RENCANA KERJA KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2018

2

RENCANA KERJA KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2018

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU

2017

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Alamat : Jl. Dharma Praja No. 05 Telp/Fax (0518)6076037 Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu Kalimantan selatan

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Alamat : Jl. Darma Praja Gunung Tinggi No. 3 Tlp. Fax (0815) 6076031 Batulicin Kode Pos 72171

KEPUTUSAN KEPALA KESBANGPOL KABUPATEN TANAH BUMBU NOMOR :10/SK/IV/KESBANGPOL TENTANG RENCANA KERJA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2018 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA KESBANGPOL KABUPATEN TANAH BUMBU, Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2006-2025 serta Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011-2015, dipandang perlu menyusun Rencana Kerja (Renja SOPD) Tahun 2013; b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, disebutkan bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dipandang perlu menetapkan Renja-SOPD sebagai dokumen perencanaan SOPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat ; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah Kabupaten Tanah Bumbu tentang Rencana Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265) ; 2. Undang-undang Negara ;

Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 5. Undang-undang nomor 33 Tahu8n 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah ; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 7. Peraturan Keuangan Republik Lembaran

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008, tentang Kecamatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9826 ); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 20); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 4); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 16); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 17); 18. Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 545 Tahun 2011 tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 20112015.

MEMUTUSKAN : Menetapkan :

KEPUTUSAN KEPALA KESBANGPOL TENTANG RENCANA KERJA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2018.

KESATU

Rencana Kerja Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik yang selanjutnya disebut Renja KESBANGPOL adalah dokumen perencanaan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat

:

KEDUA

: Rencana Kerja Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berisi: Bab Bab Bab Bab

I II III IV

Pendahuluan Evaluasi Pelaksanaan Renja Kesbangpol Tahun Lalu Tujuan, Sasaran, Program Dan Kegiatan Penutup.

KETIGA

:

Rencana Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2018 adalah sebagaimana dinyatakan dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KEENAM

:

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Di tetapkan di Pada tanggal

: Batulicin : 20 April 2017

KEPALA KANTOR KESBANGPOL KABUPATEN TANAH BUMBU,

DARMIADI, M.AP Pembina TK I Nip. 19670717 198902 1 004 Tembusan disampaikan Kepada Yth : 1. Bapak Bupati Tanah Bumbu di Gunung Tinggi 2. Kepala Bappeda Kab. Tanah Bumbu di Gunung Tinggi 3. Pertinggal.

KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat Rahmad dan Karunia-Nya Jualah Rencana Kerja (RENJA) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2018 dapat diselesaikan. Rencana Kerja (Renja) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2018, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Kantor kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2018 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah. Diharapkan Rencana Kerja (RENJA) ini dapat dijadikan sarana peningkatan kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Bumbu dan juga dapat memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Bumbu sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa mendatang. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) ini masih terdapat kekurangan-kekurangan. Untuk itu kritik dan saran serta masukan sangat diharapkan guna penyempurnaan Rencana Kerja (RENJA) ini.

Kami ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu hingga Rencana Kerja RENJA ini dapat diselesaikan tepat waktu. Semoga RENJA ini dapat bermanfaat bagi kemajuan pembangunan khususnya di bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik di Kabupaten Tanah Bumbu. Batulicin, 20 April 2017 Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Bumbu,

DARMIADI, M.AP Pembina Tingkat I NIP. 19670717 198902 1 004

Rencana Kerja 2018 Kantor Kesbangpol Kab. Tanah Bumbu, 2017

i

DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL KATA PENGANTAR.............................................................................................. i DAFTAR ISI................................................................................................. ......... ii DAFTAR TABEL.................................................................................................. iii BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang................................................................................... 1 1.2. Landasan Hukum............................................................................... 3 1.3. Maksud Dan Tujuan........................................................................... 5 1.4. Sistematika Penulisan ....................................................................... 6 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik .....................7 A. Analisis Kinerja Output................................................................. 7 B. Analisis Kinerja Keuangan ............................................................ 7 2.2. Analisis Kerja Pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik…...…9 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas

Dan

Fungsi

Kantor

Kesatuan Bangsa dan Politik.........…............................... ……….…10 2.3.1 Dampaknya

Terhadap

Pencapaian

Program

Secara

Nasional...................................................................................13 2.3.2 Tantangan dan Peluang Dalam Meningkatkan Pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik………………………..…14 2.3.3 Formulasi Isu-isu Penting Berupa Rekomendasi dan Catatan yang Strategis……………………………………………………..15 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD…………………………….17 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ...................18 BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. Program Dan Kegiatan………………………………………………….19 3.2. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ........................................ 21 3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik ...22 3.3. Program Dan Kegiatan ……………………………………..…………..21 BAB IV PENUTUP ……………………………………………………………….…...25 ii

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik dan Pencapaian Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik s/d Tahun 2017 Kabupaten Tanah Bumbu..........................................

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan SOPD Tahun 2018 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politk Kabupaten Tanah Bumbu......................................

Tabel 2.3

Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Tahun 2018 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politk Kabupaten Tanah Bumbu ..........

Tabel 2.4

Review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2017 ........................

Tabel 2.5. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2018 .................................................................................................. Tabel 3.1

Rumusan Program dan Kegiatan SOPD 2018

Tabel 3.2. Target Indikator Makro Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Tanah Bumbu

iii

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Dengan ditetapkannya UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sementara itu paralel dengan pembuatan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap SOPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SOPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SOPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2018 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku

kepentingan

pembangunan

melalui

penyelenggaraan

Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Renja SOPD. Sesuai amanat tersebut maka Kantor Kesatuan Bangsa

dan

Politik Kabupaten Tanah Bumbu sebagai Satuan Organisasi Perangkat Daerah pada tahun 2017 ini menyusun Rencana Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2018 Renja SOPD merupakan dokumen rencana pembangunan SOPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian Rencana Kerja 2018 Kantor Kesbangpol Kab. Tanah Bumbu, 2017 1

kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh SOPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Rencana Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2018, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi Kantor kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016 – 2021 seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 – 2021 yaitu : “Mewujudkan Kesbangpol sebagai lembaga yang menunjang peningkatan wawasan kebangsaan yang berkesinambungan” Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi. Sesuai dengan peran Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, misi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut : 1. Meningkatkan kerukunan, beragama, persatuan dalam upaya mewujudkan ketahanan masyarakat. 2. Meningkatkan nilai-nilai budaya dalam berdemokrasi dan berkpribadiaan. 3. Penguatan kegotong royongan dan Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan Rencana Kerja (Renja) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2018, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

tahun 2018 yang telah ditetapkan

Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

Rencana Kerja 2018 Kantor Kesbangpol Kab. Tanah Bumbu, 2017 2

1.2. Landasan Hukum Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 adalah : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan

(Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan,

dan

Pertanggungjawaban

Keuangan

Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410); 7. Undang-Undang Perencanaan Republik

Nomor

25

Pembangunan

Indonesia

Tahun

Tahun

2004

Nasional 2004

tentang

(Lembaran

Nomor

104,

Sistem Negara

Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);


8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 10. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 1137); 11. Peraturan

Pemerintah

Nomor

58

Tahun

2005

tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Kabupaten, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. 14. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2014, tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Bumbu; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 16. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014;


17. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan

Nasional/Kepala

Badan

Perencanaan

Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010, Nomor 0199/M PPN/04/2010, Nomor PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2016-2021; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2006-2025; 20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2021. 1.3 Maksud Dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2018 dimaksudkan menetapkan dokumen

perencanaan

yang

memuat

program

dan

kegiatan

pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Kabupaten Tanah Bumbu.

Sedangkan tujuannya adalah : 1. Sebagai acuan bagi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dalam mengoprasionalkan

Rencana

Kerja

Pembangunan

Daerah

Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi pemerintah daerah: 2. Merumuskan program dan kegiatan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Rancangan Rencana 2018.


1.4 Sistematika Penulisan Adapun

sistematika

penulisan

dokumen

rencana

kerja

Kesbangpol kabupaten Tanah Bumbu adalah sebagai berikut: BAB I. PENDAHULUAN pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja SKPD yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab– bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU Berisi tentang evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan capaian renstra SKPD, analisis kinerja pelayanan SKPD, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, review terhadap rancangan awal RKPD serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat. BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN Berisi tentang telahaan terhadap kebijakan nasional serta tujuan dan sasaran renja SKPD BAB IV. PENUTUP Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.


BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2016 Dan Capaian Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 2016-2021. Kinerja berdasarkan

output

adalah

pencapaian

indikator kinerja

yang telah

hasil

suatu

disusun

kegiatan

sebelumnya.

Sedangkan kinerja keuangan adalah perhitungan realisasi penyerapan dana sesuai dengan sasaran penyerapan yang telah ditetapkan dalam upaya melaksanakan kegiatan tersebut. A. Analisis Kinerja Output Berdasarkan

laporan

Kemajuan

Kinerja

Kegiatan

Tahun

Anggaran 2016, kinerja keluaran (output performance) pelaksanaan program/kegiatan di triwulan IV mencapai 93,13%, artinya, hampir seluruh PPTK mampu merealisasikan indikator kinerja dengan Rencana Kerja (Renja) Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016. Berdasarkan hasil Evaluasi Kinerja dari kegiatan, bahwa semua PPTK telah berusaha maksimal dan berhasil dalam upaya merealisasikan target kinerja yang telah disepakati dalam DPA kegiatan. Dari

24

kegiatan

yang

direncanakan

dilaksanakan

di

Kesbangpol, ada beberapa program dan kegiatan tidak terealisasi dikarenakan devisit anggaran dan kegiatan tersebut tidak dilaksanakan tetapi diarahkan di tahun 2017. Seperti pada Program Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan pada kegiatan Pemetaan konflik kegiatan, dan pada program Pendidikan Politik pada kegiatan Penyuluhan pada masyarakat. Adapun

yang memiliki

realisasi kinerja tertinggi hampir disemua kegiatan mencapai 100%. Dalam hal disemua bidang sudah berusaha untuk mencapai target yang telah ditentukan. B. Analisa Kinerja Keuangan Analisa Kinerja keuangan dilakukan untuk melihat efesiensi realisasi penyerapan dana berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dilihat melalui kinerja keuangan per program. Pada tahun Rencana Kerja 2018 Kantor Kesbangpol Kab. Tanah Bumbu, 2017 7

2016, Kesbangpol melaksanakan 6 program dan 24 kegiatan. Adapun Program dan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut: No

PROGRAM/KEGIATAN

I

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah. Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. II 1. III 1. IV 1. 2. 3. V 1. 2.

3. 4. 5.

Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah *) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan beragama Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial dikalangan Masyarakat. Monitoring kegiatan keberadaan orang asing dan lembaga Ngo Program Kemitraan Wawasan Kebangasaan Seminar, Talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan Pentas Seni dan budaya, festival, lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan. Pembinaan terhadap Ormas Fasilitasi temu tokoh seni dan budaya Monitoring dan pelyanan administrasi pendaftaran dan penerbitan surat keterangan terdaftar bagi ormas

REALISASI KEUANGAN

Rp.

9.877.826,-

Rp. 20.662.000,Rp. 117.940.000,Rp. 1.555.000,Rp. 16.809.600,Rp.

8.480.000,-

Rp.

1.600.000,Rp. 0 ,-

Rp. 73.583.360,Rp. 215.987.500,Rp. 31.500.000,-

Rp. 5.000.000,-

Rp. 8.800.000,-

Rp. 292.100.000,Rp.526.555.000,Rp. 2.384.000,-

Rp. 34.685.000,Rp. 34.520.000,Rp. 24.805.000,Rp. 14.755.000,Rp.

7.200.000,-


VI

Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan

1.

Koordinasi Intelejen Daerah (Kominda)

Rp. 540.040.000,-

2.

Pembinaan Kewaspadaan Dini Masyarakat

Rp. 145.580.000,-

3.

Pemetaan Wilayah Potensi Konflik Sosial

Rp. 0,-

Dari 7 program yang direncanakan dilaksanakan di tahun anggaran 2016 penyerapan anggaran yang terendah adalah 37,10 %, artinya pelaksanaan program/kegiatan sudah sesuai tetapi berdasar pada kebutuhan saat tahun tersebut dengan program di dalam anggaran (APBD). Penyerapan keuangan tertinggi yaitu mencapai 100% terjadi pada kegiatan Penyediaan alat kebersihan kantor, Penyedian alat tulis kantor, Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu, Pentas seni dan Budaya Festifal lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan. Sementara itu berdasarkan analisa kinerja output, ternyata output yang terealisasi sebesar 93,13%, artinya baik kinerja keuangan maupun kinerja program sudah menunjukkan capaian yang baik. Beberapa kegiatan tidak dapat menyerap atau menggunakan anggaran dikarenakan devisit anggaran. 2.2 Analisis Kerja Pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Sebagaimana melaksanakan

tugas

penyusunan

pokok dan

dan

fungsinya

pelaksanaan

sebagai

kebijakan

daerah

dibidang kesatuan bangsa, dan mengacu pada Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Indikator Kinerja yang terkait dengan kinerja pelayanan SKPD, maka ada 3 indikator kinerja pelayanan yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) / IKK dan Indikator Kinerja Mandiri (IKM) untuk Kesatuan Bangsa dan Politik. Sampai dengan tahun anggaran 2018 Kesbangpol

telah

menyusun berbagai dokumen perencanaan dan menyediakan data dan informasi

sebagai

bahan

perencanaan

untuk

para

pemangku

kepentingan. Pada prosesnya memang harus berhadapan dengan Rencana Kerja 2018 Kantor Kesbangpol Kab. Tanah Bumbu, 2017 9

hambatan

atau

permasalahan.

Beberapa

hal

yang

menjadi

permasalahan atau hambatan dalam melaksanakan kinerja pelayanan Kesbangpol antara lain yaitu: 1. Melemahnya pengamalan nasionalisme.

nilai-nilai

Pancasila

dan

semangat

2. Melemahnya nilai-nilai toleransi dalam beragama, berbudaya dimasyarakat. 3. Rendahnya politik perempuan dalam berdemokrasi 4. Melemahnya kepribadian bangsa menuju karakter yang lebih unggul. 5. Kurangnya semangat gotongroyong 6. Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan. Dengan kondisi demikian pelayanan Kesbangpol atas tugasnya sebagai Pelaksana kebijakan daerah bidang kesbangpol

terus

diupayakan agar menjadi lebih baik. Pada tahun 2018 ini Kesbangpol telah mengupayakan agar pelaksanaan Program dan Kegiatan selalu berjalan sesuai tahapan dan peraturan serta tepat waktu disamping mengupayakan juga peningkatan kapasitas aparatur dan kelembagaan. Ini dapat disebut sebagai kemajuan, dan Kesbangpol akan terus melakukan perbaikan yang terus menerus untuk mewujudkan Program dan Kegiatan dalam pembangunan yang lebih baik dan mengukir prestasi dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Gambaran tentang capaian kinerja Kesbangpol pada Renja tahun 2016 disajikan pada tabel 2.2. (terlampir) 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Berdasarkan hasil evaluasi terhadap analisa terhadap kinerja pelayanan Kesbangpol tahun sebelumnya dan capaian kinerja pelayanan yang sudah dijabarkan pada subbab sebelumnya, maka beberapa isu penting dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kesbangpol sebagai

Penyusun

dan

pelaksana

Kebijakan

daerah

dibidang

Kesbangpol antara lain adalah:


1. Melemahnya pengamalan Nilai-nilai Pancasila dan semangat nasionalisme; Menjadi sebuah bangsa yang

memegang teguh jati diri

merupakan cita-cita besar yang patut di perjuangkan. Bangsa yang setiap elemen masyarakanya memegang teguh jati diri tidak akan kehilangan arah dalam berkehidupan apabila selalu menjadikan Pancasila

sebagai

nilai

luhur

yang

kental

dengan

sejarah

perjuangan bangsa. Seiring berjalannya waktu Pancasila sebagai ideology mulai melemah dalam pengamalannya disebabkan kerena beberpa faktor. Menurut Bapak Oesman Sapta Faktor penyebab melemahnya nilai-nilai Pancasila antara lain : a. Lemahnya pada penghayatan, pemahaman, dan pengamalan terhadap Pancasila sebagai ideologi Negara. b. Kesadaran hukum dan konstitusi. c. Lemahnya persatuan dan kesatuan bangsa, d. Kurangnya toleransi sesama anak bangsa. 2. Melemahnnya nilai-nilai toleransi dalam beragama, berbudaya di masyarakat. Dalam

kehidupan

berbangsa,

seperti

kita

ketahui

keberagaman dalam agama dan berbudaya itu benar adanya. Agama tidak mengajarkan untuk memaksakan keyakinan kita kepada orang lain. Oleh karena itu, bentuk perilaku kehidupan dalam keberagaman agama dan berbudaya harus selalu dijaga, dapat diwujudkan dalam bentuk: a. Menghormati agama yang diyakini oleh orang lain, tidak memandang rendah dan tidak menyalahkan agama yang berbeda dan dianut oleh orang lain. b. Bersikap

toleran

terhadap

keyakinan

dan

ibadah

yang

dilaksanakan oleh yang memiliki keyakinan dan agama yang berbeda. c. Mengetahui keanekaragaman budaya yang dimiliki bangsa Indonesia.


d. Mempelajari dan menguasai salah satu seni budaya sesuai dengan minat dan kesenangannya dan merasa bangga terhadap budaya bangsa sendiri. 3. Rendahnya politik perempuan dalam berdemokrasi; Lebih dari satu dekade, Indonesia mendorong kebijakan afirmatif

dengan

menerapkan

kuota

minimal

keterwakilan

perempuan di parlemen. Tujuannya menjembatani kesenjangan antara perempuan dan laki-laki di bidang politik. Namun, hingga kini, keterwakilan perempuan di lembaga-lembaga pengambil kebijakan politik masih rendah ini disebabkan karena pada kenyataannya tidak terlalu banyak perempuan yang terjun ke dunia politik karena faktor kultur

yang

belum

membuka

ruang

luas

bagi

keterlibatan

perempuan," kata Dewi Bustami, Sekretaris Women Research Institute. Hal itu juga disebabkan keterbatasan modal sosial, politik, dan finansial perempuan. Padahal, kata Dewi, keterwakilan perempuan dalam politik formal dibutuhkan untuk memperkuat upaya untuk melahirkan

peraturan

yang

memperhatikan

kebutuhan

dan

kepentingan perempuan 4. Melemahnya kepribadian bangsa menuju karakter yang lebih unggul (revolusi mental). Revolusi mental, tidak terlepas dari krisis mental atau kepribadian bangsa, Politik penyeragaman pada masa lalu dinilai telah mengikis karakter Indonesia dan meminggirkan kebudayaan lokal. Jati diri bangsa terkoyak oleh merebaknya konflik sektarian dan berbagai bentuk intoleransi. 5. Kurangnya semangat gotong royong. Indonesia merdeka karena adanya semangat gotong royong, kebersamaan dan bahu membahu. Setelah reformasi semangat tersebut seperti agak ditinggalkan. Salah satu penyebabnya adalah penggunaan uang atau dana sebagai tolok ukur yang cukup untuk partsipasi dalam kegiatan kemasyarakatan. Di beberapa desa bahkan secara nyata uang menjadi perusak semangat gotong royong warga desa. Kehadiran dalam sebuah kebersamaan pun Rencana Kerja 2018 Kantor Kesbangpol Kab. Tanah Bumbu, 2017 12

terkadang diwakili dengan uang. Tidak hadir ronda cukup bayar denda. Tidak hadir dalam pertemuan cukup titip uang iuran. Tidak ikut kerja bakti cukup memberi sumbangan. 6. Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan. Peran

serta

masyarakat

akan

sangat

berarti

dalam

mewujudkan kondisi yang aman dan nyaman dalam masyarakat akan sangat berarti dalam menjaga ketertiban dan keamanan merupakan amanah yang tercantum dalam batang tubuh UUD 1945 yaitu kewajiban mereka sebagai warga negara seperti yang telah diatur pada kedua Bab XII Pasal 30 yaitu, Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamana negara. Dalam hal ini masyarakat kurang menyadari akan hal tersebut, sehingga perlunya memberikan pemahaman, pendidikan dan pengajaran akan arti pentingnya peran serta mereka untuk menjaga keamanan dan ketertiban negara. 2.3.1. Dampaknya Terhadap Pencapaian Program Secara Nasional 1. Dengan Melemahnya pengamalan Nilai-nilai Pancasila dan semangat nasionalisme akan berdampak pada fenomena kecendrungan prilaku dan kepribadian bangsa semakin menjauh dari nilai-nilai Pancasila, dan kehilangan jati diri sebagai suatu individu yang berakar dari nilai-nilai luhur budaya bangsa 2. Dengan Melemahnnya nilai-nilai toleransi dalam beragama, dan berbudaya di masyarakat akan menimbulkan kerawanan, dalam hal ini pemahaman akan pentinganya mananamkan nilai-nilai toleransi yang mulai terkikis perlu digalakkan, karena : a) Sifat dari masing-masing agama, yang mengandung tugas dakwah atau misi. b) Kurangnya pengetahuan para pemeluk agamanya sendiri dan agama pihak lain.

agama

akan

c) Para pemeluk agama tidak mampu menahan diri, sehingga kurang menghormati bahkan memandang randah agama lain. d) Kaburnya batas antara sikap memegang teguh keyakinan agama dan toleransi dalam kehidupan masyarakat. Rencana Kerja 2018 Kantor Kesbangpol Kab. Tanah Bumbu, 2017 13

e) Kecurigaan masing-masing akan kejujuran pihak lain, baik intern umat beragama, antar umat beragama, maupun antara umat beragama dengan pemerintah. f) Kurangnya saling pengertian dalam menghadapi masalah perbedaan pendapat. 3. Rendahnya politik perempuan dalam berdemokrasi akan akan berakibat tidak menggambarkan bahwa peran perempuan dan laki – laki adalah sama,; 4. Melemahnya kepribadian bangsa menuju karakter yang lebih unggul (revolusi mental), berakibat krisis mental. 5. Dampak Kurangnya semangat gotong royong akan tingginya sifat individualisme. 6. Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan, akibatnya keamanan tidak terkendali. 2.3.2.

Tantangan dan Peluang Dalam Meningkatkan Pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Tantangan a. Meningkatkan kesadaaran akan pentinganya pengamalan nilainilai Pancasila dan membangkitkan semangat nasionalisme b. Meningkat

semangat

jiwa

toleransi

dan

beragama

dan

berbudaya. c. Meningkatkan angka partisipasi perempuan dan berpolittik d. Meningkat semangat dalam

berkepribadian bangsa untuk

mencegah terjadinya revolusi mentar e. Menimbulkan semangat gotong royong f. Meningkatkan kerja sama dengan masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan daerah. Peluang a. Otonomi Daerah. b. Sumber Daya Manusia yang memadai. c. Masyarakat yang masih memiliki jiwa toleransi d. Peran serta masyarakat yang tinggi e. Sikap gotong royong dan dukungan dari pemerintah daerah f. Tersedianya stakeholders pembangunan daerah.

yang

turut

serta

mendukung

g. Pancasila, GBHN dan UUD 1945, serta NKRI Rencana Kerja 2018 Kantor Kesbangpol Kab. Tanah Bumbu, 2017 14

2.3.3.

Formulasi Isu-isu Penting Berupa Rekomendasi dan Catatan yang Strategis 1. Melemahnya pengamalan Nilai-nilai Pancasila dan semangat nasionalisme; Menjadi sebuah bangsa yang memegang teguh jati diri merupakan cita-cita besar yang patut di perjuangkan. Bangsa yang setiap elemen masyarakanya memegang teguh jati diri tidak akan

kehilangan arah dalam berkehidupan apabila selalu

menjadikan Pancasila sebagai nilai luhur yang kental dengan sejarah perjuangan bangsa. Seiring berjalannya waktu Pancasila sebagai

ideology

mulai

melemah

dalam

pengamalannya

disebabkan kerena beberpa faktor. Menurut Bapak Oesman Sapta Faktor penyebab melemahnya nilai-nilai Pancasila antara lain : a. Lemahnya pada penghayatan, pemahaman, dan pengamalan terhadap Pancasila sebagai ideologi Negara. b. Kesadaran hokum dan konstitusi. c. Lemahnya persatuan dan kesatuan bangsa, d. Kurangnya toleransi sesama anak bangsa. 2. Melemahnnya nilai-nilai toleransi dalam beragama, berbudaya di masyarakat Dalam kehidupan berbangsa, seperti kita ketahui keberagaman dalam agama dan berbudaya itu benar adanya. Agama tidak mengajarkan untuk memaksakan keyakinan kita kepada orang lain. Oleh karena itu, bentuk perilaku kehidupan dalam keberagaman agama dan berbudaya harus selalu dijaga, dapat diwujudkan dalam bentuk: a. Menghormati agama yang diyakini oleh orang lain, tidak memandang rendah dan tidak menyalahkan agama yang berbeda dan dianut oleh orang lain. b. Bersikap toleran terhadap keyakinan dan ibadah yang dilaksanakan oleh yang memiliki keyakinan dan agama yang berbeda.


c. Mengetahui keanekaragaman budaya yang dimiliki bangsa Indonesia. d. Mempelajari dan menguasai salah satu seni budaya sesuai dengan minat dan kesenangannya dan merasa bangga terhadap budaya bangsa sendiri. 3. Rendahnya politik perempuan dalam berdemokrasi; Lebih dari satu dekade, Indonesia mendorong kebijakan afirmatif

dengan

menerapkan

kuota

minimal

keterwakilan

perempuan di parlemen. Tujuannya menjembatani kesenjangan antara perempuan dan laki-laki di bidang politik. Namun, hingga kini, keterwakilan perempuan di lembaga-lembaga pengambil kebijakan politik masih rendah ini disebabkan karena pada kenyataannya tidak terlalu banyak perempuan yang terjun ke dunia politik karena faktor kultur yang belum membuka ruang luas bagi keterlibatan perempuan," kata Dewi Bustami, Sekretaris Women Research Institute. Hal itu juga disebabkan keterbatasan modal sosial, politik, dan finansial perempuan. Padahal, kata Dewi, keterwakilan perempuan dalam politik formal dibutuhkan untuk memperkuat upaya

untuk

melahirkan

peraturan

yang

memperhatikan

kebutuhan dan kepentingan perempuan 4. Melemahnya kepribadian bangsa menuju karakter yang lebih unggul (revolusi mental) Revolusi mental, tidak terlepas dari krisis mental atau kepribadian bangsa, Politik penyeragaman pada masa lalu dinilai telah

mengikis

karakter

Indonesia

dan

meminggirkan

kebudayaan lokal. Jati diri bangsa terkoyak oleh merebaknya konflik sektarian dan berbagai bentuk intoleransi. 5. Kurangnya semangat gotong royong. Indonesia merdeka karena adanya semangat gotong royong, kebersamaan dan bahu membahu. Setelah reformasi semangat tersebut seperti agak ditinggalkan. Salah satu penyebabnya adalah penggunaan uang atau dana sebagai tolok ukur

yang

cukup

untuk

partsipasi

dalam

kegiatan


kemasyarakatan. Di beberapa desa bahkan secara nyata uang menjadi

perusak

semangat

gotong

royong

warga

desa.

Kehadiran dalam sebuah kebersamaan pun terkadang diwakili dengan uang. Tidak hadir ronda cukup bayar denda. Tidak hadir dalam pertemuan cukup titip uang iuran. Tidak ikut kerja bakti cukup memberi sumbangan. 6. Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan. Peran serta masyarakat akan sangat berarti dalam mewujudkan kondisi yang aman dan nyaman dalam masyarakat akan sangat berarti dalam menjaga ketertiban dan keamanan merupakan amanah yang tercantum dalam batang tubuh UUD 1945 yaitu kewajiban mereka sebagai warga negara seperti yang telah diatur pada kedua Bab XII Pasal 30 yaitu, Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamana negara. Dalam hal ini masyarakat kurang menyadari akan hal tersebut,

sehingga

perlunya

memberikan

pemahaman,

pendidikan dan pengajaran akan arti pentingnya peran serta mereka untuk menjaga keamanan dan ketertiban negara. 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Membandingkan

program

dan

kegiatan

yang

ada

pada

rancangan awal RKPD Tahun 2016 terhadap hasil analisis kebutuhan program dan kegiatan, tidak ada perbedaan baik

pada

target

capaian dan pagu indikatif terhadap kebutuhan dana pada program kegiatan Kesbangpol. Namun tetap menjadi perhatian bahwa target capaian dan pagu masih bisa mengalami perubahan karena pertimbangan prioritas program dan kegiatan dan hasil capaian pada tahun sebelumnya. Dengan demikian perbedaan antara target capaian, pagu indikatif terhadap kebutuhan dana yang menjadi catatan penting untuk diperhatikan bagi SKPD. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:


2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat Berikut ini adalah beberapa usulan program dan kegiatan yang diusulkan

para

pemangku

kepentingan,

baik

dari

kelompok

masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, Organisasi Kemasyarakatan, OKP, serta Partai Politik se Kabupaten yang langsung ditujukan kepada SKPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi masyarakat dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang kecamatan. Usulan-usulan tersebut menjadi bahan pertimbangan bagi Kesbangpol dalam merumuskan program dan kegiatan untuk tahun rencana yang akan berjalan dengan mempertimbangkan prioritas program dan kegiatan untuk pencapaian visi dan misi kepala daerah, pencapaian target, penanggulangan kemiskinan, dan peningkatan kualitas hidup. Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya berikut ini adalah hasil inventarisasi program dan kegiatan yang merupakan usulan/aspirasi

para

pemangku

kepentingan

pembangunan

di

Kabupaten Tanah Bumbu. disajikan pada tabel 2.2. (terlampir).


BAB III PROGRAM, KEGIATAN ,TUJUAN DAN SASARAN 3.1 Program dan Kegiatan. Program dan kegiatan yang dijabarkan berikut ini merupakan rumusan

program

dan

kegiatan

yang

disusun

dengan

mempertimbangkan pencapaian visi misi kepala daerah, pencapaian target kebijakan kesbangpol, pada pembinaan organisasi masyarakat, pembinaan politik pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) serta mendukung

pencapaian

Nawacita

nasional

seperti

melakukan

reformasi birokrasi, maupun koordinasi pembangunan. Dari pertimbangan tersebut diatas, untuk tahun 2018 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Bumbu merancang beberapa program dan kegiatan yang terdiri dari 7 Program 57 Kegiatan dengan total pagu indikatif sebesar Rp. 6.168.783.642,secara lengkap daftar program dan kegiatan tahun 2018 adalah tertuang sebagai berikut: (Terlampir) I.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 2) Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional 3) Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 4) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan kantor 5) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor 6) Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor 8) Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 9) Penyediaan undangan

Bahan

Bacaan

dan

Peraturan

Perundang

10) Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor 11) Kegiatan Penyedian Makan dan Minum Rapat 12) Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Rencana Kerja 2018 Kantor Kesbangpol Kab. Tanah Bumbu, 2017 19

13) Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS 14) Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi Dalam Daerah II.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor 2) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

III.

Program dan Peningkatan Disiplin Aparatur 1) Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari Tertentu

IV.

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 1) Kegiatan Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat 2) Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan 3) Kegiatan Penguatan karakter bangsa melalui kearifan lokal dalam rangka mendukung persatuan dan kesatuan bangsa 4) Kegiatan Fasiltas penguatan Tim Koordinasi PAKEM dalam rangka koordinasi, monitoring, dan evaluasi penanganan permasalahan aliran-aliran keagamaan. 5) Kegiatan Penguatan dan Pemberdayaan Pusat Pendidikan Karakter dan Wawasan Kebangsaan

V.

Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan 1) Kegiatan Pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan 2) Kegiatan Pemantauan Pelayanan Administrasi Pendaftaran dan Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar bagi Organisasi Masyarakatan

VI.

Program Pemberdayaan Ketertiban dan Keamanan.

Masyarakat

untuk

Menjaga

1) Kegiatan Rapat koordinasi pengawasan orang asing dan lembaga asing 2) Kegiatan kinerja tim terpadu penanganan konflik sosial. 3) Kegiatan Pemberdayaan forum kewaspadaan dini masyarakat (FKDM) dan Kominda. VII.

Program Pendidikan Politik Masyarakat 1) Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan


3.2 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Pokok-pokok Kebijakan Kesatuan Bangsa dan politik

yang

terkait dengan kegiatan Kantor Kesatuan dan Politik meliputi, arah kebijakan daerah. Pokok - pokok Kebijakan Kesatuan Bangsa dan Politik yang sesuai dengan tupoksi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik yaitu : 1. Arah Kebijakan dalam mewujudkan Kesatuan Bangsa dan Politik a. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama, berbangsa dan berbudaya b. Mantapnya kehidupan beragama, berbangsa dan berbudaya yang tercermin dalam kehidupan masyarakat.. c. Menghidupkan kembali nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan berbudaya. d. Mempertahankan kerukunan antar umat beragama dan menjaga serta mempertahankan keragaman budaya daerah 2. Arah Kebijakan Politik dan Kewaspadaan Nasional a. Peningkatan kualitas pemberian informasi dalam pemahaman terhadap Politik dan Kewaspadaan Nasional dalam masyarakat b. Mengembangkan penyelenggaraan mediasi dan fasilitasi Politik dan Kewaspadaan Nasional c. Menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam kegiatan pembinaan Politik dan Kwaspadaan Nasional. d. Pembukuan dalam sebuah dokumen Data Base Parpol. Untuk itu Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Bumbu menetapkan arah kebijakan sebagai berikut : 1. Meningkatkan pengamalan Nilai-nilai Pancasila dan semangat nasionalisme. 2. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai toleransi dalam beragama, berbudaya di masyarakat 3. Meningkatkan peran serta perempuan dalam berdemokrasi. 4. Meningkatkan kepribadian bangsa menuju karakter yang lebih unggul (revolusi mental) 5. Mengembalikan semangat gotong royong Rencana Kerja 2018 Kantor Kesbangpol Kab. Tanah Bumbu, 2017 21

6. Menciptakan keterlibatan masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan 3.3 Tujuan Dan Sasaran Renja Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan

Rencana Kerja Kantor Kesatuan

Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Bumbu adalah isi dari misi pada misi keempat Bupati Tanah Bumbu yaitu Menyelenggarakan program penguatan kualitas sumber daya manusia yang memiliki daya saing di tengah arus persaingan masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) dengan berbasis pada masyarakat yang berakhlak dan memiliki akar lokal . Sedangkan sasarannya adalah Mantapnya kehidupan beragama, berbangsa

dan

berbudaya

yang

tercermin

dalam

kehidupan

masyarakat.. Adapun tujuan dan sasaran secara terinci yaitu : Misi Kesatu : Meningkatkan kerukunan beragama, persatuan dalam upaya mewujudkan ketahanan masyarakat Tujuan

: Meningkatkan kerukunan umat beragama dan nilai luhur Pancasila

nilai-

Sasaran

: Meningkatnya kerukunan antar umat beragama dan nilai- nilai luhur pancasila

Misi Kedua : Meningkatkan nilai-nilai budaya dalam berdemokrasi dan berkepribadiaan Tujuan : Meningkatkan nilai -nilai budaya dalam berdemokrasi dan berkepribadian Sasaran : Terbentuknya nilai-nilai budaya dalam berdemokrasi serta memiliki kepribadian yang kuat Misi Ketiga : Penguatan kegotong royongan dan Pemberdayaan masyarakat

untuk

menjaga

ketertiban

dan

keamanan Tujuan

: Meningkatkan kegotong royongan dan Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan

Sasaran

: Meningkatnya rasa ketongroyongan dan peran serta masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan


BAB IV PENUTUP Rencana Kerja (RENJA) Kesatuan Bangsa Dan Politik ini selain menjadi panduan

pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2017 berfungsi

pula sebagai sarana peningkatan kinerja Kesatuan Bangsa Dan Politik. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2017, RENJA juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Kesatuan Bangsa Dan Politik. RENJA juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan dan seluruh staf Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Tanah Bumbu

sehingga akan diperoleh peningkatan

kinerja ke arah yang lebih baik di masa yang akan datang. Output Rencana Kerja Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Tanah Bumbu adalah Program Tahunan yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program Kesatuan Bangsa Dan Politik. Hal-hal penting yang harus diingat adalah bahwa capaian target kinerja dan capaian

penyerapan

anggaran

akan

mengalami

pergeseran

pada

pelaksanaannya. Untuk itu perlu dicatat dan menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan rumusan rencana program dan kegiatan untuk tahun rencana yang akan datang. Demikian Renja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah bumbu Tahun 2018 ini disusun, kiranya benar-benar menjadi acuan dalam menjalankan program dan kegiatan Kesatuan Bangsa Dan Politik pada tahun 2018. Batulicin, 20 April 2017 Kepala Kesbangpol,

DARMIADI, M.AP Pembina TK.I NIP. 19670717 198902 1 004 Rencana Kerja 2018 Kantor Kesbangpol Kab. Tanah Bumbu, 2017 23

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dan Pencapaian Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik s/d Tahun 2017 Kabupaten Tanah Bumbu

Kode

1

1.05.1.05.03.01 1.05.1.05.03.01.02 1.05.1.05.03.01.06 1.05.1.05.03.01.07 1.05.1.05.03.01.08 1.05.1.05.03.01.10 1.05.1.05.03.01.11 1.05.1.05.03.01.12 1.05.1.05.03.01.13 1.05.1.05.03.01.15 1.05.1.05.03.01.18 1.05.1.05.03.01.19 1.05.1.05.03.01.12 1.05.1.05.03.02 1.05.1.05.03.02.28

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan

2 Non Urusan Bidang Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Terselenggaranya Pelayanan Administrai Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Terbayarnya tagihan rekening kantor Listrik (Item) Terpeliharanya Kendaraan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/oprasional dan Mobil Jabatan dinas/operasional (Buah) Terlaksananya pengelolaan administrasi Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan keuangan (Item) Tersedianya Alat alat kebersihan kantor Penyediaan jasa Kebesihan kantor (Item) Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat tulis kantor (Item) Tersedianya barang cetakan dan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan penggandaan (Item) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Tersedianya Alat alat Komponen Listrik bagnunan kantor (Item) Tersedianya peralatan dan Penyediaan Jasa peralatan dan Perlengkapan Kantor perlengkapan kantor (Buah) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Terbayarnya tagihan rekening kantor undangan (Item) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Jumlah koodinasi dan konsultasi keluar daerah daerah (Kali) Penyediaan Jasa Tenaga non PNS Jumlah aparatur Non PNS (Orang) Jumlah koordinasi dan konsultasi dalam Rapat-rapat Koodinasi dan konsultasi dalam daerah daerah (Kali) Tingkat Kelengkapan Sarana dan Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan gedung kantor Peningkatan Disiplin Aparatur

1.05.1.05.03.03.05

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

1

Urusan Wajib Ketentraman dan Ketertiban Perlidungan Masyarakat

1.05.1.05.03.17

1.05.1.05.03.17.01 1.05.1.05.03.17.02 1.19.1.19.04.17.06

3

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.05.1.05.03.03

1.5

Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)

Umum

Terpeliharanya peralatan gedung kantor Tingkat Kedisiplinan Aparatur dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai Jumlah Pakaian Batik Tradisional yang Tersedia

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2016 (n-2) Realisasi Target Target Capaian Kinerja Hasil Kinerja Renstra Program dan SOPD Tahun Keluaran Target Renja Realisasi Renja 2020 (Akhir Kegiatan s/d SOPD Tahun SOPD Tahun Tingkat Priode Restra Tahun 2015 2016 (Tahun n- 2016 (Tahun n- Realisasi (%) SOPD) Tahun (n-3) 2) 2)

Target Program/Kegiat an Renja SOPD Tahun Berjalan 2017 (Tahun n1)

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SOPD sampai Dengan Tahun Berjalan 2017 Realisasi Capaian Tingkat Capaian Program dan Realisasi Target Kegiatan s/d s/d Tahun 2017 Tahun 2017 (%) (Tahun Berjalan/n-1) 10=(5+7+9) 11=10/4

Seksi Penanggung Jawab

4

5

6

7

8 =7/6

9

12

100%

100%

100%

100%

100.00%

100%

100%

100%

TU

10 Item

2 Item

2 Item

2 Item

100.00%

2 Item

6 Item

60%

TU

30 Buah

6 Buah

5 Buah

5 Buah

100.00%

5 Buah

16 Buah

53%

TU

35 Item

6 Item

7 Item

6 Item

85.71%

6 Item

18 Item

51%

TU

484 Item

92 Item

111 Item

111 Item

100.00%

111 Item

314 Item

65%

TU

3039 Item

469 Item

623 Item

623 Item

100.00%

501 item

1593 Item

52%

TU

143248 Item

32522 Item

31588 Item

29160 Item

92.31%

20040 Item

81722 Item

57%

TU

151 Item

58 Item

39 Item

39 Item

100.00%

28 Item

125 Item

83%

TU

54 Buah

0 Buah

36 Buah

0 Buah

0.00%

2 Buah

2 Buah

4%

TU

4 Item

0 Item

0 Item

0 Item

0.00%

1 Item

1 Item

25%

TU

131 Item

15 Item

21 Item

20 Item

95.24%

15 Item

50 Item

38%

TU

50 org

9 org

10 org

9 org

90.00%

10 org

28 Item

56%

TU

1555 Item

303 Item

247 Item

210 Item

85.02%

242 Item

755 Item

49%

TU

100%

100%

100%

100%

100.00%

100%

100%

100.00%

TU

78 Item

12 Item

16 Item

10 Item

62.50%

16 Item

12 Item

15%

TU

100%

100%

100%

100%

100.00%

100%

100%

100.00%

TU

113 Stel

22 Stel

22 Stel

22 Stel

100.00%

0 Stel

44 Stel

38.94%

TU

98.19%

3.64%

8.66%

8.56%

98.85%

13.57%

25.77%

26.25%

BIW, KSBAKE

3 kali

1 kali

1 kali

1 kali

100.00%

0 kali

2 kali

66.67%

BIW

21 kali

5 kali

5 kali

5 kali

100.00%

4 kali

14 kali

66.67%

BIW

4 kali

0 kali

1 kali

0 kali

0.00%

0 kali

1 kali

25.00%

KSBAKE

serta

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Persentase jumlah penduduk yang memperoleh pendidikan / pembinaan / sosialisasi pengembangan wawasan kebangsaan

Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial Dikalangan Masyarakat Sosialisasi peningkatan ketahanan ekonomi bagi generasi muda

Sosialisasi PBM Kerukanan Umat Beragama (Kali) Terlaksananya Upacara Peringatan Hari hari Besar Nasional (Kali) Terselenggaranya sosialisasi dibidang ketahanan ekonomi

1.05.1.05.03.17.08

Penguatan Karakter Bangsa Melalui Kearifan Lokal dalam Rangka Mendukung Persatuan dan Kesatuan Bangsa

1.05.1.05.03.17.09

Pertemuan Pemda, Tokoh Agama, Ormas Keagamaan dan Dialog Kerukunan Generasi Muda Antar Agama

1.05.1.05.03.17.10

Penguatan Tim Koordinasi PAKEM dalam rangka koordinasi, monitoring dan evaluasi penanganan permasalahan aliran aliran keagamaan

1.19.1.19.04.17.07

Monitoring Evaluasi dan pelaporan

1.05.1.05.03.18

Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

1.05.1.05.03.18.01 1.05.1.05.03.18.02

Fasilitasi pencapaian Halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan Seminar, Talk Show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan

Terlaksananya Penguatan Karakter Bangsa melalui kearifan lokal dalam rangka mendukung persatuan dan kesatuan bangsa (Kali) Terlaksananya Dialog Antara Pemda, Tokoh Agama dan Ormas Keagamaan dalam Rangka Peningkatan Toleransi Dalam Kehidupan Beragama (Kali) Terfasilitasinya Tim PAKEM dalam Menangani Permasalahan Aliran Aliran Keagamaan di Kabupaten Tanah Bumbu (Kali) Terlaksanya pengawassan dan pembinaan di bidang ketahanan seni, budaya agama, kemasyarakatan dan ekonomi Persentase jumlah penduduk yang memperoleh pendidikan / pembinaan / sosialisasi kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan Dialog Publik Atar Umat Beragama seminar dan diskusi peningkatan wawasan kebangsaan Pentas Seni dan Budaya, Festival, Lomba Cipta dalam Upaya Peningkatan wawasan Kebangsaan Terlaksanya pengawasan dan pembinaan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan jumlah Pembinaan LSM, Ormas dan OKP

5 kali

1 kali

1 kali

1 kali

100.00%

1 kali

1 kali

20.00%

BIW

2 kali

0 kali

0 kali

0 kali

0.00%

1 kali

1 kali

50.00%

KSBAKE

5 kali

1 kali

1 kali

1 kali

100.00%

1 kali

3 kali

60.00%

BIW

5 Dokumen

0 Dokumen

1 Dokumen

0 Dokumen

0.00%

0 Dokumen

0 Dokumen

0.00%

KSBAKE

4.72%

0.38%

0.66%

0.44%

66.67%

0.69%

1.51%

31.99%

BIW & KSBAKE

1 kali

1 Kali

1 kali

0 kali

0.00%

1 kali

1 kali

100.00%

BIW

3 kali

3 kali

3 kali

2 kali

66.67%

3 kali

3 kali

100.00%

BIW

1 kali

1 Kali

1 kali

1 kali

100.00%

1 kali

1 kali

100.00%

KSBAKE

5 Dokumen

0 Dokumen

1 Dokumen

0 Dokumen

0.00%

0 Dokumen

0 Dokumen

0.00%

BIW

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

100.00%

1 kali

1 kali

100.00%

KSBAKE

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

100.00%

1 kali

1 kali

100.00%

KSBAKE

1 dokumen

0 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

100.00%

1 dokumen

1 dokumen

100.00%

KSBAKE

1.05.1.05.03.18.03

Pentas seni dan Budaya, festival, lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan

1.05.1.05.03.18.04

Pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan

1.05.1.05.03.18.06

Pembinaan terhadap Organisasi Kemasyarakatan

1.05.1.05.03.18.07

Sosialisasi persyaratan pendaftaran keberadaan Ormas dan peraturan perundang-undangan tentang Ormas

soaialisasi tata tatacara berorganisasi yang baik dan benar

1.05.1.05.03.18.08

Monitoring dan pelayanan adiministrasi pendaftaran ormas dan penerbitan SKT Bagi Ormas

Tertib administrasi pendaftaran dan terpantaunya keberadaan ormas

1.05.1.05.03.19.09

Dialog pembauran antar etnis, golongan, suku dan umat beragama*)

Jumlah Dialog Pembauran Antar Etnis, Golongan dan Umat Beragama (Kali)

5 kali

1 kali

1 kali

0 kali

0.00%

1 kali

1 kali

100.00%

BIW

1.05.1.05.03.19.10

Fasilitasi Temu tokoh seni dan budaya

Jumlah fasilitasi temu tokoh seni bidaya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan

90 0rang

27 0rang

30 0rang

27 0rang

90.00%

30 0rang

30 0rang

100.00%

KSBAKE

1.05.1.05.03.19

Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan

Rasio jumlah masyarakat per 10.000 penduduk yang mendapatkan pendidikan / pembinaan / sosialisasi / fasilitasi guna meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan

100%

6.45%

18.25%

13.93%

76.33%

23.05%

43.43%

43.43%

PKN

1.05.1.05.03.19.04

Monitoring kegiatan keberadaan orang asing dan tersedianya dokumen Keberadaan lembaga NGO (Non Government Organitation) asing Orang Asing dan Lembaga NGO

5 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

100.00%

1 Dokumen

3 Dokumen

60.00%

PKN

150 Orang

30 Orang

30 Orang

30 Orang

100.00%

30 Orang

90 Orang

60.00%

PKN

3100 Orang

620 Orang

620 Orang

620 Orang

100.00%

620 Orang

1860 Orang

60.00%

PKN

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

100.00%

1 Dokumen

1 Dokumen

100.00%

PKN

1.05.1.05.03.19.05

1.05.1.05.03.19.06

1.05.1.05.03.19.07

Terkoordinasi, Terarah dan Penguatan Kinerja Tim Terpadu Penanganan Konflik terkendalinya pelaksanaan penangan Sosial konflik sosial (Tim) Jumlah peserta pembinaan Pemberdayaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat kewaspadaan dini masyarakat dan ( FKMD ) dan Kominda KOMINDA Dokumen pemetaan Wilayah Potensi Pemetaan Wilayah Potensi Konflik Sosial*) Konflik Sosial Kabupaten Tanah Bumbu (Dokumen)

1.05.1.05.03.21

Program Pendidikan Politik Masyarakat

1.05.1.05.03.21.01

Penyuluhan Kepada Masyarakat

1.05.1.05.03.21.03

Koordinasi forum-forum diskusi politik

1.05.1.05.03.21.04

Penyusunan data base partai politik

1.05.1.05.03.21.05

Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebijakan daerah

1.05.1.05.03.21.06

1.05.1.05.03.21.07

Rasio jumlah masyarakat per 4.000 penduduk yang memperoleh pendidikan / pembinaan / sosialisasi bidang politik Penyluhan poltik kepada masyarakat Jumlah Koordinasi Forum-forum Diskusi Politik (Kali) Jumlah Dokumen Data Base Parpol (Dokumen) Kebijakan daerah bidang kesbangpol

Dukungan dan pasilitas pemilu 2014 dan Dukungan kelancaran logistik dari pemerintah lainnya 2015 sesuai dengan ketentuan dari pada pemilu 2014 perundang undangan Terlaksanya pengawassan, pembinaan dan penyelenggaraan pemerintah dikec Monitoring, evaluasi dan pelaporan dan desa dibidang politik dan kewaspadaan nasional

100%

29.38%

35.00%

29.88%

85.37%

41.23%

100%

100%

PKN

9 Kali

3 Kali

3 Kali

0 Kali

0.00%

0 Kali

1 Kali

1 Kali

0 Kali

0 Kali

0.00%

0 Kali

3 Kali

33.33%

PKN

1 Kali

100.00%

PKN

1 Dokumen

0 Dokumen

0 Dokumen

0 Dokumen

0.00%

0 Dokumen

0 Dokumen

0.00%

PKN

1 Dokumen

0 Dokumen

1 Dokumen

0 Dokumen

0.00%

1 Dokumen

1 Dokumen

100.00%

PKN

2 Kali

1 Kali

0 Kali

0 Kali

0.00%

0 Kali

1 Kali

50.00%

PKN

5 Dokumen

0 Dokumen

1 Dokumen

0 Dokumen

0.00%

0 Dokumen

0 Dokumen

0.00%

PKN

Batulicin, 20 April 2017 Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik

Darmiadi, M.AP Pembina TK.I NIP. 19670717 198902 1 004

Tabel (2.2) Pencapaian Kinerja Pelayanan Tahun 2018 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Bumbu Target No

Indikator Kinerja (sesuai tupoksi SOPD)

(1)

(2)

1.1

Aspek Pelayanan Umum

Target Renstra SOPD IKK

IKK

Lainya

(3)

(4)

(5)

Realisasi Capaian Tahun Tahun 2015 2016

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

Proyeksi Tahun 2017

Tahun 2018

(11)

(12)

(13)

1

Kegiatan Pembinaan LSM Ormas, dan OKP

6

6

10

11

4

5

4

11

2

Kegiatan Pembinaan Politik Daerah

4

2

6

8

3

1

1

8

3

Jumlah Ormas Kabupaten Tanah Bumbu

128

134

140

146

128

259

140

146

4

Terkendalinya ketertiban

100

100

100

100

100

100

100

100

3.3. Jumlah Demo

2

8

6

8

8

4

6

8

3.4

35

35

35

35

35

34

34

34

stabilitas

keamanan

dan

Jumlah anggota DPRD Kab. Tanah bumbu

Batulicin, 20 April 2017 Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik


Catatan Analisis (14)

Tabel (2.4) Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 2017 Kabupaten Tanah Bumbu SKPD

: KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

(1)

Hasil Analisis Kebutuhan Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian

Kebutuhan Dana (Rp. 000)

Catatan Penting

Rancangan Awal RKPD No

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

Tanah Bumbu

Persentase penduduk yang memperoleh pendidikan / pembinaan / sosialisasi Pengembangan wawasan kebangsaan

13%

Tanah Bumbu

Jumlah orang yang memperoleh pembinaan 20000 org dalam rangka pengembangan wawasan

335,000,000

Tanah Bumbu

Dokumen Laporan (Dok) 1 dokumen

15,000,000

Tanah Bumbu

50 org Jumlah peserta sosialisasi (orang)

25,000,000

50 org

Sosialisasi peningkatan 25,000,000 ketahanan ekonomi bagi generasi muda

Tanah Bumbu

umlah orang yang memperoleh sosialisasi dalam rangka peningkatan ketahanan ekonomi

50 org

25,000,000

15 org

Penguatan kelembagaan dan kapasitas Forum 10,000,000 Kerukunan Umat Beragama

Tanah Bumbu

Jumlah peserta mengikuti penguatan kelembagaan dan kapasitas FKUB (orang)

15 org

10,000,000

22 org

Fasilitasi penguatan Tim Koordinasi PAKEM dalam rangka koordinasi, 280,000,000 monitoring dan evaluasi penanganan permasalahan aliran-aliran keagamaan

Tanah Bumbu

Jumlah orang yang menjadi anggota Tim PAKEM Kabupaten Tanah Bumbu (orang)

22 org

280,000,000

Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian

(2)

(3)

(4)

(5)

1.


Persentase penduduk yang memperoleh pendidikan / pembinaan / Tanah Bumbu sosialisasi Pengembangan wawasan kebangsaan

1.1

Peningkatan Rasa Solidaritas dan ikatan sosial di kalangan masyarakat

Tanah Bumbu

1.2

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Tanah Bumbu Dokumen Laporan (Dok)

1.3

Sosialisasi peningkatan 50 org ketahanan ekonomi bagi Tanah Bumbu Jumlah peserta sosialisasi (orang) generasi muda

Jumlah orang yang memperoleh pembinaan dalam rangka pengembangan wawasan

1.4

Sosialisasi peningkatan ketahanan ekonomi bagi generasi muda

umlah orang yang memperoleh sosialisasi Tanah Bumbu dalam rangka peningkatan ketahanan ekonomi

1.5

Penguatan kelembagaan dan kapasitas Forum Kerukunan Umat Beragama

Jumlah peserta mengikuti penguatan Tanah Bumbu kelembagaan dan kapasitas FKUB (orang)

1.6

Fasilitasi penguatan Tim Koordinasi PAKEM dalam rangka koordinasi, monitoring dan evaluasi penanganan permasalahan aliranaliran keagamaan

Jumlah orang yang menjadi anggota Tim Tanah Bumbu PAKEM Kabupaten Tanah Bumbu (orang)

21,91%

20000 org

1 dokumen

Pagu Indikatif (Rp. 000) (6)

1,203,000,000


Peningkatan Rasa Solidaritas 335,000,000 dan ikatan sosial di kalangan masyarakat

15,000,000


Sosialisasi peningkatan

25,000,000 ketahanan ekonomi bagi

generasi muda

1,170,000,000

1.7

Pemetaan daerah rawan Jumlah dokumen Tanah Bumbu pangan pemetaan (Dok)

1.8

Fasilitasi penguatan karakter bangsa melalui kearifan lokal dalam rangka mendukung persatuan dan kesatuan bangsa

1.9

Forum dialog karakter bangsa dan wawasan kebangsaan bagi komunitas keagamaan

2.

memperoleh pendidikan / Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Tanah Bumbu pembinaan / sosialisasi Kebangsaan Kemitraan Pengembangan

Terlaksananya penguatan karakter bangsa melalui kearifan lokal dalam Tanah Bumbu rangka mendukung persatua dan kesatuan bangsa

Tanah Bumbu Jumlah Peserta dialog

Tanah Bumbu

Jumlah dokumen pemetaan (Dok)

1 dokumen

250,000,000

5000 org

Fasilitasi penguatan karakter bangsa melalui kearifan lokal dalam 230,000,000 rangka mendukung persatuan dan kesatuan bangsa

Tanah Bumbu

Terlaksananya penguatan karakter bangsa melalui kearifan 5000 org lokal dalam rangka mendukung persatua dan kesatuan bangsa

230,000,000

80

Forum dialog karakter bangsa dan wawasan 33,000,000 kebangsaan bagi komunitas keagamaan

Tanah Bumbu

Jumlah Peserta dialog

1,59%

Program Kemitraan 1,062,500,000 Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Tanah Bumbu

Persentase penduduk yang memperoleh pendidikan / pembinaan / sosialisasi Kemitraan Pengembangan wawasan kebangsaan

Tanah Bumbu

Jumlah peserta Fasilitasi Halaqoh (orang)

100 org

40,000,000

Tanah Bumbu

Jumlah dokumen

1 dokumen

16,500,000

Tanah Bumbu

Jumlah peserta seminar, talkshow, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan (orang)

80 org

33,000,000

500 org

40,000,000

25 ormas

45,000,000

1 dokumen

250,000,000

Pemetaan daerah rawan pangan

Persentase penduduk yang

wawasan kebangsaan

2.1

Pencapaian halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya Jumlah peserta Fasilitasi Tanah Bumbu dalam upaya Halaqoh (orang) peningkatan wawassan kebangsaan

2. 2

Pembinaan ideologi dan Wawasan Kebangsaan

Tanah Bumbu

2.3

Seminar, talk shouw, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan

Jumlah peserta seminar, talkshow, diskusi Tanah Bumbu peningkatan wawasan kebangsaan (orang)

2.4

Pentas seni dan budaya, festival, lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebngsaan

Jumlah peserta pentas seni dan budaya, festival, lomba cipta Tanah Bumbu dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan (orang)

2.5

Pembinaan terhadap Organisasi Kemasyarakatan

Tanah Bumbu yang mengikuti

Jumlah dokumen

100 org

1 dokumen

16,500,000

Pembinaan ideologi dan Wawasan Kebangsaan

80 org

Seminar, talk shouw, 33,000,000 diskusi peningkatan wawasan kebangsaan

500 org

Pentas seni dan budaya, festival, lomba cipta 40,000,000 dalam upaya peningkatan wawasan kebngsaan

Tanah Bumbu

Jumlah peserta pentas seni dan budaya, festival, lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan (orang)

Pembinaan terhadap 45,000,000 Organisasi Kemasyarakatan

Tanah Bumbu

Out put ; Jumlah ormas yang mengikuti pembinaan

Out put ; Jumlah ormas pembinaan

Pencapaian halaqoh dan berbagai forum 40,000,000 keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawassan kebangsaan

25 ormas

80

33,000,000

1,59%

1,062,500,000

2.6

Monitoring dan pelayanan administrasi pendaftaran dan penerbitan surat keterangan terdaftar bagi ormas

umlah dokumen ormas yang terlayani dalam pendaftaran dan Tanah Bumbu penerbitan Surat Keterangan Terdaftar dalam rangka tertib administrasi

2.7

Dialog pembauran antar etnis, golongan, suku dan umat beragama

Tanah Bumbu

2.8

Pemetaan potensi seni daerah

Tanah Bumbu Jumlah dokumen

2.9

Pemantauan, evaluasi dan koordinasi penanganan sengketa ormas

Inventarisasi data dan informasi dalam rangka 2.10 pencegahan faham atau ideologi lainnya

Peran pemda dalam pelestarian dan 2.11 pengembangan kesenian daerah Pemetaan potensi 2.12 budaya daerah

Terlaksananya dialog pembauran antar etnis, golongan, suku dan umat beragama



Jumlah peserta pelestarian dan Tanah Bumbu pengembangan kesenian daerah Tanah Bumbu

Jumlah Dokumen

Forum dialog pencegahan pengaruh 2.13 ideologi lain terhadap nilai-nilai ideologi Pancasila

Jumlah Peserta dialog pencegahan pengarus Tanah Bumbu ideologi lain terhadap nilai pancasila (orang)

Aktualisasi nilai-nilai Pancasila bagi 2.14 komunitas masyarakat berbasis keagamaan

Jumlah peserta aktualisasi nilai-nilai Tanah Bumbu Pancasila bagi komunitas masyarakat berbasis keagamaan

2.15

Pelaksanaan pemberian penghargaan pembauran kebangsaan

Tanah Bumbu

Jumlah orang yang mendapat penghargaan

Tanah Bumbu

umlah dokumen ormas yang terlayani dalam pendaftaran dan penerbitan Surat Keterangan Terdaftar dalam rangka tertib administrasi

1 Dokumen

10,000,000

Tanah Bumbu

Terlaksananya dialog pembauran antar etnis, golongan, suku dan umat beragama

80 org

33,000,000

Tanah Bumbu

Jumlah dokumen

1 dokumen

250,000,000

1 dokumen

Pemantauan, evaluasi dan koordinasi 15,000,000 penanganan sengketa ormas

Tanah Bumbu

Jumlah dokumen

1 dokumen

15,000,000

1 dokumen

Inventarisasi data dan informasi dalam rangka 75,000,000 pencegahan faham atau ideologi lainnya

Tanah Bumbu

Jumlah dokumen

1 dokumen

75,000,000

Tanah Bumbu

Jumlah peserta pelestarian dan pengembangan kesenian daerah

30 org

30,000,000

Tanah Bumbu

Jumlah Dokumen

1 dokumen

250,000,000

Tanah Bumbu

Jumlah Peserta dialog pencegahan pengarus ideologi lain terhadap nilai pancasila (orang)

30 org

30,000,000

Tanah Bumbu

Jumlah peserta aktualisasi nilai-nilai Pancasila bagi komunitas masyarakat berbasis keagamaan

40 org

40,000,000

Tanah Bumbu

Jumlah orang yang mendapat penghargaan

25 orang

50,000,000

1 Dokumen

Monitoring dan pelayanan administrasi pendaftaran 10,000,000 dan penerbitan surat keterangan terdaftar bagi ormas

80 org

Dialog pembauran antar 33,000,000 etnis, golongan, suku dan umat beragama

1 dokumen

30 org

1 dokumen

250,000,000

Pemetaan potensi seni daerah

Peran pemda dalam pelestarian dan 30,000,000 pengembangan kesenian daerah Pemetaan potensi budaya 250,000,000 daerah

30 org

Forum dialog pencegahan pengaruh ideologi lain 30,000,000 terhadap nilai-nilai ideologi Pancasila

40 org

Aktualisasi nilai-nilai Pancasila bagi komunitas 40,000,000 masyarakat berbasis keagamaan

25 orang

50,000,000 penghargaan pembauran

Pelaksanaan pemberian kebangsaan

Monitoring dan supervisi pelaksanaan 2.16 nilai-nilai sejarah kebangsaan

Tanah Bumbu

Jumlah dokumen

Forum peningkatan kesadaran Bela Negara guna mencegah paham 2.17 Tanah Bumbu Jumlah pesertai radikal bagi pelajar, mahasiswa bekerjasama dengan pramuka Forum dialog dan komunikasi lintas generasi dalam rangka revitalisasi 2.18 nilai-nilai sejarah kebangsaan dalam rangka revolusi mental

Tanah Bumbu Jumlah peserta dialog

3.

Pemberdayan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan

Outcame: Rasio jumlah masyarakat per 10.000 penduduk yang mendapatkan pendidikan / pembinaan / sosialisasi / Tanah Bumbu fasilitasi guna meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan

3.1

Pemberdayaan forum kewaspadaan dini masyarakat (FKDM) dan Kominda

Jumlah orang yang mendapatkan Tanah Bumbu pembinaan kewaspadaan dini masyarakat dan KOMINDA

3. 2

Sosialisasi kebijakan penanganan konflik dan isu strategis lainnya

Tanah Bumbu

3.3

Forum komonikasi dan koordinasi faham radikalisme

Tanah Bumbu

3.4

Rapat koordinasi dan sinergitas antar lembaga pemerintah dalam rangka peningkatan

Jumlah peserta rapat Tanah Bumbu peningkatan kewaspadaan nasional

Monitoring dan supervisi

25,000,000 pelaksanaan nilai-nilai

Tanah Bumbu

Jumlah dokumen

80 org

Forum peningkatan kesadaran Bela Negara guna mencegah paham 50,000,000 radikal bagi pelajar, mahasiswa bekerjasama dengan pramuka

Tanah Bumbu

80 org

Forum dialog dan komunikasi lintas generasi dalam rangka revitalisasi 30,000,000 nilai-nilai sejarah kebangsaan dalam rangka revolusi mental

1 dokumen

sejarah kebangsaan

1 dokumen

25,000,000

Jumlah pesertai

80 org

50,000,000

Tanah Bumbu

Jumlah peserta dialog

80 org

30,000,000

Outcame: Rasio jumlah masyarakat per 10.000 penduduk yang mendapatkan pendidikan / pembinaan / sosialisasi / fasilitasi guna meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan

56,86%

2,246,000,000

620

500,000,000

100

75,000,000

56,86%

Pemberdayan masyarakat 2,246,000,000 untuk menjaga ketertiban dan keamanan

Tanah Bumbu

620

Pemberdayaan forum kewaspadaan dini 500,000,000 masyarakat (FKDM) dan Kominda

Tanah Bumbu

Jumlah orang yang mendapatkan sosialisasi kebijakan penanganan konflik dan isu strategis

100

Sosialisasi kebijakan 75,000,000 penanganan konflik dan isu strategis lainnya

Tanah Bumbu

Jumlah peserta forum komunikasi dan koordinasi faham radikalisme

100

Forum komonikasi dan 70,000,000 koordinasi faham radikalisme

Tanah Bumbu

Jumlah peserta forum komunikasi dan koordinasi faham radikalisme

100

70,000,000

Rapat koordinasi dan sinergitas antar lembaga 60,000,000 pemerintah dalam rangka peningkatan kewaspadaan nasional

Tanah Bumbu

Jumlah peserta rapat peningkatan kewaspadaan nasional

25

60,000,000

25

Jumlah orang yang mendapatkan pembinaan kewaspadaan dini masyarakat dan Jumlah orang yang mendapatkan sosialisasi kebijakan penanganan konflik dan isu strategis

3.5

3.6

3.7

Fasilitasi peningkatan koordinasi antarinstansi terkait perumusan kebijakan penanganan konflik sosial Dialog kebangsaan dalam rangka kewaspadaan nasional terkait masuknya orang asing atau lembaga

Penyusunan pemetaan permasalahan kewaspadaan

Jumlah peserta fasilitasi perumusan kebijakan Tanah Bumbu penanganan konflik sosial

Tanah Bumbu

Jumlah peserta dialog kebangsaan dalam rangka kewaspadaan nasional

Tanah Bumbu

Jumlah Dokumen

3.8

Penguatan kapasitas pemerintah dan masyarakat dalam mencegah terjadinnya konflik sosial

Jumlah orang penguatan Tanah Bumbu pencegahan konflik sosial

3.9

Penanganan aksi unjuk rasa yang berkaitan dengan terjadinnya konflik horizontal dan vertikal

Tanah Bumbu

Rapat evaluasi tim 3.10 terpadu penanganan konflik sosial Fasilitasi kinerja tim terpadu penanganan konflik sosial Secretariat tim terpadu 3.12 penanganan konflik sosial 3.11

3.13

Pemetaan Penyakit Masyarakat Fasilitasi koordinasi dan 3.15 monitoring evaluasi dalam rangka penyakit

4. 1

Jumlah peserta rapat Tim Terpadu Tanah Bumbu penanganan konflik sosial

Tanah Bumbu

Jumlah peserta fasilitasi perumusan kebijakan penanganan konflik sosial

300

250,000,000

Tanah Bumbu

Jumlah peserta dialog kebangsaan dalam rangka kewaspadaan nasional

25

20,000,000

Tanah Bumbu

Jumlah Dokumen

1 dokumen

250,000,000

Tanah Bumbu

Jumlah orang penguatan pencegahan konflik sosial

50

60,000,000

Tanah Bumbu

Jumlah peserta fasilitasi

500

190,000,000

30

Rapat evaluasi tim 38,000,000 terpadu penanganan konflik sosial

Tanah Bumbu

30

38,000,000

Fasilitasi kinerja tim 385,000,000 terpadu penanganan konflik sosial

Jumlah peserta rapat Tim Terpadu penanganan konflik sosial

Tanah Bumbu

Jumlah peserta Tim terpadu

30

385,000,000

Tanah Bumbu


30

45,000,000

Tanah Bumbu

Jumlah peserta rapat pengawasan orang asing dan lembaga asing

30

73,000,000

Tanah Bumbu

Jumlah dokumen

1 dokumen

110,000,000

Tanah Bumbu

Jumlah dokumen

1 dokumen

120,000,000

Tanah Bumbu

Rasio jumlah masyarakat per 3.000 penduduk yang memperoleh pendidikan / pembinaan / sosialisasi bidang politik

15%

825,000,000

Tanah Bumbu

Penyuluhan Kepada masyarakat

300

25

Penyusunan pemetaan

1 dokumen

50

500

250,000,000 permasalahan

kewaspadaan

Penguatan kapasitas pemerintah dan 60,000,000 masyarakat dalam mencegah terjadinnya konflik sosial

190,000,000

Penanganan aksi unjuk rasa yang berkaitan dengan terjadinnya konflik horizontal dan vertikal

Tanah Bumbu


30

Tanah Bumbu


30

45,000,000

30

Rapat koordinasi 73,000,000 pengawasan orang asing dan lembaga asing

Jumlah peserta rapat Rapat koordinasi pengawasan orang asing Tanah Bumbu pengawasan orang asing dan lembaga asing dan lembaga asing

3.14

4.

Jumlah peserta fasilitasi

Fasilitasi peningkatan koordinasi antarinstansi 250,000,000 terkait perumusan kebijakan penanganan konflik sosial Dialog kebangsaan dalam rangka kewaspadaan 20,000,000 nasional terkait masuknya orang asing atau lembaga asing


1 dokumen


1 dokumen

Penddidikan politik Masyarakat

Rasio jumlah masyarakat per 3.000 penduduk yang Tanah Bumbu memperoleh pendidikan / pembinaan / sosialisasi bidang politik


Tanah Bumbu


64,25%

3 KALI

Secretariat tim terpadu penanganan konflik sosial

Pemetaan Penyakit Masyarakat Fasilitasi koordinasi dan 120,000,000 monitoring evaluasi dalam rangka penyakit 110,000,000

Penddidikan politik 825,000,000 Masyarakat

51.885.000


3 KALI

51.885.000

4. 2

4. 3

4. 4

4. 5

4. 6

Fasilitasi bimbingan dan teknis pengelolaan keuangan partai politik

Tanah Bumbu teknis pengelolaan

Fasilitasi forum peningkatan kapasitas kelembagaan partai politik

Tanah Bumbu

Tanah Bumbu

Fasilitasi pendidikan politik kesetaraan gender Pemantauan perkembangan politik di daerah

Peningkatan partisipasi pemilih pemula

Fasilitasi bimbingan dan

24

Fasilitasi bimbingan dan 35,000,000 teknis pengelolaan keuangan partai politik

Tanah Bumbu

Fasilitasi bimbingan dan teknis pengelolaan keuangan partai politik

24

35,000,000


36

Fasilitasi forum 25,000,000 peningkatan kapasitas kelembagaan partai politik

Tanah Bumbu


36

25,000,000

Fasilitasi pendidikan politik kesetaraan gender

30

30,000,000

Fasilitasi pendidikan politik kesetaraan gender

Tanah Bumbu

30

30,000,000

Pemantauan

50

50

100,000,000

750

200,000,000

keuangan partai politik

Tanah Bumbu perkembangan politik di Tanah Bumbu

daerah


Evaluasi pelaksanaan perkembangan politik daerah

Tanah Bumbu perkembangan politik

Sosialisasi undangundang pemilu 4. 8 legislative dan pilpres dalam rngka pemilu serentak 2019

Sosialisasi undangundang pemilu Tanah Bumbu legislative dan pilpres dalam rngka pemilu serentak 2019

4. 7

Evaluasi pelaksanaan


Tanah Bumbu

200,000,000


Evaluasi pelaksanaan 20,000,000 perkembangan politik daerah

Tanah Bumbu Tanah Bumbu


Tanah Bumbu

Evaluasi pelaksanaan perkembangan politik daerah

1 dokumen

20,000,000

750

Sosialisasi undangundang pemilu legislative 300,000,000 dan pilpres dalam rngka pemilu serentak 2019

Tanah Bumbu

Sosialisasi undangundang pemilu legislative dan pilpres dalam rngka pemilu serentak 2019

750

300,000,000

Fasilitasi dukungan penyelenggaraan pemilu legisltaif dan pilpres seretnatk 2019

35

Fasilitasi dukungan penyelenggaraan pemilu 100,000,000 legisltaif dan pilpres serenatak 2019

Tanah Bumbu

Fasilitasi dukungan penyelenggaraan pemilu legisltaif dan pilpres seretnatk 2019

35

100,000,000


1 dokumen


Tanah Bumbu


1 dokumen

15,000,000

1 dokumen

daerah

Fasilitasi dukungan penyelenggaraan pemilu Tanah Bumbu 4. 9 legisltaif dan pilpres seretnatk 2019 4. 10

750

Pemantauan 100,000,000 perkembangan politik di daerah

Fasilitasi pendidikan politik kesetaraan gender Pemantauan perkembangan politik di daerah

15,000,000

Batulicin, 20 April 2017 Kesatuan Bangsa Dan Politik


11,700,000

Tabel (2.5) Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kapentingan Tahun 2018 Kabupaten Tanah Bumbu SKPD : KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK No (1)

Program/Kegiatan (2)

Lokasi (3)

Indikator Kinerja (4)

Besaran/Volume (5)

Batulicin, 20 April 2017 Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik,


Catatan (6)

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN 2018 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019 KABUPATEN TANAH BUMBU

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Lokasi Detail

(2)

(3)

(1)

Indikator Kinerja Program /Kegiatan (4)

0 0 0

0 0

1

0

0

1

0

0

1

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

SKPD

Terbayarnya Tagihan Rekening Kantor

0

0

1

6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

SKPD

0

0

1

7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

SKPD

0

0

1

8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

SKPD

Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional dan Mobil Jabatan Tersedianya Jasa Adminstrasi Keuangan Tersedianya Alat, Bahan & Jasa Kebersihan Kantor

0

0

1

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor

SKPD

0

0

1

11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

SKPD

0

0

1

12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

0

0

1

0

0

0 0

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)

Rencana Tahun 2018 (N) Catatan Penting

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Sumber Dana

(5)

(6)

(7)

(8)

Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu Kinerja Indikatif (9)

(10)

Non Urusan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- SKPD undangan

Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran Tesedianya Bahan Bacaan

100%

100%

12 Bulan

2,280,000 Pendapatan Daerah

12 Bulan

2,280,000

12 Bulan


12 Bulan

35,850,000

5 Unit


5 Buah

2,800,000

12 Bulan


12 Bulan

116,941,800

12 Bulan


12 Bulan

4,000,000

Tersedianya Alat Tulis Kantor Tersedianya Barang Cetakan dan Penggadaan

12 Bulan


12 Bulan

27,457,100

12 Bulan


12 Bulan

33,550,000

SKPD

Tersedianya Alat Listrik Kantor

12 Bulan


12 Bulan

2,490,000

13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

SKPD

25 Unit


25 Unit

50,000,000

1

17 Penyediaan Makan dan Minum Rapat

SKPD

21 Ok


21 Ok

15,000,000

0

1

18 Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah SKPD

Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Makanan dan Minum untuk Rapat Kordinasi Jumlah Koordinasi dan Konsutasi Keluar Daerah

9 Ok


9 Ok

50,850,000

0

1

19 Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS

Tersedianya Jasa Tenaga Non PNS

10 Ok


10 Ok

221,650,000

SKPD


Kode

Lokasi Detail

(2)

(1)

(3)



Rencana Tahun 2018 (N) Catatan Penting

Target Capaian Kinerja


Sumber Dana

(5)

(6)

(7)

(8)


(10)

0

0

1

22 Rapat Rapat Koordinasi Dalam Daerah

SKPD

Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

246 Ok


246 Ok

54,500,000

0

0

1

16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

SKPD

Tersedianya Bahan Logistik Kantor

12 Bulan


12 Bulan

8,000,000

0

0

2

Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur

100%

0

0

2

22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

SKPD

Gedung Kantor yang Terpelihara

1 Unit


1 Unit

10,000,000

0

0

2

28 Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan gedung kantor SKPD

16 Unit


16 Unit

5,500,000

0

0

3

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

0

0

3

03 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

1 1 1

Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai Jumlah pakaian batik tradisional yang tersedia

5 5

17

Program pengembangan wawasan kebangsaan

1

5

17

02 Peningkatan Rasa Solidaritas dan ikatan sosial di kalangan masyarakat

Kabupaten

1

5

17

07 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Kabupaten, Satui, Laporan Hasil Angsana, Simpang Monitoring dan Empat, Batulicin, Sungai Evaluasi Loban, Karang Bintang, Kuranji, Kusan Hilir, Kusan Hulu, Mantewe

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

SKPD

100%

100%

23 stel

100%


23 stel

13,800,000

Wajib Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlidungan Masyarakat Meningkatnya kualitas wawasan kebangsaan bagi kalangan masyarakat

21,91 %

30,27 %

Jumlah orang yang memperoleh pembinaan dalam rangka pengembangan wawasan kebangsaan

12.000 Org


12.000 Org

420,282,500

1 Laporan


1 Laporan

15,000,000

Kode


Lokasi Detail

(2)


Rencana Tahun 2018 (N) Target Capaian Kinerja

Catatan Penting


Sumber Dana

(6)

(7)

(4)

(5)

5

17

08 Penguatan karakter bangsa melalui kearifan lokal dalam rangka mendukung persatuan dan kesatuan bangsa

Kabupaten, Kusan Hilir

Jumlah orang yang memperoleh pembinaan penguatan karakter bangsa melalui kearifan lokal dalam rangka mendukung persatuan dan kesatuan bangsa

5.000 orang


500 orang

322,349,500

1

5

17

10 Penguatan Tim Koordinasi PAKEM dalam rangka koordinasi, monitoring dan evaluasi penanganan permasalahan aliran-aliran keagamaan

Kabupaten

100%


100%

317,790,000

1

5

17

xx Penguatan dan Pemberdayaan Pusat Pendidikan Karakter dan Wawasan Kebangsaan

Kabupaten

Jumlah orang yang menjadi anggota Tim PAKEM Kabupaten Tanah Bumbu Jumlah Peserta Pendidikan Karakter dan Wawasan Kebangsaan

80 Orang


80 Orang

32,912,000

1

5

18

Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan

1

5

18

4 Pembinaan ideologi dan Wawasan Kebangsaan

1

5

18

8 Pemantauan Pelayanan Administrasi Pendaftaran dan Kabupaten Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar bagi Organisasi Masyarakat

1

5

21

1

5

21

1

5

19

Meningkatnya kualitas wawasan kebangsaan dalam keragaman adat, budaya dan agama

Kabupaten

Program pendidikan politik masyarakat

5 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan

Kabupaten

1,59 %

(8)

Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu Kinerja Indikatif

1

(1)

(3)

Indikator Kinerja Program /Kegiatan

(9)

(10)

2,03 %

Laporan Hasil Monitoring Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan

1 Laporan


1 Laporan

18,000,000

Validasi dan Verifikasi Usulan Pembentukan Ormas

30 Ormas


30 Ormas

10,000,000

Tingkat pendidikan dan budaya politik masyarakat

64,25 %

Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi

1 Laporan

Terkendalinya stabilitas keamanan dan ketertiban

56,86 %

92,1 %


1 Laporan

75,36 %

15,000,000

Kode


Lokasi Detail

(2)

(1)

(3)

1

5

19

1

5

19

04 Rapat koordinasi pengawasan orang asing dan lembaga asing

Kabupaten

1

5

19

05 Penguatan kinerja tim terpadu penanganan konflik sosial

Kabupaten

6 Pemberdayaan forum kewaspadaan dini masyarakat (FKDM) dan Kominda

Kabupaten


Jumlah orang yang mendapatkan pembinaan kewaspadaan dini masyarakat dan KOMINDA Laporan Penanganan Orang Asing dan Lembaga Asing Dokumen Laporan Penanganan Aksi Konflik Sosial


Rencana Tahun 2018 (N) Target Capaian Kinerja (5)

Catatan Penting


Sumber Dana

(6)

(7)

(8)


(10)

620 orang


620 orang

500,000,000

1 Dokumen


1 Dokumen

73,000,000

1 Dokumen


1 Dokumen

385,000,000

TOTAL

2,062,986,900

2,764,002,900 Batulicin, 20 April 2017 Kepala Kantor Kesbangpol,

Darmiadi, M.AP Pembina TK. I Nip. 19670717 198902 1004

INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2016-2021 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TANAH BUMBU TARGET KINERJA 2016 s/d 2020 NO

BIDANG URUSAN/INDIKATOR

SATUAN

KONDISI AWAL

CAPAIAN KINERJA 2016 s/d 2020

TARGET

REALISASI 2018

INTERPRETASI *)

2016

2017

2018

2019

2020

2016

2017

2019

2020

6

10

11

12

11

5

4

Sebagian usulan Kegiatan Tidak distujui

ASPEK PELAYANAN UMUM Fokus Layanan Urusan Wajib 1.

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

1.1. Kegiatan Pembinaan Terhadap LSM, Ormas dan OKP

Kali

6

1.2. Kegiatan Pembinaan Politik Daerah

Kali

2

2

6

8

9

5

1

1

< Usulan Kegiatan Pembinaan Politik Tidak ada yang disetujui tetapi kegiatan Fasilitasi Bantuan Parpol tetap dilaksanakan walaupun tidak mempunyai Anggaran

1.3. Konflik Antar Umat Beragama

Kali

Tidak Ada

Tidak Ada

Tidak Ada

Tidak Ada

Tidak Ada

Tidak Ada

Tidak Ada

Tidak Ada

Sampai saat ini tidak ada Konflik Antar Umat Beragama

412

400

Kejadian s/d Maret 2017 sebanyak 120 Kasus

1.4. Angka Kriminalitas

1.5. Jumlah demo

1.6. Jumlah anggota DPRD Kab. Tanahbumbu

Kali

2

8

6

8

8

6

4

6

= Sampai saat ini ada 6 Demo masalah Lahan Karena lahan dan pertanahan di Kabupaten Tanah Bumbu memiliki nilai ekonomis tinggi dan adanya tumpang tindih kepemilikan.

Orang

35

35

35

35

35

35

35

35

=

%

100

100

100

100

100

100

100

100

= Karena terkendalinya stabilitas dan keamanan di Kabupaten Tanah Bumbu

Ormas

128

134

140

146

152

158

259

280

> Karena Banyaknya ormas Yang ingin mendapatkan pengakuan dan bantuan dari pemerintah.

IKM (Indikator Kinerja Mandiri) 1

Terkendalinya Stabilitas Keamanan dan Ketertiban

2

Jumlah Ormas Kabupaten Tanah Bumbu

Keterangan Interpretasi : < Belum Mencapai Target = Sama dengan Target

> Melebihi Target

Batulicin, 20 April 2017 KEPALA KANTOR KESBANGPOL KABUPATEN TANAH BUMBU,

Catatan: DARMIADI, M.AP Pembina Tk.I NIP. 19670717 198902 1 004

RENCANA KERJA KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2018

Recommend Documents