MUSYAWARAH DAN RAPAT KERJA NASIONAL IKATAN LEMBAGA MAHASISWA PSIKOLOGI INDONESIA ( ILMPI ) “PSIKOLOGI BERSATU DEMI NUSANTARA” ANGGARAN RUMAH TANGGA IKATAN LEMBAGA MAHASISWA PSIKOLOGI INDONESIA
1. 2. 3. 4.
BAB I KEANGGOTAAN Pasal 1 Status Keanggotaan Anggota ILMPI adalah Lembaga Eksekutif Mahasiswa Jurusan/Program Studi/Fakultas Psikologi di Indonesia. Keanggotaan ILMPI ditetapkan dalam Musyawarah Nasional atau dengan surat keputusan Sekretaris Jenderal berdasarkan rekomendasi Koordinator Wilayah. Apabila Koordinator Wilayah berhalangan tetap maka ketetapan keanggotaan dapat diakomodir langsung oleh Sekretaris Jenderal. Setiap Lembaga Eksekutif Mahasiswa Jurusan/Program Studi/Fakultas Psikologi dapat menjadi anggota ILMPI secara resmi dan sah jika telah mendaftarkan diri dengan melengkapi administrasi yang akan ditetapkan kemudian.
Pasal 2 Hak Anggota 1. Setiap anggota ILMPI mempunyai hak untuk memilih dan dipilih. 2. Setiap anggota mempunyai hak untuk mendapatkan informasi, mengetahui dan mengikuti segala kegiatan yang diselenggarakan oleh ILMPI. 3. Setiap anggota mempunyai hak untuk mengemukakan pendapat dan atau mengajukan usulan serta pertayaan lisan dan atau tertulis melalui mekanisme yang akan ditetapkan kemudian.
1. 2. 3. 4.
Pasal 3 Kewajiban Anggota Melaksanakan dan menaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Menjaga nama baik ILMPI Berpartisipasi aktif dan berkomitmen dalam kegiatan ILMPI Membayar iuran anggota
Pasal 4 Sanksi-Sanksi 1. Surat Peringatan 1 (SP 1) diberikan pada anggota yang melanggar pada salah satu ayat yang terdapat pada pasal 3 selambat-lambatnya sampai tenggang waktu yang ditentukan. 2. Surat Peringatan 2 (SP 2) diberikan pada anggota apabila tidak mengindahkan SP 1 atau melanggar dua ayat pada pasal 3 selambat-lambatnya sampai tenggang waktu yang ditentukan. 3. Jika pasal 4 ayat 2 tidak diindahkan, maka akan dicabut status keanggotaannya atas rekomendasi koordinator wilayah.
MUSYAWARAH DAN RAPAT KERJA NASIONAL IKATAN LEMBAGA MAHASISWA PSIKOLOGI INDONESIA ( ILMPI ) “PSIKOLOGI BERSATU DEMI NUSANTARA” Pasal 5 Berakhirnya Keanggotaan. Anggota ILMPI akan kehilangan keanggotaannya apabila: 1. Jurusan/Program Studi/Fakultas yang bersangkutan atau lembaga tempat bernaung dibubarkan. 2. Lembaga eksekutif mahasiswa Psikologi yang bersangkutan menyatakan mengundurkan diri dengan mengajukan surat pengunduran diri yang ditujukan kepada Sekretaris Jendral. 3. Berdasarkan keputusan Musyawarah Nasional (Munas) yang direkomendasikan oleh koordinator wilayah kepada pengurus harian nasional yang telah dinyatakan melanggar kewajiban sebagai anggota
1. 2. 3. 4.
BAB II KEPENGURUSAN Pasal 6 Pengurus ILMPI merupakan individu yang mendapat rekomendasi dari lembaga eksekutif mahasiswa psikologi diperguruan tingginya Pengurus harian nasional harus mendapatkan promosi jenjang struktur dari wilayah Setiap pengurus bertanggung jawab atas satu periode kepengurusan. Lama satu periode kepengurusan adalah satu tahun.
Pasal 7 Hak Pengurus 1. Setiap pengurus berhak mendapatkan Surat Keputusan selambat-lambatnya 30 hari setelah kepengurusan terbentuk. 2. Setiap pengurus berhak mendapatkan informasi dan mengetahui semua kegiatan yang dilaksanakan oleh ILMPI 3. Memiliki kewenangan dalam merealisasikan dan mengembangkan program kerja yang ada di ILMPI Pasal 8 Kewajiban Pengurus 1. Berkomitmen untuk berperan aktif dalam menjalankan arahan kerja sesuai dengan AD/ART, GBHO dan GBHK. 2. Menjalankan program kerja yang telah ditetapkan dan disahkan didalam rapat kerja 3. Mengikuti agenda rutin meliputi musyawarah, rapat kerja, rapat koordinasi dalam tataran wilayah maupun nasional sekurang-kurangnya 50% dari agenda yang ada. 4. Menjalankan komunikasi dan koordinasi yang baik antar kepengurusan nasional maupun
MUSYAWARAH DAN RAPAT KERJA NASIONAL IKATAN LEMBAGA MAHASISWA PSIKOLOGI INDONESIA ( ILMPI ) “PSIKOLOGI BERSATU DEMI NUSANTARA” wilayah. 5. Bertanggungjawab dalam menjalankan komunikasi dan koordinasi yang baik antara ILMPI dengan lembaga eksekutif mahasiswa di wilayahnya. Pasal 9 Sanksi-Sanksi 1. Surat peringatan 1 (SP 1) diberikan pada pengurus yang melanggar salah satu ayat yang terdapat dalam pasal 8. 2. Surat peringatan 2 (SP 2) diberikan kepada pengurus apabila tidak mengindahkan SP 1 atau melanggar 2 ayat yang terdapat dalam pasal 8. 3. Jika pada pasal 9 ayat 1 dan 2 tidak diindahkan, maka: a. Untuk kepengurusan wilayah, pencabutan status kepengurusan berdasarkan rekomendasi koordinator wilayah yang disetujui oleh Sekretaris Jendral. b. Untuk kepengurusan nasional, Sekretaris Jendral.
pencabutan status kepengurusan langsung dari
Pasal 10 Berakhirnya Status Kepengurusan 1. Berakhirnya kepengurusan setelah diterimanya laporan pertanggungjawaban di Musyawarah Nasional bagi Pengurus Harian Nasional dan Pengurus Nasional dan di Musyawarah Wilayah bagi Pengurus Harian Wilayah dan Pengurus Wilayah. 2. Apabila pengurus mengundurkan diri secara lisan dan tulisan yang diterima oleh Sekretaris Jendral ILMPI dengan melampirkan surat persetujuan dari lembaga eksekutif mahasiswa 3. Apabila pengurus dikenakan sanksi pencabutan status kepengurusan
1. 2. 3. 4. 5.
BAB III STRUKTUR ORGANISASI Pasal 11 Musyawarah Nasional Musyawarah Nasional adalah pemegang kekuasaan tertinggi di ILMPI. Musyawarah Nasional dilakukan satu kali dalam satu periode kepengurusan. Musyawarah Nasional dipimpin oleh pimpinan sidang yang dipilih oleh peserta sidang Pengurus Harian Nasional bertanggung jawab atas penyelanggaraan Musyawarah Nasional. Peserta Musyawarah Nasional adalah : a. Pengurus ILMPI b. Mahasiswa Psikologi yang didelegasikan oleh Perguruan Tinggi yang telah menjadi anggota ILMPI
MUSYAWARAH DAN RAPAT KERJA NASIONAL IKATAN LEMBAGA MAHASISWA PSIKOLOGI INDONESIA ( ILMPI ) “PSIKOLOGI BERSATU DEMI NUSANTARA” c. DPO Nasional dan DPO Wilayah 6. Tugas dan wewenang musyawarah nasional di urutkan sesuai dengan manual acara : a. Menetapkan Draft Manual Acara b. Menetapkan Draft Tata Tertib Musyawarah Nasional c. Menetapkan Draft Pemilihan Presidum Sidang Tetap Musyawarah Nasional. d. Menetapkan Pemilihan Presidium Sidang Tetap e. Mengevaluasi untuk kemudian menetapkan, menerima, menerima dengan syarat, atau menolak pertanggungjawaban Sekretaris Jenderal periode sebelumnya f. Menetapkan dan mengesahkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ILMPI (AD/ART) g. Menetapkan dan mengesahkan Garis Besar Haluan Organisasi ILMPI (GBHO) serta Garis Besar Haluan Kerja ILMPI (GBHK) h. Menetapkan Draft Pemilihan Sekretaris Jenderal ILMPI Periode selanjutnya i. Menetapkan Sekretaris Jenderal ILMPI Periode selanjutnya j. Menetapkan Draft Pemilihan Koordinator Badan Kelengkapan Nasional ILMPI k. Menetapkan Koordinator Badan Kelengkapan Nasional ILMPI l. Serah Terima Jabatan dari Sekretaris Jenderal ILMPI Periode saat ini kepada Sekretaris Jenderal ILMPI periode selanjutnya m. Pelantikan Sekretaris Jenderal ILMPI oleh Presidium Sidang Tetap Musyawarah Nasional n. Menetapkan Keputusan Tambahan 7. Dalam keadaan darurat, dapat diadakan Musyawarah Nasional Luar Biasa ILMPI (MUNASLUB). 8. Musyawarah Nasional Luar Biasa memiliki wewenang yang sama dengan Musyawarah Nasional. 9. Musyawarah Nasional diselenggarakan bersamaan dengan Rapat Kerja Nasional.
1. 2. 3. 4. 5.
6. 7.
Pasal 12 Musyawarah Wilayah Musyawarah wilayah adalah pemegang kekuasaan tertinggi organisasi tingkat wilayah. Musyawarah wilayah dilakukan satu kali dalam satu periode kepengurusan. Musyawarah wilayah dipimpin oleh pimpinan sidang yang dipilih oleh peserta sidang. Pengurus Harian Wilayah bertanggung jawab atas penyelenggaraan Musyawarah Wilayah. Tugas dan wewenang: a. Menetapkan tata tertib Musyawarah Wilayah b. Mengevaluasi untuk kemudian menetapkan, menerima, menerima dengan syarat, atau menolak pertanggungjawaban Koordinator Wilayah c. Menetapkan Koordinator Wilayah d. Menetapkan Koordinator Badan Kelengkapan Wilayah e. Menetapkan dan mengesahkan rekomendasi musyawarah wilayah Dalam keadaan darurat, dapat diadakan Musyawarah Wilayah Luar Biasa (MUSWILUB) ILMPI Musyawarah Wilayah Luar Biasa memiliki wewenang yang sama dengan Musyawarah Wilayah .
MUSYAWARAH DAN RAPAT KERJA NASIONAL IKATAN LEMBAGA MAHASISWA PSIKOLOGI INDONESIA ( ILMPI ) “PSIKOLOGI BERSATU DEMI NUSANTARA” 8. Musyawarah wilayah dan rapat kerja wilayah dapat dilaksanakan bersamaan atau terpisah sesuai kebutuhan wilayah masing-masing
1. 2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Pasal 13 Pengurus Harian Nasional Pengurus Harian Nasional adalah Pengurus Harian di tingkat Nasional yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal. Pengurus Harian Nasional terdiri dari Sekretaris Jenderal, Koordinator Badan Kesekretariatan Nasional, Koordinator Badan Keuangan Nasional, Koordinator Badan Informasi dan Komunikasi Nasional, Koordinator Badan Pengembangan dan Pengkajian Keilmuan Nasional, Badan Pengembangan dan Pengabdian Masyarakat Nasional dan Koordinator Badan Pengembangan Organisasi Nasional Sekretaris Jenderal a. Sekretaris Jenderal adalah koordinator tertinggi tingkat Nasional yang ditetapkan pada Musyawarah Nasional b. Masa jabatan Sekretaris Jenderal adalah satu tahun periode dan tidak dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya c. Sekretaris Jenderal bertanggung jawab kepada Musyawarah Nasional d. Sekretaris Jenderal bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan hasil Rapat Kerja Nasional e. Sekretaris Jenderal wajib melaporkan hasil-hasil pelaksanaan Rapat Kerja Nasional padaMusyawarah Nasional di akhir masa jabatannya. f. Sekretaris Jenderal mewakili ILMPI dalam hubungannya dengan organisasi/instansi/lembaga lain di tingkat Nasional maupun internasional. g. Sekretaris Jenderal bertanggung jawab atas penyelenggaraan Rapat Kerja Nasional Koordinator Badan Kesekretariatan Nasional a. Bertanggung jawab terhadap fungsi kesekretariatan ILMPI b. Bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Koordinator Badan Keuangan Nasional a. Bertanggung jawab mengelola keuangan ILMPI tingkat Nasional b. Bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Koordinator Badan Informasi dan Komunikasi Nasional a. Bertanggung jawab pada informasi dan komunikasi dalam lingkup Nasional b. Bertanggung jawab dalam informasi dan komunikasi yang bersifat internal dan eksternal organisasi dalam lingkup Nasional dan Internasional. c. Bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Koordinator Badan Pengembangan Organisasi Nasional a. Bertanggung jawab menjalankan fungsi Bidang Pengembangan Organisasi Nasional Lingkup Nasional b. Bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Koordinator Badan Pengembangan dan Pengabdian Masyarakat Nasional a. Bertanggung jawab menjalankan fungsi Bidang Pengembangan dan Pengabdian Masyarakat Nasional Lingkup Nasional b. Bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal
MUSYAWARAH DAN RAPAT KERJA NASIONAL IKATAN LEMBAGA MAHASISWA PSIKOLOGI INDONESIA ( ILMPI ) “PSIKOLOGI BERSATU DEMI NUSANTARA” 9. Koordinator Badan Pengembangan dan Pengkajian Keilmuan Nasional a. Bertanggung jawab menjalankan fungsi Bidang Pengembangan dan Pengkajian Keilmuan Nasional Lingkup Nasional b. Bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal 10. Pertemuan Pengurus Harian Nasional ditentukan oleh Sekretaris Jenderal sesuai dengan kebutuhan.
1. 2.
3.
4.
5.
6.
Pasal 14 Pengurus Harian Wilayah Pengurus Harian Wilayah adalah pengurus harian di tingkat wilayah yang dipimpin oleh Koordinator Wilayah. Pengurus Harian Wilayah sekurang-kurangnya terdiri dari Koordinator Wilayah, Koordinator Badan Kesekretariatan Wilayah, Koordinator Badan Keuangan Wilayah, Koordinator Badan Pengembangan Organisasi Wilayah, Koordinator Badan Informasi dan Komunikasi Wilayah, Koordinator Badan Pengembangan Pengkajian Keilmuan Wilayah, Koordinator Badan Pengembangan Pengabdian Masyarakat Wilayah dan disesuaikan dengan kebutuhan pengurus wilayah masing-masing. Koordinator Wilayah a. Koordinator Wilayah adalah pengurus harian tertinggi tingkat wilayah yang ditetapkan pada Musyawarah Wilayah. b. Masa jabatan Koordinator Wilayah adalah satu tahun periode dan tidak dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya c. Koordinator Wilayah bertanggung jawab kepada Musyawarah Wilayah dan Sekretaris Jenderal. d. Koordinator Wilayah bertanggung jawab atas penyelenggaraan Rapat Kerja Wilayah. e. Koordinator Wilayah bertugas mengoordinasikan pelaksanaan hasil Rapat Kerja Wilayah dan Musyawarah Kerja Wilayah. f. Koordinator Wilayah wajib melaporkan perkembangan wilayah setiap enam bulan sekali kepada Sekretaris Jenderal. g. Koordinator Wilayah wajib melaporkan hasil pelaksanaan Rapat Kerja Wilayah pada Musyawarah Wilayah di akhir masa jabatannya h. Koodinator Wilayah mewakili ILMPI dalam hubungannya dengan organisasi/instansi/lembaga lain dalam lingkup Wilayah Koordinator Badan Kesekretariatan Wilayah a. Bertanggung jawab terhadap fungsi kesekretariatan wilayah b. Bertanggung jawab kepada Koordinator Wilayah Koordinator Badan Keuangan Wilayah a. Bertanggung jawab mengelola keuangan ILMPI tingkat wilayah b. Bertanggung jawab kepada Koordinator Wilayah Koordinator Badan Informasi dan Komunikasi Wilayah a. Bertanggung jawab dalam informasi dan komunikasi yang bersifat internal dan eksternal organisasi dalam lingkup wilayah. b. Bertugas untuk memberikan informasi bagi dan dari lembaga eksekutif mahasiswa prodi/jurusan/fakultas psikologi di wilayah masing-masing
MUSYAWARAH DAN RAPAT KERJA NASIONAL IKATAN LEMBAGA MAHASISWA PSIKOLOGI INDONESIA ( ILMPI ) “PSIKOLOGI BERSATU DEMI NUSANTARA” c. Bertanggung jawab kepada Koordinator Wilayah. 7. Koordinator Badan Pengembangan Organisasi wilayah a. Bertanggung jawab untuk mengoordinasikan pelaksanaan program kerja Badan Pengembangan organisasi yang disepakati dalam Rapat Kerja Wilayah. b. Bertanggung jawab kepada Koordinator Wilayah 8. Koordinator Badan Pengembangan dan Pengabdian Masyarakat Wilayah a. Bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan pelaksanaan program Badan Pengembangan dan Pengabdian Masyarakat yang disepakati dalam Rapat Kerja Wilayah. b. Bertanggung jawab kepada Koordinator Wilayah. 9. Koordinator Badan Pengembangan dan Pengkajian Keilmuan Wilayah a. Bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan pelaksanaan program kerja Badan Pengembangan dan Pengkajian Keilmuan yang disepakati dalam Rapat Kerja Wilayah. b. Bertanggung jawab kepada Koordinator Wilayah 10. Pertemuan Pengurus Harian Wilayah ditentukan oleh Koordinator Wilayah sesuai dengan kebutuhan.
Pasal 15 Dewan Pertimbangan Organisasi 1. Dewan Pertimbangan Organisasi adalah orang-orang yang dianggap telah berjasa memajukan organisasi dan pemikiran-pemikirannya dibutuhkan untuk kemajuan organisasi. 2. Dewan Pertimbangan Organisasi terdiri dari Pengurus Harian Nasional atau Pengurus Harian Wilayah yang telah dinyatakan demisioner pada periode sebelumnya 3. Dewan Pertimbangan Organisasi nasional berhak memberi pengawasan kepada Sekretaris Jenderal ILMPI 4. Dewan Pertimbangan Organisasi wilayah berhak memberi pengawasan kepada korwil 5. Dewan Pertimbangan Organisasi nasional berkewajiban pertimbangan, atau buah fikiran kepada pengurus nasional
memberi
pengarahan,
6. Dewan Pertimbangan Organisasi wilayah berkewajiban memberi pengarahan, pertimbangan, atau buah fikiran kepada pengurus wilayah.
Pasal 16 Badan Kelengkapan 1. Badan kelengkapan ILMPI terdiri dari badan kelengkapan Nasional dan badan kelengkapan wilayah. 2. Badan kelengkapan Nasional terdiri dari Badan Kesekretariatan Nasional, Badan Keuangan
MUSYAWARAH DAN RAPAT KERJA NASIONAL IKATAN LEMBAGA MAHASISWA PSIKOLOGI INDONESIA ( ILMPI ) “PSIKOLOGI BERSATU DEMI NUSANTARA” Nasional, Badan Informasi dan Komunikasi Nasional, Badan Pengembangan Organisasi Nasional, Badan Pengembangan dan Pengabdian Masyarakat Nasional, serta Badan Pengembangan dan Pengkajian Keilmuan Nasional 3. Badan kelengkapan wilayah terdiri dari badan kesekretariatan wilayah, badan keuangan wilayah, badan informasi dan komunikasi wilayah, badan pengembangan organisasi wilayah, badan Pengembangan dan Pengabdian Masyarakat wilayah, serta Badan Pengembangan dan Pengkajian Keilmuan wilayah. BAB IV LAMBANG DAN ATRIBUT Pasal 17 Lambang Lambang ILMPI adalah Trisula bersayap berwarna ungu dengan segitiga merah putih ditengahnya, tulisan Ikatan Lembaga Mahasiswa Piskologi Indonesia ILMPI diatasnya,memiliki atap diatas tulisan, dan memiliki tiang pada sisi kanan dan kiri trisula Pasal 18 Atribut Atribut ILMPI terdiri dari : 1. Stempel ILMPI 2. Bendera ILMPI 3. Mars ILMPI 4. Almamater ILMPI BAB V KELENGKAPAN ORGANISASI Pasal 19 Musyawarah Nasional Luar Biasa Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB) diadakan apabila: 1. Diajukan oleh sekurang-kurangnya dari 2/3 jumlah anggota ILMPI. 2. Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB) ILMPI juga dapat diadakan atas permintaan Pengurus Harian Nasional dengan persetujuan dari sekurang-kurangnya dari 2/3 perguruan tinggi anggota ILMPI. 3. Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB) diselenggarakan oleh Pengurus Harian Nasional Pasal 20 Musyawarah Wilayah Luar Biasa Musyawarah Wilayah Luar Biasa (MUSWILUB) diadakan apabila: 1. Diajukan oleh sekurang-kurangnya 2/3 jumlah anggota wilayah. 2. Musyawarah Wilayah Luar Biasa (MUSWILUB) juga dapat diadakan atas permintaan Pengurus Harian Wilayah dengan persetujuan dari sekurang-kurangnya 2/3 jumlah perguruan tinggi anggota wilayah. 3. Musyawarah Wilayah Luar Biasa (MUSWILUB) diselenggarakan oleh Pengurus Harian Wilayah.
MUSYAWARAH DAN RAPAT KERJA NASIONAL IKATAN LEMBAGA MAHASISWA PSIKOLOGI INDONESIA ( ILMPI ) “PSIKOLOGI BERSATU DEMI NUSANTARA”
Pasal 21 Rapat Kerja Nasional 1) Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) ILMPI dinyatakan sah apabila dihadiri oleh Pengurus Harian Nasional dan sekurang-kurangnya 2/3 dari anggota ILMPI yang hadir 2) Rapat KerjaNasional (RAKERNAS) diselenggarakan oleh Pengurus Harian Nasional. 3) Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Pasal 22 Rapat Kerja Wilayah 1) Rapat Kerja Wilayah (RAKERWIL) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurangkurangnya 2/3 dari Pengurus Wilayah. 2) Rapat Kerja Wilayah (RAKERWIL) diselenggarakan oleh Pengurus Harian Wilayah. 3) Rapat Kerja Wilayah (RAKERWIL) dipimpin oleh Koordinator Wilayah.
1) 2) 3) 4) 5)
BAB VI PERBENDAHARAAN Pasal 23 Penyusunan anggaran dana ILMPI dilaporkan paling lambat 1 bulan setelah Rapat Kerja Penentuan iuran wajib anggota diputuskan dalam Musyawarah Nasional Kekayaan dan keuangan serta perbendaharaan ILMPI meliputi segala uang tunai, surat-surat berharga, sisa dana, dan barang-barang lain yang dimiliki secara sah oleh ILMPI. Segala sesuatu yang menyangkut persoalan keuangan baik yang masuk maupun keluar harus dibukukan dan disertai bukti yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Setiap permohonan pengeluaran untuk kegiatan harus sepengetahuan Sekertaris Jenderal untuk tugas Nasional dan sepengetahuan Koordinator Wilayah untuk tugas Wilayah.
BAB VII PERUBAHAN ANGGARAN DASAR/ANGGARAN RUMAH TANGGA Pasal 24 (1) Perubahan Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga ILMPI hanya dapat dilakukan oleh Musyawarah Nasional atau Musyawarah nasional luar biasa. (2) Rencana perubahan Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga ILMPI disampaikan kepada Pengurus Harian Nasional atas rekomendasi Pengurus Harian Wilayah yang telah dirumuskan sebelumnya dan diplenokan di Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Luar Biasa. (3) Keputusan perubahan Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga ILMPI sekurangkurangnya harus disetujui oleh 2/3 anggota yang hadir di Musyawarah Nasional Pasal 25 Setiap anggota ILMPI dianggap telah mengetahui isi Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga
MUSYAWARAH DAN RAPAT KERJA NASIONAL IKATAN LEMBAGA MAHASISWA PSIKOLOGI INDONESIA ( ILMPI ) “PSIKOLOGI BERSATU DEMI NUSANTARA” setelah ditetapkan Pasal 26 Setiap anggota ILMPI harus mentaati Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga ini dan apabila melanggarnya akan dikenakan sanksi organisasi sebagaimana yang diatur dalam ketentuan sebagai anggota. BAB VIII PENUTUP Pasal 27 Hal- hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga akan diatur dalam peraturan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
