RENCANA KERJA KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2017

2

RENCANA KERJA KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2017

2016 PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Alamat : Jl. Dharma Praja No. 03 Telp/Fax (0518)6076037 Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu Kalimantan selatan

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Alamat : Jl. Darma Praja No. 3 No. Fax (0815) 6076031 Batulicin Kode Pos 72171

KEPUTUSAN KEPALA KESBANGPOL KABUPATEN TANAH BUMBU NOMOR /SK/X/KESBANGPOL TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2017 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA KESBANGPOL KABUPATEN TANAH BUMBU, Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2006-2025 serta Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011-2015, dipandang perlu menyusun Rencana Kerja (Renja SKPD) Tahun 2013; b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, disebutkan bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dipandang perlu menetapkan Renja-SKPD sebagai dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat ; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah Kabupaten Tanah Bumbu tentang Rencana Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265) ; 2. Undang-undang Negara ;

Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 5. Undang-undang nomor 33 Tahu8n 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah ; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 7. Peraturan Keuangan Republik Lembaran

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008, tentang Kecamatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9826 ); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 20); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 4); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 16); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 17); 18. Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 545 Tahun 2011 tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 20112015.

MEMUTUSKAN : Menetapkan :

KEPUTUSAN KEPALA KESBANGPOL TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2017.

KESATU

Rencana Kerja Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik yang selanjutnya disebut Renja-KESBANGPOL adalah dokumen perencanaan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat

:

KEDUA

: Rencana Kerja Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berisi: Bab Bab Bab Bab

I II III IV

Pendahuluan Evaluasi Pelaksanaan Renja Kesbangpol Tahun Lalu Tujuan, Sasaran, Program Dan Kegiatan Penutup.

KETIGA

:

Rencana Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2017 adalah sebagaimana dinyatakan dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KEENAM

:

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan inii akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Di tetapkan di Pada tanggal

: Batulicin : 10 Oktober 2016

KEPALA KANTOR KESBANGPOL KABUPATEN TANAH BUMBU,

DARMIADI, M.AP Pembina TK I Nip. 19670717 198902 1 004 Tembusan disampaikan Kepada Yth : 1. Bapak Bupati Tanah Bumbu di Gunung Tinggi 2. Kepala Bappeda Kab. Tanah Bumbu di Gunung Tinggi 3. Pertinggal.

KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat Rahmad dan Karunia-Nya Jualah Rencana Kerja (RENJA) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2017 dapat diselesaikan. Rencana Kerja (Renja) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2017, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Kantor kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2017 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah. Diharapkan Rencana Kerja (RENJA) ini dapat dijadikan sarana peningkatan kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Bumbu dan juga dapat memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Kantor Kesatuan Bangsa danPolitik Kabupaten Tanah Bumbu sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa mendatang. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan

Rencana Kerja (RENJA)

ini

masih terdapat kekurangan-kekurangan. Untuk itu kritik dan saran serta masukan sangat diharapkan guna penyempurnaan Rencana Kerja (RENJA) ini.

Kami ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu hingga Rancangan RENJA ini dapat diselesaikan tepat waktu. Semoga Rancangan RENJA ini dapat bermanfaat bagi kemajuan pembangunan khususnya di bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik di Kabupaten Tanah Bumbu. Batulicin, 10 Oktober 2016 Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Bumbu,

DARMIADI, M.AP Pembina Tingkat I NIP. 19670717 198902 1 004

Rancangan Rencana Kerja 2017 Kantor Kesbangpol Kab. Tanah Bumbu, 2016

i

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL KATA PENGANTAR.............................................................................................. i DAFTAR ISI......................................................................................................... iii DAFTAR TABEL.................................................................................................. iv

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang................................................................................... 1 1.2. Landasan Hukum............................................................................... 3 1.3. Maksud Dan Tujuan........................................................................... 6 1.4. Sistematika Penulisan ....................................................................... 7

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik ..................... 8 A. Analisis Kinerja Output.................................................................... 8 B. Analisis Kinerja Keuangan ............................................................... 9 2.2. Analisis Kerja Pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik………11 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik .......... …. …11 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD…………………………….19 2.5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat ................................................................. 19

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .......................................... 21 3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik................................................................................................ 22 3.3. Program Dan Kegiatan …………………………………………………..23 BAB IV PENUTUP …………………………………………………………………….26

RENJA 2017 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Tanah Bumbu, 2016

ii

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik dan Pencapaian Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik s/d Tahun 2015 Kabupaten Tanah Bumbu..........................................

Tabel 2.2

Pencapaian kinerja Pelayanan SKPD Tahun 2017 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politk Kabupaten Tanah Bumbu......................................

Tabel 2.4

Reviuw terhadapa rancangan awal RKPD Tahun 2017 ......................

Tabel 2.5. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2017 .................................................................................................. Tabel 3.1

Rumusan program dan kegiatan SKPD 2017

Tabel 3.2. Target Indikator Makro Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Tanah Bumbu

RENJA 2017 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Tanah Bumbu, 2016

iii

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Dengan ditetapkannya UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sementara itu paralel dengan pembuatan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD

dijadikan

dasar

penyusunan

Rancangan

Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2017 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Rencana Kerja 2017 Kantor Kesbangpol Kab. Tanah Bumbu, 2016 1

Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja SKPD. Sesuai amanat tersebut maka Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Bumbu sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2016 ini menyusun Rencana Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016 Renja SKPD merupakan dokumen rencana pembangunan SKPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD

yang

disertai

dengan

upaya

mempertahankan

dan

meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh SKPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Rencana Kabupaten

Kerja

Tanah

pembangunan

Kantor

Bumbu

tahunan

Kesatuan

tahun

yang

2017,

pada

Bangsa

dan

merupakan

dasarnya

Politik rencana

disusun

mewujudkan visi Kantor kesatuan Bangsa dan Politik

untuk

Kabupaten

Tanah Bumbu tahun 2016 – 2020 seperti yang tertuang dalam Rancangan Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 – 2020 yaitu : “Mewujudkan Kesbangpol sebagai lembaga yang menunjang peningkatan wawasan kebangsaan yang berkesinambungan” Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi. Sesuai dengan peran Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, misi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 – 2020

adalah

sebagai berikut : 1. Meningkatkan kerukunan, beragama, persatuan dalam upaya mewujudkan ketahanan masyarakat. 2. Meningkatkan nilai-nilai budaya dalam berdemokrasi dan berkpribadiaan. 3. Penguatan kegotong royongan dan Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan Rencana Kerja 2017 Kantor Kesbangpol Kab. Tanah Bumbu, 2016 2

Rencana Kerja (Renja) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2017, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

tahun 2017 yang telah ditetapkan

Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

1.2 Landasan Hukum Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 adalah : 1.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265); 3.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Rencana Kerja 2017 Kantor Kesbangpol Kab. Tanah Bumbu, 2016 3

4.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang–undangan,

(Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 6.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);

7.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

8.

Undang-Undang

Nomor

33

Tahun

2004

tentang

Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 9.

Undang-Undang

Nomor

17

Tahun

2007

tentang

Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 10. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 1137);


11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah

Kabupaten, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

14. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2014, tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Bumbu; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 16. Peraturan

Presiden

Nomor

5

Tahun

2010

tentang

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014; 17. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010, Nomor 0199/M PPN/04/2010, Nomor PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 20102014; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Kerja 2017 Kantor Kesbangpol Kab. Tanah Bumbu, 2016 5

Tahapan,

Tata

Cara

Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2006-2025; 20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011-2015.

1.3 Maksud Dan Tujuan Penyusunan Politik

Kabupaten

Rencana Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Tanah

Bumbu

tahun

2017

dimaksudkan

menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Kabupaten Tanah

Bumbu. Sedangkan tujuannya adalah : 1. Sebagai acuan bagi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dalam mengoprasionalkan rancangan

Rencana Kerja Pembangunan

Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi pemerintah daerah: 2. Merumuskan program dan kegiatan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Rencana 2017. 1.4 Sistematika Penulisan Adapun

sistematika

penulisan

dokumen

rencana

kerja

Kesbangpol kabupaten Tanah Bumbu adalah sebagai berikut: Rencana Kerja 2017 Kantor Kesbangpol Kab. Tanah Bumbu, 2016 6

BAB I. PENDAHULUAN pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja SKPD yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab–bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU Berisi tentang evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan capaian renstra SKPD, analisis kinerja pelayanan SKPD, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, review terhadap rancangan awal RKPD serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat. BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN Berisi tentang telahaan terhadap kebijakan nasional serta tujuan dan sasaran renja SKPD BAB IV. PENUTUP Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.


BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2015 Dan Capaian Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 2016-2020. Kinerja

output

adalah

pencapaian

hasil

suatu

kegiatan

berdasarkan indikator kinerja yang telah disusun sebelumnya. Sedangkan

kinerja

keuangan

adalah

perhitungan

realisasi

penyerapan dana sesuai dengan sasaran penyerapan yang telah ditetapkan dalam upaya melaksanakan kegiatan tersebut. A. Analisis Kinerja Output Berdasarkan

laporan

Kemajuan

Kinerja

Kegiatan

Tahun

Anggaran 2016, kinerja keluaran (output performance) pelaksanaan program/kegiatan di triwulan II mencapai 49,45%, artinya, hampir seluruh PPTK mampu merealisasikan indikator kinerja dengan Rencana Kerja (Renja) Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016. Berdasarkan hasil Evaluasi Kinerja dari kegiatan, bahwa semua PPTK telah berusaha maksimal dan berhasil dalam upaya merealisasikan target kinerja yang telah disepakati dalam DPA kegiatan. Dari

29

kegiatan

yang

direncanakan

dilaksanakan

di

Kesbangpol, ada beberapa program dan kegiatan tidak terealisasi dikarenakan devisit anggaran dan kegitan tersebut dihapus seperti pada, Program Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan pada kegiatan Seminar talk show diskusi peningkatan wawasan kebangsaan, dan pada program Pendidikan Politik pada kegiatan Rencana Kerja 2017 Kantor Kesbangpol Kab. Tanah Bumbu, 2016 8

Penyuluhan pada masyarakat adapun yang memiliki realisasi kinerja tertinggi pada triwulan II adalah mencapai 100% ada tiga kegiatan : 1, Pengadaan Pakaian Khusus Hari- Hari Tertentu, 2. Pembinaan Terhadap Organisasi Masyarakat, 3. Fasilitasi Temu Tokoh Seni dan Budaya.. B. Analisa Kinerja Keuangan Analisa Kinerja keuangan dilakukan untuk melihat efesiensi realisasi penyerapan dana berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dilihat melalui kinerja keuangan per program. Pada tahun 2016, Kesbangpol melaksanakan 7 program dan 29 kegiatan. Adapun Program dan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut: No 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 II 1 III 1 IV

PROGRAM/KEGIATAN Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah. Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah *) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

REALISASI KEUANGAN Rp. 4.920.026,Rp. 15.662.000,Rp. 75.220.000,Rp. 983.000,Rp. 9.786.250,Rp. 4.800.000,Rp.

1.200.000,-

Rp. ,Rp. 72.950.000,Rp. 107.837.500,Rp. 20.550.000,-

Rp. 3.000.000,-

Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Program Pengembangan Wawasan

Rp. 8.800.000,-


Kebangsaan 1 2 3 4 5 V

Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan beragama Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial dikalangan Masyarakat. Monitoring kegiatan keberadaan orang asing dan lembaga ngo Sosialisasi peningkatan ketahana ekonomi bagi generasi muda Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Rp. 200.340.000,Rp.280.715.000,Rp. 1.092.000,0,0,-

1

Program Kemitraan Wawasan Kebangasaan Fasilitas Pencapaian Halaqoh dan Berbagai Forum Keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan. Seminar, Talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan Pentas Seni dan budaya, festival, lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan. Pembinaan terhadap Ormas Fasilitasi temu tokoh seni dan budaya Monitoring dan pelyanan administrasi pendaftaran dan penerbitan surat keterangan terdaftar bagi ormas Dialog pembauran antar etnis, golongan, suku dan umat beragama Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan Koordinasi Intelejen Daerah (Kominda)

Rp. 363.984.000,-

2

Pembinaan Kewaspadaan Dini Masyarakat

Rp. 72.330.000,-

1 2 3 4 5 6 7 VI

VII 1

Program Pendidikan Politik Masyarakat Penyuluhan kepada Masyarakat

2

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Rp.

0,-

Rp. 15.380.000,Rp. 0,Rp. 26.805.000,Rp. 14.755.000,Rp. 1.800.000,Rp. 0,-

Rp. 0,Rp. 0,-

Dari 7 program yang direncanakan dilaksanakan di tahun anggaran 2016 di Triwulan II

penyerapan anggaran yang terendah

adalah 14,56 %, artinya pelaksanaan program/kegiatan sudah sesuai tetapi berdasar pada kebutuhan saat tahun tersebut dengan program di dalam anggaran (APBD). Penyerapan keuangan tertinggi yaitu mencapai Rencana Kerja 2017 Kantor Kesbangpol Kab. Tanah Bumbu, 2016 10

100% terjadi pada kegiatan Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu, Pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatana, dan Fasilitasi temu tokoh, seni dan Budaya Sementara itu berdasarkan analisa kinerja output, ternyata output yang terealisasi sebesar 48,87%, artinya baik kinerja keuangan maupun kinerja program sudah menunjukkan capaian yang baik. Beberapa kegiatan tidak dapat menyerap atau menggunakan anggaran dikarenakan devisit anggaran.

2.2 Analisis Kerja Pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik

Sebagaimana tugas pokok dan fungsinya sebagai melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang kesatuan bangsa, dan mengacu pada Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Indikator Kinerja yang terkait dengan kinerja pelayanan SKPD, maka ada 3 indikator kinerja pelayanan yang merupakan Indikator Kinerja

Utama

(IKU) / IKK dan Indikator Kinerja Mandiri (IKM) untuk Kesatuan Bangsa dan Politik. Sampai dengan tahun anggaran 2017 Kesbangpol

telah

menyusun berbagai dokumen perencanaan dan menyediakan data dan informasi

sebagai

bahan

perencanaan

untuk

para

pemangku

kepentingan. Pada prosesnya memang harus berhadapan dengan hambatan atau permasalahan. Beberapa hal yang menjadi permasalahan atau hambatan dalam melaksanakan kinerja pelayanan Kesbangpol antara lain yaitu: 1. Melemahnya pengamalan nilai-nilai Pancasila dan semangat nasionalisme. 2. Melemahnya nilai-nilai toleransi dalam beragama, berbudaya dimasyarakat. 3. Rendahnya politik perempuan dalam berdemokrasi 4. Melemahnya kepribadian bangsa menuju karakter yang lebih unggul. 5. Kurangnya semangat gotongroyong Rencana Kerja 2017 Kantor Kesbangpol Kab. Tanah Bumbu, 2016 11

6. Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan. Dengan kondisi demikian pelayanan Kesbangpol atas tugasnya sebagai

Pelaksana

kebijakan

daerah

bidang

kesbangpol

terus

diupayakan agar menjadi lebih baik. Pada tahun 2017 ini Kesbangpol telah mengupayakan agar pelaksanaan Program dan Kegiatan selalu berjalan sesuai tahapan dan peraturan serta tepat waktu disamping mengupayakan juga peningkatan kapasitas aparatur dan kelembagaan. Ini dapat disebut sebagai kemajuan, dan Kesbangpol akan terus melakukan perbaikan yang terus menerus untuk mewujudkan Program dan Kegiatan dalam pembangunan yang lebih baik dan mengukir prestasi dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Gambaran tentang capaian kinerja Kesbangpol pada Renja tahun 2016 disajikan pada tabel 2.2. (terlampir)

2.3.

Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Kantor

Kesatuan Bangsa dan Politik Berdasarkan hasil evaluasi terhadap analisa terhadap kinerja pelayanan Kesbangpol tahun sebelumnya dan capaian kinerja pelayanan yang sudah dijabarkan pada subbab sebelumnya, maka beberapa isu penting dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kesbangpol sebagai Penyusun dan pelaksana Kebijakan daerah dibidang Kesbangpol antara lain adalah: 1. Melemahnya pengamalan Nilai-nilai Pancasila dan semangat nasionalisme; Menjadi sebuah bangsa yang memegang teguh jati diri merupakan cita-cita besar yang patut di perjuangkan. Bangsa yang setiap elemen masyarakanya memegang teguh jati diri tidak akan kehilangan arah dalam berkehidupan apabila selalu menjadikan Pancasila sebagai nilai luhur yang kental dengan sejarah perjuangan bangsa. Seiring berjalannya waktu Pancasila sebagai ideology mulai melemah dalam pengamalannya disebabkan kerena beberpa faktor. Menurut Bapak Oesman Sapta Faktor penyebab melemahnya nilai-nilai Pancasila antara lain : Rencana Kerja 2017 Kantor Kesbangpol Kab. Tanah Bumbu, 2016 12

a.

Lemahnya

pada

penghayatan,

pemahaman,

dan

pengamalan terhadap Pancasila sebagai ideologi Negara. b.

Kesadaran hukum dan konstitusi.

c.

Lemahnya persatuan dan kesatuan bangsa,

d.

Kurangnya toleransi sesama anak bangsa.

2. Melemahnnya nilai-nilai toleransi dalam beragama, berbudaya di masyarakat Dalam kehidupan berbangsa, seperti kita ketahui keberagaman dalam agama dan berbudaya itu benar adanya. Agama tidak mengajarkan untuk memaksakan keyakinan kita kepada orang lain. Oleh karena itu, bentuk perilaku kehidupan dalam keberagaman agama dan berbudaya harus selalu dijaga, dapat diwujudkan dalam bentuk: a.

Menghormati agama yang diyakini oleh orang lain, tidak memandang rendah dan tidak menyalahkan agama yang berbeda dan dianut oleh orang lain.

b. Bersikap toleran terhadap keyakinan dan ibadah yang dilaksanakan oleh yang memiliki keyakinan dan agama yang berbeda. c.

Mengetahui keanekaragaman budaya yang dimiliki bangsa Indonesia.

d. Mempelajari dan menguasai salah satu seni budaya sesuai dengan minat dan kesenangannya dan merasa bangga terhadap budaya bangsa sendiri. 3. Rendahnya politik perempuan dalam berdemokrasi; Lebih dari satu dekade, Indonesia mendorong kebijakan afirmatif dengan menerapkan kuota minimal keterwakilan perempuan di parlemen. Tujuannya menjembatani kesenjangan antara perempuan dan laki-laki di bidang politik. Namun, hingga kini, keterwakilan perempuan di lembaga-lembaga pengambil kebijakan politik masih rendah ini disebabkan karena pada kenyataannya tidak terlalu banyak perempuan yang terjun ke dunia politik karena faktor kultur yang belum membuka ruang luas bagi keterlibatan perempuan," kata Dewi Bustami, Sekretaris Women Research Institute. Rencana Kerja 2017 Kantor Kesbangpol Kab. Tanah Bumbu, 2016 13

Hal itu juga disebabkan keterbatasan modal sosial, politik, dan finansial perempuan. Padahal, kata Dewi, keterwakilan perempuan dalam politik formal dibutuhkan untuk memperkuat upaya untuk melahirkan peraturan yang memperhatikan kebutuhan dan kepentingan perempuan 4. Melemahnya kepribadian bangsa menuju karakter yang lebih unggul (revolusi mental) Revolusi mental, tidak terlepas dari krisis mental atau kepribadian bangsa, Politik penyeragaman pada masa lalu dinilai telah mengikis karakter Indonesia dan meminggirkan kebudayaan lokal. Jati diri bangsa terkoyak oleh merebaknya konflik sektarian dan berbagai bentuk intoleransi. 5. Kurangnya semangat gotong royong. Indonesia merdeka karena adanya semangat gotong royong, kebersamaan dan bahu membahu. Setelah reformasi semangat tersebut seperti agak ditinggalkan. Salah satu penyebabnya adalah penggunaan uang atau dana sebagai tolok ukur yang cukup untuk partsipasi dalam kegiatan kemasyarakatan. Di beberapa desa bahkan secara nyata uang menjadi perusak semangat gotong royong warga desa. Kehadiran dalam sebuah kebersamaan pun terkadang diwakili dengan uang. Tidak hadir ronda cukup bayar denda. Tidak hadir dalam pertemuan cukup titip uang iuran. Tidak ikut kerja bakti cukup memberi sumbangan. 6. Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan. Peran

serta

mewujudkan

masyarakat kondisi

yang

akan aman

sangat

berarti

dalam

dan

nyaman

dalam

masyarakat akan sangat berarti dalam menjaga ketertiban dan keamanan merupakan amanah yang tercantum dalam batang tubuh UUD 1945 yaitu kewajiban mereka sebagai warga negara seperti yang telah diatur pada kedua Bab XII Pasal 30 yaitu, Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamana negara. Dalam hal ini masyarakat kurang menyadari akan hal tersebut, sehingga perlunya memberikan pemahaman, pendidikan dan Rencana Kerja 2017 Kantor Kesbangpol Kab. Tanah Bumbu, 2016 14

pengajaran akan arti pentingnya peran serta mereka untuk menjaga keamanan dan ketertiban negara.

2.3.3. Dampaknya Terhadap Pencapaian

Program Secara

Nasional 1. Dengan Melemahnya pengamalan Nilai-nilai Pancasila dan semangat nasionalisme akan berdampak pada fenomena kecendrungan prilaku dan kepribadian bangsa semakin menjauh dari nilai-nilai Pancasila, dan kehilangan jati diri sebagai suatu individu yang berakar dari nilai-nilai luhur budaya bangsa 2. Dengan Melemahnnya nilai-nilai toleransi dalam beragama, dan

berbudaya

di

masyarakat

akan

menimbulkan

kerawanan, dalam hal ini pemahaman akan pentinganya mananamkan nilai-nilai toleransi yang mulai terkikis perlu digalakkan, karena :  Sifat dari masing-masing agama, yang mengandung tugas dakwah atau misi.  Kurangnya pengetahuan para pemeluk agama akan agamanya sendiri dan agama pihak lain.  Para pemeluk agama tidak mampu menahan diri, sehingga kurang menghormati bahkan memandang randah agama lain.  Kaburnya batas antara sikap memegang teguh keyakinan agama dan toleransi dalam kehidupan masyarakat.  Kecurigaan masing-masing akan kejujuran pihak lain, baik intern umat beragama, antar umat beragama, maupun antara umat beragama dengan pemerintah.  Kurangnya saling pengertian dalam menghadapi masalah perbedaan pendapat. 3. Rendahnya politik perempuan dalam berdemokrasi akan akan

berakibat

tidak

menggambarkan

bahwa

peran

perempuan dan laki – laki adalah sama,; 4. Melemahnya

kepribadian bangsa menuju karakter yang

lebih unggul (revolusi mental), berakibat krisis mental. 5. Dampak Kurangnya semangat gotong royong akan tingginya sifat individualisme.


6. Kurangnya

keterlibatan

masyarakat

dalam

menjaga

ketertiban dan keamanan, akibatnya keamanan tidak terkendali.

2.3.4. Tantangan dan Peluang Dalam Meningkatkan Pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Tantangan a. Meningkatkan kesadaaran akan pentinganya pengamalan nilai-nilai

Pancasila

dan

membangkitkan

semangat

nasionalisme b. Meningkat semangat jiwa toleransi dan beragama dan berbudaya.. c. Meningkatkan angka partisipasi perempuan dan berpolittik d. Meningkat semangat dalam berkepribadian bangsa untuk mencegah terjadinya revolusi mentar e. Menimbulkan semangat gotong royong f. Meningkatkan kerja sama dengan masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan daerah. Peluang a. Otonomi Daerah. b. Sumber Daya Manusia yang memadai. c. Masyarakat yang masih memiliki jiwa toleransi d. Peran serta masyarakat yang tinggi e. Sikap gotong royong dan dukungan dari pemerintah daerah f. Tersedianya stakeholders yang turut serta mendukung pembangunan daerah. g. Pancasila, GBHN dan UUD 1945, serta NKRI

2.3.5. Formulasi Isu-isu Penting Berupa Rekomendasi dan Catatan yang Strategis 1. Melemahnya pengamalan Nilai-nilai Pancasila dan semangat nasionalisme;


Menjadi sebuah bangsa yang

memegang teguh jati diri

merupakan cita-cita besar yang patut di perjuangkan. Bangsa yang setiap elemen masyarakanya memegang teguh jati diri tidak akan kehilangan arah dalam berkehidupan apabila selalu menjadikan Pancasila sebagai nilai luhur yang kental dengan sejarah perjuangan bangsa. Seiring berjalannya waktu Pancasila sebagai ideology mulai melemah dalam pengamalannya disebabkan kerena beberpa faktor. Menurut Bapak Oesman Sapta Faktor penyebab melemahnya nilainilai Pancasila antara lain : a.

Lemahnya pada penghayatan, pemahaman, dan pengamalan terhadap Pancasila sebagai ideologi Negara.

b.

Kesadaran hokum dan konstitusi.

c.

Lemahnya persatuan dan kesatuan bangsa,

d.

Kurangnya toleransi sesama anak bangsa.

2. Melemahnnya

nilai-nilai

toleransi

dalam

beragama,

berbudaya di masyarakat Dalam

kehidupan

berbangsa,

seperti

kita

ketahui

keberagaman dalam agama dan berbudaya itu benar adanya. Agama tidak mengajarkan untuk memaksakan keyakinan kita kepada orang lain. Oleh karena itu, bentuk perilaku kehidupan dalam keberagaman agama dan berbudaya harus selalu dijaga, dapat diwujudkan dalam bentuk: a.

Menghormati agama yang diyakini oleh orang lain, tidak memandang rendah dan tidak menyalahkan agama yang berbeda dan dianut oleh orang lain.

b. Bersikap toleran terhadap keyakinan dan ibadah yang dilaksanakan oleh yang memiliki keyakinan dan agama yang berbeda. c.

Mengetahui keanekaragaman budaya yang dimiliki bangsa Indonesia.


d. Mempelajari dan menguasai salah satu seni budaya sesuai dengan minat dan kesenangannya dan merasa bangga terhadap budaya bangsa sendiri.

3. Rendahnya politik perempuan dalam berdemokrasi; Lebih dari satu dekade, Indonesia mendorong kebijakan afirmatif dengan menerapkan kuota minimal keterwakilan perempuan

di

parlemen.

Tujuannya

menjembatani

kesenjangan antara perempuan dan laki-laki di bidang politik. Namun, hingga kini, keterwakilan perempuan di lembagalembaga pengambil kebijakan politik masih rendah ini disebabkan karena pada kenyataannya tidak terlalu banyak perempuan yang terjun ke dunia politik karena faktor kultur yang

belum

perempuan,"

membuka kata

ruang

Dewi

luas

Bustami,

bagi

keterlibatan

Sekretaris

Women

Research Institute. Hal itu juga disebabkan keterbatasan modal sosial, politik, dan finansial perempuan. Padahal, kata Dewi, keterwakilan perempuan

dalam

politik

memperkuat

upaya

untuk

formal

dibutuhkan

melahirkan

untuk

peraturan

yang

memperhatikan kebutuhan dan kepentingan perempuan 4. Melemahnya

kepribadian bangsa menuju karakter yang

lebih unggul (revolusi mental) Revolusi mental, tidak terlepas dari krisis mental atau kepribadian bangsa, Politik penyeragaman pada masa lalu dinilai telah mengikis karakter Indonesia dan meminggirkan kebudayaan lokal. Jati diri bangsa terkoyak oleh merebaknya konflik sektarian dan berbagai bentuk intoleransi. 5. Kurangnya semangat gotong royong. Indonesia merdeka karena adanya semangat gotong royong,

kebersamaan

dan

bahu

membahu.

Setelah

reformasi semangat tersebut seperti agak ditinggalkan. Salah satu penyebabnya adalah penggunaan uang atau dana sebagai tolok ukur yang cukup untuk partsipasi dalam Rencana Kerja 2017 Kantor Kesbangpol Kab. Tanah Bumbu, 2016 18

kegiatan kemasyarakatan. Di beberapa desa bahkan secara nyata uang menjadi perusak semangat gotong royong warga desa. Kehadiran dalam sebuah kebersamaan pun terkadang diwakili dengan uang. Tidak hadir ronda cukup bayar denda. Tidak hadir dalam pertemuan cukup titip uang iuran. Tidak ikut kerja bakti cukup memberi sumbangan. 6. Kurangnya

keterlibatan

masyarakat

dalam

menjaga

ketertiban dan keamanan. Peran

serta masyarakat

akan

sangat berarti dalam

mewujudkan kondisi yang aman dan nyaman dalam masyarakat akan sangat berarti dalam menjaga ketertiban dan keamanan merupakan amanah yang tercantum dalam batang tubuh UUD 1945 yaitu kewajiban mereka sebagai warga negara seperti yang telah diatur pada kedua Bab XII Pasal 30 yaitu, Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamana negara. Dalam hal ini masyarakat kurang menyadari akan hal tersebut, sehingga perlunya memberikan pemahaman, pendidikan dan pengajaran akan arti pentingnya peran serta mereka untuk menjaga keamanan dan ketertiban negara.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Membandingkan program dan kegiatan yang ada pada rancangan awal RKPD Tahun 2017 terhadap hasil analisis kebutuhan program dan kegiatan, tidak perbedaan baik pada target capaian dan pagu indikatif terhadap kebutuhan dana pada program kegiatan Kesbangpol. Namun tetap menjadi perhatian bahwa target capaian dan pagu masih bisa mengalami perubahan karena pertimbangan prioritas program dan kegiatan dan hasil capaian pada tahun sebelumnya. Dengan demikian perbedaan antara target capaian, pagu indikatif terhadap

kebutuhan

dana

yang

menjadi

catatan

penting

untuk

diperhatikan bagi SKPD. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini: Rencana Kerja 2017 Kantor Kesbangpol Kab. Tanah Bumbu, 2016 19

2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat Berikut ini adalah beberapa usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, Organisasi Kemasyarakatan, OKP, serta Partai Politik se Kabupaten yang langsung ditujukan kepada SKPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi masyarakat dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang kecamatan. Usulan-usulan

tersebut

menjadi

bahan

pertimbangan

bagi

Kesbangpol dalam merumuskan program dan kegiatan untuk tahun rencana yang akan berjalan dengan mempertimbangkan prioritas program dan kegiatan untuk pencapaian visi dan misi kepala daerah, pencapaian target, penanggulangan kemiskinan, dan

peningkatan

kualitas hidup. Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya berikut ini adalah hasil inventarisasi program dan kegiatan yang merupakan usulan/aspirasi para pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Tanah Bumbu. (Terlampir)


BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Pokok-pokok Kebijakan Kesatuan Bangsa dan politik

yang

terkait dengan kegiatan Kantor Kesatuan dan Politik meliputi, arah kebijakan daerah. Pokok - pokok Kebijakan Kesatuan Bangsa dan Politik yang sesuai dengan tupoksi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik yaitu : 1. Arah Kebijakan dalam mewujudkan Kesatuan Bangsa dan Politik a. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama, berbangsa dan berbudaya b. Mantapnya

kehidupan

beragama,

berbangsa

dan

berbudaya yang tercermin dalam kehidupan masyarakat.. c.

Menghidupkan

kembali

nilai-nilai

Pancasila

dalam

kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan berbudaya. d. Mempertahankan

kerukunan antar umat beragama dan

menjaga serta mempertahankan keragaman budaya daerah 2. Arah Kebijakan Politik dan Kwaspadaan Nasional a. Peningkatan

kualitas

pemberian

informasi

dalam

pemahaman terhadap Politik dan Kwaspadaan Nasional dalam masyarakat b. Mengembangkan penyelenggaraan mediasi dan failitasi Politik dan Kwaspadaan Nasional c. Menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan

dalam

kegiatan pembinaan Politik dan Kwaspadaan Nasional. d. Pembukuan dalam sebuah dokumen Data Base Parpol.

Untuk itu Kantor Kesatuan Bangsa

dan Politik Kabupaten

Tanah Bumbu menetapkan arah kebijakan sebagai berikut : 1. Meningkatkan pengamalan Nilai-nilai Pancasila dan semangat nasionalisme. 2. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai toleransi dalam beragama, berbudaya di masyarakat Rencana Kerja 2017 Kantor Kesbangpol Kab. Tanah Bumbu, 2016 21

3. Meningkatkan peran serta perempuan dalam berdemokrasi. 4. Meningkatkan kepribadian bangsa menuju karakter yang lebih unggul (revolusi mental) 5. Mengembalikan semangat gotong royong 6. Menciptakan keterlibatan masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan

3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Faktor-faktor yang mnjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan

Rencana Kerja Kantor Kesatuan

Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Bumbu adalah isi dari misi pada misi keempat Bupati Tanah Bumbu yaitu Menyelenggarakan program penguatan kualitas sumber daya manusia yang memiliki daya saing di tengah arus persaingan masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) dengan berbasis pada masyarakat yang berakhlak dan memiliki akar lokal . Sedangkan sasarannya adalah Mantapnya kehidupan beragama, berbangsa

dan

berbudaya

yang

tercermin

dalam

kehidupan

masyarakat.. Adapun tujuan dan sasaran secara terinci yaitu : Misi Kesatu : Meningkatkan kerukunan beragama, persatuan dalam upaya mewujudkan ketahanan masyarakat Tujuan : Meningkatkan kerukunan umat beragama dan nilainilai luhur Pancasila Sasaran : Meningkatnya kerukunan antar umat beragama dan nilai- nilai luhur pancasila

Misi Kedua

: Meningkatkan nilai-nilai budaya dalam berdemokrasi dan berkepribadiaan

Tujuan

: Meningkatkan nilai -nilai budaya dalam berdemokrasi dan berkepribadian

Sasaran

: Terbentuknya nilai-nilai budaya dalam berdemokrasi serta memiliki kepribadian yang kuat


Misi Ketiga : Penguatan

kegotong royongan dan

Pemberdayaan

masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan Tujuan

: Meningkatkan kegotong royongan dan

Pemberdayaan

masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan Sasaran

: Meningkatnya rasa ketongroyongan dan peranserta masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan

3.3. Program dan Kegiatan. Program dan kegiatan yang dijabarkan berikut ini merupakan rumusan program dan kegiatan yang disusun dengan mempertimbangkan pencapaian visi misi kepala daerah, pencapaian target kebijakan kesbangpol, pada pembinaan organisasi masyarakat, pembinaan politik pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) serta mendukung pencapaian Nawacita nasional seperti melakukan reformasi birokrasi, maupun koordinasi pembangunan.

Dari pertimbangan tersebut diatas, untuk tahun 2017 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Bumbu merancang beberapa program dan kegiatan yang terdiri dari 7 Program 26 Kegiatan dengan total pagu indikatif sebesar Rp. 3.333.923.863,secara lengkap daftar program dan kegiatan tahun 2017 adalah tertuang sebagai berikut: (Terlampir)

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik b. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor c. Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional d. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan e. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan kantor f. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor g. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan h. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor i.

Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor


j.

Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

k. Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS l.

Kegiatan Rapat Koordinasi Dalam Daerah

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan gedung kantor 3. Program dan Peningkatan Disiplin Aparatur a. Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari Tertentu 4. Program Wawasan Kebangsaan a. Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial

dikalangan

masyarakat b. Fasilitasi penguatan karakter bangsa melalui kearifan lokal dalam rangka mendukung persatuan dan kesatuan bangsa c. Monitoring, evaluasi dan pelaporan d. Fasilitas pertemuan Pemda, tokoh agama, ormas keagamaan dan dialog kerukunan generasi muda antar agama. e. Fasiltas penguatan Tim Koordinasi koordinasi,

monitoring,

dan

PAKEM dalam rangka evaluasi

penanganan

permasalahan aliran-aliran keagamaan.

5. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan a. Kegiatan Pembinaan ideology dan wawasan kebangsaan b. Dialog pembauran antar etnis, golongan, suku dan umat beragama 6. Program Pendidikan Politik Masyarakat a. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 7. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan. a. Pemberdayaan forum kewaspadaan dini masyarakat (FKDM) dan Kominda. b. Fasilitasi kerja tim terpadu penanganan konflik sosial. c. Rapat koordinasi pengawasan orang asing dan lembaga asing


BAB IV PENUTUP Rencana Kerja (RENJA) Kesatuan Bangsa Dan Politik menjadi panduan

ini selain

pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2017 berfungsi pula

sebagai sarana peningkatan kinerja Kesatuan BAngsa Dan Politik. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2017, RENJA juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Kesatuan Bangsa Dan Politik. RENJA juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan dan seluruh staf Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Tanah Bumbu

sehingga akan

diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa yang akan datang. Output Rencana Kerja Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Tanah Bumbu adalah Program Tahunan yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program Kesatuan Bangsa Dan Politik. Hal-hal penting yang harus diingat adalah bahwa capaian target kinerja dan capaian penyerapan anggaran akan mengalami pergeseran pada pelaksanaannya. Untuk itu perlu dicatat dan menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan rumusan rencana program dan kegiatan untuk tahun rencana yang akan datang.

Demikian Renja Kesatuan Bangs Dan Politik Tahun 2017 ini disusun, kiranya benar-benar menjadi acuan dalam menjalankan program dan kegiatan Kesatuan Bangsa Dan Politik dalam tahun 2017.

Batulicin, 10 Oktober 2016 Kepala Kantor Kesabngpol,

DARMIADI, M.AP Pembina Tingat. I NIP. 19670717 198902 1 004


6 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dan Pencapaian Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2016Kabupaten Tanah Bumbu

KODE

Nama Kegiatan

1

Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)

2

3

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Realisasi Target Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2013 Target Kinerja Kinerja Hasil Capaian Program dan Program Keluaran Target RENJA Realisasi Ringkasan (Renstra SKPD) Kegiatan s/d SKPD Th (n-2) RENJA SKPD Realiasi (%) Tahun 2015 Tahun (n-3) 2015 Th 2015 Tahun 2014

4

5

6

7

8 =7/6

Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Th 2016

9

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Th Berjalan (2015) Realisasi Tingkat Capaian Capaian Program dan Realisasi Kegiatan s/d Th Target Renstra 2016 (%)

10

11=10/4

Urusan Pilihan Bidang Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik

1.19.1.19.04.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Terselenggaranya Pelayanan Administrai Perkantoran

1.19.1.19.04.01.02

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air

Terbayarnya tagihan rekening kantor

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

100%

12 bulan

12 bulan

100%

& Listrik 1.19.1.19.04.01.07

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Jumlah pegelola administrasi keuangan

8 0rang

8 0rang

8 0rang

8 0rang

100%

8 0rang

8 0rang

100%

1.19.1.19.04.01.03

Penyediaan Jasa peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

12 bulan

12 bulan

4 bh

0 bh

0%

6 bh

6 bh

100%

5 bh

5 bh

5 bh

5 bh

100%

5 bh

5 bh

100%

1.19.1.19.04.01.06 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Jumlah kendaraan dinas/oprasional dan mobil jabatan

1.19.1.19.04.01.08

Penyediaan jasa Kebesihan kantor

Tersedianya jasa kebersihan kantor

12 bulan

12 bulan

76 item

76 item

100%

111 item

111 item

100%

1.19.1.19.04.01.10

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Tersedianya alat tulis kantor

12 bulan

12 bulan

534 item

470 item

88%

623 item

623 item

100%

1.19.1.19.04.01.11

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

12 bulan

12 bulan

40530 bh

32522 bh

80%

31588 bh

31588 bh

100%

1.19.1.19.04.01.12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bagnunan kantor

Tersedianya komponen listrik

1 Tahun

1 Tahun

58 item

58 item

100%

39 item

39 item

100%

1.19.1.19.04.01.18

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah

koodinasi dan konsultasi keluar daerah

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

21 kali

21 kali

100%

1.19.1.19.04.01.19

Penyediaan Jasa Tenaga non PNS

Jumlah jasa non PNS

8 org

8 org

10 org

10 org

100%

10 org

10 org

100%

1.19.1.19.04.01.22

Rapat-rapat Koodinasi dan konsultasi dalam daerah

koordinasi dan konsultasi dalam daerah

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

247 kali

247 kali

100%

1.19.1.19.04.02

Peningkatan sarana danprasarana Aparatur

Terpenuhinya sarana penunjang dalam melaksanaan tugas dan melancarkan pelaksanaan kegiatan

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100.00%

1.19.1.19.04.02.28

Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan gedung kantor

Terpeliharanya peralatan gedung kantor

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

100%

12 bulan

12 bulan

100.00%

1.19.1.19.04.03

Peningkatan Disiplin Aparatur

Tercapainya perkantoran yang baik

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

100%

12 bulan

12 bulan

100.00%

1.19.1.19.04.03.05

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

jumlah pakaian olah raga yang tersedia

22 stel

22 stel

22 stel

22 stel

100%

22 stel

22 stel

100.00%

1.19.1.19.04.17

Pengembangan Wawasan Pengembangan Wawasan

jumlah sosialisasi tentang wawasan kebangsaan

100%

100%

100%

100%

100%

1 kali

1 kali

100.00%

1.19.1.19.04.17.01

Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

Sosialisasi PBM kerukunan umat beragama

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

100%

1 kali

1 kali

100.00%

1.19.1.19.04.17.02

Peningkatan Rasa Solidaritas dan ikatan sosial di kalangan masyarakat

Jumlah Hari-hari besar nasional

1.19.1.19.04.17.04

Monitoring kegiatan keberadaan orang asing dan lembaga NGO (Non Government Organitation) asing

tersedianya dokumen Keberadaan Orang Asing dan Lembaga NGO

1.19.1.19.04.17.06

Sosialisasi peningkatan ketahanan ekonomi bagi generasi muda

1.19.1.19.04.17.07

5 kali

5 kali

5 kali

5 kali

100%

5 kali

5 kali

100.00%

1 dokumen

0 dokumen

1 dokumeni

1 dokumeni

100%

1 dokumeni

1 dokumeni

100.00%

Terselenggaranya sosialisasi dibidang ketahanan ekonomi

1 kali

0 kali

1 kali

1 kali

100%

1 kali

1 kali

100.00%

Monitoring Evaluasi dan pelaporan

Terlaksanya pengawassan dan pembinaan di bidang ketahanan seni, budaya agama, kemasyarakatan dan ekonomi

1 kali

0 kali

1 kali

1 kali

100%

10 kec

10 kec

100.00%

1.19.1.19.04.18

Kemitraan Pengembangan wawasan kebangsaan

Presentase LSM, Ormas dan OKP yang dibina

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100.00%

1.19.1.19.04.18.01

Fasilitasi pencapaian Halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan

Dialog Publik Atar Umat Beragama

1 kali

1 Kali

1 kali

0 kali

0%

1 kali

1 kali

100.00%

1.19.1.19.04.18.02

Seminar, Talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaane

seminar dan diskusi peningkatan wawasan kebangsaan

3 kali

3 kali

3 kali

2 kali

67%

3 kali

3 kali

100.00%

1.19.1.19.04.18.03

Pentas seni dan Budaya, festival, lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan

1.19.1.19.04.18.04

Pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan

1.19.1.19.04.18.06

Pembinaan terhadap Organisasi Kemasyarakatan

jumlah Pembinaan LSM, Ormas dan OKP

Sosialisasi persyaratan pendaftaran keberadaan Ormas dan peraturan perundang-undangan tentang Ormas Monitoring dan pelayanan adiministrasi pendaftaran ormas dan penerbitan SKT Bagi Ormas

soaialisasi tata tatacara berorganisasi yang baik dan benar Tertib administrasi pendaftaran dan terpantaunya keberadaan ormas

1.19.1.19.04.18.09

Dialog pembauran antar etnis, golongan, suku dan umat beragama

Kerukunan antar etnis, golongan dan umat beragama

1 kali

0 kali

1 kali

1 kali

100%

1.19.1.19.04.18.10

Fasilitasi Temu tokoh seni dan budaya

Jumlah fasilitasi temu tokoh seni bidaya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan

30 0rang

0 0rang

0 0rang

0 0rang

#DIV/0!

1.19.1.19.04.19

Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan

Outcame: persentase pemberdayaan masyrakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan

100%

100%

100%

100%

100%

1.19.1.19.04.19.02

Koordinasi Intelejn Daerah

Jumlah Rekomendasi tentang Koordinasi intilegen Daerah

8 rekomendasi

1.19.1.19.04.19.03

Pembinaan Kewaspasaan dini masyarakat

jumlah Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) yang terbina 11 FKDM

1.19.1.19.04.21

Program Pendidikan Politik Masyarakat

Jumlah penyuluhan politik kemasyarakat

1.19.1.19.04.21.01

Penyuluhan Kepada Masyarakat

Penyluhan poltik kepada masyarakat

3 kali

3 kali

1.19.1.19.04.21.03

Fkoordinasi forum-forum diskusi politik

Koordinasi forum - forum diskusi politik

10 kec

10 kec

1.19.1.19.04.21.04

Data Base Parpol

Jumlah dokumen data base parpol

1 dok

1 dok

1.19.1.19.04.21.05

Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebijakan daerah

Kebijakan daerah bidang kesbangpol

1 dok

1.19.1.19.04.21.06

Dukungan kelancaran logistik dari pemerintah lainnya pada pemilu 2014

1.19.1.19.04.18.07 1.19.1.19.04.18.08

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Pentas Seni dan Budaya, Festival, Lomba Cipta dalam Upaya Peningkatan wawasan Kebangsaan Terlaksanya pengawasan dan pembinaan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan

Dukungan dan pasilitas pemilu 2014 dan 2015 sesuai dengan ketentuan dari perundang undangan Terlaksanya pengawassan, pembinaan dan penyelenggaraan pemerintah dikec dan desa dibidang politik dan kewaspadaan nasional

1 kali

1 Kali

1 kali

1 kali

100%

1 kali

1 kali

100.00%

10 kec

0 kec

0 kec

0 kec

#DIV/0!

10 kec

10 kec

100.00%

1 kali

1 kali

0 kali

0 kali

#DIV/0!

1 kali

1 kali

100.00%

3 kali

1 kali

0 kali

0 kali

#DIV/0!

0 kali

0 kali

#DIV/0!

1 dokumen

0 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

100%

1 dokumen

1 dokumen

100.00%

1 kali

1 kali

100.00%

30 0rang

30 0rang

100.00%

100%

100%

100.00% 100.00%

100%

8 rekomendasi

8 rekomendasi

11 FKDM

11 FKDM

11 FKDM

100%

11 FKDM

11 FKDM

100.00%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100.00%

3 kali

3 kali

100%

3 kali

3 kali

100.00%

10 kec

10 kec

100%

11 FKDM

11 FKDM

100.00%

1 dok

0 dok

0%

0 dok

0 dok

#DIV/0!

0 dok

1 dok

1 dok

100%

0 dok

0 dok

#DIV/0!

2 kali

10 kec

2 kali

2 kali

100%

1 dok

1 dok

100.00%

10 kec

0 kec

0 kec

0 kec

#DIV/0!

10 kec

10 kec

100.00%

100%

8 Rekomendasi 8 rekomendasi 8 rekomendasi

Batulicin, 10 Oktober 2016 Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik

Darmiadi, M.AP Pembina TK.I NIP. 19670717 198902 1 004

Tabel (2.2) Pencapaian Kinerja Pelayanan Tahun 2017 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Bumbu No

Indikator Kinerja (sesuai tupoksi SKPD)

(1) 1.1

(2) Aspek Pelayanan Umum

Target IKK Lainya (4)

(6)

IKK (7)

Target Renstra SKPD Tahun 2014 (8)

Tahun 2015 (8)

Tahun 2016 (10)

Tahun 2017 (11)

6

6

6

10 6

1

Kegiatan Pembinaan LSM Ormas, dan OKP

2

Kegiatan Pembinaan Politik Daerah

5

4

2

3

Jumlah Ormas Kabupaten Tanah Bumbu

0

128

134

100

100

100

8 35

2 35

8 35

4

Terkendalinya stabilitas keamanan dan ketertiban 3.3. Jumlah Demo 3.4 Jumlah anggota DPRD Kab. Tanahbumbu

Realisasi Capaian Tahun Tahun 2014 2015 (12) (13)

Proyeksi Tahun 2016 (14)

Tahun 2017 (15)

6

10 6

6

4

4

3

2

0

128

134

100

100

100

100

100

6 35

8 35

2 35

8 35

6 35

140

140



Catatan Analisis (16)

Tabel (2.4) Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 2017 Kabupaten Tanah Bumbu SKPD

: KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

(1)

Hasil Analisis Kebutuhan

Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian

(2)

(3)

(4)

(5)

Tanah Bumbu

Persentase penduduk yang memperoleh pendidikan / pembinaan / sosialisasi Pengembangan wawasan kebangsaan

Tanah Bumbu

Jumlah peserta yang memperoleh pembinaan dalam rangka pengembangan wawasan kebangsaan

1.

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

1.1


1.2

Fasilitasi penguatan karakter bangsa melalui kearifan lokal dalam rangka mendukung persatuan dan kesatuan bangsa

Tanah Bumbu

1.3

Fasilitasi pemberdayaan pusat pendidikan karakter dan wawasan kebangsaan

Tanah Bumbu

1.4

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Tanah Bumbu

1.5

Fasilitasi pertemuan pemda, tokoh agama, ormas keagamaan dan dialog kerukunan generasi muda antar agama

Tanah Bumbu

Jumlah peserta fasilitasi penguatan karakter bangsa melalui kearifan lokal

Jumlah peserta pendidikan karakter dan wawasan kebangsaan

Dokumen Laporan Jumlah peserta mengikuti dialog kerukunan generasi muda antar agama

Pagu Indikatif (Rp. 000) (6)

Kebutuhan Dana (Rp. 000) (11)

Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian

(7)

(8)

(9)

(10)

13%

Program Pengembangan 668,642,500 Wawasan Kebangsaan

Tanah Bumbu

Persentase penduduk yang memperoleh pendidikan / pembinaan / sosialisasi Pengembangan wawasan kebangsaan

13%

20000 orang

Peningkatan Rasa Solidaritas dan 172,437,500 ikatan sosial di kalangan masyarakat

Tanah Bumbu

Jumlah peserta yang memperoleh pembinaan dalam rangka pengembangan wawasan kebangsaan

20000 orang

382,075,000

5000 orang

237,570,000

5000 orang

80 orang

1 Dok

60 orang

Fasilitasi penguatan karakter bangsa melalui kearifan 219,045,000 lokal dalam rangka mendukung persatuan dan kesatuan bangsa Fasilitasi pemberdayaan pusat pendidikan karakter dan wawasan kebangsaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Fasilitasi pertemuan pemda, tokoh agama, ormas keagamaan 7,460,000 dan dialog kerukunan generasi muda antar agama

Tanah Bumbu

Tanah Bumbu

Tanah Bumbu

Tanah Bumbu

Jumlah peserta fasilitasi penguatan karakter bangsa melalui kearifan lokal

Jumlah peserta pendidikan karakter dan wawasan kebangsaan Dokumen Laporan Jumlah peserta mengikuti dialog kerukunan generasi muda antar agama

937,576,000

80 orang

19,575,000

1 Dok

10,850,000

60 orang

13,210,000

Catatan Penting

Rancangan Awal RKPD No

(12)

1.6

Fasilitasi penguatan Tim Koordinasi PAKEM dalam rangka koordinasi, monitoring dan evaluasi penanganan permasalahan aliran-aliran keagamaan

Tanah Bumbu

Jumlah orang yang menjadi anggota Tim PAKEM Kabupaten Tanah Bumbu

22 orang

Fasilitasi penguatan Tim Koordinasi PAKEM dalam rangka koordinasi, 269,700,000 monitoring dan evaluasi penanganan permasalahan aliran-aliran keagamaan

9%

Program Kemitraan 16,835,000 Pengembangan Wawasan Kebangsaan

2.

Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Tanah Bumbu

Persentase penduduk yang memperoleh pendidikan / pembinaan / sosialisasi Kemitraan Pengembangan wawasan kebangsaan

2.1

Pembinaan Ideologi dan Wawasan Kebangsaaan

Tanah Bumbu

Jumlah dokumen

2.2


Tanah Bumbu

Jumlah peserta dialog pembauran antar etnis, golongan, suku dan umat beragama

Tanah Bumbu

Outcame: Rasio jumlah masyarakat per 11.000 penduduk yang mendapatkan pendidikan / pembinaan / sosialisasi / fasilitasi guna meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan

620 orang

324,210,000

1 Dok

80 orang

Pembinaan Ideologi dan Wawasan Kebangsaaan Dialog pembauran antar etnis, 16,835,000 golongan, suku dan umat beragama -

Pemberdayan masyarakat untuk 646,595,000 menjaga ketertiban dan keamanan

3.

Pemberdayan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan

3.1

Pemberdayaan forum kewaspadaan dini masyarakat (FKDM) dan Kominda

Tanah Bumbu

Jumlah peserta pembinaan kewaspadaan dini masyarakat dan KOMINDA

3.2

Kinerja tim terpadu penanganan konflik sosial

Tanah Bumbu

Jumlah peserta Tim terpadu

30 orang

316,500,000

3.3

Rapat koordinasi pengawasan orang asing dan lembaga asing

Tanah Bumbu

Jumlah peserta rapat pengawasan orang asing dan lembaga asing

30 orang

5,885,000

3.4

Pemetaan wilayah potensi konflik sosial

Tanah Bumbu

Konflik sosial kab. Tanah Bumbu

31%

1 dok

133,595,000

Pemberdayaan forum kewaspadaan dini masyarakat (FKDM) dan Kominda Fasilitasi kinerja tim terpadu penanganan konflik sosial Rapat koordinasi pengawasan orang asing dan lembaga asing Pemetaan wilayah potensi konflik sosial

Tanah Bumbu

Jumlah orang yang menjadi anggota Tim PAKEM Kabupaten Tanah Bumbu

22 orang

274,296,000

Tanah Bumbu

Persentase penduduk yang memperoleh pendidikan / pembinaan / sosialisasi Kemitraan Pengembangan wawasan kebangsaan

9%

28,285,000

Tanah Bumbu

Jumlah dokumen

1 Dok

10,850,000

Tanah Bumbu


80 orang

17,435,000

Tanah Bumbu

Outcame: Rasio jumlah masyarakat per 11.000 penduduk yang mendapatkan pendidikan / pembinaan / sosialisasi / fasilitasi guna meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan

31%

646,595,000

Tanah Bumbu

Jumlah peserta pembinaan kewaspadaan dini masyarakat dan KOMINDA

620 orang

324,210,000

Tanah Bumbu


30 orang

316,500,000

Tanah Bumbu


30 orang

5,885,000

Tanah Bumbu


1 dok

133,595,000

4.

Penddidikan politik Masyarakat

Tanah Bumbu

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 4

Tanah Bumbu

Rasio jumlah masyarakat per 3.000 penduduk yang memperoleh pendidikan / pembinaan / sosialisasi bidang politik

Jumlah dokumen

15%

1 Dok

-

-


4.1

Tanah Bumbu

Monitoring , Evaluasi dan Pelaporan

Rasio jumlah masyarakat per 3.000 penduduk yang memperoleh pendidikan / pembinaan / sosialisasi bidang politik

Tanah Bumbu

15%

Jumlah dokumen



1

1 Dok

11,700,000

Tabel (2.5) Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kapentingan Tahun 2017 Kabupaten Tanah Bumbu SKPD : KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK No

Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Besaran/Volume

Catatan

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)



SKPD : Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Tabel (3.1) Rumusan Rancangan Program dan Kegiatan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2017 dan Prakiraan Maju Tahun 2018 Kabupaten Tanah Bumbu Rencana Tahun 2017

No

Kode

(1) A

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

(3)

(4)

(2) 5.'1,'1

Belanja pegawai

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikator

(5)

(6)

(7)

100%

1,115,611,963

Tanah bumbu Tanah bumbu

Tanah bumbu Tanah bumbu

1

1.19.1.19.04.01 1 1.19.1.19.04.01.02 2 1.19.1.19.04.01.06

2

Penyediaan Jasa Komonikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Terselenggaranya Pelayanan Administrai Perkantoran Terbayarnya tagihan rekening kantor

(8)

(9)

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikator

(10)

(11)

100%

Gajih dan tunjangan Tambahan penghasilan

Gajih dan tunjangan Tambahan penghasilan

1,227,173,159 792,811,963 322,800,000

Tanah bumbu

100%

573,829,900

APBD II

100%

631,212,890

SKPD

2 item

37,020,000

APBD II

2 item

40,722,000

Jumlah kendaraan dinas/oprasional dan mobil jabatan Jumlah pegelola administrasi keuangan

SKPD

6 Buah

2,800,000

APBD II

6 Buah

3,080,000

SKPD

7 item

109,591,000

APBD II

7 item

120,550,100

3 1.19.1.19.04.01.07

Penyediaan Jasa Administrasi keuangan

4 1.19.1.19.04.01.08

Penyediaan jasa Kebesihan kantor

Tersedianya jasa kebersihan kantor

SKPD

102 item

1,985,000

APBD II

102 item

2,183,500

5 1.19.1.19.04.01.10

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Tersedianya Alat tulis kantor

SKPD

621 item

16,823,900

APBD II

610 item

18,506,290

6 1.19.1.19.04.01.11

Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

SKPD

2 item

6,200,000

APBD II

2 item

6,820,000

7 1.19.1.19.04.01.12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bagununan kantor

Tersedianya komponen listrik

SKPD

122 item

1,210,000

APBD II

142 item

1,331,000

8 1.19.1.19.04.01.13

Penyediaan Jasa Peralatan, dan perlengkapan kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

SKPD

3 Buah

11,500,000

APBD II

44 buah

12,650,000

9 1.19.1.19.04.01.18

Rapat-rapat Koodinasi dan konsultasi keluar daerah

Jumlah koodinasi dan konsultasi keluar daerah

SKPD

17 kali

109,450,000

APBD II

31 kali

120,395,000

10 1.19.1.19.04.01.19

Penyediaan Jasa Non PNS

Jumlah aparatur non PNS

SKPD

10 Orang

240,950,000

APBD II

10 Orang

265,045,000

11 1.19.1.19.04.01.22

Rapat-rapat Koodinasi dan konsultasi dalam daerah

Jumlah koordinasi dan konsultasi dalam daerah

SKPD

327 kali

36,300,000

APBD II

183 Kali

39,930,000

Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur

Terpenuhinya sarana penunjang dalam melaksanaan tugas dan melancarkan pelaksanaan kegiatan.

Tanah bumbu

100%

5,000,000

100%

5,500,000

SKPD

12 Bulan

5,000,000

12 Bulan

5,500,000

22 stel

8,800,000

1.19.1.19.04.02. 1 1.19.1.19.04.02.28

3

Pelayanan Administrasi Perkantoran

Catat Sumber an Dana Penti ng

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

1.19.1.19.04.03

Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan gedung kantor Terpeliharanya peralatan gedung kantor Peningkatan Disiplin Aparatur

Tercapainya perkantoran yang baik

22 stel

-

APBD II

1 1.19.1.19.04.03.05

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Jumlah pakaian olah raga yang tersedia Meningkatnya kwalitas wawasan kebangsaan bagi kalangan masyarakat Jumlah peserta yang memperoleh pembinaan dalam rangka pengembangan wawasan kebangsaan Jumlah peserta fasilitasi penguatan karakter bangsa melalui kearifan lokal Jumlah peserta pendidikan karakter dan wawasan kebangsaan

4

1.19.1.19.04.17

Pengembangan Wawasan Kebangsaan

1

1.19.1.19.04.17.02


2

1.19.1.19.04.17.xx

Penguatan karakter bangsa melalui kearifan lokal dalam rangka mendukung persatuan dan kesatuan bangsa

3

1.19.1.19.04.17.xx

Fasilitasi pemberdayaan pusat pendidikan karakter dan wawasan kebangsaan

4

1.19.1.19.04.17.07


5

1.19.1.19.04.17.xx

6

1.19.1.19.04.17.xx

5

1.19.1.19.04.18

6

7

Dokumen Laporan

Pertemuan pemda, tokoh agama, ormas keagamaan Jumlah peserta mengikuti dialog kerukunan generasi muda antar agama dan dialog kerukunan generasi muda antar agama Penguatan Tim Koordinasi PAKEM dalam rangka Jumlah orang yang menjadi anggota Tim koordinasi, monitoring dan evaluasi penanganan PAKEM Kabupaten Tanah Bumbu permasalahan aliran-aliran keagamaan Meningkatnya kwalitas wawasan Kemitraan Pengembangan wawasan kebangsaan kebangsaan dalam keragaman adat, budaya dan agama

SKPD

22 stel

Tanah

13,28

Kabupaten

APBD II

22 stel

8,800,000

668,642,500

APBD II

21,91

735,506,750

20000 orang

172,437,500

APBD II

20000 orang

189,681,250

Kabupaten

5000 orang

219,045,000

APBD II

5000 orang

240,949,500

Kabupaten

80 orang

-

APBD II

80 orang

-

Kabupaten

1 Dok

-

APBD II

1 Dok

-

Kabupaten

60 orang

7,460,000

60 orang

8,206,000

Kabupaten

22 orang

269,700,000

22 orang

296,670,000

Tanah

1,09

16,835,000

APBD II

1,59

18,518,500

APBD II

1 Dok

16,835,000

APBD II

80 orang

640,595,000

APBD II

1 1.19.1.19.04.18.04

Pembinaan Ideologi dan Wawasan Kebangsaaan

Jumlah dokumen

Kabupaten

1 Dok

2 1.19.1.19.04.18.09



Kabupaten

80 orang

1.19.1.19.04.19

Pemberdayan masyarakat untuk menjaga ketertiban Terkendalinya dan keamanan ketertiban

stabilitas

keamanan

dan

Tanah Bumbu

36.91

-

-

56.86

18,518,500 704,654,500

1 1.19.1.19.04.19.02

Pemberdayaan forum kewaspadaan dini masyarakat Jumlah peserta pembinaan kewaspadaan (FKDM) dan Kominda dini masyarakat dan KOMINDA

Kabupaten

620 orang

336,210,000

APBD II

620 orang

369,831,000

2 1.19.1.19.04.19.xx

Kinerja tim terpadu penanganan konflik sosial


Kabupaten

30 orang

298,500,000

APBD II

30 orang

328,350,000

3 1.19.1.19.04.19.xx

Rapat koordinasi pengawasan orang asing dan lembaga asing


Kabupaten

30 orang

5,885,000

APBD II

30 orang

6,473,500

4 1.19.1.19.04.19.04

Pemetaan wilayah potensi konflik sosial


Kabupaten

1 dok


Tingkat pendidikan dan budaya politik masyarakat Jumlah dokumen

Tanah bumbu

40.75

Kabupaten

1 Dok

1.19.1.19.04.21 1 1.19.1.19.04.21.xx


7 PROGRAM 56 KEGIATAN

133,595,000

-

-

APBD II

64.25

-

-

APBD II

1 Dok

-

3,020,514,363 Batulicin, 10 Oktober 2016 Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik


Tabel (3.2) Target Indikator Makro Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2017 Kabupaten Tanah Bumbu SKPD : Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik No

Indikator

(1)

(2)

1

Aspek Pelayanan Umum

1.1 Kegiatan Pembinaan LSM Ormas, dan OKP 1.2 Kegiatan Pembinaan Politik Daerah 2

Target Indikator Makro Tahun2016 SPM IKK MDGs Lainnya (3)

(4)

(5)

(6)

Keterangan (7)

6 2

Aspek Daya Saing Daerah Otonomi Daerah, Pemerintahan umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Daerah

3

3.1 3.2 3.3

(IKM) Indikator Kinerja Mandiri Terkendalinya stabilitas keamanan dan ketertiban Jumlah Ormas Kabupaten Tanah Bumbu Jumlah Demo Jumlah anggota DPRD Kab. Tanahbumbu

100 134 8 35 Batulicin, 10 Oktober 2016 Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik


(8)

RENCANA KERJA KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2017

Recommend Documents