir tahun 2009 diperkirakan akan mencapai 75,00 % (penyusunan data), hal ini berarti pada tahun 2010 nanti untuk mencapai target sesuai RPJMD masih

perlu

dilaksanakan

program

tersebut

sebesar

25,00%

(penyusunan data). f.

Program Peningkatan Pengendalian Polusi Realisasi tahun 2008 program ini dapat dicapai 100% (sesuai rencana), implikasi terhadap capaian program RPJMD, maka sampai dengan akhir tahun 2009 diperkirakan akan mencapai 66,70 % (sarana dan prasarana), hal ini berarti pada tahun 2010 nanti untuk mencapai target sesuai RPJMD masih perlu dilaksanakan program tersebut sebesar 33,30 % (sarana dan prasarana).


II -34

g. Program Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan di Kawasan Konservasi laut dan Hutan Realisasi tahun 2008 program ini dapat dicapai 100% (sesuai rencana), implikasi terhadap capaian program RPJMD, maka sampai dengan akhir tahun 2009 diperkirakan akan mencapai 50,00 % (sarana dan prasarana), hal ini berarti pada tahun 2010 nanti untuk mencapai target sesuai RPJMD masih perlu dilaksanakan program tersebut sebesar 50,00 % (sarana dan prasarana). h. Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut Realisasi tahun 2008 program ini dapat dicapai 100% (sesuai rencana), implikasi terhadap capaian program RPJMD, maka sampai dengan akhir tahun 2009 diperkirakan akan mencapai 60,00 % (penanaman mangroof), hal ini berarti pada tahun 2010 nanti untuk mencapai target sesuai RPJMD masih perlu dilaksanakan program tersebut sebesar 40,00 % (penanaman mangroof). i.

Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Realisasi tahun 2008 program ini dapat dicapai 100% (sesuai rencana), implikasi terhadap capaian program RPJMD, maka sampai dengan akhir tahun 2009 diperkirakan akan mencapai 70,00 % ( pelatihan) , hal ini berarti pada tahun 2010 nanti untuk mencapai target sesuai RPJM masih perlu dilaksanakan program tersebut sebesar 30,00 % (pelatihan).

2.5. Evaluasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan RKPD Tahun Lalu Dan Realisasi RPJMD Pada Lingkup Bidang Ekonomi 2.5.1. Evaluasi Urusan Wajib 2.5.1.1. Urusan Wajib Bidang Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah Berdasarkan agenda pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2006-2010, Program Pembangunan Bidang

Koperasi,Usaha

Kecil

dan

Menengah

yang

ditujukan

pada

perencanaan jangka waktu menengah yaitu lima tahun mendatang dengan program adalah :


II -35

1. Peningkatan Kualitas SDM Pengelola Koperasi Dengan program ini diharapkan lebih meningkatnya kualitas SDM Pengelola Koperasi; 2. Pengembangan Struktur Permodalan. Diharapkan dengan program ini dapat meningkatkan akumulasi modal, meningkatkan kemampuan pemanfaatan modal secara efektif dan efisien serta meningkatkan struktur permodalan; 3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung. Dengan program ini diharapkan adanya pengadaan peralatan kantor, pengadaan gedung dan pengadaan kendaraan dinas; 4. Pengembangan Jaringan Kemitraan. Program ini berguna untuk mengembangkan jaringan kemitraan antara koperasi dengan usaha kecil, menengah maupun koperasi lainnya dan diharapkan adanya sistem kemitraan yang membawa manfaat dalam usaha bidang perkoperasian baik untuk memperoleh modal, perolahan bahan maupun proses pemasaran; 5. Pengembangan Diversifikasi dan Sistem Distribusi. Program

ini

berguna

untuk

mengembangkan

koperaasi

uyang

mempunyai daya saing dan daya unggul dalam memenuhi kebutuhan dan pemasaran hasil produksi, sehingga semakin tumbuh dan meningkatnya usaha yang dikelola secara kooperatif dalam wadah koperasi; 6. Pengembangan Kelembagaan Koperasi. Program ini untuk menata dan memantapkan program koperasi agar semakin madiri, efisien dan profesional selaras dengan perkembangan lingkungan yang dinamis; 7. Pengembangan Koperasi Berorientasi Dengan Pemanfaatan IPTEK. Melalui program ini diharapkan bisa meningkatkan profesionalisme pengelolaan koperasi yang mampu memanfaatkan IPTEK sehingga mampu mengembangkan organisasi manajemen serta usahanya; 8. Pemberdayaan Koperasi Dalam Meningkatkan Produksi Pangan dan Pengembangan Komoditas Produk Unggulan. Melalui program ini pemberdayaan koperasi dalam ketahanan pangan menjadi lebih baik; 9. Pembinaan dan Pengawasan.


II -36

Adapun program kerja yang dipilih dan dilaksanakan pada tahun 2008 / 2009 guna mewujudkan agenda dan sasaran tersebut adalah : a.

Program Peningkatan Iklim Usaha Mikro Kecil dan Menengah Yang Kondusif;

b.

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Unggulan Kompetitif UMKM ;

c.

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM ;

d.

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi;

e.

Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan. Adapun tingkat capaian realisasi terhadap target capaian program dan

keluaran kegiatan sebagaimana dilaporkan adalah : 1.

Program Peningkatan Iklim Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang kondusif dengan capaian presentase 100 % telah dilakukan pada kondisi 2008 ( n-2 )sebesar 88 % dan perkiraan sampai dengan tahun 2009 ( n-1) adalah 80 %;

2.

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Unggulan Kompetitif UMKM dengan capaian presentase 100% telah dilakukan pada kondisi 2008 ( n-2 ) sebesar 80% dan perkiraan sampai dengan tahun 2009 (n-1) adalah 80 %;

3.

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM dengan capaian presentase 100% telah dilakukan pada kondisi 2008 (n-2) sebesar 72% perkiraan sampai dengan tahun 2009 (n-1) adalah 80 %;

4.

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dengan capaian presentase 100 % telah dilakukan pada kondisi 2008 ( n-2 ) sebesar 87% perkiraan sampai dengan tahun 2009 ( n-1 ) adalah 80 %;

5.

Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan dengan capaian presentase 100% telah dilakukan pada kondisi 2008 ( n-2 ) sebesar 67% perkiraan sampai dengan tahun 2009 ( n-1 ) adalah 86%. Faktor-faktor penyebab belum tercapainya target realisasi diantaranya

adalah adanya perubahan Kelembagaan yang dulunya kantor sekarang


II -37

menjadi Dinas namun demikian dinas tersebut menangani dua fungsi (Koperasi dan Pasar). Memperhatikan masalah capaian kinerja bidang Koperasi dan UMKM dengan segenap aspeknya, maka kebijakan yang harus ditetapkan dalam perencanaan tahun 2010 adalah sebagai berikut: 1.

Tetap memprioritaskan tercapainya target program Koperasi dan UMKM;

2.

Melanjutkan revitalisasi dan rehabilitasi sarana prasarana Koperasi dan UMKM;

3.

Mendorong tercapainya target indikator kunci kinerja bidang Koperasi & UMKM sesuai yang digariskan oleh Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat.

2.5.1.2. Urusan Wajib Bidang Ketahanan Pangan Sasaran pembangunan bidang ketahanan pangan sebagaimana disebutkan dalam RPJMD Kabupaten Kendal tahun 2006-2010 adalah terpenuhinya kecukupan pangan yang bermutu dan terjangkau. Guna mewujudkan sasaran tersebut program yang dilaksanakan adalah Program Peningkatan Ketahanan Pangan. Adapun realisasi pencapaian target kinerja keluaran dalam tahun 2008 ( n-2 ) dan tahun

2009 ( n-1 ) sebagai berikut: Program Peningkatan

Ketahanan Pangan dengan indikator persentase 100 % telah dilakukan pada kondisi 2008 sebesar 60 % dan perkiraan sampai dengan tahun 2009 ( n-1) adalah 80 %. Realisasi rencana kerja bidang ketahanan pangan telah cukup memadai bila dilihat capaian indikator kinerjanya baik pada tahun 2008( n-2 ) maupun kondisi pada tahun 2009 ( n-1 ) diperkirakan pada akhir tahun pelaksanaan RPJMD target pencapaian kinerja bidang ketahanan pangan akan dapat terpenuhi. Berkenaan dengan hal tersebut maka kebijakan perencanaan pada tahun 2010 adalah : a. Melanjutkan program peningkatan ketahanan pangan. b. Memberikan perhatian khusus pada wilayah rawan pangan


II -38

2.5.1.3. Urusan Wajib Bidang Penanaman Modal Sasaran pembangunan bidang penanaman modal sebagaimana disebutkan dalam RPJMD Kendal Tahun 2006-2010 adalah : 1. Promosi Investasi dan Potensi Ekonomi Kabupaten Kendal. Program ini bertujuan meningkatkan perekonomian makro Kabupaten Kendal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kendal; 2. Program Peningkatan Investasi, meliputi : a. Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi; b. Peningkatan Promosi dan kerjasama Investasi; c. Pengemdalian dan pengawasan Investasi; d. Perencanaan Peningkatan Investasi; e. Peningkatan

Likuiditas

BPR

Kendali

Artha

melalui

penambahan

kekurangan modal di setor kepada Pemkab. Kendal berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17/ 2001; f.

Restrukturisasi perusahaan daerah;

g. Pengembangan Kapasitas dan Efisiensi Pelayanan Infrastruktur. Guna mewujudkan sasaran tersebut di atas program penanaman modal yang dilaksanakan oleh SKPD Kantor Penanaman Modal sejak tahun 2006 – 2010 sebagai berikut : a. Program Peningkatan Promosi dan Kerja Sama Investasi; b. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi; c. Program Kerja Sama Peningkatan Investasi ; d. Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana Prasarana Daerah . Adapun realisasi pencapaian target kinerja dalam tahun 2008( n-2 ) dan tahun 2009 ( n-1 ) sebagai berikut : 1. Program Peningkatan Promosi Dan Kerja Sama Investasi , dengan capaian presentase 100 % telah dilakukan pada kondisi 2008 ( n-2 ) sebesar 60 % dan perkiraan pada tahun 2009 ( n-1 ) adalah 100 %; 2. Program Peningkatan Iklim Investasi Dan Realisasi Investasi, dengan capaian presentase 100 % telah dilakukan pada kondisi 2008 ( n-2 ) sebesar 78 % dan perkiraan pada tahun 2009 ( n-1) adalah 80 %;


II -39

3. Program Kerja Sama Peningkatan Investasi , dengan capaian presentase 100 % telah dilakukan pada kondisi 2008 ( n-2 ) sebesar 78 % dan perkiraan pada tahun 2009 ( n-1) adalah 94%; 4. Program Penyiapan Potensi Sumber Daya , Sarana Prasarana Daerah, dengan capaian presentase 0 % telah dilakukan pada kondisi 2008 ( n-2 ) sebesar 0 % dan perkiraan pada tahun 2009 (n-1) adalah 85 %. Realisasi rencana kerja bidang penanaman modal telah 54 % bila dilihat capaian indikator kinerjanya baik pada tahun 2008 ( n-2 ) maupun kondisi pada tahun 2009 ( n-1 ). Diperkirakan pada tahun akhir pelaksanaan RPJM target pencapaian kinerja bidang Penanaman Modal akan 74,75% , kondisi ini memberikan konsekuensi penganggaran bidang Penanaman Modal pada tahun n menjadi lebih besar. Disebabkan Bidang Penanaman Modal dilaksanakan

oleh

Kantor

Penanaman

Modal

pada

pelaksanaan

RPJMD n – 4. Berkenaan dengan hal tersebut maka kebijakan perencanaan pada tahun 2010 adalah : 1. Melaksanakan Program Penanaman Modal Yang Belum Dapat Dicapai; 2. Meneruskan Program Penanaman Modal Sesuai Capaian Kinerja Yang Strategis; 3. Melakukan Percepatan Fasilitasi Pengembangan Investasi. 2.5.1.4. Urusan Wajib Bidang Kebudayaan Sasaran pembangunan bidang kebudayaan sebagaimana disebutkan dalam RPJMD Kabupaten Kendal tahun 2006-2010 adalah sebagai berikut : a.

Meningkatkan Sumber Daya Manusia aparatur tenaga kerja swasta pada sektor Pariwisata;

b.

Meningkatkan daya tarik Obyek Wisata dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kab. Kendal;

c.

Mengembangkan pemasaran dan promosi pariwisata;


II -40

d.

Membangun dan mengembangkan Obyek Wisata yang sudah ada maupun Obyek Wisata rintisan;

e.

Menarik minat investor di bidang pariwisata. Guna mewujudkan sasaran tersebut program yang dilaksanakan

meliputi: 1.

Program Pengelolaan Keragaman Budaya;

2.

Program Pengembangan Nilai Budaya;

3.

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya. Adapun tingkat capaian realisasi terhadap target capaian program dan

keluaran kegiatan sebagaimana dilaporkan telah mencapai 78 % . Perkiraan taget capaian program pada RPJMD sampai dengan tahun 2009 (n-1) rata-rata 78 % . Pelaksanaan program pada Dinas Priwisata Dan Kebudayaan pada indikator capaian keluaran cukup baik yaitu sebesar 80 % pada tahun 2008 dan perkiraan tahun 2009 akan tetapi perlu dilihat yaitu program yang berkaitan dengan Program Pengelolaan Budaya dan Program Pengelolaan Keragaman Budaya. Faktor-faktor yang menyebabkan munculnya permasalahan pada bidang kebudayaan adalah kewenangan urusan yang dulunya tidak ditangani Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yaitu yang berkaitan dengan budaya, baik dalam skala lokal, regional , nasional dan internasional. Kebijakan perencanaan pada tahun 2010 diharapkan : 1. Melanjutkanprogram-program yang belum tercapai; 2. Melakukan percepatan pengembangan pariwisata yang strategis ; 3. Memperhatikan pengembangan pariwisata terpadu dan kebudayaan. 2.5.2. Evaluasi Urusan Pilihan 2.5.2.1.

Urusan Pilihan Bidang Perdagangan

Sasaran pembangunan bidang Perdagangan sebagaimana disebutkan dalam RPJMD Kendal Tahun 2006-2010 adalah :


II -41

a. Program pengembangan sarana dan kegiatan perdagangan; b. Program Peningkatan dan pemantapan jaringan distribusi barang kebutuhan pokok masyarakat dan barang strategis lainnya; c. Program Peningkatan dan pemantapan operasional kegiatan kemetrologian. Guna mewujudkan sasaran tersebut di atas program Perdagangan tahun 2008 yang dilaksanakan sebagai berikut: 1.

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan;

2.

Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan;

3.

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri;

4.

Program Peningkatan Perdagangan Eksport. Adapun realisasi pencapaian target kinerja dalam tahun 2008 (n-2) dan

tahun 2009 (n-1) sebagai berikut: 1. Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan, dengan capaian presentase 100 % telah dilakukan pada kondisi 2008 sebesar 100 % dan perkiraan sampai dengan tahun 2009 (n-1) adalah 80%; 2. Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan, dengan capaian presentase 100 % telah dilakukan pada kondisi 2008 sebesar 100 % dan perkiraan sampai dengan tahun 2009 (n-1) adalah 80 %; 3. Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri, dengan capaian presentase 100 % telah dilakukan pada kondisi 2008 sebesar 100 % dan perkiraan sampai dengan tahun 2009 (n-1) adalah 80 %; 4. Program peningkatan perdagangan eksport, dengan capaian presentase 100 % telah dilakukan pada kondisi 2008 sebesar 65 % dan perkiraan sampai dengan tahun 2009 ( n-1) adalah 85 %. Realisasi rencana kerja bidang perdagangan telah 83,8 % bila dilihat capaian indikator kinerjanya baik pada tahun 2008 (n-2) maupun kondisi pada tahun 2009 (n-1). Diperkirakan pada tahun akhir pelaksanaan RPJMD target pencapaian kinerja bidang perdagangan akan 100 % .


II -42

Berkenaan dengan hal tersebut maka kebijakan perencanaan pada tahun 2010 adalah : 1. Melaksanakan program program perdagangan yang belum dapat dicapai; 2. Melanjutkan program perdagangan sesuai capaian kinerja yang prioritas dan strategis; 2.5.2.2.

Urusan Pilihan Bidang Pertanian

Berdasarkan agenda pembangunan yang tertuang dalam RPJMD tahun 2006–2010,

pembangunan

pertanian

diarahkan

untuk

mengatasi

permasalahan dan tantangan bidang pertanian melalui upaya intensifikasi, diversifikasi dan rehabilitasi. Guna mewujudkan sasaran tersebut di atas program Pertanian yang dilaksanakan sebagai berikut : 1. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani; 2. Program Peningkatan Ketahanan Pangan; 3. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian; 4. Program Peningkatan Penerapan Teknologi; 5. Program Peningkatan Produksi Pertanian; 6. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak; 7. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan; 8. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan; 9. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan. Tingkat capaian realisasi program terhadap target pada tahun 2008 (n-2) rata - rata 99,75% dan prakiraan target capaian program pada RPJMD sampai tahun 2009 ( n-1 ) rata - rata 80,22 %. Beberapa permasalahan pada pelaksanaan Bidang Pertanian yang tingkat capaiannya masih rendah terutama pada Program Pemasaran hasil produksi pertanian dan program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak. Pemasaran produk pertanian merupakan aspek penting dalam mata rantai tata niaga, suatu produk harus dapat dipasarkan agar kegiatan


II -43

produksi dapat terus berlangsung dan menguntungkan. Beberapa hal yang menentukan dalam pelaksanaan pemasaran antara lain : 1. Fluktuasi harga komoditas pertanian yang cenderung murah pada saat panen raya; 2. Lemahnya posisi tawar Petani karena pengolahan/ hasil yang kurang optimal; 3. Ketergantungan terhadap penebas, akibat adanya desakan ekonomi; 4. Rantai tata niaga dan sistem pemasaran yang belum adil. Upaya untuk meningkatkan produksi dan produktivitas ternak sangat dipengaruhi oleh upaya masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak. Dijumpainya kasus-kasus penyakit ternak, perlu adanya penanganan secara tuntas untuk mendapatkan produksi daging yang sehat. Kebijakan yang diambil pada tahun 2010 : 1. Melanjutkan program-program bidang pertanian yang telah ditetapkan pada RPJM 2006 – 2010.: 2. Peningkatan Kinerja Program Pemasaran, antara lain : a. Memperluas akses pemasaran melalui :

Peningkatan Kemitraan

Mengoptimalkan website sebagai sarana promosi

Peran serta dalam pasar lelang

b. Meningkatkan komoditas hasil pertanian dan produk olahan agar sesuai permintaan pasar. 3. Optimalisasi Kinerja Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak : a. Peningkatan

Pelayanan

Kesehatan

Hewan

(KESWAN)

dan

Kesehatan Masyarakat Hewan (KESMAVET) b. Optimalisasi Lab. Hewan/ PUSKESWAN/ Pos Lalu Lintas Ternak 2.5.2.3.

Urusan Pilihan Bidang Industri

Sasaran pembangunan bidang Industri sebagaimana disebutkan dalam RPJMD Kendal Tahun 2006-2010 adalah :


II -44

1. Pembinaan industri Rumah Tangga, Industri Kecil dan Menengah. Kegiatan

ini

adalah

untuk

mendorong,

menumbuhkan

dan

mengembangkan kegiatan usaha ekonomi berskala kecil dan menengah yang produktif serta untuk mendukung perluasan kesempatan kerja serta pengentasan kemiskinan di pedesaaan serta upaya untuk mengatasi dampak krisis disamping itu untuk memenuhi permintaan pasar dengan memanfaatkan teknologi tepat guna dan penggalian potensi yang ada; 2. Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Program ini sebagai upaya unyuk meningkatkan kemampuan/ketrampilan dan penguasaan serta pemanfaatan teknologi secara lebih efektif dan efisien sehingga pada gilirannya dapat meningkatkan nilai tambah kegiatan industri kecil; 3. Program penataan struktur industri Program ini berorientasi pada peningkatan efektifitas dan efisiensi; 4. Peningkatan kemampuan SDM di bidang Teknologi Industri Meningkatkan kemampuan SDM untuk menguasai Teknologi serta mampu

mengaplikasikan

dan

menggunakannya

dalam

usaha

mengembangkan industri melalui teknologi tepat guna; 5. Pengendalian Pencemaran Industri Program ini dimaksudkan untuk mengatasi permasalajhan lingkungan sebagai akibat dari adanya usaha industri dengan menggunakan teknologi pengolahan limbah yang tepat guna serta melalui pemantauan dan pembinaan; 6. Pemantapan Fungsi Kelembagaan Perindustrian Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan pemberian ijin usaha , industri dan perdagangan. Adapun program kerja yang dipilih dan dilaksanakan pada tahun 2008 / 2009 guna mewujudkan agenda dan sasaran tersebut adalah : 1.

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah;

2.

Program Kemampuan Teknologi Industri;

3.

Program Pengembangan Sentra Industri Potensial;


II -45

4.

Program Pengendalian Pencemaran Industri. Adapun tingkat capaian realisasi terhadap target capaian program dan

keluaran kegiatan adalah sebagai berikut: 1. Program pengembangan industri kecil dan menengah dengan capaian presentase 100 % telah dilakukan pada kondisi 2008 sebesar 100 % perkiraan sampai dengan tahun 2009 (n-1) adalah sebesar 80 %;, 2. Program kemampuan teknologi industri dengan capaian presentase 100 % telah dilakukan pada kondisi 2008 sebesar 100 % perkiraan sampai dengan tahun 2009 (n-1) adalah sebesar 85 %; 3. Program pengembangan sentra industri potensial dengan capaian presentase 100 % telah dilakukan pada kondisi 2008 sebesar 100 % perkiraan sampai dengan tahun 2009 (n-1) adalah sebesar 85 %; 4. Program pengendalian pencemaran industri dengan capaian presentase 100 % telah dilakukan pada kondisi 2008 sebesar 100 % perkiraan sampai dengan tahun 2009 (n-1) adalah sebesar 85 %. Kebijakan perencanaan pada tahun 2010 diharapkan : 1.

Melanjutkan Program-Program Yang Belum Tercapai;

2.

Melakukan Percepatan Pengendalian Pencemaran Industri;

3.

Memperhatikan Pengembangan Sentra Industri Yang Potensial.

2.5.2.4.

Urusan Pilihan Bidang Kehutanan

Sasaran pembangunan bidang Kehutanan sebagaimana disebutkan dalam RPJMD Kendal Tahun 2006-2010 adalah : 1.

Pemberantasan Pembalakan Liar ( Illegal Logging );

2.

Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Hutan;

3.

Terwujudnya Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis;

4.

Terwujudnya Kelestarian Kawasan Konversi. Guna mewujudkan sasaran tersebut di atas Program Kehutanan yang

dilaksanakan sebagai berikut : a.

Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan;

b.

Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan;


II -46

c.

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan;

d.

Program Pengembangan dan Pemanfaatan Lahan. Tingkat capaian realisasi terhadap target pada tahun 2008 ( n-2 ) telah

terpenuhi sebesar 100 %, sedangkan untuk capaian sampai dengan tahun 2009 ( n-1 ) rata-rata tercapai 85 %. Beberapa permasalahan yang dijumpai pada pelaksana Bidang Kehutanan antara lain : a.

Lambatnya upaya rehabilitasi hutan;

b.

Adanya gangguan terhadap sumberdaya Hutan ( Perambahan Hutan, Illegal Logging ) Memperhatikan capaian kinerja bidang Kehutanan dan beberapa

permasalahan yang ada, maka kebijakan yang harus ditetapkan dalam perencanaan tahun 2010 adalah sebagai berikut : a. Memprioritaskan tercapainya target kinerja bidang kehutanan; b. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan, antara lain dengan meneruskan gerakan menanam sejuta pohon; c. Peningkatan kesadaran masyarakat mengenai dampak perusakan hutan.

2.5.2.5.

Urusan Pilihan Bidang Kelautan dan Perikanan

Sasaran pembangunan bidang Kelautan dan Perikanan sebagaimana disebutkan dalam RPJMD Kendal Tahun 2006-2010 adalah : 1. Berkurangnya Pelanggaran dan Permasalahan Pemberdayaan Pesisir dan Laut; 2. Membaiknya Pengelolaan Ekosistem Pesisir dan Laut. Guna mewujudkan sasaran tersebut di atas program Kelautan dan Perikanan yang dilaksanakan sebagai berikut : 1.

Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir;

2.

Program

Pemberdayaan

Masyarakat

dalam

Pengawasan

dan

Pengendalian Sumberdaya Kelautan; 3.

Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut;


II -47

4.

Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam laut dan Perkiraan Iklim Laut;

5.

Program Pengembangan Budidaya Perikanan. Realisasi pencapaian target kinerja keluaran. Pada tahun 2008 (n-2)

dari beberapa program rata-rata tercapai 77,8 %. Capaian sampai dengan tahun 2009 ( n-1 ), diperkirakan akan terpenuhi. Berdasarkan realisasi capaian program baik pada tahun 2008 ( n-2 ) dan tahun 2009 ( n-1 ), diperkirakan percapaian kinerja program bidang perikanan akan dapat dipenuhi melalui 5 ( lima ) program di atas. Berkenaan dengan hal tersebut, maka kebijakan perencanaan pada tahun 2010 adalah : a.

Melanjutkan program-program yang belum tercapai;

b.

Peningkatan Produksi Ikan melalui upaya intensifikasi, ekstensifikasi dan rehabilitasi dengan di dukung adanya sarana dan prasarana produksi dan teknologi yang memadai.

2.5.2.6.

Urusan Pilihan Bidang Pariwisata

Sasaran pembangunan bidang Pariwisata sebagaimana disebutkan dalam RPJMD Kabupaten Kendal tahun 2006-2010 adalah sebagai berikut : 1.

Meningkatkan Sumber Daya Manusia aparatur tenaga kerja swasta pada sektor Pariwisata;

2.

Meningkatkan daya tarik Obyek Wisata dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD Kab. Kendal);

3.

Mengembangkan pemasaran dan promosi pariwisata;

4.

Membangun dan mengembangkan Obyek Wisata yang sudah ada maupun Obyek Wisata rintisan;

5.

Menarik minat investor di bidang pariwisata. Guna mewujudkan sasaran tersebut program yang dilaksanakan

meliputi: a.

Program Pengembangan Kemitraan;

b.

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata;

c.

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata.


II -48

Adapun tingkat capaian realisasi terhadap target capaian program dan keluaran kegiatan sebagaimana dilaporkan adalah: 1. Program Pengembangan Kemitraan dengan capaian presentase 100 % telah dilakukan pada kondisi 2008 ( n-2 ) sebesar 60 % perkiraan sampai dengan tahun 2009 (n-1) tercapai 80 %; 2. Program

Pengembangan

Destinasi

Pariwisata

dengan

capaian

presentase 100 % telah dilakukan pada kondisi 2008 ( n-2 ) sebesar 60 % perkiraan sampai dengan tahun 2009 (n-1) tercapai 80 %; 3. Program

Pengembangan

Pemasaran

Pariwisata

dengan

capaian

presentase 100 % telah dilakukan pada kondisi 2008 ( n-2 ) sebesar 60 % perkiraan sampai dengan tahun 2009 (n-1) tercapai 80 %; 2.5.2.7.

Urusan Pilihan Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral

Sasaran pembangunan bidang Energi dan sumberdaya Mineral sebagaimana disebutkan dalam RPJMD Kabupaten Kendal tahun 2006-2010 adalah

bertujuan

untuk

meningkatkan

Pendapatan

Asli

Daerah

,

pemberdayaan ekonomi, dan sosial masyarakat sekitar wilayah tambang pengendalian pedesaan dan pengambilan air tanah tanpa ijin, mengurangi korban akibat bencana ke geologian serta meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumberdaya manusia di bidang pertambangan. Guna mewujudkan sasaran tersebut program yang dilaksanakan pada tahun 2008/2009 meliputi: 1.

Program Pembinaan dan pengawasan Bidang Pertambangan;

2.

Program Perencanaan Wilayah dan Pengembangan Sumber Daya Alam.

Adapun realisasi pencapaian target kinerja dalam tahun 2008 (n-2) dan tahun 2009 (n-1) sebagai berikut : a.

Program Pembinaan dan pengawasan Bidang Pertambangan , dengan capaian presentase 100 % telah dilakukan pada kondisi 2008 ( n-2 ) sebesar 100% dan perkiraan sampai tahun tahun 2009 (n-1) adalah 90%;

b.

Program Perencanaan Wilayah dan Pengembangan Sumber Daya Alam, dengan capaian 100% telah dilakukan pada 2008 (n-2) sebesar 100% dan perkiraan sampai tahun tahun 2009 (n-1) adalah 85 %.


II -49

2.6. Kesesuaian dengan RPJMD Kabupaten Kendal 2006 - 2010. Secara substantif RKPD Kabupaten Kendal tahun 2008 sudah sejalan dengan perencanaan pembangunan baik di tingkat pusat maupun di tingkat provinsi. Namun demikian secara substantif RKPD 2008 belum sepenuhnya sinergi dengan RPJMD Kabupaten Kendal tahun 2006 – 2010. Beberapa agenda dalam RPJMD Kabupaten Kendal tahun 2006 – 2010 belum direncanakan dalam RKPD 2008. Prioritas pembangunan sebagaimana tercantum dalam RPJMD hanya sebagian saja yang diprioritaskan dalam RKPD 2008. Prioritas RKPD 2008 adalah sebagai berikut : a. Peningkatan Pelayanan Dasar dan Pembangunan Perdesaan; b. Percepatan Pertumbuhan yang berkualitas dengan Memperkuat Daya Tahan

Ekonomi

yang

didukung

oleh

Pembangunan

Pertanian

Infrastruktur dan Energi; c. Peningkatan Upaya Anti Korupsi, Reformasi Birokrasi serta Pemantapan Kemanan dan Ketertiban. Apabila prioritas tersebut dipersandingkan dengan Agenda dan prioritas RPJMD Kabupaten Kendal 2006 – 2010, terlihat bahwa prioritas tersebut

belum

mengakomodasi

semua

prioritas

dalam

RPJMD.

Persandingan antara prioritas RKPD 2008 dengan Prioritas RPJMD adalah sebagai berikut: Tabel 2.3 Persandingan Antara Prioritas RKPD 2008 dengan RPJMD Agenda 1. Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Lahir dan Batin, Mandiri dalam Suasana Aman dan Damai 2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing, Inovatif

Prioritas RPJMD 2006 – 2010 1. Penanggulangan kemiskinan 2. Pembangunan wilayah 3. Pembangunan dan peningkatan kualitas kesehatan 4. Pembangunan ketenagakerjaan 5. Pembangunan prasarana dan sarana wilayah 1. Peningkatan Akses Masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas 2. Peningkatan kemampuan dan Penguasaan Ilmu Pengetahunan


Prioritas RKPD 2008

Peningkatan Pelayanan Dasar dan Pembangunan Perdesaan

Peningkatan Pelayanan Dasar dan Pembangunan Perdesaan; Pembangunan infrastruktur dan penataan ruang sejalan dengan RTRW, konservasi lingkungan

II -50

Agenda Berdasarkan Iman dan Taqwa

3. Mengoptimalkan Pengembangan Pemanfaatan Sumber Alam Yang Berwawasan Lingkungan 4. Mewujudkan Good Governance Dan Clean Government Yang Bebas KKN

Prioritas RPJMD 2006 – 2010 3. Pengembangan Pembangunan Kepemudaan dan Olah Raga

hidup dan pencitraan kota.

4. Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama 1. Pembangunan Kehutanan 2. Pembangunan Kelautan 3. Pembangunan Pertambangan 4. Peningkatan pembangungan lingkungan hidup

Peningkatelayanan publik, kapasintadaerah dan kodaerah.

1.

Peningkatan Upaya Anti Korupsi, Reformasi Birokrasi serta Pemantapan Kemanan dan Ketertiban.

2. 3. 4.

5. 6. 7. 8.

9. 10. 11.

12. 13. 5. Meningkatkan supremasi Hukum dan Hak-

Prioritas RKPD 2008

1. 2.

Peningkatan semangat demokratisasi dalam pemerintahan melalui Pendidikan PolitikKewarganegaraan. Peningkatan kualitas pelayanan publik Pengelolaan SDM Pemerintah Kabupaten Kendal Peningkatan profesionalisme aparatur penyelenggaraan pemerintahan Peningkatan peran dan kapasitas lembaga legislatif Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pemerintah Peningkatan peran pemerintah daerah Peningkatan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pembangunan Peningkatan sistem manajemen pemerintahan dan pembangunan Peningkatan sistem pengawasan yang efektif dan efisien Peningkatan pelayanan dan akses informasi dan komunikasi antar stakeholder pembangunan Peningkatan prasarana dan sarana pemerintahan Perencanaan pembangunan daerah pembenahan struktur hukum melalui penguatan kelembagaan Peningkatan budaya hukum


Percepatan Pertumbuhan yang berkualitas dengan Memperkuat Daya Tahan Ekonomi yang didukung oleh Pembangunan Pertanian Infrastruktur dan Energi;

Peningkatan Upaya Anti Korupsi, Reformasi Birokrasi serta Pemantapan Kemanan

II -51

Agenda hak Asasi Manusia

Prioritas RPJMD 2006 – 2010 3. Menggunakan nilai-nilai budaya daerah sebagai salah satu sarana untuk mewujudkan terciptanya kesadaran hukum masyarakat 4. Meningkatkan upaya pemajuan, perlindungan, penegakan, pemenuhan dan penghormatan hak asasi manusia 5. Menegakkan hukum secara adil, konsekuen dan tidak diskriminatif.

Prioritas RKPD 2008 dan Ketertiban.

Upaya mewujudkan visi dan misi dalam RPJMD Kabupaten Kendal dilakukan secara bertahap melalui perencanaan tahunan, yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah. RKPD 2008 sebenarnya merupakan RKPD pemantapan dalam pencapaian visi dan misi dalam RPJMD, oleh karena itu RKPD 2008 seharusnya mengakomodasi target capaian yang terdapat dalam RPJMD yang dirasakan masih belum sepenuhnya tercapai. Penetapan target capaian RKPD seharusnya berdasarkan pada hasil evaluasi target capaian dalam RPJMD, sehingga capaian RKPD merupakan capaian antara RPJMD. Prioritas pembangunan dalam RKPD adalah capaian target capaian RPJMD yang belum tercapai. Penetapan prioritas RKPD 2008 tidak dilakukan dengan melakukan evaluasi terhadap capaian RPJMD. Dasar penetapan

prioritas

berdasarkan

hasil

musyawarah

perencanaan

pembangunan (Musrenbang) di berbagai tingkatan mulai tingkat kelurahan / desa sampai tingkat Kabupaten. 2.7. Kesesuaian dengan Dokumen perencanaan tingkat Provinsi RKPD Kabupaten Kendal tahun 2008 juga diharapkan sesuai atau sinergi dengan dokumen perencanaan tingkat provinsi, yaitu RKPD Provinsi Jawa Tengah 2008, RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2008 – 2013 dan RPJP Provinsi Jawa Tengah 2005 - 2025. Apabila dipersandingkan prioritas masing-masing dokumen perencanaan adalah sebagai berikut:


II -52

Tabel 2.4 Persandingan Antara Prioritas RKPD Kendal 2008 dengan RKPD Provinsi Jawa Tengah 2008 dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2008 – 2013 Prioritas RPJMD Prov. Jawa Tengah 2008 – 2013 1. Mewujudkan sumber daya manusia dan masyarakat yang berkualitas, beriman dan bertakwa kepada tuhan yang Maha Esa, cerdas, sehat serta berbudaya

2. Terwujudnya perekonomian daerah yang berbasis pada potensi unggulan daerah dengan dukungan rekayasa teknologi dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan

3. Mewujudkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana yang menunjang pengembangan wilayah, penyediaan pelayanan dasar, dan pertumbuhan ekonomi daerah

5. Mewujudkan pengelolaan Sumber Daya Alam dan lingkungan hidup yang optimal dengan tetap menjaga kelestarian fungsinya dalam menopang kehidupan

6. Mewujudkan kehidupan politik dan tata pemerintahan yang baik (good governance), demokratis, dan bertanggung jawab, didukung oleh kompetensi dan profesionalitas aparatur, bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), serta pengembangan jejaring

Prioritas RKPD Prov. Jawa Tengah 2008 1. Peningkatan pelayanan dasar dan pembangunan perdesaan 2. Pemberdayaan masyarakat miskin di bidang pendidikan, kesehatan, penyediaan prasarana dasar permukiman dan ketersediaan perumahan, serta pelayanan penyandang masalah sosial 3. Peningkatan daya saing UKM dan IKM

4. Percepatan pertumbuhan yang berkualitas dengan memperkuat daya tahan ekonomi

5. Peningkatan ketahanan pangan serta pengembangan agrobisnis dan agroindustri yang berbasis komoditas lokal 6. Peningkatan sarana dan prasarana umum, dengan pengembangan sumber energi alternatif 7. Perbaikan kualitas pengelolaan Sumber Daya Alam (Sumber Daya Alam) dan lingkungan hidup dengan memperhatikan efektivitas tata ruang dan tata guna tanah 8. Pengurangan resiko bencana 9. Peningkatan upaya anti korupsi, reformasi birokrasi, pemantapan demokrasi dan keamanan ketertiban masyarakat


Prioritas RKPD Kabupaten Kendal 2008 1. Peningkatan Pelayanan Dasar dan Pembangunan Perdesaan; 2. Peningkatan

Pelayanan Dasar dan Pembangunan Perdesaan

Percepatan Pertumbuhan yang berkualitas dengan Memperkuat Daya Tahan Ekonomi yang didukung oleh Pembangunan Pertanian Infrastruktur dan Energi;

Peningkatan Upaya Anti Korupsi, Reformasi Birokrasi serta Pemantapan Kemanan dan Ketertiban

II -53

Prioritas RPJMD Prov. Jawa Tengah 2008 – 2013 7. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera, aman, damai dan bersatu dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), didukung dengan kepastian hukum dan penegakan HAM serta keadilan dan kesetaraan gender

Prioritas RKPD Prov. Jawa Tengah 2008

Prioritas RKPD Kabupaten Kendal 2008

10.Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien serta peningkatan kesadaran masyarakat di bidang hukum dan HAM. 11.Upaya pemenuhan hak-hak perempuan dan anak

Peningkatan Upaya Anti Korupsi, Reformasi Birokrasi serta Pemantapan Kemanan dan Ketertiban

2.8. Evaluasi Kegiatan pada Prioritas Pembangunan Tahun 2008 RKPD 2008 dirancang sesuai dengan isu-isu strategis aktual dan permasalahan utama yang berkembang untuk ditangani melalui strategi, kebijakan dan pemilihan program kegiatan terukur atas dasar prioritas pembangunan yang ditetapkan, baik merujuk pada kondisi di tingkat nasional, regional maupun lokal Kabupaten Kendal. Isu-isu strategis diantaranya adalah kemiskinan, pengangguran, pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, kinerja birokrasi, pemberdayaan ekonomi masyarakat, infrastruktur, disparitas pertumbuhan kawasan, lingkungan hidup. Kegiatan yang dilaksanakan pada Program Prioritas RKPD Kabupaten Kendal tahun 2008 adalah sebagai berikut: 1. Peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin, dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan utama yang mampu meberikan dampak langsung maupun tidak langsung, meliputi lima sasaran utama yaitu : a. Peningkatan lingkungan pemukiman, dengan kegiatan : 1) Pembangunan MCK berbasis komunitas. 2) Pembangunan Saluran dan Sanitasi Lingkungan Masyarakat (SANIMAS). 3) Penyuluhan perilaku hidup sehat. 4) Pengembangan lingkungan sehat. b. Fasilitasi peningkatan pendapatan dan lapangan pekerjaan 1) Diklat keterampilan aplikatif 2) Diklat praktis kewirausahaan 3) Pembangunan tempat usaha 4) Pemberian bantuan modal bergulir untuk koperasi/ usaha kecil dan mikro.


II -54

5) Penjaminan kredit bagi koperasi/ usaha kecil dan mikro c. Pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau 1) Pemberian jaminan (Askeskin) biaya perawatan dan obat bagi masyarakat miskin yg ditangani Puskesmas dan RS; 2) Pemberian stimulan Operasional Posyandu; 3) Pemberian paket bantuan bagi ibu hamil risiko tinggi. d. Pelayanan akses pendidikan yang berkualitas 1) Beasiswa bagi siswa dari Rumah Tangga miskin langsung pada siswa untuk tingkatan SD/MI; SMP/MTs; SMA/MA dan SMK. 2) Penyediaan BOS dan pendamping BOS. 3) Bantuan pendidikan non formal/diklat untuk anak/ pemuda usia kerja dari keluarga miskin. e. Pelibatan dalam pengambilan keputusan 1) Pelibatan dalam tahapan perencanaan pembangunan (FGD, Musrenbangkel, Musrenbangcam, Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten. 2) Temu dialog dan ungkap aspirasi lansung dalam forum formal dan informal dengan unsur pimpinan daerah/ birokrasi dan DPRD. 3) Penyediaan dan penyebaran sarana informasi praktis dan aplikatif. 2. Peningkatan kualitas pendidikan; ditempuh dengan berbagai kegitan utama, antara lain : a. Rehabilitasi dan revitalisasi gedung sekolah b. Pengadaan perlengkapan sekolah dan sarana pendidikan c. Pengembangan sekolah unggulan d. Penyelenggaraan sekolah program khusus (SNBI) e. Peningkatan Kwalitas Jalur Pendidikan Non Formal, 3. Peningkatan

derajat

kesehatan

masyarakat,

dilakukan

melalui

berbagai kebiatan antara lain: a. Pemeliharaan

kesehatan

masyarakat

Kabupaten

Kendal

(JamkeSumber Daya Alam) di luar peserta Askeskin, Askes PNS dan askes sosial lainnya. b. Pemberian stimulan Operasional Posyandu


II -55

c. Pelayanan Puskesmas Rawat Inap. d. Pengembangan dan cakupan layanan Rumah Sakit Daerah. e. Gerakan Sayang Ibu f.

Deteksi Dini tumbuh kembang balita dan anak pra sekolah.

g. Penyuluhan pola hidup sehat (perilaku dan reproduksi). h. Peningkatan kualitas sarana dan standarisasi pelayanan Puskemas. i.

penyehatan lingkungan pemukiman & tempat-tempat umum

j.

PengembanganDesa siaga .

k. Pemasyarakatan Pola Hidup Bersih dan Sehat. l.

Percontohan lingkungan sekolah sehat.

m. Penaggulangan penyakit menular dan endemis. n. Peningkatan cakupan indikator standard pelayanan minimal. 4. Pembangunan Ekonomi, dilakukan melalui peningkatan daya saing produk;

peningkatan

kesempatan

kerja;

revitalisasi

UKM/IKM;

peningkatan pariwisata; dan pengembangan ekspor dan investasi dengan berbagai kegiatan antara lain : a. Survey angkatan kerja daerah. b. Pelatihan calon tenaga kerja dan produktivitas kerja. c. Pemberian bantuan modal bergulir. d. Pengadaan dan penyebaran, bibit sayuran, buah-buahan. e. Bantuan Peralatan / mesin industri bagi usaha industri kecil. 5. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan Kapasitas Pemerintah Daerah; Pembangunan Politik, Hukum, Keamanan dan Ketertiban Masyarakat; didukung dengan pelaksanaan kegiatan-kegiatan pokok, antara lain : a. Aplikasi software Sistem perencanaan pembangunan daerah b. Aplikasi software Sistem informasi dan pengelolaan keuangan daerah c. Revitalisasi data keluarga miskin d. Penyelenggaraan musrenbang (parcipatory planning) e. Peningkatan cakupan dan jenis layanan UPT Pelayanan Terpadu


II -56

6. Pembangunan infrastruktur dan penataan ruang sejalan dengan RTRW, konservasi lingkungan hidup kegiatan-kegiatan utamanya antara lain : a. Penetapan perda RTRW b. Lanjutan revitalisasi taman-taman kota dan penghijauan 7. Penanggulangan dan pemulihan akibat bencana alam, kegiatankegiatan utamanya antara lain : a. Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong. b. Pembangunan turap/talud dan bronjong. c. Penciptaan lingkungan sehat perumahan. d. Revitalisasi kawasan sabuk hijau dan RTH. e. Penertiban dan pelarangan hunian pada daerah bantaran sungai dan daerah resapan air. f.

Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam.


II -57

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA KERANGKA PENDANAAN

3.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2008 dan Perkiraan Tahun 2009 Kondisi makro perekonoomian Kabupaten Kendal cenderung semakin membaik bila dibandingkan tahun sebelumnya. Adanya kebijakan-kebijakan pemerintah di bidang ekonomi memberikan tanda ke arah perbaikan ekonomi. Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai salah satu indikator ekonomi Kabupaten Kendal menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2006 PDRB Kabupaten Kendal berdasarkan harga berlaku sebesar Rp 6,914,938.92 juta naik menjadi Rp 7,705,181.53 juta. Sedangkan berdasarkan harga konstan pada tahun 2006 mencapai Rp 4,434,408.16 juta dan pada tahun 2007 mencapai Rp 4,625,437.33 juta. Dengan demikian pertumbuhan ekonomi berdasarkan harga konstan 2006 naik sebesar 3.67% dan pada tahun 2007 naik sebesar 4.31%. Lebih lengkap dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut: Tabel 3.1 Produk Domestik Regional Bruto dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kendal Tahun 2005-2007 Tahun 2005 2006 2007

Harga Berlaku (Jutaan Rupiah) Pertumbuhan (%) 6,062,457.28 9.62 6,914,938.92 14.21 7,705,181.53 10.64

Harga Konstan (Jutaan Rupiah) 4,277,605.54 4,434,408.16 4,625,437.33

Pertumbuhan (%) 2.64 3.67 4.31

Sumber data : BPS Kabupaten Kendal

Dilihat dari struktur ekonomi Kabupaten Kendal diketahui bahwa pada tahun 2007 kontribusi terbesar berasal dari lapangan usaha industri pengolahan yang menyumbang 35.58%, kemudian sektor pertanian dalam arti luas sebesar 24.77% selanjutnya sektor perdagangan, hotel dan restoran

sebesar 17.35%. Sedangkan penyumbang terkecil

berasal dari sektor pertambangan dan penggalian yang hanya 1.20%. Kontribusi sektorsektor ekonomi secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 3.2 berikut:


III - 1

Tabel 3.2 Kontribusi Sektor Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Kendal Tahun 2005-2008 No. 1 2 3 4 5 6

Lapangan usaha Pertanian Pertambangan Dan Penggalian Industri Pengolahan Listrik, Gas Dan Air Bersih Bangunan Perdagangan, Hotel & Restoran

7 8

2005

2007*)

2008**)

23.41 1.05 37.59 1.48 3.72 17.69

24.90 1.11 35.56 1.55 3.92 17.23

24.77 1.20 35.58 1.71 3.70 17.35

24.23 1.37 35.26 1.69 3.64 17.20

2.88 2.77

3.26 2.81

3.29 2.84

3.39 2.89

9.41

9.67

9.56

10.32

Pengangkutan & Komunikasi Keuangan, Persewaan & Js Perusahaan Jasa-Jasa

9

2006

Sumber data : BPS Kabupaten Kendal Jumlah penduduk pertengahan tahun Keterangan: *) Angka sementara **) Angka sangat sementara

Pendapatan perkapita yang ditunjukkan dengan nilai PDRB perkapita adalah salah satu angka yang dipakai untuk melihat keberhasilan pembangunan dari aspek perekonomian suati wilayah. Perkembangan PDRB perkapita Kabupaten Kendal atas dasar harga berlaku maupun harga konstan menunjukkan adanya peningkatan dari tahun ke tahun. Dalam kurun waktu tiga tahun dari tahun 2005 hingga 2007 PDRB perkapita Kabupaten Kendal berdasarkan harga berlaku mengalami peningkatan sebesar 23.67% dari Rp 6,714,762.93 juta menjadi Rp 8,304,438.08 juta pada tahun 2007. Data selengkapnya sebagaimana dalam Tabel 3.3 berikut: Tabel 3.3 PDRB Per Kapita Kabupaten Kendal dan Pertumbuhannya Tahun 2005-2007

Tahun 1 2005 2006 2007

PDRB Per Kapita (Rp) Atas Dasar Atas Dasar Harga Berlaku Harga Konstan 2 3 6,714,762.93 7,548,540.79 8,304,438.08

Pertumbuhan (%) Atas Dasar Harga Berlaku 4

Atas Dasar Harga Konstan 5

9.62 14.21 10.64

2.64 3.67 4.31

4,737,865.48 4,840,724.02 4,985,172.35



III - 2

Berfluktuasinya nilai tukar rupiah dan tekanan dari kenaikan harga minyak dunia serta semakin tingginya uang primer yang beredar pada skala nasional, ternyata turut meningkatnya harga rata-rata barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat Kabupaten Kendal. Laju inflasi, selama tahun 2007, bisa terkendali pada angka satu digit yaitu sebesar 6.96%. Nilai inflasi tersebut lebih rendah dibandingkan tahun 2006 yang mencapai 6,08%. Seiring dengan perkembangan Laju inflasi pada tahun 2008 diperkirakan mengalami sedikit kenaikan menjadi 8.09% terutama disebabkan oleh perubahan harga pada barang dan jasa transportasi dan komunikasi. PDRB Rp.

menurut

7,705,181,530,000.00

harga atau

berlaku

tahun

meningkat

dari

2007 tahun

tercatat

sebesar

2006

sebesar

Rp. 6,914,938,920,000.00. PDRB menurut harga konstan pada tahun 2007, sebesar Rp.

4,625,437,370,000.00

atau

meningkat

dari

tahun

2006

sebesar

Rp 4,434,408,160,000.00. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kendal tahun 2007 sebesar 4.31 persen lebih tinggi 0.64% dari tahun 2006 sebesar 3.67%. Data PDRB tahun 2007, pendapatan regional perkapita menurut harga berlaku Rp 7,113,248.22 juta, tahun 2006 pendapatan regional per kapita rp 6,470,352.44 juta. Kondisi perekonomian makro di Kabupaten Kendal pada tahun 2009 diperkirakan tidak jauh berbeda dengan tahun 2008. Sejalan dengan trend yang terjadi pada tahuntahun sebelumnya, maka laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kendal tahun 2009 diperkirakan tetap berada dibawah laju pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah, yang akan didominasi oleh sektor Industri pengolahan, Pertanian, Perdagangan, hotel dan restoran; Jasa-jasa, Bangunan; Keuangan; Pengangkutan dan komunikasi. Perkembangan PDRB dari tahun 2005-2007 dan prediksi pada tahun 2008-2009, baik atas dasar harga konstan maupun atas dasar harga berlaku selengkapnya dapat dilihat pada tabel-tabel berikut :


III - 3

Tabel 3.4 Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Kendal (Jutaan Rupiah) Tahun 2005-2008 No. Lapangan usaha 1 Pertanian 2 Pertambangan Dan Penggalian 3 Industri Pengolahan 4 Listrik, Gas Dan Air Bersih 5 Bangunan 6 Perdagangan, Hotel & Restoran 7 Pengangkutan & Komunikasi 8 Keuangan, Persewaan & Js Perusahaan 9 Jasa-Jasa PDRB

2005

2006

2007*)

2008**)

1,027,715.11 38,626.20

1,079,943.19 42,347.62

1,070,453.37 48,050.97

1,098,617.71 56,670.48

1,716,524.18 45,258.31

1,756,426.89 48,121.20

1,869,692.84 56,192.13

1,926,518.41 57,989.49

117,456.49 787,108.37

128,521.63 809,708.78

132,000.26 846,600.62

134,780.38 875,073.35

101,510.10

106,325.91

118,060.40

128,297.93

106,959.14

112,158.19

117.828.73

127,187.48

336,447.63 4,277,605.54

350,854.76 4,434,408.16

364.558.01 4,625,437.33

401,909.53 4,807,044.75


Tabel 3.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Kontribusi Per Sektor Atas Dasar harga Konstan Kabupaten Kendal (%)Tahun 2006-2008 No

Lapangan Usaha

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Pertanian Penggalian Industri Listrik, Gas dan Air Minum Bangunan Perdagangan, Hotel, & Restoran Pengangkutan dan komunikasi Keuangan Jasa-jasa Total PDRB

Pertumbuhan Peranan (%) Ekonomi (%) 2006 2007*) 2008**) 2006 2007*) 2008**) 5.08 -0.88 2.63 24.35 23.14 22.85 9.63 13.47 17.94 0.95 1.04 1.18 2.32 6.45 3.04 39.61 40.42 40.08 6.33 16.77 3.20 1.09 1.21 1.21 9.42 2.71 2.11 2.90 2.85 2.80 2.87 4.80 3.12 18.26 18.35 18.20 4.74 11.04 8.67 2.40 2.55 2.67 4.86 5.06 7.94 2.53 2.55 2.65 4.28 3.91 10.25 7.91 7.88 8.36 3.67 4.31 3.93 100.00 100.00 100.00



III - 4

3.2

Tantangan dan Prospek Perekonomian Tahun 2010 Ekonomi Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2010 dalam konteks makro regional, dengan memperhatikan latar belakang kondisi ekonomi tahun-tahun sebelumnya maupun

kondisi

umum

perekonomian

Nasional

dan

regional

Jawa

Tengah,

diestimasikan masih mampu berkembang dan tumbuh secara dinamis dalam kerangka pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, walaupun mungkin akan melambat dibandingkan tahun sebelumnya akibat krisis keuangan Amerika Serikat yang berimbas pada berbagai negara belahan dunia termasuk kawasan Asia. Kondisi ini memerlukan sikap hati-hati dan sedikit konservatif utamanya dalam mengatasi eksesnya pada sektor riil dan imbasnya pada kelompok-kelompok masyarakat yang rentan (keluarga miskin dan kelompok marjinal). Kondisi Ekonomi Kabupaten Kendal pada tahun 2010 dapat dilihat dari beberapa indikator makro sebagai berikut: Tabel 3.6 Prediksi Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Kendal Tahun 2010 No Indikator 1. PDRB: a. Atas dasar harga berlaku (Juta Rupiah) b. Atas dasar harga konstan (Juta Rupiah) 2. Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) 3. Inflasi (%) 4. PDRB perkapita Atas Dasar Harga berlaku (Rp).

2010 10,046,062.31 5,049,961.84 4.00 7.00 9,210,000


Perkembangan ekonomi nasional sudah barang tentu akan berimbas pada kinerja ekonomi Kabupaten Kendal Tahun 2010. Agar proyeksi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kendal pada tahun 2010 tidak jauh berbeda dengan Tahun 2009, maka perlu ditunjang dengan nilai investasi yang tinggi serta nilai ekspor dan impor yang proporsional. Laju inflasi akan mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan laju inflasi ekonomi nasional dan regional Jawa tengah, sehingga perlu adanya policy khusus untuk mejaga stabilitas harga. Pada Tahun 2010 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kendal diproyeksikan pada kisaran 4,35 %. Sementara itu, inflasi diperkirakan sebesar 7,11 %. Kebijakan ekonomi daerah harus mampu ikut meredam gejolak ekonomi, sehingga kelompok rentan relatif memiliki ketahanan untuk menghadapinya. Proyeksi pertumbuhan ekonomi daerah harus sejalan dengan strategi, kebijakan, program dan kegiatan prioritas yang dijalankan untuk melindungi, menjamin pelayanan dasar


III - 5

dan keberlangsungan usaha produktif kelompok rentan. Dengan mempertimbangkan prospek pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi pada Tahun 2009, maka diharapkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kendal Tahun 2010 masih tetap mampu membuka peluang kesempatan kerja dan berusaha bagi kelompok masyarakat usia produktif. 3.3.

Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Berdasarkan kondisi dan situasi perekonomian daerah Kabupaten Kendal dan melihat prospek perekonomian tahun 2010 maka fokus kebijakan perekonomian Kabupaten Kendal adalah: 1. Meningkatkan peran UMKM dalam pemenuhan kebutuhan pasar domestik dan berorientasi ekspor serta pengembangan kewirausahaan untuk mendorong daya saing; 2. Meningkatkan struktur perekonomian daerah melalui pengembangan potensi dan produk unggulan daerah yang berorientasi ekspor dan memiliki daya saing; 3. Meningkatkan produktivitas pertanian, perikanan, kelautan dan kehutanan yang berorientasi pada sistem agribisnis dan agroindustri guna mempertahankan swasembada pangan dan ketahanan pangan daerah; 4. Meningkatkan kualitas produk sektor perindustrian, perdagangan dan pariwisata melalui pemanfaatan teknologi, kelembagaan dan sarana prasarana pendukung; 5. Meningkatkan investasi dan akses pasar untuk mendorong pertumbuhan sektor riil dalam rangka memperluas kesempatan kerja dan penanggulangan kemiskinan. Selanjutnya sehubungan dengan meningkatkan daya saing dan kemandirian wilayah dilakukan upaya peningkatan kualitas potensi wilayah dan pemberdayaan masyarakat, yang secara operasional meliputi: 1. Meningkatkan

pembangunan

kesejahteraan

penanganan pengangguran, kemiskinan,

masyarakat,

pelayanan dasar

yang

meliputi

kesehatan dan

pendidikan; 2. Memperkuat pembangunan ekonomi melalui peningkatan daya saing ekonomi daerah meliputi Revitalisasi Pertanian Perikanan dan Kehutanan (RPPK), Pariwisata san UMKM dengan dukungan infrastruktur yang mamadai;


III - 6

3. Memperkuat kemandirian wilayah melalui pengembangan klaster dan Forum for Economic Development and Employment Promotion (FEDEP) dalam rangka memberdayakan dan mengoptimalkan potensi lokal; 4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan sistem pelayanan, sarana dan prasarana serta regulasi melalui One Stop Services (OSS); 5. Mengembangkan kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dalamrangka pengendalian dampak lingkungan serta peningkatan daya saing dan menekan ekonomi biaya tinggi melalui peningkatan kelancaran aksesibilitas; 6. Mengembangkan Kawasan Terminal Kayu Terpadu dalam rangka kelancaran dan efisiensi distribusi kayu dan peningkatan kegiatan ekonomi daerah; 7. Meningkatkan kapasitas Pemerintah daerah, meliputi peningkatan partisipasi dan kelembagaan masyarakat, sumber daya manusia, sarana prasarana dan kelembagaan aparatur; 8. elestarikan sumber daya alam, lingkungn dan sumber daya kelautan yang berkelanjutan meliputi pengendalian dan rehabilitasi kerusakan, mengedepankan Pengurangan Resiko Bencana (PRB) dalam antisipasi penanggulangan bencana, penanggulangan pencemaran, pemulihan dan pendayagunaan ekosistem; 9. Meningkatkan partisipasi sektor swasta dalam pembangunan daerah khususnya dalam bidang infrastruktur dan sarana prasarana daerah.

3.4. Arah Kebijakan Keuangan Daerah Perkembangan APBD 2007 – 2009 menunjukkan kecenderungan meningkat. Pendapatan dan belanja menunjukkan cenderung meningkat, namun sejak tahun 2007 terjadi defisit yang cukup besar. Kondisi ini menunjukkan bahwa sejak tahun 2007 dengan mengambil kebijakan anggaran defisit diharapkan akan dapat memacu peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun demikian ternyata peningkatan PAD yang terjadi tidak sebesar yang diharapkan sehingga tidak dapat menutup defisit. APBD Kabupaten Kendal secara rinci terlihat pada tabel sebagai berikut:


III - 7

Tabel 3.7 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Realisasi Tahun 2007 – 2008 dan Target Tahun 2009 No

Uraian

2007

2009

2008

649.377.097.386,50

717.457.925.312,00

736.016.264.500,00

Pendapatan Asli Daerah

75.741.768.759,50

71.684.588.059,00

62.627.065.000,00

1.1

Pajak Daerah

28.750.596.886,00

19.835.901.652,00

14.790.000.000,00

1.2

Retribusi Daerah

26.037.622.114,50

30.028.908.258,00

31.304.822.000,00

1.3

Jumlah Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengrl. Kekada

1.752.476.637,00

2.876.310.749,00

1.298.675.000,00

1.4

Penerimaan Lain-lain PAD Yang Sah

19.201.073.122,00

18.943.467.400,00

15.233.568.000,00

533.302.725.702,00

585.359.370.901,00

626.536.407.500,00 38.832.347.500,00

A

Pendapatan

1

2

Dana Perimbangan

2.1

Bagi Hasil Pajak

31.653.840.383,00

33.297.263.450,00

2.2

Bagi Hasil Bukan Pajak SDA

1.164.993.756,00

1.171.873.451,00

2.3

Jumlah Pos Dana Alokasi Umum

453.755.000.000,00

490.895.234.000,00

512.809.060.000,00

2.4

Jumlah Pos Dana Alokasi Khusus

46.741.000.000,00

59.995.000.000,00

74.895.000.000,00

2.5

Jumlah Bagi Hasil Pajak Propinsi dan Bantuan Keuangan dari Provinsi 40.332.602.925,00

60.413.966.352,00

46.852.792.000,00

595.187.422.909,00

756.328.308.161,00

799.716.264.500,00

350.170.164.432,00 303.826.449.102,00 195.371.014,00 0 18.002.105.744,00

476.737.633.092,00 401.379.807.907,00 174.873.337,00 5.272.350.000,00 24.344.811.754,00

520.678.025.650,00 444.199.896.250,00 175.000.000,00 3.103.000.000,00 28.840.001.400,00

26.646.238.572,00

45.565.790.094,00

41.810.128.000,00

1.500.000.000,00 245.017.258.477,00

0 279.590.675.069,00

126.427.589.218,00 118.589.669.259,00

162.999.229.261,00 116.591.445.808,00

2.550.000.000,00 279.038.238.850,00 27.227.766.500,00 155.567.061.250,00 96.243.411.100,00

3

Lain-lain Pendapatan yang sah

B 1.

Belanja Daerah Belanja Tidak Langsung 1.1 Belanja Pegawai 1.2. Belanja bunga 1.3. Belanja hibah 1.4. Belanja Bantuan Sosial 1.5. Belanja Bantuan keuangan kpd Prop/Kab/Desa 1.6. Belanja Tidak Terduga Belanja Langsung 11. Belanja Pegawai 1.2. Belanja Barang dan Jasa 1.3. Belanja Modal

2.

C.

Pembiayaan Daerah

1.

Penerimaan Pembiayaan Daerah

59.042.604.563,24

88.960.324.792,74

66.123.547.850,00

1.1

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Aggaran sebelumnya

59.042.604.563,24

87.360.324.792,74

46.865.354.850,00

1.2

Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah

0

1.600.000.000,00

19.258.193.000,00

1.3

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman dana bergulir

0

0

0

1.4

Penerimaan dari Pihak Ketiga

0

0

0


III - 8

No

Uraian

1.5

Penerimaan/penarikan Deposito

2.

Pengeluaran Pembiayaan Daerah

1

Penyertaan Modal (Investasi ) Pemerintah Daerah

2

Pembayaran Pokok Utang

3

Pemberian Pinjaman Daerah

4

Pengembalian kepada Pihak Ketiga Pembiayaan Netto

Sisa Lebih/kurang pembiayaan tahun Berkenaan Sumber: DPPKD Kabupaten Kendal , 2008

2007

2009

2008 0

0

0

25.873.058.204,00

3.387.722.231,00

2.423.547.850,00

6.439.500.000,00

1.612.692.500,00

2.150.000.000,00

175.365.204,00

175.029.731,00

273.547.850,00

19.258.193.000,00

1.600.000.000,00

0

0

0

0

33.169.546.359,24

85.572.602.561,74

63.700.000.000,00

87.359.220.836,74

46.702.219.712,74

0

Perbandingan antara pendapatan dengan belanja pada tahun 2007–2009 terlihat pada tabel berikut: Tabel 3.8 Perbandingan antara Pendapatan dengan Belanja pada APBD Kabupaten Kendal Realisasi Tahun 2007 – 2008 dan Target Tahun 2009

No

Tahun

Total Pendapatan

Total Belanja

1 2007 649.377.097.386,50 595.187.422.909,00 2 2008 717.457.925.312,00 756.328.308.161,00 3 2009 736.016.264.500,00 799.716.264.500,00 Sumber: DPPKD Kabupaten Kendal (2008)

Surplus/Defisit 54.189.674.477,50 -38.870.382.849,00 -63.700.000.000,00

Persentase Surplus/Defi sit 8.34 % -5.42% -8.65 %

Tabel di atas menunjukkan bahwa defisit pada tahun 2009 cenderung semakin besar. Sesuai dengan ketentuan dalam Permendagri 59 tahun 2007, defisit anggaran tidak boleh melebihi 3% dari APBD. Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Tahun 2009 dengan defisit 8.65% sebenarnya melanggar ketentuan yang berlaku, namun pemerintah Kabupaten Kendal berupaya menutup defisit dengan melakukan pinjaman daerah. Pinjaman daerah ini memang mengandung resiko karena apabila pendapatan tidak dapat menutup defisit tersebut, maka pinjaman tersebut menjadi beban pada tahun anggaran berikutnya.


III - 9

3.4.1 . Arah Kebijakan Pendapatan Daerah Pendapatan daerah sebagaimana ketentuan yang berlaku dikelompokkan menjadi 3 bagian. Pengelompokkan tersebut adalah sebagai berikut: 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), meliputi : Pajak Daerah; Retribusi Daerah; Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; Lain-lain PAD yang sah. 2) Dana Perimbangan, meliputi : Dana bagi hasil; Dana Alokasi Umum; Dana Alokasi Khusus. 3) Lain-lain Pendapatan yang sah. Struktur pendapatan daerah selama kurun waktu 2007 – 2009

terlihat pada

tabel berikut: Tabel 3.9 Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal Realisasi Tahun 2007 – 2008 dan Target Tahun 2009 No A 1 1.1 1.2 1.3

Uraian Pendapatan Pendapatan Asli Daerah

2007

P (%)

2008

P (%)

717.457.925.312,00

649.377.097.386,50

2009

P (%)

736.016.264.500,00

75.741.768.759,50

11.66

71.684.588.059,00

9.99

62.627.065.000,00

8.51

Pajak Daerah

28.750.596.886,00

4.43

19.835.901.652,00

2.76

14.790.000.000,00

2.01

Retribusi Daerah Jumlah Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengrl. Kekada

26.037.622.114,50

4.01

30.028.908.258,00

4.19

31.304.822.000,00

4.25

1.752.476.637,00

0.27

2.876.310.749,00

0.40

1.298.675.000,00

0.18

1.4

Penerimaan Lainlain PAD Yang Sah

19.201.073.122,00

2.96

18.943.467.400,00

2.64

15.233.568.000,00

2.07

2

Dana Perimbangan

533.302.725.702,00

82.13

585.359.370.901,00

81.59

626.536.407.500,00

85.13

2.1

Bagi Hasil Pajak Bagi Hasil Bukan Pajak SDA Jumlah Pos Dana Alokasi Umum Jumlah Pos Dana Alokasi Khusus Jumlah Bagi Hasil Pajak Propinsi dan Bantuan Keuangan dari Provinsi Lain-lain Pendapatan yang sah

31.653.840.383,00

4.87

33.297.263.450,00

4.64

38.832.347.500,00

5.28

1.164.993.756,00

0.18

1.171.873.451,00

0.16

453.755.000.000,00

69.88

490.895.234.000,00

68.42

512.809.060.000,00

69.67

46.728.891.563,00

7.20

59.995.000.000,00

8.36

74.895.000.000,00

10.18

2.2 2.3 2.4 2.5

3

0.00

40.332.602.925,00

6.21

0.00

0.00

60.413.966.352,00

8.42

0.00

46.852.792.000,00

Keterangan: P = Proporsi Sumber : DPPKD Kabupaten Kendal 2009.


III -10

6.37

Tabel tersebut menunjukkan bahwa selama kurun waktu 2007 – 2009 pendapatan Daerah Kabupaten Kendal menunjukkan adanya peningkatan. Pendapatan daerah Kabupaten Kendal didominasi dari pos Dana Perimbangan yang mencapai proporsi sebesar 85.13% pada tahun 2009. Peran Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan daerah tidak terlalu besar. Peran PAD terhadap pendapatan daerah terlihat pada tabel sebagai berikut: Tabel 3.10 Pertumbuhan PAD Kabupaten Kendal Realisasi Tahun 2007 – 2008 dan Target Tahun 2009 No Tahun PAD (Rp) 1 2007 75.741.768.759,50 2 2008 71.684.588.059,00 3 2009 62.627.065.000,00 Sumber: DPPKD Kabupaten Kendal, 2009

Pertumbuhan (%) -5.36% -12.64%

PAD Kabupaten Kendal didominasi oleh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kontribusi kedua sumber PAD tersebut mencapai 8,44% pada tahun 2007 dan pada tahun 2009 mencapai 6.26%. Sedangkan retribusi daerah memberikan kontirbusi sebesar 4.01% pada tahun 2007 dan pada 2009 sebesar 4.12%. Proporsi PAD terhadap total pendapatan pada tahun 2007 sebesar 11.667% pada tahun 2008 turun menjadi 9.99%. Penurunan proporsi PAD terhadap total pendapatan disebabkan oleh peningkatan pendapatan dari sumber lain-lain pendapatan yang sah. Diprediksikan pada tahun 2009 proporsi PAD terhadap total pendapatan akan mengalami peningkatan yaitu menjadi sebesar 8.51%. Peran Dana Perimbangan terhadap total pendapatan masih dominan, yaitu 82.13 % dari total pendapatan pada tahun 2007 dan pada tahun 2009 peran tersebut menjadi sebesar 85.13%. 3.4.2 Arah Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah Penerimaan pembiayaan daerah terlihat dominan berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun aggaran sebelumnya.

Penerimaan Pembiayaan

bersumber dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA); Pencairan Dana Cadangan; Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; Penerimaan

pinjaman

daerah;

Penerimaan


kembali

pemberian

pinjaman;

III -11

Penerimaan piutang Daerah. Perkembangan penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Kendal dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 3.11 Kinerja Penerimaan Pembiayaan Daerah Kabupaten Kendal Realisasi Tahun 2007 – 2008 dan Target Tahun 2009 No

Uraian 2007 Penerimaan Pembiayaan 59.042.604.563,24 A Daerah Sisa Lebih Perhitungan 1 Anggaran Tahun Aggaran 59.042.604.563,24 sebelumnya Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi 0 Daerah 2 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman dana 3 0 bergulir Penerimaan dari Pihak 0 4 Ketiga Penerimaan/penarikan 0 5 Deposito *) Prediksi Sumber: DPPKD Kabupaten Kendal, 2009

2008

2009

88.960.324.792,74

66.123.547.850,00

87.360.324.792,74

46.865.354.850,00

1.600.000.000,00

19.258.193.000,00

0

0

0

0

0

0

Arah kebijakan dalam penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Kendal yang diambil yaitu realisasi SILPA Tahun 2008 akan dianggarkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2009 sesuai hasil audit BPK atas perhitungan APBD 2008. 3.4.3 Arah Kebijakan Belanja Daerah Belanja Daerah sebagaimana ketentuan dalam Permendagri 13 tahun 2006 jo Permendagri No.59 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari: 1). Belanja Tidak Langsung, meliputi : Belanja pegawai; Belanja Bunga; Belanja Subsidi; Belanja Hibah; Belanja Bantuan Sosial; Belanja Bagi Hasil; Belanja Bantuan Keuangan; Belanja tak terduga. 2) Belanja Langsung, meliputi : Belanja Pegawai; Belanja Barang dan jasa; Belanja Modal. Dalam Struktur APBD Kabupaten Kendal 2007 – 2009 belanja daerah mengalami peningkatan, bahkan pada tahun 2008 dan 2009 belanja daerah melampaui jumlah pendapatan. Artinya pada tahun 2008 dan 2009 terjadi defisit anggaran. Secara lengkap struktur anggaran terlihat pada tabel sebagai berikut:


III -12

Tabel 3.12 Belanja Daerah Kabupaten Kendal Realisasi Tahun 2007 – 2008 dan Target Tahun 2009 No A.

B.

Uraian Belanja Belanja Tidak Langsung 1. Belanja Pegawai 2. Belanja bunga 3. Belanja hibah 4. Belanja Bantuan Sosial 5. Belanja Bantuan keuangan kpd Prop/Kab/ Desa 6. Belanja Tidak Terduga Belanja Langsung 1. Belanja Pegawai 2. Belanja Barang dan Jasa 3. Belanja Modal Jumlah Belanja Daerah

2007

P (%)

2008

P (%)

2009

P (%)

350.170.164.432,00

58.83

476.737.633.092,00

63.03

520.678.025.650,00

65.11

303.826.449.102,00

51.05

401.379.807.907,00

53.07

444.199.896.250,00

55.54

195.371.014,00

0.03

174.873.337,00

0.02

175.000.000,00

0.02

0

0.00

5.272.350.000,00

0.70

3.103.000.000,00

0.39

18.002.105.744,00

3.02

24.344.811.754,00

3.22

28.840.001.400,00

3.61

26.646.238.572,00

4.48

45.565.790.094,00

6.02

41.810.128.000,00

5.23

1.500.000.000,00

0.25

0

0.00

2.550.000.000,00

0.32

245.017.258.477,00

41.17

279.590.675.069,00

36.97

279.038.238.850,00

34.89

0.00

27.227.766.500,00

3.40

0.00 126.427.589.218,00

21.24

162.999.229.261,00

21.55

155.567.061.250,00

19.45

118.589.669.259,00

19.92

116.591.445.808,00

15.42

96.243.411.100,00

12.03

595.187.422.909,00

756.328.308.161,00

799.716.264.500,00

Keterangan: P = Proporsi Sumber : DPPKD Kabupaten Kendal 2009

Tabel di atas menunjukkan bahwa perbandingan antara belanja tidak langsung dengan belanja langsung menunjukkan proporsi yang tidak seimbang. Belanja tidak langsung memiliki proporsi yang lebih besar dibandingkan dengan belanja langsung. Hal ini berarti alokasi dana yang digunakan untuk pembangunan relatif lebih kecil dibandingkan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan. Kecenderungan ini berlangsung sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2009, bahkan pada tahun 2009 proporsi belanja langsung semakin kecil. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2010

III -13

Alokasi belanja tidak langsung dan belanja langsung sebagian besar digunakan untuk belanja pegawai proporsi belanja pegawai terhadap total belanja terlihat pada tabel sebagai berikut: Tabel 3.13 Proporsi Belanja Pegawai terhadap Total Belanja Kabupaten Kendal Realisasi Tahun 2007 – 2008 dan Target Tahun 2009 No 1 2

Tahun 2007 2008

Belanja Pegawai *) 303.826.449.102,00

Total Belanja 595.187.422.909,00

Proporsi (%)

401.379.807.907,00 471.427.662.750,00

756.328.308.161,00

53.07

799.716.264.500,00

58.94

51.05

3 2009 Keterangan: *) = Jumlah belanja pegawai pada pos belanja tidak langsung dengan belanja pegawai pada pos belanja langsung. Sumber: DPPKD Kabupaten Kendal

Berdasarkan data di atas, terlihat bahwa pada tahun 2007 dan 2008 sebagian besar belanja daerah digunakan untuk belanja pegawai. Besarnya alokasi belanja pegawai ini

mengurangi

kemampuan

Pemerintah

Kabupaten

Kendal

untuk

membiayai

pembangunan di wilayahnya. Secara khusus kebijakan anggaran diarahkan pada hal-hal sebagai berikut: 1. Belanja Tidak Langsung : a.

Belanja Pegawai 1) Diarahkan untuk pembayaran gaji dan tunjungan PNS Daerah, baik tunjangan jabatan strukural/ fungsional dan tunjangan umum, sesuai petunjuk teknis perubahan struktur gaji PNS dan hasil rekonsiliasi jumlah pegawai, serta untuk peningkatan kesejahteraan pegawai. 2) Perhitungan besaran belanja pegawai ditambah accres sebesar 2,5 % untuk mengantisipasi kenaikan gaji reguler, kenaikan gaji berkala, mutasi dan pengangkatan PNSD dan pengangkatan CPNSD sesuai formasi 2009, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3) Tambahan penghasilan PNS berpedoman pada Peraturan WaliKabupaten Kendal yang mengatur standarisasi satuan harga, dan perhitungan besarannya ditambah 2,5 % untuk mengantisipasi kenaikan pangkat dan tambahan jumlah pegawai. 4) Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, Pemerintah Kabupaten Kendal pada tahun 2009 tidak akan mengangkat pegawai honorer/


III -14

pegawai harian lepas/ pegawai tidak tetap. Pemberian penghasilan untuk jenis pegawai tersebut dianggarkan dalam kegiatan yang melibatkan pegawai dimaksud yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan atas kepatutan dan kewajaran. 5) Pemanfaatan biaya pemungutan pajak daerah, didasarkan pada kebutuhan riil aparat, sesuai ketentuan peraturan yang ditetapkan, dan alokasinya paling tinggi sebesar 5 % dari target penerimaan; 6) Anggaran untuk penyelenggaraan kesehatan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2003 tentang Subsidi dan Iuran Pemerintah dalam Penyelenggaraan Asuransi Kesehatan bagi PNS dan penerima pensiun, serta Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Mendagri Nomor 616.A/ MENKES/SKB/VI/2004 Nomor 155A Tahun 2004 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan bagi Peserta PT. Askes (Persero) dan Anggota Keluarganya di Puskesmas dan RSD. Asuransi jiwa bagi PNSD atau sejenisnya tidak diperkenankan dianggarkan dalam APBD; 7) Penganggaran penghasilan dan penerimaan lain Pimpinan dan Anggota DPRD serta belanja penunjang kegiatan didasarkan pada : (1) PP Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Proptokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, sebagimana telah diubah dengan PP. Nomor 21 Tahun 2007; (2) Permendagri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional. 8) Penganggaran Belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta biaya penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, merupakan satu kesatuan jenis belanja, pengalokasiannya pada pos Belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah maupun dalam pos Sekretariat Daerah berpedoman pada PP Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. b.

Belanja bunga Penganggaran belanja bunga digunakan untuk memenuhi kewajiban Pemerintah Kabupaten dalam pembayaran bunga hutang daerah, baik hutang jangka menengah maupun jangka panjang, yang dihitung atas kewajiban pokok hutang (principal outstanding) yang memasuki masa jatuh tempo pembayaran.


III -15

c.

Belanja subsidi Penganggaran belanja subsidi bertujuan untuk mengurangi kesenjangan harga barang/ jasa dengan daya beli masyarakat tertentu pada saat-saat tertentu sesuai ketentuan peraturan.

d.

Belanja Hibah 1) Dianggarkan untuk meningkatkan partisipasi penyelenggaraan pembangunan daerah atau mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, baik yang dilakukan oleh pemerintah (seperti TMMD dan KPUD), semi pemerintah seperti (PMI, KONI, Pramuka, KORPRI, dan PKK), perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya/ perencanaannya. 2) Pemberian

hibah

dilakukan

secara

selektif

dan

rasional

dengan

mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah. 3) Bersifat bantuan yang tidak mengikat/ tidak secara terus menerus (ada batas akhirnya tergantung pada kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan atas kegiatan tersebut dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah) dan tidak wajib serta harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah. 4) Petanggungjawaban penggunaan dana hibah atas dasar Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), sesuai dengan Surat Edaran Mendagri Nomor : 900/2677/SJ, tanggal 8 Nopember 2007 tentang Hibah dan Bantuan Daerah. e.

Bantuan Sosial 1) Bantuan sosial diberikan secara selektif, tidak terus menerus/tidak mengikat serta

memiliki

kejelasan

peruntukan

penggunaannya

dengan

mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. 2) Penganggaran

belanja

bantuan

sosial

diperuntukan

bagi

organisasi

kemasyarakatan dan Partai Politik. 3) Pemberian pada organisasi kemasyarakatan dilaksanakan secara selektif, tidak berulang pada organisasi kemasyarakatan yang sama dan jelas peruntukannya dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.


III -16

4) Penganggaran bantuan keuangan

pada Partai Politik berpedoman pada

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik. 5) Organisasi kemasyarakatan dan Partai Politik penerima bantuan berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana bantuan tersebut kepada Pemerintah Kabupaten. f.

Belanja Bagi Hasil Peruntukan dan alokasi belanja ini berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku.

g.

Belanja Bantuan Keuangan Penganggaran belanja bantuan keuangan diarahkan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah atasan kepada pemerintah bawahannya atau kepada pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/ atau peningkatan kemampuan keuangan.

h.

Belanja tak terduga Penganggaran belanja tak terduga untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa/ tanggap darurat dan diharapkan tidak berulang yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup. Sejalan dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana dirubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007, maka belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tak terduga hanya dianggarkan pada PPKD (SKPKD). PPKD selanjutnya akan penyaluran alokasi anggaran yang ditetapkan, sesuai perencanaan teknis yang diusulkan oleh SKPD yang sekaligus akan menangani hal tersebut sesuai rencana kegiatan dan tupoksi SKPD.

2. Belanja Langsung a. Belanja Pegawai : 1) Pemberian honorarium bagi PNS dalam rangka pelaksanaan kegiatan dibatasi dengan mempertimbangkan azas efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta pemerataan

penerimaan

penghasilan,

yang

besarannya

mengacu

pada

standarisasi satuan harga yang ditetapkan dengan peraturan Bupati.


III -17

2) Sesuai dengan PP Nomor 48 Tahun 2005, maka pada tahun anggaran 2009 tidak diperkenankan melakukan penambahan pegawai honorer/ THL di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal. b. Belanja Barang/Jasa 1) Belanja barang/ jasa dianggarkan untuk pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam rangka melaksanakan kegiatan

pemerintahan/

SKPD

disesuaikan

dengan

kebutuhan

dan

mempertimbangkan jumlah pegawai maupun volume pekerjaan. Pengadaannya berpedoman pada ketentuan peraturan yang berlaku, dan mengutamakan komponen-komponen dalam negeri. 2) Penyediaan belanja dalam rangka perjalanan dinas dan studi banding, pemenuhan undangan workshop, seminar dan lokakarya digunakan secara selektif dengan melihat urgensitasnya pada kegiatan pemerintah daerah dan pelayanan masyarakat. Harus dilakukan pengendalian kegiatan perjalanan dinas, dan perjalanan dinas dalam rangka studi banding/ kunjungan kerja, dibatasi baik jumlah orang, waktu dan frekunsinya. 3) Biaya pemeliharaan wajib dianggarkan untuk menjaga/ mempertahankan kinerja dan standar pelayanan maupun usia pakai sarana prasarana yang dioperasikan atau dibangun. 4) Penganggaran untuk pemberian hadiah dalam bentuk uang dan atau barang baik melalui lomba atau prestasi dalam pelatihan kepada perorangan atau kelompok masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, diberikan secara rasional dan mempertimbangan kemampuan keuangan daerah. c. Belanja Modal 1) Belanja modal yang dianggarkan untuk pembelian/ pengadaan aset tetap berujud yang mempunyai nilai manfaat tertentu untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan/ SKPD, dengan kriteria antara lain sebagi berikut: (1) nilai/ masa manfaatnya lebih dari 12 (duabelas) bulan; (2) merupakan obyek pemeliharaan; (3) jumlah nilai materialnya/ dananya sesuai dengan kebijakan akuntansi. 2) Penganggaran belanja modal sebesar harga beli/ bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/

pembangunan aset sampai aset

tersebut siap digunakan


III -18

3.4.4 Arah kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Pengeluaran Pembiayaan, mencakup : Pembentukan Dana Cadangan; Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; Pembayaran pokok hutang; Pemberian pinjaman daerah. Pembiayaan daerah dari sisi pengeluaran didominasi oleh pembayaran pokok angsuran hutang. Tabel 3.14 Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Kendal Realisasi Tahun 2007 – 2008 dan Target Tahun 2009 No

Uraian Pengeluaran Pembiayaan Daerah

1 2 3 4

Penyertaan Modal (Investasi ) Pemerintah Daerah Pembayaran Pokok Utang Pemberian Pinjaman Daerah

2008

2009*)

25.873.058.204,00

3.387.722.231,00

2.423.547.850,00

6.439.500.000,00

1.612.692.500,00

2.150.000.000,00

175.365.204,00

175.029.731,00

273.547.850,00

19.258.193.000,00

1.600.000.000,00

0

0

0

85.572.602.561,74

63.700.000.000,00

2007

Pengembalian kepada Pihak Ketiga Pembiayaan Netto

33.169.546.359,24

*) Target Sumber: DPPKD Kabupaten Kendal, 2009

Arah kebijakan pembiayaan daerah secara garis besar adalah sebagai berikut : 1. Dianggarkan untuk penyertaan modal, pemberian pinjaman daerah, pembayaran hutang, dan pengembalian pada pihak ketiga 2. Penyelesaian pembayaran hutang pokok diprioritas pada yang jatuh tempo pada tahun 2009 dihitung berdasarkan perjanjian pinjaman, untuk menghindari beban denda atas keterlambatan pembayaran hutang daerah. 3.5.

Rekapitulasi Realisasi dan Proyeksi (Pagu Indikatif) Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Asumsi yang digunakan untuk memprediksi APBD Kabupaten Kendal 2010 antara lain: 1. Penambahan pendapatan dari pos PAD mengalami peningkatan yaitu 13.04%. 2. Pendapatan daerah dari Pos Dana Alokasi Umum tetap. 3. Pemerintah Kabupaten harus melunasi hutang yang jatuh tempo pada tahun 2010 4. Pos Belanja Pegawai mengalami peningkatan seiring dengan adanya kenaikan gaji pegawai, dengan asumsi kenaikan sebesar 15%.


III -19

Berdasarkan asumsi di atas, APBD 2010 diprediksikan sebagai berikut: Tabel 3.15 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2009 dan Target Tahun 2010 Nomor

Uraian PENDAPATAN DAERAH

1

1

1

1

1 1

PENDAPATAN ASLI DAERAH Hasil Pajak Daerah

1

1 2

Hasil Retribusi Daerah

1

1 3

1

1 4

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

1

2

1

2 1

1

2 2

1

1

2 3

3

1

3 1

1

3 3

1

3 4

1

3 5

2

DANA PERIMBANGAN Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Dana Alokasi Umum

Anggaran Tahun

Proyeksi

Bertambah/

2009

2010

(Berkurang)

736.016.264.500,00

757.157.023.000,00

21.140.758.500,00

62.627.065.000,00

72.651.689.000,00

10.024.624.000,00

14.790.000.000,00

16.703.000.000,00

1.913.000.000,00

31.304.822.000,00

36.156.884.000,00

4.852.062.000,00

1.298.675.000,00

3.794.702.000,00

2.496.027.000,00

15.233.568.000,00

15.997.103.000,00

763.535.000,00

626.536.407.500,00

636.015.155.000,00

9.478.747.500,00

38.832.347.500,00

48.311.095.000,00

512.809.060.000,00

512.809.060.000,00

-

74.895.000.000,00

74.895.000.000,00

-

46.852.792.000,00

48.490.179.000,00

1.637.387.000,00

-

-

-

32.896.387.000,00

2.962.387.000,00

3.924.492.000,00

3.924.492.000,00

-

12.994.300.000,00

11.669.300.000,00

(1.325.000.000,00)

799.716.264.500,00

785.110.612.000,00

9.478.747.500,00

Dana Alokasi Khusus

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Hibah Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya BELANJA DAERAH

29.934.000.000,00


(14.605.652.500,00)

III -20

2

1

2

1 1

2

1 2

2

1 4

BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai Belanja Bunga dan Jasa Bank Belanja Hibah

2

1 5

Belanja Bantuan Sosial

2

1 7

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/K ota dan Pemerintahan Desa Belaja Tidak Terduga

2

2

1 8

2

BELANJA LANGSUNG SURPLUS/(DEFISIT)

1

3

1 1

3

1 4

3

2

3

2 2

3

2 3

3

2 4

3

524.201.475.000,00

3.523.449.350,00

444.199.896.250,00

470.004.475.000,00

25.804.578.750,00

175.000.000,00

175.000.000,00

-

3.103.000.000,00

1.530.000.000,00

(1.573.000.000,00)

28.840.001.400,00

12.434.000.000,00

(16.406.001.400,00)

41.810.128.000,00

39.308.000.000,00

(2.502.128.000,00)

2.550.000.000,00

750.000.000,00

(1.800.000.000,00)

279.038.238.850,00

260.909.137.000,00

(18.129.101.850,00)

(63.700.000.000,00)

(27.953.589.000,00)

35.746.411.000,00

66.123.547.850,00

28.727.136.850,00

(37.396.411.000,00)

46.865.354.850,00

28.727.136.850,00

(18.138.218.000,00)

19.258.193.000,00

-

(19.258.193.000,00)

2.423.547.850,00

773.547.850,00

(1.650.000.000,00)

2.150.000.000,00

500.000.000,00

(1.650.000.000,00)

PEMBIAYAAN DAERAH

3

3

520.678.025.650,00

3

Penerimaan Pembiayaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya Penerimaan Pinjaman Daerah Pengeluaran Pembiayaan Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Pembayaran Pokok Utang Pemberian Pinjaman Daerah

273.547.850,00

273.547.850,00

-

-

-

-

Pembiayaan Netto

63.700.000.000,00

27.953.589.000,00

(35.746.411.000,00)

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan

-

-

-


III -21

Total Rp

pendapatan

757.157.023.000,00

pada

tahun

sedangkan

2010 belanja

diprediksikan diprediksikan

sebesar sebesar

Rp 785.110.612.000,00. Sehingga terdapat defisit sebesar Rp 27.953.589.000,00. Pada tahun 2010 pendapatan daerah Kabupaten Kendal diprediksikan meningkat sebesar 1.99% dibandingkan dengan perkiraan pendapatan tahun 2009. Walaupun demikian, Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kendal diperkirakan akan meningkat sebesar 13.04%. Proporsi PAD terhadap total pendapatan tercermin pada tabel sebagai berikut: Tabel 3.16 Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kendal Tahun 2007- 2008 dan Prediksi Tahun 2009−2010 No

Tahun

PAD (Rp)

Pertumbuhan (%)

75.741.768.759,50 1 2007 71.684.588.059,00 2 2008 62.627.065.000,00 3 2009*) 72.651.689.000,00 4 2010*) Keterangan: *) = Target Sumber: DPPKD Kabupaten Kendal 2009

-5.36% -12.64% 13.04%

Peningkatan PAD diperkirakan karena semakin optimalnya intensifikasi pengumpulan pajak dan retribusi daerah. Diharapkan pada tahun 2010 kinerja pendapatan asli daerah mengalami peningkatan yang cukup berarti sehingga dapat diandalkan untuk menutup target pendapatan pada tahun anggaran 2010. Proporsi belanja tidak langsung pada tahun 2010 adalah sebagai berikut: Tabel 3.17 Proporsi Belanja Tidak Langsung terhadap Total Belanja Kabupaten Kendal 2007 – 2010 No

Tahun

1 2 3 4

2007 2008 2009*) 2010*)

Belanja Tidak Langsung 350,170,164,432.00 476,737,633,092.00 520,678,025,650.00 524.201.475.000,00

Total Belanja 595,187,422,909.00 756,328,308,161.00 799,716,264,500.00 785.110.612.000,00

Proporsi (%) 58.83 63.03 65.11 66.76

Keterangan : *) Target Sumber: DPPKD Kabupaten Kendal


III -22

Alokasi dana yang digunakan untuk pelaksanaan pembangunan pada tahun 2010 hanya sebesar 34,45. Kondisi ini diprediksikan kurang mencukupi apabila digunakan untuk mengejar target pencapaian RPJMD Kabupaten Kendal tahun 2006 – 2010. Proporsi belanja langsung terhadap total belanja dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 3.18 Proporsi Belanja Langsung terhadap Total Belanja Kabupaten Kendal 2007 – 2010 No 1 2 3 4

Tahun 2007 2008 2009 2010*)

Belanja Langsung 245,017,258,477.00 279,590,675,069.00 279,038,238,850.00 260.909.137.000,00

Total Belanja

Proporsi (%)

595,187,422,909.00 756,328,308,161.00 799,716,264,500.00 785.110.612.000,00

41.17 36.97 34.89 33.23

Sumber: DPPKD Kabupaten Kendal

Kemampuan riil daerah dalam pembiayaan pembangungan 2010 relatif rendah karena pada tahun 2010 harus melunasi pinjaman daerah tahun 2009 sebesar Rp 273.574.850. Dengan demikian diprediksikan pada tahun 2010 kemampuan pembiayaan pembangunan pada semua urusan (belanja langsung) hanya sebesar Rp 260.909.137.000.00. Arah kebijakan anggaran yang diambil pada tahun 2010 secara umum adalah sebagai berikut: 1. Defisit sekecil mungkin dengan melakukan efisiensi pada belanja atau pengeluaran, anggaran kebijakan ini perlu diambil supaya APBD 2010 tidak menggunakan prinsip anggaran defisit, mengingat APDB 2010 merupakan APBD transisi baik dalam aspek perencanaan pembangunan dan aspek kepemimpinan kepala daerah. 2. Meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk menutup anggaran. 3. Menghindari pengajuan pinjaman daerah baru pada tahun 2010, untuk mengurangi beban APBD pada tahun 2011. 4. Belanja daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.


III -23

5. Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan, efektivitas dan efisiensi anggaran. 6. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas pokok fungsi SKPD dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawabnya. 7. Pembelanjaan Dana Alokasi Umum (DAU), prioritas penggunaannya diarahkan untuk mendanai gaji dan tunjangan pegawai, kesejahteraan pegawai, kegiatan operasi dan pemeliharaan serta pembangunan fisik sarana prasarana dalam rangka peningkatan pelayanan dasar dan pelayanan umum yang dibutuhkan masyarakat. 8. Pembelanjaan Dana bagi hasil pajak diprioritaskan penggunaannya untuk sarana dan prasarana. 9. Pembelanjaan Dana Alokasi Khusus (DAK) digunakan berdasarkan pedoman yang ditetapkan pemerintah.


III -24

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2010

4.1 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tema pembangunan Nasional Tahun 2010 adalah : “Peningkatan Kesejahteraan Rakyat dan Daya Saing Nasional”. Adapun prioritas pembangunan Nasional adalah sebagai berikut : 1. Percepatan

peningkatan

kesejahteraan

masyarakat

miskin

serta

penataan

Kelembagaan dan pelaksanaan sistem perlindungan sosial. 2. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia Indonesia. 3. Pemantapan birokrasi dan hukum, serta pemantapan demokrasi dan keamanan nasional. 4. Penguatan perekonomian domestik yang berdaya saing yang didukung oleh pembangunan pertanian, infrastruktur dan energi. 5. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 seperti yang dimuat dalam Rancangan Awal RKPD Provinsi Jawa Tengah tahun 2010 adalah sebagai berikut : 1. Pembangunan kesejahteraan masyarakat, dengan sasaran utama : a. Penanganan pengangguran dan kemiskinan, b. Pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan. 2. Pembangunan ekonomi melalui kemandirian dan peningkatan daya saing ekonomi daerah, dengan sasaran pokok : a. Revitalisasi pertanian, perikanan dan kehutanan, b. Pengembangan UKM/IKM, c. Pengembangan pariwisata, d. Pengembangan ekspor non migas, e. Peningkatan investasi dengan dukungan infrastruktur yang memadai. 3. Peningkatan kualitas pelayanan publik, dengan sasaran utama : a. Peningkatan sistem pelayanan, b. Peningkatan sarana prasarana pelayanan publik, c. Penyederhanaan regulasi pelayanan publik. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2010

IV - 1

4. Peningkatan kapasitas pemerintah daerah, dengan sasaran utama : a. Peningkatan partisipasi dan kelembagaan masyarakat, b. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, c. Peningkatan sarana prasarana dan kelembagaan aparatur. 5. Pembangunan sumberdaya alam, lingkungan dan sumberdaya kelautan yang berkelanjutan, dengan sasaran utama : a. Pengendalian kerusakan dan pencemaran ekosistem, b. Rehabilitasi, pemulihan dan pendayagunaan ekosistem 6. Pembangunan politik, hukum, keamanan dan ketertiban masyarakat Tema pembangunan daerah Kabupaten Kendal Tahun 2010 menitikberatkan pada pelaksanaan agenda pembangunan daerah. Visi dan misi Pembangunan Kabupaten Kendal yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2006 – 2010 yang akan dicapai pada tahun 2010, merupakan tahun terakhir periode perencanaan RPJMD. Target pembangunan dalam RPJMD merupakan amanat yang harus dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan kepada seluruh komponen masyarakat di wilayah Kabupaten Kendal. Kabupaten Kendal pada tahun 2010 masih dihadapkan pada masalah dan tantangan yang merupakan isu strategis sekaligus merupakan agenda pembangunan Kabupaten Kendal, antara lain : 1.

Agenda meningkatkan kesejahteraan masyarakat lahir batin, mandiri dalam suasana aman dan damai a.

Pemberdayaan masyarakat miskin belum optimal ditandai masih banyaknya penduduk miskin, bahkan cenderung bertambah dari tahun ke tahun;

b.

Laju pertumbuhan ekonomi yang masih rendah;

c.

Penanganan penggangguran belum optimal ditandai masih besarnya angka pengangguran.

2.

Agenda meningkatkan SDM yang berdaya saing, inovatif berdasarkan iman dan taqwa a.

Pengembangan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi ( TIK ) dan Sistem Inovasi Daerah ( SID ) sebagai prasarat menuju E – Development belum optimal;

b.

Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan masih belum optimal;

c.

Pendidikan belum dianggap oleh masyarakat sebagai suatu investasi;

d.

Agama merupakan faktor penting dalam mewujudkan SDM yang bertaqwa dan beriman.


IV - 2

3.

Agenda mengoptimalkan pengembangan pemanfaatan sumber alam yang berwawasan lingkungan a.

Belum optimalnya mitigasi bencana alam yang melibatkan seluruh komponen masyarakat;

b.

Meningkatnya lahan kritis di kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan;

c.

Menurunnya daya dukung lingkungan;

d.

Lemahnya penegakan hukum lingkungan hidup;

e.

Belum tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan lingkungan hidup yang memadai.

4.

Agenda mewujudkan Good Governance dan Clean Goverment a.

Belum optimalnya kinerja pemerintahan daerah yang terkait dengan kualitas manajemen pemerintahan melalui penataan ulang kelembagaan dan kompetensi bagi aparatur;

b.

Belum optimalnya sistem pelayanan terpadu, sehingga pelayanan publik belum optimal;

c.

Belum optimalnya sinergitas di bidang perencanaan baik antara Satuan Kerja Perangkat Daerah maupun antar tingkat pemerintah;

d.

Belum optimalnya kerjasama antar daerah perbatasan.

5. Agenda meningkatkan supremasi hukum dan hak asasi manusia a.

Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan pemerintahan;

b.

Pembentukan produk-produk hukum daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah belum sesuai peraturan perundang – undangan;

c.

Penegakkan hukum belum dilaksanakan sepenuhnya;

d.

Masih rendahnya kesadaran dan kepatuhan hukum oleh masyarakat

Melalui pengkajian permasalahan yang berkembang baik secara nasional maupun daerah, serta memperhatikan strategi dan kebijakan pembangunan RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2006 – 2010, maka prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Kendal tahun 2010 diarahkan pada: 1. Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan dan Kualitas Pendidikan; 2. Percepatan Pertumbuhan yang berkualitas dalam rangka mengantisipasi dampak krisis Global dengan Memperkuat Daya Tahan Ekonomi yang didukung oleh Pembangunan Infrastruktur Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh, Agribisnis dan Energi; 3. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Pemantapan Kinerja Pemerintahan Daerah serta Pemantapan Keamanan dan Ketertiban. Penentuan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Kendal Tahun 2010 didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :


IV - 3

1. Agenda RPJMD Kabupaten Kendal tahun 2006 – 2010 banyak yang belum tercapai, diantaranya pertumbuhan ekonomi ditargetkan tumbuh sebesar 4 % pada tahun 2010, dan jumlah penduduk miskin Kabupaten Kendal yang menunjukkan kecenderungan meningkat; 2. Kemampuan

Kabupaten

Kendal

khususnya

dalam

pendanaan

untuk

biaya

pembangunan relatif terbatas. Dana yang tersedia belum cukup untuk digunakan untuk pembiayaan pembangunan guna pencapaian target yang diagendakan dalam RPJMD Kabupaten Kendal. Sebagian besar dana digunakan untuk belanja pegawai dan pembayaran hutang yang jatuh tempo pada tahun 2010; 3. Pemerintah Kabupaten Kendal sebagai bagian dari NKRI dan Provinsi Jawa Tengah harus mampu melaksanakan tugas utama dan tanggung jawab pemerintah daerah sebagai pelaksana otonomi daerah sesuai kewenangan urusan pemerintahan daerah; 4. Kondisi lingkungan strategis saat ini menunjukkan adanya berbagai isu yang menuntut untuk segera diantisipasi, diantaranya adalah, (1) lemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar akibat dampak krisis ekonomi global; (2) Banyaknya

PHK dan kasus-kasus

hubungan industrial lainnya; (3) Semakin tingginya angka pengangguran akibat PHK; dan (4) dampak konflik horisontal (potensi konflik) pelaksanaan pemilu 2009. Pelaksanaan pembangunan daerah yang dirumuskan dalam RKPD Kabupaten Kendal Tahun 2010 harus memperhatikan prinsip-prinsip pengarusutamaan sebagai landasan operasional bagi aparat pelaksana di daerah, yaitu : 1. Pengarusutamaan partisipasi masyarakat. Untuk menumbuhkan rasa memiliki terhadap kota dan hasil-hasil pembangunan, maka dalam pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan harus melibatkan partisipasi masyarakat secara luas, baik dalam sisi tahapan, proses maupun pengawasan. 2. Pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan. Mengandung arti bahwa pelaksanaan pembangunan harus juga menakomodasi kepentingan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup, merujuk pada ketentuan tata ruang, minimasi dampak, memperhatikan daya dukung lingkungan dan antisipasi perubahan iklim dan mitigasi bencana

alam,

agar

pembangunan

dapat

memberikan

sebesar-besarnya

kesejahteraan masyarakat dari generasi ke generasi. 3. Pengarusutamaan keseimbangan dan pengurangan disparitas antara kawasan kota bagian selatan dan utara. Secara bertahap kawasan utara dapat dikembangkan secara proporsional

sesuai

potensi

dan

kapasitas

lingkungannya

sehingga

mampu

memberikan kontribusi siqnifikan bagi kesejahteraan masyarakat dan peningkatan peran kota. Begitu juga dengan pengembangan kawasan perbatasan dan pinggiran akan dilakukan secara intensif.


IV - 4

4. Pengarusutamaan gender. Pada dasarnya perempuan dan laki-laki mempunyai potensi, kemampuan intektual, dan kapasitas yang setara, untuk itu minimasi kesenjangan gender di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan harus selalu dilakukan, agar kesetaraan gender akan melahirkan sinergitas produktif. 5. Pengarusutamaan tata kepemerintahan yang baik (good governance). Tiga pilar utama good governance adalah pemerintah, sektor privat dan masyarakat madani. Sehingga sudah semestinya keseimbangan diantara ketiga pilar tersebut dan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik yang dijalankan akan mampu melahirkan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan produktif, serta meminimalkan peluang korupsi. Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Kendal Tahun 2010 dijabarkan dengan melaksanakan program dan kegiatan prioritas sesuai dengan bidang kewenagan urusan pemerintahan daerah (wajib dan pilihan) dan diselaraskan dengan fungsi-fungsi pemerintahan pada pemerintah pusat. Fungsi-fungsi tersebut meliputi : (1) Pelayanan Umum, (2) Ketertiban dan Ketentraman, (3) Ekonomi, (4) Lingkungan Hidup, (5) Perumahan dan Fasilitas Umum, (6) Kesehatan, (7) Pariwisata dan Budaya, (8) Pendidikan, dan (9) Perlindungan Sosial. Keselarasan fungsi pemerintahan dan urusan pemerintahan daerah tersebut sebagai berikut : Tabel 4.1 Sinkronisasi/ Keselarasan Fungsi Pemerintahan dan Urusan Pemerintahan Daerah No 1

Fungsi pemerintahan Pelayanan umum

Jenis urusan

Katagori

1) Perencanaan pembangunan; Otonomi Daerah, Pemerintahan umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian; 3) Kearsipan, 4) Komunikasi dan Informatika.

Wajib Wajib

Politik Dalam

Wajib

Perhubungan; Ketenagakerjaan; Koperasi dan UKM; Penanaman Modal; Ketahanan Pangan; Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pertanian; Energi dan Sumber Daya Mineral; Peternakan, Kelautan dan Perikanan; Perdagangan; Industri; Ketransmigrasian; Kehutanan

Wajib Wajib Wajib Wajib Wajib Wajib Pilihan Pilihan Pilihan Pilihan Pilihan Pilihan Pilihan

2

Ketertiban dan ketentraman

Kesatuan Bangsa dan Negeri

3

Ekonomi

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13)


Wajib Wajib

IV - 5

No

Fungsi pemerintahan

4

Lingkungan Hidup

5

Perumahan dan fasilitas umum

6

Kesehatan

7

Pariwisata dan budaya

8

Pendidikan

9

Perlindungan sosial

Jenis urusan 1) 2) 1) 2)

Katagori

Penataan Ruang; Lingkungan Hidup Pekerjaan Umum; Perumahan

Wajib Wajib Wajib Wajib

1) Kesehatan; 2) Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 1) Kebudayaan; 2) Pariwisata 1) Pendidikan; 2) Kepemudaan dan Olah Raga; 3) Perpustakaan 1) Kependudukan dan Catatan Sipil; 2) Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera; 3) Sosial.

Wajib Wajib Wajib Pilihan Wajib Wajib Wajib Wajib Wajib Wajib

Prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Kendal tahun 2010 selengkapnya dijabarkan dalam tabel berikut: Tabel 4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2010 Kabupaten Kendal

No. (1)

Nama Program

SKPD Penanggung Jawab

(4)

(6)

1. Program Peningkatan Iklim Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang Kondusif 2. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Unggulan Kompetitif UMKM 3. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM ; 4. program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja

Dinas Koperasi dan UMKM

Prioritas Sasaran Pembangunan Daerah Pembangunan Daerah (2)

1 Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan dan Kualitas Pendidikan

(3) 1. Meningkatnya akses modal usaha dan kesempatan kerja maupun berusaha, bagi kelompok warga miskin dan usaha kecil/ mikro; 2. Ketercukupan pangan dan asupan gizi, bagi kelompok warga miskin; 3. Hunian dan lingkungan pemukiman sehat dan kejelasan status kepemilihan lahan.

5. Program peningkatan kesempatan kerja

6. Program peningkatan ketahanan pangan 7. Program Pengembangan perumahan


Dinas Koperasi dan UMKM Dinas Koperasi dan UMKM Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kantor Ketahanan Pangan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang

IV - 6

No. (1)


2 Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan dan Kualitas Pendidikan

(3)

1. Meningkatnya cakupan dan kualitas layanan pendidikan, bagi kelompok warga miskin; 2. Meningkatnya cakupan dan kualitas layanan pada pendidikan usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. 3. Meningkatnya kecukupan dan kelayakan sarana dan prasarana pendidikan. 4. Meningkatnya kualitas pendidikan dan pengetahuan bagi kelompok perempuan. 5. Meningkatnya layanan perpustakaan dan minat baca.

Nama Program (4) 8. Program lingkungan sehat perumahan

(6) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang

1. Program Pendidikan Anak Usia Dini

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kantor Perpustakan dan Arsip Daerah Kantor Perpustakan dan Arsip Daerah

2. Program Pendidikan Dasar

3. Program Pendidikan Menengah

4. Program Pendidikan Non Formal dan Informal

5. Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan 6. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

7. Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan 8. Program Pengembangan budaya baca

9. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pengembangan Pusdes 3 Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan dan Kualitas Pendidikan

1. Ketersediaan dan pemenuhan standar obat dan perbekalan kesehatan di Pusekemas dan RSD. 2. Meningkatnya cakupan dan kualitas layanan kesehatan, bagi kelompok warga miskin. 3. Meningkatnya Jaminan pemeliharaan


1. Program Upaya Kesehatan Masyarakat 2. Program Pengawasan obat dan Makanan 3. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 4. Program Perbaikan Gizi Masyarakat 5. Program Pengembangan Lingkungan Sehat 6. Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit


Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan

IV - 7

No. (1)


(3) kesehatan masyarakat. 4. Meningkatnya standar keamanan jenis makanan yang beredar dipasaran. 5. Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang PHBS. 6. Menurunnya prosentase balita gizi buruk dan bumil KEK 7. Menurunnya angka kesakitan penyakit menular dan endemis. 8. Meningkatnya pelayanan rawat inap dan rawat jalan Pusekesmas dan RSD. 9. Terpenuhinya standar pelayanan kesehatan pada penyedia layanan kuliner. 10. Meningkatnya layanan KB.

1. 4 Percepatan Pertumbuhan yang berkualitas dalam rangka mengantisipasi dampak krisis Global dengan Memperkuat 2. Daya Tahan Ekonomi yang didukung oleh 3. Pembangunan Infrastruktur Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh, Agribisnis dan 4. Energi;

Nama Program


(4)

(6)

menular 7. Program Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya 8. Program Keluarga Berencana

9. Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 1. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan. 2. Program peningkatan kualitas dan produktivitas ketenagakerjaan

Meningkatnya 3. keamanan, ketersediaan sarana dan prasarana, dan pelayanan LLAJ. 4. Fasilitasi pencari kerja dan penempatan tenaga kerja. 5. Meningkatnya aktivitas investasi dan usaha produktif. 6. Ketersediaan modal usaha dan jaminan pinjaman modal usaha 7. koperasi dan UMKM. 5. Meningkatnya kompetensi dan inovasi pelaku UMKM. 6. Meningkatnya daya 8. tarik Kabupaten Kendal sebagai 9. tempat investasi yang kompetitif. 10. 7. Kecukupan dan stabilisasi harga

Program peningkatan kesempatan kerja

Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi Program peningkatan Iklim investasi Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan UMKM dan koperasi

Dinas Kesehatan

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kantor Penanaman Modal Kantor Penanaman Modal Dinas Koperasi dan UMKM Dinas Koperasi dan UMKM

Program Peningkatan Dinas Pertanian Kesejahteraan Petani; Program Peningkatan Ketahanan Pangan; Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian;


IV - 8

No. (1)

Prioritas Sasaran Pembangunan Daerah Pembangunan Daerah (2) 8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

(3) bahan pokok. Meningkatnya produksi, pemasaran dan penerapan tehnologi pertanian. Menurunnya kejadian penyakit hewan menular dan zoonosa, dan meningkatnya perlindungan konsumen produk peternakan. Meningkatnya kunjungan wisatawan melalui peningkatan promosi dan kerjasama kepariwisataan. Mengkatnya fasilitasi wisata dan kualitas obyek wisata. Meningkatnya frekuensi dan kualitas event wisata dengan melibatkan stakeholders. Akurasi data base dan layanan informasi perdagangan. Meningkatnya inovasi tehnologi industri dan kompetensi wirausaha bidang industri.

Nama Program (4) 11. Program Peningkatan Penerapan Teknologi; 12. Program Peningkatan Produksi Pertanian; 13. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak; 14. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan; 15. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan; 16. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan. 17. Program Pengembangan Kemitraan; 18. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata; 19. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata. 20. Program Pembinaan dan pengawasan Bidang Pertambangan; 21. Program Perencanaan Wilayah dan Pengembangan Sumber Daya Alam. 22. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan; 23. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan; 24. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri; Peningkatan 25. Program Perdagangan Eksport.

SKPD Penanggung Jawab (6)

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Dinas Perdagangan Perindustrian, Pertambangan dan Energi


26. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah; 27. Program Kemampuan Teknologi Industri; 28. Program Pengembangan Sentra Industri Potensial; 29. Program Pengendalian Pencemaran Industri.


1. Program Pembangunan Wilayah Perbatasan; 2. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah


IV - 9

No. (1)


Nama Program

(3) 3.

4.

5.

6. 7. 8. 9. 10. 5 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Pemantapan Kinerja Pemerintahan Daerah serta Pemantapan Keamanan dan Ketertiban

1. Terselenggaranya musrenbang dan tersusunnya dokumen Perencanaan pembangunan tahunan dan jangka panjang; 2. Fasilitasi kerja sama regional dan lintas sektor 3. Meningkatnya pengamanan dan kejelasan status aset pemerintah daerah. 4. Meningkatnya kualitas dan cakupan layanan kependudukan dan catatan sipil. 5. Tercukupinya sarana dan prasarana dalam rangka mewujudkan keamanan dan ketertiban umum. 6. Terjaganya keamanan, ketertiban dan kondusifitas wilayah. 7. Fasilitasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, aman dan lancar. 8. Penetapan perda. 9. Fasilitasi persidangan dan kegiatan DPRD Kabupaten Kendal.

(4) Tumbuh; Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar; Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam; Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana; Program Perencanaan Sosial Budaya; Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi; Program Pengembangan Data dan Informasi. Program Penataan Administrasi Kependudukan Program Kependudukan dan Catatan Sipil

11. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 12. Program Peningkatan Pemberantasan Pekat 13. Program Penataan Peraturan Per-UU 14. Program Pengelolaan Sumber Daya Aparatur Dalam Pemberdayaan Potensi 15. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 16. Program Peraturan Perundang-undangan Perencanaan dan Pembentukan Hukum 17. Program Penatausahaan Keuangan Daerah. 18. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah 19. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 20. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 21. Program Kerjasama Peningkatan Investasi 22. Program Penyiapan Potensi



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Badan Kesatuan Bangsa , Politik dan Perlindungan Masyarakat

Sekretariat DPRD

Bagian Hukum Sekretariat Daerah DPPKD Inspektorat

Kantor Penanaman Modal

IV - 10

No. (1)


(3) 10. Terselenggaranya kegiatan serap aspirasi oleh Kepala 23. Daerah. 11. Meningkatnya kepatuhan wajib pajak dan wajib retribusi 24. daerah, serta pendapatan daerah. 12. Kesepakatan KUA dan PPAS serta penetapan 25. APBD 2010. 13. Meningkatnya kualitas 26. dan akuntabilitas pengelolaan keuangan 27. aset daerah dan kinerja pelaksanaan 28. kegiatan. 14. Terlaksananya 29. monitoring dan evaluasi pelaksanaan 30. kegiatan pemerintah daerah. 15. Terselesaikannya 31. kasus-kasus hasil pemeriksaan aparat pengawas. 16. Meningkatnya kualitas 32. pelayanan perijinan terpadu. 17. Meningkatnya akurasi data base, kompetensi dan disiplin PNS. 33. 18. Terlaksananya TMMD. 19. Terpantaunya 34. kegiatan bantuan sosial 35. kemasyarakatan. 20. Akurasi dan aktualisasi data base 36. statistik dan perekonomian daerah. 21. Tercukupinya sarana dan prasarana dalam rangka pengelolaan 37. arsip dan akurasi sistem pengelolaan arsip. 38. 22. Terbangunnya integrasi jaringan on 39. line lintas SKPD dan lintas aplikasi soft ware berbasis IT. 23. Meluasnya 40. pengenalan potensi

Nama Program (4) Sumberdaya, Sarpras Daerah Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Program Pengamanan Aset Daerah Program Pembinaan Fasilitas Keuangan Desa Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penggunaan Dana Operasional Kelurahan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat Koordinasi dan Kerjasama Antar Daerah/ Kedungsepur Pembinaan Administrasi Kecamatan dan Kelurahan Pensertifikatan Tanah-tanah Milik Pemerintah Kab.Kendal Pembekalan Peningkatan Kapasitas Camat dan Lurah Dalam Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan Penegasan Batas Daerah Antara Kab. Kendal dan Kab.Batang Program Pendayagunaan TTG Program Pengembangan Perumahan Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Masyarakat Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen /



Bagian Pengelolaan Aset Daerah Setda Kendal

Badan Kepegawaian Daerah

Bagian Tata Pemerintahan Setda Daerah

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kantor Perpustakaan

IV - 11

No. (1)


(3) dan daya tarik Kabupaten Kendal.

Nama Program (4) Arsip Daerah 41. Program fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Kominfo 42. Program Kerja sama Informasi dengan Mass Media 43. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 44. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 45. Program Peningkatan Pemberantasan Pekat 46. Program Penataan Peraturan Per-UU 47. Program Pengelolaan Sumber Daya Aparatur Dalam Pemberdayaan Potensi 48. Program pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 49. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

6 Percepatan 1. Pertumbuhan yang berkualitas dalam rangka mengantisipasi dampak krisis Global 2. dengan Memperkuat Daya Tahan Ekonomi yang didukung oleh Pembangunan Infrastruktur Wilayah Strategis dan Cepat 3. Tumbuh, Agribisnis dan Energi; 4.

5.

6. 7.

2. Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Meningkatnya 3. Program pembangunan kapasitas dan kinerja saluran drainase/gorongjalan, jembatan dan gorong drainase kota. 4. Program Peningkatan Meningkatnya perlindungan dan keamanan, konservasi sumber daya kenyamanan dan alam perkembangan pusat- 5. Program pengembangan pusat kegiatan dan kinerja persampahan pertumbuhan kota. Tertatanya taman kota 6. Program pengelolaan ruang dan kawasan RTH. terbuka hijau (RTH) Meningkatnya kondusifitas dan 7. Program pembinaan kebersihan kota. pedagang kakilima dan Semakin optimalnya asongan fungsi ruang-ruang 1. Program Pembangunan publik kota. Jalan dan Jembatan Meningkatnya ketertiban 2. Program Rehabilitasi / Meningkatnya citra Pemeliharaan Jalan dan


SKPD Penanggung Jawab (6) dan Arsip Daerah Bagian Pengelolaan Data Setda

Satpol PP

Bagian Humas Setda Bagian Pembangunan Setda Kendal Dinas Bina Marga dan Pengairan Dinas Bina Marga dan Pengairan Dinas Bina Marga dan Pengairan Kantor Lingkungan Hidup Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Dinas Koperasi dan UMKM Dinas Bina Marga dan Pengairan Dinas Bina Marga dan

IV - 12

No. (1)

Prioritas Sasaran Pembangunan Daerah Pembangunan Daerah

Nama Program

(2)


(3) (4) dan branding kota, Jembatan sebagai kota yang aman, nyaman dan tertib. 1. Peningkatnya 7 Percepatan 3. Program perencanaan perkembangan Pertumbuhan yang pengembangan wilayah jaringan jalan dan strategis dan cepat tumbuh berkualitas dalam askesibilitas kegiatan. rangka mengantisipasi dampak krisis Global 2. Berkembangnya 1. Program pembangunan pusat-pusat aktivitas/ dengan Memperkuat saluran drainase/gorongDaya Tahan Ekonomi pertumbuhan. gorong yang didukung oleh 2. Program pembangunan Pembangunan talud/bronjong Infrastruktur Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh, Agribisnis dan Energi;

(6) Pengairan

1. 8 Percepatan Pertumbuhan yang berkualitas dalam rangka mengantisipasi dampak krisis Global 2. dengan Memperkuat Daya Tahan Ekonomi yang didukung oleh Pembangunan 3. Infrastruktur Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh, Agribisnis dan Energi; 4.

Dinas Bina Marga dan Pengairan Dinas Bina Marga dan Pengairan Kantor Lingkungan Hidup

Meningkatnya kapasitas dan kinerja sarana dan prasarana pengendali banjir Meningkatnya kapasitas dan kinerja saluran drainase dan gorong-gorong Normalisasi dan revitalisasi kawasan bantaran dan daerah tangkapan air Penataan (resetlement) dan rehabilitasi hunian korban banjir.

3. Program Pemeliharaan talud/bronjong 4. Program Pengendalian Banjir 5. Program Peningkatan perlindungan dan konservasi sumber daya alam 6. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam

Program Penyelenggaraan Otonomi daerah

9.

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Pemantapan Kinerja Pemerintahan Daerah serta Pemantapan Keamanan dan Ketertiban

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dinas Bina Marga dan Pengairan Dinas Bina Marga dan Pengairan

Badan Kesatuan Bangsa , Politik dan Perlindungan Masyarakat Badan Kesatuan Bangsa , Politik dan Perlindungan Masyarakat; Bagian Tata Pemerintahan Setda Kendal

Terselenggaranya Pilkada 2010 secara aman, demokratis dan kondusif.


IV - 13

4.2 Strategi Pembangunan Daerah Strategi umum yang ditempuh dalam rangka meningkatkan akselerasi dan pengembangan program/ kegiatan unggulan dan prioritas adalah : a. Mengalokasikan

dana

secara

tepat

guna

dan

tepat

sasaran

dan

memanfaatkannya dengan prinsip efisiensi; b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam setiap tahap pembangunan melalui upaya-upaya persuasif c. Peningkatan kualitas dan jaringan pelayanan kesehatan, pencegahan penyakit menular. d. Peningkatan investasi sebagai upaya untuk menciptakan kesempatan kerja dan berusaha untuk menangani permasalahan pengangguran. e. Pemberdayaan dan peningkatan peran UMKM/ IKM dan investasi sebagai pendukung pertumbuhan ekonomi daerah. f.

Peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan publik/ perijinan.

g. Penguatan tata pengelolaan pemerintahan, supremasi dan perlindungan hukum. h. Peningkatan kenyamanan dan kelayakan kota sebagai tempat tinggal, tempat usaha dan pendukung kelestarian linkungan hidup. i.

Pengamanan eksistensi dan revitalisasi fungsi ruang publik, ruang hijau dan kawasan/ bangunan cagar budaya.

j.

Intensifikasi upaya revitalisasi kawasan dan sarana penanggulangan banjir.

k. Melibatkan segenap unsur masyarakat dalam Pilkada Kabupaten Kendal yang tertib, aman, demokratis dan kondusif. Strategi yang digunakan dalam perencanaan Pembangunan di Kabupaten Kendal yaitu melalui keterpaduan, berkelanjutan, berkesinambungan program dan kegiatan, baik antar SKPD maupun dengan pemerintah Kabupaten Kendal, pemerintah provinsi dan pihak ketiga (stakeholders). Adapun strategi yang digunakan dalam penganggaran meliputi, (1) Proporsionalitas, siqnifikansi dan kesinambungan alokasi anggaran. (2) Optimalkan capaian target kinerja kegiatan yang telah ditetapkan anggarannya. (3) Pengalokasian dan penggunaan anggaran kegiatan SKPD atas dasar ketaatan pada prosedur , ketepatan sasaran, hasil dan manfaatnya.

4.3 Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Dalam rangka menyelesaikan permasalahan pembangunan di Kabupaten Kendal, kebijakan yang diambil meliputi : a. Mengoptimalkan upaya pemberdayaan masyarakat; b. Mengembangkan pendidikan; c. Memperkuat dan mengembangkan jaringan pelayanan kesehatan; Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2010

IV - 14

d. Mengusahakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi; e. Memperkuat daya saing daerah; f.

Memperkuat

sinergitas

perencanaan,

pelaksanaan,

tata

kelola

dan

pertanggungjawaban terhadap anggaran daerah; g. Mewujudkan iklim kondusif dalam rangka menarik investasi daerah; h. Menegakkan supremasi hukum; i.

Mengembangkan cakupan dan memperkuat kelembagaan layanan publik;

j.

Meningkatkan penataan ruang kota, konservasi lingkungan dan kawasan/ bangunan cagar budaya.

k. Merevitalisasi kawasanan pengamanan banjir dan mengoptimalkan kinerja sarana penanggulangan banjir. l.

Menyelenggarakan Pilkada Kabupaten Kendal yang tertib, aman, demokratis dan kondusif. Kebijakan yang diambil dalam dalam hal penganggaran pembangunan

di Kabupaten Kendal diarahkan pada : a. Pro poor, Pro jobs, Pro growth Pengarusutamaan anggaran (bugdeting mainstream) diarahkan pada alokasi anggaran dalam proporsi dan jumlah yang siqnifikan serta berkesinambungan berorientasi utama pada upaya penanggulangan kemiskinan, di sisi lain sebagai hal yang tidak terpisahkan, diproyeksikan mampu menumbuhkan lapangan kerja dan usaha, mampu memacu pertumbuhan ekonomi yang signifikan. b. Belanja langsung Diarahkan untuk mendanai program dan kegiatan sesuai bidang kewenangan/ urusan pemerintah daerah dengan tujuan dan target sasaran yang jelas. c. Belanja tidak langsung Pengalokasian anggaran dalam bentuk bantuan diarahkan secara selektif dan tidak terus menerus, utamanya pada kondisi kritis yang benar-benar memerlukan. d. Keterpaduan alokasi anggaran dengan penganganggaran dari pemerintah atasan (Pusat dan Provinsi)


IV - 15

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2010

5.1 Urusan Wajib 1. Bidang Pendidikan a. Permasalahan 1) Belum optimalnya pemerataan akses memperoleh pendidikan, mutu serta tata kelola pada PAUD yang disebabkan oleh: a) Belum

terbangunnya

pemahaman

masyarakat

terhadap

PAUD

bagi

pengembangan potensi anak (Golden Age) b) Terbatasnya lembaga dan sarana serta prasarana PAUD 2) Belum optimalnya pelaksanaan peningkatan mutu pendidikan dasar antara lain disebabkan oleh: a) Belum terbangunnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap pentingnya pendidikan dasar. b) Belum terpenuhinya standar sarana prasarana minimal Pendidikan Dasar. c) Belum optimalnya pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). 3) Belum optimalnya pemerataan, akses, mutu, relevansi dan daya saing Pendidikan Menengah yang disebabkan: a) Kemampuan ekonomi masyarakat yang rendah. b) Rendahnya persentase sekolah yang memiliki standar sarana prasarana minimal pendidikan menengah. c) Belum optimalnya link and match antara sekolah dengan dunia usaha / dunia industri. d) Belum optimalnya pengelolaan kegiatan pembinaan kesiswaan. e) Belum optimalnya sumberdaya sekolah dalam perencanaan dan pengelolaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. f)

Rendahnya minat masyarakat terhadap pendidikan menengah kejuruan.

4) Belum optimalnya pemerataan, akses, mutu dan relevansi serta daya saing Pendidikan Non Formal yang disebabkan oleh: a) Rendahnya apresiasi masyarakat terhadap Pendidikan Non Formal. b) Rendahnya Indek pembiayaan dalam layanan Pendidikan satuan pendidikan non formal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2010

V-1

c) Belum tersosialisasinya jenjang pendidikan non formal 5) Belum optimalnya kinerja pendidik dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya mengelola pembelajaran yang disebabkan oleh : a) Masih terdapat Pendidik PAUD, Dikdas dan Dikmen yang belum memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan. b) Sebagian besar Pendidik PAUD, Dikdas dan Dikmen belum bersertifikat Pendidik 6) Belum optimalnya tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik dalam penyelenggaraan pendidikan b. Arah Kebijakan 1. Meningkatnya prioritas tercapainya target program wajib belajar belajar pendidikan dasar sembilan tahun; 2. Merehabilitasi bangunan SD/MI (dalam mewujudkan akses pemerataan); 3. Mendorong

tercapainya

target

indikator

kunci

kinerja

bidang

pendidikan

sebagaimana yang digariskan oleh pemerintah pusat; 4. Meningkatkan pemerataan dan mutu serta tata kelola penyelenggaraan PAUD; 5. Meningkatkan pemerataan dan mutu serta tata kelola penyelenggaraan pendidikan dasar; 6. Meningkatkan pemerataan, mutu, relevansi dan daya saing serta perluasan akses penyelenggaraan pendidikan menengah; 7. Meningkatkan pemerataan, mutu, relevansi dan daya saing serta perluasan akses penyelenggaraan pendidikan non formal dan informal; 8. Meningkatkan pemerataan, mutu, relevansi dan daya saing serta perluasan akses penyelenggaraan pendidikan khusus; 9. Meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan formal dan non formal; 10. Meningkatkan

tata

kelola,

akuntabilitas

dan

pencitraan

publik

dalam

penyelenggaraan pendidikan. c. Program Indikatif 1) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan ; 2) Program Pendidikan Anak Usia Dini ; 3) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2010

V-2

4) Program pendidikan menengah 5) Program pendidikan non formal 6) Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan 7) Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 8) Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan; 9) Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda; 10) Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan; 11) Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga; 12) Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda. 2. Bidang Kesehatan a. Permasalahan 1) Masih kurangnya ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan untuk menjamin kesehatan masyarakat. 2) Masih terbatasnya akses individu, keluarga dan masyarakat terhadap kesehatan disebabkan belum meratanya kualitas pelayanan kesehatan di unit pelayanan kesehatan pemerintah. 3) Maraknya penggunaan bahan berbahaya kedalam makanan yang berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan masyarakat. 4) Masih kurangnya peran serta masyarakat dalam pembangunan kesehatan, terutama dalam peningkatan status kesehatan masyarakat dan penciptaan lingkungan bersih dan sehat. 5) Masih adanya kasus gizi buruk yang disebabkan belum optimalnya pemberian tambahan makanan, vitamin dan zat gizi lainnya, serta rendahnya peran masyarakat dalam penciptaan keluarga sadar gizi. 6) Masih rendahnya status kesehatan lingkungan yang dapat berakibat pada timbulnya berbagai penyakit di masyarakat. 7) Kecenderungan munculnya KLB penyakit menular yaitu DBD, TB paru, Penyakit Campak, AFP, Diphtery & resiko Polio (PD3I) dan HIV/AIDS disebabkan oleh: 8) Perilaku hidup sehat yang belum baik 9) Kualitas lingkungan yang masih kurang 10) Masih belum optimalnya pelayanan kesehatan di semua unit pelayanan pemerintah dan swasta disebabkan oleh belum dipatuhinya standar pelayanan kesehatan.


V-3

11) Pelayanan kesehatan masyarakat belum terjamin disebabkan oleh masih terbatasnya sarana dan prasarana Puskesmas. 12) Belum terjalinnya kemitraan yang kuat antara pemerintah daerah dengan pihak swasta dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. 13) Belum optimalnya pelayanan kesehatan bagi anak dan balita. 14) Belum optimalnya pelayanan kesehatan bagi penduduk usia lanjut. b. Arah Kebijakan 1) Meningkatkan pelayanan obat dan perbekalan kesehatan melalui penyediakan stok obat dan perbekalan kesehatan yang bermutu, merata, dan terjangkau bagi masyarakat. 2) Mewujudkan kesehatan individu, keluarga dan masyarakat melalui pemerataan kualitas pelayanan kesehatan. 3) Meningkatkan

pengawasan

makanan

dan

obat-obatan

untuk

memastikan

keamanan bagi konsumsi masyarakat. 4) Meningkatkan status kesehatan masyarakat dan kondisi lingkungan bersih dan sehat melalui promosi dan pemberdayaan masyarakat secara berkesinambungan 5) Meningkatkan pemberian tambahan makanan, vitamin dan zat gizi lainnya dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam membentuk keluarga sadar gizi. 6) Mengembangkan lingkungan sehat masyarakat. 7) Mewujudkan upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit melalui surveilans, pengendalian faktor risiko dan penanganan serta penanggulangan KLB dan bencana 8) Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan melalui penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan minimal kesehatan secara berkesinambungan. 9) Meningkatkan pelayanan Puskesmas melalui penyediaan sarana dan prasarana Puskesmas. 10) Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui kemitraan yang kuat dengan pihak swasta. 11) Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi anak dan balita. 12) Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi penduduk usia lanjut


V-4

c. Sasaran 1) Meningkatnya jumlah stok persediaan obat dan perbekalan kesehatan di berbagai unit pelayanan kesehatan pemerintah dan swasta. 2) Meningkatnya kualitas pelayanan farmasi bagi masyarakat. 3) Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. 4) Berkembangnya sistem manajemen pelayanan kesehatan secara merata di berbagai unit pelayanan kesehatan pemerintah. 5) Berkurangnya peredaran makanan dan obat-obatan yang membahayakan kesehatan masyarakat. 6) Semakin meningkatnya upaya penciptaan lingkungan bersih dan sehat. 7) Meningkatnya status gizi masyarakat. 8) Meningkatnya peran serta masyarakat dalam penciptaan keluarga sadar gizi. 9) Meningkatnya status kesehatan lingkungan masyarakat. 10) Meningkatnya upaya-upaya pencegahan & penanggulangan penyakit menular (termasuk potensi KLB & bencana). 11) Menurunnya gizi buruk di masyarakat 12) Terwujudnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), lingkungan sehat melalui promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat 13) Meningkatnya kualitas, pendayagunaan & pemerataan tenaga kesehatan 14) Meningkatnya sarana, jaringan & kualitas pelayanan kesehatan di Puskesmas 15) Meningkatnya Kwalitas pelayanan Kesehatan 16) Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi anak dan balita. 17) Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi penduduk usia lanjut. 18) Meningkatnya jumlah rumah makan/ restaurant

yang memenuhi standar mutu

kesehatan makanan. 19) Berkurangnya jumlah kasus kematian ibu melahirkan dari keluarga kurang mampu. d. Program Indikatif 1. Program Upaya Kesehatan Masyarakat 2. Program Perbaikan Gizi Masyarakat 3. Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit 4. Program Pengembangan Lingkungan Sehat 5. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 6. Program Pengawasan Obat dan Makanan


V-5

3. Bidang Pekerjaan Umum a. Permasalahan 1) Belum optimalnya kondisi pembangunan prasarana jalan dan jembatan dalam mendukung pembangunan wilayah sesuai RTRW Kabupaten Kendal. 2) Masih tingginya tingkat kerusakan jalan dan tingkat kecelakaan lalu lintas karena ketidak seimbangan antara kemampuan daya dukung jalan dengan volume lalu lintas / beban kendaraan. 3) Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan pengelolaan jaringan irigasi

serta

jaringan pengairan lainnya dalam mendukung pembangunan pertanian. 4) Banyak sistem drainase yang tidak lancar sehingga tidak dapat mengalirkan air hujan memberikan ancaman terjadinya banjir. 5) Sering

terjadinya

erosi

dan

sedimentasi

disebabkan

masih

kurangnya

talud/bronjong. 6) Kurang terawatnya kondisi talud/bronjong untuk mengurangi terjadinya erosi dan sedimentasi tanah. 7) Bencana alam banjir diakibatkan berkurangnya daerah resapan yang dapat berfungsi menghambat laju air hujan dan kurang terawatnya bangunan pengendali banjir. b. Arah Kebijakan 1) Mewujudkan peningkatan kualitas jalan dan jembatan sesuai dengan RTRW Kabupaten Kendal 2) Mewujudkan pembangunan jalan untuk mendukung pengembangan wilayah Kendal 3) Meningkatkan kondisi jalan dari rusak menjadi baik. 4) Meningkatkan fungsi sarana dan prasarana sumber daya air untuk irigasi dan air baku dalam mendukung ketahanan pangan dan kebutuhan berbagai sektor 5) Melakukan pembangunan saluran drainase 6) Meningkatkan pembangunan talud/bronjong 7) Meningkatkan perawatan dan pemeliharaan talud/bronjong


V-6

8) Meningkatkan pencegahan dan pengendalian banjir serta pengaman pantai c. Sasaran 1) Meningkatnya efektifitas pembangunan jalan. 2) Meningkatnya kualitas jalan. 3) Terwujudnya peningkatan fungsi sarana dan prasarana sumber daya air untuk irigasi dan air baku yang mendukung ketahanan pangan dan kebutuhan berbagai sektor. 4) Meningkatnya jumlah saluran drainase yang berfungsi dengan baik. 5) Meningkatnya jumlah talud/bronjong yang terbangun. 6) Terpeliharanya kondisi talud/bronjong sehingga tetap berfungsi dengan baik. 7) Meningkatnya pengelolaan prasarana pengaman banjir. d. Program Indikatif 1) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 2) Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 3) Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi serta jaringan pengairan lainnya 4) Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 5) Program pembangunan talud/bronjong 6) Program Pemeliharaan talud/bronjong 7) Program Pengendalian Banjir 4. Bidang Penataan Ruang dan Perumahan a. Permasalahan 1) Masih

banyaknya

Rumah

Tidak

Layak

Huni

(RTLH)

dikarenakan

tidak

terjangkaunya harga rumah. 2) Masih terdapat pemukiman liar dan kumuh. 3) Kurangnya penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin. 4) Semakin menurunnya kualitas kesehatan lingkungan di sekitar perumahan. 5) Kurang tertatanya areal pemakaman disebabkan kurangnya pemeliharaan pemakaman; 6) Belum tersusunnya beberapa dokumen tentang perencanaan tata ruang.


V-7

7) Pemanfaatan ruang belum sesuai dengan peruntukannya disebabkan masih rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap peraturan tata ruang. 8) Belum optimalnya pengendalian terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai peruntukannya; 9) Semakin meningkatnya volume sampah disebabkan masih rendahnya kesadaran masyarakat. 10) Belum optimalnya pengelolaan sampah disebabkan oleh keterbatasan sarana prasarana persampahan. 11) Kurang terkelolanya taman kota sebagai ruang terbuka hijau disebabkan kurangnya perawatan dan belum sinergisnya kebijakan pengelolaan taman kota. b. Arah Kebijakan 1) Revitalisasi kawasan kumuh dan rehabilitasi perumahan tidak layak huni 2) Memperluas akses masyarakat miskin terhadap sarana air bersih dan sanitasi dasar perumahan. 3) Melakukan penertiban hunian liar dan meningkatkan sarana dan prasarana pemukiman kumuh. 4) Meningkatkan kesadaran pentingnya kesehatan lingkungan disekitar perumahan. 5) Melakukan pengelolaan areal pemakaman melalui pemeliharaan dan penataan areal pemakaman; 6) Melengkapi dokumen perencanaan tata ruang; 7) Meningkatkan pengelolaan sampah; 8) Meningkatkan pengelolaan taman kota sebagai ruang terbuka hijau; 9) Meningkatkan upaya pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya melalui penyusunan perdoman dan penyebarluasan kebijakan tata ruang. 10) Meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang; c. Sasaran 1. Tercapainya keseimbangan antara kebutuhan perumahan dengan penyediaan perumahan oleh pengembang, pemerintah daerah dan masyarakat. 2. Tersedianya permukiman layak huni yang terjangkau oleh masyarakat. 3. Semakin mudahnya masyarakat mengakses sarana air bersih dan sanitasi dasar. 4. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kesehatan lingkungan. 5. Terkelolanya areal pemakaman;


V-8

6. Tersusunnya rencana detail untuk pembangunan kawasan. 7. Tersedianya ruang publik dan tersusunnya pedoman pemanfaatan ruang 8. Terkendalinya pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukkannya d. Program Indikatif 1. Program Lingkungan Sehat Perumahan; 2. Program Pembangunan Infrastuktur Pedesaan; 3. Program Pengembangan Perumahan; 4. Program Pengelolaan Areal Pemakaman; 5. Program Peningkatan kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran; 6. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau; 7. Program perencanaan tata ruang; 8. Program pemanfaatan ruang 9. Program pengendalian tata ruang 5. Bidang Perencanaan Pembangunan a. Permasalahan 1) Belum optimalnya penyediaan data / informasi yang akurat untuk keperluan perencanaan pembangunan. 2) Belum optimalnya kerjasama antara pemerintah dengan dunia usaha dalam pembangunan daerah. 3) Belum jelasnya kemajuan pelaksanaan pembangunan di wilayah strategis dan cepat tumbuh. 4) Belum

tersusunnya

beberapa

dokumen

perencanaan

untuk

mewujudkan

pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Kendal secara partisipatif. 5) Belum jelasnya hasil pelaksanaan rencana pembangunan daerah. 6) Belum sinergisnya pelaksanaan pembangunan ekonomi, khususnya dalam penanggulangan kemiskinan; 7) Belum optimalnya pembangunan wilayah disebabkan oleh belum optimalnya dokumen perencanaaan yang sinergis. b. Arah Kebijakan 1) Mengembangkan database yang mudah diakses oleh seluruh masyarakat.


V-9

2) Meningkatkan kerjasama

antara

pemerintah

dengan

dunia

usaha

dalam

pembangunan daerah 3) Melakukan evaluasi pelaksanaan hasil-hasil pembangunan di wilayah strategis dan capat tumbuh. 4) Menyusun berbagai dokumen perencanaan pembangunan yang berkelanjutan dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat. 5) Menyusun

laporan

analisis

hasil

monitoring,

evaluasi

dan

pengendalian

pelaksanaan rencana pembangunan daerah. 6) Melakukan perencanaan pembangunan dengan melibatkan berbagai stakeholder terkait. 7) Melakukan perencanaan prasarana wilayah yang sinergis mencakup seluruh sektor pembangunan. c. Sasaran 1) Tersedianya data perencanaan dan sistem analisa data yang akurat, valid dan up to date 2) Terjalinnya kerjasama dengan melibatkan stakeholder secara nyata dalam pembangunan daerah. 3) Terevaluasinya pelaksanaan hasil-hasil pembangunan di wilayah strategis dan cepat tumbuh, sehingga dapat diambil kebijakan yang tepat. 4) Tersusunnya berbagai dokumen perencanaan pembangunan yang berkelanjutan dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat. 5) Tersusunnya laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah 6) Terencananya pembangunan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan 7) Meningkatnya kualitas hidup dan perlindungan perempuan 8) Tersusunnya rencana prasarana wilayah yang sinergis antar sector d. Program Indikatif 1) Program pengembangan data/ informasi 2) Program kerjasama pembangunan 3) Program perencanaan pembangunan daerah 4) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 5) Program perencanaan sosial budaya


V - 10

6) Program perencanaan prasarana wilayah dan sumberdaya alam 6. Bidang Perhubungan a. Permasalahan 1) Angka kecelakaan lalu lintas yang menunjukkan peningkatan sangat tajam akibat kondisi sarana dan prasarana yang kurang memadai. 2) Masih terdapatnya wilayah yang belum terjangkau secara memadai oleh sarana angkutan, 3) Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas dan kurangnya sosialisasi pada para pengguna jalan. 4) Kelas jalan tidak sesuai dengan jenis kendaraan (tonase) 5) Beberapa ruas jalan masih belum terdapat marka jalan sehingga sangat rawan kecelakakan. b. Arah Kebijakan 1) Meningkatkan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan 2) Meningkatkan pelayanan angkutan dan peningkatan disiplin menggunakan transportasi untuk menjamin keselamatan penumpang. 3) Meningkatkan pembuatan marka jalan di beberapa ruas jalan yang sangat membutuhkan c. Sasaran 1) Meningkatnya kuantitas dan kualitas prasarana fasilitas perhubungan 2) Meningkatnya pelayanan angkutan dan semakin terjaminnya keselamatan penumpang angkutan. 3) Meningkatnya jumlah marka jalan yang berfungsi sebagai pengendali dan keamanan lalu lintas d. Program Indikatif 1. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas; 2. Program Pembangunan Sarana Prasarana Perhubungan; 3. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan.


V - 11

7. Bidang Lingkungan Hidup a. Permasalahan 1) Meningkatnya beban pencemaran lingkungan oleh kegiatan industri, domestik, dan transportasi dari waktu ke waktu yang disebabkan oleh masih rendahnya kesadaran masyarakat, kurang optimalnya pelaksanaan kebijakan lingkungan hidup, masih lemahnya peraturan perundangan dan penegakan hukum terhadap pelanggar lingkungan. 2) Semakin

menurunnya

kemampuan

sumberdaya

alam

dalam

mendukung

kehidupan masyarakat yang disebabkan oleh tingkat kerusakan lingkungan dan masih lemahnya sistem pengelolaan lingkungan hidup 3) Ancaman terhadap kelestarian sumberdaya alam semakin besar, disebabkan oleh tingginya tekanan dari kegiatan industri dan pemukiman, serta masih rendahnya kesadaran masyarakat. 4) Semakin meningkatnya polusi udara yang disebabkan oleh meningkatnya aktivitas industri dan kendaraan bermotor 5) Belum akuratnya data dan informasi lingkungan hidup di Kabupaten Kendal yang dapat diakses oleh masyarakat. b. Arah Kebijakan 1) Menekan laju peningkatan pencemaran lingkungan oleh kegiatan industri, domestik dan transportasi. 2) Memperluas akses masyarakat terhadap informasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup 3) Menurunkan laju degradasi/kerusakan sumberdaya alam 4) Menekan laju pencemaran udara melalui pemantauan kualitas udara dan pengujian emisi gas buang kendaraan bermotor 5) Mengembangkan data base lingkungan hidup yang mudah diakses oleh masyarakat 6) Menekan

peningkatan

volume

sampah

dan

meningkatkan

pengelolaan

persampahan 7) Meningkatkan pengelolaan ruang terbuka hijau c. Sasaran 1) Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup


V - 12

2) Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup 3) Menurunnya laju degradasi/kerusakan sumberdaya alam 4) Menurunnya laju pencemaran udara di Kabupaten Kendal 5) Meningkatnya keakuratan data dan informasi lingkungan d. Program Indikatif 1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan; 2. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup; 3. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam; 4. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Sumber Daya Alam; 5. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; 6. Program Peningkatan Pengendalian Polusi; 7. Program Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan di Kawasan Konservasi laut dan Hutan; 8. Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut; 9. Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; 8. Bidang Kependudukan Catatan Sipil a. Permasalahan 1) Belum optimalnya koordinasi dan pengelolaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, disebabkan oleh : a) Masih lemahnya sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK). b) Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk memiliki dokumen administrasi kependudukan, kartu KK, KTP, Akta Kelahiran dan akta pencatatan sipil lainnya masih rendah. c) Masih rendahnya kualitas SDM pengelola SIAK b. Arah Kebijakan 1) Meningkatkan penataan dan pengelolaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil 2) Meningkatkan kualitas SDM pengelola SIAK


V - 13

c. Sasaran 1) Meningkatnya

penataan dan pengelolaan administrasi kependudukan dan

pencatatan sipil 2) Meningkatnya kualitas SDM pengelola SIAK d. Program Indikatif 1) Program Penataan Administrasi Kependudukan dan 2) Program Kependudukan dan Catatan Sipil 9. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera a. Permasalahan 1. Aspek perubahan kelembagaan (organisasi dan tata kerja); 2. Program KB dari sisi perencanaan dan pelaksanaan Program pengendalian pertumbuhan penduduk agak menurun; 3. Belum optimalnya koordinasi kebijakan peningkatan kualitas perempuan karena belum optimalnya sosialisasi kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. 4. Belum optimalnya penguatan pengarusutamaan gender dalam pembangunan; 5. Belum tersedianya data potensi kelembagaan perempuan; 6. Belum terbentuknya jaringan kerjasama kelembagaan pemberdayaan perempuan ; 7. Belum optimalnya SIM Gender ; 8. Masalah kesehatan, pendidikan dan perlindungan perempuan masih belum optimal, yang disebabkan masih kurangnya dukungan kebijakan bagi perlindungan perempuan. 9. Masih terjadinya tindak kekerasan berbasis gender. 10. Masih rendahnya peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan daerah, yang disebabkan oleh : masih kurangnya pelatihan kesetaraan gender dalam pembangunan. 11. Kurangnya penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam pembangunan keluarga sejahtera. 12. Belum mantapnya bimbingan manajemen pengelolaan usaha bagi perempuan.


V - 14

b. Arah Kebijakan 1) Meningkatkan pelayanan keluarga berencana dan alat kontrasepsi yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat 2) Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kesehatan ibu, bayi, dan anak; 3) Meningkatkan keserasian kebijakan peningkatan kualitas perempuan dan anak; 4) Meningkatkan penguatan pengarusutamaan gender ; 5) Meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak; 6) Meningkatkan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan c. Sasaran 1) Meningkatnya kesadaran PUS dalam partisipasi KB 2) Meningkatnya keserasian kebijakan kualitas anak dan perempuan; 3) Meningkatnya penguatan pengarusutamaan gender dan anak; 4)

Meningkatnya kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak;

5) Meningkatnya peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan. d. Program Indikatif 1) Program Keluarga Berencana; 2) Program penguatan Pengarus Utamaan Gender dan anak; 3) Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan. 10. Bidang Sosial a. Permasalahan 1) Masih ditemuainya PMKS dalam jumlah banyak, dikarenakan oleh masih belum optimalnya penanganan PMKS oleh pemerintah maupun swasta 2) Meningkatnya jumlah anak terlantar, anak jalanan, anak cacat dan anak nakal disebabkan belum optimalnya rehabilitasi kesejahteraan sosial. 3) Semakin meningkatnya jumlah penyandang cacat dan trauma dan belum optimalnya pembinaan terhadap penyandang cacat dan trauma. 4) Belum optimalnya pembinaan bagi penghuni panti asuhan/jompo 5) Belum terbinanya secara optimal eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya),


V - 15

b. Arah Kebijakan 1) Meningkatkan keberdayaan fakir miskin, dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya 2) Meningkatkan pembinaan kepada anak terlantar, anak jalanan, anak cacat dan anak nakal. 3) Meningkatkan pembinaan terhadap penyandang cacat dan trauma. 4) Mengoptimalkan pembinaan panti asuhan/panti jompo. 5) Meningkatkan kemitraan dalam penanganan PMKS, dan eks penyandang penyakit sosial 6) Meningkatkan kapasitas PSKS c. Sasaran 1) Meningkatnya Penanganan Penyandang PMKS baik oleh pemerintah maupun swasta 2) Terbinanya anak terlantar, anak jalanan, anak cacat dan anak nakal. 3) Semakin meningkatnya jumlah penyandang cacat dan trauma yang terbina. 4) Meningkatnya aktivitas pembinaan terhadap penghuni panti asuhan/panti jompo 5) Meningkatnya pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya d. Program dan Kegiatan 1. Program pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya; 2. Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial; 3. Program pembinaan anak terlantar; 4. Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma; 5. Program pembinaan panti asuhan/jompo; 6. Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks Napi, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya); 7. Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial;


V - 16

11. Bidang Ketenagakerjaan a. Permasalahan 1) Masih rendahnya kualitas dan produktivitas tenagakerja, yang disebabkan: a) Rendahnya pendidikan dan keterampilan pencari kerja. b) Belum tersedianya data base ketenagakerjaan. c) Belum optimalnya monitoring dan evaluasi dalam pelaporan tenaga kerja. 2) Masih kurangnya kesempatan kerja yang tersedia dibandingkan dengan jumlah pencari kerja, disebabkan : a) Backlog tenaga kerja tahun lalu yang belum memperoleh pekerjaan. b) Kurangnya informasi pasar kerja. c) Belum optimalnya pemanfaatan bursa kerja. 3) Belum optimalnya perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan disebabkan oleh: a) Belum terlaksananya K3. b) Masih rendahnya pemahaman pekerja tentang hak-hak normatif pekerja. c) Masih terbatasnya pelaksanaan hak normatif pekerja. d) Belum terbinanya hubungan Tripatrit. e) Belum optimalnya pelaksanaan pemberdayaan Bipatrit. b. Arah Kebijakan 1) Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenagakerja 2) Meningkatkan kesempatan kerja bagi pencari kerja 3) Meningkatkan perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan c. Sasaran 1) Meningkatnya

kualitas dan produktivitas

tenagakerja melalui pendidikan dan

pelatihan bagi pencari kerja. 2) Meningkatnya kesempatan kerja bagi pencari kerja 3) Meningkatnya

jaminan

perlindungan

dan

pengembangan

lembaga

ketenagakerjaan d. Program Indikatif 1.

Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja;

2.

program peningkatan kesempatan kerja;

3.

Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan ;


V - 17

12. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah a. Permasalahan 1) Kurang kondusifnya iklim usaha kecil menengah di Kabupaten Kendal 2) Masih rendahnya tingkat kompetitif usaha kecil dan menengah dibandingkan daerah lainnya 3) Kurang optimalnya sistem pendukung permodalan bagi UMKM dan koperasi 4) Terbatasnya kualitas kelembagaan UMKM dan koperasi dalam managemen organisasi b. Arah Kebijakan 1) Menciptakan iklim usaha kecil menengah yang kondusif melalui penyusunan kebijakan tentang yang menguntungkan semua pihak. 2) Meningkatkan keunggulan produk usaha kecil dan menengah 3) Meningkatkan sistem informasi pendukung permodalan bagi UMKM dan koperasi 4) Meningkatkan kualitas kelembagan UMKM dan koperasi c. Sasaran 1) Terciptanya iklim usaha kecil menengah yang kondusif 2) Meningkatnya keunggulan produk usaha kecil dan menengah 3) Meningkatnya dukungan penyediaan permodalan bagi UMKM dan koperasi 4) Peningkatan kemampuan pengurus UMKM dan koperasi untuk melakukan perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan dan evaluasi. d. Program Indikatif 1. Program Peningkatan Iklim Usaha Mikro Kecil dan Menengah Yang Kondusif; 2. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Unggulan Kompetitif UMKM ; 3. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM ; 4. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi; 5. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan.


V - 18

13. Bidang Penanaman Modal a. Permasalahan 1) Menurunnya jumlah Investor dan nilai investasi, baik PMA maupun PMDN, investasi skala besar, menengah dan kecil 2) Belum kondusifnya iklim investasi disebabkan biaya investasi masih tinggi dan belum optimalnya fungsi Unit Pelayanan Terpadu. b. Arah Kebijakan 1) Penggalian sumber-sumber daya tarik investasi di Kabupaten Kendal. 2) Optimalisasi promosi dan kerjasama penanaman modal. 3) Memperbaiki iklim investasi melalui peningkatan kualitas pelayanan perijinan c. Sasaran 1) Meningkatnya minat calon investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Kendal 2) Terciptanya ikilm investasi yang semakin kondusif serta peningkatan realisasi investasi di Kabupaten Kendal d. Program Indikatif 1) Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi 2) Program peningkatan Iklim dan realisasi investasi 14. Bidang Kebudayaan a. Permasalahan 1) Masih rendahnya apresiasi masyarakat terhadap budaya daerah dan semakin lunturnya nilai-nilai etika, moral dan budaya masyarakat yang disebabkan oleh masuknya pengaruh budaya asing, dan masih kurangnya pembinaan bagi para remaja. 2) Belum optimalnya pengelolaan kekayaan budaya daerah 3) Masih lemahnya sistem manajemen pengelolaan kebudayaan daerah. b. Arah Kebijakan 1) Melestarikan dan pengembangan seni dan budaya daerah.


V - 19

2) Meningkatkan pengelolaan kekayaan budaya daerah 3) Meningkatkan penyelenggaraan festival budaya daerah. c. Sasaran 1) Meningkatnya daya tarik wisata melalui pelestarian dan pengembangan seni dan budaya 2) Terpeliharanya peninggalan-peninggalan sejarah dan purbakala 3) Meningkatnya pengelolaan aset seni dan budaya sebagai daya tarik wisata d. Program Indikatif 1) Program pengembangan nilai budaya 2) Program pengelolaan kekayaan budaya 3) Program pengelolaan keragaman budaya 15. Bidang Kepemudaan dan Olahraga a. Permasalahan 1) Rendahnya partisipasi pemuda (kelembagaan organisasi kepemudaan) dalam pembangunan, antara lain disebabkan oleh : a) Masih rendahnya tingkat pengetahuan dan ketrampilan pemuda. b) Terbatasnya sarana dan prasarana bagi pemuda untuk berpartisipasi dalam pembangunan c) Masih rentannya pemuda dari pengaruh negatif lingkungan sekitar. 2) Belum optimalnya prestasi dan pemasyarakatan olah raga disebabkan oleh: a) Masih

rendahnya

kualitas

dan

kuantitas

pembibitan,

pembinaan

dan

pemanduan serta pemasyarakatan olah raga. b) Belum optimalnya penelitian dan pengembangan keolahragaan. c) Masih rendahnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana d) Masih rendahnya kualitas dan kapasitas kelembagaan/ organisasi olah raga b. Arah Kebijakan 1) Memperluas kesempatan memperoleh pelatihan dan keterampilan pemuda 2) Memberdayakan organisasi kepemudaan agar benar-benar mampu menjadi wadah aktivitas dan kreatifitas pemuda.


V - 20

3) Meningkatkan daya tangkal pemuda terhadap pengaruh destruktif, serta meningkatkan kemitraan kepemudaan. 4) Meningkatkan kualitas pembibitan dan pembinaan olah raga pada semua cabang olah raga, melalui peningkatan motivasi dan sarana prasarana olah raga. 5) Meningkatkan

pembinaan

lembaga/

organisasi

olah

raga

dalam

rangka

mengembangkan kemampuan pengelolaan di semua cabang olah raga. c. Sasaran 1) Meningkatnya kepedulian dan partisipasi generasi muda dalam pembangunan daerah. 2) Meningkatnya akses pemuda dalam kegiatan pembangunan 3) Meningkatnya daya tangkal pemuda terhadap pengaruh destruktif. 4) Terwujudnya peningkatan kapasitas dan kualitas kelembagaan/ organisasi kepemudaan. 5) Meningkatnya prestasi olah raga di berbagai cabang olah raga di kalangan pelajar 6) Meningkatnya prestasi olah raga di berbagai cabang olahraga d. Program Indikatif 1) Program peningkatan peran serta kepemudaan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan 2) Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 16. Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri a. Permasalahan 1) Belum mantapnya kemaananan dan kenyamanan lingkungan karena masih terdapat gangguan kriminalitas dan keamanan lingkungan 2) Masih terdapat beberapa gangguan kakantribmas yang disebabkan

belum

optimalnya pencegahan tindak kriminal dan ketenteraman lingkungan 3) Belum mantabnya pemahaman wawasan kebangsaan dalam masyarakat. 4) Belum optimalnya kemitraan

pemerintah, ormas, kelompok masyarakat dalam

pengembangan wawasan kebangsaan 5) Belum

meratanya kemampuan masyarakat dalam menjaga keamanan dan

ketertiban secara swadaya.


V - 21

6) Belum optimalnya pendidikan politik masyarakat, yang disebabkan : rendahnya tingkat sosial ekonomi dan kesadaran hukum warga negara masih rendah. 7) Masih belum mantapnya kemampuan pencegahan dini dan penanggulangan bencana banjir dan kekeringan serta bencana lainnya. b. Arah Kebijakan 1) Meningkatkan keamamanan dan kenyamanan lingkungan 2) Meningkatkan kakantribmas dan pencegahan tindak kriminal 3) Meningkatkan wawasan kebangsaan pemuda 4) Meningkatkan kemitraan dalam rangka pengembangan wawasan kebangsaan 5) Meningkatkan

pemberdayaan

masyarakat

dalam

menjaga

ketertiban

dan

keamanan. 6) Meningkatkan pendidikan politik masyarakat 7) Meningkatkan pencegahan dini dan penanggulangan bencana alam c. Sasaran 1) Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan 2) Meningkatnya kakantribmas dan pencegahan tindak kriminal 3) Meningikatnya wawasan kebangsaan 4) Meningkatnya kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan dalam masyarakat 5) Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan 6) Meningkatnya kesadaran politik masyarakat. 7) Meningkatnya kemampuan

pencegahan dini dan penanggulangan korban

bencana alam d. Program Indikatif 1) Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 2) Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 3) Program pengembangan wawasan kebangsaan 4) Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan 5) Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan 6) Program pendidikan politik masyarakat 7) Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam


V - 22

17. Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian a. Permasalahan 1) Belum optimalnya peran DPRD dalam melaksanakan peran dan fungsi politik, antara lain disebabkan oleh : a) Belum optimalnya peran dan fungsi pengawasan DPRD. b) Belum optimalnya pelaksanaan peran dan fungsi budgeting oleh DPRD. c) Masih perlu ditingkatkannya keterwakilan poiltik dan peran anggota DPRD. 2) Masih terdapat peraturan perundangan di daerah yang belum sesuai dengan tata peraturan perundangan yang baru dan

menimbulkan

ekonomi biaya

tinggi,

disebabkan antara lain: a) Masih kurangnya kajian peraturan perundangan daerah. b) Belum optimalnya dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah dan tokoh masyarakat dan agama. c) Kurangnya sosialisasi peraturan perundangan daerah kepada masyarakat. 3) Belum optimalnya pelayanan kedinasan kepala daerah/wakll kepala daerah 4) Belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah secara efektif dan efisien 5) Belum efektifnya pelaksanaan otonomi daerah dalam pelaksanaan pelayanan publik. 6) Belum optimalnya sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 7) Belum optimalnya profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 8) Belum mantapnya penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan pembangunan daerah 9) Penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Kendal 2010 10) Belum optimalnya Kerjasama Antar daerah. 11) Belum optimalnya kapasitas sumber daya aparatur 12) Belum optimalnya pembinaan dan pengembangan aparatur daerah b. Arah Kebijakan 1) Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan Anggota DPRD. 2) Meningkatkan penataan peraturan Perundang-undangan daerah 3) Meningkatkan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakll kepala daerah 4) Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah


.

V - 23

5) Melakukan penataan daerah otonomi baru dalam rangka meningkatkan pelayanan publik. 6) Meningkakan

sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan

kebijakan KDH 7) Meningkatkan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 8) Melakukan penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan 9) Meningkatkan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 10) Melaksanakan Pilkada Kabupaten Kendal secara aman, tertib, demokratis dan kondusif. 11) Meningkatkan kapasitas sumberdaya aparatur daerah 12) Meningkatkan pembinaan dan pengembangan aparatur pemerintah daerah c. Sasaran 1) Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan anggota DPRD 2) Meningkatnya peraturan perundang-undangan daerah 3) Meningkatnya pelayanan kedinasan kepala daerah/wakll kepala daerah 4) Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah

.

5) Terlaksananya pelayanan publik pemerintahan daerah secara efektif dan lancar. 6) Meningkatnya sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 7) Meningkatnya profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 8) Terbentuknya kebijakan sistem dan prosedur pengawasan 9) Terjalinnya Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 10) Terlaksananya Pilkada Kabupaten Kendal secara aman, tertib, demokratis dan kondusif. 11) Meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur 12) Meningkatnya pembinaan dan pengembangan aparatur pemerintah daerah d. Program dan Kegiatan 1) Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 2) Penataan peraturan perundang-undangan 3) Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah 4) Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah.


V - 24

5) Program Penataan Daerah 6) Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 7) Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 8) Program

penataan

dan

penyempurnaan

kebijakan

sistem

dan

prosedur

pengawasan a) Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan. 9) Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 10) Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 11) Program pembinaan dan pengembangan aparatur 18. Bidang Ketahanan Pangan a. Permasalahan 1) Semakin

meningkatnya

kebutuhan

konsumsi

bahan

pangan

masyarakat

disebabkan pertumbuhan penduduk yang sangat pesat, dan semakin menurunnya jumlah produksi berbagai bahan pangan. 2) Belum optimalnya cadangan bahan pangan (beras) untuk menghadapi bencana dan gejolak harga pangan 3) Masih terdapatnya wilayah yang berpotensi terjadi kerawananan pangan b. Arah Kebijakan 1) Meningkatkan ketahanan pangan melalui pemanfaatan lahan kosong dan peningkatan persediaan (stok) bahan pangan. 2) Meningkatkan kemandirian masyarakat dalam mengatasi kerawanan pangan c. Sasaran 1) Tersedianya stok bahan pangan yang bermutu, merata, dan terjangkau oleh masyarakat 2) Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam mengatasi kerawanan pangan d. Program Indikatif 1) Program peningkatan ketahanan pangan


V - 25

19. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa a. Permasalahan 1) Belum optimalnya pembinaan pemerintahan di tingkat kelurahan dan RT/RW dan penyebarluasan informasi dalam masyarakat secara luas di tingkat kelurahan. 2) Belum berkembangnya lembaga ekonomi perdesaan, disebabkan oleh: a) Kurangnya keterampilan manajemen di lembaga BUMD. b) Masih belum meratanya keterampilan usaha industri kerajinan dalam masyarakat. b. Arah Kebijakan 1) Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan 2) Mengembangkan lembaga ekonomi pedesaan c. Sasaran 1) Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan 2) Berkembangnya lembaga ekonomi pedesaan d. Program Indikatif 1) Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan 2) Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan 20. Bidang Kearsipan a. Permasalahan 1) Kurang optimalnya penyelenggaran sistem pendataan dokumen kearsipan. 2) Kurang terpeliharanya dokumen kearsipan 3) Rendahnya pemeliharaan arsip daerah sehingga masih ditemukannya kerusakan dokumen/arsip daerah 4) Kualitas pelayanan informasi kearsipan masih rendah disebabkan minimnya kesadaran PNS di berbagai instansi dalam pengelolaan arsip b. Arah Kebijakan 1) Meningkatkan penyelenggaraan sistem pendataan dokumen kearsipan 2) Meningkatkan pengelolaan dokumen/arsip daerah


V - 26

3) Meningkatkan pemeliharaan arsip daerah 4) Meningkatkan pelayanan informasi kearsipan c. Sasaran 1) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan sistem kearsipan 2) Meningkatnya Pengelolaan dokumen/arsip daerah. 3) Meningkatnya pemeliharaan arsip daerah 4) Meningkatnya pelayanan informasi kearsipan d. Program Indikatif 1) Program perbaikan sistem administrasi kearsipan 2) Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/ arsip daerah. 3) Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan 4) Program peningkatan kualitas pelayanan informasi 21. Bidang Komunikasi dan Informatika a. Permasalahan 1) Belum terbangunnya sistem jaringan komunikasi dan informasi yang memadai yang mudah diakses masyarakat. 2) Belum optimalnya pemanfaatan media dan dalam penyampaian informasi pembangunan daerah. b. Arah Kebijakan 1) Meningkatkan

sarana

dan

prasarana

komunikasi

dan

informasi,

serta

mengembangkan akses informasi, komunikasi dan media massa. 2) Meningkatkan kerjasama komunikasi dan informasi dengan berbagai media massa. c. Sasaran 1) Meningkatnya sarana dan prasarana komunikasi dan informasi untuk mendukung penyebarluasan informasi pembangunan daerah 2) Semakin mudahnya akses masyarakat terhadap komunikasi dan informasi.


V - 27

d. Program Indikatif 1) Program pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 2) Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media

22. Bidang Perpustakaan a. Permasalahan 1) Masih kurangnya minat baca yang disebabkan masih rendahnya budaya membaca pada masyarakat 2) Masih rendahnya pengelolaan perpustakan 3) Terbatasnya sarana dan prasarana perpustakaan pada tingkat kelurahan. 4) Jumlah perpustakaan yang berada di masyarakat tingkat kelurahan sangat sedikit. b. Arah Kebijakan 1) Meningkatkan budaya baca di masyarakat melalui kegiatan-kegiatan yang menarik. 2) Meningkatkan pengelolaan perpustakaan 3) Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana perpustakaan dan koleksi buku perpustakaan pada tingkat kelurahan. 4) Meningkatkan kualitas dan kuantitas perpustakaan keliling. c. Sasaran 1) Meningkatnya budaya membaca masyarakat. 2) Meningkatnya kualitas perpustakaan 3) Meningkatnya jumlah perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat yang terkelola dengan baik. d. Program Indikatif 1) Program pengembangan budaya baca 2) Program pembinaan dan peningkatan kapasitas perpustakaan


V - 28

5.2. Urusan Pilihan 1. Bidang Pertanian a. Permasalahan 1) Masih rendahnya pendapatan petani disebabkan masih terbatasnya pengetahuan dan ketrampilan petani dalam peningkatan mutu produksi hasil pertanian, pengembangan agribisnis dan belum optimalnya pemasaran hasil-hasil pertanian 2) Masih rendahnya

produksi hasil pertanian disebabkan oleh belum optimalnya

pemanfaatan teknologi pertanian, dan masih terbatasnya sarana dan prasarana produksi pertanian/ perkebunan 3) Sering terjadinya serangan penyakit ternak yang dapat kematian dan penurunan produktivitas ternak. 4) Terbatasnya jumlah produksi hasil peternakan disebabkan oleh ketersedian bibit ternak yang berkualitas masih rendah. 5) Masih rendahnya pendapatan peternak disebabkan belum optimalnya pemasaran hasil produksi peternakan b. Arah Kebijakan 1) Meningkatkan kesejahteraan petani melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam peningkatan mutu hasil pertanian, pengembangan agribisnis, dan pemasaran hasil pertanian. 2) Meningkatkan jumlah produksi pertanian melalui penerapan teknologi pertanian/ perkebunan dan 3) Meningkatkan sarana dan prasarana produksi pertanian/ perkebunan 4) Melakukan pencegahan dan pemantauan penyakit ternak secara intensif 5) Meningkatkan

hasil

produksi

peternakan

melalui

penyediaan

bibit

pengembangan agribisnis peternakan. 6) Meningkatkan pemasaran hasil produksi peternakan. c. Sasaran 1) Meningkatnya pendapatan petani dan pelaku agribisnis 2) Meningkatnya pemasaran hasil-hasil pertanian/ perkebunan unggulan daerah 3) Meningkatnya penerapan teknologi pertanian/ perkebunan. 4) Meningkatnya jumlah produksi pertanian/ perkebunan. 5) Menurunnya jumlah ternak yang terkena penyakit.


V - 29

dan

6) Meningkatnya jumlah produksi hasil peternakan pada berbagai jenis ternak. 7) Meningkatnya jumlah hasil produksi peternakan yang dipasarkan d. Program Indikatif 1) Program peningkatan kesejahteraan petani 2) Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/ perkebunan 3) Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/ perkebunan 4) Program peningkatan produksi pertanian/ perkebunan 5) Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 6) Program peningkatan produksi hasil peternakan 7) Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan 2. Bidang Pariwisata a. Permasalahan 1) Kurangnya informasi dan promosi pariwisata Kabupaten Kendal didalam dan luar negeri 2) Kualitas produk dan jasa pariwisata belum didukung sarana dan prasarana yang memadai sehingga mengurangi daya tarik tempat wisata 3) Lemahnya hubungan jejaring, kerjasama, koordinasi, dan keterpaduan dalam pengembangan pariwisata, 4) Rendahnya partisipasi masyarakat untuk mengembangkan pariwisata b. Arah Kebijakan 1) Meningkatkan kunjungan pariwisata melalui pengembangan promosi pariwisata baik nasional maupun internasional 2) Peningkatan daya saing dan daya jual destinasi pariwisata melalui pengembangan kualitas produk dan jasa pariwisata 3) Meningkatkan kemitraan antara pemerintah daerah dengan pelaku sektor pariwisata dan masyarakat guna mensinergikan pengembangan pariwisata dan mendorong partisipasi masyarakat c. Sasaran 1) Meningkatnya kunjungan wisatawan ke Kabupaten Kendal


V - 30

2) Meningkatnya daya tarik wisata melalui pengembangan berbagai fasilitas/kegiatan wisata seni dan budaya 3) Meningkatnya

kerjasama

antar

stakeholder

dan

antar

daerah

dalam

pengembangan sektor pariwisata. d. Program Indikatif 1) Program pengembangan pemasaran pariwisata 2) Program pengembangan destinasi pariwisata 3) Program pengembangan kemitraan 3. Bidang Kelautan dan Perikanan a. Permasalahan a) Masih terbatasnya produksi perikanan b) Kerusakan ekosistem pesisir dan laut c) Praktek penangkapan ikan yang merusak.. b. Arah Kebijakan a) Meningkatkan produksi perikanan melalui pemanfaatan lahan kosong. b) Membangun

sistem

pengendalian

dan

pengawasan

dalam

pengelolaan

sumberdaya pesisir dan laut disertai dengan penegakan hukum c. Sasaran a) Meningkatnya jumlah produksi hasil-hasil perikanan budidaya b) Perbaikan pengelaolaan ekosistem pesisir dan laut ; c) Pengurangan pelanggaran dan perusakan sumberdaya pesisir dan laut. d. Program Indikatif a) Program Pengembangan Perikanan Budidaya b) Program Pengembangan Perikanan Tangkap c) Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan d) Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir e) Pemberdayaan

Masyarakat

dalam

Pengawasan

&

Pengendalian

Sumberdaya Kelautan


V - 31

f)

Program

Peningkatan

Kesadaran

&

Penegakan

Hukum

dalam

Pendayagunaan Sumber Daya Laut g) Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam laut dan Prakiraan Iklim laut

4. Bidang Perdagangan a. Permasalahan 1) Masih adanya Pedagang kakilima dan asongan yang tidak disiplin 2) Belum optimalnya pelaksanaan perlindungan konsumen dan pengawasan barang beredar 3) Rendahnya daya saing produk-produk ekspor 4) Belum optimalnya kinerja ekspor produk unggulan Kabupaten Kendal dan masih tingginya ketergantungan pada pasar ekspor konvensional. b. Arah Kebijakan 1) Penertiban pedagang kakilima dan asongan yang liar. 2) Penguatan perlindungan konsumen serta peningkatan kesadaran, tertib hukum, tertib niaga, kepastian berusaha dan pengawasan barang beredar. 3) Mendorong berkembangnya industri yang menghasilkan input serta mendorong penggunaan bahan baku lokal dalam proses produksi melalui diversifikasi produk, optimalisasi sarana dan prasarana penunjang industri dan penggunaan produk dalam negeri dalam rangka meningkatkan daya saing, menghemat devisa dalam mendorong kemandirian industri Kabupaten Kendal. c. Sasaran 1) Meningkatnya perlindungan terhadap konsumen 2) Tercapainya masyarakat industrti menguasai serta mampu mengembangkan dan memanfaatkan teknologi yang dapat meningkatkan efisiensi produksi dan nilai tambah dari output yang dihasilkan d. Program Indikatif 1) Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan 2) Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 3) Program peningkatan dan pengembangan ekspor 4) Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri


V - 32

5. Bidang Industri a. Permasalahan 1) Belum berkembangnya industri kecil dan menengah karena masih banyaknya unit usaha yang belum berijin. 2) Tingkat adopsi teknologi yang relatif rendah sehingga kualitas proses dan hasil produksi cenderung kurang memiliki daya saing. 3) Belum tertatanya struktur industri sehingga belum dapat berkembang secara optimal. 4) Terbatasnya jaringan informasi pasar dalam dan luar negeri bagi produk Industri Kecil dan Menengah. b. Arah Kebijakan 1) Membuat kebijakan industri yang mendorong perkembangan industri kecil dan menengah. 2) Peningkatan kemampuan sumberdaya manusia pelaku usaha bidang perindustrian untuk mengadopsi teknologi tepat guna sehingga dapat beroperasi lebih efisien. 3) Meningkatkan penataan struktur industri 4) Mengembangan informasi produk sentra/klaster industri potensial c. Sasaran 1) Berkembangnya industri kecil dan menengah di Kabupaten Kendal. 2) Meningkatnya jumlah industri kecil dan menengah yang telah memiliki ijin usaha. 3) Terciptanya tenaga kerja yang handal dalam teknologi industri. 4) Terciptanya struktur industri berbasis pada pendekatan klaster sehingga berdaya saing tinggi. 5) Semakin berkembangnya sentra klaster industri potensial d. Program dan Kegiatan 1) Program pengembangan industri kecil dan menengah 2) Program peningkatan kemampuan teknologi industri 3) Program penataan struktur industri 4) Program pengembangan sentra/ klaster industri potensial


V - 33

5.3. Program dan Kegiatan Penunjang Setiap SKPD Dalam melaksanakan program dan kegiatan berdasarkan kewenangan daerah wajib dan pilihan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, setiap SKPD juga di dukung programprogram penunjang dalam rangka pelaksanaan urusan kewenangan tersebut. Sesuai dengan PP Nomor 58 Tahun 2005 dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007, program-program penunjang SKPD meliputi : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan.


V - 34

BAB VI PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD ) Kabupaten Kendal Tahun 2010 merupakan rencana implementasi teknis tahun terakhir penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Kendal tahun 2006-2010 dan memuat kerangka kerja tahunan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ). RKPD menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2010 untuk disepakati bersama antara Pemerintah Daerah l dan DPRD Kendal sebagai pedoman menyusun RAPBD

Tahun Anggaran 2010.

Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan : 1. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(RAPBD),

RKPD

ini

disusun

dengan

pendekatan

dalam

penganggaran keuangan daerah, yaitu Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007. 2. RKPD Tahun 2010 tidak hanya memuat kegiatan-kegiatan dalam kerangka investasi pemerintah dan pelayanan publik, tetapi juga memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. 3. Satuan Kerja Perangkat Daerah dan seluruh stakeholders pembangunan termasuk

masyarakat

luas

dan

dunia

usaha

berkewajiban

untuk

melaksanakan program-program RKPD Tahun 2010 dengan sebaik-baiknya. 4. Agar dapat dicapai sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD maupun dari APBN / BLN, maka setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah agar menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Tahun 2010 dengan memperhatikan RKPD 2010.

RencanaKerja Pembangunan Daerah Kabupaten Kendal Tahun 20 10

VI - 1

5. Berkaitan dengan pendanaan pembangunan, masyarakat dan dunia usaha dapat berpartisipasi dalam pembangunan yang direncanakan melalui program-program pembangunan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku juga dapat bertindak sebagai pengawas dalam

pelaksanaan

kebijakan

dan

kegiatan-kegiatan/program-program

pembangunan. 6. Guna tercipta efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2010, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berkewajiban untuk melakukan pemantauan terhadap penjabaran dan sinergitas RKPD tahun 2010 ke dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) dan Kebijakan Umum Anggaran APBD tahun 2010 serta prioritas dan pagu indikatif SKPD Tahun 2010. Keberhasilan pembangunan daerah selain ditentukan oleh kualitas produk perencanaan, juga sangat ditentukan oleh sikap, mental, tekad, semangat, kejujuran dan disiplin para pelaku pembangunan (stakeholders) dalam mengimplementasikan rencana. Dengan demikian pelaksanaan pembangunan diharapkan mampu menjawab dan mengurangi permasalahan yang ada, dan memanfaatkan serta mengelola potensi sumberdaya yang dimiliki, yang semuanya akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan didukung stabilitas keamanan yang semakin mantap.

BUPATI KENDAL WAKIL BUPATI

SITI NURMARKESI

RencanaKerja Pembangunan Daerah Kabupaten Kendal Tahun 20 10

VI - 2

Tabel 2.2 REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2008 KABUPATEN KENDAL

NOMOR

URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA CAPAIAN PROGRAM/ KELUARAN KEGIATAN

1

2

3

1

URUSAN WAJIB BIDANG PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pendidikan Anak Usia Dini

TINGKAT REALISASI TARGET PERKIRAAN PERKIRAAN TARGET KINERJA TARGET KINERJA REALISASI KINERJA TERHADAP TARGET KINERJA SKPD TARGET CAPAIAN TARGET CAPAIAN CAPAIAN CAPAIAN CAPAIAN PROGRAM CAPAIAN PROGRAM DAN CAPAIAN PROGRAM (RPJMD) PROGRAM (RPJMD) PENANGGUNG PROGRAM/KELUA DAN KELUARAN KELUARAN KEGIATAN PROGRAM DAN PROGRAM DAN JAWAB SAMPAI DENGAN SAMPAI DENGAN RAN KEGIATAN KEGIATAN (RKPD n-2) KELUARAN KELUARAN TAHUN TAHUN n-1 (%) KEGIATAN KEGIATAN (%) 6

7

8

9

10

Pelaksanaan Kegiatan Program PAUD 100% tahun 2008 100%

100%

90%

90%

90%

100%

90%

90%

90%

100%

100%

100%

90%

90%

90%

100%

100%

100%

90%

90%

90%

Pelaksanaan Program Kegiatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 100% tahun 2008

Pelaksanaan Program Kegiatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 100% tahun 2008

100%

90%

90%

90%

Pemberian subsidi bagi anak sekolah melalui biaya RSBI SMPSD minimal pendidikan SD/SLB/MI, SMP/SLTPLB/MTs; Berbasis keunggulan Lokal SMP Berbasis keunggulan Lokal Siswa SD memperoleh medali Lomba Nas/Int Siswa SMP memperoleh medali Lomba Nas/Int SD memiliki Perpustakaan (100%)

60%

60%

100%

90%

90%

90%

Pengembangan kurikulum muatan lokal;

60%

60%

100%

90%

90%

90%

Peningkatan sarana dan prasarana;

4

Peningkatan APK PAUD 100%

Pemberian bantuan kepada lembaga dan siswa Prasekolah yang kurang mampu;

Pelaksanaan Kegiatan Program PAUD 100% Pengembangan lembaga baru yang menangani 100% pendidikan usia dini; Mendorong efisiensi proses belajar mengajar dan 100% akuntabilitas kinerja kelembagaan.

2

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun



Peningkatan APK SD/MI/Paket A, APK SMP/MTs/Paket B, Rata-rata UN SMP/MTs

SMP memiliki Perpust (100%)

5

Pelaksanaan Kegiatan Program PAUD 100% tahun 2008 100%

11

DIKPORA

DIKPORA

Tabel 2.2.1

1

2

3 Pengembangan Manajemen Berbasis Sekolah.

3

Program Pendidikan Menengah


4

5

6

7

8

9

10

100%

60%

60%

100%

90%

90%

90%

APK SMA/SMK/MA/Pake t C Rata-rata Nilai UN (100%)

Pelaksanaan Program Kegiatan Pendidikan Menengah 100% dalam tahun 2008 (100%)

100%

90%

90%

90%

Pelaksanaan Program Kegiatan Pendidikan Menengah 100% dalam tahun 2008 (100%)

11

DIKPORA Pemberian bantuan biaya pendidikan untuk anak SMA RSBI SMK berprestasi dari keluarga miskin; RSBISMA berbasis keunggulan lokalSiswa SMA memperoleh medali Nas/Int Siswa SMK memperoleh medali Nas/Int (100%)

100%

100%

100%

90%

90%

90%

Penyelenggaraan pendidikan;

100%

100%

100%

90%

90%

90%

model

alternatif

layanan SMA/MA/SMK memiliki Perpustakaan (100%)

Pengembangan kurikulum muatan lokal;

100%

100%

100%

100%

90%

90%

90%

Penyelenggaraan sekolah unggulan dan peningkatan peran SMA dan SMK dalam pengembangan daerah; Terbentuknya kerjasama lembaga pendidikan dengan dunia usaha/industri; Pengembangan Manajemen Berbasis Sekolah;

100%

100%

100%

100%

90%

90%

90%

100%

100%

100%

100%

90%

90%

90%

100%

100%

100%

100%

90%

90%

90%

100%

100%

90%

90%

90%

100%

80%

80%

80%

Optimalisasi dan Peningkatan Kualitas SMK. 4

Program Pendidikan Non Formal

100%

100%

Penduduk Buta Aksara di Kab. KendalPeserta Life Skill (kursus) (90%)

Pelaksanaan Program Kegiatan Pendidikan Non Formal 100% dalam tahun 2008


100%

100%

100%

100%

80%

80%

80%

Pemberian pendidikan dan pelatihan bagi tenaga fungsional PLS; Penyelenggaraan model pendidikan non formal melalui Link and Match antara PNF dan ketenagakerjaan;

100%

100%

100%

100%

80%

80%

80%

100%

100%

100%

100%

80%

80%

80%

Pelatihan manajemen ketenagakerjaan dan kewirausahaan.

100%

100%

100%

100%

80%

80%

80%

Penuntasan Keaksaraan Fungsional (Buta Huruf);

Pelaksanaan Program Kegiatan Pendidikan Non Formal 100% dalam tahun 2008

DIKPORA


Tabel 2.2.2

1 5

6

2 Prog. Peningk. Mutu Pendidik & Tenaga Non Kependidikan

Program Pengemb. Budaya Baca & Pembinaan Perpustakaan

3

4

fasilitasi untuk peningkatan kemampuan profesional dan kesejahteraan guru serta tenaga kependidikan lainnya yang mendukung peningkatan kualitas, citra, wibawa, harkat, dan martabat guru;

Guru SD S1D4Guru SMP S1D4Guru SMA/SMK S1-D4Guru SDbersertifikat PendidikGuru SMP bersertifikat PendidikGuru SMA/SMK bersertifikat pendidik (80%)

penyempurnaan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah, mampu meningkatkan kreativitas guru, sesuai dengan kapasitas peserta didik, serta menekankan perlunya peningkatan wawasan kebangsaan, kepribadian, moral, sikap, tata-krama, menghargai sesama, menghargai alam, dan tidak bias jender, di samping pengetahuan dasar lainnya yang dirasakan masih penting seperti matematika, bahasa, dan ilmu pengetahuan alam, dan tidak bias jender;

80%

penyediaan, penggunaan dan perawatan sarana dan prasarana pendidikan: buku pelajaran pokok, buku bacaan, alat pendidikan IPS, IPA dan matematika, serta perpustakaan, laboratorium, ruang KKG serta ruang lain yang diperlukan; peningkatan efisiensi dan efektivitas proses belajar mengajar melalui pemetaan mutu sekolah, penilaian proses dan hasil belajar secara bertahap dan berkelanjutan, serta pengembangan sistem dan alat ukur penilaian pendidikan yang lebih efektif untuk meningkatkan pengendalian dan kualitas pendidikan; peningkatan pengawasan dan akuntabilitas kinerja kelembagaan sehingga peran dan tanggung jawab sekolah, pemerintah daerah termasuk lembaga legislatif dan masyarakat dalam upaya peningkatan mutu pendidikan makin nyata. Pengembangan taman Bacaan yang sudah ada dan ditingkatkan pemanfaatannya agar warga masyarakat gemar membaca buku. Upaya untuk menuntaskan tiga buta Perluasan dan peningkatan kualitas layanan perpustakaan : Pembinaan dan pengembangan bahasa untuk mendukung berkembangnya budaya ilmiah, kreasi sastra, dan seni;


5

6

7

8

9

10

Pelaksanaan Prog. Peningk. Mutu Pendidik & Tenaga Non Kependidikan 100 % tahun 2008

100%

70%

70%

70%

100%

100%

100%

70%

70%

70%

80%

100%

100%

100%

70%

70%

70%

80%

100%

100%

100%

70%

70%

70%

100%

100%

100%

100%

90%

90%

90%

100%

100%

100%

100%

90%

90%

90%

100%

100%

100%

100%

90%

90%

90%

Pelaksanaan Prog. Peningk. Mutu Pendidik & Tenaga Non Kependidikan 100 % tahun 2008

11

DIKPORA

DIKPORA

Tabel 2.2.3

1

7

8

2

Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

Program Pengembangan Kebijakan & Manajemen Olah Raga

3

4

5

Peningkatan intensitas pelaksanaan kampanye dan 100% 100% promosi budaya baca melalui media masa dan caracara lainnya; Mewujudkan keserasian kebijakan pemuda di Peningkatan Peran Pelaksanaan Program berbagai bidang pembangunan; serta kepemudaan Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 100% 100% tahun 2008 Memperluas kesempatan memperoleh pendidikan 100% 100% dan keterampilan; Meningkatkan peran serta pemuda dalam 100% 100% pembangunan sosial, politik, ekonomi, budaya dan agama; Meningkatkan potensi pemuda dalam 100% 100% kewirausahaan, kepeloporan dan kepemimpinan dalam pembangunan; Mengembangkan potensi organisasi kepemudaan 100% 100% sebagai kader penerus pembangunan nasional ; Melindungi dan mengembangkan kesadaran 100% 100% generasi muda dari bahaya penyalahgunaan NAPZA, minuman keras, penyebaran penyakit HIV/AIDS, dan penyakit menular seksual di kalangan pemuda; Mengembangkan kebijakan dan manajemen penyusunan dan perencanaan program olahraga dalam upaya mewujudkan penataan sistem pembinaan dan pengembangan olahraga secara terpadu dan berkelanjutan;

Peningkatan Peran Peningkatan Program serta kepemudaan Kegiatan (90%) Pengembangan Kebijakan & Manajemen Olah Raga 100% tahun 2008 90% 100% Meningkatkan prestasi olah raga Kabupaten Kendal di tingkat Regional, Nasional, dan Internasional Meningkatkan akses dan partisipasi masyarakat 90% 100% secara lebih luas dan merata untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani serta membentuk watak bangsa, sekaligus membangun konsepsi budaya olahraga di kalangan masyarakat ;

6

7

8

9

10

100%

100%

90%

90%

90%

100%

90%

90%

90%

100%

90%

90%

90%

100%

100%

90%

90%

90%

100%

100%

90%

90%

90%

100%

100%

90%

90%

90%

100%

100%

90%

90%

90%

100%

90%

90%

90%

100%

100%

90%

90%

90%

100%

100%

90%

90%

90%

Pelaksanaan Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 100% tahun 2008 100%

Peningkatan Program Kegiatan Pengembangan Kebijakan & Manajemen Olah Raga 100% tahun 2008

DIKPORA

DIKPORA

Meningkatkan sarana dan prasarana olahraga yang sudah tersedia untuk mendukung pembinaan olahraga;

90%

100%

100%

100%

90%

90%

90%

Meningkatkan upaya pembibitan dan pengembangan prestasi olahraga secara sistematik, berjenjang dan berkelanjutan;

90%

100%

100%

100%

90%

90%

90%

Meningkatkan pola kemitraan dan kewirausahaan dalam upaya menggali potensi ekonomi olahraga melalui pengembangan industri olahraga;

90%

100%

100%

100%

90%

90%

90%

Mengembangkan sistem penghargaan dan meningkatkan kesejahteraan atlet, pelatih, dan tenaga keolahragaan.

90%

100%

100%

100%

90%

90%

90%


11

Tabel 2.2.4

1

1.

2 BIDANG KESEHATAN DINAS KESEHATAN Program Upaya Kesehatan Masyarakat

3

Persentase cakupan kunjungan ibu hamil K4 bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetisi

4

5

6

7

8

9

10

100%

100%

100%

100%

100%

100%

90%

11

DINKES

Persentase ibu hamil resiko tinggi yang dirujuk Persentase cakupan kunjungan neonatus Persentase cakupan kunjungan bayi Persentase cakupan bayi BBLR yang ditandatangani Persentase cakupan deteksi dini tumbuh kembang anak balita dan pra sekolah Pemeriksaan cakupan pemeriksaan kesehatan siswa SD dan setingkat oleh tenaga kesehatan atau tenaga terlatih (guru UKS atau dokter kecil) Cakupan pemeriksaan kesehatan siswa TK,SLTP, SLTA dan setingkat dan tenaga kesehatan atau tenaga terlatih/guru/UKS/dokter kecil Persentase cakupan pelayanan kesehatan remaja Persentase cakupan peserta aktif KB Persentase cakupan rawat jalan Persentase cakupan rawat inap Persentase pelayanan gangguan jiwa di sarana pelayanan kesehatan umum 2.

Program Perbaikan Gizi masyarakat

Persentase balita yg datang dan ditimbang (D/S)

100%

80%

80%

100%

85%

90%

90%

DINKES

100%

75%

75%

100%

80%

85%

85%

DINKES

Persentase balita yang naik berat badannya (N/D) Persentase balita Bawah Garis Merah (BGM) Persentase cakupan bayi (6-11 bulan) yang mendapat kapsul vitamin A 1 kali Persentase cakupan ballita (12-59 bln) mendapat kapsul vitamin A 2 kali per tahun Persentase cakupan ibu nifas mendapat kapsul vitamin A Persentase cakupan ibu hamil mendapat 90 tablet Fe Persentase cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada bayi BGM dari keluarga miskin Persentase balita gizi buruk mendapat perawatan 3.

Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit

Persentase desa/kelurahan UCI Persentase desa/kelurahan mengalami KLB yang ditangani <24 jam Persentasi kecamatan bebas rawan gizi Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100,000 penduduk < 15 tahun


Tabel 2.2.5

1

2

3 Persentase kesembuhan penderita TBC BTA+ (CR/Cute Rate ) Persentase penemuan kasus TBC BTA+ (CDR/Case Detection Rate ) Persentase cakupan balita dengan pneumonia yang ditangani Persentase klien yang mendapatkan penanganan HIV-AIDS

4

5

6

7

8

9

10

11

100%

100%

100%

100%

90%

90%

90%

DINKES

100%

60%

60%

100%

75%

75%

80%

DINKES

100%

80%

80%

100%

70%

70%

80%

DINKES

1 paket keg (100%)

60%

60%

100%

80%

80%

80%

RSUD KENDAL

Persentase infeksi menular seksual yang diobati Persentase penderita malaria yang diobati *) Persentase kusta yang selesai berobat (RTF rate *) Persentase kasus Filariasis yang ditangani *) Persentase DBD yang ditangani Incident rate DBD CFR/angka kematian DBD Persentase balita dengan diare yang ditangani 4.

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Persentase institusi yang dibina Persentase rumah sehat Persentase penduduk yang memanfaatkan jamban Persentase rumah yang mempunyai SPAL Persentase rumah/bangunan bebas jentik nyamuk Aedes Persentase tempat umum yang memenuhi syarat

5.

Program Promosi Kesehatan dan

Persentase rumah tangga sehat

Pemberdayaan Masyarakat

Persentase bayi yang mendapat ASI eksekutif Persentase Posyandu Purnama Persentase Posyandu Mandiri Persentase upaya penyuluhan P3NAPZA oleh petugas kesehatan Persentase cakupan jaminan pemeliharaan kesehatan Gakin dan masyarakat rentan

6.

Program Pengawasan Obat dan Makanan

Persentase ketersediaan obat sesuai kebutuhan Persentase pengadaan obat esensial Persentase pengadaan obat generik Prosentase ketersediaan narkotika, psikotropika sesuai kebutuhan pelayanan kesehatan Persentase cakupan pelayanan kesehatan kerja pada pekerja formal *) Persentase cakupan pelayanan kesehatan kerja pada pekerja informal *) Persentase cakupan pelayanan kesehatan pra usia lanjut dan usia lanjut

1.

RSUD KENDAL Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Terpenuhinya sapras dan pelayanan kesehatan


Tabel 2.2.6

1

2

2

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

3

Program Obat-obatan, Makanan, dan Napza RS

4

Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan

3

4

5

6

7

8

9

10

100%

100%

100%

100%

80%

80%

RSUD KENDAL

271,443 pasien

271,443 pasien

100%

361,924 pasien

361,924 pasien

80%

RSUD KENDAL

162,000 pasien

162,000 pasien

100%

162,000 pasien

216,000 pasien

80%

RSUD KENDAL

276391m

101.398 m

101.398 m

100%

0m

201.391 m

14 bh 337,068 m

6 60,769 m

6 60,769 m

100% 100%

3 bh 84,605 m

13 bh 246,468 m

80% 92,86% 93,75%

16 bh 128,785 m

3 bh 28,050 m

3 bh 28,050 m

100% 100%

bh 9,176 m

15 bh 103,785 m

93,75% 80,59%

Jumlah penguburan pengobatan pasien tidak mampu Terpenuhinya kebersihan laundy Tersedianya alat penunjang perkantoran untuk pelayanan RS Tersedianya peralatan kedokteran THT Tersedianya peralatan laboratorium Tersedianya peralatan kulit kelamin Tersedianya peralatan kedoteran mata Tersedianya peralatan radiologi Tersedianya peralatan kedokteran gigi Tersedianya peralatan kedokteran umum Tersedianya alat-alat kedokteran bedah Tersedianya perlengkapan RS Tersedianya perlengkapan rumah tangga RS Tersedianya fasilitas peralatan Ct Scan di RS Tersedianya gedung perawatan kelas III dan peralatan yang memenuhi syarat Tersedianya gedung perawatan kelas III dan peralatan yang memenuhi syarat Masyarakat terlayani kesehatannya 1 paket keg (100%) Terpeliharanya alat perkantoran Terwujudnya lingkungan yang bersih Terpeliharanya alat-alat kesehatan Terpeliharanya mobil ambulance dan mobil jenazah Terpeliharanya perlengkapan RS Terciptanya lingkungan yang nyaman dan indah Terpenuhinya kualitas air bersih Terwujudnya rehabilitasi bangunan RS Terwujudnya promosi RS leflet untuk pasien dan masyarakat Terpeliharanya bangunan RS Masyarakat terbebas dari bahaya Napza 452,405 pasien Terpenuhinya obat -obatan rawat inap dan rawat jalan Terpenuhinya obat untuk gakin diluar formularium Meningkatkan jumlah, pemerataan, kualitas dan 270,000 pasien jangkauan pelayanan kesehatan Tersedianya bahan logistik di RS Terpenuhi dan tersedia snack untuk pegawai RS Bendaharawan dapat bekerja dengan optimal Peningkatan kompetensi dan profesionalisme di bidang tugas

11

Bidang Pekerjaan Umum 1.

Dinas Bina Marga dan Pengairan Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

2.

Terlaksananya Pembangunan Jembatan Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Terlaksananya Pemeliharaan Jalan

3.

Program Pengembangan dan Pengelolaan jaringan Irigasi Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya

Terlaksananya Peningkatan Jalan

Terlaksananya Pemeliharaan Jembatan Terlaksananya Rehabilitasi Saluran Irigasi


DBMP DBMP DBMP

Tabel 2.2.7

1

4.

2 Irigasi Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya

Terlaksananya Rehabilitasi Bendung

3

Program Penyediaan Dan Pengelolaan Air Baku

Terlaksananya Rehabilitasi Bangunan Air Terlaksananya Pemeliharaan Saluran Irigasi Terlaksananya Pemeliharaan Bendung Terlaksananya Pemeliharaan Bangunan Air

5. 6. 7.

4

5

6

7

8

9

10

25 bh

2 bh

2 bh

100%

3 bh

20 bh

80%

23 bh 184,911 m

4 bh 39,148 m

4 bh 39,148 m

100% 100%

9 bh 13,950 m

23 bh 170,081 m

100% 92%

33 bh

22 bh

22 bh

100%

bh

33 bh

100%

11

DBMP

28 bh

18 bh

18 bh

100%

bh

28 bh

100%

88,831 m

32,681 m

32,681 m

100%

2000 m

73,831 m

83,11%

DBMP

525 m 2 Paket

133 m 1 Paket

133 m 1 Paket

100% 100%

120 m 1 Paket

383 m 2 Paket

80% 100%

DBMP

45,303

20,368 m

20,368 m

100%

10,124 m

30,492

85%

DBMP

7 bh

bh

bh

100%

4 bh

4 bh

85,71%

- rumah

23 unit

13 unit

13 unit

100%

4 unit

17 unit

- air bersih

27 desa

7 desa

7 desa

100%

-

22 desa

80% 81,48%

Program Pengendali Banjir

Terlaksananya Normalisasi Sungai/Kali

Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

Terlaksananya Perkuatan Tebing (Brojong) Terlaksananya Pematangan Tanah Kabupaten Kendal Terlaksananya Pembangunan Jalan Terlaksananya Pembangunan Jembatan

BIDANG PERUMAHAN DAN PENATAAN RUANG 1.

2.

3. 4

DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG Program Lingkungan Sehat Perumahan

Terlaksananya pembangunan :

Program Pembangunan Infrastruktur


Pedesaan

- drainase kota

15 paket

5 paket

5 paket

100%

5 paket

11 paket

- jalan lingkungan

3 paket

-

-

2 paket

2 paket

80% 85%

- pamsimas

100%

15 paket

30 paket

85,71%

Program Pengembangan Perumahan Program Penataan Ruang

35 paket

10 paket

10 paket

- rumah

34 unit

-

-

- air bersih Terlaksananya pembangunan :

135 unit

7 unit

- gedung

86 unit 3 paket

6

29 unit

29 unit

85%

7 unit

100%

117 unit

117 unit

91,85%

13 unit

13 unit

100%

67 unit

67 unit

93,02%

-

-

-

1 paket

2 paket

85%

CIPTARU

CIPTARU

Terlaksananya pembangunan : - trotoar

5

CIPTARU

CIPTARU

- gedung

3 paket

-

-

-

1 paket

2 paket

85%

3 paket

-

-

-

1 paket

2 paket

85%

Program Pengelolaan Areal

- jalan Terlaksananya pembangunan :

Pemakaman

- sarana pemakaman

17 unit

13 unit

13 unit

100%

15 unit

15 unit

88%

Program Peningkatan Kesiagaan dan


Pencegahan Bahaya kebakaran

- kesiapan dan kesiagaan pemadam

8 wilayah

-

-

-

6 wilayah

6 wilayah

80%

Program Pengelolaan Ruang Terbuka


Hijau

- ruang terbuka hijau di Kab. Kendal

4 unit

1 unit

1 unit

100%

2 unit

3 unit

80%

Program Pengendalian dan Pengamanan


Lalu Lintas

- lampu penerangan jalan umum di Wilayah

28 unit

13 unit

13 unit

100%

15 unit

28 unit

80%

100%

60%

60%

100%

20%

80%

80%

CIPTARU CIPTARU

kebakaran di Wilayah Kab. Kendal 7 8

CIPTARU CIPTARU

Kabupaten Kendal

1.

BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Program Pengembangan Wilayah Perbatasan

- Terlaksananya Koordinasi dan Studi


BAPPEDA

Tabel 2.2.8

1

2.

3

4

5

6 7

2

3

Perencanaan Pengemba ngan Wilayah Perbatasan - Terlaksananya Koordinasi dan sosialisasi tentang kebijakan Pemerintah dalam penyelesai an wilayah perbatasan maupun penetapan rencana tata ruang perbatasan Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis - Terlaksananya penyusunan Master plan dan Cepat Tumbuh Wisata Religius Kaliwungu - Tersusunnya Grand Desain Kota Kendal - Tersusunnya Dokumen Road Management System - Tersusunnya Rencana Pemba ngunan Investasi Jangka Menengah Kab. Kendal - Tersusunnya Dokumen kajian terhadap pemanfaatan Pelabuhan Kabupaten Kendal - Terlaksananya Rapat Koordinasi BKPRD Kabupaten Kendal Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota - Terlaksananya koordinasi dan Studi Perenc. Menengah dan Besar Penanganan Sampah di Kab Kendal untuk persyaratan pengajuan anggaran ke pusat - Terlaksananya koordinasi dan Studi Road Managemant System - Terlaksananya koordinasi & Studi Penyusunan RP4D (Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman Daerah ) - Terlaksananya koordinasi kegiatan Program SANIMAS dan PAMSIMAS - Terlaksananya penyusunan buku DED Kawasan Agropo litan berbasis komoditas lokal Kabupaten Kendal Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber - Terlaksananya FS Pembuatan Embung di Daya Alam Kabupaten Kendal - Terwujudnya Inventarisasi tambang Gol C , sehingga tersedia data Gol C di Kab. Kendal - Terlaksananya kegiatan koordinasi bidang sumberdaya alam dan lingkungan hidup, sehingga terwujudnya sinkronisasi data sumberdaya alam dan lingkungan - Terpenuhinya sarana dan prasarana air bersih di Kabupaten Kendal - Terlaksananya pembinaan per kuatan kelembagaan sumberdaya air di Kab. Kendal Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan - Terlaksananya koordinasi dan Studi Daerah Bencana Rawan Bencana - Terlaksananya koordinasi dan Studi Perncanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana Program Perencanaan Sosial dan Budaya - Terlaksananya fasiltasi perencanaan pembangunan sosial dan budaya Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi - Terlaksananya fasilitasi perencanaan pembangunan ekonomi


4

5

6

7

8

9

10

11

100%

60%

60%

100%

20%

80%

80%

BAPPEDA

100%

60%

60%

100%

20%

80%

80%

BAPPEDA

100%

60%

60%

100%

20%

80%

80%

BAPPEDA

100%

60%

60%

100%

20%

80%

80%

BAPPEDA

100%

60%

60%

100%

20%

80%

80%

BAPPEDA

100%

60%

60%

100%

20%

80%

80%

BAPPEDA

Tabel 2.2.9

1 8

2 Program Pengembangan Data dan Informasi

3 - Tersedianya data dan informasi

4

5

6

7

8

9

10

100%

60%

60%

100%

20%

80%

80%

BAPPEDA

11

100%

144 kali

576 kali

80%

DISHUB

kegiatan patroli

kegiatan patroli

BIDANG PERHUBUNGAN DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI 1.

DAN INFORMATIKA Program Pengendalian dan Pengamanan

Terselenggaranya lalu Lintas Angkutan

Lalu Lintas

jalan/rel,sungai dan perairan

720 kali

144 kali

144 kali

kegiatan patroli

kegiatan patroli

kegiatan patroli

KOMINFO

tertib,aman,nyaman dan lancar 2.

3.

Program Pembangunan Sapras - Hub

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

Meningkatnya Sapras Perhubungan

55200

12600

12600

dalam mendukung pelayanan prima

kendaraan

kendaraan

kendaraan

wajib uji

wajib uji

wajib uji

20 kec

4 kec

4 kec

Meningkatnya Sapras Perhubungan

100%

100%

12600

42600

kendaraan

kendaraan

wajib uji

wajib uji

5 kec

15 kec

80%

DISHUB KOMINFO

80%

dalam mendukung pelayanan prima

DISHUB KOMINFO

BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 1. 2. 3. 4

KANTOR LINGKUNGAN HIDUP Program Pengembangan Kinerja

Persentase limbah yang diolah menjadi

Pengelolaan Persampahan

produk bernilai tambah

90%

10%

5%

50%

10%

15%

80%

LH

75%

30%

30%

100%

30%

60%

80%

LH

5%

2%

2%

100%

2%

4%

80%

LH

Program Pengendalian Pencemaran dan

Persentase usaha yang memenuhi baku mutu

Perusakan lingkungan Hidup

lingkungan

Program Perlindungan dan Konservasi

Persentase meningkatnya upaya

Sumberdaya Alam

konservasi SDA

Program Rehabilitasi dan Pemulihan

Persentase menurunnya kerusakan lahan

90%

4%

4%

100%

3%

7%

80%

LH

Program Peningkatan Kualitas dan Akses

Tersedianya data/kajian lingkungan

90%

30%

0%

100%

-

30%

80%

LH

Informasi SDA dan LH

strategis

Program Peningkatan Pengendalian Polusi

Persentase penurunan limbah

90%

10%

10%

100%

10%

20%

85%

LH

Terbentuknya kawasan ekowisata

10Ha

-

-

0%

5Ha

5Ha

85%

LH

Program Pengelolaan dan Rehabilitasi

Persentasse menurunnya kerusakan

90%

3%

3%

100%

3%

6%

85%

LH

Ekosistem Pesisir dan Laut

kawasan pesisir 90%

20%

20%

100%

15%

35%

80%

LH

Sumberdaya Alam 5 6

industri/polusi 7

Program Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan di Kawasan Konservasi Laut dan Hutan

8 9

Program Pengembangan Kapasitas

Meningkatnya kualitas pelayanan internal

Pengelolaan Sumberdaya Alam dan

dalam menunjang pelaksanaan tupoksi

Lingkungan Hidup

BIDANG KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL


Tabel 2.2.10

1

2

1.

Program Penataan Administrasi Kependudukan

2.

Program Kependudukan dan Pencatatan

4

5

6

7

8

9

10

Meningkatnya Penataan Administrasi Kependudukan Meningkatnya PAD

3

20 kecamatan

10 kec

10 kec

100%

5 kec

15 kec

80%

11

1 paket keg

1 paket keg

1 paket keg

100%

1 paket keg

1 paket keg

100%

DISPENDUKCAPIL

Meningkatnya Mutu Pelayanan Melalui

20 kecamatan

10 kec

10 kec

100%

5 kec

15 kec

100%

BPPKB

1 paket keg

1 paket keg

1 paket keg

100%

1 paket keg

1 paket keg

100%

BPPKB

50 organisasi

50 organisasi

14 organisasi

35%

30 organisasi

44 organisasi

88%

BPPKB

Usaha Kesejahteraan Sosial Tertangani

80 Lokasi

30 Lokasi

30 Lokasi

100%

40 lokasi

70 lokasi

87.5%

Terlayani dan terehab PMKS di Panti

60 lokasi

19 lokasi

19 lokasi

100%

23 lokasi

42 lokasi

DISPENDUKCAPIL

Sipil

BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 1.

DAN KELUARGA BERENCANA Program Keluarga Berencana

Program Keluarga Berencana 2.

Program Penguatan Kelembagaan PUG

Meningkatnya Penguatan Kelembagaan PUG dan Anak

3.

dan Anak Program Peningkatan Peran Serta dan

Meningkatnya Peran Serta dan Kesetaraan

Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan

Gender Dalam Pembangunan

BIDANG SOSIAL

1. 2. 3. 4.

DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN KENDAL Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS lainnya Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Program Pembinaan Anak Terlantar Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma

Terbinanya anal terlantar Terbinanya penyandang cacat dan trauma

8 lokasi 10 lokasi

19 lokasi 3 lokasi

19 lokasi 3 lokasi

100% 100%

2 lokasi 3 lokasi

DINSOSNAKERTRAN DINSOSNAKERTRAN

4 lokasi 6 lokasi

80% 85%

DINSOSNAKERTRAN

85%

DINSOSNAKERTRAN

5.

Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo

Terbinanya Panti Asuhan dan Panti Jompo

4 keg.

2 Keg.

2 keg.

100%

2 keg.

4 keg.

100%

DINSOSNAKERTRAN

6.

Program Pembinaan Eks. Penyandang Penyakit Sosial (Eks. Napi, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial, lainnya) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial BIDANG TENAGA KERJA

Tertanganinya eks. Penyandang penyakit sosial

10 lokasi

4 lokasi

4 lokasi

100%

4 lokasi

8 lokasi

80%

DINSOSNAKERTRAN

Adanya pembinaan kepada partisipan sosial

10 lokasi

4 keg.

4 keg.

100%

4 keg.

8 keg.

80%

DINSOSNAKERTRAN

66 keg.

20 keg.

20 keg.

100%

22 keg.

42 keg.

85%

DINSOSNAKERTRAN

40 keg.

10 keg.

10 keg.

100%

10 keg.

20 keg.

85%

DINSOSNAKERTRAN

30 keg.

13 keg.

13 keg.

100%

13 keg.

26 keg.

87%

DINSOSNAKERTRAN

7.

8. 9. 10.

Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Meningkatnya kualitas dan produktifitas tenaga Kerja kerja Program Peningkatan Kesempatan Kerja Meningkatnya kesempatan kerja penduduk kerja Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

Hak-hak normatif pekerja dipenuhi/diingatkan oleh pengusaha

BIDANG KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH DINAS KOPERASI DAN UKM


Tabel 2.2.11

1

2

1.

4.

Program Peningkatan Iklim Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang Kondusif Program Pengembangan Kewirausahaan dan Unggulan Kompetitif UMKM Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

5.

Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan Jumlah PKL dan asongan yang dibina

2. 3.

3 Jumlah UMKM yang terlindungi usahanya

4

5

6

7

8

9

1.500 Org

300 Org

265 Org

88%

300 Org

1.165 Org

500 Org

100 Org

80 Org

80%

100 Org

380 Org

10

11 DKUMKM

80% Jumlah UMKM yang handal dan mampu bersaing

DKUMKM 80%

Jumlah UMKM yang meningkat SDM nya Jumlah Koperasi yang berkualitas dan sehat

600 Org

155 Org

112 Org

72%

145 Org

457 Org

DKUMKM

175 kop

40 kop

35 kop

87%

35 kop

140 kop

80% 80%

215 Org

152 Org

105 Org

67%

80 Org

185 Org

86%

DKUMKM

7 perusahaan

5 perusahaan

3 perusahaan yg setujui

60%

4 perusahaan

7 perusahaan

100%

KPM

20 Kec.

9 Kec.

7 Kec.

78%

9 Kec.

16 Kec.

80%

KPM

78%

40 perusahaan

47 perusahaan

94%

KPM

-

5 kec.

5 kec.

85%

KPM

100%

30%

80%

80%

DKUMKM

BIDANG PENANAMAN MODAL DAERAH 1. 2. 3. 4.

KANTOR PENANAMAN MODAL Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Terwujudnya kerjasama antar dunia usaha termasuk dengan daerah lain Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Menumbuh Kembangkan Ekonomi Rakyat yan Investasi Mandiri Program Kerjasama Peningkatan Investasi Terwujudnya investasi di kendal yang aman dan kondusif Tersebarnya potensi investasi dan peluang Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarpras Daerah investasi

50 perusahaan 20kec.

9 perusahaan yg ijin 7 perusahaan yg disetuji ijin prinsip prinsip -

BIDANG KEBUDAYAAN 1.

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Meningkatnya Pengelolaan Keragaman Budaya

1 paket keg. 100%

20%

20%

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

2.

Program Pengembangan Nilai Budaya

Terlaksananya pengembangan nilai budaya

1 paket keg. 100%

20%

20%

100%

75%

75%

75%


3.

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

Terlaksananya pengelolaan kekayaan budaya

1 paket keg. 100%

20%

20%

100%

30%

80%

80%


85%

KESBANGLINMAS

BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

1. 2.

DALAM NEGERI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PERLINDUNGAN MASYARAKAT Program Peningkatan dan Pengembangan SDM

Meningkatkan SDM PPNS

3.

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Program Peningkatan Pemberantasan Pekat

4.

Program Penataan Peraturan Per-UU

Terlaksananya rapat koordinasi antar kasi trantib kecamatan dan dinas terkait Terlaksananya kegiatan penyidikan pelanggar Perda oleh PPNS Terlaksananya tertib Perda

5.

Program Pengelolaan Sumber Daya Aparatur Dalam Pemberdayaan Potensi

Terwujudnya kerjasama satpol prov dan satpol Kab pada HUT Satpol PP

3 keg.

2 keg

0

0

2 keg

2 keg.

416 keg

71 keg

71 keg

100%

142 keg

249 keg.

151 ke.

39 keg.

39 keg.

41 keg.

80 keg

80 keg.

25 keg.

9 keg.

9 keg.

KESBANGLINMAS

81 keg.

120 keg.

80% 80%

100%

83 keg

167 keg

85%

100%

12 keg.

21 keg.

100%

KESBANGLINMAS KESBANGLINMAS KESBANGLINMAS

80%

BIDANG PEMERINTAHAN UMUM DPRD


Tabel 2.2.12

1

2

3

1

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga

Terserapnya aspirasi yang berkembang

Perwakilan Rakyat Daerah

di masyarakat

2

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur

1.

BAGIAN PENGELOLAAN ASET DAERAH Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan

Tersedianya pelayanan kedinasan

Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

Program Peningkatan dan Pengembangan

Meningkatnya pengembangan pengelolaan

Pengelolaan Keuangan Daerah

keuangan daerah

Program Pengamanan Aset Daerah

Melaksanakan upaya pengamanan aset daerah

2 3

4

5

6

7

8

9

10

20 kecamatan

20 kecamatan

20 kecamatan

100%

20 kecamatan

20 kecamatan

100%

DPRD

11

85 orang

60 orang

60 orang

100%

61 orang

61 orang

80%

DPRD

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

DPRD

1 paket

100%

100%

100%

100%

100%

100%

DPRD

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

DPRD

20 kelurahan

20 kelurahan

berupa tanah dan bangunan 4

Program Pembinaan Fasilitas Keuangan Desa

Meningkatnya pembinaan fasilitas keuangan desa

20 kelurahan

20 kelurahan

100%

5

Program Pembinaan dan Fasilitas Keuangan

Meningkatnya pembinaad dan fasilitas keuangan

25 desa/kelurahan

25 desa/kelurahan

100%

20 kelurahan

100%

DPRD

25 desa/kelurahan

100%

DPRD

Desa

desa

20 kec

15 kec

5 kec

33%

15 kec

20 kec

100%

DPPKD

285 desa/kel

200 desa/kel

200 desa/kel

70%

85 desa/kel

285 desa/kel

100%

DPPKD

25 desa

13 desa

13 desa

52%

8 desa

21 desa

84%

DPPKD

1 paket keg (100%)

60%

60%

100%

20%

80%

80%

BAG. HUKUM

1 paket keg (100%)

70%

70%

100%

15%

85%

85%

BAG. HUKUM

20 kelurahan

20 kelurahan

20 kelurahan

100%

20 kelurahan

20 kelurahan

100%

BAG. TP

20 kecamatan

20 kecamatan

20 kecamatan

100%

20 kecamatan

20 kecamatan

100%

BAG. TP

27%

Kerjasama antar

Koordinasi antar

100%

BAG. TP

daerah

anggota

20 kecamatan dan

20 kecamatan dan

100%

BAG. TP

20 kelurahan se

20 kelurahan se

25 desa/kelurahan 25 desa/kelurahan

DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN 1.

KEUANGAN DAERAH Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Terealisasinya penerimaan PBB per Desa/ Kelurahan

2

Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja

Terpenuhinya reward bagi petugas PBB

Aparatur Pemerintah 3

Penatausahaan Keuangan Daerah

1.

BAGIAN HUKUM Program Peraturan Perundang-undangan

Tersusunnya peraturan perundang-undangan

Perencanaan dan Pembentukan Hukum

perencanaan dan pembentukan hukum

1.

BAGIAN ORGANISASI Program Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

Terlaksananya kelembagaan dan ketatalaksanaan

1.

BAGIAN TATA PEMERINTAHAN Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan

Pengawasan terhadap penggunaan dana

Penggunaan Dana Operasional Kelurahan

bantuan untuk operasional Kelurahan

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan

Meningkatnya pengawasan terhadap kinerja

Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati

Camat dalam melaksanakan pelimpahan

2

3

Pemeliharaan data basis Sismiop

Kepada Camat

sebagian wewenang Bupati

Koordinasi dan Kerjasama Antar Daerah/

Meningkatnya koordinasi antar daerah

6 kabupaten/kota

Kerjasama antar

Koordinasi antar

Kedungsepur

Kedungsepur

se eks Karisidenan

daerah

anggota

Pembinaan Administrasi Kecamatan dan

Meningkatkan tertib administrasi di Kecamatan

20 kecamatan dan

20 kecamatan dan

20 kecamatan dan

Kelurahan

dan Kelurahan

20 kelurahan se

20 kelurahan se

20 kelurahan se

Kec. Kota Kendal

Kec. Kota Kendal

Kec. Kota Kendal

Kec. Kota Kendal

Kec. Kota Kendal

Pensertifikatan Tanah-tanah Milik Pemerintah

Terciptanya catur tertib pertanahan dan tanah

22 bidang

22 bidang

22 bidang

100%

117 bidang

117 bidang

100%

BAG. TP

Kab. Kendal

- tanah milik pemkab mempunyai kekuatan

Pembekalan Peningkatan Kapasitas Camat dan

Meningkatnya kapasitas Camat dan Lurah

20 camat dan

20 camat dan

20 camat dan

100%

-

-

-

BAG. TP

Lurah Dalam Melaksanakan Sebagian Urusan

dalam melaksanakan pelimpahan sebagian

20 lurah

20 lurah

20 lurah

Semarang 4

5

Kedungsepur

Kedungsepur 100%

hukum 6


Tabel 2.2.13

1 7

2

3

Pemerintahan

wewenang Bupati

Penegasan Batas Daerah Antara Kab. Kendal

Penegasan batas daerah secara akurat

dan Kab. Batang

4

5

9 10

Penyusunan LKPJ, LPPD, ILPPD Kabupaten

Penyusunan LKPJ, LPPD, ILPPD Bupati

Kendal Tahun 2007

tahun 2007

Ganti Rugi Tanah Balai dan Kantor Kelurahan

Pemberian ganti rugi atas tanah yang

Sijeruk Kec. Kendal

diguanakan Balai dan Kantor Kel. Sijeruk

Pensertifikatan Tanah Secara Massa/Proda

Perbandingan antara volume tanah yang

7

8

9

10

100%

-

-

-

BAG. TP

100%

BAG. TP

Penegasan batas

Perbatasan Kab.

Adanya batas yang

daerah antara Kab.

Kendal dan Kab.

jelas secara fisik dan

Batang dan Kab.

Batang

Kendal 8

6

11

yuridis di daerah perbatasan 2 kabupaten

Penyampaian LKPJ, Penyampaian LKPJ, Akuntabilitas Pemerintahan

100%

LPPD, dan ILPPD

LPPD, dan ILPPD

tepat waktu 697 m²

tepat waktu 697 m²

697 m²

100%

500 bidang

500 bidang

500 bidang

5,408 m²

5,408 m²

Penyusunan LKPJ, Penyampaian LKPJ, LPPD, dan ILPPD

LPPD, dan ILPPD

Bupati tahun 2008

tepat waktu

-

-

-

BAG. TP

100%

-

-

-

BAG. TP

5,408 m²

100%

13,650 m²

13,650 m²

100%

BAG. TP

100%

-

-

-

BAG. TP

100%

9 kecamatan

9 kecamatan

100%

BAG. TP

sudah bersertifikat dengan jumlah bidang tanah 11

Pengadaan Tanah Untuk Lokasi SMK Patean

Peningkatan kualitas Sumber daya Manusia di Kabupaten Kendal

12

13 14

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Terlaksananya Pilgub dab Wagub di Kabupaten

Pemilihan Kepala

Pemilihan Kepala

Pelaksanaan tertib dan

Daerah Jateng Tahun 2008

Kendal

Daerah dan Wakil

Daerah dan Wakil

lancar

Kepala Daerah scr

Kepala Daerah scr

aman dan lancar

aman dan lancar

7 kecamatan dan

7 kecamatan dan

7 kecamatan dan

Pembangunan dan Rehab Prasarana Fisik

Kondisi kantor dan rumah dinas Kecamatan

Kecamatan dan Kelurahan

dan Kelurahan yang memadai

2 kelurahan

2 kelurahan

2 kelurahan

Pengadaan Tanah Terminal Kayu Terpadu

Terminal kayu terpadu

36,565 m²

36,565 m²

36,565 m²

100%

-

-

-

Mobilitaas petugas keprotokolan berjalan

36

12 bulan

12 bulan

100%

12 bulan

24 bulan

85%

BAG. HUMAS

lancar Tersedianya sarana pendukung pelaksana tugas protokol

-

100%

-

-

BAG. HUMAS

52,20%

100 bh plakat kecil dan 20, 2000 stib camat, 1700 -

100 buku

85%

BAG. HUMAS

Kabupaten Kendal 1.

BAGIAN HUMAS Operasional Protokol

2

Peningkataan Sarana Keprotokolan

3

5 6 7 8

Penelitian Penelusuran dan Penulisan Sejarah Kab. Kendal Penyelenggaraan Upacara Pengibaran Bendera Pembinaan Bakohumas Kab. Kendal Fasilitasi Lembaga Komunikasi Masyarakat Penyusunan Buku Naskah Sambutan Bupati Kanalisasi Aspirasi Melalui SMS

9

Pembinaan Pers dan Humas

10

Penerbitan Buletin Giat Beribadat

11

Pengembangan Radio Swara Kendal

4

Buku sejarah Kab. Kendal Pelaksanaan upacara bendera 17-an Pertemuan anggota Bakohumas Papan informasi di Kecamatan Kumpulan naskah sambutan Bupati Fasilitasi informasi masyarakat yang ditujukan kepada Pemda Kegiatan pelliputan/pemberitaan dalam rangka ekspose Kab. Kendal Tersusunnya media komunikasi buletin giat beribadat Tersedianya sarana penyiaran


200 buku

10 stel PSR, 10 standi 10 stel PSR dan batik, 10 area, 125 bh plakat standi area, 100 bh plakat besar, 125 kecil besar dan 100 kecil, 1 set HT 250 buku 100 buku

27 kali

12 kali

7 kali

85%

10 kali

17 kali

85%

BAG. HUMAS

13 kali 11 bulan 486 buku 36 bulan



100% 100% 100% 100%



85% 80% 85% 85%

BAG. HUMAS BAG. HUMAS BAG. HUMAS BAG. HUMAS

36 bulan

12 bulan

11,5 bulan

95%

12 bulan

23.5 bulan

85%

BAG. HUMAS

12,000 exp

4,500 exp

4500 exp

100%

6,000 exp

10,500 exp

87.5%

BAG. HUMAS

-

1 bh transister, 1 bh receiver relay, 2 set

1 bh transister 1 bh receiver relay

100%

1 unit AC 1 unit komputer

-

-

BAG. HUMAS

Tabel 2.2.14

1

2

3

-

BAG. HUMAS

100%

730 jam harian, 36 jam ramadhan, 3080 jam berita 28 kali

85%

BAG. HUMAS

100%

365 jam harian 30 jam ramadhan 1540 jam berita 16 kali

80%

BAG. HUMAS

23,5 bulan

85%

BAG. HUMAS

248.500 6 kali

100% 100%

110,000,000 2 kali

168,500,000 4 kali

85% 85%

BAG. HUMAS BAG. HUMAS

90 kali

27 kali

27 kali

100%

30 kali

57 kali

85%

BAG. HUMAS

Mengoptimalkan pengelolaan keuangan desa

265 desa

265 desa

276 desa

100%

76 desa

152 desa

85%

BAG. PEMDES

Terlaksananya koordianasi keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Terlaksananya kegiatan penyidikan pelanggar Perda oleh CPNS Terlaksananya penataan peraturan per-UU Meningkatnya pemberdayaan sumberdaya aparatur dalam pemberdayaan potensi

1 paket kegiatan

60%

60%

100%

70%

80%

80%

SATPOL PP

131 kegiatan

39 kegiatan

39 kegiatan

100%

42 kegiatan

81 kegiatan

85%

SATPOL PP

1 paket kegiatan 25 kegiatan

75% 7 kegiatan

75% 7 kegiatan

100% 100%

80% 10%

90% 17%

90% 85%

SATPOL PP SATPOL PP

600 entitas

120 entitas

120 entitas

100%

120 entitas

480 entitas

80%

SATPOL PP

55 orang

13 orang

13 orang

100%

5 orang

30 orang

85%

SATPOL PP

Pelaksanaan kegiatan pembangunan selesai 100% setiap tahunnya

Pelaksanaan kegiatan pembangunan selesai 20% dalam tahun 2008

Pelaksanaan kegiatan pembangunan selesai 20% dalam tahun 2008

100%

80%

BAG.

1 paket keg (100%) 1 paket keg (100%)

30% 30%

30% 30%

100,00% 100,00%

16 17 18

Pendayagunaan Media Pers

UNIT PELAYANAN TERPADU Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Program Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan

-

12 bulan

Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Pelayanan Publik Penunjang Operasional Pencari Iklan Penyelenggaraan Pres Release

1 2

-

95%

15

Tereksposenya segala potensi dan dinamika pemerintahan dan pembangunan melalui media elektronik Terbentuknya dalam pengawas LPPL radio swara Kendaaal Terlaksananya opersional biaya pencari iklan Terlaksananya jumpa pers dengan wartawan liputan Kendal Termuatnya informasi pembangunan melalui media massa

1.

100%

47,500,000 11,5 bulan 58,500,000 2 kali

Pengembangan TV dan Film

2

11

50,000,000 12 bulan 58,500,000 2 kali

14

1.

10

36 bulan

Kegiatan penyiaran radio daerah bagi masyarakat

Program Penataan Peraturan Per-UU Program Pengelolaan Sumber Daya Aparatur Dalam Pemberdayaan Potensi INSPEKTORAT KABUPATEN Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan BAGIAN PEMBANGUNAN Program Perencanaan Pembangunan Daerah

9

365 jam harian 30 jam ramadhan 1540 jam berita 12 kali

Operasional Kegiataan RSPD Kendal

3 4

8

1095 haari 90 ramadhan 4620 berita 40 kali

13

2

7

1 unit kom, 1 bh fill kabinet, 10 bh kursi lipat, 1 bh meja komp 1 unit kamera dan perlengkapan panelnya

Tersedianya sarana wartawan

1

6

-

Pengadaan Sarana Pers Room

BAGIAN PEMERINTAHAN DESA Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Program Peningkatan Pemberantasan Pekat

5 antenna, 2 bh tour on, 2 set kabel

2 set antenna 2 bh tour on 2 set kabel 1 unit komputer 1 bh fill kabinet 10 bh kursi lipat 1 bh meja komputer 1 unit kamera dan perlengkapan panelnya 365 jam harian 30 jam ramadhan 1540 jam berita 12 kali

12

1.

4

Meningkatkan koordinasi pengawasan dan peningkatan kerjasama dengan unit kerja terkait Meningkatkan tenaga pemeriksa & aparatur pengawasan yang berkualitas - Terkendalinya pelaksanaan pembangunan tepat mutu, tepat waktu, serta tepat administrasi - Terselenggaranya koordinasi antar instansi dalam pelaksanaan pembangunan - Terselenggaranya pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan baik dan lancar - Tersedianya sarana prasarana yang dibutuhkan masyarkat Meningkatnya kualitas pelayanan publik Terlaksananya sistem informasi pelayanan


Pelaksanaan Pelaksanaan kegiatan kegiatan pembangunan pembangunan selesai 20% selesai 20% dalam tahun 2008 dalam tahun 2009 dan 2009

45% 15%

75% 75%

PEMBANGUNAN

`

80% 80%

UPT UPT

Tabel 2.2.15

1

1. 2

3

4

5 6 7

2 Perijinan BAGIAN PEREKONOMIAN Bidang Perencanaan Pembangunan Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Bidang Penanaman Modal Daerah Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana, dan Prasarana daerah. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan Bidang Perdagangan Program Penyelenggaraan Event Pemasaran dan Promosi Bagi Masyarakat Bidang Pertanian Program Peningkatan Ketahanan Pangan Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan

3

4

5

6

7

8

9

10

11

10 semester

6 semester

6 semester

100%

`2 semester

8 semester

80%

UPT

1 paket keg (100%)

100%

100%

100%

-

100%

100%

UPT

60 bulan

36 bulan

36 bulan

100%

12 bulan

48 bulan

80%

UPT

Terlaksananya penyelenggaraan event pemasaraaan dan promosi bagi masyarakat

1 paket keg (100%)

75%

75%

100%

80%

80%

80%

UPT

Terlaksananya peningkatan ketahanan pangan Keikutsertaan Kab. Kendal dalam pameran pertanian tingkaaat propinsi Meningkatnya penerapan teknologi pertanian/ perkebunan

1 paket keg (100%) 5 event

75% 3 event

75% 3 event

100% 100%

80% 1 event

80% 4 event

80% 80%

UPT UPT

1 paket keg (100%)

75%

75%

100%

75%

80%

80%

UPT

3858 org

1863 org

1776 org

95%

1745 org

3521 org

91%

BKD

64 SKPD

53 SKPD

40 SKPD

76%

64 SKPD

53 SKPD

83%

BKD

perijinan

Terlaksananya rakor bidang ekonda Terlaksananya penyiapan potensi sumberdaya sarana dan prasarana daerah Terlaksananya pembinaan dan pengawasan bidang pertambangn

BIDANG KEPEGAWAIAN 1.

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur

Jumlah Pegawai Yang Telah Mengikuti Diklat

2. 3.

Program Pembinaan dan Pengembangan

SKPD secara teratur membuat laporan

Aparatur

kepegawaian

Program Peningkatan Kesejahteraan

SKPD terlayani secara optimal

64 SKPD

35 SKPD

25 SKPD

71%

64 SKPD

53 SKPD

83%

BKD

Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan

SKPD terlayani secara tertib di bidang

64 SKPD

53 SKPD

40 SKPD

76%

64 SKPD

53 SKPD

83%

BKD

Administrasi Kepegawaian

administrasi kepegawaian

16 Kec.

100%

BPMD

2 kali di 20 kec.

100%

BPMD

PERPUS &

Pegawai 4

BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1.

Program Pendayagunaan TTG

Terselengaranya kegiatan teknologi tepat guna

3 kali di 20 Kec

20 Kec

20 Kec.

100%

2.

Program Pengembangan Perumahan Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Masyarakat

Kelembagaan Posyantekdes dan wartekdes

3 kali di 20 Kec

20 kec.

20 kec.

100%

1 Kali keg. Peninjau 20 kec.

Meningkatnya Minat Baca Masyarakat Desa

285 desa/kel

150 desa

30 desa

20%

30 desa

60 desa

80%

20 kec

20 kec

20 kec

100%

20 kec

20 kec

100%

BIDANG KEARSIPAN KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 1.

DAERAH Program Pengembangan Budaya baca dan Pembinaan Pusdes

2.

Program Pengembangan Budaya baca dan

ARSIP DAERAH

Meningkatnya Minat Baca Masyarakat Kendal


PERPUS &

Tabel 2.2.16

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pembinaan Perpustakaan 3.

Program Pengembangan Budaya baca dan

Terbitnya Buletin Perpus dan Kearsipan

5 terbitan

3 terbitan

3 terbitan

67%

1 terbitan

3 terbitan

85%

Program Peningkatan Ketrampilan SDM

Pengelolaan Arsip di Unit Pengolah Semakin

58 SKPD

38 SKPD

38 SKPD

100%

17 SKPD

55 SKPD

95%

Bidang Kearsipan

Baik

Program Penyelamatan dan Pelestarian

Penyelamatan bukti Pertanggung jawaban

2000 boks

100 boks

700 boks

100%

300 boks

1000 boks

85%

Dokumen / Arsip Daerah

Nasional

Pembinaan Perpustakaan 4 5

11 ARSIP DAERAH PERPUS & ARSIP DAERAH PERPUS & ARSIP DAERAH PERPUS & ARSIP DAERAH

BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

BAGIAN PENGELOLAAN DATA 1.

SETDA KABUPATEN KENDAL Program fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Kominfo

Terlaksananya Peningkatan SDM Bidang

96 SKPD

95 SKPD

95 SKPD

100%

96 SKPD

95 SKPD

97%

96 SKPD

96 SKPD

96 SKPD

100%

96 SKPD

96 SKPD

100%

20 unit PC Multimedia



100%


85%

Kominfo 2.

Program Kerja sama Informasi dengan Mass Media

Terwujudnya Portal Web SKPD sebagai

DATA

Pelayanan Publik 3.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Tersedianya komputer pendukung yang dapat

1.

Meningkatnya ketahanan pangan

PENGELOLAAN DATA

digunakan untuk pelatihan komputer BIDANG KETAHANAN PANGAN KANTOR KETAHANAN PANGAN Program Peningkatan Ketahanan Pangan

PENGELOLAAN

PENGELOLAAN DATA

1 paket keg (100%)

60%

60%

100%

45%

80%

80%

KETAPANG

URUSAN PILIHAN PERTANIAN 1

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Kesejahteraan petani scr umum meningkat

20 kec

9 kec

9 kec

100%

8 kec

17 kec

85%

DINAS PERTANIAN

2

Program Peningkatan Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan daerah meningkat

20 kec

10 kec

10 kec

100%

5 kec

15 kec

80%

DINAS PERTANIAN

3

Program Peningkatan pemasaran Hasil Pro

Pemasaran Hasil Produksi Pertanian me-

duksi Pertanian

ningkat

13 kec

4 kec

4 kec

100%

4 kec

8 kec

85%

DINAS PERTANIAN

4

Program Peningkatan penerapan Teknologi

Penerapan Teknologi pertanian di tingkat

Pertanian

petani semakin meningkat

10 kec

6 kec

6 kec

100%

2 kec

8 kec

80%

DINAS PERTANIAN

5

Program Peningkatan Produksi Pertanian

Terjadinya peningkatan produksi komoditas 20 kec

12 kec

12 kec

100%

4 kec

16 kec

80%

DINAS PERTANIAN

25.000 sampel

3.000 sampel

2.688 sampel

90%

5.000 sampel

18.000 sampel

72%

pertanian secara umum

1.

PETERNAKAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

Terbebasnya daerah dari penyakit

DINAS PETERNAKAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN


Tabel 2.2.17

1

2

4

5

6

7

8

9

10

11

7500 ekor

1500 ekor

1500 ekor

100%

1500 ekor

600 ekor

80%


Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan Tersebar luas pemasaran hasil peternakan

75.000 dosis

12.000 dosis

10.511 dosis

88%

12.000 dosis

51.765 dosis

86%


4

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan Pemasyarakatan teknologi peternakan

15,000 dosis

12,000 dosis

10,511 dosis

87,59%

12,000 dosis

11,234 dosis

93,60%


5

Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir

Peningkatan ekonomi masyarakat pesisir

25 lumbung usaha

5 lumbung usaha

5 lumbung usaha

100%

5 lumbung usaha

20 lumbung usaha

80%


6

Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan

Peningkataan keamanan nelayan dan sumberdaya kelautan

40 paket

8 paket

8 paket

100%

8 paket

32 paket

80%


7

Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut

Peningkatan kesadaran hukum masyarakat

240 orang

0

0

0%

190 orang

190 orang

80%


8

Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut dan Perkiraan Iklim Laut

Peningkatan kesadaran kamanan pelayaran

2 paket

0

0

0%

1 paket

1 paket

50%

Program Pengembangan Budidaya Perikanan

Peningkatan bibit unggul di masyarakat

2

Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

3

9

3 Peningkatan populasi ternak


75 paket

8 paket

8 paket

100%

13 paket

60 paket

80% DINAS PETERNAKAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN

KEHUTANAN 1

Program Pemanfaatan Potensi Sumberdaya

Terbukanya pemanfaatan potensi sumber

Hutan

daya hutan

20 kec

10 kec

10 kec

100%

5 kec

15 kec

Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Terwujudnya rehabilitasi hutan dan lahan

6 kec

2 kec

2 kec

100%

2 kec

4 kec

80% 85%

DINAS PERTANIAN

2 3

Program Perlindungan dan Konservasi Sum-

Terciptanya perlindungan dan konservasi

berdaya Hutan

sumberdaya hutan

4 kec

2 kec

2 kec

100%

0

2 kec

85%

DINAS PERTANIAN

4

Program Perencanaan dan Pengembangan

Terwujudnya perencanaan dalam pengem-

Hutan

bangan hutan yang mantap

10 kec

6 kec

6 kec

100%

1 kec

7 kec

80%

DINAS PERTANIAN

5

Program Peningkatan penerapan Teknologi

Penerapan Teknologi pertanian/perkebunan

Pertanian/Perkebunan

meningkat

9 kec

4 kec

4 kec

100%

1 kec

5 kec

85%

DINAS PERTANIAN

6

Program Peningkatan sarana dan Prasarana

Terjadinya peningkatan sarpras pemerintah

Pemerintahan daerah

daerah

5 kec

3 kec

3 kec

100%

0

3 kec

85%

DINAS PERTANIAN

7

Program Pengembangan dan Pemanfaatan

Terwujudnya pengembangan dan pemanfa-

Lahan

atan lahan

20 kec

8 kec

8 kec

100%

7 kec

15 kec

80%

DINAS PERTANIAN


DINAS PERTANIAN

Tabel 2.2.18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

20 kec

8 kec

8 kec

100%

10 kec

18 kec

90%

10 desa

2 desa

2 desa

100%

1 desa

7 desa

85%

11

ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL 1 2

Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang

meningkatnya kegiatan usaha yg berwa-

Pertambangan

wasan lingkungan

Progran Perencanaan Wilayah dan Pengem-

Tercukupinya kebutuhan listrik pedesaan

DISPERINDAG & TAMBEN

bangan SDA


PERDAGANGAN 1

Program Perlindungan Konsumen dan

Meningkatnya tertib niaga dan perlindungan

Pengamanan Perdagangan

konsumen di masyarakat

2

Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima

Meningkatnya tertib niaga dan perlindungan

dan Asongan

konsumen di masyarakat

3

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan

Lancarnya Distribusi sembako

4

Program Peningkatan dan Pengembangan

meningkatnya produksi dan pemasaran pro-

Ekspor

duk daerah

100%

100%

100%

100%

100%

80%

80%

DISPERINDAG

850 Orang

240 orang

240 orang

100%

200 orang

610 orang

80%

DISPERINDAG

5 th./480 kl

1 Th./96 kl

1 Th./96 kl

100%

1 Th./96 kl

4 Th./384 kl

80%

DISPERINDAG

90%

65%

65%

100%

15%

85%

85%

& TAMBEN & TAMBEN

Dalam Negeri

& TAMBEN DISPERINDAG & TAMBEN

PERINDUSTRIAN 1

Program Pengembangan Industri Kecil dan

Tumbuh dan berkembangnya IKM

1000 orang

262 orang

262 orang

100%

235 orang

751 orang

80%


500 orang

320 orang

320 orang

100%

0

320 orang

85%


120 desa

60 desa

60 desa

100%

0

60 desa

85%


35 Industri

11 industri

11 industri

100%

0

11 industri

85%

Menengah 2

ProgramPeningkatan dan Kemampuan Tekno

& TAMBEN

logi Industri 3

Program Pengembangan Sentra sentra Indus Program Pengendalian dan Pencemaran In-


tri Potensial 4

DISPERINDAG


dustri


TRANSMIGRASI 1

Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi

Pemberangkatan Transmigrasi ke Luar Jawa

1.

PARIWISATA Program Pengembangan Kemitraan

Meningkatnya Pengembangan Kemitraan

18 keg.

6 keg.

6 keg.

100%

6 keg.

12 ke.

85%

1 paket keg. 100%

60%

60%

100%

15%

80%

80%

DINSOSNAKERTRAN


2.

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Terlaksananya pengembangan destinasi pariwisata

1 paket keg. 100%

60%

60%

100%

30%

80%

80%


3.

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Terlaksananya pengembangan pemasaran pariwisata

1 paket keg. 100%

60%

60%

100%

10%

80%

80%



Tabel 2.2.19

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( R K P D )

Recommend Documents