2015 RENCANA KERJA BLH 2015
BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PESISIR SELATAN
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Pengertian Rencana kerja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, dimana dalam satu tahun tersebut telah direncanakan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Kantor Lingkungan Hidup dalam menyusun rencana kerja mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Adapun penyusunan Renja SKPD terdapat pada Bab II pasal 2. Proses penyusunan
Renja Badan Lingkungan Hidup mengacu
kepada
Musrenbang daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang diselenggarakan oleh Bappeda, petunjuk teknis Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Kementerian Negara Lingkungan Hidup, berupa Permenlh Nomor 09 Tahun 2013 tentang petunjuk Teknis Pemanfaatan DAK Bidang Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2014, aspirasi masyarakat dan isu lingkungan hidup.
Keterkaitan antara renja dengan dokumen perencanaan sangat erat, hal ini dapat dilihat bahwa renja Badan Lingkungan Hidup harus sesuai dengan dokumen RPJM dan RPJP Kabupaten Pesisir Selatan. Tindak lanjut dengan proses penyusunan RAPBD, setelah ada renja kemudian disesuaikan dengan anggaran APBD yang telah di Plot oleh Bappeda untuk masing-masing SKPD ditambah dengan Anggaran DAK dari Kementerian Negara Lingkungan Hidup. Rencana Kerja SKPD
merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan
pembangunan nasional. Rencana Kerja dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. Rencana Kerja SKPD mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah. Rencana Kerja SKPD dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing SKPD, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional. Renja SKPD dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan. Rencana Kerja SKPD Kantor Lingkungan Hidup Tahun 2015 perlu dilaksanakan karena rencana kerja tersebut merupakan acuan dan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan yang akan datang. Pelaksanaan rencana kerja tersebut berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup.
Penyusunan Renja SKPD mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2011 - 2015 dan melihat kepada isu-isu strategis yang berkembang, maka ditetapkan 4 (empat) Agenda Pembangunan, yaitu ; 1.
Pembangunan Sosial Budaya.
2.
Pembangunan Infrastruktur.
3.
Pembangunan Ekonomi.
4.
Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan.
Keempat agenda tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain dan merupakan pilar pokok untuk mencapai tujuan pembangunan daerah. Keberhasilan pelaksanaan satu agenda akan ditentukan oleh kemajuan pelaksanaan agenda lainnya, yang dalam tahunan dirinci dalam Renja SKPD. Prioritas pembangunan daerah tahunan disusun berdasarkan kriteria sebagai berikut : 1.
Memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan sesuai tema pembangunan.
2. Memiliki sasaran-sasaran dan indikator kinerja yang terukur sehingga langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. 3. Mendesak dan penting untuk segera dilaksanakan. 4. Merupakan tugas dan tanggungjawab pemerintah untuk melaksanakannya. 5. Realistis untuk dilaksanakan dan diselesaikan dalam kurun waktu satu tahun.
1.2 Landasan Hukum 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643) ; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang
Nomor
25
Tahun
2004
tentang
Sistem
Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 7.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembahran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pmerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 22. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 09 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan DAK Bidang Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2014.
1.3 Maksud dan Tujuan Sebagai dokumen Rencana Kerja SKPD memuat prioritas pembangunan, memuat
rancangan kerangka ekonomi daerah, rencana kerja dan pendanaannya
serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif,
baik yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang
ditempuh dengan
mendorong partisipasi masyarakat. Progam prioritas berorientasi
kepada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan berkesinambungan dan
pencapaian keadilan yang
berkelanjutan.
Renja SKPD merupakan pedoman bagi penyusunan APBD, dimana kebijakan APBD ditetapkan secara bersama-sama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dengan cakupan dan cara penetapan tersebut, RKPD mempunyai fungsi pokok sebagai berikut :
1.
Acuan bagi seluruh pelaku pembangunan, karena memuat seluruh kebijakan publik;
2.
Pedoman
dalam
penyusunan
APBD,
karena
memuat
arah
kebijakan
pembangunan daerah satu tahun; dan 3.
Menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen pemerintah.
Penyusunan Renja SKPD sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan mengacu pada RKP Nasional dan RKPD Provinsi Sumatera Barat. Oleh karena itu Dokumen Renja SKPD Tahun 2014 dilengkapi dengan Lampiran yang berisi uraian tentang Program dan Kegiatan beserta indikasi pagu dana untuk masing-masing program. 1.5 Sistematika Penulisan Penulisan RKPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2014 disusun dalam 6 (enam) Bab yang terdiri dari : BAB I
:
Merupakan BAB pendahuluan yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan penulisan Renja SKPD.
serta sistematika
BAB II
:
Merupakan
BAB
yang
menggambarkan
evaluasi
Pelaksanaan Renja SKPD , pada bab ini memuat kajian ulang terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan, mengacu kepada APBD tahun. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya. Serta capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. BAB III
:
Merupakan
BAB
yang
membahas
telaahan
terhadap
kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja SKPD, program dan kegiatan. Berisikan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan. BAB IV
:
BAB
penutup yang menguraikan tentang catatan penting
yang
perlu
mendapat
perhatian,
baik
dalam
rangka
pelaksanaannya maupun ketersediaan anggaran, kaidahkaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut. BAB V
:
BAB yang menguraikan tentang rencana
program dan
kegiatan prioritas daerah tahun 2014 berdasarkan agenda I
s/d IV yang disusun dalam bentuk matriks, yaitu :
pembangunan sosial budaya, pembangunan infrastruktur, pembangunan
ekonomi
dan
perbaikan
tata
kelola
pemerintahan. BAB VI
:
Merupakan BAB penutup yang berisikan kesimpulan dari penyusunan RKPD Tahun 2014 dan saran-saran yang bermanfaat untuk kelanjutan pembangunan di masa yang akan datang.
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN 2014
Visi dan Misi Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan telah sesuai dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan
Nomor 19 Tahun 2011 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011 – 2015 sedangkan dalam menjalankan tugas dan fungsinya berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Berdasarkan kewenangan daerah diperlukan adanya sinergitas di segala bidang dan persamaan persepsi para pihak dalam pelaksanaan pembangunan berwawsan lingkungan
dimulai
dari
tahap
perencanaan,
pelaksanaan,
pengawasan
dan
pengendalian, karena kelestarian fungsi dan manfaat dari hasil pembangunan seyoginya dapat diwariskan kepada generasi mendatang. Visi “Terlaksananya pengelolaan lingkungan hidup yang serasi, selaras dan seimbang”
yang dilaksanakan dengan azaz tanggung jawab yang dapat memenuhi aspirasi dan kebutuhan masyarakat generasi saat ini tanpa mengurangi pemenuhan aspirasi dan kebutuhan generasi mendatang.
Makna pokok yang terkandung dalam Visi diatas adalah : Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan bagian integral dari masalah pembangunan, oleh sebab itu pengelolaaan lingkungan hidup merupakan upaya terpadu untuk pelestarian fungsi, daya dukung lingkungan hidup dan terlaksana dengan baik sistem kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya untuk sekian tahun ke depan. Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka Kantor Lingkungan Hidup menetapkan Misi, yaitu : 1. Mendorong digunakannya prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup secara konsekuen dan kontinue 2. Mengintegrasikan pengelolaan lingkungan hidup ke dalam pembangunan daerah. 3. Meningkatkan pemahaman, ketaatan instansi pemerinth daerah, masyarakat dan para pihak terhadap peraturan perundang-undangan lingkungan hidup 4. Mengembangkan kelembagaan, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia, serta sistem penunjangnya. 5. Mengupayakan penyediaan dukungan sarana dan prasarana, SDM dan kelembagaan lingkungan hidup yang kuat. 6. Meningkatkan dan mengembangkan peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup. 7. Meningkatkan ketaatan penanggung jawab usaha dan atau pemprakarsa kegiatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengendalian
pencemaran dan atau keruksakan lingkungan hidup.
1. Tujuan dan Sasaran Tujuan Sesuai dengan Tupoksi Kantor Lingkungan Hidup, sebagai Koordinator Lingkungan Hidup Daerah maka tujuan yang hendak dicapai adalah : “Mengkoordinasikan Kegiatan Perencanaan Pembangunan dan Pembinaan Pelaksanaan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Daerah”
Dengan tujuan tersebut diatas, dan sesuai dengan Tupoksi yang diembankan perlu ditetapkan sasaran akhir yang hendak dicapai sebagai tolak ukur kinerja dalam kurun waktu lima tahun.
Sasaran Adapun sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu lima tahun, yaitu : “Teridenfikasinya Tingkat Pencemaran, Kerusakan Akibat Kegiatan, Meminimalkan Dampak Kerusakan dan Pencemaran, Perlindungan Kawasan Konserfasi, Terciptanya Pembangunan Berwawasan Lingkungan”.
2. Tujuan dan Sasaran Strategis Berdasarkan visi dan misi di atas ditetapkan 2 tujuan dan 2 sasaran strategis pembangunan Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan seperti pada tabel berikut : Tujuan 1
Mengintegrasikan pengelolaan lingkungan hidup ke dalam pembangunan daerah
Sasaran
Terciptanya Pembangunan Berwawasan Lingkungan
Tujuan 2
Meningkatkan kualitas mutu laboratorium lingkungan menjadi laboratorium lingkungan yang terakreditasi dan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Sasaran
Tersedianya
sarana
penunjang
kegiatan
laboratorium
lingkungan
Dalam rangka mengimplementasikan kebijakan jangka menengah sebagaimana diuraikan dalam Rencana Strategis Tahun 2011-2015 di atas, disusunlah Rencana Kerja Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011 yang merupakan kontrak kerja antara pimpinan dengan bawahan dalam hal ini Bupati sebagai pengambil kebijakan dengan pimpinan SKPD sebagai pelaksanan kebijakan yang akan dijadikan tolak ukur dalam pengukuran kinerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Untuk mendukung kegiatan dan program pembangunan seperti dimuat pada Rencana Kerja Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan, maka dialokasikan pembiayaannya dalam (RKA/DPA) Tahun 2014. Rencana Kerja tersebut merupakan
acuan pelaksanaan kegiatan yang berisi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sebagaimana diuraikan berikut :
No
1 1
Sasaran Strategis
2 Terciptanya Pembangunan Berwawasan Lingkungan
Indikator Kinerja
Target
3 Persentase Pembangunan Berwawasan Lingkungan
4
Program / Kegiatan
5
Anggaran (Rp)
6
75%
Program Pengembangan kinerja Pengelolaan Persampahan
17.999.770
50%
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan
17.999.770
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Koordinasi Penilaian Kota Sehat Adipura
1.196.813.409
75 %
Pemantauan Kualitas Lingkungan (DAK)
958.727.000
50 %
Pengawasan Pelaksanaan Bidang Lingkungan Hidup Koordinasi Penilaian Menuju Indonesia Hijau
17.114.419
75%
Pemantauan Kualitas Lingkungan (Penunjang DAK)
21.783.645
65%
Pembuatan Standar Pelayanan Min (SPM) LH
35.826.520
80%
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan
373.037.485
20 sekolah
Sosialisasi Adiwiyata( Sekolah Berbudaya dan Berwawasan Lingkungan)
19.289.655
40 buku
Pembuatan Buku Status LH Daerah
56.076.980
60%
Pembinaan,Pelaksanaan dan Implementasi UKL-UPL
23.139.730
80%
50%
90.264.300
73.097.525
2
Tersedianya sarana penunjang kegiatan laboratorium lingkungan
jumlah sampel yang diuji
Penyusunan Dokumen SPPL Normalisasi Batang Surantih dan SPPL Jalan Embung Lakitan Tengah
64.779.690
30 dokume n
Penyusunan Dokumen UKLUPL
209.751.430
80%
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
184.870.613
Penunjang Operasional Laboratorium
71.818.710
4 sungai
Pengujian Kualitas Lingkungan
26.239.453
80%
Koordinasi Gerakan Sumbar Bersih
86.812.450
Jumlah
1.588.419.507
Alokasi dan realisasi anggaran pada suatu organisasi akan menentukan kelancaran tugas dan pencapaian tujuan yang terlebih dahulu ditetapkan, khusus Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sangat penting ditunjang oleh sektor keuangan atau anggaran yang memadai. Oleh karena itu, pada Tahun 2014 Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan mengelola anggaran belanja untuk kegiatan sampai dengan anggaran perubahan sebesar Rp.3.267.946.713,- dengan rincian a.
Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 854.684.292,-
b.
Belanja Langsung sejumlah Rp.2.413.262.421,-
Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2014 sejumlah Rp.2.413.262.421 dan jumlah realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2014 sejumlah Rp.2.323.929.448 atau 96,30 % dari anggaran yang tersedia.
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Kantor Lingkungan Hidup Tujuan Renja SKPD adalah melaksanakan perencanaan dan pembinaan serta pengendalian lingkungan hidup dan dampak lingkungan hidup. Untuk lengkap dapat dilihat sebagai berikut: 1. Menyediakan satu acuan resmi bagi Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan. 2. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur. 3. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan. 4. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan
Sasaran Renja Kantor Lingkungan Hidup adalah :
Perumusan kebijakan teknis Bidang Lingkungan Hidup;
Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang lingkungan hidup;
Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang lingkungan hidup;
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
3.2. Program dan Kegiatan a. Faktor – factor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, misal :
Pencapaian visi dan misi kepala daerah
Pencapaian MDGs
Pengentasan kemiskinan
Pencapaian SPM Bidang Lingkungan Hidup
Pendayagunaan potensi ekonomi daerah
Pengembangan daerah terisolir
Permendagri Nomor 13 tahun 2006
Petunjuk Teknis DAK dari Kementerian Negara Lingkungan Hidup
BAB IV PENUTUP Demikianlah Rencana Kerja (Renja) Kantor Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2014 ini dibuat semoga dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Adapun yang menjadi catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaan adalah bahwa seringkali rencana kerja yang telah diajukan tidak seluruhnya terpenuhi anggarannya sehingga hanya 70% yang dapat terealisasi dalam bentuk kegiatan dan program.
Sedangkan bila ditinjau dari segi anggaran tidak semua rencana dapat terealisasi dengan anggaran yang telah diusulkan, namun demikian kegiatan tetap harus berjalan dengan hasil yang optimal.
Kaidah-kaidah pelaksanaan mengacu kepada Peraturan Menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 dan peraturan menteri Negara lingkungan hidup serta Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Rencana Tindak lanjut kedepan diharapkan kepada semua pemegang kebijakan memperhatikan lingkungan hidup daerah dengan mengedepankan pembangunan yang berwawasan lingkungan disegala bidang.
Akhirnya itulah yang dapat kami sampaikan, semoga renca kerja Kantor lingkungan hidup ini ada manfaatnya.
Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2015 dan Perkiraan Maju Tahun 2016 Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan
Urusan Bidang / Pemerintahan Daerah dan
Indikator Indikator
Rencana Tahun 2015
Kinerja Program/
Kode Program Kegiatan
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
Kegiatan
Lokasi
Target Capaian
Kebutuhan
Kinerja
Dana/Pagu
Sumber Dana
Catatan Penting
Target Capaian
Kebutuhan Dana/
Kinerja
Pagu Indikatif
Indikatif (Rp) 1
2 Urusan Umum Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
1 1
1
01
01
3
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Terlaksananya Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan.
1
Penunjang Operasional Bank Sampah
Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan sampah
2
Sosialisasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam mengelola sampah
Terlaksananya sosialisasi manajemen bank sampah
01
4
5
(Rp)
6
7
8
9
195,000,000
10
185,000,000
IV Jurai dan Kecamatan Koto XI Tarusan
35%
50,000,000
APBD
50%
50,000,000
IV Jurai
50%
70,000,000
APBD
75%
50,000,000
3
2
01
02
1
Safari Daur Ulang Limbah (Sadarilah)
Terlaksananya pembinaan terhadap kader pengelolaan limbah di kecamatan
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan
Terlaksananya Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.
Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia Tk Kabupaten
Terlaksananya peringatan hari lingkungan hidup sedunia
Sarasehan Lingkungan Hidup
Terlaksananya pertemuan dengan para ahli lingkungan untuk pemecahan masalah lingkungan
3 kecamatan
25%
75,000,000
APBD
50%
85,000,000
2,776,129,500
25%
50,000,000
APBD
50%
75,000,000
IV Jurai
25%
100,000,000
APBD
25%
100,000,000
Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan terhadap kegiatan dan atau usaha yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan
Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan
75%
150,000,000
APBD
100%
150,000,000
4
Sosialisasi Dampak Sungai Tercemar Terhadap Lingkungan
Tersampaikannya Informasi/ hal-hal penyebab pencemaran dan dampak pencemaran lingkungan
Kec. Air Pura dan Kec. Silaut
20%
5
Koordinasi Penilaian Kota Sehat / ADIPURA
Terlaksananya Kota Painan Salido yang bersih, teduh, hijau dan sehat
Kec. IV Jurai
100%
150,000,000
APBD
100%
175,000,000
6
Pemantauan Kualitas Lingkungan (Penunjang DAK)
Terlaksananya kegiatan penunjang lainnya.
Kec. IV Jurai
100%
25,931,500
APBD
100%
26,931,500
2
3
IV Jurai
3,196,648,650
50,000,000
APBD
50%
75,000,000
Pemantauan Kualitas Lingkungan (DAK)
Tersedianya sarana dan prasarana peningkatan kualitas lingkungan
Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan
8
Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Lingkungan Hidup
Tersedianya data tentang Pelayanan Pencegahan Pencemaran air, Pelayanan Pencegahan Pencemaran udara dari sumber bergerak, Pelayanan Pencegahan Pencemaran tanah dan Pengaduan masyarakat.
Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan
100%
25,000,000
APBD
9
Operasional Laboratorium
Terlaksananya maintance Laboratorium
Kec. IV Jurai
60%
75,000,000
APBD
60%
10
Sosialisasi Penanganan Limbah B3
Tersampainya penananan Limbah B3 Bagi Pelaku Usaha
IV Jurai
40%
APBD
70%
11
Kegiatan Lanjutan Penambahan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana gedung Laboratorium
12
Kalibrasi Peralatan Laboratorium
13
Pemantauan dan Monitoring Parameter Lingkunan
14
Penetapan Daya Tampung dan Daya Dukung Sungai
7
3
Terlengkapi Sarana dan Prasarana Laboratorium
IV Jurai
Terkalibrasinya Peralatan Laboratorium
IV Jurai
Terpantaunya Parameter Lingkungan
Kab.Pessel
Ditetapkan daya tampung dan daya dukung sungai
Kab.Pessel
100%
1,500,198,000
23,000,000
APBN
Pelayana n Minimal LH
100%
1,773,742,000
100%
25,975,150
APBD
100,000,000
25,000,000
35,000,000
25,000,000 65%
100%
APBD 50%
100,000,000
200.000.000 70%
APBD 25%
100,000,000
150,000,000.00 50%
APBD 20%
52,000,000
100,000,000.00 50%
3
01
15
Study Banding Dalam Rangka Peningkatan Sumber Daya Manusia Laboratorium
16
Inventarisai Sumber Pencemar Sungai
17
Inventarisasi Kegiatan yang menghasilkan Gas Rumah Kaca
Terinvetarisasinya kegiatan yang menghasilkan Gas Rumah Kaca
18
Pelaksanaan penetapan dan penyusunan Peraturan Daerah tentang Jenis Kegiatan/Usaha yang Wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan di Kab. Pesisir Selatan
Adanya Peraturan Daerah tentang Jenis Kegiatan Yang Wajib AMDAL, UKL-UPL dan SPPL Kabupaten
Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan
19
Pembinaan Sekolah Berbudaya dan Berwawasan Lingkungan (Adiwiyata)
Terlakananya Program Sekolah Adiwiyata
Kec. Koto XI Tarusan, IV Jurai, Bayang dan BT. Kapas
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
Terlaksananya Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
3
Tercapainya SDM yang berkualitas
IV Jurai
Terinventarisasinya sumber-sumber pencemar sungai
Kab.Pessel
Kab.Pessel
1
Koordinasi Menuju Indonesia Hijau
Terlaksananya Penilaian kinerja Pemerintah Daerah
2
Pencegahan/Recovery Abrasi di Sempadan pantai dengan penanaman Cemara Laut/Ketaping/Manggro ve
Terlaksananya recovery, pencegahan abrasi dan penambahan tutupan vegetasi pantai
APBD 40%
25,000,000.00
19,000,000
60% APBD
24%
50,000,000.00
33,000,000
50% APBD
45%
100%
23,000,000
200,000,000
APBD
Belum adanya Icon Flora dan Fauna Kabupat en
85%
25,000,000
100%
200,000,000
75%
85,000,000
APBD 50%
75,000,000
375,000,000
Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan
Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan
100%
100%
45,000,000
200,000,000
555,000,000
APBD
2 kali menerim a pengharg aan Raksaniy ata%
100%
200,000,000
APBD
Usulan Musrenb ang Kecamat an dan Penunjan g MIH
100%
200,000,000
4
01
3
Kalpataru
Pembinaan terhadap kegiatan masyarakat pemerhati lingkungan
4
Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan
Terlaksananya sosialiasi lingkungan terhadap masyarakat (60 orang)
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan
Terlaksananya Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam Lingkungan
1
Pembinaan, Pelaksanaan dan Implementasi UKL-UPL
Terlaksananya Pembinaan, pelaksanaan dan Implementasi UKLUPL para pelaku usaha
2
Pembuatan Buku Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2012
Terlaksananya Penyusunan Buku SLHD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010 sebanyak 40 buku
3
Inventarisasi Jenis kegiatan yang Wajib AMDAL , UKL-UPL dan SPPL
Terlaksananya Inventarisasi Jenis Kegiatan yang belum memiliki dokumen
4
Kab. Pessel
50%
50,000,000
APBD
75%
75,000,000
1 Kecamatan
100%
80,000,000
APBD
100%
80,000,000
581,000,000
Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan
Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan
Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan
100%
100%
100%
75,000,000
85,000,000
65,000,000
483,000,000
APBD
pembina an dan pengawa san
100%
85,000,000
APBD
2 kali menerim a Pengharg aan SLHD Nasional
100%
85,000,000
APBD
Pengharg aan Sekolah Adiwiyat a Nasional
100%
65,000,000
4
5
6
7
Penguatan Komisi AMDAL Kab.Pessel dengan Lisensi Kab. Pessel dengan Lisensi
Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup (Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup) Penyusunan Buku Laporan SLHD Kabupaten Pesisir Selatan Penyusunan Dokumen SPPL terhadap perusahaan kecil dan menengah Jumlah
Terbentuknya dokumen Komisi AMDAL
Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan
100%
100,000,000
APBD
Tersedianya Dokumen UKL/UPL
Kec. IV Jurai
100%
70,000,000
APBD
Tersedianya Buku Laporan SLHD
Kabupaten Pesisir Selatan
100%
86,000,000
APBD
Terdokumentasi sppl 20 buah dokumen
Painan
100%
100,000,000
APBD
3,927,129,500
Agar terlaksan anya pembaha san dok AMDAL di Kabupat en Pengend alian pencema ran Pengend alian pencema ran
100%
100,000,000
100%
52,000,000
100%
86,000,000
100%
10,000,000 4,419,648,650
