RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( R K P D ) KABUPATEN KENDAL TAHUN 2011

BUPATI KENDAL

PERATURAN BUPATI KENDAL NOMOR 19 TAHUN 2010

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KENDAL TAHUN 2011

PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2 0 10

BUPATI KENDAL PERATURAN BUPATI KENDAL NOMOR 19 TAHUN 2010

TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD ) KABUPATEN KENDAL TAHUN ANGGARAN 2011 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KENDAL, Menimbang

:

a. bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan RKPD menjadi pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; b. bahwa sesuai dengan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maka dalam rangka memberikan pedoman penyusunan RAPBD Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2011, perlu menerbitkan RKPD Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2011; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2011;

Mengingat

: 1.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

2 3.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 7. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat

3

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22. 23.

Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

4 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah; 25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3); 26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Berita Daerah Tahun 2009 No. 21) ; 27. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2006 Nomor 6 Seri E No.4 ); 28. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 11 Seri E No. 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 31); 29. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 14 Seri E No. 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12); 30. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kendal Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 2 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 30); 31. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2010 Nomor 1 Seri A No. 1 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 52).

5 32. Peraturan Bupati Kendal Nomor 58 Tahun 2009 tentang Revisi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2006-2010 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2009 Nomor 58 Seri E No. 51). MEMUTUSKAN : Menetapkan

:

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KENDAL TAHUN ANGGARAN 2011 BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Kendal. 2. Pemerintah daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 3. Bupati adalah Bupati Kendal. 4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang. 5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di Daerah. 6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 8. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun. 9. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) Tahun. 10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 11. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

6 12. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKASKPD sebelum disepakati dengan DPRD. BAB II SISTEMATIKA PENYUSUNAN Pasal 2 Sistematika RKPD terdiri atas: BAB I : PENDAHULUAN BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2009 BAB III : RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA KERANGKA PENDANAAN BAB IV : PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2011 BAB V : RENCANA PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BAB VI : PENUTUP BAB III PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN RKPD TAHUN ANGGARAN 2011 Pasal 3 RKPD Tahun Anggaran 2011 secara rinci sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal 4 RKPD Tahun Anggaran 2011 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2006-2010. Pasal 5 (1) RKPD Tahun Anggaran 2011 disusun berdasarkan visi dan misi Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam RPJPD Tahun 2005-2025. (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan KUA, PPAS, dan Rencana APBD Tahun Anggaran 2011. Pasal 6 RKPD Tahun Anggaran 2011 merupakan Rencana Strategis Tahunan Daerah Tahun 2011 sebagai pedoman dalam menyusun RAPBD Tahun Anggaran 2011.

7 Pasal 7 (1) Prioritas pembangunan daerah disusun berdasarkan 8 (delapan) misi pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2005-2025. (2) Prioritas pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara rinci tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal 8 (1) Rencana Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2011, dikelompokkan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah yang secara rinci tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. (2) Setiap Kepala SKPD berkewajiban mendukung pelaksanaan program prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pasal 9 Pelaksanaan lebih lanjut RKPD Tahun Anggaran 2011 dituangkan dalam APBD Tahun Anggaran 2011, sebagai bahan usulan ke APBD Provinsi Jawa Tengah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 10 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal. Ditetapkan di Kendal pada tanggal 3 Juni 2010 BUPATI KENDAL,

SITI NURMARKESI Diundangkan di Kendal pada tanggal 3 Juni 2010 Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KENDAL,

BACHTIAR NURONO BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2010 NOMOR 19 Seri E No. 15

8 PENJELASAN ATAS PERATURAN BUPATI KENDAL NOMOR 19 TAHUN 2010 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD ) KABUPATEN KENDAL TAHUN ANGGARAN 2011 I. UMUM Dengan mengingat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional khususnya Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan RKPD menjadi pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Agar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat berjalan dengan baik dan sistematis diperlukan suatu rangkaian kegiatan penyusunan RKPD yang matang. Rangkaian penyusunan RKPD dilakukan melalui urutan kegiatan sebagai berikut: a. penyiapan rancangan awal rencana pembangunan; b. penyiapan rancangan rencana kerja; c. musyawarah perencanaan pembangunan; dan d. penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan. Kemudian setelah melalui rangkaian penyusunan RKPD sebagaimana tersebut di atas dan dalam rangka memberikan pedoman penyusunan RAPBD Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2011, perlu untuk menerbitkan RKPD Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2011. Penerbitan RKPD Kabupaten Kendal ini perlu ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Hal tersebut sesuai dengan amanat Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menetapkan. Berdasarkan pertimbangan di atas, perlu Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2011. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup Jelas Pasal 2 Cukup Jelas Pasal 3 Cukup Jelas Pasal 4 Cukup Jelas Pasal 5 Cukup Jelas Pasal 6 Cukup Jelas Pasal 7 Cukup Jelas Pasal 8 Cukup Jelas Pasal 9 Cukup Jelas Pasal 10 Cukup Jelas TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 119 TAHUN 2010

DAFTAR ISI

BAB I

PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3.. Maksud Dan Tujuan 1.4. Sistematika

I-1 I-1 I-2 I-6 I-7

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2009 2.1. Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program Tahun 2009

II - 1 II - 1 II - 4

BAB III

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA KERANGKA PENDANAAN 3.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2010 dan Perkiraan Tahun 2011 3.2. Tantangan dan Prospek Ekonomi Daerah Tahun 2011 3.3. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah 3.4. Arah Kebijakan Keuangan Daerah 3.5. Rekapitulasi Realisasi dan Proyeksi (Pagu Indikatif) Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah

III - 1 III - 1 III - 5 III - 7 III - 9 III - 24

BAB IV

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2011

IV - 1

BAB V

RENCANA PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2011

V-1

BAB VI

PENUTUP

VI - 1

RKPD Kabupaten Kendal Tahun 2011

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan

tahunan Pemerintah Daerah, yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah serta mengacu pada RKPD Provinsi dan RKP Nasional. Penyusunan RKPD merupakan tahapan sistem perencanaan pembangunan daerah yang dimulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Penyusunan RKPD ditujukan sebagi upaya mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten. Dengan demikian, maka substansi RKPD mengacu kepada RPJM Daerah, RPJP Daerah, RPJM Nasional, serta RKP. Penyusunan RKPD merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan berakhirnya RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2006 – 2010, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kendal Tahun 2011 merupakan pelaksanaan tahun pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kendal Tahun 2011 – 2015, oleh karena itu penyusunan RKPD Kabupaten Kendal Tahun 2011mengacu pada sasaran dan arah kebijakan tahapan ke-2 dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kendal Tahun 2005 – 2025. Proses penyusunan RKPD didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan

melalui

(Musrenbang)

Tahunan

forum dan

Musyawarah memperhatikan

Perencanaan hasil

evaluasi

Pembangunan pelaksanaan

pembangunan daerah pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan RKPD juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Provinsi maupun Pemerintah Pusat. RKPD Kabupaten Kendal Tahun 2011

~I-1~

Sebagai dokumen resmi Pemerintah Kabupaten, RKPD mempunyai kedudukan yang strategis yang menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan yang memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yang selanjutnya sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Berdasarkan acuan dan kerangka tersebut, maka rencana kerja dan pendanaan RKPD yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal serta berbagai pemangku kepentingan lainnya sebagai wujud dari pola perencanaan partisipatif, diharapkan dapat menciptakan kepastian kebijakan sebagai komitmen pemerintah daerah yang harus dilaksanakan secara konsisten sehingga dapat terwujud keselarasan antara perencanaan dan penganggaran. 1.2. Landasan Hukum Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan RKPD Kabupaten Kendal tahun 2011 adalah sebagai berikut : 1.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);


~I-2~

6.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 11. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara

Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 61,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); RKPD Kabupaten Kendal Tahun 2011

~I-3~

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);


~I-4~

21. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025 ; 24. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokokpokok Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008

Nomor 11 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 47); 25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana

Jangka

Menengah

Daerah

Provinsi

Jawa

Tengah

Tahun 2008–2013 ; 26. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2006 Nomor 6 Seri E No.4 ); 27. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 14 Seri E No. 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12); 28. Peraturan

Daerah

Kabupaten

Kendal

Nomor 2 Tahun 2008 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kendal Tahun 2005-2025.


~I-5~

1.3

Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud RKPD Kabupaten Kendal Tahun 2011, disusun dengan memperhatikan Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang termuat dalam RPJP Daerah Tahun 2005-2025 sebagai pedoman bagi

Pemerintah Kabupaten Kendal dalam

penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( RAPBD ) Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2011, serta untuk memberikan arah dan pedoman kepada seluruh pemangku kepentingan pembangunan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pembangunan Kabupaten Kendal. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kendal Tahun 2005-2025 Visi Pembangunan Kabupaten Kendal yaitu : “KABUPATEN KENDAL YANG MANDIRI, MAJU, DAN SEJAHTERA” Dalam mewujudkan visi tersebut ditetapkan delapan misi sebagai berikut : 1)

Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila ;

2)

Mewujudkan masyarakat yang berdaya saing ;

3)

Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum ;

4)

Mewujudkan Kabupaten Kendal aman dan damai ;

5)

Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan adalah ;

6)

Mewujudkan Kabupaten Kendal asri dan lestari ;

7)

Mewujudkan Kabupaten Kendal sebagai wilayah pantai dan pegunungan yang maju ;

8)

Mewujudkan Kabupaten Kendal berperan aktif dalam pergaulan antardaerah dan nasional.

Kedelapan misi di atas selanjutnya dijabarkan melalui Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah.


~I-6~

1.3.2 Tujuan Tujuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kendal Tahun 2011 adalah : 1)

Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun antar tingkat pemerintahan;

2)

Terwujudnya

keselarasan

dan

konsistensi

antara

perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan; 3)

Tercapainya pemanfaatan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

1.4

Sistematika Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kendal Tahun 2011,

disusun dalam sistematika sebagai berikut: BAB I

PENDAHULUAN Memuat tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penyusunan RKPD.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2009 Menjelaskan tentang evaluasi kinerja pembangunan daerah dan evaluasi Pelaksanaan Program Tahun Lalu. BAB III. RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA KERANGKA PENDANAAN Menjelaskan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, tantangan dan prospek perekonomian daerah tahun lalu dan tahun berjalan, arah kebijakan ekonomi daerah dan analisis dan Perkiraan Sumber-sumber Pendanaan Daerah serta arah Kebijakan Keuangan Daerah. BAB IV. PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2011 Menjelaskan arah kebijakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, prioritas pembangunan tahun 2011.


~I-7~

BAB V. RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAERAH TAHUN 2011 Memuat rencana program prioritas tahun 2011. BAB VI. PENUTUP Menguraikan tentang hal-hal pokok yang termuat dalam keseluruhan dokumen RKPD, sebagai bagian penegasan Pemerintah Daerah kepada semua pihak terkait dalam memfungsikan RKPD sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.


~I-8~

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RKPD 2009

2.1. EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Evaluasi kinerja pembangunan daerah dapat dilihat dari berbagai indikator makro pembangunan daerah sebagai berikut : Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Indikator Makro Pembangunan Daerah Kabupaten Kendal

4,26

Kondisi yang dicapai Tahun 2009 (4) 4,10

12,74

2,38

3. PDRB berlaku

8.675.477,98

9.316.508,90

4. PDRB konstan

4.882.465,28

5.020.087,37

5.108.830,56

5.254.588,36

951.388

964.568

1,49

1,39

a. SD

85,22%

84.52%

b. SMP

70,92%

72.54%

c. SMU

39,30%

41.24%

a. SD

102,37%

102.20%

b. SMP

100,15%

98.37%

c. SMU

53,58%

59.75%

NO

Kondisi Tahun 2008

Indikator

(1) (2) 1. Pertumbuhan PDRB

(3)

2. Laju inflasi Kabupaten

5.

PDRB per kapita berdasarkan harga konstan

6. Jumlah Penduduk (Jiwa) 7. Laju Pertumbuhan Penduduk/LPP (%) 8. Angka Partisipasi Murni (APM)

9. Angka Partisipasi Kasar (APK)


~ II - 1 ~

88,93%

Kondisi yang dicapai Tahun 2009 99%

11. Angka rata-rata lama sekolah

6,69

6.26

12. Angka kematian bayi

205

106

74.19

67,77

487

264.007**

15. Jumlah Pengangguran (orang)

34.321

42.139**

16. Jumlah KK Miskin

75.137

75.137*

93.48

94.12

46.593

46.573*

NO

Kondisi Tahun 2008

Indikator

10. Angka melek huruf

13. Angka usia harapan hidup 14. Jumlah Penyandang Masalah Sosial

17. Angka partisipasi angkatan kerja 18. Tingkat pengangguran terbuka Sumber Data * Data BPS (PPLS 2008) **Dinsos Nakertrans

Beberapa indikator pelaksanaan pembangunan, yaitu : 2.1.1 Indikator Makro Ekonomi 2.1.1.1 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kendal Tahun 2009 tercatat sebesar 4,10 % atau mengalami penurunan dibanding tahun 2008 yang tercatat sebesar 4,26 %. 2.1.1.2 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kendal atas Dasar harga berlaku tahun 2009 sebesar 9.316.508,90 juta rupiah atau mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2008 sebesar 8.675.477,98 juta rupiah, Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kendal atas harga konstan tahun 2009 sebesar 5.020.087,37 juta rupiah atau mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2008 sebesar Rp. 4.882.465,28 juta rupiah. Dilihat dari produktivitas masing-masing sektor pembentuk PDRB di Kabupaten Kendal sumbangan terbesar adalah pada sektor industri pengolahan, kedua sektor pertanian dan ketiga sektor perdagangan, hotel dan restoran.


~ II - 2 ~

2.1.1.3 PDRB Per Kapita Kabupaten Kendal berdasarkan harga konstan pada tahun 2009 sebesar Rp 5.254.588,36,- atau mengalami kenaikan sebesar 2,77 % dibanding tahun 2008 sebesar Rp. 5.108.830,56,-. 2.1.1.4 Laju Inflasi Kabupaten Kendal tahun 2009 tercatat sebesar 2,38 % atau menurun dibanding tahun 2008 yang tercatat sebesar 12,74 %

2.1.2 Indikator Sosial 2.1.2.1 Jumlah Penduduk Kabupaten Kendal Tahun 2009 sebanyak 964.568 jiwa atau mengalami peningkatan jumlah penduduk sebesar 1,38 % dibanding tahun 2008 sebesar 951.388 jiwa. 2.1.2.2 Angkatan Kerja dan Pengangguran, sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk angkatan kerja juga terus meningkat, angka partisipasi angkatan kerja tahun 2009 sebesar 94,12 atau mengalami kenaikan sebesar 0,68 % dibandingkan tahun 2008 sebesar 93,48. Sedangkan tingkat pengangguran terbuka tahun 2009 sebesar 46.573, atau turun 0,04 % dibandingkan tahun 2008 sebesar 46.593. 2.1.2.3 Kemiskinan, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kendal tahun 2009 sebanyak 75.137 KK / ± 220.332

jiwa, atau mengalami penurunan

dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin tahun 2005 sebesar 294.980 jiwa. 2.1.2.4 Kesehatan dilihat dari angka mematian bayi pada tahun 2009 adalah 106 atau lebih baik dibanding tahun 2008 sebesar 205. 2.1.2.5 Pendidikan dilihat dari Angka Partisipasi Kasar (APK) SD pada tahun 2009 tercatat sebesar 102.02% atau mengalami penurunan dibanding tahun 2008 sebesar 102,37%. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP pada tahun 2009 tercatat sebesar 98.37% atau mengalami penurunan dibanding tahun 2008 sebesar 100,15%. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMU pada tahun 2009 tercatat sebesar 59.75% atau mengalami kenaikan dibanding tahun 2008 sebesar 53,58%.


~ II - 3 ~

2.2. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM TAHUN 2009 RKPD Kabupaten Kendal merupakan bagian dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sistem perencanaan pembangunan Provinsi, serta bagian dari sistem perencanaan Kabupaten Kendal sendiri. Oleh karena itu, RKPD Kabupaten Kendal seharusnya sinergi dengan dokumen perencanaan lain, baik di tingkat Pusat, seperti RPJP Nasional, RPJM Nasional, RKP Nasional; maupun di tingkat Provinsi, seperti RPJP Provinsi Jawa Tengah 2005 – 2025, RPJM Provinsi Jawa tengah 2008 – 2013, RKPD Provinsi Jawa Tengah 2009 dan RPJP Kabupaten Kendal. 2.2.1 Urusan Wajib Pendidikan Dalam bidang pendidikan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pendidikan yang dilakukan didasarkan pada 3 (tiga) pilar pembangunan pendidikan, yakni (1) Upaya pemerataan dan perluasan akses pendidikan; (2) Peningkatan mutu, relevansi dan daya saing keluaran pendidikan; dan (3) Peningkatan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik pengelolaan pendidikan. Aspek Pemerataan dan Perluasan Akses Pendidikan; antara lain diukur dengan indikator Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Transisi (AT), Angka Putus Sekolah (APS) dan Angka Buta Aksara, dengan kondisi sampai dengan tahun 2009. APK PAUD sebesar 34,81% pada tahun 2009/2010 masih dibawah target RPJMD yaitu 50% pada tahun 2009. Target APK PAUD pada tahun 2010 sebesar 50%. APM SD/MI tahun 2009 masih lebih rendah dibandingkan dengan target RPJMD pada tahun yang sama. Pada tahun 2009 APM SD/MI sebesar 84.47%, pada tahun 2009 dalam RPJMD ditargetkan APM SD/MI sebesar 90%. Dengan demikian capaian APM SD/MI tahun 2009 belum memenuhi taget RPJMD. Target APM SD/MI pada tahun 2010 ditetapkan masih sebesar 90%. Pada jenjang pendidikan SMP terlihat APK tahun 2009/2010 sebesar 95,21% dalam tahun 2009 target RPJMD sebesar 100%, dan jenjang pendidikan SMA terlihat APK pada tahun 2009 mengalami peningkatan. Sedangkan target


~ II - 4 ~

RPJMD pada tahun 2009 untuk APK jenjang pendidikan dasar sebesar 100%. sudah tercapai, karena APK Pendidikan Dasar pada tahun 2009 sebesar 100,77%. Target APK SMP/MTs pada tahun 2010 sebesar 100%. APK SMA/SMK/MA pada tahun 2009 sebesar 56,90%, sedangkan target pada tahun yang sama sebesar 56%. Sehingga APK SMA/SMK/MA melampaui target. Target APK SMA/SMA/MA pada tahun 2010 ditetapkan sebesar 60%. Angka putus sekolah untuk jenjang pendidikan SD/MI sudah lebih rendah dari target RPJMD yaitu 0,08% pada tahun 2009. Sedangkan untuk jenjang pendidikan SMP/MTs masih cukup tinggi, yaitu sebesar 0,67% pada tahun 2009, sehingga belum memenuhi target pada tahun 2009 sebesar 0,50%. Target angka putus sekolah SD/MI pada tahun 2010 sebesar 0,20%. Sedangkan untuk SMP/MTs target pada tahun 2010 sebesar 0,68%. Angka putus sekolah SMA/SMK/MA pada tahun 2009 sebesar 0,17% dan target pada tahun yang sama sebesar 0,11%. Target angka putus sekolah pada tahun 2010 sebesar 0,10%. Kondisi ini menunjukan bahwa target angka putus sekolah pada tahun 2009 belum tercapai. Kondisi sarana dan prasarana pendidikan di Kabupaten Kendal terlihat bahwa pada tahun 2009 kondisi ruang kelas belum sesuai standar untuk jenjang pendidikan SD/MI sebesar 62,72%, sedangkan target pada tahun yang sama sebesar 80%. Dengan demikian pada tahun 2009 pembangunan ruang kelas sesuai standar belum sesuai target. Target pembangunan ruang kelas SD/MI sesuai standar pada tahun 2010 sebesar 80%. Sedangkan ruang kelas SMA/SMK/MA sesuai standar pada tahun 2009 sebesar 83%, sedangkan target capaian pada tahun yang sama untuk ruang kelas SMA/SMK/MA sesuai dengan standar sebesar 90%. Target ruang kelas SMA/SMK/MA sesuai dengan standar pada tahun 2010 sebesar 95%. Untuk pendidikan non formal APK pendidikan kesetaraan pada tahun 2009 sudah memenuhi target yaitu sebesar 3%. Taget pada tahun 2010 sebesar 4% dan pada tahun 2011 sebesar 5%. Angka kelulusan program Kejar Paket A pada tahun 2009 sebesar 84,02%, sedangkan target pada tahun 2009 sebesar 96%.Target tahun 2010 sebesar 96,65%. Angka kelulusan Kejar paket B pada tahun 2009 sebesar 89,75% dari target pada tahun yang sama sebesar 88%. Target kelulusan Kejar Paket B pada tahun 2010 sebesar 90,0%. Sedangkan angka kelulusan Kejar RKPD Kabupaten Kendal Tahun 2011

~ II - 5 ~

Paket C pada tahun 2009 sebesar 85,26% dari target sebesar 84%. Untuk angka buta aksara, kondisi dimaksud sudah mencapai target nasional bebas buta aksara yaitu kurang dari 5 %. Atas capaian tersebut, mendukung pemerintah Provinsi jawa tengah pada tahun 2009 memperoleh penghargaan Literacy Prize dari Menteri Pendidikan Nasional. Aspek mutu, relevansi, dan daya saing keluaran pendidikan diukur dengan beberapa indikator antara lain, angka kelulusan. Tahun 2008/2009 angka kelulusan untuk SMP sebesar 88.22%. Target angka kelulusan SMP pada tahun yang sama sebesar 95%. Target angka kelulusan pada tahun 2010 sebesar 95% dan pada tahun 2011 sebesar 96%. Sedangkan angka kelulusan UN SMA pada tahun 2009 sebesar 98% dari target 99%. Target pada tahun 2010 sebesar 95,85%. Angka kelulusan USBN pada tahun 2009 sebesar 99.3% dari target sebesar 100%. Sedangkan pada target pada tahun 2010 sebesar 100%. Berkaitan dengan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan, dalam Undang-Undang 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen disebutkan bahwa semua guru dan pengelola sekolah, paling rendah berkualifikasi S-1 dan D-4 serta memiliki sertifikasi kompetensi. Pada tahun 2009 guru PAUD yang telah berkualifikasi S1 dan D4 sebesar 7.8% dari target 15%. Target tahun 2010 sebesar 18%. Jenjang pendidikan SD guru yang memiliki kualifikasi S1 atau D4 pada tahun 2009 sebesar 21,50% dari target sebesar 28%. Target pada tahun 2010 sebesar 32,5%. Jenjang pendidikan SMP/MTs guru dengan kualifikasi S1/D4 pada tahun 2009 sebesar 80% dari target sebesar 75%. Target pada tahun 2010 sebesar 85%. Sedangkan guru dengan kualifikasi S1/D4 pada jenjang pendidikan SMA/SMK/MA sebesar 90% dari target 99%. Target guru berkualifikasi S1/D4 untuk jenjang pendidikan SMA/SMK/MA pada tahun 2010 sebesar 99%. Sedangkan guru bersertifikat pendidik pada jenjang pendidikan PAUD pada tahun 2009 mencapai sebesar 3.5% dari target sebesar 5%. Pada tahun 2010 target guru PAUD yang bersertifikat pendidik sebesar 8%. Sedangkan guru SD/MI yang bersertifikat pendidik pada tahun 2009 sebesar 19.20% dari target sebesar 9%. Pada tahun 2010 guru SD/MI bersertifikat pendidik ditargetkan sebesar 22%. Guru SMP/MTs yang bersetifikat pendidik pada tahun 2009 sebesar 40% dari target sebesar 46%. Pada tahun 2010 guru SMP/MTs bersetifikat pendidik RKPD Kabupaten Kendal Tahun 2011

~ II - 6 ~

ditargetkan sebesar 50%. Guru SMA/SMK yang bersertifkat pendidik pada tahun 2009 sebesar 43% dari target sebesar 50%. Pada tahun 2010 guru SMA/SMK bersertifkat pendidik ditargetkan 50%. Relevansi pendidikan diawali dengan peningkatan ratio siswa SMK : SMA dari 52.7 : 47.2 (tahun 2007/2008) menjadi 56 : 44 tahun 2009. Perintisan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) tahun 2009 telah mencapai 5 sekolah meliputi 2 SMP, 2 SMA , 1 SMK. Aspek tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik, antara lain ditunjukkan oleh kondisi penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Pada tahun 2009 sekolah SD/MI yang terakreditasi A sebesar 17,90% dari target sebesar 25%. Pada tahun 2010 ditargetkan SD/MI yang terakreditasi A sebesar 30%. Untuk jenjang SMP/MTs yang terakreditasi A pada tahun 2009 sebesar 53,52% dari target sebesar 42%. Pada tahun 2010 ditargetkan SMP/MTs yang terakretditasi A sebesar 45%. Hasil evaluasi urusan pendidikan, berdasarkan pada aspek peningkatan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan, keberhasilan kinerja Tahun 2009 adalah terlihat dari persentase kelulusan ujian nasional SMP, SMA dan SMK. Pada Tahun 2009 persentase kelulusan ujian nasional SMP sebesar 88,22. Pada jenjang SMA terjadi peningkatan persentase kelulusan dari tahun 2008 sebesar 92,64% naik menjadi 95,53%, demikian pula pada jenjang SMK persentase naik dari 91,22% menjadi 98,41%. Pendidik PAUD berkualifikasi S1/D4 sebesar 3,5%. Pendidik SD/MI berkualifikasi S1/D4 sebesar 19.20% Pendidik SMP/MTs berkualifikasi S1/D4 sebesar 40%, Pendidik SMA/SMK/MA berkualifikasi S1/D4 sebesar 43%. Pemerintah Kabupaten Kendal mendukung komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2013 seluruh pendidik di Jawa Tengah telah memenuhi kualifikasi S1/D4 dan telah bersertifikat pendidik, sedang pendidikan dilihat

dari indikator pervariabel program pendidikan anak usia dini (PAUD)

ditentukan indikator Sarana dan Prasarana PAUD yang layak pakai mencapai 30%. Capaian rasio jumlah pendidik peserta anak didik mencapai 80%. Program Pendidikan Dasar ditentukan oleh indikator besaran APM SD/MI mencapai skor 84.47%. Program Pendidikan Menengah semua indikator mencapai capaian 70%. Program Pendidikan Nonformal dan informal indikator pendidikan angka buta RKPD Kabupaten Kendal Tahun 2011

~ II - 7 ~

aksara di atas 45 tahun mencapai 99%, Program Non Formal unggulan mencapai 90%. Program Peningkatan Mutu Pendidik & Tenaga Kependidikan memiliki indikator terbesar yaitu peningkatan kualifikasi pendidik ke jenjang lebih tinggi mencapai 80%. Program Pendidikan berkelanjutan dengan indikator pelaksanaan pendidikan wawasan kebangsaan serta pelaksanaan kurikulum berbahasa jawa mencapai 100%. 2.2.2 Urusan Wajib Kesehatan Derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Kendal tahun 2009 dapat dilihat sebagai berikut ; Angka Kematian Bayi (AKB) sebesar 205 bayi dibandingkan dengan tahun 2008 terjadi penurunan menjadi 106 bayi dan Angka Kematian Ibu (AKI) melahirkan sebesar 23 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2008 menjadi 21 orang. Sedangkan kasus balita gizi buruk dengan indikator berat badan dan tinggi badan sebanyak 35 balita di tahun 2009 dibandingkan tahun 2008 terjadi penurunan menjadi 15 balita. Meskipun telah terjadi peningkatan derajat kesehatan masyarakat, namun pada tahun 2009 masih ditemukan kasus penyakit menular tertentu seperti : Demam Berdarah Dengue dengan kasus sebanyak 530 kasus dengan CFR 0,59, Case Detection Rate (CDR) TB sebesar 39,01%. HIV/AIDS ditemukan 126 kasus komulatif dengan orang meninggal, Malaria dengan kasus sebanyak 38 Pelayanan kesehatan di Kabupaten Kendal tahun 2009 menunjukkan keberhasilan, hal ini dapat dilihat dari beberapa pencapaian beberapa indikator kesehatan. Pencapaian indikator kesehatan cakupan kunjungan ibu hamil K4 tahun 2009 91,27% target 2015 95%, untuk cakupan pertolongan persalinan Nakes tahun 2009 sebesar 93,46% target 2015 90% dan cakupan kunjungan neonatus tahun 2009 96,81% target 90% serta cakupan kunjungan bayi tahun 2009 sebesar 93,16 target 2015 90%. Indikator lain yang telah mencapai target Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah cakupan bayi dan balita yang mendapat kapsul vitamin A dosis tinggi, ibu nifas mendapat kapsul vitamin A, ibu hamil mendapat tablet tambah darah, balita gizi buruk yang mendapat perawatan, desa/kelurahan dengan UCI, desa/kelurahan dengan KLB dengan penanganan <24 jam, kecamatan dengan rawan gizi. Indikator lain yang belum mencapai target SPM adalah cakupan penjaringan kesehatan anak sekolah, cakupan peserta aktif KB, cakupan balita RKPD Kabupaten Kendal Tahun 2011

~ II - 8 ~

yang datang dan ditimbang serta naik berat badannya, cakupan penemuan dan kesembuhan kasus TBC BTA positif, cakupan balita dengan pneumonia yang ditangani, cakupan rumah sehat, cakupan penduduk yang memanfatkan jamban, cakupan tempat umum yang memenuhi syarat, cakupan rumah tangga sehat dan cakupan penyuluhan P3 NAPZA oleh petugas. Sarana dan prasarana yang dimiliki Kabupaten Kendal adalah sebagai berikut : UPTD Puskesmas sebanyak 30 unit dengan fasilitas rawat inap sebanyak 9 unit, Puskesmas pembantu 52 unit, Poliklinik Kesehatan Desa (PKD) sebanyak 146 unit, Posyandu sebanyak 1.395 buah, Rumah Sakit Khusus (RSK) 1 unit, RS swasta 1 unit, RS pemerintah 1 unit. Peningkatan pelayanan kesehatan rujukan dilaksanakan oleh RSUD dr Soewondo yang telah terakrediatasi 16 pelayanan dengan tipe B non pendidikan. UPTD Puskesmas Pegandon dengan keunggulan sebagai Puskesmas dengan fasilitan inap akibat dampak asap rokok. Dalam rangka mendekatkan dan meningkatkan pelayanan kesehatan telah ditingkatkan dua (2) unit Puskesmas pembantu menjadi UPTD Puskesmas Gemuh 02 dan Kangkung 02. Dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan terutama bagi masyarakat miskin yang belum memperoleh Jaminan pelayanan kesehatan Jamkesmas, Pemerintah Kabupaten Kendal telah menerbitkan Keputusan Bupati Kendal nomor 440/763/2009 tentang Penetapan Masyarakat Miskin Peserta Program Jaminan Kesehatan Masyarakat

Daerah (JAMKESMASDA) Kabupaten

Kendal. Jumlah

sasaran Jamkesmas 246.666 jiwa sedangkan jumlah penduduk miskin diluar kuota yang di cover Jamkesmasda sebanyak 91.479 jiwa. Untuk ketersediaan dan perlindungan masyarakat terhadap sediaan farmasi dan makanan telah disediakan obat publik disarana kesehatan. Pembinaan disitributor farmasi kesehatan dilaksanakan melalui kegiatan pembinaan kepada pemilik dan pengelola obat apotek mapupun pelayanan kesehatan lainnya. Pembinaan cara pembuatan makanan yang baik termasuk bahan makanan tambahan dilakukan dengan pemantauan mutu makanan menjelang hari raya serta survey jajanan/makanan di sekolah maupun pasar. Kabupaten Kendal telah berhasil mendapat penghargaan sebagai kabupaten sehat tingkat nasional berupa penghargaan Wiwerda dan di tahun RKPD Kabupaten Kendal Tahun 2011

~ II - 9 ~

2010 telah mempersiapkan Desa Kedungboto Kecamatan Limbangan sebagai wakil Kabupaten Kendal dalam mencapai penghargaan lebih tinggi. Kondisi lingkungan di Kabupaten Kendal dapat dilihat sebagai berikut masyarakat yang menggunakan air bersih sebesar 74,47% di tahun 2009 terjadi peningkatan bila dibandingkan tahun 2008 sebesar 70,00%, pemeriksaan secara berkala di depot air minums ebanyak 84 tempat, rumah sehat sebesar 56,07 di tahun 2009 terjadi peningkatan bila dibandingkan tahun 2008 sebesar 54,00%. Dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat di bidang kesehatan kegiatan yang telah dilaksanakan meliputi lomba dokter kecil, kader kesehatan remaja dan lomba Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) tingkat SMP dan SMA. Agar jangkauan promosi kesehatan lebih luas dilakukan penyuluhan melalui layar kaca dalam acara ”arum dalu TVRI”, siaran radio dan menerbitkan majalan media kesehatan. Dalam meningkatkan penggunaan obat tradisional pemerintah pusat melalui kementrian kesehatan telah menunjuk Kabupaten Kendal sebagai tempat pencanangan saintifikasi jamu melalui menteri kesehatan di griya sehat Kendal yang dilanjutkan dengan seminar keberhasilan obat tradisional di penelitian ilmiah beserta penggunaan di masyarakat. 2.2.3 Urusan Wajib Pekerjaan Umum Panjang jalan kabupaten tahun 2009 adalah 770,993 Km yang meliputi Wilayah Kendal 133,845 Km, Wilayah Weleri 162,988 Km, Wilayah Sukorejo 208,81 Km, Wilayah Kaliwungu 91,85 Km, Wilayah Boja 173,5 Km, dan panjang jalan yang membutuhkan Pemeliharaan 37,577 Km (Rutin 105,47 Km, Berkala 235,26 Km) maupun Peningkatan 112,54 Km sehingga jumlah keseluruhan kondisi jalan Kabupaten dalam Kondisi Jalan baik Tahun 2009 sebesar 423,193 Km atau 54,89% dan kondisi jalan rusak sebesar 347,80 Km. Sedangkan untuk jembatan sendiri dalam tahun 2009 hanya mempunyai 7 buah jembatan yang memerlukan perbaikan, jadi hanya terjadi sedikit kerusakan dibandingkan jumlah jembatan yang ada di Kabupaten yang mencapai 255 unit jembatan. Kerusakan – kerusakan tersebut dikarenakan berbagai faktor, antara lain bencana alam/banjir dan paling besar terjadi di kabupaten Kendal Wilayah Bawah ( Wilayah Weleri, Kendal, dan Kaliwungu) untuk membenahi hal itu, Dinas Bina Marga dan Pengairan Ka bupaten Kendal telah melaksanakan Pengamanan Sementara yaitu penanganan secara RKPD Kabupaten Kendal Tahun 2011

~ II - 10 ~

Swadaya bersama masyarakat sekitar maupun lewat anggaran Bencana Alam, dan Pengamanan Permanen dengan Pemeliharaan Rutin/Berkala serta Peningkatan Jalan. Untuk mencapai terget yang diharapkan, sebelum dilaksanakan kegiatan tersebut telah dilaksanakan Perencanaan Program Pembangunan Maupun Rehabilitasi, dan selama Program dilaksanakan, dilakukan proses Monitoring , Evaluasi dan Pelaporan. Ketersediaan dan kualitas air di Kabupaten Kendal cenderung tidak menentu. Hal ini dipengaruhi oleh perubahan iklim global maupun musim kemarau dan terjadinya degradasi Daerah Tangkapan Air (DTA) serta adanya perubahan tata guna lahan, yang mempengaruhi ketersediaan air baku dalam menunjang altifitas sosial maupun ekonomi. Adapun mutu kualitas air sangat dipengaruhi oleh limbah, baik berasal dari limbah pemukiman maupun limbah industri, yang berpotensi sebagai pencemar kualitas air. Kondisi sungai secara fisik cenderung menurun dan belum seluruhnya dapat menampung debit air pada waktu-waktu tertentu. Hal ini disebabkan oleh adanya penurunan kapasitas/debit sungai karena terjadinya sedimentasi/pendangkalan, sehingga menimbulkan potensi daerah-daerah rawan banjir. Dalam upaya konservasi sumberdaya air, perlu diketahui informasii pencemaran air, pelestarian sumberdaya air pada waduk dan sub daerah aliran sungai dan pemberian ijin pemanfaatan sumberdaya air sampai potensi dan kuantitas debit alirannya. Wilayah Kabupaten Kendal pada tahun 2009 mempunyai 183 bh sumber air, dan memiliki Saluran Irigasi Primer sepanjang 71,75 Km, yang berada dalam kondisi baik 39,47 atau 55%, kondisi rusak ringan 28,70 Km atau 40%, kondisi rusak berat 3,59 Km atau 5%. Saluran Irigasi Sekunder sepanjang 901,13 Km yang berada kondisi baik 450,57 atau 50%, kondisi rusak ringan 360,45 Km atau 40%, kondisi rusak berat 90,11 Km atau 10%. Saluran Irigasi Tersier sepanjang 1.051,45 Km, yang berada dalam kondisi baik 420,58 Km atau 40%, kondisi rusak ringan 315,44 Km atau 30%, kondisi rusak berat 315,44 Km atau 30% dan mempunyai jumlah Bendung/DAM sebanyak 102 bh, yang berada dalam kondisi baik 61 bh atau 60%, kondisi rusak ringan 31 bh atau 30%, kondisi rusak berat 10 bh atau 10%. Dan untuk mengatasi masalah sedimentasi sungai dan saluran telah dilakukan Normalisasi sepanjang 42,560 Km dari tahun 2005 – 2009. RKPD Kabupaten Kendal Tahun 2011

~ II - 11 ~

Ketersediaan dan kualitas air di Kabupaten Kendal cenderung tidak menentu, ini dipengaruhi diantaranya oleh perubahan iklim global maupun musim kemarau, degradasi Daerah Tangkapan Air (DTA) dan adanya perubahan tata guna lahan, adanya peningkatan limbah pemukiman maupun industri yang berpotensi sebagai pencemar air. Pada tahun 2008 kebutuhan air baku untuk rumah tangga, kota, dan industri se Jawa Tengah sebesar 2.049.878.299 m3 per tahun dengan cakupan pelayanan 33,2% di perkotaan dan perdesaan 9,0%. Di Kabupaten Kendal tahun 2009 untuk pemenuhan kebutuhan air di perdesaan telah dilakukan programprogram : pembangunan/rehab sarana air bersih di desa Wonosari Kecamatan Pegandon, desa Getas Blawong Kecamatan Pageruyung, desa Karanganyar Kecamatan Plantungan. Juga DAK bidang infrastruktur air minum dan sanitasi di 13 desa, Pendamping DAK bidang infrastruktur air minum dan sanitasi, di Kendal, Penunjang DAK bidang air minum dan sanitasi di 13 desa, Penyusunan DED DAK bidang infrastruktur air minum dan sanitasi tahun 2010, di 13 desa, Penunjang kegiatan PAMSIMAS di 15 desa, Pembangunan sarana air bersih desa KarangAnyar Kec Plentungan. 2.2.4 Urusan Wajib Perumahan Rakyat Masyarakat Kabupaten Kendal masih membutuhkan rumah cukup banyak. Kebutuhan rumah dari tahun ke tahun semakin meningkat dari 1.628 pada tahun 2005 menjadi 1.667unit pada tahun 2009. kebutuhan rumah tersebut dipenuhi baik melalui perumnas dan KPR/BTN maupun dengan perorangan. Penyediaan rumah meningkat paling banyak melalui perumnas yaitu dari 407 unit di tahun 2005 menjadi 1.338 unit di tahun 2009. sedangkan penyediaan melalui perorangan justru mengalami penurunan dari 506 unit pada tahun 2005 menjadi 35 unit di tahun 2008. Status kepemilikan rumah dibagi manjadi dua yaitu rumah milik sendiri dan rumah sewa. Dari tahun 2005 hingga tahun 2009 status kepemilikan rumah sewa meningkat tajam hingga dua kali lipat dari 115 unit menjadi 250 unit. Status rumah milik sendiri juga meningkat dari 180.896 unit menjadi 186.209 unit. Selengkapnya bisa dilihat dalam tabel berikut ini :


~ II - 12 ~

Tabel Perumahan Kabupaten Kendal Tahun 2005-2009 Perumahan

Satuan 2005

a. Status Rumah

2006

2007

2008

2009

Kepemilikan

1. Rumah milik sendiri

Unit

180.896 181.959 183.042 184.114 186.209

2. Ruma sewa

Unit

115

117

209

228

250

1. Perumnas

Unit

407

538

1.100

1.210

1.338

2. KPR/BTN

Unit

154

390

400

490

364

3. Real estate

Unit

561

-

-

-

-

4 Perorangan

Unit

506

-

57

35

-

c. Kebutuhan Rumah

Unit

1.628

1.638

1.647

1.667

1.667

b. Penyediaan Perumahan

2.2.5 Urusan Wajib Penataan Ruang Kebijakan umum pembangunan penataan ruang diarahkan untuk : a.

Menyusun rencana tata ruang RTRW, RDTR, RTBL di semua wilayah kecamatan sebagai pegangan dalam kepastian hukum rencana tata ruang masing-masing wilayah.

b. Pengendalian pemanfaatan ruang agar mempunyai provinsi pembangunan berkelanjutan c.

Sosialisasi kebijakan tata ruang dan pemanfaatan ruang untuk memberikan informasi kepada masyarakat sehingga muncul dukungan dan partisipasi masyarakat. Dari arah kebijakan tersebut tahun 2009 telah tersusun revisi Rencana Tata

Ruang Wilayah kota weleri, Kendal, Kaliwungu ,dan Boja. Impact dari tersusunnya RTRW ini adalah tertibnya RTRW kota weleri, Kendal, Kaliwungu, Boja. Juga telah tersusun dokumen norma standart dan kriteria pemanfaatan ruang dengan impact pemanfaatan ruang yang tertib dan terkendali. Agar kebijakan RTRW bisa berjalan dengan optimal maka pada tahun 2009 sudah dilakukan pengawasan pemanfaatan tata ruang, koordinasi dan fasilitasi pengendalian pemanfaatan ruang, serta Monev dan pelaporan penataan ruang.


~ II - 13 ~

Secara umum kondisi pemakaman di Kabupaten Kendal kurang tertata arealnya dan kurangnya pemeliharaanmakam. Maka arah kebijakannya adalah pengeloaan areal pemakaman melalui pemeliharaan dan penataan areal taman, melalui program-program : Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman (pagar karas Makam Grabag Kendal), dan Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman di 7 lokasi makam. Pertumbuhan penduduk setiap tahunnya tentunya akan berdampak pada bertambahnya

volume

sampah.

Sedangkan

kebiasan

masyarakat

selalu

membuang sampah tanpa terlebih dahulu memilah-milah mana sampah organik dan mana sampah non organik. Sehingga sampah yang dibuang adalah campuran sampah organik dan non organik. Hal itu disebabkan karena rendahnya kesadaran masyarakat tentang manfaat sampah organik bagi pertanian. Di samping itu sarana dan prasarana persampahan juga menjadi salah satu penyebabnya. Untuk mengatasi hal tersebut arah kebijakanya adalah meningkatkan pengelolaan sampah melalui program-program : Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah di Kab Kendal, Pengadaan Tempat pembuangan sampah sementara (TPS) permanen di Kab Kendal, Pengadaan tong sampah di Kab Kendal, Pengelolaan kebersihan Kab Kendal, Pemeliharaan alat berat, Komposting, perbaikan jalan TPA Pagergunung. 2.2.6 Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan Program perencanaan daerah sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, dan disebutkan pula dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, secara eksplisit tidak tercantum dalam dokumen RPJMD Kendal 2006-2010. Program perencanaan daerah yang telah dilakukan oleh BAPPEDA pada tahun 2009 adalah sebagai berikut : 1.

Program pengembangan wilayah perbatasan

2.

Program perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh


~ II - 14 ~

3.

Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar

4.

Program perencanaan prasarana wilayah dan Sumber Daya Alam

5.

Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana

6.

Program perencanaan social dan budaya

7.

Program perencanaan pembangunan ekonomi

8.

Program perencanaan data dan informasi Kinerja

pelaksanaan

pembangunan

urusan

wajib

perencanaan

pembangunan sampai dengan tahun 2009 adalah : 1.

Tersedianya

dokumen

acuan/pedoman

perencanaan

pembangunan

penyusunan

program/kegiatan

dalam

daerah

sebagai

pembangunan

Kabupaten Kendal, antara lain RKPD ; 2.

Tersedianya data dan informasi sebagai bahan dalam penyusunan perencanaan pembangunan dan pengambilan keputusan, antara lain data statistik daerah, sistem informasi profil daerah ;

3.

Teridentifikasinya dan Terikoordinasinya program dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Kendal, baik dari sumber dana APBD Kabupaten, Provinsi maupun APBN.

2.2.7 Urusan Wajib Perhubungan Kabupaten Kendal terletak pada jalur pantura, sehingga berakibat pada padatnya lalu lintas yang melalui Kabupaten Kendal. Disamping itu juga terdapat banyak jalan bercabang yang mengakibatkan bayak pengguna jalan yang bingung dalam menentukan arah tujuan. Dalam rangka pelaksanaan menejemen rekayasa lalu lintas pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan kepada masyarakat pengguna jalan agar lancar dan selamat dalam berkendara di jalan raya hingga tepat waktu di tujuan. Pelayanan yang wajib diberikan antara lain : memberikan Fasilitas Lalu Lintas Jalan (FLLJ), antara lain berupa, Rambu Pendahulu Penunjuk Jalan (RPPJ), rambu standar, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL), Marka Jalan dan lainnya.


~ II - 15 ~

Terdapat beberapa titik di Kabupaten Kendal yang sesuai survey dan Analisa Dampak Lalu Lintas membutuhkan beberapa rambu, marka dan Apill. Untuk rambu antara lain, jalur pantura masih membutuhkan rambu type F dan beberapa ibukota kecamatan, rambu standar berupa rambu larangan parkir dan berhenti atau larangan mendahului dan lain-lain. Disamping itu dibutuhkan juga beberapa rambu type F berisi informasi penunjuk obyek wisata, dan wisata religi (makam). Untuk Apill titik yang dibutuhkan antara lain di Kecamatan Sukorejo dan Desa Kebumen, sedang kebutuhan marka jalan sebesar 3000 m2 tersebar dibeberapa ruas jalan di Kabupaten Kendal, baik jalan negara, propinsi maupun jalan kabupaten. Disamping itu juga dilaksanakan kegiatan sosialisasi dan penomoran lambung kapal bagi nelayan dan kapal ≤ 7 GT yang terdapat di Kabupaten Kendal. Kegiatan lainnya yang tidak kalah penting adalah pemeliharaan fasilitas perlintasan Kereta Api. Kegiatan lain yang juga mendukung keselamatan masyarakat akan tetapi bukan kegiatan berlalu lintas di jalan raya melainkan untuk masyarakat nelayan yaitu pemeliharaan menara suar dibeberapa titik di pantai utara Kabupaten Kendal. Secara umum angkutan di Kabupaten Kendal tidak terjadi pertumbuhan. Dalam rangka pembinaan pengusaha angkutan di Kabupaten Kendal dilaksanakan evaluasi terhadap kinerja angkutan umum sehingga dapat diambil kebijakan yang tepat guna mensejahterakan pengusaha angkutan pada umumnya. Seperti diketahui oleh masyarakat umum, bahwa angkutan umum pada saat sekarang sebagian besar mengalami kolaps, terutama angkutan umum perdesaan dan perkotaan yang memiliki jarak tempuh relative pendek. Hal tersebut diakibatkan adanya regulasi Pemerintah Pusat yang membuka selebar-lebarnya produksi kendaraan bermotor baik roda dua dan empat. Disamping produksi yang besar juga kemudahan memiliki dengan sistem kredit. Dengan kebijakan pusat tersebut, masyarakat pengguna angkutan umum dengan jarak dekat berpikir akan lebih efisien dan efektif menggunakan roda dua baik secara waktu maupun financial. RKPD Kabupaten Kendal Tahun 2011

~ II - 16 ~

Kegiatan lain adalah pembangunan Fasilitas Angkutan Umum berupa shelter ataupun halte di titik Central Business Distric (CBD). Titik tersebut antara lain di pasar dan sekolahan. Juga setiap tahun Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal melaksanakan pemilihan terhadap Awak Kendaraan Umum Teladan (AKUT). Terdapat uang pembinaan dan piala kepada juara AKUT. Selain itu juara AKUT juga diikutsertakan lomba serupa ditingkat Provinsi Jawa Tengah Disamping melaksanakan kegiatan tersebut diatas, dilaksanakan penyempurnaan beberapa fasilitas terminal guna kenyamanan dan kondusifitas lingkungan terminal bagi masyarakat yang akan menggunakan angkutan umum. Terminal yang direncanakan melaksanakan penyempurnaan adalan terminal Boja dan terminal Sukorejo berupa pembangunan pagar bumi keliling. 2.2.8 Urusan Wajib Lingkungan Hidup Potensi sumberdaya alam dan lingkungan hidup di Kabupaten Kendal adalah potensi lahan persawahan seluas 261.75 km2, tanah pekarangan 147.81 km2, tanah tegalan 218.37 km2, tambak dan kolam 32.24 km2, perkebunan 78.64 km2, hutan 170.4 km2, dan lain-lain 92.94 km2. Dengan terus meningkatnya jumlah penduduk akan memberikan tekanan yang semakin berat terhadap sumberdaya alam dan lingkungan hidup serta mengarah terlampauinya kemampuan lingkungan untuk memulihkan secara alami. Dari aspek penanganan lingkungan di Kabupaten Kendal masih terdapat areal lahan kritis diluar kawasan hutan dengan kategori sangat kritis sebesar 58,75 Ha dan kategori kritis seluas 179,01 Ha yang berpengaruh terhadap keseimbangan hidrologis di setiap Daerah Aliran Sungai (DAS) sumber data dari BPDAS Pemali Jratun. Secara geografis Kabupaten Kendal mempunyai panjang pantai + 41 km yang meliputi 23 desa di 7 Kecamatan. Tingkat kerusakan pantai/pesisir yang berupa abrasi mencapai 1151 Ha, sedangkan yang berupa akresi mencapai 330 Ha. Kerusakan pesisir terjadi karena hantaman arus gelombang pasang surut yang terjadi setiap hari dan berkurangnya hutan mangrove disepanjang pesisir pantai yang berfungsi sebagai penahan gelombang.


~ II - 17 ~

Kecamatan Kaliwungu yang merupakan pusat pengembangan industri dan transportasi menjadi daerah yang sering terjadi komplain warga akibat pencemaran udara. Selama tahun 2009 di Kabupaten Kendal ada beberapa kasus pencemaran lingkungan yang mencuat seperti pencemaran udara dan air sejumlah 9 kasus. Dari 9 kasus tersebut 8 telah dapat diselesaikan sedangkan 1 kasus sampai sekarang masih belum terselesaikan yaitu kasus pencemaran bau oleh Perusahaan pupuk organik. 2.2.9 Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil Pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil saat ini dirasakan belum optimal, hal ini disebabkan beberapa faktor antara lain terbatasnya sumberdaya manusia aparatur pelaksana adminduk capil, serta terbatasnya infrastruktur pendukung/fasilitas IT sehingga data kependudukan dan pencatatan sipil yang tersedia belum terintegrasi dalam suatu sistem data base yang mudah diakses untuk berbagai kepentingan. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Kendal terus berupaya dan komitmen meningkatkan pengelolaan administrasi kependudukan dan catatan sipil. Sampai tahun 2009 telah melaksanakan pelatihan dan fasilitasi dalam rangka penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) secara terpadu di 20 (dua puluh) Kecamatan, penataan sistem koneksi (Inter – phose) tahap

awal,

Nomor

Induk

Kependudukan

(NIK),

koordinasi

kebijakan

kependudukan dan catatan sipil dengan kecamatan serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Upaya tersebut dilakukan sesuai dengan Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Pemerintah nomor 37 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. 2.2.10 Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemberdayaan Pemberdayaan Perempuan Beberapa hasil yang telah dicapai diantaranya : •

Meningkatnya SDM perempuan dalam pembangunan dan peningkatan kualitas hidup perempuan serta terwujudnya pencatatan dan pelaporan yang


~ II - 18 ~

tertib dalam organisasi wanita di Kabupaten Kendal, serta meningkatnya kemampuan perempuan dalam penggunaan TIK •

Diperolehnya kesepahaman tentang Gerakan Sayang Ibu dan Bayi bagi Ketua TP.PKK

Kabupaten dan Kecamatan serta Ketua Organisasi Wanita se

Kabupaten Kendal •

Pemberian Dana Bantuan bagi organisasi Wnita di Kabupaten Kendal tahun 2009 sebanyak Rp.360.000.000,- ( Tiga ratus enam puluh juta rupiah) untuk 16 organisasi

•

Kegiatan penerimaan pinjaman modal usaha anggota P2PK sampai dengan akhir Desember 2009 dari modal awal dana hibah Rp. 300.000.000 (Tiga ratus juta rupiah) ditambah dengan modal pinjaman sebanyak Rp. 307.000.000,(Tiga ratus tujuh juta rupiah) telah berputar dan terpinjamkan pada 1.214 orang pedagang.

Perlindungan Perempuan dan Anak Dari beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan, hasil yang telah dicapai sampai dengan akhir tahun 2009 adalah: •

Seluruh Ketua TP –PKK Kecamatan se Kabupaten Kendal telah terlatih sebagai Kader Fasilitator Program AIM Damai

•

Diperolehnya kesepahaman penafsiran tentang diundangkannya masalah pornografi

•

Terbentuknya PPT-PKPA sebagai akses penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak

•

Dicapainya komitmen dalam penanganan masalah korban KDRT

•

Terbentuknya PPT-PKPA di 20 Kecamatan

•

Diberikannya bantuan Prnguatan Ekonomi Produktif untuk 40

orang

Perempuan dan anak Korban kekerasan masing-masing mendapatkan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) jumlah bantuan keseluruhan Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) •

Jumlah data kasus KDRT di Kabupaten Kendal selama tahun 2009 yang dihimpun dan sebagian ikut dalam pendampingan sebanyak 137 kasus yang terdiri dari : −

Korban anak 55 kasus


~ II - 19 ~

−

KDRT

: 2 kasus

−

Penganiayaan

: 1 kasus

−

Pencabulan

: 17 kasus

−

Perkosaan

: 33 kasus

−

Trafficking

: 2 kasus

Korban Perempuan Dewasa 81 kasus −

KDRT

−

Penganiayaan

: 5 kasus

−

Pencabulan

: 4 kasus

−

Perkosaan

: 9 kasus

−

Trafficking

: 8 kasus

−

Psikologi

: 2 kasus

: 53 kasus

Korban laki-laki 1 kasus (KDRT) Dari 136 kasus kekerasan terhadap perempuan dan Anak di Kabupaten Kendal, yang menonjol adalah 2 kasus perkosaan terhadap anak berusia anak berusia 6 dan 7 tahun oleh seorang anak berusia 13 tahun dan perkosaan terhadap anak usia 7 tahun oleh anak berusia 13 tahun ( 1 kasus sudah selesai proses hukum, pelaku divonis 8 tahun penjara dan 1 kasus sedang dalam proses penyidikan ). 2.2.11 Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Keluarga Berencana (KB) 1. Pencapaian Peserta KB Baru (PB) Sampai dengan akhir bulan Desember 2009 Peserta KB Baru yang berhasil dilayani sebanyak 23.372 atau 128,14% dari Perkiraan Permintaan Masyarakat (PPM) sebanyak 18.239, sementara dari jumlah tersebut dapat dirinci menurut jalur pelayanan sebagai berikut •

Peserta KB Baru hasil Pelayanan Klinik KB Dari jumlah Peserta KB Baru tersebut diatas yang dilayani dalam Klinik KB sebanyak 13.628 atau 58,31 dari total Peserta KB Baru yang ada .

•

Peserta KB Baru hasil Pelayanan Dokter Praktek Swasta


~ II - 20 ~

Dari jumlah Peserta KB Baru tersebut diatas yang dilayani oleh Dokter Praktek Swasta sebanyak 1.091 atau 4,67 dari total Peserta KB Baru yang ada •

Peserta KB Baru hasil Pelayanan Bidan Praktek Swasta Dari jumlah Peserta KB Baru tersebut diatas yang dilayani oleh Bidan Praktek Swasta sebanyak 8.653 atau 37,02 dari total Peserta KB Baru yang ada.

2. Pencapaian Peserta KB Baru menurut Jenis Kontrasepsi Dari pencapaian Peserta baru sebanyak 23.372 atau 128,14% dari Perkiraan Permintaan Masyarakat (PPM), dapat dirinci menurut jenis kontrasepsinya sebagai berikut : 870 198 8 171 2.264 16.743 3.118 23.372

: : : : : : : :

IUD MOW MOP Kondom Implant Suntikan Pil Jumlah

( 3,72% ) ( 0,85 % ) ( 0,03 % ) ( 0,73 % ) ( 9,69 % ) (71,64 % ) (13,34 % ) ( 100 % )

3. Peserta KB Baru Pra S dan KS I Jumlah Peserta KB Baru Pra S dan KS I sampai dengan Desember 2009 sebanyak 7.554 atau 32,32% dari Total Peserta KB Baru yang ada yaitu 23.372 4. Peserta KB Baru Pria Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan keikutsertaan pria dalam ber KB, akan tetapi hasilnya masih jauh dari yang kita harapkan. Dari jumlah peserta KB Baru sebanyak 23.372 peserta KB baru pria hanya 178 atau 0,77% yang terdiri dari : - Peserta MOP

:

8 orang

- Kondom

: 171 orang

5. Peserta KB Aktif (PA) Sampai dengan akhir bulan Desember 2009, Peserta KB Aktif (PA) yang masih terbina dengan baik sebanyak 138.623 atau 76,96% dari Pasangan Usia Subur


~ II - 21 ~

sebanyak 180.135 atau 97,74% dari Perkiraan Permintaan Masyarakat (PPM) sebanyak 141.831, dengan metode kontrasepsi sebagai berikut : IUD MOW MOP Kondom Implant Suntikan Pil Jumlah

: : : : : : : :

6.383 5.970 1.282 372 10.813 78.570 35.233 138.623

( 4,60 % ) ( 4,31 % ) ( 0,92 % ) ( 0,27 % ) ( 7,80 % ) (56,68% ) (25,42 %) ( 100 % )

6. Peserta KB Aktif Swasta Sampai dengan akhir bulan Desember 2009, Peserta KB Aktif (PA) yang dilayani melalui jalur swasta sebanyak 63.661 atau 45,92% dari total Peserta KB Akti sebanyak 138.623 7. Peserta KB Aktif Pria Sampai dengan akhir bulan Desember

2009, Peserta KB Aktif (PA) Pria

sebanyak 1.654 atau 1,19% KB Aktif sebanyak 138.623 yang terdiri dari peserta MOP sebanyak 1.282 (77,51%) dan Kondom sebanyak 372 (22,49) 8.

Unmet Need Sampai dengan akhir bulan Desember 2009, Pasangan Usia Subur yang tidak ingin mempunyai anak dan masih ingin punya anak ditunda tetapi tidak menggunakan kontrasepsi sebanyak 24.133 atau 13,40% dari Total Pasangan Usia Subur sebanyak 180.135

9. Peserta KB Aktif Pra S dan KS I Sampai dengan akhir bulan Desember 2009, Peserta KB Aktif dari Keluarga Pra Sejahtera (Pra S) dan Keluarga Sejahtera I (KS I) sebanyak 75.524 atau 54,48% dari Total Peserta KB Aktif yang ada sebanyak 138.623 atau 75,26% dari Pasangan Usia Subur Pra S dan KS I sebanyak 100.345 10. Dukungan Peserta KB Baru terhadap peningkatan PA Bila kita bandingkan Peserta KB aktif tahun 2008 sebanyak 137.478 dengan tahun 2009 sebanyak 138.623 maka terjadi peningkatan peserta KB Aktif atau delta PA sebanyak 1.145 sementara hasil pelayanan peserta KB Baru tahun


~ II - 22 ~

2009 sebanyak 23.372, dengan demikian untuk peningkatan 1

(satu) Peserta

KB Aktif (PA) rata-rata harus didukung + 20-21 peserta KB Baru (PB) 11. Perkiraan Angka Drop Out Peserta KB (DO) Angka Perkiraan Drop Out Peserta KB dapat dihitung sebagai berikut : Peserta KB aktif tahun 2008 sebanyak 137.478, peserta KB Baru tahun 2009 sebanyak 23.372 ; seharusnya Peserta KB aktif tahun 2009 sebanyak 160.850 , akan tetapi Peserta KB Aktif tahun 2009 yang ada sebanyak sebanyak 138.623 Dengan demikian terjadi selisih atau drop out peserta KB sebanyak 22.227 atau 13,82% 12. Dampak Program KB Nasional Pengertian Dampak adalah pengaruh lanjut dari Program KB Nasional Dari hasil Pendataan Keluarga tahun 2009 dengan perhitungan dan rumus yang sederhana dapat dilihat dampak sebagai berikut : - Angka Kelahiran Kasar (Crude Birth Rate = CBR ) Jumlah penduduk Kabupaten Kendal pada akhir tahun 2009 sebanyak 944.647 jiwa. Jumlah kelahiran hidup pada kurun waktu yang sama sebanyak 16.030 Bayi. 16.030 CBR = --------------x 1000 = 17,09 perseribu penduduk 944.647 - Angka Kelahiran Umum (General Fertility Rate = GFR ) Jumlah kelahiran hidup tahun 2009 sebanyak 16.030 Bayi Jumlah perempuan usia 15-49 tahun kurun waktu yang sama 273.791 jiwa 16.030 GFR = --------------x 1000 = 58,548 per 1000 perempuan 15-49 tahun 273.791 - Rasio Ibu Anak (Child Woman Ratio = CWR) Jumlah anak usia 0-4 tahun sebanyak 66.554 anak Jumlah perempuan usia 15-49 tahun kurun waktu yang sama 273.791 jiwa 66.554 CWR = -------------x1000 = 243,083 per 1000 perempuan 15-49 tahun 273.791 - Laju Pertumbuhan penduduk (LPP) Dari hasil Pendataan Keluarga diketahui jumlah jiwa dalam keluarga di Kabupaten Kendal pada tahun 2009 sebanyak 944.647,pada tahun 2008 RKPD Kabupaten Kendal Tahun 2011

~ II - 23 ~

sebanyak 937.905 sehingga terdapat kenaikan sebanyak 6.742 Jiwa.Jadi bila dihitung angka laju pertumbuhan penduduk sbb: 6.742 LPP = -------------------- X 100 = 0,72 937.905 - TOTAL FERTILITY RATE (TFR) atau Angka Kelahiran Total Perkiraan TFR Kab.Kendal tahun 2009 dengan menggunakan Data pendataan tahun 2009 dan dengan menggunakan metode RELE sebesar 1.742 untuk setiap wanita usia 15-49 tahun,dengan angka harapan hidup 67,77 tahun.(sumber bagian BPS Kabupaten Kendal) .Sedangkan perkiraan TFR dengan menggunakan rumus CBR

x 140 (perkiraan perhitungan kasar)

sebesar 2,393 untuk setiap wanita usia 15 – 49 tahun Keluarga Sejahtera Pemberdayaan Ekonomi Keluarga, sampai dengan akhir tahun 2009 jumlah keluarga yang menjadi anggota Kelompok UPPKS sebanyak 25.372 dari 763 kelompok UPPKS yang ada atau rata-rata 33 anggota tiap kelompok, sementara anggota kelompok yang menggunakan bantuan modal sebanyak 12.126 (47,79% ) dan jumlah anggota yang berusaha sebanyak 10.974 atau 43,25 % dari jumlah anggota yang ada Hasil dari Peningkatan Ketahanan Keluarga dapat dilihat dari keberadan kelompok Bina Keluarga serta aktifitas anggotanya pada akhir bulan Desember 2009 yaitu : •

Bina Keluarga Balita ( BKB ) Jumlah Kelompok yang ada 448 atau rata-rata 1-2 kelompok setiap desa, dengan jumlah anggota sebanyak 14.361 atau rata-rata 32 anggota per kelompok Sementara anggota yang hadir dalam pertemuan sebanyak 10.869 dari 376 kali pertemuan atau rata-rata anggota hadir pada setiap pertemuan sebanyak 29

•

Bina Keluarga Remaja ( BKR ) Jumlah Kelompok yang ada sebanyak 103 atau rata-rata 5 kelompok per kecamatan, jumlah keluarga yang menjadi anggota sebanyak 3.390 atau rata-rata 32-33 anggota


per kelompok, sedangkan anggota yang hadir ~ II - 24 ~

dalam pertemuan sebanyak 2.414 dari 96 kali pertemuan atau rata-rata 25 anggota hadir dalam setiap pertemuan . •

Bina Keluarga Lansia (BKL) Jumlah kelompok yang ada sebanyak 108 atau rata-rata 5 kelompok per Kecamatan, dengan jumlah anggota sebanyak 3.869 atau rata-rata 35-36 anggota per kelompok, jumlah anggota yang hadir dalam pertemuan sebanyak 2.676 dari 90 kali pertemuan atau rata-rata 29-30 anggota yang hadir dalam setiap pertemuan .

•

Bina Lingkungan Keluarga ( BLK ) Jumlah kelompok BLK yang ada sebanyak 40 atau rata-rata 2 kelompok per kecamatan dengan jumlah anggota sebanyak 1.605 atau rata-rata

40

anggota per kelompok , jumlah anggota yang hadir dalam pertemuan sebanyak 1.148 dari 41 kali pertemuan atau rata-rata 28 anggota hadir dalam setiap kali pertemuan. Institusi Masyarakat Pedesaan adalah wadah pengelolaan dan Pelaksanaan Program KB Nasional di tingkat Desa /Kelurahan , Dusun/RW, dan RT atau yang sering disebut PPKBD, Sub PPKBD dan Kelompok KB Sampai dengan akhir Desember 2009 hasil Pembinaan Institusi Masayarakat Pedesaan (IMP) sebagai berikut : •

Pembantu Pembina KB Desa ( PPKBD) adalah seorang atau beberapa orang

Kader

yang

secara

sukarela

berperan

aktif

melaksanakan/mengelola Program KB Nasional di tingkat Desa/Kelurahan Di Kabupaten Kendal terdapat PPKBD sebanyak 285 atau 100% dibanding jumlah desa, dengan demikian setiap desa yang ada di Kabupaten Kendal mempunyai 1 (satu) PPKBD •

Sub Pembantu Pembina KB Desa (Sub PPKB) beberapa

orang

Kader

yang

secara

adalah

sukarela

seorang atau

berperan

aktif

melaksanakan/mengelola Program KB Nasional di tingkat Dusun/RW Di Kabupaten Kendal terdapat 1.539 Sub PPKBD dari 1.424 RW/Dusun atau rata-rata 1 Sub PPKBD di setiap RW/Dusun •

Kelompok Keluarga Berencana adalah Kelompok dalam wadah organisasi yang anggotanya terdiri dari seluruh keluarga dalam satu Rukun Tetangga


~ II - 25 ~

yang secara sukarela berperan aktif melaksanakan/mengelola Program KB Nasional di tingkat Rukun Tetangga (RT) Di Kabupaten Kendal terdapat 6.217 Kelompok KB dari 6.162 RT atau rata-rata 1 Kelompok KB di sertiap RT. 2.2.12 Urusan Wajib Sosial Pembangunan bidang kesejahteraan sosial dilaksanakan dalam rangka mencegah, mengurangi timbulnya permasalahan sosial, keadaan di Kabupaten Kendal menunjukan masih banyak penduduk yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak. Selain itu juga menangani dan melayani Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

( PMKS ) dengan melibatkan

masyarakat. Penyelenggaraan pembangunan bidang sosial yang dilakukan pemerintah adalah upaya terarah, terpadu dan berkelanjutan dalam bentuk pelayanan, rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial agar hidup layak sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Pembangunan PMKS ditujukan untuk meingkatkan taraf kesejahteraan sosial, memulihkan fungsi sosial masyarakat dalam rangka meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menagani masalah kesejahteraan sosial, meingkatkan kemampuan , kepedulian dan tanggung jawab sosial masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan. Prioritas penanganan ditujukan kepada masyarakat yang memiliki kehidupan yang tidak layak dan PMKS, diantaranya adalah kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, keterpencilan ketuna sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana dan korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi sesuai UU No. 11 Th. 2009 tentang kesejahteraan sosial. Meskipun penanganan kesejahteraan sosial terus diupayakan namun hasilnya belum mampu menekan jumlah PMKS yang menyebabkan PMKS terus berkembang. tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Kendal dan kurangnya penanganan PMKS. mempengaruhi kurang optimalnya pelaksanaan pembangunan di dibidang kesejahteraan sosial. RKPD Kabupaten Kendal Tahun 2011

~ II - 26 ~

Pada tahun 2009, jumlah PMKS masih tinggi sedang Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial ( PSKS ) masih rendah. Adapun data PMKS Kabupaten Kendal tahun 2009 dapat dilihat pada lampiran berikut. Sedangkan untuk menangani permasalahan sosial selain pemerintah ada dari masyarakat yaitu potensi dan sumberdaya kesejahteraan sosial ( PSKS ) antara lain; Karang taruna, Oraganisasi Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat ( PSM ), Wanita Pemimpin Ksejahteraan Sosial ( WPKS ), dan kalangan Dunia Usaha ( DU ) Panti Sosial yang ada di Kabupaten Kendal sebanyak 14 swasta dan 4 pemerintah dan jumlah kelayan sekitar 11.000 orang.

2.2.13 Urusan Wajib Ketenagakerjaan Perkiraan Angkatan Kerja Kabupaten Kendal tahun 2009 sejumlah 446.220 orang, jumlah kesempatan kerja 435.934 orang, Jumlah pencari kerja 10.286 orang

( 2,30 % )* sedangkan jumlah penduduk Kabupaten Kendal 964.568

orang. Sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja adalah sektor pertanian - Angkatan kerja laki – laki tahun 2009 386. 253 orang, - Angkatan kerja perempuan tahun 2009 254.777 orang Jumlah tenaga kerja dari Kabupaten Kendal di luar negri tahun 2009 sebanyak 1.954 orang, Perempuan 1.893 Orang, Laki – laki 61 Orang. Menurut jenisnya informal 1.893 orang, formal 61 orang. Menurut negara tujuan di kawasan timur tengah 565 orang, dikawasan asean 1.389 orang. Jumlah lembaga pelatihan di Kabupaten Kendal 38 LPK. Jumlah pencari kerja di Kabupaten Kendal masih rendah, sebagian besar berpendidikan SD sampai dengan SLTA. Akibatnya kurang mempunyai daya saing dari negara lain di pasar kerja internasional. Disisi lain kurangnya informasi dan rendahnya pemahaman tentang proses dan prosedur pengiriman tenaga kerja ke luar negri, meyebabkan TKI memilih cara illegal untuk bekerja di luar negri. Masih adanya TKI illegal dari kabupaten Kendal mengindikasikan kurangnya pemahaman serta kesdaran calon tenaga kerja. Oleh karena itu calon TKI yang akan bekerja di luar negri diberi bimbingan serta pemahaman sebagai pengetahuan tentang hak dan kewajibanya.


~ II - 27 ~

2.2.14 Urusan Wajib Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Secara kuantitatif telah terjadi peningkatan jumlah Koperasi dan UMKM dari tahun yang lalu. Pada tahun 2008 jumlah Koperasi sebanyak 492 unit dan tahun 2009 menjadi 509 unit atau terjadi penambahan sebanyak 17 unit atau 3,5 % tahun 2009 telah difasilitasi sebanyak 10 unit untuk penilaian kesehatan Koperasi dengan kriteria sehat, cukup sehat, kurang sehat dan tidak sehat. Penyerapan tenaga kerja Koperasi 2.138 orang pada tahun 2009. Ada penambahan sejumlah 6 orang atau 0,3 % dibanding tahun 2008 sebanyak 2.132 orang.

Jumlah

Asset/Modal

207.208.000.000. Ada

usaha

pada

tahun

2009

sebanyak

Rp.

penambahan sebanyak Rp. 47.841.000.000 atau 30 %

dibanding tahun 2008 sebesar Rp. 159,367,000,000. Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang telah dibina sampai dengan tahun 2009 sebanyak 12.998 unit UMKM terdiri dari UMKM Non Pertanian sebanyak 874 unit, UMKM Pertanian 337 unit, UMKM Perdagangan 11.314 unit dan jasa 473 unit UMKM, secara keseluruhan meningkat 370 unit atau 2,93 % dibanding dengan tahun 2008 sekitar 12.628 unit terdiri dari UMKM Non pertanian sebanyak 809 unit, UMKM Pertanian 835 unit, UMKM Perdagangan 11.094 unit dan jasa 413 unit. Perkembangan Koperasi Simpan pinjam / Unit Simpan Pinjam Koperasi (KSP/USP Koperasi) menunjukkan peningkatan sebagai lembaga keuangan mikro alternatif. Hal ini dapat dilihat dari jumlah KSP/ USP Koperasi sebanyak 31 unit pada tahun 2009, bertambah 3 unit atau 10,7 % dibanding tahun 2008 sebanyak 28 unit dengan jumlah anggota 9.321 orang, serta mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 151 orang. Jumlah asset Rp. 18.847.000.000 dan Sisa Hasil Usaha (SHU) Rp. 5.326.000.000. Keberadaan Koperasi Unit Desa

(KUD) sangat strategis dalam

menggerakkan roda ekonomi di wilayah pedesaan. KUD mempunyai sarana infrastuktur yang lengkap mulai dari Rice Mill Unit (RMU), gudang, lantai jemur dan waserda untuk mencukupi kebutuhan petani. Jumlah KUD di Kabupaten Kendal sebanyak 19 unit, dengan anggota 77.666 orang menyerap tenaga kerja 217 orang, jumlah modal sebesar Rp. 55.329.000.000 dan Sisa Hasil Usaha (SHU) mencapai Rp. 56.000.000 . RKPD Kabupaten Kendal Tahun 2011

~ II - 28 ~

KUD / Koperasi telah menangani penyaluran pupuk ke PT Pusri dan Penggadaan pangan dengan Dolog Divisi Regional

(Drive) Kendal jumlah KUD / Koperasi yang menjadi

distributor pupuk sebanyak 1 unit sesuai dengan gerakan Bali Ndeso Mbangun Deso.

2.2.15 Urusan Wajib Penanaman Modal Di bidang penanaman modal, pada tahun 2009 telah dilaksanakan beberapa program dan kegiatan sebagai berikut : v Peningkatan dan kerjasama investasi, melalui : •

Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi ;

•

Koordinasi dan kerjasama bidang penanaman modal dengan Instansi Pemerintah dan dunia usaha ;

•

Pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal ;

•

Pengembangan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan investasi ;

•

Penyelenggaraan pameran investasi ; Pembuatan media promosi.

v Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi melalui kegiatan fasilitasi dan koordinasi kerjasama bidang investasi. v Penyiapan potensi sumber daya sarana dan prasarana daerah yang meliputi : •

Kajian wisata kampung teknologi (Blumah)

•

Kajian peluang investasi di bidang agrobisnis Kabupaten Kendal.

2.2.16 Urusan Wajib Kebudayaan Keberagaman budaya di Kabupaten Kendal, baik yang bergerak maupun tidak bergerak merupakan modal dasar pembangunan dan jati diri bangsa. Selanjutnya potensi tersebut

diharapkan mampu menjadi pendukung pada

pengembangan di bidang kebudayaan dan sekaligus mampu sebagai pendongkrak (daya ungkit) dan ikon wisata di Kabupaten Kendal. Beberapa hal yang telah dicapai dalam bidang kebudayaan antara lain adalah pelestarian benda-benda cagar budaya, festival kesenian rakyat di tingkat Kabupaten, mengirimkan duta seni pelajar dan parade seni budaya di tingkat nasional di anjungan Jawa Tengah TMII Jakarta serta penyelenggaraan Pekan Seni Pelajar di tingkat SD, SLTP dan SLTA maupun penanaman nilai-nilai budaya daerah di tingkat pelajar. RKPD Kabupaten Kendal Tahun 2011

~ II - 29 ~

Dalam rangka pelestarian benda cagar budaya dan bangunan bersejarah di Kabupaten Kendal telah dilaksanakan kegiatan konservasi dan pendataan terhadap benda-benda cagar budaya dan bangunan bersejarah. Sampai dengan tahun 2009 jumlah cagar budaya dan bangunan bersejarah baik yang bergerak maupun tidak bergerak terdokumentasi di Kecamatan-Kecamatan di Kabupaten Kendal : v Cagar Budaya (Benda Tak Bergerak) ; •

Yoni, di Desa Karang Manggis Kecamatan Boja ;

•

Yoni, di Desa Campurejo Kecamatan Boja ;

•

Yoni, di Desa Gonoharjo Kecamatan Limbangan ;

•

Genthong, di Desa Pekuncen Kecamatan Pegandon ;

•

Tombak Pekuncen, di Desa Pekuncen Kecamatan Pegandon ;

•

Stasiun Kereta Api Kali Bodri, di Desa Tegorejo Kecamatan Pegandon ;

•

Stasiun Kereta Api Weleri, di Desa Karangdowo Kecamatan Weleri.

v Cagar Budaya (Benda Bergerak) Benda-benda peninggalan Sunan Bromo (batu berbentuk kerang dengan tulisan, batu teratai laut, lambu bendhol, bambu kali kuda, benda penyembuh penyakit, lampu teplok comerco, lumpang batu) di Desa Bebengan Kecamatan Boja. Di Kabupaten Kendal memiliki kelompok-kelompok kesenian rakyat yang berjumlah 134 kelompok kesenian yang tersebar di Kecamatan-kecamatan serta memiliki beberapa kelompok masyarakat penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2.2.17 Urusan Wajib Kepemudaan dan Olah Raga Berdasarkan UU No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, dengan pembatasan usia pemuda (16 – 30 Tahun), jumlah pemuda diketahui sebanyak 298.352 jiwa (28,54%) dari jumlah penduduk sebanyak 1.045.103

jiwa,

Peningkatan peran serta pemuda antara lain program pengembangan dan pemberdayaan pemuda, termasuk pembinaan SP3, pemuda Pelopor, peningkatan kewirausahaan

pemuda

dan

program

kepemudaan. RKPD Kabupaten Kendal Tahun 2011

~ II - 30 ~

pemberdayaan

lembaga/organisasi

Dalam pembangunan olahraga di Jawa Tengah, masih terdapat permasalahan-permasalahan

yang

penting

antara

lain

belum

adanya

kesinambungan dan sinergitas pola pembibitan, pembinaan dan pemanduan atlit olahraga, lemahnya kapasitas kelembagaan organisasi olahraga daerah sarana prasarana yang kurang memadai, belum terjadinya kesejahteraan atlet dan belum membudayanya kebutuhan olahraga dimasyarakat. Terkait

dengan

permasalahan-permasalahan

tersebut,

permerintah

Kabupaten Kendal telah melaksanakan pembinaan terhadap klub olahraga pelajar serta pembinaan dan peningkatan prestasi olahraga Jawa Tengah di tingkat regional, dan internasional. Prestasi yang telah dapat diraih Kabupaten Kendal pada tahun 2009 di tingkat Propinsi Jawa Tengah antara lain ; Juara II lompat Jauh OSN SMP, Juara I Sepaktakraw POPDA SMP dan SMA, Juara I lari 100 dan 400 m POPDA SMA, Pencasilat, Namun demikian, prestasi olahraga di Kabupaten Kendal masih harus ditingkatkan. 2.2.18 Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, diupayakan secara terus menerus melakukan perubahan kearah yang lebih baik. Perubahan tersebut disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat memperoleh hasil dan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Kendal. Arah kebijakan yang telah dirumuskan antara lain : 1.

Meningkatkan pembinaan Kamtibmas, Pertahanan Sipil, dan unsur rakyat terlatih.

2.

Mengutamakan fasilitasi dan mediasi terhadap penyelesaian konflik.

3.

Mengutamakan fasilitasi atas penyelenggaraan peningkatan kesadaran kebangsaan serta persatuan dan kesatuan bangsa.

4.

Mengembangkan komunikasi, konsultasi koordinasi dan semangat kemitraan antara supra dan infrastruktur dalam bersama-sama membangun sistem politik yang demokratis.

5.

Meningkatkan kesiapsiagaan aparat dan masyarakat dalam penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi.

Sasaran yang akan diwujudkan antara lain : RKPD Kabupaten Kendal Tahun 2011

~ II - 31 ~

1.

Terwujudnya keamanan dan ketertiban serta kenyamanan dilingkungan masyarakat

2.

Terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa yang berwawasan nusantara dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3.

Terwujudnya masyarakat yang berkualitas, memiliki kesadaran dan etika moral berpolitik yang tinggi.

4.

Terwujudnya pemahaman tanggung jawab dan tugas serta kesiapsiagaan aparat dan masyarakat dalam penanggulangan bencana dan pengungsi.

Program-Program Pembangunan yang dilaksanakan dalam rangka mewujudkan arah kebijakan dan sasaran tersebut meliputi : 1.

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan;

2.

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan;

3.

Program Pendidikan Politik Masyarakat;

4.

Program Pencegahan Dini Penanganan Korban Bencana Alam

2.2.19 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Dalam

rangka

penyelenggaraan

pemerintahan

dan

pembangunan

Pemerintah Kabupaten Kendal didukung PNS sebanyak 10.635 orang pada tahun 2009 yang terdiri dari 5.683 (53,44 %) laki-laki dan 4.952 (46,56 %) orang perempuan. Jumlah tersebut lebih sedikit dibandingkan tahun 2008 yaitu sebesar 10.885 orang yang terinci laki-laki sebesar 5.738 (52,71 %) dan perempuan 5.147 (47,29 %), hal ini dikarenakan adanya pegawai yang pensiun maupun mutasi ke daerah lain. Tingkat pendidikan PNS Kabupaten Kendal cukup baik sebagian besar adalah lulusan SMA dan Sarjana. Perincian PNS berdasarkan tingkat pendidikan berturut-turut adalah : pada tahun 2009 sebanyak 415 orang lulusan SD (3,90 %) lebih sedikit dibandingkan dengan tahun 2008 yaitu sebanyak 416 orang (3,82 %). Jumlah PNS lulusan SLTP tahun 2009 sebanyak 573 orang (5,39 %) lebih sedikit dibandingkan jumlah pada tahun 2008 yaitu sebanyak 722 orang (6,63 %). Jumlah PNS lulusan SMA tahun 2009 sebanyak 6.269 orang (58,95 %) lebih banyak dibandingkan tahun 2008 yaitu sebanyak 5.544 orang (50,93 %). PNS lulusan


~ II - 32 ~

Diploma/ Sarjana Muda tahun 2009 sebanyak 1.015 orang (9,54 %) lebih banyak dibandingkan tahun 2008 sebanyak 2.047 orang (18,81 %). Jumlah PNS lulusan S1 pada tahun 2009 sebanyak 2.166 orang (20,37 %) lebih banyak jika dibandingkan tahun 2008 yaitu sebanyak 1.981 orang (18,20 %). PNS lulusan S2 tahun 2009 sebanyak 197 orang (1,85 %) lebih banyak jika dibandingkan tahun 2008 yaitu sebanyak 175 orang (1,61 %). Kondisi diatas menunjukan bahwa kualitas PNS berdasarkan tingkat pendidikan pada tahun 2009 meningkat dibandingkan tahun 2008, hal ini juga menunjukkan bahwa motivasi belajar pegawai untuk meningkatkan pengetahuan dan kapasitas diri dalam rangka menunjang tugas kedinasan para PNS juga berkembang. Jumlah PNS berdasarkan golongan kepangkatan pada tahun 2009 terbanyak adalah golongan III yaitu sebesar 5.167 orang (48,58 %) lebih sedikit dibandingkan tahun 2008 yaitu sebanyak 5.528 orang (50,79 %). Selanjutnya PNS golongan IV pada tahun 2009 sebanyak 2.748 orang (25,84 %) lebih banyak dibandingkan tahun 2008 yaitu sebanyak 2.421 orang (22,24 %). PNS Golongan II pada tahun 2009 sebanyak 2.482 orang (23,34 %) lebih sedikit dibandingkan tahun 2008 yaitu sebanyak 2.641 orang (24,26 %). dan Golongan I pada tahun 2009 sebanyak 238 orang (2,24 %) lebih sedikit dibandingkan tahun 2008 yaitu sebanyak 295 orang (2,71 %). Melihat kondisi tersebut pegawai golongan III dan IV yang kebanyakan berada pada level manager/midle management masih sangat dominan jumlahnya dibandingkan dengan pegawai golongan I dan II selaku unsur staf pelaksana. Secara teoritis idealnya komposisi urutan kekuatan pegawai yang baik pada lembaga instansi pemerintah adalah berbentuk piramida, artinya semakin keatas posisi golongan pangkat pegawai

komposisinya semakin

mengerucut atau mengecil bukan sebaliknya, kondisi demikian pada akhirnya akan menyulitkan dalam pembinaan dan pengelolaan managemen kepegawaian dan pengembangan pola karier pegawai, karena susunan kekuatan pegawai yang ada tidak lagi berbentuk seperti piramida, namun komposisinya berbentuk piramida terbalik bahkan seperti berbentuk kubah, menggelembung ditengah. Upaya untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalisme aparatur telah diselenggarakan melalui pendidikan dan pelatihan, baik teknis maupun RKPD Kabupaten Kendal Tahun 2011

~ II - 33 ~

fungsional dan bimbingan teknis (bintek), maupun pendidikan formal melalui program tugas belajar maupun ijin belajar. Upaya peningkatan tersebut secara nyata diwujudkan dengan penyediaan anggaran peningkatan SDM aparatur baik pada instansi pengelola kepegawaian maupun yang tersebar pada masing-masing SKPD. Pada tahun 2009, Pemerintah Kabupaten Kendal telah menyelenggarakan berbagai macam diklat teknis maupun fungsional antara lain : Diklat prajabatan bagi 786 orang CPNS, pengiriman Diklatpim Tingkat II sebanyak 4 orang, Diklatpim III sebanyak 10 orang, Diklatpim IV sebanyak 25 orang, kemudian pengiriman pegawai untuk mengikuti Diklat Teknis Fungsional 64 orang dan penyelenggaraan diklat kesamaptaan bagi 668 orang CPNS disamping itu juga diberikan tunjangan pendidikan/bea siswa bagi PNS tugas belajar baik S1, S2 dan S3 sebanyak 9 orang. Sedangkan diklat yang diselenggarakan pada tahun 2008 antara lain : Diklat prajabatan bagi 690 orang CPNS, Diklat Teknis Fungsional 164 orang, penyelenggaraan diklat kesamaptaan 758 orang dan tunjangan pendidikan/bea siswa bagi PNS tugas belajar baik S1, S2 dan S3 sebanyak 16 orang. Dibidang Kepegawaian dan Pendayagunaan aparatur, guna meningkatkan disiplin aparatur Setda Kendal, telah dipasang 3 unit mesin presensi Finger Print yang terpasang secara on line, dimana setiap pegawai bisa melakukan presensi pada mesin-mesin yang terintegrasi di lingkungan setda. Selain pemasangan mesin presensi Finger Print, juga dilaksanakan apel untuk memantau kehadiran pegawai. Dalam kesempatan apel diberikan pembinaan-pembinaan kepegawaian, antara lain masalah kedisiplinan jam dinas maupun dalam berpakaian dinas. Selain itu juga dilaksanakan evaluasi atas pelaksanaan pengawasan melekat (WASKAT) pada semua SKPD se-Kabupaten Kendal sesuai dengan Instruksi Bupati Kendal Nomor 700/1/2008

dengan

berpegang

pada

keputusan

Keputusan

Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 46/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan pengawasan Melekat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Di bidang kelembagaan, Pemerintah Kabupaten Kendal telah membentuk dua perangkat daerah sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata kerja Lembaga Lain Daerah Kabupaten Kendal, RKPD Kabupaten Kendal Tahun 2011

~ II - 34 ~

dibentuklah Badan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Kendal serta Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten Kendal. Kedua lembaga ini memiliki kedudukan yang sama dengan SKPD yang lain, Kepala Bapelluh dan Kepala Lakhar BNK berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kendal. Dibidang Ketatalaksanaan telah disusun Pedoman Pakaian Dinas Pegawai Negeri

Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal, sementara untuk

Peningkatan Pelayanan Publik telah dibentuk pedoman penyusunan dan penetapan prosedur tetap / standart operating procedur di lingkungan pemerintah Kabupaten Kendal. Pembangunan daerah memerlukan dukungan pembiayaan yang berasal dari sumber, antara lain dari Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan serta lain – lain PAD yang sah. Selain itu juga dari Dana Perimbangan yang terdiri dari Bagi Hasil Pajak / Bukan Pajak dan Dana Alokasi Umum. Anggaran Pendapatan Daerah disusun sebagai kesatuan sistem secara komprehensif dan tersusun atas dasar Potensi. Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah sebagaimana Tabel dibawah ini.

Tabel Kontribusi PAD Terhadap APBD Tahun 2007 – 2010 ( Target ).

NO 1 2 3 4 5

TAHUN

PAD

2006 62.694.328.801,2007 75.781.141.778 2008 71.684.588.059 2009 77.376.139.298 2010 75.773.781.000 Rata – Rata per Tahun


Pertumbuhan (%) 20.87% -5.41% 7.94% -2.07% 5,33 %

~ II - 35 ~

Pendapatan (Rp.) 576.116.856.185,649.377.097.387,717.457.925.312,775.611.165.587,797.918.557.135,-

Proporsi PAD Thd Pendapatan 11.67% 9.99% 9.98% 9.50% 10,28%

Tabel Persentase Kenaikan Pendapatan Tahun 2008, 2009 dan Tahun 2010 (Target) NO

TAHUN

1 2 3

2008 2009 2010 Rata – Rata

Pendapatan (Rp.) 707.356.624.926 736.016.264.500 797.918.557.135

Kenaikan 10.48% 8.11% 2.88% 7,16 %

Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Kendal dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah antara lain ; 1.

Terbatasnya sumber pendapatan daerah dan belum optimalnya penggalian sumber-aumber pendapatan baru;

2.

Masih perlunya peningkatan standar sarana dan prasarana pelayanan dan terbatasnya SDM terutama pada Unit Pelayanan yang ada di daerah;

3.

Belum optimalnya BUMD dalam memberikan kontribusi terhadap pendapatan Asli Daerah;

4.

Belum optimalnya pendapatan dari Retribusi Tempat Pelelangan Ikan ( TPI) terhadap Pendaptan Asli Daerah;

5.

Adanya kebijakan kelebihan muatan menuju Zero Over Loading 9 0%) sehingga Potensi Pendapatan dari retribusi izin dispensasi kelebihan muatan akan hilang;

6.

Belum optimalnya potensi pendapatan dari pajak dan retribusi daerah. Sejalan dengan kemampuan keuangan daerah dan dalam rangka

mengantisipasi kekurangan penerimaan pendapatan daerah, maka Pemerintah Kabupaten Kendal mendorong pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan melalui pembiayaan dari potensi daerah. Upaya yang dilakukan adalah pembenahan administrasi seperti perbaikan data base, perluasan basis, intensifikasi, ekstensifikasi wajib pajak/ wajib retribusi, serta meningkatkan kualitas aparat, melalui : 1.

Peningkatan Pendapatan Daerah baik yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Intensifikasi Sumber Pendapatan yang saat ini telah


~ II - 36 ~

dipetakan secara utuh dengan cara perbaikan pelayanan publik, peningkatan sarana dan sarana pelayanan, serta transparasi pengelolaan pendapatan; 2. Ekstensifikasi terhadap potensi pendapatan daerah tanpa membebani masyarakat secara berlebihan; 3. Koordinasi secara intensif dengan SKPD pengelola PAD. Secara Spesifik Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal. Pengelolaan Keuangan Daerah yang diatur dalam peraturan daerah ini meliputi kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, Penyusunan Rancangan APBD, Pelaksanaan APBD, Perubahan APBD, Pengelolaan Kas

Penatausahaan

keuangan

daerah,

akuntansi

keuangan

daerah,

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, kerugian daerah, Pengelolaan BUMD, Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan keuangan daerah, serta sistem informasi keuangan daerah. Pedoman

penatausahaan

pelaksanaan

APBD

ditetapkan

sebagai

pedoman pelaksanaan APBD yang dimulai sejak ditetapkannya Peraturan Bupati Kendal Nomor 86 Tahun 2008 sampai dengan ada Peraturan Bupati Penggantinya. Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir belum seperti yang diharapkan, dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak terlepas dari berbagai kendala yang ada, sehingga kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah masih belum seperti yang diharapkan. Struktur Pendapatan Kabupaten Kendal terdiri dari PAD, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. Sampai saat ini PAD Kabupaten Kendal hanya memberikan kontribusi sebesar ± 10 % dalam struktur Pendapatan Daerah. Upaya peningkatan kinerja aparatur dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, dilakukan melalui peningkatan prasarana dan sarana kerja yang memadai dan pengembangan teknologi informasi. Pengawasan internal yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Kendal telah mampu meningkatkan Kinerja Aparatur dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan RKPD Kabupaten Kendal Tahun 2011

~ II - 37 ~

Pemerintahan. Pada variabel otonomi daerah indikator pencapaian sinergisitas dan sinkronisasi regulasi peraturan pengelolaan keuangan daerah dalam mengimplementasikan dan optimalisasi tertib administrasi keuangan mencapai sebesar 85%. 2.2.20 Urusan Wajib Ketahanan Pangan Tingkat

pemenuhan

konsumsi

pangan

masyarakat

merupakan

perwujudan ketahanan pangan di Jawa Tengah yang diukur berdasarkan Pola Pangan Harapan (PPH). Nilai konsumsi pada tahun 2009 mencapai skor 83,7 dengan Angka Kebutuhan Energi (AKE) sebesar 2.299 kkal/kap/ha dan protein rata-rata sebesar 58,9 gr/kap/hr. Dengan demikian, konsumsi protein di Jawa Tengah telah melampui standar kecukupan gizi, sedangkan konsumsi energi diatas angka kecukupan sebesar 2.000 kkal/kap/ha, tetapi masih dibawah standar PPH. Tingkat konsumsi protein hewani masyarakat mengalami peningkatan dari 4,46 gr/kap/hr tahun 2008 menjadi 4,22 gr/kap/hr tahun 2009. Tingkat konsumsi menuju standar gizi nasional 6 gr/kap/hr. Oleh karena itu, harus terus dilakukan upaya meningkatnya konsumsi protein hewani guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Rendahnya tingkat konsumsi hewani disebabkan rendahnya daya beli dan pola konsumsi masyarakat yang masih didominasi karbohidrat. Pembangunan dibidang ketahanan pangan diarahkan pada penganan masalah kerawanan pangan dan kemiskinan dengan jalan meningkatkan ketahanan pangan. Perwujudan ketahanan pangan dimulai dari pemenuhan pangan di wilayah terkecil yaitu pedesaan sebagai basis kegiatan pertanian. Basis pembangunan pedesaan bertujuan untuk mewujudkan ketahanan pangan dalam satu wilayah yang mempunyai keterpaduan sarana dan prasarana dalam aspek ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan untuk mencukupi dan mewujudkan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga. Guna mewujudkan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga perlu dikembangkan distribusi dan peningkatan akses pangan di masyarakat, termasuk pemberdayaan masyarakat desa melalui penguatan Lembaga Distribusi Pangan


~ II - 38 ~

Masyarakat (LDPM) dengan pembinanan kelompok tani (Poktan) dan gabungan kelompok tani (Gapoktan) dalam pengendalian stabilitas harga pangan. Faktor penentu mutu makanan adalah penganekaragaman jenis pangan, keseimbangan gizi dan keamanan pangan. Ketidakseimbangan akibat konsumsi yang tidak beraneka ragam telah membawa dampak pada munculnya masalah gizi ganda, yaitu gizi kurang maupun gizi lebih. Penganekaragaman konsumsi pangan merupakan upaya untuk memantapkan atau membudayakan pola konsumsi pangan yang beraneka ragam dan seimbang serta aman dalam jumlah dan komposisi yang cukup guna memenuhi kebutuhan gizi untuk mendukung hidup sehat, aktif dan produktif. Indikator untuk mengukur tingkat keanekaragaman dan keseimbangan konsumsi pangan masyarakat adalah dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang ditunjukkan dengan nilai 95 dan diharapkan dapat dicapai pada tahun 2015. Upaya pengembangan konsumsi pangan dapat pula dijadikan salah satu momentum untuk menstimulasi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di pedesaan . Jika dilihat dari kepentingan kemandirian pangan maka penganekaragaman

konsumsi

pangan

dapat

mengurangi

ketergantungan

konsumen pada salah satu jenis pangan. Dengan demikian penganekaragaman konsumsi pangan merupakan pondasi dari keberlanjutan ketahanan pangan dan memiliki dimensi pembangunan yang sangat luas, baik dari aspek sosial, ekonomi, politik maupun kelestarian lingkungan. Selama

ini

upaya

penganekaragaman

konsumsi

pangan

telah

dilaksanakan oleh masing-masing sektor, namun masih ditemui berbagai masalah. Permasalahan utama yang dihadapi dalam penganekaragaman konsumsi pangan adalah : (1) belum tercapainya skor mutu beragam dan keseimbangan konsumsi gizi sesuai harapan, (2) cukup tingginya kesenjangan mutu gizi konsumsi pangan antara masyarakat desa dan kota, (3) adanya kecenderungan penurunan proporsi konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal, (4) lambatnya perkembangan, penyebaran, dan penyerapan teknologi pengolahan, nilai gizi, nilai ekonomi, sosial dan daya terima, (5) kurangnya fasilitas pemberdayaan ekonomi untuk meningkatkan aksesbilitas pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman. Masih banyaknya kasus keracunan yang terjadi di masyarakat karena kurangnya pengetahuan tentang mutu dan keamanan pangan, sehingga perlu RKPD Kabupaten Kendal Tahun 2011

~ II - 39 ~

adanya peningkatan mutu pangan baik segar maupun olahan yang beredar di masyarakat. Hal tersebut dapat dikurangi melalui pengembangan jejaring keamanan pangan, meningkatkan pengetahuan petani, kelompok tani dan pedagang dalam penanganan mutu pangan di masyarakat, adanya hasil pertanian yang bersertifikat dan berlabel (Sertifikasi Prima 3), diketahuinya kandungan residu produk pangan segar, sayuran dan buah-buahan serta meningkatnya kewaspadaan keamanan pangan. Komoditas utama pertanian pada tahun 2009 adalah padi, jagung dan kedelai yang mengalami kenaikan signifikan dibanding tahun 2008. Luas panen padi Aram III (Angka Ramalan) 2009 sebesar 1.714.926 ha dengan produksi padi mencapai 9.504.207 ton GKG (Gabah Kering Giling) atau meningkat 4,02% dibandingkan tahun 2008 sebesar 9,13 juta ton. Produktivitaspadi meningkat 0,65% dari 55,06 ku/ha pada tahun 2008 menjadi 55,42 ku/ha pada tahun 2009. Propinsi Jawa Tengah memberikan kontribusi beras di tingkat nasional 15,20%, dengan surplus sebesar 2,56 juta ton. Produksi jagung sebesar 3,19 juta ton atau meningkat 19,25% dibandingkan tahun 2008 sebesar 2,67 juta ton, sehingga surplus jagung sebesar 2,80 juta ton. Adapun produksi kedelai sebesar 178,55 ton meningkat 6,70% dibandingkan tahun 2008 sebesar 167,34 ribu ton. Peningkatan produksi pada komoditas utama pertanian tersebut dikarenakan luas panen yang bertambah dan juga adanya peningkatan produktivitas. Untuk tahun 2009 produksi daging mencapai 194,95 ribu ton (Asem 2009), meningkat sebesar 6,08% dibandingkan produksi daging tahun 2008 (183,21 ribu ton). Produksi susu tahun 2008 yaitu 89,91 juta liter. Produksi telur tahun

2009

mencapai

202,29

ribu

ton,

mengalami

peningkatan5,71%

dibandingkan produksi telur tahun 2008 yaitu sebesar 191,35 ribu ton. Sedangkan untuk populasi ternak tahun 2009 meningkatnya 5,7% yaitu sebesar 2.599.473,67 Satuan Ternak (ST). Menurut ASEM (Angka Sementara) konsumsi daging sebesar 4,59 kg/kap/tahun, telur 5,65 kg/kap/tahun, susu 7,63 liter/kap/tahun. Peningkatan produksi dan populasi ternak ini sangat dipengaruhi oleh meningkatnya pelayanan Inseminasi Buatan dan Pelayanan Kesehatan hewan. Dalam hal ini peran Pos Lalu Lintas Ternak (PLLT) yang lokasinya berada di RKPD Kabupaten Kendal Tahun 2011

~ II - 40 ~

perbatasan Jawa tengah dengan Jawa Timur, DIY dan Jawa barat, sebagai barrier terhadap penyebaran penyalit hewan menular yang memasuki Jawa Tengah yang berasal dari ternak-ternak yang masuk ke wilayah Jawa Tengah sangat diperlukan. Gula merupakan salah satu komoditas unggulan perkebunan, untuk menuju swasembada gula pada tahun 2009 Pemerintah Pusat menargetkan produksi gula sebesar 3,3 juta ton diperlukan : luas areal 407.810 ha, produksi 34.772.419 ton, rendemen 8,20% dan produktifitas tebu 85,27 ton/ha. Untuk Jawa Tengah ditetapkan sasaran produksi sebesar 360.000 ton melalui pengembangan areal tanam tebu seluas 60.000 ha, produktivitas 75 ton/ha dan rendemen 8%, pencapaiannya untuk tahun 2009 adalah areal seluas 53.618 ha (89,4%) dengan produksi gula sebesar 325.997,8 ton (90,5%), produktivitas 60,52 ton/ha (71,0%) dengan rendemen 7% (87,5%). Statistik produksi tebu tahun 2009 meningkatnya sebesar 34,91% dari 3,26 juta ton pada tahun 2008 menjadi 4,40 juta ton tahun 2009. Hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan ketahanan pangan tahun 2009 diketahui dari indikator pemenuhan kebutuhan pangan strategis sumber protein nabati dan hewani nilai indikator 100%. Sedangkan target fisik dan keuangan sebesar 100% realisasi fisik sebesar 95,99% dan realisasi keuangan sebesar 96,48% termasuk kategori baik. Hal itu menunjukkan bahwa pelaksanaan selama setahun dapat berjalan baik, namun masih diperlukan kegiatan-kegiatan yang berkelanjutan agar dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di bidang ketahanan pangan. 2.2.21 Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Mendasarkan pada Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan UU No 23 Tahun 2005 tentang Otonomi Daerah, serta telah diamanatkan dalam salah satu agenda utama prioritas pembangunan yang tertuang dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional). Terdapat lima (5) sasaran pokok yang akan dicapai oleh Pemerintah yaitu: Pertama, mengupayakan berkurangnya kesenjangan pembangunan dalam bentuk kesenjangan pendapatan maupun kesenjangan daerah dengan mengupayakan penurunan penduduk miskin dari 17,75 persen menjadi 8,2 RKPD Kabupaten Kendal Tahun 2011

~ II - 41 ~

persen pada tahun 2009. Kedua, terciptanya lapangan kerja secara memadai agar mampu mengurangi pengangguran terbuka dari 9,5 persen tahun 2003 menjadi 5,1 persen tahun 2009 dengan mengupayakan pertumbuhan ekonomi rata-rata 6,6 persen. Ketiga, meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia yang tercermin dari terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat. Keempat, membaiknya mutu lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam yang mengarah pada prinsip pembangunan berkelanjutan. Kelima meningkatnya dukungan infrastruktur yang ditunjukkan oleh meningkatnya kuantitas, kualitas berbagai sarana penunjang pembangunan. Pelaksanaan pembangunan di Kab Kendal dalam menjabarkan sasaran pokok diatas telah terlaksana dengan baik dan menghasilkan kemajuan yang berarti, namun juga masih menyisakan banyak permasalahan yang mendasar maupun permasalahan yang berkembang dalam konteks pembangunan Nasional. Salah satu agenda pokok dan mendesak adalah permasalahan Kemiskinan. Kemiskinan di Kabupaten Kendal masih menunjukkan angka yang cukup tinggi. Berdasarkan data Statistik , pada tahun 2009 penduduk miskin sebanyak 75.137 KK/± 220.332 jiwa atau 22,84 persen dari jumlah penduduk sebanyak 964.568 jiwa, sedangkan jumlah keluarga pra sejahtera pada tahun 2006 sebanyak 123.439 KK atau 50,6 persen dari 243.944 KK dan tahun 2007 sebanyak 115.470 KK atau 43 persen dari 255.719 KK. Belum teratasinya masalah kemiskinan mendorong pemikiran akan perlunya suatu strategi baru penanggulangan kemiskinan yang lebih menyentuh akar

permasalahan

kemiskinan.

Pandangan

konvensional

menyebutkan

kemiskinan sebagai masalah kekurangan modal dan menganggap masyarakat miskin sebagai obyek yang tidak memiliki informasi dan pilihan sehingga tidak perlu terlibat dalam pengambilan keputusan kebijakan publik. Implikasi dari pandangan ini adalah pemerintah mempunyai peran dominan untuk menyediakan modal dan kebutuhan dasar masyarakat miskin. Pendekatan ini terbukti kurang optimal dalam memecahkan masalah kemiskinan bukan hanya disebabkan oleh kesulitan anggaran dan lemahnya rancangan kebijakan karena tidak menyentuh akar masalah kemiskinan, tetapi juga tidak adanya pengakuan dan penghormatan atas suara dan hak-hak dasar masyarakat miskin.


~ II - 42 ~

Dokumen

Strategi

Penanggulangan

Kemiskinan

Daerah

(SPKD)

memandang kemiskinan sebagai masalah multidimensi. Kemiskinan bukan hanya diukur dari pendapatan, tetapi juga mencakup kerentanan dan kerawanan orang atau sekelompok orang baik laki-laki maupun perempuan untuk menjadi miskin, dan keterbatasan akses masyarakat miskin dalam penentuan kebijakan publik yang berdampak pada kehidupan mereka. Oleh sebab itu, pemecahan masalah kemiskinan tidak lagi dapat dilakukan oleh pemerintah sendiri melalui berbagai kebijakan sektoral (apalagi terpusat), seragam dan berjangka pendek. Pemecahan masalah kemiskinan perlu didasarkan pada pemahaman suara masyarakat miskin itu sendiri dan adanya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan terhadap hak-hak dasar mereka, yaitu hak sosial, budaya, ekonomi dan politik. Pendekatan hak-hak dasar (right based approach) berimplikasi pada perubahan cara pandang terhadap hubungan negara dan masyarakat khususnya masyarakat miskin. Pendekatan berbasis hak dalam penanggulangan kemiskinan mengatur kewajiban negara, artinya bahwa negara (pemerintah, DPR, DPD, TNI, lembaga tinggi negara dan lembaga penyelenggara negara lainnya) berkewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak dasar masyarakat miskin secara bertahap. Menghormati bermakna bahwa negara akan meratifikasi konvensi tentang hak-hak dasar dan menyusun peraturan perundangan yang mendukung, melakukan berbagai upaya untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi terlindungi dan terpenuhinya hak-hak dasar, merumuskan kebijakan yang tidak melanggar hak-hak dasar, dan tidak turut serta dalam pelanggaran hakhak dasar tersebut. Melindungi bermakna bahwa negara akan melakukan berbagai upaya untuk melindungi hak-hak dasar dari pelanggaran yang mungkin terjadi atau dilakukan oleh pihak ketiga. Memenuhi berarti bahwa negara akan menggunakan sumberdaya dan sumberdana yang tersedia untuk memenuhi hak-hak dasar masyarakat miskin, termasuk menggerakkan secara aktif sumberdaya dari masyarakat, swasta dan berbagai pihak. Pemerintah Kabupaten Kendal sebagai salah satu penyelenggara dan pengemban amanat rakyat telah berperan aktif untuk menciptakan perluasan kesempatan bagi terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat miskin seperti hak atas pekerjaan, hak atas pangan, hak atas pendidikan dan kesehatan dan sebagainya. Dengan RKPD Kabupaten Kendal Tahun 2011

~ II - 43 ~

memperhatikan sumberdaya dan sumberdana yang tersedia, melalui dokumen SPKD, memprioritaskan anggaran dan regulasi yang mendukung pemenuhan hakhak dasar. Pemerintah akan berupaya sekuat tenaga untuk mengatur dan mengarahkan sektor-sektor produktif, investasi publik dan regulasi yang lebih mengarah pada penanggulangan kemiskinan. Dengan kata lain, kebijakan pemerintah lebih berpihak kepada masyarakat miskin, dan kepentingan masyarakat miskin akan menjadi prioritas dalam pembangunan. Pendekatan hak-hak dasar juga memberikan penegasan pentingnya pelaksanaan otonomi daerah. Dengan kewenangan dan sumberdaya yang lebih besar, pemerintah kabupaten berkomitmen untuk memberikan layanan dasar yang mudah, murah, terjangkau dan bermutu bagi masyarakat miskin. Pelaksanaan otonomi daerah juga menegaskan kewajiban pemerintah kabupaten lebih terbuka (prinsip transparans / keterbukaan akses) dan memberi ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Konsekuensi dari Penanggulangan Kemiskinan dijadikan sebagai arus utama pembangunan, akan mensyaratkan pendekatan multidimensi dan komprehensif dalam arti upaya penanggulangan kemiskinan akan mewarnai seluruh sektor pembangunan : ekonomi, sosial, budaya, hukum dan keamanan. Komitmen serius menanggulangi kemiskinan juga karena penanggulangan kemiskinan telah menjadi komitmen global sejak adanya Deklarasi Pembangunan Millenium tahun 2000, dan Negara Indonesia beserta 166 anggota PBB terikat dengan dokumen tersebut. Perbaikan tata pemerintahan akan membuka peluang lebih luas bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan memberdayakan masyarakat miskin, serta memberikan peran yang strategis bagi swasta dan berbagai pihak dalam mengatasi masalah kemiskinan. Pemberdayaan adalah kunci keberhasilan bagi masyarakat miskin untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan. Dokumen ini menegaskan bahwa perbaikan tata pemerintahan dan perluasan partisipasi harus menjadi bagian integral dari setiap kebijakan yang dilaksanakan untuk memberdayakan masyarakat miskin, dan meningkatkan taraf dan mutu hidup masyarakat miskin. Kemiskinan merupakan mata rantai yang tak terputus. Untuk dapat memutus rantai kemiskinan diperlukan intervensi guna memberikan kekuatan kepada kelompok RKPD Kabupaten Kendal Tahun 2011

~ II - 44 ~

miskin agar dapat keluar dari kemiskinannya. Hal ini mendesak dilakukan mengingat kemiskinan sangat potensial menimbulkan efek bola salju, rendahnya kualitas dan produktivitas sumberdaya manusia, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, menurunnya ketertiban umum, menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, sampai kepada menurunnya kualitas generasi mendatang. Kondisi tiap daerah memiliki karakteristik kemiskinan yang berbeda, sehingga diperlukan strategi, kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan yang spesifik. Oleh karena itu, untuk mewujudkan upaya penanggulangan kemiskinan sebagai arus utama pembangunan di Kabupaten Kendal, Pemerintah Kabupaten Kendal melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) melakukan Review Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD). SPKD Kabupaten Kendal disusun pertama kali oleh TKPKD pada tahun 2006. Mengingat kondisi masyarakat miskin yang semakin kronis dan terjerat krisis akibat harga minyak dunia dan data kemiskinan yang dinamis, maka dipandang perlu dilakukan Review SPKD tahun 2006-2010. Strategi penanggulangan kemiskinan memerlukan pendekatan yang terpadu, pelaksanaannya dilakukan secara bertahap, terencana, dan berkesinambungan, serta menuntut keterlibatan semua pihak baik pemerintah, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, maupun masyarakat miskin sendiri agar memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi perbaikan kondisi sosial, ekonomi dan budaya, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin. 2.2.22 Urusan Wajib Kearsipan Penyelengaraan pengelolaan arsip dilaksanakan mulai dari penciptaan sampai dengan penyusutan dan pelestarian, oleh karenanya peningkatan kualitas sumberdaya aparatur, peningkatan sarana prasarana kerja dan peningkatan manajemen-kearsipan menjadi suatu hal yang penting. Peningkatan kualitas sumberdaya aparatur bidang kearsipan dilaksanakan melalui Bimbingan Teknis, meliputi bintek pengelolaan arsip dinamis bagi pengelolaan arsip di SKPD pada setiap tahun. Sejalan dengan semboyan Gubernur Jawa-Tengah “Bali Deso Mbangun Deso”di bidang kearsipan pada tanggal 11 Desember 2009 oleh Wakil Gubernur Jawa-Tengah di canangkan program arsip masuk desa. Sebagai konsekwensi dari semboyan ini Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten RKPD Kabupaten Kendal Tahun 2011

~ II - 45 ~

Kendal bersama Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Jawa-Tengah sejak tahun anggaran 2009 sampai dengan 2011 menyelenggarakan Bimbingan Teknis Kearsipan bagi Sekretaris Desa / pengelola arsip desa sebanyak 265 orang. Dari 265 Sekretaris Desa / pengelola arsip desa yang ada di Kabupaten Kendal pada tahun 2009 telah di Bintek kearsipan oleh Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah Kabupaten Kendal sejumlah 40 orang, sedang yang di Bintek oleh Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Jawa- Tengah sejumlah 90 orang pada tahap I dan 50 orang pada tahap II. Pada tahun 2010 oleh Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kendal di Bintek sejumlah 40 orang dan dari Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Jawa-Tengah di Bintek 4 orang dan sisanya 41 orang di laksanakan pada tahun 2011. Dengan semakin banyaknya arsip yang telah dikelola oleh Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah dan beberapa SKPD yang akan menyerahkan arsip inaktifnya, maka diperlukan penambahan sarana prasarana kearsipan berupa rak arsip. Tahun 2008 telah diadakan penambahan 10 rak arsip, Tahun 2009 tidak ada penambahan rak arsip, tahun 2010 ada penambahan 6 buah rak arsip dan tahun 2011 direncanakan 20 rak arsip Terkait dengan pemeliharaan dan pengamanan arsip pada tahun 2009 Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah berhasil memelihara arsip sebanyak 308 box, tahun 2010 diadakan pemeliharaan dan pengamanan arsip sebanyak 350 box dan 2011 sebanyak 400 box. Peningkatan manajemen kearsipan dilakukan melalui pembinaan dan pemantauan kearsipan. Pada Tahun 2009 bersama tim bagian Pemerintah Desa Setda Kabupaten Kendal telah membina kearsipan di 62 desa dan bersama tim Tata Pemerintahan telah membina di 20 kecamatan. Sedangkan Tahun 2010 akan di bina 33 desa dan 20 kecamatan. Pembenahan kerasipan di desa juga telah dilakukan dengan mendampingi tim dari Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Jawa-Tengah di 25 desa, seiring dengan bantuan sarana prasarana kearsipan yang diberikan ke 100 desa pada tahun 2009 dan 70 desa pada tahun 2010. 2.2.23 Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika Dewasa ini pertumbuhan industri telekomunikasi dan informatika berkembang sangat pesat. Untuk indutri telekomunikasi perkembangan dapat RKPD Kabupaten Kendal Tahun 2011

~ II - 46 ~

dilihat dari indikasi pertumbuhan menara seluler di semua tempat baik di desa maupun di kota, di pantai ataupun di pucuk gunung. Hingga akhir tahun 2009 di wilayah Kabupaten Kendal telah di tanami ± 130 tower (data dari rekomendasi yang dikeluarkan Kadishubkominfo) seluler untuk semua operator. Sedangkan untuk pertumbuhan informatika, indikatornya dapat diukur dari menjamurnya pendirian Warung Internet. Data yang dimiliki Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika sampai dengan akhir 2009 terdapat ± 70 warnet di wilayah Kabupaten Kendal. Hal tersebut belum termasuk sambungan Internet yang dimiliki secara pribadi. Sesuai dengan Undang-undang hak cipta tentang penggunaan produk Operating System original, maka perlu kiranya Dishubkominfo yang merupakan leading sektor melakukan pengawasan dan pengendalian populasi jasa usaha warnet sehingga tercipta iklim usaha yang sehat. Disamping itu perlunya kerja sama dengan pengelola warnet untuk meminimalisir akses terhadap situs porno, karena sesuai dengan survei, Indonesia merupakan salah satu negara pengakses situs porno terbesar. 2.2.24 Urusan Wajib Perpustakaan Dalam rangka pengembangan budaya baca masyararakat serta memotivasi pendirian perpustakaan desa / kelurahan, dilakukan dengan memberikan pembinaan dan menyalurkan buku bantuan dari Pemerintah provinsi Jawa Tengah kepada perpustakaan desa / kelurahan mulai tahun 2008 sampai 2012 dengan target sebanyak 265 desa dan 20 kelurahan. Hasil capaian pada tahun 2008 telah terlaksana sebanyak 9 desa penerima bantuan buku, tahun 2009 sebanyak 5 desa, dan tahun 2010 sebanyak 3 desa. Sisanya akan diusahakan secara bertahap tahun 2011 sampai dengan 2012 yaitu sebanyak 215 desa/kelurahan untuk menerima bantuan buku dan rak buku Perpustakaan memiliki peranan yang strategis sebagai pusat ilmu pengetahuan, Informasi, studi, teknologi, seni, rekreasi dan juga berfungsi sebagai bagian dari pemberdayaan potensi masyarakat desa/kelurahan. Pada Tahun 2008 jumlah desa yang sudah menyelenggarakan kegiatan perpustakaan, baik yang dikelola oleh Pemerintah Desa maupun oleh Masyarakat sebanyak 36 perpustakaan. Tahun 2009 Jumlah nya meningkat menjadi 70 perpustakaan. RKPD Kabupaten Kendal Tahun 2011

~ II - 47 ~

Sedangkan untuk perpustakaan rumah ibadah (ponpes) ada 4 perpustakaan, dan masjid ada 3 perpustakaan. Data update perpustakaan sampai dengan akhir tahun 2009 jumlah anggota perpustakaan umum sebanyak 549 orang, jumlah pengunjung perpustakaan umum sebanyak 4.368, jumlah peminjam buku perpustakaan umum sebanyak 2.876, jumlah koleksi bahan pustaka : 11.099 judul (17.026 eksemplar), jumlah buku yang dipijam, fiksi :5.368, dan non fiksi : 6.605. Kegiatan perpustakaan Kabupaten Kendal untuk perpustakaan desa tahun 2010 sampai dengan 2012 sudah direncanakan dalam renja SKPD, meliputi : Pengadaan Bahan Pustaka untuk perputakaan Umum dan perpustakaan keliling tahun 2010 sebanyak 2000 eksemplar, tahun 2011 sebanyak 4000 eksemplar, dan tahun 2012 sebanyak 6000 eksemplar. Bintek Pengelola Perpustakaan Desa / Kelurahan selama 2 hari untuk tahun 2010 sebanyak 30 peserta, tahun 2011 sebanyak 40 peserta,tahun 2012 sebanyak 60 peserta. Pengadaan bantuan bahan pustaka tahun 2011 untuk 20 desa / kelurahan masing-masing mendapat 20 eksemplar, tahun 2012 sebanyak 30 desa / kelurahan

masing-masing mendapat 20

eksemplar, bantuan tersebut untuk memotivasi semangat kader. Pengadaan Buletin Perpustakaan dan Arsip untuk tahun 2011 sebanyak 500 eksemplar, dan tahun 2012 sebanyak 600 eksemplar, untuk meningkatkan minat baca dan sadar arsip. 2.2.25 Urusan Pilihan Pertanian Potensi lahan di Kabupaten Kendal seluas 100.223 Ha, terdiri atas lahan sawah 26.218 Ha (26,16%) dan lahan bukan sawah 74.005 Ha (73,84%). Luas lahan sawah menurut jenis pengairannya terdiri atas : pengairan teknis seluas 15.856 Ha (60,48%), pengairan setengah teknis seluas 1.640 Ha (6,26%), pengairan sederhana seluas 5.421 Ha (20,68%), pengairan desa non PU seluas 2.302 Ha (8,78%) dan tadah hujan seluas 999 Ha (3,81%). Sementara itu untuk luas perkebunan rakyat mencapai 14.955,49 Ha

(15.% dari total lahan). Untuk

menjaga, melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan telah diterbitkan UU No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Komoditas utama pertanian pada tahun 2009 adalah padi, jagung dan kedelai yang mengalami kenaikan signifikan dibanding tahun 2008. Luas panen RKPD Kabupaten Kendal Tahun 2011

~ II - 48 ~

padi Asem (Angka Sementara) 2009 seluas 42.590 Ha dengan produksi padi mencapai 235.927 ton GKG (Gabah Kering Giling) atau meningkat 2,91% dibandingkan tahun 2008 sebesar 229.255 ton. Namun demikian, peningkatan luas panen tersebut tidak diikuti peningkatan produktivitas padi karena terjadi penurunan sebesar 0,55%, yakni dari 55,64 Kw/Ha pada tahun 2008 menjadi 55,39 Kw/Ha pada tahun 2009. Produksi jagung sebesar 182.328 ton atau meningkat 46% dibandingkan tahun 2008 sebesar 124.305 ton. Adapun produksi kedelai sebesar 6.710 ton meningkat 153,99% dibandingkan tahun 2008 sebesar 2.642 ton. Peningkatan produksi pada komoditas utama pertanian tersebut dikarenakan luas panen yang bertambah dan juga adanya peningkatan produktivitas (kecuali padi). Komoditas utama perkebunan pada tahun 2009 adalah kakao, kopi, kelapa dalam, karet dan tembakau. Namun untuk mendukung program nasional swasembada gula, tanaman tebu menjadi komoditas berikutnya yang menjadi prioritas untuk Kabupaten Kendal. Luas areal tanaman kakao pada tahun 2009 tidak mengalami peningkatan yaitu masih sama dengan tahun 2008 126,56 Ha, namun produksinya mengalami sedikit peningkatan dari 24,62 ton tahun 2008 menjadi 28,03 ton pada tahun 2009. Luas areal tanaman kopi pada tahun 2009 juga tidak mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2008 yaitu seluas 3.121,09 Ha, namun ada peningkatan produksi dari 911,91 ton pada tahun 2008 menjadi 957,50 ton pada tahun 2009. Luas areal kelapa dalam (berdasarkan data semester I Tahun 2009) mencapai 1.228,564 Ha dengan produksi 575,92 ton yang terdapat di 20 kecamatan. Luas areal karet rakyat pada tahun 2009 mencapai 160,00 Ha dengan produksi 49 ton meningkat dibandingkan tahun 2008 seluas 135,10 Ha dengan produksi 43,75 ton. Luas areal tanaman tembakau rakyat pada tahun 2009 seluas 5.819 Ha dengan produksi 7.618,36 ton meningkat produksinya dibandingkan 2008 seluas 5.843 Ha dengan produksi 6.216,949 ton. Sedangkan untuk mendukung program nasional swasembada gula, pada tahun 2009 Pemerintah Kabupaten Kendal menetapkan sasaran produksi sebesar 35.000 ton melalui pengembangan areal tanaman tebu seluas 641 Ha, produktivitas 54,60 ton/Ha dan rendemen 7%. Pencapaiannya untuk tahun 2009 adalah areal tebu seluas 601,178 Ha (93,79%) dengan produksi gula sebesar 28.887,3 ton (82,54%).


~ II - 49 ~

Ketersediaan alat mesin pertanian (alsintan) pada tahun 2009, seperti traktor roda dua, pompa air, mesin perontok dan mesin pengering, masih kurang dibanding kebutuhannya. Traktor roda dua tersedia 598 unit (64% dari kebutuhan 934 unit), pompa air tersedia 531 unit (63% dari kebutuhan 849 unit), mesin perontok/power threser tersedia 143 unit (26% dari kebutuhan 523 unit), mesin pengering tersedia 3 unit (100% dari kebutuhan) dan alat pengolah pupuk organik (APPO) tersedia 7 unit (3% dari 283 unit). Penyuluhan merupakan salah satu bagian dalam proses pembangunan pertanian, utamanya bagi penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan. Program penyuluhan sebagai acuan bagi penyusunan program di tingkat kecamatan agar pelaksanaan penyuluhan dapat terintegrasi dan terfokus. Balai penyuluhan yang ada sebanyak 9 buah, dengan total penyuluh berjumlah 93 orang, terdiri dari penyuluh pertanian 64 orang, penyuluh perikanan 16 orang, dan penyuluh kehutanan 13 orang. Disamping itu juga mempunyai Tenaga Harian Lepas (THL) atau tenaga bantu penyuluh pertanian sebanyak 187 orang. Hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan urusan pilihan pertanian (bidang pertanian) pada tahun 2009, dari 5 (lima) program dan 28 kegiatan yang dikelola oleh Dinas Pertanian Kabupaten Kendal seluruhnya dapat dilaksanakan dengan baik. Adapun kelima program yang diarahkan dalam pembangunan pertanian dan perkebunan di Kabupaten Kendal adalah program peningkatan kesejahteraan petani,

peningkatan

pemasaran

hasil

produksi

pertanian/perkebunan,

peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan, peningkatan produksi pertanian/perkebunan dan pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan. Dari keduapuluh kegiatan yang dilaksanakan terdapat beberapa kegiatan yang bersifat strategis sebagai penjabaran dari program-program diatas antara lain, kegiatan peningkatan kemampuan kelembagaan tani, pengembangan intensifikasi padi dan palawija (SL-PTT), pengembangan tanaman perkebunan rakyat (karet), penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan lahan dan air. Produksi daging di Kabupaten Kendal tahun 2009 mencapai 3.148,63 ton, meningkat sebesar 1,2 % dibandingkan produksi daging tahun 2008 3.111,63 ton. Produksi susu 73.039 liter, menurun sebesar 10,05 % dibandingkan produksi susu tahun 2008 yaitu RKPD Kabupaten Kendal Tahun 2011

81.204 liter. Produksi telur tahun 2009 mencapai ~ II - 50 ~

25.361,05 ton, mengalami peningkatan

10,01 % dibandingkan produksi telur

tahun 2008 yaitu sebesar 23.052,9 ton. Sedangkan untuk populasi ternak tahun 2009 meningkat 5,75 % yaitu sebesar 234.550 Satuan Ternak (ST). Konsumsi Daging sebesar 3,49 Kg/kapita/tahun, Telur 12,16 Kg/kapita/tahun, Susu 0,09 Lt/kapita/tahun. Peningkatan produksi dan populasi ternak ini sangat dipengaruhi oleh meningkatnya pelayanan Inseminasi Buatan dan Pelayanan Kesehatan Hewan. Melalui APBN maupun APBD guna mendukung kecukupan daging sampai dengan 2014 dalam rangka Percepatan Swasembada Daging Sapi (PSDS) Kabupaten Kendal telah melaksanakan kegiatan Inseminasi buatan dan pengadaan ternak sapi untuk menambah populasi. Populasi sapi potong di Kabupaten Kendal sebanyak 21.641 ekor di harapkan meningkat sebanyak 25.923 ekor di tahun 2014 agar didapatkan standar konsumsi daging 10,3 kg/orang/tahun. 2.2.26 Urusan Pilihan Kehutanan Kondisi hutan di Kabupaten Kendal saat ini seluas 18.030,65 Ha (17,99%) dari luas lahan/daratan 100.223,00 Ha, yang terdiri dari hutan lindung 2.970,86 Ha, hutan konservasi 33,30 Ha, hutan produksi terbatas 4.347,20 Ha, hutan produksi 10.481,60 Ha dan alur 197,69 Ha. Kondisi ini belum memenuhi ketentuan pasal 18 ayat (2) UU No. 41 Tahun 2009 tentang Kehutanan yang menyatakan bahwa hutan dalam suatu wilayah akan berfungsi optimal apabila luas minimal 30% dari luas daratan. Hal tersebut masih diperparah dengan belum optimalnya kualitas hutan, sebarannya belum proporsional sehingga fungsi hutan sebagai fungsi lingkungan, sosial dan ekonomi belum dapat berjalan dengan baik. Disamping hal tersebut, permintaan untuk penggunaan kawasan hutan di luar sektor kehutanan (alih fungsi lahan) semakin tinggi. Upaya yang ditempuh guna mengatasi kebakaran dan pencurian kayu di areal hutan negara, telah dilakukan dengan sistem pengelolaan hutan bersama masyarakat melalui kegiatan pemberdayaan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH). Di Kabupaten Kendal terdapat 35 LMDH, yang telah melakukan perjanjian dengan Perum Perhutani dalam bentuk pengelolaan hutan bersama masyarakat telah berhasil menekan tingkat pencurian kayu dari 462 pohon pada tahun 2008 dengan kerugian sekitar Rp128.253.000 menjadi 399 pohon pada tahun 2009 RKPD Kabupaten Kendal Tahun 2011

~ II - 51 ~

dengan kerugian sekitar Rp142.114.000. Disamping itu juga dapat menekan luasan areal hutan yang terbakar dari seluas 53,8 Ha pada tahun 2008 dengan kerugian sekitar Rp12.638.000 menjadi 23 Ha pada tahun 2009 dengan kerugian sekitar Rp2.135.000. Produksi kayu dari hutan negara pada KPH (Kesatuan Pemangkuan Hutan) Kendal pada tahun 2009 sebesar 16.388,738 m3 yang terdiri dari pohon jati 15.948,094 m3 dan pohon rimba (mahoni, sokokeling, johar, rimba campur) 440,644 m3. Sedangkan produksi kayu dari hutan rakyat sebesar 72.000 m3. Adapun kebutuhan bahan kayu untuk industri pengolahan kayu di Kabupaten Kendal yang berjumlah 54 unit sebesar ± 79.500 m3. Jumlah industri perkayuan yang mengolah hasil hutan kayu baik industri lanjutan maupun industri primer yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Kendal saat ini berjumlah ± 56 industri. Khusus untuk Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK) berdasarkan laporan dari kecamatan berjumlah 54 unit industri. Dari jumlah tersebut, untuk IPHHK yang telah memiliki Ijin (IU-IPHHK) sebanyak 1 unit, dan sisanya sebanyak 53 unit industri belum memiliki ijin. Menurut statistik kehutanan tahun 2009 total luas lahan kritis di Kabupaten Kendal 22.548 Ha, terdiri dari luas sangat kritis 58,7 Ha, luas kritis 1.890,69 Ha, agak kritis 3.472,10 Ha, potensial kritis 17.126,92 Ha. Guna mengatasi lahan kritis di Kabupaten Kendal, telah dilakukan upaya rehabilitasi terhadap lahan kritis dan tidak produkstif melalui penanaman bibit jati unggul, suren, mahoni, sengon dan MPTS sebanyak 1.986.160 batang yang tersebar di 20 kecamatan. Adapun penanaman bibit jati unggul, suren, mahoni, sengon dan MPTS tersebut sebagian besar berasal dari bantuan bibit pemerintah dan kerjasama dengan pihak swasta dalam mendukung program pemerintah pusat ”One Man One Tree/OMOT”, dan untuk pelestarian sumber mata air di area lahan kritis sekitar DAS (Daerah Aliran Sungai) Bodri, Kutho dan Lampir. Namun demikin dalam upaya rehabilitasi hutan dan lahan tersebut, masih diperlukan dukungan dari masyarakat luas berupa swadaya penanaman bibit tanaman hutan. Hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan urusan pilihan pertanian (bidang kehutanan) pada tahun 2009, dari 2 (dua) program dan 4 kegiatan yang dikelola oleh Dinas Pertanian Kabupaten Kendal seluruhnya dapat dilaksanakan dengan RKPD Kabupaten Kendal Tahun 2011

~ II - 52 ~

baik. Adapun kedua program yang diarahkan dalam pembangunan kehutanan di Kabupaten Kendal adalah program pemanfaatan potensi sumber daya hutan dan rehabilitasi hutan dan lahan. Dari keempat kegiatan yang dilaksanakan, terdapat satu kegiatan yang bersifat strategis sebagai penjabaran dari program-program diatas yaitu kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan. 2.2.27 Urusan Pilihan Energi dan Sumber Daya Mineral Berdasarkan studi inventarisasi Sumber

Daya Alam di wilayah

Kabupaten Kendal Tahun 2010 diketahui terdapat 57 (lima puluh tujuh) nama bahan galian yang termasuk ke dalam mineral logam dan non logam yaitu : 1.

Bahan Galian Strategis ( Minyak Bumi, Gas Bumi, Nikel ) dan lain lain.

2.

Bahan Galian Vital ( Pasir Besi, Bauksit, Perak ) dan lain lain.

3.

Bahan Galian yang tidak termasuk ke dua golongan di atas ( Nitrat, Pasir, Kursa, Granit ) dan lain lain. v Untuk Potensi Endapan Pasir tersebar di beberapa kawasan yang meliputi : Kecamatan Weleri, Gemuh, Pegandon, Kaliwungu, Brangsong, Kaliwungu Selatan. v Untuk Potensi Endapan Batu tersebar di beberapa Kecamatan yang meliputi : Kecamatan Patean, Pageruyung, Singorojo, Limbangan. v

Untuk Potensi Andesit terdapat di Kecamatan Pageruyung, Boja, Limbangan, Singorojo.

v Untuk Potensi Deorit ( Batu Bara ) terdapat di Dukuh Biting Desa Kebonboto Kecamatan Limbangan dan Dukuh Pagergunung Desa Pagergunung Kecamatan Pageruyung, kemudian potensi tanah liat tersebar di beberapa Kecamatan yaitu : Kecamatan Boja, Gemuh, Cepiring, Weleri, Brangsong, Kendal, Limbangan, Pageruyung. v

Untuk Potensi Batu Gamping tersebar di beberapa Kecamatan yaitu : Patean, Gemuh, Singorojo.

v Untuk Potensi Tras ( Batu Pasir dan Tavi ) berada di Kecamatan Singorojo, Limbangan. v Untuk Potensi Tanah Urug terdapat di Kecamatan Weleri, Kaliwungu, Pageruyung, yang menurut study tata ruang dapat dipakai untuk Kawasan RKPD Kabupaten Kendal Tahun 2011

~ II - 53 ~

Pertambangan.

Dalam

rangka

untuk

pembudidayaan

kawasan

pertambangan sampai dengan Tahun 2010 telah dikeluarkan 30 SIPD yaitu : SIPD Pasir Besi, Tanah Urug, Pasir dan Batu, Batu dan Sertu. v Potensi Gas Bumi di Desa Sumberejo Kecamatan Kaliwungu. v Minyak Bumi di Dukuh Klantung Kecamatan Gemuh dan Minyak Bumi di Desa Sukomangli Kecamatan Patean. v Potensi Pasir Besi berada di sepanjang Pantai Utara Kabupaten Kendal yang mempunyai cadangan terekan 2.895.840. Ton, Konsentrat 143.020 Ton dan Fe Murni 263.478 Ton. v Ada bidang air tanah telah diketahui 3 cekungan yaitu : Cekungan Subah, Cekungan Semarang, dan Cekungan Kendal Ungaran, sampai Tahun 2010 telah dikeluarkan surat ijin pengeboran sebanyak 105 SIP. Dalam pengelolaan

air

tanah

kewenangan

Kabupaten

Kendal

adalah

memberikan rekomendasi Bupati, dalam rangka penerbitan Ijin Pemakian Air Tanah kepada Gubernur Jawa Tengah. v Terdapat 18 (delapan belas) sumur minyak tua di Desa Sojomerto Kecamatan Gemuh dan 4 (empat) Sumur Minyak Tua di Kecamatan Patean. Kondisi kelistrikan di Kabupaten Kendal Tahun 2010 telah dibangun Pemasangan Jaringan Listrik di Desa Sumber Rahayu Kecamatan Limbangan dan Dukuh Jambu Sawit Desa Magelung Kecamatan Kaliwungu. Pada Tahun 2009 dibangun Pemasangan Jaringan Listrik Di Desa Curug Sewu sebanyak 26 ( dua puluh enam ) KK dan pada Tahun 2010 dibangun di Dukuh Balong Desa Kangkung Kecamatan Kangkung, saat ini sedang dibangun Pembangkit dengan memanfaatkan Potensi Energi Listrik setempat PLTMH oleh PT. Prasetyo Bagaskara Putra mengambil sungai Damar Desa Surokonto Wetan Kecamatan Pageruyung. Pada tahun 2010 telah diadakan Lelang Panas Bumi Gunung Ungaran yang meliputi wilayah Kabupaten Kendal dan Semarang yang di menangkan PT. Goldn dengan kapasitas 105 Mega watt. v

Usaha Bhiogas terdapat di Kecamatan Pageruyung dan Kecamatan Boja dengan memanfaatkan kotoran sapi sebagai bahan baku bhiogas.

v

Pengolahan bioethanol di Jalan Raya Kendal dan di Desa Lebosari Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal.


~ II - 54 ~

2.2.28 Urusan Pilihan Pariwisata Pada tahun 2009 berbagai obyek wisata/taman rekreasi terdapat di Kabupaten Kendal : v ODTW Alam Pegunungan, antara lain : • Air Terjun Curugsewu, di Desa Curugsewu Kecamatan Patean ; • Air Terjun Curug Terong, di Desa Genting Gunung Kecamatan Sukorejo ; • Air Terjun Panglebur Gongso, di Desa Gondang Kecamatan Limbangan ; • Air Terjun Curug Semawur, di Kecamatan Plantungan ; • Goa Kiskendo, di Desa Trayu Kecamatan Singorojo ; • Perkebunan Teh Medini, di Desa Medini Kecamatan Limbangan ; • Permandian Air Panas Gonoharjo, Kecamatan Limbangan. v ODTW Alam Pantai, antara lain : • Pantai Sendangsikucing, di Desa Sendangsikucing Kecamatan Rowosari ; • Pantai Muara Kencan, di Desa Pidodo Kulon Kecamatan Patebon ; • Pantai Ngebum, di Desa Mororejo Kecamatan Kaliwungu ; • Pantai Jomblom, di Desa Korowelang Anyar Kecamatan Cepiring ; • Pantai Cahaya Rowosari. v ODTW Buatan (Artificial), antara lain : • Kolam Renang Boja, di Desa Boja, Kecamatan Boja • Agro Wisata Tirto Arum Baru, di Desa Bugangin Kecamatan Patebon. • Pemandian Air Panas Citra Asri Gonoharjo di Desa Gonoharjo Kecamatan Limbangan 2.2.29 Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal memiliki garis pantai utara jawa sepanjang mencakup 7 Kecamatan. 1. Kecamatan Kaliwungu 2. Kecamatan Brangsong 3. Kecamatan Kendal 4. Kecamatan Patebon 5. Kecamatan Cepiring RKPD Kabupaten Kendal Tahun 2011

~ II - 55 ~

42,38 km yang

6. Kecamatan Kangkung 7. Kecamatan Rowosari Wilayah pesisir di Kabupaten Kendal masih menghadapi berbagai permasalahan, diantaranya lemahnya pengendalian dan pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan, tingginya pelanggaran di wilayah laut, seperti penangkapan ikan dengan alat tidak ramah lingkungan. Produk perikanan tangkap sampai tahun 2009 mencapi 1.321.149 ton senilai Rp. 7.253.967.000,-. Peningkatan produksi perikanan di Kabupaten Kendal masih menghadapi permasalahan over fishing, peningkatan pencemaran lingkungan perairan dan keterbatasan sarana penangkapan ikan. Sampai tahun 2009 sarana penangkapan didominasi perahu motor tempel 1.404 unit, dan kapal motor hanya

26 unit, sehingga jangkauan daerah penangkapan ikan masih

terbatas. Untuk mendukung perikanan tangkap di Kabupaten Kendal juga terdapat sebanyak

1 (satu) Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) di Tawang Kecamatan

Rowosari dan 4 (empat) TPI. Pengembangan perikanan tangkap perairan laut di Kabupaten Kendal masih menghadapi permasalahan rendahnya pendapatan nelayan. Sebagian besar nelayan di Kabupaten Kendal adalah nelayan Pendega (tidak memiliki kapal), sehingga pendapatannya bergantung pada pemberian juragannya. Pada tahun 2009 jumlah nelayan sebanyak 10.981 orang dengan pendapatan Raman sebesar Rp. 7.253.967.000,-. Potensi perikanan tangkap yang besar di Kabupaten Kendal belum diikuti dengan konsumsi ikan pada masyarakat. Hal ini disebabkan daya beli masyarakat yang masih rendah, kesadaran masyarakat tentang nilai gizi nilai ikan yang masih kurang dan kurang berkembangnya pengolahan produk perikanan. Unit pengolahan perikanan di Kabupaten Kendal sampai dengan tahun 2009 sebanyak 996 unit, sebagian besar masih tradisional dan berorientasi pada pasar lokal, hanya beberapa yang telah menggunakan peralatan modern. Nilai produk perikanan pada tahun 2009 yang terealisasi baru mencapai 9.165.017 Kg senilai Rp. 121.401.075.360,-. Produksi perikanan budidaya di Kabupaten Kendal mencapai 7.712.969 ton senilai Rp. 113.028.511.360,-. Walaupun demikian , budidaya perikanan saat ini menghadapi permasalahan semakin menurunnya kualitas lingkungan, sehingga RKPD Kabupaten Kendal Tahun 2011

~ II - 56 ~

beberapa komoditas perikanan unggulan tidak dapat lagi dibudidayakan dengan hasil yang optimal. Tingkat pendapatan perkapita pembudidaya ikan selama ini juga masih rendah. Kementrian Kelautan dan Perikanan telah menetapkan Visi

“

Mewujudkan Indonesia sebagai penghasil produk kelautan dan perikanan terbesar tahun 2015”. Dalam kurun waktu tahun 2010-2014 produk perikanan budidaya di Kabupaten Kendal meningkat sebesar 102,9 %. Dengan target sebesar itu, diperlukan pengembangan budidaya perikanan darat secara besar-besaran, khususnya ikan Nila, Lele, Ikan Gurame, Ikan Patin, Bandeng dan Rumput laut, sehingga target produksi perikanan budidaya dapat tercapai. Luas kawasan mangrove di Kabupaten Kendal 90,4 ha. Keberadaan hutan manggrove ini menghadapi ancaman kerusakan , baik yang bersifat alamiah maupun yang diakibatkan aktivitas manusia.

Luas kerusakan mangrove di

kabupaten kendal sampai dengan tahun 2008 mencapai 2,8 ha. Wilayah pesisir juga menghadapi permasalahan abrasi pantai yang luasnya pada tahun 2008 mencapai 414 ha, dan akresi yang luasannya sebesar 5 ha, sebagian wilayah pesisir juga menghadapi permasalahan semakin meningkatnya intrusi air laut sehingga masyarakat mengalami kesulitan dalam memperoleh air tawar. Terumbu karang di Kabupaten Kendal luasannya mencapai 13,7 ha,pada tahun 2008 kondisi terumbu karang tersebut sebagian besar dalam rusak berat mencapai 11,7 ha, kerusakan terumbu karang antara lain disebabkan oleh penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan. Kerusakan berbagai ekosistem laut tersebut perlu mendapat perhatian agar perikanan tangkap dapat tepat terjaga kelestariannya. 2.2.30 Urusan Pilihan Perdagangan Ekspor non migas Kabupaten Kendal pada tahun 2009 ( Januari – Desember 2009) mencapai 158,246.059,32 US Dollar, menurun sebesar 2,55 % dibanding periode yang sama tahun 2008 sebesar 162.398.079,71 US Dollar. Komoditi utama ekspor non migas Kabupaten Kendal masih terfokus pada Furniture dan barang dari kayu / kayu olahan, logam, karet dan makanan olahan.


~ II - 57 ~

Negara tujuan utama ekspor, 90 % masih tetap didominasi pasar tradisional, yaitu Amerika Serikat, Jepang, Belanda, Inggris, Prancis, Australia dan korea. Pada tahun 2008 perusahaan eksportir Kabupaten Kendal yang mendapat penghargaan untuk kategori UKM ekspor adalah CV. Indo Arab Interprise dengan produk Shisha Houses di tingkat Provinsi Jawa Tengah, dan pada tahun 2010 telah diusulkan ke tingkat nasional. Impor Kabupaten Kendal hanya dilakukan oleh perusahaan Gula IGN yaitu impor mesin dan Row Sugar, hal ini dilakukan untuk mengganti mesin-mesin penggilingan yang sudah usang dan kurangnya areal tanaman tebu sebagai bahan baku utama gula. Jumlah sarana pasar di Kabupaten Kendal sampai dengan 2009 sebanyak 12 unit pasar tradisional (kecamatan), 24 unit pasar desa (krempyeng), swalayan 5 unit, minimarket 21 unit. Kabupaten Kendal perlu untuk mengembangkan pasar tradisional yang bersih, aman dan nyaman. Kabupaten Kendal selalu aktif ikut serta pada pasar lelang yang diselenggarakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, komuditi yang diikutsertakan adalah beras, tepung, jagung dan rempah-rampah. Walaupun nilainya cukup kecil, akan tetapi produk/ hasil produk Kabupaten Kendal tidak kalah kualitas dari daerah lain. Guna mendukung tertib ukur, tertib niaga dan tertib perlindungan konsumen dilakukan pelayanan kemetrologian di 20 (dua puluh) kecamatan di Kabupaten Kendal, yang bekerja sama dengan Balai Metrologi Provinsi Jawa Tengah. Jumlah wajib tera dan tera ulang Kabupaten Kendal tahun 2009 sebanyak 1.943 buah, kegiatan pengawasan barang dan jasa yang beredar pada tahun 2009 dilaksanakan secara berkala, menjelang Lebaran, Natal dan Tahun Baru. Pengawasan berkala dilakukan apabila ada indikasi barang yang beredar di masyarakat mengandung unsur yang berbahaya dan tidak memenuhi standar. 2.2.31 Urusan Pilihan Industri Pembangunan sektor industri di Kabupaten Kendal diarahkan pada Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah melalui Program RKPD Kabupaten Kendal Tahun 2011

~ II - 58 ~

Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi, Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri, Program Penataan Struktur Industri, Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial dan Program Pengendalian dan Pencegahan Pencemaran Industri Adapun bentuk kegiatan dari penjabaran program diatas berupa : a. Pembinaan, penyuluhan dan pelatihan ketrampilan produksi dan manajemen b. Fasilitasi peralatan / mesin produksi c. Fasilitasi akses permodalan usaha industri d. Fasilitasi promosi produk usaha industri e. Fasilitasi sertifikasi, desain, dan kemasan produk f. Fasilitasi bahan baku dan bahan penolong produksi g. Pembinaan dan penyuluhan mengenai upaya pencegahan pencemaran h. Kegiatan penyusunan bahan penunjang pembinaan i. Pengawasan terhadap kegiatan industri Sebagai upaya mendorong produktifitas usaha IKM dan Peningkatan Kemampuan Teknis telah dilakukan pembinaan sebagaimana tersebut diatas. Dari hasil pelaksanaan pembangunan sektor industri Kabupaten Kendal dapat dilihat dari perkembangan usaha sektor industri Kabupaten Kendal dari tahun 2008 dan 2009 adalah sebagai berikut :

2008

JUMLAH PERUSAHAAN ( unit usaha ) 17.558

NILAI INVESTASI ( Rp.000,-) 10.864.348.331

NILAI PRODUKSI ( Rp.000,- ) 13.175.713.614

2009

17.599

10.864.361.569

13.175.722.187

TAHUN

Pada tahun 2008 telah dibina sebanyak 1.204 unit usaha dan bantuan peralatan teknologi tepat guna sebanyak 117 paket bantuan . Kelompok sasaran binaan tersebut merupakan IKM penghasil produksi unggulan daerah dan penggerak perekonomian di daerah pedesaan. Sedangkan tahun 2009 jumlah pembinaan terhadap IKM mencapai 384 unit usaha dan bantuan peralatan sebanyak 40 paket.


~ II - 59 ~

2.2.32 Urusan Pilihan Ketransmigrasian Di era otonomi daerah saat ini, penyelenggaraan transmigrasi mengalamai perubahan dan memasuki paradigma baru. Paradigma baru penyelenggaraan transmigrasi adalah perubahan dari supply approach yang ditangani secara setralistik menjadi demand approach yang perencanaan dan pelaksanaanya dilaksanakan oleh pemerintah daerah kabupaten/ kota difasilitasi oleh pemerintah provinsi. Konsekuensi perubahan kebijakan semacam ini pembangunan transmigrasi tidak lagi diposisikan sebagai program pemerintah pusat, tetapi sepenuhnya menjadi program pemerintah daerah bersama masyarakat. Pendekatan pelaksanaan pembangunan ketransmigrasian adalah adanya kebutuhan masyarakat bersama pemerintah daerah provinsi dan atau kabupaten untuk mengatasi persoalan yang dihadapi. Penyelenggaraan transmigrasi harus melalui kerjasama antar provinsi dan kabupaten / Kota daerah asal dengan provinsi dan kabupaten daerah tujuan. kerjasama ini diwujudkan dalam bentuk Memorandun of Understanding ( MoU ) oleh pemerintah provinsi dan kabupaten daerah asal dengan pemerintah provinsi dan kabupaten daerah tujuan. Dengan demikian wajar apabila kedua pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang berpindah ( Transmigran ) sedikit mengalami hambatan, karena banyak pemerintah daerah yang belum siap baik dari sisi SDM maupun keuangan untuk memberangkatkan calon transmigran. Permasalahan transmigrasi di Kabupaten Kendal adalah : Eksodan akibat kerusuhan di beberapa daerah di luar Jawa menyebabkan transmigran kembali ke Kabupaten Kendal, Kurangnya kemampuan calon transmigran mengikuti program transmigrasi swakarsa mandiri (calon transmigran membayar sejumlah uang selain ada biaya dari pemerintah), serta animo masyarakat Kabupaten Kendal untuk bertransmigrasi lebih banyak sedangkan jumlah yang diberangkatkan pemerintah terbatas., untuk tahun 2009 Pemerintah Kabupaten Kendal memberangkatkan 25 KK transmigran ke luar Jawa.


~ II - 60 ~

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA KERANGKA PENDANAAN 3.1

Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2010 dan Perkiraan Tahun 2011 Kondisi perekonomian di Kabupaten Kendal berdasarkan indikator PDRB, terlihat semakin membaik. Nilai PDRB terus mengalami peningkatan dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2009 dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 11,37 % untuk PDRB berdasarkan harga berlaku dan 4,09 % untuk PDRB atas dasar harga konstan. PDRB berdasarkan harga berlaku pada tahun 2006 sebesar Rp. 6.914.938,90 juta dan meningkat menjadi Rp. 9.316.508,90 juta pada tahun 2009. PDRB atas dasar harga berlaku menunjukkan kemampuan sumberdaya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu daerah, peningkatan nilai PDRB tersebut menunjukkan peningkatan sumberdaya ekonomi di Kabupaten Kendal. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. Data secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut ini. Tabel 3.1 Produk Domestik Regional Bruto dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kendal Tahun 2005-2009 Tahun

Harga Berlaku (Jutaan Rupiah)

Harga Konstan

Pertumbuhan (%)

(Jutaan Rupiah)

Pertumbuhan (%)

2005

6.062.457,28

4.277.605.53

2006

6.914.938,90

14,06

4.434.408,17

3,67

2007

7.697.675,55

11,32

4.625.455,58

4,31

2008

8.699.639,51

13,02

4.882.465,28

4,26

2009*)

9.316.508,91

7,09

5.020.087,37

4,10

Sumber data : BPS Kabupaten Kendal, *) angka sangat sementara

Empat sektor utama yang memberikan kontribusi terhadap PDRB Kabupaten Kendal adalah sektor industri pengolahan, sektor pertanian, sektor perdagangan, hotel & restoran, serta sektor jasa-jasa. Sektor industri pengolahan merupakan sektor yang memberikan kontribusi terbesar pada nilai PDRB di Kabupaten Kendal, dimana pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2009 kontribusi sektor tersebut terhadap nilai PDRB berkisar antara 35,56% pada tahun 2006 dan pada tahun 2009 menjadi sebesar 34,95 %. Penurunan persentase kontribusi sektor industri pengolahan tersebut dibarengi dengan RKPD Kabupaten Kendal Tahun 2011

~ III - 1 ~

peningkatan kontribusi sektor jasa-jasa dan sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan. Dimana sektor jasa-jasa persentasenya terus mengalami peningkatan dari 9,67% pada tahun 2006 menjadi 10,27% pada tahun 2009. Sedangkan sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan pada tahun 2009 kontribusinya mencapai 3.20%. Sedangkan kontribusi sektor pertanian Cenderung konstan dari tahun ke tahun, dengan proporsi 24-25% dari PDRB atas dasar harga berlaku. Hal tersebut menunjukkan bahwa struktur perekonomian di Kabupaten Kendal berbasis pada sektor industri pengolahan dan pertanian. Namun sektor-sektor informasi perdagangan dan keuangan juga tumbuh tiap tahunnya. Kontribusi sektor PDRB Atas Dasar Harga Berlaku di Kabupaten Kendal tahun 2006 sampai dengan tahun 2009 dapat dillihat pada Tabel 3.2 berikut ini. Tabel 3.2 Kontribusi Sektor Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Kendal Tahun 2005-2009 No

Lapangan Usaha

1

Pertanian

2

Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan

3 4 5 6 7 8

9

Listrik, Gas, dan Air Minum Bangunan Perdagangan, Hotel dan Restoran Pengangkutan dan Komunikasi Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan Jasa-jasa PDRB

2005

2006

2007

2008

2009*)

1.419.016,16

1.721.487,89

1.917.346,55

2.149.845,29

2.271.396,99

63.578,40

76.435,10

92.427,28

105.295,92

116.460,71

2.278.843.17

2.459.051,68

2.728.472,51

3.076.225,13

3.256.161,69

89.837,23

107.185,92

131.818,72

147.737,10

154.441,04

225.552,96

271.349,21

285.025,89

311.125,50

357.305,91

1.072.344,36

1.191.663,89

1.333.648,35

1.497.457,44

1.586.171,31

174.674,93

225.348,04

253.537,11

293.682,01

319.369,40

167.945,84

194.074,14

218.784,82

251.547,90

298.418,73

570.664,23

668.343,03

736.614,32

866.723,22

956.783,13

6.062.457,28

6.914.938,90

7.697.675,55

8.669.639,51

9.316.508,91

Sumber : Kendal Dalam Angka 2008, BPS, Ket. *) Angka sangat sementara

Pendapatan perkapita yang ditunjukkan dengan nilai PDRB perkapita adalah salah satu angka yang dipakai untuk melihat keberhasilan pembangunan dari aspek perekonomian suatu wilayah. Perkembangan PDRB perkapita Kabupaten Kendal atas dasar harga berlaku maupun harga konstan menunjukkan adanya peningkatan dari tahun ke tahun, dalam kurun waktu lima tahun dari tahun 2005 hingga 2009, PDRB perkapita Kabupaten Kendal RKPD Kabupaten Kendal Tahun 2011

~ III - 2 ~

berdasarkan harga berlaku mengalami peningkatan sebesar 45,23% dari Rp 6.714.762,93 juta menjadi Rp 9.751.706,61 juta pada tahun 2009. Sedangkan PDRB per kapita berdasarkan harga konstan mengalami pertumbuhan rata-rata 2,62% per tahun, dimana tahun 2009 nilainya menjadi sebesar Rp. 5.254.588,36 juta. Data selengkapnya sebagaimana dalam Tabel 3.3 berikut : Tabel 3.3 PDRB Per Kapita Kabupaten Kendal dan Pertumbuhannya Tahun 2005-2009 Tahun

PDRB Per Kapita (Rp)

Pertumbuhan (%)

Atas Dasar Harga Konstan 4.737.865,48

Atas Dasar Harga Berlaku

Atas Dasar Harga Konstan

2005

Atas Dasar Harga Berlaku 6.714.762,93

2006

7.548.540,79

4.840.724,02

12,42

2,17

2007

8.296.348,32

4.985.192,01

9,91

2,98

2008

9.190.640,98

5.108.830,56

10,78

2,48

2009

9.751.706,61

5.254.588,36

6,10

2,85

Sumber data : BPS Kabupaten Kenal

Berdasarkan harga konstan, sektor industri pengolahan juga memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang paling tinggi dari keseluruhan nilai PDRB, diikuti oleh sektor pertanian, sektor perdagangan, hotel, dan restoran, serta sektor jasa-jasa. Nilai PDRB atas dasar harga konstan dapat dilihat secara rinci pada Tabel 3.4. berikut. Tabel 3.4 Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Kendal (Jutaan Rupiah) Tahun 2006-2008 No

Lapangan Usaha

2006

2007

2008

2009

1.079.943,19

1.083.120,25

1.125.038,14

1.157.777,30

42.347,62

48.050,97

49.920,30

53.220,39

1.756.426,89

1.859.317,25

1.927.188,77

2.004.792,86

48.121,20

56.192,13

57.989,49

58.547,48

1

Pertanian

2

Pertambangan & Penggalian

3

Industri Pengolahan

4

Listrik, Gas, & Air Minum

5

Bangunan

128.521,63

132.000,26

139.957,57

151.985,06

6

Perdagangan, Hotel & Restoran

809.708,78

846.327,58

877.619,64

908.857,90

7

Pengangkutan dan Komunikasi

106.325,91

118.060,40

127.686,52

134.411,98

8

Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan Jasa-jasa

112.158,19

117.828,73

127.187,48

141.899,92

350.854,76

364.558,01

389.877,37

408.594,48

4.434.408,16

4.625.455,57

4.822.465,28

5.020.087,37

9

PDRB Sumber data : BPS Kabupaten Kendal


~ III - 3 ~

Laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kendal pada tahun 2009 sebesar 4,10%, dimana pertumbuhan ekonomi yang tertinggi terletak pada sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan dan diikuti oleh sektor bangunan, dimana pada tahun 2009 masing-masing tumbuh sebesar 11,57% dan 8,59%. Secara keseluruhan sektor industri pengolahan dan sektor pertanian merupakan sektor yang memberikan peranan terbesar terhadap pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan di Kabupaten Kendal. Tabel 3.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Kontribusi Per Sektor Atas Dasar harga Konstan Kabupaten Kendal (%) Tahun 2007-2009 No

Lapangan Usaha

1

Pertanian

2

Pertambangan dan Penggalian

3

Industri Pengolahan

4

Listrik, GAS, dan Air Minum

5

Pertumbuhan Ekonomi (%) 2007 2008 2009

Peranan (%) 2007

2008

2009

0,29

3,87

2,91

23,42

23,33

23,06

13,47

3,89

6,61

1,04

1,04

1,06

5,86

3,65

4,03

40,2

39,96

39,94

16,77

3,2

0,96

1,21

1,2

1,17

Bangunan

2,71

6,03

8,59

2,85

2,9

3,03

6

Perdagangan, Hotel dan Restoran

4,52

3,7

3,56

18,3

18,2

18,1

7

Angkutan dan Komunikasi

11,04

8,15

5,27

2,55

2,65

2,68

8

Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan Jasa-jasa

5,06

7,94

11,57

2,55

2,64

2,83

3,91

6,95

4,8

7,88

8,08

8,14

4,31

4,26

4,1

100

100

100

9 PDRB

Sumber data : BPS Kabupaten Kendal Jumlah penduduk pertengahan tahun Keterangan: *) Angka sementara, **) Angka sangat sementara

Laju infasi di Kabupaten Kendal pada tahun 2009 sebesar 2,38%, nilai ini lebih rendah dibandingkan inflasi tahun 2008 dan 2007. Pada tahun 2007 inflasi mencapai 6,96 dan pada tahun 2008 menjadi sebesar 12,74%. Menurunnya laju inflasi ini antara lain disebabkan relatif stabilnya harga barang-barang kebutuhan pokok, harga minyak, dan biaya transportasi dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2010 ini diperkirakan laju inflasi akan kembali meningkat disebabkan karena rencana kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) yang tentunya akan memberikan dampak berantai terhadap berbagai harga barang.


~ III - 4 ~

3.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Tahun 2011 Berdasarkan latar belakang kondisi ekonomi Kabupaten Kendal pada tahun-tahun sebelumnya dan dengan mempertimbangkan kondisi umum perekonomian Nasional dan regional Jawa Tengah, ekonomi daerah Kabupaten Kendal tahun 2011 dalam konteks makro regional diestimasikan masih mampu berkembang dan tumbuh secara dinamis dalam kerangka pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Prediksi perekonomian tahun 2011 diharapkan akan lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya walaupun mungkin akan sedikit melambat pada awal tahun, akibat kenaikan harga barang yang terjadi sebagai dampak dari rencana kenaikan TDL yang diperkirakan akan dilaksanakan pada pertengahan tahun 2010 dan rencana pencabutan subsidi BBM untuk kendaraan roda dua. Hal tersebut tentu saja akan berpengaruh langsung terhadap perekonomian makro secara nasional. Kenaikan TDL sebesar 15% diperkirakan akan memberikan dampak langsung terhadap tingkat inflasi sebesar 0,36%, dampak yang terjadi tentunya akan semakin besar jika ditambah dengan perilaku pengusaha yang memanfaatkan momentum tersebut untuk menaikkan harga barang dengan dalih kenaikan TDL. Kenaikan harga barang tentunya akan sangat berpengaruh terhadap daya beli masyarakat, terutama masyarakat rentan dan juga berpengaruh terhadap laju pertumbuhan ekonomi untuk sementara waktu sehingga pada tahun 2011 diperlukan berbagai upaya untuk dapat meredam dampak yang diperkirakan akan terjadi tersebut. Kondisi Ekonomi Kabupaten Kendal pada tahun 2011 dapat dilihat dari beberapa indikator makro sebagai berikut : Tabel 3.6 Prediksi Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Kendal Tahun 2011 Indikator

No 1.

2011

PDRB: a. Atas dasar harga berlaku (Juta Rupiah)

10.999.524,70

b. Atas dasar harga konstan (Juta Rupiah)

5.414.617,09

2.

Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)

3.

Inflasi (%)

4.

PDRB perkapita Atas Dasar Harga berlaku (Rp).


4,76% 6-7%

~ III - 5 ~

11.262.602,74

PDRB atas dasar harga berlaku diperkirakan dapat mencapai Rp. 10.999.524.710.000,- dan PDRB per kapita dipredikasikan sebesar Rp. 9.674.525,77. Laju pertumbuhan ekonomi antara 4,76% dengan tingkat inflasi 6-7%. Kebijakan ekonomi daerah harus mampu dalam meredam gejolak ekonomi, sehingga kelompok rentan relatif memiliki ketahanan untuk menghadapinya. Proyeksi pertumbuhan ekonomi daerah harus sejalan dengan strategi, kebijakan, program dan kegiatan prioritas yang dijalankan untuk melindungi, menjamin pelayanan dasar dan keberlangsungan usaha produktif kelompok rentan. Dengan mempertimbangkan prospek pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi pada tahun-tahun sebelumnya, maka diharapkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kendal Tahun 2011 masih tetap mampu membuka peluang kesempatan kerja dan berusaha bagi kelompok masyarakat usia produktif. Optimisme terhadap pertumbuhan ekonomi yang lebih baik pada tahun 2011 mendatang didasarkan pada semakin membaiknya kondisi perekonomian nasional sebagai dampak pulihnya perekonomian dunia. Selain itu pemerintah pusat juga menyiapkan strategi agar percepatan pertumbuhan ekonomi pada tahun depan diikuti dengan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat Program pembangunan pada tahun 2011 mendatang lebih diorientasikan kepada kegiatan yang langsung yang menyentuh masyarakat, bersifat padat karya dan merupakan upaya konkrit dalam rangka mendorong sektor riil. Hal tersebut sejalan dengan gerakan “Bali Ndeso Mbangun Deso” dengan arah kebijakan pembangunan jangka menengah tahun 2010-2011 di Kabupaten Kendal diharapkan akan sejalan dengan RPJM Provinsi Jawa Tengah, yaitu sebagai berikut : 1. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan publik yang berkualitas 2. Perekonomian berbasis ekonomi kerakyatan untuk mengurangi dan menanggulangi kemiskinan serta upaya peningkatan daya saing daerah 3. Peningkatan Kualitas pelayanan sosial dasar 4. Peningkatan Kualitas SDM berbasis kompetensi 5. Pembangunan infrastruktur


~ III - 6 ~

6. Pengelolaan SDA yang berkelanjutan Sedangkan arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Kendal tahun 2009-2011 adalah sebagai berikut : 1. Mengoptimalkan upaya pemberdayaan masyarakat 2. Mengembangkan pendidikan 3. Memperkuat dan mengembangkan jaringan pelayanan kesehatan 4. Mengusahakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi 5. Memperkuat daya saing daerah 6. Memperkuat sinergitas perencanaan, pelaksanaan, tata kelola dan pertanggungjawaban terhadap anggaran daerah 7. Mewujudkan iklim kondusif dalam rangka menarik investasi daerah 8. Menegakkan supremasi hukum 9. Mengembangkan cakupan dan memperkuat kelembagaan pelayanan publik 10. Meningkatkan

penataan

ruang

kota,

konservasi

lingkungan

dan

kawasan/bangunan cagar budaya 11. Merevitalisasi kawasan pengamanan banjir dan mengoptimalkan kinerja sarana penanggulangan banjir 12. Penganggaran pembangunan dilakukan dengan prinsip “Pro Poor, Pro Jobs, Pro Growth” 3.3.

Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Berdasarkan kondisi dan situasi perekonomian daerah Kabupaten Kendal dan melihat prospek perekonomian tahun 2011 maka fokus kebijakan perekonomian Kabupaten Kendal adalah: 1. Meningkatkan peran UMKM dalam pemenuhan kebutuhan pasar domestik dan berorientasi ekspor serta pengembangan kewirausahaan untuk mendorong daya saing; 2. Meningkatkan struktur perekonomian daerah melalui pengembangan potensi dan produk unggulan daerah yang berorientasi ekspor dan memiliki daya saing;


~ III - 7 ~

3. Meningkatkan

produktivitas

pertanian,

perikanan,

kelautan

dan

kehutanan yang berorientasi pada sistem agribisnis dan agroindustri guna mempertahankan swasembada pangan dan ketahanan pangan daerah; 4. Meningkatkan kualitas produk sektor industri, perdagangan dan pariwisata melalui pemanfaatan inovasi teknologi, kelembagaan dan sarana prasarana pendukung; 5. Meningkatkan investasi dan akses pasar untuk mendorong pertumbuhan sektor

riil

dalam

rangka

memperluas

kesempatan

kerja

dan

penanggulangan kemiskinan. Selanjutnya sehubungan dengan meningkatkan daya saing dan kemandirian wilayah dilakukan upaya peningkatan kualitas potensi wilayah dan pemberdayaan masyarakat, yang secara operasional meliputi: 1. Meningkatkan pembangunan kesejahteraan masyarakat, yang meliputi penanganan pengangguran, kemiskinan, pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan; 2. Memperkuat pembangunan ekonomi melalui peningkatan daya saing ekonomi daerah meliputi Revitalisasi Pertanian Perikanan dan Kehutanan (RPPK), Pariwisata dan UMKM dengan dukungan infrastruktur yang mamadai; 3. Memperkuat kemandirian wilayah melalui pengembangan klaster dan Forum for Economic Development and Employment Promotion (FEDEP) dalam rangka memberdayakan dan mengoptimalkan potensi lokal; 4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan sistem pelayanan, sarana dan prasarana serta regulasi melalui One Stop Services (OSS); 5. Mengembangkan

kawasan

Ekonomi

Khusus

(KEK)

dalamrangka

pengendalian dampak lingkungan serta peningkatan daya saing dan menekan

ekonomi biaya

tinggi

aksesibilitas;


~ III - 8 ~

melalui peningkatan

kelancaran

6. Mengembangkan Kawasan Terminal Kayu Terpadu dalam rangka kelancaran dan

efisiensi distribusi kayu dan peningkatan kegiatan

ekonomi daerah; 7. Meningkatkan kapasitas Pemerintah daerah, meliputi peningkatan partisipasi dan kelembagaan masyarakat, sumber daya manusia, sarana prasarana dan kelembagaan aparatur; 8. Pelestarikan sumber daya alam, lingkungn dan sumber daya kelautan yang berkelanjutan meliputi pengendalian dan rehabilitasi kerusakan, mengedepankan Pengurangan Resiko Bencana (PRB) dalam antisipasi penanggulangan bencana, penanggulangan pencemaran, pemulihan dan pendayagunaan ekosistem; 9. Meningkatkan partisipasi sektor swasta dalam pembangunan daerah khususnya dalam bidang infrastruktur dan sarana prasarana daerah. 3.4. Arah Kebijakan Keuangan Daerah Perkembangan APBD Kabupaten Kendal tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 cenderung mengalami peningkatan baik pada pendapatan maupun pada belanja. Peningkatan pendapatan dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 sebesar 22%, dengan peningkatan per tahun 10%. Sedangkan anggaran belanja dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 meningkat sebesar 19%. APBD Kabupaten Kendal selama kurun waktu 2007-2010 terjadi defisit yang cukup besar, namun sejak tahun 2008, angka defisit dapat ditekan

dari

Rp.

85.472.980.486 pada

tahun 2008 menjadi Rp.

30.203.589.000 pada tahun 2010. Kondisi ini menunjukkan bahwa sejak tahun 2007 dengan mengambil kebijakan anggaran defisit diharapkan akan dapat memacu peningkatan Pendapatan. Oleh karena itu kebijakan penganggaran secara umum ditujukan dalam rangka memecahkan masalah penting dan mendesak yang dapat menjadi bidang/sektor pengungkit (prime mover) pembangunan guna tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas serta penciptaan lapangan kerja yang memadai, dengan tetap memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar seperti


~ III - 9 ~

pendidikan,

kesehatan,

dan

perumahan

permukiman

serta

penanggulangan kemiskinan. APBD Kabupaten Kendal secara rinci terlihat pada tabel sebagai berikut: Tabel 3.7 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Realisasi Tahun 2008 – 2009 dan Target Tahun 2010 No Urut

Uraian

2008

2009

2010

4 707.356.624.926

5 778.893.771.695

6 797.918.557.135

1

2 PENDAPATAN DAERAH

1

1

PENDAPATAN ASLI DAERAH

64.493.548.351

75.245.362.994

75.773.781.000

1

1

1

Hasil Pajak Daerah

14.077.000.000

18.841.815.000

17.003.000.000

1

1

2

Hasil Retribusi Daerah

31.485.448.570

36.526.704.373

11.119.985.000

1

1

3

2.873.828.781

3.596.623.246

4.078.820.000

1

2

4

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

16.057.271.000

16.280.220.375

43.571.976.000

1

2

588.313.832.500

643.616.541.205

638.706.214.041

1

2

1

37.423.602.500

55.912.481.205

59.484.628.041

1

2

2

Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Dana Alokasi Umum

490.895.230.000

512.809.060.000

520.676.886.000

1

2

3

Dana Alokasi Khusus

59.995.000.000

74.895.000.000

58.544.700.000

1

3

54.549.244.075

60.031.867.496

83.438.562.094

1

3

1

28.051.370.425

31.631.005.496

36.467.927.094

1

3

5

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya

8.003.642.400

3.924.492.000

16.842.567.000

18.494.231.250

24.476.370.000

30.128.068.000

BELANJA DAERAH

792.829.605.412

842.430.636.555

828.122.146.135

BELANJA TIDAK LANGSUNG

472.265.402.127

525.893.815.335

610.957.417.311

393.955.256.215

440.519.633.565

483.490.473.411

175.000.000

175.000.000

1

DANA PERIMBANGAN

2 2

1

2

1

1

Belanja Pegawai

2

1

2

Belanja Bunga

2

1

5

Belanja Hibah

5.106.000.000

4.941.500.000

51.386.654.114

2

1

7

Belanja Bantuan Sosial

25.562.550.975

39.622.553.770

33.670.090.000

2

1

46.716.594.937

40.485.128.000

38.868.000.000

2

1

8

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Belanja Tidak Terduga

150.000.000

3.367.199.786

2

2

320.564.203.285

316.536.821.220

217.164.728.824

2

2

1

Belanja Pegawai

29.142.731.368

30.062.479.000

24.648.524.650

2

2

2

Belanja Barang dan Jasa

183.309.869.923

168.047.763.470

126.122.119.974

2

2

3

Belanja Modal

108.111.601.994

118.426.578.750

66.394.084.200

SURPLUS/DEFISIT

(85.472.980.486)

(63.536.864.860)

(30.203.589.000)

BELANJA LANGSUNG


175.000.000

750.000.000

~ III - 10 ~

No Urut

Uraian

2008

2009

2010

1

2

4

5

6

3

PEMBIAYAAN DAERAH

3

1

3

1

1

3

1

2

Penerimaan Pembiayaan

88.959.220.836

71.633.412.710

36.977.136.850

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah SKPD

87.359.220.836

46.702.219.710

30.977.136.850

1.600.000.000

22.181.193.000

3.000.000.000

-

2.750.000.000

3.000.000.000

Pengeluaran Pembiayaan

3.486.240.350

8.096.547.850

6.773.547.850

1.612.692.500

2.323.000.000

500.000.000

1.600.000.000

3

2

3

2

1

3

2

2

Penyertaan Modal (investasi) Daerah Pembayaran Pokok Utang

3

2

3

Pemberian Pinjaman Daerah

3

2

4

Pengembalian Kembali Pinjaman Daerah

3

3

Pembiayaan Netto

273.547.850

85.472.980.486

Sisa Lebih/kurang Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan

-

273.547.850

273.547.850

2.750.000.000

3.000.000.000

2.750.000.000

3.000.000.000

63.536.864.860

30.203.589.000

-

-

Sumber: DPPKD Kabupaten Kendal , 2010

Secara rinci perbandingan antara pendapatan dengan belanja daerah pada tahun 2007-2010 terlihat pada Tabel 3.8. Dari tabel tersebut terlihat bahwa sejak tahun 2008, defisit anggaran dapat ditekan sampai pada level 3,79% pada tahun 2010. Diharapkan pada tahun 2011, defisit anggaran dapat ditekan lagi sehingga tidak lebih dari 3%, agar sesuai dengan ketentuan dalam Permendagri 59 tahun 2007 yang menyebutkan bahwa defisit anggaran tidak boleh melebihi 3% dari APBD.

Tabel 3.8 Perbandingan antara Pendapatan dengan Belanja pada APBD Kabupaten Kendal Realisasi Tahun 2007 – 2009 dan Target Tahun 2010

No

Tahun

Total Pendapatan

Total Belanja

Surplus/Defisit

Persentase surplus/defisit (%)

1

2007

643.179.060.530

683.162.621.393

(39.983.560.863)

-6,22

2

2008

707.356.624.926

792.829.605.412

(85.472.980.486)

-12,08

3

2009

778.893.771.695

842.430.636.555

(63.536.864.860)

-8,16

4

2010

797.918.557.135

828.122.146.135

(30.203.589.000)

-3,79


~ III - 11 ~

3.4.1 . Arah Kebijakan Pendapatan Daerah Pendapatan

daerah

sebagaimana

ketentuan

yang

berlaku

dikelompokkan menjadi 3 bagian. Pengelompokkan tersebut adalah sebagai berikut: 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), meliputi : Pajak Daerah; Retribusi Daerah; Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; Lain-lain PAD yang sah. 2) Dana Perimbangan, meliputi : Dana bagi hasil; Dana Alokasi Umum; Dana Alokasi Khusus. 3) Lain-lain Pendapatan yang sah. Struktur pendapatan daerah selama kurun waktu 2008–2010 terlihat pada tabel berikut : Tabel 3.9 Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal Realisasi Tahun 2008 – 2009 dan Target Tahun 2010 No

Uraian

2008

P (%)

P (%)

P (%)

1.1 1.2


31.485.448.570

4,45

36.526.704.373

4,69

11.119.985.000

1,39

1.3

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Dana Perimbangan

2.873.828.781

0,41

3.596.623.246

0,46

4.078.820.000

0,51

16.057.271.000

2,27

16.280.220.375

2,09

43.571.976.000

5,46

588.313.832.500

83,17

643.616.541.205

82,63

638.706.214.041

80,05

1.4 II 2.1

778.893.771.695

2010

PENDAPATAN DAERAH Pendapatan Asli Daerah Hasil Pajak Daerah

I

707.356.624.926

2009

797.918.557.135

64.493.548.351

9,12

75.245.362.994

9,66

75.773.781.000

9,50

14.077.000.000

1,99

18.841.815.000

2,42

17.003.000.000

2,13

37.423.602.500

5,29

55.912.481.205

7,18

59.484.628.041

7,45

2.2

Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Dana Alokasi Umum

490.895.230.000

69,40

512.809.060.000

65,84

520.676.886.000

65,25

2.3

Dana Alokasi Khusus

59.995.000.000

8,48

74.895.000.000

9,62

58.544.700.000

7,34

III

Lain-lain Pendapatan 54.549.244.075 Daerah yang Sah 28.051.370.425 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Dana Penyesuaian dan 8.003.642.400 Otonomi Khusus 18.494.231.250 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya Keterangan: P = Proporsi Sumber : DPPKD Kabupaten Kendal 2009.

7,71

60.031.867.496

7,71

83.438.562.094

10,46

3,97

31.631.005.496

4,06

36.467.927.094

4,57

1,13

3.924.492.000

0,50

16.842.567.000

2,11

2,61

24.476.370.000

3,14

30.128.068.000

3,78

3.1

3.2 3.3


~ III - 12 ~

Tabel tersebut menunjukkan bahwa selama kurun waktu 2008– 2010 pendapatan Daerah Kabupaten Kendal menunjukkan adanya peningkatan. Pendapatan daerah dari tahun ke tahun didominasi dari pos Dana Perimbangan yang mencapai proporsi sebesar 80,05% atau sebesar Rp. 638.706.214.041 pada tahun 2010. Dimana dana alokasi umum memberikan kontribusi yang terbesar senilai Rp. 520.676.886.000 atau 65,25% dari total pendapatan. Peran Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan daerah tidak terlalu besar, yaitu berkisar 9%. Namun begitu peran PAD terhadap pendapatan daerah Kabupaten Kendal pada tahun 2010 mengalami pertumbuhan sebesar 17,49% dari tahun 2008, dengan peran tertinggi adalah peningkatan pendapatan dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar Rp. 43.571.976.000,- atau 5,46% dari total pendapatan pada tahun 2010. Peningkatan pendapatan yang cukup tinggi pada tahun 2010 terletak pada pos lain-lain pendapatan daerah yang sah dimana proporsinya pada tahun 2010 ini mencapai 10,46% atau sebesar Rp. 83.438.562.094, sedangkan pada tahun-tahun sebelumnya hanya 7,71%. Kontribusi terbesar pada pos ini adalah pada penerimaan dana bagi hasil pajak Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya, dengan nilai Rp. 36.467.927.094 atau 4,57% dari total pendapatan tahun 2010. Secara lengkap pertumbuhan PAD terhadap pendapatan daerah terlihat pada tabel sebagai berikut: Tabel 3.10 Pertumbuhan PAD Kabupaten Kendal Realisasi Tahun 2007 – 2009 dan Target Tahun 2010 No

Tahun

PAD

Pertumbuhan (%)

1

2007

70.716.653.060

2

2008

64.493.548.351

(8,80)

3

2009

75.245.362.994

16,67

4

2010

75.773.781.000

0,70

Dari tabel 3.10 tersebut di atas, terlihat bahwa PAD mengalami pertumbuhan pada tahun 2009 dan tahun 2010 dengan peningkatan per


~ III - 13 ~

tahun 16,67% dan 0,70%. Adapun kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Kendal meliputi : 1. Dalam merencanakan target pendapatan daerah dari kelompok PAD ditetapkan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi penerimaan tahun lalu, potensi, dan asumsi pertumbuhan ekonomi yang dapat mempengaruhi serta rincian obyek penerimaan; 2. Dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah, pemerintah daerah tidak menetapkan kebijakan yang memberatkan dunia usaha dan masyarakat; 3. Upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah serta lain-lain pendapatan yang sah terus ditingkatkan sesuai potensi pungutan; 4. Regulasi peraturan daerah tentang pendapatan daerah yang tidak bertentangan dengan kebijakan investasi (pro investasi) 5. Mengoptimalkan kinerja BUMD yakni PDAM, Perusda Farmasi, Perusda Aneka Usaha, Perusda BPR Kendali Artha dan Perusda BPR/BKK untuk meningkatkan kontribusi pada pemerintah daerah; dan 6. Menyelenggarakan pelayanan prima melalui pengadaan sarana dan prasarana yang dapat memberikan kenyamanan dan keamanan serta pelayanan yang cepat dan sederhana dengan didukung tenologi informasi yang memadai

3.4.2 Arah Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah Penerimaan pembiayaan daerah dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2010 didominasi dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya.

Penerimaan

Pembiayaan

bersumber dari Sisa Lebih

Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA); Pencairan Dana Cadangan; Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; Penerimaan pinjaman daerah; Penerimaan kembali pemberian pinjaman; Penerimaan piutang Daerah. Perkembangan penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Kendal dapat dilihat pada tabel berikut:


~ III - 14 ~

Tabel 3.11 Kinerja Penerimaan Pembiayaan Daerah Kabupaten Kendal Realisasi Tahun 2007 – 2009 dan Target Tahun 2010 No

Uraian

2007

PENERIMAAN 65.881.253.863 PEMBIAYAAN DAERAH 59.042.604.363 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya 6.838.649.500 2 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah 0 3 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah SKPD Sumber: DPPKD Kabupaten Kendal, 2009

2008

2009

2010

88.959.220.836

71.633.412.710

36.977.136.850

87.359.220.836

46.702.219.710

30.977.136.850

1.600.000.000

22.181.193.000

3.000.000.000

0

2.750.000.000

3.000.000.000

Optimalisai sumber penerimaan pembiayaan yang paling mungkin dapat dilakukan secara cepat, yaitu SILPA dan pengembangan alternatif lain penerimaan pembiayaan, seperti : pinjaman daerah, penerbitan surat obligasi dan penjualan aset yang dipisahkan, baik yang akan digunakan untuk penyertaan modal maupun pembayaran angsuran utang pokok yang akan jatuh tempo, ataupun program pengeluaran pembiayaan lain yang timbul sebagai akibat pengembangan alternatif penerimaan pembiayaan.

3.4.3 Arah Kebijakan Belanja Daerah Belanja Daerah sebagaimana ketentuan dalam Permendagri 13 tahun 2006 jo Permendagri No.59 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari: 1). Belanja Tidak Langsung, meliputi : Belanja pegawai; Belanja Bunga; Belanja Subsidi; Belanja Hibah; Belanja Bantuan Sosial; Belanja Bagi Hasil; Belanja Bantuan Keuangan; Belanja tak terduga. 2) Belanja Langsung, meliputi : Belanja Pegawai; Belanja Barang dan jasa; Belanja Modal. Dalam Struktur APBD Kabupaten Kendal 2008–2009 belanja daerah mengalami peningkatan, bahkan pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 belanja daerah melampaui jumlah pendapatan. Artinya pada tahun 2009 dan 2010 terjadi defisit anggaran, walaupun defisit anggaran dapat ditekan dari


~ III - 15 ~

tahun ke tahun sehingga pada tahun 2010 ini defisit anggaran berkurang 65% dari defisit anggaran tahun 2008. Secara lengkap struktur anggaran terlihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.12 Belanja Daerah Kabupaten Kendal Realisasi Tahun 2008 – 2009 dan Target Tahun 2010 No

Uraian

2008

P (%)

2009

P (%)

P (%)

792.829.605.412

Belanja Tidak Langsung

472.265.402.127

59,57

525.893.815.335

62,43

610.957.417.311

73,78

1.1

Belanja Pegawai

393.955.256.215

49,69

440.519.633.565

52,29

483.490.473.411

58,38

1.2

Belanja Bunga

175.000.000

0,02

175.000.000

0,02

175.000.000

0,02

1.3

Belanja Hibah

5.106.000.000

0,64

4.941.500.000

0,59

51.386.654.114

6,21

1.4


25.562.550.975

3,22

39.622.553.770

4,70

33.670.090.000

4,07

1.5

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Belanja Tidak Terduga

46.716.594.937

5,89

40.485.128.000

4,81

38.868.000.000

4,69

750.000.000

0,09

150.000.000

0,02

3.367.199.786

0,41

I

1.6

842.430.636.555

2010

BELANJA DAERAH

828.122.146.135

II

Belanja Langsung

320.564.203.285

40,43

316.536.821.220

37,57

217.164.728.824

26,22

2.1

Belanja Pegawai

29.142.731.368

3,68

30.062.479.000

3,57

24.648.524.650

2,98

2.2

Belanja Barang dan Jasa

183.309.869.923

23,12

168.047.763.470

19,95

126.122.119.974

15,23

2.3

Belanja Modal

108.111.601.994

13,64

118.426.578.750

14,06

66.394.084.200

8,02

Keterangan: P = Proporsi Sumber : DPPKD Kabupaten Kendal 2009

Tabel di atas menunjukkan bahwa belanja tidak langsung memiliki proporsi

yang

lebih

besar

dibandingkan

dengan

belanja

langsung.

Kecenderungan ini berlangsung sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2010, bahkan pada tahun 2010 proporsi belanja langsung semakin kecil, akan tetapi didalam belanja tidak langsung terdapat belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan kepada desa yang langsung diterima oleh masyarakat. Alokasi belanja tidak langsung dan belanja langsung sebagian besar digunakan untuk belanja pegawai proporsi belanja pegawai terhadap total belanja terlihat pada tabel sebagai berikut :


~ III - 16 ~

Tabel 3.13 Proporsi Belanja Pegawai terhadap Total Belanja Kabupaten Kendal Realisasi Tahun 2008 – 2009 dan Target Tahun 2010 Proporsi (%)

No 1

Tahun 2008

Belanja Pegawai 423.097.987.583,00

Belanja Total 792.829.605.412,00

2

2009

470.582.112.565,00

842.430.636.555,00

55,86

3

2010

508.138.998.061,00

828.122.146.135,00

61,36

53,37

Berdasarkan data di atas, terlihat bahwa pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 sebagian besar belanja daerah digunakan untuk belanja pegawai. Besarnya

alokasi

belanja

pegawai

ini

berkecenderungan

mengurangi

kemampuan Pemerintah Kabupaten Kendal untuk membiayai pembangunan di wilayahnya. Pada tahun 2011 belanja langsung diarahkan untuk mendanai program dan kegiatan sesuai bidang kewenangan/urusan pemerintah daerah dengan tujuan dan target sasaran yang jelas. Sedangkan untuk belanja tidak langsung, pengalokasian anggaran dalam bentuk bantuan diarahkan secara selektif dan tidak terus-menerus, utamanya pada kondisi kritis yang benar-benar memerlukan. Selain itu juga diperlukan keterpaduan alokasi anggaran dengan penganggaran dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun Pemerintah Pusat. Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Kebijakan perencanaan belanja daerah adalah sebagai berikut : 1. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, dan fasilitas umum yang

layak

untuk

mengembangkan

sistem

jaminan

sosial

dan

penanggulangan kemiskinan ; 2. Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan secara terukur. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ;


~ III - 17 ~

3. Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, pemerintah daerah memberikan perhatian

maksima terhadap upaya peningkatan

investasi di daerah, termasuk investasi bidang pendidikan ; 4. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja belanja yang direncanakan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah harus SMART (Specific, Measurable, Acceptable, Reliable, Time) yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat ; 5. Penggunaan dan perimbangan diprioritaskan untuk kebutuhan sebagai berikut : a. Penerimaan dana bagi hasil pajak diprioritaskan untuk mendanai perbaikan lingkungan permukiman di perkotaan dan di pedesaan, pembangunan irigasi, jaringan jalan dan jembatan; b. Penerimaan

dana

bagi

hasil

sumberdaya

alam

diutamakan

pengalokasiannya untuk mendanai pelestarian lingkungan areal pertambangan, perbaikan dan penyediaan fasilitas umum, sosial, pelayanan kesehatan dan pendidikan untuk tercapainya standar pelayanan minimal yang ditetapkan peraturan perundang-undangan; c. Dana alokasi umum ditujukan untuk mendanai kebutuhan belanja pegawai negeri sipil daerah dan urusan wajib dalam rangka peningkatan pelayanan dasar dan pelayanan umum; d. Dana alokasi khusus dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kebutuhan fisik, sarana dan prasarana dasar yang menjadi urusan daerah antara lain program dan kegiatan pendidikan, kesehatan dan lain-lain sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh menteri teknis terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan e. Pemerintah Daerah menyediakan dana pendamping/ cost sharing pada program/kegiatan yang berasal dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi sesuai dengan peraturan perundang-undnagan yang berlaku


~ III - 18 ~

Secara khusus kebijakan anggaran diarahkan pada hal-hal sebagai berikut: 1. Belanja Tidak Langsung : a.

Belanja Pegawai 1) Diarahkan untuk pembayaran gaji dan tunjungan PNS Daerah, baik tunjangan jabatan strukural/ fungsional dan tunjangan umum, sesuai petunjuk teknis perubahan struktur gaji PNS dan hasil rekonsiliasi jumlah pegawai, serta untuk peningkatan kesejahteraan pegawai. 2) Perhitungan besaran belanja pegawai ditambah accres sebesar 2,5 % untuk mengantisipasi kenaikan gaji reguler, kenaikan gaji berkala, mutasi dan pengangkatan PNSD dan pengangkatan CPNSD sesuai formasi 2009, dengan berpedoman pada peraturan perundangundangan yang berlaku. 3) Tambahan penghasilan PNS berpedoman pada Peraturan Bupati Kendal yang mengatur standarisasi satuan harga, dan perhitungan besarannya ditambah 2,5 % untuk mengantisipasi kenaikan pangkat dan tambahan jumlah pegawai. 4) Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, Pemerintah Kabupaten Kendal pada tahun 2010 tidak akan mengangkat pegawai honorer/ pegawai harian lepas/ pegawai tidak tetap. Pemberian penghasilan untuk jenis pegawai tersebut dianggarkan dalam kegiatan yang melibatkan pegawai dimaksud yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan atas kepatutan dan kewajaran. 5) Pemanfaatan biaya pemungutan pajak daerah, didasarkan pada kebutuhan riil aparat, sesuai ketentuan peraturan yang ditetapkan, dan alokasinya paling tinggi sebesar 5 % dari target penerimaan; 6) Anggaran untuk penyelenggaraan kesehatan disesuaikan dengan kemampuan

keuangan

daerah,

berpedoman

pada

Peraturan

Pemerintah Nomor 28 Tahun 2003 tentang Subsidi dan Iuran Pemerintah dalam Penyelenggaraan Asuransi Kesehatan bagi PNS dan penerima pensiun, serta Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Mendagri Nomor 616.A/ MENKES/SKB/VI/2004 Nomor 155A Tahun


~ III - 19 ~

2004 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan bagi Peserta PT. Askes (Persero) dan Anggota Keluarganya di Puskesmas dan RSD. Asuransi jiwa bagi PNSD atau sejenisnya tidak diperkenankan dianggarkan dalam APBD; 7) Penganggaran penghasilan dan penerimaan lain Pimpinan dan Anggota DPRD serta belanja penunjang kegiatan didasarkan pada : (1) PP Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Proptokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, sebagimana telah diubah dengan PP. Nomor 21 Tahun 2007; (2) Permendagri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional. 8) Penganggaran Belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta biaya penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, merupakan satu kesatuan jenis belanja, pengalokasiannya pada pos Belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah maupun dalam pos Sekretariat Daerah berpedoman pada PP Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. b. Belanja bunga Penganggaran belanja bunga digunakan untuk memenuhi kewajiban Pemerintah Kabupaten dalam pembayaran bunga hutang daerah, baik hutang jangka menengah maupun jangka panjang, yang dihitung atas kewajiban pokok hutang (principal outstanding) yang memasuki masa jatuh tempo pembayaran. c.

Belanja subsidi Penganggaran belanja subsidi bertujuan untuk mengurangi kesenjangan harga barang/ jasa dengan daya beli masyarakat tertentu pada saat-saat tertentu sesuai ketentuan peraturan.

d. Belanja Hibah 1) Dianggarkan

untuk

meningkatkan

partisipasi

penyelenggaraan

pembangunan daerah atau mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, baik yang dilakukan oleh pemerintah (seperti


~ III - 20 ~

TMMD dan KPUD), semi pemerintah seperti (PMI, KONI, Pramuka, KORPRI, dan PKK), perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya/ perencanaannya. 2) Pemberian hibah dilakukan secara selektif dan rasional dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah. 3) Bersifat bantuan yang tidak mengikat/ tidak secara terus menerus (ada batas akhirnya tergantung pada kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan atas kegiatan tersebut dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah) dan tidak wajib serta harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah. 4) Petanggungjawaban penggunaan dana hibah atas dasar Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), sesuai dengan Surat Edaran Mendagri Nomor : 900/2677/SJ, tanggal 8 Nopember 2007 tentang Hibah dan Bantuan Daerah. e.

Bantuan Sosial 1) Bantuan sosial diberikan secara selektif, tidak terus menerus/tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. 2) Penganggaran belanja bantuan sosial diperuntukan bagi organisasi kemasyarakatan dan Partai Politik. 3) Pemberian pada organisasi kemasyarakatan dilaksanakan secara selektif, tidak berulang pada organisasi kemasyarakatan yang sama dan jelas peruntukannya dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. 4) Penganggaran bantuan keuangan pada Partai Politik berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.


~ III - 21 ~

5) Organisasi kemasyarakatan dan Partai Politik penerima bantuan berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana bantuan tersebut kepada Pemerintah Kabupaten. f.

Belanja Bagi Hasil Peruntukan dan alokasi belanja ini berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku.

g.

Belanja Bantuan Keuangan Penganggaran belanja bantuan keuangan diarahkan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah atasan kepada pemerintah bawahannya atau kepada pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/ atau peningkatan kemampuan keuangan.

h. Belanja tak terduga Penganggaran belanja tak terduga untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa/ tanggap darurat dan diharapkan tidak berulang yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup. Sejalan dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana dirubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007, maka belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tak terduga hanya dianggarkan pada PPKD (SKPKD). PPKD selanjutnya akan penyaluran alokasi anggaran yang ditetapkan, sesuai perencanaan teknis

yang diusulkan oleh SKPD yang sekaligus akan

menangani hal tersebut sesuai rencana kegiatan dan tupoksi SKPD.

2. Belanja Langsung a. Belanja Pegawai : 1) Pemberian honorarium bagi PNS dalam rangka pelaksanaan kegiatan dibatasi dengan mempertimbangkan azas efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta pemerataan penerimaan penghasilan, yang besarannya mengacu pada standarisasi satuan harga yang ditetapkan dengan peraturan Bupati.


~ III - 22 ~

2) Sesuai dengan PP Nomor 48 Tahun 2005, maka pada tahun anggaran 2009 tidak diperkenankan melakukan penambahan pegawai honorer/ THL di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal. b. Belanja Barang/Jasa 1) Belanja barang/ jasa dianggarkan untuk pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam rangka melaksanakan kegiatan pemerintahan/ SKPD disesuaikan dengan kebutuhan dan mempertimbangkan jumlah pegawai maupun volume pekerjaan. Pengadaannya berpedoman pada ketentuan peraturan yang berlaku, dan mengutamakan komponen-komponen dalam negeri. 2) Penyediaan belanja dalam rangka perjalanan dinas dan studi banding, pemenuhan undangan workshop, seminar dan lokakarya digunakan secara selektif dengan melihat urgensitasnya pada kegiatan pemerintah daerah dan pelayanan masyarakat. Harus dilakukan pengendalian kegiatan perjalanan dinas, dan perjalanan dinas dalam rangka studi banding/ kunjungan kerja, dibatasi baik jumlah orang, waktu dan frekuensinya. 3) Biaya

pemeliharaan

wajib

dianggarkan

untuk

menjaga/

mempertahankan kinerja dan standar pelayanan maupun usia pakai sarana prasarana yang dioperasikan atau dibangun. 4) Penganggaran untuk pemberian hadiah dalam bentuk uang dan atau barang baik melalui lomba atau prestasi dalam pelatihan kepada perorangan atau kelompok masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, diberikan secara rasional dan mempertimbangan kemampuan keuangan daerah.

c. Belanja Modal 1) Belanja modal yang dianggarkan untuk pembelian/ pengadaan aset tetap berujud yang mempunyai nilai manfaat tertentu untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan/ SKPD, dengan kriteria antara lain sebagi berikut: (1) nilai/ masa manfaatnya lebih dari 12 (duabelas) bulan; (2) merupakan obyek pemeliharaan; (3) jumlah nilai materialnya/ dananya sesuai dengan kebijakan akuntansi. RKPD Kabupaten Kendal Tahun 2011

~ III - 23 ~

2) Penganggaran belanja modal sebesar harga beli/ bangun aset ditambah

seluruh

belanja

yang

terkait

dengan

pengadaan/

pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan 3.4.4

Arah kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Pengeluaran Pembiayaan, mencakup : Penyertaan modal (investasi) daerah; Pembayaran pokok hutang; Pemberian pinjaman daerah; dan pengembalian kembali pinjaman daerah. Pembiayaan daerah dari sisi pengeluaran didominasi oleh pembayaran pokok angsuran hutang. Tabel 3.14 Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Kendal Realisasi Tahun 2008 – 2009 dan Target Tahun 2010 No

2008

2009

2010

Pengeluaran Pembiayaan

3.486.240.350

8.096.547.850

6.773.547.850

1.1

Penyertaan Modal (investasi) Daerah

1.612.692.500

2.323.000.000

500.000.000

1.2

Pembayaran Pokok Utang

273.547.850

273.547.850

273.547.850

1.3

Pemberian Pinjaman Daerah

1.600.000.000

2.750.000.000

3.000.000.000

1.4

Pengembalian Kembali Pinjaman Daerah Sumber: DPPKD Kabupaten Kendal, 2010

2.750.000.000

3.000.000.000

I

Uraian

Peningkatan prioritas pada pengeluaran yang bersifat wajib, antara lain untuk pembayaran utang pokok yang telah jatuh tempo, setelah pengeluaran wajib terpenuhi, maka pengeluaran pembiayaan diarahkan pada penyertaan modal kepada BUMD yang berorientasi keuntungan dan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dengan penyertaan modal yang akan dilakukan diharapkan dapat menghasilkan pendapatan daerah sekaligus kinerja lembaga yang mendapat tambahan modal untuk melayani masyarakat dapat meningkat.

3.5.

Rekapitulasi Realisasi dan Proyeksi (Pagu Indikatif) Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Asumsi yang digunakan

untuk memprediksi APBD Kabupaten Kendal 2011

antara lain: 1. Pendapatan Asli Daerah §

Adanya perluasan Basis Pajak Daerah (Undang-undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah)


~ III - 24 ~

§

Ekstensifikasi

Pendapatan

Daerah

(Retribusi

TPI

dan

Menara

Telekomunikasi) §

Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

2. BUMD Adanya peningkatan pelayanan kepada masyarakat 3. Dana Perimbangan Dana bagi hasil tidak berkurang 4. Belanja Daerah Tidak adanya pengeluaran untuk pendanaan keadaan darurat dan luar biasa Berdasarkan asumsi di atas, Pendapatan dan Belanja pada APBD 2011 diprediksikan sebagai berikut: Tabel 3.15 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2010 dan Target Tahun 2011 Nomor

Uraian

PENDAPATAN DAERAH

1

Anggaran Tahun

Proyeksi Tahun

Bertambah/

2010

2011

(Berkurang)

797.918.557.135,00

840.530.272.500,00

42.611.715.365,00

PENDAPATAN ASLI DAERAH

75.773.781.000,00

84.375.360.700,00

8.601.579.700,00

1

1

1

1

1

Hasil Pajak Daerah

17.003.000.000,00

17.941.000.000,00

938.000.000,00

1

1

2


11.119.985.000,00

13.706.708.000,00

2.586.723.000,00

1

1

3

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

4.078.820.000,00

4.444.809.500,00

365.989.500,00

1

1

4

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

43.571.976.000,00

48.282.843.200,00

4.710.867.200,00

1

2

638.706.214.041,00

634.900.649.000,00

(3.805.565.000,00)

1

2

1

Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

59.484.628.041,00

55.679.063.000,00

(3.805.565.000,00)

1

2

2

Dana Alokasi Umum

520.676.886.000,00

520.676.886.000,00

-

1

2

3

Dana Alokasi Khusus

58.544.700.000,00

58.544.700.000,00

-

1

3

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

83.438.562.094,00

121.254.262.800,00

37.815.700.706,00

1

3

3

Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

36.467.927.094,00

36.467.927.000,00

(94,00)

1

3

4

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

16.842.567.000,00

54.658.267.800,00

37.815.700.800,00

1

3

5

Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

30.128.068.000,00

30.128.068.000,00

-

828.122.146.135,00

886.978.401.125,00

58.856.254.990,00

2

DANA PERIMBANGAN

BELANJA DAERAH


~ III - 25 ~

BELANJA TIDAK LANGSUNG

610.957.417.311,00

654.823.630.125,00

39.945.562.814,00

1

Belanja Pegawai

483.490.473.411,00

547.963.510.125,00

64.473.036.714,00

1

2

Belanja Bunga dan Jasa Bank

175.000.000,00

175.000.000,00

-

2

1

4

Belanja Hibah

51.386.654.114,00

39.004.030.000,00

(12.382.624.114,00)

2

1

5


33.670.090.000,00

34.392.090.000,00

722.000.000,00

2

1

7

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa

38.868.000.000,00

30.739.000.000,00

(8.129.000.000,00)

2

1

8

Belaja Tidak Terduga

3.367.199.786,00

2.550.000.000,00

(817.199.786,00)

2

2

217.164.728.824,00

232.154.771.000,00

14.990.042.176,00

(30.203.589.000,00)

(46.448.128.625,00)

(16.244.539.625,00)

2

1

2

1

2

BELANJA LANGSUNG

SURPLUS/(DEFISIT)

Total pendapatan pada tahun 2011 diprediksikan sebesar Rp 840.530.272.500,-

sedangkan

belanja

diprediksikan

sebesar

Rp

886.978.401.125,-. Pada tahun 2011 pendapatan daerah Kabupaten Kendal diprediksikan meningkat sebesar 5.34% dibandingkan dengan perkiraan pendapatan tahun 2010. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kendal cenderung meningkat dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2010. Pada tahun 2011 mendatang PAD diperkirakan meningkat sebesar 11,35 %. Pertumbuhan PAD Kabupaten Kendal tercermin pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.16 Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kendal Tahun 2007- 2008 dan Prediksi Tahun 2010−2011 No

Tahun

PAD (Rp)

Pertumbuhan (%)

1

2007

70.716.653.060

2

2008

64.493.548.351

(8,80)

3

2009

75.245.362.994

16,67

4

2010

75.773.781.000

0,70

5

2011

84.375.360.869

11,35

Peningkatan PAD diperkirakan karena semakin optimalnya intensifikasi pengumpulan pajak dan retribusi daerah. Selama ini intensifikasi dan ekstensifikasi PAD terkendala oleh belum optimalnya pendataan potensi pendapatan. Ke depan akan dilakukan pendataan potensi pendapatan sekaligus sebagai dasar penentuan


~ III - 26 ~

target pendapatan sehingga diharapkan kinerja pendapatan asli daerah mengalami peningkatan yang cukup berarti agar dapat diandalkan untuk menutup target pendapatan. Kemampuan riil daerah dalam pembiayaan pembangungan 2011 relatif rendah, dengan demikian diprediksikan pada tahun 2011 kemampuan pembiayaan pembangunan pada semua urusan (belanja langsung) dan belanja tidak langsung sebesar Rp 886.978.401.125,- dengan defisit sebesar Rp. 46.448.128.625,-. Arah kebijakan anggaran yang diambil pada tahun 2011 tidak berbeda dengan tahun 2010, yang secara umum adalah sebagai berikut: 1. Meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). 2. Belanja daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. 3. Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan, efektivitas dan efisiensi anggaran. 4. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas pokok fungsi SKPD dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawabnya. 5. Pembelanjaan Dana Alokasi Umum (DAU), prioritas penggunaannya diarahkan untuk mendanai gaji dan tunjangan pegawai, kesejahteraan pegawai, kegiatan operasi dan pemeliharaan serta pembangunan fisik sarana prasarana dalam rangka peningkatan pelayanan dasar dan pelayanan umum yang dibutuhkan masyarakat. 6. Pembelanjaan Dana Alokasi Khusus (DAK) digunakan berdasarkan pedoman yang ditetapkan pemerintah.


~ III - 27 ~

BAB IV PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2011

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kendal Tahun 2011 adalah merupakan pelaksanaan tahap II RPJP Kabupaten Kendal 2005 – 2025, oleh karena itu RKPD merupakan salah satu rangkaian tahapan pembangunan dalam upaya pencapaian visi Kabupaten Kendal yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Kendal Tahun 2005 – 2025 yaitu : “KABUPATEN KENDAL YANG MANDIRI, MAJU, DAN SEJAHTERA” Prioritas pembangunan Kabupaten Kendal Tahun 2011 disusun dengan memperhatikan 8 (delapan) misi pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJPD Kabupaten Kendal Tahun 2005 – 2025, sebagai berikut : 1. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila adalah memperkuat jati diri dan karakter bangsa melalui pendidikan yang bertujuan membentuk manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mematuhi aturan hukum, memelihara kerukunan internal

dan

antar

umat

beragama,

melaksanakan

interaksi

antarbudaya,

mengembangkan modal sosial, menerapkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, dan memiliki kebanggaan sebagai bagian dari bangsa Indonesia dalam rangka memantapkan landasan spiritual, moral, dan etika pembangunan bangsa. 2. Mewujudkan masyarakat yang berdaya saing adalah : a. Mengedepankan pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing tinggi; b. Meningkatkan pemanfaatan iptek melalui penerapan menuju inovasi secara berkelanjutan;


~ IV - 1 ~

c. Membangun infrastruktur yang maju serta reformasi di bidang hukum dan aparatur negara; dan d. Memperkuat perekonomian daerah berbasis keunggulan setiap wilayah menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan termasuk pelayanan jasa. 3. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum adalah : a. Memantapkan kelembagaan demokrasi yang lebih kokoh; b. Memperkuat peran masyarakat sipil; c. Menjamin

pengembangan

media

dan

kebebasan

media

dalam

mengkomunikasikan kepentingan masyarakat; dan d. Melakukan pembenahan struktur hukum dan meningkatkan budaya hukum dan menegakkan hukum secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif, dan memihak pada rakyat kecil. 4. Mewujudkan Kabupaten Kendal aman dan damai adalah : a. Mengoptimalkan peran Satuan Polisi Pamong Praja dan turut serta mendukung pengembangan bela negara melalui Satuan Perlindungan Masyarakat serta terwujudnya keamanan dan stabilitas daerah.; b. Mencegah tindak kejahatan, dan menuntaskan tindak kriminalitas; dan c. Meningkatkan kesiapan komponen cadangan, komponen pendukung pertahanan pertahanan nasional dalam sistem pertahanan semesta. 5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan adalah: a. Meningkatkan pembangunan daerah; b. Mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh, keberpihakan kepada masyarakat, kelompok dan wilayah/daerah yang masih lemah; c. Menanggulangi kemiskinan dan pengangguran secara bertahap; d. Menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi; dan e. Menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek termasuk gender.


~ IV - 2 ~

6. Mewujudkan Kabupaten Kendal asri dan lestari adalah : a. Memperbaiki pengelolaan pelaksanaan pembangunan yang dapat menjaga keseimbangan antara pemanfaatan, keberlanjutan, keberadaan, dan kegunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi; b. Meningkatkan pemanfaatan ekonomi sumber daya alam dan lingkungan yang berkesinambungan; c. Memperbaiki pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk mendukung kualitas kehidupan; d. memberikan keindahan dan kenyamanan kehidupan; dan e. Meningkatkan pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai modal dasar pembangunan. 7. Mewujudkan Kabupaten Kendal sebagai wilayah pantai dan pegunungan yang maju adalah : a. Menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah agar pembangunan Kabupaten Kendal juga berorientasi kelautan; b. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang berwawasan kelautan melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan; c. Mengelola kemakmuran wilayah laut; dan d. Membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan. Selama ini sektor perikanan dan kelautan masih belum didayagunakan secara optimal. Wilayah pegunungan dikembangkan sesuai dengan fungsi konservasi, budidaya dan pariwisata. 8. Mewujudkan Kabupaten Kendal berperan aktif dalam pergaulan antar daerah dan nasional adalah : a. Memantapkan

kerjasama,

dalam

rangka

masyarakat; dan RKPD Kabupaten Kendal Tahun 2011

~ IV - 3 ~

memperjuangkan

kepentingan

b. Mendorong kerja sama internasional, regional dan antar daerah, antar masyarakat, antar kelompok, serta antar lembaga di berbagai bidang. Prioritas pembangunan Kabupaten Kendal Tahun 2011 dirumuskan dengan mempertimbangkan

hasil evaluasi serta capaian kinerja

pembangunan tahun

sebelumnya, isu-isu strategis, prioritas pembangunan Nasional maupun prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah, dan RPJP Kabupaten Kendal Tahun 2005 – 2025, sehingga diharapkan ada kesinambungan program-program pembangunan dari tingkat pusat hingga daerah. Kabupaten Kendal pada tahun 2011 masih dihadapkan pada masalah dan tantangan yang merupakan isu strategis pembangunan Kabupaten Kendal, antara lain : 1. Masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran 2. Belum optimalnya pelaksanaan clean governance dan good government. 3. Belum optimalnya pengembangan SDM dan pelayanan sosial dasar. 4. Kesenjangan pertumbuhan antar daerah 5. Pemanfaatan ruang yang belum sesuai RTRW 6. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik Melalui pengkajian permasalahan yang berkembang baik secara nasional, regional maupun daerah, serta memperhatikan pelaksanaan program pembangunan sampai akhir pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2006 – 2010, maka prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Kendal tahun 2011 diarahkan pada : 1. Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran ; 2. Mewujudkan clean governance dan good government ; 3. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan ; 4. Pemerataan pembangunan antar daerah ; 5. Pengembangan kawasan strategis dan cepat tumbuh ; 6. Penataan lingkungan dan infrastruktur ; 7. Peningkatan pembangunan bidang pertanian dalam arti luas dalam mendukung perekonomian ; dan 8. Peningkatan peran koperasi dan UMKM dalam mendukung ekonomi kerakyatan.


~ IV - 4 ~

BAB V RENCANA PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2011

Untuk mencapai sasaran prioritas pembangunan, ditetapkan rencana program tahun 2011 yang dikelompokkan sesuai dengan prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Kendal tahun 2011. Secara lebih terperinci tentang prioritas rencana program tersebut dapat dilihat dalam Matrik Rencana Program Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011. Dalam rangka pelaksanaan program prioritas tersebut didukung oleh program-program yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berdasarkan urusan kewenangan yang dilaksanakan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007, program-program penunjang SKPD meliputi : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan.


~V-1~

RENCANA PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN ANGGARAN 2011 PRIORITAS 1 Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran No.

Urusan / Program Prioritas

Sasaran

Indikator

Target Tahun 2011

SKPD Pelaksana

1

2

3

4

5

6

1

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

2

Program Pengembangan Perumahan

3

Program Lingkungan Sehat Perumahan

4

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

5

Program Pembinaan Infrastruktur Pedesaan

6

7

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan


Meningkatkan semangat belajar siswa SD/MI Meningkatkan pengelolaan posyandu di Kec.

Pemberian jajanan sehat kpd anak sekolah di 2 SD Peningkatan pengelolaan posyandu terbaik tingkat Kecamatan

290 Anak

Bapermasdes

20 Kecamatan

Bapermasdes

Terwujudnya derajad masyarakat dan lingkungan permukiman yang sehat Terwujudnya derajad masyarakat dan lingkungan permukiman yang sehat Terlaksananya kegiatan rakor TKPKD

Meningkatnya perbaikan rumah tidak layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah Meningkatnya perbaikan rumah tidak layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah Tercapainya rapat koordinasi ttg penanggulangan kemiskinan

100 KK

Bapermasdes

10 Desa

Bapermasdes

5 Kali

Bapermasdes

Meningkatkan kerapian rumah tangga miskin RTM

Pembangunan & rehab rumah bagi rumah tangga miskin ( RTM )

25 unit

Dinas Ciptaru

Peningkatan sarana dan prasarana pedesaan

Meningkatkan pemb. Pedesaan

Perbaikan jalan desa Dinas Bina Marga dan ± 20 km Pengairan

Penurunan tingkat kemiskinan dan tercapainya pembangunan melalui BLM dan pelatihan PNPM Mandiri Perdesaan.

Terlaksananya bantuan langsung 16 Kec. masyarakat di 16 Kecamatan melalui kegiatan PNPM.

Bapermasdes

Meningkatnya pengetahuan Kader Terlaksananya Pelatihan P3MD Pemberdayaan dan Perangkat Desa.

20 Kec.

Bapermasdes

Peningkatan Kualitas Administrasi Keuangan UED-SP menuju Administrasi yang akuntabel dan profesional

32 UED-SP

Bapermasdes

Prioritas 1 - 1 -

32 UED-SP

No.


1

2

Sasaran 3 Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) Pengelola Pasar Desa

Indikator 4 32 UED-SP

Target Tahun 2011

SKPD Pelaksana

5 32 UED-SP

6 Bapermasdes

Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) Pengelola lumbung desa Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Administrasi BUMDes Unit Simpan Pinjam 8

9

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa


Meningkatkan pembangunan prasarana dan sarana transportasi melalui kegiatan TNI-MMD

Tercapainya pembangunan sarana prasarana desa.

2 Desa

Bapermasdes

Peningkatan sarana prasarana kelurahan & partisipasi swadaya masyarakat dlm pembangunan

Terealisasinya pemberian bantuan pembangunan kel.

20 Kecamatan

Bapermasdes

Pemberian Dana Bantuan Desa Berkembang

Pemberian Bantuan keuangan untuk 10 Desa Peningkatan ekonomi masyarakat desa

Bapermasdes

Pembinaan, Monitoring dan Pengawasan Pemberian Dana Bantuan Desa Berkembang

Tersedianya Administrasi Keuangan dan Pelaksanaan Kegiatan Penyaluran dana Bantuan Desa

10 Desa

Bapermasdes

Bantuan Keuangan Pemberdayaan Masyarakat

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana publik

20 Kecamatan

Bapermasdes

Pembinaan, Monitoring dan Pengawasan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

Terselenggaranya kegiatan pemberdayaan masy. kelurahan secara efektif, efesien dan terarah.

20 Kelurahan

Bapermasdes

Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap potensi Desa

Tersusunya data profil Desa/kel.

285 Desa, 20 Kel.

Bapermasdes

Prioritas 1 - 2 -

No.


1

2

Sasaran

4 Peningkatan patisipasi masyarakat dlm pembangunan

Target Tahun 2011

SKPD Pelaksana

5 20 Kecamatan

6 Bapermasdes

1 kali

Bapermasdes

20 Kec.

Bapermasdes

Meningkatkan ekonomi masyarakat Peningk. kualitas penerapam&pengembangan TTG Tersedianya alat TTG untuk Masyarakat Home industri Terwujudnya kelompok usaha yang maju dan meningkatnya hasil produksi. Meningkatkan kulitas dan efektivitas Tertanganinya Fakir miskin dan PMKS lainya pelayanan Fakir miskin dan PMKS lainya. Meningkatnya pelayanan Lanjut Usia Tetangani dan terlayaninya lanjut Potensial, Korban Bencana Alam, usia potensial, korban bencana ala, Anak yang mengalami hambatan anak yang mengalamai hambatan fungsi sosial. fungsi sosialnya.

3 Kec.

Bapermasdes

30 Kelompk

Bapermasdes

13 Program Pembinaan Anak Terlantar

Meningkatnya pelayan dan kemitraan dalam pelayanan PMKS anak terlantar, anak jalanan, anak cacat, anak nakal.

14 Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma

15 Program Pembinan Panti Sosial/Jompo

10 Program Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna

3 Tercapainya peningkatan fasilitasi masyarakat dalam pembangunan

Indikator

Terselenggaranya Pameran TTG yang Terbukanya wawasan tentang bermanfaat bagi masyarakat Teknologi Pedesaan/Terapan Terciptanya Karya Inovatif TTG Terwujudnya fungsi dan peran posyantekdes sebagai PIP (Penerapan Ilmu Pengetahuan) dan pendayagunaan TTG

11 Program Pemberdayaan FM KAT dan PMKS 12 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial


Peningk. kualitas penerapam&pengembangan TTG

20%

Dinas Sosial Nakertrans

20%


20%


Meningkatnya pembinaan kepada Tertanganinya penyandang cacat para penyandang cacat dan trauma. dan penyandang cacat berat

20%


Meningkatnya pembinaan kepada panti asuhan / panti jompo.

20%


Prioritas 1 - 3 -

Terlayaninya PMKS anak terlantar, anak jalanan, anak cacat dan anak nakal

Tertanganinya anak panti asuhan/panti jompo sehingga kesejahteraanya meningkat

No.


1 2 16 Program Pembinaan EX Penyandang Penyakit Sosial Ex Napi, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya

Sasaran

Indikator

Target Tahun 2011

SKPD Pelaksana

5 20%

6 Dinas Sosial Nakertrans

20%


17 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

3 Meningkatnya pelayanan dan kemitraan dalam penanganan eks penyandang penyakit sosial, eks Meningkatnya peran aktif

4 Tertanganinya eks penyandang penyakit sosial, eks napi, PSK, narkoba, dan penyakit sosialPekerja lainya. Terbinanya Karang Taruna,

18

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Masyarakat, Dunia Usaha, Jenjang kerjasama pelaku penyelenggara Siswa SD/MI, SMP/MTs sederajat

Sosial Masyarakat, Organisasi sosial dan tersebarnya informasi Angka Putus Sekolah SD/MI

0,7

Dikpora

19

Program Pendidikan Menengah

Siswa SMA/MA/SMK sederajat

Angka Putus Sekolah SMP/MTs 0,5 Angka Putus Sekolah SMA/MA/SMK 0,5

Dikpora

20

Program Pendidikan Non Formal

PKBM

4 desa

Dikpora

Desa PNF

jml desa menerapkan kewirausahaan jml desa menerapkan ketrampilan

4 desa

Dikpora

21 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

Pemuda usia produktif

Jml pemuda trampil dan mandiri

75 orang

Dikpora

22 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Masyarakat miskin

Cakupan pelayanan kesehatan dasar 80% masyarakat miskin

Dinas Kesehatan

23 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Masyarakat miskin

Cakupan desa siaga aktif

60%

Dinas Kesehatan

24 Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Bayi keluarga miskin

Cakupan pemberian makanan 80% pendamping ASI pada anak usia 6-24 bln gakin

Dinas Kesehatan

Balita keluarga miskin

Cakupan balita gizi buruk mendapat 80% perawatan

Dinas Kesehatan

Depot air

Cakupan pengawasan kualitas air

65%

Dinas Kesehatan

Masyarakat Kab Kendal

Cakupan jamban keluarga

70%

Dinas Kesehatan

Masyarakat Kab Kendal

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit

90%

Dinas Kesehatan

Desa/Kelurahan

Cakupan Desa/Kelurahan mengalami 90% KLB yang dilakukan penyelidikan epdemiologi <24 jam Cakupan Desa/Kelurahan Universal 90% Child Immunization (UCI)

Dinas Kesehatan

25 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 26 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Desa/Kelurahan


Prioritas 1 - 4 -

Dinas Kesehatan

No.


1 2 27 Program Upaya Kesehatan Rumah Sakit

Sasaran

Indikator

3 Obat Keluarga Miskin

4 Tersedianya obat bagi keluarga miskin

Keluarga Pasien Tidak Mampu

Terpenuhinya penguburan pasien tidak mampu

Target Tahun 2011

SKPD Pelaksana

5 1 Paket

6 RSUD dr. H. Soewondo

1 Paket

RSUD dr. H. Soewondo

28 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ke tenagakerjaan

Meningkatnya jaminan perlindungan Ada penerapan KHL, terbinanya PJTKI 30% dan pengembangan lembaga dan PLPJTKI, terlaksananya UMK ketenaga kerjaan.


29 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

Meningkatnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja

Terlatihnya para penganggur/pencari 20% kerja kualitas LPK meningkat.


30 Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Meningkatnya Kesempatan kerja bagi pencari kerja

Terlatihnya pencari kerja, pengangguran berkurang, adanya tambahan pendapatan masyarakat pekerja sementara.

20%


31 Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi

Meningkatnya pengembangan wilayah transmigrasi.

Adanya calon lokasi transmigrasi, tertanganinya permasalahan transmigran, menempatkan transmigran ke luar Jawa.

20%


32 Program Transmigrasi Lokal

Tersuluhnya calon transmigran

Meningkatnya calon transmigran

20%


33 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

SKPD se-Kab.Kendal dan Organisasi Wanita

Banyaknya pimpinan dan peran serta banyaknya dari unsur perempuan. pimpinan SKPD / Ormas /organisasi politik dari perempuan

Perempuan dan anak se-Kab. Kendal Terpenuhinya hak perempuan dan anak untuk mendapatkan perlindungan


Prioritas 1 - 5 -

Turunnya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak

BPPKB

BPPKB

No.


Sasaran

Indikator

Target Tahun 2011

SKPD Pelaksana

1 2 34 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

3 Perlindungan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak

4 5 Terkoordinasinya kegiatan pelayanan Terlaksananya terhadap korban kekerasan sistem pelayanan

6 BPPKB

35 Program Keluarga Berencana

Masyarakat se-Kab.Kendal

Meningkatnya Pelayanan KB

Menurunkan angka kematian bayi dan ibu hamil

BPPKB

Masyarakat se-Kab.Kendal

Bertambahnya akseptor KB baru

Menekan angka kelahiran

BPPKB

36 Program Pembinaan Infrastruktur Pedesaan

meningkatkan kualitas sanitasi yang pembangunan sanitasi&MCK rendah/kumuh

11 desa

Dinas Ciptaru

meningkatkan sarana dan prasarana adanya sarana penampungan air air minum

di 68 desa/kel

Dinas Ciptaru

meningkatkan kebersihan pengadaan TPS/TPA lingkungan & kesehatan masyarakat pengadaan tong sampah

7 buah

Dinas Ciptaru

38 Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong

peningkatan kebersihan lingkungan

adanya SPAL (Saluran Pembuangan Air Limbah)

7 desa

Dinas Ciptaru

39 Program Peningkatan Kesiagaan dan pencegahan Bahaya Kebakaran

peningkatan SDM masyarakat mengenai kewaspadaaan& cara penanganan bahaya kebakaran

sosialisasi

5 desa

Dinas Ciptaru

40 Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan


Meningkatkan pemb. Pedesaan

Perbaikan jalan desa Dinas Bina Marga dan ± 20 km Pengairan

41 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan


Bantuan aspal

1.000 drum

42 Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan

Pedagang kaki lima dan asongan

Kesadaran pedagang kaki lima dan asongan akan prinsip 3 KL( Kesehatan,Keamanan,Kebersihan lingkungan

2 Keg/100 org

37 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan


Prioritas 1 - 6 -

485 buah

Dinas Bina Marga dan Pengairan DP3E

No.


1

2

43 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

44 Program peningkatan ketahanan pangan


Sasaran

Indikator

Target Tahun 2011

SKPD Pelaksana

3 Pedagang kaki lima dan asongan

4 Kesadaran pedagang kaki lima dan asongan akan prinsip 3 KL( Kesehatan,Keamanan,Kebersihan lingkungan

5 20 pedagang

6 DP3E

Terselesainya permasalahan yang dihadapi IKM

Buku diagnosis IKM di Kab.Kendal

4 IKM

DP3E

IKM makanan

12 unit Terlaksananya fasilitasi peralatan produksi pengemas makanan pada IK makanan

DP3E

Meluasnya pemasaran produk dan terpantaunya keamanan produk makanan

Terlaksananya fasilitasi sertifikasi PIRT bagi industri makanan di Kab.Kendal

25 IKM

DP3E

Terkoordinasinya pelaksanaan Terlaksananya rakor, monoring dan keiatan di bidang ekonomi yang pemberdayaan raskin terpadu dan berkelanjutan bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi

1 Tahun

Bagian Perekonomian

Terpantaunya kerawanan pangan secara dini di Kabupaten Kendal

4 desa rawan pangan dan 2 desa mandiri pangan (10%)

Kantor Ketahanan Pangan

Tersedianya pangan setiap wilayah Adanya cadangan pangan dan waktu dengan harga terjangkau masyarakat yang terbangun dan pengendalian harga pangan

2160 ton


Tercukupinya Konsumsi pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)

Skor PPH 85 (naik 5 point)


Prioritas 1 - 7 -

Jumlah Desa rawan pangan yang tertangani

Rasio/tingkat konsumsi pangan menuju Pola Pangan Harapan (PPH)

PRIORITAS 2 Mewujudkan Clean Governance dan Good Government

No.


Sasaran

Indikator

Target Tahun 2011

SKPD Pelaksana

1

2

3

4

5

6

1

Program Peningkatan kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Kegiatan reses Anggota DPRD Kab. Kendal

Jumlah Anggota DPRD yang melaksanakan penyerapan aspirasi masyarakat

50 Orang

Sosialisasi peraturan perundangJumlah terselenggaranya publikasi 45 kegiatan undangan untuk masyarakat umum kegiatan DPRD dan Peraturan Daerah melalui media massa 2

3

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah


Kenyamanan dalam bekerja karena didukung sarana penunjang yang memadai

Tersedianya sarana dan prasarana tugas kedinasan yang memenuhi syarat

Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD

1 paket

Bagian Umum

Meningkatkan kemudahan dalam Tersedianya sarana tugas kedinasan 1 paket rangka koordinasi untuk menunjang yang memenuhi syarat kegiatan

Bagian Umum

Mengurus dan memelihara Meningkatkan rasa nyaman dalam perbaikan dan kebersihan gedung di bekerja bawah penguasaan sekretariat baik itu ruangan, taman dan garasi yang berada di lingkungan Setda Kendal

1 paket

Bagian Umum

Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor

5 Jenis Barang

Tersedianya Barang Milik daerah

Bagian Pengelolaan Aset Daerah

Tercapainya target pendapatan yang Tercapainya kelancaran tugas di ditetapkan bidang penarikan retribusi

Terpenuhinya PAD

Bagian Umum

Terselenggaranya pengelolaan administrasi keuangan unit setda

Meningkatnya kinerja para bendahara pembantu di Setda

1 kegiatan

Bagian Umum

Meningkatnya tertib administrasi kearsipan

1 kegiatan

Bagian Umum

Meningkatnya tertib administrasi keuangan

1 kegiatan

Bagian Umum

Prioritas 2 - 1 -

No.


1

2

Sasaran

Indikator

Target Tahun 2011

SKPD Pelaksana

3 Meningkatkan kinerja pelayanan komunikasi

4 Peningkatan kinerja pelayanan komunikasi

5 1 kegiatan

6 Bagian Umum

Terselenggaranya pengelolaan keuangan yang cepat tepat dan benar Tersedianya keperluan kegiatan kesekretariatan

Meningkatnya pelayanan dan kinerja 1 kegiatan aparatur

Bagian Umum

Meningkatnya kelancaran pelaksanaan kegiatan

1 paket

Bagian Umum

Terpenuhinya laporan keuangan Setda

Meningkatnya tertib administrasi keuangan

1 kegiatan

Bagian Umum

Tertib Administrasi Kekayaan Milik Pemerintah Kabupaten Kendal

Terselenggaranya pengelolaan administrasi barang daerah

Semua SKPD


4

Program Pembinaan dan Fasilitas Keuangan Daerah

Pembayaran PBB tanah Eks. Bondo Desa dan Bengkok Desa

Meningkatnya pendapatan asli Tanah eks bondo daerah dari lelang eks. Bengkok dan desa dan bengkok bondo desa desa

5

Program Penatausahaan Keuangan Daerah

Tercapainya tertib administrasi keuangan daerah sesuai aturan

Meningkatnya kualitas kinerja pengelolaan keuangan daerah

100%

DPPKD

Tersedianya SDM yang cakap dan trampil

Terciptanya penatausahaan keuangan yang tepat dan benar

100%

DPPKD

Terpeliharanya data obyek dan subyek PBB

Tersedianya data obyek dan subyek PBB yang akurat

100%

DPPKD

Tertanganinya tuntutan ganti rugi daerah

Pengamanan dan upaya pengembalian kerugian daerah

100%

DPPKD

Tersusunnya buku laporan APBD

Tersedianya buku APBD Kab. Kendal 100% dan penjabarannya

DPPKD

Terciptanya pelaporan dan penyusunan pengelolaan keuangan daerah secara akurat sesuai aturan yang berlaku

Tercapainya tertib administrasi keuangan daerah sesuai aturan

100%

DPPKD

Tersedianya pedoman pengelolaan keuangan daerah

Terciptanya upaya dalam rangka meningkatkan Pendapatan Daerah

100%

DPPKD

6

Program Pengelolaan Keuangan Daerah


Prioritas 2 - 2 -


No.


1

2

Sasaran

Indikator

Target Tahun 2011

SKPD Pelaksana

5 100%

6 DPPKD

100%

DPPKD

3 Tersusunnya kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah

4 Tersedianya pedoman penyusunan Laporan keuangan Pemerintah Daerah

Tertanganinya arsip DPPKD

Tertib Administrasi kearsipan

Terlaksananya pemeriksaan reguler, 20% kasus/khusus monitoring pengawasan rakorwas, evaluasi LAKIP, PAK-JFA, pemantauan GDN, LP2P dan review laporan keuangan

7

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah

Presentase penurunan penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan aparatur

8

Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

Presentase peningkatan kemampuan Terlaksananya pelatihan teknis tenaga pemeriksa dan aparatur yang pengawasan dan penilaian angka berkualitas/profesional kredit

9

Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

Transparansi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan

Terlaksananya kegiatan penyusunan 50 Buku laporan peyelenggaraan pemerintah kecamatan

Bagian Tapem

Peningkatan tertib administrasi Kecamatan dan Kelurahan

Terlaksananya pembinaan administrasi kecamatan dan kelurahan

50 Buku

Bagian Tapem

Terwujudnya pemerintahan kecamatan yang dapat dipercaya

Monitoring dan evaluasi pendelegasian sebagai wewenang Bupati kepada Camat

50 Buku

Bagian Tapem

Tetib administrasi keuangan kelurahan

Monitoring dan evaluasi penggunaan 1 paket dana bantuan rutin kelurahan

Bagian Tapem

Peningkatan SDM aparatur kecamatan

Bintek aparatur kecamatan

1 paket

Bagian Tapem

Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan dan pelayanan

Terlaksananya Bantuan dana keuangan rutin dan operasional kelurahan

1 paket

Bagian Tapem


Prioritas 2 - 3 -

20%

Inspektorat Kabupaten

Inspektorat Kabupaten

No.


1

2

Sasaran

Indikator

Target Tahun 2011

3 4 5 Pendelegasian sebagaian wewenang Bantuan Keuangan pendelegasian 1 paket Bupati kepada lurah sebagaian wewenang Bupati kepada lurah Peningkatan akuntabilitas pemerintah daerah

Terwjudnya pemerintah daerah yang Buku LKPJ, LPPD dan ILPPD Kab. Kendal dipercaya

SKPD Pelaksana 6 Bagian Tapem

Bagian Tapem

10 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Membuat sarana dan prasarana TIK HW,SW, NW sesuai program kerja dan pendanaan

1 paket

Bagian Pengelolaan Data

11 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Meningkatnya akses informasi dan komunikasi untuk mendukung penyebarluasan informasi

1 paket

Bagian Pengelolaan Data

Jalur informasi memadai

Mobilitas petugas keprotokolan Terwujudnya SDM aparatur berjalan lancar Pemerintah Kab. Kendal yang mampu memberikan pelayanan yang Tersedianya sarana Pendukung prima kepada masyarakat Pelaksanaan Tugas Keprotokolan


Prioritas 2 - 4 -

Bagian Humas

1 th

Bagian Humas

Pelaksanaan Upacara Bendera 17 an 10 kali Setiap Bulan

Bagian Humas

Mobilitas di lingkungan SKPD

1 kali

Bagian Humas

4 kali

Bagian Humas

1 th

Bagian Humas

Kumpulan naskah Sambutan Bupati 1 th

Bagian Humas

Fasilitasi Informasi Masyarakat Kepada Pemda

1 th

Bagian Humas

Buku tentang Informasi sekilas Kab. Kendal

1 th

Bagian Humas

Pertemuan Anggota bakohumas Terwujudnya sistem manajemen pemerintahan dan pembangunan yang baik dengan sarana operasional Papan Informasi di Kecamatan yang ada untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan Terwujudnya pelayanan akses informasi dan komunikasi antara stakeholder pembangunan di Kab. Kendal baik urusan pemerintahan

1 th

No.


1

2

Sasaran 3 Tersedianya sarana dan prasarana yang mampu mendukung tugastugas pemerintah dan pelayanan masyarakat baik perangkat keras maupun lunak

Indikator

Target Tahun 2011

4 Pelaku kegiatan pemberitaan/liputan 1 th dalam rangka ekspose Kab. Kendal

6 Bagian Humas

Tereksposnya segala potensi dan dinamika pemerintahan dan pembangunan melalui media elektronik

1 th

Bagian Humas

Tersusunnya media komunikasi buletin Giat Beribadat

4 triwulan

Bagian Humas

Termuatnya informasi pembangunan 1 th lewat media massa

Bagian Humas

Terlaksananya Jumpa Pers dengan wartawan Liputan Kendal

6 kali

Bagian Humas

fasilitasi Informasi tentang Cukai tembakau

1 th

Bagian Humas

Kunjungan Kerja Wartawan dan Humas ke lain daerah

1 kali

Bagian Humas

Tersedianya sarana penunjang siaran 1 th Terwujudnya peran serta masyarakat pembangunan sehingga mampu mengembangkan diri Terlaksananya operasinalisasi 1 th dengan memanfaatkan ilmu pencari ikan dengan baik pengetahuan dan lingkungan Pengurusan proses pentahapan 1 th perijinan LPPL radio Swara Kendal


5

SKPD Pelaksana

Bagian Humas Bagian Humas Bagian Humas

Tersusunnya panduan dalam Aparatur yang tertib dalam bekerja pelaksanaan kinerja dan acuan bagi dengan sarana yang memadai dan pengusaha bidang TIK pengusaha bidang TIK yang teratur

50%

Dinas Perhubungan Kominfo

Lingkungan kerja yang didukung penggunaan software legal

0%


Prioritas 2 - 5 -

Penggunaan software yang legal

No.


1

2

Sasaran

Indikator

Target Tahun 2011

3 4 Terciptanya pengusaha di Kabupaten Terpenuhinya kelengkapan ijin usaha 100% Kendal yang sadar akan peraturan sesuai aturan yang berlaku dan perizinan Petugas yang mampu mengikuti perkembangan TIK dan menjawab segala permasalahan TIK

5

Tercapainya e-Gov dan keterbukaan 50% informatika publik (KIP)

SKPD Pelaksana 6 Dinas Perhubungan Kominfo


Semakin meningkatnya kualitas dan SDM, budaya kerja, dana perangkat kuantitas SDM bidang teknologi yang memadai informasi dan komunikasi

1 paket

Bagian Pengelola Data

Informatika publik yang lengkap, akurat dan aktual disemua bidang bagi masyarakat Kendal dan masyarakat umum

Kemudahan akses, kelengkapan informasi dan updating yag berkesinambungan

100%


Meningkatkan penataan peraturan dan kebijakan daerah di bidang TIK

Aspek hukum (kelembagaan dan 100% rencana induk) yang jelas bidang TIK


Meningkatnya/mensinergikan perencanaan, pengelolaan, dan penggaran dan implementasi TIK

Perangkat ukum dan perundang100% undangan yang jelas dan rinci tentang TIK guna mendukun efisiensi dan efektifitas manajemen pemerintahan daerah


12 Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media.

Semakin mudahnya akses masyarakat terhadap komunikasi dan informasi

Hubungan kerja yang baik dalam penguasaan TIK

1 paket


13 Penataan Peraturan Perundang-undangan

Legislasi Rancangan Peraturan Perundang- undangan untuk DPRD, SKPD, Camat dan Desa

Perda yang disetujui DPRD dan Tersebarluaskannya LDL/BD

15 Raperda


Prioritas 2 - 6 -

Bagian Hukum

No.


1

2

Sasaran

Indikator

SKPD Pelaksana

5 15 Raperda, 60 Per. Bup, 600 Kep. Bup, 50 Perjanjian /MoU, 20 Pengkjian, Per.Per-UU-an

6 Bagian Hukum

3 Penyusunan Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan Perjanjian / MoU

4 Terlaksananya pengkajian terhadap penyusunan Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan Perjanjian / MoU

Para Pejabat Struktural / Staf yang menangani Rancangan Peraturan Perundang-undangan

Meningkatnya pengetahuan Pejabat 60 Peserta Struktural / Staf dalam penyusunan Rancangan Peraturan Perundangundangan

Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Pemahaman masyarakat terhadap Perundang-undangan untuk Perda/Perbup Kecamatan Penyusunan Naskah Akademik SKPD, Naskah Akademik dan Masyarakat

Bagian Hukum

10 Lokasi

Bagian Hukum

15 Raperda

Bagian Hukum

Koordinasi kerjasama permasalahan Jumlah terselenggaranya kerjasama 5 kegiatan perundang-undangan antara DPRD membahas permasalahan perundangundangan Kab. Kendal dan Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD

Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan oleh Anggota DPRD Kab. Kendal

Sekretariat DPRD

Jumlah rancangan peraturan 10 peraturan perundang-undangan yang tersusun rancangan Perda

Pengkajian Peraturan PerundangJumlah peraturan peraturan undangan yang Baru, Lebih Tinggi perundang-undangan yang dapat dan keserasian Antar Peraturan dikaji Perundang-undangan Daerah antara DPRD Kab. Kendal dan Sekretariat DPRD Optimalisasi, pemeliharaan dan pengaman Aset daerah

15 Program Pengembangan Wilayah Perbatasan

Peningkatan kerjasama antar daerah Terciptanya hubungan kerjasama antar daerah Prioritas 2 - 7 -

25 perauran perundanundangan

Terpeliharanya aset milik pemerintah 3 unit paket dan 2 daerah kabupaten kendal unit kegiatan

14 Program Pengamanan Aset Daerah


Target Tahun 2011

1 kegiatan

Sekretariat DPRD

Bagian Pengelolaan Aset Daerah Bagian Tapem

No.


1

2

Sasaran

Indikator

Target Tahun 2011

SKPD Pelaksana

3 Terwujudnya batas wilayah kecamatan yang jelas

4 Penegasan pilar batas kecamatan

5 1 kegiatan

6 Bagian Tapem

Terwujudnya peta rupa bumi dan indentitas wilayah Kab. Kendal

Terlaksananya penyusunan peta rupa Bumi

1 paket

Bagian Tapem

16 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Prasarana fisik kantor kelurahan

Bagian Tapem

17 Program Peningkatan Penataan Penguasaan Kepemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

Terpenuhinya kebutuhan sarana kantor kelurahan Tercipnya kapasitas status tanah milik Pemda secara hukum

Terlaksananya rehab prasarana fisik 1 kegiatan kantor kelurahan Pengadaan lap top untuk kelurahan 10 kelurahan Sertifikat tanah milik Pemda

1 kegiatan

Bagian Tapem

Meningkatkan pengetahuan perangkat desa terhadap permasalahan pertanahan

Penyuluhan pertanahan

1 paket

Bagian Tapem

Terwujudnya organisasi perangkat daerah yang sesuai dengan wewenang yang diserahkan, kemampuan, kebutuhan dan karakteristik daerah.

Jumlah buku hasil evaluasi lembaga perangkat daerah

10 Buku

Bagian Organisasi

Jumlah Perda lembaga perangkat daerah yang sesuai Peraturan Perundang-undangan

2 Perda

Bagian Organisasi

Tersusunya buku standar kompetensi Jabatan Struktural

60 buku

Bagian Organisasi

Tersusunya buku syarat Jabatan

60 buku

Bagian Organisasi

Jumlah tersusunnya pertanggung jawaban kinerja yang legitimate

2 lembaga

Bagian Organisasi

Tersusunnya Penetapan kinerja Kabupaten Kendal

2 lembaga

Bagian Organisasi

18 Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

Terlaksananya Kegiatan Analisis Jabatan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal Terwujudnya aparatur pemerintah yang akuntabel di lingkungan Pemerintah Daerah

Jumlah kegiatan pembinaan 1 kali ketatalaksanaan sosialisasi pedoman tata naskah dinas Jumlah SKPD yang dibina dalam 36 SKPD pelaksanaan Pakaian Dinas


Prioritas 2 - 8 -

Bagian Tapem

Bagian Organisasi

Bagian Organisasi

No.


1

2

Sasaran 3 Terwujudnya pelayanan prima di lingkungan Pemerintah Daerah.

Indikator 4 Terlaksananya pengukuran kinerja pelayanan

5

6 Bagian Organisasi

3 SKPD

Bagian Organisasi

Diseminasi kebijakan di bidang PAN kepada SKPD se Kabupaten Kendal

Meningkatnya pengetahuan 1. kegiatan (60 aparatur tentang kebijakan di bidang SKPD) PAN

Bagian Organisasi

Peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur dalam pelaksanaan tugas

304 orang Meningkatnya kapasitas (pengetahuan dan ketrampilan) serta kompetensi aparatur setda dalam melaksanakan tupoksi

Bagian Organisasi

304 orang

Bagian Organisasi

Peningkatan pelaksanaan pengawasan melekat pada semua SKPD se Kab. Kendal

1 kegiatan (60 SKPD) Berkurangnya tindak penyalahgunaan dan penyelewengan wewenang.

Bagian Organisasi

Peningkatan disiplin aparatur

Meningkatnya ketaatan dalam jam dinas, pakaian dinas dan aturan kepegawaian yang lain.

304 orang

Bagian Organisasi

Terlaksananya Pembinaan Teknis dan Pengawasan Perizinan.

Monitoring dan evaluasi permasalahan di bidang perizinan yang dilaksanakan secara periodik.

Selama 12 bulan

UPT

Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Proses Perizinan

Penyelesaian proses pelayanan perizinan

Selama 12 bulan

UPT

Diterbitkannya permohonan perizinan yang memenuhi syarat administrasi dan teknis

Selama 12 bulan

UPT

Tercukupinya sarana pelayanan perkantoran

3 Unit Komputer dan 4 unit AC

UPT

Terlaksananya Peralatan dan Perlengkapan Kantor


SKPD Pelaksana

Tersusunnya pedoman dan evaluasi 100 buku pelayanan publik

Peningkatan pelayanan administrasi Terwujudnya tertib administrasi kepegawaian untuk semua pegawai kepegawaian bagi seluruh pegawai setda setda

19 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Target Tahun 2011

Prioritas 2 - 9 -

No.


1 2 20 Program Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Perizinan

21 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

22 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur


Sasaran

Indikator

Target Tahun 2011

SKPD Pelaksana

3 Terlaksananya Pengadaan Sarana Informasi dan Komunikasi

4 Masyarakat akan semakin paham akan perizinan

5 1000 laeflet, 500 boklet, 3 bh baliho, sosialisasi ttg alur proses pelayanan perizinan

6 UPT

Terlaksananya Pengadaan Sarana Prasarana Data dan Dokumentasi Perizinan

Tertibnya data & dokumentasi perizinan

3500 arsip pemohon dan 2 lemari arsip

UPT

Terlaksananya Pengelolaan dan Pelaporan Data Perizinan

Terpenuhinya penerbitan SK perijinan dan laporan bulanan perizinan

Selama 12 bulan

UPT

559 Orang

BKD

60 Orang

BKD

Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat Teknis Fungsional dan Tunjangan Tugas Belajar

125 Orang

BKD

Jumlah pegawai yang mengikuti Ujian Dinas KP dan KPPI

110 Orang

BKD

Jumlah CPNS yang mengikuti Diklat Kesemaptaan

640 Orang

BKD

Terpenuhinya Kompentensi Calon Sekda/Eselon II lewat Test PCAP

7 Orang

BKD

Terkendalinya pelaksanaan diklat secara terpadu

80 Orang

BKD

71 orang

BKD

Terwujudnya kapasitas sumber daya Jumlah CPNS yang terkirim Diklat Prajabatan aparatur yang mempunyai kapabilitas dan kompetensi yang Jumlah Pejabat Struktural yang tinggi mengikuti Diklatpim TK. II, III dan IV

Meningkatnya disiplin dan integritas Jumlah calon Praja Institut aparatur pemerintah daerah dalam Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) rangka memantapkan yang lolos seleksi administrasi profesionalisme Prioritas 2 - 10 -

No.


Sasaran

1

2

3

23 Program Pemberian Jaminan Keselamatan Kerja


Indikator 4 Meningkatkan disiplin pegawai

Target Tahun 2011 5 75 kegiatan

6 BKD

Menurunnya kasus-kasus indisipliner 25 kasus

BKD

Meningkatnya kinerja Baperjakat, terlaksananya pelantikan pejabat struktural Terwujudnya data tingkat kinerja pegawai

18 kegiatan

BKD

1 unit

BKD

Pengisian CPNS sesuai formasi

500 orang

BKD

Sumpah janji PNS

1,000 PNS

BKD

Penerbitan SK KP & SK PMK PNS tepat waktu

2,425 SK

BKD

Terprosesnya SK CPNS menjadi PNS

800 SK

BKD

Terkendalinya pelaksanaan kegiatan 12 bulan kepegawaian Penerbitan SK Pensiun tepat waktu 359 SK

BKD

Penerbitan SK Mutasi tepat waktu

120 SK

BKD

Penerbitan SK Ijin Belajar tepat waktu Penerbitan SK Penggunaan Gelar tepat waktu

800 orang

BKD

50 orang

BKD

Tersusunnya data formasi CPNS 1 kegiatan tahun 2011 Terselesaikannya penetapan NIP 11.239 PNS CPNS Terwujudnya ketenangan kerja & Pemberian asuransi jiwa bagi PNS 400 orang peningkatan kinerja PNS dan PTT dan PTT yang mempunyai pekerjaan yang mempunyai pekerjaan berisiko berisiko tinggi tinggi Prioritas 2 - 11 -

SKPD Pelaksana

BKD

BKD BKD BKD

No.


1 2 24 Program Peningkatan Kesejahteraan Pegawai

25 Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan Administrasi Kepegawaian

26 Program Pembinaan, Pemasyarakatan OR dan Pembinaan Masyarakat Beragama


Sasaran 3 Meningkatkan kesejahteraan aparatur untuk memantapkan profesionalisme

Indikator

Prioritas 2 - 12 -

SKPD Pelaksana

4 5 Tersantuninya/diberikannya uang 6 orang duka wafat bagi PTT yang meninggal

6 BKD

Jumlah pegawai yang mendapatkan 11.239 orang Tambahan Perbaikan Penghasilan (TPP)

BKD

Meningkatnya pelayanan dan tertib Terselenggaranya Rakor Bidang administrasi kepegawaian Kepegawaian Tertatanya arsip kepegawaian

Terciptanya koordinasi dalam rangka peningkatan peran serta pemuda / masyarakat dalam pembanguan pendidikan keagamaan, kesehatan sosial budaya , kepemudaan dan keolahragaan di Kabupaten Kendal

Target Tahun 2011

1 kegiatan

BKD

1 kegiatan

BKD

Terselesaikannya verifikasi data PTT, 880 SK SK Pengangkatan/ Pemberhentian PTT Terwujudnya peningkatan sarana 5 Jenis prasarana kepegawaian

BKD

Tersusunnya file dokumen dan 1 kegiatan statistik kepegawaian dan data base PNS yang akurat

BKD

Tersedianya Kartu Pegawai Elektronik 11.239 PNS (KPE) sebagai pengganti kartu pegawai sebelumnya

BKD

Terpenuhinya kelengkapan dokumen 1,370 unit administrasi kepegawaian

BKD

Meningkatnya prestasi dan prosentase kegiatan pendidikan keagamaan, kesehatan, sosial budaya kepemudaan dan keolahragaan di Kabupaten Kendal

0,4

BKD

Bagian Kesra

No.


1 2 27 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Sasaran

Indikator

3 4 Terlaksananya Pelaksanaan Peningkatan pelaksanaan kegiatan Pengendalian Pembangunan Daerah pengendalian pembangunan.

Target Tahun 2011 5 62 bendel laporan dinas

Terpenuhinya Kegiatan 70 rekap laporan Pembangunan di Kabupaten Kendal bulanan, Kunjungan Selesai Tepat Waktu Mutu dan kegiatan 48 kali Sasaran


SKPD Pelaksana 6 Bagian Pembangunan

Bagian Pembangunan

Terlaksananya Kegiatan Monitoring, Peningkatan pelaksanaan kegiatan Evaluasi dan Pelaporan monitoring, evaluasi dan pelaporan Pembangunan pembangunan .

62 set laporan dinas

Bagian Pembangunan

Terpenuhinya Data dan Kegiatan Data dan Kegiatan Pelaporan Pelaporan Kegiatan Pembangunan di Kegiatan Pembangunan di Kabupaten Kendal Kabupaten Kendal

1 paket evaluasi kegiatan, 48 kali kunjungan

Bagian Pembangunan

Terlaksananya Pengadaan Barang dan Jasa

75 buku pedoman pengadaan barang dan jasa

Bagian Pembangunan

Terpenuhinya Kriteria pelaksanaan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan 1 paket monitoring Pengadaan Barang dan Jasa dengan Jasa dengan Baik dan Lancar Baik dan Lancar

Bagian Pembangunan

Terlaksananya Survey Aspirasi Masyarakat

Bagian Pembangunan

Peningkatan pelaksanaan pendampingan pengadaan barang dan jasa.

Peningkatan pelaksanaan survey aspirasi masyarakat.

1 paket survey aspirasi

Peningkatan Kualitas Jasa Konstruksi Peningkatan pelaksanaan pembinaan 1 paket jasa konstruksi.

Bagian Pembangunan

Terlaksananya Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik

Peningkatan pelaksanaan persiapan 60 peserta pengadaan barang dan jasa secara elektronik.

Bagian Pembangunan

Peningkatan Kinerja Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Peningkatan pelaksanaan 62 SKPD pemahaman pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Bagian Pembangunan

Peningkatan Kualitas Hasil Pembangunan

Peningkatan pelaksanaan pengendalian hasil pembangunan.

Bagian Pembangunan

Prioritas 2 - 13 -

1 paket

No.


1

2

28 Program Pembinaan dan Fasilitas Keuangan Desa

29 Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat

Sasaran

Indikator

SKPD Pelaksana

3 Peningkatan Pelaporan Kegiatan Pembangunan

4 5 Peningkatan pelaksanaan sosialisasi 62 SKPD SIMPOK.

Peningkatan pelaksanaan pembangunan di semua bidang

Jumlah kecamatan

20

Aparat pemerintah desa

Jumlah desa yang telah mendapatkan pembinaan

45 Desa

Pemerintah desa

Jumlah jenis buku administrasi desa 4 Desa

Bagian Pemdes

Pemerinatah Desa (Kades, Sekdes) dan instansi terkait

Jumlah pemerintah desa

Bagian Pemdes

Landasan yuridis organisasi pemerintahan desa

Jumlah draf raperda terkait 3 Desa penyelenggaraan pemerintahan desa

Bagian Pemdes

Batas yuridis wilayah pemerintah desa

Jumlah desa yang batas yuridisnya sudah tertata

2 Desa

Bagian Pemdes

Aset desa

Jumlah pemerintah desa

265 Desa

Bagian Pemdes

Balai desa

Jumlah balai desa yang direhab

1 (Balai Desa Sidomakmur, Kec. Kaliwungu Selatan)

Bagian Pemdes

265 Desa

6 Bagian Pembangunan Kecamatan Bagian Pemdes

Sosialisasi pencegahan, Masyarakat pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) di 6 lokasi eks kawedanan

2000 Orang

Lakhar BNK

Peringatan Hari Anti Narkoba Internasional (HANI) di Kabupaten Kendal

Masyarakat

1 Paket

Lakhar BNK

Pelatihan penyuluh P4GN di Kab. Kendal

PNS

100 Orang

Lakhar BNK

100 Orang

Lakhar BNK

Bimbingan Teknis Penangganan Paramedis Korban Penyalahgunaan Narkoba di Kab. Kendal RKPD Kabupaten Kendal Tahun 2011

Target Tahun 2011

Prioritas 2 - 14 -

No.


1

2

30 Program Pengembangan Data dan Informasi

Sasaran 3 Test urin/narkoba di Kab. Kendal

Indikator 4

Target Tahun 2011

SKPD Pelaksana

5 200 Orang

6 Lakhar BNK

Pemutakhiran Data KAMA dan KAPA Pelajar di Kab. Kendal

200 Orang

Lakhar BNK

Penelitian Pengaruh Merokok terhadap Bahaya Narkoba di Kab. Kendal

PNS

200 Orang

Lakhar BNK

Pelaksanaan Operasi Penegak Hukum di tempat hiburan dan sekolah

Masyarakat

200 Orang

Lakhar BNK

Tersedianya data dan informasi sebagai bahan perencanaan pembangunan daerah

Data profil daerah dan data statistik

8 jenis

PNS

BAPPEDA

Evaluasi dan monitoring pelaksanaan 3 kegiatan pembangunan

31 Program Kerjasama Pembangunan

32 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

33 Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar


Terlaksananya kerjasama pembangunan inter dan antar daerah

Dokumen RIPTI

1 dokumen

Hasil kajian dan sosialisasi hasil penelitian

2 kegiatan

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan (KKN)

20 kecamtatan

Kerjasama antar daerah Kedungsepur

1 kegiatan

Perencanaan pengembangan Studi pengembangan kawasan wilayah strategis dan cepat tumbuh minapolitan

Perencanaan Pengembangan KotaKota Menengah dan Besar

Prioritas 2 - 15 -

1 kegiatan

Koordinasi penataan ruang

12 kali

Tersedianya dokumen perencanaan RTBL wilayah perbatasan

1 paket

Pengembangan lingkungan berbasis komunita

4 desa/kel.

BAPPEDA

BAPPEDA

BAPPEDA

No.


Sasaran

Indikator

Target Tahun 2011

SKPD Pelaksana

1 2 34 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

3 Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah

4 Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah

5 3 dokumen

6 BAPPEDA

35 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Kajian, studi dan inventarisasi potensi bidang ekonomi

7 jenis

BAPPEDA

Fasilitasi FEDEP

1 paket

Primatani

1 paket

Monitoring dan evaluasi

1 kegiatan

36 Program Perencanaan Sosial dan Budaya

Peningkatan kualitas Perencanaan pemerintahan, Sosial dan Budaya

Koordinasi perencanaan dan evaluasi 3 kegiatan perencanaan bidang pemerintahan dan sosial budaya Tercapainya program PUS 1 kegiatan

BAPPEDA

Pembinaan dan pengembangan 20 Kecamatan Komda Lansia Penyusunan master plan pendidikan 20 Kecamatan

37 Program Perencanaan Wilayah dan SDA

Perencanaan Wilayah dan SDA

Target capaian SPM bidang pemerintahan

1 kegiatan

Kajian penyerahan urusan Pemkab ke Desa

1 kegiatan

Koordinasi dan fasilitasi perencanaan 3 kegiatan wilayah

BAPPEDA

Monev perencanaan wilayah dan 10 kali SDA Penyusunan FS lingkup perencanaan 9 paket wilayah dan SDA 38 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan


Angkutan umum yang tetap eksis dengan didukung sarpras yang mendukung optimalisasi kerja

Prioritas 2 - 16 -

Angkutan yang tetap tersedia melayani masyarakat dan FAU yang mendukung

1 Dinas Perhubungan Kominfo

No.


1 2 39 Program Peningkatan SDM Petugas dan Masyarakat Bidang Transportasi

Sasaran

Indikator

Target Tahun 2011

3 4 Petugas yang mampu memberikan Petugas yang tanggap, tangguh dan pemecahan segala permasalahan cekatan dilapangan serta masyarakat yang tertib berlalu lintas lalu lintas dengan manajemen rekayasa lalu lintas dan masyarakat yang taat dan sadar aturan lalu lintas

5

SKPD Pelaksana

6 0 Dinas Perhubungan Kominfo

40 Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Tersedianya Data Base Sipil Kependudukan dan Catatan Sipil

Terwujudnya Data Laporan SIAK serta Laporan Akurat dan Akuntabel

41 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Meningkatnya koordinasi antar trantib kecamatan

Tercapainya peningkatan koordinasi 5 keg Satpol PP kab dengan Trantib kecamatan

Satpol PP

Terlaksananya kegiatan patroli

Terciptanya rasa aman di wilayah se 1 keg – Kab. Kendal

Satpol PP

terlaksananya kegiatan pengamanan terwujudnuya keamanan dan unjuk rasa dan kerusuhan masa ketertiban masyarakat

42 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

43 Program Pendidikan Politik Masyarakat


1 paket

150 keg

Dispenduk Capil

Satpol PP

terlaksananya kegiatan pengawalan terwujudnya pengamanan terhadap 6 keg pejabat dan orang penting pejabat

Satpol PP

terlaksananya kegiatan pengadaan mobil patroli

terwujudnya mobil patroli

Satpol PP

Terwujudnya keamanan dan ketertiban serta kenyamanan dilingkungan masyarakat

Prosentase meninkatnya keamanan Tercapainya dan ketertiban serta kenyamanan keadaan dilingkungan masyarakat masyarakat yang kondusif aman dan di 20 Kec Prosentase meningkatnya partisipasi terkendali Keg. Ketahanan

Terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa yang berwawasan nusantara dalam wadah NKRI

1 keg

nasional peserta 50 orang, FPBI peserta 15 orang, pembauran generasi Terwujudnya masyarakat yang Prosentase meningkatnya partisipasi Forkom ormas berkualitas, memiliki kesadaran dan masyarakat berpolitik tomas 3 keg, etika moral berpolitik yang tinggi. pembinaan parpol 50 orang,sosialisasi demokrasi dan HAM Prioritas 2 - 17 -

Badan Kesbangpolinmas


masyarakat dalam berpolitik


No.


Sasaran

Indikator

1 2 44 Program Pencegahan Dini Penanganan Korban BA

3 Terwujudnya pemahaman tanggung jawab dan tugas serta kesiapsiagaan aparat dan masyarakat dalam penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi

45 Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat

Terlaksananya kegiatan peningkatan Terwujudnya kegiatan penyidikan kinerja PPNS pelanggar Perda

46 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

Terlaksananya kegiatan Penegakan Perda

47 Program Pengelolaan Sumberdaya Aparatur Dalam Pemberdayaan Potensi


5 Kesiapsiagaan aparat dan masyarakat pelatihan PB 200 orang, piket posko siaga, monitoring daerah rawan bencana, rakor PB diklat PB.

SKPD Pelaksana 6 Badan Kesbangpolinmas

44 keg

Satpol PP

Terwujudnya peningkatan kesadaran 90 keg masyarakat terhadap perda

Satpol PP

Terlaksananya kegiatan peningkatan Meningkatnya kinerja anggota sarana dan prasarana

1 keg

Satpol PP

Terlaksananya kegiatan peningkatan Peningkatan pengetahuan dan kualitas Satpol PP profesionalitas anggota

1 keg

Satpol PP

Terlaksananaya kegiatan pemberdayan cukai tembakau

Terwujudnya operasi penertiban cukai tembakau

30 keg

Satpol PP

Terlaksananya kegiatan pengiriman peserta

Terlaksananya partisipasi Satpol PP Kendal dalam kegiatan Satpol Propinsi

2 keg

Satpol PP

Terlaksananya kegiatan kesamaptaan

Terwujudnya peningkatan ketrampilan dan profesionalitas

5 keg

Satpol PP

Kemudahan dalam pencarian arsip

20 Rak Arsip

Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah

Terselamatkannya arsip dan berbagai 20 Kegiatan Pemeliharaan arsip dinamis inaktif kabupaten kendal yang tersimpan di gangguan serangga dan pengaruh cuaca KPAD


48 Program Penyelamatan dan Pelestarian dokumen / arsip daerah Tertatanya Arsip 49 Program Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah

4 Prosentase meningkatnya kesiapsiagaan aparat dan masyarakat dalam penanggulangan bencana dan penanganan pengunsi

Target Tahun 2011

Prioritas 2 - 18 -

No.


1 2 50 Program Perbaikan sistem administrasi kearsipan

51 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi


Sasaran

Indikator

Target Tahun 2011

SKPD Pelaksana

5

3 Pengelola arsip desa

4 Peningkatan SDM pengelola arsiparsip

40 orang

6 Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah

Pengelola arsip SKPD

Terwujudnya penataan arsip sesuai dengan aturan

4 pedoman x 166 Desa = 664

Kantor Perpustakaan dan Arsipda

Kesadaran masyarakat tentang perpustakaan dan arsip (Pameran buku dan arsip)

Peningkatan pengetahuan masyarakat akan pentingnya perpustakaan dan arsip

1 kegiatan


Prioritas 2 - 19 -

PRIORITAS 3 Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan No.


Sasaran

Indikator

Target Tahun 2011

SKPD Pelaksana

1

2

3

4

5

6

Pendidikan 1 Program Pendidikan Anak Usia Dini 2

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Anak usia 0 - 6 tahun/PAUD terlayani APK PAUD

50%

Dikpora

Anak usia SD/MI dan SMP/MTs terlayani

APM SD/MI sederajat

88%

Dikpora

Angka lulusan SD/MI

> 99%

Dikpora

APK SMP/MTs sederajat

98%

Dikpora

APM SMP/MTs sederajat

Dikpora

Angka Putus Sekolah SMP/MTs

1

Dikpora

% Ruang Kelas SD sesuai standar % Ruang Kelas SMP sesuai standar

70% 90%

Dikpora Dikpora

% SD/MI memiliki Lab. IPA dan Komputer

2%

Dikpora

% SD/MI memiliki Perpustakaan

60%

Dikpora

% SMP/MTs memiliki Lab. IPA % SMP/MTs memiliki Lab. Bahasa

Dikpora 15%

% SMP/MTs memiliki Lab. Komputer


Prioritas 3 - 1 -

Dikpora Dikpora

% SMP/MTs memiliki Perpustakaan

85%

Dikpora

% SD/MI terakreditasi A

10

Dikpora

% SD/MI terakreditasi B

89

Dikpora

% SD/MI terakreditasi C

1

Dikpora

% SMP/MTs terakreditasi A

40

Dikpora

% SMP/MTs terakreditasi B

59

Dikpora

% SMP/MTs terakreditasi C

5

Dikpora

% SD/MI melaksanakan KTSP

100

Dikpora

% SMP/MTs melaksanakan KTSP % SD memenuhi Standar Nasional Pendidikan

100 4

Dikpora Dikpora

No.


Sasaran

1

2

3

3

4

5

Program Pendidikan Menengah

Program Pendidikan Non Formal

Anak usia SMA/MA/SMK terlayani

Prioritas 3 - 2 -

Target Tahun 2011

SKPD Pelaksana

5

4 % SMP memenuhi Standar Nasional Pendidikan

40

6 Dikpora

Angka lulusan SMA/MA/SMK

98%

Dikpora

Rasio Siswa SMK : SMA % Ruang Kelas SMA/SMK sesuai standar % SMA/SMK memiliki Perpustakaan

60:40 97%

Dikpora Dikpora

80%

Dikpora

% SMA/SMK memiliki Lab. IPA

88%

Dikpora

% SMA/SMK memiliki Lab. Bahasa

15%

Dikpora

% SMK memiliki Bengkel

50%

Dikpora

% SMA terakreditasi A

52%

Dikpora

% SMA terakreditasi B

44%

Dikpora

% SMA terakreditasi C

4%

Dikpora

% SMK terakreditasi A

48%

Dikpora

% SMK terakreditasi B

50%

Dikpora

% SMK terakreditasi C

2%

Dikpora

7%

Dikpora

Tersedia dan terjangkaunya layanan % APK mendukung APK Dikdas pendidikan non formal Angka lulusan Paket A

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidik formal dan non formal terlayani


Indikator

94%

Dikpora

Angka lulusan Paket B

98%

Dikpora

Angka lulusan Paket C

94%

Dikpora

% Penduduk Buta Aksara 15 th ke atas

< 1%

Dikpora

% desa memilliki TBM

10%

Dikpora

% lembaga PNF terakreditasi

1%

Dikpora

Kualifikasi pendidik PAUD Formal min 15% S1/D4

Dikpora

Kualifikasi pendidik SDsederajat min 25% S1/D4 Kualifikasi pendidik SMPsederajat 84% min S1/D4

Dikpora Dikpora

No.


Sasaran

1

2

3

6

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

SKPD Dinas Dikpora dan Sekolah

Tersedianya layanan pendidikan sesuai standar

7

Program Pendidikan Berkelanjutan

Terlaksananya pendidikan berkelanjutan

Indikator 4 Kualifikasi pendidik SMA/SMK sederajat min S1/D4

Target Tahun 2011

SKPD Pelaksana

5

6 Dikpora

94%

% Pendidik SD sederajat bersertifikat 25% pendidik

Dikpora

% pendidik SMP sederajat bersertifikat pendidik

50%

Dikpora

% pendidik SMA/SMK sederajat 50% bersertifikat pendidik % Pengawas bersertifikat Pengawas 5%

Dikpora

Penerapan ISO 9001:2008

SMP 2 skl

Dikpora

SMA 2 skl

Dikpora

SMK 2 skl

Dikpora

Dikpora

Dinas Dikpora

Dikpora

Daya serap anggaran

> 95%

Dikpora

% komite sekolah berfungsi baik

50%

Dikpora

Penerapan sistem informasi manajemen pendidikan/pangkalan data

100%

Dikpora

% SD/MI menerapkan MBS

100%

Dikpora

% SMP/MTS menerapkan MBS

100%

Dikpora

% SMA/MA/SMK menerapkan MBS

100%

Dikpora

% Sekolah melaksanakan pembinaan 100% wawasan kebangsaan

Dikpora

% sekolah melaksanakan Kurikulum Bahasa Jawa

100%

Dikpora

8

Program Peningkatan Peran Serta Anak dan Kesetaraan Gender Terlaksananya persamaan gender Dalam Pembangunan dalam pembangunan

% Disparitas antar Gender

100%

Dikpora

9

Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

Peringkat Lomba TUB dan BB

I

Dikpora


Pemuda se Kabupaten Kendal Prioritas 3 - 3 -

No.


Sasaran

1

2

3

10 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga

Terlaksananya pembinaan dan pemasyarakatan olahraga pelajar

Indikator

Target Tahun 2011

SKPD Pelaksana

5

4 Pembinaan kepramukaan

100%

6 Dikpora

Peningkatan Disiplin siswa

100%

Dikpora

Terbentuknya Paskibraka

1 pasukan

Dikpora

Perolehan Juara dalam Olimpiade Olahraga Siswa Nasional

Dikpora

Juara I

3 Cabor

Dikpora

Juara II

3 Cabor

Dikpora

Juara III

3 Cabor

Dikpora

Peringkat POPDA di Tk. Propinsi Jawa III Tengah Trilomba Juang Peringkat I 11 Program Peningkatan Mutu Akademi Kebidanan


Dikpora

Proses Belajar Mengajar Mahasiswa Meningkatkan pengetahuan dan 100% Indek Prestasi Komulatif Mahasiswa

AKBID

Menghasilkan ahli madya kebidanan 100% yang profesional.

AKBID

Terselenggaranya Ujian Semesteran 100% presentase dan tingkat kelulusannya.

AKBID

Terselenggaranya Ujian Akhir Semester presentase dan tingkat kelulusannya.

100%

AKBID

Terselenggaranya Ujian Akhir Program presentase dan tingkat kelulusannya.

100%

AKBID

Proses Belajar Mengajar Dosen

Tersedianya dosen yang kompeten dibidangnya

100%

AKBID

Perpustakaan umum dan perpustakaan keliling

Bertambahnya jumlah koleksi buku

7500 Eksemplar


Pengelola perpustakaan desa/kelurahan

Peningkatan SDM di bidang perpustakaan

30 orang


Pelaksanaan Evaluasi Belajar Mengajar Mahasiswa

12 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

Dikpora

Prioritas 3 - 4 -

No.


1

2

Kesehatan Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Sasaran

Indikator

Target Tahun 2011

SKPD Pelaksana

3 Bantuan buku untuk 20 perpustakaan desa/kelurahan rintisan

4 Peningkatan pengetahuan masyarakat desa/kelurahan

5 400 eksemplar untuk 20 perpustakaan

6 Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah

Promosi/publikasi kepada masyarakat

Peningkatan minat baca dan sadar arsip

500 eksemplar


Masyarakat Kab Kendal Obat obatan Rumah Sakit

Indeks harga obat/jiwa Kebutuhan obat obatan bagi pasien RS dapat tercukupi

Rp. 3.500,1 Paket

Dinas Kesehatan RSUD dr. H. Soewondo

2

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Ibu hamil

Cakupan pertolongan persalinan 75% oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

Dinas Kesehatan

3

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Ibu hamil

Cakupan kunjungan ibu hamil K4

82%

Dinas Kesehatan

Ibu hamil

Cakupan komplikasi kebidanan yang 65% ditangani

Dinas Kesehatan

Ibu nifas

Cakupan pelayanan nifas

75%

Dinas Kesehatan

Bayi

Cakupan neonatal dengan kompliksi 65% yang ditangani

Dinas Kesehatan

Bayi

Cakupan kunjungan bayi

85%

Dinas Kesehatan

Balita

Cakupan pelayanan anak balita

80%

Dinas Kesehatan

Anak kelas 1 SD

Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat

90%

Dinas Kesehatan

Wanita Usia Subur

Cakupan peserta KB aktif

80%

Dinas Kesehatan

Puskesmas

Puskesmas mampu laksanakan PKPR 4 pusk

Dinas Kesehatan

Puskesmas

Puskesmas dengan klinik sanitasi

15 pusk

Dinas Kesehatan

Bangunan Rumah Sakit

8 Unit


Peningkatan pelayanan pasien

Alat Kesehatan rumah Sakit

1 Paket



Peralatan Rumah Sakit

1 Paket


4

5

Program Pengembangan Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana RS/RS Jiwa, RS Paru- Peningkatan pelayanan pasien Paru/RS Mata


Prioritas 3 - 5 -

No.


1

2

6

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana RS/RS Jiwa, RS Paru-Paru/RS Mata

Sasaran


SKPD Pelaksana

4 5 Terpenuhinya makan minum pasien 1 Paket

6 RSUD dr. H. Soewondo

Bahan Kebersihan Rumah Sakit

Terpenuhinya bahan loundry

1 Paket


Lingkungan Rumah Sakit

Tertatanya lingkungan rumah sakit

1 Paket



Terpenuhinya Bangunan Rumah Sakit Peningkatan pengelolaan IPAL Rumah Sakit Peningkatan pelayanan pasien

2 Unit


2 Paket


1 Paket



1 Paket



1 Paket


Taman, tempat parkir halaman RS

Terciptanya lingkungan yang bersih dan nyaman

1 Paket


Jaringan Air Mium RS

Terpeliharanya jaringan air minum RS 1 Paket


Promosi kepada pengguna layanan/masyarakat luas

Peningkatan jumlah pengguna layanan


Pengadaan Alat Kesehatan rumah Sakit Pemeliharaan Mobil Ambulan/ Jenazah RS Perlengkapan RS

Program Promosi RS

Target Tahun 2011

3 Bahan logistik rumah sakit

IPAL Rumah Sakit

7

Indikator

Prioritas 3 - 6 -

1 Paket

PRIORITAS 4 Pemerataan Pembangunan Antar Daerah

No.


Sasaran

Indikator

Target Tahun 2011

SKPD Pelaksana

1

2

3

4

5

6

1

Program Peningkatan sarana umum

Meningkatkan keamanan dan keindahan

Pembangunan pagar bumi kantor

2 Kec

Dinas Ciptaru

2

Program Pengelolaan Areal Pemakaman

Meningkatkan kenyamanan ziarah, kebersihan dan keindahan serta kenyamanan Masyarakat.

Peningkatan jalan makam nonmuslim Ds. Sidomukti Weleri

1 desa

Dinas Ciptaru

Kejelasan batas lokasi makam & menambah keindahan makam

pembuatan pagar makam

11 lokasi makam

Dinas Ciptaru

Pemasangan jaringan listrik pada lokasi daerah terpencil

Ds Tunggulsari Kec.Brangsong yang belum ada jaringan listrik

267 KK

Inventarisasi Desa yang belum ada listrik

Update data base tentang desa-desa 1 Kegiatan yang belum teraliri listrik

3

4

Program Pemasangan Jaringan Listrik Pada Lokasi Daerah Terpencil

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan


Pembangunan PLTMH di Curug Ds.Bringinsari yang belum ada Terong Desa Bringinsari Kec.Sukorejo jaringan listrik Kab.Kendal

10 KK


1.000 drum

Prioritas 4 - 1 -

Bantuan aspal

DP3E DP3E DP3E

Dinas Bina Marga dan Pengairan

PRIORITAS 5 Pengembangan Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh

No.


Sasaran

Indikator

Target Tahun 2011

SKPD Pelaksana

1

2

3

4

5

6

1

Program Perencanaan Tata Ruang

penyusunan revisi rencana tata ruang

Adanya dokumen revisi RTR

15 Kec

Dinas Ciptaru

2

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

peningkatan koordinasi aparatur pemerintah dan masyarakat

Adanya dokumen pengawasan dan pengendalian tata ruang

1 paket kegiatan

Dinas Ciptaru

3

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Meningkatnya akses ke pelabuhan Kabupaten Kendal

Akses jalan ke pelabuhan

100%


4

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

Tersedianya bahan acuan dalam Tersedianya data base mengenai pembinaan dan pengawasan industri industri kecil dan menengah

5 kec

DP3E

5

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Meningkatnya kenyamanan, LLAJ keamanan dan efektifitas masyarakat pengguna fasilitas angkutan umum (FAU)

50%


6

Program Pembangunan Prasarana dan Sarana Perhubungan Laut

Penyempurnaan dan pengoptimalan Pelabuhan yang dapat mendukung kinerja pelabuhan dan kehidupan perekonomian wilayah kendal dan nelayan nelayan optimal dalam bekerja

25%


7

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Pemuda kendal meraih prestasi di bidang seni budaya olah raga dan ilmu pengetahuan

Tercapainya kegiatan pengembangan 1 paket dan kesenian dan kebudayaan daerah, fasilitasi perkembangan budaya daerah, fasiltasi penyelenggaraan festival budaya daerah

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

8

Program Pengembangan Nilai Budaya

Pemuda kendal meraih prestasi di bidang seni budaya olah raga dan ilmu pengetahuan

Tercapainya kegiatan pelestarian dan 1 paket aktualisasi budaya daerah



Prioritas 5 - 1 -

Peningkatan aktifitas dan pertumbuhan perekonomian disekitar FAU

No. 1 9

Urusan / Program Prioritas 2 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

Sasaran

Indikator

Target Tahun 2011

SKPD Pelaksana

3 Pemuda kendal meraih prestasi di bidang seni budaya olah raga dan ilmu pengetahuan

4 5 Tercapainya kegiatan fasilitasi 1 paket partipasi masyarakat dalam penelolaaan kekayaan budaya, sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah, pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air.

6 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

10 Program Pemasaran Pariwisata

Obyek-obyek wisata yang dikelola dan dikembangkan secara profesional

Tercapainya pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan luar negeri

1 paket


11 Program Pengembangan Kemitraan


Tercapainya kegiatan pengembangan 1 paket SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lain, pengembangan SDM dan profesionalisme bidang pariwisata, peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata


12 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata


Tercapainya peningkatan 1 paket pembangunan sarana dan prasarana pariwisata, penembangan jenis dan paket wisata unggulan



Prioritas 5 - 2 -

PRIORITAS 6 Penataan Lingkungan dan Infrastruktur

No.


Sasaran

Indikator

Target Tahun 2011

SKPD Pelaksana

1

2

3

4

5

6

1

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

2

Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan Prosentase usaha yang memenuhi baku mutu lingkungan

3

Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam

Meningkatnya upaya konservasi SDA Persentase bertambahnya volume air 1% yang meresap ke dalam tanah

Kantor Lingkungan Hidup

4

Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan SDA

Menurunnya kerusakan lahan

Persentase berkurangnya lahan kritis 3%


5

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan LH Tersedianya informasi lingkungan strategis

Tersedianya data/kajian lingkungan strategis

20%


6

Program Peningkatan Pengendalian Polusi

Prosentase penurunan limbah industri/polusi

Terpantaunya kualitas air dan udara 20%


7

Program Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan di Kawasan Konservasi Laut dan Hutan

Berkembangnya kawasan ekowisata Bertambahnya luas kawasan pesisir ekowisata pesisir

20 Ha


8

Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Pesisir dan Laut

Menurunnya kerusakan ekosistem pesisir dan laut

Persentase meningkatnya kualitas ekosistem pesisir & berkurangnya abrasi

3%


9

Program Perencanaan Tata Ruang

penentuan RTH dan openspace

adanya dokumen revisi RTR

1 paket kegiatan

10 Program Pemanfaatan Tata Ruang


Persentase limbah yang diolah menjadi produk bernilai tambah

Bertambahnya volume sampah 2% organik yang diolah menjadi kompos


Persentase usaha yg mempunyai 20% sistim pengolah limbah/pengelolaan lingkungan


peningkatan pengetahuan Aparat & adanya sosialisasi peraturan Masyarakat mengenai Peraturan perundang-undangan tentang Penataan Ruang penataan ruang

Prioritas 6 - 1 -

1 paket kegiatan

Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang

No.


Sasaran

Indikator

Target Tahun 2011

SKPD Pelaksana

1 2 11 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

3 peningkatan monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan ruang wilayah kecamatan

4 Adanya dokumen laporan evaluasi pemanfaatan ruang

5 1 paket kegiatan

6 Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang

12 Program Pembinaan Infrastruktur Pedesaan

peningkatan kesejahteraan keluaraga miskin

perbaikan rumah tidak layak huni

168 KK

Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang

menjaga sumber air dan menahan air hujan meningkatkan sarpras untuk menunjang kegiatan ibadah haji

pengadaan sumur resapan

55 unit

Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang

14 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau ( RTH )

meningkatkan keindahan kota


15 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu lintas

Meningkatkan kenyamanan&kemananan lalu lintas pada malam hari

pemeliharaan taman, tanaman hias 8010 m2 dan pohon pelindung jalan seKab.Kendal pengadaan penerangan lampu jalan 160 unit

16 Program Pengembangan kinerja Pengelolaan Persampahan

meningkatkan pengelolaan kebersihan kota

terangkutnya sampah dan limbah di 65700 m3 sampah Kab.Kendal dan 350 m3 limbah


17 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Meningkatnya kelancaran lalu lintas Lancarnya lalu lintas

18 Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong

Memeperlancar pembuangan air

Pembangunan drainase dan gorong- 4 desa gorong

Memperlancar Saluran Drainase

Lancarnya saluran drainase

Kenyamanan dan aktivitas masy. terjamin

Nyamannya aktivitas Masyarakat

Kenyamanan dan aktivitas masy. terjamin Memperlancar Transportasi

13 Program Peningkatan sarana umum

19 Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

20 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan


Prioritas 6 - 2 -

Penyempurnaan Fasilitas Asessories 500m2 gedung asrama haji

Peningkatan jalan sepanjang 52 km


Dinas Bina Marga dan Pengairan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang

Pembangunan Gorong - gorong 5 buah Pemb. Talud 10 ruas jalan


Nyamannya aktivitas Masyarakat

Pemasangan bronjong ± 1000 m


Pemeliharaan rutin

55 km

Pemeliharaan berkala

125 km



No.


Sasaran

Indikator

Target Tahun 2011

SKPD Pelaksana

1 2 21 Program Pembangunan/Perbaikan Jembatan

3 Memperlancar Transportasi

4 Lancarnya transportasi

5 Perbaikan jembatan 7 buah

6 Dinas Bina Marga dan Pengairan

22 Program Inspeksi Kondisi Jalan

Tersedianya data kondisi jalan

Adanya data kondisi jalan

Terpantaunya kondisi jalan di kab. Kendal ± 770 km


23 program Pengembangan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Tersedianya Harga satuan 2011 Jembatan

Adanya harga satuan 2011

Analisa K 10 buah eksemplar, analisa BOW 10 buah eksemplar


24 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

Lancarnya aktifitas kerja

Rehab gedung UPTD 5 unit dan rehab gedung kantor 1 unit, laboratorium 1 unit


25 program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, rawa Terjaminnya Ketersedian Air Irigasi dan Jaringan Pengairan Lainnya

Tersedianya air irigasi

Perbaikan/Peningka tan Bangunan Air 20 Buah (Bendung)


26 Program Penyediaan dan Pengelolaan air Baku

Memudahkan dlm Pengairan pertanian

Peningkatan hasil pertanian

Perbaikan Saluran Sepanjang 20 km


27 Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai Danau dan Sumber Daya Air Lainnya

Terciptanya Kesetabilan alur sungai

Kondisi kesetabilan sungai

Pemberian ± 1000 bibit tanaman keras kepada masyarakat sekitar mata air


28 Program Pengendalian Banjir

Terlaksananya normalisasi sungai

Prosentase sawah yang terus terairi

Normalisasi Sungai Sepanjang 10 Km



Kelancaran dan kenyamanan aktifitas kerja

Prioritas 6 - 3 -

No.


1 2 29 Program Pembinaan Bidang Pertambangan dan Pengambilan Air Tanah

Sasaran

Indikator


SKPD Pelaksana

3 4 5 Penambang dan pengambil air tanah Terlaksananya kegiatan bimbingan 60 Orang yang sadar dan taat hukum dan penyuluhan di bidang Geologi,Pertambangan dan Air Tanah

6 DP3E

Kegiatan Pertambangan dan Pengambilan Air Tanah

DP3E

Terlaksananya kegiatan Pengawasan 35 keg dan Pengedalian usaha pertambangan dan pengambilan air

Tanah longsor disekitar bukit Makam Terwujudnya pembuatan talut di Pangeran Juminah Ds.Protomulyo Kec.Kalsel

30 Program Pengendalian dan Pencegahan Pencemaran Industri

Target Tahun 2011

Panjang ±100 m tinggi ±25 m tebal ±1 m

DP3E

3 (tiga) buah sumur minyak bumi tua Peningkatan potensi dan 3 Buah sumur tua peninggalan Belanda yang produktivitas sumur tua peninggalan terbengkelai Belanda

DP3E

Tercapainya kegiatan industri yang Terlaksananya kegiatan pembinaan sesuai dengan peraturan perundang- dan pengawasan langsung usaha undangan yang berlaku industri di Kab.Kendal

1 Keg

DP3E

Terwujudnya kegiatan industri yang Terlaksananya kegiatan fasilitasi 2 keg menerapkan efisiensi dan ramah penerapan teknologi ramah lingkungan lingkungan bagi IKM pengolahan ikan

DP3E

Prioritas 6 - 4 -

PRIORITAS 7 Peningkatan Pembangunan Bidang Pertanian Dalam Arti Luas Dalam Mendukung Perekonomian No.


Sasaran

Indikator

Target Tahun 2011

SKPD Pelaksana

1

2

3

4

5

6

1

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Peningkatan pendapatan dan peran kelembagaan. Peningkatan produksi dan kualitas hasil produksi pertanian/perkebunan.

Meningkatnya pendapatan dan SDM 6 kegiatan (15 petani poktan) Terpenuhinya produksi hasil 9 kegiatan pertanian/perkebunan tepat waktu dan mutu.

2

Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)

3

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan

Peningkatan kualitas hasil dan fasilitasi pemasaran hasil pertanian/perkebunan.

Meningkatnya promosi dan pemasaran hasil pertanian/perkebunan.

2 kegiatan (4 poktan)

Dinas Pertanian

4

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan

Peningkatan pengetahuan dan penerapan teknologi pertanian/perkebunan.

Meningkatnya penerapan teknologi pertanian/perkebunan

9 kegiatan (22 poktan)

Dinas Pertanian

5

Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

Peningkatan produktivitas dan kualitas hasil produksi pertanian/perkebunan.

Meningkatnya produksi dan mutu hasil pertanian/perkebunan.

15 kegiatan

Dinas Pertanian

6

Program Pencegahan & Penanggulangan Penyakit Ternak

Terpenuhinya standar kesehatan ternak

Jumlah pengobatan ternak serta pengambilan

40 kali

Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan

Pengambilan dan pemeriksaan spesimen penyakit

50 peternakan


Jumlah pengawasan konsumsi pangan asal ternak

7 pasar


% peningkatan populasi ternak unggulan

6%


% peningkatan produksi daging

1,50%

% peningkatan produksi telur

11%

Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan

7

Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan


Meningkatnya populasi dan produktivitas ternak unggulan

Prioritas 7 - 1 -

Dinas Pertanian Dinas Pertanian

No.


Sasaran

Indikator

1 8

2 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan

3 Meningkatnya pemasaran hasil produksi peternakan

4 Meningkatnya konsumsi daging, telur dan susu

9

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan

Meningkatnya penerapan teknologi Jumlah inseminasi pada Inseminasi peternakan tepat guna Buatan (IB) Jumlah instalasi biogas

Target Tahun 2011

SKPD Pelaksana

5

6 Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan

2%

12.000 dosis


5 unit

Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan Dinas Pertanian

10 Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan

Peningkatan pemanfaatan potensi sumber daya hutan dan pelestarian kawasan lindung

Meningkatnya pemanfaatan sumber 3 kegiatan (18 Ha) daya hutan yang ramah lingkungan.

11 Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Peningkatan rehabilitasi hutan dan lahan

Meningkatnya kawasan hutan

4 kegiatan (3.100 Ha)

Dinas Pertanian

12 Program Pembinaan & Penertiban Industri Hasil Hutan

Peningkatan pemanfaatan potensi sumber daya hutan.

Meningkatnya ketertiban pengelolaan hasil hutan.

1 kegiatan (54 perusahaan)

Dinas Pertanian

13 Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir

Meningkatnya pengelolaan sumberdaya untuk kepentingan pembangunan masyarakat pesisir

Jumlah masyarakat pesisir yang memperoleh pembinaan

50 orang

14 Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan & Pengendalian Sumberdaya Kelautan

Meningkatnya pengelolaan sumberdaya untuk kepentingan pembangunan kelautan

7 kelompok Jumlah kelompok masyarakat swakarsa yang memperoleh pembinaan serta peningkatan sarana dan prasarana pokmaswas


15 Program Peningkatan Kesadaran & Penegakan Hukum dlm Pendayagunaan Sumber Daya Laut

Meningkatnya kesadran hukum dan tertib perundang-undangan dalam rangka pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan

Jumlah masyarakat pesisir yang 90 orang mengetahui hukum dan perundangundangan tentang ekosistem laut dan pelayaran


Frekuensi penyampaian informasi iklim dan cuaca kepada masyarakat nelayan

- Informasi pasang surut air laut : 1 tahun 1 kali


- Informasi tinggi gelombang : 1 minggu 1 kali


16 Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut dan Prakiraan Meningkatnya informasi tentang Iklim Laut iklim dan cuaca untuk keperluan pelayaran


Prioritas 7 - 2 -


No.


Sasaran

Indikator

Target Tahun 2011

SKPD Pelaksana

1 2 17 Program peningkatan kegiatan budaya kelautan dan wawasan maritim kepada masyarakat

3 Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menjaga ekosistem

4 Jumlah penanaman mangrove

5 10.000 batang

6 Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan

18 Program Pengembangan Perikanan Budidaya

Meningkatnya produktivitas perikanan budidaya

meningkatnya produk perikanan budidaya

21,88%


19 Program Pengembangan Perikanan Tangkap

Meningkatnya produktivitas perikanan tangkap

meningkatnya hasil tangkapan nelayan

163,59%


20 Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran produksi perikanan

Meningkatnya pemasaran hasil produksi perikanan

Meningkatnya konsumsi ikan per kapita

Konsumsi ikan Dinas Peternakan, Kelautan perkapita dan Perikanan meningkat sebesar 16,46% (dari 10,75 kg/kapita pada tahun 2010 menjadi 12,52 kg/kapita pada pada tahun 2011)

21 Program Pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan Meningkatnya pengembangan air tawar kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar

Terwujudnya renstra wilayah pesisir dalam penataan pemukiman nelayan serta terwujudnya kawasan minapolitan

- Penataan Dinas Peternakan, Kelautan pemukiman nelayan dan Perikanan di 2 kelurahan pesisir di Kabupaten Kendal

22 Program Pemberdayaan Penyuluh

Masyarakat Tani di Kab. Kendal

Terselenggaranya pembinaan Poktan 70 orang dan Gapoktan

Bapelluh P2K

Tenaga Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kab. Kendal

Terlaksananya pengembangan sistem LAKU

Bapelluh P2K

Petani, Kelompok dan Penyuluh

Terlaksananya Penyusunan Program 500 orang Penyuluhan


Prioritas 7 - 3 -

5 UPTB

Bapelluh P2K

No.


1

2

Sasaran

Target Tahun 2011

SKPD Pelaksana

3 Petani dan Kelompok Tani

4 Terlaksananya kegiatan pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna

5 250 ltr/kg

6 Bapelluh P2K

Kelompok Tani

Tersedianya bahan bangunan

50 ha

Bapelluh P2K

Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kab. Kendal

Terlaksananya Rakor KPPPK Kabupaten Kendal

140 orang

Bapelluh P2K

HKTI di Kab. Kendal

Terlaksananya Penyelenggaraan Rakor HKTI se Kab. Kendal dan eksistensi HKTI

50 orang

Bapelluh P2K

KTNA di Kab. Kendal

Terlaksananya penyelenggaraan Rakor KTNA se Kab. Kendal

20 orang

Bapelluh P2K

Masyarakat secara luas

Terlaksananya partisipasi ekspo/pameran hasil produksi di bidang pertanian

1 kegiatan

Bapelluh P2K

DAK Pertanian dan Kehutanan

Terlaksananya kegiatan penunjang DAK

3 kegiatan

Bapelluh P2K

Unit Pelaksana Teknis Badan

Terlaksananya kegiatan sarana prasarana penyuluhan pertanian/Perkebunan dari dana DAK Terlaksananya kegiatan penyediaan sarana prasarana penyuluhan kehutanan

2 unit

Bapelluh P2K

1 kegiatan

Bapelluh P2K

Penyuluh Kehutanan


Indikator


Terlaksananya kegiatan pendamping 2 Unit sarana prasarana penyuluh pertanian

Bapelluh P2K

Penyuluh Kehutanan

Terlaksananya kegiatan penunjang sarana dan prasarana penyuluhan kehutanan.

Bapelluh P2K

Prioritas 7 - 4 -

1 kegiatan

No.


1

2


Sasaran

Indikator

Target Tahun 2011 5 225 Orang

SKPD Pelaksana

3 Petani Pembudidaya ikan

4 Terlaksananya Demplot Pembudidaya ikan lele dan nila

6 Bapelluh P2K

Kelompok tani tembakau

Terlaksananya penyuluhan hukum di 10 Kecamatan (600 wilayah pantai Orang )

Bapelluh P2K

Petani tembakau

Terlaksananya pelatihan bagi petani 40 Orang tembakau.

Bapelluh P2K

Petani dan kelompok tani tembakau. Terlaksananya kaji terap tembakau

3 unit

Bapelluh P2K

Petani budidaya tembakau

Terlaksananya Demplot Budi daya Sapi Bibit.

2 Kecamatan

Bapelluh P2K

Petani Pembudidaya Tembakau.

Terlaksananya Kegiatan Hutan Rakyat .

17 Ha dan 640 Orang petani

Bapelluh P2K

Petani dan kelompok tani tembakau. Terlaksananya pelatihan kelembagaan petani tembakau

Kec. Ngampel, Pegandon, Kangkung, Patebon dan Cepiring

Bapelluh P2K

Petani dan kelompok tani tembakau. Terlaksananya sekolah lapang pengendalian hama terpadu pada tembakau

1200 Orang

Bapelluh P2K

Sarana dan Prasarana

Terlaksananya Pengadaan sarana dan prasarana kegiatan kantor

5 UPTB dan 5 BPP

Bapelluh P2K

Petani pembudidaya ikan

Terlaksananya pendampingan pengembangan budidaya ikan

3 kegiatan

Bapelluh P2K

Kelompok Tani ikan

Terlaksananya kegiatan pembenihan 4 kegiatan dan pembesaran lele, gurami, bawal, nila,patin dan bandeng

Bapelluh P2K

Kelompok Tani ternak

Terlaksananya temu usaha pada kelompok usaha peternakan

Bapelluh P2K

Prioritas 7 - 5 -

2 kegiatan

No.


1

2


Sasaran

Indikator

Target Tahun 2011

SKPD Pelaksana

3 Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani

4 Terlaksananya Kelompok Tani / Gabungan Kelompok Tani

5 10 kegiatan

6 Bapelluh P2K

Kelompok Tani Hutan

Terciptanya hutan produksi yang dikelola dengan baik.

10 Kec.

Bapelluh P2K

Kelompok Tani Hutan

Terciptanya kesadaran masyarakat tentang dampak perusakan hutan

Kab. Kendal

Bapelluh P2K

Petani dan kelompok tani padi

Terlaksananya sekolah lapang pengendalian hama terpadu pada padi

5 unit

Bapelluh P2K

Masyarakat Tani di Kab. Kendal

terlaksananya kegiatan penyuluhan dan budidaya tanaman obat

Kab. Kendal

Bapelluh P2K

Kelompok Tani

Terlaksananya kegiatan pengembangan bibit padi unggul lokal

5 unit

Bapelluh P2K

Kelompok Tani Hutan

Terlaksananya koordinasi dengan kelompok tani hutan

1 kegiatan

Bapelluh P2K

Kelompok Pembudidaya Ikan

Terlaksananya peningkatan kelas pembudidaya ikan

1 kegiatan

Bapelluh P2K

Kelompok Pembudidaya Ikan

Terlaksananya peningkatan kualitas 2 kegiatan kelompok

Bapelluh P2K

Petani muda di Kendal

Terlaksananya seleksi petani muda di 1 kegiatan Kab. Kendal

Bapelluh P2K

Petani, nelayan dan petani hutan

Terlaksananya pelatihan bagi petani 3 kegiatan P2K.

Bapelluh P2K

Masyarakat tepi hutan

Terlaksananya pembentukan kelompok kesatuan pengolahan hutan produksi

Bapelluh P2K

Prioritas 7 - 6 -

3 kegiatan

No.


1

2

23 Program pemberdayaan masyarakat pertanian


Sasaran 3 Masyarakat pantai / pesisir

Indikator

Target Tahun 2011

SKPD Pelaksana

4 Terlaksananya pembentukan kelompok masyarakat swakarsa pengawasan sumberdaya kelautan

5 2 kegiatan

6 Bapelluh P2K

Masyarakat pesisir yang mempunyai Terlaksananya pembinaan kepada usaha kelompok ekonomi masyarakat pesisir

2 kegiatan

Bapelluh P2K

Penyuluh Perikanan

Terlaksananya kegiatan penyediaan 1 kegiatan sar prasarana penyuluhan perikanan

Bapelluh P2K


terlaksananya kegiatan pendamping 1 kegiatan sarana prasarana penyuluh perikanan

Bapelluh P2K

Masyarakat Petani

terlaksananya kegiatan Pelaku Usaha 1 kegiatan Agribisnis Pertanian

Bapelluh P2K

Pemberdayaan petani muda berprestasi eks magang Jepang

Terkirimnya peserta pelatihan

Prioritas 7 - 7 -

2 orang

Bagian Perekonomian

PRIORITAS 8 Peningkatan Peran Koperasi dan UMKM Dalam Mendukung Ekonomi Kerakyatan

No.


Sasaran

Indikator

Target Tahun 2011

SKPD Pelaksana

1

2

3

4

5

6

1 Penciptaan Iklim Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Yang Kondusif

2 Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif


Terselenggaranya lingkungan usaha yang kondusif

Berkembangnya jiwa dan semangat kewirausahaan dan peningkatan daya saing

Prioritas 8 - 1 -

20%

Dinas Koperasi UMKM

20% Meningkatnya dan meluasnya perijinan yang mudah, murah dan cepat bagi UMKM

Dinas Koperasi UMKM

Berkurangnya peraturan yang menghambat pemberdayaan usaha KUMKM

20%

Dinas Koperasi UMKM

Menurunya berbagai pungutan biaya usaha bagi UMKM

20%

Dinas Koperasi UMKM

Meningkatnya ketertiban/keamanan kawasan usaha bagi UMK

20%

Dinas Koperasi UMKM

Terwujudnya peningkatan pendapatan pelayanan usaha bagi UMK Terbitnya kebijakan yang pro KUMKM & evaluasi berbagai perda dan pelaksanaanya.

2%

Dinas Koperasi UMKM

2%

Dinas Koperasi UMKM

Tumbuhnya Wirausaha baru

50 org

Dinas Koperasi UMKM

Meningkatnya pelaksanaan pemasyarakatan kewirausahaan

0,1

Dinas Koperasi UMKM

Meningkatnya kemitraan usaha

0,1

Dinas Koperasi UMKM

Meningkatnya kelancaran arus barang dan jasa

No.


Sasaran

Indikator

Target Tahun 2011

SKPD Pelaksana

1

2

3

4

5

6 Dinas Koperasi UMKM

Meningkatnya jumlah UMKM yang berbasis teknologi dan Pengetahuan

0,05

Adanya forum fasilitasi kemitraan 40 org usaha antara UMKM

3 Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah

4 Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi


50 org

Dinas Koperasi UMKM

10 umkm

Dinas Koperasi UMKM

10 umkm

Dinas Koperasi UMKM

Meningkatnya akses UMKM ke Sumber Daya Alam

10 umkm

Dinas Koperasi UMKM

Meningkatnya akses UMKM ke sumber informasi bisnis

5 umkm

Dinas Koperasi UMKM

Berkembangnya Sarana Pemasaran yang dibangun

3 unit

Dinas Koperasi UMKM

Berkembangnya Sarana Pemasaran yang dipelihara

20 unit

Dinas Koperasi UMKM

Berkembangnya sentra UMKM menjadi klaster bisnis

2 unit

Dinas Koperasi UMKM

Fasilitasi Pelatihan Peningkatan SDM Terwujudnya kemudahan, Meningkatnya akses UMKM ke kelancaran dan luas akses UMKM Perbankan dan Sumber kepada Sumberdaya produktif Pembiayaan formal lainnya Meningkatnya akses UMKM ke Pasar dalam dan luar negeri

Terwujudnya kelembagaan dan organisasi koperasai yang berkualitas

Prioritas 8 - 2 -

Dinas Koperasi UMKM

Meningkatnya kesehatan/Kualitas 10% kelembagaan dan organisasi koperasi

Dinas Koperasi UMKM

Meningkatnya perlindungan kepada koperasi dan perlindungan kepada anggota dan praktek koperasi yang merugikan masyarakat

Dinas Koperasi UMKM

10%

No.


Sasaran

Indikator

Target Tahun 2011

SKPD Pelaksana

1

2

3

4

5

6 Dinas Koperasi UMKM

Tercatatnya administrasi dan 10% pengawasan pemberian badan hukum koperasi Fasilitasi pelatihan pengurus dan 100 org manager/keryawan koperasi

5 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

6 Program Peningk. Iklim Investasi dan Realisasi Investasi


Meningkatnya minat calon investor untuk menanamkan modalnya di Kab. Kendal.

Terciptanya iklim investasi yang semakin kondusif serta peningkatan realisasi investasi di Kab. Kendal.

Prioritas 8 - 3 -

Dinas Koperasi UMKM

Meningkatnya pengawasan usaha 50 kop koperasi terutama kegiatan Simpan Pinjam

Dinas Koperasi UMKM

Meningkatnya sosialisasi dan fasilitasi kewirakoperasian masyarakat

100 org

Dinas Koperasi UMKM

Peningkatan Sarana Diklat Perkoperasian

5 unit

Dinas Koperasi UMKM

Jumlah even promosi investasi yang diikuti/diselenggarakan untuk menarik minat investor berinvestasi.

3 even

KPM

Jumlah media promosi yang dibuat untuk menarik minat investor berinvestasi di Kab. Kendal Terselesaikannya permasalahan penanaman modal dalam mewujudkan investasi di Kab. Kendal

1 paket

KPM

12 bulan

KPM

Jumlah pengusaha/perorangan yang terfasilitasi dan terjalin kerjasama untuk berinvestasi di Kab. Kendal.

100 pengusaha

KPM

No.


Sasaran

Indikator

Target Tahun 2011

SKPD Pelaksana

1

2

3

4

5

6 KPM

Terlaksananya pengembangan sistem informasi penanaman modal dan perijinan terpadu. 7 Program Penyiapan Potensi Sumber Daya Sarana dan Prasarana Daerah

8 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

Jumlah data/proposal yang 1 dokumen tersedia tentang potensi investasi yang siap ditawarkan kepada investor.

KPM

Jumlah Kajian Investasi yang dilaksanakan.

1 kegiatan

KPM

Jumlah rekomendasi/kajian termasuk regulasi bagi terwujudnya Kabupaten Kendal pro investasi.

1 dokumen

KPM

Adanya kegiatan pengawasan barang beredar di pasar

2 kali

DP3E

Peningkatan pendapatan 3 kali restribusi Terlaksananya kegiatan pameran 7 Keg dan dekranasda serta tercapainya kerjasama antar pedagang/buyer

DP3E

Perusahaan eksport

Data dan profil perusahaan eksport

1 kali

DP3E

Perusahaan eksport dan IKM pendukung hasil produk

Kelangsungan kerjasama

1 kali

DP3E

Pedagang/Swalayan dan Minimarket

Tertibnya peredaran produk impor di Kab.Kendal

2 kali

DP3E

Tersedianya data potensi investasi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah yang lengkap dan mampu menjadi daya tarik investasi di Kab. Kendal.

Tersedianya regulasi-regulasi daerah yang lebih pro investasi dan mendukung pemberian insentif dan kemudahan bagi investor. Barang yang beredar di pasar SPBU,Pedagang,Perusahaan dll

9 Progaram Peningkatan dan Pengembangan Eksport


1 kegiatan

Pameran produk unggulan daerah,seminar perdagangan,kontak perdagangan

Prioritas 8 - 4 -

DP3E

No.


Sasaran

Indikator

Target Tahun 2011

SKPD Pelaksana

1

2

3

4

5

6 DP3E

10 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Distributor, Pengecer pupuk bersubsidi,agen LPG 3Kg,pedagang sembako

11 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah


Informasi perkembangan harga kepokmas,meningkatnya sistem dan distribusi perdagangan

2 kali temu usaha,360 kali monitoring

Distributor dan penyalur pupuk bersubsidi

Harga pupuk sesuai HET dan tersalurnya pupuk bersubsidi kepada yang berhak

18 kali

DP3E

Pengusaha / Pedagang

Berkembangnya dunia usaha waralaba

2 kali

DP3E

Meningkatnya daya tarik kemasan produk makanan

Meningkatnya daya jual produk makanan

30 IKM

DP3E

Meningkatnya keamanan produk Terciptanya IKM makanan yang 25 IKM makanan menerapkan food additive sesuai standart kesehatan

DP3E

Terlaksananya penerapan sertifikasi yang sesuai dengan peruntukkanya bagi IKM makanan

Mewujudkan penerapan 35 IKM sertifikasi P-IRT yang sesuai dengan peruntukannya bagi IKM

DP3E

Terciptanya SDM yang mempunyai ketrampilan membuat produk batik

Menciptakan tenaga terampil 1 kegiatan dalam bidang pembuatan produk batik

DP3E

Meningkatnya daya saing dengan Meningkatnya kualitas meningkatnya kualitas produk pemasaran produk

1 kegiatan

DP3E

IKM paving

Terlaksananya fasilitasi alat paving sistem pres

1 paket

DP3E

IKM Gerabah

Terlaksananya fasilitasi peralatan 1 set kerajinan gerabah

DP3E

IKM benang ulat sutra

Terlaksananya fasilitasi alat pemintalan benang ulat sutra

DP3E

Prioritas 8 - 5 -

1 unit

No.


Sasaran

Indikator

Target Tahun 2011

SKPD Pelaksana

1

2

3

4

5

12 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

Pengrajin keranjang tembakau

Terlaksananya fasilitasi mesin pengepres pelepah pisang

12 unit

6 DP3E

Industri kecil rokok

Terlaksananya fasilitasi alat sablon rokok Terlaksananya fasilitasi alat produksi meubel

3 unit

DP3E

10 unit

DP3E

Industri kecil perajang tembakau Terlaksananya fasilitasi alat perajang tembakau

40 unit

DP3E

Industri kecil genteng pres

Terlaksananya fasilitasi mesin molen untuk IK genteng pres

1 unit

DP3E

IK ceriping buah

Terlaksananya fasilitasi peralatan 1 set ceriping buah

IKM Meubel

Terwujudnya IKM makanan yang Terlaksananya penerapan SNI menerapkan SNI untuk wajib bagi IKM makanan mendorong daya saing

1 Paket

DP3E

IK Ceriping singkong

Terlaksananya fasilitasi mesin perajang singkong

4 Unit

DP3E

Industri kecil perajang tembakau Terlaksananya fasilitasi mesin perajang tembakau

2 unit

DP3E

Industri kecil roti

13 Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah.

Terlaksananya fasilitasi mesin 1 Unit pemotong roti IK Terasi Terlaksananya Fasilitasi alat 4 unit produksi terasi Terwujudnya pelatihan menjahit Terlaksananya fasilitasi alat jahit 40 org bagi IKM Peningkatan kualitas manajemen Peninkatan kinerja perusda 6 perusda investasi daerah

14 Program penyelenggaraan even pemasaran dan promosi bagi masyarakat.

Penanganan pengelolaan dana bagi hasil cukai


DP3E

Prioritas 8 - 6 -

Terlaksananya koordinasi 1 Tahun monitoring dan evaluasi DBHCHT

DP3E DP3E DP3E Bagian Perekonomian Bagian Perekonomian

No.


Sasaran

Indikator

Target Tahun 2011

SKPD Pelaksana

1

2

3

4

5

6 Bagian Perekonomian

15 Program pengembangan sistem pendukung usaha mikro kecil dan menengah

Penyelenggaraan pekan seni dan Terselenggaranya PSPP promosi pembangunan

16 Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan Partisipasi kabupaten kendal kompetitif usaha kecil dan menengah pada kabupaten Expo Tahun 2011


Prioritas 8 - 7 -

1 kali

Terlaksananya promosi investasi 1 kali dan hasil-hasil pembangunan

Bagian Perekonomian

BAB VI PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD ) Kabupaten Kendal Tahun 2011 merupakan rencana tahunan yang menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2011 untuk disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD Kendal sebagai pedoman menyusun RAPBD Tahun Anggaran 2011. Untuk itu perlu ditetapkan kaidahkaidah pelaksanaan : 1. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), RKPD ini disusun dengan pendekatan dalam penganggaran keuangan daerah, yaitu Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007. 2. RKPD Tahun 2011 tidak hanya memuat kegiatan-kegiatan dalam kerangka investasi pemerintah dan pelayanan publik, tetapi juga memuat rancangan kerangka ekonomi

daerah,

prioritas

pembangunan

daerah,

rencana

kerja

dan

pendanaannya. 3. Satuan Kerja Perangkat Daerah dan seluruh stakeholders pembangunan termasuk masyarakat luas dan dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan programprogram RKPD Tahun 2011 dengan sebaik-baiknya. 4. Agar dapat dicapai sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD maupun dari APBN, maka setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah agar menyusun rencana kegiatan Tahun 2011 dengan mendasarkan RKPD 2011. 5. Guna tercipta efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2011, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berkewajiban untuk melakukan pemantauan terhadap penjabaran dan sinergitas RKPD tahun 2011 ke dalam rencana kegiatan SKPD dan Kebijakan Umum Anggaran APBD tahun 2011 serta prioritas dan plafon anggaran Tahun 2011.


~ VI - 1 ~

Keberhasilan pembangunan daerah selain ditentukan oleh kualitas produk perencanaan, juga sangat ditentukan oleh sikap, mental, tekad, semangat, kejujuran dan disiplin para pelaku pembangunan (stakeholders) dalam mengimplementasikan rencana. Dengan demikian pelaksanaan pembangunan diharapkan mampu menjawab dan mengurangi permasalahan yang ada, dan memanfaatkan serta mengelola potensi sumberdaya yang dimiliki, yang semuanya akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

BUPATI KENDAL,

SITI NURMARKESI


~ VI - 2 ~

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( R K P D ) KABUPATEN KENDAL TAHUN 2011

Recommend Documents