PANITIA MUSYAWARAH DAN RAPAT KERJA NASIONAL IKATAN LEMBAGA MAHASISWA PSIKOLOGI INDONESIA KE-V TAHUN 2015 Sekretariat: Gedung D Lt. 2 Universitas Mercu Buana Jl. Raya Meruya Selatan, Kembangan, Jakarta Barat 11650
ANGGARAN DASAR IKATAN LEMBAGA MAHASISWA PSIKOLOGI INDONESIA
BAB I NAMA, WAKTU DAN TEMPAT Pasal 1 Nama Organisasi ini bernama Ikatan Lembaga Mahasiswa Psikologi Indonesia yang selanjutnya disingkat dengan ILMPI
Pasal 2 Waktu ILMPI didirikan dan disahkan pada 26 Januari 2011 untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.
Pasal 3 Tempat Kesekretariatan ILMPI bertempat di ibukota Negara Republik Indonesia
BAB II DASAR, LANDASAN DAN ASAS Pasal 4 Dasar ILMPI berdasarkan Pancasila dan UUD RI 1945
Pasal 5 Landasan ILMPI berlandaskan Tri Dharma Perguruan Tinggi
PANITIA MUSYAWARAH DAN RAPAT KERJA NASIONAL IKATAN LEMBAGA MAHASISWA PSIKOLOGI INDONESIA KE-V TAHUN 2015 Sekretariat: Gedung D Lt. 2 Universitas Mercu Buana Jl. Raya Meruya Selatan, Kembangan, Jakarta Barat 11650
Pasal 6 Asas 1. Asas Ketaqwaan Asas Ketaqwaan adalah bahwa setiap pengembangan ILMPI berazaskan pada Ketuhanan Yang Maha Esa 2. Asas Bhineka Tunggal Ika Asas Bhineka Tunggal Ika adalah bahwa keberadaan ILMPI harus mencerminkan Bhineka Tunggal Ika yaitu keberadaan yang dilaksanakan sesuai dengan kondisi setempat tetapi merupakan satu persatuan yang bulat di tingkat Nasional. 3. Asas Kekeluargaan Asas Kekeluargaan adalah bahwa hubungan ILMPI berdasarkan pada rasa saling menghormati, kasih mengasihi, toleransi serta tolong menolong dalam mencapai tujuan bersama.
BAB III BENTUK, SIFAT DAN STATUS Pasal 7 Bentuk ILMPI merupakan ikatan organisasi mahasiwa sejenis.
Pasal 8 Sifat ILMPI bersifat independen, terbuka dan non politik
Pasal 9 Status ILMPI berstatus sebagai satu- satunya organisasi antar lembaga eksekutif mahasiswa Psikologi di Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Dikti No : 82/DIKTI/Kep/2012
PANITIA MUSYAWARAH DAN RAPAT KERJA NASIONAL IKATAN LEMBAGA MAHASISWA PSIKOLOGI INDONESIA KE-V TAHUN 2015 Sekretariat: Gedung D Lt. 2 Universitas Mercu Buana Jl. Raya Meruya Selatan, Kembangan, Jakarta Barat 11650
BAB IV TUJUAN Pasal 10 Terwujudnya organisasi mahasiswa Psikologi yang mengedepankan keilmuan Psikologi sebagai perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam skala nasional.
BAB V VISI DAN MISI Pasal 11 VISI Menjadi wadah organisasi kemahasiswaan psikologi seluruh Indonesia di tingkat eksekutif, yang berorientasi pada pengembangan kualitas sumber daya mahasiswa yang berdaya guna dan berkontribusi nyata dalam pembangunan nasional
Pasal 12 MISI 1. Membangun jaringan komunikasi antar lembaga eksekutif mahasiswa psikologi di Indonesia yang memfasilitasi pertukaran informasi kegiatan kemahasiswaan di perguruan tingginya masing-masing, dan isu yang berkembang di masyarakat. 2. Melakukan pengembangan dan penerapan ilmu psikologi yang meliputi bidang penalaran dan keilmuan serta pengabdian masyarakat. 3. Menjadi jembatan aspirasi lembaga mahasiswa psikologi terhadap kebijakankebijakan publik yang terkait dengan keilmuan psikologi. 4. Membentuk dan mengembangkan kualitas sumber daya mahasiswa yang dapat berkontribusi nyata di masyarakat.
BAB VI PERAN DAN SASARAN Pasal 13 Peran
PANITIA MUSYAWARAH DAN RAPAT KERJA NASIONAL IKATAN LEMBAGA MAHASISWA PSIKOLOGI INDONESIA KE-V TAHUN 2015 Sekretariat: Gedung D Lt. 2 Universitas Mercu Buana Jl. Raya Meruya Selatan, Kembangan, Jakarta Barat 11650
ILMPI sebagai pemersatu dan penyalur aspirasi mahasiswa psikologi se- Indonesia serta berkontribusi dalam pembangunan bangsa dan Negara Republik Indonesia
Pasal 14 Sasaran Sasaran ILMPI adalah lembaga eksekutif mahasiswa Psikologi se – Indonesia pada khususnya dan seluruh masyarakat Republik Indonesia pada umumnya
BAB VII KEANGGOTAAN Pasal 15 ILMPI beranggotakan lembaga eksekutif mahasiswa Psikologi di Indonesia
BAB VIII STRUKTUR KEORGANISASIAN Pasal 16 Kekuasaan Kekuasaan tertinggi berada pada Musyawarah Nasional
BAB IX STRUKTUR KEPENGURUSAN Pasal 17 Struktur Kepemimpinan 1) Pengurus Harian Nasional adalah Pengurus Harian di tingkat Nasional yang dipimpin oleh seorang Sekertaris Jenderal. 2) Pengurus Harian Wilayah adalah Pengurus Harian di tingkat Wilayah yang dipimpin oleh seorang Koordinator Wilayah
Pasal 18 Badan Kelengkapan 1. Badan kelengkapan adalah badan yang menjalankan dan mendukung serta
PANITIA MUSYAWARAH DAN RAPAT KERJA NASIONAL IKATAN LEMBAGA MAHASISWA PSIKOLOGI INDONESIA KE-V TAHUN 2015 Sekretariat: Gedung D Lt. 2 Universitas Mercu Buana Jl. Raya Meruya Selatan, Kembangan, Jakarta Barat 11650
berkoordinasi dalam aktivitas ILMPI 2. Bila diperlukan, badan kelengkapan dapat membentuk komite khusus.
Pasal 19 Dewan Pertimbangan Organisasi Dewan Pertimbangan Organisasi adalah pengurus organisasi yang telah dinyatakan demisioner dan hanya menjabat dengan masa jabatan satu periode kepengurusan (1 tahun)
BAB X KEWILAYAHAN Pasal 20 Wilayah merupakan pemetaan keanggotaan berdasarkan letak geografis, dimana pembentukan dan pembubarannya hanya dapat dilakukan dalam Musyawarah Nasional
BAB XI LAMBANG DAN ATRIBUT Pasal 21 Lambang dan atribut ILMPI ditetapkan pada Musyawarah Nasional.
BAB XII PERBENDAHARAAN Pasal 22 Keuangan ILMPI didapatkan dari : 1. Iuran Wajib Anggota. 2. Bantuan dana alumni, sponsor dan sumber dana lain yang tidak mengikat.
BAB XIII PERUBAHAN AD/ART Pasal 23
PANITIA MUSYAWARAH DAN RAPAT KERJA NASIONAL IKATAN LEMBAGA MAHASISWA PSIKOLOGI INDONESIA KE-V TAHUN 2015 Sekretariat: Gedung D Lt. 2 Universitas Mercu Buana Jl. Raya Meruya Selatan, Kembangan, Jakarta Barat 11650
Perubahan AD/ART hanya dapat dilakukan pada Musyawarah Nasional yang disepakati sekurang- kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota ILMPI yang hadir pada Musyawarah Nasional.
Pasal 24 Perubahan AD/ART dilakukan 2 tahun sekali.
BAB XIV PEMBUBARAN Pasal 25 Pembubaran ILMPI hanya dapat dilakukan oleh Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Luar Biasa dengan persetujuan 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota ILMPI
BAB XV PENGESAHAN DAN ATURAN TAMBAHAN Pasal 26 Pengesahan Pengesahan Anggaran dasar ditetapkan pada Musyawarah Nasional
Pasal 27 Aturan Tambahan Hal- hal yang belum diatur dalam anggaran dasar ini dimuat dalam anggaran rumah tangga atau peraturan lain sepanjang tidak bertentangan dengan anggaran dasar yang telah ditetapkan sebelumnya.