PANITIA MUSYAWARAH DAN RAPAT KERJA NASIONAL IKATAN LEMBAGA MAHASISWA PSIKOLOGI INDONESIA KE-V TAHUN

PANITIA MUSYAWARAH DAN RAPAT KERJA NASIONAL IKATAN LEMBAGA MAHASISWA PSIKOLOGI INDONESIA KE-V TAHUN 2015 Sekretariat: Gedung D Lt. 2 Universitas Mercu Buana Jl. Raya Meruya Selatan, Kembangan, Jakarta Barat 11650

ANGGARAN RUMAH TANGGA IKATAN LEMBAGA MAHASISWA PSIKOLOGI INDONESIA

BAB I KEANGGOTAAN Pasal 1 Status Keanggotaan 1. Anggota

ILMPI

adalah

Lembaga

Eksekutif

Mahasiswa

Jurusan/Program

Studi/Fakultas Psikologi di Indonesia. 2. Keanggotaan ILMPI ditetapkan dalam Musyawarah Nasional atau dengan surat keputusan Sekretaris Jenderal berdasarkan rekomendasi Koordinator Wilayah. 3. Apabila Koordinator Wilayah berhalangan tetap maka ketetapan keanggotaan dapat diakomodir langsung oleh Sekretaris Jenderal. 4. Setiap Lembaga Eksekutif Mahasiswa Jurusan/Program Studi/Fakultas Psikologi dapat menjadi anggota ILMPI secara resmi dan sah jika telah mendaftarkan diri dengan melengkapi administrasi yang akan ditetapkan kemudian. Pasal 2 Hak Anggota 1. Setiap anggota ILMPI mempunyai hak untuk memilih dan dipilih. 2. Setiap anggota mempunyai hak untuk mendapatkan informasi, mengetahui dan mengikuti segala kegiatan yang diselenggarakan oleh ILMPI. 3. Setiap anggota mempunyai hak untuk mengemukakan pendapat dan

atau

mengajukan usulan serta pertayaan lisan dan atau tertulis melalui mekanisme yang akan ditetapkan kemudian. Pasal 3 Kewajiban Anggota 1. Melaksanakan dan menaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). 2. Menjaga nama baik ILMPI 3. Berpartisipasi aktif dan berkomitmen dalam kegiatan ILMPI


4. Membayar iuran anggota

Pasal 4 Sanksi-Sanksi 1. Surat Peringatan 1 (SP 1) diberikan pada anggota yang melanggar pada salah satu ayat yang terdapat pada pasal 3 selambat-lambatnya sampai tenggang waktu yang ditentukan. 2. Surat Peringatan 2 (SP 2) diberikan pada anggota apabila tidak mengindahkan SP 1 atau melanggar dua ayat pada pasal 3 selambat-lambatnya sampai tenggang waktu yang ditentukan. 3. Jika pasal 4 ayat 2 tidak diindahkan, maka akan dicabut status keanggotaannya atas rekomendasi koordinator wilayah. 4. Untuk pelanggaran pada pasal 3 poin 1, 2 dan 3 diberikan batasan selama 30 hari dan untuk pelanggaran pasal 3 poin 4 diberikan batasan selama satu periode kepengurusan

Pasal 5 Berakhirnya Keanggotaan. Anggota ILMPI akan kehilangan keanggotaannya apabila: 1. Jurusan/Program Studi/Fakultas yang bersangkutan atau lembaga tempat bernaung dibubarkan. 2. Lembaga eksekutif

mahasiswa Psikologi

yang bersangkutan menyatakan

mengundurkan diri dengan mengajukan surat pengunduran diri yang ditujukan kepada Sekretaris Jendral. 3. Berdasarkan keputusan Musyawarah Nasional (MUNAS) yang direkomendasikan oleh koordinator wilayah ketika dinyatakan melanggar kewajiban sebagai anggota.

BAB II KEPENGURUSAN Pasal 6 1. Pengurus ILMPI merupakan individu yang mendapat rekomendasi dari lembaga


eksekutif mahasiswa psikologi diperguruan tingginya 2. Pengurus harian nasional harus mendapatkan promosi jenjang struktur dari wilayah 3. Setiap pengurus bertanggung jawab atas satu periode kepengurusan. 4. Lama satu periode kepengurusan adalah satu tahun.

Pasal 7 Hak Pengurus 1. Setiap pengurus berhak mendapatkan Surat Keputusan maksimal 30 hari setelah kepengurusan terbentuk. 2. Setiap pengurus berhak mendapatkan informasi dan mengetahui semua kegiatan yang dilaksanakan oleh ILMPI 3. Memiliki kewenangan dalam merealisasikan dan mengembangkan program kerja yang ada di ILMPI Pasal 8 Kewajiban Pengurus 1. Berkomitmen untuk berperan aktif dalam menjalankan arahan kerja sesuai dengan AD/ART, GBHO, GBHK dan BPU 2. Menjalankan program kerja yang telah ditetapkan dan disahkan didalam rapat kerja 3. Mengikuti agenda rutin meliputi musyawarah, rapat kerja, rapat koordinasi dalam tataran wilayah maupun nasional. 4. Menjalankan komunikasi dan koordinasi yang baik antar kepengurusan nasional maupun wilayah. 5. Bertanggungjawab dalam menjalankan komunikasi dan koordinasi yang baik antara ILMPI dengan lembaga eksekutif mahasiswa di wilayahnya.


Pasal 9 Sanksi-Sanksi 1. Surat peringatan 1 (SP 1) diberikan pada pengurus yang melanggar salah satu ayat yang terdapat dalam pasal 8. 2. Surat peringatan 2 (SP 2) diberikan kepada pengurus apabila tidak mengindahkan SP 1 atau melanggar 2 ayat yang terdapat dalam pasal 8. 3. Jika pada pasal 9 ayat 2 tidak diindahkan, maka: a. Untuk kepengurusan wilayah, pencabutan status kepengurusan berdasarkan rekomendasi koordinator wilayah yang disetujui oleh Sekretaris Jendral. b. Untuk kepengurusan nasional, pencabutan status kepengurusan langsung dari Sekretaris Jendral.

Pasal 10 Berakhirnya Status Kepengurusan 1. Berakhirnya kepengurusan setelah diterimanya laporan pertanggungjawaban di Musyawarah Nasional bagi Pengurus Harian Nasional dan Pengurus Nasional dan di Musyawarah Wilayah bagi Pengurus Harian Wilayah dan Pengurus Wilayah. 2. Apabila pengurus mengundurkan diri secara lisan dan tulisan yang diterima oleh Sekretaris Jendral ILMPI dengan melampirkan surat persetujuan dari lembaga eksekutif mahasiswa 3. Apabila pengurus dikenakan sanksi pencabutan status kepengurusan

BAB III STRUKTUR KEORGANISASIAN Pasal 11 Musyawarah Nasional 1. Musyawarah Nasional adalah pemegang kekuasaan tertinggi di ILMPI.


2. Musyawarah Nasional dilakukan satu kali dalam satu periode kepengurusan. 3. Musyawarah Nasional dipimpin oleh pimpinan sidang yang dipilih oleh peserta sidang 4. Pengurus Harian Nasional bertanggung jawab atas penyelanggaraan Musyawarah Nasional. 5. Peserta Musyawarah Nasional adalah : a. Pengurus ILMPI b. Mahasiswa Psikologi yang didelegasikan oleh Lembaga Eksekutif Mahasiswa di Perguruan Tinggi yang telah menjadi anggota ILMPI c. DPO Nasional dan DPO Wilayah 6. Tugas dan wewenang musyawarah nasional di urutkan sesuai dengan manual acara : a. Menetapkan Draft Manual Acara b. Menetapkan Draft Tata Tertib Musyawarah Nasional c. Menetapkan Draft Pemilihan Presidum Sidang Tetap Musyawarah Nasional. d. Menetapkan Pemilihan Presidium Sidang Tetap e. Mengevaluasi untuk kemudian menetapkan, menerima, menerima dengan syarat, atau menolak pertanggungjawaban Sekretaris Jenderal periode sebelumnya f. Menetapkan dan mengesahkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ILMPI (AD/ART) g. Menetapkan dan mengesahkan Garis Besar Haluan Organisasi ILMPI (GBHO) serta Garis Besar Haluan Kerja ILMPI (GBHK) h. Menetapkan dan mengesahkan Buku Pedoman Umum (BPU) i. Menetapkan Draft Pemilihan Sekretaris Jenderal ILMPI Periode selanjutnya j. Menetapkan Sekretaris Jenderal ILMPI Periode selanjutnya k. Menetapkan Draft Pemilihan Koordinator Badan Kelengkapan Nasional ILMPI l. Menetapkan Koordinator Badan Kelengkapan Nasional ILMPI m. Serah Terima Jabatan dari Sekretaris Jenderal ILMPI Periode saat ini kepada Sekretaris Jenderal ILMPI periode selanjutnya n. Pelantikan Sekretaris Jenderal ILMPI oleh Presidium Sidang Tetap Musyawarah Nasional o. Pelantikan kordinator wilayah oleh sekretaris jendral terpilih p. Menetapkan Keputusan Tambahan


7. Dalam keadaan darurat, dapat diadakan Musyawarah Nasional Luar Biasa ILMPI (MUNASLUB). 8. Musyawarah Nasional Luar Biasa memiliki wewenang yang sama dengan Musyawarah Nasional. 9. Musyawarah Nasional diselenggarakan bersamaan dengan Rapat Kerja Nasional.

Pasal 12 Musyawarah Wilayah 1. Musyawarah wilayah adalah pemegang kekuasaan tertinggi organisasi tingkat wilayah. 2. Musyawarah wilayah dilakukan satu kali dalam satu periode kepengurusan. 3. Musyawarah wilayah dipimpin oleh pimpinan sidang yang dipilih oleh peserta sidang. 4. Pengurus Harian Wilayah bertanggung jawab atas penyelenggaraan Musyawarah Wilayah. 5. Tugas dan wewenang: a. Menetapkan tata tertib Musyawarah Wilayah b. Mengevaluasi untuk kemudian menetapkan, menerima, menerima dengan syarat, atau menolak pertanggungjawaban Koordinator Wilayah c. Menetapkan Koordinator Wilayah d. Menetapkan Koordinator Badan Kelengkapan Wilayah e. Menetapkan dan mengesahkan rekomendasi musyawarah wilayah 6. Dalam keadaan darurat, dapat diadakan Musyawarah Wilayah Luar Biasa (MUSWILUB) ILMPI 7. Musyawarah Wilayah Luar Biasa memiliki wewenang yang sama dengan Musyawarah Wilayah . 8. Musyawarah wilayah dan rapat kerja wilayah dapat dilaksanakan bersamaan atau terpisah sesuai kebutuhan wilayah masing-masing

Pasal 13 Badan Kelengkapan 1. Badan kelengkapan ILMPI terdiri dari badan kelengkapan Nasional dan badan


kelengkapan wilayah yang dipimpin oleh koordinator badan kelengkapan dan dibantu oleh staff badan kelengkapan 2. Badan kelengkapan Nasional terdiri dari Badan Kesekretariatan Nasional, Badan Keuangan Nasional, Badan Informasi dan Komunikasi Nasional, Badan Pengembangan Organisasi Nasional, Badan Pengembangan dan Pengabdian Masyarakat Nasional, serta Badan Pengembangan dan Pengkajian Keilmuan Nasional 3. Badan kelengkapan wilayah terdiri dari badan kesekretariatan wilayah, badan keuangan wilayah, badan informasi dan komunikasi wilayah, badan pengembangan organisasi wilayah, badan Pengembangan dan Pengabdian Masyarakat wilayah, serta Badan Pengembangan dan Pengkajian Keilmuan wilayah.

Pasal 14 Badan Kelengkapan Tambahan Badan kelengkapan tambahan merupakan badan kelengkapan yang dibentuk sesuiai dengan kebutuhan masing masing wilayah. Pasal 15 Pengurus Harian Nasional 1. Pengurus Harian Nasional adalah Pengurus Harian di tingkat Nasional yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal. 2. Pengurus Harian Nasional terdiri dari Sekretaris Jendral, Koordinator Bansek Nasional, Koordinator Bankeu Nasional, Koordinator Baninfokom Nasional, Koordinator BPO Nasional, Koordinator BPPM Nasional dan Koordinator BPPK Nasional. 3. Sekretaris Jenderal a. Sekretaris Jenderal adalah koordinator tertinggi tingkat Nasional yang ditetapkan pada Musyawarah Nasional b. Masa jabatan Sekretaris Jenderal adalah satu tahun periode dan tidak dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya c. Sekretaris Jenderal bertanggung jawab kepada Musyawarah Nasional d. Sekretaris Jenderal bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan hasil Rapat Kerja Nasional


e. Sekretaris Jenderal wajib melaporkan hasil-hasil pelaksanaan Rapat Kerja Nasional padaMusyawarah Nasional di akhir masa jabatannya. f. Sekretaris

Jenderal

mewakili

ILMPI

dalam

hubungannya

dengan

organisasi/instansi/lembaga lain di tingkat Nasional maupun internasional. g. Sekretaris Jenderal bertanggung jawab atas penyelenggaraan Rapat Kerja Nasional 4. Koordinator Badan Kesekretariatan Nasional a. Bertanggung jawab terhadap fungsi kesekretariatan ILMPI b. Bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal 5. Koordinator Badan Keuangan Nasional a. Bertanggung jawab mengelola keuangan ILMPI tingkat Nasional b. Bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal 6. Koordinator Badan Informasi dan Komunikasi Nasional a. Bertanggung jawab pada informasi dan komunikasi dalam lingkup Nasional b. Bertanggung jawab dalam informasi dan komunikasi yang bersifat internal dan eksternal organisasi dalam lingkup Nasional dan Internasional. c. Bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal 7. Koordinator Badan Pengembangan Organisasi Nasional a. Bertanggung jawab menjalankan fungsi Bidang Pengembangan Organisasi dilingkup Nasional b. Bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal 8. Koordinator Badan Pengembangan dan Pengabdian Masyarakat Nasional a. Bertanggung jawab menjalankan fungsi Bidang Pengembangan dan Pengabdian Masyarakat dilingkup Nasional b. Bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal 9. Koordinator Badan Pengembangan dan Pengkajian Keilmuan Nasional a. Bertanggung jawab menjalankan fungsi Bidang Pengembangan dan Pengkajian Keilmuan dilingkup Nasional b. Bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal 10. Pertemuan Pengurus Harian Nasional ditentukan oleh Sekretaris Jenderal sesuai dengan kebutuhan.


Pasal 16 Pengurus Harian Wilayah 1. Pengurus Harian Wilayah adalah pengurus harian di tingkat wilayah yang dipimpin oleh Koordinator Wilayah. 2. Pengurus Harian Wilayah sekurang-kurangnya terdiri dari Koordinator Wilayah, Koordinator Badan Kesekretariatan Wilayah, Koordinator Badan Keuangan Wilayah, Koordinator Badan Pengembangan Organisasi Wilayah, Koordinator Badan Informasi dan Komunikasi Wilayah, Koordinator Badan Pengembangan Pengkajian Keilmuan Wilayah, Koordinator Badan Pengembangan Pengabdian Masyarakat Wilayah dan disesuaikan dengan kebutuhan pengurus wilayah masing-masing. 3. Koordinator Wilayah a. Koordinator Wilayah

adalah pengurus harian tertinggi tingkat wilayah yang

ditetapkan pada Musyawarah Wilayah. b. Masa jabatan Koordinator Wilayah adalah satu tahun periode dan tidak dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya c. Koordinator Wilayah bertanggung jawab kepada Musyawarah Wilayah dan Sekretaris Jenderal. d. Koordinator Wilayah bertanggung jawab atas penyelenggaraan Rapat Kerja Wilayah. e. Koordinator

Wilayah bertugas mengoordinasikan pelaksanaan hasil Rapat Kerja

Wilayah dan Musyawarah Kerja Wilayah. f. Koordinator Wilayah wajib melaporkan perkembangan wilayah setiap enam bulan sekali kepada Sekretaris Jenderal. g. Koordinator Wilayah wajib melaporkan hasil pelaksanaan Rapat Kerja Wilayah pada Musyawarah Wilayah di akhir masa jabatannya h. Koodinator

Wilayah

mewakili

ILMPI

dalam

hubungannya

organisasi/instansi/lembaga lain dalam lingkup Wilayah 4. Koordinator Badan Kesekretariatan Wilayah a. Bertanggung jawab terhadap fungsi kesekretariatan wilayah b. Bertanggung jawab kepada Koordinator Wilayah 5. Koordinator Badan Keuangan Wilayah a. Bertanggung jawab mengelola keuangan ILMPI tingkat wilayah

dengan


b. Bertanggung jawab kepada Koordinator Wilayah 6. Koordinator Badan Informasi dan Komunikasi Wilayah a. Bertanggung jawab dalam informasi dan komunikasi yang bersifat internal dan eksternal organisasi dalam lingkup wilayah. b. Bertugas untuk memberikan informasi bagi dan dari lembaga eksekutif mahasiswa prodi/jurusan/fakultas psikologi di wilayah masing-masing c. Bertanggung jawab kepada Koordinator Wilayah. 7. Koordinator Badan Pengembangan Organisasi wilayah a. Bertanggung jawab untuk mengoordinasikan pelaksanaan program kerja Badan Pengembangan organisasi yang disepakati dalam Rapat Kerja Wilayah. b. Bertanggung jawab kepada Koordinator Wilayah 8. Koordinator Badan Pengembangan dan Pengabdian Masyarakat Wilayah a. Bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan pelaksanaan program Badan Pengembangan dan Pengabdian Masyarakat yang disepakati dalam Rapat Kerja Wilayah. b. Bertanggung jawab kepada Koordinator Wilayah. 9. Koordinator Badan Pengembangan dan Pengkajian Keilmuan Wilayah a. Bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan pelaksanaan program kerja Badan Pengembangan dan Pengkajian Keilmuan yang disepakati dalam Rapat Kerja Wilayah. b. Bertanggung jawab kepada Koordinator Wilayah 10. Pertemuan Pengurus Harian Wilayah ditentukan oleh Koordinator Wilayah sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 17 Koordinator Provinsi 1. Koordinator provinsi merupakan badan kelengkapan tambahan yang dibentuk oleh koordinator wilayah disesuaikan dengan kebutuhan wilayah. 2. Koordinator provinsi merupakan perpanjangan tangan coordinator wilayah yang pada pelaksanaannya memiliki fungsi untuk membantu pelaksanaan tugas badan kelengkapan.


Pasal 18 Dewan Pertimbangan Organisasi 1. Dewan Pertimbangan Organisasi adalah orang-orang yang dianggap telah berjasa memajukan organisasi dan pemikiran-pemikirannya dibutuhkan untuk kemajuan organisasi. 2. Dewan Pertimbangan Organisasi terdiri dari Pengurus Harian Nasional atau Pengurus Harian Wilayah yang telah dinyatakan demisioner pada periode sebelumnya 3. Dewan Pertimbangan Organisasi nasional berhak memberi pengawasan kepada Sekretaris Jenderal ILMPI 4. Dewan Pertimbangan Organisasi wilayah berhak memberi pengawasan kepada coordinator wilayah 5. Dewan

Pertimbangan

Organisasi

nasional

berkewajiban

memberi

pengarahan,

memberi

pengarahan,

pertimbangan, atau buah pikiran kepada pengurus nasional 6. Dewan

Pertimbangan

Organisasi

wilayah

berkewajiban

pertimbangan, atau buah pikiran kepada pengurus wilayah. Pasal 19 Komite Khusus 1. Komite khusus adalah komite yang didirikan dengan tujuan untuk membantu pelaksanaan tugas coordinator badan kelengkapan nasional, bersifat nasional dan dibentuk oleh badan kelengkapan yang kemudian disahkan oleh sekretaris jendral 2. Komite khusus bersifat sementara yang dapat dibuat dan di bubarkan oleh coordinator badan kelengkapan nasional atas persetujuan sekretaris jendral Komite khusus bertanggung jawab kepada coordinator badan kelengkapan nasional

BAB IV LAMBANG DAN ATRIBUT Pasal 20 Lambang


Lambang ILMPI adalah Trisula bersayap berwarna ungu dengan segitiga merah putih ditengahnya, tulisan Ikatan Lembaga Mahasiswa Psikologi Indonesia ILMPI diatasnya, memiliki atap diatas tulisan, memiliki tiang pada sisi kanan dan kiri serta memiliki tangga dibawah trisula.

Pasal 21 Atribut Atribut ILMPI terdiri dari : 1. Stempel ILMPI 2. Bendera ILMPI 3. Mars ILMPI 4. Almamater ILMPI

BAB V KELENGKAPAN ORGANISASI Pasal 22 Musyawarah Nasional Luar Biasa Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB) diadakan apabila: 1. Diajukan oleh sekurang-kurangnya dari 2/3 jumlah anggota ILMPI. 2. Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) ILMPI juga dapat diadakan atas permintaan Pengurus Harian Nasional dengan persetujuan dari sekurang-kurangnya dari 2/3 anggota ILMPI. 3. Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) diselenggarakan oleh Pengurus Harian Nasional Pasal 23 Musyawarah Wilayah Luar Biasa Musyawarah Wilayah Luar Biasa (MUSWILUB) diadakan apabila: 1. Diajukan oleh sekurang-kurangnya 2/3 jumlah anggota wilayah. 2. Musyawarah Wilayah Luar Biasa (Muswilub) juga dapat diadakan atas permintaan Pengurus Harian Wilayah dengan persetujuan dari sekurang-kurangnya 2/3 jumlah anggota wilayah.


3. Musyawarah Wilayah Luar Biasa (Muswilub) diselenggarakan oleh Pengurus Harian Wilayah. Pasal 24 Rapat Kerja Nasional 1) Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ILMPI dinyatakan sah apabila dihadiri oleh Pengurus Harian Nasional dan sekurang-kurangnya 2/3 dari anggota ILMPI yang hadir 2) Rapat KerjaNasional (Rakernas) diselenggarakan oleh Pengurus Harian Nasional. 3) Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Pasal 25 Rapat Kerja Wilayah 1) Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurangkurangnya 2/3 dari Pengurus Wilayah. 2) Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) diselenggarakan oleh Pengurus Harian Wilayah. 3) Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) dipimpin oleh Koordinator Wilayah.

BAB VI PERBENDAHARAAN Pasal 26 1) Penyusunan anggaran dana ILMPI dilaporkan paling lambat 30 hari setelah Rapat Kerja 2) Penentuan iuran wajib anggota diputuskan dalam Musyawarah Nasional 3) Kekayaan dan keuangan serta perbendaharaan ILMPI meliputi segala uang tunai, suratsurat berharga, sisa dana, dan barang-barang lain yang dimiliki secara sah oleh ILMPI. 4) Segala sesuatu yang menyangkut persoalan keuangan baik yang masuk maupun keluar harus dibukukan dan disertai bukti yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. 5) Setiap permohonan pengeluaran untuk kegiatan harus sepengetahuan Sekertaris Jenderal untuk tugas Nasional dan sepengetahuan Koordinator Wilayah untuk tugas Wilayah.

BAB VII PERUBAHAN ANGGARAN DASAR/ANGGARAN RUMAH TANGGA Pasal 27


(1) Perubahan Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga ILMPI hanya dapat dilakukan oleh Musyawarah Nasional atau Musyawarah nasional luar biasa. (2) Rencana perubahan Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga ILMPI disampaikan dalam

Musyawarah

Nasional

yang

telah

disusun

sebelumnya,

kemudian

direkomendasikan oleh Pengurus Harian Wilayah untuk di plenokan dalam musyawarah nasional atau musyawarah nasional luar biasa (3) Keputusan perubahan Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga ILMPI sekurangkurangnya harus disetujui oleh 2/3 anggota yang hadir di Musyawarah Nasional Pasal 28 Setiap anggota ILMPI dianggap telah mengetahui isi Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga setelah ditetapkan

BAB VIII PENUTUP Pasal 29 Hal- hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga akan diatur dalam peraturan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang telah ditetapkan sebelumnya

PANITIA MUSYAWARAH DAN RAPAT KERJA NASIONAL IKATAN LEMBAGA MAHASISWA PSIKOLOGI INDONESIA KE-V TAHUN

Recommend Documents