RAPAT KERJA NASIONAL (RAKERNAS) III IKATAN MAHASISWA BIMBINGAN DAN KONSELING INDONESIA (IMABKIN)

Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) III Ikatan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Indonesia (IMABKIN) 2011-2013

RAPAT KERJA NASIONAL (RAKERNAS) III IKATAN MAHASISWA BIMBINGAN DAN KONSELING INDONESIA (IMABKIN) SURAT KETETAPAN Nomor: 01/A/PP.IMABKIN/RAKERNAS/VI/2012 Tentang: SUSUNAN ACARA RAKERNAS III IKATAN MAHASISWA BIMBINGAN DAN KONSELING INDONESIA (IMABKIN) Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Rapat Kerja Nasional Ikatan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Indonesia, setelah: Menimbang : 1. Bahwa demi mewujudkan kelancaran dan ketertiban pelaksanaan acara Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) III Ikatan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Indonesia (IMABKIN), maka dipandang perlu adanya susunan acara. 2. Bahwa untuk memberi kepastian hukum, maka dipandang perlu membuat ketetapan Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) III Ikatan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Indonesia (IMABKIN) tentang susunan acara. Mengingat

: 1. Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) IMABKIN

Memperhatikan : Hasil sidang Pleno Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) III Ikatan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Indonesia (IMABKIN) tentang susunan acara

Menetapkan

Ditetapkan di Hari Tanggal Pukul

Memutuskan : 1. Susunan Acara Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) III Ikatan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Indonesia (IMABKIN) 2. Keputusan ini agar dilaksanakan secara amanat dan bertanggung jawab 3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 4. Keputusan ini akan ditinjau kembali dikemudian hari bila terdapat kekeliruan

: Ruang Serba Guna FKIP Universitas Riau : Kamis : 7 Juni 2012 : 10.50 WIB

PIMPINAN SIDANG SEMENTARA RAPAT KERJA NASIONAL (RAKERNAS) III IKATAN MAHASISWA BIMBINGAN DAN KONSELING INDONESIA (IMABKIN) Pimpinan I,

Pimpinan II,

Pimpinan III,

Muh. Subhan NIM 0805135134

Syahril Ramadhani NIM. 1000861

Sifha NI Najmah NIM. 0913052032

“ Kita tingkatkan Eksisitensi Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Indonesia di Era Globalisasi”

1


Susunan Acara Rapat Kerja Nasional III Ikatan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Indonesia Kamis, 7 Juni 2012 Waktu Kegiatan 08.00-08.45 Registrasi Ulang Peserta 09.00-10.00 Pembukaan 10.00-10.50 Sidang I  Pembahasan dan penetapan Susunan Acara Sidang 10.50-21.50 Sidang II  Pembahasan dan Penetapan Tata Tertib Sidang 21.50-22.55 Sidang III  Penetapan Pimpinan Sidang Tetap 22.55-23.00 Sidang IV  Pembentukan Anggota Komisi, Rapat Komisi, Pembahasan Hasil Rapat Komisi 23.00-…… Tidur Jum’at, 8 Juni 2012 Waktu Kegiatan 07.30-08.00 Registrasi Ulang Peserta 08.00-11.50 Lanjutan Sidang IV  Pembentukan Anggota Komisi, Rapat Komisi, Pembahasan Hasil Rapat Komisi 11.50-13.15 Ishoma 13.15-16.40 Lanjutan Sidang IV  Pembentukan Anggota Komisi, Rapat Komisi, Pembahasan Hasil Rapat Komisi 16.40-19.00 Ishoma 19.00-19.48 Lanjutan Sidang IV  Pembentukan Anggota Komisi, Rapat Komisi, Pembahasan Hasil Rapat Komisi 19.48-21.37

21.37-22.00 22.00-22.43

22.43-23.15 23.15-23.59 24.00-……

Keterangan

Keterangan

Sidang V  Pembahasan dan Penetapan Mekanisme KTA Sidang VI  Pembahasan Keuangan Sidang VII  Pembahasan dan Penetapan terkait BKI dalam IMABKIN Pembacaan Hasil-hasil Sidang RAKERNAS IMABKIN Laporan Kondisional Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah IMABKIN Tidur


2


RAPAT KERJA NASIONAL (RAKERNAS) III IKATAN MAHASISWA BIMBINGAN DAN KONSELING INDONESIA (IMABKIN) SURAT KETETAPAN Nomor: 02/A/PP.IMABKIN/RAKERNAS/VI/2012 Tentang: TATA TERTIB RAKERNAS III IKATAN MAHASISWA BIMBINGAN DAN KONSELING INDONESIA (IMABKIN) Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Rapat Kerja Nasional Ikatan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Indonesia, setelah: Menimbang : 1. Bahwa demi mewujudkan kelancaran dan ketertiban pelaksanaan acara Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) Ikatan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Indonesia (IMABKIN), maka dipandang perlu adanya tata tertib. 2. Bahwa untuk memberi kepastian hukum, maka dipandang perlu membuat ketetapan (RAKERNAS) Ikatan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Indonesia (IMABKIN) tentang tata tertib. Mengingat


Memperhatikan : Hasil sidang Pleno Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) Ikatan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Indonesia (IMABKIN) tentang tata tertib

Menetapkan


Memutuskan : 1. Tata Tertib Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) III Ikatan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Indonesia (IMABKIN) 2. Keputusan ini agar dilaksanakan secara amanat dan bertanggung jawab 3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 4. Keputusan ini akan ditinjau kembali dikemudian hari bila terdapat kekeliruan


PIMPINAN SIDANG SEMENTARA RAPAT KERJA NASIONAL (RAKERNAS) III IKATAN MAHASISWA BIMBINGAN DAN KONSELING INDONESIA (IMABKIN) Pimpinan I,

Pimpinan II,

Pimpinan III,

Sifha NI Najmah NIM 0913052032

Pemilaun Vigel Faubun NIM 200739028

Mentari Puspita NIM 10601060007


3


Lampiran Surat Ketetapan Sidang Pleno Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) III Ikatan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Indonesia (IMABKIN) nomor: 02/A/PP. IMABKIN/RAKERNAS/VI/2012

TATA TERTIB RAPAT KERJA NASIONAL (RAKERNAS) III IKATAN MAHASISWA BIMBINGAN DAN KONSELING INDONESIA (IMABKIN) 2011-2013

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 1. Rapat Kerja Nasional (Rakernas III) merupakan forum rapat kerja pengurus pusat (PP) Ikatan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Indonesia (IMABKIN) (AD bab V pasal 11, ayat 7). 2. Rakernas diikuti oleh pengurus pusat, pengurus wilayah, pengurus daerah, dan delegasi organisasi kemahasiswaan Bimbingan dan Konseling dari seluruh perguruan tinggi di Indonesia.

BAB II WAKTU DAN TEMPAT Pasal 2 Rakernas III dilaksanakan pada tanggal 7-8 Juni 2012 di Universitas Riau

BAB III TUGAS DAN WEWENANG RAKERNAS Pasal 3 Rakernas mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun program kerja pengurus pusat dalam satu periode kepengurusan 2011-2013

BAB IV PERMUSYAWARATAN Pasal 4 Jenis-jenis musyawarah dalam Rakernas ini terdiri dari: a. Sidang Pleno, merupakan persidangan yang diikuti oleh seluruh peserta b. Sidang Komisi, merupakan persidangan yang dihadiri oleh koordinator wilayah dan peserta penuh Rakernas sesuai dengan ketentuan pengelompokan masing-masing komisi, dan dibagi dalam 5 komisi yaitu: 1) Komisi I, GBHK dan MKO 2) Komisi II, Bidang Akademik dan Profesi 3) Komisi III, Bidang Informasi dan Komunikasi 4) Komisi IV, Bidang Sosial dan Politik 5) Komisi V, Bidang Pengembangan Sumber Daya Organisasi dan Koordinator Wilayah

BAB V PERANGKAT SIDANG Pasal 5 Pimpinan Sidang 1. Pimpinan sidang pleno terdiri dari tiga orang peserta yang ditunjuk oleh peserta sidang Rakernas IMABKIN


4


2. Pimpinan sidang komisi dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih dari dan oleh anggota komisi bersangkutan. 3. Pimpinan sidang pleno bertanggung jawab atas berjalannya sidang secara keseluruhan 4. Pimpinan sidang komisi bertanggung jawab atas berjalannya sidang komisi yang dipimpinnya. Pasal 6 Peserta Peserta Rakernas terdiri dari peserta penuh dan peserta peninjau.

Pasal 7 Peserta penuh terdiri dari 1. Pengurus pusat, 2. pengurus wilayah, 3. pengurus daerah 4. delegasi organisasi kemahasiswaan Bimbingan dan Konseling dari perguruan tinggi seluruh Indonesia yang masing-masing berjumlah maksimal 5 orang

Pasal 8 Peninjau terdiri dari : 2. Peninjau aktif adalah panitia penyelenggara Rakernas berjumlah maksimal 3 orang. 3. Peninjau pasif adalah perwakilan dari perguruan tinggi seluruh Indonesia yang masing-masing berjumlah 1 orang. BAB VI TUGAS, HAK DAN KEWAJIBAN PERANGKAT SIDANG Pasal 9 Tugas, Hak dan Kewajiban Pimpinan Sidang 2. Pimpinan sidang bertugas memimpin jalannya sidang agar tetap dalam kebersamaan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, untuk mencapai mufakat. 3. Hak pimpinan sidang a. mengatur dan menertibkan forum, b. menyimpulkan pembicaraan-pembicaraan, c. mencatat dan mengumumkan hasil-hasil sidang, d. memberikan informasi tentang masalah-masalah dalam persidangan, 4. kewajiban pimpinan sidang : a. mengeluarkan peserta sidang yang melanggar tata tertib sidang dengan terlebih dulu memberikan 3 kali peringatan, dan b. mengambil tindakan-tindakan lainnya yang diperlukan untuk menjaga kelancaran sidang. Pasal 10 Kewajiban Peserta 1. Peserta penuh berkewajiban untuk: a. mentaati ketentuan dan tata tertib Rakernas b. hadir tepat waktu c. mengikuti seluruh rangkaian acara Rakernas yang telah ditetapkan d. mengenakan almamater perguruan tinggi masing-masing e. saling menghargai dan menghormati pendapat peserta f. menjaga ketertiban dan kelancaran sidang. 2. Peserta peninjau berkewajiban untuk: a. mentaati ketentuan dan tata tertib sidang b. mengenakan busana resmi


5


c. saling menghargai dan menghormati pendapat peserta sidang d. menjaga ketertiban dan kelancaran sidang.

Pasal 11 Hak Peserta Peserta penuh memiliki hak bicara dan suara. Peninjau aktif hanya memiliki hak bicara. Peninjau pasif mempunyai hak bicara atas seizin presidium sidang yang disepakati forum. Peserta penuh dan peninjau aktif berhak mengajukan pertanyaan, usulan, saran, dan mengemukakan pendapat secara lisan atau tulisan. 5. Peserta diperkenankan meninggalkan persidangan atas seizin presidium sidang. 1. 2. 3. 4.

BAB VII QUORUM DAN TATA CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN Pasal 12 Quorum 1. Sidang pleno dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah peserta penuh yang telah melakukan daftar ulang. 2. Sidang Komisi dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota komisi yang telah melakukan daftar ulang. 3. Jika point 1 dan 2 tidak terpenuhi, maka sidang maka sidang ditunda selama 2x5 menit dan setelah itu dapat dilanjutkan kembali. Pasal 13 Pengambilan Keputusan 1. Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah mufakat. 2. Jika poin 1 tidak terpenuhi, maka diadakan lobbying. 3. Jika poin 1 dan 2 tidak terpenuhi, maka dilakukan voting dengan ketentuan: masing-masing perguruan tinggi memiliki satu suara.

BAB VIII ATURAN TAMBAHAN Pasal 14 1. Hal–hal yang belum diatur dalam tata tertib Rakernas III ini akan diatur kemudian. 2. Hal-hal yang terkait dengan peninjauan kembali akan dilaksanakan dengan persetujuan peserta sidang. 3. Tata tertib ini berlaku sejak waktu dan tanggal ditetapkan.


6


RAPAT KERJA NASIONAL (RAKERNAS) III IKATAN MAHASISWA BIMBINGAN DAN KONSELING INDONESIA (IMABKIN) SURAT KETETAPAN Nomor: 03/A/PP.IMABKIN/RAKERNAS/VI/2012 Tentang: PENGANGKATAN PRESIDIUM SIDANG RAKERNAS III IKATAN MAHASISWA BIMBINGAN DAN KONSELING INDONESIA (IMABKIN) Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Musyawarah Kerja Ikatan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Indonesia, setelah: Menimbang : 1. Bahwa demi mewujudkan kelancaran dan ketertiban pelaksanaan acara Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) III Ikatan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Indonesia (IMABKIN), maka dipandang perlu adanya presidium sidang. 2. Bahwa untuk memberi kepastian hukum, maka dipandang perlu membuat ketetapan Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) III Ikatan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Indonesia (IMABKIN) tentang pengangkatan presidium sidang. Mengingat


Memperhatikan : Hasil sidang Pleno Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) Ikatan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Indonesia (IMABKIN) tentang pengangkatan presidium sidang

Menetapkan


Memutuskan : 1. Fahmi Zunula (Universitas Jabal Gufur Aceh), Ridho Pratama (STKIP Budidaya Binjai), dan Dori Ardiansyah (Universitas Bengkulu) sebagai Presidium Sidang RAKERNAS III Ikatan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Indonesia (IMABKIN) 2. Keputusan ini agar dilaksanakan secara amanat dan bertanggung jawab 3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 4. Keputusan ini akan ditinjau kembali dikemudian hari bila terdapat kekeliruan


PIMPINAN SIDANG SEMANTARA RAPAT KERJA NASIONAL (RAKERNAS) III IKATAN MAHASISWA BIMBINGAN DAN KONSELING INDONESIA (IMABKIN) Pimpinan I,

Pimpinan II,

Pimpinan III,

Sifha NI Najmah NIM 0913052032

Pemilaun Vigel Faubun NIM 200739028

Mentari Puspita NIM 10601060007


7


RAPAT KERJA NASIONAL (RAKERNAS) III IKATAN MAHASISWA BIMBINGAN DAN KONSELING INDONESIA (IMABKIN) SURAT KETETAPAN Nomor: 04/A/PP.IMABKIN/RAKERNAS/VI/2012 Tentang: Penetapan Hasil Sidang Komisi I, Komisi II, Komisi III, Komisi IV dan Komisi V

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Rapat Kerja Nasional Ikatan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Indonesia, setelah: Menimbang : 1. Bahwa demi mewujudkan kelancaran dan ketertiban pelaksanaan acara Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) III Ikatan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Indonesia (IMABKIN), maka dipandang perlu adanya sidang Komisi I, Komisi II, Komisi III, Komisi IV, dan Komisi V. 2. Bahwa untuk memberi kepastian hukum, maka dipandang perlu membuat ketetapan Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) III Ikatan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Indonesia (IMABKIN) tentang penetapan hasil Sidang Komisi I, Komisi II, Komisi III, Komisi IV, dan Komisi V. Mengingat


Memperhatikan : Hasil sidang Pleno Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) III Ikatan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Indonesia (IMABKIN) tentang pembahasan hasil sidang Komisi I, Komisi II, Komisi III, Komisi IV, dan Komisi V.

Menetapkan


Memutuskan : 1. Tiap-tiap hasil sidang komisi I, komisi II, Komisi III, Komisi IV, dan Komisi V yaitu GBHK dan MKO IMABKIN serta Program Kerja Pengurus Pusat Bidang Akademi dan Profesi, Bidang Informasi dan Komunikasi, Bidang Sosial dan Politik, dan Bidang Pengembangan Sumber Daya Organisasi 2. Keputusan ini agar dilaksanakan secara amanat dan bertanggung jawab 3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 4. Keputusan ini akan ditinjau kembali dikemudian hari bila terdapat kekeliruan

: Aula Bapelkes Riau : Jum’at : 8 Juni 2012 : 19.48 WIB

PIMPINAN SIDANG PLENO RAPAT KERJA NASIONAL (RAKERNAS) III IKATAN MAHASISWA BIMBINGAN DAN KONSELING INDONESIA (IMABKIN) Presidium I,

Presidium II,

Presidium III,

Ridho Pratama NIM 11010748

Fahmi Nuzula NIM 10101411006

Dori Ardiansyah NIM A10


8


GARIS-GARIS BESAR HALUAN KERJA (GBHK) IKATAN MAHASISWA BIMBINGAN DAN KONSELING INDONESIA (IMABKIN) BAB I PENDAHULUAN

A. Pengertian 1. Garis-garis Haluan Kerja (GBHK) adalah pedoman umum kerja Ikatan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Indonesia yang menjadi landasan kerja dalam mengemban tugas organisasi. 2. Pedoman kerja tersebut merupakan rangkaian kegiatan yang menyeluruh, terarah, terpadu, dan dilaksanakan secara konsisten. B. Landasan Pemikiran 1. Bahwa IMABKIN sebagai organisasi yang berfungsi sebagai wadah aspirasi mahasiswa Bimbingan dan Konseling di tingkat nasional untuk menjalin silaturahim dan saling mengembangkan ilmu serta keahlian di bidang Bimbingan dan Konseling. 2. Bahwa IMABKIN merupakan organisasi yang harus dikembangkan terus-menerus agar mampu meningkatkan daya intelektual profesionalisme, dan berjiwa pengabdian, serta memiliki rasa tanggungjawab terhadap masa depan bangsa. 3. Bahwa untuk kelancaran organisasi dibutuhkan perangkat pendukung, diantaranya program kerja yang harus dilaksanakan oleh pengurus, maka disusunlah Garis-garis Besar Haluan Kerja sebagai pedoman umum kerja organisasi. C. Landasan Kerja 1. Anggaran Dasar (AD) IMABKIN 2. Anggaran Rumah Tangga (ART) IMABKIN 3. GBHK dan MKO BAB II ISI

Kerangka Program 1. Mengembangkan keilmuan profesi Bimbingan dan Konseling sebagai manifestasi sikap dan cita-cita profesi konseling. 2. Meningkatkan kompetensi mahasiswa Bimbingan dan Konseling. 3. Memperluas kesempatan pada mahasiswa Bimbingan dan Konseling untuk berpartisipasi dalam IMABKIN. 4. Menyalurkan aspirasi mahasiswa Bimbingan dan Konseling. BAB III BIDANG KERJA

1. AKPRO (Akademi dan Profesi) a. melaksanakan penelitian yang berkenaan dengan BK b. melaksanakan dan mengembangkan kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya mahasiswa sesuai derngan bidang garapan Bimbingan Konseling. c. melaksanakan dan mengembangkan kegiatan yang dapat meningkatkan Profesionalisme bimbingan dan konseling bagi anggota IMABKIN 2. INFOKOM (Informasi dan Komunikasi)


9


a. Melaksanakan usaha-usaha di bidang komunikasi dan informasi ke seluruh pihak yang berhubungan dengan IMABKIN b. Menggali dan menampung berbagai informasi yang berhubungan dengan IMABKIN dari berbagai pihak. c. Meningkatkan akses hubungan informasi dan komunikasi diantara anggota IMABKIN. 3. SOSPOL (Sosial dan Politik) a. meneliti dan mengembangkan kebijakan-kebijakan dan sikap yang akan dikeluarkan IMABKIN b. melaksanakan advokasi dan pendampingan terhadap isu yang dikeluarkan oleh IMABKIN c. mengkaji setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh organisasi profesi BK maupun pemerintah yang memiliki dampak terhadam bidang bimbingan konseling. 4. PSDO (Pengembangan Sumberdaya Organisasi) a. Mengembangkan Sumberdaya Oraganisasi b. Memantau serta mengawasi kinerja Organisasi c. Melaksanakan usaha kaderisasi sebagai upaya menjaga keberlangsungan organisasi 5. KORWIL (Koordinator Wilayah) a. Merupakan perwakilan Ketua PP IMABKIN di tingkatan wilayah b. Melakukan usaha pengawasan dan koordinasi kepada Ketua Wilayah IMABKIN

MEKANISME KERJA ORGANISASI (MKO) IKATAN MAHASISWA BIMBINGAN DAN KONSELING INDONESIA (IMABKIN)

I. Pendahuluan Organisasi adalah kumpulan orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan. Oleh karena itu, dalam menjalankan aktivitasnya, harus memiliki mekanisme organisasi yang jelas. Mekanisme organisasi sebagai penuntun bagi pengurus organisasi dalam menjalankan tugas keorganisasiannya perlu dirumuskan dan ditata bersama. Demikian pula IMABKIN, maka secara yuridis konstitusional dalam membina organisasinya harus mampu mandiri dengan memperhatikan: 1. Landasan Idiil (Pancasila dan UUD 1945) 2. Azas Organisasi (Tridarma Perguruan Tinggi) 3. Landasan Konstitusional (AD/ART IMABKIN serta ketetapan lainnya) 4. Landasan strategis (Tujuan IMABKIN) 5. Ikatan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Indonesia, dengan demikian menetapkan mekanisme organisasi sebagai berikut: a. Pendahuluan b. Atribut  Lambang  Bendera c. Status Pengurus d. Tugas dan Kewajiban Pengurus e. Struktur Organisasi


10


f. Tata Hubungan IMABKIN g. Mekanisme kerangka kerja IMABKIN h. Tata Tertib dan Mekanisme Organisasi   

Tata Tertib Organisasi Tata Tertib Administrasi Tata Tertib Komunikasi

 Tata Tertib Kegiatan  Tata Tertib Kerumahtanggaan i. Penutup II. Atribut 

Lambang

Makna Kuning

: Kejayaan

Hijau : Kedamaian Biru

: warna konselor (kelembutan sekaligus kekuatan)

Bulat : Matahari Degradasi warna biru tua ke biru muda : diharapkan IMABKIN bisa mencerahkan Bentuk Setengah hati: diharapkan IMABKIN bisa menggenapkan fungsi dan peran ABKIn



Bendera Bendera berbentuk persegi panjang dengan ketentuan sebagai berikut : - Panjang = 200 Cm, 7 Mm (Simbol tahun kelahiran IMABKIN tahun 2007) - Lebar = 1,2 M (Simbol bulan kelahiran IMABKIN bulan 12) - Berisi Logo IMABKIN dan Nama Lembaga (PP,PW, atau PD) - Warna : Dasar = Putih Logo IMABKIN = Mengikuti warna Logo IMABKIN Nama Lembaga = Hitam

III. Status Pengurus Pengurus IMABKIN merupakan perwakilan mahasiswa Bimbingan dan Konseling secara non struktural di Indonesia. Dengan masa jabatan 2 (dua) tahun sejak dipilih dan disahkan oleh Kongres III IMABKIN.


11


IV. Tugas dan Kewajiban Pengurus 1. Menjalankan ketetapan Kongres IMABKIN sebagai amanat organisasi. 2. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan organisasi pada Kongres berikutnya V. Stuktur Organisasi KONGRES KETUA PP IMABKIN WAKIL KETUA SEKRETARIS

AKPRO

INFOKOM

DPO

BENDAHARA

SOSPOL

KORWIL

KETUA WILAYAH KETUA DAERAH PENGURUS HIMPUNAN

MAHASISWA BK Keterangan Instruksi : Koordinasi : V. Tata Hubungan IMABKIN 1. Kongres Ikatan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Indonesia merupakan forum tertinggi mahasiswa Bimbingan dan Konseling yang berfungsi memilih ketua, dan formatur IMABKIN, serta menetapkan kebijakan-kebijakan organisasi IMABKIN. 2. IMABKIN merupakan organisasi yang bersifat independent. 3. IMABKIN dalam melakukan kegiatan dan program-program kerjanya, harus berpedoman pada GBHK IMABKIN. 4. Pengurus Pusat IMABKIN wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pada akhir kepengurusan kepada peserta kongres.


12


5.

DPO (Dewan Pertimbangan Organisasi) bertugas memberikan pertimbangan kepada Pengurus Pusat IMABKIN dalam setiap kegiatan keorganisasian.

VI. Mekanisme Tugas IMABKIN

Dewan Pertimbangan Organisasi IMABKIN: Memberi pertimbangan kepada Pengurus Pusat IMABKIN Pengurus Pusat IMABKIN: 1. Pengurus Pusat IMABKIN memiliki tugas pokok melaksanakan GBHK PP IMABKIN yang diinterpretasikan melalui program kerja. 2. Merencanakan, menyusun, dan menetapkan program kerja melalui rapat kerja nasional 3. Menjalin kerjasama dengan anggota IMABKIN 4. Melakukan pengembangan kreatifitas mahasiswa Bimbingan dan Konseling dalam ruang lingkup pembagian willayah kepengurusan IMABKIN. 5. Melakukan konsolidasi organisasi secara kontinyu dengan tetap menjalin komunikasi dengan pengurus wilayah, pengurus daerah, anggota Ikatan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Indonesia (IMABKIN)

6. Membukukan keputusan-keputusan kongres, memimpin, dan mengawasi pelaksanaan kebijakan Ikatan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Indonesia (IMABKIN).

7. Melakukan rapat koordinasi dengan pengurus wilayah IMABKIN 8. Berkewajiban menyampaikan LPJ pada akhir masa kepengurusan kepada mahasiswa Bimbingan dan Konseling melalui kongres selanjutnya. Pengurus Wilayah IMABKIN: 1. Pengurus Wilayah IMABKIN memiliki tugas pokok melaksanakan GBHK wilayah yang diinterpretasikan melalui Program Kerja. 2. Merencanakan, menyusun, dan menetapkan program kerja melalui rapat kerja wilayah. 3. Menjalin koordinasi dan kerjasama dengan anggota IMABKIN di wilayah masing-masing 4. Melakukan pengembangan kreatifitas mahasiswa Bimbingan dan Konseling dalam ruang wilayah 5. Pengadministrasian dan pembinaan terhadap seluruh anggota yang ada di wilayahnya. 6. Melaksanakan instruksi dari pengurus di tingkat pusat. 7. Memberikan masukan kepada pengurus pusat Pengurus Daerah IMABKIN: 1. Melaksanakan instruksi dari pengurus di tingkat wilayah. 2. Memberikan masukan kepada pengurus wilayah dan pengurus pusat. 3. Pengurus Daerah IMABKIN memiliki tugas pokok melaksanakan GBHK daerah yang diinterpretasikan melalui Program Kerja. 4. Melakukan pengembangan kreatifitas mahasiswa Bimbingan dan Konseling dalam ruang daerah. 5. Pengadministrasian dan pembinaan terhadap seluruh anggota yang ada di daerahnya. 6. Menjalin koordinasi dan kerjasama dengan anggota IMABKIN di daerah masing-masing 7. Merencanakan, menyusun, dan menetapkan program kerja melalui rapat kerja daerah.


13


VI. Tata Tertib dan Mekanisme Organisasi 1. Tata Tertib Organisasi a. Adalah untuk perkembangan profesional mahasiswa Bimbingan dan Konseling sesuai dengan keilmuan dan dalam rangka mengantisipasi dan dinamisasi perkembangan IPTEK, maka IMABKIN perlu diwujudkan secara jelas dan dikembangkan. b. Bertujuan untuk meningkatkan ketertiban oganisasi perlu dilakukan koordinasi dan konsolidasi antar anggota IMABKIN. 2. Tata Tertib Administrasi a. Untuk menjalankan tata tertib administrasi, baik administrasi personalia, keuangan, maupun kegiatan, pengurus IMABKIN wajib membuat laporan dengan ketentuan sebagai berikut:  Pendahuluan  

Kondisi Idealitas Kondisi Realitas  Kepengurusan  Sarana penunjang  Kondisi lembaga  Hubungan kelembagaan

 

Realitas Aktivitas Evaluasi dan Proyeksi

 Penutup b. Khusus untuk menjalankan administrasi keuangan berdasarkan sistem pengalokasian, sebagai berikut: Keuangan IMABKIN berasal dari uang iuran pengurus, sumbangan yang tidak mengikat, dan sumbangan lainnya yang dipergunakan berdasarkan kesepakatan bersama. 3. Tata Tertib Komunikasi Sistem komunkasi yang dijalankan antar pengurus IMABKIN adalah dengan mengadakan rapat koordinasi dan dengar pendapat. a. Yang bertindak sebagai koordinator pada rapat koordinasi adalah ketua IMABKIN ditingkat pusat, koordinator wilayah di tingkat wilayah, dan koordinator daerah di tingkat daerah. b. Rapat dengar pendapat dilakukan dengan pengurus wilayah dan atau pengurus daerah disesuaikan dengan kebutuhan. 4. Tata Tertib Kegiatan a. Setiap kegiatan yang dilakukan harus berlandaskan pada GBHK disesuaikan dengan sifat, fungsi, dan tujuan IMABKIN dengan memegang teguh amanat organisasi hasil kongres. b. Hendaknya setiap kegiatan yang dilakukan dapat menyentuh kepentingan aspirasi mahasiswa, sehingga kegiatan tersebut mempunyai daya tawar terhadap mahasiswa Bimbingan dan Konseling se-Indonesia. c. Untuk menjamin keselarasan pelaksanaan kegiatan IMABKIN perlu adanya perencanaan, baik dari segi waktu, pelaksanaan, dana, personil, maupun tata kerjanya. Dengan demikian dapat diadakan rapat koordinasi yang diatur Pengurus Pusat IMABKIN.


14


5. Tata Tertib Kerumahtanggaan Perlu pembenahan dan peningkatan penggunaan tiap-tiap kesekretariatan masing-masing ketua IMABKIN, ketua wilayah dan daerah. Perlu dibuat grafik, jadwal kegiatan atau time schedule, inventarisasi, perlengkapan, struktur organisasi dan kelengkapan organisasi lainnya. VIII. Penutup Demikian mekanisme organisasi IMABKIN ini dibuat untuk dijadikan landasan aktifitas organisasi IMABKIN.

PROGRAM KERJA BIDANG AKADEMI DAN PROFESI PENGURUS PUSAT IKATAN MAHASISWA BIMBINGAN DAN KONSELING INDONESIA PERIODE 2011-2013

No 1

Nama kegiatan

Bentuk kegiatan

Sasaran

Frekuensi

Waktu

Jurnal

Mengumpulkan karya

Mahasiswa,

2x dalam satu

Tentatif

IMABKIN

ilmiah ataupun jurnal dari Mahasiswa, Alumni, dan Dosen Bimbingan dan Konseling

Alumni, dan Dosen Bimbingan dan Konseling

periode kepengurusan

2.

Penelitian

Menyusun penenlitian tentang tentang kondisi nyata daerah yang bentuk laporan dilakukan secra on line

Mahasiswa BK

3x dalam satu periode kepengurusan

Tentatif

3

Studi Banding

Melakukan Studi Banding ke luar negeri

Mahasiswa BK

1 x dalam satu periode kepengurusan

Juni 2013

4

Training Konselor

Pelatihan di masingmasing daerah ketika masih menjadi mahasiswa S1 BK sebelum menempuh program profesi konselor

Mahasiswa BK


Tentatif

5

Lomba Konseling Mahasiswa tingkat daerah dan

Lomba Karya Tulis Ilmiah, Lomba Simulasi Teknik Konseling, Lomba Cerdas Cermat

Mahasiswa BK


OktoberDesember 2013


15


nasional

PROGRAM KERJA BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENGURUS PUSAT IKATAN MAHASISWA BIMBINGAN DAN KONSELING INDONESIA PERIODE 2011-2013 No

Program

Tujuan

1.

Menerbitkan tabloid IMABKIN minimal 3 kali dalam satu periode.

Untuk memberikan informasi kepada seluruh mahasiswa Bimbingan dan Konseling serta memfasilitasi mahasiswa BK untuk menyalurkan karyanya melalui tulisan.

2.

Publikasi melalui Website resmi IMABKIN

Untuk mempublikasikan informasi menegenai Bimbingan dan Konseling kepada khalayak umum.

3

Menyediakan layanan sms centre IMABKIN

Untuk memfasilitasi mahasiswa BK dalam menyalurkan aspirasinya melalui layanan sms centre dan kemudian diterbitkan ditablid.

4

Membuat data base perguruan tinggi yang memiliki jurusan bimbingan dan konseling.

Untuk mendata perguruan tinggi se-indonesia yang memiliki jurusan BK agar dapat menjalin komunikasi dan saling bertukar informasi.


16


PROGRAM KERJA BIDANG SOSIAL DAN POLITIK PENGURUS PUSAT IKATAN MAHASISWA BIMBINGAN DAN KONSELING INDONESIA PERIODE 2011-2013 1. Keikutsertaan dalam program kerja pemerintah untuk mengembangan pendidikan berkarakter 2. Melakukan dialog dengan pemerintah dalam kejelasan pelaksanaan kerja BK 3. Melakukan bakti sosial serta pendampingan thd masyarakat didaerah-daerah yang terkena bencana dan masyarakat pedalaman

PROGRAM KERJA KOORDINATOR WILAYAH PENGURUS PUSAT IKATAN MAHASISWA BIMBINGAN DAN KONSELING INDONESIA PERIODE 2011-2013  



Melaksanakan muswil dan rakerwil Merangkul teman-teman universitas bimbingan dan konseling agar dapat masuk kedalam IMABKIN khususnya pada wilayah III ( Kalimantan ) serta sekaligus memberikan informasi mengenai IMABKIN dan mengaktifkan serta mengefesiensikan IMABKIN yang sesungguhnya di wilayah III Melaksanakan musda dan rakerda


17


RAPAT KERJA NASIONAL (RAKERNAS) III IKATAN MAHASISWA BIMBINGAN DAN KONSELING INDONESIA (IMABKIN) SURAT KETETAPAN Nomor: 05/A/PP.IMABKIN/RAKERNAS/VI/2012 Tentang: Fungsi, Mekanisme, serta Ketentuan Pembuatan KTA (Kartu Tanda Anggota) Ikatan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Indonesia (IMABKIN) Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Rapat Kerja Nasional Ikatan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Indonesia, setelah: Menimbang : 1. Bahwa demi mewujudkan kelancaran dan ketertiban pelaksanaan acara Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) III Ikatan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Indonesia (IMABKIN), maka dipandang perlu adanya pembahasan fungsi, mekanisme, serta ketentuan KTA IMABKIN 2. Bahwa untuk memberi kepastian hukum, maka dipandang perlu membuat ketetapan Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) III Ikatan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Indonesia (IMABKIN) tentang Fungsi, Mekanisme, serta Ketentuan Pembuatan KTA (Kartu Tanda Anggota) Ikatan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Indonesia (IMABKIN) Mengingat


Memperhatikan : Hasil sidang Pleno Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) III Ikatan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Indonesia (IMABKIN) tentang Fungsi, Mekanisme, serta Ketentuan Pembuatan KTA (Kartu Tanda Anggota) Ikatan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Indonesia (IMABKIN)

Menetapkan


Memutuskan 1. Fungsi, Mekanisme, serta Ketentuan Pembuatan KTA (Kartu Tanda Anggota) Ikatan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Indonesia (IMABKIN) 2. Keputusan ini agar dilaksanakan secara amanat dan bertanggung jawab 3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 4. Keputusan ini akan ditinjau kembali dikemudian hari bila terdapat kekeliruan

:



Presidium II,

Presidium III,


Mentari Nur Puspita NIM 10601060007



18


Fungsi, Mekanisme, serta Ketentuan Pembuatan KTA (Kartu Tanda Anggota) Ikatan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Indonesia (IMABKIN) Fungsi KTA - Sebagai tanda pengenal keanggotaan IMABKIN - Sebagai persyaratan mengikuti kegiatan IMABKIN seluruh Indonesia - Database keanggotaan IMABKIN Mekanisme Pembuatan KTA - Himpunan Jurusan mengoordinir mahasiswa Bimbingan dan Konseling yang akan membuat KTA - Himpunan Jurusan menyerahkan data kepada Pengurus Daerah yang akan disalurkan ke Pengurus Wilayah, Pengurus Wilayah menyalurkan kepada Penguru Pusat untuk selanjutnya diproses. Sasaran KTA dibuat oleh seluruh mahasiswa Bimbingan dan Konseling di seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Biaya KTA Dalam pembuatan KTA dikenakan biaya sebesar Rp 10.000,Waktu Pembuatan KTA Pembuatan KTA dibagi menjadi 3 periode dalam setahun yaitu periode bulan Juli, bulan Oktober, dan bulan Maret. Pembuatan KTA akan dimulai pada bulan Juli 2012.


19


RAPAT KERJA NASIONAL (RAKERNAS) III IKATAN MAHASISWA BIMBINGAN DAN KONSELING INDONESIA (IMABKIN) SURAT KETETAPAN Nomor: 06/A/PP.IMABKIN/RAKERNAS/VI/2012 Tentang: PERUBAHAN SUSUNAN ACARA RAKERNAS III IKATAN MAHASISWA BIMBINGAN DAN KONSELING INDONESIA (IMABKIN) Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Rapat Kerja Nasional Ikatan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Indonesia, setelah: Menimbang : 1. Bahwa demi mewujudkan kelancaran dan ketertiban pelaksanaan acara Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) III Ikatan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Indonesia (IMABKIN), maka dipandang perlu adanya perubahan susunan acara. 2. Bahwa untuk memberi kepastian hukum, maka dipandang perlu membuat ketetapan Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) III Ikatan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Indonesia (IMABKIN) tentang perubahan susunan acara.. Mengingat

: 1.

Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) IMABKIN

Memperhatikan : Hasil sidang Pleno Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) Ikatan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Indonesia (IMABKIN) tentang perubahan susunan acara.

Menetapkan


Memutuskan : 1. Perubahan Susunan Acara Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) III Ikatan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Indonesia (IMABKIN) 2. Keputusan ini agar dilaksanakan secara amanat dan bertanggung jawab 3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 4. Keputusan ini akan ditinjau kembali dikemudian hari bila terdapat kekeliruan



Presidium II,




20


Susunan Acara Rapat Kerja Nasional III Ikatan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Indonesia Kamis, 7 Juni 2012 Waktu Kegiatan 08.00-08.45 Registrasi Ulang Peserta 09.00-10.00 Pembukaan 10.00-10.50 Sidang I  Pembahasan dan penetapan Susunan Acara Sidang 10.50-21.50 Sidang II  Pembahasan dan Penetapan Tata Tertib Sidang 21.50-22.55 Sidang III  Penetapan Pimpinan Sidang Tetap 22.55-23.00 Sidang IV  Pembentukan Anggota Komisi, Rapat Komisi, Pembahasan Hasil Rapat Komisi 23.00-…… Tidur Jum’at, 8 Juni 2012 Waktu Kegiatan 07.30-08.00 Registrasi Ulang Peserta 08.00-11.50 Lanjutan Sidang IV  Pembentukan Anggota Komisi, Rapat Komisi, Pembahasan Hasil Rapat Komisi 11.50-13.15 Ishoma 13.15-16.40 Lanjutan Sidang IV  Pembentukan Anggota Komisi, Rapat Komisi, Pembahasan Hasil Rapat Komisi 16.40-19.00 Ishoma 19.00-19.48 Lanjutan Sidang IV  Pembentukan Anggota Komisi, Rapat Komisi, Pembahasan Hasil Rapat Komisi 19.48-21.37

21.37-22.43

22.43-23.15 23.15-23.59 24.00-……

Keterangan

Keterangan

Sidang V  Pembahasan dan Penetapan Mekanisme KTA Sidang VI  Pembahasan dan Penetapan terkait BKI dalam IMABKIN Pembacaan Hasil-hasil Sidang RAKERNAS IMABKIN Laporan Kondisional Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah IMABKIN Tidur


21


RAPAT KERJA NASIONAL (RAKERNAS) III IKATAN MAHASISWA BIMBINGAN DAN KONSELING INDONESIA (IMABKIN) SURAT KETETAPAN Nomor: 07/A/PP.IMABKIN/RAKERNAS/VI/2012 Tentang: Status Mahasiswa BKI Tarbiyah dalam Keanggotaan IMABKIN Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Rapat Kerja Nasional Ikatan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Indonesia, setelah: Menimbang : 1. Bahwa demi mewujudkan kelancaran dan ketertiban pelaksanaan acara Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) III Ikatan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Indonesia (IMABKIN), maka dipandang perlu adanya status mahasiswa BKI Tarbiyah dalam keanggotan IMABKIN 2. Bahwa untuk memberi kepastian hukum, maka dipandang perlu membuat ketetapan Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) III Ikatan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Indonesia (IMABKIN) tentang status Mahasiswa BKI Tarbiyah dalam keanggotaan IMABKIN Mengingat


Memperhatikan : Hasil sidang Pleno Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) III Ikatan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Indonesia (IMABKIN) tentang Status Mahasiswa BKI Tarbiyah dalam keanggotaan IMABKIN

Menetapkan

:

1 2 3 4


Memutuskan Mahasiswa BKI yang terdapat dalam fakultas Tarbiyah adalah termasuk dalam keanggotaan IMABKIN Keputusan ini agar dilaksanakan secara amanat dan bertanggung jawab Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan Keputusan ini akan ditinjau kembali dikemudian hari bila terdapat kekeliruan



Presidium II,

Presidium III,





22


RAPAT KERJA NASIONAL (RAKERNAS) III IKATAN MAHASISWA BIMBINGAN DAN KONSELING INDONESIA (IMABKIN) SURAT KETETAPAN Nomor: 08/A/PP. IMABKIN/RAKERNAS/VI/2012 Tentang: KEPUTUSAN RAPAT KERJA NASIONAL (RAKERNAS) III IKATAN MAHASISWA BIMBINGAN DAN KONSELING INDONESIA (IMABKIN) Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Rapat Kerja Nasional Ikatan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Indonesia, setelah: Menimbang : 1. Bahwa demi menunjukkan eksistensi organisasi, perlu direncanakan langkah-langkah dan program kerja pengurus pusat (PP) Ikatan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Indonesia (IMABKIN) dalam 1 periode kepengurusan. 2. Bahwa untuk memberi kepastian hukum, maka dipandang perlu membuat ketetapan Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) III Ikatan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Indonesia (IMABKIN) tentang keputusan Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) III Ikatan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Indonesia (IMABKIN). Mengingat

: 1. Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) IMABKIN 2. Garis-Garis Besar Haluan Kerja (GBHK) dan Mekanisme Organisasi (MKO) IMABKIN

Memperhatikan : Aspirasi peserta Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) III Ikatan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Indonesia (IMABKIN)

Menetapkan


Memutuskan : 1. Keputusan Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) III Ikatan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Indonesia (IMABKIN) 2. Keputusan ini agar dilaksanakan secara amanat dan bertanggung jawab 3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 4. Keputusan ini akan ditinjau kembali di kemudian hari bila terdapat kekeliruan : Aula Bapelkes Riau : Jum’at : 8 Juni 2012 : 23.15 WIB


Presidium II,

Presidium III,



Nuzula Fahmi NIM


23


Lampiran Surat Ketetapan Sidang Pleno Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) III Ikatan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Indonesia (IMABKIN) nomor: 08/A/PP. IMABKIN/RAKERNAS/VI/2012 HASIL-HASIL SIDANG PLENO RAPAT KERJA NASIONAL (RAKERNAS) III IKATAN MAHASISWA BIMBINGAN DAN KONSELING INDONESIA (IMABKIN)

1. GBHK dan MKO Ikatan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Indonesia 2. Program Kerja Pengurus Pusat Ikatan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Indonesia Bidang Akademi dan Profesi  Jurnal IMABKIN  Penelitian  Studi Banding  Training Konselor  Lomba Konseling Mahasiswa Tingkat Daerah dan Nasional Bidang Informasi dan Komunikasi    

Tabloid Website SMS Centre Database

Bidang Sosial dan Politik   

Keikutsertaan dalam program kerja pemerintah untuk mengembangan pendidikan berkarakter Melakukan dialog dengan pemerintah dalam kejelasan pelaksanaan kerja BK Melakukan bakti sosial serta pendampingan thd masyarakat didaerah-daerah yang terkena bencana dan masyarakat pedalaman

Bidang Pengembangan Sumber Daya Organisasi Koordinator Wilayah  Melaksanakan muswil dan rakerwil  Merangkul teman-teman universitas bimbingan dan konseling agar dapat masuk kedalam IMABKIN khususnya pada wilayah III ( Kalimantan ) serta sekaligus memberikan informasi mengenai IMABKIN dan mengaktifkan serta mengefesiensikan IMABKIN yang sesungguhnya di wilayah  Melaksanakan musda dan rakerda 3. Fungsi, Mekanisme, dan Ketentuan Pembuatan KTA Fungsi KTA - Sebagai tanda pengenal keanggotaan IMABKIN - Sebagai persyaratan mengikuti kegiatan IMABKIN seluruh Indonesia - Database keanggotaan IMABKIN Mekanisme Pembuatan KTA - Himpunan Jurusan mengoordinir mahasiswa Bimbingan dan Konseling yang akan membuat KTA - Himpunan Jurusan menyerahkan data kepada Pengurus Daerah yang akan disalurkan ke Pengurus Wilayah, Pengurus Wilayah menyalurkan kepada Penguru Pusat untuk selanjutnya diproses. Sasaran KTA dibuat oleh seluruh mahasiswa Bimbingan dan Konseling di seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Biaya KTA


24


Dalam pembuatan KTA dikenakan biaya sebesar Rp 10.000,Waktu Pembuatan KTA Pembuatan KTA dibagi menjadi 3 periode dalam setahun yaitu periode bulan Juli, bulan Oktober, dan bulan Maret. Pembuatan KTA akan dimulai pada bulan Juli 2012. 4. Kedudukan BKI dalam IMABKIN Mahasiswa BKI yang terdapat dalam Fakultas Tarbiyah adalah termasuk dalam keanggotaan IMABKIN


25

RAPAT KERJA NASIONAL (RAKERNAS) III IKATAN MAHASISWA BIMBINGAN DAN KONSELING INDONESIA (IMABKIN)

Recommend Documents