RENCANA KERJA KECAMATAN BANJARAN TAHUN 2016

RENCANA KERJA KECAMATAN BANJARAN TAHUN 2016

PEMERINTAHAN KABUPATEN BANDUNG KECAMATAN BANJARAN

KATA PENGANTAR

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2015 merupakan kewajiban bagi setiap lembaga pemerintah seperti Badan, Dinas, Kantor serta Instansi Pemerintah yang lain. RENJA SKPD disamping berfungsi sebagai pedoman kerja dan dokumen, juga diharapkan menyatukan visi, misi, persepsi, strategi seluruh aparat Kecamatan Banjaran dalam membina, melayani, dan memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan menuju masyarakat yang mandiri, serta untuk dapat mengevaluasi kinerja SKPD ditahun-tahun sebelumnya dan diharapkan untuk bisa memacu kinerja pada tahun yang akan datang, terutama peningkatan kualitas sumber daya manusia pada SKPD. RENJA SKPD Perubahan Kecamatan Banjaran Tahun 2015 merupakan program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Banjaran untuk mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2015. Adapun keberhasilan dan tidaknya RENJA SKPD ini tidak lepas dari integritas moral dan kerjasama dari semua pihak, termasuk peran serta masyarakat. Dengan adanya Dokumen ini diharapkan setiap prioritas program yang telah ditetapkan berserta targetnya dapat dijadikan acuan utama bagi pelaksanaan kinerja yang ada pada SKPD Kecamatan Banjaran, yang akhirnya mampu mewujudkan VISI dan MISI Kecamatan Banjaran. Kami menyadari Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Banjaran masih banyak kekurangannya oleh karena itu kami mohon masukan dari Stakeholder baik dari Pemerintah Kabupaten Bandung maupun Dinas Instansi lainnya serta pihak swasta dan masyarakat guna meningkatkan efektivitas Perencanaan kegiatan yang strategis Kecamatan Banjaran dimasa yang akan datang.

Banjaran,

Agustus 2015

CAMAT BANJARAN

i

Drs. CEP AZIS SUKANDAR, M.Si NIP. 19650207 199103 1 008

ii

DAFTAR ISI

Halaman KATA PENGANTAR ..................................................................................................i DAFTAR ISI .................................................................................................................ii BAB I PENDAHULUAN ............................................................................................ 1 1.1

Latar Belakang Masalah .................................................................................... 1

1.2

Landasan Hukum ............................................................................................... 2

1.3

Maksud Dan Tujuan .......................................................................................... 4

1.4

Sistematika ........................................................................................................ 4

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU ........................... 6 2.1

Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu ............................................... 7

2.2

Analisa Kinerja Pelayanan SKPD ..................................................................... 7

2.3

Isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD ................................................. 8

2.4

Tugas Pokok dan Fungsi ................................................................................... 8

2.5

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .................................................... 15

2.6

Penelaahan usulan Program dan Kegiatan ...................................................... 15

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ........................ 16 3.1

3.2

Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi ........................................ 16 3.1.1

Kebijakan Nasional ........................................................................... 16

3.1.2

Kebijakan Provinsi ............................................................................ 18

3.1.2

Tujuan Dan Sasaran Renja SKPD ..................................................... 19

Program Dan Kegiatan .................................................................................... 20

BAB IV RENCANA KEGIATAN PERUBAHAN TAHUN 2015 ....................... 22 4.1

Program Rencana Kerja Perubahan Tahun 2015 ............................................ 22

BAB V PENUTUP .................................................................................................... 23

ii

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Secara regulasi

umum

tugas

dan

kewajiban

pemerintahan

adalah

menciptakan

pelayanan umum pengembangan sumber daya produktif, menciptakan

ketentraman dan ketertiban masyarakat, pelestarian nilai-nilai sosial kultural dan memperkuat persatuan

kesatuan bangsa, pengembangan kehidupan demokrasi ,

menciptakan keadilan, pelestarian lingkungan hidup, penerapan dan penegakan undangundang dan mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk mewujudkan tugas-tugas tersebut tentunya membutuhkan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan menerapkan nilai-nilai dan norma-norma yang dijunjung tinggi oleh bangsa. Dalam pelaksanaannya diperlukan penerapan prinsip Good governance yang memuat prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, rule of law profesionalisme, efektivitas dan efesiensi. Dengan modal tersebut diharapkan pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan amanat dan aspirasi masyarakat, baik di tingkat pusat maupun tingkat pemerintahan daerah. Terkait dengan hal tersebut, Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat seperti disebutkan dalan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 126 ayat (2). Mengingat semakin komplek tugas camat, maka perlu dibuat suatu pola perencanaan, pelaksanaan , evaluasi dan pelaporan secara cermat, terarah dan konprehensif Perencanaan pembangunan,

pembinaan

sosial

budaya

kemasyarakatan

dan

pengembangan

perekonomian di tingkat kecamatan yang dalam pelaksanaannya dilakukan melalui mekanisme Musrenbang baik di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten. Adapun pelaksanaan pembangunan dilakukan oleh dinas daerah yang dipadu dengan swadaya masyarakat. Dalam rangka membantu mensukseskan kebijakan dan rencana kerja pimpinan, kami menganggap perlu menyusun suatu rencana kerja yang menggunakan konsep dengan didasari

pemikiran analisis manajemen dengan harapan bahwa dengan mengetahui

informasi peta kekuatan dan keadaan lingkungan sebagai konsumen yang harus mendapat perhatian serta sumber penyedia kebutuhan organisasi melalui suatu proses analisis sederhana, yang akan mempermudah bagi pelaksana dalam menjabarkannya dan menciptakan kegiatan yang strategis dengan sumber daya yang ada menjadi sumber daya unggulan dan mempunyai kemampuan serta cara atau metode proses penyelesaian dengan cara benar, dan sesuai dengan prosedur. 1|Kecamatan Banjaran

Sebagai langkah awal adalah kami berusaha mendalami apa yang menjadi visi, misi, kebijakan dan tujuan dan rencana kerja jangka menengah yang ada di Lingkup Kantor Kecamatan Banjaran

yang termuat dalam rencana strategis Kecamatan Banjaran

Kabupaten Bandung. Kemudian kami sandingkan dengan Tugas pokok dan Fungsi yang ada di tiap Sub Bagian dan di tiap Seksi sehingga kami mendapat kesimpulan sederhana bahwa pada dasarnya tiap Sub Bagian dan tiap seksi adalah membantu pimpinan dalam cara mengurus sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Banjaran yang merupakan tanggungjawab dan amanat dari penggunaan anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Bandung. Langkah selanjutnya kami melakukan analisis sederhana dengan menggunakan analisis SWOT, adalah salah satu analisis manajemen yang merupakan suatu kegiatan penelusuran keadaan dan kemampuan yang ada di tiap Sub Bagian dan di tiap Seksi dan Sumber daya yang ada, yang kemudian kami pilah kedalam beberapa factor dan kami beri nilai sendiri untuk dapat menentukan factor kunci sukses dan langkah – langkah strategi dalam rangka melaksanakan kegiatan guna mencapai tujuan dan atau meraih peluang yang didapat sehingga dapat melaksanakan,guna memberikan manfaat yang lebih besar. Sebagai bahan kajian lebih lanjut hasil analisis diatas, disusun sampai dengan menghasilkan formulasi strategi dan rencana usulan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh personal yang ada di tiap Sub Bagian dan di tiap Seksi, sebagai koordinator pelaksanaan kegiatan kami membangun suatu tim dengan kata kunci kebersamaan, sehingga masing-masing anggota melengkapi dan menutupi kekurang sempurnaan dalam pelaksanaan tugas, baik dalam proses pencapaian kegiatan maupun cara pelaksanaanya sehingga kegiatan selesai tepat waktu dan tepat sasaran, semangat membangun dan mempertahankan komitmen bersama untuk membantu pimpinan dalam melaksanakan tugas dalam mengimplemantasikan visi, misi dan menjalankan tupoksi. 1.2. Landasan Hukum Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan RKPD Tahun 2016 Kabupaten Bandung adalah: 1. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950); 2. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2|Kecamatan Banjaran

4. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4737); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 9. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014; 10. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Tahun 2010; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 12. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 287 ayat 2 yaitu untuk menjaga kesinambungan

penyelenggaraan

Pemerintahan

dan

pembangunan

daerah

Kabupaten/Kota, Penyusunan RKPD berpedoman pada sasaran pokok arah kebijakan RPJPD Kabupaten/Kota dan mengacu pada RPJMD Propinsi untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan daerah Kabupaten/Kota dan Propinsi; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran

Daerah Kabupaten

Bandung Tahun 2005 Nomor 4 Seri D);


15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17). 16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 7); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun

2014 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung 1.3. Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Banjaran Tahun 2016 adalah sebagai berikut: a.

Memberikan acuan bagi Kecamatan Banjaran dalam menyusun program dan kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;

b.

Memberikan acuan bagi Kecamatan Banjaran dalam menentukan lokasi kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;

c.

Memberikan acuan bagi Kecamatan Banjaran dalam menyusun indikator kinerja kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;

d.

Memberikan acuan bagi Kecamatan Banjaran dalam kelompok sasaran kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;

1.4. Sistematika Rencana Kerja Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung Tahun 2016, disusun dengan sistimatika sebagai berikut: BAB I

PENDAHULUAN Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Kecamatan Banjaran, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. 1.1. Latar Belakang Memuat tentang Renja SKPD, Proses Penyusunan Renja SKPD, Keterkaitan antara Renja SKPD dengan Dokumen RKPD, Renstra SKPD, degan Renja 1.2. Landasan Hukum Menguraikan apa yang menjadi landasan hukum di dalam Penyusunan Renja Kecamatan Banjaran Tahun 2016. 1.3. Maksud dan Tunjuan 4|Kecamatan Banjaran

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja SKPD. 1.4. Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen. BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja SKPD Tahun lalu (tahun-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1). 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD. 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD. 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 3.2. Menjelaskan

yang

menyangkut

arah

dan

kebijakan

prioritas

pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD. 3.3. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas rukusan isuisu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD 3.4. Program dan Kegiatan Menjelaskan factor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan. BAB IV

RENCANA KEGIATAN PERUBAHAN TAHUN 2015 Gambaran mengenai Rencana Kerja Perubahan 2015 Kecamatan Banjaran..

BAB V

PENUTUP Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.


BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD Keberhasilan pencapaian Visi dan Misi akan sangat dipengaruhi oleh tingkat kualitas sumberdaya manusia. Karena manusia sebagai subyek pelaku pembangunan yang sangat berperan dan menentukan baik sebagai perencana, pelaksana, pengguna maupun sebagai evaluator dari hasil kegiatan pembangunan. Dengan demikian tingginya tingkat kualitas sumber daya manusia para pelaku pembangunan (masyarakat, pemerintah maupun dunia usaha) sangat diperlukan dalam upaya mencapai tujuan pembangunan. Sesuai dengan tuntutan persaingan dan perkembangan dunia di era globalisasi dimana informasi terus berkembang peningkatan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Bandung khususnya perlu diarahkan pada upaya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang diharapkan akan mampu tumbuh, berdaya tahan dan mampu bersaing serta tumbuhnya jiwa kewirausahaan. Disisi lain evaluasi hasil perencanaan tahun yang lalu akan menambah basis data untuk merencanakan program dan kegiatan selanjutnya. Secara umum Recana Kerja (Renja) Kecamatan Banjaran Tahun 2015 memuat rencana program dan kegiatan dengan tetap memperhatikan potensi yang ada dalam rangka “TERWUJUDNYA MASYARAKAT BANJARAN YANG TERTIB, MANDIRI DAN PARTISIPATIF MELALUI FASILITASI YANG BAIK DAN PROFESIONAL YANG

BERORIENTASI

PADA

PEMANTAPAN

PEMBANGUNAN

DESA”.

Keberhasilan suatu proses perencanaan akan bisa dilihat dari hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya, sejauh mana pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan berdampak terhadap capian yang telah ditetapkan di dalam Renstra SKPD, hasil dari evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakankebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang. Pada tahun anggaran 2014 Kecamatan Banjaran telah melaksanakan kegiatan yang menunjang tugas, pokok dan fungsinya telah menyelesaikan beberapa proses perencanaan pembangunan, yaitu: a.

Menyusun dokumen perencanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2015, mulai dari proses musrenbang tingkat desa, musrenbang tingkat kecamatan, forum SKPD dan Musrenbang Tingkat Kabupaten.

b.

Menyusun Rencana Kerja SKPD.


Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2014, pelaksanaan kinerja Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung ditunjang dengan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung yang terdiri dari Belanja Langsung Urusan SKPD dan Belanja Langsung Urusan Wajib dan Pilihan (Program), dengan ruang lingkup kegiatannya sebagai berikut: 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung, merupakan Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah dalam perencanaan pembangunan. Pencanangan pembangunan yang berkualitas dan professional dapat menjadi wahana untuk memperbaiki pola pembangunan di tingkat daerah, sehingga daerah dapat berkiprah dengan leluasa untuk membangun daerahnya sesuai potensi dan kemampuan yang ada (potensi lokal). Di sisi lain, kondisi era globalisasi merupakan tantangan besar yang harus dan langsung dihadapi pemerintah dan masyarakat Kabupaten Bandung. Investor asing memiliki kebebasan penuh untuk membuka usaha di manapun sesuai peruntukkannya, dan ini merupakan peluang pembangunan yang patut diraih dan dimanfaatkan dengan bijaksana. Kecamatan Banjaran selaku lembaga teknis di bidang perencana harus mampu menjawab tantangan tersebut di atas. Keberhasilan suatu perencanaan dapat dilihat dari mulai proses penyampaian dengan tataran pelaksanaan/impelementasi di lapangan, sehingga akan terwujud sinergi antara perencanaan pembangunan baik ditingkat nasional, provinsi maupun kabupaten. Namun disisi lain sering berubah-ubahnya regeluasi tentang mekanisme perencanaan dari tingkat pusat akan memperlambat proses perenanaan dalam rangka

menterpadukan

perencanaan

pembangunan

nasional

dan

perencanaan

pembangunan daerah provinsi dan perencanaan pembangunan kabupaten/kota belum bisa secara optimal. Melihat kondisi tersebut di atas Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung selaku Badan Perencana mencoba untuk mensinergikan proses perencanaan baik tingkat pusat, provinsi dan kabupaten dalam rangka : 1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. 2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah. 3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; 4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat. 7|Kecamatan Banjaran

5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

2.3. Isu-isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Kecamatan Banjaran dibentuk Berdasarkan Peraturan Daerah kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung dan Berdasarkan Peraturan Bupati Bandung Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Wilayah Kabupaten Bandung. Kedudukan Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung, untuk selanjutnya disingkat Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung, merupakan Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung. Kecamatan Banjaran sesuai dengan peraturan tersebut di atas, mempunyai Tugas Pokok Memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan dan statistik, sedangkan fungsinya: 1) Perumusan kebijakan teknis perencanaan. 2) Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan. 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah. 2.4. Tugas Pokok dan Fungsi Tugas pokok dan fungsi tata kerja kecamatan berdasarkan Peraturan Bupati Bandung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Wilayah Kabupaten Bandung. Camat 1. Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah yang dipimpin oleh seorang Camat. 2. Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan, kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani urusan Otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. 3. Camat menyelenggarakan fungsi pemerintahan, meliputi : a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat. 8|Kecamatan Banjaran

b. Mengkoordinasikan upaya peneyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan. d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum. e. Mengkoordinasikan

penyelenggaraan

kegiatan

pemerintahan

di

tingkat

kecamatan f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa. Sekretariat Kecamatan 1. Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat 2. Sekretariat Kecamatan tugas pokok membantu Camat dalam mempimpin, menyelenggarakan

dan

mengkoordinasikan

kegiatan

administrasi

umum,

kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan ketatausahaan Kecamatan serta melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku 3. Sekretariat Kecamatan menyelenggarakan fungsi pemerintahan, meliputi : a. Penyelengaraan kegiatan administrasi umum dan ketatausahaan b. Penyelenggaraan persiapan penyusunan anggaran Kecamatan. c. Penetapan penyusunan rencana kegiatan dan pengendalian Kecamatan. d. Penetapan pelaksanaan pengelolaan administrasi perkantoran, kearsipan, kerumahtanggaan, perlengkapan, dokumentasi, perpustakaan dan kepegawaian Kecamatan. e. Penyelenggaraan

pembinaan

organisasi

dan

tatalaksana

di

lingkungan

Kecamatan. f. Penyelenggaraan informasi dan kehumasan. g. Pembinaan tertib administrasi, organisasi dan hukum di lingkungan Kecamatan h. Pengkoordinasian administrasi pelayanan publik di bidang penyelenggaraan pemerintahan daerah di wilayah Kecamatan.


i. Fasilitasi penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah lainnya di wilayah Kecamatan. j. Pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah, DPRD, Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Instansi terkait di bidang pengelolaan kesekretariatan Kecamatan 4. Sekretariat Camat membawahi : a. Sub Bagian Program. b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. c. Sub Bagian Keuangan Sub Bagian Program 1. Sub Bagian Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian. 2. Sub Bagian Program tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja. 3. Sub Bagian Program menyelenggarakan fungsi pemerintahan, meliputi : a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan dan pengkoordinasin penyusunan rencana dan program kerja kecamatan. b. Penyusunan rencana operasional dan koordinasi kegiatan dan program kerja Kecamatan. c. Pengkoordinasian rencana dan program kegiatan perangkat Daerah lainnya di wilayah Kecamatan. d. Pelaksanaan fasilitasi penyusunan rencana penyelenggaraan Pemerintahan melalui proses musyawarah perencanaan pembangunan. e. Pelaksananan penyusunan rencana strategis kecamatan f. Pelaksanaan penyusunan rancangan peraturan penunjang pelaksanaan tugas. g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas. h. Fasilitasi pembinaan dan pengendalian kegiatan dan program yang dilaksanakan perangkat daerah di Kecamatan. i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. 10 | K e c a m a t a n B a n j a r a n

j. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program dengan sub unit kerja lain di lingkungan Kecamatan. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian. 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan administrasi umum, informasi kehumasan dan kepegawaian di lingkungan Kecamatan. 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi pemerintahan, meliputi : a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi umum, informasi kehumasan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan ketatausahaan kecamatan b. Pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, naskah dinas dan pengelolaan dokumentasi dan kearsiapan kecamatan c. Penetapan Pembuatan dan pengadaan naskah dinas. d. Penetapan pelaksanaan pengelolaan administrasi perkantoran, kearsipan, kerumahtanggaan, perlengkapan, dokumentasi, perpustakaan dan kepegawaian Kecamatan. e. Pelaksananan penyusunan rencana strategis kecamatan f. Pembinaan tertib administrasi, organisasi dan hukum di lingkungan Kecamatan g. Pengkoordinasian administrasi pelayanan publik di bidang penyelenggaraan pemerintahan daerah di wilayah Kecamatan. h. Pengkoordinasian administrasi pelayanan publik di bidang penyelenggaraan pemerintahan daerah di wilayah Kecamatan. i. Fasilitasi penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah lainnya di wilayah Kecamatan. j. Penetapan pelaksanaan pengelolaan administrasi perkantoran, kearsipan, kerumahtanggaan, perlengkapan, dokumentasi, perpustakaan dan kepegawaian Kecamatan. k. Pelaksananan penyusunan rencana strategis kecamatan 11 | K e c a m a t a n B a n j a r a n

l. Pembinaan tertib administrasi, organisasi dan hukum di lingkungan Kecamatan m. Pengkoordinasian administrasi pelayanan publik di bidang penyelenggaraan pemerintahan daerah di wilayah Kecamatan. n. Fasilitasi penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah lainnya di wilayah Kecamatan. o. Penyelenggaraan informasi dan kehumasan. p. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksnaan tugas. q. Pelaksanaan tugas Kedinasan lain sesuai dengan bidangnya. r. Pengkoordinasian penyusunan DP3, DUK, Sumpah/Janji pegawai s. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas t. Pelaksanaan tugas Kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. u. Pelaksanaan Koordinasi pelayanan administrasi umum dan kepegawaian dengan sub unit lain dilingkungan kecamatan. Sub Bagian Keuangan 1. Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian. 2. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban keuangan Kecamatan. 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi pemerintahan, meliputi : a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi dan pertanggungjawaban keuangan Kecamatan. b. Pelaksanaan pengumpulan bahan anggaran kecamatan. c. Penetapan penyusunan rencana kegiatan dan pengendalian Kecamatan. d. Penetapan pelaksanaan pengelolaan administrasi perkantoran, kearsipan, kerumahtanggaan, perlengkapan, dokumentasi, perpustakaan dan kepegawaian Kecamatan. e. Pelaksananan penyusunan rencana strategis kecamatan 12 | K e c a m a t a n B a n j a r a n

f. Pembinaan tertib administrasi, organisasi dan hukum di lingkungan Kecamatan g. Pengkoordinasian administrasi pelayanan publik di bidang penyelenggaraan pemerintahan daerah di wilayah Kecamatan. h. Fasilitasi penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah lainnya di wilayah Kecamatan. i. Pelaksanaan penyiapan bahan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran pendapatan belanja dan pembiayaan kegiatan j. Pelaksanaan penyiapan bahan pertanggungjawaban pengelolaan Keuangan Kecamatan k. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksnaan tugas. l. Pelaksanaan tugas Kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. m. Pelaksanaan Koordinasi pengelolaan keuangan dengan sub unit kerja lain di lingkungan Kecamatan Seksi Pemerintahan 1. Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi. 2. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan penyelenggaraan yang meliputi pengembangan otonomi daerah, politik dalam negeri dan administrasi public, kependudukan, hokum dan perundang-undangan, perimbangan keuangan daerah dan fasilitasi penyelenggaraan desa serta melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. 3. Seksi Pemerintahan menyelenggarakan fungsi pemerintahan, meliputi : a. Penyusunan rencana program dan kegiatan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan. b. Pelaksanaan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan c. Penyelenggaraan persiapan penyusunan anggaran Kecamatan. d. Penetapan penyusunan rencana kegiatan dan pengendalian Kecamatan. e. Penyelenggaraan informasi dan kehumasan. f. Pembinaan tertib administrasi, organisasi dan hukum di lingkungan Kecamatan 13 | K e c a m a t a n B a n j a r a n

g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksnaan tugas. h. Pelaksanaan tugas Kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. i. Pelaksanaan Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dengan sub unit kerja lain di lingkungan Kecamatan. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum 1. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi. 2. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas pokok membantu camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas camat dalam bidang pelayanan dan pengendalian ktentraman dan ketertiban umum. 3. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi pemerintahan, meliputi : a. Penyusunan rencana program dan kegiatan pelayanan pengendalian ketentraman dan ketertiban umu, fasilitasi dan bantuan pelaksanaan operasional penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan Bupati diwilayah kecamatan. b. Pembinaan Pengendalian operasional polisi pamong praja dalam pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum operasional penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan Bupati diwilayah kecamatan. c. Penyelenggaraan persiapan penyusunan anggaran Kecamatan. d. Penetapan penyusunan rencana kegiatan dan pengendalian Kecamatan. e. Pengkoordinasian dan fasilitasi penyelengaraan PEMILU dengan instansi terkait. f. Pembinaan tertib administrasi, organisasi dan hukum di lingkungan Kecamatan g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksnaan tugas. h. Pelaksanaan tugas Kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. i. Pelaksanaan Koordinasi Ketentraman dan ketertiban dengan sub unit kerja lain di lingkungan Kecamatan Seksi Sosial Budaya 1. Seksi Sosial Budaya dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

14 | K e c a m a t a n B a n j a r a n

2. Seksi Sosial Budaya mempunyai tugas pokok membantu camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas camat dalam bidang pelayanan kesejahteraan social budaya dan kebudayaan. 3. Seksi Sosial Budaya menyelenggarakan fungsi pemerintahan, meliputi : a. Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebudayaan. b. Fasilitasi

Pemberiaan

Rekomendasi

di

Bidang

Ketanakerjanaan

dan

Ketransmigrasian. c. Fasilatasi Pemberiaan Rekomendasi di Bidang Pendididkan dan Budaya dan Pariwisata. d. Fasilatasi Pemberiaan Rekomendasi di Bidang Kesejahteraan Sosial e. Fasilatasi Pemberiaan Rekomendasi di Bidang Pemuda dan Olah Raga f.

Pelaksanaan Evalusasi dan Pelaporan Pelaksanaan Tugas

g. Pelaksanaan Tugas kedinasan lain sesuai Bidang Tugas, Fungsi. h. Pelaksanaan Koordinasi Sosial dan Budaya dengan Sub Lain di Lingkungan Kecamatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat 1. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi. 2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pokok membantu camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas camat dalam bidang pemberdayaan masyarakat. 3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi pemerintahan, meliputi : a. Penyusunan

Rencana

Program

dan

Kegiatan Pelayanan Pemberdayaan

Masyarakat. b. Pelaksanaan Pemberian Perijinan, Penetapan / Penyelenggaraan, Fasilitasi, Pembinaan, Rekomendasi, Pengendalian, Pengkoordinasian di Bidang Pertanian, Kehutanan, Peternakan dan Perikanan c. Pelaksanaan Pemberian Perijinan, Penetapan / Penyelenggaraan, Fasilitasi, Pembinaan,

Rekomendasi,

Pengendalian,

Pengkoordinasian

di

Bidang

Pertambangan dan Energi 15 | K e c a m a t a n B a n j a r a n

d. Pelaksanaan Fasilitasi Pembinaan dan Pengkoordinasian di Bidang Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera. e. Pelaksanaan Fasilitasi Pembinaan dan Pengkoordinasian Pemberian Perijinan di Bidang

Perindustrian,

Perdagangan,

Perkoperasian

dan

Perekonomian

Masyarakat f. Pelaksanaan Fasilitasi Pembinaan dan Pengkoordinasian Pemberian Perijinan di Bidang Kesehatan. g. Pelaksanaan Koordinasi Teknis Operasional Pelaksanaan Tugas UPTD dan UPT dalam Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan. h. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Tugas. i. Pelaksanaan Tugas Kedinasan Lain Sesuai dengan Bidang Tugas, Fungsi dan Ketentuan yang berlaku j. Pelaksanaan Koordinasi Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat dengan Sub Unit Kerja Lain di Lingkungan Kecamatan Seksi Pemeliharaan Prasarana Umum 1. Seksi Pemeliharaan Prasarana Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi. 2. Seksi Pemeliharaan Prasarana Umum mempunyai tugas pokok membantu camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas camat dalam bidang Pemeliharaan Prasarana Umum. 3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi pemerintahan, meliputi : a. Penyusunan rencana program dan kegiatan pengelolaan serta pemeliharaan prasarana umum. b. Pelaksanaan fasilitasi, pembinaan, rekomendasi, pengendalian dan koordinasi pengumpulan data bidang jalan, penataan ruang dan pemukiman c. Pelaksanaan

pemberian

perijinan,

penetapan/penyelenggaraan,

fasilitasi,

pembinaan, rekomendasi, pengendalian dan koordinasi pengumpulan data bidang Jalan, Jembatan dan Pengairan d. Pelaksanaan fasilitasi pembinaan dan pengkoordinasian di bidang Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera


e. Pelaksanaan

pemberian

perijinan,

penetapan/penyelenggaraan,

fasilitasi,

pembinaan, pemberian rekomendasi, pengawasan/pengendalian dan koordinasi pengumpulan data di bidang lingkungan hidup f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan ketentuan yang berlaku g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas 2.5 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Review terhadap rancangan Awal RKPD Tahun 2015 berkaitan dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2015. Rumusan kebutuhan program dan kegiatan dilengkap dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target/tolok ukur, dan besaran dana yang dibutuhkan. Pada tahun anggaran 2015 review rancangan awal RKPD terhadap hasil analisis kebutuhan dapat disampaikan sebagai Lampiran. 2.6 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Banjaran Tahun 2015 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam arah kebijakan RPJPD Kabupaten Bandung tahun 2005-2025 yang dijabarkan dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung Tahun 2015–2021. Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Banjaran Tahun 2015 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, Pasal 287 ayat 2 dalam hal penyusunan RKPD yang belum

memiliki

penyelenggaraan

RPJMD menyatakan

:

Pemerintahan

pembangunan

dan

“Untuk menjaga kesinambungan Daerah

Kabupaten

Bandung/Kota, penyusunan RKPD berpedoman pada sasaran pokok arah kebijakan RPJPD Kabupaten/Kota dan mengacu pada RPJMD Propinsi untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan daerah Kabupaten/Kota dan Propinsi, dengan tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Ranwal RKPD) Tahun 2015, agar di dalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan. Sejalan dengan kebijakan pemerintah Propinsi Jawa Barat, tolok ukur kinerja pembangunan dilakukan melalui pengukuran indikator makro (makro ekonomi dan makro sosial), yang menempatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai indikator keberhasilan pembangunan dan evaluasi kebijakan pembangunan. 17 | K e c a m a t a n B a n j a r a n

Dalam konteks perencanaan pembangunan, Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, melayani/memenuhi kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, dalam era globalisasi, Kecamatan Banjaran dituntut untuk siap dan sanggup membuat/menyusun suatu perencanaan yang baik, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.


BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi Dalam

rangka

mewujudkan

konsistensi

perencanaan

pembangunan

dan

penganggaran, maka Dokumen Perencanaan disusun mulai dari dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), RPJPD, RPJMD dan Renstra, sedangkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah diaktualisasikan melalui Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD tahun 2015 yang akan diimplementasikan ke dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Bandung Tahun 2015. Sesuai dengan kerangka pemikiran tersebut di atas, maka Rencana Kerja Kecamatan Banjaran Tahun 2015 hakekatnya merupakan Dokumen Perencanaan yang memberikan arah perencanaan pembangunan secara menyeluruh dan terpadu. Dalam proses penyusunan Renja juga harus memperhatikan kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan baik oleh pemerintah pusat maupun provinsi. 3.1.1. Kebijakan Nasional Kecamatan Banjaran Kabupaten Peraturan Daerah Kabupaten Bandung

Bandung ditetapkan berdasarkan Nomor

21

Tahun

2007

tentang

Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung dan Peraturan Bupati Bandung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di wilayah Kabupaten Bandung. Kedudukan Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung, merupakan Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Camat dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten

Bandung,

dengan

Visi

“TERWUJUDNYA

MASYARAKAT

BANJARAN YANG TERTIB, MANDIRI DAN PARTISIPATIF MELALUI FASILITASI YANG BAIK DAN PROFESIONAL YANG BERORIENTASI PADA PEMANTAPAN PEMBANGUNAN DESA”. Penjabaran makna dari Visi Kecamatan Banjaran adalah sebagai berikut :  Meningkatkan kemampuan kerja aparat pemerintah berdasarkan tugas fungsi.  Melaksanakan

tugas

pemerintah

dalam

bidang

pembangunan,sosial

kemasyarakatan,dan pemerintahan.

16 |K e c a m a t a n B a n j a r a n

 Mendorong

tumbuhnya

partisipasi

aktif

masyarakat

perdesaan

dalam

pelaksanaan pembangunan desa.  Meningkatkan pelayanan, perlindungan kepada masyarakat.  Memberdayakan peran lembaga-lembaga desa sebagai mitra pemerintahan.  Membangun kerjasama dengan pihak swasta untuk berpartisipasi dalam pembangunan.  Menciptakan pola kerja pembangunan berdasarkan Tata ruang wilayah yang berwawasan lingkungan. Memperhatikan Visi dan Misi Kecamatan Banjaran tersebut di atas, proses perencanaan yang transparansi dalam penyelenggarakan pelayanan publik setiap kebijakan publik beserta proses perumusannya diikuti, diketahui dan dipahami oleh masyarakat. Agar setiap keputusan/kebijakan publik dapat diterima dan dilaksanakan secara efektif, maka masyarakat harus dilibatkan sejak awal dalam perumusannya, sehingga aspirasi dan kepentingannya terakomodasi di dalam kebijakan tersebut, dengan kata lain pembangunan berdasarkan partisipasi masyarakat atau pembangunan partisipatif. Transparansi sangat berkaitan dengan sistem informasi dan komunikasi serta merupakan prasarat demokratisasi dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi masyarakat yang luas dalam perumusan kebijakan publik akan menumbuhkan komitmen yang tinggi dalam implementasinya. Transparansi dan demokratisasi dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik akan meningkatkan penerimaan (acceptancy) masyarakat yang pada gilirannya meningkatkan akuntabilitas dari penyelenggaraan pelayanan publik. Terkait dengan kebijakan nasional Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung selaku Lembaga Teknis Daerah dan sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah, masuk dalam prioritas nasional Prioritas 1 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola, dengan arah kebijakan sebagai berikut: 1. Penataan kelembagaan birokrasi pemerintah melalui konsolidasi struktural berdasarkan tugas pokok dan fungsi instansi pemerintah, peningkatan kualitas reformasi birokrasi, perbaikan tata laksana (business process), pengembangan manajemen SDM aparatur berbasis merit, dan pencapaian kinerja secara optimal; 2. Penataan otonomi daerah melalui percepatan penerapan 15 SPM di daerah (kabupaten/kota di 33 provinsi) untuk mendukung pengelolaan desentralisasi 17 |K e c a m a t a n B a n j a r a n

yang lebih baik, dan peningkatan kapasitas keuangan pemerintah daerah di seluruh provinsi/kabupaten/kota dalam mendukung penerapan SPM; 3. Percepatan dan pencapaian target Millennium Development Goal’s (MDG’s) 4. Percepatan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan di tingkat pusat dan daerah hingga tercapai keselarasan arah dalam implementasi pembangunan; 5. Penetapan dan penerapan sistem indikator kinerja utama pelayanan publik yang selaras antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah; 6. Peningkatan integrasi dan integritas penerapan dan penegakan hukum melalui peningkatan kinerja penegakan hukum dan pemberantasan korupsi sehingga kepercayaan masyarakat makin meningkat

3.1.2. Kebijakan Provinsi Penataan organisasi dan manajemen pemerintahan harus disusun secara efisien dan efektif sesuai dengan kebutuhan nyata daerah. Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) mengacu pada re-definisi organisasi, disusun berdasarkan berbagai pertimbangan kondisi saat ini yang diprediksi dapat memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat dan berorientasi ke masa depan dalam menghadapi era globalisasi. Aparatur sebagai sumber daya manusia di Kecamatan Banjaran yang akan mengisi lembaga dan melaksanakan manajemen pemerintahan harus memiliki kinerja dan profesionalitas yang memadai sehingga dapat melaksanakan pelayanan prima. Selain meningkatkan kemampuan/keterampilan, peningkatan kinerja terutama ditekankan pada upaya perubahan sikap dan perilaku aparatur sesuai dengan tugas yang diberikan serta tuntutan perkembangan pembangunan, juga dituntut untuk mengusai IPTEK sesuai dengan isu stretagis Provinsi Jawa Barat “Perencanaan Pembangunan Tepat Guna Berbasis IPTEK yang Konsisten dalam Penganggaran dan Pelaksanaannya”. Sebagai konsekuensi globalisasi dengan persaingan yang tinggi, maka dalam merencanakan pembangunan harus memperhatikan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek). Hal ini karena penerapan teknologi merupakan salah satu kunci utama dalam pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki secara optimal, serta sekaligus mampu menghasilkan barang dan jasa secara kompetitif berdasarkan penerapan ilmu pengetahuan secara sistematis. 18 |K e c a m a t a n B a n j a r a n

Dalam sistem penganggaran selama ini, keterlibatan Kecamatan Banjaran adalah pada awal proses dalam bentuk penetapan pagu indikatif yang dituangkan dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan (RKPD) yang selanjutnya menjadi dasar dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Ke depan, Kecamatan Banjaran diharapkan dapat secara fokus dalam proses perencanaan dalam rangka meningkatkan kualitas produk perencanaan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

3.1.3 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Dalam rangka mewujudkan Misi Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung, maka perlu dijabarkan kembali ke dalam tujuan dan sasaran strategis yang lebih operasional yang dituangkan dalam Renja Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung Tahun 2015, yaitu: Tujuan Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut : 1.

Meningkatnya Kualitas SDM Perencanaan yang profesional

2.

Meningkatnya Kualitas produk Perencanaan dan evaluasi pembangunan

3.

Meningkatkan kuantitas dan kualitas

data dan informasi perencanaan

pembangunan Sasaran Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut: 1.

Meningkatnya kemampuan pegawai di bidang perencanaan dan evaluasi.

2.

Meningkatnya peralatan kerja dan perlengkapan perkantoran yang memadai.

3.

Meningkatnya pemenuhan operasional perkantoran

4.

Meningkatnya ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan

5.

Meningkatnya

kesesuaian

program/kegiatan

yang

direncanakan

terhadap

program/kegiatan yang disepakati dianggarkan 6.

Meningkatnya capaian pelaksanaan tahapan evaluasi pembangunan

7.

Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang wilayah

8.

Meningkatnya pelayanan perkantoran sesuai standar operasional prosedur berlaku

9.

Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan


10. Meningkatnya jumlah jenis dan pemanfaatan data statistik daerah 11. Meningkatnya luasan data spasial/peta analog terkini Tujuan, Sasaran dan Indikator Kenerja Sasaran Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut: Tujuan

Indikator Kinerja

Sasaran

Meningkatkan kualitas

Meningkatnya kemampuan

Jumlah

Sumber Daya Manusia

pegawai

bidang

memiliki keahlian bidang

(SDM)

perencanaan dan evaluasi Meningkatnya peralatan

perencanaan evaluasi Prosentase danpemenuhan

kerja

peralatan dan perlengkapan

perencanaan

yang Profesional

di

dan

perlengkapan

pegawai Sasaran yang

perkantoran yangpemenuhan memadai. Meningkatnya

perkantoran Prosentase

operasional perkantoran

operasional perkantoran

Meningkatkan Kualitas Meningkatnya

pemenuhan

ketepatan Prosentase ketepatan waktu

Perencanaan waktu penyusunan dokumen penyusunan

Produk

Evaluasi perencanaan Meningkatnya

dan Pembangunan.

dokumen

perencanaan kesesuaian Prosentase

program/kegiatan direncanakan

kesesuaian

yang program/kegiatan terhadap direncanakan

yang terhadap

program/kegiatan yang Meningkatnya capaian disepakati dianggarkan pelaksanaan tahapan

program/kegiatan yang Prosentase capaian disepakati dianggarkan pelaksanaan tahapan

evaluasi pembangunan Meningkatnya kesesuaian

evaluasi pembangunan Prosentase Implementasi

pemanfaatan ruang terhadap

pemanfaatan

rencana tata ruangpelayanan wilayah Meningkatnya

terhadap Perda Tata ruang Prosentase pemenuhan

perkantoran sesuai standar

pelayanan

Meningkatkan

operasional prosedur Meningkatnya pemanfaatan

perkantoran Jumlah hasil penelitian dan

kuantitas dan kualitas

berlaku hasil penelitian

data

pengembangan

dan

informasi

dan

ruang

administrasi

pengembangan Prosentase pemanfaatan

perencanaan

Data hasil penelitian dalam

pembangunan

penunjang

penyusunan

Meningkatnya jumlah jenis

Jumlah dan pembangunan jenis data perencanaan

dan

statistik daerah. daerah

pemanfaatan

data

Prosentase

statistik daerah

implementasi

pemanfaatan produk data Meningkatnya kelengkapan

statistik daerah Prosentase pengolahan data

data spasial/peta digital dan

spasial/peta analog

analog 20 |K e c a m a t a n B a n j a r a n

3.2 Program dan Kegiatan Sebagai perwujudan dalam mendukung prioritas pembangunan Kabupaten Bandung Tahun 2015, prioritas pembangunan daerah yang terkait dengan kegiatan operasional Kecamatan Banjaran adalah Peningkatan kualitas perencanaan melalui peningkatan profesionalisme aparatur Kecamatan Banjaran dalam pembangunan dan peningkatan kualitas dokumen perencanaan yang dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2014, pelaksanaan kinerja Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung Tahun 2014 ditunjang dengan Belanja Tidak Langsung yang anggarannya diperuntukan untuk Belanja Pegawai dan Belanja Langsung yang terdiri dari Belanja Langsung Urusan SKPD dan Belanja Langsung Urusan Wajib dan Pilihan (Program), dengan ruang lingkup kegiatannya. Selanjutnya, kebijakan operasional dalam menunjang perwujudan visi dan misi Kecamatan Banjaran, dalam Rencana Kerja Kecamatan Banjaran Tahun 2015 direalisasikan melalui program dan kegiatan. Program dan kegiatan terlampir pada dokumen Renja Kecamatan Banjaran tahun 2015 ini.


BAB IV RENCANA KEGIATAN PERUBAHAN TAHUN 2015 4.1

Program Rencana Kerja Perubahan 2015 Program kerja Kecamatan Banjaran tahun 2015 disusun berdasarkan kebutuhan

masyarakat dan kegiatan rutin kecamatan yang diusulkan dan terangkum dalam pelaksanaan musrenbang tingkat kecamatan kemudian di usulkan pada musrenbang tingkat kabupaten yang disesuaikan dengan permendagri nomor

59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah. Program kerja Kecamatan Banjaran berdasarkan klasifikasi program kegiatan yang tertuang dalam aturan tersebut adalah sebagai berikut :


BAB V PENUTUP

Rencana Kerja Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung Tahun 2015 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan rencana strategis Kecamatan Banjaran Tahun 2010-2015, dan merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan orientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai 1 tahun. Rencana Kerja ini mengandung visi, misi tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Banjaran. Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Banjaran Tahun 2015 merupakan pedoman dalam melakukan kegiatan kecamatan pada triwulan akhir tahun 2015. Dengan mengintegrasikan dokumen perencanaan dan penganggaran yang dimiliki oleh Kecamatan, penyusunan Rencana Kegiatan ini diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis khususnya di Kecamatan Banjaran. Demikian pula dengan tersusunnya Renja Perubahan Kecamatan Banjaran ini juga masih terdapat kekurang-kekurangan yang harus kami perbaiki. Akhirnya kami ucapkan terima kasih dengan tersusunnya Renja Perubahan Kecamatan Banjaran Tahun 2015 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian visi Pemerintah Kabupaten Bandung.


FORMULIR PENGENDALIAN KEBIJAKAN RENJA SKPD TAHUN 2015 KECAMATAN BANJARAN KABUPATEN BANDUNG HASIL PENGENDALIAN KESESUAIAN FAKTOR DOKUMEN/JENIS KEGIATAN PENYEBAB TIDAK TIDAK KETIDAKSESUAIA ADA SESUAI ADA SESUAI N 2 3 4 5 6 7 MATERI

NO

1 1. 2. 3. 4.

SK Tim Penyusun Renja SKPD Rencana kerja Tim Data dan informasi Analisis gambaran pelayanan SKPD

V V V V

-

V

-

5.

Mengkaji hasil evaluasi Renja SKPD tahun lalu berdasarkan Renstra SKPD

V

-

V

-

Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD Penelaahan rancangan awal RKPD 7. Perumusan tujuan dan sasaran 8. Penelaahan usulan masyarakat 9. 10. Perumusan kegiatan prioritas 11. Pelaksanaan forum SKPD 11.b Menyelaraskan program dan kegiatan SKPD dengan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang Kecamatan

V

-

V

-

V V V V V V

-

V V V V

-

V

-

11.c Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan SKPD sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD

V

-

V

-

11.d Mensinkronkan program dan kegiatan antar SKPD dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan

V

-

V

-

11.e Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing SKPD sesuai SE Kepala Daerah

V

-

V

-

6.

12.

Sasaran program dan kegiatan SKPD disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan terpadu dan penganggaran terpadu

V

V

-

13.

Program dan kegiatan antar SKPD dengan SKPD lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum SKPD Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing SKPD telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju

V

V

-

-

V

14.

Soreang,

Agustus 2015 Mengetahui

-

V

ada beberapa SKPD yang tidak mencantumkan pagu atas program dan kegiatan

TINDAK LANJUT PENYEMPURNAAN APABILA TIDAK 8

mohon pagu dicantumkan 0leh SKPD penanggung jawab sesuai anggaran yang ditetapkan untuk perencanaan program dan kegiatan sehingga kami bisa mengatur untuk kegiatan-kegiatan yang akan kami usulkan

BANJARAN, Agustus 2015 Disusun

Kepala BAPPEDA Kab. Bandung

CAMAT BANJARAN

ERNAWAN MUSTIKA NIP.19591230 198503 1 012


Format I.H RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2015 KABUPATEN BANDUNG SKPD KECAMATAN BANJARAN

Kode

-1 5.2.01

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan -2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Indikator Kinerja

Rencana Tahun 2015 (tahun berjalan)

Program / Kegiatan Kelompok Sasaran

Sebelum perubahan

Sesudah perubahan

Sebelum perubahan

Sesudah perubahan

Lokasi Sebelum perubahan

Sesudah perubahan

Target Capaian Kinerja Sebelum perubahan

Sesudah perubahan

-9

Sebelum perubahan

Sesudah perubahan

-10

-11 178.640.000,00

-12 211.640.000,00

0,00 4.080.000,00

4.080.000,00

-3 Prosentase pemenuhan operasional administrasi perkantoran (%) Jumlah ok

-4 Prosentase pemenuhan operasional administrasi perkantoran (%) Jumlah ok

-5 -6 -7 -8 Kec.Banjaran Kec.Banjaran Kec.Banjaran Kec.Banjaran

Kec.Banjaran Kec.Banjaran Kec.Banjaran Kec.Banjaran

0

0

Jumlah Belanja Air

Jumlah Belanja Air


272

272

Jumlah kawat/faksimili/internet/listrik/t elepon 5.2.01.0 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah jasa propesi 8 Jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih 5.2.01.0 Penyediaan Jasa Perbaikan Pemeliharaan Peralatan dan 9 Peralatan Kerja Mesin 5.2.01.1 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor 0 5.2.01.1 Penyediaan barang cetakan dan Jumlah penyediaan bahan 1 penggandaan cetakan (Jenis) Jumlah penyediaan Penggandaan (Lembar) 5.2.01.1 Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah alat-alat listrik dan 2 Listrik/Penerangan Bangunan elektronik (Jenis) Kantor 5.2.01.1 Penyediaan Peralatan dan Jumlah peralatan dan 3 Perlengkapan Kantor perlengkapan kantor (Unit) Jumlah modal Pengadaan papan visual elektronik Jumlah modal Pengadaan papan informasi Jumlah modal Pengadaan plang nama *) Jumlah modal Pengadaan almari

Jumlah kawat/faksimili/internet/listrik/te lepon Jumlah jasa propesi Kec.Banjaran Kec.Banjaran Kec.Banjaran Kec.Banjaran

12

12

5

5

Jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Jumlah alat tulis kantor Jumlah penyediaan bahan cetakan (Jenis) Jumlah penyediaan Penggandaan (Lembar) Jumlah alat-alat listrik dan elektronik (Jenis) Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor (Unit) Jumlah modal Pengadaan papan visual elektronik Jumlah modal Pengadaan papan informasi Jumlah modal Pengadaan plang nama *) Jumlah modal Pengadaan almari

Jumlah modal Pengadaan perlengkapan kantor peningkatan sarana dan prasarana Jumlah modal Pengadaan komputer/PC Jumlah modal Pengadaan printer Jumlah modal Pengadaan kelengkapan komputer (flash disk, mouse, keyboard, hardisk, speaker) Jumlah modal Pengadaan alatalat Komunikasi Informasi Jumlah modal pengadaan fringerprint Jumlah pengadaan projector Jumlah modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor

5.2.01.0 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 5.2.01.0 Penyediaan Jasa Komunikasi, 2 Sumber Daya Air dan Listrik

Pagu Indikatif

7

7


8

9

Kec.Banjaran Kec.Banjaran Kec.Banjaran Kec.Banjaran Kec.Banjaran Kec.Banjaran Kec.Banjaran Kec.Banjaran

44 9

44 9

20380

20380


9

9


0

0


0

0


0

0


0

0


0

1

Jumlah modal Pengadaan Kec.Banjaran Kec.Banjaran Kec.Banjaran Kec.Banjaran perlengkapan kantor peningkatan sarana dan prasarana Jumlah modal Pengadaan Kec.Banjaran Kec.Banjaran Kec.Banjaran Kec.Banjaran komputer/PC Jumlah modal Pengadaan printer

1

1

Jumlah modal Pengadaan Kec.Banjaran Kec.Banjaran Kec.Banjaran Kec.Banjaran kelengkapan komputer (flash disk, mouse, keyboard, hardisk, speaker) Jumlah modal Pengadaan alat- Kec.Banjaran Kec.Banjaran Kec.Banjaran Kec.Banjaran alat Komunikasi Informasi Jumlah modal pengadaan fringerprint Jumlah pengadaan projector Jumlah modal Pengadaan Kec.Banjaran Kec.Banjaran Kec.Banjaran Kec.Banjaran konstruksi/pembelian gedung kantor

3

6

1

2

2

1

0

0

0

1

0

1 0

- ,00

8.400.000,00

14.400.000,00

49.200.000,00

49.200.000,00

1.410.000,00

1.410.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

16.640.000,00

16.640.000,00

4.943.000,00

4.943.000,00

3.057.000,00

3.057.000,00

7.500.000,00

7.500.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.000.000,00

6.000.000,00

6.000.000,00

14.000.000,00

28.000.000,00

9.000.000,00

12.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

0,00

0,00

0,00

2.500.000,00

0,00

4.500.000,00

0,00

0,00

Prakiraan Maju (Renja Tahun 2016) Jenis Sumber Dana Keg Target a/b/c Pagu Indikatif Jumlah Perubahan Sebelum Sesudah Capaian (+/-) perubahan perubahan Kinerja (13) = 12 - 11 33.000.000

-14

-15

-16

-17 244.120.000,00

-

APBD

APBD

5000

-

APBD

APBD

12

APBD

APBD

12

2.880.000,00

SKPD Penanggungjawab

-18

-19

a

Kec.Banjaran

a

Kec.Banjaran Kec.Banjaran

18.000.000,00

6.000.000 -

APBD

APBD

12

-

APBD

APBD

32

-

APBD

APBD

50

-

APBD APBD

APBD APBD

58 15

-

APBD

APBD

100000

-

APBD

APBD

17

-

APBD

APBD

10

-

APBD

APBD

4

-

APBD

APBD

2

-

APBD

APBD

750

3.000.000

APBD

APBD

-

APBD

APBD

22.800.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 16.180.000,00 5.000.000,00 3.000.000,00 6.520.000,00 0,00 2.000.000,00 300.000,00 2.250.000,00 3.400.000,00

Kec.Banjaran Kec.Banjaran Kec.Banjaran Kec.Banjaran Kec.Banjaran Kec.Banjaran Kec.Banjaran Kec.Banjaran Kec.Banjaran Kec.Banjaran Kec.Banjaran Kec.Banjaran Kec.Banjaran

250.000,00 14.000.000

APBD

APBD

3.000.000

APBD

APBD

-

APBD

APBD

21.000.000,00 6.000.000,00

Kec.Banjaran Kec.Banjaran Kec.Banjaran

6.650.000,00 -

APBD

APBD

1

APBD

APBD

26

8.000.000,00

Kec.Banjaran

2.500.000 4.500.000 -

5.000.000,00

Kec.Banjaran

5.2.01.1 Penyediaan peralatan rumah 4 tangga

Jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih

Jumlah peralatan kebersihan dan Kec.Banjaran Kec.Banjaran Kec.Banjaran Kec.Banjaran bahan pembersih

5.2.01.1 Penyediaan bahan bacaan dan 5 peraturan perundang-undangan

Jumlah surat kabar/majalah

Jumlah surat kabar/majalah

5.2.01.1 Penyediaan makanan dan 7 minuman

Jumlah makanan dan minuman Jumlah makanan dan minuman rapat rapat


Jumlah makanan dan minuman Jumlah makanan dan minuman tamu tamu


5.2.01.1 8 5.2.01.1 9

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Tenaga Pendukung teknis dan Administrasi Perkantoran 5.2.01.2 Rapat-rapat kordinasi dan 0 konsultasi ke Dalam Daerah 5.2.01.2 Penunjang Perayaan Hari-hari 2 Bersejarah *)

Jumlah perjalanan dinas luar daerah Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap

Jumlah perjalanan dinas luar daerah Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

5.2.02.4 Rehabilitasi sedang/berat rumah 2 gedung kantor

Jumlah perjalanan dinas dalam Jumlah perjalanan dinas dalam daerah daerah Jumlah Bahan Baku Kegiatan Jumlah Bahan Baku Kegiatan

0,00

2

2

4.500.000,00

4.500.000,00

560

560

8.400.000,00

8.400.000,00

580

580

6.600.000,00

6.600.000,00

24

24

5.160.000,00

5.160.000,00

0

0

0,00

0,00

245

245

18.750.000,00

18.750.000,00

4

4

4.940.000,00

4.940.000,00

103

103

2.060.000,00

2.060.000,00

268.960.000,00

280.467.000,00

75.000.000,00

75.000.000,00

7.000.000,00

7.000.000,00

0,00

0,00

7.000.000,00

7.000.000,00

Jumlah Modal Pengadaan Bangunan Gudang Jumlah modal Pengadaan Alat Penyimpanan

Jumlah Modal Pengadaan Bangunan Gudang Jumlah modal Pengadaan Alat Penyimpanan


1

1


2

2

Jumlah modal Pengadaan sofa

Jumlah modal Pengadaan sofa


0

0

Jumlah bahan baku bangunan

Jumlah bahan baku bangunan


11

11

Jumlah Jasa Service (unit)

Jumlah Jasa Service (unit)


Jumlah Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas( HOK) Jumlah Pemeiliharaan Gedung Dan Bangunan

Jumlah Bahan Bakar Kec.Banjaran Kec.Banjaran Kec.Banjaran Kec.Banjaran Minyak/Gas dan pelumas( HOK) Jumlah Pemeiliharaan Gedung Dan Bangunan

5.2.03

Program peningkatan disiplin aparatur 5.2.03.0 Pengadaan pakaian dinas beserta Jumlah Pakaian Dinas Harian 2 perlengkapannya (PDH) (stel) 5.2.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 5.2.05.0 Sosialisasi peraturan perundang2 undangan

5.2.05.0 Bimbingan teknis implementasi 3 peraturan perundang-undangan

5.2.06

0,00

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

5.2.02.0 Pengadaan perlengkapan gedung 3 kantor 5.2.02.1 Pengadaan mebeleur 0

5.2.02.2 2 5.2.02.2 4

0


Jumlah Makanan dan Minuman Jumlah Makanan dan Minuman Kegiatan Kegiatan 5.2.02

0


9

10

14.960.000,00

26.467.000,00

0

0

0,00

0,00

1

1

165.000.000,00

165.000.000,00

7.500.000,00

7.500.000,00


7.500.000,00

7.500.000,00

21

21


Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (kali) Jumlah makanan dan minuman rapat (OK)

Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (kali) Jumlah makanan dan minuman rapat (OK)


Jumlah perjalanan dinas dalam daerah (HOK) Jumlah makanan dan minuman rapat (OK)

Jumlah perjalanan dinas dalam daerah (HOK) Jumlah makanan dan minuman rapat (OK)


Jumlah perjalanan dinas dalam Jumlah perjalanan dinas dalam daerah (HOK) daerah (HOK)


Jumlah kursus-kursus singkat/ pelatihan (kali)


Jumlah kursus-kursus singkat/ pelatihan (kali)


15.000.000,00

15.000.000,00

2

2

900.000,00

900.000,00

110

110

1.650.000,00

1.650.000,00

22

22

4.950.000,00

4.950.000,00

Kec.Banjaran Kec.Banjaran Kec.Banjaran Kec.Banjaran 110

110

1.650.000,00

1.650.000,00

22

22

4.950.000,00

4.950.000,00

2

2

900.000,00

900.000,00

Jumlah alat tulis kantor (jenis)

Jumlah alat tulis kantor (jenis)


-

APBD

APBD

-

APBD

APBD

60

-

APBD

APBD

60

9

-

APBD

APBD

-

APBD

APBD

1.122.000,00

1.122.000,00

2.000.000,00 2.000.000,00 10.200.000,00


9.890.000,00 8


13.000.000,00 -

APBD

APBD

8

-

APBD

APBD

8

-

APBD

APBD

8

11.507.000

APBD

APBD

6

62.000.000,00 5.000.000,00 2.000.000,00


152.980.000,00 -

APBD

APBD

2

-

APBD

APBD

12

-

APBD

APBD

12

-

APBD

APBD

APBD

APBD

APBD

APBD

11.507.000

9.420.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 7.000.000,00 15.720.000,00

10

Kec.Banjaran Kec.Banjaran Kec.Banjaran Kec.Banjaran Kec.Banjaran Kec.Banjaran

95.040.000,00 -

APBD

APBD

-

APBD

APBD

5.800.000,00 72


7.500.000,00 -

APBD

APBD

72

-

APBD

APBD

1

-

APBD

APBD

250

-

APBD

APBD

50

-

APBD

APBD

-

APBD

APBD

7.500.000,00


15.000.000,00 900.000,00 1.650.000,00 4.950.000,00


1.650.000,00 APBD

APBD

200

Kec.Banjaran 4.950.000,00

APBD

APBD

10

Kec.Banjaran 900.000,00

-

APBD

APBD

-

APBD

APBD

12.300.000,00

9

1

4.800.000,00

-

12.300.000,00 5.2.06.0 Penyusunan laporan capaian 1 kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

APBD

-


Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

APBD

-

Kec.Banjaran Kec.Banjaran Kec.Banjaran Kec.Banjaran Jumlah Pakaian Dinas Harian (PDH) (stel)

-

1

Kec.Banjaran

19.900.000,00 Kec.Banjaran 1.122.000,00

5.2.06.0 1 Jumlah Penggandaan (lembar) dan Jilid(exp)

Jumlah Penggandaan (lembar) dan Jilid(exp)


Jumlah perjalanan dinas dalam Jumlah perjalanan dinas dalam daerah Penggandaan (lembar) Jumlah daerah Penggandaan (lembar) Jumlah


1

1


2533

2533

24

24

4

4

Jumlah Makanan dan Minuman Kegiatan(HOK) Jumlah perjalanan dinas dalam daerah (HOK)

Jumlah Makanan dan Minuman Kec.Banjaran Kec.Banjaran Kec.Banjaran Kec.Banjaran Kegiatan(HOK) Jumlah perjalanan dinas dalam Kec.Banjaran Kec.Banjaran Kec.Banjaran Kec.Banjaran daerah (HOK)

1120/44

1120/44

278.000,00

278.000,00

600.000,00

600.000,00

380.000,00

380.000,00

480.000,00

480.000,00

800.000,00

-

APBD

APBD

10

-

APBD

APBD

10

-

APBD

APBD

-

APBD

APBD

-

APBD

APBD

278.000,00 600.000,00 380.000,00 480.000,00

Kec.Banjaran Kec.Banjaran Kec.Banjaran Kec.Banjaran Kec.Banjaran

800.000,00

800.000,00 10 10

5.2.06.0 Penyusunan pelaporan prognosis 3 realisasi anggaran

5.2.06.0 Penyusunan pelaporan keuangan 4 akhir tahun

5.2.15

Honorarium Pegawai Honorer/tidak Uang Lembur tetap PNS

Honorarium Pegawai Honorer/tidak Uang Lembur tetap PNS


1

1


24

24

Jumlah Penggandaan

Jumlah Penggandaan


11200

11200

Jumlah Makanan dan Minuman Kegiatan Jumlah perjalanan dinas dalam daerah Uang Lembur PNS

Jumlah Makanan dan Minuman Kec.Banjaran Kec.Banjaran Kec.Banjaran Kec.Banjaran Kegiatan Jumlah perjalanan dinas dalam Kec.Banjaran Kec.Banjaran Kec.Banjaran Kec.Banjaran daerah Uang Lembur PNS Kec.Banjaran Kec.Banjaran Kec.Banjaran Kec.Banjaran

24

24

1

1

24

24

Jumlah Penggandaan

Jumlah Penggandaan

3200

3200

Jumlah Makanan dan Minuman Kegiatan Jumlah perjalanan dinas dalam daerah

Jumlah Makanan dan Minuman Kec.Banjaran Kec.Banjaran Kec.Banjaran Kec.Banjaran Kegiatan Jumlah perjalanan dinas dalam Kec.Banjaran Kec.Banjaran Kec.Banjaran Kec.Banjaran daerah

1

1

1

1


3.600.000,00

3.600.000,00

240.000,00

240.000,00

1.680.000,00

1.680.000,00

480.000,00

480.000,00

400.000,00

400.000,00

240.000,00

240.000,00

480.000,00

480.000,00

480.000,00

480.000,00

800.000,00

800.000,00


Program Penataan Administrasi Kependudukan

-

APBD

APBD

-

APBD

APBD

-

APBD

APBD

-

APBD

APBD

-

APBD

APBD

-

APBD

APBD

-

APBD

APBD

-

APBD

APBD

-

APBD

APBD

-

APBD

APBD

10 12

12.000.000,00 240.000,00

25

480.000,00 480.000,00

1

800.000,00 240.000,00 480.000,00

20

480.000,00 800.000,00

Kec.Banjaran Kec.Banjaran Kec.Banjaran Kec.Banjaran Kec.Banjaran Kec.Banjaran Kec.Banjaran Kec.Banjaran Kec.Banjaran Kec.Banjaran

50

5.2.15.0 Peningkatan pelayanan publik 8 dalam bidang kependudukan

Jumlah cetak

Jumlah cetak


Jumlah Penggandaan

Jumlah Penggandaan


Jumlah makanan dan minuman Jumlah makanan dan minuman rapat rapat 5.2.15


Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

5.2.15.0 Penyediaan prasarana dan sarana Penyediaan prasarana dan 2 pengelolaaan persampahan sarana pengelolaaan persampahan

Penyediaan prasarana dan sarana Kec.Banjaran Kec.Banjaran Kec.Banjaran Kec.Banjaran pengelolaaan persampahan

5.2.22

Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam 5.2.22.0 Fasilitasi dan stimulasi tanggap 3 darurat bencana 5.2.15

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan


34

34

10.000.000,00

10.000.000,00

850.000,00

850.000,00

5000

5000

750.000,00

750.000,00

560

560

8.400.000,00

8.400.000,00

1

0 35.000.000,00

0,00

35.000.000,00

0,00

1

0

1

APBD

-

APBD

APBD

-

APBD

APBD

APBD

APBD

10.000.000,00

APBD

-

APBD

APBD

-

APBD

APBD

300.000,00 6.000.000,00


1

Kec.Banjaran

Kec.Banjaran 385.000.000,00 Kec.Banjaran 385.000.000,00

20.000.000,00

700.000,00 50

7.000.000,00

10.000.000,00

Kec.Banjaran Kec.Banjaran Kec.Banjaran Kec.Banjaran 20.000.000,00

APBD

10.000.000,00

1

7.000.000,00

7.000.000,00 (35.000.000)

10.000.000,00 Kec.Banjaran Kec.Banjaran Kec.Banjaran Kec.Banjaran

APBD

(35.000.000)


Jumlah Penggandaan Peralatan Jumlah Penggandaan Peralatan

-

50 50 50

APBD

APBD


5.2.15.0 Pemberdayaan Lembaga dan Jumlah ATK dan Penggandaan Jumlah ATK dan Penggandaan 1 Organisasi Masyarakat Perdesaan (BH) Cetak (Lembar) (BH) Cetak (Lembar) Honorium PNS dan Non PNS (OJP) Perjalanan Dinas

Honorium PNS dan Non PNS (OJP) Perjalanan Dinas

Jumlah makanan dan minuman Jumlah makanan dan minuman rapat rapat 5.2.16



5, 1850 lbr 5, 1850 lbr

2.245.000,00

2.245.000,00

5 OJP, 22 HOK

5 OJP, 22 HOK

13.825.000,00

13.825.000,00

261

261

3.930.000,00

3.930.000,00



Program Pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong

51.000.000,00 5.2.16.0 Pemeliharaan saluran 3 drainase/gorong-gorong

Jumlah Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Drainase (paket)

Jumlah Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Drainase (paket)

5.2.16

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 5.2.16.0 Peningkatan kerjasama dengan 2 aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan

Jumlah alat tulis kantor

Jumlah Bahan Baku Kegiatan


Jumlah Dokumentasi

Jumlah Dokumentasi


Jumlah Jasa Lainnya Jumlah Sewa Peralatan dan Perlengkapan Soundsystem Jumlah Makanan dan Minuman Kegiatan Jumlah kursus-kursus singkat/ pelatihan

Jumlah Jasa Lainnya Jumlah Sewa Peralatan dan Perlengkapan Soundsystem Jumlah Makanan dan Minuman Kegiatan Jumlah kursus-kursus singkat/ pelatihan


Jumlah Petugas Piket (OB)


Jumlah sosialisasi pengamanan pemilukada


4

1.300.000,00

1.300.000,00

1

1

2.100.000,00

2.100.000,00

1

1

1.000.000,00

1.000.000,00

2

2

800.000,00

800.000,00

230

230

3.450.000,00

3.450.000,00

1

1

2.100.000,00

2.100.000,00

1

1

10.950.000,00

10.950.000,00

1

0,00

100.074.000,00

12.000.000,00

12.000.000,00


3560

1.200.000,00

1.200.000,00

10.800.000,00

10.800.000,00

38.700.000,00

38.700.000,00

Jumlah Makan dan Minum


360

360




4

4


Jumlah cetak

Jumlah cetak


Jumlah Penggandaan

Jumlah Penggandaan


Jumlah Makanan dan Minuman Kegiatan Jumlah perjalanan dinas dalam daerah (OK) Jumlah Sosialisasi (HOK)/(OK)

Jumlah Makanan dan Minuman Kec.Banjaran Kec.Banjaran Kec.Banjaran Kec.Banjaran Kegiatan Jumlah perjalanan dinas dalam Kec.Banjaran Kec.Banjaran Kec.Banjaran Kec.Banjaran daerah (OK) Jumlah Sosialisasi (HOK)/(OK) Kec.Banjaran Kec.Banjaran Kec.Banjaran Kec.Banjaran

-

APBD

APBD

600.000,00


18.300.000,00 -

APBD

APBD

-

APBD

APBD


100.074.000

APBD

APBD

-

APBD

APBD


-

APBD

APBD

-

APBD

APBD

-

APBD APBD

APBD APBD

-

APBD

APBD

-

APBD

APBD

-

APBD

APBD

2.100.000,00 1.000.000,00 6.000.000,00 4.000.000,00 7.200.000,00 3.400.000,00

Kec.Banjaran Kec.Banjaran Kec.Banjaran Kec.Banjaran Kec.Banjaran Kec.Banjaran Kec.Banjaran

1.000.000,00

3.792.500,00

3.792.500,00

9.950.000,00

9.950.000,00

187

187

185

185

1.387.500,00

1.387.500,00

850

850

170.000,00

170.000,00

400

400

6.000.000,00

6.000.000,00

7

7

1.350.000,00

1.350.000,00

16.050.000,00

16.050.000,00

29.000.000,00

29.000.000,00

190 HOK, 190 HOK, 2 2 OK OK


APBD

APBD


3560

Jumlah Makan dan Minum


APBD

-

Jumlah Cetak dan Penggandaan Kec.Banjaran Kec.Banjaran Kec.Banjaran Kec.Banjaran


APBD

100.074.000


Program Pendidikan Menengah

Program pengembangan wawasan kebangsaan


-

121.774.000,00

4


51.000.000,00



Program peningkatan peran serta kepemudaan 5.2.16.0 Pembinaan organisasi Jumlah Cetak dan 1 kepemudaan Penggandaan

5.2.17

51.000.000,00

APBD

51.000.000,00

1

21.700.000,00 Jumlah alat tulis kantor

5.2.16

5.2.17.7 Penyuluhan dan sosialisasi 0 berbagai informasi pendidikan menengah

1


5.2.16.0 Peningkatan kerjasama dengan Jumlah Petugas Piket (OB) 4 aparat keamanan dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah 5.2.16.0 Peningkatan Kerjasama dengan 7 Aparat dalam Pelaksanaan Pemilu

5.2.17


APBD

APBD

APBD


-

APBD APBD

APBD APBD

-

APBD

APBD

8.400.000,00


50.000.000,00 Kec.Banjaran 5.250.000,00 -

APBD

APBD

-

APBD

APBD

-

APBD

APBD

-

APBD

APBD

-

APBD

APBD

-

APBD

APBD

-

APBD

APBD

9.450.000,00 1.875.000,00 125.000,00 7.800.000,00 3.150.000,00 22.350.000,00


29.000.000,00

5.2.17.0 Peningkatan toleransi dan 1 kerukunan dalam kehidupan beragama

Jumlah Makanan dan Minuman Jumlah Makanan dan Minuman Kec.Banjaran Kec.Banjaran Kec.Banjaran Kec.Banjaran Kegiatan Kegiatan Jumlah perjalanan dinas dalam daerah (HOK) Jumlah kursus-kursus singkat/ pelatihan

5.2.17.0 Peningkatan kesadaran Jumlah Penggandaan (Lbr), 3 masyarakat akan nilai-nilai luhur Makanan dan Minuman budaya bangsa Kegiatan (HOK) Jumlah kursus-kursus singkat/ pelatihan (HOK)

Jumlah perjalanan dinas dalam daerah (HOK) Jumlah kursus-kursus singkat/ pelatihan


Jumlah Penggandaan (Lbr), Makanan dan Minuman Kegiatan (HOK)


Jumlah kursus-kursus singkat/ pelatihan (HOK)


5.2.17

Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 5.2.17.1 Intensifikasi dan ekstensifikasi 9 sumber-sumber pendapatan daerah 5.2.17.1 9.2 5.2.18

91

91

2.150.000,00

2.150.000,00

52

52

11.700.000,00

11.700.000,00

1

1

3.150.000,00

3.150.000,00

670 Lbr, 399 HOK

670 Lbr, 399 HOK

10.000.000,00

10.000.000,00

4 HOK

4 HOK

2.000.000,00

2.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

100.000,00

100.000,00

4.900.000,00

4.900.000,00


Jumlah ATK dan Penggandaan Jumlah ATK dan Penggandaan (BH) Cetak (Lembar) (BH) Cetak (Lembar)


Jumlah Mamin dan perjalanan dinas dalam daerah


Jumlah Mamin dan perjalanan dinas dalam daerah

25 OK, 1

20.000.000,00 5.2.18.0 Pelatihan aparatur pemerintah 3 desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa

Jumlah ATK dan Penggandaan Jumlah ATK dan Penggandaan Kec.Banjaran Kec.Banjaran Kec.Banjaran Kec.Banjaran (BH) Cetak (Lembar) (BH) Cetak (Lembar) Jumlah makanan dan minuman rapat Jumlah perjalanan dinas dalam daerah (HOK) dan Honorarium

5.2.18 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender perempuan dalam 5.2.18.0 Pembinaan organisasi Jumlah alat tulis kantor 1

Jumlah makanan dan minuman rapat Jumlah perjalanan dinas dalam daerah (HOK) dan Honorarium

3.050.000,00

110

110

3.150.000,00

3.150.000,00

13.800.000,00

13.800.000,00

Jumlah cetak


20.000.000,00

20.000.000,00

11

1.194.950,00

1.194.950,00

3

3

210.000,00

210.000,00

3967

3967

595.050,00

595.050,00

400

400

6.000.000,00

6.000.000,00

Jumlah Makanan dan Minuman Jumlah Makanan dan Minuman Kec.Banjaran Kec.Banjaran Kec.Banjaran Kec.Banjaran Kegiatan Kegiatan

300

300

4.500.000,00

4.500.000,00

Jumlah perjalanan dinas dalam Jumlah perjalanan dinas dalam daerah (HOK) daerah (HOK)

40

40

7.500.000,00

7.500.000,00

5.2.18



Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Jasa pengumuman lelang/ pemenang lelang

Honorarium Tim Pengadaan Kec.Banjaran Kec.Banjaran Kec.Banjaran Kec.Banjaran Barang dan Jasa Jumlah belanja perencanaan dan Kec.Banjaran Kec.Banjaran Kec.Banjaran Kec.Banjaran pengawasan

Jumlah cetak

Jumlah cetak


Jumlah Penggandaan

Jumlah Penggandaan


Jumlah Pemeliharaan Jalan (paket)

Jumlah Pemeliharaan Jalan (paket)


70.000.000,00

70.000.000,00

3

3

1.200.000,00

1.200.000,00

2

2

5.200.000,00

5.200.000,00

4

4

82.000,00

82.000,00

120

120

18.000,00

18.000,00

1

1

63.500.000,00

63.500.000,00

21.550.000,00

21.550.000,00

500.000,00

500.000,00


Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga

5.2.20.0 Pembinaan cabang olahraga 4 prestasi di tingkat daerah

3.050.000,00

23 HOK, 2 23 HOK, 2 Kec.Banjaran Kec.Banjaran Kec.Banjaran Kec.Banjaran Kec.Banjaran Kec.Banjaran Kec.Banjaran Kec.Banjaran

Jumlah Penggandaan Jumlah Penggandaan Jumlah makanan dan minuman Jumlah makanan dan minuman rapat rapat

5.2.20

16, 5440 Lbr, 2 BH



Jumlah cetak

Jumlah cetak

Jumlah Penggandaan Jumlah Penggandaan Jumlah makanan dan minuman Jumlah makanan dan minuman rapat rapat

APBD

-

APBD

APBD


20

20


2351 580

2351 580

600.000,00

600.000,00

8.700.000,00

8.700.000,00

Kec.Banjaran

9.900.000,00


6.000.000,00 APBD

APBD


-

APBD

APBD

-

APBD

APBD

7.000.000,00


4.700.000,00 APBD

APBD


APBD

APBD


-

APBD

APBD

-

APBD

APBD

20.000.000,00

16, 5440 Lbr, 2 BH

11

Jumlah cetak

Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 5.2.18.0 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan 3


APBD

25 OK, 1


Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa

-

25, 100 lbr 25, 100 lbr

APBD 1.100.000,00

-


APBD


-

APBD

APBD

-

APBD

APBD

6.820.000,00


11.450.000,00 -

APBD APBD

APBD APBD

-

APBD

APBD

-

APBD APBD

APBD APBD

21.700.000,00 911.000,00 140.000,00 309.000,00

Kec.Banjaran Kec.Banjaran Kec.Banjaran Kec.Banjaran Kec.Banjaran

8.640.000,00 -

APBD

APBD

-

APBD

APBD

-

APBD

APBD

-

APBD

APBD

-

APBD

APBD

-

APBD

APBD

-

APBD

APBD

-

APBD

APBD

-

APBD

APBD

4.550.000,00 7.150.000,00


319.740.000,00 3.600.000,00 28.740.000,00 160.000,00 60.000,00 287.180.000,00

Kec.Banjaran Kec.Banjaran Kec.Banjaran Kec.Banjaran Kec.Banjaran Kec.Banjaran

19.100.000,00 -

APBD

APBD

-

APBD APBD

APBD APBD

600.000,00 760.000,00 7.740.000,00


5.2.20.1 Pembinaan olahraga yang 4 berkembang di masyarakat

Jumlah cetak

Jumlah Penggandaan

5.2.20 Program peningkatan sistem 5.2.20.0 Pengendalian manajemen 3 pelaksanaan kebijakan KDH

5.2.21

Program perencanaan pembangunan daerah

5.2.21.0 Pengembangan partisipasi 1 masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik

Jumlah cetak

Jumlah Penggandaan


50

50


6300

6300


600

600


Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa Uang Lembur PNS Jumlah Jasa Pihak Ketiga

Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa Uang Lembur PNS Jumlah Jasa Pihak Ketiga

Jumlah ATK

Jumlah cetak dan penjiidan


Jumlah Penggandaan Jumlah makanan dan minuman rapat (OK) Jumlah perjalanan dinas dalam daerah (OK)

Jumlah Penggandaan Jumlah makanan dan minuman rapat (OK) Jumlah perjalanan dinas dalam daerah (OK)


Jumlah perjalanan dinas luar daerah (OK)

Jumlah perjalanan dinas luar daerah (OK)

Jumlah cetak

Jumlah cetak

1.250.000,00

1.250.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

9.000.000,00 40.400.000,00

9.000.000,00 60.400.000,00

0

0

0

0

0

0

16

16

7000

7000

1.400.000,00

1.400.000,00

740

740

11.100.000,00

11.100.000,00

138

244

27.050.000,00

46.950.000,00


0

0


24

24


850.000,00

Jumlah Penggandaan




Jumlah perjalanan dinas dalam Jumlah perjalanan dinas dalam daerah (hok) daerah (hok)


5.2.24

950.000,00


18.000.000,00

Jumlah Penggandaan

Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 5.2.24.0 Pemeliharaan RTH 6 5.2.32 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 5.2.32.0 Penyuluhan kesehatan bagi ibu 1 hamil dari keluarga kurang


600.000,00

600.000,00

2000

300.000,00

300.000,00

370

370

5.550.000,00

5.550.000,00

55

55

11.550.000,00

11.550.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

37.550.000,00 3.200.000,00

28.043.000,00 3.240.500,00

8.700.000,00

7.077.500,00


-

APBD

APBD

-

APBD

APBD

20.000.000 -

APBD APBD

APBD APBD

-

APBD APBD

APBD APBD

100.000

APBD

APBD

-

APBD APBD

APBD APBD

19.900.000

APBD

APBD

0

0

Jumlah alat tulis kantor Jumlah Bahan Baku Kegiatan

Jumlah alat tulis kantor Jumlah Bahan Baku Kegiatan


4 162

4 162

Jumlah cetak

Jumlah cetak


160

150

Jumlah Penggandaan Jumlah Makanan dan Minuman Kegiatan Jumlah perjalanan dinas dalam daerah (OK) Honorarium Non PNS dan PNS

Jumlah Penggandaan Jumlah Makanan dan Minuman Kegiatan Jumlah perjalanan dinas dalam daerah (OK) Honorarium Non PNS dan PNS


8500 185

8500 150


26

4


4

4

1.200.000,00

1.125.000,00

1.700.000,00

1.700.000,00

3.700.000,00

700.000,00

5.000.000,00

750.000,00

14.050.000,00 942.300.000,00

13.450.000,00 1.062.374.000,00

760.000,00 8.640.000,00 125.000.000,00 1.600.000,00 102.000,00 73.400.000,00 680.000,00 278.000,00 8.590.000,00

Kec.Banjaran Kec.Banjaran Kec.Banjaran Kec.Banjaran Kec.Banjaran Kec.Banjaran Kec.Banjaran Kec.Banjaran Kec.Banjaran Kec.Banjaran

23.750.000,00

-

APBD APBD

APBD APBD

-

APBD

APBD

16.600.000,00


18.000.000,00 Kec.Banjaran 600.000,00 -

APBD

APBD

-

APBD

APBD

300.000,00


5.550.000,00 APBD

APBD


-



-

Jumlah Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian sarana

APBD

18.000.000,00

2000

Jumlah Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian sarana

APBD

APBD

APBD

(9.507.000)

APBD APBD

APBD APBD

40.500 (1.622.500)

APBD APBD

APBD APBD

(75.000)

APBD

APBD

(3.000.000)

APBD APBD

APBD APBD

(4.250.000)

APBD

APBD

(600.000) 120.074.000

APBD

APBD

Kec.Banjaran 28.000.000,00 28.000.000,00

50.000.000,00 5.250.000,00 9.450.000,00 1.875.000,00 125.000,00 7.800.000,00 3.150.000,00 22.350.000,00 1.619.188.000,00 Banjaran, Agustus 2015 CAMAT BANJARAN




PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BANDUNG PERUBAHAN TAHUN 2015

NAMA SKPD : KECAMATAN BANJARAN Indikator Kinerja Program Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Kode

x

xx

01

x

xx

01

x

xx

01

x

xx

01

Pelayanan administrasi perkantoran Pelayanan 01 administrasi perkantoran Pelayanan 02 administrasi perkantoran Pelayanan administrasi 08 perkantoran

x

xx

01

x

xx

01

x

xx

01

x

xx

x

x

Sebelum Perubahan

Sesudah Perubahan

Kelompok Sasaran Sebelum Perubahan

Sesudah Perubahan

Lokasi Sebelum Perubahan

Banjaran

Penyediaan jasa Tersedianya air komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa Tersedianya Jasa kebersihan kantor Kebersihan kantor

Banjaran

Pelayanan administrasi 09 perkantoran

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Banjaran

Pelayanan 10 administrasi perkantoran Pelayanan administrasi 11 perkantoran

Penyediaan alat tulis Tersedianya Alat kantor Tulis Kantor

Banjaran

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

01


Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

xx

01

13

xx

01

Pelayanan administrasi 14 perkantoran Pelayanan administrasi perkantoran

x

xx

01

15

x

xx

01


x

xx

01

18

x

xx

01

19

x

xx

01

20

Pelayanan administrasi perkantoran Pelayanan administrasi perkantoran

Pelayanan administrasi perkantoran Pelayanan administrasi perkantoran

x

xx

01

x

xx

02

x

xx

02

Penyediaan jasa surat menyurat

Sesudah Perubahan

Sebelum Perubahan (APBD 2015)

Pagu Indikatif

Sumber Dana

Sesudah Perubahan (RKPD-P 2015)

Sebelum Sesudah Perubaha Perubahan n

Selisih

Prakiraan Maju Rencana Tahun Tahun Catatan Penting

Target capaian kinerja

Kebutuhan Dana/ pagu indikatif

SKPD

Kecamatan Banjaran Tercapainya penyediaan jasa surat menyurat

-

3.000.000 Kecamatan Banjaran

48.823.644

50.610.000

50.610.000

-

3.000.000

3.000.000

-

16.640.000

16.640.000

-


Banjaran

8.000.000

8.000.000

-


Banjaran

7.500.000

7.500.000

-


Penyediaan Tersedianya peralatan dan Peralatan dan perlengkapan kantor Perlengkapan Kantor Penyediaan Tersedianya peralatan rumah peralatan rumah tangga tangga

Banjaran

30.000.000

30.000.000

-


Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan

Banjaran

Penyediaan makanan dan minuman

Tersedianya barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor

Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangundangan

Tersedianya Makanan dan Minuman Aparatur dan Kegiatan Rapat-rapat Terwujudnya kordinasi dan perjalanan dinas konsultasi ke luar luar daerah daerah selama 12 bulan Penyedia jasa Tersedianya jasa pendukung Teknis tenaga dan Administrasi pendukung Perkantoran Teknis sdministrasi Perkantoran Rapat-rapat Terwujudnya koordinasi dan Koordinasi dan konsultasi dalam Konsultasi Dalam daerah Daerah Penunjang Hari-hari Tersedianya Bersejarah penunjang dan alat-alat harihari bersejarah.

Banjaran

Banjaran

Banjaran

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program peningkatan Pembangunan sarana dan prasarana gedung kantor aparatur

Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja sebanyak 1 paket

Tersedianya peralatan rumah tangga sebanyak 1 paket Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangundangan sebanyak 1 paket

Banjaran

Banjaran

Tersedianya umbul-ubul, bandir, spanduk, lampu hias, bendera hias, bendera merah putih dan iklan ucapan selamat.

6.600.000 Kecamatan Banjaran 20.000.000 Kecamatan Banjaran

Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja sebanyak 1 paket


-

Tersedianya peralatan rumah tangga sebanyak 1 paket


Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangundangan sebanyak 1 paket


4.500.000

4.500.000

-

15.000.000

15.000.000

-


5.160.000

5.160.000

-


-

Kecamatan Banjaran


Banjaran

Banjaran

36.343.644

Tercapainya penyediaan jasa surat menyurat

12.480.000

22

03

Sebelum Perubahan

Banjaran Tersedianya jasa surat menyurat

Pelayanan administrasi perkantoran

Target capaian kinerja Sesudah Perubahan

18.750.000

18.750.000

-

7.000.000

7.000.000

-

Banjaran

75.000.000

75.000.000

Tersedianya umbulubul, bandir, spanduk, lampu hias, bendera hias, bendera merah putih dan iklan ucapan selamat.


-

Kecamatan Banjaran

-

Kecamatan Banjaran

Program peningkatan Pengadaan sarana dan prasarana Perlengkapan aparatur Gedung Kantor

x

xx

02

07

x

xx

02

10

x

xx

02

22

x

xx

02

24

x

xx

02

Program peningkatan Rehabilitasi sarana dan prasarana sedang/berat gedung kantor 42 aparatur

x

xx

03

x

xx

03

02

Program peningkatan disiplin aparatur

x

xx

03

04


x

xx

03

Program peningkatan 05 disiplin aparatur

x

xx

05

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

x

xx

05

Program peningkatan 02 kapasitas sumber daya aparatur

x

xx

05

Program peningkatan 03 kapasitas sumber daya aparatur

06

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

x

x

xx

xx

06

x

xx

06

x

xx

06

x

xx

06

Banjaran

Program peningkatan Pemeliharaan sarana dan prasarana rutin/berkala aparatur gedung kantor

Terawat dan Terpeliharanya sarana gedung kantor Terselenggaranya umur tahunan pemeliharaan kendaraan dinas

Banjaran

Terselenggaranya rehabilitasi sedang/berat gedung kantor dan penataan halaman

Banjaran

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya

Banjaran

Pengadaan pakaian KORPRI

Tersedianya pakaian KORPRI

Banjaran

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Tersedianya Pakaian Olah Raga

Banjaran

-

Kecamatan Banjaran

Banjaran

-

Kecamatan Banjaran

Program peningkatan Pemeliharaan sarana dan prasarana rutin/berkala aparatur kendaraan dinas/operasional


01

17

Banjaran

Terpeliharanya gedung kantor sebanyak 1 paket

7.000.000

7.000.000

-

7.000.000

7.000.000

-

14.960.000

26.467.000

165.000.000

165.000.000

Banjaran

Tersedianya mebeuler sebanyak 1 paket


11.507.000

-


Terpeliharanya gedung kantor sebanyak 1 paket

Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapanny a sebanyal 1 paket Tersedianya pakaian KORPRI sebanyak 1 paket

7.500.000

7.500.000


- Kecamatan Banjaran

Kecamatan Banjaran

-

Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya sebanyal 1 paket


-

Tersedianya pakaian KORPRI sebanyak 1 paket


Sosialisasi peraturan Jumlah perundangsosialisasi undangan

Banjaran

Terselenggarany a sosialisasi sebanyak 4 kali

7.500.000

7.500.000

-

Terselenggaranya sosialisasi sebanyak 4 kali


Bimbingan teknis implementasi peraturan perundangundangan

Banjaran

Terselenggarany a bimbingan teknis sebanyak 4 kali

7.500.000

7.500.000

-

Terselenggaranya bimbingan teknis sebanyak 4 kali


Jumlah bimbingan teknis

Banjaran

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 01 Capaian Kinerja dan Keuangan

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD


Penyusunan laporan Dokumen keuangan laporan semesteran keuangan semesteran

Banjaran

Program Peningkatan Pengembangan 03 Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

Banjaran


Tersedianya mebeuler sebanyak 1 paket

Kecamatan Banjaran

Program peningkatan Pengadaan mebeuler Tersedianya sarana dan prasarana mebeuler aparatur

Program Pendidikan Menengah 1

-

Dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Terselenggaranya Penyusunan Pertanggungjawa ban Keuangan Tepat Waktu Setiap Bulan Penyusunan Dokumen pelaporan keuangan pelaporan akhir tahun keuangan akhir tahun

Jumlah 1 Rata-rata Angka Partisipasi Murni jenjang SMA/ sederajat Tingkat Kecamatan

Banjaran

Banjaran

-

Kecamatan Banjaran

Terselenggarany a penyusunan Lakip 2013, Laptah 2013 dan Renja 2014 sebanyak 3 dokumen Terselenggarany a penyusunan laporan keuangan semester I dan II sebanyak 2 dokumen

2.000.000

2.000.000

-

Terselenggaranya penyusunan Lakip 2013, Laptah 2013 dan Renja 2014 sebanyak 3 dokumen


1.900.000

1.900.000

-

Terselenggaranya penyusunan laporan keuangan semester I dan II sebanyak 2 dokumen


6.400.000

6.400.000

-

Terselenggarany a penyusunan Laporan Akhir Tahun (Neraca dan LRA) sebanyak 2 dokumen

2.000.000

2.000.000

-

482.400.000

530.250.644

42


Terselenggaranya penyusunan Laporan Akhir Tahun (Neraca dan LRA) sebanyak 2 dokumen

47.850.644 42


Kecamatan Banjaran 370.000.000 Kecamatan Banjaran Kecamatan Banjaran

1

01

17

70

Program Pendidikan Menengah

Penyuluhan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah

Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 1

1

02

02

1

03

16

1

03

16

1

03

18

1

03

18

1

04

15

1

04

15

1

06

21

1

06

21

1

08

15

1

08

15

1

08

24

1

08

24

Penyuluhan 01 Program Peningkatan Kesehatan bagi Ibu Keselamatan Ibu hamil dan keluarga Melahirkan dan Anak kurang mampu Program Pembangunan saluran drainase/goronggorong

03

Program Pembangunan saluran drainase/goronggorong

Pembangunan saluran drainase/goronggorong

Program rehabilitasi/pemelihar aan Jalan dan Jembatan

Terlaksananya Penyuluhan Kesehatan bagi Ibu hamil dan keluarga kurang mampu Rata-rata persentase Pembangunan saluran drainase/goronggorong tingkat kecamatan (%) Tersedianya saluran drainase

90

Banjaran

Banjaran

Program Rehabilitasi/pemelih Terpeliharanya rehabilitasi/pemelihar araan jalan jalan aan Jalan dan Jembatan Program Pengembangan Perumahan Fasilitasi dan stimulasi Program pembangunan 06 Pengembangan Perbaikan RTLH perumahan Perumahan masyarakat kurang mampu Program Rata-rata perencanaan Persentase pembangunan daerah Usulan program/Kegiata n Kecamatan yang di tetapkan Dalam RKPD (%)

Banjaran

Program Pengembangan perencanaan partisipasi pembangunan daerah masyarakat dalam perumusan program 01 dan kebijakan layanan publik

Banjaran

03

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan 02 Persampahan

Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Program Pengelolaan 06 ruang terbuka hijau (RTH)

Pemeliharaan RTH

-

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik Presentase cakupan pelayanan persamapahan (%) Tersedianta prasarana dan sarana pengelolaan persampahan Ratarata persentase pengelolaan RTH Tingkat Kecamatan (%) Terpeliharanya RTH

-

37.550.000

28.043.000

4 kali 45

Rata-rata persentase jalan mantap (baik dan sedang) kabupaten lingkup kecamatan (60%)

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

38.700.000

Kecamatan Banjaran

50.000.000 Rata-rata Persentase Persalinan yang di tolong Oleh Tenaga Kesehatan yang berkompetenskal a Kecamatan (%)

32

32

38.700.000

51.000.000

Terawat dan terpeliharanya jalan sebanyak 1 paket

70.000.000

51.000.000

70.000.000

32,5

Fasilitasi musrenbang desa, musrenbang kecamatan sebanyak 1 kali

18.000.000

18.000.000

35%

Banjaran

Banjaran

Tersedianya roda sampah dan tempat sampah terpilah sebanyak 1 paket

35.000.000

-

Kecamatan Banjaran

(9.507.000)

Kecamatan Banjaran

4 kali 45

50.000.000

-

Tercapainya pembangunan saluran drainase sebanyak 1 paket


-

60

-

Terawat dan terpeliharanya jalan sebanyak 1 paket

-

Tercapainya pembangunan saluran drainase sebanyak 1 paket 60

90

Kecamatan Banjaran

Kecamatan Banjaran


-

Kecamatan Banjaran

-

Kecamatan Banjaran

-

32,5

-

Fasilitasi musrenbang desa, musrenbang kecamatan sebanyak 1 kali

-

35%

(35.000.000)

Tersedianya roda sampah dan tempat sampah terpilah sebanyak 1 paket

85%

-

85%

Terpeliharanya RTH selama 1 tahun

-

Terpeliharanya RTH selama 1 tahun

Kecamatan Banjaran


Kecamatan Banjaran


Kecamatan Banjaran


Program Penataan Administrasi Kependudukan

1

10

15

1

10

15

1

11

18

1

11

18

1

18

16

1

18

16

1

18

20

1

18

20

1

1

1

1

18

19

19

19

20

16

16

16

Program Penataan Administrasi 08 Kependudukan Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan

Program Peningkatan peran serta dan 01 kesetaraan jender dalam pembangunan

19

17

Rata-rata Jumlah kelembagaan Organisasi Perempuan tingkat Kecamatan (LSM/Non LSM) (organisasi) (org) Kegiatan pembinaan Terselenggaranya organisasi pembinaan perempuan organisasi perempuan

Program peningkatan peran serta kepemudaan Program peningkatan peran serta 01 kepemudaan

Pembinaan Organisasi kepemudaan

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan 04 Olahraga

14

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Rata-rata Jumlah Pemuda berprestasiskala Kecamatan (org) Terbinanya Organisasi kepemudaan

38

Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah

Terbinanya cabang olahraga prestasi di tingkat kecamatan Pembinaan olahraga Terbinanya yang berkembang di olahraga yang masyarakat berkembang di masyarakat

Program pemeliharaan kantrantibmas dan 02 pencegahan tindak kriminal

Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan

Program pemeliharaan kantrantibmas dan 04 pencegahan tindak kriminal

Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah

Rata-rata persentase masyarkat yang mengikuti sosialisasi kewaspadan dini/deteksi dini (%) Meningkatnya kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan Meningkatnya pengamanan terhadap aset daerah (Piket) Rata-rata persentase jumlah Masyarakat yang mengikuti sosialisasi tentang wawasan kebangsaan (%)

-

100

Banjaran

Banjaran

Banjaran

Banjaran

Banjaran

38

Kecamatan Banjaran

100

Sosialisasi Adminduk tingkat kecamatan sebanyak 2 kali 2-3

10.000.000

Pembinaan PKK dan Posyandu sebanyak 4 kali

20.000.000

10.000.000

20.000.000

5 - 10

Rata-rata Jumah klub olahraga menurut cabang olahraga tingkat Kecamatan

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

Program pengembangan wawasan kebangsaan 1

Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

- Rata-rata Cakupan masyarakat yang sudah memiliki KK Lingkup Kecamatan (%) - Rata-rata Cakupan masyarakat yang sudah memiliki KTP Lingkup Kecamatan (%) Meningkatnya pelayanan publik dalam bidang kependudukan

12.000.000

-

Sosialisasi Adminduk tingkat kecamatan sebanyak 2 kali

-

2-3

-

Pembinaan PKK dan Posyandu sebanyak 4 kali

-

5 - 10

-

Terbinanya organisasi kepemudaan tingkat kecamatan selama 1 tahun

-

5 -12


Kecamatan Banjaran


Kecamatan Banjaran

Terbinanya organisasi kepemudaan tingkat kecamatan selama 1 tahun 5 -12

12.000.000

Terciptanya olahrawan berprestasi di tingkat kecamatan Terbinanya olahraga yang berkembang di masyarakat

11.750.000

11.750.000

-

Terciptanya olahrawan berprestasi di tingkat kecamatan


9.800.000

9.800.000

-

Terbinanya olahraga yang berkembang di masyarakat


-

65

65


Kecamatan Banjaran

Kecamatan Banjaran

Banjaran

Bintek bagi anggota Linmas sebanyak 2 kali

10.750.000

10.750.000

-

Bintek bagi anggota Linmas sebanyak 2 kali


Banjaran

Peningkatan pengamanan terhadap aset daerah

10.950.000

10.950.000

-

Peningkatan pengamanan terhadap aset daerah


-

30

30

Kecamatan Banjaran

1

1

1

1

1

1

1

1

19

19

19

19

20

20

20

20

17

17

01

03

Terselenggarany a pelaksanaan hari besar Islam, Tarling, FKUU sebanyak 12 kali

17.000.000

17.000.000

-

Terselenggaranya pelaksanaan hari besar Islam, Tarling, FKUU sebanyak 12 kali



Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

Banjaran

Terselenggranya peringatan hasihari besar nasional sebanyak 2 kali

12.000.000

12.000.000

-

Terselenggranya peringatan hasi-hari besar nasional sebanyak 2 kali


-

60

-

Tersedianya saraan dapur umum dan tenda pengungsi sebanyak 1 paket

-

100

-

Tersedianya dokumen potensi sumber-sumber pendapatan yang terdapat di kecamatan sebanyak 1 buah

19

-

30

Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah

Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/ korban bencana alam

Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumbersumberpendapatan daerah

Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 1

22

15

1

22

15

1

22

18

1

22

18

01

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan

Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa Program peningkatan kapasitas aparatur 03 pemerintah desa

Tersedianya sarana dan prasarana evakuasi korban bencana alam

60

Banjaran

Rata-rata persentase capaian Retribusi Kecamatan pada tahun berkenaan (%)

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan 03 pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa Rata rata Persentase penanganan kejadian bencana alam (%)

Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah

20

20

Banjaran

Program pencegahan dini dan penanggulangan 03 korban bencana alam

17

17

Peningkatan Terlaksananya toleransi dan pelaksanaan hari kerukunan dalam besar Islam kehidupan beragama

Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam

22

22


Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa

Terdatanya potensi sumbersumber pendapatan daerah

Rata-rata Persentase pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Camat yang dilaksanakan tingkat kecamatan (%)

Rata-rata Persentase Lembaga dan Organisasi Masyarakatyang terlibat dalam pembangunan tingkat kecamatan (%) Terselenggaranya pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan Rata Jumlah Desa Swakarya Terselenggaranya pembinaan administrasi pemerintahan desa

Tersedianya saraan dapur umum dan tenda pengungsi sebanyak 1 paket

10.000.000

100

Banjaran

Tersedianya dokumen potensi sumbersumber pendapatan yang terdapat di kecamatan sebanyak 1 buah 30

Banjaran

5.000.000

40.400.000

5.000.000

140.400.000

60

Banjaran

Bintek lembaga dan organisasi masyarakat sebanyak 4 kali

20.000.000

20.000.000

7

Banjaran

Pembinaan administrasi pemerintahan desa sebanyak 4 kali

Jumlah 2 Jumlah (1+2) Mengetahui/Menyetujui, a.n. Kepala Bappeda Kabid .......................

10.000.000

Verifikator, Kasubid .....................

20.000.000

20.000.000

459.900.000 942.300.000

515.393.000 1.045.643.644

Kecamatan Banjaran

Kecamatan Banjaran


Kecamatan Banjaran

100.000.000


-

60

-

Bintek lembaga dan organisasi masyarakat sebanyak 4 kali

-

7

-

Pembinaan administrasi pemerintahan desa sebanyak 4 kali

55.493.000 103.343.644


Kecamatan Banjaran


Kecamatan Banjaran


Kecamatan Banjaran 600.000.000 Kecamatan Banjaran 970.000.000 Kecamatan Banjaran Banjaran, Agustus 2015 CAMAT BANJARAN


KEPUTUSAN CAMAT BANJARAN KABUPATEN BANDUNG Nomor :

/Kec/2015 050.4/020/S1/Bapp/08/2013

TENTANG RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN KECAMATAN BANJARAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2015 CAMAT BANJARAN KABUPATEN BANDUNG Menimbang : a.

b. c.

Mengingat

: 1.

2.

3.

4.

5. 6.

7.

8.

bahwa dalam rangka menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah dengan tugas dan fungsi Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung, perlu disusun Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Banjaran; bahwa Rancangan Rencana Kerja Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung Tahun 2015 telah mendapatkan pengesahan Bupati Bandung; bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan b konsideran menimbang ini, maka perlu menetapkan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung Tahun 2015 dengan Keputusan Camat Banjaran Kabupaten Bandung. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950); Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4737); Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

9. 10. 11.

12.

13.

14.

15. 16.

17.

18. 19.

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014; Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17); Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 7); Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung; Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2010 – 2015; Peraturan Bupati Bandung Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung; Peraturan Bupati Bandung Nomor 23 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2016. Keputusan Bupati Nomor 050/Kep.424-Bappeda/2015 Tanggal 16 Juni 2015 tentang Penetapan Rencana Kerja (RENJA) SKPD Lingkup Kabupaten Bandung Tahun 2016

. MEMUTUSKAN Menetapkan

: KEPUTUSAN CAMAT BANJARAN KABUPATEN BANDUNG TENTANG RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN KECAMATAN BANJARAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2015. Pasal 1 (1) Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung Tahun 2015 disusun dengan berpedoman pada Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Bupati Bandung (2) Rencana Kerja (RENJA) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dan berfungsi sebagai dokumen perencanaan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) setelah memperhatikan Kebijakan Umum Anggaraan (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan pembangunan yang ditetapkan pada tahun 2015. Pasal 2 (3) Sistematika Rencana

Kerja

(RENJA) Perubahan Kecamatan Banjaran

Kabupaten Bandung Tahun 2015, meliputi: - Bab I : Pendahuluan - Bab II : Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu - Bab III : Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan - Bab IV : Rencana Kegiatan Perubahan - Bab V : Penutup Pasal 3 Rencana Kerja (RENJA) Perubahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 tercantum dalam lampiran Keputusan ini Pasal 4 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan pada tahun anggaran 2015

Ditetapkan di : Banjaran Pada tanggal : Agustus 2015 CAMAT BANJARAN

Drs. CEP AZIS SUKANDAR,M.Si NIP. 19650207 199103 1 008 Tembusan: 1. Yth.Bapak Bupati Bandung (sebagai laporan) 2. Yth.Kepala Bappeda Kabupaten Bandung

KEPUTUSAN CAMAT BANJARAN KABUPATEN BANDUNG

Nomor Lampiran

: :

/Kec/2015 1 (satu) lembar

TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERUBAHAN KECAMATAN BANJARAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2015

Menimbang

: a.

b.

Mengingat

: 1. 2. 3. 4. 5.

6.

7.

bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Bandung Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang bertujuan untuk menciptakan sinergitas pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan dan mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Surat Keputusan Camat Banjaran Kabupaten Bandung tentang Penyusunan dan Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung Tahun 2015; Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

8.

9.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

10.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat;

11.

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung; Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025; Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015; Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung.

12. 13.

14.

15. 16.

MEMUTUSKAN: Menetapkan

:

PERTAMA

: Menunjuk pegawai yang nama-namanya tercantum sebagai Tim Penyusun Rencana Kerja Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung Tahun 2015, sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini ;

KEDUA

: Tugas Tim Penyusun Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung Tahun 2015 adalah menyusun Rencana Kerja Kecamatan Banjaran Tahun 2015 dengan dasar RKPD Kabupaten Bandung tahun 2005-2025;

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diadakan perbaikan apabila dipandang perlu. Ditetapkan di : Banjaran Pada Tanggal : Agustus 2015 CAMAT BANJARAN,

Drs. CEP AZIS SUKANDAR,M.Si NIP. 19650207 199103 1 008

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT BANJARAN KABUPATEN BANDUNG NOMOR TANGGAL TENTANG

: : :

/Kec/2015 Agustus 2015 TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERUBAHAN KECAMATAN BANJARAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2015

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERUBAHAN KECAMATAN BANJARAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2015

Penanggungjawab Ketua Tim

: :

Camat Banjaran Sekretaris Kecamatan Banjaran

:

1. Kepala Seksi Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban

: :

2. Kepala Seksi Pemerintahan 3. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat

:

4. Kepala Seksi Sosial Budaya

Tim Pelaksana

5. Kepala Seksi Prasarana Umum :

6. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program

:

7. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

:

8. Kepala Sub Bagian Keuangan

CAMAT BANJARAN

Drs. CEP AZIS SUKANDAR,M.Si NIP. 19650207 199103 1 008

RENCANA KERJA KECAMATAN BANJARAN TAHUN 2016

Recommend Documents